Docstoc

Proposal Sistem Informasi Rental Mobil

Document Sample
Proposal Sistem Informasi Rental Mobil Powered By Docstoc
					                   PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
                        (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
                     NOMOR 15 TAHUN 2002 (15/2002)
                                TENTANG
              RENCANA STRATEJIK DAERAH TAHUN 2002 - 2006

                  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
                         WALIKOTA YOGYAKARTA

Menimbang :      a.bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan Program
                      Pembangunan Daerah yang merupakan kebijakan
                      pembangunan di Daerah yang memuat indikasi
                      program perlu penjabaran lebih lanjut;

                 b.bahwa untuk menjabarkan kebijakan pembangunan
                      yang lebih jelas, terinci dan terukur perlu
                      dituangkan dalam Rencana Stratejik Daerah;

                 c.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
                      perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
                      Rencana Stratejik Daerah Tahun 2002-2006.

Mengingat :      1.Undang-undang   Nomor  16   Tahun 1950  tentang
                      Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
                      Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
                      Jawa   Barat   dan   dalam   Daerah Istimewa
                      Yogyakarta;

                 2.Undang-undang  Nomor   24    Tahun   1992   tentang
                      Penataan Ruang;

                 3.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan
                      dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
                      Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
                      Rakyat Daerah;
                 4.Undang-undang  Nomor    22   Tahun   1999   tentang
                      Pemerintahan Daerah;

                 5.Undang-undang  Nomor   25  Tahun 1999   tentang
                      Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
                      dan Daerah;

                 6.Undang-undang  Nomor   28   Tahun 1999  tentang
                      Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas
                      dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

                 7.Undang-undang  Nomor   25  Tahun 2000    tentang
                      Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun
                      2000 -2004;
                 8.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
                      Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
                      sebagai Daerah Otonom;
              9.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang
                   Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

              10.Peraturan Pemerintah Nomor     104   Tahun   2000
                   tentang Dana Perimbangan;

              11.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000
                   tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban
                   Keuangan Daerah;

              12.Peraturan Pemerintah Nomor     107   Tahun   2000
                   tentang Pinjaman Daerah;

              13.Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000
                   tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala
                   Daerah;

              14.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
                   Yogyakarta   Nomor   1  Tahun 1992  tentang
                   Yogyakarta Berhati Nyaman;

              15.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
                   Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana
                   Umum   Tata  Ruang   Kota  Yogyakarta   tahun
                   1994-2004;

              16.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun
                   2000 tentang Kewenangan Daerah;

              17.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun
                   2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah
                   Tahun 2002 -2006;

              18.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun
                   2002 tentang Program Pembangunan Daerah Tahun
                   2002 -2006.

Memerhatikan : 1.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7
                    Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
                    Instansi Pemerintah;

              2.Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara
                   Nomor   :   589/IX/6/Y/99 tentang  Pedoman
                   Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
                   Instansi Pemerintah;

              3.Surat   Edaran   Menteri   Dalam    Negeri   Nomor
                   050/829/II/Bangda   tanggal   28    April  2000
                   perihal   Pedoman    Penyusunan    Pola   Dasar
                   Pembangunan Daerah 2000 -2005;
              4.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi
                   Daerah Nomor 050/1240/II/Bangda tanggal 21
                        Juni 2001 perihal Pedoman Penyusunan Dokumen
                        Perencanaan Pembangunan Propinsi, Kabupaten
                        dan Kota.

                           Dengan persetujuan

                  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
                          KOTA YOGYAKARTA

                               MEMUTUSKAN

Menetapkan :PERATURAN     DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG     RENCANA
                        STRATEJIK DAERAH TAHUN 2002-2006.

                                  BAB I
                             KETENTUAN UMUM
                                 Pasal 1

a.   Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
b.   Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
c.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
     adalah Badan LegislatifDaerah Kota Yogyakarta;
d.   Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
e.Pola Dasar Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat POLDAS
     adalah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta;
f.Program Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat PROPEDA
     adalah Program Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta;
g.Rencana Stratejik Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRADA
     adalah Rencana Stratejik Daerah Kota Yogyakarta;
h.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat
     REPETADA adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kota
     Yogyakarta;
i.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
     disingkat APBD adalah Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah
     Kota Yogyakarta;
j.Pertanggungjawaban adalah "Pertanggungjawaban Walikota pada "
     Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan kepada DPRD.
k.Rencana Stratejik lnstansi yang selanjutnya disingkat RENSTRAIN
     adalah Rencana Stratejik lnstansi Pemerintah Kota Yogyakarta;
l.Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang selanjutnya
     disingkat LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi
     Pemerintah Kota Yogyakarta.

