Sejarah Perbankan Di Masa Penjajahan Belanda by uac77137

VIEWS: 876 PAGES: 48

Sejarah Perbankan Di Masa Penjajahan Belanda document sample

More Info
									                        Bab III. Politik dan Media
             Masa Demokrasi Parlementer di Indonesia



Masa Demokrasi Parlementer di Indonesia dimulai sejak Pemerintah Indonesia
mengganti bentuk Negara Federal, Republik Indonesia Serikat, menjadi negara
kesatuan Republik Indonesia pada bulan Agustus 19501. Masa itu ditandai oleh
situasi politik yang sangat dinamis, di mana berbagai ideologi dan kepentingan
saling berebut mengisi kemerdekaan yang baru diperoleh. Dinamika tersebut
berakhir bulan Maret 1957 saat Presiden Sukarno dan Kolonel Nasution
menyatakan negara dalam keadaan darurat (SOB) dan Demokrasi Parlementer
diganti menjadi demokrasi terpimpin di bawah komando langsung Presiden
Soekarno.


Situasi politik masa Demokrasi Parlementer (1950-1957) tak bisa lepas dari
pengungkapan lahirnya kesadaran nasional di Indonesia. Pertanyaan yang muncul
adalah: kenapa ada wilayah Indonesia dan bagaimana kesadaran nasional mulai
muncul di Indonesia. Selain nasionalisme yang mempersatukan bangsa, muncul
pula perbedaan ideologi yang melatari partai-partai di Indonesia. Menjawab latar
belakang tersebut di atas diharapkan dapat menjelaskan situasi politik yang saling
bersaing pada masa Demokrasi Parlementer tahun 1950 - 1957 Indonesia.


Bagian pertama pada bab ini memaparkan selintas latar kepulauan Nusantara yang
menjadi cikal bakal bangsa dan negara Indonesia, dan berbagai ideologi yang lahir
sejak awal abad-XX. Bagian berikut merupakan gambaran singkat mengenai situasi
politik dan penyelenggaraan negara selama masa Demokrasi Parlementer.

     1 Bentuk Negara Federal adalah butir kesepakatan yang diminta pihak Belanda
     dalam Konferensi Meja Bundar (1949) gabungan dari daerah yang menyatakan
     diri sebagai bagian dari Republik Indonesia, Republik Maluku, Negara Pasundan,
     Sumatera Timur dsb. Tetapi karena kebanyakan negara federasi itu memilih
     kembali bersatu dengan Republik Indonesia, maka pada 17 agustus 1950 bentuk
     negara dikembalikan menjadi negara kesatuan.



                                        56
III.1. Situasi Masa Pra Kemerdekaan


III.1.1. Perebutan Menguasai Nusantara


Kepulauan Nusantara2 sejak dahulu merupakan perairan yang sibuk dengan lalu-
lintas perdagangan hasil bumi. Itulah pula yang menarik berbagai pihak untuk
menguasai jalur perdagangan ini. Penguasaan wilayah berarti hak untuk mengatur
distribusi bahan dagangan ke benua Asia dan menarik pajak penghasilan di
pelabuhan. Sejak dinasti Sriwijaya, Syailendra hingga Majapahit kekuasaan
demikianlah yang menjanjikan kejayaan dan kekayaan di wilayah Nusantara.
Selain lalu-lintas di Nusa Jawa (melalui perairan laut Jawa), Selat Malaka
merupakan lintasan sibuk mengantar komoditi ke Asia Barat dan Eropa.


Jalur perdagangan di selat Malaka sejak abad ke-XIII dipegang oleh kerajaan-
kerajaan Islam seperti Pasai, Perlak besar penguasa dagang dari Aceh terus
menelusuri daerah pesisir timur hingga Palembang sebagian beragama Islam.
(Ricklef 1981: 9) Hubungan dagang yang erat dengan penguasa di Jawa yang
kemudian diikat melalui perkawinan antar penguasa yang menjadi jalan bagi
masuknya Islam ke pulau Jawa.


Pedagang Muslim pada abad ke-15 mendominasi distribusi komoditi di
Nusantara, terutama sejak Majapahit jatuh dan muncul kerajaan Demak, Gresik
dan Mataram yang beragama Islam. Pada masa itu distribusi perdagangan hingga
ke India dikuasai pedagang Islam. Malaka dengan cepat menjadi suatu pelabuhan
yang sangat berhasil, karena negara ini dapat menguasai selat Malaka, salah satu
jalur lalu-lintas yang paling menentukan dalam sistem perdagangan internasional
yang membentang dari Cina dan Maluku di timur sampai Afrika timur dan Laut
Tengah di Barat ( Ricklef, 1981,28).


     2 Nusantara berarti Nusa Antara, kepulauan di antara dua benua, Australia dan
     Asia. Termasuk dalam cakupan Nusantara adalah wilayah yang sekarang disebut
     Republik Indonesia, Kalimantan sebelah utara, Timor Leste dan Filipina.



                                        57
Eropa bukanlah kawasan yang paling maju di dunia pada awal abad XV, dan juga
bukan kawasan yang paling dinamis. Selama musim dingin di Eropa tidak ada
satu cara pun yang dapat dijalankan untuk mempertahankan agar semua hewan
ternak dapat tetap hidup; oleh karenanya, banyak hewan ternak disembelih dan
dagingnya harus diawetkan. Untuk itu diperlukan sekali garam dan rempah-
rempah. Di antara rempah-rempah impor, cengkih dari Indonesia Timur adalah
yang paling berharga. (Ricklef 1981:32)


Akan tetapi orang-orang Eropa, terutama orang-orang Portugis, mencapai
kemajuan-kemajuan di bidang teknologi tertentu yang melibatkan mereka dalam
salah satu petualangan mengarungi samudra yang paling berani sepanjang jaman.
Mereka juga berusaha mendapatkan rempah-rempah, yang dalam hal ini berarti
mendapatkan jalan ke Asia dengan tujuan memotong jalur pelayaran para
pedagang Islam yang memonopoli impor rempah-rempah ke Eropa. (Ricklef
1981:31-32)


Catatan pejalanan Marcopolo3 yang diterbitkan di Eropa tahun 1477 menarik minat para
pelaut dan pedagang Portugis yang terutama dipicu oleh mahalnya barang impor dari
timur karena lewat banyak tangan. Kadang juga perang antar kerajaan di sepanjang jalur
distribusi darat Asia ke Eropa mengakibatkan terhentinya pengiriman. Sejak abad ke-
XVI mulai terjadi gerakan para pedagang Eropa dan Misionaris untuk melakukan
perjalanan menjelajahi negeri-negeri timur baik lewat darat menuju ke Cina dan India,
lewat laut mengelilingi benua Afrika menjelajahi India ke kepulauan Asia Tenggara.
Portugis Kemudian menjadi salah satu koloni dominan di kawasan Asia Tenggara di
samping bangsa Melayu , Jawa dan Cina (Harisson 1967: 53). Portugis mengangkut
sendiri bahan dagangannya untuk dipasarkan di Lisbon.


Saat itu Belanda dan Inggris melakukan perdagangan lewat pasar di Lisbon,
Portugal. Mereka baru mencoba meniti jalan sendiri sejak akhir abad ke-16


     3 Marcopolo sendiri berkunjung ke Pasai tahun 1297, dalam perjalanan pulang
     setelah 17 tahun tinggal di Cina.


                                          58
karena ditutupnya Lisbon bagi kapal Belanda oleh Phillip-II yang sejak tahun
1580 membawahi kerajaan gabungan Spanyol-Portugis. Para koloni Belanda dan
Inggris menggunakan buku catatan perjalanan seorang pelaut Belanda, van
Lichschoten, yang diterbitkan 1595 dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris
1598. (Harrison 1967:83) Kedua alasan itulah yang mengantar Belanda dan
Inggris ikut bergiat di Asia Tenggara. Tahun 1596 Koloni Belanda mendarat di
Jacatra.


Bangsa Belanda pertamakali mendirikan benteng di Batavia pada tahun 1619
(dahulu bernama Jacatra dan sekarang Jakarta). Sejak itu mereka memuaskan diri
dengan melindungi kepentingan dagang mereka, mendirikan pangkalan-
pangkalan di pantai pada pulau-pulau tertentu, dan berangsur-angsur melakukan
penetrasi untuk menguasai pulau Jawa (Dahm, 1971: 5).


Sejak itulah para pedagang Belanda mulai memantapkan diri di Batavia (nama
pengganti Jacatra). Pada bulan Maret 1602 perusahaan-perusahaan        dagang
Belanda yang tadinya saling bersaing, bergabung membentuk Perserikatan
Maskapai Hindia Timur, VOC (Vereneigde Oost-Indische Compagnie). Batavia
kemudian menjadi kantor pusat koloni dagangnya. Dari situ mereka menguasai
lalu-lintas komoditi di wilayah Nusantara    melalui pelabuhan-pelabuhan di
beberapa pulau. (Dahm, 1971:5). Sejak itu selama dua abad VOC menjadi
pemeran penting di Nusantara, terutama di Jawa dan Sumatera.


Kalau perhatian dipusatkan pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, maka
kehadiran VOC selama duaratus tahun pertama di Nusantara (1609 – 1816)
merupakan masa penuh perang. Sistem dagang di pelabuhan kurang memuaskan
VOC, hingga lambat laun mereka ikut masuk wilayah pedalaman ikut mengatur
produksi dan distribusi dari pedalaman ke pelabuhan. Untuk itu mereka
berhadapan dengan para penguasa daerah setempat, para raja. Hal ini yang
kemudian merupakan pemborosan, karena biaya yang besar untuk perang.




                                      59
Setelah vakum dengan kalahnya VOC oleh armada Inggris (1811-1816) terjadi
perubahan kebijakan administratif kerajaan Belanda terhadap wilayah Hindia
Belanda. Inggris mengembalikan kekuasaan atas wilayah ini pada tahun 1816 dan
kemudian disepakati perjanjian London mengenai penukaran daerah jajahan pada
tahun 1824. Perjanjian tersebut membatasi kepentingan Inggris dan Belanda di
selat Malaka. Inggris menyerahkan Bengkulu di Sumatra dan beberapa pulau
yang berbatasan, sedangkan Belanda menarik diri dari semenanjung Malaya, dan
mengakui aneksasi Inggris atas Singapura (Dahm, 1971: 5).


Melalui pertukaran itu Belanda menguasai seluruh wilayah kepulauan di sekitar
Laut Jawa dan Indonesia Timur kecuali Kalimantan bagian utara dan Timor
bagian timur. Wilayah yang dikuasai Belanda merupakan cikal bakal dari apa
yang sekarang disebut Republik Indonesia. Kesatuan wilayah ini yang pada
saatnya akan melahirkan gagasan tentang nasionalisme modern di Indonesia.


Akibat perang yang terjadi di hampir seluruh wilayah jajahannya VOC bangkrut.
Oleh kerajaan Belanda negeri jajahan ini kemudian dijadikan bagian dari
koloninya, Nederlandsh Indie, di bawah sistem pemerintahan yang diatur
kerajaan Belanda. (Suhartono 2001:11). Tugas utama negeri jajahan ini saat itu
adalah menutup hutang dengan meningkatkan produksi. Maka mulai tahun 1830
pemerintah Hindia Belanda menjalankan Cultuurstelsel (Tanam Paksa) yang
merupakan masa derita petani dan maraknya korupsi di kalangan pejabat Belanda
maupun lokal.


Keuntungan dari Jawa merupakan hal maha penting bagi Belanda. Keuntungan
ini tidak hanya harus bisa menutupi biaya-biaya administrasi di Jawa, tetapi juga
diperlukan untuk mendukung posisi keuangan di negeri Belanda yang sedang
memburuk. Sebagai akibat perang-perang Napoleon, hutang dalam negeri
Belanda dan pembayaran bunga atas hutangnya itu membumbung tinggi. Selama
perang Jawa berlangsung pihak Belanda memikirkan berbagai rencana untuk
Jawa. Sasaran umumnya adalah bagaimana dapat memperoleh hasil daerah tropis
dalam jumlah dan harga yang tepat sehingga akan diperoleh keuntungan. Suatu



                                       60
sasaran yang telah menjadi fokus pemikiran orang-orang Belanda sejak
keberangkatan pelayaran mereka yang pertama pada tahun 1595.


Pada tahun 1829 Johannes van den Bosch (1780-1844) menyampaikan kepada
raja Belanda usulan-usulan yang kelak akan disebut cultuurstelsel (sistem
penanaman). (Ricklefs, 1981 : 183) Akibat cultuurstelsel bagi pihak Belanda
sangat jelas; segera dicapai keuntungan yang besar dan ajeg. Sejak tahun 1831
anggaran belanja kolonial Hindia Belanda sudah seimbang, dan sesudah itu
hutang-hutang lama VOC dilunaskan. Namun pelaksanaan kebijakan itu justru
mencelakakan bumi putera yang sebetulnya adalah sumber daya dari hasil yang
diperoleh Belanda. Tanam Paksa berakibat pada kemiskinan para petani karena
tak dapat memproduksi untuk kebutuhan sendiri, masih ditambah beban pungutan
pajak dan pemerasan oleh pejabat administratif penguasa.


Bangsa Belanda selama itu tak tertarik untuk menjalankan sistem daerah koloni,
dan lebih mementingkan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Hal ini
terutama ditandai pada masa Cultuurstelsel (tanam paksa) pada tahun 1830 –
1860 ketika pribumi dipaksa untuk menanam komoditi yang laku di pasar Eropa,
seperti gula, teh, rempah dan tembakau. Dengan jalan ini, para priyayi dan
pimpinan desa, dengan cara yang tercela, telah dimanfaatkan untuk melayani
kepentingan kemakmuran Eropa (Dahm, 1971:10).


