Putusan Perkara Sidang Perdata Ingkar Janji Di Pengadilan Negeri by wcq24132

VIEWS: 334 PAGES: 7

More Info
									      STATUS HUKUM PENJAMIN DALAM HUTANG PIUTANG


KASUS POSISI:

    Wanita Liani, seorang janda, suatu saat bertemu dengan pria J. Wiguna
     yang telah berumah tangga dengan istri dan beberapa orang anak.
    Kedua insan ini kemudian hidup bersama.
    Untuk mengembangkan usahanya serta membeli rumah guna ditempati
     mereka berdua, maka atas saran J. Wiguna, pihak Liani kemudian
     menyetujui niat J. Wiguna untuk mengajukan kredit kepada Bank Bali
     berupa Kredit Pemilikan Rumah sebesar Rp. 75 juta.
    Bank Bali menyetujui pemberian kredit sebesar Rp. 75 juta kepada J.
     Wiguna sebagai Debitur, sedang Ny. Liani sebagai penjaminnya.
    Pemberian kredit oleh Bank Bali ini dituangkan dalam “Surat Hutang”
     yang dibuat di hadapan Notaris Mei 1986 No. 323, yang isinya besarnya
     hutang Rp. 75 juta; bunga 23% per tahun, jangka waktu 7 tahun, dan
     besarnya angsuran tiap bulan Rp. 1.903.000,-.         Pinjaman tersebut
     tercantum dalam A/C Nomer 111.923.2, atas nama J. Wiguna.
    Uang pinjaman tersebut digunakan untuk membeli rumah jalan Denpasar,
     Kuningan, Jakarta Selatan dan pemegang hak rumah tersebut tertulis
     atas nama Ny. Liani.
    Rumah jalan Denpasar ini selanjutnya oleh Ny. Liani (Penjamin Kredit)
     digunakan sebagai jaminan kredit dari Bank Bali tersebut. Selanjutnya ia
     membuat akta notaris yang berisi “Kuasa memasang hipotik” kepada
     Bank Bali selaku krediturnya.
    Angsuran tiap bulan, Juni, Juli, Agustus 1986 telah dibayar oleh J.
     Wiguna (debitur) kepada Bank, namun pada bulan berikutnya pihak
     debitur J. Wiguna menyatakan kepada Kreditur Bank, bahwa ia tidak
     sanggup lagi membayar angsuran Kredit yang telah diterima itu.
    Ny. Liani yang hubungannya dengan J. Wiguna mulai retak, memperoleh
     teguran dari Bank, agar ia, Ny. Liani, sebagai penjamin kreditnya debitur
     J. Wiguna bertanggungjawab atas pembayaran kreditnya J. Wiguna, baik
     uang angsuran tiap bulan maupun hutang pokoknya beserta biaya
     administrasinya yang semuanya berjumlah Rp. 167.966.244,-.
    J. Wiguna sebagai Debitur minta kepada Bank agar rumah jalan
     Denpasar yang dijadikan jaminan kreditnya tersebut dijual oleh Bank guna
     melunasi semua hutang J. Wiguna kepada Bank. Pihak Ny. Liani
     (Penjamin) berkeberatan, selanjutnya Ny. Liani membayar kepada Bank
     sejumlah uang yang menjadi kewajiban dari debitur J. Wiguna.
    Semula J. Wiguna selaku debitur minta kepada Bank (Kreditur) untuk
     mengakhiri perjanjian dalam “Surat Hutang” dan menjual rumah jaminan.
     Keinginan J. Wiguna ini ditentang oleh Ny. Liani (Penjamin). Akhirnya
     menyetujui untuk membayar semua kewajiban pihak debitur.
    Untuk menyelesaikan masalah ini secara hukum, maka Ny. Liani
     mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri terhadap:
1.   J. Wiguna, sebagai Tergugat I;
2.   Bank Bali, sebagai Tergugat II.
Dalam gugatannya, Penggugat mengemukakan agar Hakim memberikan
     putusan (petitum) sbb:
     1.    Menerima gugatan penggugat seluruhnya;
     2.    Menyatakan sah dan berharga CB atas kekayaan Tergugat I;
     3.    Menyatakan Tergugat I melawan hukum dan ingkar janji;
     4.    Menghukum Tergugat I, karenanya, untuk membayar pada
           Penggugat Rp. 167.996.244,-;
     5.    Menyatakan Tergugat II keliru memindahbukukan Rekening
           pinjaman Tergugat I ke Rekening lain angsuran pinjaman Tergugat
           I;
     6.    Menghukum Tergugat II mengalihkan pinjaman Tergugat I pada
           dan atas nama Penggugat;
     7.    Menghukum Tergugat II meneruskan kredit Rp. 75 juta pada
           Penggugat. Tergugat II tidak boleh menghentikan kredit sepihak
           sepanjang Penggugat melaksanakan kewajibannya mengangsur
           tiap bulan;
     8.    Menyatakan jumlah yang harus diselesaikan dan disetor
           Penggugat pada Tergugat II untuk angsuran-angsuran bulan Juni
           s/d September 1986, biaya asuransi, hipotik dan balik nama
           sebesar Rp. 9.564.500,-;
     9.    Menghukum Tergugat II mengembalikan setoran angsuran
           pinjaman bulan Juni s/d September 1986 pada Tergugat II,
           sebesar Rp. 6.161.744,-.
    Dalam persidangan, pihak Penggugat mencabut gugatannya terhadap
     Bank Bali, sebagai Tergugat II.
    Tergugat I menyangkal dalil gugatan Penggugat dan mengajukan
     “gugatan Rekonpensi” dengan petitum sbb:
     1.    Menyatakan sah dan berharga CB atas tanah dan rumah di Jalan
           Denpasar, Jakarta Selatan;
     2.    Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan
           melawan hukum dengan membeli dan membayar rumah Jalan
          Denpasar, Jaksel, dengan menggunakan uang Penggugat
          Rekonpensi sebesar Rp. 150 juta.
    3.    Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan uang
          Penggugat Rekonpensi Rp. 150 juta plus bunga sebesar 2% per
          bulan dari Rp. 150 juta, hingga lunas.
    4.    Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu.

