Docstoc

Proposal Penyelenggaraan Workshop - PowerPoint

Document Sample
Proposal Penyelenggaraan Workshop - PowerPoint Powered By Docstoc
					        PENGEMBANGAN KARIER
         PEGAWAI NEGERI SIPIL


               Oleh : SYIHABUDIN YASIN, SIP
             (KABID PENGEMBANGAN KARIER)




BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
        PEMERINTAH KOTA TANGERANG
                         KARIR

KARIR
Urutan pekerjaan yg terpisah tapi kegiatannya saling
berhubungan secara kontinue, teratur,dan sangat berarti bagi
kehidupan seseorg.

PENGEMBANGAN KARIR
Hasil yang muncul dari interaksi antara Perencanaan karir
individu dan proses manajemen karir institusional
                 PENGEMBANGAN KARIER
                 PEGAWAI NEGERI SIPIL

Individu dan organisasi sama-sama berkepentingan
dalam pengembangan karier:

                               KARIER




          Mengejar cita-cita                Efektifitas dan efisiensi




        PNS                                          ORGANISASI
                 PERENCANAAN KARIR
 1.   Menyadari diri sendiri, peluang, kesempatan, kendala,
      pilihan dan konsekwensi.
 2.   Mengidentifikasikan tujuan yang berkaitan dengan karir
 3.   Menyusun Program kerja, pendidikan dan yang
      berhubungan dengan pengalaman yang bersifat
      pengembangan guna menyediakan arah, waktu dan
      urutan langkah yang diambil untuk meraih tujuan karir
      tertentu.

MANAGEMENT KARIR
Proses berkelanjutan mengenai penyiapan, penerapan dan
pemantauan rencana-rencana karir yang dilakukan oleh
individu itu sendiri atau seiring dengan sistem karir organisasi.
  Jabatan karier PNS UU 43/1999
  pasal 1 ttg perubahan UU 8/74
Tentang pokok-pokok kepegawaian
 Bahwa jabatan karier adalah jabatan
  struktural atau fungsional yg hanya dpt
  diduduki oleh mereka yang berstatus
  sebagai PNS.
 Sistem pembinaan Karier PNS adalah
  prestasi kerja.
 Sistem tertutup ( Internal Organisasi)

   Sistem terbuka.( External Organisasi)
                 Promosi

   Adalah proses pindahnya seseorg dari
    suatu jabatan tertentu kejabatan lain
    secara vertikal keatas atau ketingkat yg
    lebih tinggi dlm hierarki jabatan/umumnya
    naik satu tingkat/derajat.
Alasan-alasan kenapa promosi
    di programkan, yaitu :
   Menimbulkan pengalaman dan pengetahuan
    baru bagi ybs dan daya dorong bagi pegawai yg
    lain.
   Mengurangi angka permintaan berhenti
    pegawai, krn pegawai mempunyai harapan
    posisitif di tempat bekerja.
   Dpt membangkitkan semangat kerja pegawai
    dlm rangka pencapaian tujuan
    organisasi,dimana mereka juga berkepentingan.
   Membangkitkan kemauan utk maju pd
    pegawai itu sendiri dan menimbulkan
    kesungguhan dlm mengikuti Diklat dlm
    pengembangan karier.
   Dpt menimbulkan kepuasan pribadi,
    kebanggaan dan harapan perbaikan dalam
    penghasilan
        Dasar-dasar dalam
    menentukan promosi, yaitu :
   Prestasi kerja meliputi tentang pengetahuan
    pekerjaan, ketrampilan dlm menjlnkan
    pekerjaan, sikap mental dan sikap sosial,
    kualitas dan kuantitas hasil pekerjaaan, tingkat
    kehadiran kerja/disiplin waktu kerja serta kondisi
    kesehatan.
   Pemeriksaan psikologi meliputi Kecerdasan dan
    bakat, minat, motivasi, kepribadian dan
    kesehatan mental.
   Persyaratan obyektif dlm hal promosi,
    yaitu :
   Prestasi kerja dan
   Senioritas.
   MUTASI/ALIH TUGAS
   Perpindahan seorg pegawai ke jabatan
    secara horizontal sejajar
   Mutasi/alih tugas ada 2 bentuk,yaitu
   Pertama Penempatan seseorg pd tugas
    baru dengan tanggung jawab, hierarki
    jabatan dan penghasilan yang relatif lama
    dengan statusnya yg lama.
   Kedua : alih tempat
Mutasi yg ideal, bertujuan :
   Menempatkan seseorg pd tempatnya yg paling
    cocok shg memungkinkan yg bersangkutan
    mengoptimalkan produktivitas dan mewujudkan
    kreartivitas,
   Mengembangkan kemampuan dan prestasi
    karyawan.
   Mencegah karyawan agar tdk bersikap dan
    berprilaku yg menyimpang dr standar2
    organisasi.
                     KENAIKAN PANGKAT PNS
                       (PP N0 12 TH 2002)
     JENIS KENAIKAN PANGKAT :