Situasi politik di Belanda sendiri sangat berpengaruh di negeri jajahan. Pada
tahun 1860 seorang mantan pejabat kolonial, Eduard Douwes Dekker (1820-87),
menerbitkan sebuah novel yang berjudul Max Havelaar dengan nama samaran
„Multatuli‟. Buku ini sangat mengena mengungkap keadaan pemerintah kolonial
yang bersifat menindas dan korup di Jawa. Tulisan itu menimbulkan keresahan
dan protes keras dari kaum oposisi dalam parlemen di Belanda. Kaum oposisi
kuat bersatu mewakili kepentingan kelas menengah Belanda yang semakin
bertambah kaya dari keuntungan-keuntungan yang diterima perekonomian
Belanda dari Jawa.




                                       61
Bagi kaum liberal dan industrialis Belanda kemiskinan di tanah jajahan berakibat
pada tak berjalannya roda ekonomi masyarakat, baik sebagai tenaga produksi
maupun sebagai konsumen produk industri Belanda. Mereka menuntut perubahan
dan mendesak diadakannya pembaharuan „liberal‟; pengurangan peranan
pemerintah dalam perekonomian kolonial secara drastis, pembebasan terhadap
pembatasan      perusahaan swasta di Jawa, dan diakhirinya kerja paksa dan
penindasan terhadap orang-orang Jawa dan Sunda. Kaum Liberal di Belanda
juga menuntut swastanisasi di tanah jajahan, yaitu bahwa usaha di negeri jajahan
dibebaskan kepada pihak swasta. Pemerintah hanya mengatur dan menarik
retribusi pajak saja.


Diajukanlah kebijakan etis (Politik Etis) membayar dosa tanam paksa. Program
yang diajukan adalah perbaikan kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan. Hal ini
merupakan tanda jaman dimana perhatian dilakukan oleh sekolah etika pada masa
pergantian abad, yang menjadikan perubahan pada kebijakan penjajahan Belanda.
Jurubicaranya adalah C.TH. van Deventer, yang menulis artikel pada musim
semi tahun 1899 berjudul “Hutang Budi”, yang melakukan pembelaan untuk
membayar kembali segala keuntungan yang di rebut dari tanah jajahan, yang
bernilai ratusan juta guilders. Kasus-kasus yang di kemukakan tidak
terbantahkan, dan argumentasinya ramai dibicarakan yang berakibat dijadikannya
aliran “etis” dalam kebijakan penjajahan. (Dahm, 1971:13)


Pihak Belanda menyebutkan tiga prinsip yang dianggap merupakan dasar
kebijakan baru tersebut : educatie, emigratie, irrigatie (pendidikan, perpindahan
penduduk, pengairan). (Ricklefs, 1981: 228) Karena itu sejak akhir abad ke-19
pendidikan modern diperluas di negeri jajahan ini.


Snouck Hurgronje dan direktur pendidikan Etis yang pertama (1900-5), J.H.
Abendanon, mendukung pendekatan yang sifatnya elite. Mereka lebih
menginginkan pendidikan gaya Eropa dengan Bahasa Belanda sebagai bahasa
pengantarnya bagi kaum elite Indonesia yang dipengaruhi Barat, yang dapat
mengambil alih banyak dari pekerjaan yang ditangani para pegawai pemerintah



                                        62
yang berkebangsaan Belanda, sehingga menciptakan suatu elite yang tahu
berterimakasih dan bersedia bekerjasama, memperkecil anggaran belanja
pemerintah, mengendalikan „fanatisme‟ Islam, dan akhirnya menciptakan suatu
keteladanan yang akan menjiwai masyarakat Indonesia golongan bawah.
(Ricklefs, 1981: 236)


Sebetulnya pendidikan bukan semata merupakan penebus dosa. Tenaga terampil
terdidik itu diperlukan untuk menunjang manajemen pemerintahan jajahan, baik
sebagai kaki tangan pemerintah di daerah (Wedana, Bupati, Camat) dan juga juru
tulis perkantoran. Kemudian dengan makin meluasnya kebutuhan pembangunan
negeri jajahan, pendidikan diperluas lagi dengan sekolah pemerintahan, sekolah
dokter, sekolah hukum, sekolah teknik dan kejuruan lain.


Pada tahun 1900 ketiga Hoofdenschoolen (sekolah para kepala) yang terletak di
Bandung, Magelang dan Probolinggo disusun kembali menjadi sekolah-sekolah
yang nyata-nyata direncanakan untuk menghasilkan pegawai-pegawai diberi
nama baru OSVIA (Opleiding Schoolen Voor Inlandsche Ambtenaaren :
Sekolah-sekolah latihan untuk para pejabat pribumi). Pada tahun 1900-2 sekolah
„Dokter –Jawa‟ di Weltevreden diganti menjadi STOVIA (School tot opleiding
van inlandsche artsen : Sekolah untuk latihan dokter-dokter pribumi). Mata
pelajarannya juga diberikan dalam bahasa Belanda (Ricklefs, 1981: 236-7).


Pendidikan tingkat universitas, yang tidak memandang ras, akhirnya dibuka di
Indonesia pada tahun 1920 dengan dibukanya Technische Hoogeschool (Sekolah
Tinggi Teknik) di Bandung. Pada tahun 1924 sebuah Rechtshooheschool
(Sekolah Tinggi Hukum) dibuka di Batavia dan pada tahun 1927 STOVIA diubah
menjadi Geneeskundige Hoogeschool (Sekolah Tinggi Kedokteran) (Ricklefs,
1981: 240).




                                       63
III.1.2. Fajar Kebangkitan Nasional


Berbagai sekolah yang makin marak pada awal abad ke-20 menggunakan dua
bahasa, yaitu bahasa Belanda dan bahasa Melayu resmi (Dienstmaleisch).
Penguasaan bahasa Belanda diutamakan untuk membentuk kelas sosial yang akan
menjadi pendukung administratif pemerintah penjajahan. Tapi bahasa Belanda
juga mengantar para pribumi terdidik kepada kesadaran akan nasionalisme.
Mereka dapat membaca buku-buku mengenai sastra, filsafat, dan politik. Melalui
bahasa Belanda mereka mengenal dunia yang lebih luas dan menempatkan diri
dalam situasi antar bangsa. Para calon      pemimpin bangsa menyadari posisi
bangsa jajahan yang menimbulkan rasa tertindas dan keinginan merdeka.


Bahasa Melayu sudah dipakai lama sebelumnya sebagai bahasa interinsular (antar
pulau) di Nusantara yang asalnya merupakan bahasa penduduk kepulauan Riau.
Bahasa Melayu inilah yang merupakan pengikat rasa bersama sebagai bangsa dari
wilayah terjajah. Bahasa Melayu yang digunakan bukan Dienstmaleisch yang
distandardisasi pendidik Belanda, melainkan bahasa Melayu pasar yang makin
kaya kosa-kata karena penggunaannya untuk komunikasi yang lebih tinggi.
Bahasa Melayu ini kemudian dijadikan bahasa persatuan kaum terjajah.
Perkembangan bahasa ini dipacu oleh penerbitan buku berbahasa Melayu yang
makin meluas penggunaannya dan makin sempurna bentuknya. Di sini dapat
dilihat pentingnya bahasa dan bahasa tercetak (printed) sebagai simbol dari nilai
imajinatif tentang kesatuan nasib (Anderson, 2001: 107 -113 ).


Kaum Pribumi berpendidikan umumnya bekerja sebagai pegawai pemerintah
penjajahan. Sering para pegawai dipindahtugaskan ke daerah lain (mutasi) untuk
bertukar tempat sesama pegawai, terutama untuk menduduki jabatan yang lebih
tinggi di tempat baru. Sistem mutasi dalam administrasi pemerintah jajahan
memberi kesempatan bagi generasi muda terdidik dari berbagai wilayah Hindia
Belanda untuk saling berkenalan dan berteman. Sistem mutasinya sendiri tak bisa
memuaskan pegawai pribumi, karena setinggi apapun jabatan yang dipangku




                                       64
mereka tak akan pernah sampai ke puncak pimpinan di Amsterdam. Situasi
serupa pun terjadi di negeri jajahan lain di Asia, Afrika dan Amerika Latin.


Lahirlah satu strata sosial baru yang berada antara dua dunia, kelompok yang
sebagian dirinya adalah produk pendidikan dan budaya negeri penjajahnya,
sedang sebagian lain dirinya adalah pribumi atau setengah pribumi (creole, indo).
Kelompok ini merupakan tenaga administrasi di berbagai wilayah jajahan.
Kadang mereka bertemu satu sama lain di tempat mutasi-nya. Karena itu banyak
tokoh perjuangan di berbagai wilayah saling mengenal. Diskriminasi ini makin
menyadarkan mereka akan rasa “terjajah” dan perlunya memerdekakan diri.
Kelompok     masyarakat     inilah   yang    kemudian      menjadi    tokoh-tokoh
“nasionalisme” penggerak kemerdekaan.




III.1.3. Berbagai Ideologi pada Masa Kebangkitan Nasional


Sejak awal abad ke-20 muncul gerakan memikirkan rakyat sendiri, meski tak
tegas mengindikasikan sikap nasional. Boedi Oetomo misalnya masih
berorientasi pada kelompok priyayi Jawa (Tengah). Deklarasi yang paling awal
dari pelajar-pelajar Stovia, yang menjadikannya sebagai pernyataan pendirian
perkumpulan ini, dalam semangat gagasan Tjipto Mangunkusumo, sebagai
momen protes sosial terhadap kedudukan para petinggi priyayi dalam masyarakat
Jawa. (Dahm, 1971: 27)


Boedi Oetomo pada dasarnya tetap merupakan suatu organisasi priyayi Jawa.
Organisasi ini didirikan karena keprihatinan terhadap nasib rakyat, hingga secara
resmi menetapkan bahwa bidang perhatiannya meliputi segi pendidikan bagi
penduduk Jawa dan Madura. Dengan demikian kelompok ini mencerminkan
kesatuan administrasi kedua pulau itu dan mencakup masyarakat Sunda dan
Madura yang kebudayaannya mempunyai kaitan erat dengan Jawa (Tirtoprodjo,
1993: 14). Organisasi pribumi pada masa awal ini lebih berorientasi pada
pendidikan, kebudayaan, dan juga perdagangan seperti pendirian Serikat Dagang



                                        65
Islam tahun 1911 (yang tahun 1912 menjadi Serikat Islam). Sejak itu banyak
muncul organisasi daerah yang menjaga dan melindungi suku masing-masing.


Orientasi nasional pada awalnya justru ditunjukkan organisasi masyarakat Indo
(setengah Belanda-Melayu) yang berani menyebut partainya Indische Partij
mewakili masyarakat Hindia Belanda (Nederlandsch Indie) yang memihak pada
kaum Indisch, pribumi. Masyarakat Indo memang berada dalam posisi gamang,
mereka tidak dikategorikan sebagai inlander, tapi juga tidak berstatus sebagai
orang Belanda murni dan jadi warganegara kelas dua di negeri Belanda.


Pada pidato bulan Desember 1911 yang dimuat dalam kabar De Express yang
dipublikasikan di Bandung, Douwes Dekker menggalang kerjasama antara ras
kulit-putih dan kulit coklat untuk mengembangkan gagasannya membentuk
Indische Partij (Partai Indonesia). Programnya ditetapkan secara ringkas oleh
Douwes Dekker dalam artikel berjudul “Indie voor ons” (Indie untuk kita) yang
dipublikasikan di surat kabar Het Tijdschrift tanggal 15 Mei 1912. Tujuannya
antara lain persamaan hukum untuk semua ras, kesetaraan upah untuk kesetaraan
kerja dan berpisah dari Netherland. Maka Indie adalah milik siapapun yang lahir
di sana dan orang-orang yang memilihnya sebagai tempat tinggal tetapnya –
orang-orang Indonesia, Eurasia, Cina dan sebagainya. (Dahm, 1971: 34)


Kongres Pemuda se Indonesia Pertama pada bulan Mei 1926 di Weltevreden
telah menyepakati mengenai kesatuan nasional: satu nusa, satu bangsa, satu
bahasa. Namun belum ada kesesuaian antara M. Tabrani dengan M. Yamin
mengenai istilah, bahasa “Indonesia” atau bahasa “Melajoe” (Surjomihardjo,
1971:13). Baru pada Kongres Pemuda ke Dua, 28 Oktober 1928, kata
“Indonesia” telah dipastikan mengganti istilah: Melayu, Maleisch, Indisch dan
Indoneisch. (Suhartono, 1994:100) Secara resmi kegiatan politik dan budaya
Indonesia dari berbagai daerah disatukan dalam Kongres Pemuda yang diadakan
di Batavia. Dalam „Sumpah Pemuda‟, Kongres menyetujui tiga pengakuan: satu
tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, dan satu bahasa persatuan Bahasa
Indonesia. (Ricklefs,1981:282)



                                      66
Gerakan politik nasional yang tumbuh pada tahun 1920an dengan tegas menyebut
kelompoknya sebagai “partai politik”. Perkumpulan Nasional Indonesia
mengganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia. Syarikat Islam mengganti
nama dengan Partai Syarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.). Meski sama-sama
menghendaki kemerdekaan, namun kebijakan tiap partai menghadapi penjajah
tidak selalu sama. Pada masa itu muncul istilah “co atau non-co”, yaitu yang
kooperatif dengan penjajah dengan yang non-kooperatif. Budi Utomo bersikap
sebagai partai resmi pemerintah yang ikut duduk dalam Volksraad. Sebaliknya,
PNI memilih tidak bekerjasama dengan pemerintah.


