Fenomena ekonomi syariah

Document Sample
Fenomena ekonomi syariah Powered By Docstoc
					Fenomena ekonomi syari’ah, menggugah untuk terus digali lebih dalam agar praktik
ekonomi syari’ah membawa manfaat. Tentu saja bagi akuntan yang akan mengaudit dan
memberikan jasa-jasa atestesi lainnya bagi lembaga-lembaga ekonomi syari’ah menjadi
penting untuk mendalami prinsip-prinsip akuntansi syari’ah, bahkan hal ini bisa
dikatagorikan sebagai kewajiban akuntan.
Akuntan yang menjalankan profesinya mengaudit dan memberikan jasa atestasi
lainnya kepada lembaga-lembaga ekonomi syari’ah tetapi tidak memahami prinsip-prinsip
akuntansi syari’ah, dikhawatirkan memberikan opini yang menyimpang dari nilai-nilai
yang dikembangkan dalam bisnis syari’ah, dan bila terjadi demikian jelas jasa profesional
akuntan akan dianggap tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh syari’ah
menciptakan kebenaran hakiki (al-haq), dan menciptakan rasa keadilan (al-‘adl) bagi semua
pengguna laporannya.

Syari’ah sebagai referensi etik dan moral menjadi sangat relevan dijadikan sebagai tolok
ukur dalam kehidupan manusia referensi ini dimaksudkan agar menusia dapat menjalani
kehidupan dengan keteraturan dalam koridor-koridor syari’ah, baik dalam hubungannya
kepada Sang Pencipta Allah swt, maupun hubungan sesama manusia. Imam Ghazali
(1937) menyatakan bahwa tujuan syari’ah adalah memelihara kesejahteraan manusia yang
mencakup perlindungan keimanan, perlindungan kehidupan, perlindungan akal,
perlindungan keturunan, dan perlindungan harta benda, hal-hal yang mendukung untuk
merealisasikan lima hal yang harus dilindungi ini adalah tergolong perbuatan yang
maslahah bagi manusia dan dikehendaki.
Sejalan dengan identifikasi Imam Ghazali, Shatiby (tt.,Juz II:7) dalam kitabnya al-
Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah menjelaskan bahwa maqashid al-syari’ah meliputi tiga bagian
penting, yaitu: dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Pengertian dharuriyat adalah hal-hal yang
mesti ada dalam menegakkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Hal-hal yang bersifat
dharuriyat itu terdiri dari:

1. Hifz al-din (menjaga agama), sebagai salah satu ciri yang membedakan manusia
dengan binatang untuk dijaga dan diselamatkan dari hal-hal yang merusaknya,
bahkan syari’ah menghendaki agar manusia memelihara agama.
2. Hifz al-nafs (menjaga hak hidup dan menjaga diri), dapat diartikan sebagai upaya
melindungi diri dari rongrongan dari luar, syari’ah mengajarkan bahwa menjaga
diri tersebut sama halnya dengan menjaga kehormatan manusia itu sendiri.
3. Hifz al-’aql (menjaga akal) menjaga atau melindungi akal dari malapetaka yang
menyebabkan manusia menjadi beban masyarakat karena kelemahan akalnya,
menjadi sumber kehinaan dari sudut pandang manusia.
4. Hifz al-nasl, setiap pranata sosial yang diciptakan oleh Allah swt. memberikan
indikasi bahwa manusia diarahkan untuk senantiasa menjaga keturunannya dari
hal-hal yang mengotorinya seperti ketidakjelasan status anak, istri, suami, dan lainlain.
5. Hifz al-mal (menjaga harta), Allah swt. melarang manusia menghamburhamburkan
harta secara sia-sia serta dilarang pula mengambil harta dengan cara
yang tidak legal (bathil), demikian pula Allah mengatur tentang transaksi yang
bermaterikan harta (mal), hal ini dimaksudkan sebagai perlindungan manusia agar
terjauhi dari kemiskinan dan bahaya kekuarangan harta.