     1.   KENAIKAN   PANGKAT REGULER
     2.   KENAIKAN   PANGKAT PILIHAN
     3.   KENAIKAN   PANGKA ANUMERTA
     4.   KENAIKAN   PANGKAT PENGABDIAN

1. KENAIKKAN PANGKAT REGULER
KENAIKAN PANGKAT REGULER DIBERIKAN SAMPAI DENGAN PANGKAT
         TETINGGI SESUAI DENGAN IJAZAH YANG DIMILIKI

NO                   IJAZAH/STTB           KENAIKAN PANGKAT TERTINGGI
 1 SD                                     Pengatur Muda (II/a)
 2 SLTP                                   Pengatur (II/c)
 3 SLTP Kejuruan                          Pengatur Tk.I (II/d)
 4 SLTA, SLTA Kejuruan, Diploma I/II      Penata Muda Tk I (III/b)
   Sekolah Guru, Pendidikan Luar
   Biasa, Diploma III, Sarjana Muda,
 5 Akademi/Bakaloreat                     Penata (III/c)
 6 Sarjana /Diploma IV                    Penata Tk.I (III/d)
   Dokter, Apoteker, Magister (S2),
 7 atau Ijazah lain yang setara           Pembina (IV/a)
2. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN
A. KENAIKAN PANGKAT YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL
                              JENJANG PANGKAT GOLONGAN
                      TERENDAH                          TETINGGI
NO ESELON        PANGKAT         GOL/RUANG      PANGKAT          GOL/RUANG
 1    Ia  Pembina Utama             IV/d   Pembina Utama            IV/e
 2    Ib  Pembina Utama Madya       IV/c   Pembina Utama            IV/e
 3    IIa Pembina Utama Muda        IV/c   Pembina Utama Madya      IV/d
 4    IIb Pembina Tingkat I         IV/b   Pembina Utama Muda       IV/c
 5   IIIa Pembina                   IV/a   Pembina Tingkat I        IV/b
 6   IIIb Penata Tingkat I           III/d Pembina                  IV/a
 7   Iva  Penata                     III/c Penata Tingkat I          III/d
 8   Ivb  Penata Muda Tingkat I      III/b Penata                    III/c
PNS diangkat dlm jabatan Struktural dan pangkatnya masih kurang 1
(satu) tingkat dibawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan,
dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi dengan syarat :

1. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir

2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik
   Dalam 2 (dua) tahun terakhir




PNS diangkat dlm jabatan Fungsional tertentu dapat dinaikkan pangkatnya
setiap kali setingkat lebih tinggi dengan syarat :

1. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir

2. Telah memenuhi angka kredit yang dittentukan

3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik
   Dalam 2 (dua) tahun terakhir
B. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN YANG DIBERIKAN KEPADA
   PNS DENGAN PRESTASI LUAR BIASA BAIKNYA

  PNS dengan prestasi luar biasa baiknya selama 1 (satu) tahun dapat
  dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi dengan syarat :

  1. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir
  2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai
     baik dalam1(satu) tahun terakhir


C. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN YANG DIBERIKAN KEPADA
   PNS MENEMUKAN PENEMUAN BARU

  PNS yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi
  negara, dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat
  dengan jenjang pangkat apabila:

  1. Telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan penilaian
      prestasi kerja dalam1(satu) tahun terakhir rata-rata bernilai baik
  2. Ketentuan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara diatur
      dengan Keputusan Presiden.
D. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN BAGI PNS YANG DIANGKAT MENJADI
   PEJABAT NEGARA
   PNS yang diangkat menjadi Pejabat Negara dan diberhentikan dari jabatan organiknya,
   dapat dinaikan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada jenjang
   pangkatnya apabila :

     1. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir
     2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir
        sekurang kurangnya bernilai baik

E. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN BAGI PNS YANG
   MEMPEROLEH STTB/IJAZAH
                                                                    DPT DINAIKKAN  MENJADI
NO             STTB/IJAZAH                 PANGKAT/GOL                    PANGKAT/GOL
  1
    SLTP atau yang setingkat        Juru Muda Tk I (I/b) kebawah             Juru (I/c)
  2 SLTA , D1 atau setingkat        Juru Tk 1 (I/d) kebawah        Pengatur Muda II/a
                                    Pengatur Muda Tk I (II/b)
  3
    SGPLB atau Diploma II           kebawah                        Pengatur Muda TK I (II/b)
    Sarmud, Akademi atau            Pengatur Muda Tk I (II/b)
  4
    Diploma III                     kebawah                        Pengatur (II/c)
                                    Pengatur Tingkat I (II/d)
  5
    Sarjana/Diploma IV              kebawah                        Penata Muda (III/a)
    Dokter, Apoteker, Magister
  6
    (S2), Spesialis 1               Penata Muda (III/a) kebawah Penata Muda Tk I (III/b)
                                    Penata Muda Tk I (III/b)
  7
      Doktor (S3), Spesialis 2      kebawah                     Penata (III/c)
3. KENAIKKAN PANGKAT ANUMERTA
   PNS yang dinyatakan tewas diberikan
    kenaikkan pangkat anumerta setingkat
    lebih tinggi mulai tanggal PNS yang
    bersangkutan tewas

