Docstoc

Prosedur Audit Investasi Jangka Panjang

Document Sample
Prosedur Audit Investasi Jangka Panjang Powered By Docstoc
					               BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                  REPUBLIK INDONESIA




          LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN




           LAPORAN KEUANGAN
   PERUSAHAAN DAERAH SULAWESI SELATAN
                Untuk tahun yang berakhir pada
                      31 Desember 2004




Nomor      :
Tanggal    :



                   PERWAKILAN VII BPK RI
                       DI MAKASSAR
                                          DAFTAR ISI
                                                                                             Halaman

BAB I     LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN…………...............                                          1
              Neraca per 31 Desember 2004                                                         1
              Laba/Rugi Usaha                                                                     2
              Laporan Perubahan Laba Ditahan                                                      4
BAB II    CATATAN PEMERIKSAAN ATAS PENGENDALIAN INTERN                                            5
          1    PD. Sulsel belum Menetapkan Sistem dan Prosedur
               Akuntansi Standar…..…………………………………………………                                            5
          2    Saldo Rekening Uang Muka Pajak per 31 Desember
               2004 Sebesar Rp91.252.691,00 Tidak Riil ……………………                                  10
          3    Uang Muka Bagian Laba Pemda Tingkat I per Desember
               2004 Sebesar Rp469.419.705,00 Yang Seharusnya
               Sebagai Pengurang Laba Masih Digolongkan Sebagai
               Aktiva Perusahaan …………………………………………………….                                           13
          4    Pencatan dan Penyajian aktiva tetap Belum Sesuai
               Prinsip akuntansi yang Berlaku Umum ………………………..                                   16
          5    PD Sulsel Belum Mengakui Utang Bank Jangka Pendek
               dan Jangka Panjang dalam Laporan Keuangan 2004 ......                             21
          6    Pendapatan dan Beban Unit Usaha - Unit Usaha PD
               Sulsel Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya .....................                    24
          7    Pengakuan Pendapatan Kerjasama PT Hari Darmawan
               Realty Tidak Sesuai Prinsip Akuntansi ...........................                 29
          8    Badan Pengawas PD Sulsel Tidak Berfungsi ..................                       34
BAB III   CATATAN PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP
          PERUNDANG-UNDANGAN                                                                     40
          1    Asset PD Sulsel Berupa Tanah, Bangunan dan Inventaris
               Senilai Rp1.313.674.974,00 Masih Bermasalah …………….                                40
          2    Status Pembayaran Pajak Rp154.352.554,00 Atas
               Restrukturisasi Modal Oleh Pihak Ketiga Belum Jelas ……                            44
          3    Investasi Perdagangan Kapas Merugikan PD Sulsel
               Minimal Rp.20.000.000,00 .................…………………………                              50

          4    Kerjasama Operasi Latanete Plaza Berpotensi Merugikan
               PD sulsel ……...............................................................       53

          5    Pemberian Pinjaman Kepada Tiga Perusahaan Tidak
               Didukung Perjanjian yang Jelas dan Berpotensi Macet ….                            57
          6    Pengakuan Biaya Penyusutan atas Aktiva Tidak Produktif
               Tidak Sesuai Prinsip Akuntansi ..…………….....................                       63

          7    Pembebanan Biaya Penyusutan Atas Aktiva Tetap Tidak
               Sesuai Kebijakan Akuntansi Yang Dianut ....………………...                              66
          8    PD.     Sulsel     Menanggung               Kerugian            Sebesar
               Rp.72.035.000,00 Akibat Penyelewengan Angsuran Mobil
               oleh Pihak Ketiga .........................................................       72
          9    Bagian Keuntungan dari Hotel Batu Papan Belum
               diterima senilai Rp22.000.000,00 ..................................               82
                              BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                                   REPUBLIK INDONESIA

Yth. Badan Pengawas dan Direksi Perusda Sulawesi Selatan

                             LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kami telah mengaudit neraca Perusda Sulawesi Selatan tanggal 31 Desember 2004 serta laporan
laba-rugi, untuk tahun yang berakhir pada tanggal. Laporan keuangan adalah tanggung jawab
manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan
keuangan berdasarkan audit kami.

Laporan keuangan PD Sulsel terakhir diaudit oleh BPKP untuk tahun Buku 2000 dengan pendapat
tidak menyatakan pendapat. Rentang waktu yang panjang ini menyebabkan kesulitan kami untuk
menyakini kewajaran saldo awal posisi keuangan PD Sulsel tahun 2004 yang mencakup aktiva,
kewajiban dan modal. Selain itu, PD Sulsel belum menetapkan sistem dan prosedur akuntansi yang
diberlakukan dalam perusahaan juga tidak memiliki pengendalian yang memadai untuk
meyakinkan terciptanya pencatatan akuntansi yang memadai. Hal ini mengakibatkan pencatatan
akuntansi tidak memberikan dasar yang memadai bagi penyusunan laporan keuangan sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kelemahan-kelemahan pengendalian
intern dan kepatuhan terhadap perundang – undangan yang mempengaruhi laporan keuangan
secara keseluruhan antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Pencatatan Dan Penyajian Aktiva Tetap Dalam Neraca Belum Sesuai Prinsip Akuntansi Yang
   Berlaku Umum;
2. Pembebanan Biaya Penyusutan Atas Aktiva Tetap Tidak Sesuai Prinsip Akuntansi Yang Dianut
   sehingga mempengaruhi nilai buku dan beban dalam laporan keuangan;
3. Asset PD Sulsel Berupa Tanah, Bangunan dan Inventaris Senilai Rp1.313.674.974,00 Masih
   Bermasalah;
4. Status Pembayaran Pajak Rp154.352.554,00 Atas Restrukturisasi Modal Oleh Pihak Ketiga
   Belum Jelas dan belum diakui sebagai beban dalam laporan keuangan;
5. Kerja Sama dengan       Tiga Perusahaan Tidak Didukung Perjanjian yang Jelas sehingga
   menyulitkan dalam penentuan hak dan kewajiban masing – masing pihak;

6. Kerugian akibat penyelewengan angsuran mobil oleh pihak ketiga sebesar Rp.72.035.000,00
   belum diakui pengaruhnya dalam laporan keuangan;

Kelemahan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan tersebut di atas
mengakibatkan kami tidak dapat meneruskan prosedur audit yang memadai untuk menentukan
dampaknya terhadap penyajian angka-angka laporan keuangan.

Belum ditetapkannya Sistem dan Prosedur Akuntansi Standar pada PD Sulsel dan adanya
kelemahan pengendalian intern yang material dan signifikan menyebabkan lingkup audit kami tidak
cukup untuk memungkinkan kami menyatakan, dan kami tidak menyatakan, pendapat atas laporan
keuangan.


Kepatuhan Perusda Sulawesi Selatan atas peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern
kami sajikan dalam Laporan Nomor: ……………………………… yang bertanggal ……………………… dan
terpisah dari laporan ini.



                                                             a.n. Kepala Perwakilan VII di
                                                                       Makassar




                                                                 Abdul Choliq, SE., Ak.
                                                             Register Negara No. D-16.836

                                                               Makassar,     Maret 2005
                                                  BAB I
                                      LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN

                             PERUSAHAAN DAERAH SULAWESI SELATAN
                                           NERACA
                                    PER 31 DESEMBER 2004

             URAIAN                        JUMLAH                       URAIAN                    JUMLAH
AKTIVA                                                    PASSIVA
AKTIVA LANCAR                                             KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
KAS PERUSDA                           Rp     82.112.272   HUTANG USAHA                       Rp              -
KAS BENGKEL IRIAN                     Rp              -   HUTANG UANG MUKA PENDAPATAN SEWA   Rp     29.748.260
BPD GIRO                              Rp              -   HUTANG BANK JANGKA PENDEK          Rp              -
BPD SIMPEDA                           Rp              -   HUTANG CICILAN                     Rp              -
BPD DEPOSITO                          Rp              -   HUTANG BIAYA                       Rp              -
GARANSI BANK                          Rp        122.869   HUTANG PAJAK                       Rp      4.965.853
INVESTASI JANGKA PENDEK               Rp              -   HUTANG BAGIAN LABA PEMDA TA XXXX   Rp              -
PIUTANG USAHA                         Rp              -   HUTANG LAIN-LAIN                   Rp    520.000.000
CADANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG
USAHA                                 Rp              -   Jumlah Kewajiban Jangka Pendek     Rp    554.714.113
PIUTANG LAIN-LAIN                     Rp    112.369.734
PERSEDIAAN                            Rp              -
UANG MUKA PAJAK                       Rp     91.252.691   KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
UANG MUKA BAGIAN LABA PEMDA TA XXXX   Rp    469.419.705   HUTANG BANK JANGKA PANJANG         Rp             -
AKTIVA LANCAR LAIN-LAIN               Rp              -   HUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA      Rp             -
Jumlah Aktiva Lancar                  Rp    755.277.271   Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

INVESTASI
PENYERTAAN SAHAM                      Rp 5.427.403.000    MODAL
PENYERTAAN OBLIGASI                   Rp             -    MODAL DISETOR                      Rp 10.032.899.880
PENYERTAAN BAGI HASIL                 Rp             -    LABA RUGI USAHA
Jumlah Investasi                    Rp 5.427.403.000   LABA RUGI USAHA TAHUN LALU       Rp     168.671.657
                                                       LABA RUGI USAHA TAHUN BERJALAN   Rp    (254.918.299)
AKTIVA TETAP                                           CADANGAN                         Rp      2.273.850
TANAH                               Rp 2.055.212.433   Jumlah Modal                     Rp   9.948.927.088
BANGUNAN                            Rp   886.420.772
KENDARAAN                           Rp   468.293.046
INVENTARIS KANTOR                   Rp   227.455.645
AKUMULASI PENYUSUTAN AKTIVA TETAP   Rp (696.595.940)
Jumlah Aktiva Tetap Netto           Rp 2.940.785.956

AKTIVA LAIN-LAIN
BIAYA PRA USAHA                     Rp             -
AMORTISASI BIAYA PRA USAHA          Rp             -
PIUTANG JANGKA PANJANG              Rp             -
AKTIVA TETAP TIDAK PRODUKTIF        Rp 1.380.174.974
BANGUNAN DALAM PROSES               Rp             -
Jumlah Aktiva Lain-lain             Rp 1.380.174.974

TOTAL AKTIVA                        Rp10.503.641.201   TOTAL PASSIVA                    Rp 10.503.641.201
                  PERUSAHAAN DAERAH SULAWESI SELATAN
                            LABA / RUGI USAHA
                        PERIODE 31 DESEMBER 2004

                     URAIAN                            JUMLAH
PENDAPATAN USAHA
  PENDAPATAN KERJASAMA                   Rp 150.643.580
  PENDAPATAN UNIT USAHA                  Rp 75.033.811
  JUMLAH PENDAPATAN                                         Rp 225.677.391

HPP                                                         Rp (276.022.537)
  LABA BRUTO                                                Rp (50.345.146)

BIAYA OPERASI
   BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI           Rp (531.721.650)
   BIAYA PEMASARAN                       Rp           -
   JUMLAH BIAYA OPERASI                                     Rp (531.721.650)
   LABA BERSIH OPERASI                                      Rp (582.066.796)
   PPH PASAL 25/29                                          Rp           -
   LABA SETELAH PAJAK                                       Rp (582.066.796)

PENDAPATAN USAHA FINAL                   Rp 327.101.705
PENDAPATAN NON USAHA FINAL               Rp    251.792
                                                            Rp 327.353.497
BIAYA NON OPERASI
   JUMLAH BIAYA NON OPERASI                                 Rp    (205.000)

LABA RUGI USAHA                                             Rp (254.918.299)
                PERUSAHAAN DAERAH SULAWESI SELATAN
                      RINCIAN LABA / RUGI USAHA
                      PERIODE 31 DESEMBER 2004
PENDAPATAN
PENDAPATAN USAHA
  PENDAPATAN KERJASAMA
  PENDAPATAN LATANETE PLAZA              Rp 120.000.000
  PENDAPATAN PENYALURAN BARANG CETAKAN
  SPESIFIKASI                            Rp   30.643.580
  JUMLAH PENDAPATAN KERJASAMA                              Rp 150.643.580

  PENDAPATAN UNIT USAHA
  BENGKEL IRIAN                          Rp           -
  HOTEL BATU PAPAN TANA TORAJA           Rp           -
  PERBAMAS PARE-PARE                     Rp   40.740.000
  EKS PMK NABATI YASA                    Rp           -
  LAIN-LAIN                              Rp   34.293.811
  JUMLAH PENDAPATAN UNIT USAHA                             Rp 75.033.811
TOTAL PENDAPATAN USAHA                                     Rp 225.677.391

HPP
  PERSEDIAAN AWAL                        Rp          -
  PEMBELIAN                              Rp 276.022.537
  JUMLAH PERSEDIAAN                      Rp 276.022.537
  PERSEDIAAN AKHIR                       Rp          -
  JUMLAH HPP                                               Rp (276.022.537)
LABA BRUTO                                                 Rp (50.345.146)

BIAYA USAHA
   GAJI DIREKSI DAN STAF                 Rp 308.372.000
   LEMBUR                                Rp     10.000
   TUNJANGAN BERAS                       Rp 14.927.500
   PENGOBATAN DAN PERAWATAN              Rp 3.872.800
   ALAT TULIS KANTOR                     Rp 5.265.012
   LISTRIK                               Rp 8.016.335
   TELEPON                               Rp 25.248.445
   AIR                                   Rp 1.191.000
   BAHAN BAKAR DAN TRANSPORTASI          Rp 8.039.663
   KONSUMSI KARYAWAN                     Rp 28.823.022
   PEMELIHARAAN BANGUNAN                 Rp 1.697.611
   PEMELIHARAAN KENDARAAN                Rp 4.158.600
   PEMELIHARAAN INVENTARIS               Rp 1.500.250
   PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH        Rp 7.832.000
   PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH         Rp 1.578.000
   PAJAK BUMI DAN BANGUNAN               Rp 8.563.150
   PERIZINAN                             Rp 2.150.000
  PENGIRIMAN                          Rp           -
  PENGEMBANGAN SDM                    Rp   2.525.000
  TUNJANGAN PAJAK                     Rp           -
  BIAYA PENYUSUTAN AKTIVA TETAP       Rp   94.447.262
  LAIN-LAIN                           Rp   3.504.000
  JUMLAH BIAYA OPERASI                                  Rp (531.721.650)
RUGI OPERASI                                            Rp (582.066.796)

BIAYA PEMASARAN
   JUMLAH BIAYA PEMASARAN             Rp           -
RUGI USAHA                                              Rp (582.066.796)
PPh PASAL 25/29                                         Rp           -
LABA SETELAH PAJAK                                      Rp (582.066.796)

PENDAPATAN FINAL
  PENDAPATAN KERJASAMA
  PENDAPATAN PENYALURAN BLANKO        Rp 310.721.705
  PENDAPATAN KERJASAMA
  PMK NABATIYASA                      Rp   16.380.000
  JUMLAH PENDAPATAN USAHA FINAL                         Rp 327.101.705

PENDAPATAN NON USAHA FINAL
  BUNGA BANK
  BUNGA GIRO                          Rp       4.643
  BUNGA SIMPEDA                       Rp     247.149
  BUNGA DEPOSITO                      Rp           -
  JUMLAH PENDAPATAN NON USAHA FINAL                     Rp     251.792

  BIAYA NON USAHA
  ADMINISTRASI BANK                   Rp     205.000
  BIAYA LAIN-LAIN                     Rp           -
  JUMLAH BIAYA NON USAHA                                Rp    (205.000)
LABA RUGI USAHA                                         Rp (254.918.299)
            PERUSAHAAN DAERAH SULAWESI SELATAN
              LAPORAN PERUBAHAN LABA DITAHAN
                   PER 31 DESEMBER 2004

               URAIAN                                    JUMLAH
LABA / RUGI AWAL TAHUN 2004                                   Rp 191.756.657,00
KOREKSI LABA TAHUN LALU                                       Rp (15.000.000,00)
                                                              Rp 176.756.657,00

LABA / RUGI USAHA 2004                  Rp (222.096.694,00)
PEMBAGIAN LABA PEMDA TK. I TAHUN 2004   Rp            -
                                                              Rp(222.096.694,00)
LABA / RUGI AKHIR TAHUN 2004                                  Rp (45.340.037,00)
                                               BAB II
                   CATATAN PEMERIKSAAN ATAS PENGENDALIAN INTERN


