Rancangan Tabel Sistem Informasi Data Barang - PowerPoint

Document Sample
Rancangan Tabel Sistem Informasi Data Barang - PowerPoint Powered By Docstoc
					  DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA




Penerapan dan Pemanfaatan
e-Government Dalam Mewujudkan
Masyarakat Informasi Indonesia



Cahyana Ahmadjayadi
Direktur Jenderal Aplikasi Telematika
Departemen Komunikasi dan Informatika
Bandung, 18 Februari 2006
                  Sistematika

1. Fakta dan Peristiwa
2. Indeks TIK Indonesia
3. e-Government
4. Isu Pokok
5. Strategi S315: e-Policy
6. Roadmap/Renstra TIK Menuju MII 2015
7. Regulasi Yang Konvergentif
8. Future of Telcos
Fakta & Peristiwa
       Forum Telematika Dunia
                 WSIS
(World Summit On The Information Society)



                 UNCTAD
 (United Nation Conference on Trade And
               Development)



                  WTO
       (World Trade Organization)
Visi Teknologi Informasi Presiden RI
                 -1-

                                       “Masyarakat
                                       informasi dan
                                       masyarakat berbasis
                                       pengetahuan
           QuickTime™ and a
                                       merupakan
      YUV420 codec decompressor
     are needed to see this picture.   masyarakat yang
                                       menyadari kegunaan
                                       dan manfaat
                                       informasi …”
Visi Teknologi Informasi Presiden RI
                 -2-




                          QuickTime™ an d a
                     YUV420 codec decompressor
                    are need ed to see this p icture .




“Kita meyakini bahwa teknologi informasi adalah salah
satu pilar utama pembangunan peradaban manusia saat
ini…”
 Visi Teknologi Informasi Presiden RI
                  -3-




                        QuickTime™ an d a
                   YUV420 codec decompressor
                  are need ed to see this p icture .




“… Tidak ada satupun bidang kehidupan bangsa
ataupun sektor pembangunan nasional yang tidak
memerlukan penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi…”
Visi Teknologi Informasi Presiden RI
                 -4-

                                         “… Dalam kerangka
                                         masyarakat berbasis
                                         pengetahuan inilah,
                                         teknologi informasi
          QuickTime™ an d a
     YUV420 codec decompressor
    are need ed to see this p icture .
                                         diharuskan mampu
                                         memberi nilai
                                         tambah bagi
                                         masyarakat luas …”
Visi Teknologi Informasi Presiden RI
                 -5-


                                         “… Kita sungguh
                                         berharap, teknologi
                                         informasi benar-
                                         benar dapat menjadi
          QuickTime™ an d a
     YUV420 codec decompressor
    are need ed to see this p icture .
                                         sarana penting
                                         dalam proses
                                         transformasi menjadi
                                         bangsa yang maju
                                         …”
    Visi Teknologi Informasi Presiden RI
                     -6-




                                 QuickTime™ and a
                          DV/DVCPRO - NTSC d ecompressor
                           are neede d to see this picture.




“… Masyarakat yang cerdas, berarti setiap komponen masyarakat
akan bergerak bersama, misalnya mewujudkan gerakan siswa
cerdas, gerakan desa maju, gerakan guru cerdas, gerakan pesantren
cerdas, gerakan petani cerdas, gerakan aparat cerdas, gerakan
nelayan pintar, dan seterusnya…”
      United Nations Secretary General
Remarks to Opening Plenary Meeting of WSIS II



       ●   “WSIS Tunis ini, yang disebut juga Summit Solutions
           harus dapat menjadi pengantar agar TIK dapat
           membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat”

       ●   “MI merupakan satu masyarakat dimana kemampuan
           manusia dikembangkan, dibangun dengan cara
           memberikan kepada mereka akses terhadap TIK”

       ●   “Tugas kita adalah : bergerak dari diagnosa menuju ke
           suatu tindakan nyata”
      Information for All: Key Principles
●   The role of governments and all stakeholders in the promotion of ICTs
    for development
●   Information and communication infrastructure: an essential foundation
    for an inclusive information society
●   Access to information and knowledge
●   Capacity building
●   Building confidence and security in the use of ICTs
●   Enabling environment
●   ICT applications: benefits in all aspects of life
●   Cultural diversity and identity, linguistic diversity and local content
●   Media
●   Ethical dimensions of the Information Society
●   International and regional cooperation
                 Menkominfo
          “Berbagai kebijakan akan kita introduksi agar
          kompetisi di sektor TIK terjadi”

          “Departemen Kominfo akan menjadi departemen
          yang paling powerful as a leading edge karena
          bangsa yang maju sangat tergantung pada
               teknologi maju, ie. Telematika”

“Kita tidak mungkin membangun sendiri. Kita harus ciptakan
iklim yang kondusif, regulasi yang mendukung, supaya
private sektor dan berbagai pihak yang terkait dengan
pembangunan TIK ikut berpartisipasi”
Teknologi Informasi dan Komunikasi Sebagai
            Industri dan Enabler
                                     e-Proc
                                     e-Services
                            e-Govt e-ID
                                            Blended Learning
           ICT as   Enabler e-Learning
                            e-Health
                                            Digital Library
                                            CAI
e-Policy                    e-UKMK           e-Accounting
                            e-Business       e-Transaction
 Strat                      e-Commerce       e-Payment
  egi                                        e-Logistics
 315


                           Content
                           Hardware
           ICT as   Industry
                           Software (Mobile Apps, Middleware)
                           Services/Support
                           R&D
Country Development
              Rangking TIK Indonesia
                                             Jumlah
   Ketegori         Sumber        Rangking                             Indikator
                                              Negara

                                                       ●   Network Access
                                                       ●   Networked Learning
              Economist
E-Readiness   Intelligence Unit     60         65      ●   Networked Society
                                                       ●   Networked Economy
                                                       ●   Network Policy

Digital                                                ●   Opportunity
Opportunity   ITU                   38         40      ●   Infrastructure
Index                                                  ●   Utilization

                                                       ●   Network Preparedness
                                                       ●   Required Interface Functioning
                                                           Application
E-            University of
 Government   Waseda                29         32      ●   Management Optimization
                                                       ●   Homepage
                                                       ●   CIO
                                                       ●   Promotion of e-Government
INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI

                         25000

                         20000
    Number of villages



                         15000

                         10000

                                                                              Villages Not Served
                          5000
                                                                              Villages Served
                            0




                                                       N


                                                      S
                                                    RA




                                            ST Y
                                                      A




                                                      A
                                                      A




                                                   ND
                                                    DI




                                                    A
                                                   RT


                                                    V




                                                    V
                                      TE A TE




                                       ER NT
                                                 JA




                                       KA JA
                                                  +




                                               LA
                                               KA




                                               A
                                               A
                                               T
                                              M




                                             M


                                             IS
                                           JA




                                            V
                                           ES
                                         SU




                                           LI
                                         JA




                                          N
                                         EA
                                        W
                                         R




                                       L




                                    ST
                                   RA
                                    A
                                 RE




                                 EA
                                 NT
                               G




                             CE




                               +
                            LI
                         BA




                                   • Wilayah Kepulauan (terdiri dari 17,508 pulau)
                                   • Populasi lebih dari 220 juta
                                    Teledensitas


–   Kota Besar ( 11 – 25 % ).
–   Pedesaan ( 0.2 % ).
     ± 43.022 desa tanpa akses telepon (64.4 % dari 66.778 desa).


