BAB 10 TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA BAB 10 TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA I PENDAHULU by qip18635

VIEWS: 222 PAGES: 53

Sertifikasi Keahlian Tenaga Management document sample

More Info
									          BAB 10
TENAGA KERJA DAN PERLUASAN
    KESEMPATAN KERJA
                            BAB 10


            TENAGA KERJA DAN PERLUASAN
                KESEMPATAN KERJA



I. PENDAHULUAN

    Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 27, Ayat (2)
menyatakan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Dengan
demikian, kesempatan kerja merupakan masalah yang amat
mendasar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Setiap upaya
pembangunan harus diarahkan pada penciptaan lapangan kerja
sehingga setiap warga negara dapat memperoleh pekerjaan dan
menempuh kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

     Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 mengamanat-
kan bahwa sasaran umum Pembangunan Jangka Panjang Kedua
(PJP II) adalah terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyara-
kat Indonesia yang maju dan mandiri dalam suasana tenteram dan
sejahtera lahir batin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa,
dan negara yang berdasarkan Pancasila dalam suasana kehidupan

                                                             97
bangsa Indonesia yang serba berkeseimbangan dan selaras dalam
hubungan antara sesama manusia, manusia dengan masyarakat,
manusia dengan alam dan lingkungannya, manusia dengan Tuhan
Yang Maha Esa. Titik berat PJP II diletakkan pada bidang ekono-
mi, yang merupakan penggerak utama pembangunan, seiring
dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling
memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan
bidang lainnya yang dilaksanakan seirama, selaras, dan serasi
dengan keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dalam rangka
mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

     GBHN 1993 lebih lanjut memberikan petunjuk bahwa sasaran
umum Pembangunan Lima Tahun Keenam (Repelita VI) adalah
tumbuhnya sikap kemandirian dalam diri manusia dan masyarakat
Indonesia melalui peningkatan peran serta, efisiensi, dan produkti-
vitas rakyat dalam rangka meningkatkan taraf hidup, kecerdasan,
dan kesejahteraan lahir batin.

     GBHN 1993 menetapkan bidang ekonomi sebagai titik berat
yang merupakan penggerak utama Pembangunan Jangka Panjang
Kedua, seiring dengan kualitas sumber daya manusia. Sejalan
dengan itu, prioritas pembangunan dalam Repelita VI adalah
pembangunan sektor-sektor di bidang ekonomi dengan keterkaitan
antara industri dan pertanian serta bidang pembangunan lainnya
dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dikembangkan
melalui penataan industri nasional yang mengarah pada penguatan
dan pendalaman struktur industri yang didukung kemampuan
teknologi yang makin meningkat, peningkatan ketangguhan perta-
nian, pemantapan sistem dan kelembagaan koperasi, penyempur-
naan pola perdagangan, jasa dan sistem distribusi, pemanfaatan
secara optimal dan tepat guna faktor produksi dan sumber daya
ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai prasyarat
terbentuknya masyarakat industri yang menjamin peningkatan
keadilan, kemakmuran, dan pemerataan pendapatan serta kese-
jahteraan rakyat, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan pem-
bangunan sumber daya manusia agar makin meningkat kualitasnya


98
 sehingga dapat mendukung dan seiring dengan pembangunan
ekonomi melalui peningkatan produktivitas dengan pendidikan
nasional yang makin merata dan bermutu, disertai peningkatan dan
perluasan pendidikan keahlian yang dibutuhkan berbagai bidang
pembangunan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan tekno-
logi yang makin mantap.

     GBHN 1993 mengarahkan bahwa melalui upaya pem-
bangunan, potensi sumber daya nasional diarahkan menjadi kekuat-
an ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan yang
nyata, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas yang
memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan
manajemen. Sumber daya manusia termasuk pemuda dan wanita,
sebagai penggerak pembangunan nasional, dipadukan aspirasi,
peranan, dan kepentingannya ke dalam gerak pembangunan bangsa
rnelalui peran serta aktif dalam seluruh kegiatan pembangunan.

     Selanjutnya GBHN 1993 mengamanatkan bahwa dalam
Repelita VI penciptaan dan perluasan lapangan kerja terus diupa-
yakan, terutama melalui peningkatan dan pemerataan pembangunan
industri, pertanian, dan jasa yang mampu menyerap tenaga kerja
yang banyak serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Upaya
tersebut harus didukung oleh keterpaduan kebijaksanaan investasi,
fiskal dan moneter, pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengem-
bangan dan penyuluhan, penerapan teknologi, serta pengembangan
dan pemanfaatan pusat informasi pasar dalam dan luar negeri.
Kebijaksanaan pemerataan dan peningkatan kesempatan kerja serta
pelatihan tenaga kerja terus dilanjutkan dan ditingkatkan agar
menjangkau setiap warga negara dan terarah pada terwujudnya
angkatan kerja yang terampil dan tangguh. Kesempatan kerja
terbuka bagi setiap orang sesuai dengan kemampuan, keterampilan,
dan keahliannya serta didukung oleh kemudahan memperoleh
pendidikan dan pelatihan, penguasaan teknologi, informasi pasar
ketenagakerjaan serta tingkat upah yang sesuai dengan prestasi dan
kualifikasi yang dipersyaratkan.


                                                             99
    Dalam bab ini akan dibahas masalah tenaga kerja dan per-
luasan kesempatan kerja. Pada dasarnya, perluasan kesempatan
kerja adalah tanggung jawab nasional, dan dilaksanakan melalui
pembangunan di semua sektor dan di seluruh daerah. Dengan
demikian, yang akan dicakup dalam bab ini adalah pokok-pokok-
nya saja.


II. PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN DALAM
    JP I

    Pembangunan yang berlangsung selama PJP I telah berhasil
menciptakan lapangan kerja dalam jumlah yang memadai dengan
mutu yang makin meningkat. Hal ini tercermin dari banyaknya
angkatan kerja baru yang memperoleh pekerjaan. Antara tahun
1980 dan 1990 angkatan kerja bertambah sebesar 21,5 juta orang.
Dalam kurun waktu yang sama jumlah pekerja (angkatan kerja
yang bekerja) juga bertambah sebesar 20 juta orang.

    Jika dilihat dari jumlah pekerja di perkotaan, komposisi
penduduk umur 25-39 tahun yang masuk pasar kerja cenderung
meningkat, khususnya pekerja wanita. Pada tahun 1980 komposisi
penduduk yang berumur 25-39 yang masuk pasar kerja di perko-
taan adalah sebesar 40,5 persen dari seluruh angkatan kerja perko-
taan dan meningkat menjadi 44,7 persen pada tahun 1990. Khusus
pekerja wanita di perkotaan pada kurun waktu yang sama mening-
kat dari sebesar 33,2 persen menjadi 39,1 persen. Proses
urbanisasi ini berlaku bagi banyak pekerja muda yang biasanya
bekerja sebagai pekerja keluarga atau buruh tidak tetap di sektor
pertanian di perdesaan pindah ke perkotaan untuk mencari peker-
jaan di luar sektor pertanian. Proses urbanisasi mengakibatkan
makin berkurangnya tenaga kerja muda di sektor pertanian.

    Struktur lapangan kerja juga ditandai dengan pergeseran dari
sektor produksi agraris ke sektor produksi nonagraris dan jasa
dengan muatan teknologi yang lebih besar. Pada tahun 1980, 55,9

100
persen dari seluruh pekerja bekerja di sektor pertanian, dan sisanya
bekerja di sektor industri dan sektor lainnya. Pada tahun 1990
pekerja di sektor pertanian menurun menjadi 49,9 persen, sedangkan
di sektor industri dan jasa meningkat menjadi 50,1 persen.
Pergeseran struktur pekerja dan peningkatan mutu pekerja, bukan
saja terjadi dari sektor pertanian ke sektor nonpertanian, tetapi juga
dari sektor informal ke sektor formal. Pekerja di sektor informal
menurun dari sebesar 69,9 persen pada tahun 1980 menjadi 63,6
persen pada tahun 1990. Pekerja informal terdiri atas pengusaha
yang berusaha tanpa buruh, pekerja yang berusaha dengan dibantu
anggota rumah tangga atau buruh tidak tetap, dan pekerja keluarga.
Di pihak lain pekerja di sektor formal, yaitu pekerja yang berusaha
dengan buruh tetap dan buruh atau karyawan meningkat dari 30,1
persen pada tahun 1980 menjadi 36,4 persen pada tahun 1990.

    Persentase pekerja termasuk pekerja wanita dengan tingkat
pendidikan sekurang-kurangnya sekolah dasar (SD) menunjukkan
peningkatan, yaitu dari 32,8 persen pada tahun 1980 menjadi 54,4
persen pada tahun 1990. Proses ini ditandai dengan peningkatan
proporsi pekerja wanita, yaitu dari sebesar 32,8 persen pada tahun
1980 menjadi 35,6 persen pada tahun 1990 (Tabel 10-1).

     Meningkatnya kualitas tenaga kerja serta terciptanya lapangan
kerja yang makin luas dan merata dicerminkan oleh kemampuan
tenaga kerja yang dibarengi dengan pemakaian ilmu pengetahuan
dan teknologi untuk memproduksi barang dan jasa. Selama kurun
waktu 1980-1990 kemampuan tenaga kerja untuk menghasilkan
barang dan jasa per tenaga kerja meningkat 24,1 persen, yaitu dari
Rp 1.296 ribu pada tahun 1980 menjadi Rp 1.608 ribu pada tahun
1990.

    Hasil yang dicapai menunjukkan bahwa selama kurun waktu
1980-1990 secara nasional lapangan kerja tumbuh dengan rata-rata
2,8 persen per tahun. Pada daerah-daerah yang memanfaatkan
kekayaan alam seperti Riau, Kalimantan Timur dan Kalimantan
Tengah lapangan kerja tumbuh antara 6-8 persen. Sebaliknya, di


                                                                101
                                           TABEL 10-1
                                  PERKEMBANGAN ANGKATAN KERJA
                                            1980-1990




                                                      Satuan      19801)     1985 2)   1990 3)
                         Uraian



 1. Jumlah angkatan kerja                            ribu orang     52.421   83.828      73.914


 2. Rata-rata pertumbuhan angkatan kerja per tahun      %              2,7       4,0        3,0


                                                     ribu orang     51.553   82.457      71.570
 3. Jumlah pekerja

 4. Persentase yang mencari pekerjaan                   %              1,7       2,1        3,2
    dari angkatan kerja


 5. Persentase pekerja yang bekerja kurang dad          %             38,5      38,3       38,8
    35 jam seminggu

 8. Persentase pekerja yang bekerja di sektor           %             55,9      54,7       49,9
    pertanian


 7.   Persentase pekerja wanita                         %             32,8      35,3       35,8


 8. Persentase pekerja berpendidikan SD dan             %             32,8      43,9       54,4
     SD ke atas


 9. Persentase pekerja di Pulau Jawa                    %             84,0      82,4       81,2


 10. Persentase pekerja keluarga                        %             17,8      23,7       19,9


 11. Nilai produksi barang dan jasa, menurut harga    Rp miliar     66.799   85.082     115.110
     konstan tahun 1983


 12. Rata-rata produksi per pekerja                    Rp ribu       1.298    1.382       1.808



Sumber:
 1) BPS, Sensus Penduduk 1980, Seri S No.2, Pebruari 1983
 2) BPS, SUPAS 1985, Seri No.5, Januari 1987
 3) BPS, Sensus Penduduk 1990, Seri S No.2, Juli 1992




 102
beberapa daerah yang padat penduduknya, seperti Propinsi Yogya-
karta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan pertum-
buhan lapangan kerja hanya sebesar 1,5 persen per tahun.

     Upaya menciptakan lapangan kerja dan sekaligus mengurangi
pengangguran tenaga kerja terdidik telah dilaksanakan dengan
menugasi tenaga lulusan pendidikan tinggi dalam kegiatan tenaga
kerja sukarela sebagai pelopor pembaharuan pembangunan.
Kegiatan ini pada awalnya bernama tenaga kerja sukarela yang
bernaung di bawah badan urusan tenaga kerja sukarela Indone -
sia (TKS-BUTSI). Sejak Repelita V TKS-BUTSI diubah menjadi
Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST). Para TKST umumnya
ditugasi selama 2 tahun di perdesaan dan ditempatkan sesuai
dengan permintaan, antara lain di koperasi unit desa (KUD).

