Get documents about "Sertifikat Tenaga Management - DOC
W
Description
Sertifikat Tenaga Management document sample
Document Sample
- 178 -
G. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
1. Perhubungan 1. Lalu Lintas dan 1. Pedoman dan penetapan tata 1. — 1. —
Darat Angkutan Jalan cara penyusunan dan
(LLAJ) penetapan rencana umum
jaringan transportasi jalan.
2. Penyusunan dan penetapan 2. Penyusunan dan penetapan 2. Penyusunan dan penetapan
rencana umum jaringan rencana umum jaringan rencana umum jaringan
transportasi jalan nasional. transportasi jalan provinsi. transportasi jalan
kabupaten/kota.
3. Pedoman tata cara penyusunan 3. — 3. —
dan penetapan kelas jalan.
4. Pedoman persyaratan 4. — 4. —
penentuan lokasi, rancang
bangun, dan penyelenggaraan
terminal penumpang.
5. Pedoman tata cara penyusunan 5. — 5. —
dan penetapan jaringan lintas
angkutan barang.
- 179 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
6. Penetapan persyaratan teknis 6. — 6. —
dan laik jalan kendaraan
bermotor, kereta gandengan
dan kereta tempelan.
7. Pedoman penetapan 7. — 7. —
persyaratan teknis dan laik
jalan kendaraan tidak
bermotor.
8. Pedoman tata cara pelaksanaan 8. — 8. —
pengujian tipe kendaraan
bermotor.
9. Pedoman tata cara penerbitan 9. — 9. —
dan pencabutan sertifikat
kompetensi penguji kendaraan
bermotor.
10. Pedoman persyaratan dan 10. — 10. —
kriteria teknis unit pengujian
berkala kendaraan bermotor.
- 180 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
11. Pedoman tata cara pelaksanaan 11. — 11. —
pengujian berkala kendaraan
bermotor.
12. Pedoman tata cara pelaksanaan 12. — 12. —
kalibrasi peralatan uji
kendaraan bermotor.
13. Pedoman tata cara pelaksanaan 13. — 13. —
pemeriksaaan kendaraan
bermotor di jalan.
14. Pedoman dan tata cara 14. — 14. —
pelaksanaan pemeriksaan
kendaraan bermotor (STNK dan
BPKB).
15. Pedoman persyaratan teknis 15. — 15. —
dan tata cara penyelenggaraan
bengkel umum kendaraan
bermotor.
- 181 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
16. Pedoman penyelenggaraan 16. — 16. —
angkutan penumpang dengan
kendaraan umum.
17. Pedoman penyelenggaraan 17. — 17. —
angkutan barang.
18. Pedoman penyelenggaraan 18. — 18. —
angkutan barang berbahaya,
alat berat dan peti kemas serta
angkutan barang khusus.
19. Pedoman perhitungan tarif 19. — 19. —
angkutan penumpang.
20. Pedoman persyaratan teknis, 20. — 20. —
rancang bangun, dan tata cara
pengoperasian serta kalibrasi
alat penimbangan kendaraan
bermotor.
- 182 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
21. Pedoman persyaratan teknis, 21. — 21 Pemberian izin
tata cara, penentuan lokasi, penyelenggaraan dan
rancang bangun, dan pembangunan fasilitas parkir
pengoperasian fasilitas parkir untuk umum.
untuk umum.
22. Pedoman analisis dampak lalu 22. — 22. —
lintas.
23. Pedoman tata cara penggunaan 23 — 23. —
jalan selain untuk kepentingan
lalu lintas.
24. — 24. Pengawasan dan 24. Pengawasan dan
pengendalian operasional pengendalian operasional
terhadap penggunaan jalan terhadap penggunaan jalan
selain untuk kepentingan selain untuk kepentingan lalu
lalu lintas di jalan nasional lintas di jalan
dan jalan provinsi. kabupaten/kota.
25. Pedoman penyidikan 25. — 25. —
pelanggaran lalu lintas dan
angkutan jalan oleh PPNS.
- 183 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
26. Pedoman penyelenggaraan 26 — 26. Pengawasan penyelenggaraan
pendidikan dan latihan pendidikan dan latihan
mengemudi. mengemudi.
27. Pedoman penyelenggaraan dan 27. — 27. —
tata cara memperoleh dan
pencabutan Surat Izin
Mengemudi (SIM).
28. Pedoman tata cara dan 28. — 28. —
persyaratan penerbitan serta
pencabutan sertifikat
pengemudi angkutan
penumpang umum dan barang
tertentu.
29. Pedoman pengumpulan, 29. — 29. —
pengolahan dan analisis
kecelakaan lalu lintas.
30. Pedoman penyelenggaraan 30. — 30. —
manajemen dan rekayasa lalu
lintas.
- 184 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
31. Penetapan lokasi terminal 31. Penetapan lokasi terminal 31. Penetapan lokasi terminal
penumpang Tipe A. penumpang Tipe B. penumpang Tipe C.
32. Penetapan norma, standar, 32. Pengesahaan rancang 32. Pengesahaan rancang bangun
kriteria, dan pengesahan bangun terminal terminal penumpang Tipe C.
rancang bangun rancang penumpang Tipe B.
bangun terminal penumpang
Tipe A.
33. Persetujuan pengoperasian 33. Persetujuan pengoperasian 33. Pembangunan pengoperasian
terminal penumpang Tipe A. terminal penumpang Tipe B. terminal penumpang Tipe A,
Tipe B, dan Tipe C.
34. Penetapan norma, standar, 34. — 34. —
kriteria rancang bangun
terminal angkutan barang.
35. — 35. — 35. Pembangunan terminal
angkutan barang.
36. — 36. — 36. Pengoperasian terminal
angkutan barang.
- 185 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
37. Pelaksanaan uji tipe dan 37. — 37. —
penerbitan sertifikat uji tipe
kendaraan bermotor.
38. Registrasi uji tipe bagi 38. — 38. —
kendaraan bermotor, serta
penerbitan dan pencabutan
sertifikat registrasi uji tipe bagi
kendaraan bermotor yang
tipenya sudah mendapatkan
sertifikat uji tipe.
39. Penelitian dan pengesahan 39. — 39. —
rancang bangun dan rekayasa
kendaraan bermotor untuk
karoseri, bak muatan, kereta
gandengan, kereta tempelan dan
kendaraan bermotor yang
dimodifikasi berupa perubahan
sumbu dan jarak sumbu.
- 186 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
40. Meregistrasi kendaraan 40. — 40. —
bermotor dan menerbitkan
sertifikat registrasi uji tipe bagi
kendaraan bermotor yang dibuat
berdasarkan rancang bangun
yang sudah disahkan.
41. Penerbitan dan pencabutan 41. — 41. —
sertifikat kompetensi penguji
dan tanda kualifikasi teknis
tenaga penguji.
42. Pembangunan fasilitas dan 42. — 42. —
peralatan uji tipe.
43. Akreditasi unit pengujian 43. — 43. —
berkala kendaraan bermotor.
44. Penerbitan sertifikat tanda lulus 44. — 44. —
uji tipe.
45. Pelaksanaan kalibrasi peralatan 45. — 45. —
uji kendaraan bermotor.
- 187 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
46. Akreditasi unit pelaksana 46. — 46. —
pendaftaran kendaraan
bermotor.
47. Penyusunan jaringan trayek dan 47. Penyusunan jaringan trayek 47. Penyusunan jaringan trayek
penetapan kebutuhan dan penetapan kebutuhan dan penetapan kebutuhan
kendaraan untuk angkutan kendaraan untuk angkutan kendaraan untuk kebutuhan
yang wilayah pelayanannya yang wilayah pelayanannya angkutan yang wilayah
melebihi satu wilayah provinsi melebihi wilayah pelayanannya dalam satu
atau lintas batas negara. kabupaten/kota dalam satu kabupaten/kota.
provinsi.
48. Penyusunan dan penetapan 48.Penyusunan dan penetapan 48. Penyusunan dan penetapan
kelas jalan pada jaringan jalan kelas jalan pada jaringan kelas jalan pada jaringan
nasional. jalan provinsi. jalan kabupaten/kota.
49. Pemberian izin trayek angkutan 49. Pemberian izin trayek 49. Pemberian izin trayek
lintas batas negara dan antar angkutan antar kota dalam angkutan
kota antar provinsi. provinsi. perdesaan/angkutan kota.
50. Penyusunan dan penetapan 50.Penyusunan dan 50. Penyusunan dan penetapan
jaringan lintas angkutan barang penetapan jaringan lintas jaringan lintas angkutan
pada jaringan jalan nasional. angkutan barang pada barang pada jaringan jalan
jaringan jalan provinsi. kabupaten/kota.
- 188 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
51. Pemberian izin trayek angkutan 51.Pemberian izin trayek 51. —
perkotaan yang wilayah angkutan perkotaan yang
pelayanannya melebihi satu wilayah pelayanannya
wilayah provinsi. melebihi satu wilayah
kabupaten/kota dalam satu
provinsi.
52. Penetapan wilayah operasi dan 52.Penetapan wilayah operasi 52. Penetapan wilayah operasi
kebutuhan kendaraan untuk dan kebutuhan kendaraan dan kebutuhan kendaraan
angkutan taksi yang melayani untuk angkutan taksi yang untuk angkutan taksi yang
lebih dari satu wilayah provinsi. wilayah pelayanannya wilayah pelayanannya dalam
melebihi kebutuhan satu kabupaten/kota.
kabupaten/kota dalam satu
provinsi.
53. Pemberian izin operasi angkutan 53. Pemberian izin operasi 53. Pemberian izin operasi
taksi yang melayani khusus angkutan taksi yang angkutan taksi yang
untuk pelayanan ke dan dari melayani khusus untuk melayani wilayah
tempat tertentu yang pelayanan ke dan dari kabupaten/kota.
memerlukan tingkat pelayanan tempat tertentu yang
tinggi/wilayah operasinya lebih memerlukan tingkat
dari satu provinsi. pelayanan tinggi/wilayah
operasinya melebihi
wilayah kabupaten/kota
dalam satu provinsi.
- 189 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
54. Penetapan norma, standar, 54. — 54. Pemberian rekomendasi
prosedur, dan kriteria serta operasi angkutan sewa.
pemberian izin operasi angkutan
sewa.
55. Penetapan norma, standar, 55. Pemberian rekomendasi 55. Pemberian izin usaha
prosedur, dan kriteria serta izin operasi angkutan angkutan.
pemberian izin operasi angkutan pariwisata.
pariwisata.
56. Penetapan norma, standar, 56. — 56. Pemberian izin usaha
prosedur, dan kriteria angkutan barang.
pemberian izin usaha angkutan
barang.
57. Pemberian persetujuan 57. — 57. —
pengangkutan barang
berbahaya, beracun dan alat
berat.
58. Penetapan tarif dasar 58. Penetapan tarif penumpang 58. Penetapan tarif penumpang
penumpang kelas ekonomi antar kelas ekonomi antar kota kelas ekonomi angkutan
kota antar provinsi. dalam provinsi. dalam kabupaten/kota.