                                 BAB II
                        RENCANA STRATEJIK DAERAH

                                Pasal 2

RENSTRADA Kota Yogyakarta Tahun 2002 -2006 adalah dokumen
perencanaan   pembangunan  daerah   yang  bersifat   kebijaksanaan
operasional yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari PROPEDA
yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan
daerah selama 5 (lima) tahun mendatang yang terinci dan terukur,
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
                             Pasal 3

RENSTRADA sebagaimana tersebut Pasal 2 Peraturan Daerah ini
dibiayai dari dana APBD Kota Yogyakarta untuk 5 (lima) tahun
mendatang dengan indikator kinerja, yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

                              BAB III
                RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH

                             Pasal 4

RENSTRADA sebagaimana tersebut Pasal 2 Peraturan Daerah ini dalam
pelaksanaannya dituangkan ke dalam REPETADA, merupakan dokumen
perencanaan pembangunan daerah yang memuat penjabaran uraian
program dan kegiatan dalam skala proyek secara rinci dan terukur
untuk setiap tahun anggaran yang ditetapkan dengan Keputusan
Walikota.

                              BAB IV
              ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

                             Pasal 5

REPETADA sebagaimana tersebut Pasal 4 Peraturan Daerah ini dalam
pelaksanaannya dituangkan ke dalam APBD Kota Yogyakarta yang
memuat rincian penerimaan dan belanja daerah yang ditetapkan
dengan
Peraturan Daerah.

                               BAB V
                    RENCANA STRATEJIK INSTANSI

                             Pasal 6
RENSTRADA sebagaimana tersebut Pasal 2 Peraturan Daerah ini di
jabarkan lebih lanjut kedalam RENSTRAIN yang merupakan dokumen
perencanaan instansi 5(lima) tahun mendatang yang ditetapkan
dengan Keputusan Walikota.

                             Pasal 7

RENSTRAIN sebagaimana tersebut Pasal 6 Peraturan Daerah ini memuat
program dan kegiatan instansi secara rinci dan terukur 5 (lima)
tahun mendatang yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran,
kebijakan,     program     dan kegiatan yang realistis untuk
mengantisipasi perkembangan masa depan dengan indikator kinerja :

                             BAB VI
                        INDlKATOR KINERJA
                             Pasal 8
Indikator Kinerja sebagaimana tersebut Pasal 3 dan Pasal 7
Peraturan Daerah ini merupakan ukuran kualitatif dan kuantitatif
yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang akan
dicapai pada RENSTRADA dan RENSTRAIN dengan indikator kinerja
dampak, manfaat, basil, keluaran dan masukan.

                              BAB VII
                        PERTANGGUNGJAWABAN

                             Pasal 9

Pertanggungjawaban     akhir      tahun    anggaran     merupakan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk perhitungan APBD
yang memuat Laporan Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD,
Laporan Aliran Kas dan Neraca Daerah berikut penilaian kinerja
berdasarkan tolok ukur RENSTRADA .

                             Pasal 1O

Pertanggungjawaban akhir masa jabatan merupakan pertanggungjawaban
atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan
yang merupakan kinerja Kepala Daerah selama masa jabatan Kepala
Daerah berdasarkan tolok ukur RENSTRADA

                             BAB VIII
              LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
                            PEMERINTAH

                             Pasal 11

LAKIP adalah merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja lnstansi
Pemerintah yang harus disusun oleh lnstansi pada setiap akhir
tahun anggaran.

                             BAB IX
                       KETENTUAN LAIN-LAIN
                             Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan. diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Walikota.

                              BAB X
                        KETENTUAN PENUTUP

                             Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

                              Ditetapkan di Yogyakarta
                                pada tanggal 28 Mei 2002

                                  WALIKOTA YOGYAKARTA

                                          ttd

                                   D. DERRY ZUDIANTO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota            Yogyakarta
dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

Nomor :   34/K/DPRD/2002
Tanggal   :    28 Mei 2002

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Nomor :   29
Seri      :    D
Tanggal   :    1 Juni 2002

                                                  SEKRETARlS DAERAH
                                                   KOTA YOGYAKARTA

                                                        ttd

                                                   Drs. DARULAKSONO
                                                  Pembina Utama Muda
                                                    NIP: 490013927


           PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
                      NOMOR : 15 TAHUN 2002

                               TENTANG

                       RENCANA STRATEJIK DAERAH
                           TAHUN 2002 -2006


I.   PENJELASAN UMUM

     Bahwa RENSTRADA merupakan penjabaran pokok-pokok kebijakan
     operasional pembangunan daerah sebagai bagian integral dari
     pembangunan daerah yang bersifat menyeluruh, terarah dan
     terpadu serta berlangsung terus menerus yang merupakan
     penjabaran PROPEDA didasarkan pada kondisi, potensi dan
     aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kota Yogyakarta
     yang dibiayai dari sumber dana APBD Kota Yogyakarta.

