Docstoc

Sertifikat Tenaga Management - DOC

Document Sample
Sertifikat Tenaga Management - DOC Powered By Docstoc
					                                                                 - 178 -
G. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

                                                                                PEMERINTAHAN DAERAH                 PEMERINTAHAN DAERAH
     SUB BIDANG      SUB – SUB BIDANG                PEMERINTAH
                                                                                      PROVINSI                        KABUPATEN/KOTA
1. Perhubungan    1. Lalu Lintas dan    1.   Pedoman dan penetapan tata      1. —                              1.   —
   Darat             Angkutan Jalan          cara penyusunan dan
                     (LLAJ)                  penetapan rencana umum
                                             jaringan transportasi jalan.

                                        2.   Penyusunan dan penetapan        2. Penyusunan dan penetapan       2.   Penyusunan dan penetapan
                                             rencana umum jaringan              rencana umum jaringan               rencana umum jaringan
                                             transportasi jalan nasional.       transportasi jalan provinsi.        transportasi jalan
                                                                                                                    kabupaten/kota.

                                        3.   Pedoman tata cara penyusunan    3. —                              3.   —
                                             dan penetapan kelas jalan.

                                        4.   Pedoman persyaratan             4. —                              4.   —
                                             penentuan lokasi, rancang
                                             bangun, dan penyelenggaraan
                                             terminal penumpang.

                                        5.   Pedoman tata cara penyusunan    5. —                              5.   —
                                             dan penetapan jaringan lintas
                                             angkutan barang.
                                                        - 179 -

                                                                        PEMERINTAHAN DAERAH        PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG                PEMERINTAH
                                                                              PROVINSI               KABUPATEN/KOTA
                                6.   Penetapan persyaratan teknis    6. —                     6.   —
                                     dan laik jalan kendaraan
                                     bermotor, kereta gandengan
                                     dan kereta tempelan.

                                7.   Pedoman penetapan               7. —                     7.   —
                                     persyaratan teknis dan laik
                                     jalan kendaraan tidak
                                     bermotor.

                                8.   Pedoman tata cara pelaksanaan   8. —                     8.   —
                                     pengujian tipe kendaraan
                                     bermotor.

                                9.   Pedoman tata cara penerbitan    9. —                     9.   —
                                     dan pencabutan sertifikat
                                     kompetensi penguji kendaraan
                                     bermotor.

                                10. Pedoman persyaratan dan          10. —                    10. —
                                    kriteria teknis unit pengujian
                                    berkala kendaraan bermotor.
                                                      - 180 -

                                                                       PEMERINTAHAN DAERAH       PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG              PEMERINTAH
                                                                             PROVINSI              KABUPATEN/KOTA
                                11. Pedoman tata cara pelaksanaan   11. —                    11. —
                                    pengujian berkala kendaraan
                                    bermotor.

                                12. Pedoman tata cara pelaksanaan   12. —                    12. —
                                    kalibrasi peralatan uji
                                    kendaraan bermotor.

                                13. Pedoman tata cara pelaksanaan   13. —                    13. —
                                    pemeriksaaan kendaraan
                                    bermotor di jalan.

                                14. Pedoman dan tata cara           14. —                    14. —
                                    pelaksanaan pemeriksaan
                                    kendaraan bermotor (STNK dan
                                    BPKB).

                                15. Pedoman persyaratan teknis      15. —                    15. —
                                    dan tata cara penyelenggaraan
                                    bengkel umum kendaraan
                                    bermotor.
                                                       - 181 -

                                                                         PEMERINTAHAN DAERAH       PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG               PEMERINTAH
                                                                               PROVINSI              KABUPATEN/KOTA
                                16. Pedoman penyelenggaraan           16. —                    16. —
                                    angkutan penumpang dengan
                                    kendaraan umum.

                                17. Pedoman penyelenggaraan           17. —                    17. —
                                    angkutan barang.

                                18. Pedoman penyelenggaraan           18. —                    18. —
                                    angkutan barang berbahaya,
                                    alat berat dan peti kemas serta
                                    angkutan barang khusus.

                                19. Pedoman perhitungan tarif         19. —                    19. —
                                    angkutan penumpang.

                                20. Pedoman persyaratan teknis,       20. —                    20. —
                                    rancang bangun, dan tata cara
                                    pengoperasian serta kalibrasi
                                    alat penimbangan kendaraan
                                    bermotor.
                                                       - 182 -

                                                                          PEMERINTAHAN DAERAH                PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG               PEMERINTAH
                                                                                PROVINSI                       KABUPATEN/KOTA
                                21. Pedoman persyaratan teknis,      21. —                               21 Pemberian izin
                                    tata cara, penentuan lokasi,                                            penyelenggaraan dan
                                    rancang bangun, dan                                                     pembangunan fasilitas parkir
                                    pengoperasian fasilitas parkir                                          untuk umum.
                                    untuk umum.

                                22. Pedoman analisis dampak lalu     22. —                               22. —
                                    lintas.

                                23. Pedoman tata cara penggunaan     23   —                              23. —
                                    jalan selain untuk kepentingan
                                    lalu lintas.

                                24. —                                24. Pengawasan dan                  24. Pengawasan dan
                                                                         pengendalian operasional            pengendalian operasional
                                                                         terhadap penggunaan jalan           terhadap penggunaan jalan
                                                                         selain untuk kepentingan            selain untuk kepentingan lalu
                                                                         lalu lintas di jalan nasional       lintas di jalan
                                                                         dan jalan provinsi.                 kabupaten/kota.

                                25. Pedoman penyidikan               25. —                               25. —
                                    pelanggaran lalu lintas dan
                                    angkutan jalan oleh PPNS.
                                                      - 183 -

                                                                      PEMERINTAHAN DAERAH       PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG              PEMERINTAH
                                                                            PROVINSI              KABUPATEN/KOTA
                                26. Pedoman penyelenggaraan        26 —                     26. Pengawasan penyelenggaraan
                                    pendidikan dan latihan                                      pendidikan dan latihan
                                    mengemudi.                                                  mengemudi.

                                27. Pedoman penyelenggaraan dan    27. —                    27. —
                                    tata cara memperoleh dan
                                    pencabutan Surat Izin
                                    Mengemudi (SIM).

                                28. Pedoman tata cara dan          28. —                    28. —
                                    persyaratan penerbitan serta
                                    pencabutan sertifikat
                                    pengemudi angkutan
                                    penumpang umum dan barang
                                    tertentu.

                                29. Pedoman pengumpulan,           29. —                    29. —
                                    pengolahan dan analisis
                                    kecelakaan lalu lintas.

                                30. Pedoman penyelenggaraan        30. —                    30. —
                                    manajemen dan rekayasa lalu
                                    lintas.
                                                      - 184 -

                                                                    PEMERINTAHAN DAERAH               PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG              PEMERINTAH
                                                                          PROVINSI                      KABUPATEN/KOTA
                                31. Penetapan lokasi terminal    31. Penetapan lokasi terminal    31. Penetapan lokasi terminal
                                    penumpang Tipe A.                penumpang Tipe B.                penumpang Tipe C.

                                32. Penetapan norma, standar,    32. Pengesahaan rancang          32. Pengesahaan rancang bangun
                                    kriteria, dan pengesahan         bangun terminal                  terminal penumpang Tipe C.
                                    rancang bangun rancang           penumpang Tipe B.
                                    bangun terminal penumpang
                                    Tipe A.

                                33. Persetujuan pengoperasian    33. Persetujuan pengoperasian    33. Pembangunan pengoperasian
                                    terminal penumpang Tipe A.       terminal penumpang Tipe B.       terminal penumpang Tipe A,
                                                                                                      Tipe B, dan Tipe C.

                                34. Penetapan norma, standar,    34. —                            34. —
                                    kriteria rancang bangun
                                    terminal angkutan barang.

                                35. —                            35. —                            35. Pembangunan terminal
                                                                                                      angkutan barang.

                                36. —                            36. —                            36. Pengoperasian terminal
                                                                                                      angkutan barang.
                                                          - 185 -

                                                                             PEMERINTAHAN DAERAH       PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG                 PEMERINTAH
                                                                                   PROVINSI              KABUPATEN/KOTA
                                37. Pelaksanaan uji tipe dan              37. —                    37. —
                                    penerbitan sertifikat uji tipe
                                    kendaraan bermotor.

                                38. Registrasi uji tipe bagi              38. —                    38. —
                                    kendaraan bermotor, serta
                                    penerbitan dan pencabutan
                                    sertifikat registrasi uji tipe bagi
                                    kendaraan bermotor yang
                                    tipenya sudah mendapatkan
                                    sertifikat uji tipe.

                                39. Penelitian dan pengesahan             39. —                    39. —
                                    rancang bangun dan rekayasa
                                    kendaraan bermotor untuk
                                    karoseri, bak muatan, kereta
                                    gandengan, kereta tempelan dan
                                    kendaraan bermotor yang
                                    dimodifikasi berupa perubahan
                                    sumbu dan jarak sumbu.
                                                         - 186 -

                                                                             PEMERINTAHAN DAERAH       PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG                PEMERINTAH
                                                                                   PROVINSI              KABUPATEN/KOTA
                                40. Meregistrasi kendaraan                40. —                    40. —
                                    bermotor dan menerbitkan
                                    sertifikat registrasi uji tipe bagi
                                    kendaraan bermotor yang dibuat
                                    berdasarkan rancang bangun
                                    yang sudah disahkan.

                                41. Penerbitan dan pencabutan             41. —                    41. —
                                    sertifikat kompetensi penguji
                                    dan tanda kualifikasi teknis
                                    tenaga penguji.

                                42. Pembangunan fasilitas dan             42. —                    42. —
                                    peralatan uji tipe.

                                43. Akreditasi unit pengujian             43. —                    43. —
                                    berkala kendaraan bermotor.

                                44. Penerbitan sertifikat tanda lulus     44. —                    44. —
                                    uji tipe.

                                45. Pelaksanaan kalibrasi peralatan       45. —                    45. —
                                    uji kendaraan bermotor.
                                                       - 187 -

                                                                         PEMERINTAHAN DAERAH               PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG               PEMERINTAH
                                                                               PROVINSI                      KABUPATEN/KOTA
                                46. Akreditasi unit pelaksana         46. —                            46. —
                                    pendaftaran kendaraan
                                    bermotor.

                                47. Penyusunan jaringan trayek dan    47. Penyusunan jaringan trayek   47. Penyusunan jaringan trayek
                                    penetapan kebutuhan                   dan penetapan kebutuhan          dan penetapan kebutuhan
                                    kendaraan untuk angkutan              kendaraan untuk angkutan         kendaraan untuk kebutuhan
                                    yang wilayah pelayanannya             yang wilayah pelayanannya        angkutan yang wilayah
                                    melebihi satu wilayah provinsi        melebihi wilayah                 pelayanannya dalam satu
                                    atau lintas batas negara.             kabupaten/kota dalam satu        kabupaten/kota.
                                                                          provinsi.

                                48. Penyusunan dan penetapan          48.Penyusunan dan penetapan      48. Penyusunan dan penetapan
                                    kelas jalan pada jaringan jalan      kelas jalan pada jaringan         kelas jalan pada jaringan
                                    nasional.                            jalan provinsi.                   jalan kabupaten/kota.

                                49. Pemberian izin trayek angkutan    49. Pemberian izin trayek        49. Pemberian izin trayek
                                    lintas batas negara dan antar         angkutan antar kota dalam        angkutan
                                    kota antar provinsi.                  provinsi.                        perdesaan/angkutan kota.

                                50. Penyusunan dan penetapan          50.Penyusunan dan                50. Penyusunan dan penetapan
                                    jaringan lintas angkutan barang      penetapan jaringan lintas         jaringan lintas angkutan
                                    pada jaringan jalan nasional.        angkutan barang pada              barang pada jaringan jalan
                                                                         jaringan jalan provinsi.          kabupaten/kota.
                                                        - 188 -

                                                                           PEMERINTAHAN DAERAH             PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG                PEMERINTAH
                                                                                 PROVINSI                    KABUPATEN/KOTA
                                51. Pemberian izin trayek angkutan      51.Pemberian izin trayek       51. —
                                    perkotaan yang wilayah                 angkutan perkotaan yang
                                    pelayanannya melebihi satu             wilayah pelayanannya
                                    wilayah provinsi.                      melebihi satu wilayah
                                                                           kabupaten/kota dalam satu
                                                                           provinsi.

                                52. Penetapan wilayah operasi dan       52.Penetapan wilayah operasi   52. Penetapan wilayah operasi
                                    kebutuhan kendaraan untuk              dan kebutuhan kendaraan         dan kebutuhan kendaraan
                                    angkutan taksi yang melayani           untuk angkutan taksi yang       untuk angkutan taksi yang
                                    lebih dari satu wilayah provinsi.      wilayah pelayanannya            wilayah pelayanannya dalam
                                                                           melebihi kebutuhan              satu kabupaten/kota.
                                                                           kabupaten/kota dalam satu
                                                                           provinsi.

                                53. Pemberian izin operasi angkutan 53. Pemberian izin operasi         53. Pemberian izin operasi
                                    taksi yang melayani khusus          angkutan taksi yang                angkutan taksi yang
                                    untuk pelayanan ke dan dari         melayani khusus untuk              melayani wilayah
                                    tempat tertentu yang                pelayanan ke dan dari              kabupaten/kota.
                                    memerlukan tingkat pelayanan        tempat tertentu yang
                                    tinggi/wilayah operasinya lebih     memerlukan tingkat
                                    dari satu provinsi.                 pelayanan tinggi/wilayah
                                                                        operasinya melebihi
                                                                        wilayah kabupaten/kota
                                                                        dalam satu provinsi.
                                                      - 189 -

                                                                         PEMERINTAHAN DAERAH          PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG               PEMERINTAH
                                                                               PROVINSI                 KABUPATEN/KOTA
                                54. Penetapan norma, standar,       54. —                         54. Pemberian rekomendasi
                                    prosedur, dan kriteria serta                                      operasi angkutan sewa.
                                    pemberian izin operasi angkutan
                                    sewa.

                                55. Penetapan norma, standar,         55. Pemberian rekomendasi   55. Pemberian izin usaha
                                    prosedur, dan kriteria serta          izin operasi angkutan       angkutan.
                                    pemberian izin operasi angkutan       pariwisata.
                                    pariwisata.

                                56. Penetapan norma, standar,         56. —                       56. Pemberian izin usaha
                                    prosedur, dan kriteria                                            angkutan barang.
                                    pemberian izin usaha angkutan
                                    barang.

                                57. Pemberian persetujuan             57. —                       57. —
                                    pengangkutan barang
                                    berbahaya, beracun dan alat
                                    berat.

                                58. Penetapan tarif dasar         58. Penetapan tarif penumpang   58. Penetapan tarif penumpang
                                    penumpang kelas ekonomi antar     kelas ekonomi antar kota        kelas ekonomi angkutan
                                    kota antar provinsi.              dalam provinsi.                 dalam kabupaten/kota.
                                                       - 190 -

                                                                         PEMERINTAHAN DAERAH                 PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG               PEMERINTAH
                                                                               PROVINSI                        KABUPATEN/KOTA
                                59. Penetapan persyaratan teknis      59. —                              59. —
                                    dan tata cara penempatan,
                                    pengadaan, pemasangan,
                                    pemeliharaan dan penghapusan
                                    rambu lalu lintas, marka jalan
                                    dan alat pemberi isyarat lalu
                                    lintas, alat pengendalian dan
                                    pengaman pemakai jalan, alat
                                    pengawasan dan pengamanan
                                    jalan serta fasilitas pendukung
                                    di jalan.