- 190 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
59. Penetapan persyaratan teknis 59. — 59. —
dan tata cara penempatan,
pengadaan, pemasangan,
pemeliharaan dan penghapusan
rambu lalu lintas, marka jalan
dan alat pemberi isyarat lalu
lintas, alat pengendalian dan
pengaman pemakai jalan, alat
pengawasan dan pengamanan
jalan serta fasilitas pendukung
di jalan.
60. Penentuan lokasi, pengadaan, 60. Penentuan lokasi, 60. Penentuan lokasi,
pemasangan, pemeliharaan dan pengadaan, pemasangan, pengadaan, pemasangan,
penghapusan rambu lalu lintas, pemeliharaan dan pemeliharaan dan
marka jalan dan alat pemberi penghapusan rambu lalu penghapusan rambu lalu
isyarat lalu lintas, alat lintas, marka jalan dan alat lintas, marka jalan dan alat
pengendali dan pengamanan pemberi isyarat lalu lintas, pemberi isyarat lalu lintas,
pemakai jalan serta fasilitas alat pengendali dan alat pengendali dan
pendukung di jalan nasional. pengamanan pemakai jalan pengamanan pemakai jalan
serta fasilitas pendukung di serta fasilitas pendukung di
jalan provinsi. jalan kabupaten/kota.
- 191 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
61. Penetapan lokasi alat 61. — 61. —
pengawasan dan pengamanan
jalan.
62. Akreditasi unit penimbangan 62. — 62. —
kendaraan bermotor.
63. Sertifikasi petugas unit 63. — 63. —
penimbangan kendaraan
bermotor.
64. Kalibrasi alat penimbangan 64. — 64. —
kendaraan bermotor.
65. Pengawasan terhadap 65. Pengoperasian dan 65. —
pengoperasian unit pemeliharaan unit
penimbangan kendaraan penimbangan kendaraan
bermotor. bermotor.
66. Penyelenggaraan manajemen 66. Penyelenggaraan 66. Penyelenggaraan manajemen
dan rekayasa lalu lintas di jalan manajemen dan rekayasa dan rekayasa lalu lintas di
nasional. lalu lintas di jalan provinsi. jalan kabupaten/kota.
- 192 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
67. Penyelenggaraan analisis 67. Penyelenggaraan andalalin 67. Penyelenggaraan andalalin di
dampak lalu lintas (andalalin) di di jalan provinsi. jalan kabupaten/kota.
jalan nasional.
68. Sertifikasi kompentensi penilai 68. — 68. —
andalalin.
69. Penetapan persyaratan Penyidik 69. — 69. —
Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
bidang LLAJ.
70. Pengusulan pengangkatan dan 70. — 70. —
pemberhentian PPNS bidang
LLAJ.
71. Pengawasan pelaksanaan 71. — 71. —
penyidikan bidang LLAJ.
72. Penetapan kualifikasi tenaga 72. — 72. —
instruktur sekolah mengemudi.
73. Akreditasi pendidikan dan 73. — 73. —
latihan mengemudi.
- 193 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
74. Penetapan kualifikasi 74. — 74. —
pengemudi.
75. Akreditasi unit pelaksana 75. — 75. —
penerbitan Surat Izin
Mengemudi (SIM).
76. Penyelenggaraan pemberian SIM 76. — 76. —
dan pendaftaran kendaraan
bermotor.
77. Penyelenggaraan pemberian SIM 77. — 77. —
internasional.
78. Akreditasi unit pelaksana 78. — 78. —
penerbitan sertifikat kompetensi
pengemudi angkutan
penumpang umum dan barang
tertentu.
79. Sertifikasi pengemudi angkutan 79. — 79. —
penumpang umum.
- 194 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
80. Sertifikasi pengemudi dan 80. — 80. —
pembantu pengemudi
kendaraan pengangkut barang
berbahaya dan beracun serta
barang khusus.
81. Penyelenggaraan pencegahan 81. Penyelenggaraan 81. Penyelenggaraan pencegahan
dan penanggulangan pencegahan dan dan penanggulangan
kecelakaan lalu lintas di jalan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan
nasional dan jalan tol. kecelakaan lalu lintas di kabupaten/kota.
jalan provinsi.
82. Penelitian dan pelaporan 82. Penelitian dan pelaporan 82. Penelitian dan pelaporan
kecelakaan lalu lintas di jalan kecelakaan lalu lintas di kecelakaan lalu lintas di jalan
yang mengakibatkan korban jalan yang mengakibatkan yang mengakibatkan korban
meninggal dunia dan/atau yang korban meninggal dunia meninggal dunia dan/atau
menjadi isu nasional. dan/atau yang menjadi isu yang menjadi isu
provinsi. kabupaten/kota.
83. Pedoman persyaratan tenaga 83. — 83. —
auditor keselamatan jalan
nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota.
- 195 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
84. Pedoman persyaratan tenaga 84. — 84. —
investigator kecelakaan lalu
lintas nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota.
85. Penerbitan dan pencabutan 85. — 85. —
sertifikat tenaga auditor
keselamatan jalan nasional,
provinsi, dan kabupaten/kota.
86. Penerbitan dan pencabutan 86. — 86. —
sertifikat tenaga investigator
kecelakaan lalu lintas jalan
nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota.
87. Penerbitan sertifikat registrasi 87. — 87. —
uji tipe untuk rancang bangun
kendaraan bermotor.
88. Pemeriksaan mutu rancang 88. — 88. —
bangun kendaraan bermotor,
kereta gandengan dan kereta
tempelan.
- 196 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
89. Pengesahan modifikasi 89. — 89. —
kendaraan bermotor dengan
tidak mengubah tipe.
90. Penelitian dan penilaian 90. — 90. —
kesesuaian fisik kendaraan
bermotor, kereta gandengan,
dan kereta tempelan dengan
Surat Keputusan (SK) rancang
bangun kendaraan bermotor
yang diterbitkan oleh
pemerintah.
91. Penerbitan surat keterangan 91. — 91. —
bebas uji berkala pertama kali.
92. Pengawasan pelaksanaan 92. — 92. Pelaksanaan pengujian
pengujian berkala kendaraan berkala kendaraan bermotor.
bermotor.
93. Penilaian kinerja tenaga penguji 93. — 93. —
berkala kendaraan bermotor.
- 197 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
94. Pemeriksaan kendaraan di jalan 94. Pemeriksaan kendaraan di 94. Pemeriksaan kendaraan di
sesuai kewenangannya. jalan sesuai jalan sesuai kewenangannya.
kewenangannya.
95. — 95. Pemberian izin operasi 95. —
angkutan sewa
berdasarkan kuota yang
ditetapkan pemerintah.
96. — 96. Pengoperasian alat 96. —
penimbang kendaraan
bermotor di jalan.
97. Perizinan penggunaan jalan 97. Perizinan penggunaan jalan 97. Perizinan penggunaan jalan
selain untuk kepentingan lalu selain untuk kepentingan selain untuk kepentingan lalu
lintas di jalan nasional kecuali lalu lintas di jalan provinsi. lintas di jalan
jalan tol. kabupaten/kota.
98. Pelaksanaan penyidikan 98. Pelaksanaan penyidikan 98. Pelaksanaan penyidikan
pelanggaran ketentuan pidana pelanggaran: pelanggaran:
Undang-undang tentang LLAJ.
a. Perda provinsi bidang a. Perda kabupaten/kota
LLAJ. bidang LLAJ.
- 198 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
b. Pemenuhan persyaratan b. Pemenuhan persyaratan
teknis dan laik jalan. teknis dan laik jalan.
c. Pelanggaran ketentuan c. Pelanggaran ketentuan
pengujian berkala. pengujian berkala.
d. Perizinan angkutan d. Perizinan angkutan umum.
umum.
99. Pengawasan pemberian SIM, 99. — 99. —
pendaftaran kendaraan
bermotor, dan sertifikat
pengemudi angkutan
penumpang umum dan barang
tertentu.
100. Pengumpulan, pengolahan 100. Pengumpulan, pengolahan 100. Pengumpulan, pengolahan
data, dan analisis kecelakaan data, dan analisis data, dan analisis
lalu lintas tingkat nasional. kecelakaan lalu lintas di kecelakaan lalu lintas di
wilayah provinsi. wilayah kabupaten/kota.
101. — 101. — 101. Pelaksanaan pengujian
berkala kendaraan bermotor.
- 199 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
102. — 102. — 102. Pemberian izin usaha
bengkel umum kendaraan
bemotor.
103. — 103. — 103. Pemberian izin trayek
angkutan kota yang wilayah
pelayanannya dalam satu
wilayah kabupaten/kota.
104. — 104. — 104. Penentuan lokasi fasilitas
parkir untuk umum di jalan
kabupaten/kota.
105. — 105. — 105. Penentuan lokasi fasilitas
parkir untuk umum di jalan
kabupaten/kota.
106. — 106. — 106. Pengoperasian fasilitas
parkir untuk umum di jalan
kabupaten/kota.
107. — 107. — 107. Pemberian izin usaha
mendirikan pendidikan dan
latihan mengemudi.
- 200 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
2. Lalu Lintas 1. Penyusunan dan penetapan 1. Penyusunan dan penetapan 1. Penyusunan dan penetapan
Angkutan Sungai, rencana umum jaringan sungai rencana umum jaringan rencana umum jaringan
Danau, dan dan danau antar provinsi. sungai dan danau antar sungai dan danau dalam
Penyeberangan kabupaten/kota dalam kabupaten/kota.
(LLASDP) provinsi.
2. Penyusunan dan penetapan 2. Penyusunan dan penetapan 2. Penyusunan dan penetapan
rencana umum lintas rencana umum lintas rencana umum lintas
penyeberangan yang terletak penyeberangan antar penyeberangan dalam
pada jaringan jalan nasional, kabupaten/kota dalam kabupaten/kota yang terletak
dan antar negara, serta jaringan provinsi yang terletak pada pada jaringan jalan
jalur kereta api nasional dan jaringan jalan provinsi. kabupaten/kota.
antar negara.
3. Pedoman penetapan lintas 3. — 3. —
penyeberangan.
4. Penetapan lintas penyeberangan 4. Penetapan lintas 4. Penetapan lintas
yang terletak pada jaringan jalan penyeberangan antar penyeberangan dalam
nasional, dan antar negara dan kabupaten/kota dalam kabupaten/kota yang terletak
jaringan jalur kereta api dan provinsi yang terletak pada pada jaringan jalan
antar negara. jaringan jalan provinsi.. kabupaten/kota.
- 201 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
5. Pedoman rancang bangun 5. — 5. —
kapal Sungai, Danau, dan
Penyeberangan (SDP).
6. Pengadaan kapal SDP. 6. Pengadaan kapal SDP. 6. Pengadaan kapal SDP.
7. Pedoman registrasi kapal 7. — 7. —
sungai dan danau.
