Docstoc

HUKUM PERDATA (CIVIL LAW)

Document Sample
HUKUM PERDATA (CIVIL LAW) Powered By Docstoc
					Tugas Kelompok II
Sistem Hukum Indonesia




             HUKUM PERDATA SEWA MENYEWA




                           Di Susun Oleh :

                YANWAR SETIABUDI (0901120074




                     Jurusan Ilmu Komunikasi
                   Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
                          Universitas Riau
                                2011
                              KATA PENGANTAR




       Setinggi puji sedalam syukur kita persembahkan ke hadirat ALLAH SWT Tuhan
semesta alam. Kepada-Nya kita memohon pertolongan dan berlindung dari segala kejahatan
dan keburukan yang bersumber dari hawa nafsu. Shalawat dan salam semoga senantiasa
dilimpahkan kepada junjungan alam, Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluaraga, para
sahabat dan setiap orang yang mengikuti risalah beliau sampai hari kiamat kelak. Amin.

       Terima kasih penulis sampaikan kepada dosen Spesialisasi Humasan, Bu
Nurjannah,M.Si yang telah banyak memberikan masukan dan pengarahan kepada penulis.
Dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam
penyelesaian makalah ini.

    Penulis menyadari dalam pembuatan makalah ini terdapat kekurangan baik dalam
penyusunan maupun dalam pengetikan, oleh karena itu penulis mengharapakan kritik dan
saran yang membangun demi kesempurnaan makalah selanjutnya.

    Akhirnya, penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan
semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca.




                                                       Pekanbaru, MAY 2011




                                                               Penulis




                                             i
                                                               DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR.................................................................................................................................... i
DAFTAR ISI............................................................................................................................................... ii
BAB I ........................................................................................................................................................ 1
PENDAHULUAN ....................................................................................................................................... 1
   1.1         Latar Belakang Masalah .......................................................................................................... 1
   1.2         Rumusan Masalah ................................................................................................................... 3
TINJAUAN PUSTAKA ................................................................................................................................ 4
BAB II ..................................................................................................................................................... 10
PEMBAHASAN ....................................................................................................................................... 10
   2.1         Pembagian Benda Menurut KUHPerdata ............................................................................. 10
   2.2         Hukum Sewa Menyewa ........................................................................................................ 15
   2.3         Landasan Hukum Sewa Menyewa ........................................................................................ 16
   2.4         Contoh Surat Perjanjian Sewa............................................................................................... 18
BAB III .................................................................................................................................................... 22
PENUTUP ............................................................................................................................................... 22
   3.1         Kesimpulan............................................................................................................................ 22
   3.2         Saran ..................................................................................................................................... 22
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................................. 23




                                                                               ii
                                       BAB I
                               PENDAHULUAN


1.1                                                Latar Belakang Masalah

             Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan
      antara individu-individu dalam masyarakat. Dalam tradisi hukum di daratan Eropa
      (civil law) dikenal pembagian hukum menjadi dua yakni hukum publik dan hukum
      privat atau hukum perdata. Dalam sistem Anglo Sakson (common law) tidak dikenal
      pembagian semacam ini.

             Hukum perdata berasal dari Belanda berasal dari hukum perdata Perancis yaitu
      yang disusun berdasarkan hukum Romawi 'Corpus Juris Civilis'yang pada waktu itu
      dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum Privat yang berlaku di
      Perancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut (hukum perdata) dan Code de
      Commerce (hukum dagang). Sewaktu Perancis menguasai Belanda (1806-1813),
      kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda yang masih dipergunakan terus
      hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Perancis (1813)

             Pada Tahun 1814 Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum
      Perdata (Sipil) atau KUHS Negeri Belanda, berdasarkan kodifikasi hukum Belanda
      yang dibuat oleh MR.J.M. KEMPER disebut ONTWERP KEMPER namun
      sayangnya KEMPER meninggal dunia 1824 sebelum menyelesaikan tugasnya dan
      dilanjutkan oleh NICOLAI yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia.
      Keinginan Belanda tersebut terealisasi pada tanggal 6 Juli 1880 dengan pembentukan
      dua kodifikasi yang baru diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1838 oleh karena telah
      terjadi pemberontakan di Belgia yaitu : yang disingkat BW [atau Kitab Undang-
      Undang Hukum Perdata-Belanda. Disingkat WvK ( atau yang dikenal dengan Kitab
      Undang-Undang Hukum Dagang ). Kodifikasi ini menurut Prof Mr J, Van Kan BW
      adalah merupakan terjemahan dari Code Civil hasil jiplakan yang disalin dari bahasa
      Perancis ke dalam bahasa nasional Belanda.




                                           1
           Adapun yang dimaksud dengan Hukum perdata Indonesia adalah hukum
    perdata yang berlaku bagi seluruh Wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku
    di Indonesia adalah hukum perdata baratBelanda yang pada awalnya berinduk pada
    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal
    dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan B.W. Sebagian materi B.W.
    sudah dicabut berlakunya & sudah diganti dengan Undang-Undang RI misalnya
    mengenai UU Perkawinan, UU Hak Tanggungan, UU Kepailitan.

