Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah by DadangSolihin

VIEWS: 1,337 PAGES: 19

Diklat Latihan Keuangan Daerah Angkatan 49; LPEM-FEUI-Jakarta, 15 Juli 2009

More Info
									www.dadangsolihin.com

2

Materi
• • • • • Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Kegagalan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

www.dadangsolihin.com

3

Apa Tujuan Pembangunan?
(Todaro: the three objectives of development)
1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang. antar daerah antar sub daerah

How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan

antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan) keadilan). 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi g g g generasi sekarang dan g g generasi masa datang (berkelanjutan).

www.dadangsolihin.com

5

www.dadangsolihin.com

6

Pembangunan Daerah (1)
Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: • memberikan pelayanan kepada masyarakat, • mengelola sumber daya ekonomi daerah.

Pembangunan Daerah (2)
Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga: • tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram, • memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi p peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. g g

www.dadangsolihin.com

7

www.dadangsolihin.com

8

Pembangunan Daerah (3)
• Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance). Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. •

Pembangunan Daerah (4)
Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain. Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. p

•

• •

www.dadangsolihin.com

9

www.dadangsolihin.com

10

Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance

Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi akuntabilitas partisipatif dsb transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja Kontrol Kontrol

Dunia Usaha  Swasta

Pemerintah

Masyarakat

Government
Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal hal hal-hal publik, Aktor di luarnya hanya dapat j g disertakan sejauh negara mengijinkannya.

Governance
Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.
11

Nilai Pertumbuhan Pasar

Redistibusi Melalui Pelayanan Melalui Pelayanan

Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi maka Governance akan sendi sendi dipenuhi, Good.
www.dadangsolihin.com 12

www.dadangsolihin.com

Pelaku Pembangunan: Stakeholders
STATE
Executive Judiciary Legislature Public service Military Police

Troika

CITIZENS
Community-based organizations Non governmental Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media

organized into:

BUSINESS
Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange

www.dadangsolihin.com

13

www.dadangsolihin.com

14

Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat y

Perumusan Visi Daerah
Stakeholders

Masyarakat, Bangsa, Bangsa dan Negara

Masyarakat Pemerintah

VISI

PEMDA

Good Governance

Dunia Usaha D i U h

www.dadangsolihin.com

15

www.dadangsolihin.com

16

Perumusan Visi Daerah
Stakeholders

Ternyata Pemerintah Masih Diperlukan e e ta as pe u a

PEMDA

www.dadangsolihin.com

17

www.dadangsolihin.com

18

Permasalahan Pembangunan Daerah (1)
1. Pembangunan Ekonomi Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil g g Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang p gg y cukup tinggi antarwilayah 2. Pembangunan Sosial Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayananpelayanan sosial dasar (pendidikan kesehatan dan gizi) (pendidikan, gizi).

Permasalahan Pembangunan Daerah (2)
3. Pembangunan Prasarana Wilayah Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah. Menurunnya kapasitas p y p pemerintah daerah dalam p g pengaturan dan pengelolaan infrastruktur. Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik. Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum. Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur. infrastruktur

www.dadangsolihin.com

19

www.dadangsolihin.com

20

Permasalahan Pembangunan Daerah (3)
4. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh, pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah). Berkurangnya ruang p g y g publik dan ruang terbuka hijau ( g j (RTH) di ) wilayah perkotaan. Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman secara signifikan. g

Permasalahan Pembangunan Daerah (4)
5. Pembangunan SDA dan LH (lanjutan) Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya p p g y pada Perencanaan. Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air, serta meningkatnya DAS kritis. g y Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, p yang g g terutama pada kawasan y g berfungsi lindung.

www.dadangsolihin.com

21

www.dadangsolihin.com

22

Permasalahan Pembangunan Daerah (5)
6. Permasalahan Khusus Lemahnya daya saing investasi Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha p , y , Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas keamanan di daerah perbatasan negara.

www.dadangsolihin.com

23

Definisi Perencanaan
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan p tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan.
Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan). Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan Tepat : Dikaitkan dengan tindakan Pilihan-pilihan :
1. 1 Pemilihan tujuan dan kriteria 2. Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan g j yang 3. Arahan tindakan mengenai tujuan y g telah ditentukan
www.dadangsolihin.com 25

Syarat Perencanaan y
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: 1. Tujuan 1 T j an akhir yang dikehendaki ang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. pelaksanaannya
www.dadangsolihin.com 26

Fungsi/Manfaat Perencanaan g
• • • • Sebagai penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Penetapan standar dan pengawasan kualitas

www.dadangsolihin.com

27

Kegagalan Perencanaan (1) g g ( )
1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: informasinya kurang lengkap, metodologinya belum dikuasai, perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan pertimbanganpertimbangan teknis perencanaan diabaikan.