Pergerakan nasional dari berbagai partai dan kelompok memang mempunyai latar
belakang ideologi yang berbeda. Ideologi itulah yang membedakan garis
kebijakan pada masing-masing kelompok ini yang akan berpengaruh dalam peta
kekuatan politik masa Indonesia merdeka di kemudian hari.




a. Kelompok Muslim


Pada tahun 1909 seorang lulusan OSVIA bernama Tirtoadisurjo meninggalkan
dinas pemerintahan dan mendirikan Sarekat Dagang Islamiyah (SDI) di Batavia.
Pada tahun 1911 dia mendirikan suatu organisasi semacam itu lagi di Buitenzorg
(Bogor). Kedua organisasi tersebut dimaksudkan untuk membantu pedagang
pribumi menghadapi saingan para pedagang Cina. Pada tahun 1911 dia
mendorong seorang pedagang batik yang berhasil di Surakarta bernama Haji
Samanhudi (1868-1956), di Surabaya H.O.S. Tjokroaminoto (1882-1934) . Pada
tahun 1912 organisasi tersebut merubah namanya menjadi Sarekat Islam (SI).


Sejak 1912 SI berkembang pesat, dan untuk yang pertama kalinya tampak adanya
dasar dukungan rakyat.. Pada tahun 1919 SI menyatakan mempunyai 2 juta orang
anggota. SI kemudian menjadi gerakan politik yang mengusulkan dibentuknya
Dewan Perwakilan Rakyat (Volksraad) pada pemerintah Belanda. Dan pada 1927
SI berubah nama jadi Partai Syarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.).



                                        67
Di sisi lain terdapat pula golongan muslim yang lebih berorientasi pada
pendidikan dan agama. Kelompok yang dipimpin para ulama Syafi‟i ini telah
berakar lama di pesantren-pesantren yang merupakan golongan muslim
tradisional. Mereka membenci Modernisme yang mereka samakan dengan
Wahhabisme (suatu gerakan pemurnian yang hanya mengakui kekuasaan mahzab
Hambali); Oleh karena itulah maka pada tahun 1926 Kyai Haji Hasjim Asjari
(1871-1947), pemimpin suatu pesantren tradisional di Jombang, Jawa Timur
mendirikan Nahdatul Ulama (kebangkitan Para Ulama) untuk mempertahankan
kepentingan kaum muslim tradisional.


Muslim modern sebagai gerakan pembaruan yang berusaha membersihkan Islam
ini pertama dibawa Imam Bonjol yang kemudian melahirkan perang Paderi
(1821- 1838) di Sumatera Barat. Gerakan pembaruan di Timur Tengah terus
digulirkan oleh beberapa pemikir muslim Timur Tengah yang berpendirian sama
pada abad XIX. Jamal ad Din Afghani (1839-97), Muhammad Rasyid Rida
(1865-1935), dan terutama Muhammad Abduh (1849-1905) menciptakan suatu
gerakan pembaharuan yang disebut Modernisme atau Islam Modern dengan
pusatnya di Kairo. Pemikiran ini yang dikembangkan oleh kaum intelektual
pribumi lulusan Mesir, dan melahirkan kelompok Muhammadiyah.


Modernisme mempunyai tujuan ganda. Di satu pihak, gerakan ini ingin
membebaskan diri dari keempat mazhab abad pertengahan dan kembali pada
sumber-sumber Islam yang asli, yaitu Al Quran dan Hadits. (Ricklef,1981:256)
Kyai Haji Ahmad Dahlan (1868-1923) yang berasal dari elite agama kesultanan
Yogyakarta. pada tahun 1890 naik haji ke Mekah dan belajar bersama-sama
Ahmad Khatib dan yang lain-lain. Sepulang dari Mekah beliau bertekad untuk
memperbaharui Islam dan menentang usaha-usaha Kristenisasi yang dilakukan
oleh kaum misionaris Barat. Pada tahun 1912 beliau mendirikan Muhammadiyah
di Yogyakarta yang kemudian menjadi organisasi Islam modern yang paling
terkemuka di Indonesia .(Ricklef,1981: 259)




                                       68
Sebetulnya ada beberapa lagi kelompok organisasi Muslim yang tumbuh di
Indonesia, seperti misalnya Ahmadiyah, Nasqbandiyah. Namun kelompok-
kelompok tersebut umumnya lebih merupakan kelompok se Ikhwan (aliran dalam
peribadahan) daripada kelompok politik.




b. Kelompok Sosialis


Di negeri Belanda pun muncul suatu kelompok kepemimpinan baru di kalangan
mahasiswa Indonesia. Pada tahun 1922 organisasi lama para mahasiswa
Indonesia di negeri Belanda, Indische Vereeniging (Persatuan Hindia, didirikan
pada tahun 1908) berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia dan menjadi
semakin terlibat dalam masalah-masalah politik. Dua di antara pemimpin-
pemimpin utamanya adalah Mohammad Hatta (1902-1980) dan Sutan Sjahrir
(1909-1966). Hatta merupakan tokoh yang dominan di antara mereka. Dalam
ideologi, mereka sebagian besar adalah tokoh sosialis yang menerima banyak dari
penafsiran   Marxisme   tentang   imperialisme.   (Ricklefs,1981:279).   Dalam
perkembangan kemudian, meski kelompok ini tak pernah menjadi partai besar,
tapi pendukung-pendukungnya adalah kaum intelektual yang banyak berperan
dalam masa demokrasi parlementer di Indonesia.




c. Kelompok Nasionalis


Indische Partij dapat dikatakan sebagai kelompok yang yang pertama berfaham
pada kesadaran nasional. Di Bandung Sukarno bertemu dan sangat terkesan pada
Douwes Dekker dan terutama Tjipto Mangunkusumo, serta bertambah dekat
dengan Ki Hadjar Dewantara. Sebelum diasingkan pada tahun 1913, ketiga orang
itu telah memimpin Indische Partij yang radikal, yang sebagian besar anggotanya
adalah orang-orang Indo-Eropa dan merupakan satu-satunya partai yang lebih
banyak berpikir dalam rangka nasionalisme Indonesia daripada dalam Islam,
Marxisme, atau ukuran-ukuran suku bangsa yang sempit.



                                      69
Partai Nasional Indonesia dilahirkan ada tanggal 4 Juli 1927.      Sukarno dan
Algemeene Studieclub-nya memprakarsai pembentukan sebuah partai politik
baru, Perserikatan Nasional Indonesia, dengan Sukarno sebagai ketuanya. Pada
bulan Mei 1928 nama partai ini diubah menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI)
Tujuan PNI adalah kemerdekaan bagi Kepulauan Indonesia yang akan dicapai
secara nonkooperatif dan dengan organisasi massa. Inilah partai politik penting
pertama yang beranggotakan bangsa Indonesia, semata-mata mencita-citakan
kemerdekaan politik, berpandangan kewilayahan yang meliputi batas-batas
Indonesia yang nanti berlaku dan berideologi nasionalisme ‟sekuler‟.




d. Kelompok Komunis


Pada tahun 1913 H.J.F.M. Sneevliet (1883-1942) tiba di Indonesia. Dia memulai
kariernya sebagai seorang penganut mistik Katolik, tetapi kemudian beralih ke
ide-ide sosial demokratik yang lebih revolusioner. Dia kemudian bertindak
sebagai agen Comintern (organisasi komunis internasional yang berpusat di
Moscow) di Cina dengan nama samaran G. Maring. Pada tahun 1914 Sneevliet
mendirikan Indische Social-Democratische Vereniging (ISDV: Perserikatan
Sosial Demokrat Hindia) di Surabaya. Partai kecil beraliran kiri ini dengan cepat
akan menjadi partai Komunis pertama di Asia yang berada di luar negeri Uni
Soviet. Anggota ISDV hampir seluruhnya orang Belanda, tetapi organisasi ini
ingin memperoleh dasar di kalangan rakyat Indonesia. (Ricklefs,1981:260-261).


Strategi jitu yang dipakai adalah melalui penyusupan ke dalam kelompok yang
pada masa itu paling kuat, yaitu Syarikat Islam (SI). Pada tahun 1914 seorang
pemuda Jawa buruh kereta api yang bernama Semaun (lahir tahun 1899) menjadi
anggota SI cabang Surabaya. Pada tahun 1916 Semaun pindah ke Semarang
dimana Sneevliet aktif dalam Serikat Buruh Kereta Api dan Trem (VSTP:
Vereniging Spoor en Tramweg-personeel). Semaun juga bergabung dengan
ISDV. Jumlah anggota SI Semarang berkembang pesat mencapai 20.000 orang



                                       70
pada tahun 1917. Di bawah pengaruh Semaun cabang ini mengambil garis anti
kapitalis yang kuat, dan mendorong SI yang tadinya bersikap lunak pada
pemerintah menjadi kelompok radikal (Ricklefs,1981:262) Sebagai akibatnya SI
terpecah menjadi „S.I. Putih‟ di bawah pemimpin resmi H.O.S. Tjokroaminoto
dan „S.I. Merah‟ yang medukung radikalisme Semaun.


Pada tahun 1920 ISDV berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI)
di bawah Semaun. Partai ini sepenuhnya telah dipegang orang pribumi dengan
bergabungnya Tan Malaka, Alimin dan Musso. PKI juga mendaftar sebagai
Comintern Semula partai ini masih mendua kaki dalam kerjasama dengan SI.
Dalam strateginya pun PKI menggunakan Islam sebagai landasan perjuangannya.
Hal ini merebak ketika Haji Misbach berkhotbah bahwa Islam dan Komunis
memperjuangkan tujuan yang sama. Misbach kemudian dijuluki “haji merah”
(Ricklefs 1981: 265). Strategi jitu lain adalah dengan menggunakan “Ratu Adil”
sebagai tokoh legenda kebebasan (Dahm, 1971: 53-54).


Kelompok ini kemudian menjadi makin radikal setelah 1924, mengambil
kebijakan organisasi dari sistem sentralistik menjadi organisasi sel, di mana tiap
cabang dapat lebih bebas membuat gerakan. Akibatnya banyak terjadi
pemogokan dan kerusuhan terhadap pemerintah. Pada tahun 1927 PKI
merencanakan pemberontakan lebih komprehensif yang berakhir jadi malapetaka
politik. Kegagalannya menyebabkan 13.000 orang dipenjara, para pemimpin non
koperasi diadili, dipenjara (dibuang), dan melarikan diri ke luar negeri. Sejak itu
pula pemerintah bersikap keras pada gerakan politik di Indonesia.


Pada masa 1930an sebetulnya gagasan untuk merdeka praktis dipatahkan oleh
pemerintah Belanda baik melalui undang-undang, melalui penyingkiran para
tokoh non-koperasi dari Volksraad, dan melalui penangkapan dan pengasingan
tokoh nasional. Secara tegas Gubernur Jenderal B.C. de Jonge menyatakan “Kita
telah selama 300 tahun memerintah disini dengan cemeti dan pentung, dan kita
akan tetap melakukannya untuk 300 tahun mendatang” (Feith, 1962:5)




                                        71
III.1.4. Pendudukan Jepang


Kehadiran orang Jepang di Indonesia sebetulnya sudah makin nyata sejak masa
depresi dunia tahun 1930an. Mereka datang sebagai pedagang dan importir
produk murah buatan Jepang yang disukai masyarakat pribumi hingga kehadiran
orang Jepang bukan hal yang asing bagi rakyat Indonesia (Ricklefs, 1981:292).
Pasukan Jepang dengan cepat mengepung dan mengalahkan armada Belanda di
Laut jawa saat berkobarnya Perang Pasifik (1942-1945), dan segera mendarat di
pantai wilayah ini. Kedatangan Jepang dipropagandakan sebagai datangnya “Ratu
Adil” yang akan memerdekakan rakyat dalam komunitas besar “Asia Timoer
Raya” (Dahm, 1971:82) Tetapi hanya dalam beberapa minggu sifat penjajahnya
muncul dengan pelarangan kegiatan politik dalam bentuk apapun dengan sanksi
sangat keras.


Wilayah Indonesia secara administrasi militer dibagi dalam 3 komando. Jawa dan
Madura dikuasai Angkatan darat komando ke-16, Sumatera dan pulau sekitarnya
dikuasai Angkatan Darat komando ke-25. Sulawesi, Kalimantan, Sunda Kecil dan
bagian Indonesia Timur berada di bawah Armada laut Selatan ke-2. Kebijakan
yang diterapkan di tiga wilayah berbeda. Karena Jawa dan Madura dianggap
lebih tinggi tingkat pendidikan dan kesadaran politiknya, maka Jepang
memanfaatkannya terutama sebagai alat mempengaruhi seluruh wilayah melalui
propaganda lewat kaum pergerakan. Karena itu kegiatan politik dalam batas
tertentu diperbolehkan. Untuk Sumatera dan Indonesia Tengah dan Timur Jepang
membutuhkan hasil bumi dan tambangnya. Berbeda dengan di Jawa dan Madura,
di kedua wilayah tersebut kegiatan berpolitik samasekali dilarang. Perbedaan
perlakuan ini pada masa yang akan datang memantapkan kematangan politik di
pulau Jawa dibandingkan dari wilayah lain di Indonesia.


Untuk memuluskan posisinya di Indonesia dalam mendapatkan sumberdaya baik
alam maupun manusia bagi kelangsungan perang, Jepang berusaha bekerjasama
dengan para tokoh politik untuk mengambil hati        rakyat agar berpartisipasi
mendukung Jepang. Sukarno dan Hatta dipanggil dari pengasingan untuk



                                       72
membantu pemerintah pendudukan Jepang. Para tokoh politik diberi kedudukan
dalam lembaga kerjasama kebudayaan dan propaganda. Sjahrir yang juga
mendapat undangan kerjasama tak datang dengan alasan sakit. Selanjutnya
Sjahrir bergerak di bawah tanah untuk tetap memperjuangkan kemerdekaan.


