USULAN+PERBAIKAN++PKB+SPA

Document Sample
USULAN+PERBAIKAN++PKB+SPA Powered By Docstoc
					        ELEKTRONIK                                          OTOMOTIF                                                LOGAM                             USULAN
                                                          ANGGARAN DASAR
        Anggaran Dasar                           Serikat Pekerja Automotif Mesin dan                           Anggaran Dasar
  Serikat Pekerja Elektronik                                  Komponen                                     Serikat Pekerja Logam
            Elektrik                           Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia                 Federasi Serikat Pekerja Metal
Federasi Serikat Pekerja Metal                        Periode Tahun 2006 ~ 2011                                   Indonesia
           Indonesia                                                                                        Periode 2006 – 2011
      Periode 2006 – 2011

                                                                MUKADIMAH                                            MUKADIMAH
              Mukadimah
                                           Bahwa cita-cita luhur kemerdekaan bangsa Indonesia                Bahwa pembangunan nasional yang
        Bahwa Pembangunan Nasional                                                                   sedang    dicanangkan    bangsa      Indonesia
                                           adalah demi mewujudkan masyarakat yang adil dan
yang sedang dicanangkan bangsa                                                                       merupakan upaya segenap potensi bangsa
Indonesia merupakan upaya segenap          sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
                                                                                                     dalam     mewujudkan       cita-cita     luhur
potensi bangsa dalam mewujudkan cita-      Dasar 1945.                                               kemerdekaan Republik Indonesia menuju
cita luhur Kemerdekaan Republik            Bahwa sebagai bagian masyarakat bangsa, pekerja           masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera
Indonesia menuju masyarakat Indonesia      Indonesia menempati posisi dan peran yang penting,        lahir maupun batin berdasarkan Pancasila dan
yang adil dan sejahtera lahir maupun       yaitu :                                                   Undang-Undang Dasar 1945.
bathin berdasarkan Pancasila dan
Undang-undang Dasar 1945.                   Sebagai     pelaku    aktif   kegiatan     program               Bahwa sebagai bagian dari potensi
                                               pembangunan nasional, khususnya di sektor industri    bangsa, pekerja Indonesia menempati posisi
        Bahwa sebagai bagian dari
                                               ;                                                     dan peran yang penting dan strategis yaitu
potensi bangsa, pekerja Indonesia
                                                                                                     sebagai pelaku aktif pembangunan nasional
menempati posisi dan peran yang                Sebagai salah satu faktor yang menentukan dalam      khususnya sebagai sumber daya manusia yang
penting dan setrategis yaitu sebagai            mendorong     pertumbuhan      ekonomi    dengan     menjadi tulang punggung pembangunan
pelaku aktif pembangunan nasional
                                                menghasilkan produk berkualitas demi peningkatan     ekonomi     dan    industri.   Untuk   dapat
khususnya sebagai sumber daya manusia
                                                kesejahteraan pekerja dan keluarganya ;              menjalankan peran dan tanggung jawabnya
yang    menjadi     tulang    punggung
                                                                                                     terutama agar mampu menjawab tuntutan dan
pembangunan ekonomi dan industri.              Sebagai sumber penghasil devisa      negara   dari   tantangan masa depan kaum pekerja perlu
Untuk dapat menjalankan peran dan               kontribusi pajak penghasilan.                        bersepakat dan meneguhkan tekad untuk
tanggung jawabnya terutama agar
                                           Bahwa agar lebih optimal menjalankan peran itulah,        terus berikhtiar meningkatkan kwalitas
mampu     menjawab      tuntutan    dan
                                           pekerja memerlukan wadah organisasi Serikat Pekerja       keahlian, pengetahuan dan ketrampilan
tantangan masa depan kaum pekerja
                                           yang cerdas, tangguh, kuat dan berwibawa yang             disiplin dan etos kerja serta tanggung jawab
perlu bersepakat dan meneguhkan
                                           dibangun dari oleh dan untuk pekerja secara bebas dan     sesuai dengan ilmu dan tekhnologi agar
tekad     untuk     terus     berikhtiar
                                           demokratis dengan mengacu pada semangat Deklarasi         mampu memperjuangkan kepentingan pekerja
meningkatkan      kualitas     keahlian,
                                           Serikat Pekerja Metal Indonesia pada tanggal 6 Pebruari   dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
pengetahuan, ketrampilan, disiplin dan
etos kerja serta tanggung jawab sesuai     1999 degan tekad membentuk model gerakan buruh                   Bahwa untuk mencapai efektifitas
dengan ilmu dan tekhnologi agar            yang bergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal       peranan kaum kerja diperlukan wadah dan
mampu memperjuangkan kepentingan           Indonesia.                                                sarana untuk berperan serta dan berprestasi,
pekerja dan masyarakat Indonesia pada      Atas dasar pandangan dan pemikiran ke depan yang          yaitu suatu organisasi serikat pekerja yang
umumnya          demi       tercapainya    disertai rasa tanggungjawab yang tinggi sebagai pekerja   tangguh, kuat dan berwibawa, yang dibangun
peningkatan kesejahteraan.                                                                           dari, oleh dan untuk pekerja secara bebas dan
                                           Indonesia, maka dibentuklah organisasi ini secara         demokrasi dengan mengacu pada semangat
         Bahwa     untuk       mencapai
                                           nasional berdasarkan lapangan pekerjaan dan sektor        Deklarasi pembentukan Serikat Pekerja Metal
efektifitas peranan kaum pekerja
diperlukan wadah dan sarana untuk          lapangan usaha sejenis dengan Anggaran Dasar dan          Indonesia yang dicetuskan
berperan serta dan berprestasi, yaitu      Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut:                    Tanggal 6 Februari 1999 dan ikrar kebulatan
suatu organisasi serikat pekerja yang                                                                tekad membentuk suatu model gerakan
tangguh, kuat dan berwibawa, yang                                                                    serikat pekerja dari tingkat paling bawah yang
dibangun dari, oleh dan untuk pekerja                                                                tergabung dalam Serikat Pekerja Metal
secara     bebas,    demokratis      dan                                                             Indonesia.
bertanggung jawab dengan mengacu                                                                              Atas dasar pandangan dan pemikiran
pada semangat deklarasi pembentukan                                                                  kedepan disertai rasa tanggung jawab yang
Serikat Pekerja Metal Indonesia yang                                                                 tinggi sebagai bangsa dan pekerja Indonesia,
dicetuskan tanggal 6 Pebruari 1999 dan                                                               maka disusunlah organisasi ini secara nasional
ikrar kebulatan tekad membentuk suatu                                                                berdasarkan lapangan pekerjaan dan sektor
model gerakan serikat pekerja dari                                                                   industri sejenis sesuai dengan Anggaran Dasar
tingkat paling bawah yang tergabung                                                                  sebagai berikut :
dalam Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia.
         Atas dasar pandangan dan
pemikiran    kedepan     disertai   rasa
tanggung jawab yang tinggi sebagai
pekerja Indonesia, maka disusunlah
organisasi    ini    secara     nasional
berdasarkan lapangan pekerjaan dan
sektor industri sejenis sesuai dengan
Anggaran Dasar yang diatur sebagai
berikut :

                                                                   BAB I                                              BAB I
              BAB I                                                                                       BENTUK, NAMA, SIFAT, AZAS DAN
                                              BENTUK, NAMA, SIFAT, AZAS DAN KEDUDUKAN
  NAMA, BENTUK, SIFAT, AZAS DAN                                                                                    KEDUDUKAN
           KEDUDUKAN
                                                                  Pasal 1                                              Pasal 1
                Pasal 1                                           BENTUK                                               BENTUK
                 Nama                      Organisasi ini berbentuk Gabungan Serikat Pekerja
Organisasi ini bernama Serikat Pekerja     lapangan pekerjaan dan industri sejenis yang             Organisasi ini berbentuk Gabungan Serikat
Elektronik Elektrik Federasi Serikat       merupakan Serikat Pekerja Anggota (SPA) di tingkat       Pekerja lapangan pekerjaan dan industri
Pekerja Metal Indonesia yang disingkat     nasional.                                                sejenis yang merupakan Serikat Pekerja
SPEE FSPMI.                                                                                         Anggota (SPA) di Tingkat Nasional.
                                                                   Pasal 2
                  Pasal 2                                                                                              Pasal 2
                                                                    NAMA
                  Bentuk                                                                                               NAMA
                                           Organisasi ini bernama SERIKAT PEKERJA AUTOMOTIF
Organisasi ini berbentuk gabungan          MESIN DAN KOMPONEN FEDERASI SERIKAT PEKERJA
serikat pekerja lapangan pekerjaan dan                                                              Organisasi ini bernama SERIKAT PEKERJA
                                           METAL INDONESIA, disingkat SPAMK-FSPMI.                  LOGAM Federasi Serikat Pekerja Metal
industri sejenis serta jasa penunjangnya
yang     merupakan      Serikat  Pekerja                                                            Indonesia di singkat SPL – FSPMI.
Anggota yang disingkat SPA pada tingkat
Nasional.                                                          Pasal 3                                             Pasal 3
                                                                                                                        SIFAT
                                                                    SIFAT
                 Pasal 3
                  Sifat                    Organisasi ini adalah organisasi pekerja yang bersifat   Organisasi ini adalah organisasi pekerja yang
                                           demokratis, independen, profesional, refresentatif,      bersifat      Demokratis,      Refresentative,
Organisasi ini adalah organisasi pekerja   fungsional, bebas dan bertanggungjawab.                  Independent, Profesional, Fungsional, Bebas
yang bersifat Demokratis, Independen,
                                                                                                    dan Bertanggung jawab.
Profesional,      Representatif     dan
                                                                   Pasal 4
Bertanggung Jawab.
                                                                                                                       Pasal 4
                                                                    AZAS
                                                                                                                        AZAS
                 Pasal 4                   Organisasi ini berazaskan Pancasila.
                   Azas                                                                             Organisasi ini berazaskan Pancasila.
Organisasi ini berazaskan Pancasila
                                                                   Pasal 5
                Pasal 5                                         KEDUDUKAN
             Kedudukan                     Pusat organisasi berkedudukan di Ibukota Negara                             Pasal 5
Pusat organisasi ini berkedudukan di       Republik Indonesia.                                                       KEDUDUKAN
Jakarta, Ibukota Negara Republik
Indonesia.                                                                                          Pusat Organisasi ini berkedudukan di Jakarta,
                                                                                                    Ibukota Republik Indonesia.

                                                                    BAB II                                           BAB II
                                                                                                             KEDAULATAN DAN AFILIASI
              BAB II                                     KEDAULATAN DAN AFILIASI
      KEDAULATAN DAN AFILIASI
                                                                                                                     Pasal 6
                                                                   Pasal 6                                    KEDAULATAN ORGANISASI
                Pasal 6
                                                         KEDAULATAN ORGANISASI
              Kedaulatan
Kedaulatan tertinggi organisasi berada       Kedaulatan tertinggi organisasi berada pada anggota           Kedaulatan tertinggi organisasi berada pada
pada    anggota    dan    dilaksanakan       dan    dilakukan     sepenuhnya     melalui   forum           anggota dan dilakukan sepenuhnya melalui
sepenuhnya        melalui        forum       permusyawaratan menurut tingkatan organisasi.                 forum permusyawaratan menurut tingkatan
permusyawaratan menurut tingkatan                                                                          organisasi.
organisasi.                                                           Pasal 7
                                                                AFILIASI ORGANISASI                                          Pasal 7
                Pasal 7
                 Afiliasi                    Organisasi ini bergabung sebagai Serikat Pekerja                          AFILIASI ORGANISASI
Organisasi ini sebagai Serikat Pekerja       Anggota pada Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia.
Anggota dan berafiliasi ke dalam                                                                           Organisasi ini bergabung sebagai      Serikat
Federasi    Serikat     Pekerja  Metal                                                                     Pekerja Anggota dalam Federasi        Serikat
Indonesia.                                                                                                 Pekerja Metal Indonesia.

                                                                      Pasal 8
                                                                                                                             BAB III
               BAB III                                                FUNGSI
                                                                                                                   FUNGSI, TUJUAN DAN USAHA
     FUNGSI, TUJUAN DAN PERAN                Organisasi SPAMK-FSPMI berfungsi:
                                             a. Sebagai wadah dan sarana pekerja Indonesia pada                              Pasal 8
                 Pasal 8
                 Fungsi                         lapangan pekerjaan Automotif Mesin dan Komponen                              FUNGSI
Fungsi organisasi ini adalah :                  untuk berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional
                                                                                                           Organisasi ini berfungsi :
1) Sebagai     wadah       dan     wahana       melalui peningkatan kualitas, disiplin, etos kerja         a. Sebagai wadah dan wahana pembinaan
   pembinaan pekerja Indonesia pada             serta produktivitas kerja;                                    pekerja      Indonesia   pada    lapangan
   lapangan      pekerjaan      elektronik   b. Sebagai pendorong dan penggerak anggota dalam                 pekerjaan Logam untuk berpartisipasi
   elektrik untuk berpartisipasi dalam                                                                        dalam Pembangunan Nasional melalui
   pembangunan         nasional    melalui      ikut serta mensukseskan program Pembangunan
                                                                                                              peningkatan berdisiplin, etos kerja, serta
   peningkatan disiplin, etos kerja,            Nasional, khususnya sektor ekonomi dan sosial;
                                                                                                              produktifitas kerja.
   serta produktifitas                       c. Sebagai    sarana    perjuangan,    peningkatan            b. Sebagai pendorong dan penggerak
2) Sebagai pendorong dan penggerak              kesejahteraan pekerja dan keluarganya lahir dan               anggota, dalam mensukseskan program
   anggota      dalam       ikut     serta                                                                    terwujudnya pemerataan hasil
                                                batin;
   mensukseskan                   program                                                                     pembangunan yang berkeadilan di bidang
   pembangunan nasional khususnya            d. Sebagai   pelindung,       pembela        hak-hak    dan      sosial ekonomi
   sektor ekonomi, pendidikan dan               kepentingan pekerja.
   sosial budaya                                                                                           c. Sebagai         wahana       peningkatan
3) Sebagai       sarana       peningkatan                                                                     kesejahteraan pekerja dan keluarganya
   kesejahteraan         pekerja      dan                             Pasal 9                                 lahir dan bathin.
   keluarganya                                                       TUJUAN                                d. Sebagai wahana pelindung, pembela dan
4) Sebagai sarana pelindung dan                                                                               memperjuangakan        hak-hak      serta
                                             1. Turut   serta    secara   aktif   dalam    mengisi   dan      kepentingan pekerja dan keluarganya
   pembela hak-hak serta kepentingan
    pekerja.                                   mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945,
                                               khususnya pengisian terhadap jiwa Pasal (27), (28),                     Pasal 9
                 Pasal 9                       dan (33) UUD 1945 bagi kaum pekerja dan rakyat                          TUJUAN
                 Tujuan
                                               Indonesia pada umumnya;
Tujuan organisasi ini adalah :                                                                       1. Turut serta secara pro aktif dalam
                                            2. Menghimpun dan mempersatukan kaum pekerja                mengisi dan mewujudkan cita-cita
1) Mengisi dan mewujudkan cita-cita
    Proklamasi              Kemerdekaan        dalam sektor industri lapangan pekerjaan sejenis         proklamasi 17 Agustus 1945 bagi kaum
    sebagaimana diatur dalam Undang-           atau persamaan dengan itu serta mewujudkan rasa          pekerja.
    undang Dasar tahun 1945 bagi kaum          kesetiakawanan dan solidaritas di antara sesama       2. Menghimpun dan menyatukan kaum
    pekerja dan rakyat Indonesia pada          kaum pekerja;                                            pekerja dalam sektor Industri lapangan
    umumnya                                                                                             pekerjaan sejenis atau persamaan dengan
                                            3. Menciptakan kehidupan dan penghidupan pekerja
2) Menghimpun dan menyatukan kaum                                                                       itu      serta       mewujudkan        rasa
                                               Indonesia yang layak sesuai dengan kemanusiaan
    pekerja dalam lapangan pekerjaan                                                                    kesetiakawanan dan solidaritas diantara
    dan sektor industri sejenis atau           yang adil dan beradab dengan cara melindungi,            sesama kaum pekerja.
    persamaan     dengan      itu  serta       membela, mempertahankan dan memperjuangkan            3. Menciptakan kehidupan dan penghidupan
    mewujudkan rasa kesetiakawanan             hak-hak dan kepentingan kaum pekerja;                    pekerja Indonesia yang layak sesuai
    dan solidaritas diantara sesama                                                                     dengan kemanusiaan yang adil dan
                                            4. Mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan kaum
    kaum pekerja.                                                                                       beradab      dengan     cara    melindungi,
                                               pekerja dan keluarganya serta memperjuangkan             membela dan mempertahankan hak-hak
3) Memperbaiki kwalitas kehidupan
    pekerja Indonesia yang layak sesuai        perbaikan taraf hidup, syarat-syarat kerja dan           dan kepentingan kaum pekerja.
    dengan kemanusiaan yang adil dan           kondisi kerja;                                        4. Mewujudkan          dan       meningkatkan
    beradab dengan cara meningkatkan,                                                                   kesejahteraan      kaum      pekerja    dan
                                            5. Meningkatkan produktivitas kerja dalam rangka
    melindungi dan membela hak-hak                                                                      keluarganya      serta    memperjuangkan
                                               mensukseskan Pembangunan Nasional;                       perbaikan taraf hidup, syarat-syarat kerja
    dan kepentingan kaum pekerja
                                            6. Memantapkan       Hubungan      Industrial guna          dan kondisi kerja.
4) Mewujudkan kesejahteraan kaum
                                               mewujudkan ketenangan kerja dan ketenangan            5. Meningkatkan produktifitas kerja dalam
    pekerja dan keluarganya serta
                                                                                                        rangka      mensukseskan      Pembangunan
    meningkatkan syarat-syarat kerja           usaha demi meningkatnya produktivitas nasional
                                                                                                        Nasional.
    dan kondisi kerja                          menuju tercapainya taraf hidup yang baik dan          6. Memantapkan pelaksanakan Hubungan
5) Meningkatkan Hubungan Industrial            kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan                Industrial guna terciptakannya ketenangan
    guna mewujudkan ketenangan kerja           pekerja serta keluarga pada khususnya.                   kerja dan ketenangan usaha serta
    dan    ketenangan      usaha    demi                                                                mendorong         produktifitas      untuk
    meningkatnya            produktivitas                                                               pengembangan usaha atau kelangsungan
    nasional menuju tercapainya taraf                             Pasal 10                              perusahaan.
    hidup       dan        kesejahteraan                      USAHA - USAHA
    masyarakat pada umumnya dan             1. Meningkatkan partisipasi, prestasi serta peranan                        Pasal 10
    pekerja    serta    keluarga    pada                                                                                USAHA
    khususnya.                                 kaum pekerja dalam Pembangunan Nasional untuk
                                               mengisi cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17           1. Meningkatkan partisipasi, prestasi serta
                                              Agustus 1945.                                           peranan       kaum      pekerja     dalam
                Pasal 10                                                                              Pembangunan Nasional untuk mengisi
                  Peran                    2. Memperjuangkan       terwujudnya      peraturan
                                                                                                      Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
                                              perundang-undang dan peraturan ketenagakerjaan       2. Memperjuangkan terwujudnya perundang-
Peran organisasi ini adalah :
                                              serta peraturan pelaksanaan yang sesuai dengan          undangan dan peraturan ketenagakerjaan
1) Meningkatkan partisipasi, prestasi
    serta peran kaum pekerja dalam            kepentingan kaum pekerja.                               serta peraturan pelaksanaannya sesuai
    Pembangunan Nasional                   3. Mengadakan     usaha-usaha     untuk   menjamin         dengan kepentingan kaum pekerja.
                                                                                                   3. Mengadakan usaha-usaha untuk menjamin
2) Memperjuangkan            terwujudnya      terciptanya syarat-syarat kerja yang layak yang
                                                                                                      terciptanya syarat-syarat kerja yang layak
    peraturan                perundangan      mencerminkan rasa keadilan dan tanggungjawab            dan mencerminkan keadilan maupun
    ketenagakerjaan serta peraturan           sosial.                                                 tanggung jawab sosial.
    pelaksanaannya      sesuai    dengan
                                           4. Mengusahakan    peningkatan   kualitas  anggota      4. Mengusahakan       peningkatan     kualitas
    kepentingan        nasional      dan
                                                                                                      anggota      terutama     dengan      cara
    kepentingan kaum pekerja                  terutama dengan cara meningkatkan mutu sumber
                                                                                                      memperbaiki mutu pengetahuan, keahlian
3) Memperjuangkan dan menjamin                daya manusia hingga mempunyai wawasan luas, ahli        dan ketrampilan bidang pekerjaan dan
    terciptanya syarat-syarat kerja yang      dan terampil dalam bidang pekerjaan, bersikap           profesi serta kemampuan berorganisasi.
    layak yang mencerminkan keadilan          profesional      serta   memiliki    kemampuan
    maupun tanggung jawab sosial
                                              berorganisasi.
4) Meningkatkan       kualitas   anggota
    dibidang pengetahuan, keahlian,
    ketrampilan dan profesi serta
    kemampuan berorganisasi.

