Docstoc

renstra bappeda

Document Sample
renstra bappeda Powered By Docstoc
					          RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
        KABUPATEN GUNUNGKIDUL
            TAHUN 2007 - 2010




  BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
           KABUPATEN GUNUNGKIDUL
                TAHUN 2007




                                         7
                             KEPUTUSAN
            KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
                       KABUPATEN GUNUNGKIDUL
                         NOMOR 188/56/XII/2007

                                    TENTANG

                           RENCANA STRATEGIS
                 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
                         KABUPATEN GUNUNGKIDUL
                            TAHUN 2007 – 2010

                 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
            KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
                       KABUPATEN GUNUNGKIDUL


Mengingat : a. bahwa Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2006 – 2010 BAPPEDA
               Kabupaten Gunungkidul telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala
               BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul;

            b.   bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
                 Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan
                 Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, maka terhadap
                 Renstra BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul dimaksud perlu diadakan
                 revisi guna menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang baru;

            c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu
               menetapkan Keputusan Kepala BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul
               tentang Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun
               2007 – 2010.


Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
               Pembangunan Nasional;
            2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
            3. Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
               Daerah;
            4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja
               Pemerintah 2007;
            5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
               Jangka Menengah Nasional 2004 – 2009;
            6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2006 tentang
               Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
               Gununghkidul Tahun 2005 – 2010;
            7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2006 tentang
               Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
               Daerah;




                                                                               8
              8.   Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 29 Tahun 2006 tentang Uraian
                   Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
                   Gunungkidul.


                                     MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
             DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2007 - 2010.

                                         Pasal 1.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2007 – 2010, yang
selanjutnya disebut RENSTRA BAPPEDA adalah dokumen perencanaan SKPD untuk
periode 4 (empat) tahun sejak Tahun 2007 sampai dengan 2010.

                                         Pasal 2.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2007 – 2010 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
ini.

                                         Pasal 3.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


                                                       Ditetapkan di Wonosari
                                                       pada tanggal,               2007

                                                           KEPALA BAPPEDA
                                                        KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



                                                         H. EKO SUBIANTORO, S.H.
                                                             NIP. 490 027 281




                                                                                          9
                                            BAB I
                                      PENDAHULUAN


A. Latar Belakang


   Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling mengemuka
   dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh
   masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah
   sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya
   globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraaan pemerintahan telah tidak sesuai lagi
   bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan
   hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh Pemerintah dengan melakukan
   perubahan yang terarah, pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.


   Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004             tentang Pemerintahan
   Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
   Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan yang
   lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan
   Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih
   meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan
   pelayanan kepada masyarakat.


   Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin             dalam sistem
   akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban
   instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi
   dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban
   yang dilaksanakan secara periodik (LAKIP). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
   Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan
   bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di
   bidang perencanaan pembangunan, berkewajiban juga menyusun           rencana strategis.
   Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam
   meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan
   strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.




                                                                                       10
   Rencana strategis yang disusun oleh Bappeda merupakan langkah awal untuk
   melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan
   analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah
   yang penting dengan memperhitungan kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness),
   peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu
   proses yang berorientasi pada proses     dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu
   lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia
   maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.
   Rencana strategis disusun untuk jangka waktu empat tahun, dan diimplementasikan ke
   dalam rencana kerja (Renja) tahunan.


   Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2006
   tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dan
   Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 29 Tahun 2006 tentang Uraian Tugas Badan
   Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, maka Rencana Strategis
   Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Gunungkidul perlu direvisi sesuai dengan
   perkembangan kebutuhan.


B. Maksud dan Tujuan


   Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
   Kabupaten Gunungkidul adalah :
   1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya
      untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga
      tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2007 -
      2010 dapat tercapai.
   2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi
      terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
   3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana
      pembangunan tahunan.
   4. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam
      upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.




                                                                                           11
  Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  adalah :
  1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
  2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
  3. Memanfaatkan     perangkat   manajerial   dalam   pengelolaan   pemerintahan   dan
     pembangunan.
  4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
  5. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi masa
     depan.
  6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
  7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders).


C. Landasan Hukum


  Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan
  Daerah adalah :
  1. Landasan Idiil : Pancasila
  2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
  3. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
     dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih
     dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
     Pertanggungjawaban Keuangan Negara
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
     Nasional
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
     Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah




                                                                                     12
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
     Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan
     Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaran
     Pemerintah Daerah
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah
     Tahun 2007
  15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
     Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009
  16. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
     Pemerintah (AKIP)
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana
     Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 –
     2010
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2006 tentang
     Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
  19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 29 Tahun tentang Uraian Tugas Badan
     Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul


D. Hubungan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen
  Perencanaan Lainnya


  Hubungan dokumen Rencana Strategis        Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  Tahun 2007 - 2010      dengan    Rencana Pembangunan Jangka Menengah           Daerah
  Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2010 adalah bahwa Rencana Strategis Badan
  Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan salah satu dokumen teknis operasional
  dan merupakan penjabaran        teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
  Daerah    Tahun 2005 – 2010        yang memuat visi, misi, tujuan , sasaran, strategi,
  kebijakan, dan indikasi rencana program lima tahunan meliputi program internal maupun
  eksternal, yaitu yang merupakan program SKPD Badan Perencanaan Pembangunan
  Daerah, program lintas SKPD, dan program lintas wilayah.