1.   PD Sulsel Belum Menetapkan Sistem dan Prosedur Akuntansi Standar


            Sistem pengendalian intern yang baik didasari oleh aturan yang jelas dan tertulis
     menyangkut mekanisme yang berlaku, termasuk sistem dan prosedur standar yang berlaku
     pada masing-masing divisi, departemen atau bagian-bagian pada entitas yang bersangkutan.
     Hasil pengamatan terhadap sistem pengendalian internal atas pencatatan dan pelaporan
     diketahui bahwa PD. Sulsel belum memiliki panduan sistem dan prosedur operasional secara
     umum, dan secara khusus sistem dan prosedur akuntansi yang ditetapkan oleh Pemerintah
     Daerah selaku pemilik perusahaan, Direksi maupun Dewan Pengawas. Hal tersebut tentunya
     berpengaruh terhadap pelaksanaan operasional pada perusahaan yang bersangkutan.
            Dengan tidak adanya sistem dan prosedur operasional khususnya sistem dan
     prosedur akuntansi pada PD Sulsel diketahui pula :
     1. Laporan Keuangan tidak dapat diperbandingkan karena tidak disusun dengan menganut
         prinsip konsistensi. Hal ini diketahui dengan membandingkan format penyusunan laporan
         keuangan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004. Dengan tidak adanya format
         standar baku yang harus diikuti, staf/karyawan yang bertanggungjawab atas penyusunan
         Laporan keuangan dapat secara leluasa menentukan format pelaporan yang tidak lazim.
         Perbedaan sistimatika penyusunan Laporan keuangan tersebut secara khusus nampak
         pada Laporan Laba/Rugi Perusahaan (Perbandingan format pelaporan dapat dilihat pada
         Lampiran 1). Disamping itu, dari laporan yang disajikan oleh PD Sulsel diketahui pula
         bahwa perhitungan atas penyusutan barang inventaris tidak berlaku secara konsisten
     2. Laporan yang disajikan oleh PD Sulsel tidak dilengkapi dengan Laporan Arus Kas dan
         Laporan Perubahan Ekuitas.
         • Laporan Arus Kas
           Secara ideal laporan arus kas memberikan informasi yang historis mengenai
           perubahan kas dan setara kas dari suatu perusahaan. Hasil pemeriksaan dengan
           membandingkan Laporan Keuangan yang disusun oleh mulai tahun 2000 s.d tahun
           2004, PD Sulsel tidak pernah menyusun Laporan Arus Kas sebagai bagian yang tidak
           terpisahkan dalam Laporan Keuangan. Dengan tidak adanya laporan arus kas yang
      dibuat oleh PD Sulsel , kebijakan yang diambil dalam rangka membiayai aktivitas
      operasional, investasi dan pendanaan tidak didasari oleh informasi yang cukup tentang
      ketersediaan kas.
   • Perubahan Ekuitas
      Perubahan ekuitas perusahaan menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva
      bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran
      tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan.         Dari hasil
      pemeriksaan diketahui bahwa untuk tahun buku 2000 s.d 2004 PD Sulsel belum
      menyajikan Laporan ekuitas sebagai satu kesatuan dalam laporan keuangan.
3. Adanya informasi yang terputus pada saat terjadi penambahan/pergantian staf.
   Pergantian atau penambahan karyawan yang bertanggungjawab pada bagian Akuntansi
   tidak sepenuhnya dibekali dengan informasi-informasi menyangkut laporan keuangan
   sebelumnya. Terputusnya informasi oleh staf terhadap laporan keuangan periode
   sebelumnya berdampak pada kesalahan perlakukan akuntansi.
   Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat beberapa rekening yang seharusnya
   telah menjadi beban pada periode-periode sebelumnya (rekening nominal, terbawa
   sampai ke periode-periode selanjutnya sebagai rekening Riil). Disamping itu, diketahui
   pula bahwa terdapat penerimaan kas yang diakui sebagai pendapatan namun
   kenyataannya masih berupa utang atas pembagian laba.
4. Catatan tidak secara tertib diselenggarakan oleh unit kerja-unit kerja terpisah.
   Pemeriksaan di Perbamas Pare-pare, Bengkel Irian Makassar dan Hotel Batu Papan Tana
   Toraja menunjukkan bahwa unit kerja-unit kerja tersebut tidak menyelenggarakan
   pencatatan secara tertib dan laporan ke Kantor Pusat tidak disampaikan secara berkala
   dan atau tidak pernah disampaikan.
5. Pencatatan terhadap keluar-masuknya arus barang konsinyasi hanya sebatas nilai
   nominal barang yang masuk dan nominal penjualan barang, tanpa adanya pencatatan
   atas jumlah barang yang diterima dari konsinyor dan telah dijual kepada pihak ketiga.
   Akibat dari tidak adanya pencatatan tersebut diketahui bahwa Perusahaan tidak memiliki
   data menyangkut jumlah persediaan yang masih dalam penguasaan Perusahaan.
6. Terdapat piutang-piutang yang dikatogorikan macet akibat adanya kerjasama dengan
   pihak ketiga belum disisihkan sebagai cadangan kerugian piutang atau kerugian piutang.
   (Penjelasan lebih lanjut atas kerugian piutang disajikan pada temuan pemeriksaan
   lainnya)
7. Catatan memorial atas transaksi-transaksi non kas hanya dibuat pada akhir tahun buku.


       Kondisi tersebut tidak sesuai dengan
a. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1976 tanggal 13 Juli 1976 tentang Pendirian
   Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan pada pasal 13 dinyatakan Direksi melaksanakan
   pengurusan dan pembinaan perusahaan menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan
   Badan Pengawas sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah daerah.
b. Standar Akuntansi Keuangan bagian kerangka Penyusunan dan Penyajian Laporan
   Keuangan Paragraf 39 dan 40 yang menyatakan :
   Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode
   untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga
   harus memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi
   keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu,
   pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang
   serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode
   perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda.
   Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan adalah bahwa
   pemakai harus mendapat informasi teatang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam
   penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh kebijakan
   tersebut. Pemakai harus dimungkinkan untuk dapat mengidentifikasi perbedaan kebijakan
   akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi serta peristiwa lain yang sama dalam sebiah
   perusahaan dalam satu periode dan dalam perusahaan yang berbeda. Ketaatan pada
   standar akuntansi keuangan, termasung pengungkapan kebijakan akuntansi yang
   digunakan oleh perusahaan, membantu pencapaian daya banding.


     Hal ini mengakibatkan laporan keuangan tidak dapat dinyakini kewajarannya.


     Kondisi ini disebabkan Direksi belum menetapkan sistem dan prosedur baku yang
diperlakukan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan PD Sulsel
2.   Saldo       Rekening   Uang   Muka    Pajak    Per   31        Desember   2004    Sebesar
     Rp91.252.691,00 Tidak Riil


             Saldo rekening Uang Muka Pajak pada Neraca Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan
     Per 31 Desember 2003 sebesar Rp 81.845.988,00, sedangkan pada Neraca Saldo per 31
     Oktober 2004 adalah sebesar Rp91.252.691,00. Hasil review terhadap Laporan Keuangan
     komparatif Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan tanggal 31 Desember             2003 dan 31
     Desember 2004 menunjukkan bahwa saldo rekening tersebut jumlahnya tidak riil.
             Penelusuran terhadap pencatatan yang dilakukan khususnya untuk Uang Muka Pajak
     menunjukkan bahwa rincian uang muka pajak yang dimaksud oleh PD Sulsel adalah sebagai
     berikut :
     1. Uang Muka Pajak pada Neraca Per 31 Desember 2003 terdiri dari :
        • PPh Pasal 21      Rp      91.850,00
        • PPh Pasal 22      Rp   32.310.088,00
        • PPh Pasal 23      Rp   33.684.829,00
        • PPh Pasal 24      Rp            0,00
        • PPh Pasal 25      Rp   15.399.221,00
        Jumlah              Rp   81.845.988,00
        Dari jumlah tersebut diketahui bahwa akumulasi keseluruhan jenis Pajak Penghasilan
        seharusnya telah menjadi bagian pengurang terhadap laba (beban pajak) pada tahun
        2003 dan tahun buku sebelumnya, bukan sebagai uang muka pajak.
     2. Uang Muka Pajak pada Neraca Per 31 desember 2004 terdiri dari :
        • Saldo Uang Muka Pajak Tahun 2003                     Rp 81.845.988,00           PPN
          Tahun 2001                                 Rp 9.023.375,00
        • PPh Pasal 22                                         Rp      46.883,00
        • Sisa PPh Pasal 25 Tahun 2003 yang masih terutang     Rp     154.945,00
        • Uang Muka Pajak PPh Pasal 25 Tahun 2004              Rp     541.500,00
        Jumlah                                                 Rp 91.252.691,00
             Saldo Uang Muka Pajak sampai dengan akhir Desember 2004 merupakan akumulasi
     dari saldo Uang Muka Pajak tahun 2003 ditambah dengan Utang PPN tahun 2001 dan PPh
     Pasal 25 tahun 2003 yang masih terutang serta PPh Pasal 22 (Pajak atas Pendapatan Bunga
     Bank yang langsung dipotong) dan PPh pasal 25 yang menjadi beban tahun 2004. Saldo
Uang Muka Pajak sampai dengan 31 Desember 2004 yang seharusnya sudah menjadi beban
tahun buku sebelumnya adalah Rp 91.478.891,00.
        Penempatan Pajak yang seharusnya telah menjadi pengurang laba pada tahun buku
2003 dan tahun buku sebelumnya pada rekening Uang Muka Pajak merupakan praktek
Window Dressing, sebagai upaya PD Sulsel agar perusahaan kelihatan memperoleh laba atau
kinerjanya tetap baik.


        Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
1. PSAK No. 46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan pada Paragraf 7 menjelaskan bahwa
   Beban Pajak (Tax Expense) atau Penghasilan Pajak (Tax Income) adalah jumlah agregat
   pajak kini (current tax) dan pajak tangguhan (deferred tax) yang diperhitungkan dalam
   perhitungan laba rugi pada satu periode.
2. PSAK No. 21 Tentang Akuntansi Ekuitas Paragraf 32 yang menjelaskan bahwa Saldo Laba
   menunjukkan akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian
   deviden dan koreksi laba rugi periode lalu.


        Permasalahan tersebut mengakibatkan saldo rekening Uang Muka Pajak disajikan
lebih besar (overstate) pada Neraca Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Per 31 Desember
2003 sebesar Rp 81.845.988,00, dan pada Neraca per 31 Desember 2004 sebesar Rp
91.252.691,00.


        Hal tersebut disebabkan adanya unsur kesengajaan dari Pimpinan Perusahaan Daerah
untuk   melakukan    praktek   Window   Dressing   sebagai   upaya   untuk   tetap menjaga
performance/ kinerja perusahaan.
3.   Uang Muka Bagian Laba Pemda tingkat I Per Desember 2004 Sebesar
     Rp469.419.705,00 Yang Seharusnya Sebagai Pengurang Laba Masih Digolongkan
     Sebagai Aktiva Perusahaan


            Saldo rekening Uang Muka Bagian Laba Pemda Tingkat I pada Neraca Perusahaan
     Daerah Sulawesi Selatan per 31 Desember 2004 adalah sebesar Rp469.419.705,00. Hasil
     review terhadap Laporan Keuangan PD Sulsel tanggal 31 Desember 2004 menunjukkan
     bahwa saldo rekening tersebut jumlahnya tidak riil atau tidak dapat digolongkan sebagai
     aktiva perusahaan.
            Penelusuran terhadap pencatatan yang dilakukan khususnya untuk Rekening Uang
     Muka Bagian Laba Pemda Tingkat I menunjukkan bahwa saldo sebesar Rp469.419.705,00
     merupakan akumulasi dari pembagian Laba perusahaan kepada Pemda Provinsi Sulawesi
     Selatan tahun buku 2003 dan periode-periode sebelumnya. Akumulasi pembagian laba
     tersebut seharusnya telah menjadi bagian pengurang terhadap laba pada tahun 2003 dan
     periode-periode sebelumnya, sedemikian rupa sehingga laba yang disajikan di dalam Neraca
     Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan merupakan laba setelah dikurangi dengan permbagian
     Laba untuk Pemda Provinsi Sulawesi Selatan.
            Penyajian Bagian Laba Pemda Tingkat I sebagai Aktiva Lancar dhi. Uang Muka Bagian
     Laba Pemda Tk.I oleh perusahaan dimaksudkan agar Laba yang disajikan oleh perusahaan
     tidak berkurang dan tetap menunjukkan performance keuangan yang baik, sehingga
     Pemerintah Provinsi sebagai pemilik perusahaan tetap memberi kepercayaan kepada
     manajemen untuk tetap mengelola perusahaan tersebut.
            Pembagian Laba kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang terkesan
     memaksakan kemampuan perusahaan dengan cara memperbaiki performance keuangan dan
     dalam jangka panjang akan berpengaruh terhadap semakin besarnya akumulasi kerugian
     bagi PD Sulsel.
     Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 21 Tentang
     Akuntansi Ekuitas Paragraf 32 yang menjelaskan bahwa Saldo Laba menunjukkan akumulasi
     hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian deviden dan koreksi laba rugi
     periode lalu.
             Hal tersebut mengakibatkan saldo rekening Uang Muka Bagian Laba Pemda Tk. I
     disajikan lebih (Overstate) dalam Neraca Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan per 31
     Desember 2004 sebesar Rp469.419.705,00.
             Hal tersebut disebabkan adanya unsur kesengajaan dari Pimpinan Perusahaan Daerah
     untuk   melakukan      praktek   Window   Dressing   sebagai   upaya   untuk   tetap menjaga
     performance/ kinerja perusahaan.


4.   Pencatatan Dan Penyajian Aktiva Tetap Belum Sesuai Prinsip Akuntansi Yang
     Berlaku Umum


             Nilai perolehan aktiva tetap dalam laporan keuangan PD Sulsel selama tiga tahun
     terakhir tidak banyak mengalami perubahan. Hal ini tampak dalam tabel berikut:
                                         Harga Perolehan Per 31 Desember (dlm Rp)
      No              Uraian
                                           2002              2003             2004
      1     Tanah                      2.055.212.433 2.055.212.433 2.055.212.433
      2     Bangunan                     843.712.790      843.712.790      886.420.772
      3     Kendaraan                     39.800.000      288.093.046      468.293.046
      4     Inventaris Kantor            192.155.645      192.575.645      227.455.645
     Hasil pemeriksaan terhadap pencatatan, pengklasifikasian atas aktiva tetap tersebut dijumpai
     hal sebagai berikut:
     a. Aset Tanah
        Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Nomor 76 Tanggal 15 Agustus 1990 antara
        PD Sulsel dengan PT Pulau Pandang Raya (PT PPR), aset yang dimiliki oleh PD Sulsel
        berupa tanah Hotel Angin Mamiri luas tanah 21.461,7 M2 terletak di Jl Sungai Saddang
        Kelurahan Pisang Selatan Kota Makassar diatasnya dibangun Plaza berlantai lima dan
        Rumah Toko (Ruko) tiga lantai sebanyak 101 buah. Dari luas tanah tersebut yang
        dibangun ruko dan plasa seluas 19.407,70 m2 dan harga perolehan tanah tersebut
        berdasarkan Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 973/VIII/1987 tanggal 22 Juli 1987 untuk
        tanah yang bersertfikat dan dikuasai oleh PD Sulsel adalah sebesar Rp930.440.000,00.
        Plaza dan ruko tersebut dibangunan oleh PT PPR dan setelah 20 tahun dan atau dapat
        diperpanjang selama 10 tahun baru dikembalikan kepada PD Sulsel. Setelah jangka waktu
        tersebut habis, seluruh tanah dan bangunan tersebut menjadi milik PD Sulsel
        sepenuhnya.
   Dengan demikian aset tanah eks Hotel Anging Mamiri tersebut             seharusnya tidak
   digolongkan kedalam aktiva tetap perusahaan karena walaupun milik perusahaan tetapi
   tidak dalam penguasaannya serta tidak dapat digunakan dalam operasi perusahaan /
   kegiatan normal perusahaan sebelum masa konsesi (yaitu jangka waktu dimana investor
   dan pemilik aset masih terikat dengan perjanjian) belum berakhir. Seharusnya harga
   perolehan tanah tersebut digolongkan kedalam aktiva lain – lain
b. Aset Bangunan
   •   Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Nomor 76 Tanggal 15 Agustus 1990
       antara PD Sulsel dengan PT Pulau Pandang Raya (PT PPR), aset yang dimiliki oleh PD
       Sulsel berupa tanah Hotel Angin Mamiri luas tanah 21.461,7 M2 terletak di Jl Sungai
       Saddang Kelurahan Pisang Selatan Kota Makassar diatasnya dibangun Plaza berlantai
       lima dan Rumah Toko (Ruko) tiga lantai sebanyak 101 buah. Dari perjanjian ini PD
       Sulsel berhak mendapatkan dua buah Ruko yaitu Blok E/3 dan E/4 masing – masih
       menurut harga perolehan sebesar Rp105.000.000,00. Namun sampai pertengahan
       tahun 2002 Ruko Blok E/3 tersebut masih dikuasai oleh pihak ketiga yaitu Yayasan
       Sinergi Karya. Sampai pertengahan tahun 2002 dalam laporan keuangan Ruko
       tersebut digolongkan kedalam Aktiva Lain – Lain yaitu dalam rekening Aktiva Tetap
       Tidak Produktif sehingga tidak disusutkan. Pihak Direksi PD Sulsel telah berulang kali
       meminta aset tersebut mengingat kegiatan PD Sulsel semakin meningkat dan
       memerlukan ruangan yang lebih luas. Permintaan pengosongan Ruko Blok E/3
       tersebut oleh Direksi antara lain melalui Surat Nomor 49/DIR/VI/2002 tanggal 25 Juni
       2002. Berdasarkan upaya tersebut Ruko Blok E/3 diserahkan kembali ke PD Sulsel dan
       digunakan untuk mendukung kegiatan perusahaan sejak tahun 2002. Namun sampai
       akhir Tahun 2004 aset tersebut belum diklasifikasikan kedalam aktiva tetap dan tidak
       disusutkan sehingga mempengaruhi biaya penyusutan,        akumulasi penyusutan dan
       laba rugi tahun buku 2002, 2003 dan 2004
   •   Dalam Tahun 2004 pada akun bangunan terjadi penambahan harga perolehan
       bangunan sebesar Rp42.707.982,00. Penambahan ini merupakan renovasi bangunan
       Bengkel Irian yang dilaksanakan pada tahun 2003 dan pada Tahun 2004
       dikapitalisasi. Review terhadap bukti pengeluaran kas pembagunan tersebut
       menunjukkan dari biaya sebesar Rp42.707.982,00 tidak seluruhnya digunakan untuk
       renovasi namun antara lain digunakan untuk. Cicilan pembayaran HP tanggal 14
       Agustus 2003 Rp.500.000,00, tanggal 3 September 2003 Rp.500.000,00 dan tanggal
       6 Oktober 2003 Rp.500.000,00 atau seluruhnya sebesar Rp.1.500.000,00. Selain itu
       juga pembebanan koreksi pajak PPh Pasal 25 sebesar Rp.1.010.794,00 tanggal 27
       Oktober 2003.
c. Inventaris Kantor
   •   Inventaris kantor pada Hotel Batu Papan Makale adalah sebesar Rp30.000.0000,00.
       Dalam Buku Pembantu Aktiva Tetap yang dibuat PD Sulsel tidak ada rincian yang
       menyatakan nilai tersebut terdiri dari barang / jenis barang serta harga perbarang /
       per jenis barang. Pemeriksaan menunjukkan nilai aset Hotel Batu Papan ini
       didasarkan pada Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 243 Tahun 1998 tanggal 27
       Oktober 1998 tentang Penyerahan Hotel Batu Papan di Makale Kepada Perusahaan
       Daerah . Dalam Surat Keputusan tersebut juga tidak dirinci jenis dan harga barang
       hanya disebutkan nilai penyerahan perlengkapan senilai Rp21.500.000,00 dan
       peralatan sebesar Rp8.500.000,00. Pemeriksaan lebih lanjut nilai perlengkapan dan
       peralatan tersebut didasarkan laporan penilaian oleh PT Daksana Intra Swadaya,
       Jakarta Nomor LAP 015F/PN/DIS/III/95, NO PROY ; 015/04/DIS/95 tanggal 13
       Pebruari 1995. Perlengkapan tersebut terdiri dari Bak air dengan kontruksi beton,
       Pompa Suply SIHI – AOHA 3602 – A, Pompa Distribusi PS 090 BT dan instalasi pipa
       dengan total harga wajar Rp21.500.000,00, tanpa perincian harga perjenis barang.
       Hal ini menyulitkan bagian pembukuan untuk pengolongan dan penghitungan
       penyusutan karena bak air beton seharusnya diklasifikasikan akun bangunan /gedung
       dengan prosentase penyusutan yang berbeda dengan aset yang klasifikasian dalam
       inventaris. Untuk peralatan terdiri dari 26 jenis barang tanpa rincian harga perjenis
       barang dengan harga total Rp8.500.000,00 atau total sebesar rp.30.000.000,00.
       Sampai laporan keuangan per 31 Desember 2004 perusahaan masih menggunakan
       data laporan penilaian oleh PT Daksana Intra Swadaya tersebut tanpa menyesuaikan
       terhadap penambahan aset pada hotel tersebut. Misal untuk jenis barang televisi
       dalam laporan hanya satu buah, menurut pengelola per 05 Januari 2003 ada 18 bauh.
   •   Inventaris Bengkel Irian terdiri dari inventaris senilai Rp10.206.000,00 tanpa rincian
       jenis barang serta pompa air sebesar Rp970.000,00 tahun perolehan 1997. Kedua
       barang tersebut nilai bukunya adalah Rp0,00. Sedang konfirmasi dan pengecekan fisik
       ke Bengkel Irian pada tanggal 17 Pebruari 2005, terdapat pompa untuk cuci mobil
       pengadaan tahun 2003 seharga Rp3.750.000,00 yang belum dicatat sebagai
       inventaris bengkel dan tidak disusutkan.
       Kondisi ini tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan pada:
   a. PSAK Nomor 16 dalam paragraf 05 Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang
       diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang
       digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka
       kegiatan normal perusahaan dan mempunyai massa manfaat lebih dari satu tahun.
   b. PSAK Nomor 39 dalam paragraf 11 Aset yang diserahkan pemilik untuk diusahakan
       dalam perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) harus dicatat oleh pemilik aset sebagai
       aset KSO sebesar biaya perolehan.
   c. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 paragraf 10 yang
       menyatakan Laporan Keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan,
       kinerja keuangan, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan dengan menerapkan
       PSAK secara benar disertai pengungkapan yang diharuskan PSAK dalam Catatan atas
       Laporan Keuangan. Informasi lain tetap diungkapkan untuk menghasilkan penyajian
       yang wajar walaupun pengungkapan tersebut tidak diharuskan dalam PSAK
       Hal ini mengakibatkan adanya saldo akun Aktiva Tetap belum dapat dinyakini
kewajarannya serta mempengaruhi pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan nilai
aktiva perusahaan.
       Kondisi ini disebabkan belum dipahaminya perlakuan akuntansi yang berlaku umum
sesuai Standar Akuntansi Keuangan bagi pencatatan dan pengakuan aktiva tetap
5.   PD Sulsel Belum Mengakui Utang Bank Jangka Pendek dan Jangka Panjang dalam
     Laporan Keuangan 2004



