Docstoc

Profil Kemiskinan

Document Sample
Profil Kemiskinan Powered By Docstoc
					Info URDI Vol. 14

                           PROFIL KEMISKINAN DI PERDESAAN
                                       Oleh : Tatag Wiranto

                 Direktur Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah, Bappenas



I. Pendahuluan

Strategi besar pembangunan di masa lalu adalah mencapai pertumbuhan yang cepat dengan
melakukan trade-off terhadap pemerataan. Dalam atmosfer strategi ini, memunculkan budaya
konglomerasi yang diharapkan akan menghasilkan trickle down effect kepada lapisan ekonomi di
bawahnya. Pendekatan ini memfokuskan diri pada pembagunan industri secara besar-besaran, dimana
kedudukan pemerintah memainkan peran mendorong kekuatan entrepreneur.

Permasalahan yang timbul adalah kemacetan mekanisme trickle down effcts, dimana mekanisme
tersebut sebenarnya sangat diyakini akan terbentuk sejalan dengan meningkatnya akumulasi kapital
dan perkembangan institusi ekonomi yang mampu menyebarkan ksejahteraan yang merata. Dengan
kata lain, di satu sisi penerapan pendekatan ini berhasil membangun akumulasi kapital yang cukup
besar, namun di sisi lain juga telah menciptakan proses kesenjangan secara simultan, baik
kesenjangan desa oleh kota, maupun kesenjangan antar kelompok dimasyarakat.

Proses perkembangan ekonomi perdesaan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh pendekatan
tersebut, meskipun demikian terdapat elemen-elemen dasar yang menjadi penentu ekonomi perdesaan
dan sumberdaya alam sebagai primer-movernya dan menjadi pola dasar kehidupan masyarakat
perdesaan.

Kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat pada dasarnya diakibatkan oleh faktor (1) sosial-
ekonomi rumah-tangga atau masyarakat, (2) struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar
kegiatan produksi rumah-tangga atau masyarakat, (3) potensi regional (sumberdaya alam & lingkungan
dan infrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi, dan (4) kondisi
kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional dan
global.

Salah satu issu yang dihadapi dalam pembangunan perdesaan adalah penurunan kualitas hidup,
ketersediaan sarana dan prasarana, ketidakmampuan institusi ekonomi menyediakan kesempatan
usaha, lapangan kerja, serta pendapatan yang memadai, yang saling berkaitan dan sangat kompleks.
Dengan demikian untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, perlunya peningkatan produktivitas
yang sesuai dengan karakteristik perdesaan. Sedangkan pertumbuhan dan perkembangan wilayah
perdesaan berkaitan dengan bidang usaha pertanian yang mendominasi perdesaan. Dalam dua
dekade terakhir ini terdapat perubahan struktur lapangan usaha di bidang pertanian, sehingga terjadi
kecenderungan penurunan di sektor pertanian, terutama dari segi lapangan usaha penduduk dan
ketanagakerjaan. Dari kondisi ini maka akan membawa perubahan struktur di bidang sosial-ekonomi
dan kelembagaan masyarakat perdesaan.

Hambatan dalam pengembangan ekonomi perdesaan tidak saja dihadapkan pada pergesaran dari
pertanian ke non pertanian yang menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat perdesaan, tetapi


                                                                                                  1
juga modernisasi pola usaha tani secara terpadu serta pengembangan institusi ekonomi perdesaan
yang belum sepenuhnya dibangun secara konsisten. Persoalan institusi ekonomi perdesaan bukan
menjadi faktor satu-satunya, faktor modal juga menjadi kendala dalam mendukung pengembangan
investasi perdesaan. Masalah pokok yang dihadapi dalam pembangunan perdesaan adalah proses
kemiskinan masyarakat perdesaan sebagai akibat kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung.

