Makna proklamasi by Asnan.Fidar

VIEWS: 4,468 PAGES: 16

									Makna Proklamasi
Sebentar lagi seluruh bangsa Indonesia memperingati dan merayakan Hari Proklamasi Ke-63
Kemerdekaan Indonesia. Naskah proklamasi kemerdekaan dibacakan dan bergaung kembali di
seantero Nusantara. Bahkan oleh seluruh perwakilan Indonesia akan digemakan di seluruh dunia.
Tetapi sempatkah kita mengkaji makna terdalam yang masih tersembunyi dari dua kalimat yang
tampak sederhana itu?

Coba tilik sejenak naskah proklamasi yang sakral, singkat, dan bernas itu. “Kami bangsa Indonesia
dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal tentang pemindahan kekuasaan dan lain-
lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”.

Dua kalimat pendek itu sarat makna. Pemilihan kata-katanya cermat. Perhatikan kata kerja kedua
kalimat itu. Pada kalimat pertama, kata kerja menyatakan (to declare) dapat mengundang pertanyaan
apakah kemerdekaan memang dapat dinyatakan begitu saja? Secara ringan kita tentu akan
menjawabnya “ya”, tetapi tidak pada 63 tahun lalu. Secara politis dan militer, situasi menjelang
detik-detik proklamasi tidak mudah karena secara de facto Indonesia masih di bawah pendudukan
militer Jepang. Sejak Jepang menyerah kepada sekutu pada 14 Agustus 1945, secara de jure semua
daerah pendudukan Jepang beralih kepada tentara sekutu.

Bagi para pendiri negara kita, pilihan kata menyatakan kemerdekaan merupakan cermin dari
keyakinan yang amat kuat, yang muncul dari pengalaman bangsa Indonesia hidup beratus-ratus tahun
di bawah penjajahan. Bahwa kemerdekaan merupakan hak suatu bangsa, kemudian tercantum dalam
kalimat pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tegas menyatakan “Bahwa
sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan, oleh sebab itu, maka penjajahan di atas
dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan”.

Kalimat kedua Proklamasi

Para perancang naskah Proklamasi memilih kata “pemindahan kekuasaan”. Mengapa tidak dipilih,
misalnya, kata “serah terima”? Pemilihan kata “pemindahan” merupakan konsekuensi logis dari
makna kalimat pertama, bahwa kemerdekaan yang dinyatakan itu adalah hak kita. Kata
“memindahkan” merupakan tindak sepihak. Karena itu kita tidak memerlukan persetujuan siapa-
siapa.

Berbeda dengan pengertian “serah terima”, yang merupakan tindakan dua pihak, antara yang
menyerahkan dan yang menerima. Yang belakangan ini sejalan dengan konsepsi kemerdekaan atas
persetujuan (by agreement) yang diinginkan negara-negara penjajah. Kalau konsep ini yang diterima,
maka seperti dikatakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda van Mook pada 1942, Indonesia
memerlukan 100 tahun lagi untuk merdeka, berarti tahun 2042 dan itu masih 34 tahun dari sekarang!

Karena perbedaan konsepsi atas kemerdekaan itulah, kita tidak pernah nyaman dengan penggunaan
istilah “penyerahan kedaulatan” berdasar hasil Konferensi Meja Bundar pada Desember 1949.
Konsepsi “serah terima” kekuasaan sebenarnya bertentangan dengan makna Proklamasi.
Piagam Jakarta dan Piagam PBB
Konsepsi kemerdekaan sebagai hak sudah bulat disepakati para pendiri negara, dua bulan sebelum Hari
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kalimat pertama Pembukaan UUD 1945 yang disahkan 18
Agustus 1945 sudah mantap keberadaannya dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945.

Makna penting pilihan kata menyatakan itu akan lebih dapat kita hargai apabila dibandingkan dengan
konsepsi tentang kemerdekaan yang berkembang pada tataran internasional saat itu. Ketika para pendiri
Republik menggodok konsep dasar negara dan rancangan UUD 1945 pada sidang-sidang Badan
Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI) yang bersidang di Jakarta 28 Mei 1945-22 Agustus 1945 di Gedung Tyuoo Sangi-In
(kini Gedung Pancasila, Departemen Luar Negeri). Hampir bersamaan dengan itu, juga berlangsung suatu
konferensi The United Nations Conference on International Organizations (UNCIO) di San Francisco,
AS, pada 25 April 1945 yang menghasilkan Piagam PBB. Piagam PBB disahkan dan ditandatangani 26
Juni 1945, hanya empat hari setelah Piagam Jakarta.

Proses pembahasan dasar negara dan UUD oleh BPUPKI dan PPKI pada tataran nasional, dan proses oleh
UNCIO yang merancang Piagam PBB pada tataran internasional, sama-sama bertujuan menciptakan
tatanan baru yang ingin ditegakkan sesudah berakhirnya Perang Dunia II. Yang satu tatanan nasional dan
lainnya tatanan internasional. Aneh tetapi nyata. Di Indonesia dari pengalaman hidup ratusan tahun di
bawah sistem penjajahan, para pendiri republik sampai pada keyakinan, kemerdekaan ialah hak segala
bangsa.