           Pada 31 Oktober 1837, Mr.C.J. Scholten van Oud Haarlem di angkat menjadi
    ketua panitia kodifikasi dengan Mr. A.A. Van Vloten dan Mr. Meyer masing-masing
    sebagai anggota yang kemudian anggotanya ini diganti dengan Mr. J.Schneither dan
    Mr. A.J. van Nes. Kodifikasi KUHPdt. Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April
    1847 melalui Staatsblad No. 23 dan berlaku Januari 1948.

           Setelah Indonesia Merdeka berdasarkan aturan Pasal 2 aturan peralihan UUD
    1945, KUHPdt. Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan
    undang-undang baru berdasarkan Undang – Undang Dasar ini. BW Hindia Belanda
    disebut juga Kitab Undang – Undang Hukun Perdata Indonesia sebagai induk hukum
    perdata Indonesia.

   Isi KUHPerdata

    KUHPerdata terdiri dari 4 bagian yaitu :

        1. Buku 1 tentang Orang / Personrecht
        2. Buku 2 tentang Benda / Zakenrecht
        3. Buku 3 tentang Perikatan /Verbintenessenrecht
        4. Buku 4 tentang Daluwarsa dan Pembuktian /Verjaring en Bewijs




                                          2
1.2                                                  Rumusan Masalah

              Dari latar belakang tersebut, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

      1.2.1   Apakah itu hukum ?
      1.2.2   Apakah itu hukum perdata?
      1.2.3   Apakah itu hukum sewa menyewa ?
      1.2.4   Bagaimana contoh surat sewa menyewa?




                                             3
                          TINJAUAN PUSTAKA




   PENGERTIAN HUKUM

           Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa,
    hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata
    maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda
    karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan
    sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie). Hukum Agama, karena sebagian besar
    masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari'at Islam lebih
    banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di
    Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat yang diserap dalam perundang-undangan
    atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari
    masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.




   TEORI HUKUM
           Teori-Teori Hukum Pada Zaman Yunani-Romawi Plato (427-347 sebelum
    Masehi) beranggapan bahwa hukum itu suatu keharusan dan penting bagi masyarakat.
    Sebagaimana yang dituliskannya dalam “The Republik”, hukum adalah sistem
    peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.
    Pelaksanaan keadilan dipercayakan kepada para pengatur pemerintahan yang
    pendidikan serta kearifannya bersumber pada ilham merupakan jaminan untuk
    terciptanya pemerintahan yang baik. Dan pada karyanya yang telah diperbaharui Plato
    mulai mengusulkan “negara hukum” sebagai alternatif suatu sistem pemerintahan yang
    lebih baik, dengan konsepnya mengenai negara keadilan yang dijalankan atas dasar
    norma-norma tertulis atau undang-undang.
           Aristoteles (384-322 sebelum Masehi), hukum merupakan aturan semesta alam
    dan sekaligus aturan hidup bersama melalui undang-undang. Pada Aristoteles hukum
    alam ditanggapi sebagai suatu hukum yang berlaku selalu dan dimana-mana karena
    hubungannya dengan aturan alam. Hukum positif adalah semua hukum yang ditentukan


                                          4
     oleh penguasa negara. Hukum itu harus selalu ditaati, sekalipun ada hukum yang tidak
     adil.
             John Austin (1790-1859), menyatakan bahwa hukum adalah sejumlah perintah
     yang keluar dari seorang yang berkuasa didalam negara secara memaksakan, dan
     biasanya ditaati. Satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan tertinggi didalam suatu
     negara. Sumber-sumber yang lain disebutnya sebagai sumber yang lebih rendah
     (subordinate sources).


    MACAM-MACAM HUKUM


             Hukum itu dapat dibedakan / digolongkan / dibagi menurut bentuk, sifat, sumber,
     tempat berlaku, isi dan cara mempertahankannya.
     Menurut bentuknya, hukum itu dibagi menjadi :


    1. Hukum Tertulis, adalah hukum yang dituliskan atau dicantumkan dalam perundang-
       undangan. COntoh : hukum pidana dituliskan pada KUHPidana, hukum perdata
       dicantumkan pada KUHPerdata.
    2. Hukum Tidak Tertulis, adalah hukum yang tidak dituliskan atau tidak dicantumkan
       dalam perundang-undangan. Contoh : hukum adat tidak dituliskan atau tidak
       dicantumkan pada perundang-undangan tetapi dipatuhi oleh daerah tertentu.


              Hukum tertulis sendiri masih dibagi menjadi dua, yakni hukum tertulis yang
       dikodifikasikan dan yang tidak dikodifikasikan. Dikodifikasikan artinya hukum
       tersebut dibukukan dalam lembaran negara dan diundangkan atau diumumkan.
       Indonesia menganut hukum tertulis yang dikodifikasi. Kelebihannya adalah adanya
       kepastian hukum dan penyederhanaan hukum serta kesatuan hukum. Kekurangannya
       adalah hukum tersebut bila dikonotasikan bergeraknya lambat atau tidak dapat
       mengikuti hal-hal yang terus bergerak maju.