PENGADILAN NEGERI

   Dalam gugat Konpensi
   Hakim Pertama yang mengadili perkara ini memerikan pertimbangan
    yuridis sbb:
   Surat hutang yang dibuat tanggal 22 Mei 1986, menyatakan Yusuf
    sebagai debitur dan PT Bank Bali adalah Kreditur, memberikan pinjaman
    pada Debitur Rp. 75 juta, sedangkan pemberi jaminan adalah Ny. Liani
    (Penggugat) (Bukti PI). Bukti-bukti lainnya menunjukkan hal sama dan
    tidak dibantah atau terbantah oleh bukti-bukti lainnya.
   Sebagai Debitur, Tergugat I tidak dapat membayar angsuran serta biaya-
    biaya lainnya yang diwajibkan oleh Kreditur PT Bank Bali, Penggugat
    yang membayar angsuran dan biaya lainnya kepada Kreditur.
    Berdasarkan ketentuan pasal 1839 dan 1840 KUH Perdata: Penggugat
    menggantikan segala hak Kreditur terhadap Debitur.
   Tergugat harus membayar pinjaman pokok Rp 75 juta plus bunga dan
    denda keterlambatan serta biaya lainnya, kepada Bank Bali, yang
    seluruhnya berjumlah Rp. 167.966.244,-.
   Dari pertimbangan di muka, Hakim Pertama, mengabulkan gugatan
    Konpensi Penggugat untuk seluruhnya.