             BAB IV                                               BAB IV                                            BAB IV
   BENDERA, LAMBANG DAN LAGU                                                                              BENDERA, LAMBANG DAN LAGU
                                                      BENDERA, LAMBANG DAN LAGU
                Pasal 11                                                                                             Pasal 11
                Bendera                                          Pasal 11                                            BENDERA
Disamping Bendera Merah Putih dan                                BENDERA
Bendera Federasi Serikat Pekerja Metal                                                             Disamping Bendera Merah Putih sebagai
                                           Di samping Bendera Merah Putih sebagai Bendera
Indonesia, organisasi ini mempunyai                                                                Bendera Nasional, Panji Federasi Serikat
                                           Nasional, Panji Federasi Serikat Pekerja Metal
Bendera Serikat Pekerja Elektronik                                                                 Pekerja Metal Indonesia, Organisasi ini
                                           Indonesia, organisasi mempunyai Panji Serikat Pekerja
Elektrik dengan warna dasar hijau serta                                                            mempunyai Panji Serikat Pekerja Logam
                                           Automotif Mesin dan Komponen dengan warna dasar
lambang organisasi SPEE FSPMI.                                                                     dengan warna dasar Biru serta lambang
                                           merah bata serta lambang organisasi.
                                                                                                   Organisasi.
             Pasal 12
             Lambang                                             Pasal 12                                             Pasal 12
Lambang organisasi mencerminkan dari                            LAMBANG                                              LAMBANG
:
1) Persatuan dan kesatuan kaum           Lambang organisasi mewujudkan pencerminan dari :         Lambang organisasi mewujudkan pencerminan
   pekerja sektor industri elektronik    1. Persatuan dan kesatuan kaum pekerja sektor            dari :
   elektrik dan sejenisnya                                                                        1. Persatuan dan kesatuan kaum pekerja
2) Partisipasi dan tanggung jawab           industri Automotif Mesin dan Komponen sejenis;            sektor industri logam sejenis.
   dalam menunjang Pembangunan           2. Partisipasi dan tanggungjawab dalam menunjang         2. Partisipasi dan tanggung jawab dalam
   Nasional                                 pembangunan nasional;                                     menunjang pembangunan nasional.
3) Menegakkan keadilan dan kesetia                                                                3. Menegakkan keadilan dan kebenaran.
                                         3. Menegakkan keadilan dan kebenaran;
   kawanan                                                                                        4. Mengusahakan kesejahteraan bagi segenap
4) Mengusahakan kesejahteraan bagi       4. Mengusahakan kesejahteraan bagi segenap kaum              kaum pekerja dan rakyat Indonesia.
   kaum pekerja beserta keluarganya         pekerja dan rakyat Indonesia.
   dan rakyat Indonesia.                                                                                           Pasal 13
                                                                                                                    LAGU
               Pasal 13                                        Pasal 13
                Lagu                                    LAGU HYMNE DAN MARS                       Organisasi mempunyai lagu hymne dan mars
Organisasi ini mempunyai Hymne dan                                                                Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia.
                                         Organisasi mempunyai lagu hymne dan mars SPAMK-
Mars Federasi Serikat Pekerja Metal      FSPMI.
Indonesia.


                                                                 BAB V                                              BAB V
                                                                                                                KEANGGOTAAN
               BAB V                                        KEANGGOTAAN
           KEANGGOTAAN                                         Pasal 14                                             Pasal 14
                                                               ANGGOTA                                             ANGGOTA
               Pasal 14
               Anggota                   Yang dapat diterima menjadi anggota adalah semua         Yang dapat diterima menjadi anggota ialah
Anggota SPEE FSPMI adalah semua          pekerja warga negara Indonesia yang bekerja dan/atau     semua pekerja warga negara Indonesia yang
pekerja Indonesia yang bekerja pada :    aktif pada sektor industri dan jasa lapangan pekerjaan   bekerja pada sektor Industri Logam dan wajib
1) Sektor industri elektronik dan        automotif,    mesin,    komponen,      karoseri,  jasa   mentaati AD/ART SPL – FSPMI.
   elektrik;                             perbengkelan/penjualan, dan usaha yang sejenis.
2) Sektor       industri     penunjang
                                                                                                                   Pasal 15
   elektronik dan elektrik;
                                                               Pasal 15                                      HAK – HAK ANGGOTA
3) Jasa penunjang industri elektronik
   dan elektrik.                                          HAK-HAK ANGGOTA
                                         1. Hak memilih dan dipilih;                              Anggota yang memenuhi persyaratan sesuai
             Pasal 15                                                                             ketentuan organisasi mempunyai hak :
           Hak Anggota                   2. Hak bicara, mengajukan pendapat dan saran untuk
                                            kemajuan organisasi;                                  1. Hak memilih dan dipilih.
Hak anggota SPEE FSPMI antara lain                                                                2. Hak bicara, mengajukan pendapat dan
adalah :                                 3. Hak berperan aktif dalam melaksanakan keputusan              saran untuk kemajuan organisasi.
1) Kartu Tanda Anggota                       organisasi;                                           3. Hak aktif dalam melaksanakan keputusan
2) Memilih dan dipilih.                   4. Hak mendapat bimbingan, perlindungan dan                 organisasi.
3) Berbicara, mengajukan pendapat                                                                  4. Hak     mendapat     perlindungan  dan
   dan     saran    untuk   kemajuan         pembelaan baik dalam masalah internal maupun             pembelaan.
   organisasi.                               eksternal.                                            5. Membela dan dibela dalam sidang
4) Terlibat aktif dalam merumuskan                                                                    organisasi.
   keputusan-keputusan organisasi.                                                                 6. Mendapat bimbingan perlindungan dan
                                                                Pasal 16
5) Membela dan dibela dalam sidang                                                                    pembelaan dari organisasi.
   organisasi.                                             KEWAJIBAN ANGGOTA
6) Mendapat bimbingan, perlindungan       1. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
   dan pembelaan dari organisasi.
                                             Tangga serta keputusan-keputusan organisasi;
                                                                                                                      Pasal 16
                Pasal 16                  2. Membela dan      menjunjung    tinggi   nama   baik                 KEWAJIBAN ANGGOTA
           Kewajiban Anggota                 organisasi;
Kewajiban anggota SPEE FSPMI antara       3. Membayar uang pangkal, uang iuran dan uang            1. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran
lain adalah :                                                                                         Rumah Tangga serta keputusan-keputusan
                                             konsolidasi;                                             Organisasi.
1) Mentaati       dan     melaksanakan
                                          4. Turut aktif dalam       melaksanakan    keputusan-    2. Membela dan menjunjung tinggi nama
     Anggaran Dasar dan Anggaran
                                             keputusan organisasi;                                         Organisasi.
     Rumah Tangga SPEE FSPMI
                                                                                                   3. Membayar Uang Pangkal, Iuran dan Uang
2) Membela dan menjunjung tinggi          5. Menghadiri dan mengikuti rapat, pertemuan-
                                                                                                      Konsolidasi.
     nama baik organisasi                    pertemuan serta kegiatan-kegiatan yang diadakan       4. Turut     aktif     dalam     melaksanakan
3) Membayar uang pangkal, uang iuran         organisasi.                                              Keputusan-keputusan Organisasi.
     dan uang konsolidasi
                                                                                                   5. Menghadiri      dan     mengikuti   Rapat,
4) Turut aktif dalam melaksanakan
                                                                                                      Pertemuan-pertemuan       serta   kegiatan-
     Keputusan-keputusan organisasi                             Pasal 17                              kegiatan yang diadakan Organisasi.
5) Menghadiri dan mengikuti rapat-
                                                     RUANG LINGKUP KEANGGOTAAN
     rapat serta kegiatan-kegiatan yang
                                                                                                                        Pasal 17
     diadakan organisasi.                 Ruang lingkup keanggotaan SPAMK-FSPMI meliputi
                                                                                                                     RUANG LINGKUP
                                          pekerja pada Industri Automotif, Mesin, Komponen yang
                                          mencakup:                                                Ruang Lingkup keanggotaan SPL – FSPMI meliputi :

               Pasal 17                   1. Industri kendaraan roda empat atau lebih,             a. Industri Logam dan Produksi Dasar, yang
      Ruang Lingkup Keanggotaan              kendaraan roda dua, industri pembuatan komponen          meliputi besi baja seperti : besi spons,
                                             kendaraan,    karoseri,   jasa   penjualan  dan          biller baja, besi beton, batang kawat,
Ruang lingkup keanggotaan SPEE FSPMI
                                                                                                      baja lembaran, slab baja, pipa las lurus/
meliputi :                                   perbengkelan;
                                                                                                      spiral, baja lembaran, pelapisan (timah,
1) Industri elektronik antara lain        2. Industri mesin perkakas seperti: mesin bubut, mesin      seng, canal dingin/panas) dan sejenisnya,
    adalah : peralatan penyiaran,            bor, mesin press, gerinda, mesin gergaji, mesin          serta    produk   bukan    baja   seperti
    peralatan komunilkasi, peralatan                                                                  aluminium     smalling   plant,   batang
                                             tekuk, mesin potong, dan sebagainya;
    rumah tangga, peralatan musik,
   peralatan photografi, komputer,           3. Mesin dan peralatan seperti : traktor tangan,             tembaga, aluminium extrusion, dsb.
   printer,    komponen       elektronik,       penumbuk padi, perontok padi, polisher, rice           b. Aneka Industri seperti : mur, baut, paku,
   tabung     glass       dan    industri       milling unit, pompa irigasi, dan sebagainya;              kawat baja, kaleng kemas, sepeda,
   sejenisnya.                                                                                            isulator, keramik, Pipa PVC, logam mulia,
                                             4. Alat-alat berat seperti: mesin pemecah batu, plate        arloji dan industri lain yang terkait dan
2) Industri elektrik antara lain adalah :
   pembangkit       tegangan,     industri      compactor, asphalt sprayer, asphalt mixing plant,         terdapat unsur logam
   kabel sytem dan accesoris, industri          vibro roller, wheel loader, motor grader, excavator,
   instalasi, KWH meter dan industri            bulldozer, forklift, traktor, pengaduk beton, kren
   sejenisnya.                                  pengangkat, dan sebagainya;
3) Industri penunjang elektronik dan
                                             5. Industri mesin dan peralatan pabrik, seperti boiler,
   elektrik antara lain adalah industri
   yang produknya menjadi penunjang             blower, mesin diesel, mesin motor non otomotif,
   industri elektronik dan elektrik             tangki baja, pompa turbin, dan sebagainya.
4) Jasa penunjang industri elektronik
   dan elektrik antara lain adalah
   semua pekerjaan yang berhubungan
   dengan elektronik dan elektrik serta
   kegiatan      penunjang      strategis
   lainnya, seperti : jasa pemeliharaan
   dan perbaikan, jasa penjualan dan
   pengadaan, jasa transportasi, jasa
   catering, jasa kebersihan, jasa
   keamanan dan jasa terkait lainnya.


                                                                      BAB VI                                           BAB VI
                                                                                                        SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN
             BAB VI                               SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN
   SUSUNAN, KEPENGURUSAN DAN                                         Pasal 18                                          Pasal 18
      WEWENANG ORGANISASI
                                                              SUSUNAN ORGANISASI                                  SUSUNAN ORGANISASI
               Pasal 18                      Organisasi ini secara nasional disusun sebagai berikut:   Organisasi SPL – FSPMI secara Nasional disusun
               Susunan                                                                                 sebagai berikut :
                                             1. Tingkat Nasional meliputi seluruh wilayah Republik
Susunan SPEE FSPMI diatur sebagai               Indonesia;                                             1. Tingkat nasional meliputi seluruh wilayah
berikut :                                                                                                 Republik Indonesia.
                                             2. Tingkat Cabang meliputi wilayah Kabupaten/Kota         2. Tingkat     Cabang     meliputi     wilayah
1) Tingkat Pusat meliputi seluruh
    Wilayah Republik Indonesia                  atau wilayah yang disamakan statusnya, yang               Kabupaten/Kotamadya atau wilayah yang
2) Pimpinan     Pusat    SPEE  FSPMI            memiliki paling sedikit 2 (dua) Unit Kerja dan 300        dipersamakan dengan itu yang memiliki
    bertanggung terhadap pembentukan            anggota, atau anggota kurang dari 300 orang tapi          paling sedikit 2 (dua) Unit Kerja dan 300
     Pimpinan      Cabang     di   wilayah      terdiri dari 3 (tiga) Unit Kerja;                       Anggota atau anggota kurang dari 300
     Kabupaten/Kota dan atau wilayah         3. Tingkat Unit Kerja meliputi perusahaan sektor           Orang tapi terdiri dari 3 (tiga) Unit Kerja.
     yang dipersamakan                                                                                3. Tingkat Unit Kerja meliputi perusahaan
                                                industri dan lapangan pekerjaan automotif, mesin,        sektor industri dan Logam.
3)   Tingkat Cabang meliputi wilayah
                                                komponen, perbengkelan, jasa penjualan, dan
     Kabupaten/Kota atau wilayah yang
     dipersamakan       dengan     memilki      sejenisnya.                                                             Pasal 19
     paling sedikit 2 (dua) Unit Kerja dan                                                                           KEPENGURUSAN
     300 anggota atau kurang dari 300
                                                                     Pasal 19                         1. Pada tingkat Nasional dipimpin Pimpinan
     anggota tetapi paling sedikit terdiri
     dari 3 (tiga) Unit Kerja                                    KEPENGURUSAN                            Pusat Serikat Pekerja Logam Federasi
                                                                                                         Serikat Pekerja Metal Indonesia disingkat
4)   Jika      dalam      satu     wilayah   1. Pada tingkat Nasional dipimpin oleh Pimpinan Pusat
                                                                                                         PP SPL – FSPMI.
     Kabupaten/Kota belum memenuhi              Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen          2. a. Pada tingkat Kabupaten/Kotamadya
     ketentuan pasal 18 ayat (2) maka           Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, disingkat          atau yang dipersamakan dipimpin
     dimungkinkan membentuk Pimpinan
                                                PP SPAMK-FSPMI;                                              Pimpinan Cabang Serikat Pekerja
     Cabang dengan cara bergabung
                                                                                                             Logam Federasi Serikat Pekerja Metal
     dengan Kabupaten/Kota terdekat          2. Pada tingkat Kabupaten/Kota atau yang statusnya
                                                                                                             Indonesia, disingkat PC SPL – FSPMI.
5)   Dalam hal di suatu Kabupaten/Kota          disamakan dipimpin oleh Pimpinan Cabang Serikat          b. Dalam hal di suatu Kabupaten/Kota
     belum      memenuhi       persyaratan      Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi                belum       memenuhi         persyaratan
     terbentuknya      PC    SPEE    FSPMI      Serikat Pekerja Metal Indonesia, disingkat PC                terbentuknya     PC     SPL    –   FSPMI
     sebagaimana diatur Pasal 18 Ayat                                                                        sebagaimana diatur Pasal 18 ayat 2,
                                                SPAMK-FSPMI;
     (2), maka PP SPEE FSPMI langsung                                                                        maka PP SPL – FSPMI langsung
     menjalankan fungsi dan tugas            3. Pada tingkat Perusahaan dipimpin oleh Pimpinan               menjalankan      fungsi     dan    tugas
     pembinaan kepada PUK SPEE FSPMI            Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan               pembinaan kepada PUK SPL – FSPMI.
6)   Tingkat     Unit    Kerja    meliputi      Komponen      Federasi   Serikat  Pekerja Metal          c. Dalam hal suatu daerah yang belum
     lapangan pekerjaan sektor industri         Indonesia, disingkat PUK SPAMK-FSPMI.                        terbentuk PC SPL – FSPMI nya
     elektronik, sektor industri elektrik                                                                    sebagaimana diatur dalam Pasal 18
     dan jasa penunjangnya.                                                                                  ayat 2 (dua) dan letak daerahnya
                                                                                                             berada diluar Pulau Jawa maka
               Pasal 19                                                                                      kewenangan pembinaan dan tugas-
             Kepengurusan                                                                                    tugas keorganisasian diserahkan /
Kepengurusan SPEE FSPMI diatur sebagai                                                                       direkomendasikan      kepada      Dewan
berikut :                                                                                                    Pimpinan Wilayah sampai dengan
                                                                                                             terbentuknya PC SPL – FSPMI.
1) Tingkat Nasional dipimpin Pimpinan                                                                 3. Pada    tingkat    perusahaan     dipimmpin
    Pusat Serikat Pekerja Elektronik                                                                     Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam
    Elektrik Federasi Serikat Pekerja                                                                    Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia,
    Metal Indonesia, disingkat PP SPEE                                                                   disingkat PUK SPL – FSPMI.
    FSPMI
2) Tingkat Kabupaten/Kota atau yang
   dipersamakan dipimpin Pimpinan
   Cabang Serikat Pekerja Elektronik
   Elektrik Federasi Serikat Pekerja
   Metal Indonesia, disingkat PC SPEE
   FSPMI
3) Tingkat     Perusahaan     dipimpin
   Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja
   Elektronik Elektrik Federasi Serikat
   Pekerja Metal Indonesia, disingkat
   PUK SPEE FSPMI.

               Pasal 20
              Wewenang
Wewenang SPEE FSPMI diatur sebagai
berikut :
1) Menangani                    masalah
    ketenagakerjaan     yang     seluas-
    luasnya,    demi      terlaksananya
    Hubungan      Industrial      secara
    harmonis dan dinamis
2) Bertindak sebagai kuasa hukum
    untuk beracara di Pengadilan
    Hubungan Industrial untuk mewakili
    anggotanya, baik diminta maupun
    tidak
3) Berunding untuk dan atas nama
    anggota dengan pengusaha dan atau
    Organisasi Gabungan Pengusaha
    sejenis
4) Dalam menjalankan kegiatan sehari-
    hari berpedoman kepada Anggaran
    Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
    SPEE FSPMI dan Program Kerja SPEE
    FSPMI.