            Laporan Keuangan PD Sulsel per 31 Desember 2004 pada akun Hutang Bank Jangka
     Pendek adalah bersaldo 0,0, demikian juga Saldo Hutang Bank Jangka Panjang adalah
     bersaldo 0,00. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan Direktur PD Sulsel telah mengadakan
     perikatan dengan Bank Niaga Cabang Makassar untuk membayar tunggakan atas pembelian
     Mobil Kijang Nomor Polisi DD 182 MN sebesar Rp40.683.054,00. Kewajiban tersebut akan
     dilunasi selama 24 kali angsuran (2 tahun) mulai bulan September 2004 sebesar Rp2.092.760
     per bulan dan berakhir tanggal 08 Agustus 2006. Kesepakatan ini telah dituangkan dalam
     Perjanjian Nomor No.333/MKT/MKS/2004 tanggal 08 September 2004.
            Kewajiban pembayaran hutang tersebut telah mulai dibayarkan ke Bank Niaga Cabang
     Makassar sejak September 2004 dengan bukti kas Nomor. Dari data tersebut seharusnya
     dalam Neraca Perusahaan per 31 Desember 2004 PD Sulsel mengakui adanya hutang jangka
     panjang / kewajiban yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun serta mengakui pula bagian
     hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo kurang kurang dalam satu tahun ke dalam
     hutang lancar.
            Dari kondisi diatas kewajiban bank jangka pendek yang harus diakui adalah sebesar
     Rp25.113.120,00 yaitu angsuran yang akan jatuh tempo dalam tahun 2005 selama 12 kali
     angsuran. Sedang hutang jangka panjang yang harusnya diakui adalah kewajiaban angsuran
     selama tahun 2006 sebesar 16.742.080,00 yaitu angsuran dari bulan Januari sampai dengan
     bulan Agustus sebanyak 8 kali angsuran.


            Kondisi ini tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan pada:
     •   Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan pada paragraf 91,
         Kewajiban diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber
         daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelsaikan kewajiban
         sekarang dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan handal.
     •   Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 dalam paragraf 39, Perusahaan
         menyajikan aktiva lancar terpisah dari aktiva tidak lancar dan kewajiban jangka pendek
         terpisah dari kewajiban jangka panjang kecuali untuk industri tertentu yang diatur dalam
         Standar Akuntansi Keuangan Khusus.
     •   Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 dalam          paragraf   44 Suatu
         kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek, jika:
         1) Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan
            atau
         2) Jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal neraca.
         Semua kewajiban lainnya harus diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.


            Hal ini mengakibatkan Laporan Keuangan Tahun Buku tidak menggambarkan
     kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang yang memadai, yang pada gilirannya
     akan menyesatkan pengguna laporan keuangan.


            Kondisi ini disebabkan kurang dipahaminya prinsip akuntansi yang berlaku umum atas
     pengakuan kewajiban jangka pendek dan panjang.


6.   Pendapatan dan Beban Unit Usaha - Unit Usaha PD Sulsel Tidak Dapat Diyakini
     Kewajarannya


           Dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya, sampai saat ini PD Sulsel
     masih didukung oleh beberapa unit usaha yang beroperasi baik di dalam kota Makassar
     maupun unit usaha yang berada di luar kota Makassar. Paling tidak ada 3 (tiga) unit usaha
     yang sementara ini masih beroperasi, yakni Bengkel Irian Makassar, Perusahaan Bahan
     Makanan Sulawesi Selatan (Perbamass) Pare-Pare dan Hotel Batu Papan Tana Toraja. Dari
     hasil pemeriksaan Buku Besar Pendapatan diketahui bahwa unit-unit tersebut belum dapat
     memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan kepada PD Sulsel.
           Pemeriksaan di Perbamas Pare-pare, Bengkel Irian Makassar dan Hotel Batu Papan
     Tana Toraja menunjukkan bahwa unit kerja-unit kerja tersebut tidak menyelenggarakan
     pencatatan secara tertib dan laporan ke Kantor Pusat tidak disampaikan secara berkala dan
     atau tidak pernah disampaikan. Dengan demikian, Kantor Pusat belum atau tidak dapat
     mengidentifikasi jumlah pendapatan yang sebenarnya diterima oleh unit kerja terkait dan
     melakukan pengakuan pendapatan atau beban pada periode yang bersangkutan. Hasil
     pemeriksaan    terhadap catatan-catatan yang diselenggarakan oleh unit kerja-unit kerja
     tersebut menunjukkan :
c.   Perbamass Pare-Pare;
             Pemeriksaan lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2004
     diketahui bahwa Pendapatan usaha Perbamas Pare-Pare diperoleh dari Sewa Gudang
     yang difungsikan sebagai Lapangan Bulu Tangkis dan Tempat Parkir Kendaraan. Dari
     hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa jumlah penerimaan dari pendapatan sewa
     gedung adalah sebesar Rp 40.740.000 sedangkan catatan atas beban-beban yang
     keluarkan belum dapat diketahui secara pasti, karena pengelola yang bersangkutan tidak
     membuat catatan tersendiri atas beban yang dikeluarkan dan hanya menyetorkan beban-
     beban yang dikeluarkan pada sat melaporkan pendapatan ke Kantor Pusat.
             Hal khusus yang diketahui pada saat pemeriksaan lapangan yakni terdapat
     penjualan peralatan pabrik pengering jagung yang mengakibatkan kerusakan gedung
     yang cukup parah, namun dalam catatan perusahaan pengurangan asset              hanya
     memperhitungkan      hasil   penjualan   peralatan   pabrik   tanpa   memperhitungkan
     pengurangan (kerugian) atas nilai gedung yang rusak akibat pembongkaran tersebut
     (penjelasan rinci tentang penjualan mesin pengering jagung disajikan dalam Temuan
     Pemeriksaan lainnya).
             Tidak dimasukkannya perhitungan kerugian akibat pembongkaran gedung tersebut
     berpengaruh beban penyusutan gedung yang tidak dapat diyakini kewajarannya.
d. Bengkel Irian;
             Catatan yang diselenggarakan hanya berupa buku kas (penerimaan dan
     pengeluaran) dan tidak rutin disampaikan ke Kantor Pusat. Dari data yang diperoleh
     diketahui bahwa catatan dalam bentuk buku kas baru dibuat pada bulan September
     2004.
             Pada pemeriksaan lapangan pada tanggal 18 Pebruari 2005 diketahui bahwa
     pendapatan Bengkel Irian saat ini bersumber dari kerjasama dengan pihak ketiga dengan
     cara bagi hasil atas pendapatan perbaikan kendaraan. Kerjasama tersebut tidak dibuat
     dalam surat perjanjian kerjasama, sedemikian rupa sehingga penentuan bagi hasil
     tersebut persentasenya tidak tetap.
             Terkait hal tersebut jumlah pendapatan dan beban operasional selama tahun 2004
     tidak dapat diyakini kewajarannya.
e. Hotel Batu Papan;
          Catatan yang diperoleh pada saat pemeriksaan fisik di lapangan hanya berupa
   tingkat hunian hotel, sedangkan catatan-catatan lainnya tidak diperoleh.
         Dari hasil konfirmasi Tim pada tanggal 11 s.d. 12 Pebruari tersebut di Makale Tana
   toraja, Pimpinan / pengelola tidak berada di tempat dan karyawan yang ada tidak dapat
   menunjukkan catatan pembukuan hotel. Data tingkat hunian hotel yang diperoleh dari
   buku tamu pun hanya data dari tanggal 1 Agustus 2004 s.d. 29 Januari 2005 dengan
   rincian sebagai berikut :


                                    Tingkat Hunian (hari)
        No.             Bulan
                                       VIP      Standar
         1     Agustus 2004             5         106
         2     September 2004          15         123
         3     Oktober 2004             8          43
         4     Nopember 2004           38          73
         5     Desember 2004            6         115
               Jumlah                  72         460
         1     Januari 2005             1          34
         Hotel batu Papan memiliki 3 Kamar VIP dengan tarif Rp 125.000,00 per malam
   serta 19 kamar standar dengan tarif Rp 50.000,00 per malam. Hal tersebut di atas belum
   dapat dijadikan sebagai dasar dalam menentukan pendapatan hotel karena selain tidak
   didukungh bukti yang memadai juga belum tercatatnya pendapatan lain seperti makan
   dan minum tamu, laundry serta penggunaan fasilitas aula.
         Dari hasil pemeriksaan diketahui pula bahwa terdapat penambahan/perbaikan
   asset yang tidak terinventarisasi di kantor pusat. Asset Hotel Batu Papan yang
   terinventarisasi dalam Neraca Perusahaan masih menggunakan data yang belum di up-
   date bersumber dari hasil inventarisasi dan penilaian asset tahun 1995 yang dilakukan
   oleh pihak independen dhi. PT. Daksana Intra Swadaya, sedangkan pembelian asset
   setelah tahun 1995 belum dimasukkan dalam daftar inventaris perusahaan termasuk
   kondisi terakhir asset tersebut.
         Inventarisasi terhadap aktiva tetap belum sepenuhnya dilakukan ini berpengaruh
   terhadap jumlah asset dan beban periodik unit usaha hotel batu Papan. perhitungan
   penyusutan aktiva tetap yang bersangkutan sehingga nilai beban penyusutan yang tidak
   dapat diyakini kewajarannya.
            Hal tersebut tidak sesuai dengan :
     a. Definisi Pendapatan yang tercantum dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK), PSAK No.
        23 tentang Pendapatan Paragraf 06 yang menyatakan bahwa Pendapatan adalah arus
        bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu
        periode bila arus masuk itu kengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari
        kontribusi penanaman modal.
     b. Definisi Beban dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) bagian Kerangka Dasar
        Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
         1) Paragraf 70 yang menayatakan bahwa Beban /Expenses adalah penurunan manfaat
             ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar dan
             berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan
             ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.
         2) Paragraf 78 yang menyatakan bahwa definisi beban mencakupi baik kerugian
             maupun beban yang timbul dalam pelasakanaan aktivitas perusahaan yang biasa.


            Hal tersebut mengakibatkan Pendapatan dan Beban Unit Usaha - Unit Usaha PD
     Sulsel Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya


            Hal tersebut disebabkan oleh :
     a. Tidak adanya keinginan dari pihak pengelola unit usaha untuk melaporkan secara tertib
         pengelolaan keuangannya (pendapatan/beban) ke Kantor Pusat.
     b. Tidak ada upaya dari kantor pusat untuk meminta unit usaha untuk secara berkala
         menyerahkan laporan keuangannya.


7.   Pengakuan Pendapatan Kerjasama PT Hari Darmawan Realty Tidak Sesuai Prinsip
     Akuntansi



            PT Hari Darmawan Realty (PT HDR) adalah pengelola Plasa Latanette yang dibangun
     diatas tanah milik PD Sulsel. Kerjasama ini diikat Perjanjian Kerja Sama Antara PD Sulsel dan
     PT Hari Darmawan Realty No. 41 tanggal 28 Mei 2001 didepan Notaris Rachmad Musiran, SH.
     Pengelola La Tanette Plasa ini sebelumnya adalah PT Kumala Putra Celebes.           Didalam
     perjanjian tersebut antara lain dalam pasal 2, disebutkan untuk penerimaan yang berasal dari
sewa ruangan PD Sulsel akan menerima 10% dan untuk sewa parkir akan menerima 30%
dengan ketentuan bahwa hasil akhir dari penerimaan tersebut ditentukan berdasarkan
laporan keuangan PT HDR yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh
PT HDR untuk tahun buku yang bersangkutan.
       Pemeriksaan atas pendapatan dalam laporan keuangan perusahaan menunjukkan
selama empat tahun terakhir aliran kas yang diterima dari Pengelola La Tanette Plasa adalah
sebagai berikut:
• Penerimaan kas tahun 2001 sebesar Rp.108.000.000,00. Penerimaan ini telah dicatat
  sebagai penerimaan tahun buku 2001 meskipun PD Sulsel belum menerima laporan
  keuangan PT HDR yang telah diaudit sehingga berapa besar bagain keuntungan dari
  pengelolaan La Tanette Plasa dan parkir belum bisa ditentukan.
• Penerimaan kas tahun 2002 sebesar Rp230.000.000,00. Penerimaan ini telah dicatat
  sebagai penerimaan tahun buku 2002        meskipun PD Sulsel belum menerima laporan
  keuangan PT HDR yang telah diaudit sehingga berapa besar bagain keuntungan dari
  pengelolaan La Tanette Plasa dan parkir belum bisa ditentukan.
• Penerimaan kas tahun 2003 sebesar Rp370.000.000,00. Penerimaan ini telah dicatat
  sebagai penerimaan tahun buku 2003        meskipun PD Sulsel belum menerima laporan
  keuangan PT HDR yang telah diaudit sehingga berapa besar bagain keuntungan dari
  pengelolaan La Tanette Plasa dan parkir belum bisa ditentukan
       PT HRD sendiri baru menyampaikan laporan keuangan pengelolaan La Tanette Plasa
yang telah diaudit oleh KAP Drs. Balsius Mangande, M.Si., Ak pada tanggal 22 Desember
2004 kepada PD Sulsel. Laporan keuangan yang telah diaudit tersebut untuk tiga tahun buku
yaitu tahun 2001, 2002 dan 2004. Pendapat akuntan untuk tiga tahun buku tersebut adalah
wajar dalam semua hal yang meterial. Nomor laporan akuntan tersebut adalah
070/BM/Mks/GA-IX/2004 tgl 14 September 2004 untuk tahun buku 2001 dengan bagian laba
PD Sulsel adalah Rp742.800.000,14, Nomor laporan akuntan 071/BM/Mks/GA-IX/2004 tgl 14
September 2004 untuk tahun buku 2002 dengan bagian laba PD Sulsel adalah
Rp555.700.056.47, dan Nomor laporan akuntan 072/BM/Mks/GA-IX/2004 tgl 14 September
2004 untuk tahun buku 2003 dengan bagian laba PD Sulsel adalah Rp0,00
       Penerimaan tahun 2004 sebesar Rp420.000.000,00 Penerimaan ini telah dicatat
sebagai pendapatan tahun buku 2004 sebesar Rp120.000.000,00 dan hutang jangka pendek
lainnya sebesar Rp520.000.000,00 meskipun PD Sulsel belum menerima laporan keuangan
PT HDR yang telah diaudit sehingga berapa besar bagain keuantungan dari pengelolaan La
Tanette Plasa dan parkir belum bisa ditentukan.
       Permasalahan hutang pendapatan diterima dimuka atau pendapatan diterima dimuka
namun diakuai sebagai pendapatan walaupun belum ada kepastian berapa yang menjadi hak
PD Sulsel karena belum diterimanya laporan keuangan sudah lama terjadi. Hal ini antara lain
tampak dalam Hasil Pemeriksaan Kinerja Tahun Buku 2002 Nomor LAP – 02.03.01 –
0584/PW.20.4/2002 tanggal 1 Pebruari 2002 yang dilakukan BPKP. Pada tahun buku 2000 PD
Sulsel mengakui pendapatan sebesar Rp85.500.000,00. Pendapatan tersebut merupakan
bagian keuntungan pengelolaan Komplek Latantte berdasarkan perjajian Pembagian
keuantungan nomor 96/DIR/PDSS/VII/1999            tanggal 29 Desember 1999 jo Nomor
61/DIR/PDSS/VII/2000 tanggal 4 Juli 2000, yang menetapkan bagian laba PD sulsel sebesar
Rp6.000.000,00 perbulan selama periode Januari s.d Juni 2000 dan sebesar Rp6.500.000,00
perbulan selama periode Juli 2000 sd Juni 2001. Dalam pendapatan tersebut juga termasuk
bagian keuntungan pengelolaan parkir Nomor 97/DIR/PDSS/VII/1999 tanggal 29 Desember
1999 jo Nomor 62/DIR/PDSS/VII/2000 tanggal 4 Juli 2000, yang menetapkan bagian PD
sulsel sebesar Rp500.000,00 perbulan selama periode Januari s.d Juni 2000 dan sebesar
Rp7.500.000,00 perbulan selama periode Juli 2000 sd Juni 2001. Pengakuan pendapatan ini
tidak sesuai dengan Perjanjian Bagi Hasil No. 76 tanggal 15 Agustus 1999 antara PD Sulsel
dengan PT Pulau Pandang Raya jo Perjanjian Pengoperan dan Penyerahan atas hak
pengelolaan No 5 tanggal 2 Maret 1994 antara PD Sulsel, PT Pulau Pandang Raya dan PT
Kumala Putra Celebes. Dalam Perjanjian tersebut PD Sulsel akan menerima bagian sebesar
10% dari keuntungan pengelolaan La Tanette Plasa dan 30% dari keuntungan parkir
kendaraan oleh PT Kumala Putra Celebes. Sampai sekarang laporan keuangan pengelolaan
La Tanette oleh    PT Kumala Putra Celebes tidak diterima PD Sulsel sehingga berapa
keuntungan yang seharusnya menjadi hak PD Sulsel tidak dapat ditentukan.