                                                                                     13
E. Sistematika Penulisan
   Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul
   Tahun 2007 – 2010 disusun menurut sistematika sebagai berikut :


    BAB I        :    PENDAHULUAN
                       A. Latar Belakang
                       B. Maksud dan Tujuan
                       C. Landasan Hukum
                       D. Hubungan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
                           Dengan Dokumen Lainnya
                       E. Sistematika Penulisan


    BAB II       :    TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
                      DAERAH
                       A. Struktur Organisasi
                       B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan
                       C. Tugas dan Fungsi
                       D. Hal-hal Lain yang Dianggap Penting


    BAB III      :    GAMBARAN UMUM KONDISI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
                      DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
                       A. Kondisi Umum Perencanaan Saat Ini
                       B. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan
                       C. Indikator dan Target


    BAB IV       :    VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
                       A. Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
                           Kabupaten Gunungkidul
                       B. Tujuan
                       C. Sasaran
                       D. Strategi
                       E. Kebijakan




                                                                             14
BAB V      :   PROGRAM DAN KEGIATAN
               A. Program SKPD
               B. Program Lintas SKPD
               C. Program Lintas Wilayah


BAB VI     :   PENUTUP
LAMPIRAN




                                           15
                                     BAB II
   TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH




A. Struktur Organisasi


   Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
   1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Badan
   2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu : Bagian Tata Usaha yang terdiri dari Sub Bagian
      Umum dan Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
   3. Unsur Pelaksana yaitu :
      a. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya yang terdiri dari, Sub Bidang
          Pemerintahan, Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, dan Ketenagakerjaan,
          dan Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
      b. Bidang Perekonomian yang terdiri dari, Sub Bidang Industri dan Jasa, dan Sub
          Bidang Pertanian dan Kelautan
      c. Bidang Fisik dan Prasarana yang terdiri dari, Sub Bidang Prasarana dan Tata
          Ruang, dan Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup
      d. Bidang Pengendalian yang terdiri dari, Sub Bidang Data dan Laporan, dan
          Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
   4. Unit Pelaksana Teknis
   5. Kelompok Jabatan Fungsional


   Struktur   Organisasi   Badan   Perencanaan       Pembangunan   Daerah   Kabupaten
   Gunungkidul dapat dilihat pada gambar berikut :




                                                                                  16
                                                                      Gambar 1.
                                                              Bagan Struktur Organisasi
                                     Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul

                                                                     KEPALA




                            KELOMPOK JABATAN                                                                       BAGIAN
                               FUNGSIONAL                                                                         TAT USAHA



                                                                                                     Sub Bagian                Sub Bagian
                                                                                                      Umum                Keu. dan Kepegawaian


BIDANG PEMERINTAHAN,               BIDANG PEREKONOMIAN                                BIDANG FISIK DAN                           BIDANG
  SOSIAL DAN BUDAYA                                                                      PRASARANA                            PENGENDALIAN


        Sub Bidang                           Sub Bidang                                      Sub Bidang                            Sub Bidang
       Pemerintahan                       Industri dan Jasa                           Prasarana dan Tata Ruang                Data dan Pelaporan




   Sub Bidang Pendidikan                    Sub Bidang                                Sub Bidang Permukiman dan                 Sub Bidang
     Kebudayaan, dan                 Pertanian dan Kelautan                                Lingkungan Hidup               Monitoring dan Evaluasi
     Ketenagakerjaan



 Sub Bidang Kesehatan dan
   Kesejahteraan Sosial                                       Unit Pelaksana Teknis




                                                                                                                                                    8
B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan
  Susunan Kepegawaian
  1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
     Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

        No.   Pendidikan                            Jumlah

        1.    Strata 2 (S-2)                          13

        2.    Strata 1 (S-1)                          21

        3.    Sarjana Muda / D3                       3

        4.    SLTA/SMK/KPAA                           16

        5.    SLTP                                     -

        6.    SD                                      1

                        Jumlah                        54




  2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan
     Tabel 2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

        No.   Nama Pelatihan Penjenjangan           Jumlah

        1.    ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM IV                21

        2.    SPAMA/ DIKLATPIM III                    5

        3.    SPAMEN                                  1

                        Jumlah                        27




                                                                           B-1
3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
   Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

     No.    Golongan                         Jumlah

      1.    I                                     -

      2.    II                                    10

      3.    III                                   40

      4.    IV                                    4

                   Jumlah                         54


4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf
   Tabel 4. Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Staf

     No.    Jabatan                       Jumlah (Org)
      1.    Eselon II                             1
      2.    Eselon III                            5
      3.    Eselon IV                             11
      4.    Fungsional                            1
      5.    Staf                                  36
                   Jumlah                         54




                                                            B-2
Perlengkapan
Perlengkapan      yang   dimiliki   untuk   mendukung        pelaksanaan   tugas   Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 5. Perlengkapan Bappeda Kabupaten Gunungkidul

 No.    Nama Barang                         Jumlah ( Unit)
  1.    Mobil Kijang                              3
  2.    Sepeda Motor                             12

  3.    Almari Kayu                              12
  4.    Almari Besi                              21
  5     Rak Kayu                                 13
  6     Rak Besi                                  5
  7     Meja Kayu                                109
  8     Meja Besi                                27
  9     Kursi Kayu                               117
  10    Meja Tamu                                 6
  11    Meja Gambar                               3
  12    Filing Cabinet                           39
  13    Mesin Ketik                              12
  14    Komputer                                 16
  15    Laptop                                    4
  16    Kamera                                    6
  17    OHP                                       3
  18    Kipas Angin                              14
  19    AC                                        5
   20   Mesin Roneo                               2
  21    Sound System                              4
  22    Brankas                                   2
  23    Vacum Cleaner                             1




                                                                                     B-3
C. Tugas Pokok dan Fungsi

   1. Tugas
      Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembentukan,
      Susunan   Organisasi   dan    Tata   Kerja   Lembaga    Teknis   Daerah,   Badan
      Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan
      rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan
      pembangunan.
   2. Fungsi
      Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan
      Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
      a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan;
      b. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan;
      c. penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan daerah;
      d. penyiapan   bahan    dan    penyusunan       perencanaan   umum    di   bidang
         pembangunan;
      e. penyiapan bahan dan penyusunan rencana teknis di bidang perencanaan
         pembangunan;
      f. penyusunan program pembangunan daerah;
      g. penyusunan rencana strategis daerah;
      h. penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah;
      i. pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan;
      j. penyusunan perencanaan kerjasama daerah;
      k. pembinaan teknis perencanaan partisipatif;
      l. pelaksanaan evaluasi perencanaan pembangunan daerah; dan
     m. pengelolaan ketatausahaan badan.


