Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Peran Sistem Informasi Akuntansi Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Intern Penjualan BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK

VIEWS: 681 PAGES: 22

Peran Sistem Informasi Akuntansi Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Intern Penjualan document sample

More Info
									         BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
            REPUBLIK INDONESIA




               HASIL PEMERIKSAAN
                      ATAS
PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
    DARI IURAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN
         PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)
                      PADA
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN
              PT KIDECO JAYA AGUNG
       TAHUN ANGGARAN (TA) 2004 DAN TA 2005
                        DI
             JAKARTA DAN SAMARINDA




                         Nomor : .................................................
                         Tanggal : .................................................
                      BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                             REPUBLIK INDONESIA


                                          Bab I

                              Resume Hasil Pemeriksaan



       Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1973 dan Undang-undang No. 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, BPK-RI
telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu berkaitan dengan hal-hal di bidang
keuangan atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Perjanjian
Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Tahun Anggaran (TA) 2004 dan
TA 2005 pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Dep. ESDM) dan PT
Kideco Jaya Agung di Jakarta dan Samarinda.

       Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Audit Pemerintahan
(SAP) Tahun 1995.

       Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji dan menilai apakah Sistem
Pengendalian Intern (SPI) telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai, informasi
keuangan disajikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, dan entitas yang diperiksa telah
mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan keuangan tertentu.

       Sasaran pemeriksaan diarahkan pada kewajaran perhitungan iuran tetap dan iuran
produksi/royalti atas Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

       Dari hasil pemeriksaan dapat dikemukakan bahwa Sistem Pengendalian Intern atas
pengelolaan PNBP telah dirancang secara memadai, melalui susunan organisasi yang telah
memisahkan fungsi pencatatan, penghitungan dan verifikasi; penerapan kebijakan
mengenai penetapan royalti dan iuran tetap serta pengenaan denda keterlambatan
pemenuhan kewajiban keuangan perusahaan; perencanan penetapan anggaran PNBP yang

                                            1
dilakukan berdasarkan pembahasan RAKB; pelaksanaan prosedur pelaporan dan
rekonsiliasi dengan instansi terkait; penatausahaan dokumen dan bukti-bukti setoran
PNBP; serta adanya kegiatan pengawasan baik yang dilaksanakan oleh Direktorat
Pengusahaan Mineral dan Batubara (DPMB) maupun oleh Tim Optimalisasi Penerimaan
Negara (OPN).

        Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai, BPK RI berpendapat bahwa
terdapat ketidaksesuaian terhadap peraturan dan ketentuan kontrak pada TA 2004 dan TA
2005 sebesar US$1,284.45 ribu (2,78% dari realisasi anggaran yang diperiksa), terdiri
dari:

1. Pencatatan data produksi dan pengapalan Batubara oleh PT Kideco Jaya Agung (PT
    KJA) tidak akurat sehingga batubara yang seharusnya menjadi bagian Pemerintah
    tidak dapat diketahui dengan pasti. Hal ini disebabkan Sistem Pengendalian Intern
    (SPI) atas produksi dan pengapalan PT KJA tidak tertib dan pengawasan yang
    dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara (DPPMB)
    Dep. ESDM tidak efektif.

2. Perhitungan dan pembayaran Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) sebesar
    USD1,277.23 ribu tidak sesuai ketentuan sehingga untuk periode tahun 2004 dan
    semester I tahun 2005 Pemerintah kurang menerima DHPB dari PT KJA senilai
    tersebut. Hal ini disebabkan PT KJA tidak sepenuhnya menaati Perjanjian Kerjasama
    Penjualan Batubara dengan Pemerintah serta pengawasan Direktorat PPMB Dep.
    ESDM belum efektif.

3. Penagihan atas penjualan batubara bagian Pemerintah ke PT Mineral Exportindo
    Indonesia (PT MEI) kurang sebesar USD7.22 ribu, sehingga Pemerintah kurang
    menerima DHPB atas penjualan batubara PT KJA ke PT MEI senilai tersebut. Hal ini
    disebabkan PT KJA tidak cermat dalam melakukan perhitungan invoice dan Direktorat
    PPMB Dep. ESDM tidak intensif dalam melakukan pengawasan.

        Berkenaan dengan hal tersebut, BPK RI menyarankan agar Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral supaya:

1. Memerintahkan Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi menyusun suatu
    prosedur penimbangan berat batubara sejak dari penggalian batubara sampai dengan
    penjualan hasil produksi yang harus diikuti oleh perusahaan PKP2B dan melakukan



                                          2
  pengawasan atas pelaksanaan prosedur tersebut secara intensif sehingga data produksi
  perusahaan PKP2B yang sebenarnya bisa diketahui.

2. Menagih kekurangan DHPB dari PT KJA untuk disetor ke Kas Negara dan
  memberikan sanksi kepada Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
  selaku atasan Direktur PPMB atas kelalaiannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.



                                             Jakarta,                       2006
                                             BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                                                REPUBLIK INDONESIA
                                                  Penanggung Jawab Audit,



                                                         Drs. Soekoyo
                                                        NIP 240000742




                                         3
                                          Bab II
                                HASIL PEMERIKSAAN

A. Gambaran Umum
  1. Dasar Hukum Pemeriksaan
     a. Undang-undang No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
     b. Undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
        Tanggung Jawab Keuangan Negara.


  2. Tujuan Pemeriksaan
            Untuk menguji dan menilai apakah pengelolaan dan pertanggungjawaban
     keuangan PNBP telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
     telah dilakukan dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan yang meliputi:
     a. Sistem Pengendalian Intern telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai;
     b. Informasi keuangan telah disajikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
     c. Entitas yang diperiksa telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan
       keuangan tertentu.

  3. Sasaran Pemeriksaan
            Sasaran pemeriksaan diarahkan pada :
     a. Iuran tetap dan iuran produksi/royalti atas Perjanjian Karya Pengusahaan
        Pertambangan Batubara (PKP2B);
     b. Kepatuhan    terhadap    peraturan   perundang-undangan     yang   berlaku   dalam
        pelaksanaan kegiatan operasional;
     c. Sistem Pengendali Intern (SPI).

