Docstoc

Proposal Proyek Sistem Informasi Akuntansi

Document Sample
Proposal Proyek Sistem Informasi Akuntansi Powered By Docstoc
					             Bahan Kuliah 7: Administrasi Pembangunan
              Program Sarjana Non Reguler, DIA FISIP UI
                                      Kamis, 18 Maret 2010
@ Teguh Kurniawan – http://staff.ui.ac.id/teguh.kurniawan
Outline
 Pengantar
 Struktur Keuangan Negara saat ini
 Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah
Fungsi Negara
• Fungsi stabilisasi  peranan pemerintah dalam
  mengelola kesempatan kerja, stabilitas harga dan
  pertumbuhan ekonomi melalui penggunaan
  kebijakan fiskal dan moneter
• Fungsi distribusi  peranan pemerintah dalam
  mendistribusikan sumberdaya atau pendapatan
  yang diinginkan secara sosial
• Fungsi alokasi  intervensi pemerintah terhadap
  pasar dalam rangka menjamin bahwa masyarakat
  akan menerima alokasi sumberdaya seperti yang
  mereka harapkan yakni untuk sejumlah barang
  dan jasa tertentu harus dihasilkan dalam jumlah
  yang memadai
                                     Sumber: Musgrave &
                                     Musgrave, 1983
Institusi Fiskal
 Struktur Fiskal  Pengeluaran dan Pendapatan Nasional
    dalam APBN; Hibah / Transfer antar Tingkatan
    Pemerintahan
   Kerangka dalam Konstitusi  Aturan dalam Konstitusi
    yang mengatur mengenai kewenangan pemerintah untuk
    menyediakan pajak serta mengalokasikan anggaran untuk
    bidang tertentu yang penting
   Kebijakan Pengeluaran  Sistem penganggaran yang
    dianut
   Kebijakan Perpajakan dan Retribusi
   Manajemen Hutang                        Sumber: Musgrave &
                                             Musgrave, 1983
Kerangka Konstitusi 1/2
• Tujuan dari keberadaan NKRI
   – Memajukan kesejahteraan umum
   – Mencerdaskan kehidupan bangsa
   – Ikut melaksanakan ketertiban dunia
• Pengenaan Pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan UU
  (Pasal 23 ayat 2 UUD 1945 juncto Pasal 23A UUD 1945 hasil
  amandemen)
• Keuangan Negara diatur dalam UU (Pasal 23 ayat 2 UUD 1945
  juncto Pasal 23C UUD 1945 hasil amandemen)  UU 17/2003
• Badan Pemeriksa Keuangan  memeriksa pengelolaan
  tanggung jawab keuangan Negara (Pasal 23 ayat 2 UUD 1945
  juncto Pasal 23F UUD 1945 hasil amandemen)
Kerangka Konstitusi 2/2
 Penghormatan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia  Amandemen
  kedua UUD 1945  termasuk Hak Ekonomi dan Sosial dari masyarakat
 Pendidikan
    Pemerintah Wajib membiayai pendidikan dasar (Pasal 31 ayat 2 UUD 1945
     hasil amandemen)
    Anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN / APBD (Pasal
     31 ayat 4 UUD 1945 hasil amandemen)
 Pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar (Pasal 34 ayat 1
  UUD 1945 hasil amandemen)
 Sistem Jaminan Sosial (Pasal 34 ayat 2 UUD 1945 hasil amandemen)
 Tanggung jawab negara untuk menyediakan fasilitas pelayanan
  kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (Pasal 34 ayat 3
  UUD 1945 hasil amandemen)
Kebijakan Pengeluaran
Sistem penganggaran:
  Traditional Budgeting System
  Performance Budgeting System
  Program Budget / Planning
   Programming Budgeting System
   (PPBS)
  Zero Based Budgets (ZBB)
                      Berkley & Rouse, 1997
Traditional Budgeting System
•   menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian
    kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
    Penyusunannya lebih didasarkan pada kebutuhan untuk belanja/pengeluaran
•   perhatian lebih banyak ditekankan pada pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
    secara akuntansi yang meliputi pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran dan
    penyusunan pembukuannya. Pengelompokan pos-pos anggaran didasarkan atas obyek-
    obyek pengeluaran, sedangkan distribusi anggaran didasarkan atas jatah tiap-tiap
    departemen/lembaga
•   Sistem pertanggungjawabannya hanya menggunakan kuitansi pengeluaran saja, tanpa
    diperiksa dan diteliti apakah dana telah digunakan secara efektif/efisien atau tidak.
    Mula-mula pemerintah memberi jatah dana untuk tiap-tiap departemen lembaga
    kemudian setiap departemen/lembaga mengambil jatah dana tersebut dan
    menggunakannya untuk melaksanakan kegiatan sampai habis. Setelah dana tersebut
    habis dipakai, setiap departemen/lembaga melaporkan bahwa dana tersebut sudah
    dipakai. Jadi tolok ukur keberhasilan anggaran tersebut adalah pada hasil kerja,
    maksudnya jika anggaran tersebut seimbang (balance) maka anggaran tersebut dapat