                                                 BAB VII               BAB VII
                                                                 WEWENANG ORGANISASI
                                           WEWENANG ORGANISASI
                      Pasal 20
              WEWENANG ORGANISASI                                     Pasal 20
                                                                 WEWENANG ORGANISASI
1. Organisasi ini berwenang menangani masalah
   Hubungan Industrial dan ketenagakerjaan pada        PP SPA FSPMI dan perangkat dibawahnya
   Industri Automotif, Mesin dan Komponen yang             berwenang :
   seluas-luasnya, khususnya masalah sosial ekonomi    1. Mengembangkan organisasi dan menambah
                                                           jumlah anggota.
   dan terlaksananya Hubungan Industrial secara
                                                       2. Menyelenggarakan Pendidikan swadaya
   harmonis dan dinamis;                                   dan pendidikan bantuan sponsorship dari
2. Menjalin hubungan dan berunding atas nama               DPP FSPMI.
   organisasi dengan Gabungan Organisasi Pengusaha     3. Pengembangan           dan      peningkatan
                                                           standarisasi Perjanjian Kerja Bersama.
   sejenis, baik di tingkat nasional maupun
                                                       4. Memberikan       sanksi    teguran,   surat
   internasional dengan terlebih dahulu memberikan         peringatan dan skorsing kepada pengurus
   informasi kepada DPP FSPMI;                             dan anggota.
3. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan organisasi   5. Melakukan       Konsolidasi,    Pembinaan,
                                                           Pembelaan, dan Pengawasan terhadap
   serikat pekerja sejenis, baik di tingkat nasional
                                                           perangkat organisasi dibawahnya.
   maupun internasional dengan terlebih dahulu         6. Menjalankan tugas dan fungsi dan
   memberikan informasi kepada DPP FSPMI;                  membangun Hubungan Industrial.
4. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan instansi     7. Meningkatkan sumber-sumber keuangan
                                                           organisasi yaitu uang pangkal, uang
   pemerintah;
                                                           konsolidasi, uang pembuatan KTA dan
5. Dalam    menjalankan    kegiatan    sehari-hari         usaha-usaha lainnya setelah mendapatkan
   berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran           izin dari DPP FSPMI.
   Rumah Tangga FSPMI dan AD/ART SPAMK-FSPMI,          8. Membangun hubungan kerjasama dengan
                                                           lembaga / instansi lainnya ditingkat
   Program Umum FSPMI dan Program Kerja SPAMK-
                                                           nasional dan regional, yaitu dengan
   FSPMI.                                                  Pemerintah dan Organisasi pengusaha
                                                           sektor industrinya dengan sepengetahuan
                                                           DPP FSPMI.
                                                       9. Mengorganisir aksi-aksi dan pemogokan
                                                           ditingkat regional dan tingkat perusahaan,
                                                           setelah memusyawarahkan dengan DPP
                                                           FSPMI.
                                                       10. KTA dibuat dan didistribusikan oleh PC /
                                                           PP SPA FSPMI.
            BAB VII                                                BAB VIII                                         BAB VIII
  PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-                                                                            PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT
                                                   PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT
       RAPAT ORGANISASI
                                                                   Pasal 21                                         Pasal 21
                Pasal 21                           PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT                      PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT
           Permusyawaratan                 1. Permusyawaratan organisasi terdiri dari :            1. Permusyawaratan organisasi terdiri dari :
Permusyawaratan SPEE FSPMI terdiri
                                               a. Musyawarah Nasional (MUNAS)                         a. Musyawarah Nasional ( MUNAS )
dari :
                                               b. Musyawarah Cabang (MUSCAB)                          b. Musyawarah Cabang ( MUSCAB)
1) Musyawarah pada Tingkat Nasional,                                                                  c. Musyawarah Unit Kerja (MUSNIK)
    disingkat Munas                            c. Musyawarah Unit Kerja (MUSNIK)                   2. Rapat-rapat Organisasi terdiri dari :
2) Musyawarah pada Tingkat Cabang,         2. Rapat-rapat organisasi terdiri dari :                   a. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)
    disingkat Muscab                                                                                  b. Rapat Kerja Rutin (RATIN)
3) Musyawarah pada Tingkat Unit                a. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)
                                                                                                      c. Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB)
    Kerja, disingkat Musnik                    b. Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB)                       d. Rapat Kerja Unit Kerja (RAKERNIK)
                                               c. Rapat Kerja Unit Kerja (RAKERNIK)
                Pasal 22                                                                                           Pasal 22
                 Munas                         d. Rapat Rutin (RATIN)                                        MUSYAWARAH NASIONAL
Ketentuan Munas diatur sebagai berikut                             Pasal 22
:                                                                                                  1.      Musyawarah      Nasional   memegang
                                                          MUSYAWARAH NASIONAL
1) Munas adalah pemegang kedaulatan                                                                   kedaulatan tertinggi organisasi ditingkat
    tertinggi     organisasi   ditingkat   1. Musyawarah     Nasional    (MUNAS)     memegang         Serikat Pekerja Anggota yang tidak
    Pimpinan Pusat SPEE FSPMI                 kedaulatan tertinggi organisasi SPAMK-FSPMI yang        bertentangan dengan kedaulatan Kongres
2) Munas diadakan 5 (lima) tahun              tidak bertentangan dengan kedaulatan Kongres            FSPMI.
    sekali                                    FSPMI;                                               2. Musyawarah Nasional diadakan setiap 5
                                                                                                      tahun sekali, dihadiri oleh :
3) Peserta Munas adalah :                  2. Musyawarah Nasional diadakan setiap 5 tahun sekali                        Utusan DPP FSPMI
    a. Pengurus Pimpinan Pusat SPEE           yang dihadiri oleh:                                                      yang diberi mandat.
        FSPMI                                                                                                           Para pengurus PP SPL –
                                                  Utusan DPP FSPMI yang diberi mandat
    b. Utusan Dewan Pimpinan Pusat                                                                                     FSPMI.
        FSPMI yang diberi mandat                  Para Pengurus PP SPAMK-FSPMI                                         Para pengurus PC SPL
    c. Pengurus Pimpinan Cabang SPEE              Utusan PC SPAMK-FSPMI yang diberi mandat                            – FSPMI.
        FSPMI yang diberi mandat                                                                                        Para utusan PUK SPL –
    d. Utusan Pimpinan Unit Kerja                 Utusan PUK SPAMK-FSPMI yang diberi mandat                           FSPMI yang diberi mandat.
        SPEE FSPMI yang diberi mandat      3. Dalam hal keadaan luar biasa MUNAS dapat             3. Dalam keadaan luar biasa MUNAS dapat
4) Dalam keadaan luar biasa Munas             dipercepat atau ditunda atas keputusan RAKERNAS         dipercepat atau ditunda atas Keputusan
    dapat dipercepat atau ditunda atas        atau atas permintaan sekurang-kurangnya 50% + 1         RAKERNAS atau atas permintaan sekurang-
    Keputusan Rakernas dan atau atas                                                                  kurangnya setengah jumlah PUK atau 2/3
                                              dari jumlah PUK atau 2/3 jumlah PC SPAMK-FSPMI;         jumlah PC SPL – FSPMI.
    permintaan       sekurang-kurangnya
    lebih dari setengah jumlah PUK dan                                                             4. MUNAS berwenang :
   atau 2/3 jumlah PC SPEE FSPMI                                                                        a. Menilai dan mengesahkan Laporan
5) Munas berwenang :                        4. MUNAS berwenang :                                        pertanggung jawaban PP SPL – FSPMI.
                                                                                                        b. Menetapkan atau mengubah AD/ART
   a. Menilai      dan     mengesyahkan        a. Menilai      dan      mengesahkan laporan             SPL – FSPMI.
       laporan pertanggung jawaban
                                                  pertanggungjawaban PP SPAMK-FSPMI yang                c. Menetapkan Program Kerja Nasional
       pengurus Pimpinan Pusat SPEE
                                                  telah diaudit oleh Team Auditor;                          Organisasi     sebagai     penjabaran
       FSPMI
                                                                                                            Program Umum FSPMI.
   b. Menetapkan atau mengubah                 b. Menetapkan atau mengubah AD/ART SPAMK-
                                                                                                        d. Membuat rekomendasi Organisasi
       Anggaran Dasar dan Anggaran             FSPMI;                                                   e. Memilih dan menetapkan komposisi
       Rumah Tangga SPEE FSPMI
                                               c. Menetapkan Program Kerja Nasional Organisasi              kepersonaliaan PP SPL – FSPMI.
   c.          Menetapkan        Program
                                                  sebagai penjabaran Program Umum FSPMI;                f.    Membentuk Komisi Verifikasi. (bila
       Kerja       Nasional       sebagai
                                                                                                            diperlukan).
       penjabaran Program Umum                 d. Membuat rekomendasi anggaran organisasi           5. Penyelenggaraan MUNAS :
       FSPMI       dan      Rekomendasi           untuk dimusyawarahkan di dalam Kongres                a. Penyelenggaraan Munas dilakukan oleh
       Orgonisasi
                                                  FSPMI;                                                PP SPL – FSPMI.
   d.          Membuat          anggaran
                                                                                                       b. Dalam hal penyelenggarakan MUNAS
       organisasi pada tingkat nasional        e. Memilih      dan    menetapkan        komposisi
                                                                                                       SPL – FSPMI bersamaan dengan
   e.          Memilih               dan       kepersonaliaan PP SPAMK-FSPMI;                          penyelenggarkan KONGRES FSPMI, maka
       menetapkan              komposisi
                                               f. Memilih dan menetapkan komposisi Tim Internal        yang di dahulukan ialah penyelenggaran
       kepersonaliaan           pengurus
                                               Auditor;                                                Munas SPL - FSPMI
       Pimpinan Pusat SPEE FSPMI.
   f.          Membentuk           Komisi      g. Membentuk Komisi Verifikasi (bila diperlukan).
       Verifikasi (bila diperlukan).                                                                                Pasal 23
                                            5. a. MUNAS diselenggarakan oleh PP SPAMK-FSPMI.
6) Munas diselenggarakan oleh :                                                                                MUSYAWARAH CABANG
                                               b. PP SPAMK-FSPMI melalui Rapat Pleno akan
   a. Pimpinan Pusat SPEE FSPMI
                                                  membentuk      Panitia Bersama     (Steering      1. Musyawarah Cabang diadakan 4 tahun
   b. Dalam hal penyelenggaraan                                                                         sekali dihadiri oleh :
                                                  Committee) untuk melakukan penyaringan
       Munas      bersamaan       dengan                                                                a. Para pengurus PC SPL – FSPMI.
       penyelenggaraan           Kongres          bakal calon Ketua Umum dan Sekretaris Umum
                                                                                                        b. Utusan PP SPL – FSPMI yang diberi
       FSPMI, maka yang didahulukan               PP SPAMK-FSPMI selambat-lambatnya 3 bulan             mandat.
       ialah penyelenggaraan Kongres              sebelum pelaksanaan MUNAS.                            c. Utusan PUK SPL – FSPMI yang diberi
       FSPMI.                                                                                           mandat.
                                                                                                        d. Utusan DPP FSPMI yang diberi mandat.
               Pasal 23                                            Pasal 23
                                                                                                    2. Dalam keadaan luar biasa MUSCAB dapat
               Muscab                                     MUSYAWARAH CABANG                            dipercepat atau ditunda atas keputusan
Ketentuan Mucab diatur sebagai berikut                                                                 RAKERCAB atau atas permintaan sekurang-
                                            1. Musyawarah Cabang (MUSCAB) diadakan 4 tahun
:                                                                                                      kurangnya 2/3 dari jumlah PUK di
                                               sekali dihadiri oleh:
1) Muscab       adalah      pemegang                                                                   daerahnya.
    kedaulatan   tertinggi  organisasi         a. Para pengurus PC SPAMK-FSPMI;                     3.     MUSCAB berwenang untuk :
    ditingkat Pimpinan Cabang SPEE             b. Utusan PP SPAMK-FSPMI yang diberi mandat;             a. Menilai dan mengesahkan pertanggung
   FSPMI                                     c. Utusan PUK SPAMK-FSPMI yang diberi mandat;               jawaban PC SPL – FSPMI.
2) Muscab diadakan 4 (empat) tahun        2. Dalam keadaan luar biasa MUSCAB dapat dipercepat         b. Menetapkan Program Kerja Cabang
   sekali                                                                                                 sebagai penjabaran Program Kerja
                                             atau ditunda atas keputusan RAKERCAB atau atas               Nasional Organisasi.
3) Peserta Muscab adalah :                   permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah            c. Membuat rekomendasi PC SPL – FSPMI
   a. Pengurus Pimpinan Cabang SPEE          PUK di daerahnya.                                            untuk dimusyawarahkan         didalam
       FSPMI.                                                                                             Munas SPL – FSPMI.
                                          3. MUSCAB berwenang untuk:
   b. Utusan Pimpinan Pusat SPEE                                                                      d. Memilih dan menetapkan Komposisi
       FSPMI yang diberi mandat.             a. Menilai    dan     mengesahkan           laporan          kepersonaliaan PC SPL – FSPMI.
   c. Utusan Pimpinan Unit Kerja                pertanggungjawaban PC SPAMK-FSPMI;                    e. Membentuk Komisi Verifikasi ( bila
       SPEE FSPMI yang diberi mandat.                                                                     diperlukan ).
                                             b. Menetapkan Program Kerja Cabang sebagai
4) Dalam keadaan luar biasa Muscab                                                                 4.   Muscab diselenggarakan oleh PC SPL –
                                                penjabaran Program Kerja Nasional Organisasi;
   dapat dipercepat atau ditunda atas                                                                             FSPMI.
   keputusan Rakercab dan atau               c. Membuat rekomendasi anggaran PC SPAMK-
   permintaan sekurang-kurangnya 2/3            FSPMI untuk dimusyawarahkan di dalam MUNAS                        Pasal 24
   dari jumlah Pimpinan Unit Kerja              SPAMK-FSPMI;                                                MUSYAWARAH UNIT KERJA
   pada daerah tersebut.
                                             d. Memilih      dan    menetapkan        komposisi    1. Musyawarah Unit Kerja (MUSNIK) diadakan
5) Muscab berwenang untuk :
                                             kepersonaliaan PC SPAMK-FSPMI;                           3 tahun sekali dan dihadiri oleh :
   a. Menilai      dan     mengesahkan
                                             e. Membentuk Komisi Verifikasi (bila diperlukan).        a. Para Pengurus Pimpinan Unit Kerja
       laporan pertanggung jawaban
                                                                                                      SPL – FSPMI.
       pengurus Pimpinan Cabang SPEE      4. a. MUSCAB diselenggarakan oleh PC SPAMK-FSPMI.           b. Utusan anggota Pimpinan Unit Kerja
       FSPMI                                 b. PC SPAMK-FSPMI melalui Rapat Pleno akan               SPL – FSPMI.
   b. Menetapkan       Program    Kerja
                                                membentuk     Panitia  Bersama     (Steering          c. Utusan PC SPL – FSPMI yang diberi
       Pimpinan      Cabang     sebagai
                                                Committee) untuk melakukan penyaringan                mandat.
       penjabaran      Program    Kerja
                                                                                                   2. Dalam keadaan luar biasa MUSNIK dapat
       Pimpinan Pusat SPEE FSPMI                bakal calon Ketua dan Sekretaris PC SPAMK-
                                                                                                      dipercepat atau ditunda atas permintaan
   c. Membuat         Anggaran      dan         FSPMI selambat-lambatnya 3 bulan sebelum              sekurang-kurangnya 2/3 lebih dari jumlah
       Rekomendasi Pimpinan Cabang              pelaksanaan MUSCAB.                                   anggota.
       SPEE FSPMI
                                                                                                   3. Musnik berwenang untuk :
   d. Memilih       dan     menetapkan
                                                                                                      a. Menilai dan mengesahkan Laporan
       komposisi         kepersonaliaan                         Pasal 24                              Pertanggung Jawaban PUK SPL – FSPMI.
       pengurus Pimpinan Cabang SPEE
                                                      MUSYAWARAH UNIT KERJA                           b. Menetapkan program kerja Unit Kerja
       FSPMI
                                                                                                          sebagai penjabaran Program Kerja
   e. Membentuk Komisi Verifikasi         1. Musyawarah Unit Kerja (MUSNIK) diadakan 3 tahun
                                                                                                          Cabang, dan Program Kerja Nasional
       (bila diperlukan)                     sekali dan dihadiri oleh:                                    SPL – FSPMI.
6) Muscab      diselenggarakan     oleh      a. Para Pimpinan Unit Kerja SPAMK-FSPMI;                 c. Memilih dan menetapkan Komposisi
   Pimpinan Cabang SPEE FSPMI.                                                                            kepersonaliaan Pengurus Unit Kerja
                                             b. Utusan anggota Unit Kerja SPAMK-FSPMI;
                                                                                                          SPL – FSPMI.
               Pasal 24                      c. Utusan PC SPAMK-FSPMI yang diberi mandat.             d. Membentuk Komisi Verifikasi ( bila
                 Musnik                     2. Dalam keadaan luar biasa MUSNIK dapat dipercepat            diperlukan ).
Ketentuan Musnik diatur sebagai berikut        atau ditunda atas permintaan sekurang-kurangnya     4.         Musnik     diselenggarakan oleh
:                                              2/3 dari jumlah anggota.                                            Pengurus Unit Kerja SPL –
Musnik adalah pemegang kedaulatan                                                                                  FSPMI.
                                            3. MUSNIK berwenang untuk:
    tertinggi    organisasi     ditingkat
    Pimpinan Unit Kerja SPEE FSPMI             a. Menilai    dan     mengesahkan      laporan                       Pasal 25
                                                  pertanggungjawaban PUK SPAMK-FSPMI;                   RAPAT KERJA NASIONAL ( RAKERNAS )
Musnik diadakan 3 (tiga) tahun sekali
Peserta Musnik adalah :                        b. Menetapkan Program Kerja Unit Kerja sebagai      1. Rakernas adalah kekuasaan tertinggi
1) Pengurus Pimpinan Unit Kerja SPEE              penjabaran Program Kerja Cabang SPAMK-                organisasi di tingkat SPL – FSPMI diantara
    FSPMI.                                        FSPMI;                                                dua MUNAS.
2) Anggota dan atau utusan anggota                                                                 2. Rakernas dihadiri oleh :
                                               c. Memilih     dan    menetapkan     komposisi
    Pimpinan Unit Kerja SPEE FSPMI.                                                                     o       Para Pengurus PP SPL – FSPMI.
3) Utusan Pimpinan Cabang SPEE FSPMI              kepersonaliaan Pimpinan Unit Kerja SPAMK-             o       Utusan DPW FSPMI yang diberi
    yang diberi mandat.                           FSPMI;                                                        mandat.
Dalam keadaan luar biasa Musnik dapat          d. Membentuk Komisi Verifikasi (bila diperlukan).        o       Utusan DPP FSPMI yang diberi
dipercepat     atau      ditunda     atas                                                                       mandat.
                                            4. MUSNIK diselenggarakan oleh PUK SPAMK-FSPMI.             o       Utusan Pengurus PC SPL – FSPMI
permintaan sekurang-kurangnya lebih
dari setengah jumlah anggota.                                                                                   yang diberi mandat.
                                                                   Pasal 25                        3. Rakernas dipimpin oleh PP SPL – FSPMI.
Musnik berwenang untuk :
                                                                                                   4. Rakernas diadakan sekurang-kurangnya
1) Menilai dan mengesahkan laporan                         RAPAT KERJA NASIONAL                         sekali dalam satu periode kepengurusan
    pertanggung jawaban pengurus            1. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) adalah kekuasaan         dan dilaksanakan selambat-lambatnya
    Pimpinan Unit Kerja SPEE FSPMI                                                                      satu tahun sebelum Munas dilaksanakan.
                                               tertinggi organisasi SPAMK-FSPMI di antara dua
2) Menetapkan         Program       Kerja                                                          5. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS )
    Pimpinan     Unit    Kerja   sebagai       MUNAS.
                                                                                                        merupakan forum konsultasi, koordinasi
    penjabaran Program Kerja Pimpinan       2. Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh :                     dan evaluasi tingkat nasional dalam
    Cabang     dan     Program      Kerja                                                               rangka keterpaduan dan koordinasi
                                               a. Para pengurus PP SPAMK-FSPMI.
    Pimpinan Pusat SPEE FSPMI                                                                           program dan pengembangan organisasi,
3) Memilih dan menetapkan komposisi            b. Utusan DPW FSPMI yang diberi mandat.                  yang berwenang untuk :
    kepersonaliaan pengurus Pimpinan           c. Utusan DPP FSPMI yang diberi mandat.                a. Menilai        dan     memusyawarahkan
    Unit Kerja SPEE FSPMI                                                                                  laporan kinerja PP SPL– FSPMI
4) Membentuk Komisi Verifikasi (bila           d. Utusan PC SPAMK-FSPMI yang diberi mandat.
                                                                                                       b. Mengadakan evaluasi program kerja
    diperlukan)                                e. Utusan PUK SPAMK-FSPMI yang diberi mandat.       nasional.
Musnik diselenggarakan oleh Pimpinan        3. Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh PP SPAMK-            c. Menindaklanjuti hasil laporan Tim
    Unit Kerja SPEE FSPMI.                     FSPMI.                                              Internal Auditor.
                                                                                                       d. Merekomendasi program kerja tahun
                                            4. Rapat Kerja Nasional diadakan sekurang-kurangnya    berikutnya.
               Pasal 25
                                               sekali dalam satu periode kepengurusan.                 e. Menentukan pengertian “ Luar Biasa “.
              Rapat-rapat
                                                                                                       f. Menetapkan         keputusan     penting
 Rapat-rapat SPEE FSPMI terdiri dari :       5. Rapat Kerja Nasional merupakan forum konsultasi,          lainnya.
1) Rapat Kerja Nasional, disingkat              koordinasi dan evaluasi tingkat nasional dalam
   Rakernas                                     rangka keterpaduan dan koordinasi program serta                              Pasal 26
2) Rapat Kerja Cabang, disingkat                                                                                       RAPAT RUTIN (RATIN)
   Rakercab                                     pengembangan organisasi yang berwenang untuk:
3) Rapat Kerja Unit Kerja, disingkat              a. Mengadakan evaluasi Program Kerja Nasional.          1. Ratin PP SPL – FSPMI terdiri dari:
   Rakernik                                       b. Menindaklanjuti hasil laporan Tim Auditor.              a. Rapat Pengurus Harian.
4) Rapat Rutin, disingkat Ratin                                                                                   Rapat Pengurus Harian dihadiri
                                                  c. Merekomendasikan program kerja tahun-tahun                      oleh Pengurus PP SPL – FSPMI
                 Pasal 26                         berikutnya.                                                     Ratin Pengurus Harian dilakukan
                Rakernas                                                                                             dalam      periode    Rapat     Dua
                                                  d. Menentukan pengertian “Luar Biasa”.
Ketentuan Rakernas diatur sebagai                                                                                    Mingguan, Rapat Bulanan, Rapat
berikut :                                         e. Menetapkan      keputusan-keputusan     penting
                                                                                                                     Triwulan, Rapat Per-semester dan
1) Rakernas        adalah      kekuasaan          lainnya.                                                           Rapat Tahunan.
    tertinggi     organisasi     ditingkat                                                                   b. Ratin Pleno.
    Pimpinan Pusat SPEE SPMI yang                                    Pasal 26                                           Rapat Rutin Pleno dihadiri
    berada diantara dua Munas.                                                                                             oleh PP SPL – FSPMI dan PC
                                                              RAPAT KERJA CABANG
2) Rakernas dihadiri oleh :                                                                                                SPL – FSPMI
                                             1. Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB) merupakan forum                     Ratin Pleno dilakukan dalam
    a. Pengurus Pimpinan Pusat SPEE
                                                konsultasi, koordinasi dan evaluasi program                          periode : Rapat Dua Bulanan,
            FSPMI
    b. Utusan Pimpinan Cabang SPEE              berjalan (midterm evaluation) organisasi di tingkat                  Rapat Triwulan, Rapat Per-
            FSPMI yang diberi mandat            Kabupaten/Kota.                                                      semester.
    c. Utusan Dewan Pimpinan Pusat                                                                                Ratin Pleno lebih menitik beratkan
                                             2. RAKERCAB dihadiri oleh:
            FSPMI yang diberi mandat                                                                                 pada     evaluasi    dan    strategi
                                                 Pengurus PC SPAMK-FSPMI                                            organisasi    mengenai     Program
    d. Utusan       Dewan       Pimpinan
            Wilayah     FSPMI,     dimana            Utusan PP SPAMK-FSPMI                                          Kerja SPL – FSPMI, Evaluasi
            Rakernas dilaksanakan.                                                                                   penggunaan keuangan Organisasi,
                                                     Utusan PUK SPAMK-FSPMI                                         dan pelaksanaan Rekomendasi
3) Rakernas dipimpin oleh Pimpinan
                                             3. RAKERCAB dipimpin oleh PC SPAMK-FSPMI.                               Organisasi.
    Pusat SPEE FSPMI.
                                             4. RAKERCAB diadakan sekurang-kurangnya             sekali   2. Ratin PC SPL – FSPMI.
4) Rakernas       diadakan      sekurang-                                                                    a. Rapat Pengurus Harian
    kurangnya satu kali dalam satu              dalam satu periode kepengurusan.
                                                                                                                        Rapat       Pengurus     Harian
    tahun.                                   5.    RAKERCAB dalam rangka keterpaduan               dan               dihadiri oleh Pengurus PC SPL –
5) Rakernas        merupakan        forum         pengembangan organisasi berwenang untuk:                           FSPMI.
    konsultasi, koordinasi, konsolidasi
                                                  a. Mengadakan evaluasi Program Kerja Cabang                           Ratin      Pengurus      Harian
    dan evaluasi tingkat nasional dalam                                                                              dilakukan dalam periode : Rapat
    rangka keterpaduan dan koordinasi             b. Menindaklanjuti hasil laporan Tim Auditor                       dua Mingguan, Rapat        Bulanan,
    program       dan     pengembangan            c. Merekomendasikan program kerja tahun-tahun                      Rapat        Triwulan,        Rapat
    organisasi, yang berwenang untuk:                      berikutnya                                                Persemester dan Rapat Tahunan.
    a.   Mengevaluasi program kerja             d. Memutuskan perlu tidaknya MUSCAB Luar Biasa           b. Ratin Pleno
           Pimpinan Pusat SPEE FSPMI            e. Menetapkan     keputusan-keputusan      penting                   Rapat Rutin Pleno dihadiri
    b.   Menindaklanjuti hasil laporan                                                                         oleh PC SPL – FSPMI dan PUK SPL –
           Tim Internal Auditor (jika                     lainnya.
                                                                                                               FSPMI.
           ada)                                                                                                      Ratin Pleno dilakukan dalam
    c.   Merekomendasi program kerja                                Pasal 27                                    periode : Rapat Dua Bulanan,
           tahunan      untuk    tahun                   RAPAT ANGGOTA UNIT KERJA                               Rapat        Triwulan,      Rapat
           berikutnya                                                                                           Persemester
    d.   Menentukan          pengertian      1. Rapat Anggota Unit Kerja (RAKERNIK) merupakan
                                                                                                                     Ratin Pleno lebih menitik
           "Kondisi Luar Biasa"                 forum konsultasi dan koordinasi tingkat Unit Kerja              beratkan pada evaluasi dan
    e.   Menetapkan keputusan penting           dalam    rangka   menetapkan      keputusan   dan               strategi    organisasi   mengenai
           lainnya.                             kebijaksanaan yang memerlukan dukungan anggota                  Program Kerja Cabang SPL – FSPMI
                                                secara luas.                                                    dan       Evaluasi     penggunaan
                Pasal 27                                                                                        keuangan Organisasi.
               Rakercab                      2. Rapat Anggota Unit Kerja dihadiri oleh Pimpinan
Ketentuan Rakernas diatur sebagai               Cabang yang diberi mandat, sebagian atau seluruh                     Pasal 27
berikut :                                       anggota yang ditetapkan oleh PUK SPAMK-FSPMI.             RAPAT KERJA CABANG (RAKERCAB)
1) Rakercab       adalah      kekuasaan
                                             3. Rapat Anggota Unit Kerja dipimpin oleh PUK SPAMK-
    tertinggi    organisasi     ditingkat                                                             1. Rapat     Kerja    Cabang      (RAKERCAB)
    Pimpinan Cabang SPEE FSPMI yang             FSPMI.
                                                                                                         merupakan forum konsultasi, koordinasi
    berada diantara dua Muscab.                 Rapat Anggota Unit Kerja dapat diadakan setiap           dan evaluasi tengah ( mid-term evaluation
2) Rakercab dihadiri oleh :                     saat diperlukan.                                         ) tingkat Kabupaten/Kotamadya dalam
    a. Pengurus Pimpinan Cabang SPEE                                                                     rangka keterpaduan dan koordinasi
                                                                      Pasal 28
        FSPMI.                                                                                           program dan pengembangan organisasi di
                                                                   RAPAT RUTIN                           tingkat Cabang, dan dapat sebagai forum
    b. Pengurus Departemen Pimpinan
        Cabang    SPEE     FSPMI     (bila   Rapat Rutin PP SPAMK-FSPMI, selanjutnya disebut Ratin       musyawarah dan memutuskan perlu atau
        dipandang perlu)                                                                                 tidaknya MUSCAB Luar Biasa.
                                             terdiri dari:
    c. Utusan Pimpinan Pusat SPEE                                                                     2. Rakercab dihadiri oleh :
                                             1. Rapat Rutin (Ratin) Pengurus Harian,                     a. Utusan Pengurus PC SPL – FSPMI.
        FSPMI yang diberi mandat
    d. Utusan     DPW     FSPMI      (bila         Ratin Pengurus Harian dihadiri oleh pengurus PP      b. Utusan Pengurus DPW FSPMI.
        dipandang perlu)                                                                                 c. Utusan PUK SPL – FSPMI yang
                                                    SPAMK-FSPMI.
    e. Utusan PUK SPEE FSPMI yang                                                                            ditetapkan oleh PC SPL – FSPMI.
                                                   Ratin Pengurus Harian dapat dilakukan dalam       3. Rakercab dipimpin oleh PC SPL – FSPMI.
        diberi mandat dan ditetapkan
        oleh PC SPEE FSPMI.                         periode rapat dua mingguan, rapat bulanan,        4. Rakercab diadakan sekurang-kurangnya
                                                    rapat triwulan, rapat per semester dan rapat         sekali    dalam    satu    periode    dan
3) Rakercab dipimpin oleh Pimpinan                                                                       dilaksanakan selambat-lambatnya satu
    Cabang SPEE FSPMI.                              tahunan.
                                                                                                         tahun sebelum Muscab.
4) Rakercab      diadakan      sekurang-     2. Rapat Rutin (Ratin) Pleno,
    kurangnya sekali dalam satu tahun.             Ratin Pleno dihadiri oleh PP SPAMK-FSPMI dan                     Pasal 28
                                                                                                         RAPAT KERJA UNIT KERJA (RAKERNIK)
5) Rakercab      merupakan        forum          PC SPAMK-FSPMI.
   konsultasi, koordinasi, konsolidasi                                                             1. Rapat Kerja Unit Kerja merupakan forum
                                                Ratin Pleno dilakukan dalam periode rapat dua
   dan evaluasi tahunan pada tingkat                                                                  konsultasi dan koordinasi dalam rangka :
   cabang dalam rangka keterpaduan               bulanan, rapat per semester.                         a. Penjabaran       teknik    pelaksanakan
   program      dan     pengembangan            Ratin Pleno menitik-beratkan pada evaluasi dan           program kerja hasil MUSNIK atau
   organisasi dan berwenang untuk :              strategi organisasi mengenai Program Kerja               efaluasi kinerja organisasi
   a. Mengevaluasi program kerja                                                                      b. Menetapkan berbagai keputusan dan
                                                 SPAMK-FSPMI, evaluasi penggunaan keuangan
       Pimpinan Cabang SPEE FSPMI                                                                         kebijaksanaan       organisasi     yang
                                                 organisasi   dan   pelaksanaan    rekomendasi            memerlukan dukungan anggota secara
       diantara dua Muscab
   b. Menindaklanjuti hasil laporan              organisasi.                                              luas.
       Tim Internal Auditor (jika ada)                                                             2. Rapat Kerja Unit Kerja (RAKERNIK)
   c. Merekomendasi program kerja                                                                     dihadiri oleh sebagian atau seluruh
                                          Rapat Rutin (Ratin) PC SPAMK-FSPMI terdiri dari:            anggota yang ditetapkan oleh PUK SPL –
       tahunan untuk tahun berikutnya
   d. Menetapkan keputusan penting        1. Rapat Rutin (Ratin) Pengurus Harian                      FSPMI.
       lainnya.                                 Ratin Pengurus Harian dihadiri oleh Pengurus PC   3. Rapat Kerja Unit Kerja dipimpin oleh PUK
                                                                                                      SPL – FSPMI.
                                                 SPAMK-FSPMI.                                      4. Rapat Kerja Unit Kerja             diadakan
                Pasal 28
                Rakernik                        Ratin Pengurus Harian dilakukan dalam periode        sekurang-kurangnya sekali dalam 1 tahun.
Ketentuan Rakernik diatur sebagai                rapat dua mingguan, rapat bulanan, rapat
berikut :                                        riwulan, rapat per semester.
1) Rakernik adalah kekuasaan tertinggi    2. Rapat Rutin (Ratin) Pleno
    organisasi ditingkat Pimpinan Unit
    Kerja SPEE FSPMI yang berada                Ratin Pleno dihadiri oleh PC SPAMK-FSPMI dan
    diantara dua Musnik.                         PUK SPAMK-FSPMI.
2) Rakernik dihadiri oleh :                     Ratin Pleno dilakukan dalam periode rapat dua
    a. Pengurus Pimpinan Unit Kerja,             bulanan, rapat per semester.
        dan atau
                                                Ratin Pleno lebih menitik-beratkan pada
    b. Perwakilan anggota dan atau               evaluasi dan strategi organisasi mengenai
        sebagian      anggota      yang
        ditetapkan oleh Pimpinan Unit            Program Kerja Cabang SPAMK-FSPMI dan
        Kerja SPEE FSPMI.                        evaluasi penggunaan keuangan organisasi.
    c. Utusan Pimpinan Cabang SPEE
        FSPMI yang diberi mandat
3) Rakernik dipimpin oleh Pimpinan
    Unit Kerja SPEE FSPMI
4) Rakernik      diadakan     sekurang-
    kurangnya satu tahun sekali dan
   atau setiap saat bila diperlukan
5) Rakernik      merupakan        forum
   koordinasi, konsolidasi dan evaluasi
   tahunan pada tingkat unit kerja
   dalam rangka keterpaduan program
   dan pengembangan organisasi dan
   berwenang untuk :
   a. Mengevaluasi program kerja
       Pimpinan Unit Kerja SPEE FSPMI
       diantara dua Musnik
   b. Merekomendasi program kerja
       tahunan untuk tahun berikutnya
   c.          Menetapkan keputusan
       dan      kebijaksanaan       yang
       memerlukan dukungan anggota
       secara luas, dan,
   d.          Merupakan          forum
       pendidikan.