  4. Metode Pemeriksaan
            Pemeriksaan atas pengelolaan PNBP sektor sumber daya alam di lingkungan
     Departemen ESDM akan memberikan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran SPI,
     serta akurasi penyampaian informasi keuangan dengan pendekatan-pendekatan
     berikut:
     a. Pendekatan resiko
        Metodelogi yang diterapkan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
        anggaran dilakukan dengan menggunakan pendekatan resiko, yang didasarkan
        pada pemahaman dan pengujian atas efektivitas SPI, antara lain terhadap cara
        pencatatan dan pengeluaran uang maupun pelaporannya.
                                              4
   Hasil pemahaman dan pengujian atas SPI tersebut akan menentukan tingkat
   keandalan SPI, sesuai asersi manajemen dan ketentuan yang berlaku.
   Penetapan resiko pemeriksaan (audit risk) simultan dengan tingkat keandalan
   pengendalian (resiko pengendalian) serta tingkat bawaan (inherent risk) entitas
   yang akan diperiksa dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan resiko
   deteksi (detection risk) yang diharapkan dan jumlah pengujian yang akan
   dilakukan serta menentukan fokus pemeriksaan.
b. Materialitas
   Materialitas dalam pemeriksaan ditetapkan dengan menggunakan prosentase
   atas total anggaran yang akan diperiksa. Penerapan tingkat materialitas
   pemeriksaan adalah konservatif atau rendah, dengan mempertimbangkan bahwa
   pengguna laporan dhi. DPR-RI akan memperhatikan aspek legalitas dan
   ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku dalam proses pertanggungjawaban
   keuangan. Tingkat materialitas dalam pemeriksaan ini ditetapkan sebesar 0,5 %
   akan dijadikan pertimbangan dalam menentukan kedalaman pengujian yang akan
   dilakukan. Standard materialitas di atas terutama berkaitan dengan akurasi
   angka-angka      dalam       laporan   keuangan,    namun    tidak    berlaku    atas
   penyimpangan yang berkaitan dengan ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku
   dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan anggaran. Kesalahan penyajian yang
   ditemukan dari hasil pengujian atas penjumlahan secara vertikal dan horizontal
   (footing dan cross footing) dan kesalahan pembebanan dalam mata anggaran
   yang mengurangi akurasi penyajian informasi keuangan supaya disimpulkan
   sehingga dapat disusun materialitasnya.
c. Pengujian dalam pemeriksaan
   Pemeriksaan terhadap kegiatan pelaksanaan anggaran dilakukan dengan
   pemahaman atas SPI. Pengujian terhadap pelaksanaan pengendalian terbatas
   pada angka-angka yang disajikan untuk dapat mengumpulkan bukti-bukti yang
   mendukung kesimpulan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan ini dilakukan
   pengujian substantif atas transaksi keuangan secara terbatas.
d. Uji-Petik Pemeriksaan (sampling audit)
   Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara melakukan pengujian secara uji-petik atas
   unit-unit dalam populasi yang akan diuji. Kesimpulan pemeriksaan akan
   diperoleh      berdasarkan     hasil   uji-petik   yang   dijadikan   dasar     untuk
   menggambarkan kondisi dari populasinya. Dalam pemeriksaan ini, pemeriksa

                                          5
     dapat menggunakan metode non statistical sampling atau metode statistical
     sampling dengan memperhatikan kecukupan jumlah sample yang dipilih baik
     dari segi nilai rupiah atau jenis transaksinya.
  e. Pelaporan
     Setiap permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan pelaksanaan anggaran
     harus dikomunikasikan dengan entitas yang diperiksa untuk memperoleh
     tanggapan tertulis sebelum disajikan sebagai temuan pemeriksaan. Atas temuan
     yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya diberikan saran
     tindak perbaikan yang disajikan dalam laporan yang sama.

5. Jangka Waktu Pemeriksaan
         Pemeriksaan dilaksanakan selama 35 hari sejak tanggal 24 Oktober 2005
  sampai dengan 16 Desember 2005

6. Obyek Pemeriksaan
  a. Uraian Singkat Obyek Pemeriksaan
            PNBP sektor Sumber Daya Alam di lingkungan Dep. ESDM meliputi
     penerimaan yang berasal dari pertambangan batubara dan mineral lainnya, seperti
     emas, tembaga, dan nikel. Hak pengelolaan eksploitasi tambang batubara diberikan
     oleh Negara kepada pengelola berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan
     Pertambangan Batubara (PKP2B). Pemerintah menunjuk perusahaan sebagai
     operator tunggal untuk operasi penambangan mineral di wilayah perjanjian dan
     harus memenuhi semua kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan.
            Dalam PKP2B ditetapkan bahwa atas hasil produksi, perusahaan dikenakan
     kewajiban pembayaran royalti dan iuran tetap. Besarnya iuran tetap ditentukan
     berdasarkan luas wilayah dikalikan tarif yang telah ditentukan, sedangkan royalti
     untuk batubara ditetapkan sebesar 13,5% dari total produksi pertahun, untuk
     batubara ditetapkan sesuai jumlah produksi dikalikan prosentase harga yang diatur
     dalam kontrak atau Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2003.
            Pembagian iuran tetap dan royalti ke daerah diatur dalam Peraturan
     Pemerintah No. 104 Tahun 2000 yang menetapkan bahwa dari jumlah pembagian,
     80% merupakan hak/bagian Pemerintah daerah dan 20% bagian Pemerintah Pusat.
     Dari 80% bagian Pemerintah Daerah, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
    1) Atas penerimaan iuran tetap, 64 % untuk daerah Tk. II penghasil dan 16 % untuk
       propinsi yang bersangkutan.