    dikatakan berhasil, tetapi jika anggaran tersebut defisit atau surplus, berarti anggaran
    tersebut gagal
Performance Budgeting System
•   berorientasi kepada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal
    dari kegiatan yang dilaksanakan. Sistem penyusunan anggaran ini tidak hanya didasarkan
    kepada apa yang dibelanjakan saja, seperti yang terjadi di dalam “Traditional Budget”, tetapi
    juga didasarkan kepada tujuan-tujuan atau rencana-rencana tertentu yang untuk
    pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan
    biaya/dana yang dipakai tersebut harus dijalankan secara efektif dan efisien
•   bukan semata-mata berorientasi kepada berapa jumlah yang dikeluarkan, tetapi sudah
    dipikirkan terlebih dulu mengenai rencana kegiatan, apa yang akan dicapai, proyek apa yang
    akan dikerjakan, dan bagaimana pengalokasian biaya agar digunakan secara efektif dan efisien
•   Sistem ini mulai menitikberatkan pada segi penatalaksanaan (management control), sehingga
    dalam sistem ini efisiensi penggunaan dana diperiksa, juga hasil kerjanya. Pengelompokan
    pos-pos anggaran didasarkan atas kegiatan dan telah ditetapkan suatu tolok ukur berupa
    standar biaya dan hasil kerjanya. Salah satu syarat utama untuk penerapan sistem ini adalah
    digunakannya sistem akuntansi biaya sebagai alat untuk menentukan biaya masing-masing
    program dan akuntansi biaya sebagai alat untuk mengukur tingkat efisiensi pengeluaran dana
•   Tolok ukur keberhasilan sistem anggaran ini adalah performance atau prestasi dari tujuan atau
    hasil anggaran itu dengan menggunakan dana secara efisien
Planning Programming Budgeting
•   perhatian banyak ditekankan pada penyusunan rencana dan program. Rencana disusun sesuai
    dengan tujuan nasional. Pengukuran manfaat penggunaan dana, dilihat dari sudut
    pengaruhnya terhadap lingkungan secara keseluruhan, baik dalam jangka pendek maupun
    dalam jangka panjang. Pengelompokan pos-pos anggaran didasarkan atas tujuan-tujuan yang
    hendak dicapai di masa yang akan datang.
•   penyusunan PPBS melalui beberapa tahap sebagai berikut:
    1.Menentukan tujuan yang hendak dicapai;
    2.Mengkaji pengalaman-pengalaman di masa lalu;
    3.Melihat prospek perkembangan yang akan datang;
    4.Menyusun rencana yang bersifat umum mengenai apa yang akan dilaksanakan.
    5.Menyusun program pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan
    6.Berdasarkan program pelaksanaan ditentukan berapa jumlah dana yang diperlukan untuk
    melaksanakan program-program
•   Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam PPBS:
    1. dituntut kemampuan dalam menyusun rencana dan program secara terpadu
    2.dibutuhkan informasi yang lengkap, baik informasi masa lalu maupun informasi masa yang
    akan datang yang relevan dengan kebutuhan penyusunan rencana dan program
    3.Pengawasan mulai dilaksanakan sebelum pelaksanaan sampai selesainya pelaksanaan
    rencana dan program
Zero Based Budgeting
 sistem penganggaran yang didasarkan pada perkiraan
  kegiatan tahun yang bersangkutan, bukan pada apa
  yang telah dilakukan pada masa lalu
 mensyaratkan adanya evaluasi atas semua kegiatan
  atau pengeluaran dan semua kegiatan dimulai dari
  basis nol, tidak ada level pengeluaran minimum
  tertentu
Pajak
 Pajak: iuran wajib kepada pemerintah yang bersifat
 memaksa dan legal sehingga pemerintah mempunyai
 kekuatan hukum untuk menindak wajib pajak yang
 tidak memenuhi kewajibannya (Rahardja &
 Manurung, 2004). Menurut Fisher (1996), tidak ada
 hubungan secara langsung antara pembayaran pajak
 oleh wajib pajak dengan pelayanan yang diterimanya
 dari pemerintah
Persyaratan bagi Struktur Pajak
yang Baik
• Distribusi beban pajak harus merata (adil)
• Pajak yang dipilih harus dapat meminimalisir campur tangan
    dari keputusan ekonomi atau dapat menciptakan pasar yang
    efisien  netralitas ekonomi
•   Ketika kebijakan pajak digunakan untuk mencapai tujuan lain
    seperti untuk memberi insentif investasi, maka sebaiknya
    dilakukan untuk meminimalisir ketidaksetaraan sistem
•   Struktur pajak harus dapat memfasilitasi penggunaan kebijakan
    fiskal dalam rangka stabilisasi dan pencapaian sasaran
    pertumbuhan
•   Sistem pajak harus memiliki administrasi yang adil dan non
    arbiter serta harus dapat dimengerti oleh pembayar pajak 
    kejelasan aturan pajak
•   Biaya administrasi dan kepatuhan harus rendah dan sebanding
    dengan tujuan lain