Dalam bidang kebudayaan didirikan Seimin Bunka Shidoso, semacam lembaga
kebudayaan untuk memajukan seni dan budaya negeri ini. Kegiatannya meliputi
kesusasteraan, seni rupa, teater, seni-seni tradisional. Sebetulnya yang ingin
diraih Jepang adalah simpati masyarakat terhadap pendudukan Jepang. Kesenian
dianggap media yang ampuh untuk propaganda baik ke luar (anti Sekutu) dan ke
dalam membujuk rakyat sukarela membantu keberadaan Jepang di negeri ini.


Untuk menggalang persatuan sebagai sesama bangsa Asia Timur Raya, Jepang
mendirikan   PUTERA      (Pusat   Tenaga      Rakyat)   yang   kepemimpinannya
dipercayakan pada Sukarno. Meskipun demikian Jepang tak terlalu berminat pada
kehidupan politik dan partai. Kesempatan ini digunakan dengan baik oleh para
pemimpin nasionalis untuk menyebarkan gagasan Indonesia merdeka melalui
rapat umum di berbagai pelosok negeri.


Kegiatan demikian tak disukai Jepang yang segera membentuk berbagai lembaga
yang lebih operasional menunjang kebutuhan pasukan pendudukan menghadapi
perang. (Sheibodan, Kempetai, PETA/Pembela Tanah Air, Romusha). Mengingat
kaum Muslim merupakan mayoritas, maka Jepang membentuk “Majelis Syuro
Indonesia” (Masjumi) sebagai wadah organisasi kelompok Muslim yang
menaungi organisasi Islam yang telah ada seperti Muhammadiyah, PSII, NU dll.
(Ricklefs: 309). Jepang menganggap taktik ini strategis untuk mengambil hati
kaum muslim yang mayoritas di negeri ini. Pada masa pendudukan Jepang
direstui pula pembentukan pasukan Muslim Hizbullah untuk membantu
keamanan masyarakat, sambil menarik simpati dari orang Islam. Pasukan ini
yang jadi cikal bakal pemberontakan oleh S.M. Kartosuwirjo di Jawa Barat pada
masa kemerdekaan.




                                         73
Masih terjadi silang pendapat, apakah kemerdekaan memang direncanakan oleh
Jepang untuk menjadikan Indonesia semacam negara boneka Jepang, ataukah
kemerdekaan menjadi taruhan para pemimpin Indonesia untuk bekerjasama
dengan Jepang. Sebetulnya Jepang bersikap setengah hati pada gagasan
kemerdekaan yang sekedar dijadikan media untuk membeli hati para pemimpin
nasional saja. Tapi melihat situasi terakhir saat mulai dipukul mundur Sekutu,
Jepang terpaksa lepas tangan dan membiarkan para pemimpin indonesia merebut
kemerdekaan mereka sendiri.


Meskipun masa pendudukan Jepang berlangsung sangat kejam, dalam waktu
hanya tiga setengah tahun merusak dan menghisap kekayaan negeri untuk
kebutuhan perang dan kejayaan negeri Matahari, tapi dalam beberapa hal ada
hikmah yang bisa dipetik. Masyarakat menggunakan Bahasa Indonesia
menggantikan bahasa Belanda yang dilarang Jepang. Bahasa Jepang digunakan
sebagai bahasa resmi kedua di wilayah ini. Karena pendudukan tak berlangsung
lama, penetrasi bahasa Jepang tak mendalam di Indonesia. Penggunaan bahasa
Indonesia membuat perasaan sebagai bangsa bersatu makin mengkristal pada
masa ini. Juga beberapa pemberontakan secara sporadis terjadi pada masa ini
makin mengikat rasa persatuan di bawah penindasan.


Di sisi lain, praktis keahlian bangsa Indonesia dalam berperang dipelajari dari
pengalaman pendudukan Jepang, baik pembinaan pasukan maupun pelajaran
taktik dan strategi. Keahlian ini berguna dalam menghadapi usaha pendudukan
kembali Belanda di Indonesia. Selain itu untuk pertama kali pegawai pribumi
memegang peran dalam perkantoran dan terutama media massa, baik surat kabar,
radio, pos dan telegram, menggantikan pegawai Belanda yang melarikan diri
ataupun ditawan Jepang. Pada masa revolusi para tenaga pribumi tersebut yang
berjasa mempublikasikan proklamasi kemerdekaan melalui radio dan telegram.




                                      74
III.1.5. Proklamasi dan Masa Revolusi


Melalui kegiatan persiapan yang sibuk, akhirnya Indonesia memproklamasikan
kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dengan Sukarno dan Mohammad Hatta
(yang kemudian dijuluki tokoh Dwitunggal) sebagai proklamator. Kabinet
pertama saat itu adalah kabinet presidensiil di bawah pimpinan Sukarno. Pada
bulan November 1945 kabinet diubah jadi kabinet parlementer yang dipegang
oleh Sutan Sjahrir dan Amir Sjarifuddin. Selanjutnya kabinet juga pernah
dipegang oleh Amir Sjarifuddin, kemudian oleh Mr. Halim pada saat pemerintah
hijrah ke Yogyakarta. Kabinet terakhir masa revolusi dipegang oleh wakil
Presiden Hatta sebagai “caretaker” yang dibantu oleh Sutan Sjahrir.


Tabel III.1. Komposisi Anggota KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat)
            Parties                            (1945)       (1947)
             PNI                               45           45
             Masjumi                           35           60
             Partai Sosialis                   35           35
             Partai Buruh                      6            35
             PKI                               2            35
             Parkindo                          4            8
             Partai Katolik                    2            4
            Occupational                       (1945)       (1947)
             Workers                           0            40
             Peasents                          0            40
            Regions (other than Java)          (1945)       (1947)
             Sumatera                          1            50
             Kalimantan                        4            8
             Sulawesi                          5            10
             Moluccas                          2            5
             Lesser Sundas                     2            5
            Racial Minorities                  (1945)       (1947)
             Chinese                           5            7
             Arabs                             2            3
             Dutch                             1            3
            Miscellaneous                      (1945)       (1947)
             Individuals, minor parties etc.    49          121
            TOTAL                               200         514
                           (Sumber : Bernard Dahm, 1971)




                                        75
Pada awal kemerdekaan Panitia Pusat Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(PPPKI) memilih Sukarno dan Hatta sebagai Presiden dan wakil Presiden yang
pertama secara aklamasi. Presiden sementara itu juga mendapat tugas memilih
Wakil-wakil rakyat sementara yang diisi oleh wakil partai, wakil daerah dan
wakil golongan yang ada sejak merdeka maupun sebelumnya. Sambil
menunggu Pemilihan Umum yang bersifat nasional, pembagian kursi dilakukan
melalui kesepakatan. Badan perwakilan yang bernama Komite Nasional
Indonesia Pusat (KNIP) terdiri dari unsur partai (Masjumi, PNI, Partai Buruh,
PKI, Parkindo, Partai Katolik), wakil partai kecil dan pribadi, wakil daerah
(Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil), golongan etnis (Cina,
Arab, Belanda). Komposisi ini pada tahun 1947 bertambah dengan golongan
pekerja dan petani. (Dahm 1971:127).


PPKI juga bertugas menyelesaikan Undang-Undang Dasar yang sebetulnya telah
disiapkan sejak akhir pendudukan Jepang melalui Badan Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (BPKI). Dasar negara tersebut kemudian disebut sebagai Undang-
Undang Dasar 1945 dengan lima sila pedoman negara (Panca Sila) dalam
mukadimahnya. Sebenarnya kesepakatannya belum bulat benar. Sebagian wakil
golongan Muslim masih memasalahkan sila pertama; antara “Percaya kepada
Tuhan Yang Maha Esa” dengan tambahan yang dikehendaki golongan Muslim
“dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penganutnya” yang terdapat
dalam piagam Jakarta bulan Juni 1945. Topik tersebut menjadi polemik keras
hingga sekarang


Awal kemerdekaan yang menggembirakan hanya sebentar. Saat itu Jepang yang
diminta Sekutu untuk menjaga status quo sebelum Sekutu datang tak berbuat
banyak menghadapi eforia kemerdekaan. Para pemuda mengambil alih
persenjataan di tangsi, para pegawai pos dan radio menyiarkan kemerdekaan ke
seluruh dunia. Dua bulan kemudian Sekutu membawa pasukan Belanda mendarat
di Indonesia, mulailah berkobar perang fisik perebutan kekuasaan. Peristiwa
perang kota antara rakyat dengan Sekutu pada tanggal 10 November 1945
merupakan perang pertama yang paling keras dan menjatuhkan banyak korban



                                       76
terutama di pihak rakyat yang hanya bersenjata seadanya. Tapi pertempuran itu
mengagetkan Sekutu karena semula kemerdekaan yang disiarkan dianggap hanya
ulah elite politik yang didukung Jepang.


Sekutu kemudian mendatangkan lebih banyak pasukan untuk membantu Belanda
mengambil kembali negeri jajahannya. Secara fisik pemerintah Indonesia sangat
lemah. Sebagian besar wilayah kembali diduduki Belanda dengan bantuan Inggris
dan para pribumi bekas pegawai Belanda. (Anderson 1990: 100) Masa itu muncul
istilah; kaum republik untuk yang mendukung kemerdekaan, dan kaum
kolaborator untuk yang kembali setia kepada kerajaan Belanda.


Dalam situasi negara yang serba susah, pada tahun 1948 di Madiun PKI justru
melancarkan pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia. Pemberontakan
yang dimotori oleh Musso dan Amir Sjarifuddin ini dapat digagalkan oleh
tentara.


Belanda kemudian berhasil menyempitkan ruang gerak Indonesia dengan garis
van Mook pada tahun 1947 hingga pemerintahan Indonesia terpaksa pindah ke
Yogyakarta. Tapi Belanda juga melanggar batas itu mencoba menduduki Jawa
Tengah yang menjadi wilayah republik melalui aksi polisionil. Aksi pelanggaran
tersebut yang menjadi pukulan balik bagi Belanda. Bila semula yang mengakui
kemerdekaan Indonesia hanya India dan Australia, maka sejak penyerangan ke
Yogyakarta, Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-bangsa memprotes
kejadian tersebut dan menekan Belanda untuk kembali ke meja perundingan
secara lebih serius.


Indonesia menjalankan dua strategi untuk mempertahankan kemerdekaan, yaitu
melalui jalur diplomatik di meja perundingan dan jalur fisik, mengganggu terus
pasukan Belanda dimana-mana untuk menunjukkan bahwa gagasan merdeka
merupakan aspirasi luas masyarakat. Meskipun dua jalur ini akhirnya
membuahkan pengakuan penuh atas kemerdekaan lewat Konferensi Meja Bundar
di Den Haag tahun 1949, tapi inilah pula yang kemudian menjadi embrio



                                           77
pertentangan antara golongan militer dengan politikus sipil tentang siapa yang
sebenarnya berjasa merebut kemerdekaan.


III.2. Situasi Masa Demokrasi Parlementer di Indonesia


Pada     29 Desember 1949 melalui Konferensi Meja Bundar di Den Hag
diputuskan, Indonesia merdeka berdaulat dengan bentuk Republik Perserikatan
atau negara federasi yang terdiri dari banyak negara federal (lihat gambar III.1.
Peta Republik Indonesia Serikat). Dalam perjanjian tersebut diatur mengenai tiga
hal; kedudukan negara federal dalam pemerintahan Republik Indonesia Serikat,
pengaturan masalah perusahaan Belanda, peleburan tentara Hindia Belanda
(KNIL, Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger) ke dalam Tentara Nasional
Indonesia (TNI) dan bantuan militer. Masalah Irian Barat akan dibicarakan
kemudian. Justru masalah Irian yang pada masa demokrasi parlementer ini jadi
ganjalan    pada    pemerintah    Indonesia,    dan   kemudian     menuai    polemik
berkepanjangan di dalam negeri.


Bentuk Republik Perserikatan (United States) permintaan Belanda tersebut tidak
mendapat sambutan merata dari negara-negara federal di bawahnya. Banyak
pemimpin di berbagai daerah menilai sistem bentukan Belanda ini hanya
merupakan taktik Belanda menyebar negara boneka yang tunduk pada Belanda
untuk jadi pengganggu pemerintah pusat di Jakarta. Dimulai dari Sumatera,
akhirnya banyak negara federal minta dikembalikan pada bentuk negara kesatuan.
Pada hari proklamasi 17 Agustus 1950 Pemerintah Indonesia menyatakan
kembali ke bentuk negara kesatuan.4




       4 ) Pemaparan situasi masa Demokrasi Parlementer dalam tulisan di bawah ini
       sebagian besar disarikan dari buku Herbert Feith, The Decline of Constitutional
       Democracy (Cornell, 1964), kecuali bagian yang disebutkan sebagai kutipan dari
       sumber lain.