                                           6
 2) Atas penerimaan royalti, 32% untuk daerah Tk. II penghasil, 32% untuk daerah
    Tk. II sekitar, dan 16% untuk propinsi bersangkutan.
         Pengelolaan PNBP sektor mineral berada di bawah kewenangan Biro
  Keuangan Dep. ESDM. Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
  No. 1915 Tahun 2001 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Dep.
  ESDM, menetapkan bahwa tugas Biro Keuangan adalah membantu Menteri ESDM
  dalam menyelenggarakan tugas Pemerintah di bidang energi dan sumber daya
  mineral khususnya penyusunan anggaran pendapatan dan belanja, pedoman
  penyelenggaraan administrasi keuangan, harga satuan pokok kegiatan dan tarif
  penerimaan negara bukan pajak. Selain itu Biro Keuangan mempunyai tugas
  melaksanakan akuntansi, verifikasi, dan perhitungan anggaran departemen.
         Peran Biro Keuangan dalam pengelolaan PNBP dari sektor mineral dibantu
  oleh Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral (Sekarang Ditjen
  Mineral, Batubara dan Panas Bumi)           sebagai pembina/pengawas kegiatan
  perusahaan pertambangan terutama dalam hal produksi, penjualan, monitoring
  penerimaan bagian Pemerintah.
  Tugas utama Ditjen Geologi Sumber Daya Mineral (Sekarang Ditjen Mineral,
  Batubara dan Panas Bumi) adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan
  standarisasi teknis bidang geologi dan sumber daya mineral. Untuk menunjang
  tugas tersebut Ditjen GSM merumuskan standar, norma, pedoman, kriteria, dan
  prosedur di bidang geologi dan sumber daya mineral serta melakukan bimbingan
  dan pembinaan teknis serta evaluasi kegiatan usaha bidang geologi dan sumber
  daya mineral.

b. Realisasi Penerimaan.
         Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Iuran Tetap dan DHPB PT
   KJA dalam TA 2004 dan 2005 adalah sebagai berikut:

                                        Realisasi
    No       Jenis Penerimaan
                                    Penerimaan(USD)
     A   TA 2004
     1   Iuran Tetap PKP2B                     50,399.90
     2   DHPB                               29,403,689.60
         Total 2004                         29,454,089.50
    B    TA 2005 (s.d Juni 2005)
     1   Iuran Tetap PKP2B                     25,199.95
     2   DHPB                               16,768,428.90
         Total 2005                         16,793,628.85

                                       7
c. Cakupan Pemeriksaan
         Cakupan pemeriksaan meliputi :
  Penerimaan dari Iuran Tetap     PKP2B dan DHPB         TA 2004 sebesar USD
  29,454,089.50 atau 100% dari realisasi penerimaan dan TA 2005 (s.d Juni 2005)
  sebesar USD 16,793,628.65 atau 100% dari realisasi penerimaan.
         Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
  PNBP PKP2B dimuat dalam daftar pada halaman berikut ini.




                                     8
B. Review Sistem Pengendalian Intern
         Hasil pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas penyusunan, penyajian
   dan pertanggungjawaban keuangan serta pelaksanaan kegiatan operasional PNBP adalah
   sebagai berikut :
   1. Organisasi dan Personalia
                 Pengelolaan dan pertanggungjawaban PNBP di lingkungan Dep. ESDM
      dilaksanakan oleh Biro Keuangan sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri No.
      1915 Tahun 2001 tanggal 23 Juli 2001 dan telah dirubah SK Menteri No. 0030 Tahun
      2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen
      Energi dan Sumber Daya Mineral
              Struktur Organisasi Biro Keuangan terdiri dari empat bagian di antaranya
      Bagian Perencanaan Anggaran yang mempunyai tugas melakukan penyusunan
      anggaran pendapatan dan belanja serta melakukan verifikasi atas penerimaan dari
      sektor penerimaan negara bukan pajak khususnya atas batubara dan mineral. Dalam
      rangka melaksanakan tugas tersebut, Bagian Perencanaan Anggaran antara lain
      melakukan kompilasi data tarif, data penerimaan, serta pembagian atas penerimaan
      negara bukan pajak baik hak Pemerintah Pusat maupun hak Pemerintah Daerah.
              Pelaksanaan pengawasan kegiatan pertambangan dilaksanakan oleh pihak
      Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral sekarang menjadi Direktorat
      Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi           yang bertanggung jawab untuk
      memonitor kegiatan dimaksud. Pada Tahun Anggaran 2004 dan 2005 kegiatan
      pengawasan terhadap 108 perusahaan PKP2B dilaksanakan oleh 29 orang pegawai
      Subdit Penerimaan Negara pada Direktorat Pengusahaan Mineral dan Batubara
      (DPMB).
              Susunan organisasi telah memisahkan fungsi pencatatan, penghitungan, dan
      verifikasi serta telah adanya pembagian tugas, tidak terdapat perangkapan jabatan yang
      melemahkan pengendalian.


   2. Kebijakan.
               Dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
      ditetapkan kewajiban perusahaan/kontraktor kepada Pemerintah diantaranya berupa
      pembayaran iuran tetap (deadrent) dan iuran produksi (royalty). Perhitungan iuran
      tetap didasarkan pada luas wilayah yang dikuasai perusahaan dikalikan tarif yang
      telah ditentukan, sedangkan iuran produksi (royalty) dari perusahaan PKP2B