II. Pendekatan untuk keluar dari Proses Kemiskinan masyarakat di Perdesaan

Beraneka ragam teori telah berupaya mencari penjelasan mengapa terjadi proses pemiskinan. Secara
garis besar, kemiskinan dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu kemiskinan struktural dan
kemiskinan alamiah (Nasution, 1996). Kemiskinan struktural sering disebut sebagai kemiskinan buatan
(man made poverty). Baik langsung maupun tidak langsung kemiskinan kategori ini umumnya
disebabkan oleh tatanan kelembagaan yang mencakup tidak hanya tatanan organisasi tetapi juga
mencakup masalah aturan permainan yang diterapkan. Sedangkan kemiskinan alamiah lebih banyak
disebabkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan sumberdaya alam. Pada kondisi
sumberdaya manusia dan sumberdaya alam lemah/terbatas, peluang produksi relatif kecil atau tingkat
efisiensi produksinya relatif rendah.

Beranjak dari kedua tipe kemiskinan itu, berbagai teori telah dikembangkan dalam upaya untuk
memahami aspek-aspek yang menentukan terjadinya kemiskinan secara lebih mendalam.
Keanekaragaman teori yang telah dikembangkan itu menggambarkan adanya perbedaan sudut
pandang diantara pemerhati masalah kemiskinan. Secara umum teori-teori yang menjelaskan
mengapa terjadi kemiskinan, dapat dibedakan menjadi teori yang berbasis pada pendekatan ekonomi
dan teori yang berbasis pada pendekatan sosio -antropologi, khususnya tentang budaya masyarakat.
Teori yang berbasis pada teori ekonomi antara lain melihat kemiskinan sebagai akibat dari
kesenjangan kepemilikan faktor produksi, kegagalan kepemilikan, kebijakan yang bias ke perkotaan,
perbedaan kualitas sumberdaya manusia, serta rendahnya pembentukan modal masyarakat atau
rendahnya perangsang untuk penanaman modal. Disisi lain, pendekatan sosio -antropologis
menekankan adanya pengaruh budaya yang cenderung melanggengkan kemiskinan (kemiskinan
kultural).

Di sisi lain terdapat pandangan proses pemiskinan sebagai akibat kebijakan yang bias perkotaan.
Lipton dan Vyas (1981) mengajukan konsep ‘urban bias’ dalam menjelaskan mengapa terjadi
kemiskinan di negara sedang berkembang. Menurut Lipton dan Vyas: “Small, interlocking urban elites –
comprising mainly businessmen, politicians, bureaucrats, trade-union leaders and supporting staff of
professionals, academics and intelectuals – can in a modern state substantially control the distribution
of resources”.

Bias perkotaan ini dipercaya oleh Lipton, karena menurutnya memang terdapat antagonisme antara
pend uduk perdesaan dan perkotaan, dimana yang pertama ditandai dengan kemiskinan. Oleh karena
itu, tidaklah mengherankan jika pembangunan yang hanya diarahkan ke perkotaan akan
mengakibatkan semakin memburuknya kehidupan penduduk miskin di perdesaan. Untuk mengatasi
kecenderungan yang negatif seperti itu, Lipton berpendapat bahwa negara sedang berkembang
seharusnya mengarahkan kegiatan investasinya ke sumberdaya utama yang mereka miliki – yakni
pertanian yang padat karya (labour intensive).

Dalam rangka dukungannya untuk mengurangi bias perkotaan, Lipton dan Vyas berpendapat bahwa
sektor perdesaan adalah “pengguna investasi terbatas” yang lebih responsif dari pada sektor
perkotaan. Sejauh ini gagasan Lipton tersebut telah mendapat banyak kritik namun juga dukungan di
kalangan pemerhati masalah ekonomi pembangunan.


                                                                                                      2
                                            Tabel 1
                Batas Miskin, Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin, 1976-1999