–   Penetrasi Infrastruktur :
     7.82 juta fixed line (± 3 % dari penduduk).
     ●


     ± 24 juta telepon seluler (11 %).
     ●




         Sumber : Ditjen Postel, 2004
                   Target 2005 - 2009


        Target                    2005                   2009
         ISV
                                  100                     500
  (software house)
 Software Developer
                               0,1 – 0,4              0,5 - 1,5
(per 1000 penduduk)
                                0 – 11%                10 – 30%
     Penetrasi PC
                                (5 juta)               (12 juta)
       e-Education
(OSOL + Education Content)
                                  <100                 50.000?
                                                       40 – 60%
     Piracy Rate               60 - 80%
                                               20 – 30% (G7 Countries)
                             website menyediakan transaksi layanan publik
        e-Govt               & internal e-govt (interoperabilitas)
    Pelanggan dan Pengguna Internet



Tahun      Pelanggan      Pengguna

 1998       134.000       512.000

 1999       256.000       1.000.000

 2000       400.000       1.900.000

 2001       581.000       4.200.000

 2002       667.002       4.500.000

 2003       865.706       8.080.534

2004 *)    1.300.000     12.000.000

                                Keterangan : *) Estimasi
                                Sumber : APJII
        Jumlah ISP dan Pelanggan dan Pengguna Internet


                                                   Tahun             Pelanggan            Pemakai
        2000    2001    2002    2003    2004

                                                    2000              400.000            1.900.000

ISP     139     172     180     190     228
                                                    2001              581.000            4.200.000

NAP      5       16      18      22      36         2002              667.002            4.500.000

                                                    2003              865.706            8.080.534
MULTI
MEDI     18      24      24      24      24         2004             1.087.428          11.226.143
  A

                                                   2005*             1.500.000          16.000.000

                                               Tabel : Perkembangan Jumlah Pelanggan & Pemakai Internet
  Tabel : Izin yang dikeluarkan oleh Ditjen                            (kumulatif)
                    Postel                                     * perkiraan s/d akhir 2005
                            Growth Cellular, Fixed and Internet

                           Fixe d   Ce llula r   Inte rne t Custome rs   Inte rne t Use rs
           30
           25
           20
Millions




           15
           10
           5
           0




                              04
                              94

                              95

                              96

                              97

                              98

                              99

                              00

                              01

                              02

                              03
                  2

                               3
                99

                            99

                           19

                           19

                           19

                           19

                           19

                           19

                           20

                           20

                           20

                           20

                           20
            1,

                      1,




                        3,
                      Q
                 Source : BRTI
e-Government
                    RANCANG BANGUN SISFONAS (KERANGKA KONSEPTUAL)


                SISFONAS
                                           I-TEKNIKAL
                                                                           e-Govt
                 SUPRASTRUKTUR        ARSITEKTUR APLIKASI
                                                                           Simpul
                 • LEADERSHIP             INFOSTRUKTUR                    Informs              G2C
 ISU                                INFRASTRUKTUR JARINGAN                Nasional
                 • REGULASI
POKOK                                                                  Managemen SI            G2B
                 • SDM              RESTRUKTURISASI PROSES
                                            BISNIS                                            G2G/E
                                                                      Lembaga Teknis
                  I-FUNDAMENTAL        UML-metodology-UMM
                                    (Unified Modelling Language)


• Digital Divide                                             • UU ITE / Cyberlaw
• Ribuan Pulau Informasi                                     • Sistem yang terintegrasi
• Cyberlaw                                                   • Data Nasional yang terstruktur
• Inkonsistensi Data & Informasi – EIS/DSS                   • Peningkatan Pemanfaatan IT
• Sistem Keamanan Jaringan                                   • Aksesibilitas & Kapasitas
• Belum ada IT Audit-IT Governance                           • Keamanan & Keandalan
• Pengembangan SDM dengan kompetensi ICT                     • Penetrasi Layanan
                                                             • Ketersediaan SDM & kesiapan masy.
           VISI : Masyarakat Informasi Indonesia 2015
                           (MII 2015)



•   50 % Penduduk Terhubung Ke ICT
•   100 % Penduduk akses TV dan
    RADIO
•   DESA
•   UNIVERSITAS, AKADEMI,
•   SMU, SMP, SD
•   PUSAT ILMU DAN PENELITIAN
•   PERPUSTAKAAN UMUM                         TERHUBUNG
•   PUSAT KEBUDAYAAN                             ICT
•   MUSEUM, ARSIP, POS
•   RUMAH SAKIT,
•   PEMERINTAH PUSAT website dan
    alamat e-mail
•   PEMDA website dan alamat e-mail;
Flagship Program DJ Aptel




            DITJEN
           APLIKASI
          TELEMATIKA
              PROSES BISNIS DITJEN APTEL


              PILOT PROJECT      PANDUAN
PERANCANGAN                                                     EVALUASI &
                PROOF OF         STANDAR    IMPLEMENTASI                       REPLIKASI
 APLIKASI                                                     IMPROVEMENT
                CONCEPT          APLIKASI




       DIT SPLK                                   DIT E-GOV
                                                                      • e - GOV
                                                                      • e – Bisnis
                                                  DIT E-BIS           • e – Health
       DIT SAAT                                                       • e – Leraning
                                                   D I T PT           •…


                              SET DITJEN
                                                       PROSES BISNIS DITJEN APTEL
                                                             ?
    Mengapa e-Government
    Inpres No 3/2003



●      Dorongan terhadap diwujudkannya Pemerintahan yang
       demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel,
       bertanggung-jawab, responsif, efektif dan efisien
       secepat cepatnya

●      Kemajuan teknologi Komunikasi dan Informasi dan
       pemanfaatannya pada berbagai aspek kehidupan,
       termasuk di pemerintahan

●      Ancaman digital divide, terkucil dari kecenderungan
       global

●      Peningkatan daya saing
     Tujuan Strategis
     Pengembangan e-Government
     (Inpres 3 tahun 2003)