                                60. Penentuan lokasi, pengadaan,      60. Penentuan lokasi,              60. Penentuan lokasi,
                                    pemasangan, pemeliharaan dan          pengadaan, pemasangan,             pengadaan, pemasangan,
                                    penghapusan rambu lalu lintas,        pemeliharaan dan                   pemeliharaan dan
                                    marka jalan dan alat pemberi          penghapusan rambu lalu             penghapusan rambu lalu
                                    isyarat lalu lintas, alat             lintas, marka jalan dan alat       lintas, marka jalan dan alat
                                    pengendali dan pengamanan             pemberi isyarat lalu lintas,       pemberi isyarat lalu lintas,
                                    pemakai jalan serta fasilitas         alat pengendali dan                alat pengendali dan
                                    pendukung di jalan nasional.          pengamanan pemakai jalan           pengamanan pemakai jalan
                                                                          serta fasilitas pendukung di       serta fasilitas pendukung di
                                                                          jalan provinsi.                    jalan kabupaten/kota.
                                                        - 191 -

                                                                            PEMERINTAHAN DAERAH                  PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG                PEMERINTAH
                                                                                  PROVINSI                         KABUPATEN/KOTA
                                61. Penetapan lokasi alat               61. —                                61. —
                                    pengawasan dan pengamanan
                                    jalan.

                                62. Akreditasi unit penimbangan         62. —                                62. —
                                    kendaraan bermotor.

                                63. Sertifikasi petugas unit            63. —                                63. —
                                    penimbangan kendaraan
                                    bermotor.

                                64. Kalibrasi alat penimbangan          64. —                                64. —
                                    kendaraan bermotor.

                                65. Pengawasan terhadap                 65. Pengoperasian dan                65. —
                                    pengoperasian unit                      pemeliharaan unit
                                    penimbangan kendaraan                   penimbangan kendaraan
                                    bermotor.                               bermotor.

                                66. Penyelenggaraan manajemen           66. Penyelenggaraan                  66. Penyelenggaraan manajemen
                                    dan rekayasa lalu lintas di jalan       manajemen dan rekayasa               dan rekayasa lalu lintas di
                                    nasional.                               lalu lintas di jalan provinsi.       jalan kabupaten/kota.
                                                        - 192 -

                                                                           PEMERINTAHAN DAERAH              PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG               PEMERINTAH
                                                                                 PROVINSI                     KABUPATEN/KOTA
                                67. Penyelenggaraan analisis            67. Penyelenggaraan andalalin   67. Penyelenggaraan andalalin di
                                    dampak lalu lintas (andalalin) di       di jalan provinsi.              jalan kabupaten/kota.
                                    jalan nasional.

                                68. Sertifikasi kompentensi penilai     68. —                           68. —
                                    andalalin.

                                69. Penetapan persyaratan Penyidik      69. —                           69. —
                                    Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
                                    bidang LLAJ.

                                70. Pengusulan pengangkatan dan         70. —                           70. —
                                    pemberhentian PPNS bidang
                                    LLAJ.

                                71. Pengawasan pelaksanaan              71. —                           71. —
                                    penyidikan bidang LLAJ.

                                72. Penetapan kualifikasi tenaga        72. —                           72. —
                                    instruktur sekolah mengemudi.

                                73. Akreditasi pendidikan dan           73. —                           73. —
                                    latihan mengemudi.
                                                       - 193 -

                                                                          PEMERINTAHAN DAERAH       PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG               PEMERINTAH
                                                                                PROVINSI              KABUPATEN/KOTA
                                74. Penetapan kualifikasi              74. —                    74. —
                                    pengemudi.

                                75. Akreditasi unit pelaksana          75. —                    75. —
                                    penerbitan Surat Izin
                                    Mengemudi (SIM).

                                76. Penyelenggaraan pemberian SIM      76. —                    76. —
                                    dan pendaftaran kendaraan
                                    bermotor.

                                77. Penyelenggaraan pemberian SIM      77. —                    77. —
                                    internasional.

                                78. Akreditasi unit pelaksana          78. —                    78. —
                                    penerbitan sertifikat kompetensi
                                    pengemudi angkutan
                                    penumpang umum dan barang
                                    tertentu.

                                79. Sertifikasi pengemudi angkutan     79. —                    79. —
                                    penumpang umum.
                                                        - 194 -

                                                                          PEMERINTAHAN DAERAH              PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG                PEMERINTAH
                                                                                PROVINSI                     KABUPATEN/KOTA
                                80. Sertifikasi pengemudi dan         80. —                           80. —
                                    pembantu pengemudi
                                    kendaraan pengangkut barang
                                    berbahaya dan beracun serta
                                    barang khusus.

                                81. Penyelenggaraan pencegahan        81. Penyelenggaraan             81. Penyelenggaraan pencegahan
                                    dan penanggulangan                    pencegahan dan                  dan penanggulangan
                                    kecelakaan lalu lintas di jalan       penanggulangan                  kecelakaan lalu lintas di jalan
                                    nasional dan jalan tol.               kecelakaan lalu lintas di       kabupaten/kota.
                                                                          jalan provinsi.

                                82. Penelitian dan pelaporan          82. Penelitian dan pelaporan    82. Penelitian dan pelaporan
                                    kecelakaan lalu lintas di jalan       kecelakaan lalu lintas di       kecelakaan lalu lintas di jalan
                                    yang mengakibatkan korban             jalan yang mengakibatkan        yang mengakibatkan korban
                                    meninggal dunia dan/atau yang         korban meninggal dunia          meninggal dunia dan/atau
                                    menjadi isu nasional.                 dan/atau yang menjadi isu       yang menjadi isu
                                                                          provinsi.                       kabupaten/kota.

                                83. Pedoman persyaratan tenaga        83. —                           83. —
                                    auditor keselamatan jalan
                                    nasional, provinsi, dan
                                    kabupaten/kota.
                                                        - 195 -

                                                                          PEMERINTAHAN DAERAH       PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG                PEMERINTAH
                                                                                PROVINSI              KABUPATEN/KOTA
                                84. Pedoman persyaratan tenaga         84. —                    84. —
                                    investigator kecelakaan lalu
                                    lintas nasional, provinsi, dan
                                    kabupaten/kota.

                                85. Penerbitan dan pencabutan          85. —                    85. —
                                    sertifikat tenaga auditor
                                    keselamatan jalan nasional,
                                    provinsi, dan kabupaten/kota.

                                86. Penerbitan dan pencabutan          86. —                    86. —
                                    sertifikat tenaga investigator
                                    kecelakaan lalu lintas jalan
                                    nasional, provinsi, dan
                                    kabupaten/kota.

                                87. Penerbitan sertifikat registrasi   87. —                    87. —
                                    uji tipe untuk rancang bangun
                                    kendaraan bermotor.

                                88. Pemeriksaan mutu rancang           88. —                    88. —
                                    bangun kendaraan bermotor,
                                    kereta gandengan dan kereta
                                    tempelan.
                                                        - 196 -

                                                                          PEMERINTAHAN DAERAH       PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG               PEMERINTAH
                                                                                PROVINSI              KABUPATEN/KOTA
                                89. Pengesahan modifikasi              89. —                    89. —
                                    kendaraan bermotor dengan
                                    tidak mengubah tipe.

                                90. Penelitian dan penilaian           90. —                    90. —
                                    kesesuaian fisik kendaraan
                                    bermotor, kereta gandengan,
                                    dan kereta tempelan dengan
                                    Surat Keputusan (SK) rancang
                                    bangun kendaraan bermotor
                                    yang diterbitkan oleh
                                    pemerintah.

                                91. Penerbitan surat keterangan        91. —                    91. —
                                    bebas uji berkala pertama kali.

                                92. Pengawasan pelaksanaan             92. —                    92. Pelaksanaan pengujian
                                    pengujian berkala kendaraan                                     berkala kendaraan bermotor.
                                    bermotor.

                                93. Penilaian kinerja tenaga penguji   93. —                    93. —
                                    berkala kendaraan bermotor.
                                                         - 197 -

                                                                           PEMERINTAHAN DAERAH                  PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG                PEMERINTAH
                                                                                 PROVINSI                         KABUPATEN/KOTA
                                94. Pemeriksaan kendaraan di jalan     94. Pemeriksaan kendaraan di         94. Pemeriksaan kendaraan di
                                    sesuai kewenangannya.                  jalan sesuai                         jalan sesuai kewenangannya.
                                                                           kewenangannya.

                                95. —                                  95. Pemberian izin operasi           95. —
                                                                           angkutan sewa
                                                                           berdasarkan kuota yang
                                                                           ditetapkan pemerintah.

                                96. —                                  96. Pengoperasian alat               96. —
                                                                           penimbang kendaraan
                                                                           bermotor di jalan.

                                97. Perizinan penggunaan jalan         97. Perizinan penggunaan jalan       97. Perizinan penggunaan jalan
                                    selain untuk kepentingan lalu          selain untuk kepentingan             selain untuk kepentingan lalu
                                    lintas di jalan nasional kecuali       lalu lintas di jalan provinsi.       lintas di jalan
                                    jalan tol.                                                                  kabupaten/kota.

                                98. Pelaksanaan penyidikan             98. Pelaksanaan penyidikan           98. Pelaksanaan penyidikan
                                    pelanggaran ketentuan pidana          pelanggaran:                         pelanggaran:
                                    Undang-undang tentang LLAJ.
                                                                          a. Perda provinsi bidang            a. Perda kabupaten/kota
                                                                             LLAJ.                               bidang LLAJ.
                                                       - 198 -

                                                                        PEMERINTAHAN DAERAH               PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG               PEMERINTAH
                                                                              PROVINSI                      KABUPATEN/KOTA
                                                                       b. Pemenuhan persyaratan         b. Pemenuhan persyaratan
                                                                          teknis dan laik jalan.           teknis dan laik jalan.

                                                                       c. Pelanggaran ketentuan         c. Pelanggaran ketentuan
                                                                          pengujian berkala.               pengujian berkala.

                                                                       d.    Perizinan angkutan         d. Perizinan angkutan umum.
                                                                             umum.

                                99. Pengawasan pemberian SIM,        99. —                           99. —
                                    pendaftaran kendaraan
                                    bermotor, dan sertifikat
                                    pengemudi angkutan
                                    penumpang umum dan barang
                                    tertentu.

                                100. Pengumpulan, pengolahan         100. Pengumpulan, pengolahan    100. Pengumpulan, pengolahan
                                     data, dan analisis kecelakaan       data, dan analisis               data, dan analisis
                                     lalu lintas tingkat nasional.       kecelakaan lalu lintas di        kecelakaan lalu lintas di
                                                                         wilayah provinsi.                wilayah kabupaten/kota.

                                101. —                               101. —                          101. Pelaksanaan pengujian
                                                                                                          berkala kendaraan bermotor.
                                                  - 199 -

                                                               PEMERINTAHAN DAERAH        PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG              PEMERINTAH
                                                                     PROVINSI               KABUPATEN/KOTA
                                102.   —                    102.   —                 102. Pemberian izin usaha
                                                                                          bengkel umum kendaraan
                                                                                          bemotor.

                                103.   —                    103.   —                 103. Pemberian izin trayek
                                                                                          angkutan kota yang wilayah
                                                                                          pelayanannya dalam satu
                                                                                          wilayah kabupaten/kota.

                                104.   —                    104.   —                 104. Penentuan lokasi fasilitas
                                                                                          parkir untuk umum di jalan
                                                                                          kabupaten/kota.

                                105.   —                    105.   —                 105. Penentuan lokasi fasilitas
                                                                                          parkir untuk umum di jalan
                                                                                          kabupaten/kota.

                                106.   —                    106. —                   106. Pengoperasian fasilitas
                                                                                          parkir untuk umum di jalan
                                                                                          kabupaten/kota.

                                107.   —                    107. —                   107. Pemberian izin usaha
                                                                                          mendirikan pendidikan dan
                                                                                          latihan mengemudi.
                                                          - 200 -

                                                                             PEMERINTAHAN DAERAH               PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG      SUB – SUB BIDANG               PEMERINTAH
                                                                                   PROVINSI                      KABUPATEN/KOTA
             2. Lalu Lintas        1.   Penyusunan dan penetapan          1. Penyusunan dan penetapan      1. Penyusunan dan penetapan
                Angkutan Sungai,        rencana umum jaringan sungai         rencana umum jaringan            rencana umum jaringan
                Danau, dan              dan danau antar provinsi.            sungai dan danau antar           sungai dan danau dalam
                Penyeberangan                                                kabupaten/kota dalam             kabupaten/kota.
                (LLASDP)                                                     provinsi.

                                   2. Penyusunan dan penetapan            2. Penyusunan dan penetapan      2. Penyusunan dan penetapan
                                      rencana umum lintas                    rencana umum lintas              rencana umum lintas
                                      penyeberangan yang terletak            penyeberangan antar              penyeberangan dalam
                                      pada jaringan jalan nasional,          kabupaten/kota dalam             kabupaten/kota yang terletak
                                      dan antar negara, serta jaringan       provinsi yang terletak pada      pada jaringan jalan
                                      jalur kereta api nasional dan          jaringan jalan provinsi.         kabupaten/kota.
                                      antar negara.

                                   3. Pedoman penetapan lintas            3. —                             3. —
                                      penyeberangan.

                                   4. Penetapan lintas penyeberangan      4. Penetapan lintas              4. Penetapan lintas
                                      yang terletak pada jaringan jalan      penyeberangan antar              penyeberangan dalam
                                      nasional, dan antar negara dan         kabupaten/kota dalam             kabupaten/kota yang terletak
                                      jaringan jalur kereta api dan          provinsi yang terletak pada      pada jaringan jalan
                                      antar negara.                          jaringan jalan provinsi..        kabupaten/kota.
                                                       - 201 -

                                                                       PEMERINTAHAN DAERAH        PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG                PEMERINTAH
                                                                             PROVINSI               KABUPATEN/KOTA
                                5.   Pedoman rancang bangun         5. —                      5. —
                                     kapal Sungai, Danau, dan
                                     Penyeberangan (SDP).

                                6. Pengadaan kapal SDP.             6. Pengadaan kapal SDP.   6. Pengadaan kapal SDP.

                                7.   Pedoman registrasi kapal       7. —                      7. —
                                     sungai dan danau.

                                8.    Pedoman pengoperasian kapal   8. —                      8. —
                                     SDP.

                                9. Pedoman persyaratan pelayanan    9. —                      9. —
                                   kapal SDP.

                                10. Pedoman pemeliharaan/           10. —                     10. —
                                    perawatan kapal SDP.
                                                        - 202 -

                                                                           PEMERINTAHAN DAERAH                 PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG                PEMERINTAH
                                                                                 PROVINSI                        KABUPATEN/KOTA
                                11. Pedoman tata cara pengawasan       11. —                               11. —
                                    terhadap pemberian surat ukur,
                                    surat tanda pendaftaran dan
                                    tanda pendaftaran, sertifikat
                                    kelaikan kapal, sertifikat
                                    pengawakan kapal, dan surat
                                    tanda kebangsaan kapal sungai
                                    dan danau.