                                                Sumber: Musgrave &
                                                Musgrave, 1983
Karakteristik Pajak
• Efisiensi ekonomi: sistem pajak tidak boleh mengganggu
    alokasi sumberdaya (penghasilan)
•   Kesederhanaan administrasi: sistem pajak harus mudah
    dan murah untuk diadministrasikan
•   Fleksibel: sistem pajak harus dapat merespon dengan
    mudah (dalam beberapa kasus secara otomatis) terhadap
    perubahan lingkungan ekonomi
•   Tanggungjawab politik: sistem pajak harus didesain agar
    individu dapat memastikan apa yang mereka bayar serta
    dapat mengevaluasi seberapa akurat sistem telah
    merefleksikan keinginan mereka
•   Keadilan: sistem pajak harus adil dalam memperlakukan
    individu yang berbeda
                                           Sumber: Stiglitz, 2000
Retribusi
 Retribusi (user charges/fees): biaya yang dibebankan
 oleh pemerintah untuk pelayanan atau hak istimewa
 tertentu dan digunakan untuk membiayai semua atau
 sebagian biaya dalam menyediakan pelayanan tersebut
 (Fisher, 1996)
Prinsip Umum Retribusi yang
Efisien
 Pembiayaan retribusi menjadi lebih menarik sebagai akibat dari
  peningkatan keuntungan margin dari pengguna langsung
 Pembiayaan retribusi membutuhkan kondisi bahwa pengguna
  langsung dapat dengan mudah diidentifikasi dan dikecualikan
  (pada biaya yang pantas) dari mengkonsumsi pelayanan kecuali
  apabila harga dibayar, dengan asumsi bahwa kebanyakan
  keuntungan dari sebuah pelayanan atau fasilitas diterima oleh
  pengguna langsung
 Kasus efisiensi bagi pembiayaan retribusi lebih kuat ketika
  permintaan lebih elastis harganya
 Keuntungan margin dan bukan keuntungan total sangat
  berpengaruh dalam menentukan retribusi
                                                 Sumber: Fisher,
                                                 1996
Manajemen Hutang
• Kebocoran hutang luar negeri saat ini konon sebesar
  lebih dari 30%
• Mengurangi kebocoran anggaran yang berasal dari
  hutang luar negeri
  – Perbaikan sistem pengelolaan hutang luar negeri yang lebih
    baik
  – Sistem dari lembaga donor untuk membatasi korupsi dalam
    pengelolaan hutang
• Meminjam untuk hal-hal yang penting dan
 dibutuhkan, bukan karena kepentingan politik
 tertentu
                           http://alfianardhai.wordpress.com/2009/02/
                           03/perlukah-hutang-luar-negeri/
Siklus Anggaran 1/2
     Penerimaan:
     (UU no. 17/2003)
     - Pajak
     - Non pajak
     - Hibah                Pemeriksaan
                            pengelolaan keuangan
                            negara (UU no. 15/2004)