1)    Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan
      publik yang tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi serta
      dengan biaya yang terjangkau masyarakat (G2C)

2)    Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha
      (G2B)

3)    Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan
      semua lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog
      publik, serta Pembentukan sistem manajemen dan proses
      kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar
      transaksi dan pelayanan antar lembaga pemerintah (G2G)
              Strategi Pengembangan e-Government
                       (Inpres No 3 th 2003)

●   Pengembangan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya serta
    terjangkau masyarakat luas
●   Penataan sistem manajemen dan proses kerja pemerintah Pusat
    dan Daerah secara holistik
●   Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal
●   Peningkatan peran serta dunia usaha dan pengembangan industri
    telekomunikasi dan teknologi informasi
●   Pengembangan SDM di pemerintahan dan peningkatan e-literacy
    masyarakat
●   Pelaksanaan pengembangan secara sistematik melalui tahapan
    yang realistik dan terukur
                     Kerangka Arsitektur e-Government

                                  Kebijakan                                                         Kerangka Peraturan




          Akses                             Jaringan Telekomunikasi            Internet Akses          Lain-lain




                                                                                                                    Kebutuhan Masyarakat
                      Manajemen Perubahan




         Portal                             Pendidikan     Kesehatan       Kepen-
                                                                                        Perpajakan
                                                                          dudukan                      Lain-lain
Pelayanan Publik

     Organisasi
  pengelola dan                              Kepresi-      Dept/Ke-                      Utilitas
                                                                              Kemen-
                                                                            Pemda                       Lain-lain
      pengolah                                denan         ment &                       Publik
                                                           Lembaga             terian
      Inform asi
                                            Tools:                       Service:                        e-doc
     Infrastruktur                          • e-proc       Standard      • Authentic                    & data
                                                                                        Intranet
dan aplikasi dasar                          • e-paym ent   & Security    • Pub Key                       mgmt
                                            • etc                        • etc




                                                    Sumber : Inpres 3 tahun 2003
          Menuju e-Government




                 Government      to     e-Government


    Penyelenggaraan                                 Penyelenggaraan
   Pemerintahan Secara        TRANSFORMASI           Pemerintahan
       MANUAL                                        Berbasis ICT




Transformasi                          Pemanfaatan ICT

 Perubahan Budaya Kerja               Penggunaan Internet
 Perubahan Proses Kerja               Penggunaan Infrastruktur Telematika
  (Bisnis Proses)                      Penggunaan Sistem Aplikasi
 SOP dan Kebijakan Politik            Standarisasi Metadata
 Peraturan dan Perundangan            Transaksi dan Pertukaran Data Elektronik
 Leadership                           Sistem Dokumentasi Elektronik
 Indonesia’s Roadmap to e-Government
 Studi Bank Dunia, Maret 2003




                Near Term                                       Medium Term                                     Long Term




     Phase 1                          Phase 2                      Phase 3                          Phase 4                    Phase 5

  PREPARATION                      PRESENCE                         ACTION                      PARTICIPATION               TRANSFORMATION
                                                           • GOL pilot projects and
• Education                   • Readiness Assessments/       service offerings selection    • G2B and G2C interaction   • Applying GOL Best
• Awareness Building            Diagnostics                • ICT Infrastructure             • G2G partnerships            Practices
• Rationalize GOL for         • Taskforces                   Development                    • Business Transactions     • Performance
  Government of Indonesia     • Stakeholder Support (Top   • Define standards, GOL          • Changed Relationships       Measurement/
• e-Legislation (Cyber          Down)                        processes                        (G2C, G2B, G2G, G2E)        Accountability
  Laws)                       • GOL National Action Plan   • Change Management              • Co-ordination of e-       • New GOL Processes and
                              • Website development        • E-Leadership                     Government Activities       Service Offerings
                                                           • GOL Budget Allocations                                     • GOL Policy Review
                                                             and Management




                            FY 2003                             FY 2004-2005               Beyond
TAHAPAN LAYANAN E-GOVERNMENT




                                      Basis Data         e-Services
                       Literatur
                     Pengetahuan
                                      Apl Interaktif         Forms
  Distribusi   Perbaruan
  Informasi      data
                           Cont Mgt              e-Billing          Tool
                                                                 Kolaborasi

                                              Virtual Office
FAKTOR KUNCI IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT
(E-Government Readiness Factor)



●   Infrastruktur Jaringan
●   Penetrasi Komputer
●   Penetrasi Internet
●   Peraturan Perundang-undangan
●   Organisasi, Sistem Manajemen, dan Prosedur Kerja
●   Sistem Aplikasi
●   Sumber Daya Manusia TIK
●   E-Leadership
●   Strategi TIK
●   Dana/Anggaran
●   Manajemen Perubahan
III.   KONDISI KESIAPAN
        E-GOVERNMENT
         DI INDONESIA
3.1. KONDISI KESIAPAN INFRASTRUKTUR
           E-GOVERNMENT
            DI INDONESIA
3.2. KONDISI KESIAPAN SISTEM APLIKASI
            E-GOVERNMENT
             DI INDONESIA
      Pengembangan Aplikasi e-Government
                                                        Front Office :
                                                        Aplikasi Layanan Publik Pada
                                                           Instansi Pemerintah Pusat
                                                        Informasi Kebijakan Publik
           Pemerintah                                      (UU, PP, Kepres, Inpres, Kepmen,
             Pusat                                         Kepdirjen, dll)
             (Dep,                                      Layanan Informasi Umum ttg Instansi
            Kementr,                                       Informasi dari Masyarakat
                                      Back Office :     Layanan Darurat/Bencana
             LPND)                    Untuk Pusat       Layanan Pencatatan/Pendaftaran
                                      dan Daerah        Layanan Perijinan
                                                        Layanan Pembayaran
                                      1. Administrasi   Layanan Khusus lainnya
                                         Keuangan
                                      2. Kekayaan /     Front Office :
                                         Asset          Aplikasi Layanan Publik Pada
Pengem-       Aspek     1. Tupoksi    3. Kepegawaian       Instansi Pemerintah Daerah
bangan        yang      2. Tahapan    4. Pengendalian   Informasi Kebijakan Publik
Aplikasi   diperhatikan 3. Komplek-      Proyek         Informasi dari Masyarakat
e-Gov                                 5. Pengadaan      Informasi Daerah (perekon, pariwisata,
                           sitas         Barang Dan        pertanian, kependdkn, dll)
                                         Jasa           GIS/Mapping
                                      6. Sistem         Informasi Darurat/Bencana
                                         Pelaporan      Layanan Kependudukan (KTP, KK,
                                      7. Pengawasan        Akte Lahir, Akte Nikah/Cerai/
                                         Internal          Kematian, dll)
           Pemerintah
                                      8. dll            Layanan Pendidikan
             Daerah                                     Layanan Kesehatan
           (Prov, Kab/                                  Layanan Pendaftaran
              Kota)                                     Layanan Perijinan
                                                        Layanan Pembayaran
                                                        Layanan khusus kainnya
       PENETAPAN BLUE-PRINT APLIKASI E-GOVERNMENT