                                12. Pengawasan terhadap                12. Pengawasan terhadap             12. —
                                    pemberian surat ukur, surat            pemberian surat ukur, surat
                                    tanda pendaftaran dan tanda            tanda pendaftaran dan
                                    pendaftaran, sertifikat kelaikan       tanda pendaftaran, sertifikat
                                    kapal, sertifikat pengawakan           kelaikan kapal, sertifikat
                                    kapal, dan surat tanda                 pengawakan kapal, dan
                                    kebangsaan kapal sungai dan            surat tanda kebangsaan
                                    danau ≥ 7 GT.                          kapal sungai dan danau < 7
                                                                           GT.

                                13. Pedoman penyelenggaraan            13. —                               13. —
                                    pelabuhan SDP.

                                14. Pedoman penetapan lokasi           14. —                               14. —
                                   pelabuhan SDP.
                                                        - 203 -

                                                                           PEMERINTAHAN DAERAH             PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG               PEMERINTAH
                                                                                 PROVINSI                    KABUPATEN/KOTA
                                15. Penetapan lokasi pelabuhan          15. Rekomendasi lokasi         15. Rekomendasi lokasi
                                   penyeberangan.                           pelabuhan penyeberangan.      pelabuhan penyeberangan.

                                16. —                                   16. —                          16. Penetapan lokasi pelabuhan
                                                                                                          sungai dan danau.

                                17. Pedoman pembangunan                 17. —                          17. —
                                   pelabuhan SDP.
                                18. Pembangunan pelabuhan SDP.          18. Pembangunan pelabuhan      18. Pembangunan pelabuhan
                                                                            SDP.                          SDP.

                                19. Penyelenggaraan pelabuhan           19. —                          19.Penyelenggaraan pelabuhan
                                   penyeberangan.                                                         penyeberangan.

                                20. Pengawasan penyelenggaraan          20. —                          20.—
                                    pelabuhan penyeberangan pada
                                    jaringan jalan nasional dan
                                    antar negara serta jaringan jalur
                                    kereta api nasional dan antar
                                    negara.

                                21. —                                   21. —                          21.Penyelenggaraan pelabuhan
                                                                                                          sungai dan danau.
                                                       - 204 -

                                                                          PEMERINTAHAN DAERAH                PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG               PEMERINTAH
                                                                                PROVINSI                       KABUPATEN/KOTA
                                22. Pedoman penyusunan rencana        22. —                              22. —
                                    induk, Daerah Lingkungan
                                    Kerja (DLKr)/Daerah
                                    Lingkungan Kepentingan
                                    (DLKp) pelabuhan SDP.

                                23. —                                 23. Pemberian rekomendasi          23. Pemberian rekomendasi
                                                                          rencana induk pelabuhan            rencana induk, DLKr/DLKp
                                                                          penyeberangan, DLKr/DLKp           pelabuhan penyeberangan
                                                                          yang terletak pada jaringan        yang terletak pada jaringan
                                                                          jalan nasional dan antar           jalan provinsi, nasional dan
                                                                          negara serta jaringan jalur        antar negara.
                                                                          kereta api.

                                24. Penetapan rencana induk,          24. Penetapan rencana induk,       24. Penetapan rencana induk,
                                    DLKr/DLKp pelabuhan                   DLKr/DLKp pelabuhan                DLKr/DLKp pelabuhan SDP
                                    Penyeberangan yang terletak           penyeberangan yang                 yang terletak pada jaringan
                                    pada jaringan jalan nasional          terletak pada jaringan jalan       jalan kabupaten/kota.
                                    dan antar negara serta jaringan       provinsi
                                    jalur kereta api nasional dan
                                    antar negara.

                                25. Pedoman sertifikasi pelabuhan     25. —                              25. —
                                    SDP.
                                                      - 205 -

                                                                         PEMERINTAHAN DAERAH           PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG               PEMERINTAH
                                                                               PROVINSI                  KABUPATEN/KOTA
                                26. Penetapan sertifikasi pelabuhan   26. —                        26. —
                                    SDP.

                                27. Pedoman pemeliharaan/             27. —                        27. —
                                    perawatan pelabuhan SDP.

                                28. Pedoman penetapan kelas alur      28. —                        28. —
                                    pelayaran sungai dan danau.

                                29. —                                 29. Penetapan kelas alur     29. —
                                                                          pelayaran sungai.

                                30. Pedoman tata cara berlalu         30. —                        30. —
                                    lintas di sungai dan danau.

                                31. Pedoman perambuan sungai,         31. —                        31. —
                                    danau dan penyeberangan.

                                32. Pengadaan, pemasangan dan         32. Pengadaan, pemasangan    32.Pengadaan, pemasangan dan
                                    pemeliharaan rambu                    dan pemeliharaan rambu      pemeliharaan rambu
                                    penyeberangan.                        penyeberangan.              penyeberangan
                                                     - 206 -

                                                                     PEMERINTAHAN DAERAH                PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG              PEMERINTAH
                                                                           PROVINSI                       KABUPATEN/KOTA
                                33. —                             33. —                             33. Izin pembuatan tempat
                                                                                                       penimbunan kayu (logpon),
                                                                                                       jaring terapung dan kerambah
                                                                                                       di sungai dan danau.

                                34. Pemetaan alur sungai untuk    34. Pemetaan alur sungai lintas   34. Pemetaan alur sungai
                                    kebutuhan transportasi.           kabupaten/kota dalam             kabupaten/kota untuk
                                                                      provinsi untuk kebutuhan         kebutuhan transportasi.
                                                                      transportasi.

                                35. Pembangunan, pemeliharaan,    35. Pembangunan,                  35. Pembangunan,
                                    pengerukan alur pelayaran         pemeliharaan, pengerukan          pemeliharaan, pengerukan
                                    sungai dan danau.                 alur pelayaran sungai dan         alur pelayaran sungai dan
                                                                      danau.                            danau kabupaten/kota.

                                36. —                             36. Izin pembangunan              36. —
                                                                      prasarana yang melintasi
                                                                      alur sungai dan danau.

                                37. Pedoman penyelenggaraan       37. —                             37. —
                                    angkutan SDP.

                                38. Pedoman tarif angkutan SDP.   38. —                             38. —
                                                       - 207 -

                                                                          PEMERINTAHAN DAERAH                PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG               PEMERINTAH
                                                                                PROVINSI                       KABUPATEN/KOTA
                                39. Penetapan tarif angkutan          39. Penetapan tarif angkutan       39. Penetapan tarif angkutan
                                    penyeberangan kelas ekonomi           penyeberangan kelas               penyeberangan kelas ekonomi
                                    pada lintas penyeberangan yang        ekonomi pada lintas               pada lintas penyeberangan
                                    terletak pada jaringan jalan          penyeberangan yang                dalam kabupaten/kota yang
                                    nasional dan antar negara,            terletak pada jaringan jalan      terletak pada jaringan jalan
                                    serta jaringan jalur kereta api       provinsi.                         kabupaten/kota.
                                    nasional dan antar negara.

                                40. Penetapan tarif angkutan          40. Penetapan tarif angkutan       40. Penetapan tarif angkutan
                                    sungai dan danau kelas                sungai dan danau kelas            sungai dan danau kelas
                                    ekonomi pada lintas antar             ekonomi antar                     ekonomi dalam
                                    provinsi dan antar negara.            kabupaten/kota dalam              kabupaten/kota.
                                                                          provinsi.

                                41. Pengawasan pelaksanaan tarif      41. Pengawasan pelaksanaan         41. Pengawasan pelaksanaan
                                    angkutan SDP pada jaringan            tarif angkutan SDP antar          tarif angkutan SDP dalam
                                    jalan nasional dan antar              kabupaten/kota dalam              kabupaten/kota yang terletak
                                    negara.                               provinsi yang terletak pada       pada jaringan jalan
                                                                          jaringan jalan provinsi.          kabupaten/kota.

                                42. Pedoman tarif jasa                42. —                              42. —
                                    kepelabuhanan SDP.
                                                       - 208 -

                                                                         PEMERINTAHAN DAERAH                PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG               PEMERINTAH
                                                                               PROVINSI                       KABUPATEN/KOTA
                                43. Penetapan tarif jasa pelabuhan   43. —                              43. Penetapan tarif jasa
                                    SDP yang tidak diusahakan                                              pelabuhan SDP yang tidak
                                    yang dikelola pemerintah.                                              diusahakan yang dikelola
                                                                                                           kabupaten/kota.

                                44. Pedoman/persyaratan              44. —                              44. —
                                    pelayanan angkutan SDP.

                                45. Pemberian persetujuan            45. Pemberian persetujuan          45. Pemberian persetujuan
                                    pengoperasian kapal untuk            pengoperasian kapal untuk         pengoperasian kapal untuk
                                    lintas penyeberangan pada            lintas penyeberangan antar        lintas penyeberangan dalam
                                    jaringan jalan nasional dan          kabupaten/kota dalam              kabupaten/kota pada
                                    antar negara.                        provinsi pada jaringan jalan      jaringan jalan
                                                                         provinsi.                         kabupaten/kota

                                46. Pengawasan pengoperasian         46. Pengawasan pengoperasian       46. Pengawasan pengoperasian
                                    penyelenggaraan angkutan             penyelenggaraan angkutan          penyelenggaran angkutan
                                    sungai dan danau.                    sungai dan danau.                 sungai dan danau.

                                47. Pengawasan pengoperasian         47. Pengawasan pengoperasian       47. Pengawasan pengoperasian
                                    penyelenggaraan angkutan             penyelenggaraan angkutan           penyelenggaraan angkutan
                                    penyeberangan pada lintas            penyeberangan antar                penyeberangan dalam
                                    antar provinsi dan antar             kabupaten/kota dalam               kabupaten/kota pada
                                    negara.                              provinsi pada jaringan jalan       jaringan jalan
                                                                         provinsi.                          kabupaten/kota.
                                                             - 209 -

                                                                               PEMERINTAHAN DAERAH              PEMERINTAHAN DAERAH
     SUB BIDANG     SUB – SUB BIDANG               PEMERINTAH
                                                                                     PROVINSI                     KABUPATEN/KOTA
                                       48. Pengawasan angkutan barang       49. Pengawasan angkutan         48. —
                                           berbahaya dan khusus melalui         barang berbahaya dan
                                           angkutan SDP.                        khusus melalui angkutan
                                                                                SDP.

2. Perkeretaapian                      1. Penetapan rencana induk           1. Penetapan rencana induk      1. Penetapan rencana induk
                                          perkeretaapian nasional.             perkeretaapian provinsi;        perkeretaapian
                                                                                                               kabupaten/kota.

                                       2. Pembinaan yang dilakukan oleh     2. Pembinaan yang dilakukan     2. Pembinaan yang dilakukan
                                          Pemerintah meliputi :                oleh pemerintah provinsi        oleh pemerintah
                                                                               meliputi:                       kabupaten/kota meliputi :

                                         a. Penetapan sasaran dan arah        a. Penetapan sasaran dan        a. Penetapan sasaran dan arah
                                            kebijakan pengembangan               arah kebijakan                  kebijakan pengembangan
                                            sistem perkeretaapian tingkat        pengembangan sistem             sistem perkeretaapian
                                            nasional dan perkeretaapian          perkeretaapian provinsi         kabupaten/kota yang
                                            lokal yang jaringannya               dan perkeretaapian              jaringannya berada di
                                            melebihi satu provinsi;              kabupaten /kota yang            wilayah kabupaten /kota;
                                                                                 jaringannya melebihi
                                                                                 wilayah kabupaten /kota;
                                                   - 210 -

                                                                   PEMERINTAHAN DAERAH            PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG            PEMERINTAH
                                                                         PROVINSI                   KABUPATEN/KOTA
                                b. Penetapan persyaratan,         b. Pemberian arahan,          b. Pemberian arahan,
                                   norma, pedoman, standar,          bimbingan, pelatihan dan      bimbingan, pelatihan dan
                                   kriteria dan prosedur             bantuan teknis kepada         bantuan teknis kepada
                                   penyelenggaraan                   kabupaten/kota, pengguna      pengguna dan penyedia
                                   perkeretaapian yang berlaku       dan penyedia jasa; dan        jasa; dan
                                   secara nasional;

                                c. Pelaksanaan perwujudan         c. Pengawasan terhadap        c. Pengawasan terhadap
                                   pengembangan sistem               pelaksanaan                   pelaksanaan perkeretaapian
                                   perkeretaapian tingkat            perkeretaapian provinsi.      kabupaten /kota.
                                   nasional;

                                d. Penetapan kompetensi Pejabat   d. —                          d. —
                                   yang melaksanakan fungsi di
                                   bidang perkeretaapian,
                                   pemberian arahan,
                                   bimbingan, pelatihan, dan
                                   bantuan teknis kepada
                                   pemerintah daerah dan
                                   masyarakat;dan

                                e. Pengawasan terhadap            e. —                          e. —
                                   pelaksanaan norma,
                                   persyaratan, pedoman,
                                                      - 211 -

                                                                        PEMERINTAHAN DAERAH               PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG               PEMERINTAH
                                                                              PROVINSI                      KABUPATEN/KOTA
                                     standar, kriteria dan
                                     prosedur yang dilakukan
                                     oleh pemerintah daerah
                                     dan masyarakat dan
                                     pengawasan terhadap
                                     pelaksanaan perwujudan
                                     pengembangan sistem
                                     perkeretaapian tingkat
                                     nasional.
                                3. Penetapan persyaratan kelaikan    3. —                             3. —
                                   operasi prasarana kereta api
                                   umum.

                                4. Pengusahaan prasarana kereta      4. Pengusahaan prasarana         4. Pengusahaan prasarana kereta
                                   api umum yang tidak                  kereta api umum yang tidak       api umum yang tidak
                                   dilaksanakan oleh badan usaha        dilaksanakan oleh badan          dilaksanakan oleh badan
                                   prasarana kereta api.                usaha prasarana kereta api.      usaha prasarana kereta api.

                                5. Penetapan persyaratan             5. —                             5. —
                                   perawatan prasarana kereta api.

                                6. Penetapan persyaratan kelaikan    6. —                             6. —
                                   operasi sarana kereta api.
                                                       - 212 -

                                                                        PEMERINTAHAN DAERAH              PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG               PEMERINTAH
                                                                              PROVINSI                     KABUPATEN/KOTA
                                7. Penetapan izin penyelenggaraan    7. Penetapan izin               7. Penetapan izin
                                   perkeretaapian khusus yang           penyelenggaraan                 penyelenggaraan
                                   jaringan jalurnya melebihi           perkeretaapian khusus yang      perkeretaapian khusus yang
                                   wilayah satu provinsi.               jaringan jalurnya melebihi      jaringan jalurnya dalam
                                                                        wilayah satu kabupaten/         kabupaten/kota.
                                                                        kota dalam satu provinsi.

                                8. Penetapan jalur kereta api        8. Penetapan Jalur kereta api   8. Penetapan Jalur kereta api
                                   khusus yang jaringan melebihi        khusus yang jaringan            khusus yang jaringan dalam
                                   satu provinsi.                       melebihi satu wilayah           wilayah kabupaten /kota.
                                                                        kabupaten/kota dalam
                                                                        provinsi.

                                9. Pengujian prasarana kereta api.   9. —                            9. —

                                10. Penetapan akreditasi atau        10. —                           10. —
                                    lembaga penguji berkala
                                    prasarana kereta api.

