Kearifan Budaya Lokal by uchukpabbola1

VIEWS: 257 PAGES: 2

									                                               SULoH, Jaringan Informasi dan Pemberdayaan Rakyat


Kearifan Budaya Lokal dalam rekontruksi Kebijakan Pembangunan Pertanian
Kontribusi dari Satya Laksana, SP
Kamis, 14 Juni 2007
Terakhir diperbaharui Kamis, 14 Juni 2007


Di awal tahun 2007 ini media masa ramai memberitakan harga beras yang naik tajam hampir di seluruh daerah di
Indonesia. Harga beras lokal di Banda Aceh juga mengalami kenaikan menjadi Rp 5.000/kg, akibat semakin tingginya
harga tebus gabah dari petani yang mencapai Rp 2.750 hingga Rp 2.800/kg (Waspada Senin, 15/1 2007). Sementara di
Kota Langsa harga beras telah menembus Rp 8.000/bambu di tingkat pedagang grosir (Analisa, Rabu 14/2 2007).
  Pemandangan memilukan pun muncul di negara agraris ini. Masyarakat (termasuk petani) antri untuk membeli beras
operasi pasar yang dilakukan oleh Bulog. Padahal beras merupakan bahan pangan pokok di Indonesia. Tanpa pangan
manusia tidak bisa hidup, tidak punya energi untuk bergerak, bekerja, dan melakukan aktivitas lainnya. “Pangan
adalah sorga”. Demikian menurut Dr. Masao Takenaka, seorang teolog ekumenis terkenal Asia, dalam tulisannya
yang telah menggemparkan dunia teologi, berjudul: God is Rice (Tuhan adalah Nasi). Masalah pangan khususnya
beras memang telah menjadi perhatian pemerintah sejak dulu. Untuk menjawab permasalahan ini Pemerintah Indonesia
menerapkan paket teknologi modern melalui ”Revolusi Hijau” yang dimulai pada tahun enam puluhan.
Sejak saat itu kerawanan pangan sedikit demi sedikit dapat diatasi. Pada Tahun 1962 di Indonesia diperkenalkan jenis
padi baru produk dari Lembaga Penelitian Padi Internasional (IRRI: International Rice Research Institute) di Philipina.
Padi jenis baru ini dikenal dengan nama PB 8. Varietas ini merupakan hasil persilangan generasi ke-8 dari 38
persilangan antara jenis padi sedang dan jenis padi unggul PETA asal Indonesia. Keunggulan varietas PB 8 adalah
dapat hidup di berbagai ketinggian karena tidak sensitif terhadap fotosintetis, juga tidak mengenal musim.
Penggunaan bibit unggul ini diiringi dengan intensifikasi pemanfaatn lahan pertanian melalui program panca usaha tani.
Melalui program ini sumberdaya tanah diekspolitasi dengan pola tanam yang intensif dan penggunaan pupuk serta obat
kimia untuk mencegah serangan hama. Berkat penemuan bibit unggul dan intensifikasi ini satu hektar sawah dapat
menghasilkan sekitar 10 ton gabah. Akibat “prestasi” itu presiden Soeharto pada waktu itu mendapat
penghargaan swasembada beras dari Perserikatan Bangsa-bangsa. Padahal swasembada beras yang menjadi target
Revolusi Hijau hanya dicapai selama beberapa tahun saja, yaitu sekitar tahun 1979-1986. Setelah itu fakta berbicara
sampai sekarang Indonesia tak pernah lagi kecukupan beras. Bahkan pemerintah kini telah sangat tergantung dengan
beras impor. Untuk di daerah Aceh saja sebanyak 18.000 ton beras impor yang berasal dari luar negeri, dalam waktu
dekat ini akan segera masuk untuk memenuhi persediaan beras untuk warga di Propinsi NAD (Analisa, Rabu 14/2
2007). Penerapan teknologi modern (pertanian tergantung bahan kimia) berdasarkan pertimbangan fisik dan ekonomi
berhasil meningkatkan produktivitas. Namun demikian harus dibayar mahal dengan makin meningkatnya
kerusakan/degradasi yang terjadi di permukaan bumi seperti: desertifikasi, kerusakan hutan, penurunan
keanekaragaman hayati (biodiversity), salinitas, penurunan kesuburan tanah, pelonggokkan (accumulation) senyawa
kimia di dalam tanah maupun perairan, erosi dan kerusakan lainnya. Sejalan dengan makin banyaknya bahaya yang