●   SEBAGAI PEDOMAN BAGI SELURUH INSTANSI (PUSAT DAN
    DAERAH) DALAM MENGEMBANGKAN LAYANAN PUBLIK SECARA
    ELEKTRONIK
●   MENGURANGI DUPLIKASI PENGEMBANGAN APLIKASI E-
    GOVERNMENT
●   MENGARAH KE INTEROPERABILITAS ANTAR INSTANSI
                Kerangka Fungsi Sistem Kepemerintahan di Pemda
Blok-blok fungsi dasar umum




  Pelayanan        Adm & Mgmt          Legislasi        Pembangunan            Keuangan         Kepegawaian

                        Surat            Sistem             SIM Data              Sistem          Pengadaan
  Kependudukan        Elektronik       Administrasi       Pembangunan            Anggaran            PNS
                                         DPRD
                        Sistim                                                                      Sistem
                      Dokumen                                                  Sistem Kas dan     Absensi dan
    Perpajakan                           Sistem           Perencanaan         Perbendaharaan
   dan Retribusi      Elektronik                          Pembangunan                             Penggajian
                                      Pemilu Daerah
                                                            Daerah
                       Sistem
   Pandaftaran       Pendukung                                                    Sistem             Sistem
                                          Katalog            Sistem                             Penilaian Kinerja
   dan Perijinan     Keputusan       Hukum, Peraturan   Pengadaan Barang      Akuntasi Daerah
                                                                                                      PNS
                                     dan Perundangan        dan Jasa

      Bisnis          Kolaborasi                                                                    Sistem
   Dan Investasi    dan Koordinasi                        Pengelolaan                             Pendidikan
                                                               dan                                dan Latihan
                                                        Monitoring Proyek
   Pengaduan         Manajemen
   Masyarakat        Pelaporan
                    Pemerintahan                         Sistem Evaluasi
                                                        dan Informasi Hasil
                                                          Pembangunan
     Publikasi
   Info Umum &
  Kepemerintahan
          Kerangka Fungsi Sistem Kepemerintahan di Pemda(lanj)
Blok-blok fungsi kedinasan dan kelembagaan




        Dinas & Lembaga      Dinas & Lembaga     Dinas & Lembaga     Dinas & Lembaga
                              KEWILAYAHAN                                SARANA &
       KEPEMERINTAHAN                            KEMASYARAKATAN
                                                                        PRASARANA

            Pengelolaan        Tata Ruang dan
           Barang Daerah      Lingkungan Hidup       Kesehatan            Transportasi


              Katalog             Potensi                                  Jalan dan
                                  Daerah             Pendidikan            Jembatan
           Barang Daerah


            Pengelolaan          Kehutanan            Ketenaga-      Terminal dan Pelabuhan
         Pendapatan Daerah                             kerjaan

                                 Pertanian,
           Pengelolaan         Peternakan dan        Industri dan
          Perush. Daerah                            Perdagangan          Sarana Umum
                                Perkebunan


                                 Perikanan             Jaring
                                Dan Kelautan       Pengaman Sosial


                                Pertambangan
                                 dan Energi


                                 Pariwisata



                                   IKM
                              Properti Modul Fungsi

Modul           [disini dituliskan judul {modul} ]

Blok Fungsi     [disini dituliskan judul {blok fungsi} dimana {modul} tersebut menjadi komponennya, dalam contoh
                ini, {blok fungsi} tersebut tidak mempunyai {sub-blok fungsi} ]
Sub-            [disini dituliskan judul {sub-blok fungsi} dimana {modul} tersebut menjadi komponennya]
Blok Fungsi
Klasifikasi     [disini dituliskan klasifikasi jenis dan tipe layanan utama yang disediakan oleh {modul} tersebut]
                Jenis Layanan, contoh:  Front Office  Back Office,
                Layanan Utama, contoh:  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  Transaksi Data
                                              Pembayaran  Administrasi  Basisdata  Lainnya
                Fungsi Aplikasi:  Generik  Spesifik
                Obyek Layanan:  G2G  G2B  G2C

Fungsi          [disini dituliskan daftar fungsi / fitur / layanan utama yang harus disediakan oleh {modul} tersebut]


Narasi          [disini dituliskan deskripsi singkat, sebagai keterangan tambahan tentang {modul} tersebut]

Organisasi      [disini dituliskan organisasi penyedia fungsi {modul}, atau pemakai fungsi {modul}, baik disebutkan
                berdasarkan organisasinya atau atas nama jabatannya]


Integrasi       [menjelaskan keterkaitan dan keterhubungan fungsi dan komunikasi data dan informasi antara suatu
                {modul} dengan {modul} lainnya dalam satu kerangka kerja fungsi kepemerintahan]

Info Tambahan   [keterangan tambahan yang menjelaskan fungsi {modul} tersebut, seperti: nama lain dari {modul}
                tersebut dalam terminologi sistem aplikasi komputer, dasar hukum/peraturan yang menjadi landasan
                pengembangan fungsi {modul} tersebut, dan rekomendasi-rekomendasi teknis, jika ada]
    BEBERAPA APLIKASI E-GOVERNMENT YANG TELAH DIKEMBANGKAN
                          DEP. KOMINFO




●   SISTEM APLIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
    (E-PROCUREMENT)
●   SISTEM APLIKASI PENGUMUMAM PENGADAAN BARANG DAN JASA
    PEMERINTAH (E-ANNOUNCEMENT)
●   INTRA-GOVERNMENTAL ACCESS TO SHARED INFORMATION
    SYSTEMS (IGASIS)
●   DLL
      Sistem e-Procurement Mencakup Seluruh Jenis Pengadaan
                      Barang/Jasa Pemerintah


                                                         Sistem
                                                       Pengadaan



                      Barang      Jasa Pem-        Jasa                 Jasa
                                  borongan         Lain               Konsultasi

                                   Metode                               Metode

                         Pelelangan Umum(Pra/Post Q)           Seleksi Umum(Pra/Post Q)
                              Pelelangan Terbatas                   Seleksi Terbatas
                              Shopping atau RFQ                    Seleksi langsung
                             Penunjukan Langsung                 Penunjukan langsung
                                   Swakelola                           Swakelola