                                              9
   ditetapkan 13,5% dari total produksi per tahun secara in kind dan royalty      dari
   perusahaan PKP2B dihitung berdasarkan jumlah produksi dikalikan tarif yang telah
   ditentukan sesuai kontrak atau PP No. 45 tahun 2003.
          Untuk pembayaran royalty batubara, karena bagian Pemerintah berupa in kind
   (natura), maka pihak Ditjen GSM meminta perusahaan untuk menyertakan batubara
   bagian Pemerintah dalam setiap penjualan batubara yang dilaksanakan perusahaan.
   Sebagai landasan hukum penjualan bagian Pemerintah, pihak Ditjen GSM dan
   perusahaan membuat kontrak penjualan batubara bagian Pemerintah termasuk
   penetapan pembebanan biaya penjualannya.
          Pembayaran hasil penjualan bagian Pemerintah oleh perusahaan dilakukan per
   triwulanan dan perusahaan diwajibkan menyetor hasilnya langsung ke Kas Negara.
   Apabila terjadi keterlambatan dalam penyetoran hasil penjualan, maka perusahaan
   dikenakan denda 2 % per bulan untuk mata uang Rupiah dan 1% per bulan untuk mata
   uang USD dengan jangka waktu perhitungan denda maksimal 24 bulan untuk Kontrak
   PKP2B. Apabila diketahui terjadi keterlambatan atas penyetoran hasil penjualan oleh
   perusahaan, maka Direktur PMB Ditjen GSM akan mengirimkan pemberitahuan atau
   surat teguran kepada pihak perusahaan atas kelalaian dan apabila perusahaan tidak
   segera menanggapinya maka pihak Ditjen GSM akan membuat surat pemutusan
   kontrak sepihak.
          Kebijakan mengenai penetapan royalty dan iuran tetap serta pengenaan denda
   atas keterlambatan pemenuhan kewajiban keuangan perusahaan telah diterapkan
   secara memadai melalui pelaksanaan PP 45 tahun 2003, Kepmen Pertambangan Dan
   Energi no 1261k/25/MPE/1999 dan Kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan
   Pertambangan Batubara itu sendiri, serta aturan lainnya.


3. Perencanaan
          Pendapatan Negara Bukan Pajak sumber daya alam di dalam Dep ESDM TA
   2004 ditargetkan sebesar Rp287.000 juta + USD50,399.90, dan realisasinya sebesar
   USD29,454,089.5. Sedangkan untuk tahun 2005 ditargetkan sebesar Rp433.787,4 juta
   + USD25,199.95, dan realisasinya sampai dengan Semester I TA 2005 sebesar
   USD16,793,628.85.
          Perencanaan penetapan anggaran penerimaan PNBP Dep. ESDM didasarkan
   pada hasil pembahasan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) antara
   perusahaan/kontraktor dengan Ditjen GSM. Pembahasan tersebut pada umumnya

                                           10
   dilaksanakan pada setiap bulan November dan Desember berdasarkan data keuangan
   dan data hasil produksi tahun berjalan. Ditjen GSM selanjutnya akan memperkirakan
   besar PNBP setelah mengevaluasi laporan keuangan, laporan produksi, dan laporan
   penjualan perusahaan yang bersangkutan.
          Perencanaan atas PNBP Dep. ESDM disusun secara jelas dan dilaksanakan
   secara memadai melalui pembahasan dengan instansi terkait lainnya.


4. Prosedur.
          Prosedur Perhitungan kewajiban Perusahaan PKP2B dilaksanakan secara self
   assessment oleh perusahaan. Kewajiban tersebut meliputi kewajiban keuangan sesuai
   kontrak, diantaranya meliputi pembayaran atas iuran tetap, iuran produksi/royalti, dan
   pajak-pajak. Khusus untuk perhitungan kewajiban pembayaran royalti dan iuran tetap,
   pihak Perusahaan PKP2B menghitung berdasarkan jumlah produksinya. Laporan
   produksi tersebut dilaporkan kepada Direktorat Pengusahaan Mineral Batubara
   (DPMB) Dep. ESDM termasuk laporan hasil penjualan batubara milik Pemerintah
   yang dijual bersama-sama dengan milik perusahaan. Dari laporan tersebut, pihak
   Subdit Produksi dan Pemasaran membuat rekapitulasi dari masing-masing perusahaan
   sedangkan pihak Subdit Penerimaan Negara menghitung kewajiban masing-masing
   perusahaan berdasarkan data produksi dikalikan tarif sesuai ketentuan.
          Hasil penjualan batubara milik Pemerintah oleh perusahaan akan disetorkan
   kepada Pemerintah Indonesia melalui Kas Negara dhi KPPN atau Dit. PKN sebagai
   penerimaan hasil tambang. Kas Negara menyampaikan copy bukti setor ke
   Departemen ESDM dhi. Biro Keungan merekapitulasi pendapatan tersebut sebagai
   PNBP berdasarkan bukti setor (nota kredit) yang dikirim oleh Kas Negara atau
   berdasarkan RKP (Rekening Koran Pemerintah) dari Dit. PKN Dirjen Perbendaharaan
   Dep. Keuangan. Rekapitulasi pendapatan PNBP dicocokkan dengan data yang ada
   pada   Subdit. Penerimaan Minyak       dan Bukan Pajak (PMBP)            pada Direktorat
   Penerimaan Minyak dan Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum (Dit. PMBP dan
   BLU) Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan (DJAPK)
   Departemen Keuangan. Berdasarkan data PNBP yang telah cocokkan tersebut,
   Departemen ESDM mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Dep. Keuangan untuk
   membagikan dana perimbangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah sesuai
   dengan ketentuan.


                                           11
       Dari hasil pemeriksaan diketahui terdapat perusahaan yang lalai, terlambat,
   maupun kurang bayar dalam melaksanakan kewajiban keuangannya. Hal ini
   disebabkan DPMB menetapkan prosedur            pembayaranan iuran tetap, iuran
   produksi/royalti, dan pajak-pajak dilaksanakan secara self assesment dan pengawasan
   lemah serta belum berupaya secara maksimal untuk menagih kewajiban perusahaan
   tersebut


5. Pembukuan/penatausahaan
          Penatausahaan administrasi keuangan atas kegiatan PKP2B dilaksanakan oleh
   Sub Bagian Anggaran Pendapatan, Bagian Pelaksanaan Anggaran, Biro Keuangan
   Dep. ESDM dengan membukukan seluruh penerimaan negara sektor sumber daya
   alam berdasarkan pada copy bukti setor diterima dari Kas Negara atau perusahaan.
   Selain copy bukti setor, Sub. Bag Anggaran Pendapatan membukukan penerimaan dari
   RKP.
          Laporan rekapitulasi penerimaan sumber daya alam yang dibuat Biro
   Keuangan Dep. ESDM khususnya untuk penerimaan dari sektor batubara (PKP2B)
   dicocokkan dengan Subdit PMBP pada Direktorat PMBP dan BLU DJAPK Dep.
   Keuangan setiap triwulanan sebelum dilaksanakan pembagiannya ke daerah-daerah.
   Pembukuan dana hasil kegiatan PKP2B lebih banyak dilakukan oleh Dit. PMBP dan
   BLU    Dep. Keuangan sedangkan pihak Dep. ESDM, dhi. Sub Bagian Anggaran
   Pendapatan, hanya menerima tembusan copy bukti setor dan dibukukan sesuai hasil
   perhitungan pembagian yang dilakukan oleh Dep. Keuangan.