D. Hal-hal Lain yang Dianggap Penting

   Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur pendukung
   tugas Kepala Daerah di bidang perencanaan pembangunan.




                                                                                   D-4
                                          BAB III
                     GAMBARAN UMUM KONDISI PERENCANAAN
                   PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL




Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan
pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan
perencanaan pembangunan partisipatif (participatory planning).


Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem Perencanaan Pembangunan mencakup lima
pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :
1. politik;
2. teknokratik;
3. partisipatif;
4. atas-bawah (top-down); dan
5. bawah atas (bottom-up).


Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan
rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program
pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepada Daerah. Oleh karena itu,
rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang
ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka
menengah.      Perencanaan    dengan    pendekatan    teknokratik   dilaksanakan   dengan
menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang
secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif
dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap
pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa
memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan
dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-




                                                                                     D-5
atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kabupaten/kota,
kecamatan, dan desa.


Perencanaan pembanguann terdiri dari empat (4) tahapan yakni;
1) penyusunan rencana;
2) penetapan rencana;
3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
4) evaluasi pelaksanaan rencana;
keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan
membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.


Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap satu
rencana untuk ditetapkan yang terdiri dari empat (4) langkah. Langkah pertama adalah
penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan
terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana
kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.
Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan
rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui
musyawarah     perencanaan   pembangunan.      Sedangkan   langkah    berikutnya   adalah
penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.


Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat
semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah,
sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah,


Pengendalian   pelaksanaan    rencana   pembangunan     dimaksudkan    untuk   menjamin
tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui
kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh
pimpinan Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya Menteri/Kepala Bappeda
menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari
masing-masing pimpinan Lembaga/satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan
kewenangannya.



                                                                                     D-6
Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang
secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai
pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan
berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana
pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output),
hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan
pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja
pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.
Dalam melaksanakan evaluasi kinerja kegiatan pembangunan, Perangkat Daerah mengikuti
pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode,
materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam
sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh
pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga
dimaksudkan    untuk   menjamin      keterkaitan   dan   konsistensi    antara   perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.


A. Kondisi Umum Perencanaan Saat Ini
   Lima   tahun   terakhir,   pada    umumnya,     kualitas   penyelenggaraan    perencanaan
   pembangunan daerah di Kabupaten Gunungkidul terus menerus mengalami peningkatan.
   Beberapa indikatoryang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan
   perencanaan tersebut meliputi :
   1. Meningkatnya intensitas        keterlibatan berbagai unsur       pemangku kepentingan
      pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa,
      organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
   2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme
      perencanaan partisipatif;
   3. Terselenggaranya forum SKPD dan gabungan SKPD;



                                                                                         D-7
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme
   penyusunan anggaran;
5. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kecamatan oleh
   Bappeda dan SKPD terkait.


Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya
kapasitas kelembagaan BAPPEDA meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta
sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:
1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat
   fungsional;
2. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi : master plan, grand design,
   RDTRK, RTRW, data base, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung
   perencanaan;
3. Fasilitasi berbagai forum multistakeholders di bidang perencanaan dan perumusan
   kebijakan pembangunan lainnya;
4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu
   antara lain melalui focused group discussion (FGD);
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.


Namun disayangkan, peningkatan kualitas penyelenggaraan ini belum secara signifikan
diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya
beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:
1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme
   perencanaan;
2. Masih adanya persepsi yang salah terhadap posisi Bappeda sebagai lembaga
   perencanaan;
3. Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara Bappeda dengan SKPD dan antar
   SKPD;
4. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap
   jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana;
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan
   kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku
   nerabas (shortcutting);



                                                                                 D-8
   6. Internal birokrasi: lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD,
      SKPD dengan Desa; rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses
      perencanaan; rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah yang berakibat pada
      lebarnya celah fiskal (fiscal gap);
   7. Internal BAPPEDA: belum mampu menyediakan standard operating procedure (SOP)
      perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; belum
      meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan; belum optimalnya pengelolaan dan
      pemanfaatan      data,   teknologi    informasi   dan   komunikasi,     penelitian   dan
      pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan.


B. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan


   Dalam kurun waktu empat tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi
   yang dimiliki, BAPPEDA diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab
   perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas
   dengan    mengedepankan       pendekatan     perencanaan    partisipatif   diawali   dengan
   meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan
   komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis,
   serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan
   harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut:


   1. Dengan diberlakukannya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
      Pembangunan Nasional, diharapkan empat tahun ke depan tidak lagi sering terjadi
      perubahan peraturan / pedoman penyelenggaraan perencanaan pembangunan,
      namun karena peraturan dibawah UU dimaksud belum terbit, maka perlu disikapi
      secara arif dan cerdas agar pelaksanaan perencanaan pembangunan tidak
      menyimpang dari peraturan yang akan diterbitkan.
   2. Meningkatnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas
      penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran,
      dengan menyikapi secara arif dan cerdas pemberlakuan peraturan perundangan
      tentang perencanaan dan keuangan negara.
   3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap
      mekanisme perencanaan dan kredibilitas institusi perencana.