Dari lima tujuan yang dirumuskan di atas, dikaji lebih dalam dari sisi filosofisnya oleh
Ibnu Qayyim (1955) bahwa basis dari syari’ah adalah hikmah dan kemaslahatan manusia
di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan yang dimaksud adalah terwujudnya keadilan
sempurna, rahmat, kesejahteraan, dan hikmah, hal yang menjadi kontra dari basis ini,
dianggap diluar (tak berkait) dengan syari’ah.
Prinsip-prinsip syari’ah bersumber dari Al-Qur’an, Hadits, dan Fiqh, sumber-sumber
tersebut digunakan secara runut (hirarkis) tidak boleh mendahului satu terhadap lainnya,
hal ini dimaksudkan agar kehadiran Tuhan dalam setiap sisi kehidupan manusia adalah
suatu prioritas. Aspek lainnya seperti aspek moral ditopang oleh nilai ketuhanan (tauhid),
iman, dan konsep-konsep kemaslahatan lainnya yang berhubungan dengan konsep,
kebenaran, ketakwaan, ibadah, kewajiban, dan ikhtiyar, hal ini hanya akan dapat
diimplementasikan dengan baik apabila didasari oleh iman (Muhammad, 2002).
Prinsip ini berdasarkan pada konsep harta dalam pandangan syari’ah, syari’ah selalu
merujuk pada Al-Qur’an, dalam hal ini Al-Qur’an menegaskan pada hakekatnya harta
bukanlah milik manusia atau entitas bisnis, tetapi harta adalah milik Allah swt. Sehingga
dalam memperlakukan harta yang berada pada kekuasaan manusia tidak boleh semena

mena karena pada hakikatnya harta tersebut bukan mutlak milik manusia, beberapa
petunjuk Allah dalam Al-Qur’an tentang pengelolaan harta (Harahap, 2001):
Sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi... (QS, 10:55)
Dan jika kamu menghitung nikmat Allah tidaklah dapat kamu menghitungnya
(QS, 14:34)
Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah niscaya kamu tak dapat menentukan
jumlahnya (QS, 16:18)
Harta adalah milik Allah, dan berilah kepada mereka yang membutuhkan harta
yang diberikan-Nya kepadamu (QS, 24:33)
Dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan
(QS, 53:48).
Menurut Nabhani (1990) dari segi keberadaannya, harta kekayaan yang ada dimuka
bumi sebenarnya terdapat dalam kehidupan ini secara sunnatullah (alamiah), dimana Allah
swt. telah menciptakannya untuk kepentingan manusia, beberapa pernyataan Allah yang
mendukung pernyataan ini, adalah:
Dialah yang menciptakan untuk kalian semua, apa saja yang ada di bumi (QS,
2:29).
Allah lah yang menundukkanuntuk kalian lautan, agar bahtera bisa berjalan di
atasnya dengan kehendak-Nya, juga agar kalian bisa mengambil kebaikan (QS,
45:12).
Dan (Dialah) yang menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan apa
yang ada di bumi (QS, 45:13).
Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya, kami
benar-benar telah mencurahkan air (dari langit), kemudian Kami belah bumi
dengan sebaik-baiknya, lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan
sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buahbuahan
serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatangbinatang
ternakmu (QS, 80:24-32).
Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu. Guna
memelihara kamu dalam peperanganmu (QS, 21:80)
Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai
manfaat bagi manusia (supaya mereka mempergunakan besi itu) (QS, 57:25).
Berlandaskan dari beberapa pernyataan Allah dalam Al-Qur’an tersebut di atas para
ahli ekonomi Islam (syari’ah) mencoba merumuskan prinsip-prinsip ekonomi Syari’ah,
Ibnu Khaldun (1332-1406) dalam al-Muqaddimah membagi prinsip dasar yang harus
dimiliki dalam sistem ekonomi syari’ah yaitu: 1) Tauhid Illahiyyah, tetap memperlakukan
harta sebagai titipan dari Allah, karena manusia bukanlah pemilik mutlak dari harta yang
ada di dunia ini, 2) kemakmuran dunia akhirat, dalam melakukan aktivitas ekonomi tidak
hanya ingin memperoleh keuntungan duniawiyah semata tetapi juga memperhatikan
keuntungan ukhrawiyah, 3) dimensi material dan moral, 4) kemakmuran untuk semua
(rahmat li al-’alamin) yang bersifat jangka panjang dan sustained, 5) dapat diterapkan, konsep
ekonomi yang disusun secara syari’ah bukan saja memenuhi idealis syari’ah semata tetapi
harus dapat diapplikasikan dalam praktek bisnis secara nyata, 6) kebahagiaan abadi dan
hakiki, syari’ah mempercayai bahwa adanya suatu kehidupan abadi dan hakiki yang
merupakan akhir dari perjalanan kehidupan manusia, 7) harus diciptakan lingkungan yang
amanah (trust), untuk mewujudkan hal ini diperlukan sistem yang terkontrol dan
terkendali sehingga dapat menjunjung amanah.