8. Pedoman pengoperasian kapal 8. — 8. —
SDP.
9. Pedoman persyaratan pelayanan 9. — 9. —
kapal SDP.
10. Pedoman pemeliharaan/ 10. — 10. —
perawatan kapal SDP.
- 202 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
11. Pedoman tata cara pengawasan 11. — 11. —
terhadap pemberian surat ukur,
surat tanda pendaftaran dan
tanda pendaftaran, sertifikat
kelaikan kapal, sertifikat
pengawakan kapal, dan surat
tanda kebangsaan kapal sungai
dan danau.
12. Pengawasan terhadap 12. Pengawasan terhadap 12. —
pemberian surat ukur, surat pemberian surat ukur, surat
tanda pendaftaran dan tanda tanda pendaftaran dan
pendaftaran, sertifikat kelaikan tanda pendaftaran, sertifikat
kapal, sertifikat pengawakan kelaikan kapal, sertifikat
kapal, dan surat tanda pengawakan kapal, dan
kebangsaan kapal sungai dan surat tanda kebangsaan
danau ≥ 7 GT. kapal sungai dan danau < 7
GT.
13. Pedoman penyelenggaraan 13. — 13. —
pelabuhan SDP.
14. Pedoman penetapan lokasi 14. — 14. —
pelabuhan SDP.
- 203 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
15. Penetapan lokasi pelabuhan 15. Rekomendasi lokasi 15. Rekomendasi lokasi
penyeberangan. pelabuhan penyeberangan. pelabuhan penyeberangan.
16. — 16. — 16. Penetapan lokasi pelabuhan
sungai dan danau.
17. Pedoman pembangunan 17. — 17. —
pelabuhan SDP.
18. Pembangunan pelabuhan SDP. 18. Pembangunan pelabuhan 18. Pembangunan pelabuhan
SDP. SDP.
19. Penyelenggaraan pelabuhan 19. — 19.Penyelenggaraan pelabuhan
penyeberangan. penyeberangan.
20. Pengawasan penyelenggaraan 20. — 20.—
pelabuhan penyeberangan pada
jaringan jalan nasional dan
antar negara serta jaringan jalur
kereta api nasional dan antar
negara.
21. — 21. — 21.Penyelenggaraan pelabuhan
sungai dan danau.
- 204 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
22. Pedoman penyusunan rencana 22. — 22. —
induk, Daerah Lingkungan
Kerja (DLKr)/Daerah
Lingkungan Kepentingan
(DLKp) pelabuhan SDP.
23. — 23. Pemberian rekomendasi 23. Pemberian rekomendasi
rencana induk pelabuhan rencana induk, DLKr/DLKp
penyeberangan, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan
yang terletak pada jaringan yang terletak pada jaringan
jalan nasional dan antar jalan provinsi, nasional dan
negara serta jaringan jalur antar negara.
kereta api.
24. Penetapan rencana induk, 24. Penetapan rencana induk, 24. Penetapan rencana induk,
DLKr/DLKp pelabuhan DLKr/DLKp pelabuhan DLKr/DLKp pelabuhan SDP
Penyeberangan yang terletak penyeberangan yang yang terletak pada jaringan
pada jaringan jalan nasional terletak pada jaringan jalan jalan kabupaten/kota.
dan antar negara serta jaringan provinsi
jalur kereta api nasional dan
antar negara.
25. Pedoman sertifikasi pelabuhan 25. — 25. —
SDP.
- 205 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
26. Penetapan sertifikasi pelabuhan 26. — 26. —
SDP.
27. Pedoman pemeliharaan/ 27. — 27. —
perawatan pelabuhan SDP.
28. Pedoman penetapan kelas alur 28. — 28. —
pelayaran sungai dan danau.
29. — 29. Penetapan kelas alur 29. —
pelayaran sungai.
30. Pedoman tata cara berlalu 30. — 30. —
lintas di sungai dan danau.
31. Pedoman perambuan sungai, 31. — 31. —
danau dan penyeberangan.
32. Pengadaan, pemasangan dan 32. Pengadaan, pemasangan 32.Pengadaan, pemasangan dan
pemeliharaan rambu dan pemeliharaan rambu pemeliharaan rambu
penyeberangan. penyeberangan. penyeberangan
- 206 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
33. — 33. — 33. Izin pembuatan tempat
penimbunan kayu (logpon),
jaring terapung dan kerambah
di sungai dan danau.
34. Pemetaan alur sungai untuk 34. Pemetaan alur sungai lintas 34. Pemetaan alur sungai
kebutuhan transportasi. kabupaten/kota dalam kabupaten/kota untuk
provinsi untuk kebutuhan kebutuhan transportasi.
transportasi.
35. Pembangunan, pemeliharaan, 35. Pembangunan, 35. Pembangunan,
pengerukan alur pelayaran pemeliharaan, pengerukan pemeliharaan, pengerukan
sungai dan danau. alur pelayaran sungai dan alur pelayaran sungai dan
danau. danau kabupaten/kota.
36. — 36. Izin pembangunan 36. —
prasarana yang melintasi
alur sungai dan danau.
37. Pedoman penyelenggaraan 37. — 37. —
angkutan SDP.
38. Pedoman tarif angkutan SDP. 38. — 38. —
- 207 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
39. Penetapan tarif angkutan 39. Penetapan tarif angkutan 39. Penetapan tarif angkutan
penyeberangan kelas ekonomi penyeberangan kelas penyeberangan kelas ekonomi
pada lintas penyeberangan yang ekonomi pada lintas pada lintas penyeberangan
terletak pada jaringan jalan penyeberangan yang dalam kabupaten/kota yang
nasional dan antar negara, terletak pada jaringan jalan terletak pada jaringan jalan
serta jaringan jalur kereta api provinsi. kabupaten/kota.
nasional dan antar negara.
40. Penetapan tarif angkutan 40. Penetapan tarif angkutan 40. Penetapan tarif angkutan
sungai dan danau kelas sungai dan danau kelas sungai dan danau kelas
ekonomi pada lintas antar ekonomi antar ekonomi dalam
provinsi dan antar negara. kabupaten/kota dalam kabupaten/kota.
provinsi.
41. Pengawasan pelaksanaan tarif 41. Pengawasan pelaksanaan 41. Pengawasan pelaksanaan
angkutan SDP pada jaringan tarif angkutan SDP antar tarif angkutan SDP dalam
jalan nasional dan antar kabupaten/kota dalam kabupaten/kota yang terletak
negara. provinsi yang terletak pada pada jaringan jalan
jaringan jalan provinsi. kabupaten/kota.
42. Pedoman tarif jasa 42. — 42. —
kepelabuhanan SDP.
- 208 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
43. Penetapan tarif jasa pelabuhan 43. — 43. Penetapan tarif jasa
SDP yang tidak diusahakan pelabuhan SDP yang tidak
yang dikelola pemerintah. diusahakan yang dikelola
kabupaten/kota.
44. Pedoman/persyaratan 44. — 44. —
pelayanan angkutan SDP.
45. Pemberian persetujuan 45. Pemberian persetujuan 45. Pemberian persetujuan
pengoperasian kapal untuk pengoperasian kapal untuk pengoperasian kapal untuk
lintas penyeberangan pada lintas penyeberangan antar lintas penyeberangan dalam
jaringan jalan nasional dan kabupaten/kota dalam kabupaten/kota pada
antar negara. provinsi pada jaringan jalan jaringan jalan
provinsi. kabupaten/kota
46. Pengawasan pengoperasian 46. Pengawasan pengoperasian 46. Pengawasan pengoperasian
penyelenggaraan angkutan penyelenggaraan angkutan penyelenggaran angkutan
sungai dan danau. sungai dan danau. sungai dan danau.
47. Pengawasan pengoperasian 47. Pengawasan pengoperasian 47. Pengawasan pengoperasian
penyelenggaraan angkutan penyelenggaraan angkutan penyelenggaraan angkutan
penyeberangan pada lintas penyeberangan antar penyeberangan dalam
antar provinsi dan antar kabupaten/kota dalam kabupaten/kota pada
negara. provinsi pada jaringan jalan jaringan jalan
provinsi. kabupaten/kota.
- 209 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
48. Pengawasan angkutan barang 49. Pengawasan angkutan 48. —
berbahaya dan khusus melalui barang berbahaya dan
angkutan SDP. khusus melalui angkutan
SDP.
2. Perkeretaapian 1. Penetapan rencana induk 1. Penetapan rencana induk 1. Penetapan rencana induk
perkeretaapian nasional. perkeretaapian provinsi; perkeretaapian
kabupaten/kota.
2. Pembinaan yang dilakukan oleh 2. Pembinaan yang dilakukan 2. Pembinaan yang dilakukan
Pemerintah meliputi : oleh pemerintah provinsi oleh pemerintah
meliputi: kabupaten/kota meliputi :
a. Penetapan sasaran dan arah a. Penetapan sasaran dan a. Penetapan sasaran dan arah
kebijakan pengembangan arah kebijakan kebijakan pengembangan
sistem perkeretaapian tingkat pengembangan sistem sistem perkeretaapian
nasional dan perkeretaapian perkeretaapian provinsi kabupaten/kota yang
lokal yang jaringannya dan perkeretaapian jaringannya berada di
melebihi satu provinsi; kabupaten /kota yang wilayah kabupaten /kota;
jaringannya melebihi
wilayah kabupaten /kota;
- 210 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
b. Penetapan persyaratan, b. Pemberian arahan, b. Pemberian arahan,
norma, pedoman, standar, bimbingan, pelatihan dan bimbingan, pelatihan dan
kriteria dan prosedur bantuan teknis kepada bantuan teknis kepada
penyelenggaraan kabupaten/kota, pengguna pengguna dan penyedia
perkeretaapian yang berlaku dan penyedia jasa; dan jasa; dan
secara nasional;
c. Pelaksanaan perwujudan c. Pengawasan terhadap c. Pengawasan terhadap
pengembangan sistem pelaksanaan pelaksanaan perkeretaapian
perkeretaapian tingkat perkeretaapian provinsi. kabupaten /kota.
nasional;
d. Penetapan kompetensi Pejabat d. — d. —
yang melaksanakan fungsi di
bidang perkeretaapian,
pemberian arahan,
bimbingan, pelatihan, dan
bantuan teknis kepada
pemerintah daerah dan
masyarakat;dan
e. Pengawasan terhadap e. — e. —
pelaksanaan norma,
persyaratan, pedoman,
- 211 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
standar, kriteria dan
prosedur yang dilakukan
oleh pemerintah daerah
dan masyarakat dan
pengawasan terhadap
pelaksanaan perwujudan
pengembangan sistem
perkeretaapian tingkat
nasional.
3. Penetapan persyaratan kelaikan 3. — 3. —
operasi prasarana kereta api
umum.
