Docstoc

SEMINAR-BPJS-KAHMI-Achmad-Subianto

Document Sample
SEMINAR-BPJS-KAHMI-Achmad-Subianto Powered By Docstoc
					    BPJS YANG SESUAI DENGAN
      UU NO. 40 TAHUN 2004

              AchMAD SUBIANTO
                Ketua Umum KJI
              Penasehat ISEI JAYA
         Ketua Komisi Pengawas BAZNAS
              Mantan Dirut TASPEN
               Mantan Ketua AAJSI
             Mantan Sesmeneg BUMN


                    Disampaikan dalam
         SEMINAR NASIONAL “MENATAP MASA DEPAN
          REFORMASI JAMINAN SOSIAL INDONESIA”
DI AULA GEDUNG MAHKAMAH KONSTITUSI , JL MERDEKA BARAT
                     JAKARTA PUSAT
                       23 Juni 2011

                                                        1
   INDONESIA KETINGGALAN 10-15 TAHUN

1. SIN (Single Identity Number) TIDAK PUNYA
2. SISTEM JAMINAN SOSIAL BARU TERTULIS DI UUD TAHUN
   2002 (57 TAHUN SESUDAH MERDEKA).
3. PDB (Produk Domestik Bruto) RENDAH
4. TAX RATIO RENDAH
5. TABUNGAN NASIONAL JANGKA PANJANG RENDAH
6. CADANGAN KEUANGAN NASIONAL RENDAH/LEMAH
7. APBN & NERACA KEKAYAAN NEGARA “UNDER VALUE”/SEMU
8. RUPIAH TIDAK SYARIAH
9. APBN TIDAK SYARIAH



                                                2
           SINGLE IDENTITY NUMBER

DARI SEJAK MERDEKA HINGGA KINI ATAU 65 TAHUN INDONESIA
    BELUM MEMPUNYAI SINGLE IDENTITY NUMBER (SIN)
1). MALAYSIA DAN SINGAPURA TELAH MEMILIKI MASING-
    MASING SEJAK TAHUN 2002 .
2). DENGAN TIDAK MEMILIKI SIN MAKA SULIT UNTUK
    MENENTUKAN :
    - BERAPA JUMLAH PENDUDUK INDONESIA YANG
      BENAR?
    - BERAPA JUMLAH PNS YANG BENAR?
    - BERAPA JUMLAH PENSIUN YANG BENAR ?
    - BERAPA JUMLAH LANSIA YANG BENAR?
    - PERENCANAAN KEPENDUDUKAN YANG AKURAT.

                                                   3
      UNDANG-UNDANG DASAR BEROBAH

UNDANG-UNDANG DASAR INDONESIA
1 UNDANG-UNDANG DASAR 45
2. AMANDEMEN PERTAMA disahkan 19 Oktober 1999
3. AMANDEMEN KEDUA disahkan 18 Agustus 2000
4. AMANDEMEN KETIGA disahkan 10 Nopember 2001
5. AMANDEMEN KEMPAT disahkan 10 Agustus 2002

Amandemen terjadi ketika MPR dibawah kepemimpinan
Bapak DR Amien Rais




                                                    4
    SISTEM JAMINAN SOSIAL BANK DUNIA

BANK DUNIA MEMPERKENALKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL
   NASIONAL KEPADA RRC BERDASARKAN THREE TIER
   SYSTEM TERDIRI DARI :
1) TIER PERTAMA ADALAH “ GOVERNMENT RUN BASIC
                 PENSION (STATE)”
2) TIER KEDUA ADALAH “INDIVIDUAL ACCOUNT
                 PENSION (OCCUPATIONAL)”
3) TIER KETIGA ADALAH “VOLUNTARY EMPLOYEE/INDIVIDUAL
                 SAVINGS (PRIVATE)”




                                                  5
    SISTEM JAMINAN SOSIAL BANK DUNIA

  BANK DUNIA DI TAHUN 2005 KEMUDIAN
  MENYEMPURNAKAN DENGAN MENAMBAH 2 PILAR :