                                11. Pemberian sertifikat prasaran    11. —                           11. —
                                    kereta api yang telah
                                    dinyatakan lulus uji pertama
                                    dan uji berkala.
                                                       - 213 -

                                                                           PEMERINTAHAN DAERAH           PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG               PEMERINTAH
                                                                                 PROVINSI                  KABUPATEN/KOTA
                                12. Pemberian sertifikat tenaga      12. —                           12. —
                                    tanda kecakapan pengoperasian
                                    prasarana kereta api.

                                13. Penetapan penunjukan badan       13.     —                       13. —
                                    hukum atau lembaga lain yang
                                    menyelenggarakan pendidikan
                                    dan/atau pelatihan tenaga
                                    pengoperasian prasarana kereta
                                    api.

                                14. Penetapan persyaratan dan        14.     —                       14. —
                                    kualifikasi tenaga perawatan
                                    prasarana kereta api.

                                15. —                                15. Penutupan perlintasan       15. Penutupan perlintasan untuk
                                                                         untuk keselamatan               keselamatan perjalanan
                                                                         perjalanan kereta api dan       kereta api dan pemakai jalan
                                                                         pemakai jalan perlintasan       perlintasan sebidang yang
                                                                         sebidang yang tidak             tidak mempunyai izin dan
                                                                         mempunyai izin dan tidak        tidak ada penanggung
                                                                         ada penanggung jawabnya,        jawabnya, dilakukan oleh
                                                                         dilakukan oleh pemilik          pemilik dan/atau Pemerintah
                                                                         dan/atau Pemerintah             Daerah.
                                                                         Daerah.
                                                       - 214 -

                                                                        PEMERINTAHAN DAERAH       PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG               PEMERINTAH
                                                                              PROVINSI              KABUPATEN/KOTA
                                16.Pelaksanaan uji pertama dan       16. —                    16. —
                                   uji berkala sarana kereta api.

                                17. Pemberian sertifikat kelaikan    17. —                    17. —
                                    sarana kereta api yang telah
                                    dinyatakan lulus uji pertama
                                    dan uji berkala.

                                18. Pelimpahan wewenang kepada       18. —                    18. —
                                    badan usaha atau lembaga
                                    untuk melaksanakan pengujian
                                    berkala sarana kereta api.

                                19. Penerbitan sertifikat tenaga     19. —                    19. —
                                    penguji sarana kereta api yang
                                    memenuhi persyaratan dan
                                    kualifikasi tertentu.

                                20. Penetapan persyaratan            20. —                    20. —
                                    perawatan sarana kereta api.

                                21. Penetapan persyaratan dan        21. —                    21. —
                                    kualifikasi tenaga perawatan
                                    sarana kereta api.
                                                      - 215 -

                                                                        PEMERINTAHAN DAERAH               PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG              PEMERINTAH
                                                                              PROVINSI                      KABUPATEN/KOTA
                                22. Pemberian sertifikat tanda       22. —                            22. —
                                    kecakapan awak kereta api.

                                23. Penunjukan untuk                 23. —                            23. —
                                    melaksanakan pendidikan
                                    dan/atau pelatihan awak
                                    sarana kereta api kepada badan
                                    hukum atau lembaga

                                24. Penetapan jaringan pelayanan     24. Penetapan jaringan           24. Penetapan jaringan
                                    kereta api antar kota lintas         pelayanan kereta api antar       pelayanan kereta api dalam
                                    batas negara, antar kota             kota melebihi satu               satu kabupaten/ kota.
                                    melebihi satu provinsi.              kabupaten/kota dalam
                                                                         satu provinsi.

                                25. Penetapan jaringan pelayanan     25. Penetapan jaringan           25. Penetapan jaringan
                                    kereta api perkotaan                 pelayanan kereta api             pelayanan kereta api
                                    melampaui satu provinsi.             perkotaan melampaui satu         perkotaan berada dalam
                                                                         kabupaten/kota dalam             kabupaten/kota.
                                                                         satu provinsi.
                                                      - 216 -

                                                                        PEMERINTAHAN DAERAH             PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG              PEMERINTAH
                                                                              PROVINSI                    KABUPATEN/KOTA
                                26. Penetapan persetujuan            26. Penetapan persetujuan      26. Penetapan persetujuan
                                    angkutan orang dengan                angkutan orang dengan          angkutan orang dengan
                                    menggunakan gerbong kereta           menggunakan gerbong            menggunakan gerbong kereta
                                    api dalam kondisi tertentu.          kereta api dalam kondisi       api dalam kondisi tertentu
                                                                         tertentu yang                  yang pengoperasian di dalam
                                                                         pengoperasian di dalam         wilayah kabupaten/kota.
                                                                         wilayah kabupaten/kota
                                                                         dalam satu provinsi.

                                27. Pemberian izin usaha kegiatan    27. —                          27. —
                                    angkutan orang dan/atau
                                    barang dengan kereta api
                                    umum.

                                28. Izin operasi kegiatan angkutan   28. Izin operasi kegiatan      28. Izin operasi kegiatan
                                    orang dan/atau barang dengan         angkutan orang dan/atau        angkutan orang dan/atau
                                    kereta api umum untuk                barang dengan kereta api       barang dengan kereta api
                                    pelayanan angkutan lintas            umum untuk pelayanan           umum untuk pelayanan
                                    batas negara berdasarkan             angkutan antar kota dan        angkutan antar kota dan
                                    perjanjian antar negara dan          perkotaan yang lintas          perkotaan yang lintas
                                    untuk pelayanan angkutan             pelayanannya melebihi          pelayanannya dalam satu
                                    antar kota dan perkotaan yang        satu kabupaten/kota            kabupaten/kota.
                                    melintas layanannya melebihi         dalam satu provinsi.
                                    satu provinsi.
                                                      - 217 -

                                                                        PEMERINTAHAN DAERAH              PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG              PEMERINTAH
                                                                              PROVINSI                     KABUPATEN/KOTA
                                29. Penetapan tarif penumpang        29. Penetapan tarif penumpang   29. Penetapan tarif penumpang
                                    kereta api dalam hal pelayanan       kereta api dalam hal            kereta api dalam hal
                                    angkutan yang merupakan              pelayanan angkutan yang         pelayanan angkutan yang
                                    kebutuhan pokok masyarakat           merupakan kebutuhan             merupakan kebutuhan pokok
                                    dan pelayanan angkutan yang          pokok masyarakat dan            masyarakat dan pelayanan
                                    disediakan untuk                     pelayanan angkutan yang         angkutan yang disediakan
                                    pengembangan wilayah, untuk          disediakan untuk                untuk pengembangan
                                    layanan angkutan lintas batas        pengembangan wilayah,           wilayah, untuk pelayanan
                                    negara berdasarkan perjanjian        untuk pelayanan angkutan        angkutan antar kota dan
                                    antar negara dan untuk               antar kota dan perkotaan        perkotaan yang lintas
                                    pelayanan angkutan antar kota        yang lintas pelayanannya        pelayanannya dalam satu
                                    dan perkotaan yang lintas            melebihi satu                   kabupaten/kota.
                                    pelayanannya melebihi satu           kabupaten/kota dalam
                                    provinsi.                            satu provinsi.

                                30. Pembentukan badan untuk          30. —                           30. —
                                    pemeriksaan dan penelitian
                                    mengenai penyebab setiap
                                    kecelakakaan kereta api.

                                31. Penetapan persyaratan PPNS       31. —                           31. —
                                    bidang perkeretaapian.
                                                         - 218 -

                                                                           PEMERINTAHAN DAERAH                  PEMERINTAHAN DAERAH
    SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG              PEMERINTAH
                                                                                 PROVINSI                         KABUPATEN/KOTA
                                    32. Pengangkatan dan                32. —                            32. —
                                        pemberhentian PPNS bidang
                                        perkeretaapian.

3. Perhubungan                      1. Kapal berukuran tonase kotor     1. Kapal berukuran tonase        1. Kapal berukuran tonase
   Laut                                sama dengan atau lebih dari 7       kotor sama dengan atau           kotor sama dengan atau lebih
                                       (GT ≥7) yang berlayar hanya di      lebih dari 7 (GT ≥7) yang        dari 7 (GT ≥7) yang berlayar
                                       perairan daratan (sungai dan        berlayar hanya di perairan       hanya di perairan daratan
                                       danau):                             daratan (sungai dan danau):      (sungai dan danau):

                                      a. Penetapan standar laik air       a.    —                          a.    —
                                         serta pedoman keselamatan
                                         kapal.

                                     b. Penetapan prosedur                b.    —                          b.    —
                                        pengawasan keselamatan
                                        kapal.

                                      c. Pemberian izin                   c.    Pemberian izin             c.    —
                                         pembangunan dan pengadaan              pembangunan dan
                                         kapal di atas GT 300.                  pengadaan kapal sampai
                                                                                dengan GT 300
                                                                                ditugaspembantuankan
                                                                                kepada provinsi.
                                                   - 219 -

                                                                    PEMERINTAHAN DAERAH                 PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG            PEMERINTAH
                                                                          PROVINSI                        KABUPATEN/KOTA
                                d. Pengaturan pengukuran           d. Pelaksanaan pengukuran       d.    —
                                   kapal.                             kapal sampai dengan GT
                                                                      300
                                                                      ditugaspembantuankan
                                                                      kepada provinsi.

                                e. Pengaturan pendaftaran          e.   —                          e. —
                                   kapal.

                                f. Pengaturan pas kapal perairan   f.   —                          f.    —
                                   daratan.

                                g. Menetapkan tanda panggilan      g.   —                          g.    —
                                   (call sign) kapal.

                                h. —                               h. Pelaksanaan                  h. —
                                                                      pengawasan
                                                                      keselamatan kapal.

                                i. —                               i.   Pelaksanaan                i.    —
                                                                        pemeriksaan
                                                                        radio/elektronika kapal.
                                              - 220 -

                                                         PEMERINTAHAN DAERAH               PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG          PEMERINTAH
                                                               PROVINSI                      KABUPATEN/KOTA
                                j. —                    j.   Pelaksanaan pengukuran   j.    —
                                                             kapal.

                                k. —                    k. Penerbitan pas perairan    k. —
                                                           daratan.

                                l. —                    l.   Pencatatan kapal dalam   l.    —
                                                             buku register pas
                                                             perairan daratan.

                                m. —                    m. Pelaksanaan                m. —
                                                           pemeriksaan konstruksi.

                                n. —                    n. Pelaksanaan                n. —
                                                           pemeriksaan
                                                           permesinan kapal.

                                o. —                    o. Penerbitan sertifikat      o.    —
                                                           keselamatan kapal.

                                p. —                    p. Pelaksanaan                p. —
                                                           pemeriksaan
                                                           perlengkapan kapal.
                                                      - 221 -

                                                                         PEMERINTAHAN DAERAH                  PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG               PEMERINTAH
                                                                               PROVINSI                         KABUPATEN/KOTA
                                  q. —                                  q. Penerbitan dokumen            q.    —
                                                                           pengawakan kapal.

                                  r. —                                  r.   —                           r.    Pemberian surat izin
                                                                                                               berlayar.

                                2. Kapal berukuran tonase             2. Kapal berukuran tonase        2. Kapal berukuran tonase
                                   kotor kurang dari 7 (GT <7) yang      kotor kurang dari 7 (GT <7)      kotor kurang dari 7 (GT <7)
                                   berlayar hanya di perairan            yang berlayar hanya di           yang berlayar hanya di
                                   daratan (sungai dan danau):           perairan daratan (sungai         perairan daratan (sungai dan
                                                                         dan danau):                      danau):

                                  a. Penetapan standar laik air         a. —                             a. —
                                     serta pedoman keselamatan
                                     kapal.

                                  b. Penetapan prosedur                 b. —                             b. —
                                     pengawasan keselamatan
                                     kapal.

                                  c. Pengaturan pengukuran               c. —                             c. —
                                     kapal.
                                                  - 222 -

                                                             PEMERINTAHAN DAERAH     PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG           PEMERINTAH
                                                                   PROVINSI            KABUPATEN/KOTA
                                d. Pengaturan pas kapal     d.   —                 d. —
                                   perairan daratan.

                                e. —                        e. Pemberian izin      e. —
                                                               pembangunan dan
                                                               pengadaan kapal.

                                f. —                        f. —                   f. Pelaksanaan pengawasan
                                                                                      keselamatan kapal.

                                g. —                        g. —                   g. Pelaksanaan pengukuran
                                                                                      kapal.

                                h. —                        h. —                   h. Penerbitan pas perairan
                                                                                      daratan.

                                i. —                        i. —                   i. Pencatatan kapal dalam
                                                                                      buku register pas perairan
                                                                                      daratan.

                                 j. —                       j. —                   j. Pelaksanaan pemeriksaan
                                                                                      konstruksi kapal.
                                                       - 223 -

                                                                          PEMERINTAHAN DAERAH              PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG               PEMERINTAH
                                                                                PROVINSI                     KABUPATEN/KOTA
                                   k. —                                  k. —                            k. Pelaksanaan pemeriksaan
                                                                                                            permesinan kapal.

                                    l. —                                  l. —                            l. Pelaksanaan pemeriksaan
                                                                                                             perlengkapan kapal.

                                  m. —                                   m. —                            m. Penerbitan sertifikat
                                                                                                            keselamatan kapal.

                                   n. —                                  n. —                            n. Penerbitan dokumen
                                                                                                            pengawakan kapal.

                                   o. —                                  o. —                             o. Pemberian surat izin
                                                                                                             berlayar.

                                3. Kapal berukuran tonase kotor        3. Kapal berukuran tonase       3. Kapal berukuran tonase kotor
                                   lebih dari atau sama dengan GT         kotor lebih dari atau sama      lebih dari atau sama dengan
                                   7 (GT ≥ 7) yang berlayar di laut:      dengan GT 7 (GT ≥ 7) yang       GT 7 (GT ≥ 7) yang berlayar di
                                                                          berlayar di laut:               laut:

                                  a. Penetapan standar laik air          a. —                             a. —
                                     serta pedoman keselamatan
                                     kapal.
                                                   - 224 -

                                                                PEMERINTAHAN DAERAH    PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG            PEMERINTAH
                                                                      PROVINSI           KABUPATEN/KOTA
                                b. Penetapan prosedur           b. —                  b. —
                                   pengawasan keselamatan
                                   kapal.

                                c. Pemberian izin pembangunan   c. —                  c. —
                                   dan pengadaan kapal.

                                d. Pengawasan pelaksanaan       d. —                  d. —
                                   keselamatan kapal.

                                e. Pelaksanaan pengukuran       e. —                  e. —
                                   kapal.

                                f. Pelaksanaan pendaftaran      f. —                  f. —
                                   kapal.

                                g. Penetapan tanda panggilan    g. —                  g. —
                                   (call sign) kapal.

                                h. Penerbitan surat tanda       h. —                  h. —
                                   kebangsaan kapal.
                                                     - 225 -

                                                                 PEMERINTAHAN DAERAH    PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG             PEMERINTAH
                                                                       PROVINSI           KABUPATEN/KOTA
                                 i. Pencatatan kapal dalam      i. —                   i. —
                                    buku register surat tanda
                                    kebangsaan kapal.

                                 j. Penerbitan pas kecil.       j. —                   j. —

                                k. Pencatatan kapal dalam       k. —                   k. —
                                   buku register pas kecil.

                                 l. Pelaksanaan pemeriksaan     l. —                   l. —
                                    konstruksi kapal.

                                m. Pelaksanaan pemeriksaan      m. —                   m. —
                                   permesinan kapal.

                                n. Penerbitan sertifikat        n. —                   n. —
                                   keselamatan kapal.