                     Kota                                            Desa                   Kota + Desa
                         Penduduk                                       Penduduk          Penduduk
Tahun Garis Kemiskinan Miskin                          Garis Kemiskinan Miskin             Miskin
                                               (%)                                 (%)              (%)
      (Rp/kapita/bulan) (Juta                         (Rp/kapita/bulan) (Juta               (Juta
                           Jiwa)                                          Jiwa)             Jiwa)
 1976           4.522       10,0               38,8              2.849      44,2   40,4       54,2   40,1
 1978           4.969        8,.3              30,8              2.981      38,9   33,4       47,2   33,3
 1980           6.831         9,5              29,0              4.449      32,8   28,4       42,3   28,6
 1981           9.777         9,3              28,1              5.877      31,3   26,5       40,6   26,9
 1984          13.731         9,3              23,1              7.746      25,7   21,2       35,0   21,6
 1987          17.381         9,7              20,1            10.294       20,3   16,4       30,0   17,4
 1990          20.614         9,4              16,8            13.295       17,8   14,3       27,2   15,1
 1993          27.905         8,7              13,4            18.244       17,2   13,8       25,9   13,7
 1996          38.246         7,2               9,7            27.413       15,3   12,3       22,5   11,3
 1996          42.032         9,6              13,6            31.366       24,9   19,9       34,5  17,7
 1998          96.959       17,6               21,9             72.780      31,9   25,7       49,5  24,2
 1999          92.409      15,64               19,4             74.272     32,33   26,0      47,97  23,4
        Catatan : * Menggunakan Standar 1998
        Sumber : Badan Pusat Statistik, 1999

III. Pentingnya Informasi tentang Profil Kemiskinan di Perdesaan

Informasi tentang profil kemiskinan di perdesaan sangat diperlukan oleh pengambil kebijakan terutama
untuk penanganan masalah kemiskinan. Keterangan mengenai jenis persoalan dan akar permasalahan
yang dihadapi berbagai jenis segmen penduduk miskin dapat membantu perencana program dalam
menentukan program-program yang tepat. Dengan mengetahui profil kemiskinan di perdesaan,
pengambil kebijakan bisa lebih memfokuskan pada program pengentasan kemiskinan di perdesaan
sehingga dapat lebih sesuai dengan kebutuhan penduduk miskin tersebut.

Berbagai program pengentasan kemiskinan yang didasari pemahaman menyeluruh mengenai
karakteristik sosial demografi dan dimensi ekonomi penduduk miskin dapat membantu perencanaan,
pelaksanaan, dan hasil target yang baik. Karena, salah satu prasyarat keberhasilan program program
pembangunan sangat tergantung pada ketepatan pengidentifikasian target group dan target area.
Dalam program pengentasan nasib orang miskin, keberhasilannya tergantung pada langkah awal dari
formulasi kebijakan, yaitu mengidentifikasikan siapa sebenarnya “si miskin” tersebut dan di mana si
miskin itu berada. Kedua pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan melihat profil kemiskinan. Profil
kemiskinan dapat dilihat dari karakteristik karakteristik ekonominya seperti sumber pendapatan, pola
konsumsi/ pengeluaran, tingkat beban tanggungan dan lain lain. Juga perlu diperhatikan profil
kemiskinan dari karakteristik sosial-budaya dan karakteristik demografinya seperti tingkat pendidikan,
cara memperoleh fasilitas kesehatan, jumlah anggota keluarga, cara memperoleh air bersih dan
sebagainya.

Sebagai contoh, permasalahan yang dihadapi penduduk miskin dari segmen petani gurem bisa berakar
dari asetnya yang justru terlalu kecil, atau dari persoalan alam dan infrastruktur dalam bentuk irigasi
yang tidak mendukung, dan sebagainya. Akar permasalahan pengrajin kecil, pengangguran, buruh
musiman, dan sebagainya bisa berbeda. Jika permasalahan yang membuat mereka sulit keluar dari
kemiskinan itu dapat diidentifikasi dengan baik, maka program yang tepat akan dapat dirumuskan. Akar
permasalahan seperti itu, entah itu berasal dari orangnya, masalah infrastruktur/struktural atau masalah
ketrampilan, dan sebagainya, mestinya tersaji dalam profil kemiskinan di perdesaan. Namun demikian,


                                                                                                      3
dengan melihat perbedaan karakteristik-karakteristik rumahtangga miskin dan membandingkannya
dengan rumahtangga tidak miskin, beberapa catatan mengenai persoalan kemiskinan dapat diungkap.