     Untuk mengurangi pengangguran ataupun setengah
pengangguran di daerah perdesaan, khususnya pada waktu sepi
kerja (paceklik) dalam PJP I dilaksanakan proyek padat karya yang
sejak Repelita II dinamakan Proyek Padat Karya Gaya Baru
(PKGB). Pelaksanaan Proyek PKGB diprioritaskan di kecamatan
miskin, padat penduduk, dan rawan terhadap bencana alam.
Masyarakat perdesaan yang menganggur diberi kesempatan
membangun dan merehabilitasi prasarana desa, seperti jalan
desa, saluran irigasi tersier dan sebagainya dengan imbalan upah.
Selama PJP I telah didayagunakan secara produktif 13,2 juta orang
tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur dalam seratus
hari kerja di 16.359 lokasi atau kecamatan. Berkaitan dengan
kegiatan PKGB, di daerah perdesaan yang relatif tertinggal dan
padat penduduk dikembangkan teknologi padat karya. Dalam
rangka itu, telah diterapkan dan dikembangkan 29 jenis teknologi
padat karya selama PJP I.

    Dalam rangka upaya mempertemukan pencari kerja dan
pemberi kerja menurut lapangan usaha, jabatan, dan tingkat
pendidikan, dikembangkan informasi ketenagakerjaan. Informasi
ketenagakerjaan yang dikumpulkan dan diolah mencakup pencari


                                                            103
kerja terdaftar, permintaan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja,
dan pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan atas usaha sendiri.

    Untuk mengatasi kekurangan angkatan kerja di daerah yang
kurang penduduknya, disalurkan tenaga kerja melalui meka-
nisme antarkerja lokal (AKL) dan antarkerja antardaerah (AKAD)
masing-masing sebanyak 2,4 juta dan 0,45 juta orang. Dalam
rangka mengurangi pengangguran juga disalurkan tenaga kerja ke
luar negeri melalui mekanisme antarkerja antarnegara (AKAN)
sebanyak 1,0 juta orang. Penyaluran tenaga kerja melalui
mekanisme AKAD dan AKL menunjukkan peningkatan sejak
Repelita V dengan dikembangkannya penyaluran tenaga kerja
untuk penanganan daerah lahan kritis dan penyaluran lulusan
sekolah pertanian sebagai motivator di daerah PIR transmigrasi.

     Untuk mendukung peningkatan kemampuan dan mutu tenaga
kerja dilakukan antara lain pelatihan keterampilan yang dilaksana-
kan secara terpadu dengan melibatkan unsur pemerintah dan swasta
sebagai penyelenggara pelatihan dan pengguna tenaga kerja.

    Untuk mendukung kegiatan pelatihan selama PJP I telah
dibangun 153 buah Balai Latihan Kerja (BLK). Jumlah dan mutu
pelatih ditingkatkan dengan merekrut dan menatar 3.226 orang
calon instruktur di berbagai bidang kejuruan antara lain otomotif,
bangunan, elektronika, dan tata niaga.

    Tenaga kerja yang telah dilatih melalui BLK-BLK berjumlah
1.287.480 orang terdiri dari 551.224 orang atau 42,8 persen di
bidang industri, 81.825 orang atau 6,4 persen di bidang pertanian,
dan 195.987 orang atau 15,2 persen di bidang manajemen,
sedangkan sisanya 458.444 orang atau 35,6 persen dilatih di
berbagai bidang kejuruan melalui pelatihan keliling (mobile training
unit).

    Dengan makin berkembangnya sektor industri, lembaga
penyelenggara pelatihan swasta dan perusahaan sebagai bagian

104
dari sistem pelatihan nasional terus didorong untuk ditingkatkan
peranannya. Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan peranan
perusahaan dalam pelatihan, telah dirintis dan diujicobakan pelak-
sanaan pelatihan pemagangan. Dalam rangka meningkatkan pro-
duktivitas, telah dilatih pengusaha muda dari perusahaan kecil dan
menengah dalam berbagai bidang, antara lain melalui program
Pelatihan Motivasi Berprestasi, Pengendalian Mutu Terpadu,
Gugus Kendali Mutu, Pelatihan Penyelia, Pengukuran Produktivitas
dan Manajemen Konsultansi.

     Selama PJP I juga dilaksanakan pembinaan hubungan industri-
al dan perlindungan tenaga kerja, khususnya di sektor formal,
dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang serasi antara
pengusaha dan pekerja, agar terwujud ketenteraman dan kete-
nangan berusaha, peningkatan produktivitas, serta peningkatan
kesejahteraan pekerja. Dalam hubungan industrial, keberadaan
serikat pekerja dan lembaga ketenagakerjaan sangat penting
peranannya.

     Dalam hal perkembangan serikat pekerja, yakni Serikat Peker-
ja Seluruh Indonesia (SPSI) telah tercatat 27 dewan pimpinan
daerah (DPD), 269 dewan pimpinan cabang (DPC), dan 9.552
unit kerja (UK) SPSI di perusahaan. Lembaga kerja sama (LKS)
bipartit di tingkat perusahaan telah terbentuk sebanyak 3.843
buah, dan LKS tripartit telah ada di tingkat pusat dan di semua
daerah tingkat I dan di 196 daerah tingkat II. Upaya mengembang-
kan kesepakatan kerja bersama (KKB) yang mencerminkan ber-
fungsinya mekanisme bipartit antara wakil pekerja dan pengusaha
telah menghasilkan 7.741 buah KKB dan bagi perusahaan yang
belum atau tidak memiliki KKB telah membuat 19.618 peraturan
perusahaan (PP).

    Sejak tahun 1978, kebijaksanaan peningkatan kesejahteraan
tenaga kerja dilaksanakan melalui Asuransi Sosial Tenaga Kerja
(Astek). Pada tahun 1992 sesuai dengan Undang-Undang No. 3
Tahun 1992, Astek ditingkatkan menjadi jaminan sosial tenaga


                                                             105
kerja (Jamsostek), dengan jumlah peserta sebanyak 40.000
perusahaan yang mencakup lebih kurang 5,5 juta orang tenaga
kerja. Di samping itu, telah terbentuk 6.308 koperasi pekerja, yang
2.815 di antaranya telah berbadan hukum.

     Upaya perbaikan pengupahan dilakukan melalui penetapan
upah minimum dan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan
tenaga kerja, produktivitas serta pemerataan pendapatan dalam
rangka menciptakan keadilan sosial. Pada awal Repelita V upah
minimum rata-rata nasional adalah 67,0 persen dari kebutuhan
fisik minimum pekerja lajang per hari dan pada tahun keempat
Repelita V mencapai 78,0 persen dari kebutuhan fisik minimum.

     Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang juga merupakan
upaya perlindungan tenaga kerja dilaksanakan untuk mencegah
terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Untuk itu,
telah diselenggarakan kursus-kursus dan pelatihan K3, bagi 4.500
operator ketel uap, 1.232 operator derek dan 614 ahli K3, 5.270
dokter, 4.499 paramedis, 2.152 teknisi dari Pengurus Unit Kerja
(PUK) SPSI, 583 manajer, 883 pengelola gizi kerja dan 152
pimpinan P2K3, serta telah terbentuk 37 jasa inspeksi teknis.
Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Kese-
lamatan Kerja, telah dibentuk 9.561 panitia pembina keselamatan
dan kesehatan kerja (P2K3) di perusahaan-perusahaan.

    Pengawasan ketenagakerjaan merupakan faktor penting dalam
usaha memenuhi perlindungan bagi pekerja dan dalam mewujudkan
ketenteraman kerja dan berusaha. Jumlah pegawai pengawas
ketenagakerjaan tercatat 387 orang menduduki jabatan struk-
tural, dan 746 orang menduduki jabatan fungsional.




106
III. TANTANGAN, KENDALA, DAN PELUANG
      PEMBANGUNAN

     PJP I telah menghasilkan perbaikan di berbagai bidang, terma-
suk di bidang ketenagakerjaan. Pertumbuhan angkatan kerja telah
dapat diikuti oleh perluasan lapangan kerja di berbagai sektor dan
daerah sehingga angka pengangguran terbuka dapat terkendali.
Pembangunan ketenagakerjaan akan dilanjutkan dalam PJP II,
dengan memanfaatkan hasil-hasil yang telah dicapai sebagai modal
untuk pembangunan tahap selanjutnya. PJP II harus didukung oleh
tenaga kerja yang berkualitas yang memiliki kemampuan meman-
faatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan
teknologi serta kemampuan manajemen.

     Dalarn hubungan ini, pembangunan ketenagakerjaan selama
PJP II dan khususnya Repelita VI akan dihadapkan kepada berba-
gai tantangan yang diupayakan penanggulangannya dengan mem-
perhatikan kendala dan peluang yang ada.

1. Tantangan

     Meningkatnya kegiatan ekonomi di berbagai sektor mem-
berikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap pencip-
taan lapangan kerja produktif. Berbagai kegiatan pembangunan
selama PJP I telah berhasil menciptakan lapangan kerja baru se-
hingga tambahan angkatan kerja dapat terserap di berbagai sektor
pembangunan, dengan tetap memperhatikan produktivitas tenaga
kerja secara keseluruhan. Dengan meningkatnya produktivitas
tenaga kerja, pada gilirannya upah juga meningkat yang berkelan-
jutan pada peningkatan kesejahteraan pekerja. Namun, kenyataan
yang dihadapi adalah kapasitas dan Skala kegiatan ekonomi na-
sional masih terbatas sehingga tenaga kerja yang benar-benar ter-
serap dengan tingkat produktivitas yang memadai juga belum
cukup tinggi. Akibatnya, pada akhir PJP I di Indonesia masih
terdapat tingkat setengah pengangguran yang cukup tinggi. Pada
tahun 1992 tingkat setengah pengangguran sebesar 40,5 persen dari

                                                            107
jumlah pekerja. Di samping itu, dalam PJP II diperkirakan per-
tumbuhan angkatan kerja baru akan cukup besar. Selama PJP II
tambahan angkatan kerja diperkirakan sebanyak 69,1 juta dan
selama Repelita VI sebanyak 12,6 juta. Dalam keadaan demikian,
tantangan yang dihadapi di masa mendatang adalah menciptakan
lapangan kerja produktif dalam jumlah yang cukup besar untuk
menampung tambahan angkatan kerja yang masuk ke pasar kerja
dengan mutu yang makin meningkat.

     Dalam hubungan ini, pengalaman selama PJP I memperlihat-
kan bahwa walaupun pertumbuhan ekonomi dapat diciptakan pada
tingkat yang cukup tinggi dan tambahan angkatan kerja baru dapat
ditampung, namun belum mampu mengatasi masalah tenaga kerja
yang setengah menganggur, yang menunjukkan rendahnya produk-
tivitas tenaga kerja. Di samping besarnya laju pertumbuhan, pola
pertumbuhan sektoral dan sumber pertumbuhan ekonomi meme-
gang peranan penting. Dalam hubungan ini, menjadi tantangan
besar dalam PJP II untuk mengupayakan agar pertumbuhan
ekonomi yang tercipta bukan saja cukup tinggi tetapi juga memiliki
daya serap tenaga kerja sektoral yang maksimal dan makin berasal
dari sumber daya manusia.

     Dalam PJP I mutu tenaga kerja Indonesia sudah mengalami
kemajuan, walaupun demikian sebagian besar tenaga kerja masih
berpendidikan SD dan SD ke bawah, di mana pada tahun 1980
sebesar 88,4 persen dan tahun 1990 sebesar 77,3 persen. Sebagian
besar tenaga kerja Indonesia masih berketerampilan relatif rendah.
Tenaga profesional dan teknisi masih relatif terbatas jumlahnya.
Di pihak lain persaingan yang dihadapi oleh produk-produk
Indonesia, baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri akan
makin tajam di masa mendatang. Selain itu, teknologi yang perlu
diserap juga berubah lebih cepat. Hal ini mengisyaratkan bahwa
standar mutu yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja Indonesia
makin tinggi untuk dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang
cukup tinggi seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya
manusia. Oleh karena itu, salah satu tantangan besar yang


108
dihadapi dalam PJP II adalah meningkatkan mutu tenaga kerja
Indonesia secara cukup memadai untuk dapat mendukung pem-
bangunan yang menyangkut di semua sektor dengan efektif.

     Dalam PJP II transformasi angkatan kerja Indonesia diperkira-
kan akan makin meningkat. Perpindahan tenaga kerja dari sektor
pertanian ke nonpertanian, khususnya industri akan makin cepat.
Angkatan kerja juga akan makin terdidik. Selanjutnya angkatan
kerja yang bekerja di sektor formal diperkirakan bertambah besar.
Angkatan kerja wanita juga makin besar jumlahnya, baik secara
absolut maupun secara relatif dari seluruh angkatan kerja yang
bekerja. Semua perubahan ini memiliki implikasi yang penting
bagi kesejahteraan dan stabilitas sosial, baik di tempat kerja
maupun di masyarakat. Dalam kaitan ini, tantangan dalam Repelita
VI adalah menciptakan hubungan industrial dan perlindungan
tenaga kerja yang mampu mengakomodasikan perubahan-
perubahan tersebut atas dasar musyawarah dan mufakat secara
dinamis.