ditimbulkan oleh paket pertanian modern seperti pestisida, herbisida dan pupuk kimia terhadap lingkungan dan
kesehatan manusia, maka penerapan paket pertanian modern menjadi penting untuk di re-evaluasi. Sehingga kita perlu
menata ulang (rekonstruksi) kebijakan pembangunan pertanian menjadi lebih berwawasan lingkungan. Rekonstruksi
Kebijakan Pertanian Salah satu jalan keluar agar tercipta keseimbangan lingkungan adalah dengan merekonstruksi
kebijakan pertanian dengan melaksanakan pembangunan pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
(Sustainable). Kebijakan ini dapat terangkum dalam sebuah konsep Low External Input and Sustainable Agriculture
(LEISA). Konsep pertanian yang ramah lingkungan dapat dilakukan dengan membatasi masukan zat kima (Low
External Input) dengan mengoptimalkan zat organik dalam ekosistem. Konsep ini telah berabad-abad diterapkan di
China dan berhasil mencukupi kebutuhan penduduknya yang telah melampaui satu milyar. Petani China
mempertahankan dan meningkatkan kesuburan lahan pertanian dengan cara menambahkan endapan lumpur atau
sungai. Memperhatikan pengalaman studi arkeologi pertanian tradisional di wilayah Asia Timur (seperti Korea dan
China), maka prinsip ekologi dapat digunakan sebagai panduan dalam mengembangkan pertanian yang ramah
lingkungan. Meskipun demikian penerpan teknologi tidak dapat digeneralisir begitu saja untuk semua tempat, tetapi
harus spesifik lokasi (site specific) dengan mempertimbangkan kearifan lokal (Indigenous konowledge) dari masing-
masing lokasi. Sudah saatnya kita mulai memperhatikan sistem pertanian yang sepadan baik dari lingkungan biofisik
maupun lingkungan sosial, ekonomi dan budaya. Kita perlu menghidupkan kembali teknik-teknik bercocok tanam yang
telah dikenal petani secara turun-temurun (indigenous Technology). Contoh teknik-teknik yang umum dilaksanakan
petani adalah: pendauran ulang limbah pertanaman, pemanfaatan pupuk hijau, pemanfaatan kombinasi pupuk kandang
dan pupuk hijau/kompos. Di daerah-daerah yang merupakan sentra peternakan sapi atau ayam, penggunaan pupuk
kandang dapat dipadukan dengan program pemupukan yang biasa dilakukan. Kotoran ayam dikenal kaya unsur P
dibanding dengan kotoran ternak lainnya. Di daerah yang dekat dengan pusat agroindustri seperti pabrik tebu, pabrik
tahu, pabrik alkohol, pabrik bumbu masak, maka limbahnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber pupuk organik.
Program kebersihan lingkungan di perkotaan dapat dipadukan dengan program pengomposan yang berasal dari
sampah permukiman. Pengembangan Pertanian organik Sistem pertanian organik merupakan sistem yang mengikuti
”hukum pengembalian” (law of return) yang berarti suatu sistem yang berusaha mengembalikan semua
jenis bahan organik ke dalam tanah yang selanjutnya memberi makanan pada tanaman. Pertanian organik dapat
diartikan sebagai suatu sistem produksi pertanaman yang berasaskan daur-ulang hara secara hayati (Sutanto, 2006).
Daur-ulang hara dapat melalui sarana limbah tanaman dan ternak serta limbah lainnya yang mampu memperbaiki status
kesuburan dan struktur tanah.              Pengembangan pertanian organik bermanfaat untuk mengantisipasi dampak kegiatan
pertanian terhadap lingkungan. Di negara maju yang sangat memperhatikan masalah lingkungan, adanya residu kimia
http://suloh.or.id                                                                                                   Generated: 19 July,
                                               Powered by Joomla! - @copyright Copyright (C) 2005 Open Source Matters. All rights reserved 2007, 14:28
                                                 SULoH, Jaringan Informasi dan Pemberdayaan Rakyat