     Perencanaan              Persetujuan RAPBN/D             Pelaksanaan
     anggaran                 untuk menjadi APBN/D di         anggaran (UU no.
     (UU no. 17/2003)         Parlemen (UU no.                17/2003)
     - Ekonomi                17/2003)
     - Keuangan publik

                         Proposal
                         anggaran

                                                        Umpan balik

     Penyimpanan
     Uang Negara (UU
     no. 1/2004)
Siklus Anggaran 2/2  UU 17/2003
              SIKLUS APBN/APBD
                                                                              Paling
                                                           Pemeriksaan     lambat 2 bl
                                                              Oleh             stlh
                                                                            menerima
                                                              BPK            Lap Keu


                                                Peme-
  Peme-      DPR/         Peme-      Peme-      Rintah       Peme-
  Rintah     DPRD         Rintah     Rintah     & DPR/       Rintah
                                                DPRD

                                    Laporan                 Pertang-
  Penyu-    Pene-         Pelak-    Realisasi   Peru-                         DPR
                                    Semester
                                                            gungja-
  sunan     tapan         sanaan                bahan
                                       I                     waban

              Paling                                           Paling
   Mulai
            lambat 2 bl    12 bl,     Akhir     Sblm TA      lambat 6 bl
  mid Mei    sblm TA,                                          stlh TA
                          Jan-Des      Juli     berakhir
  sblm TA    Akhir Okt                                         berakhir
Struktur Fiskal / APBN 1/3
 Pendapatan Negara dan Hibah terdiri atas:
 Penerimaan Dalam Negeri, terdiri atas:
    Penerimaan Perpajakan, terdiri atas
        Pajak Dalam Negeri, terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan
         Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
         Bangunan (BPHTB), Cukai, dan pajak lainnya.
        Pajak Perdagangan Internasional, terdiri atas Bea Masuk dan Tarif Ekspor.
    Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terdiri atas:
        Penerimaan SDA (Migas dan Non Migas)
        Bagian Laba BUMN
        PNBP lainnya
 Hibah
    Hibah mempunyai pengertian bantuan yang berasal dari swasta, baik
     dalam negeri maupun luar negeri, dan pemerintah luar negeri
Struktur Fiskal / APBN 2/3
• Belanja terdiri atas dua jenis:
   • Belanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang digunakan untuk
     membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang
     dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas
     pembantuan). Belanja Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan menjadi:
     Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembiayaan Bunga Utang,
     Subsidi BBM dan Subsidi Non-BBM, Belanja Hibah, Belanja Sosial
     (termasuk Penanggulangan Bencana), dan Belanja Lainnya.
   • Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah,
     untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang
     bersangkutan. Belanja Daerah meliputi:
      –   Dana Bagi Hasil
      –   Dana Alokasi Umum
      –   Dana Alokasi Khusus
      –   Dana Otonomi Khusus
Struktur Fiskal / APBN 3/3
 Pembiayaan meliputi:
   Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi Pembiayaan
    Perbankan, Privatisasi, Surat Utang Negara, serta
    penyertaan modal negara.
   Pembiayaan Luar Negeri, meliputi:
       Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman
        Program dan Pinjaman Proyek
   Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri
   atas Jatuh Tempo dan Moratorium
Asumsi APBN
• Dalam penyusunan APBN, pemerintah
  menggunakan 7 indikator perekonomian makro,
  yaitu:
  • Produk Domestik Bruto (PDB) dalam rupiah
  • Pertumbuhan ekonomi tahunan (%)
  • Inflasi (%)
  • Nilai tukar rupiah per USD
  • Suku bunga SBI 3 bulan (%)
  • Harga minyak indonesia (USD/barel)
  • Produksi minyak Indonesia (barel/hari)
Fungsi APBN 1/3
• APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan
  pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan
  kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai
  pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional,
  mencapai stabitas perekonomian, dan menentukan arah serta
  prioritas pembangunan secara umum.
• APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan,
  alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang
  menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara
  dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN.
  Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai
  pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya.
Fungsi APBN 2/3
 Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi
  dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang
  bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan
  dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
 Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat
  menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada
  tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan
  sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk
  medukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan
  dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan
  nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan
  untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan
  lancar.
Fungsi APBN 3/3
 Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman
  untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara
  sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian
  akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah
  menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan
  atau tidak.
 Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk
  mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta
  meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian.
 Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus
  memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
 Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah
  menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan
  fundamental perekonomian
Prinsip Penyusunan APBN
• Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN ada tiga,
  yaitu:
   • Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan
     penyetoran.
   • Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara.
   • Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan
     penuntutan denda.
• Sementara berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN
  adalah:
   • Hemat, efesien, dan sesuai dengan kebutuhan.
   • Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan.
   • Semaksimah mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan
     memperhatikan kemampuan atau potensi nasional
Azas Penyusunan APBN
 APBN disusun dengan berdasarkan azas-azas:
    Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan
     dalam negeri.
    Penghematan atau peningkatan efesiensi dan
     produktivitas.
    Penajaman prioritas pembangunan
    Menitik beratkan pada azas-azas dan undang-undang
     negara
Sasaran Perimbangan
Keuangan
 Akuntabel, yakni pengambilan kebijakan keuangan daerah
  harus diputuskan dalam sebuah iklim yang penuh
  keterbukaan dari para wakil rakyat dan pejabat yang
  berwenang
 Adil, yakni kebijakan keuangan daerah harus adil baik
  secara horisontal maupun vertikal
 Efektif, yakni kebijakan keuangan daerah harus dapat
  mempertimbangkan penggunaan sumberdaya dengan
  hasil/keuntungan yang diperoleh, dimana secara umum
  sumberdaya yang digunakan harus lebih kecil dari manfaat
  yang diterima                   Petersen and Strachota, 1991
Faktor-faktor Pendukung
Desentralisasi Fiskal
 Pemerintah Pusat yang mampu melakukan
  pengawasan dan enforcement
 SDM yang kuat pada Pemda guna menggantikan
  peran Pemerintah Pusat
 Keseimbangan dan kejelasan dalam pembagian
  tanggung jawab dan kewenangan dalam melakukan
  pungutan pajak dan retribusi daerah