     Makin bertambahnya perusahaan dan pekerja dalam hubungan
kerja, juga ditandai dengan makin sering terjadinya perselisihan
dan unjuk rasa yang umumnya bersumber pada tuntutan pekerja
yang bersifat normatif. Perselisihan dan unjuk rasa yang terjadi
antara lain bersumber pada masalah belum adanya kesepakatan
kerja bersama (KKB) antara pekerja atau serikat pekerja dengan
pengusaha, atau bila sudah ada KKB namun materinya tidak
diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kesadaran peng-
usaha untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan ketena-
gakerjaan yang berlaku masih kurang, dan bagi pekerja atau
serikat pekerja masih banyak yang belum mengerti dan memahami
peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Sehubungan
dengan itu, menjadi tantangan pula dalam PJP II untuk mengem-
bangkan dan memantapkan hubungan industrial Pancasila serta
menumbuhkembangkan serikat pekerja yang dipimpin dan dikelola
oleh pekerja sendiri dan yang mampu memperjuangkan kepenting-
an anggotanya.


                                                             109
2. Kendala

     Terjadinya transformasi struktur ketenagakerjaan yang
menyertai pertumbuhan ekonomi menurut lapangan pekerjaan,
status, dan jenis pekerjaan, selain dipengaruhi oleh laju dan pola
pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh keadaan persediaan
tenaga kerja yang berasal dari keluaran sistem pendidikan yang
masuk ke dalam pasar kerja. Ketidaksesuaian antara perkem-
bangan ekonomi dan perkembangan angkatan kerja mengakibatkan
ketimpangan persediaan dan kebutuhan tenaga kerja. Di satu
pihak, penyediaan tenaga kerja yang dihasilkan melalui keluaran
sistem pendidikan belum sepenuhnya dapat menghasilkan jenis
tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Di
pihak lain, kebutuhan tenaga kerja belum terekam dalam bentuk
informasi yang berisikan jenis keahlian yang diperlukan di pasar
kerja secara akurat dan tepat waktu. Kekurangmampuan lembaga-
lembaga pendidikan untuk menghasilkan jenis-jenis program
pendidikan di masyarakat dengan keahlian dan keterampilan yang
dibutuhkan pasar kerja merupakan kendala bagi upaya perluasan
lapangan kerja secara efektif.

     Kendala lainnya yang dihadapi dalam menghadapi tantangan
menciptakan lapangan kerja mencakup kesenjangan struktural
lapangan kerja antardaerah, kesenjangan kecenderungan investasi di
Jawa dan luar Jawa,, Berta kesenjangan ketenagakerjaan menurut
tingkatan pendidikan. Kendala ini ditandai bahwa sebagian besar
angkatan. kerja berada di Jawa-Bali. Ketidakseimbangan penye-
baran angkatan kerja disebabkan oleh kecenderungan terpusatnya
investasi di Jawa-Bali. Ketidakseimbangan investasi tercermin pada
tingginya angka rasio investasi terhadap produk domestik bruto di
Jawa-Bali dibandingkan dengan pulau-pulau lain. Keadaan demiki-
an apabila berlanjut dapat menjadi kendala dalam upaya pemera-
taan kesempatan kerja antardaerah.

    Dalam rangka menciptakan hubungan industrial dan mening-
katkan perlindungan tenaga kerja, pembangunan ketenagakerjaan


110
dihadapkan pada kendala kurangnya kesadaran masyarakat industri
dan pengusaha, serta kepengurusan dalam lembaga ketenagakerjaan
masih kurang profesional.


3. Peluang
    Selain adanya berbagai kendala yang dihadapi, terbuka juga
peluang yang cukup besar untuk meningkatkan pembangunan
ketenagakerjaan dalam tahap pembangunan selanjutnya. Hasil
pembangunan dalam PJP I termasuk pembangunan di sektor
ekonomi dan prasarana serta sektor lainnya merupakan modal bagi
pembangunan ketenagakerjaan dalam PJP II.

     Titik berat pembangunan yang diletakkan pada bidang ekonomi
seiring dengan kualitas sumber daya manusia, memberi
peluang pada tenaga kerja untuk turut berperan serta dalam
pembangunan. Hal tersebut dicerminkan oleh makin terbukanya
kesempatan kerja karena kegiatan pembangunan yang dirancang
membawa dampak yang maksimal pada penciptaan lapangan kerja.
Selain itu, meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat
memperbesar pasar dan permintaan akan barang dan jasa di dalam
negeri yang juga menimbulkan peluang bagi perluasan lapangan
kerja.

     Terbukanya kesempatan kerja di luar negeri sebagai akibat
dari globalisasi pasar kerja, juga memberi kesempatan bagi tenaga
kerja Indonesia untuk mengisinya.

    Makin terdidiknya angkatan kerja memberi peluang untuk
mengisi, menciptakan, dan memperluas lapangan kerja serta
produktivitas tenaga kerja. Demikian pula lancarnya transportasi
dan meningkatnya mobilitas tenaga kerja di berbagai daerah cende-
rung membuka peluang terjadinya penyebaran dan pendayagunaan
tenaga kerja ke luar Jawa dan luar negeri.




                                                           111
IV. ARAHAN, SASARAN, DAN KEBIJAKSANAAN
    PEMBANGUNAN

      1. Arahan GBHN 1993

     Dalam Repelita VI pembangunan ketenagakerjaan dalam
rangka menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran
serta pengembangan sumber daya manusia diarahkan pada pemben-
tukan tenaga profesional yang mandiri dan beretos kerja tinggi dan
produktif. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya menye-
luruh dan ditujukan pada peningkatan, pembentukan dan pengem-
bangan tenaga kerja yang berkualitas, produktif, efisien, efektif,
dan berjiwa wirausaha sehingga mampu mengisi, menciptakan, dan
memperluas lapangan kerja serta kesempatan usaha. Pengadaan
tenaga kerja yang merupakan bagian dari perwujudan kebijaksa-
naan perencanaan ketenagakerjaan nasional harus mendorong
pemerataan kesempatan kerja antardaerah dengan memperhatikan
potensi angkatan kerja setempat. Dalam pembangunan ketenaga-
kerjaan perlu dibina dan dikembangkan perbaikan syarat-syarat
kerja serta perlindungan tenaga kerja dalam sistem hubungan
industrial Pancasila menuju kepada peningkatan kesejahteraan
tenaga kerja dan didukung oleh organisasi pekerja dan koperasi
tenaga kerja yang dipimpin dan dikelola para pekerja itu sendiri
secara efisien dan efektif dalam memperjuangkan kepentingan
anggotanya. Penyandang cacat sebagai bagian dari angkatan kerja
nasional dibina dan didorong untuk memperoleh pekerjaan yang
layak.

     Peningkatan kesadaran akan produktivitas, efisiensi,
efektivitas dan kewirausahaan serta etos kerja produktif dilaksana-
kan melalui berbagai kegiatan motivasi, penyuluhan, pendidikan,
dan pelatihan dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja
dan kualitas tenaga kerja berdasarkan rencana ketenagakerjaan
nasional yang harus terus disempurnakan secara terarah, terpadu,
dan menyeluruh. Pembinaan, pendidikan, dan pelatihan tenaga
kerja dilaksanakan untuk memajukan nilai-nilai kemanusiaan yang
menumbuhkan harkat dan martabat serta harga diri kaum pekerja


112
dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan
serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyelenggaraan
pendidikan kejuruan dilakukan di lembaga pendidikan sekolah .dan
luar sekolah, serta pemagangan di lingkungan kerja baik industri,
pertanian maupun sektor lainnya. Peningkatan kualitas tenaga kerja
merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masya-
rakat serta badan usaha yang memakai tenaga kerja diselenggara-
kan di dalam negeri dan di luar negeri. Kerja sama antara lembaga
pendidikan dan pelatihan serta lembaga pendidikan tinggi dengan
koperasi, usaha negara, dan usaha swasta serta organisasi pekerja
dan lembaga kemasyarakatan perlu dikembangkan.

     Perlindungan tenaga kerja yang meliputi hak berserikat dan
berunding bersama, keselamatan dan kesehatan kerja, dan jaminan
sosial tenaga kerja yang mencakup jaminan hari tua, jaminan
pemeliharaan kesehatan, jaminan terhadap kecelakaan, dan jaminan
kematian serta syarat-syarat kerja lainnya perlu dikembangkan
secara terpadu dan bertahap dengan mempertimbangkan dampak
ekonomi dan moneternya, kesiapan sektor terkait, kondisi pemberi
kerja, lapangan kerja dan kemampuan tenaga kerja. Khusus bagi
tenaga kerja wanita perlu diberi perhatian dan perlindungan sesuai
dengan kodrat, harkat, dan martabatnya.

     Kebijaksanaan pengupahan dan penggajian didasarkan pada
kebutuhan hidup, pengembangan diri dan keluarga tenaga kerja
dalam sistem upah yang tidak menimbulkan kesenjangan sosial,
dengan mempertimbangkan prestasi kerja dan nilai kemanusiaan
yang menumbuhkan rasa harga diri. Pengupahan dan penggajian,
kondisi kesehatan, keselamatan dan lingkungan kerja, pen-
dayagunaan tenaga kerja termasuk tenaga kerja wanita serta
hubungan industrial Pancasila serta syarat-syarat kerja lainnya
pelaksanaannya perlu ditingkatkan sesuai dengan peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku. Serikat pekerja, sebagai wadah dan
badan kolektif dalam perekonomian, demikian pula koperasi tenaga
kerja terus dikembangkan agar makin berperan dalam upaya
meningkatkan kemampuan profesional, etos kerja produktif, serta
harkat dan martabat pekerja Indonesia.


                                                            113
     Pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang pada
hakikatnya merupakan ekspor jasa penghasil devisa diseleng-
garakan dengan efisien dan dengan memberikan kemudahan serta
perlindungan yang diperlukan baik di dalam negeri maupun di luar
negeri sebagai bagian dari perencanaan ketenagakerjaan nasional
dengan tetap memperhatikan harkat dan martabat serta nama baik
bangsa dan negara. Penggunaan tenaga kerja asing dilakukan
secara selektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia
secara optimal serta mendorong alih teknologi.

2. Sasaran

      a. Sasaran PJP II

    Dalam PJP II sasaran pokok pembangunan ketenagakerjaan
adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas
yang memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja
baru yang masuk pasar kerja dan mengurangi setengah pe-
ngangguran dan mengurangi kesenjangan produktivitas antarsektor,
dan meningkatkan pemerataan kesempatan kerja antardaerah;
berkurangnya secara absolut jumlah pekerja di sektor pertanian
pada Repelita IX dan meningkatnya kesempatan kerja sektor
industri, jasa dan lainnya.

    Dalam PJP II diharapkan dapat tercipta 68,6 juta tambahan
kesempatan kerja. Menjadi sasaran pula terciptanya tambahan
kesempatan kerja baru bagi pengusaha dengan buruh tetap, dan
buruh atau karyawan masing-masing 4,2 juta dan 63,5 juta (Tabel
10-2 dan 10-3).

    Selanjutnya dengan pembangunan ketenagakerjaan dalam PJP
II diharapkan meningkatnya kualitas tenaga kerja yang di-
cerminkan dalam profesionalisme, kemandirian, etos kerja dan
produktivitas yang makin meningkat; serta terciptanya
kelembagaan ketenagakerjaan yang mantap yang menunjang
terwujudnya hubungan industrial atas dasar Pancasila dan UUD
1945 dengan terlaksananya perlindungan dan kesejahteraan tenaga


114
                                                     TABEL 10-2
                       SASARAN JUMLAH DAN TAMBAHAN ANGKATAN KERJA DAN KESEMPATAN KERJA DALAM
                                                         PJP II
                                                     (ribu orang)

                                   Akhir                                     PJP II                                         Tambahan
           Jenis Sasaran         Repelita V 1)    Akhir        Akhir          Akhir          Akhir        Akhir
                                                 Repelita VI Repelita VII   Repelita VIII   Repelita IX   Repelita X   Repelita VI   PJP II

 1. Angkatan kerja     2)            78.824,4      91.413.1    105242,6      119.700,5       133.902,5    147.913,8     12.588,7     69.089.4