                                           78
79
Bentuk pemerintahan yang dipilih saat itu adalah sistem Parlementer, yaitu
pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri dengan dibantu para menteri dalam
kabinetnya. Dalam sistem Parlementer Perdana Menteri bertanggung-jawab pada
Parlemen, atau Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden dalam sistem ini hanya
sebagai kepala negara secara seremonial. Tugas politik Presiden yang berkaitan
dengan jalannya pemerintahan adalah menentukan formatur dalam pembentukan
kabinet. Parlemen kekuasaannya sangat besar hingga bisa menjatuhkan kabinet
melalui mosi tidak percaya. Sistem parlemen Multi Partai yang mengambil
contoh dari Parlemen di Negeri Belanda merupakan suatu struktur yang tidak
menopang pemerintahan yang kuat, tetapi umumnya diyakini bahwa struktur
kepartaian tersebut akan disederhanakan apabila pemilihan umum dilaksanakan.
Sukarno selaku Presiden tidak memiliki kekuasaan riil kecuali sebagai simbol
kenegaraan yang menjalankan fungsi seremonial serta menunjuk para formatur
untuk membentuk kabinet. Suatu tugas yang sering kali melibatkan negosiasi-
negosiasi yang rumit. (Ricklefs, 1981 :363)


Herbert Feith menggambarkan masyarakat Indonesia saat itu sebagai lingkaran
berlapis tiga (Feith, 1962:108). Lingkaran pusat adalah kaum elite politik yang
jumlahnya sekitar 500 orang, kebanyakan berkumpul di Jakarta. Mereka berperan
dalam berbagai pengambilan keputusan politik di Indonesia, baik sebagai
penyebab krisis maupun yang menyelesaikannya. Lingkaran tengah disebut
publik politik (political public), yaitu masyarakat berpendidikan baik yang
umumnya tinggal di perkotaan dan berkesadaran politik baik, tetapi tak
mempunyai akses langsung pada kebijakan politik. Kelompok ini mempunyai
kedudukan sosial yang baik di pemerintahan ataupun di sektor swasta. Lingkaran
paling luar adalah massa / masyarakat umum yang tak punya minat ataupun
pengetahuan politik. Kelompok ini yang dalam pemilihan umum 1955 dibanjiri
kampanye politik dan menjadi ajang perebutan suara.


Para politisi Jakarta, walaupun menyatakan cita-cita demokrasi mereka,
kebanyakan adalah kaum elite yang menganggap diri sebagai pengikut-pengikut
dalam suatu budaya perkotaan baru yang istimewa (Feith, 1962:109). Mereka



                                       80
bersifat paternalistis terhadap orang-orang yang kurang beruntung dibandingkan
dengan diri mereka dan kadang-kadang tinggi hati terhadap orang-orang yang
misalnya, tidak dapat berbicara dengan lancar dalam bahasa Belanda.
(Ricklefs, 1981:356).




III.2.1. Berbagi Kursi Mengisi Parlemen Sementara


Dalam KMB ditentukan pula jumlah anggota parlemen untuk Republik, partai
dan negara-negara federal. Tapi dengan kembalinya Indonesia ke negara kesatuan
komposisi parlemen dirombak pada bulan Maret 1951. Para politisi Jakarta
mengambil model sistem parlementer seperti yang paling baik diketahuinya, yaitu
demokrasi banyak-partai dari negari Belanda. Kabinet bertanggung jawab kepada
suatu parlemen satu majelis (Dewan Perwakilan Rakyat) yang jumlah anggotanya
232 orang, yang mencerminkan apa yang dianggap sebagai kekuatan-kekuatan
partai.


Dalam parlemen Masyumi mendapat 49 kursi, PNI 36 kursi, P.S.I. 17 kursi, PKI
13, Partai Katholik 9 kursi, Partai Kristen 5 kursi, dan Murba 4 kursi, sedangkan
sisa kursi dibagi di antara partai-partai atau perorangan-perorangan lainnya, yang
tak satu pun dari mereka ini mendapat lebih dari 17 kursi. Komposisi ini hanya
berdasar peta kekuatan bayangan saja, dan disepakati sebagai jumlah sementara
sambil menunggu Pemilihan Umum yang sedianya akan segera diselenggarakan.


Tabel III.2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara tahun        1950

                      PARTAI             Kursi   Prosentase
              Masyumi                         49        21%
              PNI                             36        16%
              P.S.I.                          17       7,3%
              PKI                             13       5,6%
              Partai Katholik                  9       3,9%
              Partai Keristen                  5       2,2%
              Murba                            4       1,7%
              Partai lain/Perorangan          99        42%
                       (Sumber : Bernard Dahm 1971: 151)


                                        81
Dalam komposisi tersebut di atas terlihat bahwa Masjumi sebagai partai fusi
beberapa organisasi Islam dianggap paling besar pendukungnya. Berikutnya
adalah PNI, sebagai partai yang dianggap paling dominan dalam menggalang
gagasan nasionalisme. Kemudian menyusul P.S.I. (Partai Sosialis Indonesia) dan
partai sosialis lain. Partai Kristen dan Katolik mewakili beberapa wilayah
Indonesia yang mayoritas non muslim. Selain itu terdapat wakil dari golongan
pekerja, dan juga wakil dari Negara Perserikatan (BFO: Bijeenkomst voor
Federaal Overleg).


Negosiasi secara tak resmi pun terjadi pada pembagian kekuasaan dalam bidang
pemerintahan. Sejak semula Kementerian Dalam Negeri dan Luar Negeri
merupakan jatah PNI, sedang Kementerian Agama merupakan urusan golongan
Islam. (Emmerson dalam Jackson, 1978:88). Selama perjalanan masa ini
kementerian menjadi ajang perebutan antar partai. Menjelang Pemilihan Umum,
karena kesukaran transportasi dan komunikasi untuk kampanye, Partai
mengangkat anggotanya sebagai pegawai negeri di daerah untuk jadi juru
kampanye di daerah yang jauh dari Jakarta. Itu pula yang menyebabkan
pembengkakan pegawai negeri pada masa-masa datang. Pada tahun 1956 Sutan
Sjahrir telah mengingatkan pemerintah bahwa, pegawai negeri pada akhir
penjajahan Belanda berjumlah empatratus ribu orang telah membengkak menjadi
lebih dari sejuta orang pada tahun 1956.




III.2.2. Jatuh Bangun Kabinet Demokrasi Parlementer


Setelah Konferensi Meja Bundar kabinet pertama di bawah Republik Indonesia
Serikat berada di bawah pimpinan wakil Presiden Mohammad Hatta. Dengan
bantuan Sutan Sjahrir, Hatta terutama bertugas untuk membereskan berbagai
masalah yang berhubungan dengan pemindahan kekuasaan dari Belanda ke
Indonesia. Hatta kemudian meletakkan jabatan perdana menteri saat Indonesia
kembali menjadi negara kesatuan pada 17 agustus 1950. Tugas utama Hatta



                                           82
adalah menjalankan apa yang disepakati dalam KMB. Hatta pun mengantar
Indonesia menjadi anggota PBB pada bulan september 1950.


Dalam tugas itu Hatta masih harus menghadapi masalah dengan para pasukan
KNIL yang tak puas dan mengadakan pemberontakan dengan APRA (Angkatan
Perang Ratu Adil) dipimpin Westerling di Bandung dan juga situasi yang mirip di
Sulawesi Selatan. Agustus 1950 Indonesia kembali ke negara kesatuan, Hatta
meletakkan jabatan sebagai perdana menteri dan tetap sebagai wakil Presiden.


Setelah itu kabinet demi kabinet jatuh bangun silih berganti enam kali hingga
diberlakukannya keadaan darurat Maret 1957. Kabinet-kabinet masa Demokrasi
Parlementer adalah sebagai berikut:


          Tabel III.3. Kabinet Pada Masa Demokrasi Parlementer
 Masa Kerja                           Perdana Menteri         Pendukung Utama
 1 Desember 1949 -Agustus 1950        Mohammad Hatta          tokoh non-partai
 2 September 1950 – Maret 1951        Mohammad Natsir         Masjumi, P.S.I.
 3 April 1951 – Februari 1952:        Sukiman                 Masjumi, PNI
 4 April 1952 – Juni 1953             Wilopo                  PNI , Masjumi, P.S.I.
 5 Juli 1953 – Juli 1955              Ali Sostroamidjojo      PNI, NU, P.S.I.I.
 6 Agustus 1955 – Maret 1956          Burhanuddin Harahap     Masjumi
 7 Maret 1956 – Maret 1957            Ali Sostroamidjojo      PNI
                   (ditabelkan dari sumber: Herbert Feith, 1962)


Mengenai kabinet-kabinet ini beberapa pakar peneliti Indonesia membedakan
karakter berdasarkan tokoh yang dominan dalam tiap kabinet. Bernard Dahm
membagi dalam dua jenis karakter, tokoh administrator dan tokoh ideologis. Feith
lebih tegas menyebut tokoh ideologis sebagai “solidarity Maker”. Contoh paling
menonjol adalah pada dua karakter Dwitunggal pimpinan nasional. Sukarno lebih
menonjol sebagai tokoh penggalang solidaritas, sedang Hatta menonjol sebagai
ahli dalam manajemen kenegaraan.




                                         83
Selama tujuh kali ganti kabinet, empat kabinet pertama merupakan kabinet
administrator yang harus mengatasi berbagai persoalan bangsa. Kabinet Ali
pertama merupakan kelompok yang lebih ideologis, mementingkan solidaritas
politik di dalam dan luar negeri (penyelenggara Konperensi Asia Afrika). Kabinet
Burhanuddin Harahap yang berumur hanya enam bulan bekerja keras mengatasi
inflasi dan menyelenggarakan pemilihan umum yang sudah tertunda sejak 1953.
Kabinet Ali kedua hanya mengganti kabinet sebelumnya amat lemah karena
situasi politik mulai berubah dengan hasil pemilihan umum yang tak memuaskan
para politisi sendiri.


Partai-partai yang bermain dalam kancah politik masa ini tak bisa dibaca secara
jelas, terutama kiprah penggiatnya. Dalam tiap partai terdapat anggota senior
yang telah berkiprah pada masa penjajahan. Golongan senior ini sering
bertentangan dengan generasi muda dalam partainya sendiri karena, umumnya
para senior lebih “ideologis” dibanding generasi muda yang lebih pragmatis
melihat masalah penyelenggaraan negara. Sukiman dan Wilopo adalah tokoh PNI
muda yang bersikap lebih toleran pada Masjumi dan P.S.I. dibanding seniornya.


Dalam situasi demikianlah kabinet demi kabinet jatuh oleh mosi tidak percaya
dari Parlemen. Tohokan pada kabinet dapat datang dari segala persoalan, baik
yang nyata maupun yang hanya dijadikan alasan untuk menjatuhkan. Masalah
penyelesaian KMB dan nasib Irian merupakan sasaran tembak pada semua
kabinet masa itu.




a. Kabinet Mohamad Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951)


Kesempatan menentukan formasi kabinet pertama periode ini diberikan pada
Masjumi sebagai partai terbesar dalam parlemen. Presiden memberikan mandat
pada Mohammad Natsir yang bekerjasama dengan P.S.I. dalam menentukan
menteri-menterinya. Kabinet di bawah Mohamad Natsir mencoba membenahi
negara setelah Indonesia memperoleh kedaulatannya. Dalam bidang keamanan



                                       84
Natsir berhasil dalam menumpas bandit dan teror di Sumatera dan
membungkam gerakan separatis Republik Maluku Selatan (RMS). Ribuan
senjata api dapat dikumpulkan kembali. Dengan Kahar Muzakar, panglima di
Sulawesi Selatan, perundingan berjalan baik. Gerakan Darul Islam di Jawa
Barat (dilakukan pasukan Hizbullah pimpinan Kartosuwirjo) yang sulit diajak
berunding baru berhasil ditumpas tahun 1958.


Tugas yang paling berat adalah membahas masalah Irian Barat dengan pihak
Belanda, karena dalam kesepakatan KMB (Konferensi Meja Bundar) Irian Barat
untuk sementara waktu masih berada di bawah pemerintah Kerajaan Belanda.
Perundingan berlangsung sangat sulit hingga Natsir mendapat kecaman luas
dari parlemen maupun dari media surat kabar. Tak sampai satu tahun Kabinet
Natsir mengundurkan diri. Irian Barat sebetulnya masalah diplomatik yang
sangat sulit diselesaikan secara internasional sampai pada tahun 1963 melalui
PBB Irian diberikan pada pemerintah Indonesia. Selama masa Demokrasi
Parlementer masalah Irian merupakan umpan tembak kabinet-kabinet selama
bertahun-tahun (Smith, 1983: 84).




b. Kabinet Sukiman (26 April 1951 – 23 Februari 1952)


Setelah jatuhnya kabinet Natsir Presiden memberikan mandat pada Mr. Sartono
selaku ketua PNI dan pimpinan DPR untuk membentuk kabinet baru. Sartono
sulit mendapatkan kerjasama dengan Masjumi hingga akhirnya mandat
dikembalikan. Presiden kemudian menunjuk Sukiman (tokoh PNI muda) untuk
jadi formatur, dan berhasil membentuk kabinet di bawah pimpinannya.


Kabinet Sukiman merupakan gabungan para menteri dari unsur PNI dan
Masjumi. Saat itu NU (Nahdatul Ulama) tak bersedia ikut duduk dalam kabinet
dan memilih keluar dari Masjumi untuk membentuk partai sendiri. Masjumi yang
tadinya merupakan partai fusi Muhammadiyah dan NU bentukan Jepang kembali
memisahkan diri seperti keadaannya pada masa penjajahan Belanda.



                                     85
Serangan pada kabinet ini terutama mengarah kepada kecurigaan masyarakat
bahwa, diam-diam Sukiman setuju menerima bantuan MSA (Mutual Security
Aid, pakta pertahanan Amerika, Inggris dan beberapa negara di Pasifik).
Perundingan ini dianggap menyalahi kebijakan nasional sebagai negara bebas
aktif, tak memihak salah satu blok militer. Masyarakat dan media menentang
keras usaha ini, hingga akhirnya kabinet Sukiman menangguhkan perjanjian
tersebut.