6. Pelaporan
          PNBP dari sektor sumber daya alam, dilaporkan oleh Dep. ESDM melalui
   Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Namun karena proses pelaporan LRA dan
   pelaporan PNBP pada Dep. ESDM dilaksanakan oleh dua unit kerja yang terpisah,
   maka laporan PNBP dalam LRA berbeda dengan yang dilaporkan oleh Sub Bagian
   Anggaran Pendapatan. Perbedaan ini disebabkan data yang dibukukan dalam LRA
   hanya berdasarkan data SSBP yang dikirimkan dari Kas Negara sedangkan data yang
   dilaporkan oleh Sub Bagian Anggaran Pendapatan selain SSBP juga berdasarkan copy
   bukti setor   Pelaporan besarnya PNBP Dep. ESDM belum sepenuhnya benar karena
   lemahnya koordinasi di antara bagian yang terlibat dalam pelaporan di lingkungan
   Dep. ESDM. Selain itu masih teerdapat beberapa permasalahan dari pihak perusahaan

                                         12
   terkait dengan evaluasi yang dilakukan oleh          Direktorat Pengusahaan Mineral
   Batubara (DPMB) yaitu:
   a. Laporan disampaikan tidak tepat waktu;
   b. Laporan tidak lengkap, yaitu mengenai informasi yang tidak dilaporkan;
   c. Laporan tidak seragam, sehingga menyulitkan untuk mengevaluasi.


7. Pengawasan
             Pengawasan PNBP dari sektor sumber daya alam dilaksanakan oleh DPMB
   Dep. ESDM dan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN) dari Direktur PMBP
   dan BLU) DJAPK Dep. Keuangan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh DPMB Dep.
   ESDM meliputi pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pertambangan mulai tata cara
   pertambangan sampai dengan perhitungan data produksi dan pemasaran. Pengawasan
   tersebut pada kegiatan tahun berjalan. Sedangkan pengawasan yang dilaksanakan oleh
   Tim OPN meliputi pengawasan atas kewajaran data penjualan termasuk harga jual,
   pembebanan biaya penjualan, dan kebenaran perhitungan persediaan milik Pemerintah.
   Pengawasan oleh Tim OPN adalah pengawasan atas kegiatan tahun yang lalu (post
   audit).
             Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DPMB meliputi bidang produksi
   dan pemasaran. Pelaksanaan evaluasi dalam DPMB dilakukan oleh tim-tim evaluator
   yang masing-masing menangani suatu perusahaan tertentu. Tim evaluator memantau
   kelengkapan data yang dikirim oleh perusahaan pelaksana PKP2B, meliputi data
   produksi bulanan, laporan triwulanan dan dokumen-dokumen penjualan. Selanjutnya
   atas data yang diterima, dilakukan evaluasi produksi dan pemasaran. Evaluasi produksi
   dilakukan dengan merekapitulasi data serta mereview perhitungan perusahaan. Jika
   ditemukan kejanggalan atau trend yang berbeda dengan periode sebelumnya, evaluator
   akan menanyakan hal tersebut kepada perusahaan.
             Evaluasi pemasaran dilakukan dengan merekapitulasi data penjualan dalam hal
   ini bill of lading. Selain itu dilakukan juga pemantauan atas harga mineral di pasar
   dunia, yaitu pada Barlow Jonker untuk batubara dan pada London Mineral Exchange
   (LME) untuk Nickel dan mineral lainnya.
             Data-data produksi yang telah direkapitulasi oleh DPMB kemudian diinput di
   website yang bisa di akses oleh publik.
             Di akhir tahun dilakukan pula evaluasi atas kinerja perusahaan, yaitu dengan
   membandingkan laporan tahunan perusahaan dengan RKAB perusahaan tahun terkait.

                                             13
Pembahasan juga dilakukan untuk RKAB tahun yang akan datang yang harus disetujui
oleh Dep. ESDM.
       Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai, masih terdapat kelemahan
dalam SPI, khususnya mengenai prosedur kerja dan pengawasan serta ketaatan pada
azas yang tidak sepenuhnya dilaksanakan baik oleh para pelaksana maupun
penanggungjawab pengelolaan PNBP Iuran PKP2B. Beberapa kelemahan adalah:
a. Tidak ada sanksi yang tegas atas kelambatan pengiriman laporan-laporan tersebut
   meskipun hal itu dimungkinkan dalam kontrak. Di sisi lain, kewajiban pelaporan
   yang harus dilakukan perusahaan yang diatur dalam kontrak berbeda-beda. Ada
   perusahaan yang hanya diwajibkan menyampaikan laporan triwulan saja (tanpa
   uraian jelas apa yang harus dilaporkan), ada pula yang harus melaporkan laporan
   produksi dan pemasaran yang bersifat bulanan.
b. Evaluasi yang dilakukan lebih bersifat administratif yaitu rekapitulasi tanpa ada
   analisa mendalam atas transaksi yang terjadi.