 2. Kesempatan kerja
   a. Jumlah                         78.813,0     90.726,0    103.818,8      117.809,9       132.587,7    147.460,5     11.913,0     68.647,5
   b. Pertanian, kehutanan,          37.956,0     39.882,0     41.108,0       41.641,0        41.340,0     40.791,0      1.926,0      2.835,0
       perburuan dan per-
       ikanan
   c. Pertambangan dan                  842,0         989,0     1.151,6         1.342,3        1.549,9      1.757,8         147,0      915,8
       penggalian
   d. Industri pengolahan             9.939,0     12.956,0     16.402,0        20.142.0       24.360,0     28.914,0      3.017,0     18.975,0
   e. Listrik, gas dan air              187,0         237,0        293,6          357,9          430,7        508,4          50,0       321,4
   f. Bangunan                        3.655,0      5.008,0      6.601,0        8.488,0        10.652,1     12.997,5      1.353,0      9.342,5
   g. Perdagangan besar,             11.721.0     13.917,0     16.456,3       19.474,1        22.515,1     25.458,1      2.196,0     13.737,1
       eceran, rumah ma-
       kan, hotel dan res-
       tauran
   h. Angkutan, pergu-                3.138,0      3.888,0      4.716,9         5.671,9        6.877,6      8.295,8         750.0     5.157,8
       dangan dan komu-
       nikasi
   i.    Keuangan, asuransi,            793,0      1.007,0      1.236,4         1.532,3        1.864,7      2.219,6         214,0     1.426,6
       usaha persewaan
       bangunan, tanah dan
       jasa perusahaan
   j. Jasa kemasyarakatan            10.582,0     12.842,0     15.853,0       19.160,4        22.997,6     26.518,3      2.260,0     15.936,3



Catatan : 1) Angka perkiraan realisasi (keadaan pada akhir Repelita V)
           2) Angkatan kerja adalah penduduk berusia 15 tahun keatas yang bekerja atau mencari pekerjaan.
                                                                      TABEL 10-3
                                                 SASARAN KESEMPATAN KERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN
                                                                    DALAM PJP II
                                                                      (ribu orang)

                                                Akhir                                       PJP II                                               Tambahan
                  Jenis Sasaran               Repelita V *)     Akhir         Akhir             Akhir           Akhir            Akhir
                                                              Repelita VI    Repelita VII     Repelita VIII    Repelita IX   Repelita X    Repelita VI      PJP it


 1. Kesempatan kerja                              78.813,0        90.726,0    103.818,8         117.809,9       132.587,7      147.460,5    11.913,0     68.647,5



 2. Kesempatan kerja menurut status

    a. Berusaha sendiri                           15.086,2        16.134,8     17.021,0          17.522,7         17.420,2      17.012,0     1.048,6      1.925,8


    b. Berusaha dengan keluarga                   18.342,2        18.943,8     19.501,9          19.919,2         19.546,5      18.887,5        601,6       545,3

    c. Berusaha dengan buruh tetap                 1.163,0         1.718,0      2.361,1              3.182,2       4.192,3       5.362,0        555,0     4.199,0


    d. Buruh/karyawan                             29.131,4        38.829,6     49.821,1              62250,8      77.020,2      92.595,7     9.698,2     63.465,3

    e. Pekerja keluarga                           15.090,2        15.099,8     15.113,7          14.935,0         14.408,5      13.603,3          9,6    -1.486,9




Catatan : *) Angka perkiraan realisasi (keadaan pada akhir Repelita V)
kerja yang berkeadilan. Peningkatan kualitas tenaga kerja
dicerminkan pada kontribusi sumber daya manusia terhadap
pertumbuhan ekonomi yang makin besar sehingga pada akhir PJP
II sebagian besar pertumbuhan ekonomi berasal dari sumber daya
manusia yang juga merupakan sasaran pembangunan
ketenagakerjaan.

     b. Sasaran Repelita VI

     Dalam Repelita VI tambahan angkatan kerja yang masuk ke
pasar kerja diperkirakan sebesar 12,6 juta. Dengan laju pertum-
buhan ekonomi di berbagai sektor pembangunan, kesempatan kerja
dalam Repelita VI, akan bertambah dengan 11,9 juta, yaitu di
sektor pertanian termasuk kehutanan, peternakan dan perikanan
sebesar 1,9 juta dengan tingkat pertumbuhan 1,0 persen per tahun;
di sektor industri pengolahan sebesar 3,0 juta, dengan
pertumbuhan sebesar 5,4 persen per tahun; di sektor perdagangan
besar, eceran, rumah makan, hotel dan restauran sebesar 2,2 juta
dengan pertumbuhan 3,5 persen per tahun; di sektor jasa
kemasyarakatan sebesar 2,3 juta dengan pertumbuhan 3,9 persen
per tahun; dan sektor-sektor lainnya sebesar 2,5 juta dengan
pertumbuhan 5,3 persen per tahun (Tabel 10-2). Dengan
demikian, tingkat pengangguran terbuka yang pada tahun 1990
sebesar 3,2 persen telah dapat diturunkan menjadi 0,8 persen pada
tahun 1998. Terdapatnya jumlah penganggur terbuka sebesar 0,8
persen atau sekitar 0,7 juta ini terdiri atas antara lain tenaga kerja
keluaran sistem pendidikan dan pelatihan yang baru masuk pasar
kerja dan mencari pekerjaan serta angkatan kerja yang pindah
pekerjaan.

     Sasaran perluasan lapangan kerja diarahkan pula untuk
menyerap tambahan angkatan kerja di berbagai daerah. Dari selu-
ruh tambahan kesempatan kerja Repelita VI sebesar 11,9 juta,
diperkirakan sebesar 3,0 juta terserap di Sumatera, 6,4 juta di
Jawa, 0,8 juta di Kalimantan, 0,6 juta di Sulawesi, dan sisanya
tersebar di pulau-pulau lainnya. Tingkat pertumbuhan kesempatan
kerja tertinggi terdapat di Propinsi Riau, yaitu sebesar 6,1 persen


                                                                 117
dan terendah terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 1,4
persen (Tabel 10-4). Sebagai bagian dari sasaran perluasan
lapangan kerja, dalam Repelita VI disalurkan sekitar 1.250.000
tenaga kerja profesional ke pasar kerja luar negeri dengan
perkiraan penerimaan devisa sebesar US$ 3,0 miliar.

     Sasaran selanjutnya adalah beralihnya lapangan kerja dari
sektor informal ke sektor formal serta dari tenaga kerja dengan
jabatan dan kualifikasi rendah ke tenaga kerja dengan jabatan dan
kualifikasi tinggi. Selama Repelita VI, hampir 86,1 persen dari
tambahan kesempatan kerja terserap sebagai pekerja dengan status
pengusaha dengan buruh tetap dan sebagai buruh atau karyawan.
Tenaga kerja dengan kedua status pekerjaan tersebut mempunyai
kecenderungan meningkat, yaitu masing-masing dari 1,2 juta
(1,5 persen) dan 29,1 juta (37,0 persen) pada akhir Repelita V
menjadi sebesar 1,7 juta (1,9 persen) dan 38,8 juta (42,8 persen)
pada akhir Repelita VI (Tabel 10-3).

     Sejalan dengan transformasi dan formalisasi ketenagakerjaan
tersebut, sasaran yang ingin dicapai pula dalam rangka meningkat-
kan kesejahteraan tenaga kerja dalam Repelita VI adalah berkem-
bangnya hubungan industrial Pancasila (HIP) antara pekerja dan
pengusaha yang didukung oleh pembinaan dan pengembangan
perbaikan syarat-syarat kerja serta perlindungan tenaga kerja,
termasuk tenaga kerja wanita dan anak-anak yang terpaksa bekerja.

3. Kebijaksanaan

     Untuk mendukung tercapainya berbagai sasaran dan dengan
senantiasa mengacu pada arahan GBHN 1993, dalam Repelita VI
ditempuh serangkaian kebijaksanaan pembangunan ketenagakerjaan
yang terdiri dari upaya-upaya yang terpadu dan saling menunjang
antar berbagai sektor untuk membina iklim perluasan lapangan
kerja, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan
kualitas tenaga kerja, mendayagunakan tenaga kerja produktif, dan
mengembangkan kesejahteraan tenaga kerja.


118
                        TABEL 10-4
SASARAN TAMBAHAN KESEMPATAN KERJA MENURUT DAERAH TINGKAT I
                       REPELITA VI

                                          Kesempatan Kerja
Daerah Tingkat I                     Pertumbuhan Tambahan         Penyebaran
                                    Per Tahun (%)  (ribu orang)      (% )

Sumatera                                     37        2.964,8           249
1. Daerah Istimewa Aceh                      3,4         254,6           2,1
2. Sumatera Utara                            2,4         505,7           4,2
3.    Sumatera Barat                         2,7         219,2           1,8
4.    Riau                                   6,1        479,6             4,0
5.    Jambi                                  4,8        240,0             2,0
6.    Sumatera Selatan                       4,9        708,9             6,0
7.    Bengkulu                               3,6        110,9             0,9
8.    L a m p u n g                          3,1        445,9             3,7
Jawa                                         26        6.406,2           538
9.    DKI Jakarta                            5,4        989,8             8,3
10.   Jawa Barat                             3,3       2.456,2           20,6
11.   Jawa Tengah                            1,8       1.213,8           10,2
12.   Daerah Istimewa Yogyak arta            1,4         110,5            0,9
13.   Jawa Timur                             2,1       1.635,9           13,7
Bali-Nusatenggara                            27          7157             60
14.   Bali                                   1,5        113,9             1,0
15.   Nusa Tenggara Barat                    3,5        289,4             2,4
16.   Nusa Tenggara Timur                    3,2        271,2             2,3
17.   Timor Timur                            2,4          41,2            0,3
Kalimantan                                   3,5         8032             67
18. Kalimantan Barat                         3,1        247,1             2,1
19. Kalimantan Tengah                        3,5        122,1             1,0
20. Kalimantan Selatan                       3,6        231,5             1,9
21. Kalimantan Timur                         4,4        202,5             1,7
Sulawesi                                     25          6039             5,1
22.   Sulawesi    Utara                      2,7        146,7             1,2
23.   Sulawesi    Tengah                     2,1         80,5             0,7
24.   Sulawesi    Selatan                    2,5        303,9             2,6
25.   Sulawesi    Tenggara                   2,5         72,8             0,6
Maluku dan Irian Jaya                        51         418 8             3,5
26. M a l u k u                              4,4        173,2             1,5
27. Irian Jaya                               5,7        245,6             2,1
Indonesia                                    2,9      11.912,6          100,0

Jawa                                         28        6.406,2           53 8
Luar Jawa                                    32        5.506,4            462




                                                                          119
      a. Pembinaan Iklim bagi Perluasan Lapangan Kerja,
         Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas

     Pembinaan iklim bagi perluasan lapangan kerja meliputi
segenap aspek kebijaksanaan pembangunan yang dapat menjamin
pemerataan pembangunan, pertumbuhan di semua sektor serta
stabilitas nasional. Kegiatan pembangunan yang bertumpu pada
Trilogi Pembangunan ini akan menciptakan iklim dan suasana yang
mendorong perluasan lapangan kerja dan peningkatan efisiensi
secara luas dan menyeluruh.

     Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas di
semua sektor ditempuh dengan menciptakan iklim usaha yang sehat
dan dinamis yang didukung oleh perkembangan perekonomian
secara menyeluruh baik dari dalam maupun luar negeri; mening-
katkan kualitas sumber daya manusia dengan mengembangkan
sistem keterpaduan antara dunia pendidikan, pelatihan keterampilan
yang sepadan dengan kebutuhan pasar kerja, perkembangan
pembangunan dan teknologi, khususnya pembangunan di bidang
ekonomi; menyeimbangkan penyebaran investasi antara Jawa dan
luar Jawa, khususnya kawasan timur Indonesia; melaksanakan
desentralisasi pembangunan, baik di daerah tingkat I maupun
daerah tingkat II yang mendukung terciptanya prakarsa, kreativitas
dan peran serta masyarakat dalam upaya mempercepat pemerataan
pembangunan; menciptakan iklim produktivitas di masyarakat
yang didukung dengan adanya kepastian hukum dalam berusaha
dan berproduksi, berlakunya sistem sosial di masyarakat untuk
membuka jalan bagi peningkatan status sosial melalui prestasi
kerja, serta menghindari terjadinya sistem monopoli usaha dan
produksi, meningkatkan fungsi kelembagaan atau organisasi,
kepemimpinan atau manajemen serta penerapan iptek yang tepat
didukung oleh etos kerja yang tinggi; dan menciptakan kondisi
keterkaitan yang komprehensif antarsektor produksi yang didukung
oleh sistem pemasaran dan transportasi yang strategis dan disesuai-
kan dengan potensi sumber daya alam dan perluasan pasar produk-
si.


120
     b. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja

      Dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja ditingkatkan
pelatihan keterampilan tenaga kerja dan pengembangan kelemba-
gaan pelatihan tenaga kerja. Sehubungan dengan itu, diupayakan
adanya pembaharuan pelatihan yang antara lain memuat kemitraan
pelatihan antara penyelenggara dan pengguna tenaga kerja dalam
bentuk kerja sama dengan serikat pekerja dan asosiasi profesi kerja
dalam penyusunan perencanaan pelatihan, kurikulum dan silabus,
standar kualifikasi keterampilan, uji keterampilan, sertifikasi dan
akreditasi lembaga-lembaga penyelenggara pelatihan. Kemitraan
tersebut juga mencakup pendanaannya sebagai perwujudan peran
serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja.