  Pilar Zero    : “Non Contributory Poverty Alleviation”
  Pilar Keempat : “Informal Sources of Support Including
                   Housing and Health Care”

SEHINGGA MENJADI FIVE TIER SYSTEM OF SOCIAL SECURITY




                                                           6
     SISTEM JAMINAN SOSIAL BANK DUNIA

SISTEM BANK DUNIA INI SEBENARNYA DAPAT DIBAGI MENJADI
2 PILAR YAITU :
1). PILAR YANG TIDAK MENGIUR (Pilar 0)
2). PILAR YANG MENGIUR SECARA BERSAMA (PILAR I s/d IV) :
    - PESERTA DAN PEMBERI KERJA
    - PESERTA DAN MAJIKAN
    - PESERTA DAN PEMERINTAH




                                                      7
        SISTEM JAMINAN SOSIAL CHINA

RRC MULAI TAHUN 1997 MEMBANGUN FIVE PILAR SYSTEM YANG
    MENGACU KEPADA POLA BANK DUNIA.
KETIKA DUNIA MENGHADAPI KESULITAN MONETER RRC
    MEMBANGUN NATIONAL SOSIAL SECURIY FUND (NSSF)YANG
    BERLAKU UNTUK SELURUH WARGA NEGARA/MASYARAKAT
STUDY BANDING DENGAN RRC PATUT DIPERTIMBANGKAN
    MENGINGAT :
1). RRC TERDIRI DARI PROPINSI LEBIH DARI 48 PROPINSI
2). RRC BARU MEMBANGUN NSSF YANG BISA MENJADI
    BENCHMARK. DI TAHUN 2007 NSSF BERHASIL
    MENGUMPULKAN DANA $ 30 MILIAR.
3). KONTRIBUSI NSSF BERASAL DARI MASYARAKAT DAN
    PEMERINTAH PUSAT SERTA PEMERINTAH DAERAH.
4). RRC MEMPUNYAI PENDUDUK YANG BESAR 1,3 MILYAR 8
    ORANG
              Implikasi Sistem Jaminan Sosial Nasional
                    terhadap ekonomi nasional.

SYARAT             AKUMULASI                                             INVESTASI
                     DANA

                   Dana Investasi               Cadangan                 Pembangunan
                                                Keuangan                      &
                  Jangka Panjang
  Funded                                        Nasional                    Proyek
  System

                            Instrumen Jangka                                    Penciptaan
                            Panjang & Prudent                                   Lapangan Kerja
                                                                 Mata           (Penyerapan
                                                                 Uang           Tenaga kerja
                                                                Logam
Compulsary                                                      (Coin)
                 Sistem Jaminan
                  Sosial Nasional                                          Lapangan
                 (Jaminan Sosial,                                            Kerja
                   Dana Pendiun
                   dan Asuransi)
  Sistem
Pengelolaan
  Pooling                       Tabungan/
                                Iuran/                                          Pengurangan/
                                Premi                                           Penambahan


                      Pendapatan                                         Pengangguran
                 Nasional/Percapita             Kesejahteraan
                                                                              &
                (Gaji PNS,TNI,Pekerja)             Rakyat                 Kemiskinan
                                                                                           9
       SJSN VS EMPLOYMENT
SISTEM JAMINAN SOSIAL VS KESEMPATAN KERJA
MASING-MASING SEBAGAI SALAH SATU SISI DARI
SUATU MATA UANG.

JIKA SISTEM JAMINAN SOSIAL KUAT DENGAN
 CADANGAN KEUANGAN NASIONALNYA BESAR MAKA
 KESEMPATAN KERJA AKAN BERLIMPAH.
 SEBALIKNYA JIKA SISTEM JAMINAN SOSIALNYA TIDAK
 MENGHASILKAN CADANGAN KEUANGAN NASIONAL
 YANG BESAR HAMPIR DIPASTIKAN KESEMPATAN KERJA
 AKAN BERKURANG ATAU SEDIKIT.
 AKIBAT LANJUTANNYA AKAN TIMBUL PENGANGGURAN
 DAN KEMISKINAN.