       Kondisi ini tidak sesuai dengan:
•   Perjanjian Kerja Sama Antara PD Sulsel dan PT Hari Darmawan Realty No. 41 tanggal 28
    Mei 2001 dalam pasal 2, disebutkan untuk penerimaan yang berasal dari sewa ruangan
    PD Sulsel akan menerima 10% dan untuk sewa parkir akan menerima 30%            dengan
    ketentuan bahwa hasil akhir dari penerimaan tersebut ditentukan berdasarkan laporan
         keuangan PT HDR yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh PT
         HDR untuk tahun buku yang bersangkutan.
     •   Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) Nomor 23 Pendapatan dalam paragraf 08,
         Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat
         diterima.


            Kondisi ini mengakibatkan laporan keuangan utamanya akun hutang dan pendapatan
     tidak dapat diyakini kewajarannya.


            Hal ini disebabkan:
     •   PT HRD tidak secara berkala dan segera mengirimkan laporan keuangan pengelolaan La
         Tanette Plasa yang telah diaudit kepada PD Sulsel.
     •   Perusahan belum memiliki podomen akuntansi sehingga           pencatatan menjadi tidak
         konsisten, koreksi sulit dilakukan karena belum adanya kriteria pembukuan




8.   Badan Pengawas PD Sulsel Tidak Berfungsi



            PD Sulsel terakhir didirikan untuk meningkatkan pendapatan yaitu bergerak dalam
     bidang industri, perdagangan dan jasa. Organisasi PD Sdibentuk berdsarkan Surat Keputusan
     Gubernur Sulawesi selatan Nomor 45 Tahun 1998. Berdasarkan surat keputusan gubernur
     tersebut, struktur organisasi PD Sulsel adalah sebagai berikut:
     a. Badan Pengawas;
     b. Direksi;
     c. Bagian bagian;
     d. Unit unit;
     e. Seksi – seksi.
            Tugas Badan Pengawas Perusahaan Daerah seperti yang diatur dalam Keputusan
     Menteri Dalam Negeri adalah:
     a. Memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur Kepala Daerah mengenai rancangan
         rencana kerja dan anggaran perusahaan serta perubahan / tambahannya dan laporan –
         laporan lainnya dari Direksi;
b. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja serta menyampaikan hasil peneilaiannya kepada
      Gubernur kepala daerah dengan tembusan kepada Direksi Perusahaan daerah;
c. Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan dalam hal Perusahaan menunjukkan
      gejala kemunduran, segera melaporkannya kepada Gubernur kepala daerah dengan
      disertai saran mengenai langkah – langkah perbaikan yang harus ditempuh;
d. Memberikan pendapat dan saran – saran kepada Gubernur Kepala Daerah dengan
      tembusan kepada Direksi Perusahaan daerah mengenai masalah lainnya yang dianggap
      penting bagi pengelolaan perusahaan;
e. Melakukan tugas – tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh gubernur kepala daerah;
f.    Memberikan laporan kepada Gubernur secara berkala (Triwulan dan Tahunan) serta
      setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan perusahaan.


         Ketua dan anggota Badan Pengawas PD Sulsel terakhir ditetapkan dengan Surat
Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1076/X/Tahun 1997 tanggal 20 Oktober 1997
untuk periode 1997 – 2000. Susunan Badan Pengawas berdasarkan surat keputuan tersebut
adalah sebagai berikut;
• Ketua/ merangkap :             H.Z.B Palaguna, Gubernur Kepala Daerah
     anggota
• Anggota - anggota     :   1.   H. Darmadi CH, Wakil Gubernur
                            2.   Drs. H. Hakamuddin Djamal, Sekwilda Prop Sulsel
                            3.   Drs. H. Darwis Wahab, Asisten II Bidang Administrasi
                                 Pembangunan Prop. Sulsel
                            4.   Drs.   H.   Abd   Azis   Matola,   Msc   Kepala   Biro   Bina
                                 Perekonomian Setwilda Prop. Sulsel


         Konfirmasi kepada manajemen PD SS diperoleh informasi kegiatan Badan Pengawas
PD Sulsel tidak berjalan. Tidak ada surat tembusan yang dikirimkan kepada PD SS mengenai
kegiatan yang dijalankan oleh dewan pengawas. Walaupun susunan badan pengawas
tersebut hanya berlaku untuk periode 1997 – 2000 namun sampai awal tahun 2005 belum
ada pengantian dengan SK Gubernur yang baru bahkan. Bahkan salah seorang anggota
dewan pengawas pernah menduduki jabatan sebagai Dirut Perusda yaitu Drs. H Azis Matola,
MSc berdasarkan SK Gubernur Nomor 448/V/Tahun 2002 tanggal 15 Mei 2002.
       Honor badan pengawas menurut SK Nomor 1076/X/Tahun 1997 tersebut menjadii
dibebankan PD Sulsel. Pemeriksaan terhadap pembukuan dan bukti – bukti pengeluaran
menunjukkan honor tersebut tidak lagi dibayarkan sejak tahun 2003. Besarnya honor badan
pengawas selama tiga tahun sebelumnya (tahun 2000, 2001 dan 2002) tampak dalam tabel
berikut:




 No    Tahun / Tgl / Nilai (Rp)    Penerima/ Jabatan dlm Badan Pengawas
       Bulan
 (1)          (2)         (3)                             (4)
       2000
       31 Januari        250.000   HZB Palaguna, Ketua/merangkap       anggota
                         200.000   Darmadi, CH, anggota
       29 Februari       250.000   HZB Palaguna, Ketua/merangkap       anggota
                         200.000   Darmadi, CH, anggota
       31 Maret          340.000   HZB Palaguna, Ketua/merangkap       anggota
                         272.000   Darmadi, CH, anggota
       31 April          340.000   HZB Palaguna, Ketua/merangkap       anggota
                         272.000   Darmadi, CH, anggota
       31 Mei            340.000   HZB Palaguna, Ketua/merangkap       anggota
                         272.000   Darmadi, CH, anggota
       30 Juni           340.000   HZB Palaguna, Ketua/merangkap       anggota
                         272.000   Darmadi, CH, anggota
       31 Juli           340.000   HZB Palaguna, Ketua/merangkap       anggota
                         272.000   Darmadi, CH, anggota
       31 Agustus        340.000   HZB Palaguna, Ketua/merangkap       anggota
                         272.000   Darmadi, CH, anggota
       30 September      340.000   HZB Palaguna, Ketua/merangkap       anggota
                         272.000   Darmadi, CH, anggota
       31 Oktober        340.000   HZB Palaguna, Ketua/merangkap       anggota
                         272.000   Darmadi, CH, anggota
       30 November       340.000   HZB Palaguna, Ketua/merangkap       anggota
                         272.000   Darmadi, CH, anggota
       30 Desember       340.000   HZB Palaguna, Ketua/merangkap       anggota
                         272.000   Darmadi, CH, anggota
       Jumlah        7.020.000
       2001
       31 Januari        500.000   HZB   Palaguna,   Ketua/merangkap   anggota
       28 Februari       500.000   HZB   Palaguna,   Ketua/merangkap   anggota
       31 Maret          500.000   HZB   Palaguna,   Ketua/merangkap   anggota
       30 April          500.000   HZB   Palaguna,   Ketua/merangkap   anggota
       30 Mei            500.000   HZB   Palaguna,   Ketua/merangkap   anggota
       29 Juni           500.000   HZB   Palaguna,   Ketua/merangkap   anggota
       30 Juli             500.000     HZB Palaguna,   Ketua/merangkap   anggota
       31 Agustus          500.000     HZB Palaguna,   Ketua/merangkap   anggota
       29 September        500.000     HZB Palaguna,   Ketua/merangkap   anggota
       31 Oktober          500.000     HZB Palaguna,   Ketua/merangkap   anggota
       30 November         500.000     HZB Palaguna,   Ketua/merangkap   anggota
       31 Desember         500.000     HZB Palaguna,   Ketua/merangkap   anggota
           Jumlah       6.000.000
       2002
       31 Januari          500.000     HZB Palaguna,   Ketua/merangkap   anggota
       28 Februari         500.000     HZB Palaguna,   Ketua/merangkap   anggota
       30 Maret            500.000     HZB Palaguna,   Ketua/merangkap   anggota
       30 April            500.000     HZB Palaguna,   Ketua/merangkap   anggota
       29 Mei              500.000     HZB Palaguna,   Ketua/merangkap   anggota
       28 Juni             500.000     HZB Palaguna,   Ketua/merangkap   anggota
       31 Juli             500.000     HZB Palaguna,   Ketua/merangkap   anggota
       30 Agustus          500.000     HZB Palaguna,   Ketua/merangkap   anggota
       30 September        500.000     HZB Palaguna,   Ketua/merangkap   anggota
       31 Oktober          500.000     HZB Palaguna,   Ketua/merangkap   anggota
       28 November         500.000     HZB Palaguna,   Ketua/merangkap   anggota
       31 Desember         500.000     HZB Palaguna,   Ketua/merangkap   anggota
           Jumlah       6.000.000


Dari tabel tersebut diatas terlihat, pada tahun 2000 honor hanya diberikan kepada ketua dan
satu anggota, sedang pada tahun 2001 dan 2002 hanya pada Ketua.
        Atas ketidak jelasan ini, Dirut PD SS pada telah mengajukan permohonan
Pengangkatan Anggota Badan Pengawas melalui suratnya Nomor 17/DIR/1/2005 tanggal 24
Januari 2005 kepada Gubernur Sulawesi Selatan yang ditembuskan ke DPRD. Dalam surat
tersebut, diusulkan pula susunan badan pengawas sebagai berikut:
a.    Ketua / merangkap anggota
b.    Sekretaris / merangkap anggota
c.    Anggota
d.    Anggota
e.    Anggota.


        Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1976 tanggal 13 Juli
1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan pasal 15 pada:
Ayat (2) Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan Perusahaan Daerah Secara terarah
     sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah;
Ayat (3) Badan Pengawas melakukan pengawasan terhadap Direksi;
Ayat (5) Kepada Ketua dan para Anggota Badan Pengawas diberikan imbalan jasa yang
   diatur oleh Kepala Daerah.


      Hal ini mengakibatkan lemahnya pengawasan terhadap Manajemen PD Sulsel

      Kondisi ini disebabkan kurang dipahaminya tugas dan fungsi Badan Pengawas
                                                 BAB III
   CATATAN PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-
                                             UNDANGAN


1. Asset     PD     Sulsel     Berupa      Tanah,     Bangunan      dan     Inventaris      Senilai
   Rp1.313.674.974,00 Masih Bermasalah


           Dalam laporan Naraca PD Sulsel Per 30 Oktober 2004 pada kelompok Aktiva Lain Lain
   terdapat rekening aktiva tanah tidak produktif sebesar Rp1.380.174.974,00. Nilai tersebut
   masih termasuk nilai 1 buah ruko seharga Rp66.500.000 yang sebelumnya dikuasai oleh
   pihak ketiga, namun sejak tahun 2002 telah kembali menjadi milik PD Sulsel. Jadi seharusnya
   ruko tersebut tidak digolongkan dalam aktiva tetap tidak produktif lagi. Sehingga nilai aktiva
   tetap tidak produktif sebesar Rp1.313.674.974,00 9Rp1.380.174.974,00 – Rp66.500.000,00)
   Pemeriksaan lebih lanjut terhadap catatan pembukuan menunjukan aktiva tidak produktif
   tersebut berupa tanah dan bangunan serta inventaris milik PD Sulsel berdasarkan Surat
   Keputusan      Gubernur Sulsel Nomor : 973/VII/1987 tanggal 31 Desember 1987 namun
   sepenuhnya tidak ditangan pengelolaan PD Sulsel.          Aset tersebut tidak bersertifikat atas
   nama PD Sulsel dan atau dikuasai pihak lain dengan uraian sebagai berikut:
   A. Tanah
       - Tanah bekas Hotel Angin Mamiri Jl. Sungai Saddang
           Kota Makassar seluas 2.054 M² dikuasai oleh:
           • Pegawai LLAJ               seluas 1.439 M²
           • Masjid Hikmah              seluas   615 M²
              Nilai tanah berdasarkan harga buku                          Rp82.160.000,00
       - Tanah bekas           Pabrik Es Jeneberang Jl Gunung
           Bulusaraung seluas 3.658 M² dikuasai oleh:
           • Sdr J.A G. Piri            seluas      448 M²
           • Sdr H.A Gazaling           seluas   1.100 M²
           • Kodam VII Wirabuana        seluas   2.110 M²
             diatasnya telah berdiri tempat hiburan
              Nilai tanah berdasarkan harga buku                        Rp213.558.000,00
       - Tanah bekas Pabrik Genteng Jl. Muh Tahir Makassar
      seluas 18.048 M² dikuasai oleh:
      • Sdr Dahlan Dg. Tali         seluas     6.900 M²
      • Sdr Amin                    seluas       316 M²
      • Masyarakat lain             seluas    10.832 M²
          Nilai tanah berdasarkan harga buku                          632.040.000,00
   - Tanah bekas Pabrik Kapuk Klara Jl. Masjid Raya Kota
      Makassar seluas 8.333 M² dikuasai oleh:
      • PT Bina Raya                         seluas 1.052 M²
      • M. Yasin Limpo                       seluas   626 M²
      • Drs. Muhtar Alie                     seluas   526 M²
      • PU Bina Marga                        seluas 2.364 M²
      • Tim Penggerak PKK Prop Sulsel seluas 3.765 M2              Rp292.440.000,00
          Nilai tanah berdasarkan harga buku
   - Tanah bekas Penggergajian Kayu Bungaya Jl. Bungaya
      Kota Makassar seluas 2.790 M² dikuasai oleh:
      • M. Zakaria         seluas 1.203 M²
      • Drs. Tappa Ali     seluas    890 M²
      • Radjab Eppe        seluas 494 M²
      • Y. Keppy           seluas 203 M²
          Nilai tanah berdasarkan harga buku                        Rp55.800.000,00
                                     Jumlah Tanah Bermasalah Rp1.276.898.000,00
B. Bangunan
      -    Bangunan bekas Pabrik Genteng Jl. Muh Tahir Makassar
           dikuasai oleh pihak yang menguasai tanah.                      Rp10.319.748.000
                                        (Nilai buku setelah disusutkan)
                                         Jumlah bangunan bermasalah       Rp10.319.748.000


C. Inventaris
           -    Inventaris Pesanggrahan Makassar                           Rp26.457.226,00
                                                  Total Aset Bermasalah Rp1.313.674.974,00
          Permasalahan tersebut sudah berlangsung cukup lama dan telah menjadi temuan
   pemeriksaan Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah antara lain BPKP dalam pemeriksaan
   terakhir di PD Sulsel Tahun Buku 2000 yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan
   nomor LAP – 02.03.01 – 0393/PW.20.4/2002 tanggal 16 Januari 2002. Pihak PD Sulsel sendiri
   telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini antara lain mengadakan
   pendekatan kepada penghuni dan meminta bantuan konsultan hukum, namun sampai saat
   ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan.


          Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1976 tanggal 13 Juli
   1976 pada pasal 2:
   -   ayat (1) dinyatakan, Perusahaan Daerah sulawesi Selatan adalah peleburan dari PT MPS,
               PMK Nyiur Indah, Pabrik Es Jeneberang, Pabrik Kapuk Kelara, Pabrik Genteng
               Jongaya, Pengergajian Kayu Gunung Sari, Percetakan Bhakti, Aksara Lontara,
               Hotel Angin Mamiri, Perbamass, Pelayaran Bhahtera Sulawesi, EMKL Panca Jasa,
               Pengangkutan Darat Rajawali termasuk bengkel Irian, Pesanggrahan Makassar;
   -   ayat (2) Segala kekayaan, hak dan kewajiban serta perlengkapan termasuk segenap
               pegawai    dari   perusahaan–perusahaan    tersebut   diatas   beralih   kepada
               Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan.
          Hal ini mengakibatkan PD Sulsel tidak dapat memanfaatkan asset tersebut sebagai
   salah satu sumber pendapatan.
          Kondisi ini disebabkan pada saat pendirian PD Sulsel Tahun 1976 yang merupakan
   penggabungan dari 14 perusahaan sebagian tanah dan bangunan telah bermasalah (dikuasai
   mantan pegawai atau masyarakat) serta usaha dari PD Sulsel maupun Pemda untuk
   menyelesaikan masalah ini belum efektif.