Sementara pada tataran internasional, dari pengalaman tragedi kemanusiaan yang mengakibatkan enam
juta orang terbunuh dan terluka pada PD II, masyarakat internasional melalui UNCIO sama sekali tidak
berbicara tentang kemerdekaan sebagai hak. Hasil UNCIO, seperti tertuang dalam Piagam PBB (mulai
berlaku 24 Oktober 1945) berbicara tentang prinsip self determination, namun saat itu diartikan hanya
sebagai self rule, semacam otonomi, dan tidak pernah dimaksudkan sebagai “hak untuk merdeka”.
Dokumen konferensi (travaux preparatoire) UNCIO jelas menggambarkan alur perdebatan yang
mengartikan begitu. Kemerdekaan hanya dimungkinkan atas persetujuan (by agreement) dari negara
penjajah. Dan sesuatu yang harus diperjanjikan lebih dulu itu jelas bukan suatu hak.

Seperti kita ketahui, butir-butir pikiran yang masih berusaha melanggengkan kolonialisme dalam
konferensi di Dumbarton Oaks (dekat Washington, DC) setahun sebelumnya amat mewarnai naskah
Piagam PBB itu. Tenggelam sudah Doktrin Wilson (1914) yang berbicara tentang self determination dan
janji-janji untuk memerdekakan bangsa-bangsa terjajah seperti dimuat dalam Atlantic Charter (14
Agustus 1941) menjelang PD II berakhir. Pada konferensi UNCIO, meski AS dan Australia ingin
memberi makna self determination sebagai hak untuk merdeka, namun sembilan negara Eropa yang telah
porak poranda akibat perang masih ingin meneruskan kembali penjajahannya. Negara-negara jajahan
ingin terus dijadikan sumber bahan mentah yang murah bagi rekonstruksi mereka pasca perang.

Dengan kata lain, konsepsi kemerdekaan sebagai hak telah dikesampingkan Piagam PBB. Pernyataan
kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan 59 tahun lalu, bukanlah hak yang diakui hukum
internasional!

Kita patut berbangga dengan pemikiran dan inovasi para pendiri Republik kita, sebab baru 15 tahun
kemudian, tahun 1960, melalui Resolusi Majelis Umum PBB No 1514 ada pengakuan akan hak bangsa-
bangsa terjajah untuk merdeka.
Dimensi internasional

Proklamasi mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia.
Dengan pernyataan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 kesadaran kebangsaan Indonesia memuncak
menjadi kemauan bulat bangsa untuk mewujudkan kedaulatannya. Esok harinya, 18 Agustus 1945,
kelengkapan negara yang baru diproklamasikan itu disempurnakan. Hampir lengkaplah Indonesia sebagai
suatu negara: memiliki wilayah, pemerintahan, dan rakyat. Masih satu lagi persyaratan bagi sebuah
negara menurut hukum internasional yang belum dipenuhi, yakni pengakuan (recognition) dari
masyarakat internasional.

Di dalam negeri, eksistensi fisik negara harus terus diperjuangkan. Membonceng pasukan sekutu yang
kembali ke Indonesia untuk melucuti tentara Jepang, Belanda datang untuk memulihkan kembali
kedaulatannya atas Hindia Belanda yang ditinggalkannya tahun 1942. Perlawanan tentara dan rakyat
bersenjata amat mewarnai upaya mempertahankan eksistensi negara RI yang baru dilahirkan, khususnya
periode 1945-1949. Tetapi perjuangan fisik hanya satu sisi dari satu mata uang. Sisi lainnya, diplomasi,
yang tidak kurang sulitnya.

Kesulitan paling besar sebetulnya bukan karena berhadapan dengan Belanda saja, tetapi justru dengan
tatanan internasional (termasuk hukum internasional) yang belum mengakui hak bagi negara-negara
untuk merdeka. Karena itu, tantangannya luar biasa. Konsepsi tentang hak bangsa terjajah untuk merdeka
yang ditampilkan para pendiri Republik memang revolusioner, sebab ia jauh di muka dibandingkan
zamannya.

Yang kemudian perlu diperjuangkan oleh diplomasi Indonesia tidak hanya memperoleh pengakuan
bangsa-bangsa lain atas eksistensi negara yang baru diproklamasikan, tetapi juga konsepsi akan hak
bangsa untuk merdeka. Ini yang membedakan dengan banyak bangsa terjajah lainnya yang merdeka tahun
1960-an, yang dengan relatif mudah memperoleh pengakuan banyak negara lain.

Bersandar pada hukum internasional yang lama, Belanda jelas menolak proklamasi kemerdekaan
Indonesia karena itu menolak eksistensi negara Republik Indonesia. Bagi mereka, apa yang terjadi di
Indonesia hanya bagian dari persoalan di bagian belakang (backyard) mereka. Karena itulah sepanjang
pembicaraan masalah Indonesia (Indonesian Question) di Dewan Keamanan PBB (1947-1950) dalil-dalil
Belanda mengenai apa yang terjadi di Indonesia hanya sebagai urusan domestik (domestic jurisdiction)
mereka. Karena itu pula serbuan oleh militer Belanda atas wilayah Republik tahun 1947 dan 1948 mereka
sebut sebagai aksi polisional, bukan agresi militer.

Sebagai konsekuensi proklamasi, yang harus diperjuangkan adalah pengakuan atas eksistensi negara
secara keseluruhannya (negara kesatuan), yang wilayahnya mencakup seluruh bekas Hindia Belanda.
Namun, dalam kenyataannya, menghadapi realitas politik yang tidak mudah, terutama kesulitan-kesulitan
yang dihadapi di front perjuangan fisik-dan tidak kurang pula di front diplomasi seperti digambarkan di
muka- tesis-tesis yang bersumber dari proklamasi itu kemudian juga bergeser, setidaknya atas alasan
taktis. Dalam kurun lima tahun sejak 1945, tesis negara kesatuan bergeser menjadi federal, bahkan dari
tesis pemindahan kekuasaan menjadi “serah terima” kekuasaan menyusul kesepakatan pada Konferensi
Meja Bundar tahun 1949.