                                             5
Menurut sifatnya, hukum itu dibagi menjadi :
1. Hukum yang mengatur, yakni hukum yang dapat diabaikan bila pihak-pihak yang
   bersangkutan telah membuat peraturan sendiri.
2. Hukum yang memaksa, yakni hukum yang dalam keadaan apapun memiliki
   paksaan yang tegas.


Menurut sumbernya, hukum itu dibagi menjadi :
1. Hukum Undang-Undang, yakni hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-
   undangan.
2. Hukum Kebiasaan (adat), yakni hukum yang ada di dalam peraturan-peraturan adat.
3. Hukum Jurisprudensi, yakni hukum yang terbentuk karena keputusan hakim di
   masa yang lampau dalam perkara yang sama.
4. Hukum Traktat, yakni hukum yang terbentuk karena adanya perjanjian antara
   negara yang terlibat di dalamnya.


Menurut tempat berlakunyanya, hukum itu dibagi menjadi :
1. Hukum Nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu Negara.
2. HUkum Internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara.
3. Hukum Asing adalah hukum yang berlaku di negara asing.


Menurut isinya, hukum itu dibagi menjadi :
1. Hukum Privat (Hukum Sipil), adalah hukum yang mengatur hubungan antara
   perseorangan dan orang yang lain. Dapat dikatakan hukum yang mengatur hubungan
   antara warganegara dengan warganegara. Contoh : Hukum Perdata dan Hukum
   Dagang. Tetap dalam arti sempit hukum sipil disebut juga hukum perdata.
2. Hukum Negara (Hukum Publik) dibedakan menjadi hukum pidana, tata negara dan
   administrasi negara.
       a. Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antara warganegara
            dengan Negara
       b. Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur hubungan antara
            warganegara dengan alat perlengkapan negara.
       c.   Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur hubungan antar
            alat perlengkapan negara, hubungan pemerintah pusat dengan daerah.


                                         6
    Menurut cara mempertahankannya, hukum itu dibagi menjadi :
    1. Hukum Materiil, yaitu hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan
       hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Contoh Hukum Pidana,
       Hukum Perdata. Yang dimaksudkan adalah Hukum Pidana Materiil dan Hukum
       Perdata Materiil.
    2. Hukum Formil, yaitu hukum yang mengatur cara-cara mempertahankan dan
       melaksanakan hukum materiil. Contoh Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara
       Perdata.



    HUKUM PERDATA

              Hukum adalah sekumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang
       dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga dapat dipaksakan pemberlakuaanya
       berfungsi untuk mengatur masyarakat demi terciptanya ketertiban disertai dengan
       sanksi bagi pelanggarnya

              Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki
       pada subyek hukum dan hubungan antara subyek hukum. Hukum perdata disebut
       pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum
       publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum
       (misalnya politik dan pemilu (hukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari
       (hukum administrasi atau tata usaha negara), kejahatan (hukum pidana), maka hukum
       perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti
       misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta
       benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.

              Ada beberapa sistem hukum yang berlaku di dunia dan perbedaan sistem
       hukum tersebut juga memengaruhi bidang hukum perdata, antara lain sistem
       hukum Anglo-Saxon (yaitu sistem hukum yang berlaku di Kerajaan Inggris Raya dan
       negara-negara persemakmuran atau negara-negara yang terpengaruh oleh Inggris,
       misalnya Amerika Serikat), sistem hukum Eropa kontinental, sistem hokum komunis,
       sistem hukum Islam dan sistem-sistem hukum lainnya. Hukum perdata di Indonesia
       didasarkan pada hukum perdata di Belanda, khususnya hukum perdata Belanda pada
       masa penjajahan.



                                             7
            Bahkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (dikenal KUHPer.) yang
    berlaku di Indonesia tidak lain adalah terjemahan yang kurang tepat dari Burgerlijk
    Wetboek (atau dikenal dengan BW)yang berlaku di kerajaan Belanda dan
    diberlakukan di Indonesia (dan wilayah jajahan Belanda) berdasarkan azas
    konkordansi. Untuk Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda, BW
    diberlakukan mulai 1859. Hukum perdata Belanda sendiri disadur dari hukum perdata
    yang berlaku di Perancis dengan beberapa penyesuaian. Kitab undang-undang hukum
    perdata (disingkat KUHPer) terdiri dari empat bagian, yaitu:

   Buku I tentang Orang; mengatur tentang hukum perseorangan dan hukum keluarga,
    yaitu hukum yang mengatur status serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subyek
    hukum. Antara lain ketentuan mengenai timbulnya hak keperdataan seseorang,
    kelahiran, kedewasaan, perkawinan, keluarga, perceraian dan hilangnya hak
    keperdataan. Khusus untuk bagian perkawinan, sebagian ketentuan-ketentuannya
    telah   dinyatakan   tidak   berlaku   dengan    di   undangkannya     UU    nomor    1
    tahun 1974 tentang perkawinan.
   Buku II tentang Kebendaan; mengatur tentang hukum benda, yaitu hukum yang
    mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subyek hukum yang berkaitan dengan
    benda, antara lain hak-hak kebendaan, waris dan penjaminan. Yang dimaksud dengan
    benda meliputi
    i.   Benda yang tidak bergerak ( misalnya tanah, bangunan, dan kapal dengan berat
         tertentu )
    ii. benda berwujud yang bergerak, yaitu benda berwujud lainnya selain yang
         dianggap sebagai benda berwujud tidak bergerak
    iii. benda tidak berwujud (misalnya hak tagih atau piutang). Khusus untuk bagian
         tanah, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan di
         undangkannya UU nomor 5 tahun 1960 tentang agraria. Begitu pula bagian
         mengenai penjaminan dengan hipotik, telah dinyatakan tidak berlaku dengan di
         undangkannya UU tentang hak tanggungan.
   Buku III tentang Perikatan; mengatur tentang hukum perikatan (atau kadang disebut
    juga perjanjian (walaupun istilah ini sesunguhnya mempunyai makna yang berbeda),
    yaitu hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara subyek hukum di
    bidang perikatan, antara lain tentang jenis-jenis perikatan (yang terdiri dari perikatan
    yang timbul dari (ditetapkan) undang-undang dan perikatan yang timbul dari adanya