                                       14
C. Temuan Pemeriksaan
       Pemeriksaan dilaksanakan untuk menilai Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan
kewajaran perhitungan iuran tetap dan iuran produksi atas Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara (PKP2B) yaitu :
1. Pencatatan data produksi dan pengapalan batubara PT Kideco Jaya Agung (PT
   KJA) tidak akurat
          Proses produksi batubara sejak dari penambangan sampai dengan penjualan
   adalah sebagai berikut: hasil tambang batubara diangkut ke Run Of Mine (ROM) stock
   pile untuk kemudian dipecah di crushing plant. Setelah dipecah, batubara diangkut ke
   Tanah Merah Coal Terminal (TMCT), proses ini disebut hauling. Batubara yang
   masuk TMCT dicatat dalam stacking report dan ditimbun serta siap untuk dijual. Pada
   saat penjualan, batubara dari TMCT dimuat kedalam tongkang, proses ini disebut
   reclaiming dan jumlah batubara yang dimuat tersebut dicatat dalam reclaiming report.
   Selanjutnya batubara diangkut dengan tongkang ke Adang Bay untuk dimuat ke kapal
   yang akan mengangkut batubara ke pembeli. Pekerjaan pengangkutan batubara
   tersebut dilakukan oleh subkontraktor.
          Penentuan berat batubara dalam seluruh proses tersebut dilakukan dengan
   menggunakan kupon tanpa adanya penimbangan. Menurut keterangan PT KJA, kupon-
   kupon tersebut dimusnahkan tiga bulan setelah proses produksi sehingga pemeriksa
   tidak bisa menguji kebenaran data produksi dan pengapalan. Selain berfungsi sebagai
   dasar pencatatan, kupon juga berfungsi sebagai dasar penagihan oleh subkontraktor.
   Pada proses produksi dan pengapalan tersebut pengujian yang dilakukan adalah pada
   tahap reclaiming dan pemuatan batubara ke kapal, yang dilaksanakan oleh surveyor
   independen untuk menentukan berat batubara.
          Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas SPI PT KJA menunjukkan bahwa terdapat
   kelemahan dalam SPI produksi dan penjualan batubara PT KJA yaitu:
   a. Penimbangan atau pengukuran berat batubara di lokasi penambangan tidak
       dilakukan sehingga tidak diketahui jumlah sebenarnya batuan batubara yang digali.
   b. Penimbangan batubara baik yang masuk ke ROM stock pile maupun yang keluar
       dari crushing plant menuju TMCT tidak dilakukan, sehingga sulit diketahui jumlah
       sebenarnya batubara yang dipecah. Berat batubara hanya diketahui dari nomor
       vessel yang menunjukkan kapasitas muat truk yang disepakati bersama.




                                            15
c. Tidak ada pencatatan jam operasi crushing machine pada proses pemecahan
   batubara dalam jangka waktu tertentu, untuk mengetahui jumlah batubara yang
   dipecah.
d. Tidak ada kontrol produksi sehingga tidak dapat dibandingkan/diketahui jumlah
   batubara tergali dan diangkut ke ROM stock pile. Satu-satunya alat untuk
   menghitung jumlah produksi adalah kupon, namun kupon sudah dimusnahkan
   dalam waktu tiga bulan setelah produksi, sehingga pemeriksa            tidak bisa
   menelusuri data produksi ke data sumber.
e. Tidak dilakukan penyimpanan kupon yang merupakan data sumber untuk data
   produksi dan penjualan. Kupon juga berguna untuk menguji kebenaran besar
   tagihan oleh subkontraktor.
       Hal tersebut tidak sesuai dengan Contract Agreement No. J2/Ji.DU/40/82
tanggal 14 September 1982:
Article 16 (16.1): Contractor (PT KJA) shall be responsible for keeping complete
books and accounts reflecting all operating costs as well as monies received from the
sale of coal or products derived therefrom, consistent with modern industry
practices…
       Atas masalah tersebut PT KJA menyatakan bahwa tidak digunakannya sistem
penimbangan batubara dengan digantikannya dengan sistem penggunaan kapasitas
truk atau kupon dimaksudkan tidak hanya untuk efisiensi kerja saja tetapi untuk
pengecekan keamanan (safety) serta pengecekan seberapa cepat kendaraan tersebut
mengangkut batubara. Perusahaan juga sudah melakukan pengendalian dengan
menempatkan para konsultan (independent surveyor-seperti PT Sucofindo, PT
Carsurin, PT Geoservices dan PT Cwamas). Selain itu perusahaan juga setiap akhir
tahun melakukan stock opname untuk menentukan saldo akhir persediaan betubara
yang dilakukan oleh pihak Dirjen GSDM atas nama Pemerintah Pusat dan Dinas
Pertambangan dan Energi Kab. Pasir, Dinas Tamben Prop. Kaltim atas nama Pemda
Kaltim.
       Akibatnya Batubara yang seharusnya menjadi bagian Pemerintah tidak dapat
diketahui dengan pasti karena Sistem Pengendalian Intern produksi dan pengapalan
oleh PT KJA lemah dan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat PPMB Dep.
ESDM lemah.




                                       16
           Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara (DPPMB)
   menanggapi bahwa agar data produksi PT KJA lebih akurat, akan dilakukan evaluasi
   model pendekatan kapasitas alat dari penentuan jumlah produksi pengangkutan dan
   mendiskusikannya dengan PT KJA.
           Sehubungan dengan hal tersebut BPK RI menyarankan agar Menteri Energi
   dan Sumber Daya Mineral memerintahkan Direktur Jenderal Mineral Batubara dan
   Panas Bumi menyusun suatu prosedur penentuan berat batubara yang harus diikuti
   oleh perusahaan PKP2B dan melakukan pengawasan atas penetapan prosedur tersebut
   secara intensif sehingga data produksi perusahaan PKP2B yang sebenarnya bisa
   diketahui.