                 Pasal 29
                   Ratin
Ratin SPEE FSPMI terdiri dari :
1) Ratin Pimpinan Pusat SPEE FSPMI
    terdiri dari :
    a. Rapat Sekretasriat Pimpinan
        Pusat,      dengan      ketentuan
        sebagai berikut :
    b. Rapat         Pengurus       Harian
        Pimpinan       Pusat,      dengan
        ketentuan sebagai berikut :
          Dihadiri    oleh    pengurus
           Pimpinan Pusat SPEE FSPMI.
        Dilakukan dalam periode
           sebulan sekali dan atau
           setiap saat jika diperlukan
    c. Ratin Pleno Pimpinan Pusat,
       dengan     ketentuan      sebagai
        berikut :
          Dihadiri     oleh    pengurus
           Pimpinan Pusat SPEE FSPMI
           dan       utusan     Pimpinan
           Cabang SPEE FSPMI
        Dilakukan dalam periode 3
           (tiga) bulan sekali
        Lebih menitik beratkan
           pada evaluasi dan strategi
           organisasi           mengenai
           program kerja, keuangan,
           keanggotaan               dan
           pelaksanaan       rekomendasi
           organisasi SPEE FSPMI.
   d. Ratin Pleno Pimpinan Pusat
       dapat        dilakukan      diluar
       ketentuan diatas jika dipandang
       perlu.
2) Ratin Pimpinan Cabang SPEE FSPMI
       terdiri dari :
   a. Rapat Sekretariat Pimpinan
       Cabang,      dengan     ketentuan
       sebagai berikut :
          Dihadiri     oleh    Ketua,
           Sekretaris, Bendahara dan
           full timer Pimpinan Cabang
           SPEE FSPMI
        Menitik      beratkan    pada
           evaluasi kegiatan harian
           Pimpinan     Cabang     SPEE
           FSPMI
        Sekurang-kurangnya
           dilakukan sebulan sekali
    b. Rapat       Pengurus      Harian
       Pimpinan     Cabang,     dengan
       ketentuan sebagai berikut :
           Dihadiri   oleh  pengurus
            Pimpinan    Cabang   SPEE
           FSPMI      dan      pengurus
           Departemen bila dipandang
           perlu
        Dilakukan dalam periode
           sebulan sekali dan atau
           setiap saat jika diperlukan
    c. Ratin Pleno Pimpinan Cabang,
       dengan     ketentuan      sebagai
       berikut :
          Dihadiri     oleh    pengurus
           Pimpinan Cabang, pengurus
           Departemen        dan    atau
           pengurus Pimpinan Unit
           Kerja SPEE FSPMI
        Dilakukan dalam periode 3
           (tiga) bulan sekali
        Lebih menitik beratkan
           pada     evaluasi     program
           kerja,              keuangan,
           keanggotaan               dan
           rekomendasi         organisasi
           SPEE FSPMI.
   d. Ratin Pleno Pimpinan Cabang
       dapat       dilakukan       diluar
       ketentuan diatas jika dipandang
       perlu.
3) Ratin Pimpinan Unit Kerja SPEE
   FSPMI terdiri dari :
   a. Rapat pengurus Pimpinan Unit
       Kerja,     dengan       ketentuan
       sebagai berikut :
            Dihadiri oleh pengurus
             Pimpinan Unit Kerja SPEE
             FSPMI
            Dilakukan       sekurang-
             kurangnya sebulan sekali
    b. Rapat Pleno Pimpinan Unit
       Kerja,     dengan    ketentuan
       sebagai berikut :
           Dihadiri   oleh    pengurus
            Pimpinan Unit Kerja SPEE
            FSPMI     dan   Perwakilan
            Anggota dan atau Anggota
           Dilakukan         sekurang-
            kurangnya 3 (tiga) bulan
            sekali.