     Dengan ditetapkannya PROPEDA Tahun 2002 -2006 yang merupakan
     arab perencanaan pembangunan daerah dalam waktu 5 (lima)
     tahun mendatang maka Pemerintah Daerah harus menyusun
     penjabaran operasionalnya dalam RENSTRADA yang memuat visi,
     misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan daerah yang
      terinci dan terukur dengan indikator kinerja dampak, manfaat,
      basil, keluaran dan masukan yang jelas.

      Atas dasar hal tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan
      Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Stratejik Daerah tahun
      2002- 2006.

II.   PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

      Pasal 1 huruf a sampai
      dengan huruf j           :     Cukup jelas.
      huruf k dan l            :yang    dimaksud    dengan   instansi
                                     adalah   lembaga-lembaga    yang
                                     ada   dilingkungan    Pemerintah
                                     Daerah       yang       meliputi
                                     Sekretariat    Daerah,   Bagian,
                                     Sekretariat      Dewan, Lembaga
                                     Pengawasan    Internal,   Badan,
                                     Dinas, Kantor, BUMD, RSUD clan
                                     Kecamatan.

      Pasal 2 sampai
      dengan pasal 7           :    Cukup jelas

      Pasal 8                  :    Yang dimaksud :
                                    -Dampak    adalah     dampaknya
                                         terhadap   kondisi   makro
                                         yang     ingin     dicapai
                                         berdasarkan manfaat yang
                                         dihasilkan.

                                    -Manfaat     adalah      tingkat
                                         kemanfaatan    yang   dapat
                                         dirasakan sebagai nilai
                                         tambah   bagi    masyarakat
                                         maupun pemerintah
                                    -Hasil      adalah     tingkat
                                         pencapaian kinerja yang
                                         diharapkan       terwujud
                                         berdasarkan      keluaran
                                         kebijakan   atau  program
                                         yang sudah dilaksanakan.

                                    -Keluaran adalah.bentuk produk
                                         yang dihasilkan langsung
                                         oleh     kebijkan     atau
                                         program        berdasarkan
                                         masukan yang digunakan.

                                    -Masukan adalah tingkat atau
                                         besaran   sumber-   sumber
                                         yang            digunakan,
                                         sumberdaya manusia, dana,
                                            material,   waktu    dan
                                            teknologi

     Pasal 9 sampai
     dengan Pasal 13 :Cukup jelas.

                    LAMPIRAN    :PERATURAN DAERAH KOTA
                                     YOGYAKARTA
                    NOMOR :     15/TAHUN 2002
                    TENTANG     :RENCANA STRATEJIK DAERAH       TAHUN
                                     2002-2006

                                 BAB I
                              PENDAHULUAN


A.   Umum.
     PROPEDA Kota Yogyakarta Tahun 2002-2006, merupakan dokumen
     Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan penjabaran dari
     POLDAS Kota Yogyakarta Tahun 2002 -2006 yang selanjutnya
     dijabarkan dalam RENSTRADA Kota Yogyakarta Tahun 2002 -2006.

     RENSTRADA berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
     Nomor 108 Tahun 2000 .tentang Pertanggungjawaban Kepa1a
     Daerah pada pasal 1 butir 4 menyebutkan Rencana Stratejik
     atau Dokumen Perencanaan Daerah yang disahkan oleh DPRD dan
     Kepala Daerah selanjutnya disebut RENSTRA adalah rencana lima
     tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi,
     program dan kegiatan daerah secara terinci dan terukur.

     Pada pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut di atas
     menyebutkan   pertanggungjawaban    Kepala Daerah   dinilai
     berdasarkan tolok ukur Renstra sedangkan pada pasal 3
     mengatakan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
     ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
     Berpijak pada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
     Nomor 108 Tahun 2000 tersebut Pemerintah Daerah menyusun
     RENSTRADA Kota Yogyakarta dengan mendasarkan kepada Peraturan
     Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan
     Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
     2002 tentang Program Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta.
RENSTRADA disusun dengan indikasi :
     1.Sederhana, lugas, tleksibel dan merupakan penjabaran
          PROPEDA Kota Yogyakarta.
     2.Memberikan arah dalam penyusunan REPETADA dilingkungan
          Pemerintah Daerah.
     3.Memberikan arah dalam penyusunan RENSTRAIN dilingkungan
          Pemerintah Daerah.
     4.Berisi komitmen terhadap kebijakan Stratejik Nasional dan
          Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah
          Kota.
     5.Memuat stratejik dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk
          Jangka Menengah 5 tahun mendatang.
     6.Berisi daftar program dan kegiatan sesuai         kewenangan
          Pemerintah Daerah dari sumber dana APBD.
     7.Sebagai tolok ukur Pertanggungjawaban Walikota.