                                o. Pelaksanaan pemeriksaan      o. —                   o. —
                                   perlengkapan kapal.

                                p. Pelaksanaan pemeriksaan      p. —                   p. —
                                   radio/elektronika kapal.
                                                      - 226 -

                                                                        PEMERINTAHAN DAERAH               PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG              PEMERINTAH
                                                                              PROVINSI                      KABUPATEN/KOTA
                                  q. Penerbitan dokumen                q. —                             q. —
                                     pengawakan kapal.

                                   r. Pemberian surat izin             r. —                              r. —
                                      berlayar.

                                4. Kapal berukuran tonase kotor      4. Kapal berukuran tonase        4. Kapal berukuran tonase kotor
                                   kurang dari GT 7 (GT < 7) yang       kotor kurang dari GT 7 (GT       kurang dari GT 7 (GT < 7) yg
                                   berlayar di laut:                    < 7) yang berlayar di laut:      berlayar di laut:

                                  a. Penetapan standar laik air        a. —                             a. —
                                     serta pedoman keselamatan
                                     kapal.

                                  b. Penetapan prosedur                b. —                             b. —
                                     pengawasan keselamatan
                                     kapal.

                                  c. Pengaturan pengukuran             c. —                             c. —
                                     kapal.

                                  d. Pengaturan surat tanda            d.   —                           d. —
                                     kebangsaan kapal (pas kecil).
                                              - 227 -

                                                        PEMERINTAHAN DAERAH     PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG          PEMERINTAH
                                                              PROVINSI            KABUPATEN/KOTA
                                e. —                    e. Pemberian izin     e. —
                                                           pembangunan dan
                                                           pengadaan kapal.

                                f. —                    f. —                  f. Pelaksanaan pengawasan
                                                                                 keselamatan kapal.

                                g.                      g. —                  g.— Pelaksanaan pengukuran
                                                                                  kapal.

                                h. —                    h. —                  h. Penerbitan pas kecil .

                                i. —                    i. —                  i. Pencatatan kapal dalam
                                                                                 buku register pas kecil.

                                j. —                    j. —                  j. Pelaksanaan pemeriksaan
                                                                                 konstruksi kapal.

                                k. —                    k. —                  k. Pelaksanaan pemeriksaan
                                                                                 permesinan kapal.

                                l. —                    l. —                  l. Penerbitan sertifikat
                                                                                 keselamatan kapal.
                                                       - 228 -

                                                                           PEMERINTAHAN DAERAH                  PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG               PEMERINTAH
                                                                                 PROVINSI                         KABUPATEN/KOTA
                                  m. —                                     m. —                            m. Pelaksanaan pemeriksaan
                                                                                                              perlengkapan kapal.

                                  n. —                                     n. —                            n. Penerbitan dokumen
                                                                                                              pengawakan kapal.

                                  o. Pemberian surat izin                  o. —                            o.    —
                                     berlayar.

                                5. Persetujuan lokasi pelabuhan       5.    —                         5.    Penetapan penggunaan tanah
                                   laut.                                                                    lokasi pelabuhan laut.

                                6. Penetapan rencana induk            6.    —                         6.    —
                                   pelabuhan laut internasional
                                   hub, internasional dan nasional.

                                7. Pengelolaan pelabuhan laut         7.    Pengelolaan pelabuhan     7.    Pengelolaan pelabuhan lokal
                                   internasional hub, internasional         regional lama.                  lama.
                                   dan nasional lama.

                                8. Pengelolaan pelabuhan baru         8.    Pengelolaan pelabuhan     8.    Pengelolaan pelabuhan baru
                                   yang dibangun oleh pemerintah.           baru yang dibangun oleh         yang dibangun oleh
                                                                            provinsi.                       kabupaten/kota.
                                                        - 229 -

                                                                             PEMERINTAHAN DAERAH        PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG                PEMERINTAH
                                                                                   PROVINSI               KABUPATEN/KOTA
                                9. Penetapan daerah lingkungan          9.   —                     9.   —
                                   kerja dan daerah lingkungan
                                   kepentingan pelabuhan laut
                                   internasional hub, internasional
                                   dan nasional.

                                10. Penetapan keputusan                 10. —                      10. —
                                    pelaksanaan pembangunan
                                    pelabuhan laut internasional
                                    hub, internasional dan nasional.

                                11. Penetapan keputusan                 11. —                      11. —
                                    pelaksanaan pengoperasian
                                    pelabuhan laut internasional
                                    hub, internasional dan nasional.

                                12. Pertimbangan teknis                 12. —                      12. —
                                    penambahan dan atau
                                    pengembangan fasilitas pokok
                                    pelabuhan laut internasional
                                    hub, internasional, dan nasional.
                                                        - 230 -

                                                                          PEMERINTAHAN DAERAH       PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG               PEMERINTAH
                                                                                PROVINSI              KABUPATEN/KOTA
                                13. Penetapan pengoperasian 24         13. —                    13. —
                                    (dua puluh empat) jam
                                    pelabuhan laut internasional
                                    hub, internasional dan nasional.

                                14. Penetapan pelabuhan laut untuk     14. —                    14. —
                                    melayani angkutan peti kemas.

                                15. Pertimbangan teknis penetapan      15. —                    15. —
                                    pelabuhan laut untuk melayani
                                    curah kering dan curah cair.

                                16. Persetujuan pengelolaan            16. —                    16. —
                                    Dermaga Untuk Kepentingan
                                    Sendiri (DUKS) yang berlokasi di
                                    dalam DLKr/DLKp pelabuhan
                                    laut internasional hub,
                                    internasional dan nasional.

                                17. Pemberian izin kegiatan            17. —                    17. —
                                    pengerukan dan/atau reklamasi
                                    di dalam DLKr/DLKp pelabuhan
                                    laut internasional hub,
                                    internasional dan nasional.
                                                       - 231 -

                                                                       PEMERINTAHAN DAERAH                PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG               PEMERINTAH
                                                                             PROVINSI                       KABUPATEN/KOTA
                                18. Penetapan pelabuhan yang        18. —                             18. —
                                    terbuka bagi perdagangan luar
                                    negeri.

                                19. —                               19. Rekomendasi penetapan         19. Rekomendasi penetapan
                                                                        rencana induk pelabuhan           rencana induk pelabuhan
                                                                        laut internasional hub,           laut internasional hub,
                                                                        internasional dan nasional.       internasional dan nasional.

                                20. —                               20. Penetapan rencana induk       20. —
                                                                        pelabuhan laut regional.

                                21. —                               21. —                             21. Penetapan rencana induk
                                                                                                          pelabuhan lokal.

                                22. —                               22. Rekomendasi penetapan         22. Rekomendasi penetapan
                                                                        lokasi pelabuhan umum.            lokasi pelabuhan umum.

                                23. —                               23. Rekomendasi penetapan         23. Rekomendasi penetapan
                                                                        lokasi pelabuhan khusus.          lokasi pelabuhan khusus.

                                24. —                               24. Penetapan keputusan           24. Penetapan keputusan
                                                                        pelaksanaan pembangunan           pelaksanaan pembangunan
                                                                        pelabuhan laut regional.          pelabuhan laut lokal.
                                               - 232 -

                                                            PEMERINTAHAN DAERAH              PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG           PEMERINTAH
                                                                  PROVINSI                     KABUPATEN/KOTA
                                25. —                    25. Penetapan pelaksanaan       25. Penetapan pelaksanaan
                                                             pembangunan pelabuhan           pembangunan pelabuhan
                                                             khusus regional.                khusus lokal.

                                26. —                    26. Penetapan keputusan         26. Penetapan keputusan
                                                             pelaksanaan pengoperasian       pelaksanaan pengoperasian
                                                             pelabuhan laut regional.        pelabuhan laut lokal.

                                27. —                    27. Penetapan izin              27. Penetapan izin pengoperasian
                                                             pengoperasian pelabuhan         pelabuhan khusus lokal.
                                                             khusus regional.

                                28. —                    28. Rekomendasi penetapan       28. Rekomendasi penetapan
                                                             DLKr/DLKp pelabuhan laut        DLKr/DLKp pelabuhan laut
                                                             internasional hub.              internasional hub.

                                29. —                    29. Rekomendasi penetapan       29. Rekomendasi penetapan
                                                             DLKr/DLKp pelabuhan laut        DLKr/DLKp pelabuhan laut
                                                             internasional.                  internasional.

                                30. —                    30. Rekomendasi penetapan       30. Rekomendasi penetapan
                                                             DLKr/DLKp pelabuhan laut        DLKr/DLKp pelabuhan laut
                                                             nasional.                       nasional.
                                               - 233 -

                                                            PEMERINTAHAN DAERAH                PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG           PEMERINTAH
                                                                  PROVINSI                       KABUPATEN/KOTA
                                31. —                    31. —                             31. Rekomendasi penetapan
                                                                                               DLKr/DLKp pelabuhan laut
                                                                                               regional.

                                32. —                    32. Penetapan DLKr/DLKp           32. Penetapan DLKr/DLKp
                                                             pelabuhan laut regional.          pelabuhan laut lokal.

                                33. —                    33. Izin kegiatan pengerukan di   33. —
                                                             dalam DLKr/DLKp
                                                             pelabuhan laut regional.

                                34. —                    34. Izin reklamasi di dalam       34. —
                                                             DLKr/DLKp pelabuhan laut
                                                             regional.

                                35. —                    35. Pertimbangan teknis           35. —
                                                             terhadap penambahan
                                                             dan/atau pengembangan
                                                             fasilitas pokok pelabuhan
                                                             laut regional.

                                36. —                    36. —                             36. Pertimbangan teknis terhadap
                                                                                               penambahan dan/atau
                                                                                               pengembangan fasilitas pokok
                                                                                               pelabuhan laut lokal.
                                               - 234 -

                                                            PEMERINTAHAN DAERAH                PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG           PEMERINTAH
                                                                  PROVINSI                       KABUPATEN/KOTA
                                37. —                    37. Penetapan pelayanan           37. —
                                                             operasional 24 (dua puluh
                                                             empat) jam pelabuhan laut
                                                             regional.

                                38. —                    38. Izin kegiatan pengerukan di   38. Izin kegiatan pengerukan di
                                                             wilayah perairan pelabuhan        wilayah perairan pelabuhan
                                                             khusus regional.                  khusus lokal.

                                39. —                    39. Izin kegiatan reklamasi di    39. Izin kegiatan reklamasi di
                                                             wilayah perairan pelabuhan        wilayah perairan pelabuhan
                                                             khusus regional.                  khusus lokal.

                                40. —                    40. Penetapan pelayanan           40. —
                                                             operasional 24 (dua puluh
                                                             empat) jam pelabuhan
                                                             khusus regional.

                                41. —                    41. Penetapan DUKS di             41. Penetapan DUKS di
                                                             pelabuhan regional.               pelabuhan lokal.
                                               - 235 -

                                                            PEMERINTAHAN DAERAH       PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG           PEMERINTAH
                                                                  PROVINSI              KABUPATEN/KOTA
                                42. —                    42. —                    42. Pelaksanaan rancang bangun
                                                                                      fasilitas pelabuhan bagi
                                                                                      pelabuhan dengan pelayaran
                                                                                      lokal (kabupaten/kota).

                                43. —                    43. —                    43. Izin kegiatan pengerukan di
                                                                                      dalam DLKr/DLKp pelabuhan
                                                                                      laut lokal.

                                44. —                    44. —                    44. Izin kegiatan reklamasi di
                                                                                      dalam DLKr/DLKp pelabuhan
                                                                                      laut lokal.

                                45. —                    45. —                    45. Penetapan pelayanan
                                                                                      operasional 24 (dua puluh
                                                                                      empat) jam pelabuhan laut
                                                                                      lokal.

                                46. —                    46. —                    46. Penetapan pelayanan
                                                                                      operasional 24 (dua puluh
                                                                                      empat) jam pelabuhan
                                                                                      khusus lokal.
                                                      - 236 -

                                                                         PEMERINTAHAN DAERAH               PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG               PEMERINTAH
                                                                               PROVINSI                      KABUPATEN/KOTA
                                47. —                                 47. Rekomendasi penetapan        47. Rekomendasi penetapan
                                                                          pelabuhan yang terbuka           pelabuhan yang terbuka bagi
                                                                          bagi perdagangan luar            perdagangan luar negeri.
                                                                          negeri.

                                48. —                                 48. —                            48. Penetapan besaran tarif jasa
                                                                                                           kepelabuhanan pada
                                                                                                           pelabuhan lokal yang
                                                                                                           diselenggarakan oleh
                                                                                                           pemerintah kabupaten/kota.

                                49. Izin usaha perusahaan             49. —                            49. —
                                    angkutan laut bagi perusahaan
                                    yang berdomisili dan beroperasi
                                    pada lintas pelabuhan antar
                                    provinsi dan internasional.

                                50. —                                 50. Izin usaha perusahaan        50. Izin usaha perusahaan
                                                                          angkutan laut bagi               angkutan laut bagi
                                                                          perusahaan yang                  perusahaan yang berdomisili
                                                                          berdomisili dan beroperasi       dan beroperasi pada lintas
                                                                          pada lintas pelabuhan            pelabuhan dalam
                                                                          antar kabupaten/kota             kabupaten/kota setempat.
                                                                          dalam wilayah provinsi
                                                                          setempat.
                                               - 237 -

                                                             PEMERINTAHAN DAERAH                 PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG           PEMERINTAH
                                                                   PROVINSI                        KABUPATEN/KOTA
                                51. —                    51. Izin usaha pelayaran rakyat     51. Izin usaha pelayaran rakyat
                                                             bagi perusahaan yang                bagi perusahaan yang
                                                             berdomisili dan beroperasi          berdomisili dan beroperasi
                                                             pada lintas pelabuhan               pada lintas pelabuhan dalam
                                                             antar kabupaten/kota                wilayah kabupaten/kota
                                                             dalam wilayah provinsi              setempat.
                                                             setempat, pelabuhan
                                                             antar/provinsi dan
                                                             internasional (lintas batas).

                                52. —                    52. Pemberitahuan pembukaan         52. Pemberitahuan pembukaan
                                                             kantor cabang perusahaan            kantor cabang perusahaan
                                                             angkutan laut nasional              angkutan laut nasional yang
                                                             yang lingkup kegiatannya            lingkup kegiatannya melayani
                                                             melayani lintas pelabuhan           lintas pelabuhan dalam satu
                                                             antar kabupaten/kota                kabupaten/kota.
                                                             dalam satu provinsi.
                                               - 238 -

                                                             PEMERINTAHAN DAERAH                 PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG           PEMERINTAH
                                                                   PROVINSI                        KABUPATEN/KOTA
                                53. —                    53. Pemberitahuan pembukaan         53. Pemberitahuan pembukaan
                                                             kantor cabang perusahaan            kantor cabang perusahaan
                                                             pelayaran rakyat yang               pelayaran rakyat yang
                                                             lingkup kegiatannya                 lingkup kegiatannya melayani
                                                             melayani lintas pelabuhan           lintas pelabuhan dalam satu
                                                             antar kabupaten/kota                kabupaten/kota.
                                                             dalam satu provinsi, lintas
                                                             pelabuhan antar provinsi
                                                             serta lintas pelabuhan
                                                             internasional (lintas batas).