                                 Sidik, 2002
Sumber-Sumber Keuangan
Pemerintahan Daerah
 Pendapatan Sendiri  berasal dari pendapatan sendiri
  dapat berasal dari pajak, penjualan atau jasa,
  pendapatan non pajak, dan penjualan obligasi daerah
 Pembayaran dari level pemerintahan yang lain (Pusat,
  Daerah yang lebih tinggi/Propinsi, atau Daerah
  setingkat lainnya)  dikenal sebagai transfer antar
  pemerintahan
Kenapa Transfer antar
Pemerintahan
  agar pemerintah yang mendapatkan transfer dapat menyediakan
     pelayanan tertentu yang tidak dapat dia laksanakan sendiri kalau
     tidak mendapatkan bantuan dana
    untuk mengurangi kesenjangan kapasitas fiskal (equalization)
    sebagai kompensasi terhadap penyediaan jasa yang telah dilakukan
     oleh penerima dana transfer yang seharusnya dikerjakan oleh
     pemerintah yang memberikan transfer dana
    dalam rangka mengurangi dampak eksternalitas
    dalam rangka menstimulasi merit goods tertentu yang diproduksi
     oleh swasta
    dalam rangka redistribusi pendapatan
    untuk tujuan politis tertentu
                                     petersen and Strachota, 1991
Peranan Transfer
hibah digunakan untuk memperbaiki
 eksternalitas yang muncul dari struktur
 pemerintahan daerah yang ada dan dalam rangka
 meningkatkan efisiensi kebijakan fiskal
untuk redistribusi eksplisit dari sumberdaya
 diantara wilayah dan lokalitas yang ada
untuk mensubtitusi struktur pajak tertentu, serta
sebagai mekanisme stabilisasi ekonomi makro
 bagi sektor Pemerintahan Daerah Fisher, 1996
Jenis Hibah 1/2
 Hibah kategori (the categorical grant), hibah ini
  dikarakteristikan dengan adanya larangan yang ketat terhadap
  penggunaan dana yang diberikan. Larangan ini dibuat dengan
  maksud untuk menjamin bahwa dana dibelanjakan untuk
  tujuan spesifik yang telah ditentukan. Dalam konteks Indonesia,
  tipe hibah ini adalah yang kita kenal sebagai specific grant atau
  dana alokasi khusus.
 Bantuan fiskal secara umum (general fiscal assistance), hibah ini
  bertujuan untuk meningkatkan kemampuan umum dari
  penerima dana untuk melaksanakan kewajibannya dalam
  memberikan pelayanan publik. Di Indonesia kita mengenalnya
  sebagai subsidi daerah otonom atau sekarang sebagai dana
  alokasi umum
Jenis Hibah 2/2
 Biaya pembayaran kembali (reimbursement costs), yakni
  biaya yang dibayarkan atas biaya penyediaan pelayanan
  yang seharusnya dilakukan oleh pemberi dana. Di
  Indonesia mungkin lebih tepat untuk dana dekonsentrasi
  atau dana pelaksanaan tugas pembantuan
 Block grant, yakni hibah yang penggunaannya cukup
  fleksibel (dalam artian tidak banyak larangan) seperti
  halnya hibah kategori. Hibah ini dapat digunakan untuk
  banyak tujuan sesuai dengan kebutuhan
Tipe Hibah Antar
Pemerintahan
                                  Hibah Kategori                                  Hibah Umum (tidak ada
                                  (penggunaan untuk                               batasan penggunaan)
 Kondisi penggunaan               aktivitas tertentu)