4. Pengusahaan prasarana kereta 4. Pengusahaan prasarana 4. Pengusahaan prasarana kereta
api umum yang tidak kereta api umum yang tidak api umum yang tidak
dilaksanakan oleh badan usaha dilaksanakan oleh badan dilaksanakan oleh badan
prasarana kereta api. usaha prasarana kereta api. usaha prasarana kereta api.
5. Penetapan persyaratan 5. — 5. —
perawatan prasarana kereta api.
6. Penetapan persyaratan kelaikan 6. — 6. —
operasi sarana kereta api.
- 212 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
7. Penetapan izin penyelenggaraan 7. Penetapan izin 7. Penetapan izin
perkeretaapian khusus yang penyelenggaraan penyelenggaraan
jaringan jalurnya melebihi perkeretaapian khusus yang perkeretaapian khusus yang
wilayah satu provinsi. jaringan jalurnya melebihi jaringan jalurnya dalam
wilayah satu kabupaten/ kabupaten/kota.
kota dalam satu provinsi.
8. Penetapan jalur kereta api 8. Penetapan Jalur kereta api 8. Penetapan Jalur kereta api
khusus yang jaringan melebihi khusus yang jaringan khusus yang jaringan dalam
satu provinsi. melebihi satu wilayah wilayah kabupaten /kota.
kabupaten/kota dalam
provinsi.
9. Pengujian prasarana kereta api. 9. — 9. —
10. Penetapan akreditasi atau 10. — 10. —
lembaga penguji berkala
prasarana kereta api.
11. Pemberian sertifikat prasaran 11. — 11. —
kereta api yang telah
dinyatakan lulus uji pertama
dan uji berkala.
- 213 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
12. Pemberian sertifikat tenaga 12. — 12. —
tanda kecakapan pengoperasian
prasarana kereta api.
13. Penetapan penunjukan badan 13. — 13. —
hukum atau lembaga lain yang
menyelenggarakan pendidikan
dan/atau pelatihan tenaga
pengoperasian prasarana kereta
api.
14. Penetapan persyaratan dan 14. — 14. —
kualifikasi tenaga perawatan
prasarana kereta api.
15. — 15. Penutupan perlintasan 15. Penutupan perlintasan untuk
untuk keselamatan keselamatan perjalanan
perjalanan kereta api dan kereta api dan pemakai jalan
pemakai jalan perlintasan perlintasan sebidang yang
sebidang yang tidak tidak mempunyai izin dan
mempunyai izin dan tidak tidak ada penanggung
ada penanggung jawabnya, jawabnya, dilakukan oleh
dilakukan oleh pemilik pemilik dan/atau Pemerintah
dan/atau Pemerintah Daerah.
Daerah.
- 214 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
16.Pelaksanaan uji pertama dan 16. — 16. —
uji berkala sarana kereta api.
17. Pemberian sertifikat kelaikan 17. — 17. —
sarana kereta api yang telah
dinyatakan lulus uji pertama
dan uji berkala.
18. Pelimpahan wewenang kepada 18. — 18. —
badan usaha atau lembaga
untuk melaksanakan pengujian
berkala sarana kereta api.
19. Penerbitan sertifikat tenaga 19. — 19. —
penguji sarana kereta api yang
memenuhi persyaratan dan
kualifikasi tertentu.
20. Penetapan persyaratan 20. — 20. —
perawatan sarana kereta api.
21. Penetapan persyaratan dan 21. — 21. —
kualifikasi tenaga perawatan
sarana kereta api.
- 215 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
22. Pemberian sertifikat tanda 22. — 22. —
kecakapan awak kereta api.
23. Penunjukan untuk 23. — 23. —
melaksanakan pendidikan
dan/atau pelatihan awak
sarana kereta api kepada badan
hukum atau lembaga
24. Penetapan jaringan pelayanan 24. Penetapan jaringan 24. Penetapan jaringan
kereta api antar kota lintas pelayanan kereta api antar pelayanan kereta api dalam
batas negara, antar kota kota melebihi satu satu kabupaten/ kota.
melebihi satu provinsi. kabupaten/kota dalam
satu provinsi.
25. Penetapan jaringan pelayanan 25. Penetapan jaringan 25. Penetapan jaringan
kereta api perkotaan pelayanan kereta api pelayanan kereta api
melampaui satu provinsi. perkotaan melampaui satu perkotaan berada dalam
kabupaten/kota dalam kabupaten/kota.
satu provinsi.
- 216 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
26. Penetapan persetujuan 26. Penetapan persetujuan 26. Penetapan persetujuan
angkutan orang dengan angkutan orang dengan angkutan orang dengan
menggunakan gerbong kereta menggunakan gerbong menggunakan gerbong kereta
api dalam kondisi tertentu. kereta api dalam kondisi api dalam kondisi tertentu
tertentu yang yang pengoperasian di dalam
pengoperasian di dalam wilayah kabupaten/kota.
wilayah kabupaten/kota
dalam satu provinsi.
27. Pemberian izin usaha kegiatan 27. — 27. —
angkutan orang dan/atau
barang dengan kereta api
umum.
28. Izin operasi kegiatan angkutan 28. Izin operasi kegiatan 28. Izin operasi kegiatan
orang dan/atau barang dengan angkutan orang dan/atau angkutan orang dan/atau
kereta api umum untuk barang dengan kereta api barang dengan kereta api
pelayanan angkutan lintas umum untuk pelayanan umum untuk pelayanan
batas negara berdasarkan angkutan antar kota dan angkutan antar kota dan
perjanjian antar negara dan perkotaan yang lintas perkotaan yang lintas
untuk pelayanan angkutan pelayanannya melebihi pelayanannya dalam satu
antar kota dan perkotaan yang satu kabupaten/kota kabupaten/kota.
melintas layanannya melebihi dalam satu provinsi.
satu provinsi.
- 217 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
29. Penetapan tarif penumpang 29. Penetapan tarif penumpang 29. Penetapan tarif penumpang
kereta api dalam hal pelayanan kereta api dalam hal kereta api dalam hal
angkutan yang merupakan pelayanan angkutan yang pelayanan angkutan yang
kebutuhan pokok masyarakat merupakan kebutuhan merupakan kebutuhan pokok
dan pelayanan angkutan yang pokok masyarakat dan masyarakat dan pelayanan
disediakan untuk pelayanan angkutan yang angkutan yang disediakan
pengembangan wilayah, untuk disediakan untuk untuk pengembangan
layanan angkutan lintas batas pengembangan wilayah, wilayah, untuk pelayanan
negara berdasarkan perjanjian untuk pelayanan angkutan angkutan antar kota dan
antar negara dan untuk antar kota dan perkotaan perkotaan yang lintas
pelayanan angkutan antar kota yang lintas pelayanannya pelayanannya dalam satu
dan perkotaan yang lintas melebihi satu kabupaten/kota.
pelayanannya melebihi satu kabupaten/kota dalam
provinsi. satu provinsi.
30. Pembentukan badan untuk 30. — 30. —
pemeriksaan dan penelitian
mengenai penyebab setiap
kecelakakaan kereta api.
31. Penetapan persyaratan PPNS 31. — 31. —
bidang perkeretaapian.
- 218 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
32. Pengangkatan dan 32. — 32. —
pemberhentian PPNS bidang
perkeretaapian.
3. Perhubungan 1. Kapal berukuran tonase kotor 1. Kapal berukuran tonase 1. Kapal berukuran tonase
Laut sama dengan atau lebih dari 7 kotor sama dengan atau kotor sama dengan atau lebih
(GT ≥7) yang berlayar hanya di lebih dari 7 (GT ≥7) yang dari 7 (GT ≥7) yang berlayar
perairan daratan (sungai dan berlayar hanya di perairan hanya di perairan daratan
danau): daratan (sungai dan danau): (sungai dan danau):
a. Penetapan standar laik air a. — a. —
serta pedoman keselamatan
kapal.
b. Penetapan prosedur b. — b. —
pengawasan keselamatan
kapal.
c. Pemberian izin c. Pemberian izin c. —
pembangunan dan pengadaan pembangunan dan
kapal di atas GT 300. pengadaan kapal sampai
dengan GT 300
ditugaspembantuankan
kepada provinsi.
- 219 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
d. Pengaturan pengukuran d. Pelaksanaan pengukuran d. —
kapal. kapal sampai dengan GT
300
ditugaspembantuankan
kepada provinsi.
e. Pengaturan pendaftaran e. — e. —
kapal.
f. Pengaturan pas kapal perairan f. — f. —
daratan.
g. Menetapkan tanda panggilan g. — g. —
(call sign) kapal.
h. — h. Pelaksanaan h. —
pengawasan
keselamatan kapal.
i. — i. Pelaksanaan i. —
pemeriksaan
radio/elektronika kapal.
- 220 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
j. — j. Pelaksanaan pengukuran j. —
kapal.
k. — k. Penerbitan pas perairan k. —
daratan.
l. — l. Pencatatan kapal dalam l. —
buku register pas
perairan daratan.
m. — m. Pelaksanaan m. —
pemeriksaan konstruksi.
n. — n. Pelaksanaan n. —
pemeriksaan
permesinan kapal.
o. — o. Penerbitan sertifikat o. —
keselamatan kapal.
p. — p. Pelaksanaan p. —
pemeriksaan
perlengkapan kapal.
- 221 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
q. — q. Penerbitan dokumen q. —
pengawakan kapal.
r. — r. — r. Pemberian surat izin
berlayar.
2. Kapal berukuran tonase 2. Kapal berukuran tonase 2. Kapal berukuran tonase
kotor kurang dari 7 (GT <7) yang kotor kurang dari 7 (GT <7) kotor kurang dari 7 (GT <7)
berlayar hanya di perairan yang berlayar hanya di yang berlayar hanya di
daratan (sungai dan danau): perairan daratan (sungai perairan daratan (sungai dan
dan danau): danau):
a. Penetapan standar laik air a. — a. —
serta pedoman keselamatan
kapal.
b. Penetapan prosedur b. — b. —
pengawasan keselamatan
kapal.
c. Pengaturan pengukuran c. — c. —
kapal.
- 222 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
d. Pengaturan pas kapal d. — d. —
perairan daratan.
e. — e. Pemberian izin e. —
pembangunan dan
pengadaan kapal.
f. — f. — f. Pelaksanaan pengawasan
keselamatan kapal.
g. — g. — g. Pelaksanaan pengukuran
kapal.
h. — h. — h. Penerbitan pas perairan
daratan.
i. — i. — i. Pencatatan kapal dalam
buku register pas perairan
daratan.
j. — j. — j. Pelaksanaan pemeriksaan
konstruksi kapal.
- 223 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
k. — k. — k. Pelaksanaan pemeriksaan
permesinan kapal.
l. — l. — l. Pelaksanaan pemeriksaan
perlengkapan kapal.
m. — m. — m. Penerbitan sertifikat
keselamatan kapal.
n. — n. — n. Penerbitan dokumen
pengawakan kapal.
o. — o. — o. Pemberian surat izin
berlayar.