                                           8
    perjanjian), syarat-syarat dan tata cara pembuatan suatu perjanjian. Khusus untuk
    bidang perdagangan, Kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) juga dipakai
    sebagai acuan. Isi KUHD berkaitan erat dengan KUHPer, khususnya Buku III. Bisa
    dikatakan KUHD adalah bagian khusus dari KUHPer.
   Buku IV tentang Daluarsa dan Pembuktian; mengatur hak dan kewajiban subyek
    hukum (khususnya batas atau tenggat waktu) dalam mempergunakan hak-haknya
    dalam hukum perdata dan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian.




                                        9
                                           BAB II
                                     PEMBAHASAN




2.1     Pembagian Benda Menurut KUHPerdata

                Ada tiga (3) cara membeda-bedakan kebendaan sebagaimana kita lihat dari
        ketentuan Bab I bagian ke II Buku II KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek), yaitu:

        I.   Bertubuh dan tidak bertubuh (Lihat Pasal 503)

                      Kebendaan adalah bertubuh apabila berwujud yaitu dapat dilihat (diraba)
             oleh pancaindera, seperti arloji, rumah dan sebagainya dan tidak berwujud apabila
             tidak dapat diraba seperti hak atau merk, hak mengenai piutang dan segala hak
             untuk menurut sesuatu, hak atas saham dan obligasi.



       II.   Dapat dan tidak dapat dihabiskan (Lihat Pasal 505)

                      Benda dapat dikatakan dapat habis, apabila karena dipakai menjadi habis,
             contoh arang/kayu bakar, makanan, minuman dan sebagainya. Disamping itu ada
             benda-benda yang apabila dipakai tidak habis akan tetapi lambat laun menjadi
             berkurang misalnya, tas, sepatu dsb.



      III.   Benda bergerak dan tidak bergerak (Pasal 504)

             a) Benda bergerak

                           Menurut ketentuan Undang-undang kebendaan bergerak dibagi
                  dalam 2 golongan, yaitu:

                        Benda bergerak karena sifatnya (pasal 509 dan 510).

                             Benda bergerak karena sifatnya adalah benda yang mudah
                          dipindah tangankan, seperti meja, kursi, lemari, sepeda dan sebaginya
                          (Pasal 509), Pasal 510 memberi contoh termasuk benda bergerak,
                          seperti kapal-kapal dan sebagainya.

                                               10
                 Meja, kursi, arloji, sepeda, televisi dsb, merupakan benda
           bergerak yang tidak terdiri atas nama, artinya tidak ada instansi yang
           mendaftar/membukukan benda-benda tesebut. Sebaliknya sepeda
           motor, mobil, kapal dengan isi kurang dari 20 meter kubik merupakan
           benda bergerak yang terdiri atas nama dan benda-benda tersebut
           selalu terdaftar atas nama pemiliknya.

         Benda bergerak karena ketentuan Undang-undang (Pasal511),

                 Kebendaan bergerak karena ketentuan undang-undang adalah
           sebenarnya merupakan kebendaan tak bertubuh yaitu hak-hak dan
           tuntutan-tuntuan yang obyeknya adalah benda bergerak.

           Termasuk kategori benda bergerak ditentukan UU, yaitu:

           a. Hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan bergerak;

           b. Hak atas bunga yang diperjanjikan, baik bunga yang diabadikan,
              maupun bunga cagak hidup

           c. Perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih
              terhadap benda bergerak

           d. Sero atau andil dalam persekutuan perdata

           e. Andil dalam perutangan atas beban negara Indonesia

           f. Sero obligasi.



b) Benda tidak bergerak

            Menurut ketentuan undang-undang kebendaan tak bergerak dibagi
     dalam 3 golongan yaitu:

         Kebendaan tak bergerak karena sifatnya (Pasal 506)

                  Kebendaan tak bergerak karena sifatnya pada hakekatnya
           adalah tanah yang secara geologis terikat dengan tanah, yaitu barang
           tambang, batubara, timah dsb, selama barang tambang tersebut belum
           dikeluarkan dari tanah. Kemudian juga yang termasuk benda tak
           bergerak yaitu benda-benda yang tertancap pada tanah dan benda-