                                                  10
             HUKUM ALAM/ SUNATULLAH (1)

    SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONALADALAH HUKUM
      ALAM:

•    ARTINYA SETIAP INDIVIDU YANG BEKERJA HARUS
     MENABUNG (BERINFAK) UNTUK KESEJAHTERAAN HARI
     TUANYA.
•    SEBELUM DANA TABUNGAN DIGUNAKAN UNTUK
     MEMBIAYAI HARI TUANYA MISALNYA SETELAH 30
     TAHUN MAKA DIPUTAR ATAU DIINVESTASIKAN UNTUK
     MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA BAGI
     KETURUNANNYA ATAU GENERASI SESUDAHNYA.
•    PROSES INI TERUS BERLANGSUNG SELAMA DUNIA INI
     ADA DAN BERPUTAR.
                                                 11
            HUKUM ALAM/ SUNATULLAH (2)

• JIKA PROSES MENABUNGNYA INI TERKENDALA
  SEHINGGA TIDAK BERJALAN DENGAN NORMAL MAKA AKAN
  MEMPENGARUHI KESEMPATAN KERJA (EMPLOYMENT) ARTINYA
  KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN AKAN TERJADI.

• ITULAH YANG SAAT INI TERJADI DI INDONESIA




                                                12
            HUKUM ALAM/ SUNATULLAH (3)


Dana Jaminan social secara “sunatullah” harus digunakan untuk
tujuan kebaikan karena akan menciptakan lapangan kerja dan
mengurangi pengangguran dan kemiskinan masyarakat. Bukan
untuk tujuan yang lain yang bersifat keburukan atau kejahatan
misalnya perang. Amerika Serikat adalah negara dengan sistem
jaminan sosial yang paling maju teradministrasi dengan baik dan
rapih baik administrasi maupun pelaksanaannya dengan
pengumpulan dana yang sangat besar. Bahkan SIN AMERIKA
SERIKAT dinamakan dengan SOCIAL SECURITY NUMBER.




                                                          13
            HUKUM ALAM/ SUNATULLAH (4)
Akan tetapi karena hasil penanaman dana social security berupa
pajak digunakan untuk tujuan yang tidak benar yang tidak sesuai
dengan prinsip-prinsip jaminan sosial yaitu untuk perang:
Vietnam, Kuweit, Irak dan Afganistan maka berdampak negatif
timbulnya kesulitan ekonomi Dalam Negerinya sendiri dan global,
penganggguran dan kemiskinan rakyat Amerika Serikat
Banyak keluhan masyarakat mengenai jaminan kesehatan yang
menurun dan banyaknya infrastruktur yang seharusnya sudah
obsolete dan harus di perbaiki tetapi tidak ada program
replacemen karena ketiadaan pendanaan dari budget
pemerintah.—
Ini kemudian menyeret sekutu-kutu Amerika Serikat : Inggris ,
Perancis, Jerman dll

                                                          14
            HUKUM ALAM/ SUNATULLAH (5)



Peter Drucker dalam bukunya” The Unseen Revolution : How
Pension Fund Socialism came to America, menyatakan
bahwa sebagian besar sektor perekonomian Amerika Serikat
dimiliki oleh para pekerja Amerika. Pada tahun 1985 dana
pensiun pegawai telah memiliki setidaknya 50 % dari pasar
modal bisnis di Amerika Serikat. Keberhasilan tersebut dicapai
melalui revolusi dana pensiun yang dimulai pada tahun 1950-
an oleh Charles Wilson dari General Motors.




                                                         15
  KONSEP PEMBANGUNAN OLEH FOUNDING FATHERS


BUNG KARNO DAN BUNG HATTA :

“ MEMBANGUN INDONESIA
DENGAN BERDIKARI DAN
SEMANGAT GOTONG ROYONG”.