Namun sejarah telah membuktikan, semangat proklamasi kemerdekaan itulah yang senantiasa kuat dan
mengemuka. Tidak sampai satu tahun, penyesuaian taktis itu, lalu secara strategis dikoreksi. Pada 17
Agustus 1950 Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Dan dengan Indonesia menjadi anggota PBB
pada September tahun yang sama, Indonesia akhirnya diakui negara-negara lain, duduk sama rendah,
berdiri sama tinggi.
Makna Proklamasi RI dan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945


“Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai
pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang
sesingkat-singkatnya.” (Proklamasi RI, 17 Agustus 1945) - Proklamasi merupakan semacam sebuah
pernyataan bahwa negara Indonesia berdaulat penuh dan merdeka. Sebagai sebuah negara yang
berdaulat penuh, maka Indonesia perlu punya Undang-Undang Dasar (seperti AD/ART kalau di
organisasi), yang belakangan disepakati sebagai UUD 1945. Karena UUD 1945 merupakan sebuah
tatanan dasar sebuah Negara, maka perlu dibuatkan sebuah pengantar Undang Undang yang disebut
Pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 ini tak lain didasari oleh Pancasila sebagai Pedoman
Negara. Dalam sejarahnya, sidang BPUPKI memang membahas dasar filsafat Pancasila terlebih dahulu
sebelum kemudian membahas Pembukaan UUD 1945. Tampaknya pendiri Negara Indonesia
menganggap penting perumusan dasar negara untuk dibahas terlebih dahulu karena memang suatu
Negara yang akan dibentuk harus memiliki dulu dasar ideologinya. Pada saat itu sebenarnya sudah ada
ideologi komunis dan liberal. Ternyata bangsa Indonesia menginginkan dasar negara yang sesuai dengan
pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri. Dasar Negara tersebut mendapatkan suatu legalitasnya
dalam Piagam Jakarta yang kemudian menjadi Pembukaan UUD 1945. Dengan masuknya rumusan
Pancasila dalam Pembukaan UUD, maka ia menjadi inti dari Pembukaan UUD 1945 dan kedudukan
Pembukaan UUD 1945 menjadi kuat. Apalagi dari Penjelasan UUD 1945 dikatakan kalau Pembukaan itu
memiliki empat pokok pikiran dan ternyata keempat pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 itu tak
lain adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam
Pembukaan UUD 1945; bahwa Pembukaan UUD 1945 berkedudukan dan berfungsi selain sebagai
Mukadimah UUD 1945 juga sebagai suatu yang bereksistensi sendiri karena Pembukaan UUD 1945 yang
intinya Pancasila tidak tergantung pada batang tubuh UUD 1945. Bahkan sebagai sumbernya; bahwa
Pancasila sebagai inti Pembukaan UUD 1945 dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap,
tidak dapat diubah dan terlekat pada kelangsungan hidup Negara RI. ***** “Bahwa sesungguhnya
kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus
dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan
pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat
sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang
merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan
didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia
menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah
negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka
disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara
Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat
dengan berdasar kepada : “Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan
Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan/
perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” *****
Demikianlah, dalam kutipan Pembukaan UUD 1945 di atas, ternyata sekaligus pula tertuang dengan jelas
isi Proklamasi dan Pancasila. Alangkah sempurnanya. Pembukaan UUD 1945 sekaligus melukiskan
pandangan, tujuan, falsafah dan pegangan hidup bangsa Indonesia dengan jelas seperti juga yang
tertuang dalam naskah proklamasi dan pancasila. Pada akhirnya, antara naskah Proklamasi, Pancasila
dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu bagian yang tak dapat dipisahkan antara
satu dan yang lain. Dengan begitu, ketika bangsa lain hanya memiliki masing-masing satu proclamation
of independence dan declaration of independence, maka bangsa Indonesia memiliki keduanya sekaligus
dalam satu, seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yang intinya menyerukan kepada
seluruh dunia bahwa rakyat Indonesia telah menjadi satu bangsa yang merdeka. Oleh karena itu,
Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa
Indonesia. Terlebih karena terlekat pada proklamasi 17 Agustus 1945 dan Pancasila sebagai pedoman
negara, sehingga tidak bisa dirubah baik secara formal maupun material. Secara hakiki, Pembukaaan
UUD 1945 memiliki kedudukan sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci, mengandung dasar,
rangka dan suasana bagi negara dan tertib hukum Indonesia, serta mengandung adanya pengakuan
terhadap hukum kodrat, hukum Tuhan dan adanya hukum etis atau hukum moral. Penjelasan UUD 1945
yang merupakan bagian dari keseluruhan UUD 1945 menyatakan bahwa Pembukaan UUD 1945
mengandung empat pokok pikiran, yaitu: (1) bahwa Negara Indonesia adalah negara yang melindungi
dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencakupi segala
paham golongan dan paham perseorangan; (2) bahwa Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh warganya; (3) bahwa Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Negara
dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat; dan (4) bahwa Negara Indonesia adalah
negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Juga
dinyatakan bahwa “Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang
Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (rechtsidee) yang
menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum yang
tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya”.
Seiring dengan dinamika ketatanegaraan, sekarang ini pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 yang
dimuat dalam Penjelasan UUD 1945 telah mengalami perubahan sebagai agenda utama era reformasi
yang mulai dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1999 dan telah
menghilangkan penjelasan ini. Namun pada Sidang Tahunan MPR 1999, seluruh fraksi di MPR membuat
kesepakatan tentang arah perubahan UUD 1945, yaitu: sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD
1945, selain juga mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertahankan
sistem presidensiil (dalam pengertian sekaligus menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri
umum sistem presidensiil), memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam Penjelasan UUD 1945 ke
dalam pasal-pasal UUD 1945 dan menempuh cara adendum dalam melakukan amandemen terhadap
UUD 1945. Kesepakatan tersebut dilampirkan dalam Ketetapan MPR No. IX/MPR/1999 tentang
Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk melanjutkan
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Hanif Nashrullah/ Foto:
Wikipedia.com---dikumpulkan untuk memenuhi tugas akhir semester (1) mata kuliah Pancasila,
Program Studi S-1, jurusan Seni Teater, Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya)
MAKNA PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN KONSTITUSI PERTAMA