                                 11
     benda yang didirikan di atas tanah, seperti bangunan gedung.
     Kebendaan tak bergerak karena sifatnya dapat dibagi atas 4 golongan,
     yaitu:

     a. Tanah dan segala sesuatu yang secara geologis terikat dengan
        tanah, yaitu barang-barang tambang (Pasal 506 sub 1 dan 3).

     b. Hasil-hasil alam dari tanah seperti pohon-pohon, tanaman, buah-
        buahan pohon yang belum dipetik (Pasal 506 sub 3) serta kayu
        tebangan dari pohon pohon yang belum dipotong (Pasal 506 sub4).
        Benda-benda tersebut melekat pada pohon atau menancap dengan
        akarnya pada tanah.

     c. Segala apa yang didirikan di atas tanah (pasal 506 sub 1) Misalnya
        pabrik, bangunan rumah.

     d. Segala apa yang terikat dengan tanah atau dengan bangunan di atas
        tanah tersebut, sebagaimana disebutkan contoh pasal 506 sub 5,
        yaitu pipa-pipa dan got-got air, cagak lampu, cagak telepon.



   Kebendaan tak bergerak karena peruntukannya (Pasal 507);

              Benda tak bergerak karena peruntukannya adalah benda yang
    menurut sifatnya merupakan benda tak bergerak, tatapi oleh
    pemiliknya dihubungkan dengan benda tak bergerak tersebut (Pasal
    507 ayat 1). Jadi selama benda tak bergeraknya adalah benda tak
    bergerak karena peruntukannya, misalnya mesin-mesin dalam suatu
    pabrik. Apabila mesin-mesin tersebut dilepas dan dijual, maka mesin-
    mesin itu sendiri merupakan benda bergerak.

   Kebendaan tak bergerak karena ketentuan undang-undang (Pasal 508
     KUHPerdata).

              Benda tak bergerak karena ketentuan undang-undang adalah
     hak-hak dan tuntutan-tuntutan atau tagihan yang obyeknya adalah
     benda tak bergerak. Termasuk dalam Kategori benda tidak bergerak
     karena ditentukan UU adalah sebagai berikut:

     a. Hak pakai hasil atas kebendaan tidak bergerak.

                            12
                  Adalah hak kebendaan untuk mengambil hasil dari barang milik
                  orang lain, seakan-akan ia sendiri pemiliknya, dengan kewajiban
                  memelihara barang tersebut dengan sebaik-baiknya (Pasal 756
                  KUHPerdata).

               b. Hak pengabdian tanah (pekarangan) adalah suatu beban yang
                  diberikan kepada pekarangan milik orang yang satu untuk
                  digunakan bagi dan demi kemanfaatan pekarang milik orang lain
                  (Pasal 674 KUHPerdata);

               c. Hak numpang karang adalah suatu hak kebendaan untuk
                  mempunyai gedung-gedung, bangunan, dan penanaman di atas
                  pekarang orang lain(Pasal 711 KUHPerdata).

               d. Hak usaha (erpacht) adalah uatu hak kebendaan untuk menikmati
                  sepenuhnya barang tak bergerak milik orang lain dengan
                  kewajiban akan membayar upeti tahunan kepada si pemilik tanah
                  sebagai pengakuan tentang kepemilikannya, baik berupa uang
                  maupun berupa hasil atau pendapatan (Pasal 720 KUHPerdata).

               e. Bunga tanah adalah beban utang yang harus dibayar, baik dengan
                  uang maupun dengan hasil bumi, merupakan beban yang diikatkan
                  kepada tanah oleh pemiliknya untuk kepentingan diri sendiri atau
                  pihak ketiga, ketika benda itu dijual kepada orang lain atau
                  dihibahkan (pasal 7737 KUHPerdata);

               f. Bunga sepersepuluh

               g. Pajak pekan atau pasar, yag diakui oleh Pemerintah dan hak-hak
                  istimewa yang melekat padanya

               h. Gugatan guna menuntut pengembalian atau penyerahan benda
                  tidak bergerak.

       Selanjutnya dapat dikatakan bahwa perbedaan jenis-jenis kebendaan tersebut,
hanya terdapat dalam Hukum Perdata Bara. Hukum Adat hanya membedakan
kebendaan antara tanah dan bukan tanah.



Membedakaan jenis kebendaan yang diadakan Hukum Perdata Barat sangat penting:

                                    13
a). Mengenai benda bertubuh dan tidak bertubuh

     Membedakan kebendaan tersebut sangat penting bagi cara penyerahan suatu
     benda, apakah merupakan benda bertubuh atau benda tidak bertubuh (lihat pasal
     612 dan 613) Perbedaan tersebut juga penting mengenai cara menggadaikan
     benda tersebut (lihat Pasal 1152 dan 1153 KUHPerdata).

b). Mengenai benda yang dapat dan tidak dapat dihabiskan. Membedakan kebendaan
     tersebut sangat penting bagi hak pakai hasil (lihat pasal 1631 KUHPerdata).

c). Mengenai benda bergerak dan tidak bergerak. Hukum Perdata barat mengadakan
     perbedaan yang tajam antara benda bergerak dan tidak bergerak. Benda tidak
     bergerak selalu terdaftar, sehingga dapat diketahui siapa pemilik benda tidak
     bergerak tersebut yaitu milik seseorang, badan hukum atau milik negara.



