Pertanggung Jawaban Pidana dalam Hukum Islam

Document Sample
Pertanggung Jawaban Pidana dalam Hukum Islam Powered By Docstoc
					PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM




                         MAKALAH
       Disusun Guna Memenuhi Tugas Pengganti MID Semester
                  Mata kuliah : Fiqih Jinayah 1
          Dosen Pengampu : Muhammmad Hasan M.Ag




                         Disusun oleh :
                 Nama         : Shohibul Ibad
                 Nim          : 072211030




  FAKULTAS SYARI’AH JURUSAN SIYASAH JINAYAH
    INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
                  SEMARANG
                      2011
        PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM


I. Pendahuluan
II. Permasalahan
    A. Arti dan dasar petanggungjawaban pidana
    B. Dasar-Dasar Pertanggung Jawaban
    C. Sebab Pertangung Jawaban.
    D. Hapusnya Pertanggungjawaban pidana

III. Pembahasan
     A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

               Ahmad Hanafi mengemukakan batasan atau pengertian pertanggung jawaban
       pidana dalam syari’at Islam ialah pembebasan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan
       (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia
       mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.1
               Pertanggungjawaban pidana tersebut ditegakkan atas tiga hal, yaitu: adanya
       perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauan sendiri, pelakunya mengetahui
       akibat perbuatan tersebut.
               Kalo ketiga hal diatas ada maka terdapat pertanggungjawaban pidana, dan kalau
       tidak terdapat maka tidak ada pertanggungjawaban pidana.
               Menurut Abdul Qader ’Oudah syari’ah menetapkan tangggung-jawab hanya
       kepada orang hidup yang mempunyai kewajiban. Kematian seseorang membatalkan
       seluruh responsibilitas dan akuntanbilitas. Syari’ah juga memaafkan perbuatn melanggar
       hukum dari anak-anak sampai mencapai usia baligh.
       B. Dasar-Dasar Pertanggung Jawaban

         1) Pada Al-Qur’an2

          a. Surah Al-Muddasir : 38
               “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang Telah diperbuatnya”
          b. Surah Al-An’am : 164
               “…dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali
               kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa
               orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-
               Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan."

1
    Hanafi, Ahmad,, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, cet. 6, Jakarta: Bulan Bintang, 2005. Hlm. 119
2
    Neng Djubaedah, Aspek Pidana Dalam Hukum Islam, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2005), hal 69
  c. Surah Al-Baqarah : 134
      “…baginya apa yang Telah diusahakannya dan bagimu apa yang sudah kamu
      usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang
      Telah mereka kerjakan.”
  d. Surah Al-Baqarah : 141
      “…baginya apa yang Telah diusahakannya dan bagimu apa yang sudah kamu
      usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang
      Telah mereka kerjakan.”
  e. Surah Al-Baqarah : 286
      “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia
      mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa
      (dari kejahatan) yang dikerjakannya…”
  f. Surah An-Nisa : 79
      “Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana
      yang menimpamu, Maka dari (kesalahan) dirimu sendiri…”

  2) Pada As-Sunah
     Dalam hadits yang diriwayatkan dari Ahmad, abu daud dari al-Hakim dan umar bin
     Khotob, Rosullullah saw bersabda” “Qalam telah diangkat dari tiga macam orang
     (artinya: mereka tidak diperlakukan sebagai orang-orang mukallaf) yaitu orang-
     orang gila yang benar-benar telah rusak akalnya, sampai ia sembuh, orang yang
     tidur, sampai ia bangun, dan anak-anak sampai ia balig”.

       Dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits
Rasulullah SAW mengenai pertanggung-jawaban (pidana) tersebut terkandung asas
tidak memindahkan kesalahan kepada orang lain yang sudah dikenal Islam sejak abad
ke-7 Masehi.

C. Sebab Pertangung Jawaban.

       Faktor yang mengakibatkan adanya pertanggung-jawaban pidana adalah
perbuatan maksiat, yakni perbuatan melawan hukum, yaitu mengerjakan perbuatan
(larangan) yang dianggap oleh Syari’at atau sikap tidak berbuat yang diharuskan oleh
syari’at. Meskipun perbuatan melawan hukum menjadi sebab adanya pertanggun-
jawaban pidana, namun diperlukan dua syarat bersama-sama yaitu “mengetahui (‫)ﺇﺪﺮﺍﻚ‬
       dan “pilihan (‫ .)ﺇﺨﺘﻴﺍﺮ‬Kalau salah satu syarat tidak ada, maka tidakada pertanggung-
       jawaban pidana.3

       D. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana
            Pertanggung-jawaban pidana dapat hapus karena hal-hal yang bertalian dengan
       perbuatan sendiri atau karena hal-hal yang bertalian dengan keadaan diri pembuat.
       Dalam keadaan pertama perbuatan yang dikerjakan adalah mubah (tidak dilarang), dan
       dalam keadaan kedua perbuatan yang dikerjakan tetap dilarang tetapi tidak dijatuhi
       hukuman.
                Hal-hal yang mengakibatkan kebolehan sesuatu perbuatan haram (jarimah) ialah:
       pembelaan yang sah, pengajaran, pengobatan, permainan olah raga, hapusnya jaminan
       keselamatan jiwa dan harta, memakai wewenang dan melaksanakan kewajiban bagi
       pihak yang berwajib.