Manfaat mempelajari materi ini, yaitu dapat mendeskripsikan makna proklamasi kemerdekaan,
mendeskripsikan suasana kebatinan konstitusi pertama, menganalisis hubungan antara proklamasi
kemerdekaan dan UUD 1945, serta menunjukan sikap positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan
dan suasana kebatinan konstitusi pertama.

A. Makna Proklamasi Kemerdekaan

Isi proklamasi :

                                          PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia.

Hal – hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain – lain diselenggarakan dengan cara seksama
dan dalam tempo yang sesingkat – singkatnya.

                                      Jakarta, 17 Agustus 1945

                                    Atas nama Bangsa Indonesia

                                          Soekarno – Hatta

Proklamasi berasal dari kata “proclamation” (bahasa Yunani), yang artinya pengumuman kepada seluruh
rakyat.

Proklamasi menjadi tonggak awal munculnya Negara baru dengan tatanan kenegaraannya yang harus
dihormati oleh Negara – Negara lain di dunia. Proklamasi kemerdekaan bagi suatu bangsa juga dapat
merupakan puncak revolusi, tonggak sejarah perjuangan bangsa yang telah lama dilakukan untuk dapat
terbebas dari belenggu penjajah.

Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Soekarno – Hatta memiliki makna bahwa bangsa
Indonesia telah menyatakan kepada dunia luar maupun kepada bangsa Indonesia sendiri bahwa sejak saat
itu Bangsa Indonesia telah merdeka. Pernyataan didunia luar menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sejak
saat itu sudah merdeka dan berdaulat sehingga wajib dihormati oleh Negara – Negara lain secara layak
oleh suatu bangsa dan Negara yang mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat serta hak dan
kewajiban yang sama dengan bangsa – bangsa lain yang sudah merdeka dalam pergaulan antarbangsa di
dalam hubungan internasional. Sedangkan pernyataan kepada bangsa Indonesia sendiri untuk
memberikan dorongan dan rangsangan bagi bangsa Indonesia, bahwa sejak saat itu bangsa Indonesia
mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat dengan bangsa – bangsa lain yang sudah merdeka dalam
pergaulan dunia, sehingga mempunyai kewajiban untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan yang
telah diperoleh dan memperjuangkan tercapainya cita – cita nasional bangsa Indonesia.

Untuk menyempurnakan berdirinya Negara yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945,
maka pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang terdiri dari
27 orang anggota dengan Ketua dan Wakil Ketua tetap Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta dalam
sidangnya menetapkan dan mengesahkan Undang – Undang Dasar Negara sebagai Konstitusi pertama
serta memilih Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
B. Suasana Kebatinan Konstitusi Pertama

Agar tujuan Negara dapat tercapai dengan baik dan berhasil guna maka jalannya kehidupan bernegara haruslah
dilakukan dengan tertib, teratur dan tentram , sehingga terwujud suatu kedamaian hidup bernegara. Aturan tata tertib
hidup bernegara yang menjadi dasar segala tindakan dalam kehidupan Negara sering disebut sebagai hokum dasar
atau konstitusi. Konstitusi sering disebut sebagai Undang – Undang Dasar, arti kostitusi itu sendiri adalah hokum
dasar yang tertulis dan tidak tertulis. Undang – Undang Dasar tergolong hukun dasar yang tertulis, sedangkan
hokum dasar yang tidak tertulis adalah aturan – aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik
penyelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis.

Aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara pada saat orde baru, misalnya
pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di hadapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang – Undang Dasar pada umumnya berisi hal – hal sebagai berikut :

1. Organisasi Negara, artinya mengatur lembaga – lembaga apa saja yang ada dalam suatu negara dengan pembagian
kekuasaan masing – masing serta prosedur penyelesaian masalah yang timbul diantara lembaga tersebut.

2. Hak – hak asasi manusia.

3. Prosedur mengubah Undang – Undang dasar.

4. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang – Undang Dasar

Sebenarnya Undang – Undang Dasar 1945 yang ditetapkan dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI) sebagai konstitusi pertama Negara Republik Indonesia adalah naskah rancangan Undang –
Undang Dasar yang telah dipersiapkan oleh Badan Penyelidik Usaha – usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI) dengan beberapa Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Badan Penyelidik Usaha – usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) merupakan Badan yang dibentuk
oleh pemerintah pendudukan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yang beranggotakan 62 orang
bangsa Indonesia, dan bersidang sejak tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 16 Juli 1945 mempersiapkan segala
sesuatu untuk sebuah Negara baru termasuk mempersiapkan sebuah Rancangan Undang – undang Dasar. Undang –
undang Dasar 1945 merupakan wujud persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang senasib dan sepenanggunan
sebagai bekas bangsa jajahan Belanda dan Jepang sehingga Undang – undang Dasar 1945 ini memiliki nilai
pemersatu bangsa.