     Perbedaan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak sangat penting antara
lain mengenai:

1.   Cara penyerahan kebendaan tersebut.

             Penyerahan benda bergerak yang bertubuh dan tidak bertubuh yang tidak
     terdiri atas nama cukup dlakukan dengan cara menggulungkan (door de enkele
     overgave) dari tangan satu ke tangan yang lain (lihat pasa 612 KUHPerdata).
     Sebaliknya penyerahan untuk kebendaan tidak bergerak selalu didaftarkan, maka
     apabila dipindahtangankan kepada orang lain harus dibalik nama.

2.   Cara menjaminkan kebendaan tersebut.

             Menjaminkan suatu kebendaan biasanya terjadi dalam hubungan hutang-
     piutang antara Kreditur dan debitur sebagai jaminan dengan obyek benda
     bergerak harus digadaikan (lihat pasal 1150 KHPerdata), sedangkan benda tidak
     bergerak harus dihipotekkan (lihat pasal 1162 KUHPerdata), sekarang dengan
     Hak tanggungan (Pasal 1 butir 1 UU NO. 4 Tahun 1996).

3.   Bezit

             Untuk benda bergerak berlaku asas bezit merupakan titel yang sempurna
     sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1977 KUHPerdata, maksudnya bahwa




                                      14
           bezitter dari benda bergerak berkedudukan sebagai eigenaar (pemilik) dari benda
           tersebut. Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk kebendaan tidak bergerak.

      4.   Cara memperolah hak milik karena kadaluwarsa (verjaring). Hanya kebendaan
           tak bergerak dan kebendaan bergerak yang terdiri atas nama dapat diperoleh hak
           milik karena kadaluwarsa (lihat pasal 1963 KUHPerdata).

2.2   Hukum Sewa Menyewa
              Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan
      dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang,
      dalam ketentuan waktu dan harga tertentu. Bagaimana aturannya untuk perjanjian
      sewa-menyewa rumah? Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak
      yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya
      kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran
      suatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya
      (Pasal 1548 KUH Perdata). Perjanjian sewa menyewa dapat dilakukan secara lisan
      maupun tulisan, perjanjian ini akan mengikat serta sah pada detik tercapainya
      kesepakatan mengenai unsur-unsur pokoknya yaitu barang dan harga. Perjanjian sewa
      menyewa yang dilakukan secara tertulis masa sewanya berakhir secara otomatis
      apabila waktu yang telah ditentukan telah habis tanpa diperlukan pemberitahuan
      pemberhentian terhadapnya (Pasal 1570 KUH Perdata), dan bila perjanjian sewa
      menyewa dilakukan secara lisan maka perjanjian berakhir pada saat pihak yang
      menyewakan memberitahu kepada pihak penyewa bahwa si pemberi sewa akan
      menghentikan sewanya. Pemberitahuan dalam perjanjian ini sangat penting
      dikarenakan terkait dengan jangka waktu, karena jika tidak ada sebuah pemberitahuan
      maka sewa tersebut dianggap telah diperpanjang (Pasal 1571 KUH Perdata).
      Perjanjian sewa menyewa yakni merupakan perjanjian yang sederhana, dapat dibuat
      sendiri (akta bawah tangan) atau dibuat dihadapan notaril (akta notariil).


      Adapun klausula penting yang harus ada dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut:
  1) Subjek perjanjian atau para pihak, yaitu si penyewa dan pihak yang menyewakan
  2) Objek yang diperjanjikan, yaitu rumah yang disewakan dengan penjelasan detail
      mengenai letak, luas, barang serta fasilitas yang ada dalam rumah tersebut




                                             15
  3) Jangka waktu sewa menyewa, yaitu waktu dimulainya sewa dan kapan sewa
      menyewa berakhir, apakah dapat diperpanjang secara otomatis atau harus terdapat
      persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang menyewakan
  4) Harga sewa serta cara pembayaran sewa tersebut
  5) Tanggung jawab atas fasilitas yang ada, seperti pembayaran listrik, air, telepon,
      ataupun bilamana terjadi kerusakan dan perbaikan pada rumah yang ditempati
      selama masa sewa
  6) Larangan kepada pihak penyewa untuk menyewakan kembali bangunan yang
      disewa kepada pihak ketiga tanpa ijin atau persetujuan dari pihak yang
      menyewakan serta larangan untuk mengubah bentuk bangunan tanpa ijin tertulis
      dari pemilik asli
  7) Syarat-syarat yang membatalkan perjanjian seperti jika terjadi keadaan kahar
      (force majeur) contoh gempa, banjir, perang dan sebagainya; dan
  8) Ketentuan terhadap mekanisme penyelesaian bilamana terjadi perselisihan, ada
      yang menggunakan mekanisme musyawarah untuk mufakat atau dengan
      menunjuk pengadilan negeri dimana objek sewa berada.




2.3   Landasan Hukum Sewa Menyewa

      Aturan-aturan yang Khusus Berlaku Bagi Sewa Rumah dan Perabot Rumah :

      1581. Penyewa yang tidak melengkapi sebuah sewa rumah dengan perabot rumah
      secukupnya. dapat dipaksa untuk mengosongkan rumah itu kecuali bila ia
      memberikan cukup jaminan untuk pembayaran uang sewa.