                                                                                           D-9
   4. Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan di tingkat basis dengan harapan
      dapat meningkatkan efektivitas proses perencanaan.
   5. Mantapnya koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD, SKPD dengan Desa
      guna mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi dan sinergis.
   6. Meningkatnya kapasitas SDM dan unit perencanaan pada SKPD.
   7. Meningkatnya kualitas kebijakan fiskal dalam menyikapi celah fiskal yang ada
      sehingga secara optimal dapat memanfaatkan kapasitas fiskal untuk mencapai tujuan
      pembangunan.
   8. Tersusunnya standard operating procedure (SOP) perencanaan.
   9. Tersedianya alat dan metode penilaian kelayakan dan penetapan skala prioritas
      kegiatan.
   10. Meningkatnya kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (skill)
      fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi BAPPEDA.
   11. Terbukanya peluang mengikuti program beasiswa pendidikan formal.
   12. Mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan
      komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian dan evaluasi
      perencanaan pembangunan.


C. Indikator


   1. Tersedianya jasa surat menyurat dalam pelaksanaan agenda surat, pengarsipan,
      distribusi internal serta penyusunan surat keluar, dan distribusi eksternal.
   2. Tersedianya jasa telepon, air, listrik, dan internet untuk memenuhi kebutuhan kantor.
   3. Terselenggarakannya administrasi keuangan secara baik, lancar, dan benar.
   4. Tersedianya alat dan bahan pembersih untuk mendukung pemeliharaan kantor.
   5. Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja untuk mendukung pemeliharaan
      peralatan kerja agar berfungsi lebih lama.
   6. Tersedianya alat tulis kantor untuk memenuhi kebutuhan dalam operasional kantor.
   7. Tersedianya jasa cetak dokumen, blangko, arsip, atau file penting lainnya.
   8. Tersedianya komponen instalasi listrik untuk kebutuhan penerangan gedung kantor.
   9. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung kelancaran
      operasional.




                                                                                      D-10
10. Tersedianya buku literatur perencanaan pembangunan dan peraturan perundang-
   undangan untuk bahan referensi bagi perencana.
11. Tersedianya makanan dan minuman untuk keperluan lembur, rapat-rapat, dan
   menjamu tamu.
12. Tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam rangka
   penyusunan rencana pembangunan.
13. Tersedianya jasa tenaga administrasi/teknik (tenaga kontrak) yang memadahi.
14. Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala untuk mendukung kenyamanan
   aparat dalam bekerja serta mantapnya pengamanan bagi aset yang ada.
15. Terpeliharanya kendaraan dinas secara rutin/berkala, roda dua dan roda empat.
16. Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja.
17. Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran.
18. Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran.
19. Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun.
20. Tersusunnya     Rencana     Kerja    sebagai     pedoman     dalam    pelaksanaan
   program/kegiatan.
21. Terselenggaranya koordinasi perencanaan bidang pengendalian yang lebih mantap
   dan sinergis.
22. Tersusunnya data pokok pembangunan sebagai bahan perencanaan pembangunan
   daerah.
23. Terfasilitasinya kegiatan penelitian, pemanfaatan bahan baku lokal, kreativitas dan
   inovasi masyarakat dalam Iptek melalui jaringan penelitian.
24. Tersusunnya Profil Daerah Kabupaten Gunungkidul.
25. Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang fisik dan prasarana.
26. Tersusunnya buku promosi ekonomi daerah.
27. Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran Program
   Pembangunan Daerah Tertinggal.
28. Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan
   Produksi DaerahTertinggal (P2KP-DT).
29. Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi program/kegiatan di kawasan agropolitan dan
   hinterlandnya.
30. Terlaksananya koordinasi Program Grand Aid JICA dan Pengembangan Turbin
   Mikrohidro.



                                                                                    D-11
31. Tersusunnya dokumen Perencanaan Tata Kelola Limbah Rumah Tangga dan Limbah
   Industri Perkotaan.
32. Meningkatnya kemampuan teknis aparat perencana.
33. Tersusunnya draft Raperda Perencanaan Transparansi dan Partisipasi Masyarakat
   dalam Kebijakan Publik.
34. Tersosialisasikannya Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan
   Daerah.
35. Terlaksananya orientasi pengembangan perencanaan pembangunan daerah.
36. Terlaksananya bimbingan teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah,
   khususnya dalam Perencanaan Sosial dan Pro Gender Budgeting bagi aparatur
   perencana.
37. Terlaksananya bimbingan teknis pengendalian pembangunan.
38. Terlaksananya kegiatan jaringan penelitian pendidikan
39. Tersusunnya dokumen hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan.
40. Tersusunnya rancangan RPJPD, Musrenbang RPJPD, dan Perda RPJPD Kabupaten
   Gunungkidul Tahun 2005 – 2025.
41. Tersusunnya rancangan RKPD, terselenggaranya Musrenbang RKPD dan Perda
   RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010.
42. Tersusunnya rancangan RPJMDesa.
43. Tersusunnya dokumen Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi.
44. Terlaksananya   kegiatan   monitoring,   evaluasi,   pengendalian,   dan   pelaporan
   pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
45. Terlaksananya koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
   pembangunan DAK dan tugas pembantuan (Non APBD).
46. Tersusunnya Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Gunungkidul.
47. Terlaksananya kegiatan akselerasi program pengembangan Kawasan Sentra
   Produksi.
48. Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi.
49. Tersusunnya Master Plan Pembangunan Pertambangan.
50. Terlaksananya sosialisasi dan orientasi kawasan karst serta daerah rawan bencana.
51. Tersusunnya Master Plan Pembangunan Pariwisata.
52. Tersusunnya Master Plan Pembangunan Pertanian Kabupaten Gunungkidul.
53. Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi Baron Techno Park.