Metode Evaluasi                Kreteria Evaluasi                   Kreteria Evaluasi       Metode Evaluasi
                         Penyerahan                          Pengalaman perusahaan
 Sistem nilai                                                                                 Kualitas dan biaya
                         Sumber                              Tanggapan atas TOR
 Sistem penilaian                                                                            Pagu anggaran
                         Layanan                             Pendekatan dan Metodologi      Biaya terendah
  biaya selama umur
 Sistem gugur           Biaya                               Kualifikasi tenaga ahli        Penunjukan
  ekonomis               Mutu                                biaya                          Kualitas
                                                                                               langsung
      Arsitektur e-Procurement (SePP) Sebagai Embryo e-
                          Marketplace
 Multiple                                             Multiple
 Buyers                                            Seller/Provider
                                                     Modul SePP
Satuan Kerja                                                                              Supplier/Vendors
                                                 Sourcing

                          Web                   eTendering
                                                                      Vendor
                         Portal                  E-Reverse          Management
                                                  auction             System

           Pengguna                                                                      Penyedia
      Barang /J asa /                          ePurchasing                               Barang/Jasa
       Jasa Konsultasi                                                                   dan Jasa
                                                                                         Konsultansi
                           Agency
                         Management
                           System                                               Web
                                                 eCatalog                      Portal


                                                 Proses Analisis

                         Government Spending, Procurement Productivity and Performance




                         Dukungan Peraturan Perundang-Undangan
                        Elemen-elemen Modul Aplikasi SePP

●   Modul Utama

    –   e-Tendering : modul yang menangani proses procurement yang memerlukan proses
        seleksi/tender. Modul ini didesain untuk pengelolaan tender yang menangani semua proses
        pengadaan barang/jasa dengan nilai yang besar, kompleksitas yang tinggi dan volume kecil.

    –   E-Reverse Auction: modul yang menangani proses pengadaan dengan spesifikasi yang sudah
        dikenal luas dan banyak pihak penyedianya dan dilakukan melalui penawaran secara berulang
        dalam batas waktu yang ditentukan.

    –   e-Purchasing : modul yang menangani proses procurement terutama pembelian rutin. Modul ini
        menangani pembelian barang/jasa dengan nilai rendah/kecil, tidak kompleks dan volume yang
        kecil.

●   Modul Pendukung

    –   e-Catalog : modul untuk pengelolaan katalog produk yang mempresentasikan informasi produk
        berupa keterangan produk, harga dan informasi yang lebih detil brosur, gambar video dan lain
        sebagainya.

    –   Vendor Management System (VMS): modul untuk pengelolaan data para penyedia barang/jasa
        pemerintah yang terdaftar dalam sistem.

    –   Agency Management System (AMS): modul untuk pengelolaan data istitusi pemerintah sebagai
        pembeli/pengguna barang/jasa yang terdaftar dalam sistem.
                 ROADMAP E-PROCUREMENT



                                 Pembuatan
                                                   Penerapan
                                   Payung                                    Penerapan
                Pengembangan                    e-Announcement
   Inisiatif                     Hukum dan                                 e-Procurement
                   Aplikasi                     Sebagai Langkah
  Penerapan                       Kesiapan                                    diseluruh
                e-Procurement                     Awal Menuju
e-Procurement                       sistem                                     Instansi
                     2004                        e-Procurement
     2003                       e-Procurement                                2007-2009
                                                      2006
                                     2005




                                                 e-Announcement
                                                    e-Procurement (mix)
                                                       e-Auction (Full e-Proc)
                                                          e-Contracting
                                                            e-HPS
                                                              e-Payment
                                                                e-Project Monitoring, dll
Contoh Layanan G2G
IGASIS




         BKN




         IMIGRASI




         KOMINFO


                    INTRA-GOVERNMENTAL ACCESS TO SHARED INFORMATION SYSTEMS
IGASIS

                                                            DATA PNS
                                                            YANG
                                                            PERNAH
                                                            DICEKAL

          BKN

                                                            STATISTIK
                                                            PEGAWAI
                                                            KEHAKIMAN
                                                            PEMILIK
                                                            SHM PER
                                                            SATUAN
                    APLIKASI IGASIS                         LUAS TANAH
         IMIGRASI




                                                            DATA PNS
                                                            BERLATAR
                                                            BELAKANG
                                                            GEOGRAFI
           BPN
                           INTEROPERABILITAS ANTAR KANTOR
IMPLEMENTASI IGASIS
                                 2006                              2007
                             INTERNAL KOMINFO
                                                             ANTAR INSTANSI




                                            Basis Data         e-Services
                         Literatur
                       Pengetahuan
                                            Apl Interaktif         Forms
    Distribusi   Perbaruan
    Informasi      data
                                 Cont Mgt              e-Billing             Tool
                                                                          Kolaborasi

                                                    Virtual Office


                                                              TAHAPAN LAYANAN E-GOV
IMPLEMENTASI IGASIS PADA OSOLNET




     SMA 3 PADANG



                                             STATISTIK
                                             NILAI
                                             MAFIKIBI
                                             DI 3 KOTA
                     DATA CENTRE
     SMA 1 JAKARTA




     SMA 5 TABANAN
                                   OSOLNET
                  3.3. KESIAPAN E-GOVERNMENT
                          DI INDONESIA :
                PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN




●   RUU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, dalam
    pembahasan dengan DPR dan Rancangan Peraturan Pemerintah
    pendukungnya.
●   RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi
●   Inpres no 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
    Pengembangan e-Government
●   Rancangan PerPres tentang e-Procurement
             3.4. KONDISI KESIAPAN E-GOVERNMENT
                        DI INDONESIA:
                   SUMBER DAYA MANUSIA TIK




●   Hasil survey Konsultan Bank Dunia tahun 2003, menunjukkan 15%
    PNS mampu mengoperasikan komputer.
●   Peningkatan Program OSOL dari tahun 2005 sd 2009, diharapkan
    meningkatkan e-literasi.
●   Program-program Diklat TIK diselenggarakan oleh berbagai instansi
    Pemerintah.
              3.5. KESIAPAN E-GOVERNMENT
                      DI INDONESIA:
                      E-LEADERSHIP




●   Pembentukan Gugus Tugas Tingkat Tinggi di
    bidang Telematika yang diketuai Presiden.
●   Penyiapan konsep Government CIO.
                   KESIAPAN INSTANSI PEMERINTAH