                                54. —                    54. Pelaporan pengoperasian         54. Pelaporan pengoperasian
                                                             kapal secara tidak tetap            kapal secara tidak tetap dan
                                                             dan tidak teratur (tramper)         tidak teratur (tramper) bagi
                                                             bagi perusahaan angkutan            perusahaan angkutan laut
                                                             laut yang berdomisili dan           yang berdomisili dan
                                                             beroperasi pada lintas              beroperasi pada lintas
                                                             pelabuhan antar                     pelabuhan dalam wilayah
                                                             kabupaten/kota dalam                kabupaten/kota setempat.
                                                             satu provinsi.
                                               - 239 -

                                                            PEMERINTAHAN DAERAH                PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG           PEMERINTAH
                                                                  PROVINSI                       KABUPATEN/KOTA
                                55. —                    55. Pelaporan penempatan          55. Pelaporan penempatan kapal
                                                             kapal dalam trayek tetap          dalam trayek tetap dan
                                                             dan teratur (liner) dan           teratur (liner) dan
                                                             pengoperasian kapal secara        pengoperasian kapal secara
                                                             tidak tetap dan tidak             tidak tetap dan tidak teratur
                                                             teratur (tramper) bagi            (tramper) bagi perusahaan
                                                             perusahaan pelayaran              pelayaran rakyat yang
                                                             rakyat yang berdomisili dan       berdomisili dan beroperasi
                                                             beroperasi pada lintas            pada lintas pelabuhan dalam
                                                             pelabuhan antar                   wilayah kabupaten/kota
                                                             kabupaten/kota dalam              setempat.
                                                             wilayah provinsi setempat,
                                                             pelabuhan antar provinsi
                                                             dan internasional (lintas
                                                             batas).
                                                       - 240 -

                                                                     PEMERINTAHAN DAERAH                PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG               PEMERINTAH
                                                                           PROVINSI                       KABUPATEN/KOTA
                                56. Izin operasi angkutan laut   56. —                             56. —
                                    khusus.

                                57. —                            57. Izin usaha tally di           57. Izin usaha tally di pelabuhan.
                                                                     pelabuhan.

                                58. —                            58. Izin usaha bongkar muat       58. Izin usaha bongkar muat
                                                                     barang dari dan ke kapal.         barang dari dan ke kapal.

                                59. —                            59. Izin usaha                    59. Izin usaha ekspedisi/Freight
                                                                     ekspedisi/Freight                 Forwarder.
                                                                     Forwarder.

                                60. —                            60. Izin usaha angkutan           60. —
                                                                     perairan pelabuhan.

                                61. —                            61. Izin usaha penyewaan          61. —
                                                                     peralatan angkutan laut/
                                                                     peralatan penunjang
                                                                     angkutan laut.

                                62. —                            62. Izin usaha depo peti kemas.   62. —
                                                      - 241 -

                                                                        PEMERINTAHAN DAERAH       PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG              PEMERINTAH
                                                                              PROVINSI              KABUPATEN/KOTA
                                63. Penetapan tarif angkutan laut    63. —                    63. —
                                    dalam negeri untuk penumpang
                                    kelas ekonomi.

                                64. Penyusunan jaringan trayek       64. —                    64. —
                                    angkutan laut dalam negeri.

                                65. Penetapan trayek angkutan laut   65. —                    65. —
                                    perintis dan penempatan
                                    kapalnya.

                                66. —                                66. —                    66. Penetapan lokasi pemasangan
                                                                                                  dan pemeliharaan alat
                                                                                                  pengawasan dan alat
                                                                                                  pengamanan (rambu-rambu),
                                                                                                  danau dan sungai lintas
                                                                                                  kabupaten/kota

                                67. —                                67. —                    67. Pemberian rekomendasi
                                                                                                  dalam penerbitan izin usaha
                                                                                                  dan kegiatan salvage serta
                                                                                                  persetujuan Pekerjaan Bawah
                                                                                                  Air (PBA) dan pengawasan
                                                                                                  kegiatannya dalam
                                                                                                  kabupaten/kota.
                                                               - 242 -

                                                                                  PEMERINTAHAN DAERAH             PEMERINTAHAN DAERAH
    SUB BIDANG      SUB – SUB BIDANG                PEMERINTAH
                                                                                        PROVINSI                    KABUPATEN/KOTA
                                       68. Penetapan perairan pandu luar       68. —                          68. —
                                           biasa.

                                       69. Penetapan perairan wajib            69. —                          69. —
                                           pandu.

                                       70. Pelimpahan kewenangan               70. —                          70. —
                                           pemanduan.

4. Perhubungan   1. Angkutan Udara     1.   Penetapan norma, standar,          1. —                           1. —
   Udara                                    prosedur, dan kriteria di bidang
                                            angkutan udara.

                                       2.   Penerbitan izin usaha angkutan     2. Pemantauan terhadap         2. —
                                            udara niaga.                          pelaksanaan kegiatan izin
                                                                                  usaha angkutan udara
                                                                                  niaga dan melaporkan ke
                                                                                  Pemerintah.

                                       3.   Penerbitan izin kegiatan           3. Pemantauan terhadap         3. —
                                            angkutan udara.                       pelaksanaan kegiatan izin
                                                                                  kegiatan angkutan udara
                                                                                  dan melaporkan ke
                                                                                  pemerintah.
                                                       - 243 -

                                                                      PEMERINTAHAN DAERAH            PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG               PEMERINTAH
                                                                            PROVINSI                   KABUPATEN/KOTA
                                4.   Penetapan persetujuan rute    4. Pemantauan terhadap         4. —
                                     penerbangan.                     pelaksanaan kegiatan
                                                                      Jaringan dan Rute
                                                                      Penerbangan dan
                                                                      melaporkan ke pemerintah.

                                5.   —                             5. Mengusulan rute             5. —
                                                                      penerbangan baru ke dari
                                                                      daerah yang bersangkutan.

                                6.   Persetujuan penambahan atau   6. Pemantauan pelaksanaan      6. —
                                     pengurangan kapasitas            persetujuan rute
                                     angkutan udara rute              penerbangan dan
                                     penerbangan.                     melaporkan ke pemerintah.

                                7.   —                             7. Pemantauan terhadap         7. —
                                                                      pelaksanaan persetujuan
                                                                      penambahan atau
                                                                      pengurangan kapasitas
                                                                      angkutan udara dan
                                                                      melaporkan ke pemerintah.
                                                        - 244 -

                                                                         PEMERINTAHAN DAERAH              PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG                PEMERINTAH
                                                                               PROVINSI                     KABUPATEN/KOTA
                                8.   Persetujuan terbang Flight       8. Pemantauan terhadap           8. —
                                     Approval (FA) untuk:                pelaksanaan persetujuan
                                                                         izin terbang/FA yang
                                     a. Penerbangan ke dan/dari          dikeluarkan oleh
                                        luar negeri.                     pemerintah dan melaporkan
                                                                         ke pemerintah.
                                     b. Perubahan jadwal
                                        penerbangan dalam negeri
                                        bagi perusahaan angkutan
                                        udara berjadwal.

                                     c. Penerbangan dalam negeri
                                        bagi perusahaan angkutan
                                        udara tidak berjadwal antar
                                        provinsi dengan pesawat
                                        udara di atas 30 tempat
                                        duduk.

                                9.   —                                9. Persetujuan izin terbang/FA   9. —
                                                                         perusahaan angkutan udara
                                                                         tidak berjadwal antar
                                                                         kabupaten/kota dalam 1
                                                                         (satu) provinsi dengan
                                                                         pesawat udara di atas 30
                                                       - 245 -

                                                                           PEMERINTAHAN DAERAH                PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG               PEMERINTAH
                                                                                 PROVINSI                       KABUPATEN/KOTA
                                                                          tempat duduk dan
                                                                          melaporkan ke Pemerintah.

                                10. —                                  10. Pemantauan terhadap            10. —
                                                                           pelaksanaan persetujuan
                                                                           izin terbang/FA
                                                                           perusahaan angkutan udara
                                                                           non berjadwal antar
                                                                           kabupaten/kota dalam 1
                                                                           (satu) provinsi dengan
                                                                           pesawat udara diatas 30
                                                                           tempat duduk dan
                                                                           melaporkan ke pemerintah.

                                11. Penetapan tarif angkutan udara     11. Pemantauan terhadap            11. —
                                    (batas atas) dan tarif referensi       pelaksanaan tarif angkutan
                                    angkutan udara.                        udara (batas atas) dan tarif
                                                                           referensi angkutan udara
                                                                           dan melaporkan ke
                                                                           pemerintah.
                                                        - 246 -

                                                                        PEMERINTAHAN DAERAH               PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG                PEMERINTAH
                                                                              PROVINSI                      KABUPATEN/KOTA
                                12. Pemberian Sertifikasi personil   12. Pemantauan terhadap          12. —
                                    petugas pengamanan operator          personil petugas
                                    penerbangan.                         pengamanan operator
                                                                         penerbangan dan personil
                                                                         petugas pasasi dan
                                                                         melaporkan ke pemerintah.

                                13. Sertifikasi personil pasasi.     13. —                            13. —

                                14. Penerbitan izin general sales    14. Pemantauan terhadap          14. —
                                    agent.                               pelaksanaan kegiatan
                                                                         general sales agent dan
                                                                         melaporkan ke pemerintah.

                                15. —                                15. Pemberian izin Ekspedisi     15. —
                                                                         Muatan Pesawat Udara
                                                                         (EMPU).

                                16. —                                16. Pemberian arahan dan         16. —
                                                                         petunjuk terhadap kegiatan
                                                                         Ekspedisi Muatan Pesawat
                                                                         Udara (EMPU).
                                                     - 247 -

                                                                      PEMERINTAHAN DAERAH               PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG              PEMERINTAH
                                                                            PROVINSI                      KABUPATEN/KOTA
                                17. —                              17. Pemantauan, penilaian, dan   17. —
                                                                       tindakan korektif terhadap
                                                                       pelaksanaan kegiatan EMPU
                                                                       dan melaporkan kepada
                                                                       pemerintah.

                                18. —                              18. Pengawasan dan               18. —
                                                                       pengendalian izin EMPU.

                                19. Penetapan standar dan          19. —                            19. —
                                    persyaratan peralatan
                                    pelayanan keamanan dan
                                    keselamatan perusahaan
                                    angkutan udara.

                                20. Pengawasan dan pengendalian    20. —                            20. —
                                    berlakunya standar dan
                                    persyaratan peralatan
                                    pelayanan keamanan dan
                                    keselamatan perusahaan
                                    angkutan udara:

                                   a. Pemeriksaan secara berkala
                                      dan insidentil terhadap
                                                  - 248 -

                                                                PEMERINTAHAN DAERAH   PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG           PEMERINTAH
                                                                      PROVINSI          KABUPATEN/KOTA
                                   berlakunya standar dan
                                   persyaratan peralatan
                                   pelayanan keamanan dan
                                   keselamatan perusahaan
                                   angkutan udara;

                                b. Pemberian rekomendasi
                                   atau teguran apabila tidak
                                   sesuai dengan standar yang
                                   telah ditetapkan;

                                c. Pemberian arahan, petunjuk
                                   pelaksanaan, bimbingan dan
                                   penyuluhan berlakunya
                                   standar dan persyaratan
                                   peralatan pelayanan
                                   keamanan dan keselamatan
                                   perusahaan angkutan
                                   udara;
                                                     - 249 -

                                                                      PEMERINTAHAN DAERAH               PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG              PEMERINTAH
                                                                            PROVINSI                      KABUPATEN/KOTA
                                21. —                              21. Pengusulan bandar udara      21. —
                                                                       yang terbuka untuk
                                                                       melayani angkutan udara
                                                                       ke/dari luar negeri.
                                                                       Pengusulan bandar udara di
                                                                       wilayah kerjanya yang
                                                                       terbuka untuk angkutan
                                                                       udara ke/dari luar negeri
                                                                       disertai alasan dan data
                                                                       dukung yang memadai.
                                                                       Mengusulkan penetapan
                                                                       tersebut kepada
                                                                       pemerintah.

                                22. Penetapan besaran tarif jasa   22. —                            22. —
                                    kebandarudaraan pada bandar
                                    udara pusat penyebaran dan
                                    bandar udara bukan pusat
                                    penyebaran yang ruang udara
                                    disekitarnya dikendalikan.
                                                      - 250 -

                                                                        PEMERINTAHAN DAERAH       PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG              PEMERINTAH
                                                                              PROVINSI              KABUPATEN/KOTA
                                23. Pengawasan tarif jasa            23. —                    23. —
                                    kebandarudaraan pada bandar
                                    udara pusat penyebaran dan
                                    bandar udara bukan pusat
                                    penyebaran yang ruang udara
                                    di sekitarnya dikendalikan.
                                    Pemantauan penilaian dan
                                    tindakan korektif terhadap
                                    pelaksanaan tarif jasa bandar
                                    udara, bagi bandar udara di
                                    wilayah kerjanya.
                                    Memberikan laporan secara
                                    periodik kepada pemerintah
                                    atas hasil kegiatan pengawasan
                                    pelaksanaan tarif jasa bandar
                                    udara bagi bandar udara di
                                    wilayah kerjanya.
                                                            - 251 -

                                                                                 PEMERINTAHAN DAERAH        PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG      SUB – SUB BIDANG                PEMERINTAH
                                                                                       PROVINSI               KABUPATEN/KOTA
             2. Pesawat Udara      1.   Pemberian tindakan korektif         1.   —                     1.   —
                                        terhadap pelanggaran
                                        ketentuan-ketentuan di bidang
                                        angkutan udara.

                                   2.   Pemberian tanda kebangsaan          2.   —                     2.   —
                                        dan pendaftaran pesawat
                                        udara.

                                   3.   Sertifikasi kelaikan udara.         3.   —                     3.   —

                                   4.   Sertifikasi tipe pesawat udara.     4.   —                     4.   —

                                   5.   Sertifikasi tipe validasi pesawat   5.   —                     5.   —
                                        udara.

                                   6.   Sertifikasi tipe tambahan           6.   —                     6.   —
                                        pesawat udara.

                                   7.   Sertifikasi produksi.               7.   —                     7.   —

                                   8.   Sertifikasi operator pesawat        8.   —                     8.   —
                                        udara.
                                                          - 252 -

                                                                           PEMERINTAHAN DAERAH        PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG                PEMERINTAH
                                                                                 PROVINSI               KABUPATEN/KOTA
                                9.   Sertifikasi pengoperasian        9.   —                     9.   —
                                     pesawat udara.

                                10. Sertifikasi perekayasaan produk 10. —                        10. —
                                    aeronautika.

                                11. Sertifikasi pendaftaran pesawat   11. —                      11. —
                                    udara.

                                12. Dokumen limitasi produksi.        12. —                      12. —

                                13. Sertifikasi distributor produk    13. —                      13. —
                                    aeronautika.

                                14. Sertifikasi penyelenggaraan       14. —                      14. —
                                    pendidikan dan pelatihan
                                    penerbangan (penerbang,
                                    teknik, flight engineer, flight
                                    operation officer dan awak
                                    kabin).

                                15. Sertifikasi penerbang.            15. —                      15. —
                                                          - 253 -

                                                                        PEMERINTAHAN DAERAH       PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG                PEMERINTAH
                                                                              PROVINSI              KABUPATEN/KOTA
                                16. Sertifikasi teknik.              16. —                    16. —

                                17. Sertifikasi juru mesin pesawat   17. —                    17. —
                                    udara.

                                18. Sertifikasi navigasi pesawat     18. —                    18. —
                                    udara.

                                19. Sertifikasi awak kabin.          19. —                    19. —

                                20. Sertifikasi personil ahli        20. —                    20. —
                                    perawatan pesawat udara.