Masalah yang cukup peka adalah Menteri Kehakiman melepaskan 950 orang
tahanan politik yang bersimpati pada partainya, merupakan sebagian dari 17.000
tahanan yang terlibat usaha pemberontakan hasil tangkapan pihak tentara. Tentara
merasa diasingkan dengan pelepasan tanpa konsultasi itu (Feith, 1962: 185).
Kejadian ini menjadi awal dari ketidakcocokan tentara dengan penguasa sipil.
Didera masalah luar negeri dan terjerat masalah dalam negeri, kabinet Sukiman
hanya dalam 10 bulan akhirnya jatuh.




c. Kabinet Wilopo (1 April1952 – 2 Juni 1953)


Kabinet Wilopo yang didukung partai Masjumi dan P.S.I. sebetulnya mempunyai
modal bagus untuk membenahi masalah negara. Di dalamnya duduk Sumitro
Djojohadikusumo, doktor ekonomi dari Rotterdam yang piawai menangani
masalah keuangan. Selain itu duduk pula Insinyur Djuanda dan Ahli hukum
Sjafruddin Prawiranegara. Tapi rupanya masalahnya sangat kompleks seperti
diutarakan Sumitro dalam diskusi dengan Benjamin Higgins penasihat ekonomi
PBB: “…arena politik Indonesia merupakan kancah perjoangan. Banyak sekali
tujuan-tujuan sosial serta ekonomi yang harus dicapai dan yang kesemuanya
malah cenderung memperlambat pengambilan keputusan mengenai proyek-
proyek pembangunan tertentu”. (Higgins dalam Smith 1983: 86)




                                       86
Kesulitan makin menjadi-jadi dengan perseteruan Angkatan Darat dengan
Parlemen yang sedang membahas pengurangan anggaran untuk tentara karena
situasi ekonomi yang memburuk. Dalam parlemen muncul juga kecurigaan
tentara akan melakukan kudeta. Saling tak suka dan curiga makin meruncing
hingga pada tanggal 17 Oktober 1952 Angkatan Darat berdemonstrasi
membawa tank dan meriam ke istana, dan mengusung ribuan massa yang
menuntut dibubarkannya Parlemen. Demonstran itu dikomando oleh para
pemuda berikat kepala merah yang berperan sebagai pengatur gerakan. Dalam
memoarnya Manai Sophian (1991: 335) menuliskan bahwa massa tersebut
berasal dari Tanjung Priok dan Senen, diusung dengan truk yang disediakan
tentara.   Kudeta lunak ini berhasil dijinakkan Presiden Sukarno dengan
keahliannya berpidato, massa meninggalkan istana dengan damai atas
perintahnya.


Akibat peristiwa itu cukup besar, para pendukung tentara pusat segera dipecat.
Selama bulan Oktober dan November para panglima, yang baru saja dilantik
oleh pimpinan pusat untuk memimpin pasukan-pasukan daerah, digulingkan
oleh para mantan panglima. Pada bulan Desember 1952 Nasution diskors dan se
lama tiga tahun dia tetap berada dalam daftar non aktif. Selama masa itu dia
menjadi lebih matang untuk mempertimbangkan kembali taktik-taktiknya,
kemudian menyimpulkan bahwa lebih baik menghadapi Sukarno sebagai sekutu
daripada sebagai lawan. (Ricklef 1981:369)


Di dalam tubuh Angkatan Darat mulai mendua antara pro dan kontra peristiwa,
tetapi juga tentara mulai memikirkan posisinya yang makin lemah dan perlu
mencari cara yang lebih cerdik bermain dalam politik. Saat itu Nasution
membentuk Partai IPKI (Ikatan Pembela Kemerdekaan Indonesia) yang menjadi
wadah tentara dalam Pemilihan Umum yang direncanakan tahun 1955.
Peristiwa itu juga memperbesar kepercayaan diri Presiden Sukarno bahwa
karismanya masih memukau rakyat Indonesia. Kepercayaan ini digunakan
sebagai penyeimbang dalam berbagai konflik politik masa itu.




                                      87
Akibat yang nyata adalah jatuhnya Kabinet Wilopo yang tadinya diharapkan
sebagai “kabinet teknokrat” yang akan membereskan masalah sosial ekonomi
negeri ini. Selain peristiwa 17 Oktober, kabinet juga diserang keras atas
peristiwa pemindahan paksa petani dari perkebunan asing di Sumatera Utara
yang mengakibatkan kematian lima petani. Menjelang jatuhnya kabinet ini juga
muncul pemberontakan kaum Muslim garis keras di bawah Kartosuwirjo di
Jawa Barat. Pemberontakan ini diikuti oleh Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan.




d. Kabinet Ali Pertama (Juli 1953 – Juli 1955)


Setelah selama dua bulan bernegosiasi dan “dagang sapi” (istilah ini muncul pada
tahun 1953 di surat kabar-surat kabar sebagai kiasan politik untuk negosiasi
politik antar partai) maka terbentuklah Kabinet di bawah Ali tokoh PNI,
Sostroamidjojo. Kabinet Ali berhubungan baik dengan Sukarno. Meskipun
Sukarno melepaskan keanggotaan sebagai PNI demi netralitas sebagai
negarawan, tapi kedekatannya dengan PNI tak dapat dipungkiri.


Melalui Kabinet Ali, Sukarno memperluas kiprah politiknya ke dunia
internasional yang dimulai dengan kontak antar negara pemrakarsa konferensi
Kolombo di Ceylon. Kemudian forum diperluas pada Konferensi Asia Afrika
tahun 1955 di Bandung yang dihadiri wakil dari 29 negara. Kegiatan ini
mengangkat nama Indonesia, dan tentunya juga nama Sukarno di kancah
internasional. Tetapi di dalam negeri kebijakan ini menuai kritik dari masyarakat,
partai politik lawan PNI dan surat kabar, karena dianggap pemborosan dalam
situasi ekonomi yang buruk.


Sebagian menteri kabinet Ali adalah wajah baru dan enam orang adalah tokoh
masa perjuangan yang dekat dengan Presiden. Berbeda dengan kabinet
sebelumnya, tokoh-tokohnya tak terlalu merasa didesak untuk menyelesaikan
masalah ekonomi. Mereka lebih giat dengan isu-isu seperti nasionalisasi,
Indonesianisasi pada berbagai usaha pribumi, seperti; perbankan, perkapalan,



                                        88
usaha impor, penggilingan padi dan lain-lain yang semula dikuasai oleh
pengusaha Belanda dan Cina. Namun juga pada kabinet ini inflasi mulai melaju
cepat menyebabkan nilai valuta asing tak realistis, hingga memukul para
penghasil barang ekspor (Feith, 1962: 343).


Kabinet ini pun dikenal sebagai kabinet yang lebih menerima politik berhaluan
kiri, dengan persetujuan prinsip dari Ali untuk menjaga komunis tetap hidup
selama masa pemerintahan Sukarno (Smith 1986: 109). Menteri pertahanan Iwa
Kusumasumantri yang juga berhaluan kiri mengusulkan dibentuknya “pasukan
sukarela” untuk memberantas pemberontakan Darul Islam di pedalaman Jawa
Barat. Pada saat itu pula Daud Beureuh berhubungan dengan pemberontak di
Jawa Barat dan melakukan pemberontakan pula di Aceh atas nama negara Islam
(Feith, 1962: 345). Gangguan demi gangguan datang mengguncang jalannya
kabinet yang masa kerjanya paling panjang dibanding yang lain, terutama dari
pihak tentara yang mulai berkonsolidasi kembali. Berbagai keputusan
pengangkatan pejabat di kalangan tentara dihalangi oleh kepala staf Angkatan
Darat. Masa itu muncul tokoh pembangkang Kolonel Zulkifli Lubis yang
bersikap berhadapan dengan kabinet Ali.


Kabinet Ali juga menghadapi masalah dalam rencana Pemilihan Umum yang
akan diselenggarakan pada bulan September 1955 (untuk wakil dalam parlemen)
dan Desember 1955 (wakil Konstituante). Kampanye berlangsung panas hingga
jatuh korban di pihak tentara sebagai penjaga ketertiban. Meskipun kemudian
demonstrasi dilarang oleh tentara, tapi kerusuhan tetap terjadi di mana-mana.


Nada pesimisme makin menjadi-jadi karena tingginya inflasi dan lajunya impor
barang mewah hingga kabinet masa itu dijuluki “Kabinet Opel” oleh kaum
oposisi dan surat kabar. Perkawinan Sukarno dengan seorang janda, Hartini, juga
menuai kritik besar di masyarakat. Sukses diplomasi internasional karena
penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika tak cukup untuk mengangkat
popularitasnya di dalam negeri. Apalagi dengan dibongkarnya kasus “Hospitality




                                        89
Committee” (penyediaan perempuan teman tidur bagi para tamu delegasi KAA)
membuat peristiwa besar itu menjadi cacat di mata masyarakat.


Pukulan terakhir datang dari pihak tentara dengan memboikot upacara pelantikan
pejabat Angkatan Darat oleh Kabinet yang tak disetujui kelompok tentara.
Ketakberhasilan bernegosiasi dengan pihak tentara dan ditambah berbagai
kegagalan ekonomi akhirnya membuat Kabinet Ali Sostroamidjojo meletakkan
jabatan. Di sini terlihat pihak tentara mulai mendapatkan kemenangan dalam
politik dengan keberhasilannya menjatuhkan kabinet.




e. Kabinet Burhanudin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)


Kabinet pimpinan Burhanuddin Harahap yang berlatar Masjumi mendapat
tugas   “memulihkan    kewibawaan     moral      pemerintah,   menyelenggarakan
pemilihan umum dan mempercepat pembentukan parlemen yang baru” (Feith,
417-418). Yang mengkhawatirkan adalah sikap tentara menangkapi orang
dengan berbagai dugaan korupsi. Bahkan pada hari pelantikan, kabinet Polisi
Militer menangkap bekas Menteri Kehakiman atas tuduhan korupsi.


Tekanan datang dari partai-partai yang berkuasa untuk memanipulasi data
perekonomian agar pemerintah tampak berhasil menjelang Pemilihan Umum.
Pada bulan September harga bensin diturunkan untuk meraih simpati dalam
pemilihan umum. Pada kabinet ini pula pertama dibentuk badan baru untuk
mengatasi korupsi dan mengawasi lintas valuta asing.


Dalam masa ini pula Indonesia mulai membuka perundingan dengan Belanda
mengenai rencana pembentukan Uni Indonesia – Belanda dan penyelesaian
masalah Irian Barat, yang lama terabaikan. Semula media menyangsikan
keberanian kabinet ini untuk bersikap tegas pada Belanda. Justru kabinet inilah
yang pada awal 1956 membatalkan persekutuan kerjasama dengan Belanda
yang selama itu tak pernah mencapai realisasi.



                                       90
Dalam mengatasi pemberontakan Darul Islam di Jawa dan Sumatera, kabinet ini
selalu mengalami kegagalan. Juga kabinet ini tak dapat menggalang kerjasama
dengan pihak militer. Hal ini terlihat dari ditentangnya pengangkatan pejabat
militer tanpa konsultasi, baik dari Angkatan Darat maupun angkatan Udara.
Ketidakharmonisan tampak nyata dengan diangkatnya Kolonel Nasution, yang
saat itu masih dalam sanksi non aktif, sebagai kepala staf. Juga kabinet
Burhanuddin Harahap tak berjalan mesra dengan Presiden, terbukti dengan
penolakan memberi izin rencana pidato Sukarno di Bandung dalam rangka
kampanye.


Pemilihan Umum yang menjadi tugas utama kabinet ini berjalan sukses. Pada
hari pemilihan umum 29 September 1955 rakyat berbondong-bondong dengan
khidmat menjalani prosesi yang baru pertama kali diadakan sejak merdeka.
Meski terdapat kritik di sana-sini tentang kecurangan, tapi pemilihan umum ini
dianggap pemilihan umum pertama di Indonesia yang jujur.


   Tabel III. 4. Perolehan Pemilihan Umum Parlemen 1955 Tk. Nasional
  1 PNI (Partai Nasional Indonesia)                     8.434.654
  2 Masjumi (Majelis Syuro Indonesia)                   7.903.886
  3 NU (Nahdatul Ulama)                                 6.955.141
  4 PKI (Partai Komunis Indonesia)                      6.176.914
  5 P.S.I.I. (Partai Sarekat Islam Indonesia)           1.091.160
  6 Parkindo (Partai Kristen Indonesia)                 1.03.325
  7 Partai Katolik                                      770.740
  8 P.S.I. (Partai Sosialis Indonesia)                  753.191
  9 IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia)       539.824
Partai yang memperoleh di bawah 500ribu suara: Perti, GPP, PRN, PPPRI, Partai Murba, Partai
Buruh, PRI, PIR-Wongso, PIR-Hazairin, Permai, Baperki, Gerinda, Partai Persatuan Daya,
PRIM, AKUI, Acoma, PPTI, PRD, R.Soedjono dkk (sumber: Feith, Pemilihan Umum 1955,
Gramedia)


Hasil Pemilihan Umum ternyata mengecewakan kaum politisi karena tak sesuai
dengan bayangan mereka tentang posisi partainya. Ketidakpuasan ini terutama
muncul dari para politisi yang sejak awal kemerdekaan melalui komposisi
parlemen bayangan mendapat kedudukan baik, ternyata setelah pemungutan



                                            91
suara popularitasnya tak seperti yang diduga. Justru partai Komunis yang tak
pernah secara nyata duduk dalam pemerintahan meraih posisi ke empat. Kursi
Parlemen hasil Pemilihan Umum dibagi antara 28 partai sesuai formasi hasil
Pemilihan Umum. Tentu ini tak menyenangkan bagi 20 partai yang tadinya
selama kemerdekaan memperoleh kenyamanan tanpa berjuang.