                                                                BAB IX                                            BAB IX
                                                                                                             SUSUNAN PENGURUS
                BAB VIII                                 SUSUNAN PENGURUS
           SUSUNAN PENGURUS                                    Pasal 29                                          Pasal 29
                                                      SUSUNAN PENGURUS PUSAT                             SUSUNAN PENGURUS PUSAT
                Pasal 30
            Pimpinan Pusat                1. Pengurus Pusat SPAMK-FSPMI berjumlah sekurang-     1. Pengurus Pusat SPL – FSPMI berjumlah
Susunan pengurus Pimpinan Pusat SPEE         kurangnya 11 (sebelas) orang.                          sekurang-kurangnya 7 ( tujuh ) orang dan
FSPMI diatur sebagai berikut :            2. a. Sebagai alat kelengkapan organisasi, maka di        sebanyak-banyaknya 9 ( sembilan ) orang.
1) Berjumlah 13 (tiga belas) orang,                                                             2. a. Ditingkat PP Serikat Pekerja Anggota
                                                tingkat PP SPAMK-FSPMI dibentuk Departemen
    dengan komposisi sebagai berikut :                                                              adalah :
                                                antara lain: Pendidikan, Advokasi, Pekerja               Dipimpin oleh 1 (satu) Orang
    Seorang Ketua Umum                         Perempuan dan Pekerja Muda.
    5 (lima) orang Ketua                                                                                         Ketua Umum.
    Seorang Sekretaris Umum                 b. Pengurus PP SPAMK-FSPMI tidak dapat                      Dibantu oleh sebanyak-banyaknya
                                                membuat keputusan di luar keputusan MUNAS,                        3 Orang Ketua.
    5 (lima) orang Sekretaris
                                                                                                         1 ( satu ) Orang Sekretaris Umum.
    Seorang Bendahara                          RAKERNAS dan RATIN.
                                                                                                         Dibantu oleh sebanyak-banyaknya
2) Sekurang-kurangnya 1(satu) orang       Pengurus Pusat merupakan pemegang mandat MUNAS                   3 ( tiga ) Orang Sekretaris.
   pengurus bekerja penuh waktu (full     secara kolektif sebagai pengelola, pengendali dan              1 Orang Bendahara.
   timer)                                 pelaksana kegiatan organisasi sehari-hari.               b.                     Sekurang-kurangnya 1
3) Sebagai alat kelengkapan organisasi                                                                 (satu) Orang Sekretaris bekerja penuh
   maka tingkat Pimpinan Pusat SPEE                            Pasal 30                                waktu (full timer).
   FSPMI dapat membentuk Biro                                                                      c.                     Semua         Kegiatan
                                                     SUSUNAN PENGURUS CABANG                           teknis organisasi harian dibawah
4) Pengurus Pimpinan Pusat SPEE
   FSPMI      merupakan     pemegang      1. Pengurus Cabang SPAMK-FSPMI berjumlah sekurang-           koordinasi Sekretaris Umum.
   mandat Munas secara kolektif              kurangnya 7 (tujuh) orang.                            d. Sebagai alat kelengkapan organisasi
   sebagai pengelola, pengendali dan                                                                    maka tingkat PP SPL – FSPMI dibentuk
                                          2. Sekretaris dan para Wakil Sekretaris tidak dapat
   pelaksana     kegiatan   organisasi                                                                  biro antara lain Pendidikan, Advokasi,
   sehari-hari                               membuat keputusan di luar keputusan MUSCAB,                dan peranan Wanita.
                                             RAKERCAB dan RATIN.                                   e. Sekretaris Umum dan para Sekretaris
                                           3. Pengurus Cabang merupakan pemegang mandat                  tidak dapat membuat keputusan diluar
               Pasal 31                                                                                  keputusan Munas, Rakernas dan Ratin.
                                              MUSCAB secara kolektif sebagai pengelola,
          Pimpinan Cabang                                                                           f. Selain oleh Sekretaris Umum, semua
                                              pengendali dan pelaksana organisasi sehari-hari.
Susunan pengurus Pimpinan Cabang                                                                         surat keluar masuk harus disetujui dan
SPEE FSPMI diatur sebagai berikut :                                                                      ditandatangani oleh Ketua Umum atau
    1) Berjumlah sekurang-kurangnya                             Pasal 31                                 Ketua yang diketuai oleh Ketua
       7 (tujuh) orang dan sebanyak-                                                                     Umum.
                                                    SUSUNAN PENGURUS UNIT KERJA
       banyaknya 11 (sebelas) orang,                                                             3. Pengurus Pusat merupakan pemegang
       dengan komposisi komposisi          1. Susunan PUK SPAMK-FSPMI sekurang-kurangnya    7        mandat MUNAS secara kolektif sebagai
       sebagai berikut :                      (tujuh) orang.                                         pengelola, pengendali dan pelaksana
                                                                                                     kegiatan organisasi sehari-hari.
       a. Seorang Ketua                    2. Pengurus Unit Kerja merupakan pemegang mandat
       b. Sebanyak-banyaknya           4      MUSNIK secara kolektif sebagai pengelola,                           Pasal 30
           (empat) orang Wakil Ketua          pengendali dan pelaksana kegiatan organisasi               SUSUNAN PENGURUS CABANG
       c. Seorang Sekretaris.
                                              sehari-hari.
       d. Sebanyak-banyaknya           4
                                                                                                 1. Pengurus Cabang SPL – FSPMI berjumlah
           (empat)      orang      Wakil
                                                                                                    sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan
           Sekretaris
                                                                                                    sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang.
       e. Seorang Bendahara
                                                                                                 2. a. Di tingkat PC SPL – FSPMI adalah :
    2) Sekurang-kurangnya        1(satu)                                                                 Dipimpin oleh 1 (satu) Orang
       orang pengurus bekerja penuh                                                                          Ketua.
       waktu (full timer)                                                                                Dibantu oleh sebanyak-banyaknya
    3) Sebagai     alat    kelengkapan                                                                       4 (empat) Orang Wakil Ketua.
       Organisasi maka ditingkat PC                                                                      1 (satu) Orang Sekretaris.
       SPEE FSPMI dapat dibentuk                                                                         Dibantu oleh sebanyak-banyaknya
       Departeman                                                                                            2 (dua) Orang Wakil Sekretaris.
    4) Pengurus     Pimpinan     Cabang                                                                  1 (satu) Orang Bendahara.
       merupakan pemegang mandat                                                                    b. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang
       Muscab secara kolektif sebagai                                                                   Wakil Sekretaris bekerja penuh waktu
       pengelola,     pengendali    dan                                                                 (full timer).
       pelaksana kegiatan organisasi                                                                c. Semua kegiatan teknis organisasi
       sehari-hari                                                                                      harian dibawah koordinasi Sekretaris.
                                                                                                    d. Sebagai alat kelengkapan Organisasi
                                                                                                        maka di tingkat PC SPL – SPMI dapat
                                                                                                        dibentuk Departemen antara lain
               Pasal 32                                                                                 Pendidikan, Peranan Wanita dan Anak,
         Pimpinan Unit Kerja                                                                            dan Pengembangan Organisasi sesuai
Susunan pengurus Pimpinan Unit Kerja                                                                    kebutuhan.
SPEE FSPMI diatur sebagai berikut :                                                                 e. Sekretaris dan para Wakil Sekretaris
1) Berjumlah sekurang-kurangnya 7                                                                      tidak dapat membuat keputusan diluar
   (tujuh)   orang    dan   sebanyak-                                                                  keputusan Muscab, Rakercab dan
   banyaknya 13 (tiga belas) orang,                                                                    Ratin.
   dengan komposisi komposisi sebagai                                                              f. Selain oleh Sekretaris, semua surat
   berikut :                                                                                           keluar masuk harus di setujui dan
   a. Seorang Ketua                                                                                    ditandatangani oleh Ketua atau Wakil
   b. Sebanyak-banyaknya 5 (lima)                                                                      Ketua yang diketahui oleh Ketua.
       Wakil Ketua                                                                                 g. Seorang Bendahara.
   c. Seorang Sekretaris                                                                        3. Pengurus Cabang merupakan pemegang
   d. Sebanyak-banyaknya 5 (lima)                                                                  mandat MUSCAB secara kolektif sebagai
       Wakil Sekretaris                                                                            pengelola, pengendali dan pelaksana
   e. Seorang Bendahara                                                                            kegiatan organisasi sehari-hari.
   2) Pengurus Pimpinan Unit Kerja
                                                                                                               Pasal 31
       merupakan pemegang mandat
                                                                                                     SUSUNAN PENGURUS UNIT KERJA
       Musnik secara kolektif sebagai
       pengelola,    pengendali   dan
                                                                                                1. Susunan PUK sekurang-kurangnya 5 orang
       pelaksana kegiatan organisasi
                                                                                                    dan sebanyak-banyaknya 15 orang.
       sehari-hari
                                                                                                2. Pengurus Unit Kerja SPL – FSPMI terdiri
                                                                                                    dari :
                                                                                                    a. Seorang Ketua ;
                                                                                                    b. Beberapa Wakil Ketua ;
                                                                                                    c. Seorang Sekretaris ;
                                                                                                    d. Beberapa Wakil Sekretaris ;
                                                                                                    e. Seorang Bendahara ;
                                                                                                    f. Beberapa Wakil Bendahara.
                                                                                                3. Pengurus Unit Kerja merupakan pemegang
                                                                                                mandat MUSNIK secara kolektif sebagai
                                                                                                pengelola, pengendali dan pelaksana kegiatan
                                                                                                organisasi sehari-hari.
                                                                 BAB X                                               BAB X
                                                                                                              SANKSI ORGANISASI
               BAB IX                                       SANKSI ORGANISASI
   SANKSI DAN PERGANTIAN ANTAR                                   Pasal 32                                       Pasal 32
              WAKTU
                                                            TINDAKAN DISIPLIN                               TINDAKAN DISIPLIN
              Pasal 33                  Tindakan disiplin dapat dikenakan kepada anggota atau
                                                                                                Tindakan disiplin dapat dikenakan kepada
          Sanksi Organisasi             pengurus berupa:                                               anggota atau pengurus berupa :
1) Sanksi organisasi dapat diberikan    1. Teguran lisan;                                            1. Teguran lisan.
   kepada anggota maupun pengurus                                                                    2. Peringatan tertulis.
   organisasi yang melakukan tindakan    2. Peringatan tertulis;        3.   Skorsing.
   indisipliner                          3. Skorsing;                   4.   Pemberhentian sebagai pengurus.
2) Sanksi organisasi dikenakan kepada                                                  Pasal 33
                                         4. Pemberhentian.                    SANKSI PEMBERHENTIAN
   anggota dan pengurus berupa :
   a. Teguran lisan ;
                                                                   1.   Sanksi Pemberhentian dikenakan kepada
   b. Peringatan tertulis ;
                                                                        SPA atau Anggota Perseorangan di SPA
   c. Skorsing ;
                                                                        atau Federasi, atau Pengurus organisasi
   d. Pemberhentian            sebagai
                                                                        disemua tingkatan, berupa :
       pengurus ;
   e. Pemberhentian            sebagai
                                                                        a Pemberhentian permanen sebagai
                                                                            anggaota perseorangan di SPA atau
       anggota.
                                                                            Federasi.
               Pasal 34                                                 b Pemberhentian permanen sebagai
       Pergantian Antar Waktu                                               pengurus.
                                                                   2.   Khusus         tindakan        pembekuan
1) Pergantian antar waktu adalah                                        kepengurusan dan atau pemberhentian
   penggantian seorang atau beberapa                                    permanen terhadap Pengurus orgasnisasi
   orang pengurus yang berhenti                                         di semua tingkat ( baik Federasi maupun
   sebagaimana dimaksud dalam Bab                                       SPA ), dan pemberhentian          sebagai
   IX Pasal 33 Anggaran Dasar ini dan                                   anggota perseorangan FSPMI, maka
   atau meninggal dunia.                                                tindakan tersebut menjadi kewenangan
2) Pergantian antar waktu dapat                                         DPP FSPMI.
   dilakukan atas persetujuan rapat                                3.   Sanksi Pemberhentian, hanya dapat
   pengurus pada tingkat masing-                                        dikenakan terhadap pelanggaran :
   masing     yang    disahkan   oleh                                   a Tidak membayar 6 (enam ) bulan
   perangkat organisasi satu tingkat                                        dalam 1 ( satu ) tahun Iuran Anggota
   diatasnya.                                                               ( COS ) dan tidak menyetorkan
                                                                            kepada       DPP      FSPMI,    tanpa
                                                                            memberikan       keterangan    secara
                                                                            tertulis kepada perangkat organisasi.
                                                                        b Bergabung dengan seriakat pekerja
                                                                            lain.
                                                                        c Memfasilitasi dan atau membentuk
                                                                            serikat pekerja lain.
                                                                        d Melanggar AD / ART FSPMI dan atau
                                                                            AD / ART SPA FSPMI.
                                                                        e Hal-hal       lainnya    diatur  dalam
                                                                            Peraturan Organisasi ( PO ) FSPMI.
                                                                   4.   Bentuk       tindakan       pemberhentian
                             sebagaimana dinyatakan dalam pasal 34
                             A ayat 1, 2, dan 3 menjadi hak dan
                             kewenangan DPP FSPMI.

                                         Pasal 34
                                 SANKSI PELANGGARAN COS

                        1.   Sanksi    terhadap     pelanggaran    COS
                             sebagaimana dimaksud pasal 34 A ayat (
                             4a ) harus didahului dengan peringatan.
                        2.   Pengaturan       peringatan      terhadap
                             pelanggaran COS tersebut adalah :
                             a      Lisan apabila tidak membayar COS
                                   1 bulan dalam 3 bulan.
                             b      SP 1 apabila tidak membayar COS
                                   2 bulan dalam 6 bulan.
                             c      SP 2 apabila tidak membayar COS
                                   3 bulan dalam 6 bulan.
                             d      SP 3 apabila tidak membayar COS
                                   4, 5 bulan dalam 6 bulan.
                             e      Pembekuan kepengurusan         dan
                                   atau pemberhentian permanen
                                   terhadap     pengurus     organisasi
                                   disemua tingkat organisasi dan
                                   pemberhentian sebagai peserta
                                   perseorangan FSPMI apabila tidak
                                   membayar COS lebih dari atau
                                   sama dengan 6 bulan dalam 12
                                   bulan.
                        3.   Khusus kewenangan untuk memberikan
                             sanksi COS sebagaimana diatur ayat 2
                             tersebut diatas adalah kewenangan DPP
                             FSPMI.

             BAB XI                        BAB XI
                                         KEUANGAN
  BAB X     KEUANGAN
KEUANGAN     Pasal 33                     Pasal 35
                                         KEUANGAN
 Pasal 35
              Keuangan                                        KEUANGAN
Sumber keuangan SPEE FSPMI diperoleh                                                         Keuangan organisasi diperoleh dari :
dari :                                                                                       1. Uang Pangkal dan Uang Iuran Anggota.
                                       Keuangan organisasi diperoleh dari:                   2. Uang Konsolidasi.
1) Uang pangkal dan uang iuran
                                       1. Uang pangkal dan uang iuran anggota;               3. Sumbangan yang tidak mengikat.
    anggota ;
                                                                                             4. Usaha-usaha lain yang sah atau Dana
2) Uang konsolidasi ;                  2. Uang konsolidasi;
                                                                                                abadi.
3) Sumbangan yang tidak mengikat ;     3. Sumbangan yang tidak mengikat;
4) Usaha-usaha lain yang sah atau
    dana abadi.                        4. Usaha-usaha lain yang sah menurut peraturan
                                          perundang-undangan yang berlaku.


                                                               BAB XII                                       BAB XII
                                                                                                    PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
                                             PENGGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU
                                                               Pasal 34                                     Pasal 36
                                                                                                    PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
                                             PENGGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU
                                       1. Penggantian pengurus      antar waktu adalah       1. Penggantian      antar     waktu    adalah
                                          penggantian seorang atau beberapa orang pengurus      penggantian seorang atau beberapa orang
                                          yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Bab X        pengurus yang berhenti karena meninggal
                                                                                                dunia, mengundurkan diri atau sesuai
                                          Pasal 32 Ayat (4) Anggaran Dasar ini dan/atau         ketentuan pasal 32 anggaran dasar SPL -
                                          mengundurkan diri dan/atau meninggal dunia.           FSPMI
                                       2. Penggantian pengurus antar waktu dapat dilakukan   2. Penggantian antar waktu sebagaimana
                                          atas persetujuan rapat pengurus pada tingkat          dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan
                                                                                                sesuai keputusan rapat pengurus yang
                                          masing-masing yang disahkan oleh Perangkat            dihadiri oleh anggota pada tingkat masing-
                                          Organisasi satu tingkat di atasnya.                   masing dan disahkan oleh perangkat
                                                                                                organisasi satu tingkat diatanya.
                                                                                             3. Penggantian antar waktu khusus untuk
                                                                                                jabatan ketua pada masing masing
                                                                                                tingkatan disesuaikan dengan pasal 22
                                                                                                ayat 3,pasal 23 ayat 2 dan pasal 24 ayat 2

                                                               BAB XIII                                      BAB XIII
                                                                                                       PERATURAN PERALIHAN
             BAB XI                           PERATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP
PERATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP
                                                                                                             Pasal 37
                                                                                                       PERATURAN PERALIHAN
                                                             Pasal 35
                Pasal 36                               PERATURAN PERALIHAN                    Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran
         Peraturan Peralihan                                                                  Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam
                                       Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini     Anggaran Rumah Tangga SPL – FSPMI.
Hal-hal yang belum diatur dalam
Anggaran Dasar ini akan diatur lebih   akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga
lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga     SPAMK-FSPMI.                                                            Pasal 38
SPEE FSPMI dan atau Peraturan                                                                                  PENUTUP
Organisasi (PO).
                                                                                              Anggaran Dasar ini disahkan dalam MUNAS SPL
                                                             Pasal 36                         – FSPMI dan merupakan Pedoman Organisasi
                                                                                              sampai dengan MUNAS berikutnya :
                                                             PENUTUP
               Pasal 37
               Penutup                 Anggaran Dasar ini disahkan dalam MUNAS SPAMK-FSPMI    Ditetapkan di : Bandung
Anggaran Dasar ini disyahkan dalam     dan merupakan Pedoman Organisasi sampai dengan         Pada Tanggal : 25 Nopember 2006
Munas SPEE FSPMI dan merupakan         MUNAS berikutnya.                                                Musyawarah Nasional III
pedoman organisasi sampai dengan                                                                         Serikat Pekerja Logam
Munas berikutnya.
                                                                                                Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
                                       DITETAPKAN DI         : BANDUNG                                      Pimpinan Sidang
Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 25 Nopember 2006        PADA TANGGAL          : 25 NOPEMBER 2006               1. KETUA        : Pujianto
                                                                                              2. SEKRETARIS : Ahmad Yazid
       Musyawarah Nasional III
 Serikat Pekerja Elektronik Elektrik                                                          3. ANGGOTA      : Machmud Syam
                                                         PIMPINAN SIDANG                      4. ANGGOTA      : Zuli Zulkifli
   Federasi Serikat Pekerja Metal
             Indonesia                              MUSYAWARAH NASIONAL III                   5. ANGGOTA      : Benny Lehot
          Pimpinan Sidang              SERIKAT PEKERJA AUTOMOTIF MESIN DAN KOMPONEN
                                          FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA
1. KETUA      : Ir. Damsiar
2. SEKRETARIS : Nefrizal, Amd          1. KETUA        : SULAIMAN IBRAHIM, SH
3. ANGGOTA    : Kaspo, Spd, SH, MH     2. SEKRETARIS : RUSTAN, ST
4. ANGGOTA    : Abda Khair             3. ANGGOTA      : AHMAD JUMALI
5. ANGGOTA    : Jarnianto              4. ANGGOTA      : MUKHLIS
                                       5. ANGGOTA      : AHMAD GOZALI
  Anggaran Rumah Tangga                                ANGGARAN RUMAH TANGGA
                                                                                                           ANGGARAN RUMAH TANGGA
Serikat Pekerja Elektronik Elektrik       SERIKAT PEKERJA AUTOMOTIF MESIN DAN KOMPONEN
  Federasi Serikat Pekerja Metal                                                                            SERIKAT PEKERJA LOGAM
                                             FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA                   FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL
             Indonesia
                                                      PERIODE TAHUN 2006 ~ 2011                                    INDONESIA
        Periode 2006 – 2011
                                                                                                          PERIODE TAHUN : 2006 - 2011

               BAB I                                              BAB I                                               BAB I
           KEANGGOTAAN                                                                                            KEANGGOTAAN
                                                             KEANGGOTAAN
               Pasal 1
       Ketentuan Keanggotaan                                    Pasal 1                                            Pasal 1
Yang dapat diterima menjadi anggota                    KETENTUAN KEANGGOTAAN                               KETENTUAN KEANGGOTAAN
SPEE FSPMI adalah semua pekerja           Yang dapat menjadi anggota adalah semua pekerja
sebagaimana dimaksud dalam BAB V                                                                   Yang dapat menjadi Anggota adalahsemua
                                          warga negara Indonesia yang bekerja dan/atau aktif di
Anggaran Dasar SPEE FSPMI dan                                                                      pekerja warga negara Indonesia yang bekerja
                                          sektor industri dan lapangan kerja Automotif Mesin dan
menyetujui Anggaran Dasar serta                                                                    di sektor industri dan lapangan kerja Logam
                                          Komponen sebagaimana dimaksud dalam BAB V
Anggaran Rumah Tangga SPEE FSPMI.                                                                  sebagaimana dimaksud dalam BAB V Anggaran
                                          Anggaran Dasar Serikat Pekerja Automotif Mesin dan
                                                                                                   Dasar Serikat Pekerja Logam – Federasi Serikat
                                          Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
                 Pasal 2                                                                           Pekerja Metal Indonesia.
                                          (SPAMK-FSPMI).
      Tata Cara Menjadi Anggota
                                                                                                                    Pasal 2
Cara menjadi anggota SPEE FSPMI diatur                           Pasal 2                                 CARA – CARA MENJADI ANGGOTA
sebagai berikut :
                                                     TATA CARA MENJADI ANGGOTA
1) Mengisi      formulir    pendaftaran                                                            1. Mengajukan permintaan menjadi anggota
    menjadi anggota SPEE FSPMI;            1. Mengajukan permintaan menjadi anggota secara
                                                                                                       secara tertulis yang memuat :
                                             tertulis yang memuat:                                     a. Pernyataan menyetujui dan sanggup
2) Membuat surat pernyataan yang
    memuat :                                     a. Pernyataan    menyetujui   AD/ART     SPAMK-           mentaati AD /ART SPL – FSPMI.
    a. Menyetujui Anggaran Dasar dan                FSPMI;                                             b. Pernyataan kesiapan melaksankan
        Anggaran Rumah Tangga SPEE                                                                         program Kerja Organisasi      SPL –
                                                 b. Pernyataan menyetujui       Program    Kerja
        FSPMI.                                                                                             FSPMI.
                                                 Organisasi SPAMK-FSPMI.                           2. a. Permintaan menjadi Anggota SPL –
    b. Menyetujui Program Kerja dan
        Peraturan Organisasi SPEE FSPMI    2.   a. Pemintaan untuk menjadi anggota SPAMK-                  FSPMI dialamatkan kepada PUK SPL –
                                           FSPMI dialamatkan kepada                                        FSPMI ditempat kerja masing-masing.
3) Permintaan       menjadi     anggota                                                               b. Kartu Tanda Anggota (KTA) dibuat dan
    ditujukan kepada Pimpinan Unit                 PUK SPAMK-FSPMI di tempat kerja masing-                 didistribusikan oleh PC SPL – FSPMI
    Kerja SPEE FSPMI di tempat pekerja       masing;                                                       dengan kartu yang ditandatangani
    bekerja                                                                                                oleh PC SPL – FSPMI.
                                                 b. Dalam hal Pimpinan Unit Kerja SPAMK-
4) Dalam hal Pimpinan Unit Kerja SPEE                                                                 c. Masa berlaku KTA selama 5 tahun
    FSPMI belum terbentuk, permintaan               FSPMI belum terbentuk dan/atau pekerja
                                                                                                   3.    Dalam hal PUK SPL – FSPMI belum
   menjadi anggota ditujukan kepada                 dalam hubungan kerja   yang tidak tetap di      terbentuk dan atau Pekerja dalam
   Pimpinan Cabang SPEE FSPMI                       dalam satu kawasan      kegiatan lapangan       hubungan kerja yang tidak tetap didalam
   setempat.                                        usaha,   permintaan     menjadi    anggota      satu kawasan kegiatan usaha ekonomi
5) Dalam hal Pimpinan Cabang pada                                                                   permintaan menjadi Anggota dialamatkan
                                                    dialamatkan kepada      Pimpinan Cabang         kepada Pengurus Cabang SPL – FSPMI.
   ketentuan Pasal 2 Ayat (4) diatas
                                                    SPAMK-FSPMI;                                 4. Dalam hal Pengurus Cabang pada
   belum terbentuk, maka permintaan
   menjadi anggota ditujukan kepada             c. Dalam hal Pimpinan Cabang pada ketentuan         ketentuan ayat (3) pasal 2 diatas belum
   Pimpinan Pusat SPEE FSPMI.                      pasal 2 ayat (3) di atas belum terbentuk,        terbentuk, maka permintaan menjadi
                                                                                                    Anggota dialamatkan kepada Pengurus
                                                   maka     permintaan    menjadi    anggota        Pusat SPL – FSPMI.
                Pasal 3
                                                   dialamatkan kepada Pimpinan Pusat SPAMK-
          Sahnya Keanggotaan
                                                   FSPMI.                                                        Pasal 3
Keanggotaan SPEE FSPMI dinyatakan sah
                                           3.   a. Setiap anggota wajib memiliki Kartu Tanda            BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN
apabila :
1) Telah terdaftar menjadi anggota       Anggota (KTA);
                                                                                                 Seorang Anggota SPL – FSPMI hilang status
2) Memiliki Kartu Tanda Anggota atau            b. KTA dibuat dan ditandatangani oleh PP;            keanggotaannya karena :
   KTA                                                                                           1. Meninggal dunia.
                                                c. Apabila KTA dibuat di tingkat cabang dan
3) KTA dibuat dan didistribusikan oleh                                                           2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
   Pimpinan Cabang SPEE FSPMI yang                 didistribusikan oleh PC, maka KTA harus
                                                                                                 3. Diberhentikan oleh Organisasi.
   ditandatangani oleh Ketua Umum                  ditandatangani oleh PP;                       4. Bergabung    menjadi    anggota    Serikat
   dan Sekretaris Umum Pimpinan                 d. Masa berlaku KTA selama 5 (lima) tahun dan               Pekerja lain.
   Pusat SPEE FSPMI.
                                                   yang bersangkutan masih menjadi anggota
                 Pasal 4                           SPAMK-FSPMI;
                                                                                                                 Pasal 4
       Berakhirnya Keanggotaan                  e. Bagi anggota yang berakhir keanggotaannya
                                                                                                       PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN
Seorang anggota SPEE FSPMI hilang                  wajib menyerahkan KTA ke PUK, untuk
status keanggotaannya karena :                     kemudian PUK melaporkan berakhirnya           1. Seorang Anggota dapat diberhentikan
1) Meninggal dunia.                                keanggotaan itu ke PC dan/atau PP.               dengan sengaja karena tidak melakukan
2) Mengundurkan diri atas permintaan                                                                kewajiban-kewajibannya sebagai anggota
                                                                                      Pasal 3
    sendiri.                                                                                        atau karena perbuatan – perbuatan yang
3) Diberhentikan oleh organisasi.                    BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN                        bertentangan dengan azas dan tujuan
4) Bergabung menjadi anggota Serikat     Seorang anggota SPAMK-FSPMI hilang status                  Organisasi.
    Pekerja lain.                                                                                2. Keputusan diberhentikan dilakukan oleh
                                         keanggotaannya karena:
                                                                                                    PP SPL – FSPMI, melalui mekanisme Ratin
                                            1. Meninggal dunia;                                     Pengurus Harian berdasarkan Rekomendasi
                                            2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;           atau      Usulan     atau     keputusan
                                                                                                    pemberhentian dari Perangkat organisasi
                                            3. Diberhentikan oleh organisasi;
                                                                                                    SPL – FSPMI, dibawahnya (Rapat PUK-PUK
                                            4. Bergabung menjadi anggota Serikat Pekerja            dan PC-PC).
                                               lain.                                               3. Anggota yang diberhentikan sementara
                                                                                                      dan atau yang dipecat, dapat mengajukan
                                                                                                      permintaan banding kepada tingkat
                                                                                                      organisasi yang lebih tinggi sampai dengan
                                                                                                      Munas SPL – FSPMI.