2. Status Pembayaran Pajak Rp154.352.554,00 Atas Restrukturisasi Modal Oleh
   Pihak Ketiga Belum Jelas


          Asset milik Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan (PD Sulsel) sebagai hasil
   penggabungan 14 unit usaha milik Pemerintah propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Perda
   Nomor 5 Tahun 1976 adalah hotel Pesanggrahan Makassar dijalan Somba Opu Nomor 297
   Makassar dengan luas tanah 4.655 M2.       Guna memajukan Pariwisata dan Akomodasi di
daerah ini, manajemen PD Sulsel melakukan kerja sama dengan PT Bahana Perwita Indah
(PT BPI) untuk membangun sebuah hotel berbintang IV berlantai 10 berkapasitas hunian 230
kamar   dan   fasilitas   lain   di   atas   tanah   tersebut   sesuai   perjanjian   dasar   nomor
124/DIR/PDSS/IX/1994 tanggal 25 Nopember 1994 dan Perjanjian Kerja Sama Nomor
101/DIR/PDSS/XI/1995 tanggal 1 Nopember 1995. Hotel baru ini akan diberi nama Imperial
Makassar Resort Hotel. Bentuk kerja sama ini adalah joint venture (kerja sama patungan)
dengan membenntuk perseroan terbatas baru dengan nama PT Metropolitan Tata Nugraha
(PT. MTN) untuk mengelola hotel tersebut. Kepemilikan saham pada PT. MTN tersebut
didasarkan pada perimbangan modal yang disetor masing – masing pihak. Hotel
Pesanggrahan Makassar dinilai Rp5.059.289,00 (berdasarkan hasil penilai Panitia Penaksir
Harga Tanah dan Bangunan eks Pesanggrahan Makassar yang dibentuk dengan SK Gubernur
Nomor SK 537/VI/1995 tanggal 12 juni 1995) dikurangi pasiva (hutang ) manajemen lama
sebesar Rp143.567.330,00 sehingga penyertaan modal PD Sulsel pada PT. MTN sebesar
Rp4.915.721.670,00. sedang PT. BPI memasukkan modal sebesar Rp11.470.018.000,00
sehingga susunan permodalan PT. MTN sebagai berikut:


                                  Jumlah Saham
No Nama Perusahan                                Nilai Saham (Rp)    Prosentase
                                     (lembar)
  1 PT Bahana Perwita Indah          11.470.018      11.470.018.000       70,00
  2 PD sulsel                          4.915.722       4.915.722.000      30,00
    Jumlah                                           16.385.740.000      100,00

        Namun dalam perkembangan operasionalnya, Hotel ini belum menunjukkan hasil
yang menggembirakan, pendapatan rata – rata perbulan sebesar Rp350.000.000,00 yang
belum dapat untuk menutup biaya operasionalnya. Bahkan akibat krisis ekonomi, hutang
jangka panjang PT. MTN yang harus ditanggung cukup besar. Sampai akhir tahun 2000 posisi
hutang jangka panjang tersebut (berdasarkan Laporan Auditor Independen atas Laporan
Keuangan PT. MTN oleh KAP Daniel Hassa & rekan No. 031/A/DH/XI/2001) sebagai berikut:
        No         Nama Kreditur                    Jml (Rp)
        A Bank
           1 Lippo PTA                            15.804.739.000,00
           2 Lippo Tunggakan PTA                               0,00
           3 Lippo OECF                              172.425.000,00
           4 Danamon / BPPN                       82.732.208.900,00

         B       Non Bank
             1   PT GMTDC                         13.754.907.035,00
             2   PT Bahana Perwita Indah           7.996.347.276,00
             3   PT Duta Mas Kharisma              2.445.967.725,00
             4   PT Tason Putra Mandiri            2.445.967.725,00
                           Total                 125.352.562.661,00

      Melihat kondisi seperti ini komisaris selaku pemilik PT. MTN bermaksud mengadakan
restrukturisasi hutang melalui perubahan permodalan dengan mengundang investor baru.
Pada prinsipnya Gubernur Sulsel menyetujui rencana restrukturisasi ini dengan syarat
kepemilikan saham PD Sulsel harus tetap dipertahankan minimal 10%. Pada tanggal 11 April
2001 melalui Akte Notaris Maria Grace Kawi Tandiari, SH No. 11 tentang Perjanjian
Pengalihan Hutang Perusahaan di BPPN dan melalui negosiasi dengan BPPN serta masuknya
mitra strategis, restrukturisasi atas hutang dari Bank Danamon Indonesia diselesaikan
dengan cara:
   a. Memperoleh penghapusan bungan serta denda penalty di BPPN, sehingga hutang
      perseroan       yang    mencapai      Rp82.732.208.900,00          kembali     ke      hutang    pokok
      Rp25.000.000.000,00.
   b. Mendapatkan mitra strategis untuk melunasi hutang pokok tersebut, yakni PT. Tirta
      Graha        Sentana.    Konversi     saham      sebagai         imbalan      ke       BPPN     sebesar
      Rp25.000.000.000,00 adalah saham senilai Rp24.488.320.000,00 atau 24.488.320
      lembar       atau 45,11% kepemilikan saham di perseroan dan disahkan melalui akta
      notaris      yang   sama    No   12    tanggal    11     April    2001.      Selisih    nilai   sebesar
      Rp511.681.000,00 atau 511.681 lembar saham dihibahkan ke Perusahaan daerah
      Sulawesi Selatan.
       Setelah restrukturisasi permodalan ini, komposisi modal PT. MTN menjadi sebagai
berikut:
                                                  Komposisi Modal
                       Uraian
      No
                                         Jml Saham
                  Nama Perusahan                    Nilai Saham (Rp)     %
                                          (lembar)
           1 PT Bahana Perwita Indah     19.466.365 19.466.365.000      35,87
           2 PD Sulsel                    5.427.402    5.427.402.000    10,00
           3 PT Dutamas Kharisma Nusa
                                          2.445.967    2.445.967.000      4,51
           4 PT Tason Putra Mandiri       2.445.967    2.445.967.000      4,51
           5 PT Tirta Graha Sentana      24.488.320   24.488.320.000     45,12
             Jumlah                      54.274.021   54.274.021.000   100,00

       Atas penerimaan hibah saham yang diperoleh PD Sulsel ini Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) Makassar mengenakan pajak sesuai pasal 4 ayat 3 UU 17 Tahun 2000. Aparat pajak
juga telah melakukan pemeriksaan perpajakan untuk Tahun Buku 2001,                 tertuang dalam
pemberitahuan hasil pemeriksaan perpajakan Nomor S 841/ WPJ.15/RP 0100/2002 tanggal
19 Juli 2003 dengan hasil PPh Badan terdiri dari koreksi negatif Peredaran Usaha
Rp104.044.688,00, Pendapatan          Lain – Lain (Hibah Saham) Rp511.680.100,00, koreksi
pengurangan penghasilan bruto Rp102.992.596,00 sehingga pajak yang harus dibayar untuk
Tahun Buku 2001 adalah sebagai berikut:
Pokok Pajak                 Rp135.396.997,00
Sanksi pasal 13(2)           Rp18.955.577,00
y.m.h. dibayar              Rp154.352.574,00


Atas penetapan pajak kurang bayar ini, PD Sulsel mengajukan keberatan antara lain melalui
Surat Nomor 105/DIR/IX/2002 tanggal 04 September 2002 tentang Keberatan atas SKPKB
PPh Psl 25 Tahun 2001 namun ditolak oleh Kanwil Pajak Wil XV Sulsel dan Sultra sekaligus
melakukan tindakan perpajakan.
       Karena sampai awal tahun 2004 kewajiban pajak ini belum diselesaikan, Kanwil Pajak
Wil XV Sulsel dan Sultra dalam hal ini KPP Makassar Selatan berpegang pada Ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka
Penagihan      Pajak   dengan    Surat   Paksa   Jo   Keputusan     Menteri      Keuangan   Nomor
563/KMK.04/2000 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak,
melakukan pemblokiran Rekening PD SS di Bank Pembangunan Daerah                   Sulawesi Selatan.
Pemblokiran tersebut dilakukan oleh juru sita pajak berdasarkan perintah KPP Makassar
Selatan Nomor S-45/WPJ.15/KP.0208/2004 tanggal 12 Pebruari 2004. Disamping itu
dilakukan upaya penyitaan barang bergerak maupun tidak bergerak milik PD Sulsel sesuai
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor 001.WPJ.15/Kp.0208/2004 tanggal 13
Pebruari 2004.
       Mengingat kemampuan keuangan PD Sulsel yang tidak mendukung, antara lain
terlihat dari Buku Besar pada awal Pebruari 2004 saldo kas perusahaan hanya sebesar
Rp117.826.584. Melihat kondisi ini Manajemen       PD Sulsel mengajukan pinjaman untuk
menyelesaiakan tunggakan pajak yang pembayarannya diperhitungkan dengan hak Perusda
di PT MTN antara lain melalui surat tertanggal 22 April 2004 dan 21 Mei 2004.
       Berdasarkan surat tersebut Manajemen PT MTN mengambil kebijakan menyelesaikan
kewajiban PD Sulsel dengan jalan membayar        pajak atas nama PD Sulsel melalui Bank
Internasional Cab. Makassar sebesar Rp18.955.577,00 pada tanggal 22 Nopember 2004 dan
Rp135.396.977,00 pada tanggal 26 Nopember 2004. Namun dalam Laporan Keuangan PD
Sulsel per 31 Desember 2004 belum diakui sebagai hutang atau pengurang penyertaan
modal pada PT. MTN. Juga belum ada persetujuan dari Kepala Daerah mengenai perikatan
ini. Konfirmasi tim kepada Manajemen PT. MTN pada tanggal 17 Februari 2005 juga belum
memperoleh kepastian pengakuan pembayaran tersebut, apabila diperlakukan sebagai
hutang kapan jatuh temponya (jangka pendek atau panjang) dan berapa besar biaya bunga
yang harus ditanggung PD Sulsel.


       Kondisi ini tidak sesuai dengan:
a. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1976 tanggal 13 Juli 1976 tentang Pendirian Perusahaan
 Daerah Sulawesi Selatan pada pasal 14 dinyatakan Direksi memerlukan surat persetujuan
 Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas untuk hal – hal yang
 tersebut dibawah ini:
   1. Meminjam uang atas nama Perusahaan daerah dan mengadakan perjanjian hutang;
   2. Mengikat perusahaan daerah sebagai peminjam;
   3. Memperoleh, mengasingkan atau memberatkan benda – benda tetap (benda – benda
      tidak bergerak).
b. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 paragraf 10 yang menyatakan
   Laporan Keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan,
   perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan dengan menerapkan PSAK secara benar
   disertai pengungkapan yang diharuskan PSAK dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
      Informasi lain tetap diungkapkan untuk menghasilkan penyajian yang wajar walaupun
      pengungkapan tersebut tidak diharuskan dalam PSAK


          Hal ini mengakibatkan adanya ketidakpastian pada jumlah aktiva perusahaan berupa
   investasi modal saham dan jumlah kewajiban pada hutang PD Sulsel.


          Kondisi ini disebabkan ketidakmampuan PD Sulsel dalam menyelesaikan kewajiban
   perpajakan serta ketidaktertiban administratif.


3. Investasi Perdagangan Kapas Merugikan PD Sulsel Minimal Rp.20.000.000,00



          Sebagai upaya mendapatkan penghasilan, PD Sulsel melakukan kerja sama dengan
   pihak lain di bidang perdagangan yang diharapkan saling menguntungkan kedua belah pihak.
   Salah satu usaha yang dikerjakan adalah pengembangan komoditi kapas di Kabupaten
   Bulukumba, Kab. Bantaeng dan Kab. Selayar untuk musim tanam April sampai September
   2003 bersama PT Kapas Garuda Putih (PT KGP). Bentuk kerja sama adalah penyertaan modal
   PD Sulsel pada usaha yang dikelola PT KGP dengan bagi hasil keuntungan usaha 15% dari
   pokok modal, diikat dengan surat perjanjian kerja sama Nomor (untuk Pihak I / PD Sulsel)
   102/DIR/PDSS/VI/2003 dan Nomor (untuk Pihak II / PT KGP) 2009041/KGP – MKS/VI – 2003
   keduanya tertanggal 20 Juni 2003. Pada saat ditandatanganinya perjajian tersebut PD Sulsel
   menyetorkan     dana    sebesar    Rp110.000.000,00,   dan   tambahan    modal    sebesar
   Rp50.000.000,00 pada tanggal 21 Juli 2003 atau seluruhnya sebesar Rp160.000.000,00.
          Pembayaran bagi hasil keuntungan serta pengembalian pokok modal oleh PT KGP
   dilakukan secara tunai setelah produksi serat kapas terjual dan dilaksanakan selambat –
   lambatnya pada bulan Oktober 2003. Pemeriksaan bukti transaksi dan konfirmasi pada
   Bagian Pembukuan menunjukkan sampai berakhirnya tahun buku 2004 kerja sama tersebut
   tidak berjalan sebagai mana diharapkan, PD Sulsel tidak memperoleh informasi mengenai
   hasil penjualan sehingga tidak dapat menentukan besarnya keuntungan yang bisa menjadi
   haknya. Terlebih lagi, sampai saat pemeriksaan Pebruari 2005, pokok modal sebesar
   Rp20.000.000,00 belum dikembalikan oleh PT KGP seperti dalam uraian berikut:
           No.    Tanggal         Uraian       Debet (Rp)      Kredit (Rp)     Saldo Rp)
             1   20/06/2003   Investasi      110.000.000,00              -    110.000.000,00
             2   21/07/2003   Investasi       50.000.000,00              -    160.000.000,00
             3   06/11/2003   Pengembalian              -     50.000.000,00   110.000.000,00
             4   21/11/2003   Pengembalian              -     80.000.000,00    30.000.000,00
             5   03/12/2003   Pengembalian              -     10.000.000,00    20.000.000,00

          Kondisi ini tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama No. 102/DIR/PDSS/VI/2003
   tanggal 20 juni 2003 pada pasal 2:
   •   Point 2   besarnya bagi hasil keuntungan yang akan diterima atas penyertaan modal yang
                 telah disetor disepakati 15% dari keuntungan bersih hasil usaha bersama;
   •   point 4 pengembalian pokok penyertaan modal akan dilakukan bersamaan dengan
                 pembayaran bagi hasil keuntungan usaha pada bulan Oktober 2003.


          Hal ini mengakibatkan PD Sulsel berpotensi menanggung kerugian minimal
   Rp20.000.000,00 atas modal pokok kerjasama yang belum dikembalikan.


          Kondisi ini disebabkan etikat tidak baik dari PT KGP yang tidak transparan, tidak
   melaporkan pelaksanaan kerja sama kapas.


4. Kerjasama Operasi Latanete Plaza Berpotensi Merugikan PD sulsel



          Salah satu aset yang dimiliki oleh PD Sulsel adalah Hotel Angin Mamiri dengan luas
   tanah 21.461,7 M2 terletak di Jl Sungai Saddang Kelurahan Pisang selatan Kota Makassar.
   Sebagai upaya memanfaatkan asset tersebut PD Sulsel telah mengadakan kerja sama dengan
   PT Pulau Pandang Raya (PT PPR) yang diikat dengan Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil (profit
   sharing) Nomor 76 Tanggal 15 Agustus 1990 yang ditandatangani didepan Notaris Ny Pudji
   Redjeki Irawati, SH,. Berdasarkan perjanjian tersebut, PT PPR berkewajiban melaksanakan
   pembangunan gedung utama berlantai lima yang akan dipergunakan sebagai Plaza                dan
   Komplek Rumah Toko (Ruko) tiga lantai sebanyak 101 buah di atas tanah tersebut dan harus
   diselesaikan dalam waktu 20 bulan sejak diterimanya Surat Perintah Kerja.
          Kompleks perdagangan tersebut semula akan diberi nama JUMPANDANG PLAZA,
   namun atas saran Gubernur dengan mempertimbangkan faktor–faktor psychologis, culturil
   dan historis diganti menjadi LA TANETE PLAZA. Diperkirakan proyek tersebut menelan biaya
sebesar Rp30.765.000.000,00 sepenuhya menjadi beban PT PPR. Disamping itu PT PPR
diwajibkan pula memberikan kompensasi kepada PD Sulsel sebesar Rp100.000.000,00 dan
dua bangunan Ruko kepada PD SS secara cuma–cuma. Sebagai imbalannya PT PPR berhak
sepenuhnya atas penjualan 99 ruko. Pembangunan proyek tersebut disertai penyerahan Hak
Guna Bangunan kepada PT PPR selama 20 tahun dan dapat diperpanjang selama 10 tahun.
Setelah jangka waktu tersebut habis, seluruh tanah dan bangunan tersebut menjadi milik PD
Sulsel sepenuhnya.
       Namun perjanjian ini tidak sepenuhnya berjalan sesuai yang diharapkan antara lain
sampai awal tahun 1994 PT PPR baru menyelesaikan pembangunan 101 Ruko sedang
gedung utama (Plaza) belum diselesaikan. Penyelesaian Gedung Utama / Plaza dialihkan
pada PT Kumalaputra Celebes (PT KC) yang sekaligus ditunjuk sebagai pengelola La Tanete
Plaza serta mengelola penerimaan parkir kendaraan di dalam komplek La Tanete
berdasarkan Perjanjian Pengoperan dan Penyerahan atas Hak Pengelolaan dan Kerja Sama
Bagi Hasil Pembangunan La Tanete Plaza Nomor 5 Tahun 1994 tanggal 2 Maret 1994
dihadapan Notaris Sri Hartini Widjaja, SH. Perkembangan selanjutnya PT KC berganti nama
menjadi PT Hari Darmawan Realty (PT HDR) dan kerja sama dengan PD Sulsel diperbaharui
dengan Addendum Terhadap Perjanjian Kerja Sama Antara PD Sulsel dan PT Hari Darmawan
Realty No. 41 tanggal 28 Mei 2001 didepan Notaris Rachmad Musiran, SH
       Dari analisa akta perjanjian tersebut diketahui adanya kelemahan yang dapat
merugikan PD Sulsel yaitu;
1. Dalam Perjanjian Nomor 76 Tanggal 15 Agustus 1990, tidak ada satu pasalpun yang
   menyatakan setelah 20 tahun dan perpanjangan 10 tahun bangunan 101 Ruko mutlak
   menjadi milik PD Sulsel. Hanya dalam Perjanjian Nomor 5 Tahun 1994 tanggal 2 Maret
   1994 pada pasal 8 disebutkan setelah jangka waktu berakhirnya kerja sama dan tidak
   diperpanjang lagi, PT KC (PT HDR) menyerahkan bangunan plaza kepada PD Sulsel. Jadi
   yang diserahkan hanya bangunan plaza sedang ruko tidak disinggung karena memang PT
   KC (PT HDR) hanya meneruskan pembangunan sekaligus mengelola bangunan plaza,
   bukan termasuk ruko.
2. Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Kepala Bagian Tata Usaha PD Sulsel, PT Pulau
   Pandang Raya telah menjual 99 ruko kepada pihak ke III, dengan Hak Guna Bangunan
   atas nama pembeli. Sedang pihak PD Sulsel tidak diikut sertakan dalam pengalihan HGB
   kepada pembeli ruko sehingga dari aspek hukum hak PD Sulsel atas bangunan tersebut
   lemah.
3. Untuk menghindari kerugian dari bahaya kebakaran dan kerugian lain, dalam Perjanjian
   Nomor 76 Tanggal 15 Agustus 1990 pada pasal 16 dinyatakan PT PPR berkewajiban
   mengasuransikan bangunan Plaza dan 101 Ruko namun berdasarkan hasil konfirmasi
   pada Manajemen PD Sulsel, sampai sekarang belum diasuransikan.