      Pengembangan kelembagaan pelatihan tenaga kerja ditempuh
melalui penataan satu sistem pelatihan yang meliputi standar kuali-
fikasi keterampilan kerja, standar pelatihan kerja, dan standar uji
keterampilan kerja. Dalam hubungan ini, peningkatan peran serta
aktif lembaga pembina, penasihat, penyelenggara dan uji keteram-
pilan kerja dalam penataan satu sistem pelatihan dikembangkan,
termasuk peningkatan peran serta serikat pekerja dan asosiasi
profesi kerja. Pengembangan kelembagaan juga memanfaatkan
informasi pelatihan kerja sebagai bagian dari perencanaan tenaga
kerja.

     Seiring dengan upaya pelatihan, di bidang pendidikan formal
peningkatan kualitas tenaga kerja diupayakan dengan Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, sistem dan pola pendidikan
disepadankan dengan kebutuhan pembangunan, peningkatan mutu
pendidikan termasuk guru dan tenaga pendidikan lainnya serta
penyesuaian jurusan pendidikan sesuai dengan kebutuhan pem-
bangunan, dan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
sehingga tidak hanya sekadar menjadi pemakai teknologi, tetapi
juga mampu mengembangkan sendiri teknologi yang sesuai dengan
kebutuhan pembangunan.



                                                              121
      c.   Pendayagunaan Tenaga Kerja Produktif

     Pendayagunaan tenaga kerja ditujukan bagi kelompok
angkatan kerja tertentu antara lain tenaga kerja muda terdidik,
penganggur, dan setengah penganggur seperti buruh tani, nelayan,
tenaga kerja di daerah perdesaan yang relatif tertinggal, dan tenaga
kerja penyandang cacat. Bagi setiap kelompok tenaga kerja ini
dilaksanakan upaya khusus untuk membantu mereka di dalam
penciptaan lapangan kerja.

     Untuk memberikan kemudahan dan perlindungan bagi tenaga
kerja Indonesia (TM) ke luar negeri sebagai ekspor jasa tenaga
kerja dan penghasil devisa, disempurnakan peraturan, mekanisme,
perekrutan, seleksi, dan penempatan TKI ke luar negeri dengan
perhatian khusus kepada tenaga kerja wanita. Dalam rangka
pendayagunaan TKI secara optimal, penggunaan tenaga kerja
warga negara asing pendatang dilakukan secara selektif.

      d.   Pengembangan Kesejahteraan Tenaga Kerja

     Pengembangan kesejahteraan tenaga kerja ditempuh melalui
peningkatan pelaksanaan hubungan industrial Pancasila (HIP) yang
serasi dan didukung oleh perbaikan syarat-syarat kerja dan perlin-
dungan tenaga kerja. Peningkatan pelaksanaan HIP merupakan
sarana untuk mempertemukan aspirasi pekerja dengan kemampuan
perusahaan secara kekeluargaan yang dilaksanakan dengan
menumbuhkembangkan lembaga ketenagakerjaan.

     Perbaikan syarat-syarat kerja dilaksanakan melalui pengem-
bangan sistem pengupahan secara terpadu dan bertahap serta dida-
sarkan pada kebutuhan hidup, pengembangan diri pekerja dan
keluarganya yang mempertimbangkan peningkatan produktivitas
dan prestasi kerja, pembinaan keluarga sejahtera antara lain mela-
lui keluarga berencana, dan jaminan sosial tenaga kerja yang
sejalan dengan kemampuan perusahaan.



122
     Perlindungan bagi tenaga kerja wanita ditingkatkan dengan
menghilangkan perbedaan perlakuan antara pekerja wanita dengan
pria, serta dengan memperlakukan pekerja wanita sesuai dengan
kodrat, harkat dan martabatnya. Perlindungan tenaga kerja juga
ditingkatkan bagi yang bekerja di luar negeri, dan anak-anak yang
terpaksa bekerja, agar perkembangan sosial, fisik, mental, dan
intelektualnya tidak terhambat.


V. PROGRAM PEMBANGUNAN

     Program pembangunan ketenagakerjaan terdiri atas dua
kelompok program, yaitu program pokok dan penunjang. Program
pokok meliputi program pembinaan dan pengembangan kesem-
patan kerja dan produktivitas; program pendayagunaan dan penye-
baran tenaga kerja; program pelatihan dan peningkatan kete-
rampilan tenaga kerja; dan pembinaan hubungan industrial dan
perlindungan tenaga kerja. Program penunjang terdiri atas pro-
gram pendidikan, pelatihan dan penyuluhan ketenagakerjaan, dan
program penelitian dan pengembangan ketenagakerjaan.

1. Program Pokok

    a. Program Pembinaan dan Pengembangan Kesempatan
       Kerja dan Produktivitas

     Program Pembinaan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
dan Produktivitas bertujuan untuk mendorong peningkatan produk-
tivitas masyarakat. Kegiatan program ini antara lain mencakup
pengembangan produktivitas dan pembinaan lembaga produk-
tivitas.

    1) Pengembangan Produktivitas

     Pengembangan produktivitas ini dilaksanakan antara lain
dengan (1) menetapkan standar mutu produktivitas dan peningkatan
efisiensi di tingkat perusahaan dan sektoral, (2) memasyarakatkan

                                                            123
produktivitas dengan intensif melalui penyebarluasan informasi
dan penyuluhan dengan menggunakan berbagai media, dan forum
antara lain masyarakat produktivitas Indonesia, (3) menggalakkan
penyuluhan produktivitas, pengukuran dan analisa produktivitas,
konsultansi dan penyajian informasi produktivitas, (4) meman-
tapkan koordinasi lintas sektoral dan kerja sama dengan berbagai
organisasi atau lembaga yang bergerak di bidang produktivitas,
baik di dalam maupun di luar negeri, (5) menumbuhkan kesadaran
mengenai produktivitas di dunia pendidikan dan masyarakat,
(6) mengembangkan percontohan desa produktif di perdesaan, dan
(7) mengadakan penelitian dan pengembangan produktivitas, serta
(8) meningkatkan komunikasi efektif dan teratur di antara berbagai
pihak yang memanfaatkan dan yang menghasilkan tenaga kerja
terdidik.

      2) Pembinaan Lembaga Produktivitas

     Pembinaan lembaga produktivitas ditempuh dengan berbagai
kegiatan yang meliputi (1) pembinaan manajemen, termasuk
pemberian penghargaan produktivitas bagi karyawan perusahaan
dan peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui penyuluhan,
pelatihan dan konsultasi teknis, (2) peningkatan kualitas tenaga
kerja melalui pelatihan gugus kendali mutu, pengendalian mutu
terpadu, pengendalian mutu menyeluruh (total quality
management) dan pelatihan motivasi berprestasi, (3) pelatihan
manajemen sumber daya manusia bagi tenaga pengusaha yang
potensial dan secara teratur memberikan penghargaan kepada
perusahaan dan masyarakat yang berhasil meningkatkan produk-
tivitas tenaga kerja dalam usahanya, (4) pembentukan unit produk-
tivitas di setiap sektor dan unit usaha, (5) pengembangan lembaga
yang bertugas meningkatkan dan mempromosikan produktivitas di
masyarakat luas dan sektor ekonomi, khususnya di kalangan aso-
siasi industri dan serikat pekerja sektoral, dan (6) peningkatan
koordinasi organisasi atau unit organisasi produktivitas yang
berkecimpung dalam upaya peningkatan produktivitas masyarakat.



124
    b. Program Pendayagunaan dan Penyebaran Tenaga
       Kerja

     Pendayagunaan dan penyebaran tenaga kerja ditujukan agar
tenaga kerja yang tersedia, khususnya tenaga kerja penganggur,
setengah penganggur, tenaga kerja wanita atau ibu yang telah
menjadi peserta KB setelah kelahiran anak kedua, tenaga kerja
lanjut usia yang potensial memperoleh kesempatan mendapatkan
pekerjaan. Sejalan dengan itu, dilaksanakan kegiatan (1) perenca-
naan tenaga kerja, (2) penyaluran tenaga kerja wiraswasta mandiri
dan profesional, (3) penyaluran tenaga kerja dari daerah yang
kelebihan tenaga kerja ke daerah lain yang kekurangan tenaga
kerja, (4) percepatan alih teknologi dari tenaga kerja warga negara
asing pendatang kepada tenaga kerja Indonesia, (5) pemanfaatan
kesempatan kerja di luar negeri, (6) penyebarluasan teknologi
padat karya bagi desa-desa tertinggal, dan (7) penyaluran tenaga
kerja penyandang cacat.

    1) Perencanaan Tenaga Kerja

     Perencanaan tenaga kerja pada hakikatnya berupaya untuk
menjembatani penyediaan dan kebutuhan tenaga kerja, serta dikait-
kan dengan pengembangan daerah baik propinsi maupun kota-
madya dan kabupaten. Perencanaan tenaga kerja dilaksanakan
secara terpadu antar instansi terkait dan disusun berdasarkan sa-
saran pertumbuhan ekonomi dan sasaran pertumbuhan kesempatan
kerja untuk memenuhi jumlah dan mutu tenaga kerja yang dibutuh-
kan dalam pembangunan. Perencanaan tenaga kerja nasional,
sektoral, dan daerah mengacu pada perencanaan sumber daya
manusia yang menyeluruh dan terpadu, serta secara operasional
ditunjang oleh informasi ketenagakerjaan, insentif, kelembagaan,
dan bursa tenaga kerja.

    Informasi ketenagakerjaan mencakup (1) informasi persediaan
tenaga kerja secara nasional, daerah, menurut jenis kelamin,
kelompok umur, menurut keluaran pendidikan dan pelatihan,


                                                              125
dalam jangka pendek dan jangka panjang, (2) kebutuhan kuantitatif
dan kualitatif tenaga kerja menurut lowongan pekerjaan dan
persyaratannya, upah dan kebutuhan pelatihan, dan (3) informasi
penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.

    Kegiatan dalam perencanaan tenaga kerja pada tingkat na-
sional, meliputi (1) pengembangan kamus jabatan nasional (KJN)
dan klasifikasi jabatan Indonesia (KJI) dirinci menurut sektor,
(2) pelaksanaan survei perusahaan untuk mendapatkan informasi
ketenagakerjaan dari unit terendah, dan (3) perencanaan kebutuhan
tenaga kerja di luar negeri.

    Pada tingkat sektor dilaksanakan (1) upaya keseimbangan dan
pemerataan kesempatan kerja di sektor yang mampu menyerap
banyak lapangan kerja produktif, dan (2) pembentukan sistem
pemantauan peningkatan produktivitas.

    Pada tingkat daerah dilaksanakan (1) penjabaran penyediaan
dan kebutuhan tenaga kerja daerah, dan (2) pelaksanaan survei
yang berkaitan dengan mutu lapangan kerja.

      2) Sistem Informasi dan Bursa Tenaga Kerja Terpadu

     Untuk mempertemukan secara cepat dan tepat pencari kerja
dan penerima kerja maka disusun sistem informasi dan bursa
tenaga kerja terpadu di tingkat pusat dan daerah. Sistem ini
menjadi dasar bagi operasionalisasi perencanaan tenaga kerja dan
perencanaan pelatihan. Untuk mendukung maksud tersebut, maka
informasi ketenagakerjaan yang berkaitan dengan data penyediaan
dan kebutuhan tenaga kerja, yang meliputi jumlah dan jenis
keterampilan atau keahlian tenaga kerja yang sesuai dengan pola
yang ditetapkan secara nasional ditingkatkan. Sistem antarkerja
yang sudah melembaga dikembangkan, disempurnakan dan
diefisienkan, serta di daerah-daerah yang memungkinkan disusun
sistem yang berhubungan satu sama lain (on-line system). Keter-
kaitan sistem ini dengan unit pelatihan, bimbingan dan konsultasi
jabatan dan unit antarkerja terus dikembangkan menjadi sistem


126
terpadu. Untuk mengelola sistem ini, tenaga kerja yang profesional
dan terampil disiapkan secara terencana.

    3)    Tenaga Kerja Mandiri Profesional

     Dalam rangka memperluas lapangan kerja dan mengurangi
pengangguran khususnya pengangguran tenaga kerja terdidik,
ditingkatkan upaya penyaluran dan pembinaan tenaga kerja terdidik
agar menjadi tenaga kerja yang mandiri dan profesional. Pembi-
naan khusus diberikan bagi tenaga kerja terdidik yang mempunyai
motivasi dan minat untuk menjadi kader wiraswasta. Pembinaan
tenaga kerja terdidik ditujukan bagi (1) sarjana serta tenaga terdi-
dik lain yang dibina untuk menjadi wiraswasta, (2) sarjana yang
secara sukarela dan dengan penuh semangat pengabdian untuk
bersedia ditugaskan sebagai tenaga pembantu perencana pemba-
ngunan di daerah tertinggal, dan (3) sarjana yang ditempatkan di
unit ekonomi produktif, seperti koperasi unit desa (KUD), trans-
migrasi, perusahaan inti rakyat-perkebunan (PIR-BUN) dan unit-
unit lain. Dalarn rangka mengembangkan tenaga kerja mandiri
profesional, dilakukan kegiatan (1) pengkajian kebutuhan pelatih-
an, (2) penyusunan modul-modul pelatihan, (3) pelaksanaan pelatih-
an, (4) penempatan dan penugasan, (5) penyusunan rencana usaha
(business plan), (6) pembinaan lanjutan, dan (7) evaluasi.