                                             16
     MEMBANGUN INDONESIA

BUNG KARNO DAN BUNG HATTA DIAWAL
KEMERDEKAAN INDONESIA MENYATAKAN BAHWA “
MEMBANGUN INDONESIA DENGAN PRINSIP
BERDIKARI DAN GOTONG ROYONG”

INI BERMAKNA MEMBANGUN INDONESIA DENGAN
BERTUMPU KEPADA KEKUATAN SENDIRI ATAU
KEMANDIRIAN & SHARING (=JAMAAH ADANYA
IURAN BERSAMA)


                                      17
     MEMBANGUN INDONESIA

MEMBANGUN INDONESIA BERARTI MENCAKUP TIME
HORIZON YANG PANJANG MAKA DIPERLUKAN
SUMBER PEMBIAYAAN JANGKA PANJANG PULA
BUKAN JANGKA PENDEK

OLEH KARENA ITU SUMBER PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TIDAK CUKUP
HANYA MENGANDALKAN KEPADA FISKAL DAN
MONETER JANGKA PENDEK.-


                                         18
20
        FAKTOR PENYEBAB TIDAK OPTIMALNYA
              PENGEMBANGAN SJSN
1. PEMERINTAH DAN DPR RI TIDAK TAHU BINATANG APA SJSN
   ITU?
2. PEMERINTAH TDK KONSISTEN MENERAPKAN KEBIJAKAN
   PROGRAM PENSIUN, THT & JAMINAN SOSIAL WARGA
   NEGARANYA TERMASUK PNS.
   Terjadi kebijakan yang standar ganda (double standard) dan
   kekeliruan dibiarkan bertahun-tahun tanpa ada yang
   mengoreksi.
3. FORMULASI KEBIJAKAN PEMERINTAH BERGANTUNG KPD
   KONSULTAN ASING DAN TERSEDIANYA GRANT ATAU PINJAMAN
   LUNAK.



                                                         21
                   DIM PEMERINTAH

1. DIM PEMERINTAH KACAU DIBUAT KEMENTERIAN KEUANGAN
   YANG TIDAK MEMAHAMI SJSN KARENA DISANA HANYA ADA
   DIT. PENSIUN DAN DIT. ASURANSI DAN TDK ADA DIT. JAMINAN
   SOSIAL.
2. DIM PEMERINTAH DIBUAT OLEH DIREKTORAT ASURANSI
   MENGIKUTI IDE KONSULTAN ASING MITCHEL WINER DARI
   ADB DALAM WHITE PAPER.




                                                       22
            KESIMPULAN WHITE PAPER (1)

1. PROSES IMPLEMENTASI PROGRAM SJSN , PELAKSANAANNYA
   HRS DIKELOLA SECARA HATI-HATI DLM PROSES YANG
   PANJANG.
2. PERLU KELOMPOK KERJA POLITIS DAN KELOMPOK KERJA
   TEKNIS YANG TERUS MENERUS AKTIF SELAMA PERIODE
   TERTENTU.
3. PEMERINTAH HARUS MEMUTUSKAN LEMBAGA MANA YANG
   AKAN MEMILIKI TANGGUNG JAWAB SEMUA PROSES. (KJI
   berpendapat sebaiknya Menteri BUMN)
4. RENCANA TERPERINSI PROGRAM SJSN HARUS MENJADI
   PRIORITAS TAHUN 2009 (KJI berpendapat diundur menjadi
   2011)


                                                     23
           KESIMPULAN WHITE PAPER (2)

5. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN & SISTEM TEKNOLOGI
   INFORMASI AKAN MEMERLUKAN 2-3 TAHUN LEBIH.
6. I JANUARI 2012 MERUPAKAN TARGET IMPLEMENTASI YANG
   AGRESIF.