      Kondisi ini tidak sesuai dengan :
1. Permendagri No. 4 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama
   Antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga pada pasal 2 point a disebutkan Dasar
   kerja sama adalah memenuhi kepentingan kedua belah pihak dengan mengadakan suatu
   ikatan yakni adanya kepastian hukum dan rasa aman mematuhi ketentuan tertulis yang
   telah disetujui bersama.
2. Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Nomor 76 Tanggal 15 Agustus 1990 (Notaris Ny Pudji
   Redjeki Irawati, SH) pada pasal 16 disebutkan PT PPR diwajibkan segera setelah
   keseluruhan bangunan yang dibangun selesai dilaksanakan akan diasuransikan pada
   maskapai asuransi terhadap bahaya kebakaran dan bahaya lain.


      Hal ini mengakibatkan
1. hak kepemilikan atas 101 Ruko pada Komplek La Tanete Plaza oleh PD Sulsel bila telah
   habis jangka waktunya dan tidak diperpanjang menjadi lemah;
2. Beban kerugian PD Sulsel selaku pemilik hak atas gedung apabila ada bencana kebakaran
   dan lainnya atas 101 Ruko pada Komplek La Tanete Plaza


      Kondisi ini disebabkan
1. Pada saat dibuatnya perjanjian PD Sulsel tidak cermat dalam memperhitungkan aspek
   hukumnya;
2. Kesengajaan dari Manajemen PT PPR yang tidak melaksanakan sebagian isi Perjanjian
   Kerja Sama Bagian Hasil Nomor 76 Tanggal 15 Agustus 1990.
5. Pemberian Pinjaman Kepada Tiga Perusahaan Tidak Didukung Perjanjian yang
   Jelas dan Berpotensi Macet


          Berdasarkan Laporan Neraca PD SS per 31 Desember 2004, pada rekening piutang
   lain – lain bersaldo sebesar Rp112.369.734,00 Pemeriksaan atas buku besar dan buku
   pembantu bukti transaksi menunjukkan saldo piutang lain – lain tersebut dapat digolongkan
   menjadi dua yaitu piutang perusahaan kepada karyawan pada PD SS sendiri sebesar
   Rp11.205.000,00 dan kepada pihak ketiga senilai Rp101.164.734,00 Pemeriksaan lebih lanjut
   atas bukti transaksi serta konfirmasi kepada manajemen menunjukkan piutang kepada pihak
   ketiga tersebut sebagian besar tidak didukung perjanjian yang mengikat kedua belah pihak,
   tidak didukung bukti yang memadai dan berpotensi macet karena lebih dari dua tahun tidak
   ada penyelesaian. Kondisi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:


   a. Pemberian Pinjaman kepada CV Makassar Jaya Mandiri
          Berdasarkan hasil pemeriksaan Bukti Kas Keluar Tahun Buku 2004 diketahui bahwa
   Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan telah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu
   CV. Makassar Jaya Mandiri dengan memberikan pinjaman sebesar Rp.107.138.580,00.
   Pemberian pinjaman dalam rangka kerja sama itu sudah berlangsung sejak tahun 2003 tanpa
   didukung dengan surat perjanjian dengan rincian sebagai berikut :
            No.            Tanggal               Jumlah
                                                   (Rp)
            1.    10   Juni 2003             5.000.000,00
            2.    07   Juli 2003             5.759.000,00
            3.    10   Juli 2003             2.250.000,00
            4.    06   Agustus 2003          8.689.000,00
            5.    21   Agustus 2003         41.900.000,00
            6.    06   Oktober 2003         41.900.000,00
            7.    26   Januari 2004          1.640.580,00
                             Jumlah        107.138.580,00


          Dana tersebut oleh CV. Makassar Jaya Mandiri digunakan antara lain untuk membiayai
   Proyek Pengadaan Komputer dan Note Book pada Kantor Gubernur Prop. Sulsel dan atas
   keuntungan proyek ini bagian PD SS 40% dan CV. Makassar Jaya Mandiri 60%. Dari jumlah
   pokok pinjaman sebesar Rp107.138.580,00 tersebut telah dibayar kembali oleh CV. Makassar
Jaya Mandiri sebesar Rp75.909.000,00 sehingga saldo pokok pinjaman CV. Makassar Jaya
Mandiri masih sebesar Rp31.229.580,00 (Rp.107.138.580,00 – Rp.75.909.000,00).
       Dari proyek yang dikerjakannya tersebut Direktur CV. Makassar Jaya Mandiri, melalui
suratnya tertanggal 26 Januari 2004 melaporkan realisasinya sebagai berikut:
       Realisasi kontrak                                  Rp.    132.770.000,00
       PPN + PPh 11,5%                                    Rp.     15.268.550,00
       Sisa                                               Rp.    117.501.450,00
       HPP                                                Rp.    103.400.000,00
       Profit                                             Rp.     14.101.450,00
       Bagian PD. Sulsel 40% x 14.101.450          =      Rp.       5.640.580,00


       Penghitungan pajak tersebut di atas mengandung kekeliruan, seharusnya PPN
dihitung sbb:
   □   Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
       • 100/110 x Rp.132.770.000,00        Rp.120.700.000,00
       • PPN 10% x Rp.120.700.000,00        Rp. 12.070.000,00
       • PPh 1,5% x Rp.120.700.000,00       Rp. 1.810.500,00
         PPN + PPh                          Rp. 13.880.500,00
   □   Sisa                                 Rp.118.889.500,00
   □   HPP                                  Rp. 103.400.000,00
   □   Profit                               Rp. 15.489.500,00
   □   Bagian PD. Sulsel 40%                Rp.   6.195.800,00


       Dengan penghitungan pajak seperti diatas masih terdapat bagian laba PD. Sulawesi
Selatan sebesar Rp555.220,00 (Rp6.195.800,00 – Rp5.640.580,00) atau bagian laba
seharusnya sebesar Rp6.195.800,00 (Rp5.640.580,00 + Rp555.220,00). Hasil konfirmasi dan
atas penjelasan kepada Kepala Bagian Tata Usaha (M. Yunus Bato) diketahui bahwa CV.
Makassar Jaya Mandiri tidak pernah menyampaikan Surat Tanda Setoran Pajak (SSP) kepada
PD. Sulsel sehingga tidak diketahui apakah setoran pajaknya telah sesuai dengan laporan
realisasi pengadaan yang disampaikan kepada PD. Sulsel.
       Atas sisa hutang tersebut, CV. Makassar Jaya Mandiri membuat surat pernyataan
bermetrei tertanggal 30 Desember 2004 yang berisi penegasan akan melunasi hutangnya
paling lambat minggu pertama bulan Januari 2005. Namun dalam surat penegasan tersebut
saldo hutang hanya sebesar sebesar Rp31.229.580,00. Sampai pemeriksaan berakhir tanggal
....... Pebruari 2005 belum dilunasi / dibayar.


b. Kerja sama dengan PT Prasetya Indonesia
       Saldo piutang kepada PT Prasetya Indonesia per 31 Desember 2004 adalah sebesar
Rp16.500.000,00. Saldo ini merupakan sisa pemberian pinjaman yang berdasarkan catatan
pembukuan dengan transaksi sebagai berikut:
                                                                                Dalam Rupiah

Tgl Transaksi                Uraian                 Debet       Kredit       Saldo
26/07/2000      Biaya pembuatan Kontainer         5.000.000       -       5.000.000
                Sampah
19/09/2000      Biaya mesin cetak paving          5.000.000       -       10.000.000
                block
02/10/2000      Pinjam                            3.000.000       -       13.000.000
18/10/2000      Pinjam                            3.500.000       -       16.500.000
21/06/2001      Pinjam                            2.000.000               18.500.000
19/09/2001      Bayar                                 -       2.000.000   16.500.000


Menurut informasi manajemen kerja sama pembuatan kontainer sampah (contoh produk)
dimaksudkan untuk dipasarkan oleh PD SS kepada Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan
dengan pembagian keuantungan. Namun perjanjian mengenai hal ini secara tertulis tidak
ada. Contoh kontainer sampah sampai saat ini masih disimpan oleh PD SS. Dengan tidak
adanya perjanjian ini menyulitkan bagian pembukuan karena kontainer yang dibiaya oleh
perusahaan secara dan fisik dikuasai apakah digolongkan sebagai aktiva perusahan bukan
piutang pada PT Prasetya Indonesia. Untuk mensin pencetak paving block, manajemen PD SS
tidak dapat menjelaskan. Sedang transaksi pinjaman – pinjaman lainnya diatas lebih bersifat
pribadi yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan utama perusahaan. Piutang tersebut diatas
berpotensi macet karena sejak September 2001 tidak ada mutasi.


c. Kerja sama dengan PT Mitratel Nusantara
       Saldo piutang kepada PT Mitratel Nusantara per 31 Desember 2004 sebesar
Rp3.975.000,00, yang merupakan sisa pemberian pinjaman pada tanggal 19 Agustus 2002
sebesar Rp6.725.000,00. Konfirmasi kepada Manajemen PD SS tidak diperoleh adanya
perjanjian tertulis yang mununjukkan tujuan kerja sama serta pengaturan hak dan kewajiban
masing – masing. Pemeriksaan lebih lanjut pada arsip PD SS hanya dijumpai draf perjanjian
tentang Pengelolaan Usaha Telekomonokasi Antara PT Mitratel Nusantara dan PD SS tanggal
6 Agustus 2002 tanpa nomor dan tanpa ditandatangani kedua belah pihak. Dari draf tersebut
dinyatakan kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri satu sama lain untuk mengadakan
perjanjian kerja sama dalam usaha pengelolaan penyelenggaraan jaringan dan atau jasa
telekomonikasi tetap (fixed line) dan atau seluler, baik sebagai agen / distributor atau vendor
alat / perangkat telekomonikasi. Bentuk kerja sama ini adalah pembagian keuntungan
dengan prosentase 25% untuk perusda dan 75% untuk PT Mitratel Nusantara, yang berlaku
dari tanggal 6 Agustus sampai tanggal 19 Agustus 2004.
       Dari dana yang diserahkan kepada PT Mitratel Nusantara tanggal 19 Agustus 2002
sebesar Rp6.725.000,0 tersebut telah dikembalikan sebesar sebesar Rp2.750.000,00 tanggal
5 September 2002 sehingga masih tersisa sebesar Rp3.975.000,00. Disisi lain aset PT
Miitratel Nusantara yang berada di PD SS berupa satu unit komputer merek Galaxy dan satu
buah meja biro yang jika dikalkulasi seluruhnya kurang lebih senilai Rp4.000.000,00. Namun
belum ada kepastian apakah aset ini merupakan kompensasi / pengantian hutang PT Mitratel
Nusantara kepada PD. Sulsel. Piutang ini tergolong macet karena telah berumur lebih dari
dua tahun tidak ada mutasi.
       Hal demikian tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1990 tanggal 16 Maret 1990 Tentang Tata Cara Kerjasama Antara Perusahaan Daerah
Dengan Pihak Ketiga pada Pasal 2 menyatakan bahwa; Dasar kerjasama adalah untuk
memenuhi kepentingan kedua belah pihak dengan mengadakan suatu ikatan Yakni :
a. Adanya kepastian hukum dan rasa aman mematuhi ketentuan tertulis yang telah disetujui
   bersama.
b. Memberikan manfaat dan keuntungan yang seimbang dan wajar bagi kedua belah pihak.
       Kondisi tersebut diatas dapat mengakibatkan:
1. Kesulitan bagi PD Sulsel untuk mengajukan tuntutan hukum atas tidak dipenuhinya
   kewajibannya karena transaksi pinjam meminjam tersebut tidak disertai perikatan tertulis.
2. Kerugian PD Sulsel dari segi finansial atas macetnya piutang tersebut diatas.
          Hal tersebut disebabkan:
   1. Manajemen PD Sulsel kurang menyadari pentingnya perjanjian tertulis untuk mengikat
      hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam suatu kerja sama yang saling
      menguntungkan;
   2. Etikat kurang baik dari pihak ketiga tersebut diatas untuk menyelesaikan kewajibannya.


6. Pengakuan Biaya Penyusutan atas Aktiva Tidak Produktif Tidak Sesuai Prinsip
   Akuntansi


          Laporan Keuangan PD Sulsel terakhir diaudit untuk Tahun Buku 2000 oleh BPKP
   Perwakilan Makassar. Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang
   berakhir pada tanggal 31 Desember 2000 dan 1999 melalui laporannya Nomor LAP –
   02.03.01 – 0393 / PW.20.4/2002 tanggal 16 januari 2002 adalah Tidak Menyatakan Pendapat
   karena tidak konsistennya pelaksanaan prinsip akuntansi, lemahnya pengendalian intern dan
   tidak memadainya pencatatan dan bukti – bukti pendukung atas aktiva, kewajiban, modal
   dan pendapatan.
           Review atas Laporan Keuangan Tahun 1999 pada kelompok akun aktiva lain – lain
   adanya rekening aktiva tetap tidak produkstif sebesar Rp1.418.340.640,00. Nilai ini meliputi
   aktiva tanah perusahaan sebesar Rp1.276.898.000,00 dan Aktiva Bangunan / Gedung
   sebesar Rp141.422.640,00 yang masih bermasalah (masih dikuasai pihak lain atau belum
   bersertifikat) sejak penetapanya menjadi asset perusda berdasarkan SK Gubernur Sulawesi
   Selatan Nomor : 973/VII/1987 tanggal 31 Desember 1987. Namun review atas laporan
   keuangan tahun 2000 menunjukkan aktiva tersebut dikelompokkan kembali dalam aktiva
   tetap produktif. Sedang dari tahun buku 2001 s.d. 2004 aktiva tetap yang bermasalah
   tersebut dikelompokkan kembali dalam aktiva tetap tidak produktif serta tidak disusutkan lagi
   dan khusus untuk gedung dicantumkan sebesar nilai bukunya (setelah disusutkan) menjadi
   sebesar Rp76.819.748,00. Total akumulasi biaya penyusutan Gedung yang masih bermasalah
   tersebut sampai tahun buku 2000           sebesar Rp64.622.892,00. (Rp141.422.640,00 -
   Rp76.819.748,00)
           Reklasifikasi ini menunjukkan ketidakkonsistenan dalam penyusunan laporan
   keuangan dan pengakuan penyusutan ini menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip
  akuntansi yang berlaku umum. Seharusnya aktiva tetap yang tidak digunakan dalam operasi
  normal perusahaan tidak disusutkan.
          Kondisi ini tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
  •   Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 16 Aktiva Tetap dan Aktiva lain – Lain
      pada paragraf 55 pos – pos yang secara tidak layak digolongkan kedalam aktiva tetap,
      dan juga tidak dapat digolongkan dalam aktiva lancar, investasi / penyertaan maupun
      aktiva tak berwujud seperti aktiva tetap yang tidak digunakan disajikan dalam kelompok
      aktiva lain – lain.
  •   PSAK 17 Akuntansi Penyusutan pada paragraf 02 Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu
      aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan
      untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak
      lansung.
          Hal ini mengakibatkan Laporan Keuangan Tahun Buku tidak menggambarkan beban
  biaya yang layak dan pada gilirannya akan mempengaruhi Laba Rugi tahun – tahun
  berikutnya.
          Kondisi ini disebabkan kurang dipahaminya prinsip akuntansi yang berlaku umum
  utamanya pengakuan atas pembebanan penyusutan dan perlakuan aktiva tetap yang tidak
  produktif.