                            Formula                     Proyek                         Formula
 Metode alokasi




                        Lumpsum (tidak             Pendamping
 Pendamping             diperlukan                                          Lumpsum (tidak         Sharing pendapatan
                        pengeluaran)                                        diperlukan             (permasalahan upaya
                                                                            pengeluaran)           pajak-variabel
                                                                                                   disesuaikan)




                                         Tertutup (jumlah        Terbuka (tidak ada
                                         hibah terbatas)         batas jumlah hibah)
 Batas besarnya hibah




                                                                                             Fisher, 1996
Pendapatan Daerah
berdasarkan UU 33/2004
 Pendapatan Daerah
    PAD
    dana perimbangan
    lain-lain pendapatan
 Pembiayaan
    sisa lebih perhitungan anggaran daerah
    penerimaan pinjaman daerah
    dana cadangan daerah
    hasil kekayaan daerah yang dipisahkan
Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan asli daerah merupakan salah satu wujud
 dari desentralisasi fiskal untuk memberikan sumber-
 sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan
 digunakan sendiri sesuai dengan potensinya
  hasil pajak daerah,
  hasil retribusi daerah,
  hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan
   asli daerah yang syah berupa:
      hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro;
       pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap
       mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai
       akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh
       Daerah
Dana Perimbangan
 dana bagi hasil
 dana alokasi umum
 dana alokasi khusus
Perkembangan Alokasi Dana
Perimbangan2005 -2008

300.000.000


250.000.000


200.000.000


150.000.000


100.000.000                                                                   DBH
                                                                              DAU
                                                                              DAK
 50.000.000                                                                   TOTAL