                                                   24
                  PROSPEK SJSN DI INDONESIA


1. Indonesia harus melakukan Reformasi Sistem Dana Pensiun,
   Sistem Asuransi Sosial dan Sistem Jaminan Sosialnya.
2. Indonesia perlu melihat apa yang dikerjakan oleh negara
   tetangga khususnya negara-negara ASEAN. Selain itu
   benchmark dapat dilakukan dengan RRC.
3. Perlu penyusunan sistem yang sesuai jatidiri dan kondisi
   bangsa Indonesia.
4. Memperbaiki sistem dana pensiun, asuransi Sosial dan
   jaminan sosial aparatur negara (PNS dan TNI), karyawan
   swasta, karyawan BUMN menyangkut, legal, sistem dan
   prosedur serta SDM. Serta mengembangkan yang baru
   misalnya untuk Guru swasta, Tenaga Medis, Tenaga Kerja di
   Tempat Ibadah
                                                        25
        PERAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

SEKTOR MIKRO:
1. KESEJAHTERAAN PESERTA
2. TIDAK MEMBERIKAN BEBAN HUTANG LUAR NEGERI KEPADA
   MASYARAKAT
SEKTOR MAKRO (NEGARA) :
1. MEMBANGUN KEMANDIRIAN SUATU BANGSA/NEGARA,
2. MEWUJUDKAN KETAHANAN KEUANGAN NEGARA,
3. MEMBANGUN CADANGAN KEUANGAN NASIONAL (NATIONAL
   RESERVE FUND),
4. MEWUJUDKAN PEMBIAYAAN JANGKA PANJANG,
5. MENGGERAKKAN PASAR MODAL,
6. MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA,
7. MENGURANGI PENGANGGURAN,
8. MENGENTASKAN KEMISKINAN,
9. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT.              26
               PERSOALAN LAIN
1. SISTEM INDONESIA TIDAK MENGACU KEPADA BEST PRACTICE.
    SELURUH DUNIA SUDAH MENGARAH KEPADA FUNDED
    SISTEM DENGAN KONTRIBUSI BERSAMA PESERTA DAN
   PEMBERI KERJA TERMASUK PEMERINTAH.
    SISTEM PAY AS YOU GO MULAI DITINGGALKAN
2. SISTEM DUNIA YANG DIBANGUN YANG COMPULSORY
   TERLEBIH DAHULU. BARU YANG NON COMPULSORY
3. TERJADI DOUBLE STÁNDAR
    - SWASTA SUDAH BERLAKU FUNDED SISTEM;
    - SWASTA/BUMN ADA KONTRIBUSI BERSAMA
      PESERTA DAN PEMBERI KERJA;
    - PNS, PESERTA IUR TETAPI PEMERINTAH BELUM IUR

*** KEADAAN INI BERAKIBAT TIDAK TERBENTUKNYA CADANGAN
 KEUANGAN NASIONAL***                              27
                    HARAPAN PRESIDEN
                    (1) HARAPAN KEPALA NEGARA
     “ Hitung baik-baik bersama Taspen dan cari solusinya”.
    “Selama ini kita membangun kok tidak punya tabungan?”
    (Ibu Megawati pada 10 Nopember 2003 di Istana Negara)




                 (2) HARAPAN KEPALA NEGARA
     “ Para pensiunan masih memprihatinkan keadaannya.
     Taspen perlu memikirkan untuk melakukan perbaikan.
                 Tolong saya diberi masukan!”
             (Bapak DR Susilo Bambang Yudhoyono
Pada 05 Nopember 2004 di Istana Negara /Kantor Kepresidenan)



                                                               28
               HARAPAN MENTERI KEUANGAN

1. “PRIORITAS PERTAMA FISKAL, SESUDAH ITU DANA PENSIUN , ASURANSI
 SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL”
(DISAMPAIKAN PADA SEMINAR DISAMPAIKAN PADA SEMINAR CEGAH
 KEJAHATAN DIBIDANG ASURANSI ADA TANGGAL 24 PEBRUARI 2006.
2. “PERLUNYA REFORMASI DANA PENSIUN, ASURANSI SOSIAL DAN JAMINAN
 SOSIAL”
(DISAMPAIKAN PADA LOKAKARYA WORLD BANK PADA TANGGAL 21 MARET
 2006)
 3. “DANA PENSIUN, ASURANSI SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL PERLU DITATA
 KEMBALI”. PERSOALAN TASPEN ADALAH DARI KANTONG KANAN KE KANTONG
 KIRI PEMERINTAH. “HENDAKNYA TIDAK BUSINESS AS USUAL”
(DISAMPAIKAN PADA BREAKFAST MEETING DENGAN FAPI (FEDERASI
 ASOSIASI PERASURANSIAN INDONESIA) PADA TANGGAL 24 MARET 2006).