    4)    Pemerataan Kesempatan Kerja Antardaerah

     Pemerataan kesempatan kerja antardaerah dilaksanakan
sebagai upaya menciptakan dan memperluas lapangan kerja daerah,
mengatasi pengangguran dan memenuhi kekurangan tenaga kerja,
sekaligus mendorong transmigrasi swakarsa mandiri. Penyaluran
tenaga kerja di dalam negeri dilakukan melalui mekanisme antar
kerja lokal (AKL) dan mekanisme antarkerja antardaerah (AKAD).
Kegiatan program ini meliputi antara lain (1) pemberian insentif
sebagai perangsang kerja, seperti kemudahan-kemudahan kerja
bagi tenaga kerja yang bersedia ditempatkan di daerah yang
terisolir, (2) penyebarluasan tenaga kerja terdidik yang berpotensi
dalam bidang penelitian dan pengembangan ke industri-industri


                                                              127
dalam upaya alih teknologi, (3) bimbingan dan penyuluhan jabatan
bagi para guru, untuk mengetahui bakat dan minat sebelum
melanjutkan ke perguruan tinggi dan atau masuk pasar kerja, dan
(4) penyempurnaan peraturan yang berkaitan dengan penyaluran
tenaga kerja antardaerah agar lebih efisien.

    Untuk menunjang upaya pemerataan kesempatan kerja antar-
daerah dikembangkan bursa kerja swasta dan kantor penempatan
tenaga kerja sebagai pusat penyuluhan dan bimbingan terutama
bagi lulusan perguruan tinggi di lembaga pendidikan tinggi.
Dalam Repelita VI akan dilaksanakan (1) bimbingan dan penyu-
luhan jabatan bagi pendidik dan pengajar di 50 perguruan tinggi
negeri dan swasta dan 500 sekolah menengah, dan (2) penyebaran
tenaga kerja melalui mekanisme AKL dan AKAD dalam rangka
penanganan daerah tertinggal dan penyaluran pemuda sebagai
motivator di daerah transmigrasi sekurang-kurangnya 1,2 juta
orang, tersebar di 27 propinsi (Tabel 10-5).

      5) Pengindonesiaan Tenaga Kerja Warga Negara
         Asing Pendatang

     Upaya perluasan kesempatan kerja dan peningkatan profe-
sionalisme tenaga kerja Indonesia didukung pula dengan pengenda-
lian izin kerja bagi tenaga kerja warga negara asing pendatang.
Pengendalian ditujukan untuk mendorong alih pengetahuan dan
teknologi serta perluasan lapangan kerja bagi tenaga kerja
Indonesia dengan menyempurnakan peraturan yang jelas dan
tegas. Dalam rangka penggantian tenaga kerja warga negara asing
pendatang dengan tenaga Indonesia disiapkan tenaga kerja Indone-
sia melalui pelatihan di tempat kerja ataupun di lembaga-lembaga
pendidikan dan pelatihan di luar perusahaan. Penyebarluasan
informasi mengenai pembatasan tenaga kerja warga negara asing
pendatang ditingkatkan antara lain, melalui komunikasi antara
pemerintah Indonesia dengan perusahaan yang menggunakan
tenaga kerja asing. Keberadaan tenaga kerja warga negara asing
pendatang terus dipantau untuk dijadikan bahan informasi ketena-
gakerjaan.


128
                                                                TABEL 10-5
                                                       SASARAN SEKTOR TENAGA KERJA
                                                             1994/95-1998/99



                                                                   Akhir                              Repelita VI
                  Jenis Sasaran                      Satuan       Repelita V *)
                                                                                  1994195   1995/96   1996/97       1997/98   1998/99   Jumlah



   1. Penyaluran tenaga kerja
         a. Antar kerja antar daerah                 orang          170.000       180.000   210.000   250.000       270.000   290.000   1.200.000
         b. Antar kerja antar negara                 orang          150.000       150.000   200.000   250.000       300.000   350.000   1.250.000


   2. Pelatihan keterampilan tenaga kerja            orang          140.000        40.000    45.000    50.000        55.000    60.000    250.000

   3. Pelatihan dan penataran instruktur             orang           1200           3.040     3.420     3.970         4.360     4.710     19.500

   4. Pembentukan lembaga bipartit                    unit               1.500      1.000     1.000     1.000         1.000     1.000      5.000

   5. Pembentukan lembaga tripartit                  sektor          -                  2        2           3            3        3          13

   6. Pembentukan peraturan perusahaan                buah                 799        800      700         600          500      400       3.000

   7. Pembentukan kesepakatan kerja                  sektor          -                  2        2           3            3        3          13
         bersama sektoral

   8. Jaminan sosial tenaga kerja                  perusahaan            4.700     11.000    11.500    12.000        12.500    13.000     60.000




Catatan : *) Angka perkiraan realisasi (keadaan pada akhir Repelita V)
      6)   Peningkatan Ekspor Jasa Tenaga Kerja

     Ekspor jasa tenaga kerja merupakan upaya untuk mengurangi
pengangguran melalui pemanfaatan kesempatan kerja di luar negeri
yang sekaligus mendatangkan devisa bagi negara. Penyaluran
tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, terutama tenaga terdi-
dik dan terampil terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan
kebutuhan di dalam negeri. TKI yang disalurkan diutamakan pada
tenaga kerja terampil untuk lapangan kerja formal sesuai dengan
pangsa pasar yang ada. Penyaluran tenaga kerja sebagai ekspor
jasa tenaga kerja diupayakan dengan tetap memperhatikan harkat,
martabat, dan nama baik bangsa Indonesia disertai peningkatan
pengawasan oleh pemerintah. Sehubungan dengan itu, dilaksana-
kan (1) seleksi yang lebih ketat, baik kemampuan teknis, kemam-
puan komunikasi maupun mental psikologis, agar dapat mengisi
lowongan kerja yang ada di luar negeri, (2) penyempurnaan
mekanisme, penyaluran, penempatan, pengawasan dan perlindun-
gan TKI, dan (3) pelatihan bagi TKI. Dalam Repelita VI disalur-
kan sekurang-kurangnya 1.250 ribu orang tenaga kerja ke pasar
kerja di luar negeri dengan perkiraan penerimaan devisa sekitar US
$ 3,0 miliar (Tabel 10-5).

      7)   Teknologi Padat Karya

     Dalam rangka mendayagunakan tenaga kerja penganggur dan
setengah penganggur, penerapan teknologi padat karya untuk
memperkuat usaha kecil, usaha kerajinan industri rumah tangga
dilanjutkan dengan melakukan pembaharuan terhadap pola pelak-
sanaannya. Kegiatan ini dilakukan dengan (1) mengidentifikasi
prospek pemasaran dan potensi kesempatan kerja yang berkesi-
nambungan, (2) menyebarluaskan jenis teknologi padat karya
sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas
masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam
secara efisien dan produktif, khususnya di desa tertinggal, dan (3)
menerapkan paket teknologi pada lokasi terpilih secara selektif.
Kegiatan ini diarahkan pula khususnya untuk menunjang kegiatan


130
koperasi serta dalam memperkuat usaha kecil dan usaha kerajinan
industri rumah tangga.

     Untuk menunjang keberhasilan pengembangan, penerapan dan
penyebaran teknologi padat karya secara mandiri, disiapkan tena-
ga-tenaga terampil yang berfungsi sebagai penghubung dan pem-
bina yang sekaligus dapat menularkan pengetahuannya kepada
masyarakat perdesaan. Kerja sama dan peran serta masyarakat,
keterkaitan antarinstansi, baik Pemerintah maupun swasta diting-
katkan. Penerapan teknologi padat karya ditujukan untuk menun-
jang program pengentasan kemiskinan.

    8) Penyaluran dan Pendayagunaan Tenaga Kerja
       Penyandang Cacat

     Dalam Repelita VI upaya penyaluran dan pendayagunaan
tenaga kerja penyandang cacat ditingkatkan sesuai dengan
keterampilan dan kondisi fisiknya. Upaya peningkatan perluasan
kesempatan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat dilakukan,
antara lain melalui proses rehabilitasi keterampilan secara berkesi-
nambungan dan terkoordinasi yang menyangkut pengadaan
sarana pelayanan bimbingan, serta penyuluhan jabatan, dan pe-
latihan kerja, serta peraturan perundangan yang mendukung.

    c. Program Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan.
       Tenaga Kerja

     Pelatihan keterampilan diarahkan untuk meningkatkan
keterampilan dan keahlian serta profesionalisme tenaga kerja sesuai
dengan kebutuhan pembangunan di berbagai sektor, dalam rangka
penciptaan lapangan kerja, mengisi lowongan, penggantian tenaga
kerja asing serta pengembangan sumber daya manusia pada
umumnya sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknolo-
gi. Perencanaan dan pelaksanaan pelatihan keterampilan diseleng-
garakan bersama-sama dengan pengguna tenaga kerja atau perusa-
haan melalui pemagangan, pelatihan di tempat kerja dan pelatihan
bagi pekerja. Untuk itu, dilaksanakan pembaharuan pelatihan

                                                              131
keterampilan tenaga kerja. Asosiasi perusahaan dan kawasan Indus-
tri didorong agar masing-masing memiliki dan mengembangkan
fasilitas pelatihan.

    Dengan cenderung meningkatnya angkatan kerja wanita
memasuki pasar kerja, dan makin meluasnya kesempatan kerja
bagi angkatan kerja wanita, bagi angkatan kerja wanita diberi
peluang yang lebih besar untuk mengikuti pelatihan keterampilan
di balai latihan kerja atau di tempat kerja sesuai dengan minat,
harkat dan martabatnya.

      1) Kemitraan Pelatihan Antara Penyelenggara dan
         Pengguna Hasil Pelatihan

     Pelatihan keterampilan tenaga kerja, khususnya di BLK-BLK
diselenggarakan dengan meningkatkan mutu pelatihan secara
keseluruhan melalui kemitraan dengan pengguna tenaga kerja.
Sehubungan dengan itu, dilaksanakan pembaharuan pelatihan
keterampilan untuk menyediakan tenaga kerja terampil, berpendi-
dikan dan fleksibel secara tepat dan cepat sesuai dengan kebutuhan
pasar kerja sekaligus meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan
perbaikan iklim kerja. Untuk itu, dikaji dan dikembangkan ke-
mungkinan penanaman modal dalam dan luar negeri di bidang
pelatihan keterampilan. Pelatihan keterampilan juga dapat diman-
faatkan untuk menghasilkan barang jadi yang dapat dipasarkan dan
hasil penjualannya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
pelatihan keterampilan secara swadana.

     Dalam Repelita VI direncanakan untuk melatih sekitar 250
ribu orang di berbagai jenis kejuruan melalui pelatihan institusional
dan noninstitusional, serta pemagangan dengan mengikutsertakan
lembaga pelatihan swasta dan perusahaan sebagai bagian dari
sistem pelatihan nasional (Tabel 10-5). Kemitraan antara penye-
lenggara dan pengguna hasil pelatihan diwujudkan dalam bentuk
kerja sama dengan asosiasi profesi kerja, termasuk serikat pekerja
dan pengusaha dalam penyusunan perencanaan pelatihan, ku-
rikulum atau silabus, standar kualifikasi keterampilan, uji


132
keterampilan, sertifikasi dan akreditasi lembaga-lembaga penye-
lenggara pelatihan. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan mutu
pelatihan, standar kualifikasi keterampilan (SKK) yang diakui oleh
masyarakat dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi disebarluaskan.

     Sejalan dengan itu, uji keterampilan dan sertifikasi dikem-
bangkan dalam rangka pembentukan profesionalisme tenaga kerja.
Selama Repelita VI diupayakan sertifikasi bagi sekurang-kurangnya
250.000 tenaga kerja, antara lain di kejuruan konstruksi, las, dan
tata boga. Perkembangan SKK dan uji keterampilan dapat dijadi-
kan masukan untuk menyempurnakan klasifikasi jabatan Indone-
sia (KJI).

     Akreditasi bagi penyelenggara pelatihan dalam rangka
meningkatkan mutu penyelenggaraan pelatihan dan perlin-
dungan bagi peserta pelatihan dikembangkan dan ditingkatkan.
Untuk mendukung terselenggaranya pelatihan di perusahaan-per-
usahaan, dihimpun iuran dana pelatihan dari perusahaan, oleh
perusahaan, dan dimanfaatkan untuk perusahaan. Iuran dana pe-
latihan yang terhimpun dimanfaatkan pula untuk membantu mela-
tih tenaga terampil yang dibutuhkan oleh perusahaan kecil, tradi-
tional, informal dan koperasi yang tidak mampu menyelenggara-
kan pelatihan untuk karyawannya.