   CPNS yang tewas, diangkat menjadi PNS
    terhitung mulai awal bulan yang
    bersangkutan tewas
 4. KENAIKKAN PANGKAT PENGABDIAN
    PNS dapat diberikan kenaikkan pangkat Pengabdian setingkat lebih tinggi bila :
    1. Meninggal dunia
    2 Cacat karena Dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam sebuah
       jabatan negeri
    3. Akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena
       mencapai batas usia pensiun



NO MASA KERJA SELURUHNYA MASA KERJA DALAM PANGKAT                   KETERANGAN

                               Sekurang-kurangnya 1 bulan         1 DP3 baik 1 thn
 1 30 Tahun                    dalam pangkat terakhir
                               Sekurang-kurangnya 1 tahun
 2 25 s/d < 30 tahun           dalam pangkat terakhir
                                                                  2 Tidak pernah di
                               Sekurang-kurangnya telah 2 tahun     jatuhi hukuman
 3 >20 s/d <25 tahun           dalam pangkat terakhir               disiplin berat
                               Sekurang-kurangnya telah 4 tahun
 4 10 Tahun atau >             dalam pangkat teakhir
   UU RI no.14/2005 tentang
       Guru dan Dosen.
Pasal 1. Guru adalah pendidik profesional dengan
  tugas utama mendidik, mengajar, membimbing,
  mengarahkan, melatih, menilai dan
  mengevaluasi peserta didik pd pendidikan anak
  usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan
  dasar dan pendidikan menengah.
Pasal 4. Kedudukan guru > Tenaga profesional
  berfungsi meningkatkan martabat & peran guru
  sbg agen pembelajaran berfungsi utk meningkat
  kan mutu pendidikan nasional.
BAB III. Prinsif Profesional.
Pasal 7.
1.Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan
  idealisme.
2.Memilki komitmen utk meningkatkan mutu
  pendidikan, keimanan, ketaqwaan dan akh
  lak mulia.
3.Memilki kualifikasi akademik dan latar
  belakang pendidikan sesuai dengan
  bidang tugas.
4.Memiliki kompetensi yg diperlukan sesuai
  dengan bidang tugasnya.
5.Memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas
  keprofesionalan.
6.Memperoleh penghasilan yg ditentukan sesuai
  dengan prestasi kerja.
7.Memiliki kesempatan utk mengembangkan
  keprofesionalan secara berkelnjutan dengan
  dengan belajar sepanjang hayat.
8.Memiliki jaminan perlindungan hukum dlm
  melaksanakan tugas keprofesionalan dan
9.Memiliki organisasi profesi yg mempunyai
  kewenangan mengatur hal2 yg berkaitan
  tugas keprofesionalan guru.
            KARIER GURU
   II/A    GURU   PRATAMA
   II/B    GURU   PRATAMA TK.I
   II/C    GURU   MUDA
   II/D    GURU   MUDA TK.I
   III/A   GURU   MADYA
   III/B   GURU   MADYA TK.I
   III/C   GURU   DEWASA
   III/D   GURU   DEWASA TK.I
   IV/A   GURU   PEMBINA
   IV/B   GURU   PEMBINA TK.I
   IV/C   GURU   PEMBINA UTAMA MUDA
   IV/D   GURU   PEMBIN UTAMA MADYA
   IV/E   GURU   PEMBINA UTAMA
 Perwal 2/2008. Ijin Belajar,
penyesuaian ijazah, ujian dinas
 IJIN BELAJAR
1.PNS/TKK hrs mendpt ijin belajar dari wali
  kota atau Pejabat yg ditunjuk.
2.Mengajukan permohonan ijin secara tertu
  lis.
3.Permohonan diajukan paling lambat setelh
  mengikuti kuliah selama 1 semester
 Ijin belajar diberikan, dengan
            ketentuan
1.   Kualifikasi pendidikan yg ditempuh hrs
     sesuai dengan kebutuhan organisasi dan
     latar belakang pendidikan sebelumnya,
2.   Tdk mengganggu kelancaran tugas
     sehari – hari.
3.   Sekolah/Perguruan tinggi yg tlh
     terakreditasi min B.
    Persyaratan Ijin Belajar
1.Srt Pernyataan dr atasan langsung bhw sifat
  tugas ybs menuntut peningkatan ke mampuan
  melalui pendidikan.
2.Fotho copy ijazah/terakhir dilegalisir.
3.Fotho copy DP3 dua thn terakhir( BAIK ).
4.Fotho copy SK Pengangkatan/legalisir.
5.Keterangan tercatat sbg siswa dr sekolah
6.Jadwal perkuliahan ( DiplomaII, AktaII S1)
7.Copy proposal rencana judul penelitian thesis/S2
Penyesuaian Ijazah, hrs mengikuti
ujian penyesuaian, ketentuan sbb:
1.Jabatan/Tugas dengan pendidikannya hrs
  singkron/relavan/sesuai dengan pekerjaan
2.Adanya formasi/struktur pegawai dengan
  beban kerja dan tanggung jawab.
3.Memiliki Surat Ijin Belajar.
4.Melampirkan Ijazah terakhir/transkrip nilai
  yg dilegalisir.
5.DP3 2 thn terakhir/kecuali TKK
                       UJIAN DINAS
    Ujian Dinas Tingkat I
     untuk kenaikkan pangkat dari Pengatur Tk I gol ruang II/d menjadi
     Penata Muda Gol ruang III/a