3. Kapal berukuran tonase kotor 3. Kapal berukuran tonase 3. Kapal berukuran tonase kotor
lebih dari atau sama dengan GT kotor lebih dari atau sama lebih dari atau sama dengan
7 (GT ≥ 7) yang berlayar di laut: dengan GT 7 (GT ≥ 7) yang GT 7 (GT ≥ 7) yang berlayar di
berlayar di laut: laut:
a. Penetapan standar laik air a. — a. —
serta pedoman keselamatan
kapal.
- 224 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
b. Penetapan prosedur b. — b. —
pengawasan keselamatan
kapal.
c. Pemberian izin pembangunan c. — c. —
dan pengadaan kapal.
d. Pengawasan pelaksanaan d. — d. —
keselamatan kapal.
e. Pelaksanaan pengukuran e. — e. —
kapal.
f. Pelaksanaan pendaftaran f. — f. —
kapal.
g. Penetapan tanda panggilan g. — g. —
(call sign) kapal.
h. Penerbitan surat tanda h. — h. —
kebangsaan kapal.
- 225 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
i. Pencatatan kapal dalam i. — i. —
buku register surat tanda
kebangsaan kapal.
j. Penerbitan pas kecil. j. — j. —
k. Pencatatan kapal dalam k. — k. —
buku register pas kecil.
l. Pelaksanaan pemeriksaan l. — l. —
konstruksi kapal.
m. Pelaksanaan pemeriksaan m. — m. —
permesinan kapal.
n. Penerbitan sertifikat n. — n. —
keselamatan kapal.
o. Pelaksanaan pemeriksaan o. — o. —
perlengkapan kapal.
p. Pelaksanaan pemeriksaan p. — p. —
radio/elektronika kapal.
- 226 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
q. Penerbitan dokumen q. — q. —
pengawakan kapal.
r. Pemberian surat izin r. — r. —
berlayar.
4. Kapal berukuran tonase kotor 4. Kapal berukuran tonase 4. Kapal berukuran tonase kotor
kurang dari GT 7 (GT < 7) yang kotor kurang dari GT 7 (GT kurang dari GT 7 (GT < 7) yg
berlayar di laut: < 7) yang berlayar di laut: berlayar di laut:
a. Penetapan standar laik air a. — a. —
serta pedoman keselamatan
kapal.
b. Penetapan prosedur b. — b. —
pengawasan keselamatan
kapal.
c. Pengaturan pengukuran c. — c. —
kapal.
d. Pengaturan surat tanda d. — d. —
kebangsaan kapal (pas kecil).
- 227 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
e. — e. Pemberian izin e. —
pembangunan dan
pengadaan kapal.
f. — f. — f. Pelaksanaan pengawasan
keselamatan kapal.
g. g. — g.— Pelaksanaan pengukuran
kapal.
h. — h. — h. Penerbitan pas kecil .
i. — i. — i. Pencatatan kapal dalam
buku register pas kecil.
j. — j. — j. Pelaksanaan pemeriksaan
konstruksi kapal.
k. — k. — k. Pelaksanaan pemeriksaan
permesinan kapal.
l. — l. — l. Penerbitan sertifikat
keselamatan kapal.
- 228 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
m. — m. — m. Pelaksanaan pemeriksaan
perlengkapan kapal.
n. — n. — n. Penerbitan dokumen
pengawakan kapal.
o. Pemberian surat izin o. — o. —
berlayar.
5. Persetujuan lokasi pelabuhan 5. — 5. Penetapan penggunaan tanah
laut. lokasi pelabuhan laut.
6. Penetapan rencana induk 6. — 6. —
pelabuhan laut internasional
hub, internasional dan nasional.
7. Pengelolaan pelabuhan laut 7. Pengelolaan pelabuhan 7. Pengelolaan pelabuhan lokal
internasional hub, internasional regional lama. lama.
dan nasional lama.
8. Pengelolaan pelabuhan baru 8. Pengelolaan pelabuhan 8. Pengelolaan pelabuhan baru
yang dibangun oleh pemerintah. baru yang dibangun oleh yang dibangun oleh
provinsi. kabupaten/kota.
- 229 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
9. Penetapan daerah lingkungan 9. — 9. —
kerja dan daerah lingkungan
kepentingan pelabuhan laut
internasional hub, internasional
dan nasional.
10. Penetapan keputusan 10. — 10. —
pelaksanaan pembangunan
pelabuhan laut internasional
hub, internasional dan nasional.
11. Penetapan keputusan 11. — 11. —
pelaksanaan pengoperasian
pelabuhan laut internasional
hub, internasional dan nasional.
12. Pertimbangan teknis 12. — 12. —
penambahan dan atau
pengembangan fasilitas pokok
pelabuhan laut internasional
hub, internasional, dan nasional.
- 230 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
13. Penetapan pengoperasian 24 13. — 13. —
(dua puluh empat) jam
pelabuhan laut internasional
hub, internasional dan nasional.
14. Penetapan pelabuhan laut untuk 14. — 14. —
melayani angkutan peti kemas.
15. Pertimbangan teknis penetapan 15. — 15. —
pelabuhan laut untuk melayani
curah kering dan curah cair.
16. Persetujuan pengelolaan 16. — 16. —
Dermaga Untuk Kepentingan
Sendiri (DUKS) yang berlokasi di
dalam DLKr/DLKp pelabuhan
laut internasional hub,
internasional dan nasional.
17. Pemberian izin kegiatan 17. — 17. —
pengerukan dan/atau reklamasi
di dalam DLKr/DLKp pelabuhan
laut internasional hub,
internasional dan nasional.
- 231 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
18. Penetapan pelabuhan yang 18. — 18. —
terbuka bagi perdagangan luar
negeri.
19. — 19. Rekomendasi penetapan 19. Rekomendasi penetapan
rencana induk pelabuhan rencana induk pelabuhan
laut internasional hub, laut internasional hub,
internasional dan nasional. internasional dan nasional.
20. — 20. Penetapan rencana induk 20. —
pelabuhan laut regional.
21. — 21. — 21. Penetapan rencana induk
pelabuhan lokal.
22. — 22. Rekomendasi penetapan 22. Rekomendasi penetapan
lokasi pelabuhan umum. lokasi pelabuhan umum.
23. — 23. Rekomendasi penetapan 23. Rekomendasi penetapan
lokasi pelabuhan khusus. lokasi pelabuhan khusus.
24. — 24. Penetapan keputusan 24. Penetapan keputusan
pelaksanaan pembangunan pelaksanaan pembangunan
pelabuhan laut regional. pelabuhan laut lokal.
- 232 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
25. — 25. Penetapan pelaksanaan 25. Penetapan pelaksanaan
pembangunan pelabuhan pembangunan pelabuhan
khusus regional. khusus lokal.
26. — 26. Penetapan keputusan 26. Penetapan keputusan
pelaksanaan pengoperasian pelaksanaan pengoperasian
pelabuhan laut regional. pelabuhan laut lokal.
27. — 27. Penetapan izin 27. Penetapan izin pengoperasian
pengoperasian pelabuhan pelabuhan khusus lokal.
khusus regional.
28. — 28. Rekomendasi penetapan 28. Rekomendasi penetapan
DLKr/DLKp pelabuhan laut DLKr/DLKp pelabuhan laut
internasional hub. internasional hub.
29. — 29. Rekomendasi penetapan 29. Rekomendasi penetapan
DLKr/DLKp pelabuhan laut DLKr/DLKp pelabuhan laut
internasional. internasional.
30. — 30. Rekomendasi penetapan 30. Rekomendasi penetapan
DLKr/DLKp pelabuhan laut DLKr/DLKp pelabuhan laut
nasional. nasional.
- 233 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
31. — 31. — 31. Rekomendasi penetapan
DLKr/DLKp pelabuhan laut
regional.
32. — 32. Penetapan DLKr/DLKp 32. Penetapan DLKr/DLKp
pelabuhan laut regional. pelabuhan laut lokal.
33. — 33. Izin kegiatan pengerukan di 33. —
dalam DLKr/DLKp
pelabuhan laut regional.
34. — 34. Izin reklamasi di dalam 34. —
DLKr/DLKp pelabuhan laut
regional.
35. — 35. Pertimbangan teknis 35. —
terhadap penambahan
dan/atau pengembangan
fasilitas pokok pelabuhan
laut regional.
36. — 36. — 36. Pertimbangan teknis terhadap
penambahan dan/atau
pengembangan fasilitas pokok
pelabuhan laut lokal.
- 234 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
37. — 37. Penetapan pelayanan 37. —
operasional 24 (dua puluh
empat) jam pelabuhan laut
regional.
38. — 38. Izin kegiatan pengerukan di 38. Izin kegiatan pengerukan di
wilayah perairan pelabuhan wilayah perairan pelabuhan
khusus regional. khusus lokal.
39. — 39. Izin kegiatan reklamasi di 39. Izin kegiatan reklamasi di
wilayah perairan pelabuhan wilayah perairan pelabuhan
khusus regional. khusus lokal.
40. — 40. Penetapan pelayanan 40. —
operasional 24 (dua puluh
empat) jam pelabuhan
khusus regional.
41. — 41. Penetapan DUKS di 41. Penetapan DUKS di
pelabuhan regional. pelabuhan lokal.
- 235 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
42. — 42. — 42. Pelaksanaan rancang bangun
fasilitas pelabuhan bagi
pelabuhan dengan pelayaran
lokal (kabupaten/kota).
43. — 43. — 43. Izin kegiatan pengerukan di
dalam DLKr/DLKp pelabuhan
laut lokal.
44. — 44. — 44. Izin kegiatan reklamasi di
dalam DLKr/DLKp pelabuhan
laut lokal.
45. — 45. — 45. Penetapan pelayanan
operasional 24 (dua puluh
empat) jam pelabuhan laut
lokal.
46. — 46. — 46. Penetapan pelayanan
operasional 24 (dua puluh
empat) jam pelabuhan
khusus lokal.
- 236 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
47. — 47. Rekomendasi penetapan 47. Rekomendasi penetapan
pelabuhan yang terbuka pelabuhan yang terbuka bagi
bagi perdagangan luar perdagangan luar negeri.
negeri.
48. — 48. — 48. Penetapan besaran tarif jasa
kepelabuhanan pada
pelabuhan lokal yang
diselenggarakan oleh
pemerintah kabupaten/kota.
49. Izin usaha perusahaan 49. — 49. —
angkutan laut bagi perusahaan
yang berdomisili dan beroperasi
pada lintas pelabuhan antar
provinsi dan internasional.
50. — 50. Izin usaha perusahaan 50. Izin usaha perusahaan
angkutan laut bagi angkutan laut bagi
perusahaan yang perusahaan yang berdomisili
berdomisili dan beroperasi dan beroperasi pada lintas
pada lintas pelabuhan pelabuhan dalam
antar kabupaten/kota kabupaten/kota setempat.
dalam wilayah provinsi
setempat.