     Untuk mendukung terselenggaranya penghimpunan dan penge-
lolaan iuran dana pelatihan disempurnakan fungsi dan kelembagaan
Dewan Latihan Kerja Nasional atau Daerah (DLKN atau DLKD).
Untuk mengelola dana yang terhimpun, dibentuk unit pengem-
bangan pelatihan di tiap-tiap daerah yang anggotanya terdiri atas
tenaga profesional.

    2) Pemagangan

    Pemagangan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia. Dalam program pemagangan,
tenaga kerja ditempatkan di perusahaan atau di tempat kerja lain


                                                            133
dengan bimbingan tenaga ahli atau senior untuk memenuhi kebutuh-
an persyaratan keterampilan tertentu. Pemagangan menjembatani
kesenjangan antara pendidikan formal dengan dunia kerja. Program
pemagangan disusun mengacu pada standar kualifikasi keteram-
pilan. Dengan demikian, untuk melaksanakan program pemagang-
an secara tepat, dilaksanakan kerja sama yang erat antara lembaga
tempat kerja atau perusahaan, lembaga penyelenggara pelatihan,
dan lembaga uji keterampilan. Program pemagangan dijadikan
gerakan nasional yang melibatkan lembaga-lembaga pendidikan
atau pelatihan keterampilan dan perusahaan serta lembaga peneri-
ma kerja di dalam negeri. Disamping itu, dalam rangka alih tek-
nologi, pembudayaan disiplin dan etos kerja, dikembangkan pula
pemagangan di luar negeri.


      3)   Pembinaan dan Penataran Instruktur, Ahli Desain
           Kurikulum, Perencana, dan Pengelola Pelatihan

      Dalam rangka meningkatkan mutu pelatihan, ditingkatkan
pembinaan instruktur melalui pelatihan bagi calon instruktur dan
penataran instruktur yang telah ada, baik instruktur BLK pemerin-
tah, perusahaan maupun masyarakat. Pembinaan instruktur juga
ditempuh dengan memberikan kesempatan kerja praktek di indus-
tri-industri agar terhindar dari keterasingan dalam mengantisipasi
kemajuan teknologi peralatan produksi yang digunakan di dunia
kerja. Pengalaman kerja praktek dapat dijadikan masukan untuk
menyempurnakan kurikulum dan silabus pelatihan.

     Untuk menyesuaikan hasil pelatihan dengan kebutuhan peng-
guna tenaga kerja juga dikembangkan pelatihan bagi ahli desain
kurikulum, perencana, dan pengelola pelatihan. Dalam Repelita VI
direncanakan untuk ditatar 19.500 orang instruktur, ahli desain
kurikulum, perencana, dan pengelola pelatihan (Tabel 10-5).

      4)   Sistem Informasi Pelatihan

    Untuk mendukung upaya penyusunan perencanaan dan kebi-
jaksanaan pelatihan dikembangkan sistem informasi pelatihan
134
beserta kelembagaannya yang berfungsi mengumpulkan data
pelatihan, antara lain mengenai program, lembaga penyelenggara,
jenis dan kejuruan serta jumlah lulusan menurut kualifikasi
keterampilan di tingkat nasional maupun daerah. Data dan
informasi pelatihan yang telah diolah untuk dijadikan pedoman
bagi penyusunan perencanaan pelatihan berdasarkan kebutuhan
pasar kerja. Informasi pelatihan disebarluaskan untuk digunakan
oleh yang berkepentingan. Informasi pelatihan juga meliputi kebu-
tuhan pelatihan bagi keterampilan yang memiliki prospek pengem-
bangan.

     d. Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Perlin-
         dungan Tenaga Kerja

    1) Sistem Hubungan Industrial Pancasila

    Seiring dengan pertumbuhan sektor formal dan sektor industri
pada khususnya yang ditandai dengan meningkatnya jumlah status
pekerja sebagai buruh atau karyawan dalam Repelita VI, hubungan
industrial antara pelaku produksi juga turut berkembang yang
menuntut adanya lembaga dan pranata industrial yang sehat dan
dinamis sebagai sarana HIP, antara lain meliputi serikat pekerja,
organisasi pengusaha, dan lembaga kerja sama tripartit, bipartit
dan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan.

    (a) Serikat Pekerja dan Organisasi Pengusaha

     Serikat pekerja sebagai wadah dan badan kolektif yang
demokratis dan bertanggung jawab dibentuk dari, oleh dan untuk
pekerja yang berperan penting dan strategis dalam memajukan
tingkat kehidupan pekerja. Keberadaan serikat pekerja sangat
bermanfaat bagi pekerja yang didukung oleh iuran anggota dan
dikelola oleh anggota tanpa tergantung pada pengusaha atau badan
lainnya. Sebaliknya, organisasi pengusaha merupakan sarana untuk
melakukan komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dengan
serikat pekerja untuk menyatukan pandangan dan menghindari
pertentangan serta perselisihan, sehingga mendorong terciptanya
ketenteraman kerja dan berusaha.
                                                            135
    Untuk itu, dalam hubungan kerja industrial sulit dilaksanakan
oleh orang per orang sehingga kehadiran serikat pekerja dibutuh-
kan sebagai badan kolektif yang mewakili pekerja untuk menge-
mukakan pendapat dan berunding tanpa campur tangan pihak luar.
Oleh karena itu, hak berserikat dan berunding bagi pekerja dilin-
dungi, baik untuk kepentingan pekerja maupun pengusaha.

     Untuk mewujudkan hubungan industrial yang sehat dan
dinamis dibutuhkan serikat pekerja dan organisasi pengusaha yang
demokratis, profesional, kuat dan mandiri dengan (1) menciptakan
suasana dan iklim yang dapat mendorong tumbuh dan berkem-
bangnya asas musyawarah dan mufakat antara serikat pekerja
dengan organisasi pengusaha untuk mewujudkan kepentingan
bersama, (2) melaksanakan pendidikan dan penyuluhan ketenaga-
kerjaan bagi pekerja melalui kader pimpinan serikat pekerja dan
kader organisasi pengusaha, untuk menghasilkan calon pimpinan
serikat pekerja dan pengusaha yang andal, dan profesional,
(3) menumbuhkembangkan serikat pekerja dan organisasi peng-
usaha sejenis atas dasar sektor usaha (serikat pekerja sektoral dan
asosiasi pengusaha sektoral), (4) mengikutsertakan organisasi
pengusaha atau tenaga-tenaga pengusaha yang potensial dalam
penataran manajemen sumber daya manusia, dan (5) mengikutser-
takan serikat pekerja sektoral bersama asosiasi pengusaha sektoral
dalam perencanaan dan pengembangan sistem pelatihan, khususnya
pelatihan keterampilan di tempat kerja bagi karyawan.

      (b) Lembaga Kerja Sama Bipartit dan Tripartit

     Lembaga kerja sama (LKS) bipartit dan tripartit merupakan
forum konsultasi dan komunikasi untuk mempersatukan wawasan,
sikap dan upaya secara bersama dan kekeluargaan dalam mengha-
dapi, mencegah timbulnya dan memecahkan masalah yang dihadapi
di perusahaan. Upaya meningkatkan fungsi LKS bipartit dan tri-
partit dilaksanakan dengan (1) menetapkan komitmen bersama
dengan semangat kemitraan yang tidak hanya diterapkan dengan
cara berdialog, tetapi juga didukung dengan keterbukaan untuk
melaksanakan konsultasi secara teratur, efektif, dan intensif,


136
 (2) menegakkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
yang berlaku, (3) menyempurnakan peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan yang sudah tidak sesuai, (4) menyusun prosedur
operasional yang baku melalui mekanisme tripartit serta meka-
nisme HIP yang disepakati bersama, dan (5) mengadakan penyu-
luhan secara terarah dan intensif.

    Selama Repelita VI direncanakan terbentuk 5.000 LKS bipartit
dan 13 LKS tripartit sektoral, masing-masing di tingkat pusat, di
27 daerah tingkat I dan di 158 daerah tingkat II (Tabel 10-5).

    (c) Lembaga Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

    Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4) berfungsi
dan bertugas menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang
timbul dan diselesaikan secara berjenjang, dengan musyawarah
untuk mufakat. Upaya menangani dan menyelesaikan perselisihan
secara cepat dan tepat ditempuh melalui kegiatan (1) peningkatan
fungsi dan peranan lembaga penyelesaian perselisihan agar mutu
dan pelayanannya menjadi lebih efisien, produktif dan konsisten,
dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan industrial dan per-
lindungan tenaga kerja yang telah disepakati, baik dalam PP
maupun KKB, dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan ketenagakerjaan yang berlaku, dan (2) pemetaan tingkat
kerawanan perusahaan dalam pelaksanaan hubungan industrial agar
dapat dilaksanakan deteksi dini secara tepat dan akurat serta
pembinaan yang lebih terarah.


    2) Syarat-syarat Kerja dan Kesejahteraan Tenaga Kerja

    (a) Pengupahan

    Kebijaksanaan pengupahan dalam PJP I diarahkan untuk
memenuhi kebutuhan fisik minimum (KFM). Dalam rangka
meningkatkan keadilan dan kesejahteraan pekerja dan keluarganya,
dalam Repelita VI secara bertahap diupayakan tingkat upah yang
menuju pada kebutuhan hidup. Upaya tersebut dilakukan dengan
                                                             137
(1) mempertimbangkan produktivitas, prestasi kerja, dan nilai
kemanusiaan yang menumbuhkan rasa harga diri pekerja, serta
kemampuan perusahaan dan perkembangan ekonomi pada
umumnya, dan (2) menyederhanakan berbagai bentuk tunjangan
yang diberikan dalam nilai uang dan dikaitkan dengan prestasi serta
produktivitas tenaga kerja melalui penciptaan ukuran prestasi kerja
yang dapat diterima oleh kedua belah pihak pelaku proses
produksi.

      Dalam merumuskan sistem pengupahan nasional, diikutserta-
kan serikat pekerja sektoral dan asosiasi pengusaha sejenis. Untuk
melaksanakan pemantauan dan analisis perkembangan pengupahan
diikutsertakan Dewan Ketenagakerjaan di daerah dan Dewan Pene-
litian Pengupahan di tingkat Nasional (DPPN). Sistem pengupahan
nasional mencakup antara lain kriteria penentuan upah, penjen-
jangan upah, penentuan proporsi upah dari keseluruhan biaya
produksi, bentuk upah sesuai dengan status dan profesi pekerja,
mekanisme penetapan upah dan waktu peninjauan upah serta
ukuran dalam kenaikan upah.

      (b) Kesepakatan Kerja Bersama dan Peraturan
          Perusahaan

     Kesepakatan kerja bersama (KKB) merupakan hasil mufakat
yang bertujuan untuk memantapkan dan mengembangkan hubungan
kerja yang serasi di masing-masing perusahaan. Adanya KKB juga
memberikan gambaran peran serta serikat pekerja dalam menentu-
kan kebijaksanaan ketenagakerjaan di perusahaan.

     Untuk itu, diupayakan terbentuknya secara bertahap KKB
sektoral searah dengan pertumbuhan dan perkembangan serikat
pekerja sektoral. Materi KKB antara lain mencakup hubungan
kerja, hari kerja dan waktu kerja, pengupahan, keselamatan dan
kesehatan kerja (K3), termasuk bonus bagi pekerja sebagai insentif
material yang menumbuhkembangkan rasa kebersamaan antara
pelaku proses produksi, baik dalam menghadapi masalah maupun
dalam menikmati keuntungan perusahaan. Serikat pekerja sektoral

138
 secara bertingkat dari daerah sampai tingkat pusat ditingkatkan
kemampuan dan peranannya untuk menampung aspirasi pekerja.

    Dalam sektor usaha tertentu yang belum mewujudkan KKB,
pengaturan syarat-syarat kerja dituangkan dalam peraturan perusa-
haan (PP). Selama Repelita VI diharapkan terbentuk 3.000 PP dan
13 KKB sektoral (Tabel 10-5).

    (c) Koperasi Tenaga Kerja

     Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja,
karyawan perusahaan didorong untuk membentuk koperasi tenaga
kerja yang dipimpin dan dikelola oleh pekerja secara efisien dan
efektif serta profesional. Untuk menumbuhkembangkan koperasi
tenaga kerja dilaksanakan kegiatan (1) pembinaan agar dapat
melayani kebutuhan anggotanya, baik dalam arti ekonomis maupun
sosial, seperti kebutuhan perumahan, klinik kesehatan, dan
sekolah, (2) penyuluhan dan penataran bagi pengurus koperasi
tenaga kerja, (3) pemberian kesempatan bagi koperasi tenaga kerja
untuk memiliki saham perusahaan dalam rangka menumbuhkem-
bangkan rasa memiliki perusahaan, dan (4) pengembangan usaha
koperasi agar menjadi produktif yang kegiatannya diarahkan ke
bidang produksi dengan mengutamakan keterkaitan usaha koperasi
dengan kegiatan perusahaan. Secara bertahap koperasi tenaga
kerja diarahkan tidak semata-mata bergerak dalam bidang konsum-
si, tetapi sekaligus secara tidak langsung turut menentukan per-
kembangan perusahaan.