7. Pembebanan Biaya Penyusutan Atas Aktiva Tetap Tidak Sesuai Kebijakan
  Akuntansi Yang Dianut


          Aktiva tetap sering merupakan suatu bagian utama harta perusahaan dan karenanya
  signifikan dalam penyajian di Neraca Perusahaan. Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang
  diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan
  dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal
  perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Karena memiliki masa
  manfaat lebih dari satu periode tahun / buku        maka harga perolehan tersebut harus
  disusutkan agar penentuan penghasilan dan biaya dalam suatu periode akuntansi dapat
  dilakukan dengan tepat.
          Harga perolehan aktiva tetap PD Sulsel menurut laporan Neraca perusahaan per 31
  Desember 2004 adalah sebesar Rp3.637.381.896,00. Aktiva tetap tersebut terdiri dari Tanah
sebesar Rp2.055.212.433,00, Gedung sebesar Rp886.420.772,00, Kendaraan sebesar
Rp468.293.046,00 dan Inventaris Kantor sebesar Rp227.455.645,00. Kebijakan Manajemen
PD Sulsel dalam aktiva tetap adalah penyusutan aktiva tetap dihitung dengan metode saldo
menurun berdasarkan prosentase tertentu dari nilai buku aktiva tetap yang bersangkutan
kecuali untuk bangunan      / gedung disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus
seperti dalam rincian berikut:
•   Bangunan / Gedung                 : disusutkan 5% dari nilai perolehan
•   Kendaraan                         : disustkan 25% dari nilai buku
•   Inventaris kantor                 : disustkan 25% dari nilai buku
Namun secara formal kebijakan ini belum ditetapkan dalam Keputusan Direksi karena PD
Sulsel sendiri belum memiliki sistem dan prosedur yang baku.
       Pemeriksaan terhadap catatan pembukuan dan uji petik terhadap pembebanan biaya
penyusutan aktiva tetap dalam golongan Inventaris Kantor yang berada di Kantor Pusat
dengan harga perolehan ≥ Rp2.000.000,00 serta inventaris mobil menunjukkan selisih antara
biaya penyusutan yang dibebankan perusahaan dengan biaya penyusutan seharusnya. Biaya
seharusnya dihitung dengan mendasarkan kebijakan perusahaan dalam penentuan besarnya
penyusutan. Selisih tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:
                   Pembebanan Penyusutan Seharusnya
Tahun/             Hrg                                            Biaya Penyusu
Penyusutan     Perolehan/         Biaya                            tan menurut
               Nilai Buku     Penyusutan           Nilai buku         PD SS
    (1)            (2)      (3=25%xHP/NB)           (4=2-3)            (5)
Fax / Telephon Tahun Perolehan 1994
   1994         4.850.000        1.212.500           3.637.500
   1995         3.637.500          909.375           2.728.125
   1996         2.728.125          682.031           2.046.094
   1997         2.046.094          511.523           1.534.570
   1998         1.534.570          383.643           1.150.928
   1999         1.150.928          287.732             863.196
   2000           863.196          215.799             647.397
   2001           647.397          161.849             485.548
   2002           485.548          121.387             364.161
   2003           364.161           91.040             273.121        25.555
   2004           273.121           68.280             204.840       482.167
Akumulasi                        4.645.160                         3.403.498

Filling Kabinet 4 laci merk royal Perolehan tahun 1994
     1994         6.300.000         1.575.000         4.725.000
     1995         4.725.000         1.181.250         3.543.750
   1996        3.543.750         885.938       2.657.813
   1997        2.657.813         664.453       1.993.359
   1998        1.993.359         498.340       1.495.020
   1999        1.495.020         373.755       1.121.265
   2000        1.121.265         280.316         840.948
   2001          840.948         210.237         630.711
   2002          630.711         157.678         473.034
   2003          473.034         118.258         354.775      53.071
   2004          354.775          88.694         266.081     510.212
Akumulasi                      6.033.919                   4.769.363

HP 788 Ericson Tahun Perolehan 1997
   1997        2.000.000          500.000      1.500.000
   1998        1.500.000          375.000      1.125.000
   1999        1.125.000          281.250        843.750
   2000          843.750          210.938        632.813
   2001          632.813          158.203        474.609
   2002          474.609          118.652        355.957
   2003          355.957           88.989        266.968      47.461
   2004          266.968           66.742        200.226     199.866
Akumulasi                       1.799.774                  1.400.403

    (1)          (2)        (3=25%xHP/NB)     (4=2-3)          (5)
HP V Series Motorola perolehan tahun 2002
   2002       2.059.545            514.886     1.544.659
   2003       1.544.659            386.165     1.158.494           -
   2004       1.158.494            289.624       868.871        -
Akumulasi                        1.190.674                 2.059.545

Mesin Risograf CR 1630 perolehan Tahun 1999
   1999        31.375.000        7.843.750    3.531.250
   2000        23.531.250        5.882.813    17.648.438
   2001        17.648.438        4.412.109    13.236.328
   2002        13.236.328        3.309.082     9.927.246
   2003         9.927.246        2.481.812     7.445.435     744.531
   2004         7.445.435        1.861.359     5.584.076   2.602.362
Akumulasi                      25.790.924                  23.567.913

Mesin Foto Copy perolehan Tahun 2004
   2004      25.000.000        6.250.000      8.750.000         -
Akumulasi                      6.250.000                        -

Laptop perolehan Tahun 2004
   2004        4.850.000       1.212.500       3.637.500        -
Akumulasi                      1.212.500                        -
        Dari data diatas terlihat ketidakkonsistenan dalam penerapan metode penyusutan
oleh bagian pembukuan. Pada metode penyusutan dengan saldo menurun seharusnya biaya
penyusutan 2004 lebih kecil dari biaya penyusutan tahun 2003. Selain itu manajemen belum
memiliki kebijakan kapan aktiva tetap harus diakui penyusutannya hal ini terlihat pada Mesin
Foto Copy perolehan awal tahun 2004 dan mesin foto copy yang diperoleh pada pada bulan
Desmber 2004 tidak disusutkan.
        Kesalahan penghitungan dan pembebanan biaya penyusutan juga terjadi pada
inventaris mobil, seperti terlihat dalam tabel berikut:
                     Pembebanan Penyusutan Seharusnya
 Tahun/            Hrg                                           Biaya Penyusu
 Penyusutan    Perolehan/        Biaya                            tan menurut
               Nilai Buku     Penyusutan           Nilai buku        PD SS
     (1)           (2)      (3=25%xHP/NB)           (4=2-3)           (5)
 Sedan Soluna Perolehan 2003
    2003     154.293.046         38.573.262     115.719.784      19.286.631
    2004     115.719.784         28.929.946      86.789.838      27.001.283
 Akumulasi                       67.503.208                      46.287.914

 Toyota Kijang perolehan tahun 2003
    2003         94.000.000        23.500.000       70.500.000       11.750.000
    2004         70.500.000        17.625.000       52.875.000       16.450.000
                                   41.125.000                        28.200.000

 Opel Blazer perolehan tahun 2005 *)
   2005        220.000.000         55.000.000     165.000.000          -
*) lihat penjelasan dalam uraian
        Dari data diatas terlihat pengakuan beban penyusutan mobil oleh PD Sulsel tahun
2004 lebih besar dari beban penyusutan 2003. Apabila PD Sulsel konsisten menerapkan
metode saldo menurun berdasarkan prosentase tertentu dari nilai buku aktiva tetap yang
bersangkutan maka biaya penyusutan tahun pertama lebih besar dari tahun kedua, tahun
kedua lebih besar dari tahun ketiga dan selanjutnya makin lama makin menurun. Karena
metode ini didasarkan pada pandangan bahwa aktiva yang masih baru akan memberikan jasa
yang lebih besar dari pada tahun – tahun selanjutnya, sehingga makin lama aktiva digunakan
harus dibebani penyusutan yang makin kecil.
        Aset perusahaan berupa mobil Opel Blezer DD 513 digunakan PD Sulsel sejak
September 2002 dengan status pinjam dari PT Hari Darmawan Realty yang nantinya akan
diperhitungkan dengan bagian laba PD Sulsel atas pengelolaan La Tanette Plaza. Pada
tanggal 6 Desember 2004 terjadi kesepakatan berdasar surat Nomor 227/KMS/XII/2004
   dimana mobil tersebut diserahkan kepada PD Sulsel dengan harga Rp220.000.000,00.
   Apabila PD Sulsel konsisten, seharusnya mobil tersebut telah diakui sebagai aset perusahaan
   pada tahun 2004, bukan tahun 2005. Konfirmasi ke pelaksana pembukuan setiap pembelian
   aset dianggap telah dimilki selama setahun penuh tanpa memandang pada bulan berapa aset
   tersebut dibeli/diperoleh. Dengan demikian mobil Opel Blezer sudah harus disusutkan pada
   tahun buku 2004 karena dianggap dimiliki setahun penuh.
          Kondisi ini tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan pada Pernyataan Standar
   Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 17 Akuntansi penyusutan dalam:
   •   Paragraf 08 Jumlah yang dapat disusutkan dialokasi ke setiap periode akuntansi selama
       masa manfaat aktiva dengan berbagai metode yang sistematis. Metode manapun yang
       dipilih, konsisten dalam penggunaannya adalah perlu, tanpa memandang tingkat
       profitabilitas perusahaan dan pertimbangan perpajakan, agar dapat menyediakan daya
       banding hasil operasi perusahaan dari periode ke periode.
   •   Paragraf 12 Pemilihan suatu metode alokasi dan estimasi masa manfaat suatu aktiva
       yang dapat disusutkan adalah merupakan masalah pertimbangan. Pengungkapan metode
       yang digunakan dan estimasi masa manfaat atau tingkat penyusutan yang digunakan
       menyediakan bagi para pemakai laporan keuangan informasi yang membuat mereka
       dapat menelaah kebijakan yang dipilih manajemen dan dapat membuat perbandingan
       dengan perusahaan lain. Untuk alasan serupa adalah perlu mengungkapkan jumlah yang
       dapat disusutkan yang dialokasikan dalam suatu periode dan akumulasi penyusutan pada
       akhir periode.
          Kondisi ini mengakibatkan nilai buku aktiva tetap, beban penyusutan, akumulasi
   penyusutan dan laba rugi tidak dapat diyakini kewajarannya.
          Hal ini disebabkan bagian pembukuan yang tidak konsisten mengalokasikan
   penyusutan sesuai kebijakan / metode yang telah diambil.


8. PD.    Sulsel        menanggung     kerugian     sebesar        Rp.72.035.000,00    akibat
   penyelewengan angsuran mobil oleh pihak ketiga.


          Guna memenuhi kebutuhan sarana mobilitas, Dalam Tahun Buku 2003 PD. Sulsel
   melakukan pembelian kendaraan roda empat/mobil bekas pakai sebanyak dua buah
   kendaraan dengan jalan meneruskan kredit pembeli sebelumnya (oper kredit) melalui
perantara pihak ketiga (jasa penjualan kendaraan /show room) Auto Mandiri yang beralamat
di Jl. Pasar Sentral Kabupaten Barru. Namun cicilan kredit mobil tersebut tidak sesuai
perjanjian dan pembayaran angsuran mobil tersebut digelapkan oleh pihak ketiga tersebut
senilai Rp.72.035.000,00 dengan uraian sebagai berikut:
   a. Pengadaan mobil sedan Soluna Nomor Polisi DD 999 TL
       Spesifikasi mobil sedan merk Toyota jenis Soluna 1500 yang dibeli oleh PD Sulsel
       adalah sebagai berikut:
        Merk                   : Toyota
        Model / Type           : AL50R – AEMNKD
        Jenis                  : Soluna 1500
        Tahun                  : 2001
        Rangka Nomor           : MHF53AN501703774
        Mesin Nomor            : 5A – J195313
        Warna                  : Merah Met
        Nomor Polisi           : DD 999 TL
       Kendaraan ini dibeli pertama kali oleh H Abubakar, beralamat di Jalan Pasar Sentral
       No. 51 Kabupaten Barru melalui PT. Hadji Kalla berdasarkan Perjanjian Sewa Beli No.
       04.120/SB/PRE/AL50R–AEMNKD/XII–2001 tanggal 25 Januari 2002. Sesuai surat
       perjanjian tersebut harga mobil off the road sebesar Rp142.945.000,00 dan telah
       dibayar uang muka sebesar Rp34.145.000,00 sehingga masih tersisa sebesar
       Rp108.800.000. Kekurangan tersebut dibayar secara angsuran dengan bunga 14%
       dari sisa harga sewa beli selama 36 bulan. Kewajiban pembayaran jatuh tempo setiap
       tanggal 12 pada bulan berjalan mulai 12 Maret 2002 dan berakhir tanggal 12 Februari
       2005 dengan rincian angsuran sebagai berikut:
        Angsuran ke 1 s.d 24              : Rp4.449.850,00 perbulan
        Angsuran ke 25 s.d 35             : Rp4.291.600,00 perbulan
        Angsuran ke 36 / pelunasan        : Rp4.290.000,00
       Setiap tunggakan pembayaran akan dikenakan denda 2 ‰ (dua permil) per hari atau
       6% perbulan.
       Data angsuran sampai awal Februari 2003 atas sewa beli mobil tersebut
adalah sebagai berikut:


                              Besar Angsuran          Saldo
  No          Tanggal
                                   (Rp)                (Rp)
  1    30 Maret 2002                 4.441.000        153.852.896
  2    02 Mei 2002                   4.582.000        149.270.896
  3    06 Juni 2002                  4.441.000        144.829.896
  4    12 Juli 2002                  4.441.000        140.388.896
  5    31 Juli 2002                  4.441.000        135.947.896
  6    12 September 2002             4.441.000        131.506.896
  7    16 Oktober 2002               4.441.000        127.065.896
  8    07 Nopember 2002              4.441.000        122.624.896
  9    30 Desember 2002              4.441.000        118.183.896
  10   31 Januari 2003               4.441.000        113.742.896
                 Total              44.551.000



Dari data diatas, sampai 31 Januari 2003 pembayaran yang telah dilakukan H. Abu
Bakar kepada PT. Hadji Kalla sebesar Rp78.696.000,00 (Rp34.145.000,00 +
Rp44.551.000,00).
       Pada tanggal 19 Februari 2003 kendaraan tersebut beserta kelanjutan
kewajiban pembayaran angsuran dialihkan kepada PD Sulsel berdasarkan Surat
Pernyataan Pengalihan Kendaraan tanggal 19 Februari 2003 tanpa nomor dari H. Abu
Bakar kepada Drs. H. Abd. Azis Mattola, MSi selaku Dirut PD Sulsel dan disetujui oleh
H. Sangkala Rowa (Departemen Kredit PT. Hadji Kalla) serta Surat Keterangan Dirut
PD Sulsel Nomor 36/DIR/KET/II/2003 tanggal 20 Pebruari 2003 yang menyatakan
sejak tanggal 19 Pebruari 2003 mobil Toyota Soluna dengan spesifikasi diatas sudah
beralih dan menjadi milik PD. Sulsel disertai kewajiban untuk melanjutkan sisa
angsuran sampai selesai pada PT Hadji Kalla. PD Sulsel menyerahkan uang
penggantian sebesar Rp45.000.000 kepada H. Abu Bakar. Proses pengalihan kredit ini
melalui perantara Sdr. M.Rusli Yunus M. selaku pemilik jasa penjualan kendaraan
(show room) Auto Mandiri sekaligus pembayaran angsuran melalui pihak ketiga ini
untuk disampaikan ke PT. Hadji Kalla dan menurut Abu Bakar (bendahara PD. Sulsel)
pembayaran melalui pihak ketiga atas perintah Dirut PD. Sulsel
Sesuai kesepakatan tersebut, PD Sulsel melakukan pembayaran angsuran tersebut
melalui M.Rusli Yunus M secara rutin namun pembayaran tersebut tidak seluruhnya
 disampaikan oleh pihak ketiga hal ini nampak dalam tabel perbandingan antara
 pembukuan menurut PD. Sulsel dengan Data Mutasi Piutang Dagang Toyota yang
 diperoleh Tim pada saat konfirmasi ke Kantor PT. Hadji Kala pada tanggal 25 Pebruari
 2005 sebagai berikut:
                                                                       Tahun 2003 (Dlm Rp)
             Menurut PT. Hadji Kalla         Menurut PD. Sulsel
Bulan Tgl     Angsuran         Saldo   Tgl   Angsuran       Saldo         Selisih
Maret   -              - 109.293.046 -                - 109.293.046              -
April  12      8.847.200 100.445.846 14       9.347.200   99.945.846       500.000
                           100.445.846 24     9.450.000   90.495.846     9.950.000
Mei      -             - 100.445.846     9    4.441.000   86.054.846    14.391.000
Juni     -             - 100.445.846 10       4.441.000   81.613.846    18.832.000
Juli    25     5.000.000    95.445.846   4    4.441.000   77.172.846    18.273.000
Agust    -             -    95.445.846   8    4.441.000   72.731.846    22.714.000
Sept    10     5.000.000    90.445.846   1    4.441.000   68.290.846    22.155.000
Okt      -             -    90.445.846   2    4.441.000   63.849.846    26.596.000
                            90.445.846 23     4.441.000   59.408.846    31.037.000
Nop     -              -    90.445.846 -              -   59.408.846    31.037.000
Des     2      8.500.000    81.945.846   2    4.441.000   54.967.846    26.978.000
                            81.945.846 23     8.882.000   46.085.846    35.860.000
Total 2003    27.347.200                     63.207.200

        Tersendatnya pembayaran kepada PT Hadji Kalla ini antara lain pada bulan
 Oktober dan Nopember 2003 menyebabkan PD Sulsel dibebani denda dan ditariknya
 mobil tersebut pada tanggal 18 Nopember 2003. Hal ini sesuai antara lain bunyi pasal
 VI Perjanjian Sewa Beli No. 04/120/SB/PRE/AL50R–AEMNKD/XII–2001 bahwa bila
 suatu pembayaran sisa harga sewa beli atau bunga tidak dilakukan selama 2 (dua)
 bulan berturut–turut maka pihak pembeli telah berada dalam keadaan lalai
 (wanprestasi) sehingga PT. Hadji Kalla berhak menarik kembali mobil tersebut. Berkat
 pendekatan dari Manajemen PD. Sulsel mobil tersebut dikembalikan lagi dan
 perjanjian sewa beli dilanjutkan. Mutasi hutang cicilan tersebut dalam tahun 2004
 tampak sebagai berikut:
                                                                       Tahun 2004 (Dlm Rp)
                Menurut PT Hadji Kalla        Menurut PD Sulsel
004/ Bula Tgl    Angsuran        Saldo Tgl    Angsuran       Saldo        Selisih
  Jan      13     5.000.000 76.945.846  -              - 46.085.846      30.860.000
 Feb        2     4.441.000 72.504.846   4     4.441.000 41.644.846      30.860.000
 Maret     29     4.441.000 68.063.846 29      4.441.000 37.203.846      30.860.000
 April     21     4.441.000 63.622.846 21      4.441.000 32.762.846      30.860.000
 Mei        4     4.441.000 59.181.846   4     4.441.000 28.321.846      30.860.000
 Juni       8     4.441.000 54.740.846   8     4.441.000 23.880.846      30.860.000
 Juli       2     4.441.000 50.299.846   3     4.441.000 19.439.846      30.860.000
 Agust      3     5.000.000 45.299.846   3     5.000.000 14.439.846      30.860.000
 Sept       2     5.000.000 40.299.846   2     5.000.000   9.439.846     30.860.000
 Okt        5     5.000.000 35.299.846   5     5.000.000   4.439.846     30.860.000
 Nop       9      5.000.000 30.299.846   9     5.000.000     (560.154)   30.860.000
 Des       6      5.000.000 25.299.846 24      5.000.000 (5.560.154)     30.860.000
 Total 2004      56.646.000                   51.646.000                          -
 Total 03&04     83.993.200                  114.853.200                 30.860.000