   Dalam Gugat Rekonpensi
   Hal mana yang perlu diteliti dalam gugatan Rekonpensi adalah tentang
    kebenaran Pembelian Rumah di jalan Denpasar, Jaksel, menggunakan
    uang miliknya Penggugat Rekonpensi.
   Dalam gugat ini pihak Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan
    bahwa Tergugat Rekonpensi telah menerima uang dari Penggugat
    Rekonpensi sebesar Rp. 150 juta. Uang itu selanjutnya digunakan
    Tergugat Rekonpensi untuk membeli Rumah di jalan Denpasar, tetapi
    sebaliknya, Tergugat Rekonpensi yang dapat membuktikan bahwa
    Rumah tersebut dibeli dengan uang Tergugat Rekonpensi (Bukti P.8
    a.b.c; P.14-P.15 memperkuat hal itu).
     Sertifikat Rumah/tanah jalan Denpasar HGB No. 555 bukan atas nama
      Penggugat Rekonpensi (J. Wiguna) melainkan atas nama Tergugat
      Rekonpensi Ny. Liani.
     Berdasar atas pertimbangan hukum baik dalam gugat Konpensi maupun
      Gugat Rekonpensi, yang intinya disebutkan di atas, akhirnya Hakim
      Pertama memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konpensi:
-    Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
-    Menyatakan sah dan berharga, CB: Yang telah dilaksanakan.
-    Menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dan ingkar
     janji.
-    Menghukum Tergugat I membayar Rp. 167.966.244,- kepada Penggugat.

Dalam Rekonpensi:
Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

PENGADILAN TINGGI
   Tergugat I, J. Wiguna, menolak putusan Hakim Pertama dan mengajukan
    permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
   Hakim Banding setelah menerima perkara ini berpendapat bahwa
    pertimbangan hukum Hakim Pertama dalam Konpensi maupun dalam
    Rekonpensi telah tepat dan benar, sehingga dijadikan pertimbangan
    hukum bagi Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini.
   Akhirnya Hakim Banding memberikan putusan yang amarnya
    menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 25
    Februari 1987 No. 323/Pdt/G/1986/PN Jakarta Barat.

MAHKAMAH AGUNG
   Tergugat I, J. Wiguna menolak putusan Hakim Banding yang menguatkan
    Putusan Hakim Pertama dan mengajukan pemeriksaan Kasasi ke
    Mahkamah Agung.
   Dalam memori kasasinya, J. Wiguna mengemukakan keberatan sebagai
    berikut:
    1.     Surat pernyataan tanggal 10/9/1986, bukanlah kredit macet, tapi
           untuk menghindari dari hal-hal negatif yang dilakukan Penggugat.
           Jaminan Kredit hendaknya dijual untuk membayar hutang pada
           Tergugat II. Pihak Tergugat I menginginkan perjanjian hutang
           dihentikan, sesuai Surat hutang.
    2.     Tergugat I keberatan dengan tidak dijadikannya Tergugat II
           sebagai pihak dalam perkara ini.
    3.     Tanah dan rumah dengan sertifikat No. 555 telah dibeli oleh
           Penggugat dari Nilawati. Menurut ketentuan pengalihan tanah
           bersertifikat harus melalui PPAT. Dengan demikian jual beli yang
           sah adalah jual beli tanggal 22/5/1986.
    4.     Judex facti telah salah dalam menerapkan hukum dalam
           mempertimbangkan sahnya kedudukan Termohon kasasi atas
           fasilitas KPR.
    5.     Judex facti hanya mempertimbangkan kedudukan hukum
           Penggugat tentang “Penggantian Debitur”, hanya karena
           Penggugat telah membayar angsuran KPR ditambah bunga pada
           Tergugat II. Tergugat I bukan tidak mampu membayar, tetapi
           menginginkan agar perjanjian kredit dihentikan.
    6.     Jaminan pribadi dari Penggugat pada Tergugat II di hadapan PPAT
           tidak logis. Kredit yang diperoleh Tergugat I dari Tergugat II untuk
           membeli tanah dan rumah dicantumkan atas nama Penggugat.
    7.     Hukuman bagi Tergugat I untuk membayar bunga hutang tidak
           adil, karena uang kredit dan bunganya dipaka untuk membeli
           rumah mendapat tambahan uang dari Tergugat I.
    8.     Penggugat mengakui telah menerima uang dari Tergugat I,
           meskipun jumlahnya diakui hanya Rp. 45 juta.
    9.     Peletakan sita jaminan tanggal 6 Oktober 1986, Judex facti
           melanggar pasal 121 (ayat 1-20); 122; 184; 186; 187 HIR dan
           Yurisprudensi No. 701.K/SIP/1974.
   Mengenai adanya kasasi Tergugat I tersebut, Mahkamah Agung
    memberikan pertimbangan hukum yang pokoknya sbb:
    Alasan ad.2. dapat dibenarkan oleh Mahkaman Agung, karena Judex facti
    telah salah menerapkan hukum, yaitu:
    1.     Judex facti tidak mempertimbangkan status Tergugat II sehingga
           putusan judex facti: onvol doende gemotiveerd.
    2.     Yang menjadi pokok perkara adalah adanya “Surat Hutang” yang
           dibuat antara Tergugat I dan II dengan jaminan dari Penggugat,
           sehingga jika Tergugat II tidak disertakan menjadi pihak dalam
           perkara, gugatan a’quo, tidak sempurna.
    3.     Karenanya sanggahan Tergugat I dalam dupliknya hal 2 sub 6,
           dapat dibenarkan. Tergugat II tetap dianggap sebagai party dalam
           perkara ini.
     Tuntutan Penggugat pada Tergugat II petitum ke-5 s/d 9 harus ditolak,
      karena surat Penggugat 14 November 1986 diartikan sebagai pengakuan
      terhadap Tergugat II yang telah memenuhi prestasinya.
     Karena kewajiban Tergugat I untuk memenuhi prestasinya kepada
      Tergugat II dialihkan kepada Penggugat, maka tuntutan Penggugat
      mengenai hal ini pada petitum 4 dapat dikabulkan, sehingga Tergugat I
      dihukum untuk membayar kepada Penggugat dengan alat pembayaran
      yang sah berupa uang Rp. 167.966.244 untuk dibayarkan kepada
      Tergugat II, melalui prosedur perbankan yang berlaku.
     Berdasar atas alasan yuridis yang intinya disebutkan di atas, akhirnya
      Mahkamah Agung memberikan putusan sbb:

MENGADILI:
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 606/Pdt/1987/PT DKI
yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 323/Pdt/G/
1986/PN Jakarta Barat.

MENGADILI SENDIRI:
Dalam Konpensi:
1.   Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2.   Menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dan ingkar
     janji.
3.   Menghukum Tergugat I membayar kepada Penggugat yang Rp.
     167.966.244 untuk dibayarkan kepada Tergugat II.
4.   Dst., dst., dst.

Dalam Rekonpensi: Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

CATATAN
-   Dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas dapat
    diangkat “Abstrak Hukum” sbb:
-   Dalam suatu gugatan perdata yang menjadi pokok sengketa adalah
    “Surat Hutang” yang dibuat antara Tergugat I (Debitur) dan Tergugat II
    (Bank) dengan jaminan dari Penggugat sebagai penjamin hutang.
    Bilamana dalam proses sidang, pihak Penggugat kemudian mencabut
    pihak Bank sebagai Tergugat II dan Bank tidak diikutsertakan menjadi
    pihak dalam gugatan tersebut, maka gugatan tersebut menjadi tidak
    sempurna. Karena itu meskipun sudah dicabut oleh Penggugat, namun
    Mahkamah Agung menganggap Tergugat II (Bank) tetap sebagai party
    dalam gugatan tersebut.
-   Judex facti yang dalam putusannya tidak mempertimbangkan masalah
    yuridis tentang pembatalan/pencabutan Bank sebagai Tergugat II
    tersebut, maka putusan judex facti tersebut adalah onvoldoende
    gemotiveerd.
-   Pihak Penjamin (Penggugat) yang telah membayar kewajibannya Debitur
    (Tergugat I) kepada Kreditur (Bank Tergugat II), maka Penjamin
    (Penggugat) berhak untuk memperoleh pembayaran kembali dari Debitur
    tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1839 jo 1840
    B.W.
-   Demikian catatan atas kasus ini.

								
To top