                                           Tabel 2
               Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Wilayah, 1996-1999
                                 Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)               Persentase Penduduk Miskin
     Wilayah      Daerah
                              Feb '96         Des '98     Ags '99      Feb '96        Des '98     Ags '99
   a. Menggunakan Standar 1996

                Perkotaan    5.183.801   7.284.059      4.921.946    10,10         13,05        8,58

   Jawa-Bali    Perdesaan    7.642.839   11.906.302     8.550.042    11,24         17,82        12,89

                Perdesaan 12.826.640 19.190.361         13.471.989   11,45         15,65        10,89
                + Perkotaan

                Perkotaan    1.116.060   1.544.254      1.155.934    8,77          11,11        8,07

   Sumatera     Perdesaan    3.130.139   4.107.306      3.149.902    10,75         14,02        10,72

                Perdesaan 4.246.199      5.651.561      4.305.836    10,15         13,08        9,85
                + Perkotaan

                Perkotaan    923.328     2.744.146      1.253.387    9,61          26,19        11,61

   Lainnya      Perdesaan    4.454.642   8.927.033      5.153.687    16,15         31,81        18,27

                Perdesaan 5.377.970      11.671.179     6.407.075    14,46         30,28        16,42
                + Perkotaan
   b. Menggunakan Standar 1998

                Perkotaan    7.042.098   12.664.438     8.853.004    41,34         22,68        15,44

   Jawa-Bali    Perdesaan    13.404.063 17.020.461      13.343.510   19,45         25,48        20,20

                Perdesaan 20.446.160 29.684.899         22.196.514   17,33         24,20        17,99
                + Perkotaan

                Perkotaan    1.377.741   2.259.530      1.801.683    11,33         16,25        12,76

   Sumatera     Perdesaan    4.441.417   5.257.169      4.104.370    15,38         17,94        13,63

                Perdesaan 5.819.158      7.516.699      5.906.053    14,18         17,40        13,34
                + Perkotaan

                Perkotaan    1.225.613   2.656.041      1.744.950    13,35         25,35        16,30

   Lainnya      Perdesaan    7.011.773   9.664.492      7.675.651    25,68         34,44        27,13

                Perdesaan 8.237.386      12.320.533     9.420.601    22,58         31,97        24,13
                + Perkotaan
       Sumber : Badan Pusat Statistik, 1999




                                                                                                            4
IV. Perkembangan Kemiskinan di Perdesaan

Pesatnya laju pembangunan yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi dan stabilisasi harga selama
periode 1970-1996, tingkat kemiskinan mengalami penurunan yang dramatis. Jumlah penduduk miskin
menurun dari 54,2 juta jiwa pada tahun 1976 menjadi 40,6 juta jiwa pada tahun 1981, dan turun lagi
menjadi 27,2 juta jiwa pada tahun 1990 dan 25,9 juta jiwa pada tahun 1993.

Penurunan jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan ternyata jauh lebih cepat dari penurunan
jumlah penduduk miskin daerah perkotaan. Dalam kurun waktu tersebut jumlah penduduk miskin
daerah perdesaan menurun dari 44,2 juta jiwa pada tahun 1976 menjadi 31,3 juta jiwa pada tahun
1981, 17,8 juta jiwa pada tahun 1990, dan 17,2 juta jiwa pada tahun 1993. Sementara itu jumlah
penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang dari 10 juta jiwa pada tahun 1971 menjadi 9,3 juta jiwa
pada tahun 1981, 9,4 juta jiwa pada tahun 1990, dan 8,7 juta jiwa pada tahun 1993.

Dampak langsung dari krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan 1997 adalah meningkatnya
jumlah penduduk miskin pada tahun 1999 menjadi 47,97 juta jiwa (15,64 juta jiwa di perkotaan dan
32,33 juta jiwa di perdesaan). Persentase penduduk miskin pada tahun 1999 ini mendekati kondisi
kemiskinan pada tahun 1978 dan 1980. Dengan kata lain, krisis ekonomi menyebabkan kemajuan
dalam kondisi kemiskinan pembangunan mengalami kemunduran lebih dari 15 tahun.

Persebaran penduduk miskin menurut wilayah menunjukkan bahwa lebih dari 59% berada di Jawa-
Bali, 16% di Sumatera dan 25% di Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya. Pemusatan
kantong kemiskinan di Jawa-Bali erat kaitannya dengan pola persebaran penduduk yang sebagian
besar berada di Jawa-Bali. Dengan pemusatan kantong kemiskinan di Jawa-Bali, penduduk di Jawa-
Bali juga rentan terhadap krisis ekonomi sehingga berpengaruh terhadap kenaikan jumlah penduduk
miskin.