      1582. Seorang penyewa kedua tidak wajib membayar kepada pemilik lebih dari
      jumlah harga sewa kedua yang masih terutang kepada penyewa pertama pada waktu
      dilakukan suatu penyitaan. dan ia tak boleh mengajukan pembayaran yang dilakukan
      sebelumnya. kecuali jika pembayaran itu dilakukan menurut suatu perjanjian yang
      dinyatakan dalam persetujuan sewa itu atau menurut kebiasaan setempat.

      1583. Pembetulan-pembetulan kecil sehari-hari, dipikul oleh penyewa. Jika tidak ada
      persetujuan mengenai hal itu maka dianggap demikianlah pembetulan pada lemari
      toko, daun jendela, kunci dalam, kaca jendela, baik di dalam maupun di luar rumah

                                           16
dan segala sesuatu yang dianggap termasuk itu, menurut kebiasaan setempat.
Meskipun demikian, pembetulan-pembetulan itu harus dipikul oleh pihak yang
menyewakan bila pembetulan itu terpaksa dilakukan karena kerusakan barang yang
disewa atau karena keadaan yang memaksa.

1584. Menjaga kebersihan sumur, kolam air hujan, dan tempat buang air besar
dibebankan kepada pihak yang menyewakan, jika tidak diperjanjikan sebaliknya.
Menjaga kebersihan asap, jika tidak ada perjanjian dibebankan kepada pihak yang
menyewa.

1585. Sewa mebel untuk melengkapi sebuah rumah, tempat kediaman, toko atau
ruangan lainnya, harus dianggap telah dibuat untuk jangka waktu penyewaan rumah,
tempat kediaman, toko atau ruangan menurut kebiasaan setempat.

1586. Penyewaan kamar yang dilengkapi dengan mebel harus dianggap telah
dilakukan untuk tahunan, bila dibuat atas pembayaran sejumlah uang tiap tahun;
untuk bulanan, bila dibuat atas pembayaran sejumlah uang tiap bulan; untuk harian,
bila dibuat atas pembayaran sejumlah uang tiap hari. Jika tidak ternyata bahwa
penyewaan dibuat atas pembayaran sejumlah uang tiap tahun, tiap bulan atau tiap
hari, maka penyewaan dianggap telah dibuat menurut kebiasaan setempat.

1587. Jika penyewa sebuah rumah atau ruangan, setelah berakhirnya waktu yang
ditentukan dalam suatu persetujuan tertulis, tetap menguasai barang sewa, sedangkan
pihak yang menyewakan tidak melawannya maka dianggaplah bahwa penyewa tetap
menguasai barang yang disewanya atas dasar syarat-syarat yang sama untuk waktu
yang ditentukan oleh kebiasaan setempat, dan ia tidak dapat meninggalkan barang
sewa atau dikeluarkan dari situ, kecuali sesudah ada pemberitahuan tentang
penghentian sewa, yang dilakukan menurut kebiasaan.




                                    17
2.4    Contoh Surat Perjanjian Sewa




                   SURAT PERJANJIAN SEWA-MENYEWA RUMAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama               : ……..

Alamat rumah ……: …….

Pekerjaan    .: ………

Adalah pihak yang mempunyai dan menyewakan serta menyerahkan rumah untuk
selanjutnya pada surat perjanjian sewa-menyewa ini disebut sebagai pihak pertama dan

Nama               : ………

Alamat rumah …….: ………

Pekerjaan      …: ………

Adalah pihak yang menerima dan menyewa rumah yang selanjutnya dalam surat perjanjian
ini disebut sebagai pihak kedua.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah
sebagai berikut.




                                        PASAL I

                                   STATUS RUMAH SEWA

   1. Status rumah adalah disewakan dari pihak pertama(yang menyewakan) kepada pihak
       kedua(penyewa) dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati
   2. Rumah yang akan disewakan tersebut beralamat di ……………………..


                                            18
3. Pihak kedua diperbolehkan mulai menempati rumah sewa tersebut pada tanggal yang
   telah disepakati atau saat itu pihak pertama mulai menyerahkan rumah kepada pihak
   kedua sampai dengan tanggal yang telah disepakati juga.
4. Pihak pertama sewaktu-waktu dapat menarik rumah dengan tanpa syarat apapun juga
   dari pihak kedua apabila terjadi ketidakjelasan baik mengenai keadaan rumah sewa,
   masa sewa rumah, keterlambatan pembayaran biaya sewa, dan sebagainya.

                                    PASAL II

              TUJUAN RUMAH DISEWA ATAU DISEWAKAN

1. Pihak kedua sebagai penyewa, menyewa rumah tersebut bertujuan untuk sebagai
   tempat tinggal
2. Jika rumah digunakan untuk tujuan yang lain di kemudian hari misal untuk tempat
   niaga, maka pihak kedua harus meminta izin terlebih dahulu kepada pihak pertama
   selaku pemilik rumah.