       1. Pembelaan yang sah
           1) Pembelaan khusus (‫ ,ﺪﻔﻊﺍﻠﺼﺍﺌﻞ‬Menolak penyerang)

                “Hak (kewajiban) seseorang untuk mempertahankan (melindungi) dirinya atau
                diri orang lain, atau mempertahankan harta sendiri atau harta orang lain, dengan
                memakai kekuatan yang diperlukan, dari setiap serangan nyata yang tidak sah”.

           2) Pembelaan        Umum    (‫,ﺃﻤﺮﻤﻌﺮﻮﻒﻨﻌﻰﻤﻜﺮ‬   menyuruh   kebaikan   dan   melarang
                kemungkaran).

                “Pembelaan untuk kepentingan umum, atau dengan istilah yang lebih terkenal
                amar ma’ruf dan nahi munkar.”

           3) Pengajaran

                Orang-orang yang berhak memberikan pengajaran (Ta’dib) ada kalanya suami
                terhadap istri, orang tua terhadap anaknya.

           4) Pengobatan

                Akibat yang logis bagi wajibnya pengobatan ialah bahwa seorang Dokter tidak
                dituntut (dibebani pertanggung jawaban pidana), karena pekerjaannya dalam


3
    Ahmad Hanafi, Op. Cit, hal : 122
    lapangan pengobatan, karena menurut aturan pelaksanaan sesuatu perkara wajib
    tidak terbatas dengan syarat keselamatan pasien.

    Pembebasan dari pertanggungjawaban tersebut bila niatan dokter yang baik dan
    uasaha yang sungguh-sungguh bagi kesehatan si pasien. Antara lain syarat-syarat
    pembenasan pidana bagi proses pengobatan:

-   Orang yang melakukan pengobatan adalah dokter (tenaga medis).
-   Pekerjaannya dimaksud untuk mengobati dan didasarkan atas niatan yang baik.
-   Pekerjaannya didasarkan aturan/prosedur/ilmu kedokteran.
-   Disetujui oleh pasien atau orang yang menjadi wakilnya.

5) Olah Raga

           Syari’at Islam menjujung tinggi dan memperbolehkan jalan untuk
    menguatkan badan, menyegarkan pikiran dan membengkitkan keberanian serta
    kepahlawanan, dengan mengikuti semua cabang olah raga.

           Permainan olah raga boleh jadi akan mengakibatkan luka-luka, baik bagi
    yang bermain olahraga ataupun bagi oramg lain (semisal; wasit). Kalau luka-luka
    tersebut timbul dari permainan kekuatan dan kekerasan antara pihak-pihak yang
    bermain olahraga atau yang mestinya tidak perlu melukai, maka keadaan tersebut
    seuai aturan syari’at yang umum, karena keadaan tersebut tidak merupakan
    keharusan permainan olahraga. Kalau disengaja maka dianggap jarimah
    disengaja, dan kalau terjadi akibat kelalaian dan kekeliruan maka dianggap
    sebagai jarimah tidak disengaja.

           Untuk permainan olahraga yang memerlukan pemakaian kekuatan
    terhadap lawan, seperti tinju, maka luka-luka yang timbul darinya tidak
    dikenakan hukuman, jika tidak melebihi batas-batas yang ditentukan.

6) Hapusnya jaminan keselamatan jiwa dan harta

           Yang dimaksud sengan hapusnya jaminan keselamatan di sini ialah
    bolehnya diambil tindakan terhadap jiwa seseorang atau anggota-anggota
    badannya, dan oleh karena itu maka ia bisa dibunuh atau dianiaya. Tindakan
    tersebut bisa diadakan apabila dasar-dasar adaya keselamatan jiwa atau anggota
          badan telah hapus. Dasar-dasar tersebut adalah iman (Islam) dan jaminan
          sementara atau seumur hidup.

                 Dengan demikian maka jaminan keselamatan bagi seseorang menjadi
          hapus apabila ia murtad dan bagi kafir ziimi menjadi hapus dengan berakhirnya
          mmasa perjanjian yang telah diberikan kepada mereka atau karena mereka
          melanggar (tidak menepati) ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut.

                 Dan hapusnya jaminan keselamatan jiwa juga dikenakan kepada
          seseorang yang melakukan jarimah hudud, qisas diyat yang ancamannya
          hukuman mati atau pemotongan anggota badan.

IV. Penutup

          Demikianlah makalah dari kami, dan yang tertuang dalam makalah ini, menurut
   penulis bukanlah hal yang sempurna kebenarannya, akan tetapi ini adalah bagian dari
   proses pembelajaran menuju kebenaran. Oleh karena itu penulis masih sangat
   mengharapkan saran dan kritik dari teman-teman yang berpartispasi dan berperan aktif
   dalam forum diskusi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amien.
                                        Daftar Pustaka

Hanafi, Ahmad,, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, cet. 6, Jakarta: Bulan Bintang, 2005

Oudah , Abdul Qader, Criminal Law of Islam, Vol 2, Improved Edition,

New Delhi: Kitab Bhavan, 1999

Djubaedah, Neng, Aspek Pidana Dalam Hukum Islam, Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2005

Taimiyah, Ibnu, Siyasah Syari’iyah Etika Politik Islam, Surabaya: Risalah Gusti, 2005

				
DOCUMENT INFO
Description: Pertanggung jawaban pidana dalam Hukum pidana islam