                                                                                   D-12
54. Terlaksananya koordinasi pengembangan potensi ekonomi dan teridentifikasinya
   produk-produk unggulan daerah.
55. Terselenggaranya koordinasi penyusunan Master Plan Kesehatan.
56. Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan, sosial dan budaya.
57. Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi Program Nasional Pemberdayaan
   Masyarakat (PNPM) dan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) melalui
   P2KP.
58. Terkoordinasikannya pelaksanaan program-program subsidi pemerintah pusat.
59. Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Daerah Pembangunan Manusia.
60. Terkoordinasikannya perencanaan penanggulangan kemiskinan.
61. Terkoordinasikannya perencanaan pembangunan yang responsif gender.
62. Tersusunnya Master Plan Pengendalian Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.
63. Terlaksananya fasilitasi pendampingan Program WISMP dan koordinasi pengelolaan
   irigasi.
64. Terlaksananya   survey   dan   evaluasi   pengembangan   infrastruktur   Kabupaten
   Gunungkidul.
65. Tersusunnya dokumen Kebijakan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko
   Bencana.
66. Terlaksananya koordinasi pembangunan daerah rawan bencana.
67. Tersusunnya studi potensi dan rencana penyediaan air baku serta data base air baku
   sistem perpipaan.
68. Terlaksananya fasilitasi BKPRD Kabupaten Gunungkidul.
69. Tersusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunungkidul.
70. Terlaksananya Review RDTRK Kecamatan-kecamatan.
71. Tersosialisasikannya kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan
   ruang.
72. Tersedianya data dan peta struktur geologi Kabupaten Gunungkidul.
73. Terselenggaranya kegiatan pendataan Rumah Tangga Miskin di Kabupaten
   Gunungkidul.
74. Tersusunnya dokumen data statistik daerah sebagai bahan untuk perencanaan
   pembangunan.




                                                                                 D-13
                                          BAB IV
                   VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN


A. Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul

   Visi BAPPEDA dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan
   dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten
   Gunungkidul Tahun 2005 – 2010 yaitu Menjadi Pemerintah Daerah yang baik dan
   bersih, responsif, untuk mendukung terwujudnya masyarakat mandiri dan
   kompetitif.


   Berdasarkan pada visi Kabupaten Gunungkidul diatas, visi BAPPEDA ditetapkan sebagai
   berikut :


   “TERWUJUDNYA           PERENCANAAN            PEMBANGUNAN           DAERAH         YANG
     BERKUALITAS, TRANSPARAN, PARTISIPATIF, DAN AKUNTABEL”.


     Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas :


     Perencanaan pembangunan daerah dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi
     beberapa kriteria, dalam kerangka visi tersebut di atas ditetapkan tiga kriteria sebagai
     berikut :
     - Berbasis kondisi lokal :
       Perencanaan pembangunan didasarkan pada potensi lokal dan bertujuan untuk
       menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan lokal. Hal ini
       dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah akomodatif terhadap dinamika
       dan aspirasi masyarakat, sehingga secara efektif dan efisien dapat mewujudkan visi
       daerah yaitu mewujudkan masyarakat mandiri dan kompetitif.
     - Mendukung perencanaan pembangunan nasional :
        Perencanaan pembangunan daerah harus tetap pada kerangka dan arah
        perencanaan pembangunan nasional guna mendukung tercapainya tujuan
        pembangunan nasional.
     - Akomodatif terhadap dinamika global :




                                                                                       D-14
  Perencanaan pembangunan daerah dilandaskan pada kerangka berpikir global dan
  bertindak untuk kepentingan lokal (think globally act locally). Hal ini dimaksudkan
   bahwa perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan arah yang tepat bagi
   proses pembangunan daerah sehingga mampu meningkatkan kapasitas daerah dan
   masyarakat menghadapi arus globalisasi.

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Transparan :


Proses perencanaan dilaksanakan menganut prinsip keterbukaan dan menerapkan
prinsip keadilan. Dapat pula diartikan pelaksanaan proses perencanaan pembangunan
harus dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi-informasi yang berkaitan
dengan kepentingan publik dapat secara langsung diperoleh oleh mereka yang
membutuhkan.



Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif :


Proses perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir secara obyektif
berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus
bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Oleh
karena itu dalam setiap pengambilan keputusan memerlukan keterlibatan masyarakat.
Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan
dampak positif terhadap perencanaan pembangunan. Sebaliknya apabila partisipasi
masyarakat diabaikan sedangkan mobilisasi masyarakat yang dikembangkan, proses
pembangunan akan terhambat bahkan akan mengalami kegagalan, karena masyarakat
kurang merasa memiliki hasil-hasil pembangunan.


Perencanaan Pembanguan Daerah yang Akuntabel :


Dalam melaksanakan proses perencana dilakukan dengan terukur, baik secara
kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian. Akuntabillitas
juga berarti menyelenggarakan perhitungan ( account ) terhadap sumber daya yang




                                                                                    D-15
digunakan dan adanya konsistensi terhadap hasil-hasil perencanaan yang sudah
disepakati dengan pelaksanaan bersama harus dijaga dan dipelihara.


Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional maka perencanaan pembangunan daerah harus bersifat
menyeluruh, sehingga mampu membangun sistem perencanaan pembangunan dengan
pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, dan top down-bottom up.


Pendekatan Politik:


Pendekatan ini memandang bahwa proses penyusunan rencana erat kaitannya dengan
proses politik. Perencanaan yang dilakukan pemerintah akan berisi rencana strategis
pemerintahan yang akan berlangsung selama masa kerjanya. Dengan demikian
rencana yang dibuat sifatnya menjadi sebuah dokumen politis yang akan menjadi
bahan evaluasi kinerja pemerintah bersangkutan.


Pendekatan Teknokratik:


Perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah
oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.