V. Tingkat Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Dampak krisis ekonomi juga tercermin pada meningkatnya tingkat kedalaman dan tingkat keparahan
kemiskinan baik di perdesaan maupun di perkotaan. Tingkat kedalaman kemiskinan (Poverty Gap
Index) menunjukkan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin
terhadap batas miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran
penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Tingkat keparahan kemiskinan (Poverty Severity Index)
menunjukkan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, dan juga intensitas kemiskinan.

                                         Tabel 3
         Tingkat Kedalaman kemiskinan dan tingkat Keparahan Kemiskinan 1996-1999

                    Tingkat Kedalaman Kemiskinan                Tingkat Keparahan Kemiskinan
                          (Poverty Gap Index)                      (Poverty Severity IndexI)
                     Perkotaan          Perdesaan                Perkotaan          Perdesaan
a. Menggunakan Standar 1996 *)
1996                1,588               1,803                0,406               0,425
Desember 1998       2,514               3,683                0,655               1,034
Agustus 1999        1,448               2,479                0,378               0,716




                                                                                                   5
b. Menggunakan Standar 1998 **)
1996                                             2,548             3,529               0,709         0,956
Desember 1998                                    4,351             5,005               1,267         1,475
Agustus 1999                                     2,671             3,876               0,743         1,171
Sumber : Badan Pusat Statistik, 1999

Dengan menggunakan standar 1998, menurut data BPS, tingkat kedalaman dan keparahan
kemiskinan di perdesaan lebih besar dibanding perkotaan. Data BPS juga menunjukkan bahwa indeks
kedalaman kemiskinan di perkotaan meningkat dari 2,548 pada 1996 (sebelum krisis) menjadi 4,351
pada 1998 (saat krisis), dan di perdesaan meningkat dari 0,709 menjadi 1,267. Indeks keparahan di
perkotaan meningkat dari 3,529 menjadi 5,005, dan di perdesaan dari 0,956 menjadi 1,475. Meskipun
terjadi perbaikan pada Agustus 1999, tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan masih belum
kembali ke posisi sebelum krisis.

Dilihat dari aspek regional, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah Kalimantan,
Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya ternyata lebih besar dari Jawa-Bali dan Sumatera.
Hal ini menyiratkan bahwa tingkat dan pola pertumbuhan ekonomi dan pelayanan sosial yang terjadi di
masing-masing wilayah berbeda satu sama lain. Oleh sebab itu, upaya penanggulangan kemiskinan
harus memperhatikan struktur kemiskinan, karakteristik sosial-budaya dan kapasitas masyarakat
setempat.

                                           Tabel 4
           Tingkat Kedalaman kemiskinan dan tingkat Keparahan Kemiskinan 1996-1999

                                       Tingkat Kedalaman Kemiskinan           Tingkat Keparahan Kemiskinan
      Wilayah       Daerah
                                 Feb '96         Des '98     Ags '99         Feb '96       Des '98     Ags '99
    a. Menggunakan Standar 1996

                  Perkotaan     1,691         2,251        1,316           0,435         0,574       0,334
    Jawa-Bali
                  Perdesaan     1,689         2,893        2,252           0,394         0,710       0,609

                  Perkotaan     1,270         1,480        1,384           0,302         0,328       0,367
    Sumatera
                  Perdesaan     1,651         2,189        1,704           0,397         0,509       0,417
                  Perkotaan     1,691         5,438        2,068           0,461         1,660       0,604
    Lainnya
                  Perdesaan     2,783         7,034        3,529           0,730         2,304       1,104
    b. Menggunakan Standar 1998
                  Perkotaan     2,724         4,622        2,675           0,763         1,383       0,726
    Jawa-Bali
                  Perdesaan     3,297         4,366        3,776           0,857         1,150       1,074
                  Perkotaan     1,688         2,533        2,409           0,414         0,608       0,699
    Sumatera
                  Perdesaan     2,535         2,945        1,984           0,646         0,723       0,487