    Ujian Dinas Tingkat II
     untuk kenaikkan pangkat dari Penata Tk I Gol ruang III/d menjadi
     Pembina Gol ruang IV/a


KECUALI

1.   Akan diberikan Kenaikkan pangkat prestasi kerja luar biasa
2.   Akan diberikan kenaikkan pangkat menemukan penemuan baru
3.   Diberikan Kenaikan Pangkat Pengabdian
4.   Telah memperoleh ijazah Sarjana (S1) atau S2
         PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN
           STRUKTURAL (PP 13 TAHUN 2002)

   PERSYARATAN :
    1. Berstatus PNS
    2. Serendah-rendahnya menduduki
      pangkat 1 (satu) tingkat dibawah
      jenjang pangkat yang ditentukan
    3. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan
      yang ditentukan
    4. Semua unsur penilaian prestasi kerja
      sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2
      (dua) tahun terakhir
    5. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan
    6. Sehat jasmani dan rohani
   KOMPETENSI
    Adalah kemampuan dan karakteristik yang
    dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan,
    keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan
    dalam pelaksnaan tugas jabatannya.

STANDAR KOMPETENSI
Terdiri dari :
1. Kompetensi Umum

2. Kompetensi Khusus.
              KOMPETENSI UMUM
   Standar Kompetensi Umum Jabatan Struktural Eselon I
    -   Mampu memahami dan mewujudkan       kepemerintahan yang baik
    (good governance)
    -   Mampu merumuskan Vis, Misi dan Tujuan     organisasi

   Standar Kompetensi Umum Jabatan Struktural Eselon II
    -    Mampu mengaktualisasikan nilai-nilai kejuangan dan
         pandangan hidup bangsa menjadi sikap an perilaku   dalam
    penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
    -    Mampu mengakualisasikan kode etik PNS dalam meningkatkan
    profesionalisme, moralitas dan etos kerja
    -    Mampu melakukan manjemen perubahan dalam rangka
         penyesuaian terhadap perkembangan jaman
   Standar Kompetensi Umum Jabatan Eselon III
    -   Mampu memberikan pelayanan-pelayanan yang baik
        terhadap kepentingan publik sesuai dengan tugas dan
        tanggung jawab unit organisasi
    -   Mampu melakukan pendelegasian wewenang terhadap
        bawahannya
    -   Mampu memberikan akuntabilitas kinerja unit organisasinya

   Standar Kompetensi Umum Jabatan Eselon IV
    -   Mampu mengatur / mendayaguanakan sumberdaya-
        sumberdaya untuk mendukung kelancaran        pelaksanaan
        tugas
    -   Mampu melakukan koordinasi, intefrasi dan    sinkronisasi
        dalam unit organisasinya
    -   Mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka
        peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam unit
        organisasinya
      Kompetensi umum dapat diperoleh melalui
    pendidikan formal maupun diklat kepemimpinan




   STANDAR KOMPETENSI KHUSUS

    Ditetapkan oleh Pembina Kepegawaian di Instansi
    masing-masing sesuai dengan uraian tugas/jabatan di
    unit organisasinya.