●   564 Nama Domain go.id terdaftar
●   399 Situs Web Instansi Pemerintah telah dibangun, 69 Pemerintah Pusat dan 330
    Pemerintah Daerah.
●   198 Situs Web Pemerintah Daerah dikelola secara aktif.
●   Beberapa Pemda mulai menyelenggarakan layanan publik melalui internet, seperti
    download dokumen-dokumen (perijinan, pendaftaran, dll) yang sangat bermanfaat
    bagi masyarakat dan dunia usaha.
●   Beberapa contoh Pemda yang dinilai cukup maju antara lain Pemprov DKI Jakarta,
    Pemprov DI Yogyakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Sulawesi
    Utara, Pemkot Yogyakarta, Pemkot Bogor, Pemkot Tarakan, Pemkab Kebumen,
    Pemkab. Kutai Timur, Pemkab. Kutai Kartanegara, Pemkab Bantul, Pemkab Malang,
    dll. Apresiasi secara khusus perlu diberikan kepada Pemkot Surabaya, yang telah
    melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) pada
    tahun 2004.
Contoh: e-Batam
Seamless coordination among Government Sectors in Batam toward
Batam Single Window




                       Business Model
                          DASAR PEMIKIRAN


    G4C

Aplikasi e-Gov
                             INFRASTRUKTUR                       G4G
                                  e-GOV
                                                                IGASIS
                                                                Pedoman – sosialisasi
                            Intranet antar kantor pemerintah  Aplikasi e-GOV
    G4B                     Data recovery untuk pemerintah
                            Fasilitas keamanan server, jaringan, dan data
 e-PROC
Aplikasi e-Gov


 Ref UU 22/99, UU 32/04, dan UU 3/05 ttg PemDa:
  50 modul aplikasi e-Gov di PemPusat
  47 modul aplikasi e-Gov di PemDa
                                        ROADMAP
    2006                    2007                          2008               2009

IGASIS
 Intern KOMINFO          - OSOLnet                    - SePP + DepKeu     Interoperabilitas
                         - 3 Instansi                 - 3 Instansi        layanan publik dari
                                                                          3 Instansi

SePP
 e- Announce di 20       E- Proc: 40%                 E-Proc: 50%         E-Proc: 60%
 instansi                Pusat + 10%                  Pusat + 15%         Pusat + 20%
                         Daerah                       Daerah              Daerah

e-GOV Daerah
 4 aplikasi              20 aplikasi                  30 aplikasi         47 aplikasi           Interoperabilitas
                                                                                                dan layanan
 1 Pemda (pilot)         60 Pemda                     120 Pemda           180 Pemda             transaksi online di
                                                                                                pemerintahan
PILOT PROJECT
 Rencana BSW             Implem. BSW                  Impl. BSW           Impl. BSW

                         Konsep G-CIO                 Impl. G-CIO         Impl. G-CIO

 Rencana JLG             Impl. JLG                    Impl. JLG           Impl. JLG


                     Evaluasi implementasi e-GOV, Manajemen Perkantoran

                                        Sosialisasi, Pelatihan                                    :
                  HAMBATAN DALAM MANAJEMEN PERUBAHAN


●   Perubahan Itu Bukan Datang Dari Diri Orang Tersebut.

●   Gangguan terhadap Rutin

●   Perubahan Menimbulkan Ketakutan-Ketakutan Terhadap Sesuatu yang Baru

●   Tujuan Perubahan Tidak Ada atau Kurang Jelas

●   Perubahan Menimbulkan Rasa Takut Kegagalan

●   Pengorbanan Yang Diberikan Terlalu Besar

●   Sudah Sangat Puas Dengan Kondisi Sekarang

●   Pikiran-pikiran Negatif

●   Para Pengikut Tak Punya Respek Pada Pimpinannya

●   Kecemasan Seorang Atasan

●   Perubahan Bisa Berarti Kehilangan Sesuatu

●   Perubahan Menuntut Tambahan Komitmen

●   Berpikir Sempit

●   Terperangkap Tradisi
Isu Pokok
                Isue Pokok (1)
  Isu Pokok                          Fakta
Infrastruktur     ●   Penetrasi Internet rendah dan belum
                      merata

                  ●   Penetrasi PC rendah

                  ●   Tarif

                  ●   Bandwidth
Regulasi          ●   RUU ITE, belum ada RPP, RPM, RKD

                  ●   Cyberlaw belum lengkap

                  ●   Standardisasi Data dan Konten

                  ●   Belum konvergentif
SDM               ●   Partipation rate yang rendah

                  ●   e-Literacy masih rendah
                 Isue Pokok (2)
  Isu Pokok                           Fakta
Pendanaan          ●   Lembaga pembiayaan untuk kepemilikan
                       PC terbatas
                   ●   Ketentuan perpajakan yang belum
                       kondusif
Cetak Biru TIK     ●   Belum konvergentif
                   ●   Belum interoperabel
                   ●   Belum tersosialisasi dengan baik
                   ●   Adanya pulau-pulau informasi
e-Leadership       ●   Peran sebagai rujukan TIK belum
                       terbangun
                   ●   Belum ada institusi CIO Indonesia
Industri           ●   Jumlah pengembang rendah
                   ●   Jumlah ISV rendah
                   ●   Tingkat pembajakan perangkat lunak
S315
              Strategi 315  MII2015

    1. Gerakan Nasional Membangun Masyarakat Cerdas (OSOL, CAP,




                                                                                             Flagship Programs
       WarMASIF, KOMPAK))



5
    2. Kampanye s/w Legal & HAKI (IGOS, Kompetisi Software)
    3 . Fasilitasi Industri TIK (Taman Maya, Inkubator, PSOS, Kompetisi Hardware)
    4 . Fasilitasi & Pengembangan Aplikasi Dasar/Piranti Lunak Unggulan (e-Govt, e-Proc,
       e-Announcement, e-UKM, e-Payment, e-Money, e-Learning, e-Health)
    5. Interoperabilitas Layanan Publik (Standardisasi Aplikasi, NIT, IGASIS)




1                            Public Private Partnership                                    Alokasi
                                                                                           Sumber
                                                                                            Daya



3       Infrastruktur
          Informasi
                                       Sumber
                                   Daya Manusia &
                                   Kelembagaan TIK
                                                                       Regulasi            Pilar
        Membangun Masyarakat Informasi Indonesia 2015 (MII
4.            2015) Menuju Knowledge Based Society




      2025: Terwujudnya Masyarakat Indonesia berbasis Pengetahuan
                     (Knowledge Based Society)
      2020: Menjadi salah satu bangsa maju berbasis TIK
      2015: Memasuki Masyarakat Informasi Indonesia sesuai WSIS
      2010: Replikasi & Ektensifikasi dari program 2005-2010
      2006 – 2010: Pemanfaatan TIK utk semua sektor (TIK sbg Enabler,
                      Accelerator & Sektor Industri Unggulan), Peningkatan
                      Aksesibilitas TIK dan e-Literacy Transparansi
                               Pemerintahan & Memperluas e-Government
      2005: Kampanye kesadaran pentingnya TIK Sistem insentif dan regulasi
             (Cyber Law, implementasi e-Procurement, Sosialisasi Panduan e-
             Government, Kampanye S/W Legal, Program OSOL)
      2004: Konvergensi Kelembagaan terbentuknya DEPKOMINFO
Renstra/Roadmap APTEL
                Roadmap Menuju MII
MII 2015              2015
                2009