                                21. Sertifikasi personil penunjang   21. —                    21. —
                                    operasi pesawat udara/Flight
                                    Operation Officer (FOO).

                                22. Sertifikasi Ground Support       22. —                    22. —
                                    Equipment (GSE).

                                23. Penerbitan izin pengadaan        23. —                    23. —
                                    pesawat udara.
                                                         - 254 -

                                                                         PEMERINTAHAN DAERAH       PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG                PEMERINTAH
                                                                               PROVINSI              KABUPATEN/KOTA
                                24. Sertifikasi persetujuan izin      24. —                    24. —
                                    organisasi perawatan pesawat
                                    udara.

                                25. Sertifikasi penyelenggaraan       25. —                    25. —
                                    pendidikan dan pelatihan
                                    penerbangan (penerbangan,
                                    teknik, flight engineer, flight
                                    operation officer dan awak
                                    kabin).

                                26. Persetujuan rancang bangun        26. —                    26. —
                                    komponen pesawat udara.

                                27. Persetujuan izin persetujuan      27. —                    27. —
                                    rancang bangun perubahan
                                    pesawat udara.

                                28. Penetapan standar laik udara      28. —                    28. —
                                    serta pedoman keselamatan
                                    pesawat udara, auditing
                                    management keselamatan
                                    udara, penyidikan,
                                    penanggulangan kecelakaan,
                                    bencana pesawat udara.
                                                       - 255 -

                                                                         PEMERINTAHAN DAERAH       PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG               PEMERINTAH
                                                                               PROVINSI              KABUPATEN/KOTA
                                29. Pemeriksaan dokumen dan           29. —                    29. —
                                    persyaratan administrasi
                                    pengoperasian pesawat udara
                                    sesuai CASR 21 meliputi
                                    pemeriksaan FA, C of A,C of R,
                                    flight plan, wether forcase,
                                    loading cargo, dispach report.

                                30. Membantu pelaksanaan ramp         30. —                    30. —
                                    check dengan persyaratan SDM
                                    sebagai berikut: Min. D-II
                                    penerbang, teknik pesawat
                                    udara, S-1 teknik aeronautika,
                                    mesin, umum dan telah
                                    mengikuti airworthiness course,
                                    mengikuti dasar penerbangan
                                    bagi S-1 umum.

                                31. Pemeriksaan dokumen dan           31. —                    31. —
                                    persyaratan administrasi awak
                                    sesuai CASR 61 & 65 meliputi
                                    pemeriksaan:

                                   (1) Licensi Captain, Cockpit;
                                                      - 256 -

                                                                      PEMERINTAHAN DAERAH       PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG              PEMERINTAH
                                                                            PROVINSI              KABUPATEN/KOTA
                                   (2) Lisensi Pramugari dan
                                       Pramugara;

                                   (3) Manifest;

                                   (4) Fuel Quantity pesawat
                                       udara.

                                32. Membantu pelaksanaan ramp      32. —                    32. —
                                    check dengan persyaratan SDM
                                    sebagai berikut:

                                   (1) Min D-II penerbang, D-II
                                       teknik pesawat udara, S-1
                                       teknik aeronautika, mesin
                                       umum;

                                   (2) Telah mengikuti
                                       airworthiness course,
                                       mengikuti dasar-dasar
                                       penerbangan bagi S-1
                                       umum.
                                                           - 257 -

                                                                                PEMERINTAHAN DAERAH              PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG      SUB – SUB BIDANG                PEMERINTAH
                                                                                      PROVINSI                     KABUPATEN/KOTA
             3. Bandar Udara       1.   Penetapan norma, standar,          1.   —                           1.   —
                                        prosedur, dan kriteria di bidang
                                        bandar udara.

                                   2.   Penetapan lokasi bandar udara      2.   Pemberian rekomendasi       2.   Pemberian rekomendasi
                                        umum.                                   penetapan lokasi bandar          penetapan lokasi bandar
                                                                                udara umum.                      udara umum.

                                   3.   —                                  3.   Pemantauan terhadap         3.   Pemantauan terhadap
                                                                                pelaksanaan keputusan            pelaksanaan keputusan
                                                                                penetapan lokasi bandar          penetapan lokasi bandar
                                                                                udara umum dan                   udara umum dan melaporkan
                                                                                melaporkan ke pemerintah,        ke pemerintah, pada bandar
                                                                                pada bandar udara yang           udara yang belum terdapat
                                                                                belum terdapat kantor            kantor adbandara.
                                                                                adbandara.

                                   4.   Penetapan/izin pembangunan         4.   Pemberian rekomendasi       4.   Penetapan/izin
                                        bandar udara umum yang                  penetapan/izin                   pembangunan bandar udara
                                        melayani pesawat udara ≥ 30             pembangunan bandar               umum yang melayani
                                        tempat duduk.                           udara umum yang                  pesawat udara < 30 tempat
                                                                                melayani pesawat udara ≥         duduk.
                                                                                30 tempat duduk.
                                                        - 258 -

                                                                         PEMERINTAHAN DAERAH             PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG                PEMERINTAH
                                                                               PROVINSI                    KABUPATEN/KOTA
                                5.   —                              5.   Pemantauan terhadap        5.   —
                                                                         penetapan/izin
                                                                         pembangunan bandar
                                                                         udara umum yang
                                                                         melayani pesawat udara ≥
                                                                         30 tempat duduk dan
                                                                         melaporkan ke pemerintah
                                                                         pada bandar udara yang
                                                                         belum terdapat kantor
                                                                         adbandara.

                                6.   Penetapan/izin pembangunan     6.   Pemantauan terhadap        6.   —
                                     bandar udara khusus yang            pelaksanaan
                                     melayani pesawat udara ≥ 30         penetapan/izin
                                     tempat duduk.                       pembangunan bandar
                                                                         udara khusus yang
                                                                         melayani pesawat udara ≥
                                                                         30 tempat duduk dan
                                                                         melaporkan kepada
                                                                         pemerintah.

                                7.   Pemberian sertifikat operasi   7.   —                          7.   —
                                     bandar udara.
                                                        - 259 -

                                                                            PEMERINTAHAN DAERAH              PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG                PEMERINTAH
                                                                                  PROVINSI                     KABUPATEN/KOTA
                                8.   Sertifikasi pengatur pergerakan   8.   Pemantauan terhadap         8.   —
                                     pesawat udara di appron.               pelaksanaan kegiatan
                                                                            pengatur pesawat udara di
                                                                            apron, Pertolongan
                                                                            Kecelakaan Penerbangan-
                                                                            Pemadam Kebakaran (PKP-
                                                                            PK), salvage, pengamanan
                                                                            bandar udara dan GSE,
                                                                            pada bandar udara yang
                                                                            belum terdapat kantor
                                                                            adbandara.

                                9.   Sertifikasi PKP-PK dan salvage.   9.   —                           9.   —

                                10. Sertifikasi petugas pengamanan     10. —                            10. —
                                    bandar udara.

                                11. Pemberian sertifikasi personil     11. Pemantauan terhadap          11. —
                                    teknik bandar udara.                   personil teknik bandar
                                                                           udara dan melaporkan ke
                                                                           pemerintah, pada bandar
                                                                           udara yang belum terdapat
                                                                           kantor adbandara.
                                                      - 260 -

                                                                       PEMERINTAHAN DAERAH               PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG              PEMERINTAH
                                                                             PROVINSI                      KABUPATEN/KOTA
                                12. Penetapan bandar udara          12. Pemantauan terhadap          12. —
                                    internasional.                      pelaksanaan penetapan
                                                                        bandar udara internasional
                                                                        dan melaporkan ke
                                                                        pemerintah, pada bandar
                                                                        udara yang belum terdapat
                                                                        kantor adbandara.

                                13. Pengunaan bandar udara          13. —                            13. —
                                    khusus untuk umum.

                                14. Pembentukan Komite Nasional     14. —                            14. —
                                    Fasilitasi (KOMNASFAL) Udara.

                                15. Pembentukan Komite Fasilitasi   15. Dapat menjadi anggota        15. —
                                    (KOMFAL) bandar udara.              KOMFAL apabila bandar
                                                                        udara berdekatan dengan
                                                                        wilayah kerjanya.

                                16. Penetapan batas-batas kawasan 16. Pemantauan terhadap            16. —
                                    keselamatan operasi bandar        pelaksanaan penetapan
                                    udara umum yang melayani          batas-batas kawasan
                                    pesawat udara ≥ 30 tempat         keselamatan operasi
                                    duduk.                            bandar udara umum yang
                                                      - 261 -

                                                                       PEMERINTAHAN DAERAH              PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG              PEMERINTAH
                                                                             PROVINSI                     KABUPATEN/KOTA
                                                                       melayani pesawat udara ≥
                                                                       30 tempat duduk dan
                                                                       melaporkan ke pemerintah,
                                                                       pada bandar udara yang
                                                                       belum terdapat kantor
                                                                       adbandara.

                                17. —                               17. Pemantauan terhadap         17. —
                                                                        pelaksanaan penetapan
                                                                        batas-batas kawasan
                                                                        keselamatan operasi
                                                                        bandar udara umum yang
                                                                        melayani pesawat udara ≥
                                                                        30 tempat duduk dan
                                                                        melaporkan ke pemerintah,
                                                                        pada bandar udara yang
                                                                        belum terdapat kantor
                                                                        adbandara.

                                18. Pemberian tindakan korektif     18. —                           18. —
                                    terhadap pelanggaran
                                    ketentuan-ketentuan di bidang
                                    bandar udara.
                                                     - 262 -

                                                                       PEMERINTAHAN DAERAH       PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG              PEMERINTAH
                                                                             PROVINSI              KABUPATEN/KOTA
                                19. Penetapan standar dan           19. —                    19. —
                                    persyaratan peralatan
                                    penunjang operasi pesawat
                                    udara.

                                20. Pengawasan dan pengendalian     20. —                    20. —
                                    berlakunya standar dan
                                    persyaratan peralatan
                                    pengoperasian bandar udara:

                                   a. Pemantauan terhadap              a. —                     a. —
                                      kelengkapan sertifikat
                                      kelayakan operasi peralatan
                                      penunjang pelayanan darat
                                      pesawat udara.

                                   b. Penilaian terhadap               b. —                     b. —
                                      kemampuan peralatan
                                      penunjang operasi bandar
                                      udara.

                                   c. Tindakan korektif terhadap       c. —                     c. —
                                      peralatan penunjang operasi
                                      bandar udara dengan cara
                                                    - 263 -

                                                                 PEMERINTAHAN DAERAH   PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG           PEMERINTAH
                                                                       PROVINSI          KABUPATEN/KOTA
                                   memberikan laporan kepada
                                   pemerintah.

                                d. Sertifikat kelaikan operasi   d. —                  d. —
                                   peralatan penunjang
                                   pelayanan darat pesawat
                                   udara diterbitkan oleh
                                   pemerintah.

                                e. Pelaksanaan pemeriksaan       e. —                  e. —
                                   terhadap peralatan
                                   pelayanan darat pesawat
                                   udara dapat dilaksanakan
                                   oleh badan hukum yang
                                   memenuhi persyaratan.

                                f. Pemberian arahan, petunjuk    f. —                  f. —
                                   pelaksanaan, bimbingan dan
                                   penyuluhan berlakunya
                                   standar dan persyaratan
                                   peralatan pengoperasian
                                   bandar udara.
                                                     - 264 -

                                                                      PEMERINTAHAN DAERAH       PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG              PEMERINTAH
                                                                            PROVINSI              KABUPATEN/KOTA
                                21. Penetapan standar dan          21. —                    21. —
                                    persyaratan peralatan
                                    pengoperasian bandar udara.

                                22. Pengawasan dan pengendalian    22. —                    22. —
                                    berlakunya standar dan
                                    persyaratan peralatan
                                    penunjang operasi pesawat
                                    udara:

                                   a. Pemeriksaan secara berkala      a. —                     a. —
                                      dan insidentil terhadap
                                      berlakunya standar dan
                                      persyaratan peralatan
                                      penunjang operasi pesawat
                                      udara.

                                   b. Pemberian rekomendasi           b. —                     b. —
                                      atau teguran apabila tidak
                                      sesuai dengan standar yang
                                      telah ditetapkan.
                                                     - 265 -

                                                                       PEMERINTAHAN DAERAH       PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG              PEMERINTAH
                                                                             PROVINSI              KABUPATEN/KOTA
                                   c. Pemberian arahan dan             c. —                     c. —
                                      petunjuk pelaksanaan
                                      berlakunya standar dan
                                      persyaratan peralatan
                                      penunjang operasi pesawat
                                      udara.

                                   d. Pemberian bimbingan dan          d. —                     d. —
                                      penyuluhan terhadap
                                      berlakunya standar dan
                                      persyaratan peralatan
                                      penunjang operasi pesawat
                                      udara.

                                23. Pengawasan dan pengendalian     23. —                    23. —
                                    berlakunya standar dan
                                    persyaratan peralatan
                                    pengoperasian bandar udara.

                                   a. Pemantauan terhadap              a. —                     a. —
                                      kelengkapan sertifikat
                                      kelayakan operasi peralatan
                                      penunjang pelayanan darat
                                      pesawat udara.
                                                    - 266 -

                                                                 PEMERINTAHAN DAERAH   PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG           PEMERINTAH
                                                                       PROVINSI          KABUPATEN/KOTA
                                b. Penilaian terhadap            b. —                  b. —
                                   kemampuan peralatan
                                   penunjang operasi bandar
                                   udara.

                                c. Tindakan korektif terhadap    c. —                  c. —
                                   peralatan penunjang operasi
                                   bandar udara dengan cara
                                   memberikan laporan kepada
                                   pemerintah.

                                d. Sertifikat kelaikan operasi   d. —                  d. —
                                   peralatan penunjang
                                   pelayanan darat pesawat
                                   udara diterbitkan oleh
                                   pemerintah.

                                e. Pelaksanaan pemeriksaan       e. —                  e. —
                                   terhadap peralatan
                                   pelayanan darat pesawat
                                   udara dapat dilaksanakan
                                   oleh badan hukum yang
                                   memenuhi persyaratan.
                                                    - 267 -

                                                                      PEMERINTAHAN DAERAH                PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG             PEMERINTAH
                                                                            PROVINSI                       KABUPATEN/KOTA
                                   f. Pemberian arahan, petunjuk      f. —                              f. —
                                      pelaksanaan, bimbingan dan
                                      penyuluhan berlakunya
                                      standar dan persyaratan
                                      peralatan pengoperasian
                                      bandar udara.

                                24. —                              24. Ijin pembangunan bandar       24. —
                                                                       udara khusus yang
                                                                       melayani pesawat udara
                                                                       dengan kapasitas < 30 (tiga
                                                                       puluh) tempat duduk dan
                                                                       ruang udara disekitarnya
                                                                       tidak dikendalikan dan
                                                                       terletak dalam 2 (dua)
                                                                       kabupaten/kota dalam 1
                                                                       (satu) provinsi, sesuai
                                                                       dengan batas kewenangan
                                                                       wilayahnya.
                                                                       Pemberitahuan pemberian
                                                                       ijin pembangunan bandar
                                                                       udara khusus.
                                                     - 268 -

                                                                     PEMERINTAHAN DAERAH               PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG              PEMERINTAH
                                                                           PROVINSI                      KABUPATEN/KOTA
                                25. Penetapan tatanan             25. —                            25. —
                                    kebandarudaraan nasional.