    Kompetensi khusus dapat diperoleh melalui diklat teknis.
ANALISIS JABATAN KARIER PNS
   Analisis jabatan karier PNS adalah prosedur
    untuk menentukan tugas-tugas dan hakekat
    pekerjaan serta spesifikasi PNS yang dipilh untuk
    menduduki jabatan tertentu dan melaksanakan
    pekerjaannya.
   Proses analisis jabatana adalah suatu analisis
    jabatan yang menyediakan data tentang syarat
    pekerjaan, yang kemudian digunakan untuk
    menyusun : 1) Analisis jabatan, 2) uraian
    jabatan 3) spesifikasi pekerjaan
ANALISIS JABATAN


   Analisis jabatan karier sebagai dasar penyusunan suatu
    uraian jabatan yang akan diberikan seseorang,
    kemudian diuraikan atas faktor-faktor yang diberi bobot
    dalam pelaksanaan suatu evaluasi jabatan
   Karna dasar dari uraian pekerjaan adalah analisa jabatan
    yang kelak akan mempengaruhi pada pemberian bobot,
    maka analisis jabatan karier harus benar-benar
    dilaksanakan secara cermat dan tepat oleh Badan
    Pertimbangan Jabatan dan Kepangakatan (Baperjakat).
URAIAN JABATAN
(JOB DESCRIPTION)

   Adalah rumusan tertulis tentang hal-hal yang dilaksanakan secara
    aktual, bagaimana mengerjakannya, oleh siapa yang
    mengerjakannya dan dalam kondisi apa hal-hal tersebut dikerjakan.

   Secara umum uraian pekerjaan terdiri dari bagian-bagian tentang :
    - Bagaimana mengidentifikasi pekerjaan
    - Bagaimana membuat ringkasan pekerjaan
    - Bagaimana hubungan, tanggungjawab dan tugas-tugas
      dilaksanakan,
    - Bagaimana standar wewenang dan pekerjaan
    - Bagaimana persyaratan kerja
    - Bagaimana membuat spesifikasi pekerjaan
Penilaian dan pertimbangan Pengangkatan dalam
Jabatan

   Pengangkatan. Pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari
   jabatan struktural Eselon I pada instansi pusat ditetapkasn oleh
   Presiden atas usul pimpinan instansi dan setelah mendapat
   pertimbangan tertulis dari Komisi Kepegawaian Negara.

   Untuk menjamin kualitas dan objektifitas dalam pengangkatan,
   pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan
   struktural Eselon II kebawah disetiap instansi dibentuk Badan
   Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT),

BAPERJAKAT terdiri dari :
1. BAPERJAKAT Instansi Pusat
2. Baperjakat Instansi Daerah Propinsi
3. Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten Kota
SPESIFIKASI PEKERJAAN
(JOB SPECIFICATION)

   Spesifikasi pekerjaan merupakan penentuan karakter dan
    kemampuan seseorang yang diperlukan untuk direkrut, dengan
    menentukan spesifikasi seseorang dilihat dari : Pendidikannya,
    kecakapannya, training yang diperlukan dan ciri-ciri pribadi

   Melihat arti dan kegiatannya, maka kegunaan analisis jabatan
    sangat mendasar sifatnya dalam pelaksanaan meningkatkan
    kemampuan sumber daya pegawai yaitu :
       Untuk merekrut dan seleksi penerimaan pegawai
       Penentuan jabatan yang diberikan
       Penilaian prestasi kerja (Performance appraisal)
       Menentukan klasifikasi pelatihan yang akan diberikan
   Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan
   Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Kota
    dalam hal ini Walikota mempunyai kewenangan
    sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
    menetapkan :
       Pengangkatan Sekretaris Daerah Kota setelah
        medapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD
       Pemberhentian Sekretaris Daerah
       Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian
        PNSD dalam dan dari jabatan struktural Eselon II
        kebawah atau jenjang jabatan Fungsional
     Pemberhentian Sementara dari
              Jabatan
   Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam hal ini Walikota sesuai
    dengan Peraturan Perundang-Undangan mempunyai kewenangan
    untuk menetapkan :
    - Pemberhentian sementara Sekretaris Daerah
    - Pemberhentian sementara dari jabatan Negeri PNSD yang
      menduduki jabatan struktural Eselon II ke bawah atau
      jabatan Fungsional.
   PNS DIBERHENTIKAN DARI JABATAN STRUKTURAL
    KARENA :

    1.   Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya
    2.   Mencapai batas usia pensiun
    3.   Diberhentikan sebagai PNS
    4.   Cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti
         diluar tanggungan negara karena persalinan
    5.   Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
    6.   Adanya perampingan organisasi pemerintah
    7.   Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan
         rohani, atau
    8.   Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan
         perundang-undangan yang berlaku.
             PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PNS
               (PP Nomor 101 Tahun 2000)
   Adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka
    meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap PNS

   Tujuan :
    1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk
       dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan
       dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan
       instansi
    2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai
       pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa
    3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang
       berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan
       masyarakat
    4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam
       melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan
       demi terwujudnya pemerintahan yang baik.
   Sasaran
    terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai
    dengan persyaratan jabatan masing-masing.