                                                            Pasal 4
                                                  PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN

                                         1. Seorang anggota dapat diberhentikan apabila
                                            secara sengaja tidak menjalankan kewajiban-
                                            kewajibannya sebagai anggota atau karena
                                            melakukan        perbuatan-perbuatan            yang
                                            bertentangan dengan azas dan tujuan organisasi.
                                         2. Keputusan pemberhentian dilakukan oleh DPP
                                            FSPMI sesuai dengan AD/ART FSPMI.
                                         3. Anggota yang dikenakan sanksi skorsing dapat
                                            mengajukan     permintaan      banding      kepada
                                            perangkat organisasi satu tingkat lebih tinggi.

                                                                BAB II                                               BAB II
                                                                                                                   HAK SUARA
               BAB II                                      KEPENGURUSAN
             HAK SUARA                                         Pasal 5                                              Pasal 5
                                                 PERSYARATAN MENJADI PENGURUS                               HAK SUARA DALAM MUNAS
                 Pasal 5
        Hak Suara Dalam Munas              1. Syarat-syarat untuk menjadi pengurus SPAMK-          1.   Hak suara dihitung berdasarkan jumlah
Hak suara dalam Munas diatur sebagai          FSPMI di semua tingkatan adalah bahwa yang                anggota ditiap-tiap pimpinan cabang
berikut :                                     bersangkutan masih aktif sebagai anggota.                 yang tercatat resmi di Organisasi dengan
1) Pengurus Pimpinan Pusat SPEE                                                                         ketentuan sebagai berikut :
                                           2. Mempunyai komitmen dan dedikasi yang tinggi
    FSPMI masing-masing mempunyai 1                                                                      a Hak suara dihitung berdasarkan
                                              terhadap perjuangan pekerja serta organisasi
    (satu) hak suara                                                                                         jumlah anggota aktif membayar
                                              dan atau yang telah mengabdikan dirinya bagi                   iuran.
2) Hak suara Pimpinan Cabang dihitung
    berdasarkan      jumlah   anggota         kepentingan organisasi.                                    b Angka pembagi untuk hitung hak
    Pimpinan Unit Kerja SPEE FSPMI                                                                           suara tersebut adalah 50.
    dengan ketentuan sebagai berikut :                                                                   c Jumlah anggota aktif dibagi jumlah
                                                               Pasal 6
    a. Hak suara dihitung berdasarkan                                                                        angka pembagi, maka hak suara
                                                   ALAT KELENGKAPAN PENGURUS                                 yang dapat dihitung dua angka
        jumlah anggota yang aktif
         membayar iuran                     Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas SPAMK-                   dibelakang koma desimal.
     b. Angka        pembagi        untuk   FSPMI di semua tingkatan dapat membentuk alat                d    Rumus perhitungan hak suara
         menghitung hak suara adalah        kelengkapan organisasi yaitu Departemen (untuk                    sebagaimana tersebut diatas akan
         100 (seratus)                                                                                        ditetapkan dalam PO FSPMI.
     c. Rumus perhitungan hak suara         tingkat PP) dan Biro (untuk tingkat PC) yang
                                                                                                  2.     Utusan lainnya masing-masing mendapat
         sebagaimana tersebut diatas        meliputi antara lain; Pendidikan, Advokasi, Pekerja         1 (satu) suara.
         akan      ditetapkan      dalam    Perempuan dan Pekerja Muda.                           3.                          Jumlah hak suara
         Peraturan Organisasi SPEE FSPMI                                                                 PUK dihitung berdasarkan jumlah
3)   Pimpinan Unit Kerja berdasarkan                                                                     anggota yang membayar iuran secara
                                                                Pasal 7                                  aktif sesuai ketentuan AD/ART SPL –
     jumlah anggotanya memberikan
     suaranya untuk ditampung dan                         KOMPOSISI PIMPINAN                             FSPMI.
     disalurkan sesuai aspirasi oleh        1. a. Di tingkat PP SPAMK-FSPMI adalah:               4.                         Pengurus       PP
     Pimpinan Cabang masing-masing                                                                       masing-masing memiliki 1 ( satu ) hak
                                                         Dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua             suara.
4)   Pimpinan     Cabang      berdasarkan
     jumlah suara Pimpinan Unit Kerja                     Umum;
                                                                                                                    Pasal 6
5)   Utusan Dewan Pimpinan Pusat                         Dibantu oleh sekurang-kurangnya    4
                                                                                                       HAK SUARA DALAM RAKERNAS, RATIN,
     FSPMI yang membawa mandat                            (empat) orang Ketua;                              RAKERCAB DAN RAKERNIK
     mendapatkan 1 (satu) hak suara.                     1 (satu) orang Sekretaris Umum;
6)   Setiap peserta Munas masing-masing                                                           Setiap peserta Rakernas, Ratin, Rakercab dan
     harus disertai dengan surat mandat                  Dibantu oleh sekurang-kurangnya    4
                                                                                                  Rakernik yang diberi mandat organisasi
     yang sah dari organisasi                             (empat) orang Sekretaris;               mempunyai hak suara.
                                                       1 (satu) orang Bendahara Umum;                               Pasal 7
                 Pasal 6                                                                                   HAK SUARA DALAM MUSCAB
        Hak Suara Dalam Muscab                         Dibantu      oleh    1   (satu) orang
                                                          Bendahara.                              1. Hak suara dihitung berdasarkan jumlah
Hak suara dalam Muscab diatur sebagai
berikut :                             b. Sebagai alat kelengkapan organisasi maka di tingkat         Anggota PUK SPL – FSPMI, yang tercatat
                                          PP SPAMK-FSPMI membentuk Departemen antara                 resmi diinstansi berwenang dimana 1-25
1) Pengurus Pimpinan Cabang SPEE
                                                                                                     anggota mendapat 1 (satu)suara selebihnya
    FSPMI masing-masing mempunyai 1       lain; Pendidikan, Advokasi, Pekerja Perempuan dan
                                                                                                     kelipatannya mendapat 1 (satu) suara
    (satu) hak suara                      Pekerja Muda.                                              dengan maksimal suara 100 suara.
2) Hak suara Pimpinan Unit Kerja SPEE      c. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pengurus          2. Utusan lainnya masing-masing mendapat 1
    FSPMI dihitung dengan ketentuan                                                                  (satu) suara.
                                                bekerja penuh waktu (full timer).
    sebagai berikut :                                                                             3. Jumlah      hak   suara   PUK    dihitung
    a. Hak suara dihitung berdasarkan      d. Semua kegiatan harian organisasi secara teknis         berdasarkan     jumlah   anggota     yang
        jumlah anggota yang aktif               di bawah koordinasi Ketua Umum dan Sekretaris        membayar iuran secara aktif sesuai
        membayar iuran                          Umum.                                                ketentuan AD/ART SPL – FSPMI.
    b. Angka         pembagi    untuk
                                           e. Semua surat keluar harus disetujui dan
        menghitung hak suara adalah                                                                                  Pasal 8
        100 (seratus)                           ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris                HAK SUARA DALAM MUSNIK
   c. Rumus perhitungan hak suara              Umum.
       sebagaimana tersebut diatas        f.   Surat keluar yang ditandatangani oleh Ketua       1. Hak suara dihitung berdasarkan sistem dan
       akan      ditetapkan      dalam                                                              mekanisme yang ditetapkan oleh rapat
       Peraturan Organisasi SPEE FSPMI         dan Sekretaris harus melalui persetujuan Ketua       organisasi,  dimana     setiap    anggota
                                               Umum dan Sekretaris Umum.                            mempunyai satu suara.
3) Utusan Pimpinan Pusat SPEE FSPMI
   yang membawa mandat mendapat 1         g. Semua surat masuk harus diketahui oleh Ketua        2. Utusan lainnya masing-masing mendapat 1
   (satu) hak suara.                         Umum dan Sekretaris Umum.                              (satu) suara
                                                                                                 3. Jumlah hak suara PUK              dihitung
4) Setiap peserta Muscab masing-          2. a. Di tingkat PC SPAMK-FSPMI adalah:                   berdasarkan    jumlah    anggota      yang
   masing harus disertai dengan surat
                                                        Dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua;        membayar iuran secara aktif sesuai
   mandat yang sah dari organisasi
                                                                                                    ketentuan AD/ART SPL – FSPMI.
                                                        Dibantu oleh beberapa orang Wakil
                 Pasal 7                                 Ketua;
        Hak Suara Dalam Musnik
                                                        1 (satu) orang Sekretaris;
Hak suara dalam Musnik diatur sebagai
berikut :                                               Dibantu oleh beberapa orang Wakil
1) Pengurus Pimpinan Unit Kerja SPEE                     Sekretaris;
    FSPMI masing-masing mempunyai 1                     1 (satu) orang Bendahara.
    (satu) hak suara
                                                b. Sebagai alat kelengkapan organisasi maka
2) Hak suara dalam Musnik dihitung
                                                   ditingkat PC SPAMK-FSPMI dapat dibentuk
    berdasarkan      mekanisme     yang
    ditetapkan oleh Panitia Musnik yang            Biro antara lain; Pendidikan, Advokasi,
    sebelumnya         dimusyawarahkan             Pekerja Perempuan dan Pekerja Muda.
    dalam rapat Pimpinan Unit Kerja             c. Sekurang-kurangnya 1  (satu) orang
    SPEE       FSPMI      dan     harus
                                                   pengurus bekerja penuh waktu (full
    dikonsultasikan dengan Pimpinan
    Cabang SPEE FSPMI setempat.                    timer).
3) Utusan Pimpinan Cabang          SPEE         d. Semua kegiatan harian organisasi secara
    FSPMI yang membawa mandat surat                teknis di bawah koordinasi Ketua dan
    mendapat 1 (satu) hak suara.                   Sekretaris.
Setiap peserta Musnik masing-masing             e. Surat   keluar    harus   disetujui   dan
harus disertai dengan surat mandat
                                                   ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
yang sah dari organisasi.
                                                f.   Surat keluar yang ditandatangani oleh
                                                     Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris harus
                                                     melalui persetujuan Ketua dan Sekretaris.
                                                g. Surat masuk harus diketahui oleh Ketua
                                                   dan Sekretaris.
3. a. Di tingkat PUK SPAMK-FSPMI adalah:
             Dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua;
             Dibantu oleh beberapa orang Wakil
              Ketua;
             1 (satu) orang Sekretaris;
             Dibantu     beberapa     orang    Wakil
              Sekretaris;
             1 (satu) orang Bendahara;
             Dibantu    beberapa      orang    Wakil
              Bendahara.
   4.       Pembidangan dan pembagian tugas
            pengurus serta tata kerjanya diatur lebih
            rinci dalam peraturan organisasi Pimpinan
            SPAMK-FSPMI di tingkat masing-masing.


                      Pasal 8
    PENGESAHAN PIMPINAN SPAMK-FSPMI
Pengesahan dan pembuatan surat keputusan
pimpinan dibuat dan dikeluarkan oleh perangkat
satu tingkat di atasnya.


                      Pasal 9
    TATA KERJA PIMPINAN SPAMK-FSPMI
1. Sistem kerja Pimpinan SPAMK-FSPMI adalah
   kolektif dengan Sistem Pembidangan.
2. Keputusan dan kebijakan organisasi merupakan
   wewenang dan tanggungjawab yang diatur
   sebagai berikut:
        a. PP adalah Ketua Umum;
        b. PC dan PUK adalah Ketua untuk masing-
           masing tingkatan.
3. Keputusan dan kebijakan organisasi tidak boleh
   bertentangan       dengan    AD/ART        dan
   keputusan/kebijakan dari tingkat organisasi
   yang lebih tinggi.
4. Keputusan dan kebijakan organisasi harus
   dilaksanakan sesuai dengan wewnang dan
   tingkatan masing-masing.
5. a. Dalam hal di Kabupaten/Kota suatu propinsi
      (khususnya propinsi-propinsi di luar Pulau
      Jawa dan di luar propinsi Kepulauan Riau)
      belum terbentuk PC SPAMK-FSPMI, maka PP
      SPAMK-FSPMI          dapat      memberikan
      kewenangan kepada DPW FSPMI di wilayah
      tersebut     untuk     menjalankan   fungsi
      struktural SPAMK-FSPMI sebagaimana diatur
      dalam Anggaran Dasar SPAMK-FSPMI pasal
      20 ayat (1), (2), (3),dan (4)
   b.    Mekanisme dan prosedur pelimpahan
        tugas/fungsi struktural organisasi kepada
        DPW FSPMI setempat dalam rangka
        koordinasi dan pembinaan PUK akan diatur
        dalam Peraturan Organisasi SPAMK-FSPMI.
                  Pasal 10
  PENGGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU
 1. Dalam hal pengurus non Ketua dan Sekretaris
    mengundurkan diri secara tertulis atau
    berhalangan tetap, maka penggantian pengurus
    tersebut dilakukan melalui rapat pengurus.
 2. Dalam hal Ketua Umum PP atau Ketua PC/PUK
    mengundurkan diri secara tertulis atau
    berhalangan tetap, maka yang berhak
     menggantikan          adalah        Sekretaris
     Umum/Sekretaris atau unsur Ketua/Wakil Ketua
     di tingkat masing-masing perangkat.
3. Pemilihan fungsionaris pengganti tersebut ayat
   (2) di atas dilakukan dengan cara musyawarah
   ataupun voting yang diatur sebagai berikut:
        a. Untuk perangkat PP dilaksanakan
           melalui rapat pleno yang dihadiri oleh
           perangkat PP, perwakilan PC, yang
           telah membawa rekomendasi nama
           calon pengganti fungsionaris tersebut;
        b. Untuk perangkat PC dilaksanakan
           melalui rapat pleno yang dihadiri oleh
           perangkat PP, perwakilan PUK, yang
           telah membawa rekomendasi nama
           calon pengganti fungsionaris tersebut;
        c. Untuk perangkat PUK dilaksanakan
           melalui rapat pleno yang dihadiri oleh
           perangkat PC, Perwakilan Anggota
           (Bakor) PUK, yang telah membawa
           rekomendasi nama calon pengganti
           funsionaris tersebut.
4.      a. Dalam hal Sekretaris Umum/Sekretaris
           mengundurkan diri atau berhalangan
           tetap maka yang berhak menggantikan
           adalah dari unsur Sekretaris di tingkat
           masing-masing.
        b. Pilihan fungsionaris pengganti tersebut
           pada butir (a) ditentukan oleh Ketua
           Umum/Ketua berdasarkan masukan dan
           saran dari pengurus perangkat yang
           bersangkutan dalam rapat pengurus.
                                                                Pasal 11
                                                        PERANGKAPAN JABATAN
                                          Seorang pengurus diperkenankan memiliki rangkap
                                          jabatan struktural hanya maksimal 2 (dua) jabatan pada
                                          dua perangkat organisasi. Apabila melebihi 2 (dua)
                                          jabatan seperti di atas, maka yang bersangkutan wajib
                                          melepas salah satu jabatan yang dimiliki.
            BAB III                                                 BAB IV                                         BAB III
 SYAHNYA MUSYAWARAH DAN CARA                                                                            SAHNYA MUSYAWARAH DAN CARA
                                                            PERMUSYAWARATAN
    PENGAMBILAN KEPUTUSAN                                                                                  PENGAMBILAN KEPUTUSAN
                                                                Pasal 17
               Pasal 8
        Syahnya Musyawarah                             HAK SUARA DALAM MUNAS                                         Pasal 9
Setiap musyawarah sebagaimana diatur                                                                           SAHNYA MUSYAWARAH
                                             1. Hak suara tiap-tiap PC SPAMK-FSPMI dihitung
dalamI Pasal 6, 7 dan 8 Anggaran
                                                berdasarkan jumlah anggota per-PUK di              Setiap musyawarah sebagaimana diatur dalam
Rumah Tangga ini dinyatakan syah
apabila   dihadiri   oleh  sekurang-            daerahnya masing-masing yang tercatat resmi        BAB II Pasal 5,6,7, dan 8 Anggaran Rumah
kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari               di instansi berwenang dengan ketentuan             Tangga ini dinyatakan sah apabila dihadiri
jumlah peserta yang mempunyai hak                                                                  oleh 2/3 dari seluruh utusan.
                                                sebagai berikut:
suara.
                                                     a. 10 s/d 100 Anggota mendapat 1 (satu)                        Pasal 10
                                                        suara;                                                   QUORUM SIDANG
                Pasal 9
               Quorum                                b. Setiap kelipatan 100 anggota mendapat
                                                                                                   Sidang-sidang sah apabila dihadiri       lebih
Sidang-sidang dinyatakan quorum atau                    1 (satu) suara dan seterusnya;             separuh dari jumlah utusan yang hadir.
sah apabila dihadiri oleh lebih 1/2                  c. PC berdasarkan koordinasi dengan PUK
(setengah) dari jumlah peserta yang                                                                                  Pasal 11
                                                        memberikan hak suara dalam keputusan
mempunyai hak suara.                                                                                          PENGAMBILAN KEPUTUSAN
                                                        di Munas SPAMK-FSPMI.
               Pasal 10                      2. Utusan lainnya masing-masing memiliki hak          1. Keputusan diambil atas dasar musyawarah
        Pengambilan Keputusan                   suara sebagai berikut:                                untuk mencapai mufakat.
Keputusan     diambil    atas     dasar              a. Perangkat PC memiliki hak 1 (satu)         2. Apabila musyawarah tidak mencapai
    musyawarah     untuk      mencapai                                                                mufakat, diadakan pungutan suara atas
                                                        suara
    mufakat                                                                                           dasar suara terbanyak.
Apabila musyawarah tidak mencapai                    b. Perangkat PP memiliki hak 1 (satu)
mufakat, maka diadakan pemungutan                       suara                                             
suara dan keputusan diambil atas dasar               c. Perangkat DPP FSPMI memiliki hak 1
suara terbanyak.                                        (satu) suara
   3. lHak suara dihitung berdasarkan jumlah anggota
      yang membayar iuran secara ketentuan AD/ART
      SPAMK-FSPMI.