Kegalauan juga terjadi saat Konstituante hasil Pemilihan Umum tak berhasil
mengatasi perbedaan pandangan dalam membuat Undang-Undang Dasar baru.
Berbagai masalah di atas ditambah dengan naiknya harga beras nyaris dua kali
lipat di Jawa (dan lebih tinggi lagi di luar Jawa) membuat kabinet Burhanuddin
Harahap meletakkan mandat pada Maret 1956.




f. Kabinet Ali Kedua (20 Maret 1956 – 14 Maret 1957)


Ali Sostroamidjojo kembali beroleh mandat untuk kedua kalinya memimpin
kabinet, meski secara umum khalayak kurang senang menerimanya.
Keleluasaan dan kecongkakan kaum elite, orang kaya baru, sikap bermewah-
mewah, korupsi di kalangan pegawai negeri, mencari keuntungan untuk diri
sendiri, menjadi ciri masa itu yang memperlihatkan lemahnya persatuan dan
tujuan bersama secara nasional.


Dalam masa kerjanya yang nyaris setahun Kabinet Ali berusaha menyusun
kembali agenda pembangunan dengan mengundangkan “Rencana Lima Tahun”,
mengatur: kepemilikan tanah, otonomi daerah dan pembagian keuangan pusat –
daerah, wajib militer, undang-undang perkawinan. Tapi kabinet hingga lima
bulan waktu habis hanya untuk berdebat tanpa kata sepakat. Sementara Sukarno
mengembangkan terus kiprah internasionalnya dengan mengunjungi berbagai
negara besar bersama delegasi yang besar pula.


Kabinet Ali kedua seperti juga yang pertama, menekankan kembali gerakan
nasionalisasinya. Kabinet memutuskan organisasi pribumi mana saja yang boleh



                                      92
mengambil alih usaha ekspedisi pelabuhan yang semula dipegang oleh orang
Belanda dan Cina. Hal ini kemudian dapat kecaman karena sangat rawan
korupsi. Ketidaksenangan masyarakat juga muncul karena kebijakan otonomi
yang berlarut-larut. Kecurigaan terhadap pemerintah pusat menjadi benih
munculnya kembali gerakan kesukuan yang menebar kebencian antar suku.


Hubungan dengan pihak tentara merupakan krisis terbesar masa kabinet ini.
Pemerintah pusat tak berhasil menjalankan kebijakan terhadap militer di daerah.
Sejak masa revolusi kekuatan nyata di daerah berada di tangan tentara. Rakyat
terpencil melihat tentara sebagai wujud pejuang yang memerdekakan Indonesia,
dan militer di daerah bertindak sebagai semacam “warlord” yang lebih berkuasa
dari kepala staf di Jakarta. (Smith, 1983: 115) Untuk menunjang kesejahteraan
tentara, panglima daerah melakukan penyelundupan ke luar negeri. Kegiatan itu
menonjol terutama di Sumatera dan Sulawesi Utara.


Nasution sebagai kepala staf di pusat menghadapi banyak musuh dalam tubuh
Angkatan Darat sendiri. Musuh utama adalah Kolonbel Simbolon yang
sebenarnya lebih senior dari Nasution untuk menduduki jabatan kepala staf.
Bahkan wakil kepala staf sendiri, Zulkifli Lubis, berusaha menggulingkan
kepala stafnya sendiri dengan dukungan kalangan panglima. Tapi niat itu bisa
digagalkan hingga Lubis dipecat dan meneruskan tentangannya dengan
membela panglima daerah. Peristiwa ini yang antara lain melahirkan
pembrotakan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) di Sumatera
dan Permesta (Pertahanan Rakjat Semesta) di Sulawesi.


Kabinet Ali kedua ini mendapat kecaman keras juga dari pihak pers dalam
kasus dugaan korupsi bekas Menteri Kehakiman, Roeslan Abdoelgani yang tak
kunjung diproses. Selain inti gejolak anti Belanda makin memanas dengan
serangan-serangan pada orang, perusahaan ataupun kedutaan asing yang
digerakkan oleh pemuda komunis. Sementara itu Sukarno mulai lepas tangan
dari kabinet yang pasti akan jatuh ini.




                                          93
Sukarno mulai menyebar pidato tentang tak efektifnya kerja parlemen. Sukarno
juga mengkritik mengenai ketidakcocokan demokrasi liberal yang dijalankan
sambil meghembuskan gagasannya tentang “Demokrasi Terpimpin”. Situasi tak
menentu ini menyebabkan Mohamad Hatta meletakkan jabatan sebagai Wakil
Presiden.


Ketidakpuasan di kalangan militer pun memuncak dengan munculnya bibit
pemberontakan di Sumatera (PRRI: Pemerintah Revolusioner Republik
Indonesia) dan Permesta (Perjuangan Rakjat Semesta). Sukarno dalam
pidatonya mencurigai keterlibatan pihak asing yang menjadi pendukung para
pemberontak. Nasution mulai mendekati Presiden dan mengumumkan keadaan
darurat perang untuk mengatasi kekacauan. Kabinet Ali kedua praktis berhenti
dengan diumumkannya keadaan darurat (SOB) 14 Maret 1957.




III.2.3. Menuju Demokrasi Terpimpin


Situasi makin memanas baik secara umum di masyarakat maupun di kalangan
militer. Ketidakpuasan muncul di mana-mana dan masyarakat makin pesimis
mengenai harapan kesejahteraan dan kemakmuran yang dijanjikan. Situasi ini
menjadi kesempatan Sukarno untuk mengambil alih pucuk pimpinan,
meninggalkan sistem parlementer yang selama tujuh tahun berjalan dirasakan tak
memberikan solusi yang baik, dan juga kurang memberi wewenang pada dirinya
untuk lebih berperan besar dalam pemerintahan.


Mengatasi situasi perpecahan dan pemberontakan, pada tanggal 14 Maret 1957
Presiden Soekarno, atas dukungan A.H. Nasution, mengumumkan keadaan
darurat perang (SOB, Staat van Oorlog en Beleg) (Ricklefs,1981: 386). Dalam
hal ini Nasution berhasil mencapai ambisinya untuk mengecilkan pengaruh
parlemen dan memberi keleluasaan lebih besar pada militer (dalam hal ini
Angkatan Darat) untuk menduduki posisi strategis dalam pemerintahan. Tentara
memperoleh sumber dana cukup karena saat nasionalisasi perusahaan Belanda,



                                      94
pimpinan usaha diberikan pada para petinggi militer.


Langkah SOB ini berlanjut dengan pencanangan Demokrasi Terpimpin,
pembentukan Kabinet Presidensil, dan pembubaran Konstituante yang dibentuk
berdasarkan hasil Pemilihan Umum 1955 karena tak berhasil merumuskan
Undang-Undang Dasar yang baru. Tentangan yang muncul dapat diatasi oleh
Undang-undang Keadaan Darurat. Pada masa sesudahnya Masjumi yang pertama
kena dampaknya dan dibubarkan karena tak bisa menerima konsep Nasakom
(kerjasama dalam pemerintahan antara golongtan Nasional – Agama – Komunis).
Partai berikut yang dibubarkan adalah P.S.I. dan Murba. Dalam pers korbannya
adalah Mochtar Lubis dari harian Indonesia Raya yang selalu kritis terhadap
pemerintah. Pengekangan kebebasan makin diketatkan dan keuntungan diraih
oleh golongan Komunis yang makin dekat dengan Sukarno. Setelah PNI dan NU
dijinakkan, saingan utama Partai Komunis tinggal Angkatan Darat.


Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Republik Indonesia kembali ke Undang-
Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Sejak saat itu otoritas pemerintahan
dipegang Presiden sendiri sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata dan
Pemimpin Besar Revolusi. Demikianlah akhir periode demokrasi pertama yang
sangat dinamis di Indonesia.




III.3. Perkembangan Media Surat kabar di Indonesia


III.3.1. Surat kabar Pertama di Tanah Hindia


Media surat kabar di Indonesia telah mulai muncul sejak abad-XVIII (Smith,
1983: 52-53). Semula surat kabar hanya berisi pengumuman tentang perdagangan
dan daftar harga beberapa komoditi perniagaan yang diterbitkan pihak swasta
bangsa Belanda. Tapi terbitan tersebut diawasi oleh Pemerintah Belanda karena
bisa mempengaruhi perdagangan pemerintah, bahkan akhirnya dilarang terbit,
diganti oleh terbitan resmi pemerintah.



                                          95
Pada pertengahan abad ke-19 surat kabar mulai marak kembali. Surat kabar masa
itu tidak hanya berisi berita perdagangan, tetapi juga sebagai media berita sehari-
hari dan hiburan. Surat kabar swasta berbahasa Belanda yang mulai terbit lagi
adalah “Java Bode” (1852). Surat kabar berbahasa Indonesia pertama terbit 1855
di Surakarta bernama “Bromartani”, disusul “Soerat kabar Berbahasa Melajoe”
tahun 1856 di Surabaya. Pemilik surat kabar Swasta masa itu adalah bangsa
Belanda. Baru awal abad-XX surat kabar terbitan bukan orang Belanda mulai
muncul. Kebanyakan pemiliknya adalah orang Tionghoa atau yang berkongsi
dengan bangsa pribumi.




III.3.2. Surat kabar sebagai Media Perjuangan


Sejak awal abad-XX media surat kabar juga digunakan oleh tokoh pergerakan
sebagai alat perjuangan, seperti terbaca pada pernyataan Mas Marco di Harian
Sinar Hindia (1918): "Soerat kabar priboemi haroes mendjadi sendjata oentoek
perang soeara dengan para kolonialis" (Simanjuntak, 1998: 13). Sejalan dengan
situasi politik kaum pergerakan, surat kabar digunakan untuk menyebarkan faham
nasionalis dan gagasan kemerdekaan.


Banyak tokoh perjuangan bekerja sebagai redaksi surat kabar, wartawan ataupun
penyumbang tulisan. Mohammad hatta jadi penulis tamu di surat kabar Daulat
Rakjat, Pandji Islam dan Pedoman Masjarakat. Sukarno di Bandung menerbitkan
surat kabar “Fikiran Rakjat” (1922) yang mengkampanyekan Indonesia merdeka
dengan keras. Tekanan Pemerintah Hindia Belanda melalui Hatzaai Artikelen,
Undang-undang tentang menyebar kebencian (Tirtoprodjo, 1961: 66-68), malah
membuat pers makin kuat menjadi media perjuangan. Surat kabar makin keras
dan kasar menentang pemerintah.


Pada masa pendudukan Jepang media massa diawasi ketat. Tak ada surat kabar



                                        96
dan majalah yang boleh terbit kecuali yang diterbitkan pemerintah pendudukan
Jepang. Surat kabar tersebut berisi berita perkembangan pemerintah militer
sehari-hari. Surat kabar demikian antara lain Soematra Shinbun, Borneo Shinbun,
Celebes Shinbun, Djawa Shinbun, Ceram Shinbun. Surat kabar-surat kabar
tersebut diurus oleh penerbitan pers Jepang (Asahi Press, Yomiuri Press,
Mainichi Press dan Domei Press). Untuk pulau Jawa khusus diterbitkan pula
beberapa surat kabar seperti Tjahaja di Bandung, Asia Raja di Jakarta, Sinar
matahari di Yogya. Terbit pula majalah “Djawa Baroe” yang berisi propaganda
Jepang tentang perang Asia Timur Raya (Smith, 1983:71).


Sejak proklamasi kemerdekaan kegiatan penerbitan surat kabar hidup kembali.
Keadaan ekonomi yang sangat parah tak mengecilkan gairah menerbitkan surat
kabar. Bahkan pada masa awal ini banyak surat kabar dicetak seadanya dengan
kertas stensil dengan biaya sangat minim, karena kegiatan periklanan di surat
kabar belum berjalan. Beberapa surat kabar penting yang mulai terbit secara baik
adalah Merdeka (1945) pimpinan BM. Diah, Surat kabar Pedoman (1946) oleh
Rosihan Anwar dan Indonesia Raja (1949) oleh Mochtar Loebis. Adam Malik
memimpin kantor berita Antara yang didirikannya tahun 1937.


Pada masa revolusi ini sikap kritis pers muncul kembali setelah tiga setengah
tahun ditutup Jepang. Selain kepada Belanda dan Sekutu, kecaman ditujukan
pula pada para kolaborator, orang yang bekerjasama dengan Belanda. Pada masa
itu dapat dikatakan surat kabar menjadi alat perjuangan mempersatukan bangsa.
Surat kabar juga menentang negara boneka bentukan Belanda (kaum federalis).




III.3.3. Surat kabar Masa Demokrasi Parlementer


Pada tahun limapuluhan radio merupakan media utama yang dikuasai pemerintah.
RRI (Radio Republik Indonesia) adalah satu-satunya siaran radio di Indonesia.
Penyebaran pesan pemerintah dilakukan juga lewat filem penerangan di bioskop
dan pemutaran filem keliling dari desa ke desa. Media cetak surat kabar dan



                                       97
majalah didominasi oleh lembaga non pemerintah, baik sebagai hiburan maupun
penyampai berita dan opini sosial-politik.


Surat kabar merupakan media yang beredar di perkotaan dan menjadi bacaan
rutin bagi masyarakat sadar politik masa tersebut. Isi surat kabar sebagian besar
tentang politik. Tahun 1950 tiras surat kabar yang beredar mencapai 499.150
eksemplar, terdiri dari 67 surat kabar berbahasa Indonesia (398.300 exp.), 11
surat kabar berbahasa Belanda (87.200 exp.) 15 surat kabar berbahasa Cina
(73.650 exp.). Pada tahun 1956 jumlah tiras keseluruhan meningkat hampir dua
kali lipat menjadi 933.810 exp. (Feith, 1962: 112).