          -
                2005                 2006             2007               2008
                         2005             2006           2007           2008
              DBH       26,848,174       56,041,797     59,203,804    62,671,382
              DAU       88,765,600      145,664,200    164,787,400   179,749,980
              DAK        4,014,000       11,569,800     17,094,100    21,202,141
              TOTAL    119,627,774      213,275,797    241,085,304   263,623,503
Dana bagi hasil 1/7
 Bersumber dari pajak
   PBB
        sebesar 90% untuk Daerah dengan rincian: 16,2% untuk provinsi; 64,8% untuk
         kabupaten/kota; 9% untuk biaya pemungutan
        10% bagian Pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah
         kabupaten dan kota didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran
         berjalan, dengan imbangan: 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah
         kabupaten dan kota; dan 35% dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten
         dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana
         penerimaan sektor tertentu
   BPHTB
     sebesar 80% dengan rincian: 16% untuk provinsi; 64% untuk kabupaten dan kota
      penghasil; 20% bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTB dibagikan dengan
      porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota
   PPh Pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal
    21
        20% dibagi dengan imbangan 60% untuk kabupaten/kota dan 40% untuk provinsi
Dana bagi hasil 2/7
Bersumber dari SDA
  Kehutanan
      Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya
       Hutan (PSDH) dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan
       80% untuk Daerah yang dibagi dengan rincian: 16% untuk provinsi;
       32% untuk kabupaten/kota penghasil; dan 32% dibagikan dengan
       porsi yang sama besar untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi
       yang bersangkutan
      Dana Reboisasi dibagi dengan imbangan sebesar 60% untuk
       Pemerintah dan 40% untuk Daerah. 60% bagian Pemerintah
       digunakan untuk rehabilitasi hutan dan lahan secara nasional; dan
       40% bagian daerah digunakan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan
       lahan di kabupaten/kota penghasil
Dana bagi hasil 3/7
 Bersumber dari SDA
   Pertambangan umum
     20% untuk Pemerintah dan 80% untuk Daerah
     Penerimaan Pertambangan Umum terdiri atas: Penerimaan
      Iuran Tetap (Land-rent); dan Penerimaan Iuran Eksplorasi dan
      Iuran Eksploitasi (Royalti). Dana Bagi Hasil dari Penerimaan
      Negara Iuran Tetap (Land-rent) yang menjadi bagian Daerah
      dibagi dengan rincian: 16% untuk provinsi; dan 64% untuk
      kabupaten/kota penghasil. Dana Bagi Hasil dari Penerimaan
      Negara Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) yang
      menjadi bagian Daerah dibagi dengan rincian: 16% untuk
      provinsi; 32% untuk kabupaten/kota penghasil; dan 32% untuk
      kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkuta
Dana bagi hasil 4/7
Bersumber dari SDA
  Perikanan
     20% untuk Pemerintah dan 80% untuk
      seluruh kabupaten/kota. Penerimaan
      Perikanan terdiri atas: Penerimaan
      Pungutan Pengusahaan Perikanan; dan
      Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan
Dana bagi hasil 5/7
 Bersumber dari SDA
  Pertambangan minyak bumi
      Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah
       Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan
       pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi
       dengan imbangan: 84,5% untuk Pemerintah; dan 15,5% untuk Daerah
      Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi untuk Daerah sebesar
       15% dibagi dengan rincian: 3% dibagikan untuk provinsi; 6% dibagikan
       untuk kabupaten/kota penghasil; dan 6% dibagikan untuk
       kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan
      Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk
       Daerah sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan
       dasar dengan rincian: 0,1% dibagikan untuk provinsi; 0,2% untuk
       kabupaten/ kota penghasil; dan 0,2% untuk kabupaten/ kota lainnya
       dalam provinsi yang bersangkutan
Dana bagi hasil 6/7
 Bersumber dari SDA
  Pertambangan gas bumi
      Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah
       yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan
       lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan
       imbangan: 69,5% untuk Pemerintah; dan 30,5% untuk Daerah
      Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi untuk Daerah sebesar 30%
       dibagi dengan rincian: 6% dibagikan untuk provinsi; 12% untuk
       kabupaten/kota penghasil; dan 12% untuk kabupaten/kota lainnya dalam
       provinsi bersangkutan
      Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk
       Daerah sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan
       dasar dengan rincian: 0,1% dibagikan untuk provinsi; 0,2% untuk
       kabupaten/kota penghasil; dan 0,2% dibagikan untuk kabupaten/kota
       lainnya dalam provinsi yang bersangkutan
Dana bagi hasil 7/7
 Bersumber dari SDA
   Pertambangan panas bumi
      Pertambangan Panas Bumi yang dihasilkan dari wilayah
       Daerah yang bersangkutan yang merupakan Penerimaan
       Negara Bukan Pajak, dibagi dengan imbangan 20% untuk
       Pemerintah dan 80% untuk Daerah yang terdiri atas: Setoran
       Bagian Pemerintah; dan Iuran tetap dan iuran produksi
      Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pertambangan Panas Bumi
       yang dibagikan kepada Daerah dibagi dengan rincian: 16%
       untuk provinsi; 32% untuk kabupaten/kota penghasil; dan
       32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang
       bersangkutan
Perkembangan Alokasi Dana
Bagi Hasil 2005 - 2008
  70.000.000


  60.000.000


  50.000.000


  40.000.000


  30.000.000


  20.000.000
                                                                                Kabupaten
  10.000.000                                                                    Propinsi
                                                                                Total
         -
               2.005             2.006                2.007                2.008