Undang – undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi pertama bangsa Indonesia didalamnya terdiri dari 3 bagian, yaitu
bagian pembukaan, bagian batang tubuh dan bagian penutup.

1. Bagian Pembukaan

Merupakan suasana kebatinan dari Undang – undang Dasar 1945. Terdiri dari 4 pokok pikiran, yaitu :

    1.   Pokok pikiran pertama, yaitu: “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
         Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat
         Indonesia.
    2.   Pokok pikiran kedua, yaitu: “Negara hendak mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
    3.   Pokok pikiran ketiga, yaitu: “Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan
         permusyawaratan / perwakilan.
    4.   Pokok pikiran keempat, yaitu: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar
         kemanusiaan yang adil dan beradap.
2. Bagian Batang Tubuh

Memuat pasal – pasal yang menciptakan pokok – pokok pikiran yang terkandung dalam
Pembukaan Undang – undang Dasar 1945. Pokok – pokok pikiran tersebut mewujudkan cita –
cita hokum yang menguasai hokum dasar Negara, baik hokum tertulis maupun hokum tidak
tertulis. Nilai – nilai yang terkandung dalam pasal – pasal pada Batang Tubuh Undang – undang
Dasar 1945 adalah bahwa Negara Indonesia merupakan suatu Negara demokrasi mewarnai isi
pasal – pasal dalam Batang Tubuh Undang – undang Dasar 1945. Nilai dasar demokrasi yang
terpenting adalah bahwa pemerintahan dilakukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Nilai – nilai dasar demokrasi antara lain :

a. keterlibatan warga Negara dalam pengambilan keputusan politik

b. perlakuan dan kedudukan yang sama

c. kebebasan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia

d. sistem perwakilan

e. pemerintahan berdasarkan hokum

f. sistem pemilihan yang menjamin pemerintahan oleh mayoritas

g. pendidikan rakyat yang memadai

Dalam penerapan nilai – nilai demokrasi diperlukan lembaga penopang demokrasi. Lembaga
penopang demokrasi tersebut antara lain :

a. pemerintahan yang bertanggung jawab

b. DPR yang dipilih dengan pemilu yang jujur dan adil

c. sistem dwipartai / lebih / multi partai

d. pers yang bebas

e. sistem peradilan yang bebas dan mandiri

3. Bagian Penutup

Terdiri dari aturan peralihan yang terdiri dari empat asal, dan aturan Tambahan yang terdiri dari
dua ayat. Bagian penutup ini merupakan aturan dasar untuk mengatasi kekosongan hokum yang
ada bagi suatu Negara baru dengan pemerintahan yang baru.
C. Hubungan Antara Proklamasi Kemerdekaan dan UUD 1945

Makna proklamasi kemerdekaan yaitu pernyataan bangsa Indonesia kepada diri sendiri maupun
kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan tindakan – tindakan yang segera
harus dilaksanakan berkaitan dengan pernyataan kemerdekaan itu.

Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan. Apa yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 telah di jabarkan kedalam pasal
– pasal yang ada dalam batang tubuh UUD 1945. Pokok – pokok pikiran yang terkandung dalam
pembukaan UUD 1945 dijelma dalam pasal – pasal Undang – undang Dasar 1945. Dapat di
simpulkan bahwa pembukaan Undang – undang Dasar 1945 mempunyai fungsi atau hubungan
langsung dengan pasal Undang – undang Dasar 1945.

D. Sikap Positif terhadap Makna Proklamasi Kemerdekaan dan Suasana Kebatinan Konstitusi
Pertama

Sikap positif terhadap makna Proklamasi Kemerdekaan berarti menghargai perjuangan para
pahlawan bangsa dan sikap positif terhadap suasana kebatinan dan nilai – nilai konstitusi
pertama berarti menjunjung tinggi cita – cita kehidupan bernegara dan tata hokum didalam
kehidupan Negara yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan, aktivitas dan perbuatan yang
mengarah kepada tercapainya tujuan Nasional dalam tata aturan bernegara yang sesuai dengan
hokum dasar Negara. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan :

1. Selalu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

2. Berlaku jujur dalam setiap kata dan perbuatannya

3. Menghormati dan menjunjung tinggi hokum yang berlaku

4. Menghargai perbedaan pendapat

5. Berlaku adil dalam mengambil keputusan

6. Berperan serta dalam pelaksanaan pemilu

7. Mendukung segala kebijakan politik pemerintah yang merakyat

8. Rela berkorban untuk membela tanah air dari serangan musuh

9. Selalu setia mempertahankan keutuhan wilayah Negara

10. Krisis terhadap kondisi kehidupan kesengsaraan rakyat
A. Makna Proklamasi Kemerdekaan

Isi proklamasi :

                                      PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia.

Hal – hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain – lain diselenggarakan dengan cara
seksama dan dalam tempo yang sesingkat – singkatnya.

                                  Jakarta, 17 Agustus 1945

                                Atas nama Bangsa Indonesia

                                      Soekarno – Hatta

Proklamasi berasal dari kata “proclamation” (bahasa Yunani), yang artinya pengumuman kepada
seluruh rakyat.