Pendekatan Partisipatif:


Perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan
(stakeholders) terhadap pembangunan. Dengan demikian pendekatan partisipatif
mensyaratkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat untuk turut serta menentukan
perencanaan pembangunan dalam sebuah hubungan yang didasarkan pada bentuk-
bentuk kemitraan dengan pemerintah. Melibatkan masyarakat secara langsung akan
membawa kontribusi positif dalam proses perencanaan pembangunan itu sendiri,
sehingga terhindar dari peluang terjadinya manipulasi karena akan memperjelas apa
yang sebetulnya dikehendaki oleh masyarakat, memberi nilai tambah pada legitimasi
perumusan perencanaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat.




                                                                              D-16
Pendekatan Top Down-Bottom Up :


Perencanaan dilakukan menurut jenjang pemerintahan. Perencanaan dari bawah ke
atas ( bottom up ) dianggap sebagai pendekatan perencanaan yang seharusnya diikuti
karena dipandang sebagai kebutuhan nyata. Perencanaan dari atas ke bawah ( top
down ) adalah pendekatan perencanaan yang menerapkan cara penjabaran rencana
induk ke dalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada “ di bawah “ adalah
penjabaran rencana induk yang berada “ di atas “. Proses berjenjang diharapkan dapat
mempertajam analisis diberbagai tingkat     musyawarah perencanaan pembangunan.
Dengan demikian, perencanaan dari “ atas ke bawah “ yang memberikan gambaran
tentang perkiraan-perkiraan dan kemungkinan-kemungkinan yang ada diinformasikan
secara berjenjang sehingga proses perencanaan “ dari bawah ke atas “ diharapkan
sejalan dengan “ dari atas ke bawah “, begitu pula sebaliknya, perencanaan “ dari atas
ke bawah “ juga harus memperhatikan perencanaan “ dari bawah ke atas “ yang
merupakan identifikasi kebutuhan riil masyarakat.


Bappeda sebagai institusi perencana berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen di
bidang perencanaan dan bertanggungjawab atas hasil perencanaan sebagai wujud
manifestasi dan pelaksanaan manajemen pembangunan. Institusi perencana harus
mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan secara intensif dan
menyeluruh    serta   senantiasa   melakukan   kajian    dan   analisis   dalam   rangka
mengevaluasi hasil perencanaan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini lembaga
perencana tidak hanya bertindak sebagai “penampung” berbagai usulan rencana dari
SKPD lainnya, tetapi harus mampu bertindak tegas sebagai “motor penggerak” yang
dapat mengakomodasi, menganalisis, dan menjabarkan permasalahan pembangunan.
Oleh karena itu BAPPEDA juga memiliki 2 (dua)           pendekatan perencanaan sesuai
dengan instrumen pembangunan yaitu aspek keuangan (kewilayahan) dan non
keruangan (bidang/sektor pembangunan), dimana orientasinya akan menekankan pada
suatu   perpaduan     dan   keseimbangan     kedua      pendekatan   yaitu   pendekatan
spatial/kewilayahan dan pendekatan bidang/sektor pembangunan.




                                                                                   D-17
Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul. Dengan pernyataan misi
diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat
mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah dalam
menyelenggarakan tugas pemerintahan. Oleh karena itu misi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia (SDM)
  perencana pembangunan.
2. Memantapkan sistem perencanaan pembangunan daerah.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan.


Penjelasan masing-masing misi :

Misi Kesatu :
Sebagai “motor” penggerak perencanaan, SDM perencana pembangunan menjadi
sangat penting, dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan pembangunan.
Kualitas perencanaan sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para
perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral,
multidisipliner, dan berpikir komprehensif. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia
merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-
masing dalam organisasi. Peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan
kinerja berkait dengan kesetiaan, logika dan etika.


Misi Kedua :
Perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem perencanaan
pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan mengedepankan pada
pendekatan perencanaan partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan
partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dengan menerapkan
prinsip kesetaraan dan keadilan. Pemantapan sistem perencanaan pembangunan
daerah ditempuh dengan mengedepankan partisipasi aktif stakeholders agar mampu
menghasilkan perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif, dan holistik




                                                                              D-18
     atau menyeluruh, sehingga mampu memberikan arah kebijaksanaan pembangunan
     dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif stakeholders dalam keseluruhan
     proses pembangunan daerah.


     Misi Ketiga:
     Institusi perencana harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang
     perencanaan. Institusi perencanaan pembangunan harus mampu mengkoordinasikan
     proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh serta
     melakukan kajian/analisis dalam rangka pengendalian perencanaan yang telah
     dirumuskan.


     Misi Keempat:
     Peningkatan pelayanan merupakan upaya terwujudnya pelayanan prima. Oleh karena
     itu, institusi perencana pembangunan harus dapat meningkatkan kemampuan
     menyediakan data atau informasi pembangunan dengan cepat, tepat dan akurat.


B.   Tujuan
     Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan
     sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat)
     tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga
     rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa
     mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin
     diraih dari masing-masing misi.




                                                                                     D-19
                                       Tabel 6.
                                    MISI – TUJUAN

      No               Misi                                 Tujuan


       1                2                                      3
      1.   Meningkatkan kualitas dan     a.   Meningkatkan kualitas SDM perencana
           profesionalisme SDM                pembangunan
           perencana pembangunan         b.   Meningkatkan efisiensi dan efektivitas
                                              kinerja SDM perencana pembangunan

      2.   Memantapkan sistem            a.   Menyusun sistem perencanaan yang
           perencanaan pembangunan            sesuai dengan kondisi lokal
           daerah                        b.   Memantapkan implementasi sistem
                                              perencanaan pembangunan daerah

      3.   Meningkatkan kapasitas        a.   Meningkatkan fungsi perencanaan
           kelembagaan perencana              pembangunan
           pembangunan
      4.   Meningkatkan kualitas         a.   Mewujudkan pelayanan prima
           pelayanan




C.   Sasaran
     Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur,
     dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang
     ditetapkan.