   Jenis Diklat
    1. Diklat Prajabatan
    2. Diklat dalam Jabatan
    3. Diklat Kepemimpinan
    4. Diklat Fungsional
    5. Diklat Teknis
1. Diklat Prajabatan
   Merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS, terdiri dari :
   - Diklat Prajabatan Golongan I untuk menjadi PNS golongan I
   - Diklat Prajabatan Golongan II untuk menjadi PNS golongan II
   - Diklat Prajabatan Golongan III untuk menjadi PNS golongan III
   Diklat Prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan
   dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan
   etika PNS.

2. Diklat dalam Jabatan
   Untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap PNS
   agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan
   pembangunan sebaik-baiknya, diklat dalam jabatan terdiri dari :
   - Diklat Kepemimpinan
   - Diklat Fungsional
   - Diklat Teknis
3. Diklat Kepemimpinan
  Yang selanjutnya disebut Diklatpim dilaksanakan untuk mencapai persyaratan
  kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan
  struktural, Diklatpim terdiri dari :
  - Diklat Tingkat IV adalah Diklatpim untuk jabatan Struktural Eselon IV
  - Diklat Tingkat III adalah Diklatpim untuk jabatan Struktural Eselon III
  - Diklat Tingkat II adalah Diklatpim untuk jabatan Struktural Eselon II

  Peserta Diklatpim adalah PNS yang akan atau telah menduduki jabatan
  struktural.
  PNS yang akan mengikuti Diklatpim tertentu tidak dipersyaratkan mengikuti
  Diklatpim tingkat dibawahnya.

4. Diklat Fungsional
   Dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan
   jenis dan jenjang jabatan Fungsional masing-masing.

  Peserta Diklat Fungsional adalah PNS yang akan atau telah menduduki
  jabatan fungsional tertentu.
5. Diklat Teknis
   dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang
   diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS. Diklat Teknis dilaksanakan
   secara berjenjang. Jenis dan jenjang Diklat Teknis ditetapkan oleh
   instansi teknis bersangkutan.

  Peserta Diklat Teknis adalah PNS yang membutuhkan peningkatan
  kompetensi teknis dalam pelaksanaan tugasnya.
PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
(PP 10 TAHUN 1979, SE BKN NO 02/SE/1980)


   Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
   adalah daftar yang memuat hasil penilaian pekerjaan seorang PNS dalam
   jangka waktu 1 tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai.

   Tujuan :
   Untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam
   pembinaan PNS berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja,

   Penilaian terdiri dari :
   1. Kesetiaan                5. Kejujuran
   2. Prestasi Kerja           6. Kerjasama
   3. Tanggung jawab           7. Prakarsa
   4. Ketaatan                 8. Kepemimpinan
DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)


   Adalah daftar yang memuat nama-nama PNS dari suatu
    satuan organisasi negara yang disusun menurut
    tingkatan kepangkatan.

   Ukuran yang digunakan secara berturut-turut :
    1. Pangkat
    2. Jabatan
    3. Masa kerja
    4. Latihan Jabatan
    5. Pendidikan, dan
    6. Usia.
1. Pangkat
   PNS yang berpangkat lebih tinggi dicantumkan pada nomor urut
   yang lebih tinggi dalam DUK. Apabila ada dua atau lebih yang
   berpangkat sama, maka PNS yang lebih dahulu menduduki pangkat
   yang sama tersebut dicantumkan pada nomor urut yang lebih tinggi
   dalam DUK.

2. Jabatan
   Ukuran yang kedua untuk menentukan nomor urut dalam DUK
   adalah Jabatan. Apabila ada dua atau lebih berpangkat sama dan
   diangkat dalam pangkat yang sama itu pada waktu yang sama pula,
   maka PNS yang memangku jabatan yang lebih tinggi dicantumkan
   pada nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK. Apabila jabatan
   sama juga, maka PNS yang lebih dahulu memangku jabatan yang
   sama eselonnya itu dicantumkan pada nomor urut yang lebih tinggi
   dalam DUK.
3. Masa kerja
   Apabila ada dua orang atau lebih berpangkat sama, dan memangku
   jabatan yang sama pada waktu yang sama juga, maka PNS yang memiliki
   masa kerja yang lebih banyak dicantumkan pada nomor urut yang lebih
   tinggi dalam DUK. Masa kerja yang dipertimbangkan dalam DUK adalah
   masa kerja yang dapat diperhitungkan untuk penetapn gaji.