dalam bahan pangan yang berasal dari pupuk kimia dan pestisida sintetik mendapatkan perhatian yang serius. Sedang
situasi di Indonesia sangat berbeda sama sekali. Pandangan kita baru menitikberatkan pada usaha swasembada
pangan, meningkatkan produktivitas tanah, dan intensifikasi sumber daya alam. Banyak negara yang telah
menerapkan pertanian organik menuju pertanian berkelanjutan dan sekaligus ramah terhadap lingkungan. Pertanian
organik tidak sekadar menghasilkan bahan pangan yang aman bagi kesehatan manusia, tetapi juga telah menjadi gaya
hidup. Amerika Serikat dan Uni Eropa mempunyai andil yang besar dalam mengembangkan pertanian organik sekaligus
pasar terhadap produk pertanian organik.       Melalui Undang-undang ”U.S Organic Foods Production Act
1990” Amerika mulai mengembangkan pertanian Organik secara bertahap. Dalam 3 tahun periode
transisi/konversi, mereka mencegah erosi dan meningkatkan kesuburan tanah secara alami. Peraturan federal
memberikan standar minimum nasional untuk dilaksanakan di 22 negara bagian, dan 30 kegiatan sektor swasta yang
sudah memperoleh sertifikat dari USDA (Departemen Pertanian USA). Gerakan Internasioanl Pertanian Organik
(IFOAM = International Federation of Organic Agriculture Movement) telah menyusun ”standar-standar
dasar” untuk para anggota organisasi. Acuan standar itu meliputi tahap merancang pengembangan pertanian
organik hingga pengolahan hasil yang diperlukan sesuai dengan kondisi iklim dan kondisi spesifik yang dimiliki masing-
masing anggota.         Menghidupkan Kembali Lembaga Adat dan Kearifan Lokal Selanjutnya sudah sangat mendesak
untuk mengembangkan kekuatan kaum tani sendiri melalui serikat (organisasi). Artinya kaum tani sendiri harus memiliki
kesadaran kelas agar dapat mengorganisir diri. Untuk hal ini para petani di Indonesia dapat belajar dari Subaknya para
petani di pulau Bali. Khusus di Aceh perlu dihidupkan kembali lembaga Keujruen Blang. Pada masa dahulu Keujreun
Blang adalah orang perorangan yang mendapat kepercayaan oleh Uleebalang, keuhchik, serta masyarakat untuk
mengatur dan mengatasi persoalan petani di sawah, baik yang berkaitan dengan persoalan air, pertanian, maupun
sosial budaya yang diakibatkan interaksi berbagai aspek kehidupan petani. Misalnya mengurus sengketa tanah, dan
sengketa pemanfaatan air (Bahri Syaiful, 2006). Pengelolaan Keujruen Blang menurut hukum adat sebagai
penjelmaan nilai budaya masyarakat diarahkan pada terwujudnya keuntungan bersama. Sistem pengelolaannya mirip
dengan pengelolaan sebuah perusahaan. Semua pihak yang berkaitan dengan pertanian di persawahan berusaha
menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing sesuai dengan adat dan peraturan yang mereka pertahankan
(Djuned, Teuku, 2006). Keberadaan Keujruen Blang telah digantikan dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)
yang dibentuk melalui kebijakan top-down dan sentralistik dengan Undang-undang No 11 Tahun 1974 yang
ditindaklanjuti dengan Perda No 5 tahun 1991 tentang pengairan. Walaupun melalui SK Gubernur No 1 Tahun 1992
nama P3A ditambah menjadi P3A Keujruen Blang yang sampai tahun 2002 telah tercatat P3A sekitar 3000-an, tetapi
nilai-nilai kearifan budaya lokal yang dulunya dipegang teguh dan diimplementasikan di kehidupan sehari-hari di sawah
kini telah pudar. Semangat gotong royong, penghargaan, kekerabatan, kepercayaan kepada sesama tidak lagi terlihat
dalam kehidupan petani. Perlu sebuah terobosan untuk mengembalikan eksistensi kelembagaan adat tersebut. Seiring
dengan diterapkannya otonomi khusus melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh, pemerintahan baru yang telah
dipilih secara demokratis diharapkan mampu melakukan terobosan baru ini. Visi yang dibawa oleh Gubernur Irwandi
Yusuf yang memfokuskan dan mengawali pembangunan Aceh dari pedesaan sangat relevan dengan konsep
rekonstruksi pertanian yang berkelanjutan. Agar hidup para petani menjadi lebih terhormat dan berharga maka
perlulah petani mendapat tempat yang istimewa dalam otonomi dan kebersamaan yang lebih manusiawi. Paguyuban
(organisasi) petani organik perlu dijaga dan dikembangkan untuk melawan “pertanian politik” dengan
segala jerat kepentingan industri (dari industri benih hingga pupuk kimiawi) yang mencekik. Bila ini sudah terwujud maka
diharapkan tidak akan pernah terjadi lagi masyarakat (terutama petani) yang berebut antri membeli Raskin. Semoga.




http://suloh.or.id                                                                                                     Generated: 19 July,
                                                 Powered by Joomla! - @copyright Copyright (C) 2005 Open Source Matters. All rights reserved 2007, 14:28

								
To top