                                                                                       D-20
                                 Tabel 7.
                            TUJUAN – SASARAN


                                                     Sasaran
No           Tujuan
                                      Uraian                        Indikator
 1           2                          3                              4
     MISI KESATU
1.   Meningkatkan            a. Meningkatkan kualitas    Prosentase
     kualitas SDM              SDM perencana pem-        meningkatnya SDM
     perencanaan               bangunan melalui          perencana
     pembangunan               pendidikan formal dan     pembangunan
                               teknis fungsional


2.   Meningkatkan            a. Meningkatkan efisiensi   Meningkatnya efisiensi
     efisiensi dan             dan efektivitas           dan efektivitas
     efektivitas kinerja       pengelolaan keuangan pengelolaan keuangan di
     SDM perencana             di Bappeda                Bappeda
     pembangunan
                             b. Meningkatkan             Meningkatnya koordinasi
                               koordinasi internal       internal


     MISI KEDUA
1.   Menyusun sistem         a. Menyusun rancangan       Tersusunnya rancangan
     perencanaan yang          produk hukum daerah       produk hukum daerah
     sesuai dengan             yang mengatur peren-      yang mengatur
     kondisi lokal             canaan pembangunan        perencanaan
                               daerah                    pembangunan daerah


2.   Memantapkan             a. Melaksanakan sosiali-    1.Terlaksananya sosiali-
     iimplementasi sistem      sasi Sistem Perenca-        sasi Sistem Perenca-
     perencanaan pem-          naan Pembangunan            naan Pembangunan
     bangunan daerah           Daerah serta                Daerah di tingkat




                                                                                D-21
                             melaksanakan               kecamatan dan desa
                             pendampingan             2.Terlaksananya
                             Musrenbang                 asistensi Musrenbang
                             kecamatan dan desa         kecamatan dan desa


                           b.Melaksanakan             Terlaksananya
                             penyusunan dokumen       penyusunan dokumen
                             perencanaan              perencanaan
                             pembangunan daerah       pembangunan daerah


                           c.Meningkatkan             Meningkatnya
                             konsistensi antara       konsistensi antara
                             perencanaan dan          perencanaan dan
                             penganggaran serta       penganggaran serta
                             meningkatkan             meningkatnya partisipasi
                             partisipasi masyarakat   masyarakat dalam
                             dalam perencanaan        perencanaan
                             pembangunan              pembangunan


     MISI KETIGA
1.   Meningkatkan fungsi   a.Meningkatkan             1. Meningkatnya
     perencanaan             sosialisasi produk-        sosialisasi produk-
     pembangunan             produk perencanaan         produk perencanaan
                             pembangunan                pembangunan


                           b.Meningkatkan kualitas    2. Meningkatnya kualitas
                             penelitian dan kajian      penelitian dan kajian


                           c.Meningkatkan koordi-     Meningkatnya koordinasi
                             nasi, monitoring, dan    monitoring, dan evaluasi
                             evaluasi pelaksanaan     pelaksanaan
                             pembangunan              pembangunan




                                                                              D-22
           MISI KEEMPAT
      1.   Mewujudkan             a.Meningkatkan             Meningkatnya sarana
           pelayanan prima          sarana dan prasarana     dan prasarana serta
                                    serta fasilitasi         fasilitasi perencanaan
                                    perencanaan              pembangunan dengan
                                    pembangunan dengan       stakeholders
                                    stakeholders


                                  b.Meningkatkan fasilitas   Meningkatnya fasilitas
                                    pendukung data           pendukung data
                                    perencana                perencana
                                    pembangunan              pembangunan




D.   Strategi
     Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti
     untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan
     lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik“ yang lebih sempit, dan merupakan
     rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran
     yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

                                          Tabel 8.
                                  TUJUAN – STRATEGI

      No              Tujuan                                 Strategi
       1                 2                                      3
           MISI KESATU
      1.   Meningkatkan kualitas SDM        a. Meningkatkan kegiatan orientasi
           perencanaan pembangunan              keperencanaan dan memperluas
                                                wawasan dalam perencanaan
                                                pembangunan
                                            b. Melaksanakan Capacity Building SDM
                                                perencanaan pembangunan




                                                                                      D-23
      2.   Meningkatkan efisiensi dan      a.   Meningkatkan kualitas pengelolaan
           efektivitas kinerja SDM              keuangan
           perencana pembangunan           b.   Meningkatkan kinerja perencana
                                                pembangunan


           MISI KEDUA
      1.   Menyusun sistem                 a. Meningkatkan efektivitas koordinasi
           perencanaan yang sesuai              perencanaan pembangunan
           dengan kondisi lokal


           MISI KETIGA
      1.   Meningkatkan fungsi             a. Meningkatkan peran sebagai fungsi
           perencanaan pembangunan              manajemen dalam bidang
                                                perencanaan dan bertanggungjawab
                                                atas hasilnya sebagai bagian dari
                                                manajemen pembangunan
                                           b. Meningkatkan kualitas perencanaan
                                                guna meningkatkan kapasitas daerah
                                                dan masyarakat menghadapi era
                                                globalisasi
                                           c. Meningkatkan fungsi penelitian dan
                                                pengembangan guna meningkatkan
                                                kualitas produk perencanaan

           MISI KEEMPAT
      1.   Mewujudkan pelayanan prima      a. Meningkatkan kualitas fasilitasi
                                                perencanaan dengan stakeholders




E.   Kebijakan
     Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu
     lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan
     suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya
     merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk



                                                                                    D-24
dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya
kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi
satuan kerja perangkat daerah.