Sejalan dengan pernyataan Ibnu Khaldun, Adnan (1996) mengutip pendapat Arif
(1984; 1985a; 1985b) menyatakan bahwa dasar filosifis dari sistem ekonomi Islam adalah
meliputi: 1) Tawhid, 2) Rububiyyah, 3) Khilafah, 3) Tazkiyah, dan 4) Mas’uliyah. Hal ini
menunjukkan bahwa ekonomi Islam selalu mengedepankan Tuhan sebagai rujukan
tertinggi dan segala pertimbangan harus selalu dikembalikan kepada aspek Illahiyyah,
selanjutnya kemaslahatan yang juga aspek terpenting dari ekonomi Islam.
Berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah masalah akuntansi akan berkait pula dengan
prinsip-prinsip syari’ah, karena syari’ah mencakup seluruh aspek kehidupan umat
manusia, baik ekonomi, politik, sosial dan falsafah moral. Dengan demikian syari’ah
berhubungan dengan seluruh aspek kehidupan manusia termasuk di dalam hal akuntansi
(Muhammad, 2002).
Wan Ismail Wan Yusoh (2001 dalam Harahap, 2001) mengemukakan beberapa syarat
sebagai dasar-dasar akuntansi syari’ah, sebagai berikut: 1) benar (truth) dan sah (valid), 2)
adil (justice), yang berarti menempatkan sesuatu sesuai dengan peruntu-kannya, diterapkan
terhadap semua situasi dan tidak bias, harus dapat memenuhi kebutuhan minimum yang
harus dimiliki oleh seseorang, 3) kebaikan (benevolence/ihsan), harus dapat melakukan halhal
yang lebih baik dari standar dan kebiasaan. Sebenarnya prinsip-prinsip akuntansi
konvensional telah memasukkan aspek-aspek seperti yang diutarakan di atas hanya saja
prinsip conservatism yang selalu membela kepentingan pemilik modal menjadi tidak sejalan
dengan prinsip-prinsip akuntansi syari’ah (Adnan, 1997 dalam Harahap, 2001).
Muhammad (2002) mencoba merumuskan prinsip-prinsip akuntansi syari’ah dengan
membagi dua bagian: 1) berdasarkan pengukuran dan penyingkapan, dan 2) berdasarkan
pemegang kuasa dan pelaksana. Prinsip akuntansi syari’ah berdasarkan pengukuran dan
penyingkapannya terdiri dari, 1) Zakat: penilaian bagian-bagian yang dizakati diukur
secara tepat, dibayarkan kepada mustahik sesuai yang dikehendaki oleh Al-Qur’an
(delapan asnaf) atau zakat dapat pula disalurkan melalui lembaga zakat yang resmi. 2)
Bebas bunga: Entitas harus menghindari adanya bunga dalam pembebanan-pembebanan
dari transaksi yang dilakukan, menghindari hal ini akan lebih tepat bila entitas berbentuk
bagi hasil atau bentuk lain yang sifatnya tidak memakai instrumen bunga. 3) Halal:
menghindari bentuk bisnis yang berhubungan dengan hal-hal yang diharamkan oleh
syari’ah, seperti perjudian, alkohol, prostitusi, atau produk yang haram lainnya.
Menghindari transaksi yang bersifat spekulatif, seperti bai’ al-gharar; munabadh dan najash.
Prinsip akuntansi syari’ah berdasarkan pemegang kuasa dan pelaksana terdiri dari: 1)
Ketaqwaan: mengakui bahwa Allah adalah penguasa tertinggi. Allah melihat setiap gerak
yang akan diperhitungkan pada hari pembalasan. Dapat membedakan yang benar (al-haq)
dan yang salah (al-bathil). Mendapatkan bimbingan dari Allah dalam pengambilan
keputusan. Mencari ridha dan barakah Allah dalam menjalankan aktivitas. 2) Kebenaran:
visi keberhasilan dan kegagalan yang meluas ke dunia mencapai maslahah. Menjaga dan
memperbaiki hubungan baik dengan Allah (hablun min Allah) dan menjaga hubungan
dengan sesama manusia (hablun min al-nas). 3) Pertanggungjawaban: Pertanggungjawatan
tertinggi adalah kepada Allah, berlaku amanah. Mengakui kerja adalah ibadah yang selalu
dikaitkan dengan norma dan nilai “syari’ah”. Merealisasikan fungsi manusia sebagai
khalifah di muka bumi dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Berbuat adil kepada
sesama ciptaan Allah, bukan hanya kepada manusia.
Merujuk dari investigasi yang dilakukan oleh Syahatah (2001) kaidah akuntansi yang
terpenting berdasarkan hasil istimbath dari sumber-sumber hukum Islam (syari’ah), adalah
sebagai berikut: (1) Independensi jaminan keuangan. Perusahaan hendaklah mempunyai
sifat yang jelas dan terpisah dari pemilik perusahaan. (2) Kesinambungan aktivitas.
Kaidah ini memandang bahwa aktivitas suatu perusahaan itu mesti berkesinambungan
(terus beraktivitas) (Bekerja untuk duniamu seolah-olah kau akan hidup selamanya …).
(3) Hauliyah (pentahunan/penetapan periode). Sesuai dengan firman Allah dalam Al