                       2008
         2007




                              2006
  2005
                                   2005
           Program                                      Kegiatan
SDM & Konvergensi Lembaga          ●   Konvergensi Kelembagaan

                                   ●   Pengawakan Eselon I (Juni), Eselon II (Juli),
                                       Eselon III & IV (Agustus)
Regulasi                           ●   SE Software Legal (Oktober)

                                   ●   SE Procurement (Desember)
Gerakan Masyarakat Cerdas          ●   OSOL (38 Sekolah), CAP (8 lokasi)

                                   ●   Warung MASIF Indonesia (3 lokasi)

                                   ●   Konsep Dasar Mobile CAP

                                   ●   MOU APTEL – Fasilkom UI

                                   ●   MOU APTEL – TELKOM (Internet Go To School)

                                   ●   Rencana MOU dengan LSM untuk internet di
                                       Pesantren
Fasilitasi Industri TIK            ●   Konsep Dasar Pusat Sertifikasi Open Source

Interoperabilitas Layanan Publik   ●   Standar Biometric dan RSNI

                                   ●   Fasilitasi Institusi Penerbit Nomor Identitas
                                       Tunggal
                               2006 (1)
           Program                                       Kegiatan
Infrastruktur                      ●   Akses Internet Murah dan Fasilitasi Akses Broadband
                                       (USO Internet?)

                                   ●   Backbone Interconnectivity
SDM & Konvergensi Lembaga          ●   Pembangunan model G-CIO

Regulasi                           •   RUU ITE  UU ITE + 6 RPP

                                   ●   Payung hukum tersedia (Perpres e-Proc, Permen Blue
                                       Print, dll.)

                                   ●   Melengkapi regulasi e-Government
                                                          Desa
Gerakan Masyarakat Cerdas          ●   CAP/Warung MASIF dan Mobile CAP
                                                        WarMasif



                                   ●   Inisiasi SATU



                                   ●   Perluasan OSOL

                                   ●   Kampanye Internet Sehat
Interoperabilitas Layanan Publik   ●   Pengembangan Interoperabilitas Sistem Informasi
                                       Pemerintah

                                   ●   Pilot projet pembangunan e-Government di 1 (satu)
                                       Daerah dan Bantuan pembangunan e-gov di daerah (40
                                       Pemda)
                              2006 (2)
           Program                                   Kegiatan
Kampanye Software Legal        ●   Kampanye Software Legal

Fasilitasi Industri TIK        ●   Pusat Sertifikasi Open Source

                               ●   Information Technology Center of Execellence (ICE)

                               ●   Capability Maturity Model (CMM) versi Indonesia

                               ●   Pengembangan Konten Lokal (Penyediaan
                                   Development Tools berbasis OS, Kompetisi OSS)

                               ●   Repository Konten dan Aplikasi
Fasilitasi dan Pengembangan    ●   Konsep Dasar e-Money dan Payment Gateway
Aplikasi Dasar/Unggulan            (Kerjasama dengan BI)

                               ●   Pemgembangan Aplikasi Mobile

                               ●   Inisiasi SISKAB
                                   2007
           Program                                       Kegiatan
SDM & Konvergensi Lembaga          ●   Promosi dan bimbingan teknis G-CIO untuk seluruh
                                       Instansi
Infrastruktur                      ●   Blue Print e-Commerce

                                   ●   Pembangunan Government Data Management and
                                       Disaster Recovery Center (GDMC & GDRC)

                                   ●   Public Key Infrastructure
Regulasi                           ●   Standar e-GIF dan regulasi e-Government tersedia

Gerakan Masyarakat Cerdas          ●   OSOLnet

Fasilitasi Industri TIK            ●   Inkubator Bisnis Teknologi Informasi

Interoperabilitas Layanan Publik   ●   Implementasi e-Batam

                                   ●   Implementasi Jogja Learning Gateway dan Digital
                                       Government Services

                                   ●   Bantuan untuk 200 Pemda

                                   ●   e-Procurement di Pusat 40% dan Daerah 10%
Fasilitasi dan Pengembangan        ●   Keamanan Sistem Informasi dan Transaksi
Aplikasi Dasar/Unggulan                Elektronik
Kampanye Software Legal            ●   Kampanye Software Legal
                            2008
         Program                            Kegiatan
SDM & Konvergensi Lembaga   ●   Implementasi G-CIO

Interoperabilitas Layanan   • Seluruh aplikasi e-Government telah lulus
Publik                        audit
                            • Bantuan untuk 200 Pemda

                            • e-Procurement di Pusat 50% dan Daerah
                              15%
                                   2009
           Program                                      Kegiatan
SDM & Konvergensi Lembaga          Leadership di Pusat dan Derah

Regulasi                           Penyempurnaan Regulasi dan Standard

Interoperabilitas Layanan Publik   ●   30% PNS mampu mengoperasikan layanan e-
                                       Government

                                   ●   60% Instansi pemerintah memiliki website

                                   ●   Seluruh aplikasi utama sesuai Blue Print
                                       Aplikasi e-government

                                   ●   Diwujudkan National Single Window

                                   ●   Terjadi interoperabilitas layanan publik
                                       (IGASIS, e-Gov Platform)

                                   ●   e-Procurement di Pusat (60%) dan Daerah
                                       20%
Regulasi yang Konvergentif
           Regulasi yang Konvergentif

●   Tekanan terhadap konvergensi regulasi, disebabkan karena terdapat
    kekuatan inter-relasi antara perundang-undangan; restrukturisasi
    pengaturan; konsolidasi pasar; konvergensi teknologi dan industri.
●   Perusahaan-perusahaan telekomunikasi ingin menjadi lembaga
    penyiaran (broadcasters) sementara lembaga penyiaran semakin
    bergerak menuju e-commerce, dan ISP menawarkan layanan saluran
    televisi, sehingga terjadi konvergensi layanan.
●   Regulasi tidak dapat lagi menetapkan batas-batas atau sekat-sekat
    yang pasti antara industri telekomunikasi, penyiaran, aplikasi dan
    konten.
                 Tantangan Regulasi TIK
     UU                        RUU ITE                     UU
Telekomunikasi                                          Penyiaran

                                 RPP
                    ●   Penyelenggaraan Sistem e
    PP                  Kontrak-e
                    ●

                    ●   Sertifikasi-e
                                                          PP
                    ●   Tandatangan-e
                        Lembaga Sertifikasi Keandalan
    PM
                    ●

                    ●   Nama Domain                      RPM


    KD                           RPM
                                                         RKD
                                 RKD


                             Konvergensi
       Tantangan Regulator Ke Depan

●   Membuat kerangka pengaturan, regulasi yang optimal, yang dapat
    menstimulasi dan mendorong pertumbuhan sektor industri TIK
    (telekomunikasi, penyiaran, aplikasi dan konten) secara sehat.