2. Perhitungan dan pembayaran Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) sebesar
   USD1,277.23 ribu tidak sesuai ketentuan
           Pembagian hasil batubara antara Pemerintah dengan PT KJA diatur dalam
   Perjanjian    Karya   Pengusahaan   Pertambangan    Batubara   (PKP2B)     Nomor
   J2/Ji.du/40/82, tanggal 14 September 1982 yaitu Pemerintah berhak atas 13,5%
   batubara hasil produksi PT KJA dan menjual sendiri batubara bagiannya. Dalam
   perkembangan selanjutnya penjualan batubara milik Pemerintah diserahkan kepada PT
   KJA dengan Perjanjian Kerjasama Penjualan Batubara antara Pemerintah dhi.
   Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral dengan PT KJA Nomor :
   02KS/42.05/DJG/2004 tanggal 28 Juni 2004 yang berlaku surut mulai 1 Januari 2004
   sampai dengan 1 Januari 2009. Dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa setiap
   penjualan yang dilakukan PT KJA baik domestik maupun ekspor, untuk hasil
   penjualan 13,5% batubara bagian pemerintah disetor kepada pemerintah sebagai Dana
   Hasil Produksi Batubara (DHPB) setelah dikurangi 13,5% pengeluaran bersama dan
   2,5% biaya administrasi penjualan atas harga FOB (Free On Board) serta ditambah
   dengan despatch yang merupakan bonus jika loading batubara lebih cepat dari jadwal
   atau dikurangi dengan demurage jika loading batubara lebih lambat dari jadwal yang
   ditentukan.
   Pemeriksaan terhadap dokumen pendukung perhitungan Dana Hasil Produksi Batubara
   (DHPB) PT KJA TA 2004 dan TA 2005 (s.d. semester I) menunjukkan bahwa:
   a. Terdapat beberapa komponen biaya yang seharusnya tidak dikategorikan sebagai
        biaya bersama tetapi dimasukkan sebagai pengurang DHPB.
   b.   Demurage/Despatch belum dimasukkan kedalam komponen royalti.

                                         17
 c. Terdapat kelebihan pembebanan biaya bersama               untuk tahun 2005 karena
        pembebanan oleh PT KJA melebihi biaya yang sebenarnya terjadi.
 Hal tersebut mengurangi DHPB Pemerintah dengan uraian sebagai berikut:
                                                                            (dalam USD)
No.                      Deskripsi                        2004           2005 (Semester I)
1.       Biaya yang tidak seharusnya dikategorikan        2,966,673.87         1,660,580.44
         sebagai biaya bersama
2.       Demurrage/Despatch                               1,514,508.22          687,734.59
3.       Kelebihan pembebanan biaya bersama tahun                              2,631,465.82
         2005
Total                                                     4,481,182.09         4,979,780.85
Porsi Pemerintah (13,5% x Total)                            604,959.58          672,270.41
 Note: Rincian perhitungan terlampir (lampiran 1)
           Dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa PT KJA kurang membayar
 DHPB ke Pemerintah untuk periode TA 2004 sebesar USD604,959.58 dan TA 2005
 (Semester I) senilai USD672,270.14 atau seluruhnya sebesar USD1,277,229.99.
           Hasil konfirmasi dengan pihak PT KJA menyatakan bahwa perusahaan akan
 melakukan koreksi data keuangan sebesar USD1,277,229.99.
           Hal tersebut tidak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Penjualan Batubara
 antara Pemerintah dengan PT Kideco Jaya Agung Nomor : 02KS/42.05/DJG/2004
 tanggal 28 Juni 2004 yaitu :
 1. Pasal 1 ayat 5:
        Pengapalan berarti pengangkutan batubara dengan kapal dan/atau tongkang, yaitu
        pengangkutan dengan kapal dari fasilitas muat akhir milik perusahaan (PT KJA)
        atau dari pelabuhan/lokasi pemuatan lain ke pelabuhan tujuan pembeli, sedangkan
        pengangkutan dengan tongkang adalah pengangkutan dari fasilitas muat akhir
        milik perusahaan ke lokasi transshipment atau langsung ke pelabuhan tujuan
        pembeli.
 2. Pasal 1 ayat 7:
        Pengeluaran bersama adalah beban biaya bersama yang timbul pada setiap
        pengapalan/pengangkutan darat, tetapi tidak termasuk biaya administrasi.
        a. Pengeluaran bersama pada pengapalan dapat terdiri dari biaya muat dan
           bongkar, biaya labuh, transshipment, asuransi, survei kualitas dan kuantitas,
           freight, demurrage/despatch, yang dihitung sejak fasilitas muat akhir milik
           perusahaan di pelabuhan khusus batubara tanah merah, kabupaten Pasir. Di
           dalam pengeluaran bersama termasuk pula biaya-biaya lain yang terjadi dalam


                                                18
         proses penjualan (jika ada), meliputi penalti/bonus atas kualitas batubara,
         batubara yang ditolak (coal reject), dan biaya komisi pihak ketiga.
     b. Pengeluaran bersama pada pengangkutan darat dapat terdiri dari biaya muat
         dan bongkar, biaya angkut, dan asuransi yang dihitung sejak stockpile terakhir
         yang dimiliki oleh perusahaan.
  3. Pasal 4 ayat 1:
     Perusahaan    wajib    menanggulangi      semua    biaya    yang    timbul   karena
     pengapalan/pengangkutan darat, namun Pemerintah tetap wajib menanggung
     bagiannya sebesar 13,5% dari pengeluaran bersama untuk setiap pengapalan/
     pengangkutan darat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 7 (a) dan (b).
         Akibatnya Pemerintah kurang menerima DHPB dari PT KJA untuk periode
  tahun 2004 dan tahun 2005 (semester I) sebesar USD1,277,229.99. Hal tersebut
  disebabkan PT KJA tidak sepenuhnya menaati perjanjian kerjasama penjualan
  batubara serta pengawasan Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
  (DPPMB) Dep. ESDM belum efektif.
         Direktur PPMB menyetujui temuan tersebut dan akan menagih DHPB sebesar
  USD1,277,229.99 dari PT KJA dan untuk selanjutnya akan lebih teliti dalam
  pengawasan perusahaan tambang.
         Sehubungan dengan hal tersebut BPK RI menyarankan agar Menteri Energi
  dan Sumber Daya Mineral segera menagih kekurangan DHPB dari PT KJA senilai
  USD1,277,229.99 untuk disetor ke Kas Negara dan memberikan sanksi kepada
  Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi selaku atasan Direktur PPMB
  atas kelalaiannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.