Kegagalan Perencanaan (2)
2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. kegagalan t j di k k l terjadi karena tid k b k it tidak berkaitnya perencanaan d dengan pelaksanaannya. aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.

www.dadangsolihin.com

29

www.dadangsolihin.com

30

Kegagalan Perencanaan (3) g g ( )
3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin y melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.
www.dadangsolihin.com 31

Kegagalan Perencanaan (4)
4. Karena perencanaan diartikan sebagai p g p g pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya p g y prakarsa individu dan p g pengembangan g kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system).

www.dadangsolihin.com

32

Sistem Perencanaan yang Berhasil y g
• • • Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta. y •

Perencanaan yang Ideal
Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya prosesnya. Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus menerus dalam kesejahteraan, dan terus-menerus kesejahteraan jangan sampai terjadi kemunduran. Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
www.dadangsolihin.com 34

•

• •
www.dadangsolihin.com 33

Tahapan Perencanaan (1)
1. Penyusunan Rencana

Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan Rencana Kerja Dep/Lembaga/ SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan
2. 2 Penetapan Rencana

RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala g p Daerah RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah

www.dadangsolihin.com

36

Tahapan Perencanaan (2)
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Pengertian
Pengendalian g
Serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana y g ditetapkan. g yang p

Dilakukan oleh masing-masing pimpinan SKPD. SKPD Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai d i i i dengan t tugas d dan kewenangannya.
4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pemantauan/Monitoring
Kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, pembangunan mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan p g periode rencana pembangunan daerah untuk p berikutnya. Sumber: UU25/2004
www.dadangsolihin.com 37

Evaluasi E l i
Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Sumber: PP39/2006
www.dadangsolihin.com 38

Evaluasi
Tahap Perencanaan (ex-ante) • dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan • untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai i tujuan yang telah dirumuskan y sebelumnya Tahap Pelaksanaan (on-going) Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post) • dilakukan pada saat • Dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana pelaksanaan berakhir rencana • untuk melihat apakah pembangunan pencapaian (keluaran/ hasil/ • untuk menentukan dampak) program mampu tingkat kemajuan mengatasi masalah pelaksanaan pembangunan yang ingin dipecahkan rencana dibandingkan • untuk menilai efisiensi (keluaran d h il (k l dan hasil dengan rencana d dibandingkan masukan), yang telah ditentukan efektivitas (hasil dan dampak sebelumnya

Evaluasi menurut Waktu Pelaksanaan
1. Evaluasi Formatif:
Dilaksanakan pada waktu pelaksanaan program Bertujuan memperbaiki pelaksanaan program Temuan utama berupa masalah masalah dalam pelaksanaan masalah-masalah program.

2. Evaluasi Summatif:
Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai Bertujuan untuk menilai hasil p j pelaksanaan p g program Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan program.

www.dadangsolihin.com

terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap f t (d kt h d kebutuhan) dari suatu 39 program.

www.dadangsolihin.com

40

Kegunaan Evaluasi
• • • Memberikan umpan balik terhadap kebijakan program dan kebijakan, kegiatan Menjadikan kebijakan, program dan kegiatan mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik Mambantu stakeholders belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program dan kegiatan

Evaluasi Memberikan Informasi mengenai: i
Strategi g
Apakah yang dilakukan sudah benar?

Operasi O i
Apakah cara yang ditempuh sudah benar?

Pembelajaran
Apakah ada cara yang lebih baik?

www.dadangsolihin.com

41

www.dadangsolihin.com

42

Monitoring dan Evaluasi
• Monitoring g
– Kegiatan rutin, sedang berjalan dan internal – Dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap keluaran, keluaran hasil dan indikator yang dipergunakan untuk mengukur kinerja program

Perbedaan antara Monitoring dan Evaluasi
Aspek
1. Tujuan

Monitoring
Menilai kemajuan dalam pelaksanaan program yang sedang berjalan Akuntabilitas penyampaian input program Dasar untuk aksi perbaikan Penilaian keberlanjutan program

Evaluasi
Memberikan gambaran pada suatu waktu tertentu mengenai suatu program Akuntabilitas penggunaan sumberdaya Pembelajaran tentang hal-hal yang dapat dilakukan lebih baik di masa yang akan datang Relevansi Keberhasilan Keefekifan biaya Pembelajaran

2. Fokus

• Evaluasi
– Periodik dan berkala – Dapat bersifat internal, eksternal atau partisipatif – Umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama

3. Cakupan

Apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana? Apakah terdapat penyimpangan? Apakah penyimpangan tersebut dapat dibenarkan?