                                                                29
       ARAHAN M. YUSUF KALLA

BAPAK M. YUSUF KALLA (Menko KESRA):

1. BADAN PENYELENGGARA YANG ADA
  TETAP SEPERTI YANG ADA.
2. MEMBANGUN “RUMAH” SISTEM JAMINAN SOSIAL
   MERUPAKAN HARMONISASI SEMUA SISTEM.
3. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL YANG
   MENCERMINKAN CIRI ATAU ALA INDONESIA.




                                             30
 BAPAK LAMBOCK NAHATTANDS

BAPAK LAMBOCK :

1. BADAN PENYELENGGARA YANG SUDAH ADA
   TIDAK DIMERGER
2. RUU SJSN MENYANGKUT SISTEMNYA
3. UU 40 MERUPAKAN PAYUNG KARENA
   MENYANGKUT SISTEM




                                        31
32
33
       PERSOALAN MERGER
1. IBU MEGAWATI, TIDAK MENGARAHKAN UNTUK
   MERGER 4 BPJS.
2. BAPAK YUSUF KALLA JUGA TIDAK
   MENGHENDAKI MERGER 4 BPJS
3. BAPAK LAMBOCK JUGA TIDAK MENGARAHKAN
   4 BPJS UNTUK MERGER


 KONSEP MERGER ADALAH IDE PROF
 DR(DOKTER) CHASBULLAH THABRANY TETAPI
 UNTUK ASURANSI KESEHATAN NASIONAL (AKN)
 BUKAN 4 BPJS.


                                           34
   PROF DR HASBULLAH THABRANI
1. TAIWAN
    - TH 1995 MENGELUARKAN UU AKN.
    - SISTEM AKN TAIWAN MENGGABUNGKAN
    PENYELENGGARAAN ASURANSI KESEHATAN BAGI
    PNS, PEGAWAI SWASTA, PETANI DAN PEKERJA DI
    SEKTOR FORMAL YANG SEBELUMNYA DIKELOLA
    SENDIRI SENDIRI.
2. KOREA SELATAN .
   MULAI TAHUN 2000, 300 BADAN ASURANSI
    KESEHATAN BERGABUNG MENJADI SATU BADAN
    NASIONAL
3. THAILAND.
   - DALAM PROSES PENGGABUNGAN 3 BADAN
    PENYELENGGARA AKN.
                                             35
   PROF DR HASBULLAH THABRANI

4. PHILIPINA MENGELUARKAN UU AKN YANG
    MENGGABUNGKAN PENYELENGGAR A ASURANSI
    KESEHATAN BAGI PNS & PEGAWAI SWASTA YG
    SEBELUMNYA DIKELOLA SENDIRI-SENDIRI DALAM
    SATU BADAN AKN.