4. Latihan Jabatan
   Apabila ada dua orang atau lebih berpangkat sama memangku jabatan
   yang sasma pada waktu yang sama pula, dan memiliki massa kerja yang
   sama banyaknya, maka PNS yang pernah mengikuti latihan jabatan yang
   dicantumkan pada nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK.
   Apabila jenis dan tingkat latihan jabatanpun sama, maka PNS yang lebih
   dahulu dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK.
   Tingkat latihan jabatan yang digunakan sebagai dasar dalam DUK adalah
   jumlah jam pelajarannya tidak kurang dari 100 jam pelajaran.
5 Pendidikan
   Apabila ada dua orang atau lebih PNS yang berpangkat sama,
   memangku jabatan yang sama, memiliki masa kerja sama dan lulus
   latihan jabatan yang sama maka PNS yang lulus dari tingkat
   pendidikannya yang lebih tinggi dicantumkan pada nomor urut yang
   lebih tinggi dalam DUK, Apabila tingkat pendidikannya pun sama
   juga, maka PNS yang lebih dahulu lulus dari tingkat pendidikan
   yang sama itu dicantumkan pada nomor urut yang lebih tinggi
   dalam DUK.

6. Usia.
   Apabila ada dua orang atau lebih PNS yang berpangkat sama,
   memangku jabatan sama, memiliki masa kerja sama dan lulus
   jabatan sama, tingkat pendidikan sama dan apabila jenis
   pendidikannya pun sama dan lulus dari tingkat pendidikan yang
   sama pada waktu yang sama pula, maka PNS yang usianya lebih
   tinggi dicantumkan pada nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK.
Pembuatan DUK
Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan
Lembaga Tertinggi, Tinggi Negara, Pemimpin Lembaga
Non Departemen dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
Bupai/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan
pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden, membuat
dan memelihara DUK dalam lingkungannya masing-
masing.

DUK dibuat untuk selurh PNS dari satuan organisasi tiap-
tiap tahun pada bulan Desember.

CPNS belum dimasukkan dalam DUK karena kepada
CPNS belum diberikan pangkat.
Pengumuman dan keberatan
atas
Nomor Urut dalam DUK

   PNS dapat mengajukan keberatan atas nomor urutnya
    dalam DUK dengan mengajukan keberatan tertulis
    kepada Pejabat Pembuat DUK, keberatan harus sudah
    diajukan dalam jangka waktu 30 hari terhitung mulai
    DUK diumumkan.

    Keberatan yang melebihi 30 hari tidak dapat
    dipertimbangkan.
             PENGHARGAAN PNS
    Bentuk penghargaan dapat berupa : Piagam, Bintang, Lencana,
    Uang, benda lain.


Penghargaan yang telah diberikan kepada PNS antara lain :
1.  Tanda Kehormatan Satya Lencana Peringatan Perjuangan
    Kemerdekaan (PP No 29 Tahun 1959)
2.  Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya (PP No. 25 Tahun
    1994)
3.  Pemberian penghargaan kepada PNS yang melakukan
    kewajibannya secara luar biasa(PP No 35 Tahun 1964)
4.  Kenaikan Pangkat (PP No 12 Tahun 2002)
APARATUR DALAM KRISIS EKONOMI GLOBAL

Krisis ekonomi yang terjadi tidak saja akan menyebabkan lambatnya
pertumbuhan ekonomi nasional tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan
masyarakat

Antisipasi kebijakan terhadap dampak krisis ekonomi global pada umumnya :

1. Bersifat Fiskal / moneter

2. Aparatur Negara
     - Efisiensi dan efekifitas keberhasilan pelaksanaan kebijakan
        Negara akan ditentukan oleh kualitas aparatur negara yang
       dimiliki

     - Jika tercermin dengan kualitas aparatur Negara yang ada saat
       ini, nampaknya sulit dicapai efisiensi dan efektifitas kebijakan
       Pemerintah mengatasi krisis ekonomi global
3. Assumsi Publik / Masyarakat:

  Keberadaan Aparatur Negara lebih dianggap mempersulit Pelayanan
  Publik dan membebani anggaran Negara

  Kondisi Obyektif :
  a.   Aparatur Negara yang tidak berkompeten sulit diharapkan
       untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas alur penyelenggaraan
       Pemerintah
  b.   Rendahnya perhatian dan komitmen terhadap profesionalisme
       aparatur negara
  c.   Aparatur negara yang inkompeten dan memiliki sikap,
       mental dan moral yang tidak baik.
4. Membangun Aparatur Negara

  Pertama :
  Membangun paradigma, budaya dan mentalitas publik entrepeneur yaitu :
  Bagaimana menjadikan aparatur negara yang selalu berfikir dan bertindak efisien /
  efektif serta menjadikan masyarakat sebagai stakeholder sekaligus costumer yang
  harus dilayani dengan baik.

  Daerah yang telah membuktikan mampu menjadikan aparatur negara yang
  berbudaya enterpreneur dan melayani publik dengan baik :
  Sragen, Kebumen, Jembrana, Gorontalo, Tarakan.