4. Waktu pelaksanaan

Dilaksanakan terus-menerus Dilaksanakan secara berkala selama program berjalan
www.dadangsolihin.com

Umumnya dilaksanakan pada pertengahan dan akhir program

www.dadangsolihin.com

43

44

Kriteria Evaluasi
1. Relevansi 2. Efektifitas 3. Efisiensi 4. Dampak 5. Keberlanjutan

Kriteria Evaluasi dan Logic Model g
Policy P li Overall Goal (Impact) Program Relevance Project P P j t Purpose (Outcome) Impact

Effectiveness

Project P j t Output Efficiency Input
www.dadangsolihin.com 45 www.dadangsolihin.com

Sustainability

46

Relevansi
Sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas dan kebijakan
Levels Policy Logframe Overall Goal (Impacts) Levels Policy

Efektivitas
Suatu ukuran sejauh mana sebuah kegiatan mencapai tujuan
Logframe Overall Goal (Impacts) IRR Project Purpose (Outcome)
Use of Outputs

Program Overall Purpose (Outcome) p Ouputs

Relevance

Program

Effectiveness

Project j

Project j

p Ouputs

Inputs
www.dadangsolihin.com 47

Inputs
www.dadangsolihin.com 48

Efisiensi
Mengukur keluaran, kualitatif dan kuantitatif, dalam hubungan dengan masukan.
Levels Policy Logframe L f Overall Goal (Impacts)

Dampak
Perubahan P b h positif d negatif yang dih ilk oleh sebuah i t itif dan tif dihasilkan l h b h intervensi i pembangunan, secara langsung maupun tidak, disengaja maupun tidak
Levels Policy L f Logframe Overall Goal (Impacts)

Impacts
Changes in Economic, Social, and Environmental Conditions

Program Project Purpose (Outcome) p Ouputs

Program Project Purpose (Outcome) p Ouputs

Project

Project

Efficiency
Inputs
Project Period Project Cost

Inputs
49 www.dadangsolihin.com 50

www.dadangsolihin.com

Keberlanjutan
Mengukur apakah manfaat suatu k i t dapat t M k k h f t t kegiatan d t terus dinikmati di ik ti setelah anggaran tidak diberikan lagi (dalam jangka menengah dan jangka panjang)
Levels Policy Logframe L f Overall Goal (Impacts)
a
(1) Relevance b

Penilaian Evaluasi
a
(4) Sustainability

A
Highly Satisfactory

b c a

a a
(2) Effectiveness (3) Efficiency b

c a
(3) Efficiency b

b c

(4) Sustainability

b c a

B
Satisfactory

Program Project Purpose (Outcome) p Ouputs

c
Operation & Maintenance

a

c

Sustainability

(2) Effectiveness

b c

(4) Sustainability b c

C
Moderately Satisfactory

Project

a
(4) Sustainability

b c

D
Unsatisfactory

Inputs
www.dadangsolihin.com 51 www.dadangsolihin.com

52

Apa Output Sistem M&E?
• Informasi unik tentang kinerja kebijakan, p g g j j , program serta kegiatan pemerintah.
– Informasi ttg hasil-hasil idenfitikasi: apa yang berfungsi, apa yang tidak berjalan & mengapa demikian; berjalan, – Informasi ttg kinerja ”aktor”, seperti: pemerintah, kementerian, badan pemerintah, manajer dan staf, serta lembaga donor.