                      Pasal 18
   HAK SUARA DALAM RAKERNAS, RAKERCAB DAN
                  RAKERNIK
Setiap peserta Rakernas, Rakercab dan Rakernik yang
diberi mandat organisasi mempunyai hak suara

                      Pasal 19
            HAK SUARA DALAM MUSCAB
   1. Suara dihitung berdasarkan jumlah anggota PUK
      SPAMK-FSPMI yang tercatat resmi di organisasi
      dimana 10 sampai 100 anggota mendapat 1
      (satu) suara;
   ii. Setiap kelipatan 100 anggota mendapat 1 (satu)
       suara dan seterusnya;
  iii. Utusan lainnya masing-masing mendapat 1
       (satu) suara;
   iv. Jumlah hak suara PUK dihitung berdasarkan
       jumlah anggota yang membayar iuran secara
       aktif sesuai ketentuan AD/ART SPAMK-FSPMI.


                      Pasal 20
            HAK SUARA DALAM MUSNIK
   1. Hak suara dihitung berdasarkan sistem dan
      mekanisme yang ditetapkan oleh rapat
      organisasi, dimana tiap anggota mempunyai
      satu suara;
   2. Utusan lainnya masing-masing mendapat 1
      (satu) suara;
                                             3. Jumlah hak suara dihitung berdasarkan jumlah
                                                anggota yang membayar iuran secara aktif
                                                sesuai ketentuan AD/ART SPAMK-FSPMI.


                                                                Pasal 21
                                                         SAHNYA MUSYAWARAH
                                          Setiap musyawarah sebagaimana diatur dalam BAB IV
                                          Pasal 17, 18, 19 dan 20 Anggaran Rumah Tangga ini
                                          dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 dari seluruh
                                          utusan.

                                                                Pasal 22
                                                            QUORUM SIDANG
                                          Sidang-sidang dinyatakan sah apabila dihadiri lebih
                                          separuh dari jumlah utusan yang hadir.

                                                                Pasal 23
                                                       PENGAMBILAN KEPUTUSAN
                                             1. Putusan diambil atas dasar musyawarah untuk
                                                mencapai mufakat.
                                             2. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat,
                                                diadakan pemungutan suara atas dasar suara
                                                terbanyak.

               BAB IV                                                                                              BAB IV
             TATA KERJA                                                                                     TATA KERJA PIMPINAN

                Pasal 11                                                                                          Pasal 12
         Tata Kerja Organisasi                                                                         TATA KERJA PIMPINAN SPL – FSPMI
Sistem tata kerja organisasi SPEE FSPMI
adalah kolektif dengan pengaturan                                                                 Sistem kerja pimpinan SPL – FSPMI adalah
sebagai berikut :                                                                                 kolektif dengan pengaturan sebagai berikut:
1) Sistim kerja dari tingkat Pimpinan                                                             1.   Ketua umum dan ketua-ketua
    Pusat,   Pimpinan     Cabang    dan
     Pimpinan Unit Kerja adalah sisitim          ditingkat    pusat    merupakan
     pembidangan tugas                           pengambilan     keputusan   dan
2)   Ketua atau Wakil Ketua selalu
     didampingi dan bekerja sama
                                                 perumusan kebijakan (policy)
     dengan Sekretaris atau Wakil                secara Nasional
     Sekretaris                             2.   Serkretaris umum dan sekretaris-
                                                 sekretaris di tingkat pusat merupakan
3)   Ketua Umum ditingkat Pimpinan
                                                 pelaksanakan      teknis    berdasarkan
     Pusat    atau    Ketua     ditingkat
                                                 keputusan atau kebijakan-kebijakan
     Pimpinan Cabang dan tingkat
                                                 secara nasional
     Pimpinan Unit Kerja merupakan
                                            3.   Ketua dan wakil-wakil ketua di tingkat
     perumus keputusan organisasi pada
                                                 cabang atau daerah dan tingkat unit
     tingkatan masing-masing.
                                                 kerja, merupakan perumus kebijakan
4)   Sekretaris     Umum        ditingkat        dan keputusan di tingkat masing-masing
     Pimpinan Pusat atau Sekretaris              yang    tidak    bertentangan   dengan
     ditingkat Pimpinan Cabang dan               kebijakan dan keputusan secara nasional
     tingkat    Pimpinan   Unit     Kerja   4.   Sekretaris dan wakil-wakil sekretaris di
     merupakan      pelaksana      teknis        tingkat cabang atau daerah dan tingkat
     berdasarkan Keputusan organisasi            unit kerja merupakan pelaksanaan
     yang telah diambil.                         tertulis kebijakan dan keputusan di
5)   Pembagian     tugas    serta    tata        tingkat masing-masing
     kerjanya diatur lebih rinci dalam      5.   Bendahara di tingkat masing-masing
     Peraturan Organisasi (PO) pada              merupakan pengelola penggali potensi,
     tingkatan masing-masing.                    pengemangan keuangan organisasi
6)   Tata kerja organisasi dirumuskan       6.   Pembidangan atau pembagian tugas
     dan disyahkan melalui rapat kerja           dapat diatur lebih rinci oleh masing-
     organisasi pada tingkatan masing-           masing tingkatan organisasi
     masing.
                                                            Pasal 13
               Pasal 12                          PENGESAHAN PIMPINAN SPL – FSPMI
         Pengesahan Pengurus
                                            Pengesahan dan pembuatan Surat Keputusan
Pengesahan pengurus dan pembuatan
                                            Pimpinan dibuat dan dikeluarkan oleh
Surat Keputusan pada masing-masing
                                            Perangkat satu tingkat diatasnya.
tingkatan dibuat dan dikeluarkan oleh
                                                               Pasal 14
Perangkat Organisasi satu tingkat
                                                      PERANGKAPAN JABATAN
diatasnya.
                                            Perangkapan Jabatan di SPL – FSPMI mengacu
                Pasal 13
                                            kepada Anggaran Rumah Tangga Federasi
          Perangkapan Jabatan
                                            Serikat Pekerja Metal Indonesia ( ART FSPMI )
Perangkapan jabatan di SPEE FSPMI          Pasal 13.
diatur dengan ketentuan sebagai
berikut :                                                 Pasal 15
                                                PERSYARATAN MENJADI PENGURUS
Perangkapan jabatan maksimal 2 (dua)
jabatan di semua tingkatan organisasi,
                                           1. Syarat-syarat untuk menjadi pengurus SPL
termasuk jabatan sebagai pengurus
                                              – FSPMI di semua tingkatan adalah bahwa
Pimpinan Unit Kerja SPEE FSPMI.
                                              yang bersangkutan masih aktif dan tercatat
Perangkapan jabatan antar Serikat             sebagai anggota FSPMI.
    Pekerja Anggota dilarang.              2. Mempunyai komitmen dan dedikasi yang
Apabila terjadi perangkapan jabatan           tinggi terhadap perjuangan pekerja serta
menyimpang sebagaimana dimaksud               organisasi   dan    atau    yang     telah
dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, maka        mengabdikan dirinya bagi kepentingan
pengurus yang bersangkutan diharuskan         organisasi.
memilih salah satunya.
                                                            Pasal 16
                Pasal 14                          ALAT KELENGKAPAN PENGURUS
     Persyaratan Menjadi Pengurus
Persyaratan menjadi pengurus SPEE          1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas
FSPMI adalah sebagai berikut :                SPL – FSPMI di semua tingkatan dapat
                                              membentuk alat kelengkapan organisasi
1) Masih aktif dan tercatat sebagai           yaitu Biro (untuk tingkat PP) dan
    anggota SPEE FSPMI.                       Departemen (untuk tingkat PC) yang
2) Mempunyai komitmen dan dedikasi            meliputi antara lain Pendidikan, Advokasi,
    yang tinggi terhadap perjuangan           Peranan     Wanita     dan    Anak    dan
    pekerja serta organisasi dan atau         Pengembangan organisasi sesuai kebutuhan
    telah mengabdikan dirinya bagi            .
    kepentingan organisasi.                2. Pembidangan di unit kerja meliputi :
3) Mendapat dukungan dari anggota             a. Bidang organisasi dan pendidikan
4) Memenuhi syarat yang ditetapkan            b. Bidang pembelaan
    secara tehnis pada masing-masing          c. Bidang kesejateraan dan sosial
    tingkatan organisasi
                                                           Pasal 17
               Pasal 15                                KOMPOSISI PIMPINAN
      Alat Kelengkapan Pengurus
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-        1. a. Ditingkat PP SPL – FSPMI adalah :
tugas organisasi SPEE FSPMI disetiap              Dipimpin oleh 1 (satu) Orang
tingkatan dapat membentuk alat                       Ketua Umum.
kelengkapan organisasi sebagai berikut :          Dibantu oleh sebanyak-banyaknya
1) Biro pada tingkat Pimpinan Pusat                  3 Orang Ketua.
2) Departemen pada tingkat Pimpinan                   1 (satu) Orang Sekretaris Umum.
   Cabang                                             Dibantu oleh sebanyak-banyaknya
                                                       3 (tiga) Orang Sekretaris.
              Pasal 16                             1 (satu) Orang Bendahara.
        Komposisi Pengurus                   b.   Sebagai alat kelengkapan organisasi
1) Tingkat Pusat                                  maka tingkat PP SPL – FSPMI
   a. Pimpinan Pusat SPEE FSPMI :                 membentuk biro antara lain :
                                                  Pendidikan,       Advocacy,     Peranan
          Dipimpin oleh 1 (satu) orang           Wanita dan Anak.
           Ketua Umum.                       c.   Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang
          Dibantu oleh 5 (lima) orang            Sekretaris bekerja penuh waktu (full
           Ketua,               dengan            timer)
           pembidangan         sebagai       d.   Semua kegiatan teknis organisasi
           berikut :                              harian         dibawah        koordinasi
            Ketua       1,     Bidang            SekretarisUmum.
           Pendidikan dan Organisasi         e.   Sekretaris Umum dan para Sekretaris
            Ketua       2,     Bidang            tidak dapat membuat keputusan diluar
           Pembelaan                              keputusan Munas, Rakernas dan Ratin.
            Ketua       3,     Bidang       f.   Selain oleh Sekretaris Umum, semua
           Hubungan Industrial dan                surat keluar masuk harus di setujui
           Keselamatan       Kesehatan            dan ditandatangani oleh Ketua Umum
           Kerja                                  atau Ketua yang diketahui oleh Ketua
            Ketua       4,     Bidang            Umum.
           Informasi, Komunikasi dan      2. a.   Di tingkat PC SPL – FSPMI adalah :
           Sosial Ekonomi                          Dipimpin oleh 1 (satu) Orang
            Ketua       5,     Bidang                 Ketua.
           Pemberdayaan Perempuan                  Dibantu oleh sebanyak-banyaknya
                                                       4 (empat) Orang Wakil Ketua.
          Seorang Sekretaris Umum.
                                                   1 (satu) Orang Sekretaris.
          Dibantu oleh 5 (lima) orang             Dibantu oleh sebanyak-banyaknya
           Sekretaris,         dengan                  2 (dua) Orang Wakil Sekretaris.
           pembidangan         sebagai             1 (satu) Orang Bendahara.
           berikut :                         b.   Sebagai alat kelengkapan Organisasi
                Sekretaris 1, Bidang             maka ditingkat PC SPL – FSPMI dapat
               Pendidikan          dan            dibentuk Departemen antara lain :
               Organisasi                         Pendidikan, Peranan Wanita dan anak,
                Sekretaris 2, Bidang             dan Pengembangan Organisasi.
               Pembelaan                     c.   Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang
                Sekretaris 3, Bidang             Wakil Sekretaris bekerja penuh waktu
              Hubungan Industrial dan            (full timer).
              Keselamatan Kesehatan         d. Semua kegiatan teknis organisasi
              Kerja                              harian dibawah koordinasi Sekretaris.
                Sekretaris 4, Bidang    3. Di tingkat PUK SPL – FSPMI adalah :
              Informasi, Komunikasi               Dipimpin oleh 1 (satu) Orang
              dan Sosial Ekonomi                      Ketua.
                Sekretaris 5, Bidang             Dibantu oleh beberapa Wakil
              Pemberdayaan                            Ketua.
              Perempuan                           1 (satu) Orang Sekretaris.
        Seorang Bendahara                        Dibantu oleh beberapa Orang
   b. Sekurang-kurangnya      Ketua                   Wakil Sekretaris.
        Umum dan atau Sekretaris                  1 (satu) Orang Bendahara.
        Umum bekerja penuh waktu                  Beberapa Wakil Bendahara.
        (full timer).
2) Tingkat Cabang
   a. Pimpinan Cabang SPEE FSPMI :
         Dipimpin oleh 1 (satu) orang
          Ketua.
         Dibantu    oleh    sekurang-
          kurangnya 2 (dua) orang
          dan sebanyak-banyaknya 4
          (empat) orang Wakil Ketua
          dengan         pembidangan
          sebagai berikut :
           Wakil Ketua 1, Bidang
              Pendidikan, Organisasi
              dan       Pemberdayaan
              Perempuan
           Wakil Ketua 2, Bidang
              Pembelaan
           Wakil Ketua 3, Bidang
              Hubungan Industrial dan
              Keselamatan Kesehatan
              Kerja
           Wakil Ketua 4, Bidang
              Informasi, Komunikasi
              dan Sosial Ekonomi
         Seorang Sekretaris
         Dibantu     oleh     sekurang-
          kurangnya 2 (dua) orang
          dan sebanyak-banyaknya 4
          (empat)       orang      Wakil
          Sekretaris,            dengan
          pembidangan            sebagai
          berikut :
           Wakil       Sekretaris    1,
              Bidang        Pendidikan,
              Organisasi             dan
              Pemberdayaan
              Perempuan
           Wakil       Sekretaris    2,
              Bidang          Hubungan
              Industrial             dan
              Pembelaan
           Wakil       Sekretaris    3,
              Bidang          Hubungan
              Industrial             dan
              Keselamatan Kesehatan
              Kerja
           Wakil       Sekretaris    4,
              Bidang          Informasi,
              Komunikasi dan Sosial
              Ekonomi
         Seorang Bendahara
   b.   Sekurang-kurangnya Ketua dan
        atau Sekretaris bekerja penuh
        waktu (full timer).
3) Tingkat Unit Kerja
   a. Pimpinan Unit Kerja SPEE FSPMI
       :
           Dipimpin oleh 1 (satu) orang
            Ketua.
           Dibantu oleh sebanyak-
            banyaknya 5 (lima) orang
    Wakil Ketua.
     Wakil Ketua 1, Bidang
       Pendidikan          dan
       Organisasi
     Wakil Ketua 2, Bidang
       Pembelaan
     Wakil Ketua 3, Bidang
       Hubungan Industrial dan
       Keselamatan Kesehatan
       Kerja
     Wakil Ketua 4, Bidang
       Informasi, Komunikasi
       dan Sosial Ekonomi
     Wakil Ketua 5, Bidang
       Pemberdayaan
       Perempuan
   Seorang Sekretaris
   Dibantu           sebanyak-
    banyaknya 5 (lima) orang
    Wakil Sekretaris, dengan
    pembidangan          sebagai
    berikut :
     Wakil      Sekretaris   1,
        Bidang Pendidikan dan
        Organisasi
     Wakil      Sekretaris   2,
        Bidang Pembelaan
     Wakil      Sekretaris   3,
        Bidang        Hubungan
        Industrial          dan
        Keselamatan Kesehatan
        Kerja
     Wakil      Sekretaris   4,
        Bidang        Informasi,
        Komunikasi dan Sosial
        Ekonomi
     Wakil      Sekretaris   5,
        Bidang Pemberdayaan
        Perempuan
        Seorang Bendahara
Dalam pelaksanaan tugas secara teknis
dibentuk perwakilan anggota yang
jumlahnya disesuaikan dengan
kebutuhan dan ditetapkan dengan Surat
Keputusan oleh PUK
                                                                      BAB III
                                                                                                               BAB V
             BAB V                                        TINDAKAN DAN SANKSI
                                                                                                PEMBERHENTIAN DARI KEPENGURUSAN DAN
   PEMBERHENTIAN DAN KEADAAN                                         Pasal 12                                 DISIPLIN
           DARURAT
                                                               TINDAKAN DISIPLIN
                                                                                                                Pasal 18
                Pasal 17                Tindakan indisipliner yang dapat dikenakan kepada             BERHENTI DARI KEPENGURUSAN
   Pemberhentian Sementara dari         fungsionaris pengurus SPAMK-FSPMI adalah berupa:
              Pengurus                                                                          Status Pengurus SPL – FSPMI dinyatakan gugur
                                             Teguran lisan;
1) Tindakan pemberhentian sementara                                                             karena :
   terhadap semua tingkatan pengurus         Peringatan tertulis;                              1. Permintaan sendiri
   SPEE FSPMI diambil karena hal-hal         Skorsing dan/atau pemberhentian sementara.        2. Tindakan indisipliner
   sebagai berikut :                                                                            3. Meninggal dunia
                                        Ketentuan tentang sanksi atau tindakan disiplin
   a. Melalaikan tugas organisasi.                                                              4. Diberhentikan
   b. Menyalah       gunakan  jabatan   tersebut di atas diatur tersendiri dalam Peraturan      5. Menjadi pengurus di Serikat Pekerja lain
       untuk kepentingan pribadi.       Organisasi SPAMK-FSPMI.
   c. Menyalah gunakan hak milik                                                                Sejak hilangnya status kepengurusan SPEE –
       organisasi untuk kepentingan                                  Pasal 13                   FSPMI maka secara otomatis hak dan
       pribadi.                                                                                 kewajibannya sebagai pengurus dinyatakan
                                                     BERHENTI DARI KEPENGURUSAN
   d. Hasil nota dan rekomendasi dari                                                           gugur.
       Tim Internal Auditor terbukti    Status kepengurusan fungsionaris pengurus SPAMK-FSPMI
       secara sah dan berdasarkan       dinyatakan hilang karena:
       rapat yang diadakan untuk itu.                                                                           Pasal 19
                                              1. Permintaan sendiri;
2) Tindakan pemberhentian sementara                                                                         TINDAKAN DISIPLIN
                                              2. Tindakan indisipliner;
   mengacu kepada Anggaran Dasar,
   Anggaran Rumah Tangga SPEE FSPMI           3. Meninggal dunia;                               Tindakan indisipliner yang dapat dikenakan
   dan Anggaran Dasar, Anggaran                                                                 kepada Anggota Pengurus SPL – FSPMI :
                                              4. Diberhentikan;                                 a. Teguran lisan.
   Rumah Tangga FSPMI
                                              5. Menjadi anggota pengurus di Serikat Pekerja    b. Peringatan tertulis.
             Pasal 18                            lain.                                          c. Skorsing.
       Berhenti dari Pengurus                                                                   d. Diberhentikan sebagai pengurus.
                                            Sejak hilangnya status kepengurusan SPAMK-FSPMI,
                                                                                                e. Diberhentikan sebagai anggota.
1) Status kepengurusan SPEE FSPMI           maka secara otomatis hak dan kewajibannya sebagai
   dinyatakan hilang atau berhenti          pengurus dinyatakan gugur.
   karena :                                                       Pasal 14
   a. Yang bersangkutan meninggal                                                                                Pasal 20
                                                 PEMBERHENTIAN SEMENTARA PENGURUS                    PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA
       dunia
   b. Atas permintaan sendiri              v. Tindakan    pemberhentian     sementara   terhadap                PENGURUS
   c. Menjadi       pengurus   serikat       fungsionaris pengurus diambil karena:
       pekerja lain                                                                                1. Tindakan     pemberhentian      sementara
                                                      b. Melalaikan tugas;                            terhadap Anggota Pengurus          diambil
   d. Tindakan indisipliner
   e. Diberhentikan oleh organisasi                   c. Melakukan tindakan yang bertentangan         karena :
                                                         dengan AD/ART SPAMK-FSPMI dan atau           a. Melalaikan tugas.
2) Sejak        hilangnya       status
                                                                                                      b. Menyalah gunakan jabatan untuk
   kepengurusan SPEE FSPMI, maka                         AD / ART FSPMI;
                                                                                                          kepentingan pribadi.
   secara     otomatis     hak    dan                 d. Menyalahgunakan      jabatan     untuk       c. Menyalah gunakan hak milik Organisasi
   kewajibannya sebagai pengurus
                                                         kepentingan pribadi;                             untuk kepentingan pribadi.
   dinyatakan gugur.
                                                      e. Menyalahgunakan hak milik organisasi         d. Hasil Nota dan Rekomendasi dari Tim
                                                                                                          Internal Auditor terbukti secara sah
                Pasal 19                                 untuk kepentingan pribadi;                       berdasarkan rapat yang diadakan
     Tata Cara Pemberhentian dari
                                                      f.   Hasil nota dan rekomendasi dari Tim            untuk itu.
                Pengurus
                                                           Internal Auditor terbukti secara sah    2. Tindakan pemberhentian sementara oleh
Tindakan     pemberhentian     terhadap                                                               Pimpinan SPL – FSPMI, untuk tingkat
    pengurus SPEE FSPMI diambil                            berdasarkan rapat yang diadakan
                                                                                                      masing-masing atas dasar keputusan rapat
    setelah :                                              tentang hal tersebut.                      yang diadakan khusus untuk itu.
1) Dalam        masa     pemberhentian        2. Tindakan pemberhentian sementara oleh             3. Tindakan     pemberhentian      sementara
    sementara     yang     bersangkutan          Pimpinan SPAMK-FSPMI untuk tingkat masing-           diambil setelah melalui proses peringatan
    melanggar lagi ketentuan-ketentuan           masing atas dasar keputusan rapat rutin (ratin)      tertulis sebanyak 3 kali dalam kurun
    organisasi SPEE FSPMI.                                                                            waktu 6 bulan.
                                                 yang diadakan khusus tentang hal tersebut.
2) Hasil nota dan rekomendasi dari
    Tim Internal Auditor terbukti secara      3. Tindakan pemberhentian sementara diambil                         Pasal 21
    sah dan membahayakan organisasi.             setelah melalui proses peringatan tertulis                PEMBERHENTIAN ANGGOTA
3) Tindakan pemberhentian pengurus               sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu paling
    SPEE FSPMI       mengacu     kepada                                                            1. Tindakan pemberhentian terhadap Anggota
                                                 lama 6 bulan.
    Anggaran Dasar, Anggaran Rumah                                                                    Pengurus SPL – FSPMI, diambil setelah:
    Tangga SPEE FSPMI dan Anggaran                                                                    a. Peringatan pemberhentian sementara
    Dasar, Anggaran Rumah Tangga                                  Pasal 15                                karena terdapat bukti-bukti yang
    FSPMI                                                                                                 meyakinkan melanggar ketentuan-
                                                              PEMBELAAN DIRI                              ketentuan Organisasi SPL –FSPMI.
            Pasal 20                          1. Pembelaan    diri   akibat  pemberhentian            b. Tindakan Indisipliner.
   Pemberhentian Sementara dari                  sementara atau pemecatan dilakukan dalam             c. Hasil Nota dan Rekomendasi perbaikan
            Anggota                              Rapat Kerja atau Musyawarah pada tingkatan               dari Tim Internal Auditor terbukti
                                                                                                          secara   sah    dan    membahayakan
1) Tindakan pemberhentian sementara          masing-masing.                                           Organisasi.
   dari anggota SPEE FSPMI diambil        2. Apabila     ternyata     setelah     diadakan     2. Tindakan pemberhentian Pimpinan SPL –
   karena hal-hal sebagai berikut :                                                               FSPMI di tingkat Pusat dilakukan oleh
                                             pemberhentian sementara dan/atau pemecatan           Ratin Tahunan SPL – FSPMI.
   a. Melalaikan tugas organisasi.           tidak   terbukti,    maka    terhadap    yang     3. Tindakan    pemberhentian      dilaksanakan
   b. Menyalah      gunakan    jabatan
                                             bersangkutan diadakan rehabilitasi pada waktu        setelah melalui proses :
       untuk kepentingan pribadi.
                                             Munas/Rakernas/Muscab/Rakercab/MusnikRake            a.               Peringatan          tertulis
   c. Menyalah gunakan hak milik
                                             rnik.                                                                 sebanyak 3 (tiga) kali.
       organisasi untuk kepentingan
                                                                                                  b.               Terdapatnya bukti-bukti
       pribadi.
                                                                                                                   yang meyakinkan.
   d. Berdasarkan hasil rapat khusus
       untuk itu                                              Pasal 16
                                                                                                                 Pasal 22
2) Tindakan pemberhentian sementara                    KEADAAN DARURAT
                                                                                                              PEMBELAAN DIRI
   dari anggota SPEE FSPMI mengacu        Dalam keadaan darurat, pimpinan SPAMK-FSPMI di
   kepada     Anggaran    Dasar     dan   masing-masing tingkatan mempunyai wewenang           1. Pembelaan diri akibat pemberhentian
   Anggaran Rumah Tangga SPEE FSPMI                                                               sementara dan atau pemecatan dilakukan
                                          melakukan pembekuan, mengangkat pengurus
                                                                                                  dalam Rakernas SPL – FSPMI.
               Pasal 21                   sementara    pimpinan     SPAMK-FSPMI,     setelah
                                                                                               2. Apabila ternyata diadakan pemberhentian
       Hilangnya Keanggotaan              mengadakan     koordinasi    dan    mendapatkan         sementara dan atau pemecatan tidak
1) Status keanggotaan SPEE FSPMI          rekomendasi dari perangkat organisasi satu tingkat      terbukti,    maka      terhadap    yang
   dinyatakan hilang atau berhenti        di atasnya.                                             bersangkutan diadakan rehabilitasi pada
   karena :                                                                                       waktu Munas/Rakernas/Muscab/Musnik.
   a. Yang bersangkutan meninggal
       dunia;                                                                                                  Pasal 23
   b. Atas permintaan sendiri;                                                                    PEMBELAAN DIRI MENURUT TINGKATAN
   c. Menjadi      pengurus    serikat
       pekerja lain;                                                                           Untuk melaksanakan tindakan indisipliner di
   d. Tindakan indisipliner;                                                                   setiap tingkatan disesuaikan menurut tingkat
   e. Diberhentikan oleh organisasi.                                                           masing-masing dan berdasarkan isi pasal 19,
                                                                                               20, 21 dan 22.
2) Sejak hilangnya status keanggotaan
   SPEE FSPMI, maka secara otomatis
   hak dan kewajibannya sebagai
   anggota dinyatakan gugur.