  Saldo hutang pada bulan Juli 2004 sebesar Rp50.299.846,00 sedang menurut catatan
  PD Sulsel tinggal 19.439.846,00. Atas sisa hutang ini berdasarkan informasi
  manajemen PD. Sulsel dan hasil konfirmasi tim kepada Manager Kredit PT. Hadji Kalla
  Bpk Patta Bundu, yang menyatakan bahwa Dirut PD. Sulsel meminta kebijakan untuk
  mengangsur selama 10 bulan sebesar Rp5.000.000 perbulan dan disetujui oleh
  Manajemen PT. Hadji Kalla.
          Pada akhir tahun 2004 saldo piutang PT. Hadji Kalla sebesar Rp.25.299.846
  dan apabila pembayaran tidak digelapkan oleh pihak ketiga tersebut PD. Sulsel telah
  memiliki kelebihan pembayaran Rp5.560.154,00. Dari uraian diatas kerugian yang
  ditanggung PD Sulsel sampai akhir tahun 2004 atas pembelian mobil sedan Soluna
  1500 melalui pihak ketiga sebesar Rp32.860.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
   Pembayaran sesuai catatan PD. Sulsel                     Rp114.853.200,00
   Pembayaran yang diterima oleh NV. Hadji Kalla            Rp 83.993.200,00
   Selisih antara pembayaran sesuai dengan catatan dan      Rp 30.860.000,00
   yang diterima oleh NV. Hadji Kalla
   Ditambah denda akibat keterlambatan pembayaran           Rp 2.000.000,00
   Jumlah kerugian                                          Rp 32.860.000,00
b. Pengadaan mobil Kijang Nomor Polisi 182 AM
   Spesifikasi mobil merk Toyota jenis Kijang yang dibeli oleh PD Sulsel adalah sebagai
   berikut:
    Merk                  : Toyota
    Model / Type          : KF42/STD/SHO
    Jenis                 : Minibus /Mopen Kijang
    Tahun                 : 1997
    Rangka Nomor          : MHF11KF70 – 00011649
    Mesin Nomor           : 7K – 0151743
    Warna                 : Putih
    Nomor Polisi          : DD 182 AM
            Pada tanggal 28 Maret 2003 kendaraan tersebut dibeli oleh PD Sulsel dari jasa
   penjualan kendaraan (show room) Auto Mandiri berdasarkan Surat Perjanjian Sewa
   Beli tanpa nomor tertanggal 28 Maret 2003 yang ditandatangani oleh Dirut PD.Sulsel
   Drs. H. Abd. Azis Mattola , Msi, selaku penyewa pembeli dan M.Rusli Yunus M.
   sebagai pihak yang menjual. Berdasarkan perjanjian tersebut, harga mobil disepakati
   Rp85.000.000,00 dan PD Sulsel telah menyerahkan uang sebagai panjar sebesar
   Rp40.000.000,00 kepada M.Rusli Yunus M pada tanggal 05 Maret 2003. Uang panjar
   ini berasal dari penjualan mobil Timor S515i Nomor Polisi 14 NC milik PD. Sulsel
   seharga Rp40.000.000,00 kepada Sdr. M.Rusli Yunus M. sesuai bukti tanda terima
   tertanggal 27 Pebruari 2003. Izin penjualan mobil timor S515i tersebut telah diajukan
   kepada Gubernur Sulawesi Selatan sesuai surat Dirut PD. Sulsel No.40/DIR/II/2003
   tanggal 24 Februari 2003 namun sampai saat permeriksaan berakhir belum mendapat
   persetujuan dari Gubernur Sulawesi Selatan.
   Sisa pembayaran sebesar Rp45.000.000,00 akan diangsur secara tunai kepada
   M.Rusli Yunus M selama 12 bulan. Berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Beli tersebut,
   secara rutin setiap bulan PD. Sulsel melakukan pembayaran kepada M.Rusli Yunus M.
   Dan menurut catatan PD. Sulsel sisa saldo hutangnya per Maret 2004 sebesar
   Rp.4.500.000,00 sebagaimana tabel berikut:
      Tahun       Tgl     Angsuran         Saldo
2003                                     54.000.000
April                 7      4.500.000    49.500.000
Mei                   1      4.500.000    45.000.000
Juni                  2      4.500.000    40.500.000
Juli                  7      4.500.000    36.000.000
Agust                 8      4.500.000    31.500.000
Sept                  1      4.500.000    27.000.000
Okt                   2      4.500.000    22.500.000
Nop                   4      4.500.000    18.000.000
Des                   2      4.500.000    13.500.000
                     23      4.500.000     9.000.000
2004
                                            9.000.000
Jan              -                   -      9.000.000
Feb              -                   -      9.000.000
Mart                3        4.500.000      4.500.000
Total sd Maret 2004         49.500.000

       Pada bulan Juli 2004 ternyata PD. Sulsel menerima surat tunggakan dari Bank
Niaga dengan suratnya No. 001/MD/MKS/2004 tanggal 16 Juni 2004
ditujukan kepada Bapak Muhammad Ridho/Abd Aziz memberitahukan sampai tanggal
tersebut kewajiban tertunggak atas mobil tersebut sebesar Rp40.683.048 terdiri dari:

Angsuran bulan Oktober                Rp2.576.018
Angsuran bulan Nopember               Rp6.023.376
Angsuran bulan Desember               Rp6.023.376
Angsuran bulan Januari                Rp6.023.376
Angsuran bulan Pebruari               Rp6.023.376
Angsuran bulan Maret                  Rp6.023.376
Denda sampai dgn surat ini            Rp7.990.156
            Jumlah Tunggakan.        Rp40.683.054


       Terhadap ketidaklancaran pembayaran yang disebabkan oleh pihak ketiga
tersebut Dirut PD Sulsel meminta kebijaksaan kepada bank agar dapat diangsur sisa
tunggakan, dan atas kesepakatan bersama dibuatlah penjadwalan ulang besarnya
cicilan dan masa angsuran sesuai Perjanjian Kredit No.333/MKT/MKS/2004 tanggal
08-09-2004 antara Dirut PD. Sulsel dengan Bank Niaga. Dari kesepakatan tersebut,
sisa tunggakan dan denda atas tunggakan sebesar Rp.43.675.000,00 serta diangsur
selama 24 bulan sebesar Rp2.092.760 perbulan.
       Pembayaran selanjutnya sejak September 2004 dilakukan sendiri oleh PD.
Sulsel sebagi berikut:
                           Menurut PD Sulsel
  Bulan    Tgl     Angsuran        Saldo 1*   Saldo 2*
Saldo                              43.675.000     4.500.000
Sept           -    2.100.000      41.575.000     2.400.000
Okt            -    2.100.000      39.475.000       300.000
Nop            7    2.100.000      37.375.000    -1.800.000
Des            5    2.100.000      35.275.000    -3.900.000
Total               8.400.000

*) Keterangan :
Saldo 1 adalah sisa hutang PD Sulsel atas kredit kendaraan kijang menurut
        Perjanjian Kredit No.333/MKT/MKS/2004 tanggal 08-09-2004 dengan Bank
        Niaga
Saldo 2 adalah sisa hutang PD Sulsel atas kresdit kendaraan kijang Perjanjian Sewa
        Beli tanpa nomor tertanggal 28 Maret 2003 dengan M Rusli


       Tanggal 25 Pebruari 2005 Tim BPK dan Kepala Tata Usaha PD Sulsel telah
berupaya untuk memperoleh data yang berkaitan dengan kredit tersebut ke Bank
Niaga dengan membawa surat Direksi PD. Sulsel No.57/DIR/II/2005 tanggal 25
Februari 2005 perihal Permintaan Data kepada Bank Niaga. Data yang ingin diperoleh
antara lain:
-   Surat perjanjian kredit antara Bank Niaga dengan PD. Sulsel yang diwakili oleh
    Drs. Abd. Azis Mattola, M.Si
-   perjanjian kredit antara Bank Niaga dengan pihak ketiga yang kemudian diketahui
    menjual mobil ke PD. Sulsel;
-   Skim kredit sesuai perjanjian termasuk jangka waktu dan perhitungan jumlah
    cicilan (pokok ditambah beban bunga) yang menjadi kewajiban     PD. Sulsel.
Pada pertemuan tanggal 28 Pebruari 2005 antara Tim BPK, Kepala TU PD Sulsel dan
Abd. Gaffar Lewa (Manager) dari Bank Niaga hanya memperoleh Surat perjanjian
kredit antara Bank Niaga dengan PD. Sulsel yang diwakili oleh Drs. Abd. Azis Mattola,
M.Si. Sedang perjanjian awal tidak bisa diberikan dengan alasan setelah ada
perjanjian baru dengan PD. Sulsel maka perjanjian sewa beli mobil sebelumnya
dengan pihak ketiga telah dihapus dari data Bank Niaga.
Hasil analisa tim terhadap kerugian yang diakibatkan oleh pihak ketiga atas pembelian
mobil kijang adalah sebagai berikut:
                                                                       Kondisi s.d. Maret 2004

        Jumlah tunggakan menurut Bank Niaga                  Rp.43.675.000,00
        Sisa kredit menurut catatan PD. Sulsel               Rp. 4.500.000,00
        Jumlah kerugian                                      Rp.39.175.000,00


              Penyebab Manajemen PD Sulsel yang lama tidak segera melaporkan kasus ini
      kepihak kepolisian, menurut hasil konfirmasi yang diperoleh tim dari PT. Hadji Kalla
      maupun dari Bank Niaga karena akan diupayakan untuk diselesaikan secara
      kekeluargaan disamping Sdr. M Rusli Yunus M masih keponakan Drs. H. Abd. Azis
      Mattola, M.Si (Dirut PD.Sulsel).
              Direksi baru PD. Sulsel yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Sulsel
      Nomor 917/XII/Tahun 2004           tanggal 13 Desember 2004 telah melaporkan
      permasalahan pengelapan uang cicilan ini ke Polwiltabes Makassar Jl. Ahmad Yani No.
      9 Makassar pada tanggal 23 Desember 2004 dengan Surat Tanda Penerimaan
      Laporan No. Pol : 1679/K/XII/2004. Selain itu Direksi baru PD. Sulsel mengambil
      kebijaksanaan untuk menghentikan dulu pembayaran angsuran tersebut mulai bulan
      Januari 2005.
              Sedang dalam laporan keuangan PD Sulsel per 31 Desember 2004 mengakui
      kerugian penggelapan pihak ketiga ini pada rekening Piutang lain – lain namun hanya
      sebesar Rp9.460.154,00. Piutang yang diakui dalam laporan keuangan tersebut
      adalah kelebihan pembayaran PD Sulsel atas kredit kedua mobil tersebut yaitu
      kelebihan   pembayaran     mobil Soluna sampai       31   Desember    2004    sebesar
      Rp5.560.154,00 dan mobil Kijang sebesar Rp3.460.154,00.


      Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1990 tanggal 16 Maret 1990 tentang tata cara kerjasama antara perusahaan daerah dengan
pihak ketiga pada pasal 2 point a menyatakan; Dasar kerjasama adalah untuk memenuhi
kepentingan kedua belah pihak dengan mengadakan suatu ikatan yakni adanya kepastian
hukum dan rasa aman mematuhi ketentuan tertulis yang telah disetujui bersama.


      Hal ini mengakibatkan PD.Sulsel menanggung kerugian yang disebabkan oleh M.Rusli
Yunus M (Auto Mandiri) sebesar Rp.72.053.000,00 (Rp.32.860.000,00 + Rp.39.175.000,00)
          Kondisi ini disebabkan:
   1. Adanya unsur kesengajaan Pimpinan PD. Sulsel untuk mengadakan perikatan perjanjian
     sewa beli yang sangat merugikan PD. Sulsel.
   2. Tidak ada upaya dari PD. Sulsel untuk meminta bukti asli pembayaran angsuran atas 2
     (dua) unit mobil atau melakukan konfirmasi ke PT. Hadji Kalla dan Bank Niaga.


9. Bagian        Keuntungan       dari      Hotel     Batu    Papan     Belum     diterima   senilai
   Rp22.000.000,00.


          Dalam Tahun 2004 PD. Sulsel memiliki beberapa kegiatan sebagai sumber
   pendapatan bagi perusahaan. Salah satu diantaranya berasal dari hasil kerjasama
   pengembangan dan pengelolaan Hotel Batupapan Makale di Tana Toraja dengan Nelson
   Consulting & Associated yang berkedudukan di Makassar. Kesepakatan tersebut dituangkan
   dalam Perjanjian Kontrak Pengelolaan yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
   pada tanggal 18 September 2003.
          Di dalam         dokumen perjanjian telah disepakati penyetoran hasil keuntungan
   pengelolaan Hotel Batupapan oleh pihak Nelson Consulting & Associated akan dimulai pada
   bulan April 2004 dan berakhir pada bulan Desember 2006. Selain itu masih terdapat
   pembagian hasil keuntungan sebagaimana yang tertuang dalam rekening penampungan yang
   akan dilakukan setiap akhir tahun.
          Pemeriksaaan terhadap Laporan Keuangan dan penelusuran ke Buku Besar
   Pendapatan dan Bukti Kas Masuk perusahaan serta hasil konfirmasi dengan Bagian
   Pembukuan dan Nelson Consulting & Associated, diketahui bahwa sampai akhir tahun 2004
   perusahaan belum memperoleh bagian keuntungan sesuai yang telah disepakati. Selain itu,
   Nelson Consulting & Associated tidak pernah menyampaikan laporan bulanan hasil
   operasional hotel kepada PD. Sulsel. PD Sulsel            hanya menerima sertifikat deposito BPD
   Sulsel Cabang Makale dari Manajemen Hotel Batu Papan sebagai berikut:
                                                       Tgl                       Tingkat
                                            Nominal                   Jangka
            No     No Sertifikat deposito              Pembukaan                 Suku
                                            (Rp)                      Waktu *)
                                                       deposito                  Bunga
                 1 A 058715                    2000000 28/04/2004     3 bln          5,75%
                 2 A 058718                    2000000 17/05/2004     3 bln          5,75%
                 3 A 058722                    2000000 10/06/2004     1 bln          5,75%
                          Jumlah               6000000
            *)      Otomatis diperpanjang
Ketiga sertifikat itupun bukan atas nama PD Sulsel tapi atas nama Nelson Soemanda, SE
(Manajemen Hotel Batu Papan). Pada saat deposito itu akan dicairkan oleh PD Sulsel di BPD
Sulsel Cabang Makale pada tanggal 12 Pebruari 2005 ditolak bank karena tidak atas nama PD
Sulsel atau belum ada surat kuasa menerima dan mencairkan doposito tersebut dari Nelson
Soemanda, SE .
       Konfirmasi tim BPK pada`tanggal 11 s.d. 12 Pebruari ke hotel tersebut di Makale Kab.
Tana Toraja, Pimpinan / pengelola tidak berada ditempat dan karyawan yang ada tidak dapat
menunjukkan catatan pembukuan hotel. Tim hanya mendapatkan data tingkat hunian hotel
berdasarkan buku       tamu itu pun hanya data dari tanggal 01 Agustus 2004 s.d. 29 Januari
2005 sebagai berikut:
                                  Tingkat Hunian (hari)
         No           Bulan        VIP         Standar
              1     Agust-04        5            106
              2      Sep-04        15            123
              3      Okt-04         8             43
              4      Nop-04        38             73
              5      Des-04         6            115
                  Jumlah           72            460
              1      Jan-05         1             34

Hotel Batu Papan memiliki 3 kamar VIP          dengan tarif Rp125.000,00 per malam serta 19
kamar standar dengan tarif Rp50.000,00 per malam. Data tersebut diatas belum dapat
dijadikan sebagai dasar menentukan pendapatan hotel karena selain tidak didukung bukti
yang memadai juga belum tercatatnya pendapatan lain seperti makan & minum tamu,
laundry dan penggunaan fasilitas aula.
       Kondisi diatas bertentangan dengan Perjanjian Kerjasama          Pengembangan dan
Pengelolaan Hotel Batupapan Makale di Tana Toraja antara PD. Sulawesi Selatan dan Nelson
Consulting & Associated (tanpa nomor perjanjian) pasal 5 ayat (1) , pasal 6 dan pasal 7 yang
mengemukakan antara lain :
Pasal 5 ayat (1) : a. Pihak pertama berhak mendapatkan laporan hasil operasional hotel
                       setiap bulannya dari pihak kedua.
                   b. Pihak pertama berhak mengetahui posisi saldo rekening penampungan
                       (escrow account) setiap bulannya.
                   c. Pihak pertama berhak memperoleh bagian atas keuntungan dari hasil
                       pengelolaan hotel yang ditampung dalam Escrow Account.
Pasal 6             :   Penyetoran hasil keuntungan pengelolaan Hotel Batupapan oleh Pihak
                    Kedua akan dimulai pada bulan ke-7 (tujuh), yaitu bulan April 2004 sampai
                    dengan bulan Desember 2006 yang berarti sebanyak 33 (tigapuluh tiga)
                    kali penyetoran selama 33 (tigapuluh tiga) bulan dengan rincian besarnya
                    penyetoran setiap bulan sebagai berikut :


                           Bulan       2003          2004           2005           2006
                         Januari              -              -    5.000.000,-    7.500.000,-
                         Februari             -              -    5.000.000,-    7.500.000,-
                         Maret                -              -    5.000.000,-    7.500.000,-
                         April                -    2.000.000,-    5.000.000,-    7.500.000,-
                         Mei                  -    2.000.000,-    5.000.000,-    7.500.000,-
                         Juni                 -    2.000.000,-    5.000.000,-    8.000.000,-
                         Juli                 -    2.000.000,-    7.000.000,-    8.000.000,-
                         Agustus              -    2.000.000,-    7.000.000,-    8.000.000,-
                         September            -    3.000.000,-    7.000.000,-    8.000.000,-
                         Oktober              -    3.000.000,-    7.000.000,-    8.000.000,-
                         November             -    3.000.000,-    7.000.000,-    8.000.000,-
                         Desember             -    3.000.000,-    7.000.000,-    8.000.000,-
                         Total                    22.000.000,-   72.000.000,-   93.000.000,-


Pasal 7           : Sebagaimana ditetapkan pada pasal 6 diatas, maka pembagian Hasil
                  Keuntungan yang terdapat dalam Escrow Account (rekening penampungan)
                  antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan dilakukan pada setiap akhir
                  tahun, dengan pembagian untuk Pihak Pertama sebesar 50% (lima puluh
                  perseratus) dan Pihak Kedua sebesar 50% (lima puluh perseratus).
          Akibatnya pendapatan       PD. Sulsel dalam tahun 2004 tertunda minimal senilai
Rp22.000.000,00 serta       tidak diterimanya pendapatan bunga deposito pada saat jatuh
temponya.
          Hal tersebut disebabkan kurangnya usaha pihak PD. Sulsel untuk menagih bagian
yang menjadi haknya kepada Nelson Consulting & Associated. Selain itu pihak Nelson
Consulting & Associated`sengaja tidak menyampaikan laporan bulanan hasil operasional
hotel dan posisi saldo rekening penampungan setiap bulan kepada PD. Sulsel.

				
DOCUMENT INFO
Description: Prosedur Audit Investasi Jangka Panjang document sample