Apa implikasi jika tidak ada M&E?
• Berbahaya, karena: Berbaha a karena – penilaian kinerja pembangunan dan pengambilan keputusan terbatas pada ketersedian informasi parsial, – mekanisme cross-check dan balance (dari masyarakat) tidak optimal • Ide dasar sistem M&E tidak semata-mata berangkat dari tindakan melakukan atau menyediakan informasi M&E, NAMUN lebih difokuskan pada bagaimana penggunaan informasi M&E.

www.dadangsolihin.com

53

www.dadangsolihin.com

54

Kenapa M&E diperlukan?
1. Mendukung pembuatan kebijakan (khususnya keputusan anggaran) yaitu penyusunan anggaran berbasis kinerja & perencanaan nasional. 2. Membantu pemerintah dalam: pengembangan & analisis kebijakan serta dalam pengembangan program; mengelola berbagai kegiatan pada tingkat sektor program & sektor, kegiatan; 3. Meningkatkan transparansi & akuntabilitas mencapai sasaran. sasaran apakah telah

www.dadangsolihin.com

55

Prinsip – Prinsip Dasar Pengembangan Sistem Evaluasi P b Si t E l i

Gambaran Sistem M$E (Sekarang dan Akan Datang)
Sekarang Akan Datang
Adanya berbagai macam peraturan yang Satu laporan dapat diakses oleh seluruh mengamanatkan agar sektor (K/L) dan institusi (K/L) dan daerah daerah menyusun laporan evaluasi kinerja Evaluasi dapat dilakukan secara pembangunan komprehensif Depdagri Sistem evaluasi yang baru diharapkan LAN mewujudkan integrasi dan saling keterkaitan yang bersinergi dan Menpan mempengaruhi antara hasil evaluasi yang Departemen Keuangan satu dengan yang lainnya Bappenas Lebih efisien dan biaya rendah Setneg Memperkenalkan evaluasi yang K/L terkait terintegrasi, sistem top-down dan bottomTidak adanya implikasi/dampak dari up pelaksanaan kegiatan evaluasi Evaluasi yang kontinu untuk proses Sangat Mahal (Biaya dan Waktu) pembelajaran institusi Evaluasi top-down Evaluasi aktif (melibatkan pihak eksternal) Evaluasi fragmentasi 1 waktu Menciptakan s s e insentif-disinsentif da e c p a a sistem se d s se dari Evaluasi pasif hasil evaluasi Kurangnya penghargaan terhadap www.dadangsolihin.com komunitas evaluator hasil Adanya 58 evaluasi

Sederhana dan mudah dikontrol Kapasitas evaluasi yang kuat Informasi yang terbuka dan dapat dievaluasi Adanya penghargaan terhadap kinerja Kejelasan status hasil evaluasi

www.dadangsolihin.com

57

Who does what?

Pengertian Indikator Kinerja
Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan KEGUNAAN dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post) petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran
59 www.dadangsolihin.com 60

+ 30 Laws and Regulations regarding M&E
www.dadangsolihin.com Picture from John Mancini, ECM in State and Local Government

Pengertian Kinerja g j
Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN, 1999:3) Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan stratejik yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane dan Johnson 1995) Johnson, Perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat b di i l hi k t bervariasi i i tergantung pada banyak faktor (Bates dan Holton 1995).

Fungsi Indikator Kinerja g j
• Memperjelas tentang; what how who and when suatu what, how, who, kegiatan dilaksanakan • Menciptakan konsensus y g dibangun oleh p yang g stakeholders • Membangun dasar pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja program pembangunan

www.dadangsolihin.com

61

www.dadangsolihin.com

62

Kedudukan Indikator Kinerja
Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
Metode Penyusunan

Logic Model Theory
DAMPAK
Hasil pembangunan yang  diperoleh dari  pencapaian  outcome Manfaat yang diperoleh dalam  jangka menengah untuk  beneficieries tertentu sebagai  hasil dari output

Apa yang ingin  diubah

OUTCOME

Apa yang ingin  dicapai
Apa yang dihasilkan  (barang) atau  dilayani (jasa)

Indikator Kinerja Kualitatif Kuantitatif

OUTPUT

Produk/barang/jasa akhir yang  dihasilkan Proses/kegiatan   menggunakan input   menghasilkan output yang  g g diinginkan Sumberdaya yang memberikan  kontribusi dalam  menghasilkan output

KEGIATAN
Metode Pelaksanaan

Apa yang  dikerjakan
Apa yang  digunakan dalam  bekerja
64

Sasaran dan Tujuan
www.dadangsolihin.com 63

INPUT

www.dadangsolihin.com Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007

Indikator Kinerja INPUT j
• Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan material, SDM peralatan, material dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan
•