                                      Tabel 9.
                               STRATEGI – KEBIJAKAN

 No.             Strategi                              Kebijakan


  1                    2                                    3
       MISI KESATU
 1.    Meningkatkan kegiatan           Melaksanakan fasilitasi pendidikan dan
       orientasi keperencanaan dan     pelatihan fungsional perencanaan
       memperluas wawasan dalam
       perencanaan pembangunan

 2.    Melaksanakan Capacity           Melaksanakan Capacity Building bagi
       Building SDM perencana          perencana pembangunan di SKPD
       pembangunan


 3.    Meningkatkan kualitas           a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas
       pengelolaan keuangan, sarana      kegiatan
       dan prasarana                   b. Melaksanakan disiplin anggaran


 4.    Meningkatkan kinerja            a. Meningkatkan sinkronisasi dan
       perencana pembangunan             koordinasi kegiatan
                                       b. Meningkatkan kualitas konsep
                                         perencanaan pembangunan


       MISI KEDUA
 1.    Meningkatkan efektivitas        a. Melaksanakan sosialisasi desain
       koordinasi perencanaan            perencanaan pembangunan daerah
       pembangunan daerah              b. Melaksanakan fasilitasi perencanaan
                                         pembangunan di tingkat kecamatan dan
                                         desa




                                                                                   D-25
2.   Meningkatkan sinergi           Melaksanakan dan memfasilitasi
     perencanaan pembangunan        penyusunan dokumen perencanaan
     melalui pendekatan top down    pembangunan sesuai mekanisme
     – bottom up planning           perencanaan pembangunan


     MISI KETIGA
1.   Meningkatkan peran sebagai     a.Melaksanakan pengendalian
     fungsi manajemen dalam           pembangunan daerah
     bidang perencanaan dan         b.Menyusun rekomendasi atas hasil-hasil
     bertanggungjawab atas            penelitian dan kajian
     hasilnya sebagai bagian dari
     manajemen pembangunan


2.   Meningkatkan kualitas          Mengembangkan jejaring (net working)
     perencanaan guna               antar pelaku pembangunan
     meningkatkan kapasitas
     daerah dan masyarakat
     menghadapi globalisasi


3.   Meningkatkan fungsi penelitian Melaksanakan penelitian dan kajian yang
     dan pengembangan guna          aplikatif dan kontributif terhadap
     meningkatkan kualitas produk   perencanaan pembangunan
     perencanaan


     MISI KEEMPAT
1.   Meningkatkan kualitas fasilitasi Menyempurnakan perpustakaan institusi
     perencanaan dengan             perencana
     stakeholders




                                                                              D-26
                                    BAB V
                          PROGRAM DAN KEGIATAN


Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap
tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program
dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda
Kabupaten Gunungkidul.


Program terdiri dari beberapa kegiatan yang berupa:
1. Kerangka regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun
     mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat.
2. Kerangka anggaran yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik
     yang diperlukan masyarakat.


Sedangkan rincian kegiatan-kegiatan yang merupakan implementasi program baik
program SKPD, program lintas SKPD, maupun program lintas wilayah dapat dilihat
pada tabel 10.


A.    Program SKPD
      Program SKPD meliputi:
      1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
      2. Peningkatan Sasana dan Prasarana Aparatur
      3. Peningkatan    Pengembangan     Sistem   Pelaporan   Capaian   Kinerja    dan
           Keuangan.


B.    Program Lintas SKPD
      1.   Perencanaan Tata Ruang
      2.   Pemanfaatan Ruang
      3.   Pengendalian Pemanfaatan Ruang
      4.   Pengembangan Data/Informasi
      5.   Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh




                                                                                  D-27
       6.   Perencanaan Kota-kota Menengah dan Besar


       7.   Perencanaan Pembangunan Daerah
       8.   Perencanaan Pembangunan Ekonomi
       9.   Perencanaan Sosial dan Budaya
       10. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam
       11. Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
       12. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
       13. Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
       14. Kerjasama Pembangunan
       15. Perencanaan Pembangunan Daerah


C.    Program Lintas Wilayah
       1. Kerjasama Pembangunan
       2. Pengembangan Wilayah Perbatasan
       3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah


Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transpararansi dan akuntabilitas, Bappeda
akan membuat laporan kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran berupa
keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing kegiatan. Indikator kinerja dapat
diartikan    sebagai   suatu   ukuran      kuantitatif   dan   atau   ukuran   kualitatif   yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan.


Indikator kinerja dapat juga berfungsi :
1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (ex- ante),
     tahap pelaksanaan (on - going) atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi
     (ex - post).
2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam
     perwujudan dari tujuan sasaran yang ditentukan.


Secara operasional, umumnya pada sektor publik, evaluasi dapat dilakukan terhadap
kegiatan, program, dan kebijakan. Terkait dengan program ada beberapa indikator
kinerja yang sering dipakai, yaitu:



                                                                                            D-28
1. Indikator masukan (inputs) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan
   kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, baik berupa dana,
   sumberdaya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan informasi.
2. Indikator keluaran (outputs) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari
   suatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik.
3. Indikator hasil (outcomes) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran
   pada jangka menengah.
4. Indikator manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari
   pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik potisif maupun
   negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.




                                                                                 D-29
                                          BAB VI
                                         PENUTUP



Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2007 – 2010 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi
aparatur Bappeda dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan
pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana
Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Bappeda yang mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul.


Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan
komitmen dari seluruh aparatur Bappeda, karena akan menentukan keberhasilan program
dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan
hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan
pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai
dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.


Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Gunungkidul ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-
tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good
governance.




                                                                                  D-30

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:335
posted:8/9/2011
language:Indonesian
pages:41