●   Melindungi masyarakat (konsumen, pengguna jasa).
The Future of Telcos
         Menuju Dunia Komunikasi 2010
                   Evernet
●   Komputasi di mana dan kapan saja
●   Intelegensia Sekitar
●   Produk yang berpikir
●   Ciri-ciri:
     –   Miniaturisasi
     –   Koneksi
     –   Ubiquity
     –   Context Sensitivity
     –   Jaringan Pribadi
                               Evernet
        Weareables
Alternative Energy Systems        Miniaturization and
 Micro System Technology             Embedding
     Nano Technology


WAN, LAN, BAN & Interfaces           Connection
Seamless Mobile Networking


      Web Services
    Human Supervised
       Computing
                                       Ubiquity         Evernet
  Networked Augmented
     Reality System               Context Sensivity
         Orientation
   Artificial Intelligence

        Always On
        Biometrics
Passport or Liberty Alliance       My Personal Net
 I-Centric Communication
        Adaptability
                            Mobile Applications

                                                   Vans/
                                                   Truck
                                                                                   Security
              Vending
                                          Cars              Trains                  System
              Machine
                                                  Vehicle                                               Set Top
                                                                     Fridge
Ticketing                 ATMs                    Devices                                                 Box
                                                                                  Household
             Real World
                                                                                 Appliances
             Shopping                                                                                 Video/Digital
                                                                                                         Camera

                                                                                        Home Phone


            Mivro/Macro                          Mobile
              Payment                            Devices
                                                                                                     Tracking


              Virtual                                                         Personal Care
                Mail                                                                                   Crime
                                                                                                     Prevention
                                                  Office
                                                            Office             Healthcare
                                 Printer/Fax
                                                             Phone

                                                    PC
                                  Bidang Konvergensi

                                                  Classic ISP Business
                                              I   ● Internet Access

                                                  ● Content Dissemination




                                                                                    FB Future Market for Fixec Broadband
         WB Future market for wirelss                                                  ● xDSL

            ● MMS                                                              IP      ● VoIP

            ● Remote Home Access
                                                      Internet                         ● Downloading




                                                                                         F
                                                                                             Classic fixed line business
                                        Wireless                       Fixed                 ● Voice via PSTN


    Classic mobile network Business
W   ● Voice via GSM Network


    ● Narrowband data services
      (SMS,Ringing tone)

                                         FW Future market for fixed wireless
                                            ● Fixed Mobile Convergence




                                                                                                    Source: Detecon
Telco Evolutionary Path

                                                          Integrated
                                                          Communication
                                                          Services


                                    WB        FB

                                         FW        2010

                          I
                     WB        FB

                     W         F          2004
                          FW


        I

    W        F                  1990s


F           Telco Beginnings
                               Arah Dorongan Strategis

                                             Differentiation Strategy

                     Sales/                   ●   Satisfaction of customer needs
                    Services   Seamless       ●   Product design aligned with customer demand
                               Services       ●   Value-added services for customers
Value Chain Layer




                                              ●   Service customization & instant provisioning of services
                                              ●   Hybrid customer segmentation (business, consumer)
                                              ●   Co-branding & product bundling

                                              Cost leadership Strategy

                                Integrated    ●   Productivity & lean production
                                 Services     ●   Economics of Scale
                               Convergence    ●   Cost & operational efficiency
                    Network     Platforms     ●   Reduction of complexity
                                              ●   Focus on multi-service network technologies & platforms
                                              ●   Common off-the-shelf solutions
               NetCo-ServiceCo-SalesCo

                            ●   Bundling & cross-selling
                                Understand customer wishes & lifestyles
Segmentation     SalesCo
                            ●

                            ●   Brand name creation
                            ●   Quality, flexibility and short response time

                            ●   Development of innovative products/product
                                bundles
Service
Bundling         ServCo     ●

                            ●
                                Secure product functions
                                Lifecycle management
                            ●   Link between production & sales

                            ●   Lean production
                                Economies of scale
Wholesale        NetCo
                            ●

                            ●   SLAs and defined QoS
                            ●   Cost effiency
Konvergensi Sebagai Pendorong Kebutuhan
                                                               Business Field
       Technology Convergence                          Technology Convergence

                 I




                                                                  Security
                                  IP
             Internet
 WB                                FB

                                               Information &      User
                                              Communication      needs          Healthcare

      Wireless            Fixed




                                                                 Savings &
                                                                 Efficiency
  W                                    F
                 FW




                      Growing needs of integrated service bundles
                               From one single source
                                                                                             Source: Detecon
IGOS
Making Globalisation Work for the Poor
  By Kofi A. Annan – United Nations Secretary General




         That is especially true of information technology,
         which does not require vast amounts of hardware or
         financial capital, or even energy. (It is also relatively
         clean.) What it does require is brain power - the
         one commodity that is equally distributed
         among the world's peoples. So for a relatively
         small investment - mainly an investment in basic
         education, for girls and boys alike - we can bring all
         kinds of knowledge within reach of poor people, and
         enable poor countries to "leapfrog" some of the long
         and painful stages of development that others had to
         go through.
      Gerakan Perangkat Lunak Bebas

●   “The Next Big Wave”
●   “Participation Age”
●   “A Chance to leap frog”
●   Menjadi program utama TIK di beberapa negara
    seperti: Brazil, Spanyol, India, Australia
●   Perlu mencapai Critical Mass
        Lomba Pemanfaatan IGOS Desktop
               Tingkat SMU – Bandung (14 Desember 2005)


●   Menunjukkan Kreativitas yang luar biasa
●   Mampu beradaptasi dengan Open Source dalam waktu yang
    singkat 1 Minggu – 1 Bulan
●   Produk yang dihasilkan bisa dikembangkan lebih lanjut untuk
    keperluan Open Source dan Kependidikan
●   Dari peserta akan dibentuk Komunitas dan dimanfaatkan untuk
    sosialisasi Open Source
●   2006 Akan diadakan di beberapa kota + lomba tingkat Nasional
Terima Kasih
MCAP – Mobile Community Access Point

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:427
posted:7/28/2011
language:Indonesian
pages:95
Description: Rancangan Tabel Sistem Informasi Data Barang document sample