Indikator Kinerja OUTPUT
Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan b ik d t k t d fi i i d baik dan terukur. • Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Contoh: • Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan – Jumlah orang yang diimunisasi / vaksinasi – Jumlah permohonan y g diselesaikan p yang – Jumlah pelatihan / peserta pelatihan – Jumlah jam latihan dalam sebulan • Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan – J l pupuk/obat/bibit yang dibeli Jml k/ b t/bibit dib li – Jumlah komputer yang dibeli – Jumlah gedung /jembatan yg dibangun – meter panjang jalanyang dibangun/rehab
www.dadangsolihin.com 66

•

Contoh: • • • • Jumlah dana yang dibutuhkan Tenaga y g terlibat g yang Peralatan yang digunakan Jumlah bahan yang digunakan

www.dadangsolihin.com

65

Indikator Kinerja OUTCOME
• Pengukuran indikator Hasil seringkali rancu dengan g g g pengukuran indikator Keluaran. • Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai. • Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. • Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah h il yang t l h di k h hasil telah diperoleh d l l h dalam b t k output bentuk t t memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat.
www.dadangsolihin.com 67

Contoh: Ukuran Ki Uk Kinerja I dik t Outcome j Indikator O t
• Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan – Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan – tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer) – kemenangan tim dlm setiap pertandingan Peningkatan langsung hal-hal yg positif – kenaikan prestasi kelulusan siswa – peningkatan daya tahan bangunan – Penambahan daya tampung siswa Penurunan langsung hal-hal yang negatif – Penurunan Tingkat Kemacetan – Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas
www.dadangsolihin.com 68

•

•

Indikator Kinerja IMPACT
• Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak j f t i dik t d k juga b baru d dapat dik t h i d l t diketahui dalam j jangka k waktu menengah dan panjang. Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan p pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara g , j g aspek makro p sektoral, regional dan nasional. Contoh: g positif dlm j p j g jk panjang • Peningkatan hal yg p – % Kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat – Peningkatan cadangan pangan – Peningkatan PDRB sektor tertentu • Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang – Penurunan Tingkat kemiskinan – Penurunan Tingkat Kematian
www.dadangsolihin.com 69

Persyaratan Indikator Kinerja: SMART • SPESIFIC jelas tidak mengundang multi interpretasi PESIFIC-jelas, • MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
gets managed ) managed”)

• ATTAINABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
appropriate collection method)

• RELEVANT (information needs of the people who will
use the data) )

• TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)
www.dadangsolihin.com 70

Sumber Pembuktian (Means of V ifi ti ) (M f Verification)
• How should the information be collected, eg sample collected eg. survey • What source is most appropriate? • Who should do it? • When and How often should the information be collected, analyzed & reported • What formats are required to record the data being collected?

Menentukan Indikator Outcome (1)
1. Indikator outcome mencerminkan indikator output p terpenting OUTCOME
Indikator outcome : 1. Indikator output 1a 1 Indikator output 1a 2. Indikator output 2b, 2c 3. Indikator output 3b 4. Indikator output 4a

OUTPUT 1 Indikator 1a Indikator 1b Indikator 1c

OUTPUT 2 Indikator 2a Indikator 2b Indikator 2c

OUTPUT 3 Indikator 3a Indikator 3b Indikator 3c

OUTPUT 4 Indikator 4a Indikator 4b Indikator 4c

www.dadangsolihin.com

71

www.dadangsolihin.com

72

Menentukan Indikator Outcome (2)
2. Indikator outcome merupakan composite index dari indikator output p – Indeks gabungan (composite indexes) diperoleh dengan membobot output
OUTCOME In 0) Indikator : (I = (∑Pt / ∑Pt-1) x 100)

Menentukan Indikator Outcome (3)
3. Indikator outcome merupakan hasil Survei – Indikator output harus mendukung pencapaian outcome, meskipun tidak terkait langsung dalam penyusunan indikator outcome
OUTCOME (mis : IHSG, IPM, APK)

OUTPUT 1 Indikator : (Pta)

OUTPUT 2 Indikator : (Ptb)

OUTPUT 3 Indikator : (Ptc)

OUTPUT 1 Indikator output

OUTPUT 2 Indikator output

OUTPUT 3 Indikator output

www.dadangsolihin.com

73

www.dadangsolihin.com

74

Tentang Narasumber

Terima Kasih

www.dadangsolihin.com

75

www.dadangsolihin.com

76


								
To top