    3) Perlindungan Tenaga Kerja

    Dalam Repelita VI dilaksanakan perlindungan tenaga kerja
yang khususnya mencakup tenaga kerja wanita, anak yang terpaksa
bekerja dan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Upaya per-
lindungan tenaga kerja didukung oleh pengawasan, keselamatan
dan kesehatan kerja (K3), higiene perusahaan dan kesehatan kerja
(hiperkes), pelayanan keluarga berencana, serta jaminan sosial
tenaga kerja.

                                                            139
      (a) Perlindungan Tenaga Kerja Wanita

     Secara kodrati wanita memiliki berbagai keadaan fisiologis
yang berbeda dengan pria. Tenaga kerja wanita harus mendapatkan
perlindungan dan perlakuan sebagai wanita seutuhnya dalam peker-
jaan dengan memperhatikan harkat, martabat, dan kodratnya dalam
melakukan peran gandanya. Hak tenaga kerja wanita yang harus
dilindungi sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1951 antara
lain mencakup hak (1) cuti haid, hamil, melahirkan dan gugur
kandungan, (2) kesempatan untuk menyusukan anaknya, (3)
penghapusan perbedaan perlakuan terhadap tenaga kerja wanita,
dan (4) larangan bekerja untuk wanita di dalam tambang dan di
tempat-tempat yang berbahaya.

     Dalam Repelita VI, perlindungan tenaga kerja wanita
dilaksanakan dengan memperluas jangkauan perlindungan ke sektor
informal, khususnya di unit-unit produksi industri rumah tangga
dalam bidang hiperkes, ergonomi, keselamatan dan kesehatan kerja
secara terpadu dengan kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya.

     Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, upaya
untuk melindungi tenaga kerja wanita dilaksanakan dengan mendo-
rong organisasi wanita agar berperan serta melaksanakan kegiatan
penyuluhan. Materi penyuluhan mencakup hak dan kewajiban
tenaga kerja wanita, penghapusan diskriminasi, perlindungan
fungsi keibuan, waktu kerja dan waktu istirahat, keselamatan dan
kesehatan kerja, serta hubungan ketenagakerjaan. Selain itu, juga
dilaksanakan penyuluhan tentang gizi keluarga serta perlindungan
tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari dengan menye-
diakan fasilitas antarjemput oleh perusahaan.

      (b) Perlindungan Tenaga Kerja Anak

     Menurut ketentuan yang ada anak-anak berusia 14 tahun ke
bawah dilarang bekerja. Dalam rangka melaksanakan ketentuan
tersebut, dalam Repelita VI anak-anak tersebut secara bertahap


140
diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan dasar 9 tahun.
Dengan demikian, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun akan mengurangi anak-anak yang terpaksa
bekerja.

     Anak yang terpaksa bekerja merupakan masalah penting
mengingat anak merupakan sumber daya manusia yang perlu
dibina sejak usia dini. Upaya penanggulangan bagi anak yang
terpaksa bekerja menyangkut pendidikan, kesehatan, kesejahteraan
dan aspek lainnya, dalam rangka menjamin pertumbuhan jasmani,
rohani, sosial, dan intelektual anak secara wajar.

     Untuk itu, pengawasan dan perlindungan ditingkatkan untuk
mencegah terjadinya hal-hal yang membahayakan keselamatan dan
masa depan anak-anak. Perhatian dan pengawasan dilaksanakan
secara efektif dan terpadu yang menyangkut antara lain izin dari
orang tua atau walinya, ketentuan mengenai jam kerja, larangan
kerja pada tempat yang berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan
serta larangan kerja pada malam hari. Upah yang diberikan
kepada anak yang terpaksa bekerja disesuaikan dengan tingkat upah
yang berlaku. Selain itu, bagi anak yang terpaksa bekerja disedia-
kan waktu untuk mengikuti program bekerja sambil belajar
(program kejar) oleh perusahaan dengan partisipasi serikat pekerja
dan pengusaha.

    (c) Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri

      Perlindungan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri
ditingkatkan antara lain melalui kerja sama dengan pemerintah
setempat. Perlindungan antara lain mencakup legalisasi dan pemu-
tihan izin kerja, kondisi kerja, jaminan sosial tenaga kerja, kesela-
matan dan kesehatan kerja, upah serta perlakuan lainnya bagi
tenaga kerja sesuai dengan harkat, martabat dan harga diri warga
negara yang merdeka, serta memperoleh bantuan hukum. Selain
itu, di dalam negeri ditingkatkan perlindungan tenaga kerja sesuai
dengan peraturan yang mengatur pengiriman tenaga kerja Indone-
sia ke luar negeri melalui pengawasan.

                                                               141
      (d) Pengawasan Tenaga Kerja

     Pengawasan ketenagakerjaan diupayakan mencakup seluruh
aspek ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan norma ketenagakerjaan. Dalam Repelita VI agar peng-
usaha dan pekerja menaati, mematuhi, dan melaksanakan peratur-
an perundang-undangan secara efektif dan efisien, frekuensi dan
obyek pengawasan, mutu serta jumlah pengawas ketenagakerjaan
ditingkatkan. Peraturan perundang-undangan yang berlaku juga
dimasyarakatkan melalui penyuluhan massal. Dalam rangka itu,
koordinasi dengan instansi penegak hukum dalam melaksanakan
pengawasan ketenagakerjaan ditingkatkan. Peraturan perundang-
undangan yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan pembangunan di
bidang ketenagakerjaan disempurnakan.

      (e) Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Higiene
          Perusahaan dan Kesehatan Kerja (Hiperkes)

     Dalam rangka memasyarakatkan dan membudayakan kese-
lamatan dan kesehatan kerja (K3) dan hiperkes, penerapan dan
pengawasannya diarahkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan
kerja dan penyakit akibat kerja di perusahaan. Untuk meningkat-
kan pelaksanaan K3 dan hiperkes menuju tercapainya kecelakaan
kerja nihil dilakukan kegiatan (1) meningkatkan fungsi dan
mendorong terbentuknya Panitia Pembina Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (P2K3) di perusahaan dengan memantapkan
koordinasi fungsional antara perusahaan dengan PT Astek dalam
pembinaan teknis dan manajemen K3, (2) melaksanakan penelitian
dan menetapkan standar K3 dan hiperkes sebagai upaya
pencegahan dan penanggulangan risiko akibat kerja dan gangguan
terhadap kesehatan tenaga kerja dan masyarakat, (3)
mengembangkan jaringan sistem informasi K3 dan hiperkes yang
telah dirintis, baik di pusat maupun di wilayah untuk menunjang
sistem pengawasan dan penerapannya secara mandiri dan
profesional di perusahaan, (4) memasyarakatkan K3 dan hiperkes
dengan mengikutsertakan peran masyarakat seperti lembaga
swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi profesi kerja melalui


142
pelatihan teknis bagi kader K3 dan hiperkes di perusahaan, dan
(5) memberikan pelayanan jasa kesehatan bagi tenaga kerja di
sektor industri kecil dan rumah tangga melalui balai hiperkes.

    (f) Jaminan Sosial Tenaga Kerja

    Dalam Undang-Undang No.3/1992 tentang Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (Jamsostek) pada hakikatnya memberikan kepastian
bagi berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai
pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang pada
waktu bekerja. Dalam pelaksanaannya, Jamsostek memperhatikan
aspek pemberian perlindungan dasar bagi pekerja beserta keluar-
ganya untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan penghargaan pekerja
yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusa-
haan tempat bekerja.

    Pelaksanaan Jamsostek mencakup (1) pemberian kompensasi
tunai untuk santunan cacat akibat kecelakaan kerja, hari tua,
meninggal dunia, (2) pelayanan kuratif untuk perawatan sakit dan
kecelakaan kerja, serta promotif melalui pendidikan atau nasehat
kesehatan, dan (3) pemberian bantuan pelatihan keterampilan dan
bea siswa bagi anak pekerja.

     Dalam Repelita VI diharapkan Jamsostek dapat mengikut-
sertakan sekitar 60 ribu perusahaan yang mencakup 10,0 juta
pekerja dan menghimpun dana sekitar Rp 8 triliun (Tabel 10-5).

2. Program Penunjang

    a. Program Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan
        Ketenagakerjaan

     Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan sekaligus
kemampuan, keahlian, dan keterampilan bagi aparatur pemerintah
dilaksanakan (1) pendidikan dan pelatihan penjenjangan maupun
teknis yang dikaitkan dengan sistem promosi, (2) penyesuaian-
penyesuaian silabus, kurikulum, modul, sarana dan prasarana

                                                           143
pendidikan dan pelatihan, (3) pendidikan dan penataran lanjutan
kepada widyaiswara dan instruktur, dan (4) tambahan pendidikan
dan pelatihan bagi pejabat-pejabat struktural, nonstruktural, dan
tenaga-tenaga fungsional terutama bagi aparat di daerah. Di-
samping itu, untuk membina generasi muda yang akan memasuki
pasar kerja, dilaksanakan penyuluhan mengenai (1) bimbingan
jabatan, dan (2) peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
dan hubungan industrial Pancasila (HIP).

     Untuk memenuhi tenaga kerja terampil bagi tenaga kerja
wanita dikembangkan pola pembinaan di sektor informal. Pembi-
naan dilaksanakan secara bertingkat melalui calon pembina dan
pemandu usaha yang mencakup antara lain aspek-aspek produksi,
permodalan, manajemen, dan perlindungan tenaga kerja yang
menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja. Bagi tenaga kerja
wanita yang bekerja di sektor formal dilakukan penyuluhan tentang
lingkungan kerja yang memenuhi ketentuan norma kerja, penye-
diaan tempat penitipan anak dan penyediaan fasilitas keluarga
berencana.

      b. Program Penelitian dan Pengembangan
          Ketenagakerjaan

     Dalam Repelita VI program penelitian dan pengembangan
ketenagakerjaan ditujukan bagi penelitian masalah strategis kebi-
jaksanaan pengembangan tenaga kerja, baik masalah jangka
pendek maupun jangka panjang. Aspek yang diteliti meliputi (1)
cara untuk meningkatkan etos kerja dan produktivitas tenaga kerja
Indonesia, (2) kesesuaian pendidikan dan pelatihan tenaga kerja
Indonesia dengan kebutuhan pembangunan, (3) pola pertumbuhan
ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja secara maksimal, (4)
masalah yang dihadapi oleh tenaga kerja tertentu seperti wanita,
anak-anak yang terpaksa bekerja, pemuda, dan tenaga kerja usia
lanjut, (5) kecenderungan-kecenderungan perkembangan angkatan
kerja Indonesia di masa depan, (6) pasar tenaga kerja luar negeri,
dan (7) masalah kesejahteraan tenaga kerja.


144
VI. RENCANA ANGGARAN PEMBANGUNAN
    DALAM REPELITA VI

     Program-program pembangunan tersebut di atas dilaksanakan
baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat. Dalam program-
program tersebut, yang merupakan program dalam bidang tenaga
kerja dan perluasan kesempatan kerja, yang akan dibiayai dengan
anggaran pembangunan selama Repelita VI (1994/95 - 1998/99)
adalah sebesar Rp l.073.200,0 juta. Rencana anggaran pem-
bangunan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja untuk tahun
pertama dan selama Repelita VI menurut sektor, sub sektor dan
program dalam sistem APBN dapat dilihat dalam Tabel 10-6.




                                                          145
                                                      Tabel 10—6
                                     RENCANA ANGGARAN PEMBANGUNAN
146




                              TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
                             Tahun Anggaran 1994/95 dan Repelita VI (1994/95 — 1998/99)


                                                                                          (dalam juta rupiah)
       No.
       Kode                     Sektor/Sub Sektor/Program                     1994/95     1994/95 — 1998/99


      04        SEKTOR TENAGA KERJA

      04.1      Sub Sektor Tenaga Kerja

      04.1.01   Program Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan Tenaga
                       Kerja                                                   77,510.0            527,600.0
      04.1.02   Program Penyebaran dan Pendayagunaan Tenaga Kerja              47,393.0            355,940.0
      04.1.03   Program Pembinaan dan Pengembangan Produktivitas dan
                       Kesempatan Kerja                                         9,315.0             86,260.0
      04.1.04   Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Per lindungan
                       Tenaga Kerja                                            12,314.0            103,400.0

								
To top