Proklamasi menjadi tonggak awal munculnya Negara baru dengan tatanan kenegaraannya yang
harus dihormati oleh Negara – Negara lain di dunia. Proklamasi kemerdekaan bagi suatu bangsa
juga dapat merupakan puncak revolusi, tonggak sejarah perjuangan bangsa yang telah lama
dilakukan untuk dapat terbebas dari belenggu penjajah.

Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Soekarno – Hatta memiliki makna bahwa
bangsa Indonesia telah menyatakan kepada dunia luar maupun kepada bangsa Indonesia sendiri
bahwa sejak saat itu Bangsa Indonesia telah merdeka. Pernyataan didunia luar menunjukkan
bahwa bangsa Indonesia sejak saat itu sudah merdeka dan berdaulat sehingga wajib dihormati
oleh Negara – Negara lain secara layak oleh suatu bangsa dan Negara yang mempunyai
kedudukan yang sama dan sederajat serta hak dan kewajiban yang sama dengan bangsa – bangsa
lain yang sudah merdeka dalam pergaulan antarbangsa di dalam hubungan internasional.
Sedangkan pernyataan kepada bangsa Indonesia sendiri untuk memberikan dorongan dan
rangsangan bagi bangsa Indonesia, bahwa sejak saat itu bangsa Indonesia mempunyai kedudukan
yang sama dan sederajat dengan bangsa – bangsa lain yang sudah merdeka dalam pergaulan
dunia, sehingga mempunyai kewajiban untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan yang
telah diperoleh dan memperjuangkan tercapainya cita – cita nasional bangsa Indonesia.

Untuk menyempurnakan berdirinya Negara yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus
1945, maka pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
yang terdiri dari 27 orang anggota dengan Ketua dan Wakil Ketua tetap Ir. Soekarno dan Drs.
Mohammad Hatta dalam sidangnya menetapkan dan mengesahkan Undang – Undang Dasar
Negara sebagai Konstitusi pertama serta memilih Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta
sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
B. Suasana Kebatinan Konstitusi Pertama

Agar tujuan Negara dapat tercapai dengan baik dan berhasil guna maka jalannya kehidupan
bernegara haruslah dilakukan dengan tertib, teratur dan tentram , sehingga terwujud suatu
kedamaian hidup bernegara. Aturan tata tertib hidup bernegara yang menjadi dasar segala
tindakan dalam kehidupan Negara sering disebut sebagai hokum dasar atau konstitusi. Konstitusi
sering disebut sebagai Undang – Undang Dasar, arti kostitusi itu sendiri adalah hokum dasar
yang tertulis dan tidak tertulis. Undang – Undang Dasar tergolong hukun dasar yang tertulis,
sedangkan hokum dasar yang tidak tertulis adalah aturan – aturan dasar yang timbul dan
terpelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis.

Aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara pada saat orde
baru, misalnya pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di hadapan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat.

Undang – Undang Dasar pada umumnya berisi hal – hal sebagai berikut :

1. Organisasi Negara, artinya mengatur lembaga – lembaga apa saja yang ada dalam suatu negara
dengan pembagian kekuasaan masing – masing serta prosedur penyelesaian masalah yang timbul
diantara lembaga tersebut.

2. Hak – hak asasi manusia.

3. Prosedur mengubah Undang – Undang dasar.

4. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang – Undang Dasar

Sebenarnya Undang – Undang Dasar 1945 yang ditetapkan dan disahkan oleh Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai konstitusi pertama Negara Republik Indonesia adalah
naskah rancangan Undang – Undang Dasar yang telah dipersiapkan oleh Badan Penyelidik
Usaha – usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dengan beberapa Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia.

Badan Penyelidik Usaha – usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) merupakan
Badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan
Indonesia, yang beranggotakan 62 orang bangsa Indonesia, dan bersidang sejak tanggal 29 Mei
1945 sampai dengan 16 Juli 1945 mempersiapkan segala sesuatu untuk sebuah Negara baru
termasuk mempersiapkan sebuah Rancangan Undang – undang Dasar. Undang – undang Dasar
1945 merupakan wujud persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang senasib dan
sepenanggunan sebagai bekas bangsa jajahan Belanda dan Jepang sehingga Undang – undang
Dasar 1945 ini memiliki nilai pemersatu bangsa.

Undang – undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi pertama bangsa Indonesia didalamnya terdiri
dari 3 bagian, yaitu bagian pembukaan, bagian batang tubuh dan bagian penutup.
1. Bagian Pembukaan

Merupakan suasana kebatinan dari Undang – undang Dasar 1945. Terdiri dari 4 pokok pikiran,
yaitu :

   1. Pokok pikiran pertama, yaitu: “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan
      seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan
      keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
   2. Pokok pikiran kedua, yaitu: “Negara hendak mewujudkan keadilan social bagi seluruh
      rakyat Indonesia.
   3. Pokok pikiran ketiga, yaitu: “Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas
      kerakyatan dan permusyawaratan / perwakilan.
   4. Pokok pikiran keempat, yaitu: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
      menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradap.