                                                                                                                 6
                       Perkotaan               2,794        5,291       3,127          0,832        1,606          0,938
   Lainnya
                       Perdesaan               5,287        8,560       6,424          1,557        2,948          2,171
                       Perkotaan               2,548        4,351       2,671          0,709        1,267          0,743
   Indonesia
                       Perdesaan               3,529        5,005       3,876          0,956        1,475          1,171
       Sumber : Badan Pusat Statistik, 1999

VI. Karakteristik Rumahtangga Miskin

Hasil pendataan BPS pada tahun 1999 menunjukkan sebagian besar dari rumahtangga miskin
mempunyai 4,9 anggota rumahtangga. Jumlah rata rata anggota rumahtangga ini lebih besar dibanding
jumlah rata rata anggota rumahtangga tidak miskin. Ini menunjukkan bahwa rumahtangga miskin harus
menanggung beban yang lebih besar dibanding rumahtangga tidak miskin. Rumahtangga miskin di
daerah perkotaan rata rata mempunyai 5,1 anggota rumahtangga, sedangkan rumahtangga miskin di
daerah perdesaan rata rata mempunyai 4,8 anggota rumahtangga. Dari angka ini dapat diketahui
bahwa beban rumahtangga miskin di daerah perkotaan dalam memenuhi kebutuhan hidup ternyata
lebih besar daripada rumahtangga miskin di daerah perdesaan.

                                                    Tabel 5
                             Karakteristik Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin
                                             1996, 1998 dan 1999

                                            1996                       1998                             1999
             Karakteristik                         Tidak                      Tidak                             Tidak
                                   Miskin                     Miskin                           Miskin
                                                   Miskin                     Miskin                            Miskin
       a. Rata-rata Jumlah Anggota Rumah Tangga
       1. Kota                  5,30          4,37          4,84         3,88            5,10             4,0

       2. Desa                  5,16          4,09          4,70         3,76            4,80             3,8

       3. Kota+Desa             5,20          4,19          4,75         3,81            4,90             3,9
       b. Persentase Wanita sebagai Kepala Rumah tangga
       1. Kota                  13,03         12,81         9,43         9,01            13,08            14,59

       2. Desa                  10,34         12,14         8,19         7,72            11,27            12,88

       3. Kota+Desa             11,97         12,3          8,63         8,24            11,85            13,58
       c. Rata-rata Usia Kepala Rumah Tangga (tahun)
       1. Kota                  44,34         44,03         42,93        44,57           46,4             44,3

       2. Desa                  45,45         46,16         45,57        46,16           46,0             46,1

       3. Kota+Desa             45,03         45,29         44,43        45,54           46,1             46,4




                                                                                                                           7
        d. Rata-rata Lama Pendidikan Kepada Rumah Tangga (tahun)
        1. Kota                             4,53         8,57     5,89     9,13           6,3      9,4

        2. Desa                             3,27         5,01     3,99     5,73           5,1      6,4

        3. Kota+Desa                        3,67         6,30     4,66     7,11           5,5      7,7
                  Sumber : Badan Pusat Statistik, 1999

                                                 Tabel 6
                          Karakteristik Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin
                                          1996, 1998 dan 1999

         Kategori                         1996                                     1999
          Rumah                              Jasa-   Penerimaan                    Jasa-        Penerimaan
         Tangga        Pertanian Industri                       Pertanian Industri
                                              jasa   Pendapatan                     jasa        Pendapatan
       Miskin

       1. Desa           80,15     4,30      13,52         2,03    75,97    4,45     18,18         1,40

       2. Kota           26,29    10,90      58,10         4,71    21,14   12,91     63,12         2,83

       3. Desa+Kota      63,01     6,40      27,71         2,88    56,67    7,43     34,00         1,90
       Tidak Miskin

       1. Desa           56,86     6,58      32,39         4,17    58,66    5,46     33,17         2,71

       2. Kota           7,37     12,46      70,24         9,93     6,29   13,16     73,04         7,51

       3. Desa+Kota      38,96     8,71      46,08         6,25    37,48    8,58     49,30         4,65
                           Sumber : Badan Pusat Statistik, 1999