                                26. Pengawasan dan pengendalian   26. —                            26. —
                                    pembangunan bandar udara
                                    umum.

                                27. Tindakan korektif terhadap    27. —                            27. —
                                    penyimpangan rencana
                                    pembangunan/pengembangan
                                    dari ketetapan tatanan
                                    kebandarudaraan.

                                28. —                             28. Pemberian arahan dan         28. —
                                                                      petunjuk pelaksanaan
                                                                      kepada penyelenggara
                                                                      bandar udara, serta kantor
                                                                      terkait lainnya tentang
                                                                      tatanan kebandarudaraan
                                                                      dan memberikan
                                                                      perlindungan hukum
                                                                      terhadap lokasi tanah dan/
                                                                      atau perairan serta ruang
                                                                      udara untuk
                                                       - 269 -

                                                                        PEMERINTAHAN DAERAH          PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG               PEMERINTAH
                                                                              PROVINSI                 KABUPATEN/KOTA
                                                                        penyelenggaraan bandar
                                                                        udara umum serta
                                                                        pengoperasian bandar
                                                                        udara dalam bentuk
                                                                        Peraturan Pemerintah
                                                                        Daerah.

                                29. Pengaturan sistem pendukung      29. —                       29. —
                                    penerbangan di bandar udara
                                    (peralatan penunjang
                                    penerbangan dan penunjang
                                    operasi bandar udara).

                                30. Pengawasan dan pengendalian      30. —                       30. —
                                    sistem pendukung penerbangan
                                    di bandar udara (peralatan
                                    penunjang penerbangan dan
                                    penunjang operasi bandar
                                    udara).

                                31. Pemeriksaan secara berkala       31. —                       31. —
                                    dan insidentil terhadap sistem
                                    pendukung penerbangan di
                                    bandar udara (peralatan
                                                       - 270 -

                                                                        PEMERINTAHAN DAERAH       PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG               PEMERINTAH
                                                                              PROVINSI              KABUPATEN/KOTA
                                   penunjang penerbangan dan
                                   penunjang operasi bandar
                                   udara).

                                32. Pemberian rekomendasi/           32. —                    32. —
                                    teguran apabila sistem
                                    pendukung penerbangan di
                                    bandar udara (peralatan
                                    penunjang penerbangan dan
                                    penunjang operasi bandar
                                    udara) tidak sesuai dengan
                                    standar yang telah ditetapkan.

                                33. Pemberian arahan, petunjuk       33. —                    33. —
                                    pelaksanaan, bimbingan dan
                                    penyuluhan berlakunya sistem
                                    pendukung penerbangan di
                                    bandar udara (peralatan
                                    penunjang penerbangan dan
                                    penunjang operasi bandar
                                    udara).
                                                      - 271 -

                                                                       PEMERINTAHAN DAERAH       PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG              PEMERINTAH
                                                                             PROVINSI              KABUPATEN/KOTA
                                34. Penetapan standar rencana       34. —                    34. —
                                    induk bandar udara, Kawasan
                                    Keselamatan Operasi
                                    Penerbangan (KKOP) di sekitar
                                    bandar udara, kawasan
                                    kebisingan dan daerah
                                    lingkungan kerja di sekitar
                                    bandar udara.

                                35. Rekomendasi mendirikan          35. —                    35. —
                                    bangunan pada rencana induk
                                    bandar udara, KKOP di sekitar
                                    bandar udara, kawasan
                                    kebisingan di sekitar bandar
                                    udara dan DLKr yang telah
                                    ditetapkan pada bandar udara
                                    pusat penyebaran dan bukan
                                    pusat penyebaran yang ruang
                                    udara di sekitarnya
                                    dikendalikan.
                                                            - 272 -

                                                                                PEMERINTAHAN DAERAH                 PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG      SUB – SUB BIDANG                 PEMERINTAH
                                                                                      PROVINSI                        KABUPATEN/KOTA
             4. Keselamatan        1.   Penetapan norma, standar,          1.   —                              1.   —
                Penerbangan             prosedur, dan kriteria di bidang
                (Kespen)                kespen.

                                   2.   Audit terkait dengan sertifikasi   2.   —                              2.   —
                                        operasi bandar udara.

                                   3.   Sertifikasi personil               3.   Pemantauan terhadap            3.   —
                                        fasilitas/peralatan elektronika         personil fasilitas/peralatan
                                        dan listrik penerbangan.                elektonika dan listrik
                                                                                penerbangan dan
                                                                                melaporkan ke pemerintah,
                                                                                pada bandar udara yang
                                                                                belum terdapat kantor
                                                                                adbandara.

                                   4.   Sertifikasi fasilitas/peralatan    4.   Pemantauan terhadap            4.   —
                                        elektronika dan listrik                 sertifikasi
                                        penerbangan.                            fasilitas/peralatan
                                                                                elektonika dan listrik
                                                                                penerbangan dan
                                                                                melaporkan ke pemerintah,
                                                                                pada bandar udara yang
                                                                                belum terdapat kantor
                                                                                adbandara.
                                                         - 273 -

                                                                            PEMERINTAHAN DAERAH              PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG                 PEMERINTAH
                                                                                  PROVINSI                     KABUPATEN/KOTA
                                5.   Sertifikasi fasilitas/peralatan   5.   Pemantauan terhadap         5.   —
                                     GSE.                                   kegiatan GSE dan
                                                                            melaporkan ke pemerintah,
                                                                            pada bandar udara yang
                                                                            belum terdapat kantor
                                                                            adbandara.

                                6.   Sertifikasi personil navigasi     6.   —                           6.   —
                                     penerbangan.

                                7.   Melakukan pemantauan              7.   —                           7.   —
                                     terhadap personil navigasi
                                     penerbangan.

                                8.   Sertifikasi personil GSE.         8.   Pemantauan terhadap         8.   —
                                                                            personil GSE dan
                                                                            melaporkan ke pemerintah,
                                                                            pada bandar udara yang
                                                                            belum terdapat kantor
                                                                            adbandara.
                                                       - 274 -

                                                                         PEMERINTAHAN DAERAH             PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG               PEMERINTAH
                                                                               PROVINSI                    KABUPATEN/KOTA
                                9.   Penetapan persetujuan          9.   —                          9.   —
                                     pemberian izin (pengangkutan
                                     angkutan bahan dan/atau
                                     barang berbahaya).

                                10. Penetapan standar persyaratan   10. —                           10. —
                                    pengangkutan bahan dan/atau
                                    barang berbahaya.

                                11. Penetapan/izin operasi bandar   11. Pemantauan terhadap         11. —
                                    udara umum yang melayani            pelaksanaan
                                    pesawat udara ≥ 30 tempat           penetapan/izin operasi
                                    duduk.                              bandar udara umum yang
                                                                        melayani pesawat udara ≥
                                                                        30 tempat duduk dan
                                                                        melaporkan ke pemerintah,
                                                                        pada bandar udara yang
                                                                        belum terdapat kantor
                                                                        adbandara.

                                12. Penetapan/izin operasi bandar   12. Pemantauan terhadap         12. —
                                    udara khusus yang melayani          pelaksanaan
                                    pesawat udara ≥ 30 tempat           penetapan/izin operasi
                                    duduk.                              bandar udara khusus yang
                                                                        melayani pesawat udara ≥
                                                      - 275 -

                                                                      PEMERINTAHAN DAERAH             PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG              PEMERINTAH
                                                                            PROVINSI                    KABUPATEN/KOTA
                                                                      30 tempat duduk dan
                                                                      melaporkan ke pemerintah,
                                                                      pada bandar udara yang
                                                                      belum terdapat kantor
                                                                      adbandara.

                                13. Penetapan standar operasi      13. Pemantauan terhadap       13. —
                                    prosedur yang terkait dengan       pelaksanaan standar
                                    pengamanan bandar udara.           operasi prosedur yang
                                                                       terkait dengan pengamanan
                                                                       bandar udara dan
                                                                       melaporkan ke pemerintah,
                                                                       pada bandar udara yang
                                                                       belum terdapat kantor
                                                                       adbandara.

                                14. Penetapan standar dan          14. —                          14. —
                                    persyaratan peralatan
                                    pelayanan navigasi
                                    penerbangan.

                                15. Pengawasan dan pengendalian    15. —                          15. —
                                    berlakunya standar dan
                                    persyaratan peralatan
                                                     - 276 -

                                                                PEMERINTAHAN DAERAH   PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG           PEMERINTAH
                                                                      PROVINSI          KABUPATEN/KOTA
                                pelayanan navigasi
                                penerbangan.

                                a. Pemeriksaan secara berkala   a. —                  a. —
                                   dan insidentil terhadap
                                   berlakunya standar dan
                                   persyaratan peralatan
                                   pelayanan navigasi
                                   penerbangan.

                                b. Pemberian rekomendasi        b. —                  b. —
                                   atau teguran apabila tidak
                                   sesuai dengan standar yang
                                   telah ditetapkan.

                                c. Pemberian arahan, petunjuk   c. —                  c. —
                                   pelaksanaan, bimbingan dan
                                   penyuluhan berlakunya
                                   standar dan persyaratan
                                   peralatan pelayanan
                                   navigasi penerbangan.
                                                     - 277 -

                                                                       PEMERINTAHAN DAERAH       PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG              PEMERINTAH
                                                                             PROVINSI              KABUPATEN/KOTA
                                16. Penetapan pelayanan navigasi    16. —                    16. —
                                    penerbangan di bandar udara.

                                17. Sertifikat personil             17. —                    17. —
                                    pengangkutan bahan dan/atau
                                    barang berbahaya:


                                   a. Pemerintah melakukan             a. —                     a. —
                                      supervisi dalam proses
                                      pelaksanaan penerbitan
                                      sertifikat.

                                   b. Pemerintah dapat                 b. —                     b. —
                                      melakukan tindakan korektif
                                      (peringatan, pembekuan
                                      atau pencabutan) bilamana
                                      terdapat pelanggaran dari
                                      kewenangan yang diberikan.

                                   c. Dalam melakukan supervisi        c. —                     c. —
                                      pemerintah dapat langsung
                                      berhubungan dengan Dinas
                                      Perhubungan Provinsi atau
                                                        - 278 -

                                                                         PEMERINTAHAN DAERAH       PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG                PEMERINTAH
                                                                               PROVINSI              KABUPATEN/KOTA
                                       personil yang diberikan
                                       otorisasi.

                                18. Sertifikasi peralatan penunjang   18. —                    18. —
                                    operasi pesawat udara.

                                19. Sertifikasi peralatan             19. —                    19. —
                                    pengoperasian bandar udara.

                                20. Sertifikasi peralatan pelayanan   20. —                    20. —
                                    keamanan dan keselamatan
                                    perusahaan angkutan udara.

                                21. Sertifikasi personil operasi      21. —                    21. —
                                    pesawat udara.

                                22. Sertifikasi personil pelayanan    22. —                    22. —
                                    pengoperasian bandar udara.

                                    a. Pemerintah melakukan              a. —                     a. —
                                       supervisi dalam proses
                                       pelaksanaan penerbitan
                                       sertifikat.
                                                       - 279 -

                                                                        PEMERINTAHAN DAERAH       PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG               PEMERINTAH
                                                                              PROVINSI              KABUPATEN/KOTA
                                   b. Pemerintah dapat                  b. —                     b. —
                                      melakukan tindakan korektif
                                      (peringatan, pembekuan
                                      atau pencabutan) bilamana
                                      terdapat pelanggaran dari
                                      kewenangan yang diberikan.

                                   c. Dalam melakukan supervisi         c. —                     c. —
                                      pemerintah dapat langsung
                                      berhubungan dengan Dinas
                                      Provinsi atau Personil yang
                                      diberikan otorisasi.

                                23. Sertifikasi personil pelayanan   23. —                    23. —
                                    keamanan dan keselamatan
                                    perusahaan angkutan udara:

                                   a. Pemerintah melakukan              a. —                     a. —
                                      supervisi dalam proses
                                      pelaksanaan penerbitan
                                      sertifikat.
                                                     - 280 -

                                                                       PEMERINTAHAN DAERAH       PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG              PEMERINTAH
                                                                             PROVINSI              KABUPATEN/KOTA
                                   b. Pemerintah dapat                 b. —                     b. —
                                      melakukan tindakan korektif
                                      (peringatan, pembekuan
                                      atau pencabutan) bilamana
                                      terdapat pelanggaran dari
                                      kewenangan yang diberikan.

                                   c. Dalam melakukan supervisi        c. —                     c. —
                                      Pemerintah dapat langsung
                                      berhubungan dengan Dinas
                                      Provinsi atau Personil yang
                                      diberikan otorisasi.

                                24. Pengesahan program              24. —                    24. —
                                    penanggulangan gawat darurat
                                    di bandar udara.

                                   a. Dalam melakukan supervisi        a. —                     a. —
                                      Pemerintah dapat langsung
                                      berhubungan dengan Dinas
                                      Perhubungan Provinsi atau
                                      Personil yang diberikan
                                      otorisasi.
                                                      - 281 -

                                                                       PEMERINTAHAN DAERAH       PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG              PEMERINTAH
                                                                             PROVINSI              KABUPATEN/KOTA
                                   b. Personil yang memiliki           b. —                     b. —
                                      kualifikasi yang dibuktikan
                                      dengan letter of
                                      authorization/sertifikat
                                      otorisasi pemerintah. Masa
                                      berlaku otorisasi 1 tahun
                                      dan dapat diperpanjang.

                                25. Pengesahan program              25. —                    25. —
                                    pengamanan bandar udara:

                                   a. Pemerintah melakukan             a. —                     a. —
                                      supervisi dalam proses
                                      pelaksanaan pengesahan
                                      sertifikat.

                                   b. Pemerintah dapat                 b. —                     b. —
                                      melakukan tindakan korektif
                                      (peringatan, pembekuan
                                      atau pencabutan) bilamana
                                      terdapat pelanggaran dari
                                      kewenangan yang diberikan.
                                                      - 282 -

                                                                       PEMERINTAHAN DAERAH              PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG              PEMERINTAH
                                                                             PROVINSI                     KABUPATEN/KOTA
                                   c. Dalam melakukan supervisi        c. —                            c. —
                                      pemerintah dapat langsung
                                      berhubungan dengan Dinas
                                      Perhubungan Provinsi atau
                                      Personil yang diberikan
                                      otorisasi.

                                26. Penelitian awal terhadap        26. Membantu kelancaran         26. —
                                    insiden di appron berdasarkan       pemeriksaan pendahuluan
                                    peraturan pemerintah:               kecelakaan pesawat udara:

                                                                       a. Membantu kelancaran
                                                                          Tim investigasi dalam
                                                                          pencapaian lokasi
                                                                          kecelakaan.

                                                                       b. Membantu kelancaran
                                                                          dalam melaksanakan
                                                                          tugas monitor pesawat
                                                                          udara milik pemerintah
                                                                          dan dalam
                                                                          melaksanakan
                                                                          koordinasi dengan unit
                                                                          terkait.
                                       - 283 -

                                                 PEMERINTAHAN DAERAH           PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG   SUB – SUB BIDANG   PEMERINTAH
                                                       PROVINSI                  KABUPATEN/KOTA
                                                 c. Membantu kelancaran
                                                    keimigrasian Tim
                                                    Investigasi warga asing.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:88
posted:8/10/2011
language:Indonesian
pages:106
Description: Sertifikat Tenaga Management document sample