III.3.4. Surat kabar, Politik dan Partai


Memasuki masa Demokrasi Parlementer suasana bebas ini dimanfaatkan partai
untuk menanamkan pengaruh melalui surat kabar yang diterbitkannya. Pertikaian
antar kelompok dipacu lewat polemik antar surat kabar partai, dikenal juga
sebagai surat kabar partisan, atau surat kabar corong partai (Simanjuntak, 1998:
22). Surat kabar partisan masa itu antara lain adalah Abadi (Masjumi), Suluh
Indonesia (PNI), Harian Rakjat dan Bintang Timur (PKI),        Duta Masjarakat
(NU). Surat kabar independen masa itu antara lain adalah Pedoman, Merdeka dan
Indonesia Raja (Smith, 1983: 94-95). Surat kabar independen bersikap lebih
bebas dalam mengomentari berbagai peristiwa, tanpa memihak partai tertentu.
Meski surat kabar independen tidak berorientasi pada partai, namun garis
kebijakannya sering tampak memihak pada golongan tertentu.


Surat kabar Merdeka (mulai terbit 1946) yang dipimpin B.M. Diah merupakan
surat kabar independen yang mendapat restu Presiden, hingga sikapnya sering
sejalan dengan Presiden. Surat kabar Pedoman (1946) dipimpin Rosihan Anwar
mencoba lebih independen, atau mencoba bersikap profesional. Dalam bersikap,
Pedoman bersimpati pada kabinet-kabinet “administratif” seperti kabinet Hatta,
Natsir, Wilopo dan Burhanudin Harahap. Surat kabar ini kemudian diindikasikan



                                        98
lebih cenderung ke golongan sosialis. Indonesia Raya (1949) pimpinan Mochtar
Loebis merupakan surat kabar yang kritiknya paling vokal baik pada pemerintah
maupun pada pemikiran kiri. Karena itu Indonesia Raya dianggap lebih pro ke
golongan Islam dan anti komunis. Karena punya hubungan keluarga dengan
Kolonel Zulkifli Lubis, maka Mochtar Loebis dicurigai cenderung membela
tentara. Mochtar Lubis sebagai pemimpin redaksi beberapa kali kena kasus
peneguran dan bahkan penangkapan karena sangat kritis terhadap Presiden
Soekarno. Pada tahun 1957 Mochtar Lubis dipenjara selama 9 tahun, dan baru
bebas pada masa pemerintah Orde Baru.


Suluh Indonesia (1953) merupakan surat kabar yang menjadi media opini PNI.
Surat kabar semula digunakan sebagai media kampanye menghadapi pemilihan
umum. Sebagai surat kabar partisan Suluh Indonesia menentang apapun yang
dilakukan lawan PNI (Masjumi, P.S.I.). Merdeka, meski independen, sering
bersikap nyaris sama dengan Suluh Indonesia. Surat kabar “Abadi” yang
diterbitkan Suwardi Tasrif tahun 1951 adalah media surat kabar yang membawa
suara golongan Muslim. Partai NU yang baru melepaskan diri dari Masjumi
tahun 1954 juga menerbitkan “Duta Masjarakat”, yang terutama ditujukan untuk
menghadapi pemilihan umum. Karena kelemahan dalam sirkulasi, maka surat
kabar yang diandalkan membawa aspirasi golongan muslim hanya “Abadi”.


Media surat kabar untuk golongan komunis yang paling konsisten dan kuat secara
jurnalistik adalah Harian Rakjat yang terbit sejak 1951 dan bertiras terbesar
(23.000 exp.) dibandingkan dengan Suluh Indonesia (10.000 exp) dan Abadi
(17.000 exp.) . Harian Rakjat menjadi alat propaganda komunis yang ditujukan
juga pada masyarakat non politik di pinggiran dan di daerah. Surat kabar Bintang
Timur (mulai terbit sejak 1953) sebagai media kiri lebih memilih pangsa
intelektual perkotaan, golongan yang sadar politik. Meskipun kedua surat kabar
itu menjadi corong PKI, namun tak menampakkan sifat atheist yang sering
dikonotasikan pada faham komunis. Dalam terbitannya terdapat kolom tentang
agama, ucapan-ucapan sehubungan hari raya agama. Tetapi dalam sikapnya,
seperti Suluh Indonesia, selalu berseberangan dengan golongan Islam dan tentara.



                                       99
Berita dan isu yang muncul selalu mendapat tanggapan yang berbeda-beda dari
surat kabar-surat kabar yang tak sefaham. Dalam situasi di mana kekuatan
berimbang antar surat kabar dan antara surat kabar dengan pemerintah, kebebasan
pers berjalan sangat terbuka. Demikian terbuka hingga tak jarang surat kabar
digunakan untuk melempar tuduhan dan cemooh tajam ke pihak lawan, trial by
the press jadi lumrah (Simanjuntak, 1998: 22). Kebebasan demikian bukan tak
mengundang risiko. Sering sekali terjadi pemanggilan, pengadilan terhadap pers,
bahkan kadang penangkapan tanpa pengadilan. Tekanan demikian tak
menyurutkan semangat pers untuk bersikap bebas. Bagi surat kabar partisan
kebijakannya harus dilakukan dengan lebih hati-hati mengingat media merupakan
alat mengantar partai ke percaturan politik yang lebih baik.


Situasi terbuka dalam kehidupan pers mulai memudar sejak kabinet Ali kedua
makin melemah. Situasi politik menjadi lebih keras menjelang dicanangkannya
SOB dan Demokrasi Terpimpin, dan Pemerintah makin keras mengawasi pers.
Dalam tahun 1957 saja terdapat 125 kasus peringatan pemberitaan pers.
Pemerintah juga menyensor arus berita pers ke luar negeri yang dapat merugikan
negara dan bangsa (Smith, 1983:144).




III.4. Rangkuman


Melihat perjalanan penuh dinamika selama tujuh tahun itu banyak pelajaran yang bisa
ditarik mengenai situasi sosial politik yang akan terus menjadi bayangan dalam
perkembangan Republik Indonesia. Perbedaan pandangan antar golongan disisihkan
pada saat kebersamaan dibutuhkan mempertahankan kemerdekaan, meruncing lagi
setelah perjuangan fisik berlalu dan menjadi bibit perpecahan. Bebagai silang pendapat
dan konflik menunjukkan tak adanya konsensus nasional mengenai apa yang akan
dilakukan untuk mengisi kemerdekaan. Tiap golongan melihat masalah hanya dari
kacamatanya sendiri hingga tak terjadi dialog terbuka antar komponen masyarakat.



                                          100
Pertentangan tak hanya terjadi antara partai dan golongan. Secara internal partai
pun menghadapi perpecahan, umumnya antara golongan senior yang berjuang
sejak masa pergerakan dengan kaum muda yang berpikiran lebih progresif dan
pragmatis. Beda pendapat tersebut memunculkan beda kebijakan antara kaum
“administrator” dengan kaum “ideologis”. Pertentangan tersebut memuncak sejak
kabinet Ali kesatu tahun 1953 kurang memberikan perhatian pada masalah besar
bangsa dan nasib kesejahteraan rakyat. Perhatian para tokoh dan partai lebih
tercurah pada pesaingan politik untuk merebut simpati rakyat menjelang
pemilihan umum pada tahun 1955.


Pemilihan umum sendiri meski berjalan dengan baik, jujur dan adil, tapi hasilnya
mengecewakan para politisi yang selama itu berkiprah. Perolehan suara mereka
tak seperti yang dibayangkan pada komposisi parlemen sementara sebelum
pemilihan umum. Justru PKI yang tak pernah ikut terlibat dalam pemerintahan
mendapat kemajuan menonjol dalam parlemen sebagai partai terbesar keempat.
PKI mempersiapkan dengan baik kampanyenya hingga ke pelosok daerah melalui
program kesenian dan kerja bakti. Konflik sosial di daerah dimanfaatkan dengan
cerdik untuk menarik simpati, baik antara buruh tani dengan pengusaha, antara
guru dengan santri di pedesaan. Dengan posisinya di luar kabinet PKI terhindar
dari keburukan citra pemerintah, dan bisa mnobral janji tentang sesuatu yang
lebih “merakyat”. Skenario yang jitu dan program kerja yang rapih menjadikan
PKI partai pemenang ke empat. Di beberapa daerah di Jawa bahkan PKI
menduduki perolehan suara kedua terbesar sesudah PNI.


Dengan perolehan suara itu PKI lebih yakin menghadapi lawan politiknya. Sejak
1956 PKI makin akrab dengan Presiden dan menjadi penyokong apapun yang
dikatakan Presiden. Konsep Sukarno yang sudah dicanangkan sejak 1926 tentang
bersatunya ideologi nasionalisme, marxisme dan agama (Sukarno, 1963: 2 - 3),
mengamankan posisi mereka di masa depan. Setelah pada masa Demokrasi
Terpimpin partai lain dimandulkan dan dibekukan lawan mereka tinggal satu,
golongan militer.



                                       101
Situasi setelah pemilihan umum 1955 juga menguntungkan posisi Sukarno.
Sebagai Presiden, Sukarno memang tak mempunyai wewenang nyata dalam
sistem parlementer. Tetapi hubungannya sangat baik dengan rakyat banyak di
luar politik melalui pidato dan upacara seremonial di daerah-daerah. Sukarno
sejak awal dikenal sebagai tokoh nasionalis, tokoh pemersatu yang dipuja rakyat.
Masyarakat di tingkat tradisional masih percaya mistik, pengagum tokoh
karismatik, dan Ratu Adil (yang pernah dimanfaatkan Pasukan Jepang dan
Westerling dengan APRA). Dalam keadaan yang tak kunjung membaik setelah
sepuluh tahun merdeka, rakyat mulai bosan pada politisi dan mengharap ada
terobosan baru. Kesempatan ini dimanfaatkan Sukarno untuk lebih berperan
sentral dalam penyelenggaraan negara. Pada pidato-pidatonya setelah pemilihan
umum Sukarno mulai mempromosikan gagasannya tentang demokrasi terpimpin.
Usulan Nasution tentang keadaan darurat merupakan kesempatan bagi Sukarno
untuk mengambil-alih pimpinan pemerintahan pada tahun 1957. Setahap demi
setahap seluruh kekuasaan berpindah ketangannya hingga kejatuhannya pada
tahun 1965.


Tentara sejak awal sudah tak begitu mesra dengan politikus sipil karena merasa
lebih berjasa dari para politikus sipil, dan memegang kekuatan nyata di lapangan.
Konsep “tentara tetap di barak” yang dikehendaki para politisi sulit dijalankan
karena sejak masa revolusi rakyat di daerah lebih mengenal dan dekat dengan
tentara daripada dengan politisi. Kebijakan untuk mengatur tentara, baik mutasi
maupun rasionalisasi tak bisa berjalan baik. Kekuatan yang mengakar di daerah
membuat para panglima seakan “warlord” yang juga mempunyai kekuasaan
terhadap lalu lintas komoditi (berakibat pada berbagai kasus penyelundupan).
Situasi ini memunculkan ketegangan antara sesama tentara sendiri, antara
penguasa di pusat dan panglima daerah.


Situasi demikian sebetulnya menjadi “blessing in disguise” bagi tentara, karena
dengan banyaknya pertikaian memberi kesempatan diberlakukannya keadaan
darurat perang. Keadaan ini memberi keleluasaan bagi tentara untuk sedikit demi
sedikit ikut mengatur negara, seperti apa yang pernah mereka kehendaki pada



                                         102
peristiwa 17 oktober 1952. Titik balik ini kemudian makin memperbesar peranan
tentara dalam pemerintahan. Meski Sukarno berusaha menjaga keseimbangan
kekuatan politik di masyarakat, tapi laju pengaruh tentara pada negara tak
berhasil dijaga. Pemberian konsesi pada tentara kemudian berakibat pada
kejatuhan dirinya, dan mengantar Indonesia ke era Orde Baru yang militeristis.


Situasi yang paling menonjol dalam percaturan politik pada masa Demokrasi
Parlementer adalah, faksi politik yang banyak dalam keadaan nyaris seimbang
(simetris) di mana tiap komponen mempunyai kekuatan sama untuk menyerang
lawan. Presiden tak punya banyak wewenang dalam pemerintahan. Militer tak
bisa dengan mudah menentang pemerintahan sipil. Situasi demikian seharusnya
baik untuk sebuah negara demokrasi. Tetapi tanpa konsensus yang jelas dan
mendasar tentang tujuan bersama, maka yang terjadi adalah pertikaian
berkepanjangan dan konspirasi untuk saling menjatuhkan, “power game”.


Pers dalam situasi demokrasi pada masa tersebut menjadi alat dalam mewujudkan
kebebasan bicara. Mengambil latar belakang sejarah sebagai media perjuangan,
pers mempunyai kebiasaan menjadi pengkritik pemerintah. Hal ini terutama
tampak pada surat kabar yang tak berafiliasi pada partai (independen), meski
surat kabar partai pun bersikap sebagai pengkritik (kecuali pada golongannya
sendiri). Kebetulan kabinet selalu berganti dan selalu ada sasaran tembak baru
kepada kelompok lawan. Situasi seimbang membuat suasana kritik dan ejekan
jadi keras. Kartun Editorial dalam situasi ini menjadi media yang disukai karena
komentar dan sindiran lewat kartun lebih mudah dicerna daripada artikel surat
kabar. Surat kabar memanfaatkan kartun untuk secara visual menyerang lawan
dan membina sikap keberpihakan politik pada pembacanya. Kartun editorial masa
Demokrasi Parlementer menyampaikan kritik melalui metafora yang, meski tak
literer tapi bisa sangat tajam dan keras.




                                            103

								
To top