2. Bagian Batang Tubuh

Memuat pasal – pasal yang menciptakan pokok – pokok pikiran yang terkandung dalam
Pembukaan Undang – undang Dasar 1945. Pokok – pokok pikiran tersebut mewujudkan cita –
cita hokum yang menguasai hokum dasar Negara, baik hokum tertulis maupun hokum tidak
tertulis. Nilai – nilai yang terkandung dalam pasal – pasal pada Batang Tubuh Undang – undang
Dasar 1945 adalah bahwa Negara Indonesia merupakan suatu Negara demokrasi mewarnai isi
pasal – pasal dalam Batang Tubuh Undang – undang Dasar 1945. Nilai dasar demokrasi yang
terpenting adalah bahwa pemerintahan dilakukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Nilai – nilai dasar demokrasi antara lain :

a. keterlibatan warga Negara dalam pengambilan keputusan politik

b. perlakuan dan kedudukan yang sama

c. kebebasan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia

d. sistem perwakilan

e. pemerintahan berdasarkan hokum

f. sistem pemilihan yang menjamin pemerintahan oleh mayoritas

g. pendidikan rakyat yang memadai
Dalam penerapan nilai – nilai demokrasi diperlukan lembaga penopang demokrasi. Lembaga
penopang demokrasi tersebut antara lain :

a. pemerintahan yang bertanggung jawab

b. DPR yang dipilih dengan pemilu yang jujur dan adil

c. sistem dwipartai / lebih / multi partai

d. pers yang bebas

e. sistem peradilan yang bebas dan mandiri

3. Bagian Penutup

Terdiri dari aturan peralihan yang terdiri dari empat asal, dan aturan Tambahan yang terdiri dari
dua ayat. Bagian penutup ini merupakan aturan dasar untuk mengatasi kekosongan hokum yang
ada bagi suatu Negara baru dengan pemerintahan yang baru.

C. Hubungan Antara Proklamasi Kemerdekaan dan UUD 1945

Makna proklamasi kemerdekaan yaitu pernyataan bangsa Indonesia kepada diri sendiri maupun
kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan tindakan – tindakan yang segera
harus dilaksanakan berkaitan dengan pernyataan kemerdekaan itu.

Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan. Apa yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 telah di jabarkan kedalam pasal
– pasal yang ada dalam batang tubuh UUD 1945. Pokok – pokok pikiran yang terkandung dalam
pembukaan UUD 1945 dijelma dalam pasal – pasal Undang – undang Dasar 1945. Dapat di
simpulkan bahwa pembukaan Undang – undang Dasar 1945 mempunyai fungsi atau hubungan
langsung dengan pasal Undang – undang Dasar 1945.

D. Sikap Positif terhadap Makna Proklamasi Kemerdekaan dan Suasana Kebatinan Konstitusi
Pertama

Sikap positif terhadap makna Proklamasi Kemerdekaan berarti menghargai perjuangan para
pahlawan bangsa dan sikap positif terhadap suasana kebatinan dan nilai – nilai konstitusi
pertama berarti menjunjung tinggi cita – cita kehidupan bernegara dan tata hokum didalam
kehidupan Negara yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1945.
1.Makna Kemerdekaan bagi Suatu Bangsa

Ingatkah kamu lagu “Gebyar-Gebyar” yang diciptakan Gombloh, bunyinya
“Indonesia… merah darahku, putih tulangku bersatu dalam semangat-mu….” Lagu
tersebut menunjukkan kecintaan seseorang terhadap bangsa dan negara dengan
diwujudkan bahwa merahnya darah dan putihnya tulang sebagai bukti cinta terhadap sang
saka merah putih yang akan terus dibela agar tetap berkibar di negeri tercinta.

Kecintaan terhadap bangsa dan negara telah dibuktikan oleh para pahlawan dan segenap
rakyat Indonesia pada masa merebut serta mempertahankan kemerdekaan dari penjajah.
Kemerdekaan suatu bangsa adalah hak yang telah dijamin oleh piagam PBB. UUD 1945
menyatakan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh
sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan
perikemanusiaan dan peri keadilan.” Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 tersebut
jelas menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak sebuah bangsa dan tidak ada satu
negara mana pun di dunia memiliki hak untuk menjajah negara lain. Negara yang dijajah
tentunya akan mengalami penderitaan yang sangat berat. Kemerdekaan adalah sesuatu
hak yang akan diper juangkan oleh seluruh rakyat walaupun dengan mengorbankan jiwa
dan raga.

Pengorbanan para pahlawan untuk kemerdekaan dari penjajahan tentunya tidak akan sia-
sia. Dengan kemer dekaan, sebuah bangsa dapat menentu kan nasib bangsanya sendiri.
Dengan kemerdekaan, sebuah negara dapat menentukan pemerintahan dan men jamin
hak-hak rakyatnya. Dalam merebut kemer dekaan, rakyat suatu bangsa berjuang melalui
per juangan fisik dan nonfisik. Untuk menggambarkan bagaimana sebuah perjuangan
kemerdekaan dilakukan

Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia saat ini tidak lagi menjadi sebuah cita-cita. Namun
apa yang disam pai kan Chairil Anwar dalam puisi tersebut tepat kira nya bahwa kerja
belum selesai. Tugas semua orang untuk terus memperjuangkan dan mempertahankan
kemerdekaan demi menghargai pengorbanan ribuan nyawa para pejuang bangsa pada
masa lalu. Kamu sebagai generasi muda tentulah tidak berjuang dengan memanggul
senjata, tetapi mengisi pembangunan ini dengan berbagai karya nyata. Dengan
demikian, hakikat kemerdekaan adalah kebebasan dari jajahan bangsa lain, baik fisik
maupun nonfisik. Kemerdekaaan yang sebenarnya adalah bebas mengekspresikan diri
dalam mengisi kemerdekaan untuk mengangkat derajat bangsa Indonesia.
2. Penderitaan Rakyat dalam Penjajahan