Qur’an (9:36) “sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan ...” jadi
periode akuntansi syari’ah lebih tepat memakai putaran tahun, karena hal tersebut juga
berhubungan dengan nisab zakat yang menggunakan bilangan tahun. (4) Pembukuan
langsung dan lengkap secara detail. Kaidah ini menghendaki pembukuan secara rinci
dalam mencatat transaksi, dimulai dari tanggal, bulan, tahun, dan aktivitas-aktivitas yang
dilakukan, hal ini didasarkan perintah dalam Al-Qur’an (2:282) “uktubuhu” perintah
mencatat kemudian “ila ajalin musamma” menunjukkan suatu tanggal kejadian tertentu. (5)
Pembukuan disertai dengan penjelasan atau penyaksian obyek. Kaidah ini menghendaki
pembukuan semua aktivitas ekonomi keuangan berdasarkan dokumen-dokumen yang
mencakup segala bentuk dan isi secara keseluruhan. Dalam fikih Islam, bentuk ini
disesbut pencatatan dengan kesaksian. (6) Pertambahan laba dalam produksi, serta
keberadaannya dalam perdagangan. Dalam fikih islam, laba dianggap sebagai
perkembangan pada harta pokok yang terjadi dalam masa haul (periode akuntansi), baik
setelah harta itu diubah dari barang menjadi uang meupun belum berubah. Kaidah inilah
yang dipakai dalam menghitung zakat mal. (7) Penilaian uang berdasarkan emas dan
perak. Al-Qur’an telah mengisyaratkan bahwa emas dan perak adalah sebagai wadah
sentral dalam penetapan harga (QS, 3:75; 9:34; 12:20) (8) Prinsip penilaian harga
berdasarkan nilai tukar yang sedang berlaku. Implementasi kaidah ini untuk memelihara
keselamatan dan keutuhan modal pokok untuk perusahaan dari segi tingginya volume
proses penukaran barang dan kemampuan barang itu untuk berkembang dan
menghasilkan laba. (9) Prinsip perbandingan dalam menentukan laba. Prinsip ini
ditujukan untuk menghitung dan mengukur laba atau rugi pada perusahaan mudharabah
yang kontinyu, serta menentukan aktivitas-aktivitas ekonomi lainnya yang menghendaki
perbandingan antara beban-beban dan uang masuk selama periode tertentu, dan (10)
Prinsip muwa’amah (keserasian) antara pernyataan dan kemaslahatan. Catatan akuntansi
harus menjelaskan keterangan-keterangan yang telah dipublikasikan secara wajar, yaitu
sesuai dengan kesanggupan dan situasi serta metode yang digunakan yang dapat
melindungi kemaslahatan serta tidak menimbulkan kemudharatan.
Prinsip-prinsip akuntansi syari’ah di atas menjadi tuntutan yang sangat urgen untuk
diketahui oleh akuntan, terlebih bagi akuntan yang mengaudit lembaga-lembaga keuangan
syari’ah, karena bila akuntan belum atau tidak memahami prinsip-prinsip akuntansi
syari’ah opininya yang berkait dengan praktik lembaga-lembaga ekonomi syari’ah
dikhawatirkan akan menyimpang dan menyesatkan sehingga melanggar prinsip-prinsip
akuntansi substantive over form, karena akuntan hanya bekerja dengan standar tetapi
mengabaikan prinsip-prinsip yang syarat dengan nilai-nilai (substantif).

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:132
posted:8/13/2011
language:Indonesian
pages:4