  PROF DR HASBULLAH TIDAK MENEKANKAN UNTUK
  MENGGABUNGKAN BPJS TETAPI PROGRAM
  ASURANSI YANG SAMA , KHUSUSNYA KESEHATAN

    “ASURANSI KESEHATAN NASIONAL : TANTANGAN DAN
    PROSPEKNYA “ . PIDATO PENGUKUHAN GIRU BESAR TETAP DALAM
     ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAK. KESEHATAN MASYARAKAT UI
                                                         36
                                  JAKARTA 17 APRIL 2004
           BPJS ITU APA(1)?
1. BPJS adalah suatu Badan Usaha baru
dalam hukum Indonesia.
2. BPJS merupakan Badan Hukum dibentuk
untuk pertama kalinya dengan modal
Pemerintah dari APBN atau dengan
pengalihan kekayaan dari BUMN atau
Badan Usaha lainnya.
3. BPJS selanjutnya dibangun dengan iuran
bersama antara peserta dan pemberi kerja
dengan pola pendanaan penuh (Fully
Funded System)                            37
           BPJS ITU APA(2)?
4. BPJS merupakan usaha berbentuk wali
amanah.
5. BPJS karena ada modal Pemerintah
maka dia merupakan BUMN-Khusus
dengan kekayaan negara yang dipisahkan,
tidak ada deviden, tidak ada pajak dan
tunduk pada UU No. 40 Tahun 2004.
6. BPJS bukan merupakan Persero, Perum
atau Perjan ataupun PT.
7. Sesuai UU No. 40 TAHUN 2004, BPJS
ada yang tunggal dan ada yang jamak.      38
            BPJS ITU APA(3)?
8. Sesuai dengan Rumah SJSN ala
Indonesia maka BPJS ada tiga kelompok
yaitu BPJS Warganegara, BPJS Profesi dan
BPJS Penunjang. Dan dari ketiganya ada
yang tunggal dan ada yang jamak yaitu :
a). BPJS Warganegara bersifat tunggal.
b). BPJS Profesi bersifat Jamak (Taspen,
Asabri, Jamsostek dll)
c). BPJS Penunjang bersifat jamak ( Askes,
Jamsos kematian, Jamsos Perumahan (dh.
Bapertarum) dll.                           39
          BPJS ITU APA(4)?
9. Dengan ditetapkan sebagai BUMN
Khusus dan RUU BPJS menjadi Undang-
undang maka berbagai perangkat perlu
dirumuskan dan disesuaikan yaitu :
9.1.Perangkat organisasi perlu dirumuskan
adanya RUB (Rapat Umum BPJS),
9.2. Perangkat hukum yaitu UU BUMN perlu
disesuaikan.



                                            40
         BPJS YANG IDEAL

1. BPJS WARGANEGARA (Tunggal)

2. BPJS PROFESI (Jamak)
   - BP Jamsospen (konversi)
   - BP Jamsosta (konversi)
   - BP Jamsosbun (baru)
   - BP Jamsostek (konversi)
   - BP Jamsosdik (baru)
   - BP Jamsosdis (baru)
                                41
         BPJS YANG IDEAL


3. BPJS PENUNJANG (Jamak)
   - BP Jamsoskes (konversi Askes)
   - BP Jamsoskem (baru)
   - BP Jamsosrum (konversi Bapertarum)
   - BP Jamsoslin (konversi Jasa Rahardja)




                                       42
        BPJS WARGANEGARA
BPJS WARGANEGARA (BASIC SOCIAL SECURITY
 = BP JAMSOSNASDA :
 - JAMINAN PENSIUN
 - JAMINAN HARI TUA
 - JAMINAN KESEHATAN
 - JAMINAN KECELAKAAN KERJA
 - JAMINAN KEMATIAN
BPJS WARGANEGARA DINAMAKAN
 JAMSOSNASDA.
BP JAMSOSNASDA KARENA HARUS
 MELAKSANAKAN 5 PROGRAM JAMINAN SOSIAL
 MAKA DILAKUKAN PRIORITAS.
YANG DIKERJAKAN LEBIH DAHULU ADALAH 43
 JAMINAN KESEHATAN.
                  BPJS
DI CHINA NAMANYA NSSF (NATIONAL SOCIAL
  SECURITY FUND) DIDIRIKAN TAHUN 1997 ATAS
  SARAN WORLS BANK.

DI KOREA SELATAN DINAMAKAN NPS
  (NATIONAL PENSION SYSTEM). MESKIPUN
  NAMANYA PENSION TETAPI PELAYANAN
  MENYANGAKUT BERBAGAI JAMINAN SOSIAL.