  Kedua :
  Pembangunan aparatur Negara adalah penerapan sistem merit dalam birokrasi.
  Selama ini administrasi aparatur negara dilakukan secara apa adanya, tidak
  berbasis kompetensi.

  Aparatur akan berfungsi secara profesional jika kompetensi dan kinerjas menjad
  dasar dalam semua proses pengukuran.
Ketiga :
Pembangunan Aparatur Negara juga terletak pada penguatan
pengawasan etika dan perilaku aparatur

Esensi Etika
Pengawasan moral terhadap setiap keputusan dan tindakan yang
dilakukan oleh aparatur negara yang terikat dengan mandat
kedaulatan rakyat
     FAKTOR INTERNAL PENGHAMBAT LAJU KARIER

I.     Tidak memiliki target yang jelas
       - Harus memiliki Goal dan Target
       - Memiliki bidikan karier yang focus
       - Possion
       - Semangat
       - Kenikmatan dalam menjalankan pekerjaan

       Solusi :
       - Harus memiliki Goal atau target yang jelas
       - Spesifik
       - Rinci meliputi jenjang karier yang hendak dicapai
       - Berapa lama ingin mencapainya
       - Apa saja potensi penghambat untuk mencapainya
       - Strategi apa untuk mengantisipasi dan mengatasinya
II.   Tidak Memiliki Model Anutan (Role Model)
      Mereka yang berhasil bersaing untuk menempati kompetensi
      dalam fast track career adalah mereka yang memiliki Role
      Model untuk sukses. Baik secara sengaja atau tidak sengaja,
      sadar atau tidak sadar, mereka memiliki model yang dijadikan
      anutan (contoh yang baik) untuk bisa memiliki karir yang
      bagus.

      Solusi :
      Bila Karir terhambat/tersendat-sendat maka carilah Role Model
      yang bisa kita jadikan contoh untuk membangun karier.

      Perhatikan : (Ini bisa dijadikan model sukses anda)
      - Bagaimana dia bekerja
      - Bagaimana dia bertindak
      - Bagaimana dia berdiskusi
      - Bagaimana dia melayanai klien
      - Bagaimana dia mengusulkan idea-idea kepada atasan
      - Bagaimana dia / jam berapa datang ke kantor/apel pagi dan
        jam berapa dia pulang kerja
III.   Tidak Mencintai Pekerjaan
       Tidak memiliki kecintaan terhadap pekerjaan, profesia atau job
       desk akan melahirkan kemandulan kreatifitas, kerja jenuh, dan
       bekerja dengan prinsif ”Dalily Routine” atau yang penting rutin.

       Solusi :
       Dayagunakan potensi diri dengan “Do What you love, love what
       you do” artinya pilihlah (setiap orang berhak memiliki apa yang
       akan diputuskan dalam hidup) pekerjaan yang paling disukai,
       digandrungi atau dicintai.
       - Mendapatkan pekerjaan harus ada gairah guna menghasilkan
         produktifitas yang tinggi
       - Cintai pekerjaan tersebut dengan kecintaan yang maksimal
       - Bagi yang sudah jatuh terhadap pekerjaan, akan tetapi kurang
         menyukainya. Maka berusahalah mencintai pekerjaan
         tersebut, lama-lama akan menemukan juga effek positif dari
         kecintaan terhadap pekerjaan tersebut.
                   PENUTUP
Jika Kita terbiasa hidup dengan tantangan yang kecil,
biasanya upaya yang kita lakukan untuk menyelesaikannya
hanya membutuhkan pemikiran serta usaha yang
relatif kecil dan sekedarnya. Maka janganlah salahkan
siapa-siapa jika kita hanya menjadi orang kecil.

Sebaliknya, Jika kita terbiasa hidup dengan tantangan
besar, kita perlu menghadapinya dengan pemikiran dan
usaha besar juga. Sebagai konsekwensinya, anda tidak
perlu merasa berhutang pada siapapun atas kesuksesan
anda, bahkan lebih dari itu anda dapat membagi sukacita
kepada orang banyak.
                  Al-Qur’an

                   Akhlak

                 Hati Manusia

Sifat Buruk                      Sifat Baik

Ambisius/Egois                    Menerima
  Pelit/Kikir                      Sosial
   Amarah                          Sabar
 Ria/Bangga                      Rendah Hati
Tamak/Rakus                       Bersyukur
 Pembohong                          Jujur
  Iri/Dengki                       Ikhlas
   Dendam                         Pema’af
  Sombong                          Ramah

                    Hati

Yang Buruk                       Yang Baik


  Neraka                        Insan Khamil
Tempatnya
                                  SURGA
TERIMA KASIH

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:227
posted:7/19/2011
language:Indonesian
pages:66
Description: Proposal Penyelenggaraan Workshop document sample