3. Penagihan atas penjualan batubara bagian pemerintah kepada PT Mineral
  Exportindo Indonesia kurang sebesar USD7.22 ribu
         Dalam     Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
  Nomor J2/Ji.du/40/82, tanggal 14 September 1982 antara Pemerintah dan PT KJA,
  disebutkan bahwa Pemerintah berhak atas 13,5% batubara hasil produksi PT Kideco
  Jaya Agung (PT KJA). Selanjutnya dalam perjanjian penjualan batubara
  No.02KS/42.05/DJG/2004 tanggal 28 Juni 2004 yang mulai berlaku sejak 1 Januari
  2004 selama 5 tahun antara Pemerintah Indonesia dhi.Direktorat Jenderal Geologi dan
  Sumber Daya Mineral dengan PT KJA, disebutkan bahwa PT KJA menjualkan
  batubara bagian Pemerintah. Untuk penjualan yang dilakukan PT KJA baik domestik
  maupun ekspor, Pemerintah berhak atas nilai penjualan tersebut setelah dikurangi
                                          19
sebesar 13,5% pengeluaran bersama dan sebesar 2,5% biaya administrasi penjualan
dari nilai penjualan FOB porsi Pemerintah.
         Dari hasil pemeriksaan diketahui terdapat penjualan batubara PT KJA kepada
PT Mineral Exportindo Indonesia (PT MEI) yang dilaksanakan berdasarkan kontrak
jual beli No. SJ-0002S5 tanggal 30 Desember 2004. Dalam kontrak disepakati harga
penjualan adalah sebesar USD26.5 FOB Tanah Merah Coal Terminal pada kalori 5555
Kcal/Kg. Selain itu diatur mengenai harga jual dan konversinya, apabila kalori yang
diterima pembeli berbeda dengan standar kalori yang ditetapkan dalam kontrak sebesar
5555 Kcal/Kg, dan volume apabila moisture batubara melebihi suatu tingkat tertentu.
         Hasil pemeriksaan terhadap dokumen penjualan, yang meliputi invoice dan
certificate of analysis baik di loading maupun di discharging point, pada invoice No.
KJA – 2005 – 433 tanggal 11 Januari 2005 untuk Bill of Lading tanggal 1 Januari
2005 menunjukkan bahwa penetapan harga jual tidak sesuai dengan ketentuan kontrak
jual beli sehingga Pemerintah kurang menerima bagi hasil penjualan batubara sebesar
USD7,225.35 dengan perhitungan sebagai berikut.
   No.       Saat Pengukuran           Deskripsi          Nilai
    1.     Loading                 Berat (MT)               8023.59
           (Muat di Adang Bay)     Moisture (%)               27.98
                                   Calori (Kcal/Kg)               5518
    2.     Discharging             Berat (MT)             7968.725
           (Bongkar di             Moisture (%)                   27.2
           pelabuhan tujuan)       Calori (Kcal/Kg)               5274
                                   Berat (MT)               7996.16
           Rata-rata arithmatic    Moisture (%)               27.59
                                   Calori (Kcal/Kg)               5396
Dari data tersebut di atas terlihat bahwa
a. Adjusted energy price       = USD26.5 x 5,396 kcal/kg / 5,555 kcal/kg
                               = USD25.74
b. Adjusted quantity           = 7,996.16 Mt x (100% – (27.59% – 26%))
                               = 7,869.02 Mt
c. Nilai invoice seharusnya = USD25.74 x 7,869.02 Mt
                               = USD202,560.30
d. Nilai invoice aktual        = USD149,039.22
e. Selisih invoice             = USD202,560.30 - USD149,039.22
                               = USD53,521.08
f. Porsi Pemerintah            = USD53,521.08 x 13,5%
                               = USD7,225.35

                                            20
Hal tersebut tidak sesuai dengan Kontrak Penjualan No. SJ-0002S5 tanggal 30
Desember 2004
1. Pasal 5:
   The price for the coal shall be as follows and exclude VAT/PPN at USD26.5 per
   metric tonne, Free on Board at Tanah Merah Coal Terminal, East Kalimantan,
   Indonesia.
2. Pasal 7.1:
   The FOB price for unit of barge shall be adjusted in the event that the certified
   calorific value of coal of the shipment is above or below 5,555 kcal/kg in
   accordance with the following formula:
   Adj. Energy Price   = Energy Price (Article 5) x Arithmetic average of Certified
                           Calorific Value at loading and discharging port / 5,555
                           kcal/kg.
3. Pasal 7.2:
   In the event that the certified arithmetic average of total moisture at loading and
   discharging port, on as received basis, of the shipment is in excess of twenty six
   percent (26%), the certified quantity (being the arithmetic average of certified
   weight at the loading port and discharging port) of coal of such shipment shall be
   reduced by the percentage of such total moisture in excess of twenty six (26%).
       Akibatnya Pemerintah kurang menerima DHPB atas penjualan batubara PT
KJA kepada PT MEI sebesar USD7,225.35 karena PT KJA tidak cermat dalam
melakukan perhitungan invoice dan Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi Dep.
ESDM tidak melakukan pengawasan dengan intensif.
       Dirjen MBPB Departemen ESDM menanggapi bahwa dalam hal ini PT KJA
belum optimum dalam melakukan kontrak penjualan dengan pembeli, sehingga ada
bagian yang dapat mengurangi penerimaan negara. Untuk menindaklanjuti temuan ini,
akan dilakukan evaluasi atas kontrak penjualan PT KJA.
       Sehubungan dengan hal tersebut BPK RI menyarankan agar Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral memerintahkan kepada Dirjen Mineral Batubara dan Panas
Bumi untuk segera menagih kekurangan penerimaan PNBP dari PT KJA sebesar
USD7,225.35 dan menyetorkannya ke Kas Negara.




                                              BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

                                       21

								
To top