                                       44
   PRASYARAT BPJS BEROPERASI
1. MENTERI BUMN MENGUSULKAN KEPADA
   PRESIDEN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN
   PENDAPAT MENKEU DAN MENTERI TEKNIS
   SERTA DJSN.
2. ADANYA RUB ATAU RAPAT UMUM BPJS
   TERBENTUK
3. TERSEDIA PERATURAN PERUNDANG-
   UNDANGAN YANG DIPERLUKAN DAN YANG
   DIPERSYARATKAN


                                        45
           DANA RP 2 TRILLIUN
1.   PENDIRIAN BPJS WARGANEGARA
2.   PENDIRIAN BPJS KARYAWAN BUMN
3.   PENDIRIAN BPJS TENAGA PENDIDIK SWASTA
4.   PENDIRIAN BPJS TENAGA MEDIS SWASTA


     KEBUTUHAN MASING-MASING UNTUK TAHUN
       2011 RP 10 MILIAR



                                        46
         DANA RP 2 TRILLIUN
DANA PENDIRIAN BPJS AKAN DIGUNAKAN
   UNTUK :
1. BIAYA TIM KERJA PENDIRIAN BPJS
2. BIAYA SEWA KANTOR BPJS UNTUK 5 TAHUN
3. BIAYA KENDARAAN OPERASIONAL
4. BIAYA OPERASIONAL KANTOR
6. BIAYA IT DAN KOMUNIKASI
7. BIAYA PENYUSUNAN MANUAL DAN SISDUR.
8. BIAYA TIM AHLI DAN LAIN-LAIN.


                                      47
Pertemuan dengan Presiden
        Megawati




        10 Nopember 2003 Pukul 10.00
Pertemuan dengan Presiden
        Megawati
50
                     REKOMENDASI
1). MENGETRAPKAN SINGLE IDENTITY NUMBER (SIN) DENGAN SSN (SOCIAL
    SECURITY NUMBER DARI BP JAMSOSNASDA, DISAMPING NIK.
2). SEGERA MEWUJUDKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL DENGAN MENGACU KEPADA
    POLA BANK DUNIA DAN RRC.
3). DISAMPING YANG KONVERSI, PEMERINTAH SEGERA MEMBENTUK BPJS BARU .
4). PEMERINTAH DAN DPR SEGERA MENYEMPURNAKAN UU NO 40 TAHUN 2004
5). PEMERINTAH PERLU SEGERA MEMBENTUK TIM KERJA UNTUK MEWUJUDKAN
    BPJS. KJI SIAP MEMBANTU
6). PEMERINTAH SEGERA MEMENUHI KEWAJIBAN IURAN PENSIUN DAN THT
    UNTUK APARATUR NEGARA.
7). PEMERINTAH SEGERA MEMBAYARKAN KEMBALI IURAN PENSIUN PNS YANG
    DIPAKAI PEMERINTAH +/- Rp 30 triliun
8). MENGHILANGKAN SUBSIDI APARATUR NEGARA KEPADA PASAR.
9). PEMERINTAH TIDAK LAGI MENGETRAPKAN KEBIJAKAN STANDAR GANDA
    (DOUBLE STANDAR POLICY).


                                                               51
                    REKOMENDASI
10). PEMERINTAH DAN DPR HARUS MENJADIKAN PELAKSANAAN SJSN SEBAGAI
   SEBUAH PRIORITAS UTAMA
11). PERSOALAN YANG KRUSIAL DALAM PEMBENTUKAN BPJS SELAIN
   LEMBAGANYA JUGA SOAL IURAN.
   PADA TAHAP AWAL SEBAIKNYA DEWAN JAMINAN SOSIAL DIPIMPIN OLEH
   MANTAN MENTERI KEUANGAN. BAPAK MAR’IE MUHAMMAD SEBAIKNYA YANG
   DITUNJUK.

  KEBIJAKAN DIATAS HARUS DILAKSANAKAN TUNTAS DALAM MASA
  PEMERINTAHAN PERIODE 2009-2014 ; JIKA TIDAK INDONESIA AKAN LEBIH
  TERTINGGAL 20 TAHUN DARI TETANGGANYA




                                                               52
                 AKHIR

SEMOGA BANGSA INDONESIA MENJADI BANGSA
YANG BERSIH, SEHAT DAN BENAR SERTA
SEJAHTERA DENGAN MANAJEMEN/PENGELOLAAAN
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL YANG BERSIH,
SEHAT DAN BENAR.




                                         53
T ERIMA KASIH




                54

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:193
posted:7/19/2011
language:Indonesian
pages:54