- 237 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
51. — 51. Izin usaha pelayaran rakyat 51. Izin usaha pelayaran rakyat
bagi perusahaan yang bagi perusahaan yang
berdomisili dan beroperasi berdomisili dan beroperasi
pada lintas pelabuhan pada lintas pelabuhan dalam
antar kabupaten/kota wilayah kabupaten/kota
dalam wilayah provinsi setempat.
setempat, pelabuhan
antar/provinsi dan
internasional (lintas batas).
52. — 52. Pemberitahuan pembukaan 52. Pemberitahuan pembukaan
kantor cabang perusahaan kantor cabang perusahaan
angkutan laut nasional angkutan laut nasional yang
yang lingkup kegiatannya lingkup kegiatannya melayani
melayani lintas pelabuhan lintas pelabuhan dalam satu
antar kabupaten/kota kabupaten/kota.
dalam satu provinsi.
- 238 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
53. — 53. Pemberitahuan pembukaan 53. Pemberitahuan pembukaan
kantor cabang perusahaan kantor cabang perusahaan
pelayaran rakyat yang pelayaran rakyat yang
lingkup kegiatannya lingkup kegiatannya melayani
melayani lintas pelabuhan lintas pelabuhan dalam satu
antar kabupaten/kota kabupaten/kota.
dalam satu provinsi, lintas
pelabuhan antar provinsi
serta lintas pelabuhan
internasional (lintas batas).
54. — 54. Pelaporan pengoperasian 54. Pelaporan pengoperasian
kapal secara tidak tetap kapal secara tidak tetap dan
dan tidak teratur (tramper) tidak teratur (tramper) bagi
bagi perusahaan angkutan perusahaan angkutan laut
laut yang berdomisili dan yang berdomisili dan
beroperasi pada lintas beroperasi pada lintas
pelabuhan antar pelabuhan dalam wilayah
kabupaten/kota dalam kabupaten/kota setempat.
satu provinsi.
- 239 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
55. — 55. Pelaporan penempatan 55. Pelaporan penempatan kapal
kapal dalam trayek tetap dalam trayek tetap dan
dan teratur (liner) dan teratur (liner) dan
pengoperasian kapal secara pengoperasian kapal secara
tidak tetap dan tidak tidak tetap dan tidak teratur
teratur (tramper) bagi (tramper) bagi perusahaan
perusahaan pelayaran pelayaran rakyat yang
rakyat yang berdomisili dan berdomisili dan beroperasi
beroperasi pada lintas pada lintas pelabuhan dalam
pelabuhan antar wilayah kabupaten/kota
kabupaten/kota dalam setempat.
wilayah provinsi setempat,
pelabuhan antar provinsi
dan internasional (lintas
batas).
- 240 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
56. Izin operasi angkutan laut 56. — 56. —
khusus.
57. — 57. Izin usaha tally di 57. Izin usaha tally di pelabuhan.
pelabuhan.
58. — 58. Izin usaha bongkar muat 58. Izin usaha bongkar muat
barang dari dan ke kapal. barang dari dan ke kapal.
59. — 59. Izin usaha 59. Izin usaha ekspedisi/Freight
ekspedisi/Freight Forwarder.
Forwarder.
60. — 60. Izin usaha angkutan 60. —
perairan pelabuhan.
61. — 61. Izin usaha penyewaan 61. —
peralatan angkutan laut/
peralatan penunjang
angkutan laut.
62. — 62. Izin usaha depo peti kemas. 62. —
- 241 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
63. Penetapan tarif angkutan laut 63. — 63. —
dalam negeri untuk penumpang
kelas ekonomi.
64. Penyusunan jaringan trayek 64. — 64. —
angkutan laut dalam negeri.
65. Penetapan trayek angkutan laut 65. — 65. —
perintis dan penempatan
kapalnya.
66. — 66. — 66. Penetapan lokasi pemasangan
dan pemeliharaan alat
pengawasan dan alat
pengamanan (rambu-rambu),
danau dan sungai lintas
kabupaten/kota
67. — 67. — 67. Pemberian rekomendasi
dalam penerbitan izin usaha
dan kegiatan salvage serta
persetujuan Pekerjaan Bawah
Air (PBA) dan pengawasan
kegiatannya dalam
kabupaten/kota.
- 242 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
68. Penetapan perairan pandu luar 68. — 68. —
biasa.
69. Penetapan perairan wajib 69. — 69. —
pandu.
70. Pelimpahan kewenangan 70. — 70. —
pemanduan.
4. Perhubungan 1. Angkutan Udara 1. Penetapan norma, standar, 1. — 1. —
Udara prosedur, dan kriteria di bidang
angkutan udara.
2. Penerbitan izin usaha angkutan 2. Pemantauan terhadap 2. —
udara niaga. pelaksanaan kegiatan izin
usaha angkutan udara
niaga dan melaporkan ke
Pemerintah.
3. Penerbitan izin kegiatan 3. Pemantauan terhadap 3. —
angkutan udara. pelaksanaan kegiatan izin
kegiatan angkutan udara
dan melaporkan ke
pemerintah.
- 243 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
4. Penetapan persetujuan rute 4. Pemantauan terhadap 4. —
penerbangan. pelaksanaan kegiatan
Jaringan dan Rute
Penerbangan dan
melaporkan ke pemerintah.
5. — 5. Mengusulan rute 5. —
penerbangan baru ke dari
daerah yang bersangkutan.
6. Persetujuan penambahan atau 6. Pemantauan pelaksanaan 6. —
pengurangan kapasitas persetujuan rute
angkutan udara rute penerbangan dan
penerbangan. melaporkan ke pemerintah.
7. — 7. Pemantauan terhadap 7. —
pelaksanaan persetujuan
penambahan atau
pengurangan kapasitas
angkutan udara dan
melaporkan ke pemerintah.
- 244 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
8. Persetujuan terbang Flight 8. Pemantauan terhadap 8. —
Approval (FA) untuk: pelaksanaan persetujuan
izin terbang/FA yang
a. Penerbangan ke dan/dari dikeluarkan oleh
luar negeri. pemerintah dan melaporkan
ke pemerintah.
b. Perubahan jadwal
penerbangan dalam negeri
bagi perusahaan angkutan
udara berjadwal.
c. Penerbangan dalam negeri
bagi perusahaan angkutan
udara tidak berjadwal antar
provinsi dengan pesawat
udara di atas 30 tempat
duduk.
9. — 9. Persetujuan izin terbang/FA 9. —
perusahaan angkutan udara
tidak berjadwal antar
kabupaten/kota dalam 1
(satu) provinsi dengan
pesawat udara di atas 30
- 245 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
tempat duduk dan
melaporkan ke Pemerintah.
10. — 10. Pemantauan terhadap 10. —
pelaksanaan persetujuan
izin terbang/FA
perusahaan angkutan udara
non berjadwal antar
kabupaten/kota dalam 1
(satu) provinsi dengan
pesawat udara diatas 30
tempat duduk dan
melaporkan ke pemerintah.
11. Penetapan tarif angkutan udara 11. Pemantauan terhadap 11. —
(batas atas) dan tarif referensi pelaksanaan tarif angkutan
angkutan udara. udara (batas atas) dan tarif
referensi angkutan udara
dan melaporkan ke
pemerintah.
- 246 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
12. Pemberian Sertifikasi personil 12. Pemantauan terhadap 12. —
petugas pengamanan operator personil petugas
penerbangan. pengamanan operator
penerbangan dan personil
petugas pasasi dan
melaporkan ke pemerintah.
13. Sertifikasi personil pasasi. 13. — 13. —
14. Penerbitan izin general sales 14. Pemantauan terhadap 14. —
agent. pelaksanaan kegiatan
general sales agent dan
melaporkan ke pemerintah.
15. — 15. Pemberian izin Ekspedisi 15. —
Muatan Pesawat Udara
(EMPU).
16. — 16. Pemberian arahan dan 16. —
petunjuk terhadap kegiatan
Ekspedisi Muatan Pesawat
Udara (EMPU).
- 247 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
17. — 17. Pemantauan, penilaian, dan 17. —
tindakan korektif terhadap
pelaksanaan kegiatan EMPU
dan melaporkan kepada
pemerintah.
18. — 18. Pengawasan dan 18. —
pengendalian izin EMPU.
19. Penetapan standar dan 19. — 19. —
persyaratan peralatan
pelayanan keamanan dan
keselamatan perusahaan
angkutan udara.
20. Pengawasan dan pengendalian 20. — 20. —
berlakunya standar dan
persyaratan peralatan
pelayanan keamanan dan
keselamatan perusahaan
angkutan udara:
a. Pemeriksaan secara berkala
dan insidentil terhadap
- 248 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
berlakunya standar dan
persyaratan peralatan
pelayanan keamanan dan
keselamatan perusahaan
angkutan udara;
b. Pemberian rekomendasi
atau teguran apabila tidak
sesuai dengan standar yang
telah ditetapkan;
c. Pemberian arahan, petunjuk
pelaksanaan, bimbingan dan
penyuluhan berlakunya
standar dan persyaratan
peralatan pelayanan
keamanan dan keselamatan
perusahaan angkutan
udara;
- 249 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
21. — 21. Pengusulan bandar udara 21. —
yang terbuka untuk
melayani angkutan udara
ke/dari luar negeri.
Pengusulan bandar udara di
wilayah kerjanya yang
terbuka untuk angkutan
udara ke/dari luar negeri
disertai alasan dan data
dukung yang memadai.
Mengusulkan penetapan
tersebut kepada
pemerintah.
22. Penetapan besaran tarif jasa 22. — 22. —
kebandarudaraan pada bandar
udara pusat penyebaran dan
bandar udara bukan pusat
penyebaran yang ruang udara
disekitarnya dikendalikan.
- 250 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
23. Pengawasan tarif jasa 23. — 23. —
kebandarudaraan pada bandar
udara pusat penyebaran dan
bandar udara bukan pusat
penyebaran yang ruang udara
di sekitarnya dikendalikan.
Pemantauan penilaian dan
tindakan korektif terhadap
pelaksanaan tarif jasa bandar
udara, bagi bandar udara di
wilayah kerjanya.
Memberikan laporan secara
periodik kepada pemerintah
atas hasil kegiatan pengawasan
pelaksanaan tarif jasa bandar
udara bagi bandar udara di
wilayah kerjanya.
- 251 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
2. Pesawat Udara 1. Pemberian tindakan korektif 1. — 1. —
terhadap pelanggaran
ketentuan-ketentuan di bidang
angkutan udara.
2. Pemberian tanda kebangsaan 2. — 2. —
dan pendaftaran pesawat
udara.
3. Sertifikasi kelaikan udara. 3. — 3. —
4. Sertifikasi tipe pesawat udara. 4. — 4. —
5. Sertifikasi tipe validasi pesawat 5. — 5. —
udara.
6. Sertifikasi tipe tambahan 6. — 6. —
pesawat udara.
7. Sertifikasi produksi. 7. — 7. —
8. Sertifikasi operator pesawat 8. — 8. —
udara.