                                    PASAL III

                            BIAYA SEWA RUMAH

1. Pihak pertama membebankan biaya sewa rumah kepada pihak kedua sesuai dengan
   kesepakatan dalam “Rincian Biaya Sewa Rumah” dan akan dilunasi sepenuhnya oleh
   pihak kedua pada saat penyerahan kembali rumah tersebut kepada pihak pertama yang
   jumlahnya disesuaikan dengan lama masa penyewaan
2. Pembayaran biaya sewa oleh pihak kedua berdasarkan kesepakatan adalah
   pembayaran per tahun dan dipeerbolehkan diangsur maksimal enam kali per tahun.

                                    PASAL IV

                              BIAYA TAMBAHAN

1. Biaya yang berkaitan dengan operasional rumah sewa untuk tempat tinggal seperti
   biaya listrik, telepon, air, dan lainnya, sepenuhnya adalah tanggung jawab dari pihak
   kedua dan keseluruhan termasuk dalam “Rincian Biaya Sewa Rumah”




                                        19
2. Biaya perbaikan apabila terjadi kerusakan selama rumah disewakan bisa
   diperimbangkan terlebih dahulu antara kedua belah pihak.

                                   PASAL V

                   KEADAAN RUMAH SEWA DAN ISINYA

1. Pihak pertama menyerahkan tanggung jawab kebersihan terhadap rumah sewa kepada
   pihak kedua, disesuaikan dengan kegiatan pihak kedua
2. Pihak kedua tidak diperkenankan mengubah bentuk rumah tanpa persetujuan dari
   pihak pertama
3. Seluruh isi rumah sewa adalah juga termasuk barang yang disewakan kepada pihak
   kedua dan sebaiknya digunakan untuk sebagaimana mestinya.

                                   PASAL VI

                        LAMA SURAT INI BERLAKU

1. Surat perjanjian ini berlaku selama masih ada hubungan sewa-menyewa rumah antara
   pihak pertama dan kedua
2. Surat ini mulai berlaku sejak ditandangani oleh pihak-pihak yang terlibat sampai
   dengan waktu yang tidak ditentuka

                                   PASAL VII

                      PENGEMBALIAN RUMAH SEWA

1. Bila telah sampai masa habis sewa rumah, maka pihak kedua wajib mengosongkan isi
   rumah dari barang-barang milik pihak kedua dan mengembalikan rumah sewa seperti
   keadaan semula selambat-lambatnya seminggu kemudian
2. Pihak kedua bisa meminta kepada pihak pertama untuk memperpanjang masa sewa
   jika telah mendekati masa habis sewa rumah sesuai dengan perjanjian yang telah
   disepakati.




                                       20
                                         PASAL VIII

                            PENYELESAIAN PERSELISIHAN

   1. Jika terjadi perselisihan akan diselesaikan dengan musyawarah kekeluargaan antara
         pihak pertama dan pihak kedua
   2. Sebisa mungkin kedua belah pihak untuk menghindari konflik fisik jika terjadi
         perselisihan.

                                         PASAL IX

                         TEMPAT PENYELESAIAN PERSELISIHAN

   1. Jika tidak dapat menyelesaikan masalah secara musyawarah dan kekluargaaan, maka
         sepakat akan menempuh jalur hokum melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta

                                          PASAL X

                                         PENUTUP

Demikianlah surat perjanjian sewa-menyewa ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa
paksaan dari pihak manapun. Dan supaya surat ini digunakan sebagaimana semestinya.




Yogyakarta,      November 2009




PIHAK PERTAMA                             PIHAK KEDUA



Matrai                                      NOTARIS




                                             21
                                        BAB III
                                       PENUTUP


3.1   Kesimpulan

              Hukum adalah    segala    peraturan-peraturan    atau    kaedah-kaedah    dalam
      kehidupan     bersama   yang     dapat    dipaksakan    dengan   suatu   sanksi   dalam
      pelaksanaannya. Pembagian hokum berdasarkan isi salah satunya yaitu hukum
      perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-
      individu dalam masyarakat.

              Sewa menyewa (Huur en Verhuur)-[Pasal 1547-1600 KUH Perdata]. Sewa-
      menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkandiri
      untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama
      waktutertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut
      terakhir itu.Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun
      yang bergerak.

3.2   Saran

              Diharapkan seluruh masyarakat indonesia lebih memahami konteks dari
      hukum yang ada di Indonesia dan dapat menerapkan hukum tersebut sesuai dengan
      tata cara yang telah ditetapkan di dalam undang-undang dan pasal yang telah
      ditentukan.




                                               22
                              DAFTAR PUSTAKA




Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata : Hukum Benda, Penerbit Liberty,
Yogyakarta,. 1981, hal 1. e-USU Repository ©2004 Universitas Sumatera Utara ...

Suhardana, Hukum Perdata 1 buku panduan mahasiswa,1992, PT. Gramedia Pustaka Utama,

Tobuan, Zulfikri, SH.MH, Prinsip-prinsip dasar SHI, 2006, Alaf Riau, Pekanbaru

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/04/pengertian-hukum-perdata-2/

http://www.scribd.com/doc/14225195/Dasar-Dasar-Hukum-Perdata-Indonesia




                                           23

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:787
posted:7/29/2011
language:Indonesian
pages:27