                DBH              2,005        2,006        2,007        2,008
                Kabupaten   22,482,653   40,460,666   41,175,642   43,360,390
                Propinsi    11,981,679   18,421,589   18,028,162   19,310,991
                Total       34,464,331   58,882,255   59,203,804   62,671,382
Dana alokasi umum 1/3
 Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari
  Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU
  untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi
  dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas
  fiskal Daerah. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai
  Negeri Sipil Daerah
 Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah
  untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Setiap kebutuhan
  pendanaan diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk,
  luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik
  Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia.
  Kapasitas fiskal Daerah merupakan sumber pendanaan Daerah yang
  berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil
Dana alokasi umum 2/3
 Proporsi DAU antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan
  imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.
 DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah provinsi dihitung berdasarkan
  perkalian bobot daerah provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh
  daerah provinsi. Bobot daerah provinsi merupakan perbandingan antara celah
  fiskal daerah provinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah
  provinsi.
 DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah kabupaten/kota dihitung
  berdasarkan perkalian bobot daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan
  jumlah DAU seluruh daerah kabupaten/ kota. Bobot daerah kabupaten/kota
  merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah kabupaten/kota yang
  bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah kabupaten/kota.
 Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan nol menerima DAU sebesar
  alokasi dasar. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif
  tersebut lebih kecil dari alokasi dasar menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah
  dikurangi nilai celah fiskal. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai
  negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar tidak menerima DAU.
Dana alokasi umum 3/3
 Data untuk menghitung kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal
 diperoleh dari lembaga statistik pemerintah dan/atau lembaga
 pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat
 dipertanggungjawabkan.
 Pemerintah merumuskan formula dan penghitungan DAU
 dengan memperhatikan pertimbangan dewan yang bertugas
 memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan
 otonomi daerah.
 Hasil penghitungan DAU per provinsi, kabupaten, dan kota
 ditetapkan dengan Keputusan Presiden sementara Penyaluran
 DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 dari
 DAU Daerah yang bersangkutan yang dilaksanakan sebelum
 bulan bersangkutan
Perkembangan Dana Alokasi
Umum 2001 - 2008


200.000.000
180.000.000
160.000.000
140.000.000
120.000.000
100.000.000
 80.000.000                                                                              Kabupaten
 60.000.000
                                                                                         Propinsi
 40.000.000
                                                                                         Total
 20.000.000
          -
               2001        2002         2003       2004          2005       2006      2007         2008




   DAU         2001         2002           2003            2004         2005          2006            2007          2008
Kabupaten     54,464,940   63,057,430     69,280,110      73,917,846    79,889,040   131,097,780     148,308,660 161,556,430
 Propinsi      6,051,670    8,111,410      7,697,790       8,213,094     8,876,560    14,566,420      16,478,740 17,950,714
  Total       60,516,610   71,168,840     76,977,900      82,130,940    88,765,600   145,664,200     164,787,400 179,507,145
Dana alokasi khusus
 Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan
  kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang
  merupakan urusan Daerah sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan
  dalam APBN.
 Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum,
  kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan
  mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD.
  Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan
  perundang-undangan dan karakteristik Daerah. Kriteria teknis
  ditetapkan oleh kementerian Negara/departemen teknis.
 Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping
  sekurang-kurangnya 10% dari alokasi DAK yang dianggarkan dalam
  APBD. Daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan
  menyediakan Dana Pendamping
Perkembangan Dana Alokasi
Khusus 2001 - 2008
      25.000.000



      20.000.000



      15.000.000



      10.000.000
                                                                                                         Kabupaten
                                                                                                         Propinsi
        5.000.000                                                                                        Total



              -
                        2001       2002          2003          2004      2005      2006         2007       2008

   DAK       2001       2002        2003                2004          2005         2006           2007            2008
Kabupaten     700,562    658,170     2,269,000           2,838,500     4,014,000   11,569,800     17,094,100      20,429,635
 Propinsi                                                                                                            762,506
  Total       700,562    658,170     2,269,000          2,838,500     4,014,000    11,569,800     17,094,100      21,192,141

				
DOCUMENT INFO
Description: Proposal Proyek Sistem Informasi Akuntansi document sample