- 252 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
9. Sertifikasi pengoperasian 9. — 9. —
pesawat udara.
10. Sertifikasi perekayasaan produk 10. — 10. —
aeronautika.
11. Sertifikasi pendaftaran pesawat 11. — 11. —
udara.
12. Dokumen limitasi produksi. 12. — 12. —
13. Sertifikasi distributor produk 13. — 13. —
aeronautika.
14. Sertifikasi penyelenggaraan 14. — 14. —
pendidikan dan pelatihan
penerbangan (penerbang,
teknik, flight engineer, flight
operation officer dan awak
kabin).
15. Sertifikasi penerbang. 15. — 15. —
- 253 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
16. Sertifikasi teknik. 16. — 16. —
17. Sertifikasi juru mesin pesawat 17. — 17. —
udara.
18. Sertifikasi navigasi pesawat 18. — 18. —
udara.
19. Sertifikasi awak kabin. 19. — 19. —
20. Sertifikasi personil ahli 20. — 20. —
perawatan pesawat udara.
21. Sertifikasi personil penunjang 21. — 21. —
operasi pesawat udara/Flight
Operation Officer (FOO).
22. Sertifikasi Ground Support 22. — 22. —
Equipment (GSE).
23. Penerbitan izin pengadaan 23. — 23. —
pesawat udara.
- 254 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
24. Sertifikasi persetujuan izin 24. — 24. —
organisasi perawatan pesawat
udara.
25. Sertifikasi penyelenggaraan 25. — 25. —
pendidikan dan pelatihan
penerbangan (penerbangan,
teknik, flight engineer, flight
operation officer dan awak
kabin).
26. Persetujuan rancang bangun 26. — 26. —
komponen pesawat udara.
27. Persetujuan izin persetujuan 27. — 27. —
rancang bangun perubahan
pesawat udara.
28. Penetapan standar laik udara 28. — 28. —
serta pedoman keselamatan
pesawat udara, auditing
management keselamatan
udara, penyidikan,
penanggulangan kecelakaan,
bencana pesawat udara.
- 255 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
29. Pemeriksaan dokumen dan 29. — 29. —
persyaratan administrasi
pengoperasian pesawat udara
sesuai CASR 21 meliputi
pemeriksaan FA, C of A,C of R,
flight plan, wether forcase,
loading cargo, dispach report.
30. Membantu pelaksanaan ramp 30. — 30. —
check dengan persyaratan SDM
sebagai berikut: Min. D-II
penerbang, teknik pesawat
udara, S-1 teknik aeronautika,
mesin, umum dan telah
mengikuti airworthiness course,
mengikuti dasar penerbangan
bagi S-1 umum.
31. Pemeriksaan dokumen dan 31. — 31. —
persyaratan administrasi awak
sesuai CASR 61 & 65 meliputi
pemeriksaan:
(1) Licensi Captain, Cockpit;
- 256 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
(2) Lisensi Pramugari dan
Pramugara;
(3) Manifest;
(4) Fuel Quantity pesawat
udara.
32. Membantu pelaksanaan ramp 32. — 32. —
check dengan persyaratan SDM
sebagai berikut:
(1) Min D-II penerbang, D-II
teknik pesawat udara, S-1
teknik aeronautika, mesin
umum;
(2) Telah mengikuti
airworthiness course,
mengikuti dasar-dasar
penerbangan bagi S-1
umum.
- 257 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
3. Bandar Udara 1. Penetapan norma, standar, 1. — 1. —
prosedur, dan kriteria di bidang
bandar udara.
2. Penetapan lokasi bandar udara 2. Pemberian rekomendasi 2. Pemberian rekomendasi
umum. penetapan lokasi bandar penetapan lokasi bandar
udara umum. udara umum.
3. — 3. Pemantauan terhadap 3. Pemantauan terhadap
pelaksanaan keputusan pelaksanaan keputusan
penetapan lokasi bandar penetapan lokasi bandar
udara umum dan udara umum dan melaporkan
melaporkan ke pemerintah, ke pemerintah, pada bandar
pada bandar udara yang udara yang belum terdapat
belum terdapat kantor kantor adbandara.
adbandara.
4. Penetapan/izin pembangunan 4. Pemberian rekomendasi 4. Penetapan/izin
bandar udara umum yang penetapan/izin pembangunan bandar udara
melayani pesawat udara ≥ 30 pembangunan bandar umum yang melayani
tempat duduk. udara umum yang pesawat udara < 30 tempat
melayani pesawat udara ≥ duduk.
30 tempat duduk.
- 258 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
5. — 5. Pemantauan terhadap 5. —
penetapan/izin
pembangunan bandar
udara umum yang
melayani pesawat udara ≥
30 tempat duduk dan
melaporkan ke pemerintah
pada bandar udara yang
belum terdapat kantor
adbandara.
6. Penetapan/izin pembangunan 6. Pemantauan terhadap 6. —
bandar udara khusus yang pelaksanaan
melayani pesawat udara ≥ 30 penetapan/izin
tempat duduk. pembangunan bandar
udara khusus yang
melayani pesawat udara ≥
30 tempat duduk dan
melaporkan kepada
pemerintah.
7. Pemberian sertifikat operasi 7. — 7. —
bandar udara.
- 259 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
8. Sertifikasi pengatur pergerakan 8. Pemantauan terhadap 8. —
pesawat udara di appron. pelaksanaan kegiatan
pengatur pesawat udara di
apron, Pertolongan
Kecelakaan Penerbangan-
Pemadam Kebakaran (PKP-
PK), salvage, pengamanan
bandar udara dan GSE,
pada bandar udara yang
belum terdapat kantor
adbandara.
9. Sertifikasi PKP-PK dan salvage. 9. — 9. —
10. Sertifikasi petugas pengamanan 10. — 10. —
bandar udara.
11. Pemberian sertifikasi personil 11. Pemantauan terhadap 11. —
teknik bandar udara. personil teknik bandar
udara dan melaporkan ke
pemerintah, pada bandar
udara yang belum terdapat
kantor adbandara.
- 260 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
12. Penetapan bandar udara 12. Pemantauan terhadap 12. —
internasional. pelaksanaan penetapan
bandar udara internasional
dan melaporkan ke
pemerintah, pada bandar
udara yang belum terdapat
kantor adbandara.
13. Pengunaan bandar udara 13. — 13. —
khusus untuk umum.
14. Pembentukan Komite Nasional 14. — 14. —
Fasilitasi (KOMNASFAL) Udara.
15. Pembentukan Komite Fasilitasi 15. Dapat menjadi anggota 15. —
(KOMFAL) bandar udara. KOMFAL apabila bandar
udara berdekatan dengan
wilayah kerjanya.
16. Penetapan batas-batas kawasan 16. Pemantauan terhadap 16. —
keselamatan operasi bandar pelaksanaan penetapan
udara umum yang melayani batas-batas kawasan
pesawat udara ≥ 30 tempat keselamatan operasi
duduk. bandar udara umum yang
- 261 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
melayani pesawat udara ≥
30 tempat duduk dan
melaporkan ke pemerintah,
pada bandar udara yang
belum terdapat kantor
adbandara.
17. — 17. Pemantauan terhadap 17. —
pelaksanaan penetapan
batas-batas kawasan
keselamatan operasi
bandar udara umum yang
melayani pesawat udara ≥
30 tempat duduk dan
melaporkan ke pemerintah,
pada bandar udara yang
belum terdapat kantor
adbandara.
18. Pemberian tindakan korektif 18. — 18. —
terhadap pelanggaran
ketentuan-ketentuan di bidang
bandar udara.
- 262 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
19. Penetapan standar dan 19. — 19. —
persyaratan peralatan
penunjang operasi pesawat
udara.
20. Pengawasan dan pengendalian 20. — 20. —
berlakunya standar dan
persyaratan peralatan
pengoperasian bandar udara:
a. Pemantauan terhadap a. — a. —
kelengkapan sertifikat
kelayakan operasi peralatan
penunjang pelayanan darat
pesawat udara.
b. Penilaian terhadap b. — b. —
kemampuan peralatan
penunjang operasi bandar
udara.
c. Tindakan korektif terhadap c. — c. —
peralatan penunjang operasi
bandar udara dengan cara
- 263 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
memberikan laporan kepada
pemerintah.
d. Sertifikat kelaikan operasi d. — d. —
peralatan penunjang
pelayanan darat pesawat
udara diterbitkan oleh
pemerintah.
e. Pelaksanaan pemeriksaan e. — e. —
terhadap peralatan
pelayanan darat pesawat
udara dapat dilaksanakan
oleh badan hukum yang
memenuhi persyaratan.
f. Pemberian arahan, petunjuk f. — f. —
pelaksanaan, bimbingan dan
penyuluhan berlakunya
standar dan persyaratan
peralatan pengoperasian
bandar udara.
- 264 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
21. Penetapan standar dan 21. — 21. —
persyaratan peralatan
pengoperasian bandar udara.
22. Pengawasan dan pengendalian 22. — 22. —
berlakunya standar dan
persyaratan peralatan
penunjang operasi pesawat
udara:
a. Pemeriksaan secara berkala a. — a. —
dan insidentil terhadap
berlakunya standar dan
persyaratan peralatan
penunjang operasi pesawat
udara.
b. Pemberian rekomendasi b. — b. —
atau teguran apabila tidak
sesuai dengan standar yang
telah ditetapkan.
- 265 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
c. Pemberian arahan dan c. — c. —
petunjuk pelaksanaan
berlakunya standar dan
persyaratan peralatan
penunjang operasi pesawat
udara.
d. Pemberian bimbingan dan d. — d. —
penyuluhan terhadap
berlakunya standar dan
persyaratan peralatan
penunjang operasi pesawat
udara.
23. Pengawasan dan pengendalian 23. — 23. —
berlakunya standar dan
persyaratan peralatan
pengoperasian bandar udara.
a. Pemantauan terhadap a. — a. —
kelengkapan sertifikat
kelayakan operasi peralatan
penunjang pelayanan darat
pesawat udara.
- 266 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
b. Penilaian terhadap b. — b. —
kemampuan peralatan
penunjang operasi bandar
udara.
c. Tindakan korektif terhadap c. — c. —
peralatan penunjang operasi
bandar udara dengan cara
memberikan laporan kepada
pemerintah.
d. Sertifikat kelaikan operasi d. — d. —
peralatan penunjang
pelayanan darat pesawat
udara diterbitkan oleh
pemerintah.
e. Pelaksanaan pemeriksaan e. — e. —
terhadap peralatan
pelayanan darat pesawat
udara dapat dilaksanakan
oleh badan hukum yang
memenuhi persyaratan.
- 267 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
f. Pemberian arahan, petunjuk f. — f. —
pelaksanaan, bimbingan dan
penyuluhan berlakunya
standar dan persyaratan
peralatan pengoperasian
bandar udara.