a. Penderitaan Rakyat pada saat Penjajahan Belanda

Kamu tentu sudah tahu, baik dari pelajaran yang kamu dapat kan pada waktu di SD
maupun dari ber bagai informasi lain bahwa kondisi bangsa Indonesia pada masa
penjajahan sungguh sangat menderita. Akan tetapi, pernahkah kamu sadari bahwa
sebelum masuk nya penjajah, sebenarnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya
raya. Namun, dengan berkembang nya teknologi pelayaran dan mendesaknya kebutuhan
ekonomi negara-negara Eropa menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan
pelayaran untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Kemudian,
bangsa Eropa, bukan hanya melakukan per dagangan, melainkan langsung me nguasai
dan men jajah negara-negara yang mereka anggap baru di temukan. Menurut berbagai
sumber sejarah, penjajahan di Indonesia diawali oleh ke datangan tentara Portugis.
Kemudian berlanjut dengan kedatangan Belanda sampai akhirnya menjajah Indonesia
cukup lama, yakni kurang lebih 350 tahun.

Beberapa ahli sejarah menyatakan bahwa penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak
di dirikan nya Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) pada 20 Maret 1602. Sejak
Belanda berada di Indonesia melalui VOC, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang
menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi
kehidupan. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan di luar peri kemanusian,
seperti menyiksa dan membunuh hampir seluruh penduduk di Pulau Banda dan diganti
kan dengan tenaga kerja budak. VOC juga membantai rakyat Ambon pada 1623 yang
terkenal dengan peris tiwa pem bantaian Ambon.

Berbagai tindakan licik dilakukan oleh VOC, seperti melaksanakan devide et impera (adu
domba), yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang
lain atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Politik adu domba ini semakin
melemah kan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak sistem tingkah laku sosial yang
sudah ada. Ketika Daendles berkuasa, rakyat semakin menderita, Daendles memaksa
rakyat untuk bekerja paksa (rodi) mem bangun jalan sepanjang Pulau Jawa (Anyer-
Panarukan) untuk kepentingan militer. Penderitaan bangsa Indonesia belum berakhir
karena Belanda menerapkan cultuur stelsel (tanam paksa). Tanam paksa menyebab kan
rakyat menderita kelaparan dan terjadi imigrasi besar-besaran di Cirebon. Penderitaan
yang dialami oleh bangsa Indonesia mendorong per lawanan yang dipimpin ulama atau
kaum bangsawan di berbagai daerah. Perjuangan fisik melawan penjajah Belanda terjadi
beberapa daerah anatar lain di Sulawesi Selatan yang dipimpin Sultan Hasanuddin, di
Sumatra Barat oleh Tuanku Imam Bonjol, di Jawa Tengah oleh Pangeran Diponegoro,
dan Sultan Ageng Tirtayasa di Banten. Perjuangan rakyat Indonesia belum berhasil
mengusir penjajah Belanda. Perjuangan fisik oleh para pejuang pergerakan nasional
diganti menjadi perjuangan nonfisik, yaitu membangun nilai-nilai pendidikan kebangsaan
dan pergerakan melalui jalur politik.
b. Penderitaan Rakyat pada saat Penjajahan Jepang

Pendudukan Jepang di Indonesia dimulai 1942 sampai dengan tahun 1945
merupakan rangkaian politik imprealisme Jepang di Asia Tenggara. Jepang mulai
menguasai Indonesia setelah Belanda menyerah kepada Jepang dalam Perjanjian
Kalijati pada 8 Maret 1942. Setelah menginjakkan kakinya di Indonesia, Jepang
menjanjikan akan memberikan ketenangan dan kedamaian bagi bangsa Indonesia.
Semboyan “Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya
Asia” ternyata hanya manis di mulut. Tidak berapa lama setelah Jepang menduduki
Indonesia, terjadilah pen deritaan dan keseng saraan yang dirasakan rakyat
Indonesia.

Penjajahan Jepang pun di mulai. Sejak 9 Maret 1942, Jepang menguasai Indonesia.
Dengan segala macam cara Jepang menguras kekayaan dan tenaga rakyat
Indonesia. Hal ini menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Kelaparan
terjadi di mana-mana. Rakyat dipaksa untuk menyerah kan padi. Rakyat juga
dipaksa menjadi tenaga kerja (romusha). Perlakuan kasar dan tidak manusiawi
seperti kurangnya makanan, beratnya pekerjaan, dan perlakuan semena-mena
terhadap pekerja romusha menyebabkan ribuan romusha meninggal pada saat
bekerja. Di pedesaan, masyarakat dipaksa harus menyerah kan padi dan menanam
pohon jarak sebagai bahan minyak pelumas. Dampaknya adalah rakyat menderita
kelaparan yang berkepanjangan sehingga mengakibat kan kematian.

Di mana-mana rakyat terpaksa harus memakai baju yang sangat tidak layak untuk
dipakai karena terbuat dari karung goni. Penderitaan rakyat ternyata tidak hanya
secara fisik, tetapi juga nonfisik. Jepang juga memaksa ribuan wanita Indonesia
untuk menjadi pemuas nafsu bejat tentaratentara Jepang. Martabat wanita yang
dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia dirusak oleh Jepang. Perlakuan tentara
Jepang terhadap wanita yang dianggap bersalah karena terlibat pergerakan nasional
sangat tidak manusiawi. Masa penjajahan Jepang di Indonesia memang lebih
pendek jika dibandingkan dengan penjajahan Belanda. Namun penderitaan yang
dirasakan bangsa Indonesia selama penjajahan Jepang sangatlah luar biasa. Setelah
Jepang mengalami kekalahan dalam perang Asia Timur Raya, ada harapan bagi
bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

								
To top