Ciri lain yang melekat pada rumahtangga miskin adalah tingkat pendidikan kepala rumahtangga yang
rendah. Data yang disajikan BPS memperlihatkan bahwa 72,01% dari rumahtangga miskin di
perdesaan dipimpin oleh kepala rumahtangga yang tidak tamat SD, dan 24,32% dipimpin oleh kepala
rumahtangga yang berpendidikan SD. Kecenderungan yang sama juga dijumpai pada rumahtangga
miskin di perkotaan. Sekitar 57,02% rumahtangga miskin di perkotaan dipimpin oleh kepala
rumahtangga yang tidak tamat SD, dan 31,38% dipimpin oleh kepala rumahtangga berpendidikan SD.
Ciri ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan kepala rumahtangga miskin di perkotaan lebih tinggi
dibanding kepala rumahtangga di perdesaan.

Ciri rumah tangga miskin yang erat kaitannya dengan tingkat pendidikan dan sebaran lokasi
rumahtangga adalah sumber penghasilan. Menurut data BPS, pada tahun 1996 penghasilan utama
dari 63,0% rumahtangga miskin bersumber dari kegiatan pertanian, 6,4% dari kegiatan industri, 27,7%
dari kegiatan jasa-jasa termasuk perdagangan, bangunan dan pengangkutan, dan selebihnya
merupakan penerima pendapatan. Pada tahun 1998 dan 1999 proporsi sumber penghasilan utama
tidak mengalami pergeseran.

Dengan membedakan menurut daerah dapat dicatat bahwa sebagian besar atau sekitar 75,7%
rumahtangga miskin di perdesaan mengandalkan pada sumber penghasilan di sektor pertanian. Lebih



                                                                                                             8
dari 75% rumahtangga miskin di perkotaan memperoleh penghasilan utama dari kegiatan ekonomi di
luar sektor pertanian dan hanya 24,0% rumahtangga miskin mengandalkan pada sektor pertanian. Ini
konsisten dengan corak rumahtangga perdesaan yang sebagian besar adalah rumahtangga petani.
Kegiatan ekono mi perkotaan yang lebih beragam memberikan sumber penghasilan yang beragam pula
bagi rumahtangga miskin di perkotaan.

VII. Penutup

Penanggulangan kemiskinan memerlukan strategi besar yang bersifat holistik dengan program yang
saling mendukung satu dengan lainnya sehingga upaya pemahaman terhadap penyebab kemiskinan
perlu dilakukan dengan baik. Sebagai dasar utama untuk menyusun strategi besar pembangunan
nasional tersebut adalah politik ekonomi yang berpihak terhadap kaum miskin dan berkeadilan. Adapun
yang menjadi elemen utama dalam strategi besar tersebut adalah pendekatan people driven dimana
rakyat akan menjadi aktor penting dalam setiap formulasi kebijakan dan pengambilan keputusan politis.
Untuk mensukseskan hal itu diperlukan pelaksanaan perubahan paradigma yang meredefinisi peran
pemerintah yang akan lebih memberi otonomi pada rakyat, adanya transformasi kelembagaan dari
yang bersifat represif menjadi representatif, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Mengingat hutang pemerintah kita yang sangat besar dan setiap rakyat harus ikut menanggungnya
padahal sebagian dari mereka adalah kaum miskin yang tidak mengetahui pemanfaatan dari hutang
tersebut, maka hal tersebut menyentuh rasa keadilan kita. Oleh karenanya upaya permintaan debt
relief dari para donor perlu ditempuh sebagai upaya alternatif untuk lebih mempercepat pengurangan
kemiskinan. Dalam upaya memperjuangkan kepentingan kelompok miskin tersebut, pemerintah telah
membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan yang akan mengembangkan diskursus setara
kepada semua stakeholders tentang perlunya menjadikan si miskin menjadi aktor utama untuk
menanggulangi kemiskinannya. Komite Penanggulangan Kemiskinan akan menjalankan fungsi
mediasi, katalisasi, advokasi, fasilitasi dan koordinasi.




                                                                                                    9

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:140
posted:7/26/2011
language:Indonesian
pages:9