24. — 24. Ijin pembangunan bandar 24. —
udara khusus yang
melayani pesawat udara
dengan kapasitas < 30 (tiga
puluh) tempat duduk dan
ruang udara disekitarnya
tidak dikendalikan dan
terletak dalam 2 (dua)
kabupaten/kota dalam 1
(satu) provinsi, sesuai
dengan batas kewenangan
wilayahnya.
Pemberitahuan pemberian
ijin pembangunan bandar
udara khusus.
- 268 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
25. Penetapan tatanan 25. — 25. —
kebandarudaraan nasional.
26. Pengawasan dan pengendalian 26. — 26. —
pembangunan bandar udara
umum.
27. Tindakan korektif terhadap 27. — 27. —
penyimpangan rencana
pembangunan/pengembangan
dari ketetapan tatanan
kebandarudaraan.
28. — 28. Pemberian arahan dan 28. —
petunjuk pelaksanaan
kepada penyelenggara
bandar udara, serta kantor
terkait lainnya tentang
tatanan kebandarudaraan
dan memberikan
perlindungan hukum
terhadap lokasi tanah dan/
atau perairan serta ruang
udara untuk
- 269 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
penyelenggaraan bandar
udara umum serta
pengoperasian bandar
udara dalam bentuk
Peraturan Pemerintah
Daerah.
29. Pengaturan sistem pendukung 29. — 29. —
penerbangan di bandar udara
(peralatan penunjang
penerbangan dan penunjang
operasi bandar udara).
30. Pengawasan dan pengendalian 30. — 30. —
sistem pendukung penerbangan
di bandar udara (peralatan
penunjang penerbangan dan
penunjang operasi bandar
udara).
31. Pemeriksaan secara berkala 31. — 31. —
dan insidentil terhadap sistem
pendukung penerbangan di
bandar udara (peralatan
- 270 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
penunjang penerbangan dan
penunjang operasi bandar
udara).
32. Pemberian rekomendasi/ 32. — 32. —
teguran apabila sistem
pendukung penerbangan di
bandar udara (peralatan
penunjang penerbangan dan
penunjang operasi bandar
udara) tidak sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan.
33. Pemberian arahan, petunjuk 33. — 33. —
pelaksanaan, bimbingan dan
penyuluhan berlakunya sistem
pendukung penerbangan di
bandar udara (peralatan
penunjang penerbangan dan
penunjang operasi bandar
udara).
- 271 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
34. Penetapan standar rencana 34. — 34. —
induk bandar udara, Kawasan
Keselamatan Operasi
Penerbangan (KKOP) di sekitar
bandar udara, kawasan
kebisingan dan daerah
lingkungan kerja di sekitar
bandar udara.
35. Rekomendasi mendirikan 35. — 35. —
bangunan pada rencana induk
bandar udara, KKOP di sekitar
bandar udara, kawasan
kebisingan di sekitar bandar
udara dan DLKr yang telah
ditetapkan pada bandar udara
pusat penyebaran dan bukan
pusat penyebaran yang ruang
udara di sekitarnya
dikendalikan.
- 272 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
4. Keselamatan 1. Penetapan norma, standar, 1. — 1. —
Penerbangan prosedur, dan kriteria di bidang
(Kespen) kespen.
2. Audit terkait dengan sertifikasi 2. — 2. —
operasi bandar udara.
3. Sertifikasi personil 3. Pemantauan terhadap 3. —
fasilitas/peralatan elektronika personil fasilitas/peralatan
dan listrik penerbangan. elektonika dan listrik
penerbangan dan
melaporkan ke pemerintah,
pada bandar udara yang
belum terdapat kantor
adbandara.
4. Sertifikasi fasilitas/peralatan 4. Pemantauan terhadap 4. —
elektronika dan listrik sertifikasi
penerbangan. fasilitas/peralatan
elektonika dan listrik
penerbangan dan
melaporkan ke pemerintah,
pada bandar udara yang
belum terdapat kantor
adbandara.
- 273 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
5. Sertifikasi fasilitas/peralatan 5. Pemantauan terhadap 5. —
GSE. kegiatan GSE dan
melaporkan ke pemerintah,
pada bandar udara yang
belum terdapat kantor
adbandara.
6. Sertifikasi personil navigasi 6. — 6. —
penerbangan.
7. Melakukan pemantauan 7. — 7. —
terhadap personil navigasi
penerbangan.
8. Sertifikasi personil GSE. 8. Pemantauan terhadap 8. —
personil GSE dan
melaporkan ke pemerintah,
pada bandar udara yang
belum terdapat kantor
adbandara.
- 274 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
9. Penetapan persetujuan 9. — 9. —
pemberian izin (pengangkutan
angkutan bahan dan/atau
barang berbahaya).
10. Penetapan standar persyaratan 10. — 10. —
pengangkutan bahan dan/atau
barang berbahaya.
11. Penetapan/izin operasi bandar 11. Pemantauan terhadap 11. —
udara umum yang melayani pelaksanaan
pesawat udara ≥ 30 tempat penetapan/izin operasi
duduk. bandar udara umum yang
melayani pesawat udara ≥
30 tempat duduk dan
melaporkan ke pemerintah,
pada bandar udara yang
belum terdapat kantor
adbandara.
12. Penetapan/izin operasi bandar 12. Pemantauan terhadap 12. —
udara khusus yang melayani pelaksanaan
pesawat udara ≥ 30 tempat penetapan/izin operasi
duduk. bandar udara khusus yang
melayani pesawat udara ≥
- 275 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
30 tempat duduk dan
melaporkan ke pemerintah,
pada bandar udara yang
belum terdapat kantor
adbandara.
13. Penetapan standar operasi 13. Pemantauan terhadap 13. —
prosedur yang terkait dengan pelaksanaan standar
pengamanan bandar udara. operasi prosedur yang
terkait dengan pengamanan
bandar udara dan
melaporkan ke pemerintah,
pada bandar udara yang
belum terdapat kantor
adbandara.
14. Penetapan standar dan 14. — 14. —
persyaratan peralatan
pelayanan navigasi
penerbangan.
15. Pengawasan dan pengendalian 15. — 15. —
berlakunya standar dan
persyaratan peralatan
- 276 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
pelayanan navigasi
penerbangan.
a. Pemeriksaan secara berkala a. — a. —
dan insidentil terhadap
berlakunya standar dan
persyaratan peralatan
pelayanan navigasi
penerbangan.
b. Pemberian rekomendasi b. — b. —
atau teguran apabila tidak
sesuai dengan standar yang
telah ditetapkan.
c. Pemberian arahan, petunjuk c. — c. —
pelaksanaan, bimbingan dan
penyuluhan berlakunya
standar dan persyaratan
peralatan pelayanan
navigasi penerbangan.
- 277 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
16. Penetapan pelayanan navigasi 16. — 16. —
penerbangan di bandar udara.
17. Sertifikat personil 17. — 17. —
pengangkutan bahan dan/atau
barang berbahaya:
a. Pemerintah melakukan a. — a. —
supervisi dalam proses
pelaksanaan penerbitan
sertifikat.
b. Pemerintah dapat b. — b. —
melakukan tindakan korektif
(peringatan, pembekuan
atau pencabutan) bilamana
terdapat pelanggaran dari
kewenangan yang diberikan.
c. Dalam melakukan supervisi c. — c. —
pemerintah dapat langsung
berhubungan dengan Dinas
Perhubungan Provinsi atau
- 278 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
personil yang diberikan
otorisasi.
18. Sertifikasi peralatan penunjang 18. — 18. —
operasi pesawat udara.
19. Sertifikasi peralatan 19. — 19. —
pengoperasian bandar udara.
20. Sertifikasi peralatan pelayanan 20. — 20. —
keamanan dan keselamatan
perusahaan angkutan udara.
21. Sertifikasi personil operasi 21. — 21. —
pesawat udara.
22. Sertifikasi personil pelayanan 22. — 22. —
pengoperasian bandar udara.
a. Pemerintah melakukan a. — a. —
supervisi dalam proses
pelaksanaan penerbitan
sertifikat.
- 279 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
b. Pemerintah dapat b. — b. —
melakukan tindakan korektif
(peringatan, pembekuan
atau pencabutan) bilamana
terdapat pelanggaran dari
kewenangan yang diberikan.
c. Dalam melakukan supervisi c. — c. —
pemerintah dapat langsung
berhubungan dengan Dinas
Provinsi atau Personil yang
diberikan otorisasi.
23. Sertifikasi personil pelayanan 23. — 23. —
keamanan dan keselamatan
perusahaan angkutan udara:
a. Pemerintah melakukan a. — a. —
supervisi dalam proses
pelaksanaan penerbitan
sertifikat.
- 280 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
b. Pemerintah dapat b. — b. —
melakukan tindakan korektif
(peringatan, pembekuan
atau pencabutan) bilamana
terdapat pelanggaran dari
kewenangan yang diberikan.
c. Dalam melakukan supervisi c. — c. —
Pemerintah dapat langsung
berhubungan dengan Dinas
Provinsi atau Personil yang
diberikan otorisasi.
24. Pengesahan program 24. — 24. —
penanggulangan gawat darurat
di bandar udara.
a. Dalam melakukan supervisi a. — a. —
Pemerintah dapat langsung
berhubungan dengan Dinas
Perhubungan Provinsi atau
Personil yang diberikan
otorisasi.
- 281 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
b. Personil yang memiliki b. — b. —
kualifikasi yang dibuktikan
dengan letter of
authorization/sertifikat
otorisasi pemerintah. Masa
berlaku otorisasi 1 tahun
dan dapat diperpanjang.
25. Pengesahan program 25. — 25. —
pengamanan bandar udara:
a. Pemerintah melakukan a. — a. —
supervisi dalam proses
pelaksanaan pengesahan
sertifikat.
b. Pemerintah dapat b. — b. —
melakukan tindakan korektif
(peringatan, pembekuan
atau pencabutan) bilamana
terdapat pelanggaran dari
kewenangan yang diberikan.
- 282 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
c. Dalam melakukan supervisi c. — c. —
pemerintah dapat langsung
berhubungan dengan Dinas
Perhubungan Provinsi atau
Personil yang diberikan
otorisasi.
26. Penelitian awal terhadap 26. Membantu kelancaran 26. —
insiden di appron berdasarkan pemeriksaan pendahuluan
peraturan pemerintah: kecelakaan pesawat udara:
a. Membantu kelancaran
Tim investigasi dalam
pencapaian lokasi
kecelakaan.
b. Membantu kelancaran
dalam melaksanakan
tugas monitor pesawat
udara milik pemerintah
dan dalam
melaksanakan
koordinasi dengan unit
terkait.
- 283 -
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG SUB – SUB BIDANG PEMERINTAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
c. Membantu kelancaran
keimigrasian Tim
Investigasi warga asing.
Related docs
Other docs by gyq10022
Sequence of Nucleotides in Template Strand of Dna Code for Polypeptide Sequence Phe Leu Ile Val
Views: 466 | Downloads: 0