              Pasal 22
Tata Cara Pemberhentian dari Anggota
1) Tindakan pemberhentian terhadap
   anggota SPEE FSPMI diambil setelah
   :
   a. Dalam masa pemberhentian
       sementara yang bersangkutan
       melanggar   lagi   ketentuan-
       ketentuan   organisasi   SPEE
       FSPMI.
   b. Berdasarkan hasil rapat khusus
       untuk itu.
2) Tindakan pemberhentian anggota
   SPEE FSPMI     mengacu     kepada
   Anggaran Dasar dan Anggaran
   Rumah Tangga SPEE FSPMI

              Pasal 23
           Pembelaan Diri
Pembelaan diri dari pemberhentian
menjadi pengurus dan anggota SPEE
FSPMI mengacu kepada Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga FSPMI

              Pasal 24
           Keadaan Darurat
1) Dalam keadaan darurat Pimpinan
   Pusat SPEE FSPMI mempunyai
   wewenang              membekukan,
   memberhentikan        dan      atau
   mengangkat sebagian dan atau
   seluruh     pengurus     sementara
   Pimpinan SPEE FSPMI pada tingkat
   Cabang dan tingkat Unit Kerja.
2) Penentuan pembekuan dan atau
   pengangkatan sebagian pengurus
   sementara oleh Pimpinan Pusat
   dilakukan setelah melakukan rapat
   koordinasi     dengan     pengurus
   organisasi       pada       tingkat
   bersangkutan
3) Penentuan      keadaan      darurat
   ditetapkan dalam Rapat Kerja dan
   atau Rapat Pleno tingkat Pimpinan
   Pusat

                                                                                                                  BAB VI
                                                                                                             KEADAAN DARURAT

                                                                                                                 Pasal 24
                                                                                                             KEADAAN DARURAT

                                                                                                 Dalam keadaan darurat Pimpinan SPL – FSPMI
                                                                                                 mempunyai wewenang melakukan pembekuan
                                                                                                 mengangkat Pengurus sementara Pimpinan SPL
                                                                                                 – FSPMI, setelah mengadakan koordinasi dan
                                                                                                 mendapatkan rekomendasi dari Perangkat
                                                                                                 Organisasi satu tingkat diatasnya.

               BAB VI                                           BAB V                                               BAB VII
             KEUANGAN                                                                                             KEUANGAN
                                                        IURAN DAN DISTRIBUSI
               Pasal 25                                        Pasal 24                                         Pasal 25
            Uang Pangkal                                                                           UANG PANGKAL DAN UANG KONSOLIDASI
                                                           UANG PANGKAL
1) Uang pangkal merupakan hak dari
   Pimpinan Cabang SPEE FSPMI            1. Uang pangkal merupakan hak dari PC SPAMK-FSPMI.      1. Uang pangkal dan Uang Konsolidasi
   masing-masing wilayah, dan jika                                                                  merupakan hak dari PC SPL – FSPMI.
   Pimpinan Cabang belum terbentuk       2. Besarnya uang pangkal maksimal 2% dari Upah          2.a. Besarnya Uang Pangkal maksimal 2% dari
   maka uang pangkal menjadi hak           Minimum di daerah setempat yang diserahkan setelah         upah          Minimum          didaerah
   Pimpinan Pusat SPEE FSPMI                                                                          setempat.
                                           mendapatkan bukti pencatatan dari Disnaker.
                                                                                                   b. Besarnya Uang Konsolidasi maksimal 1%
2) Uang pangkal dibayar sekali selama
                                                                                                      dari besarnya uang yang didapat dari
   menjadi anggota dan belum pernah
                                                               Pasal 25                               perkara yang ditangani.
   terputus, yang dibayarkan pada saat
   masuk menjadi anggota SPEE FSPMI                          UANG IURAN                                           Pasal 26
3) Besarnya uang pangkal adalah 2 %      1.   Besarnya uang iuran perbulan anggota adalah                        UANG IURAN
   dari   Upah     Minimum     daerah         minimal 1% dari Upah Minimum di daerah
   setempat.                                                                                     1. Besarnya Uang Iuran anggota minimal
                                              setempat.
                                                                                                    adalah 1% dari upah Minimum didaerah
             Pasal 26                    2.   Uang iuran anggota disetorkan secara langsung ke      setempat.
            Uang Iuran                        DPP FSPMI melalui PUK SPAMK-FSPMI untuk            2. Uang iuran anggota sistem distribusinya
1) Besarnya uang iuran        anggota         kemudian didistribusikan kepada perangkat             disentralisir ke DPP FSPMI melalui PUK SPL
   sekurang-kurangnya 1% dari Upah              organisasi   SPAMK-FSPMI sesuai ketentuan               – FSPMI untuk kemudian didistribusikan
   Minimum daerah setempat.                     persentase      anggaran  FSPMI    dengan               kepada Perangkat Organisasi SPL – FSPMI
2) Uang iuran anggota disentralisir ke          mempertimbangkan jumlah anggota masing-                 sesuai dengan Anggaran yang telah
   Dewan Pimpinan Pusat FSPMI                                                                           disetujui dalam Rapat Rutin Tahunan
                                                masing wilayah.                                         berdasarkan dari rekomendasi anggaran
   melalui Pimpinan Unit Kerja untuk
   kemudian didistribusikan kepada        3.    Apabila Kabupaten/Kota di suatu propinsi                hasil kongres.
   Pimpinan Pusat dan Pimpinan                  (khususnya propinsi-propinsi di luar Pulau Jawa      3. Apabila suatu propinsi atau beberapa
   Cabang SPEE FSPMI berdasarkan                dan di luar propinsi kepualuan Riau) belum              Propinsi (khususnya Propinsi-propinsi diluar
   hasil keputusan Kongres FSPMI.                                                                       Pulau Jawa dan di luar kepulauan Riau)
                                                terbentuk    Pimpinan     Cabang     SPAMK-FSPMI        belum dapat melakukan fungsi stafingnya
                                                dan/atau belum dapat menjalankan fungsi                 sesuai     dengan    struktur    organisasi
              Pasal 27
          Uang Konsolidasi                      struktural pembinaan dan administratif organisasi       sebagaimana dimaksud dalam Anggaran
                                                sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar               Dasar SPMI Pasal 19 ayat 2 (b) maka system
1) Uang konsolidasi organisasi adalah
                                                SPAMK-FSPMI Pasal 20 ayat (1), (2), (3), (4) dan        distribusi Iurannya disentralisir di DPW
   uang yang diberikan dari anggota
                                                                                                        FSPMI sebesar maksimal 40% melalui PUK
   kepada organisasi karena hasil dari          Anggaran Dasar FSPMI Pasal 20 ayat 3 butir (c),         SPL – FSPMI untuk kemudian didistribusikan
   sebuah    pembelaan     dan    atau          maka distribusi iuran anggota disentralisir di DPW      ke DPP FSPMI 10%, PP SPL – FSPMI 15%, PC
   bantuan penyelesaian terhadap                FSPMI sebesar maksimal 40% melalui PUK SPAMK-           SPL – FSPMI 25% dari total pendapatan
   masalah yang terjadi
                                                FSPMI untuk kemudian disetorkan ke DPP FSPMI            Iuran perbulan DPW FSPMI.
2) Uang konsolidasi organisasi menjadi
                                                sebesar 50% dari jumlah iuran bulanan tersebut.
   hak Pimpinan Unit Kerja, Pimpinan                                                                                 Pasal 27
   Cabang dan Pimpinan Pusat SPEE                                Pasal 26
                                                                                                               PEMBAGIAN UANG IURAN
   FSPMI dan atau menjadi hak dari                         PEMBAGIAN UANG IURAN
   perangkat yang langsung membantu
                                               Uang iuran anggota     ditetapkan   pembagiannya      1.  Uang    iuran      anggota    ditetapkan
   penyelesaian masalah tersebut
                                               sebagai berikut:                                          pembagian sebagai berikut :
3) Besarnya uang konsolidasi organisasi                                                                  a    PUK            = 60 %
   adalah sekurang-kurangnya 2% dari              a. PUK              = 60%                              b    Ke DPP FSPMI = 40 % yang akan
   perkara yang ditangani                         b. Ke DPP FSPMI = 40%                                       didistribusikan ke :
                                                  yang akan didistribusikan ke:                                     DPP FSPMI
                Pasal 28
                                                                                                                    PP SPA – FSPMI
         Distribusi Uang Iuran                               o   DPP FSPMI;
                                                                                                                    DPW FSPMI
1) Distribusi uang iuran anggota                             o   PP SPAMK-FSPMI;                                    KC FSPMI
   ditetapkan pembagiannya sesuai                                                                                   PC SPA FSPMI
                                                             o   DPW FSPMI DAN KC FSPMI;
   hasil    rapat    anggaran  antara                                                                         Sesuai dengan anggaran yang telah
   Pimpinan Pusat Serikat Pekerja                            o   PC SPAMK-FSPMI.
                                                                                                              disetujui dalam Rapat Pimpinan (
   Anggota dan Dewan Pimpinan Pusat            sesuai dengan persentase anggaran masing-masing                RAPIM      )    berdasarkan     dari
   FSPMI                                                                                                      rekomendasi       anggaran     hasil
                                               yang telah disepakati berdasarkan      ketentuan
2) Mekanisme pembayaran uang iuran                                                                            kongres.
                                               anggaran organisasi hasil Kongres III FSPMI yang
   anggota diatur sesuai Anggaran                                                                    2. Mekanisme pendistribusian Iuran yang
   Dasar dan Anggaran Rumah Tangga         akan diatur dalam rapat anggaran tahunan FSPMI.           diberikan ke DPP FSPMI ialah sebagai
   FSPMI dan Peraturan Organisasi                             Pasal 27                               berikut:
   Dewan Pimpinan Pusat FSPMI                                                                             Tgl 10 adalah batas akhir
                                                        DANA KONSOLIDASI                                      penyetoran Iuran ke DPP FSPMI.
3) Dewan Pimpinan Pusat FSPMI
   berkewajiban membuat laporan            1. Dana konsolidasi bertujuan untuk menopang                         Tgl 15 adalah pengecekan
   keuangan ke seluruh perangkat              kegiatan operasional dan peningkatan kinerja                       akhir dari seluruh penyetoran
   organisasi dibawahnya selambat-            organisasi baik tingkat PP, PC, dan PUK.                           iuran PUK SPL – FSPMI.
   lambatnya 3 (tiga) bulan sekali.                                                                             Tgl 20 adalah batas akhir
                                           2. Dana konsolidasi dimaksud pada ayat (1) di                         pendistribusian Iuran ke PP,
                                              atas, antara lain berupa dana konsolidasi                          DPW, dan PC SPL – FSPMI.
                                              penetapan upah minimum sektoral daerah                            Tgl 24 adalah batas akhir
                                              setempat.                                                          pengecekan      pendistribusian
                                                                                                                 Iuran ke Perangkat Organisasi
                                           3. Besarnya dana konsolidasi dimaksud pada ayat                       tersebut.
                                              (2) di atas ditetapkan per tahun sebesar 1% dari   DPP FSPMI berkewajiban membuat laporan
                                              nilai nominal ketentuan Upah Minimum Sektoral      penerimaan iuran anggota (COS) keseluruh
                                              Kabupaten/Kota/Provinsi di daerah setempat         perangkat Organisasi di bawahnya selambat-
                                                                                                 lambatnya 2 (dua) bulan sekali
                                              dan disetorkan pada akhir bulan Januari.
                                           4. Distribusi dana    konsolidasi penetapan
                                              UMSK/UMSP ditetapkan pembagiannya sebagai
                                              berikut :
                                                      PUK SPAMK-FSPMI sebesar 25%
                                                      PC SPAMK-FSPMI    sebesar 50%
                                                      PP SPAMK-FSPMI sebesar 25%
                                        Mekanisme pendistribusian dana konsolidasi menjadi
                                        tanggungjawab dan diatur oleh PC SPAMK-FSPMI masing-
                                        masing daerah.
                                                               BAB VI                                               BAB VIII
                                                                                                                   LAIN-LAIN
              BAB VII                           PERATURAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP
             LAIN–LAIN                                        Pasal 28                                           Pasal 28
                                                       PERATURAN LAIN-LAIN                                PERATURAN LAIN-LAINNYA
               Pasal 29
          Ketentuan Lin-lain            Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah      Hal-hal lain yang belum diatur dalam
Hal-hal lain yang belum diatur dalam    Tangga ini akan diatur dalam Peraturan Organisasi        Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur
Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur   SPAMK-FSPMI.                                             dalam peraturan organisasi SPL – FSPMI.
dalam Peraturan Organisasi Pimpinan
Pusat SPEE FSPMI.
                                                              Pasal 29
                                                              PENUTUP
                                        Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal
                                        ditetapkan.


                                        DITETAPKAN DI : BANDUNG
                                        PADA TANGGAL : 25 NOPEMBER 2006
                                                          PIMPINAN SIDANG
                                                     MUSYAWARAH NASIONAL III
                                        SERIKAT PEKERJA AUTOMOTIF MESIN DAN KOMPONEN
                                           FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA


                                        1. KETUA       : SULAIMAN IBRAHIM, SH
                                        2. SEKRETARIS : RUSTAN, ST
                                        3. ANGGOTA     : AHMAD JUMALI
                                        4. ANGGOTA     : MUKHLIS
                                        5. ANGGOTA     : AHMAD GOZALI

                                                                                                          BAB IX
                                                                                                         PENUTUP
              BAB VIII
              PENUTUP
                                                                                                         Pasal 29
                                                                                                         PENUTUP
                Pasal 30
                Penutup                                                                   Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak
Anggaran Rumah Tangga ini berlaku                                                         tanggal ditetapkan.
sejak tanggal di tetapkan.
Ditetapkan di : Bandung                                                                   Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 25 Nopember 2006                                                           Pada Tanggal : 25 Nopember 2006
        Musyawarah Nasional III
  Serikat Pekerja Elektronik Elektrik
   Federasi Serikat Pekerja Metal
             Indonesia                        Musyawarah Nasional III
         Pimpinan Sidang                       Serikat Pekerja Logam
                                      Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
1. KETUA      : Ir. Damsiar                       Pimpinan Sidang
2. SEKRETARIS : Nefrizal, Amd
3. ANGGOTA    : Kaspo, Spd, SH, MH   1. KETUA      : Pujianto
4. ANGGOTA    : Abda Khair           2. SEKRETARIS : Ahmad Yazid
5. ANGGOTA    : Jarnianto            3. ANGGOTA    : Machmud Syam
                                     4. ANGGOTA    : Zuli Zulkifli
                                     5. ANGGOTA    : Benny Lehot

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:88
posted:8/15/2011
language:Indonesian
pages:55