     Dengan    indikasi-indikasi   tersebut    di   alas.    serta
     memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang
     mungkin timbul diharapkan visi, misi, tujuan, strategi,
     program dan kegiatan daerah yang realistis dan termuat dalam
     RENSTRADA dapat dicapai.

B.   Tujuan dan Sasaran

     RENSTRADA berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis
     stratejik, yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan
     daerah, daftar program dan kegiatan serta indikatornya yang
     akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud
     secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD,
     dengan mengutamakan kewenangan wajib sesuai dengan prioritas
     dan kebutuhan daerah.

Tujuan penyusunan RENSTRADA adalah :

     1.Tersedianya kerangka perencanaan dan daftar program dan
          kegiatan serta indikatornya untuk APBD dalam skala
          prioritas yang tajam dan yang sesuai dengan kebutuhan
          daerah.

     2Tersedianya tolok ukur evaluasi penilaian kinerja Walikota.

     3.Landasan Komitmen bersama Pemerintah Daerah. DPRD Kota
          Yogyakarta beserta seluruh komponen masyarakat Kota
          Yogyakarta atas pelaksanaan program-program pembangunan
          di Kota Yogyakarta.

     Sasaran Penyusunan RENSTRADA adalah :
     1.Menjabarkan visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan,
          pengelolaan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat
          dan pemberdayaan ke dalam program dan kegiatan lima
          tahunan daerah, yang bersifat lebih taktis stratejik
          dari sumber APBD, terinci dan terukur dengan indikator
          kinerja meliputi dampak, manfaat, hasil, keluaran dan
          masukan.

     2.Tersusunnya rincian daftar program dan kegiatan yang
          dilaksanakan dalam rentang periode lima tahunan melalui
          sumber pembiayaan APBD dalam skala prioritas dan
          kebutuhan daerah, dengan penekanan pada:

          a).Program   dan   kegiatan  yang   berimplikasi  pada
               pendapatan daerah
          b).Program dan kegiatan yang berimplikasi pada belanja
               daerah.
     3.Sebagai landasan/dasar penyusunan REPETADA

     4.Sebagai dasar yang terukur bagi penilaian kinerja Walikota
          pada setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan
          dengan menggunakan 5 (lima) tolok ukur kinerja meliputi
          dampak, manfaat, hasil,-keluaran dan masukan.

C.   Landasan Penyusunan

Landasan penyusunan RENSTRADA Kota Yogyakarta adalah
     1.Landasan Idiil               :    Pancasila
     2.Landasan konstitusional :Undang-Undang Dasar 1945
     3.Landasan Materiil       :Tap MPR NomorlV/MPR/1999 tentang
                                         GBHN Tahun 1999- 2004
     4.Landasan Operasional    :

          a.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950.tentang Pembentukan
               DIY.
          b.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan
               Ruang.
          c.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah
               Daerah.
          d.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
               Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
          e.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
               Pembangunan Nasional.
          f.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
               Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
               sebagai Daerah Otonom.
          g.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
               Pengelolaan    dan    Pertanggungjawaban    Keuangan
               Daerah.
          h.Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang
               pertanggungjawaban Kepala Daerah.
          i.Peraturan   Daerah    Kotamadya   Daerah   Tingkat   II
               Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta
               BERHATI NYAMAN.
          j.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000
               tentang Kewenangan Daerah.
          k.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2002
               tentang   Pola   Dasar   Pembangunan   Daerah   Kota
               Yogyakarta Tahun 2002 -2006.
          i.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2002
               Tentang Program Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta
               Tahun 2002 -2006.

D.   Sistematika Penulisan.

     RENSTRADA Kota Yogyakarta disusun dengan sistematika sebagai
     berikut :
     BAB I PENDAHULUAN.
     BAB II     KONDISI, PROYEKSI PERTUMBUHAN DAN KENDALA.
     BAB IIIVISI, MISI, ARAH KEBIJAKA DAN PRIORITAS DAERAH.
     BAB IVPROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS LIMA TAHUNAN DAERAH.
     BAB V PENGUKURAN DAN EV ALUASI KINERJA.
     BAB VIMATRIKS DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH SERTA
                INDIKATORNYA.
     BAB VII    PENUTUP.

                                BAB II
               KONDISI, PROYEKSI PERTUMBUHAN DAN KENDALA


A.   Kondisi.
     1.   Geografis.
          a.   Letak wilayah

               Secara geografis Kota Yogyakarta terbentang antara
               110024' 19" sampai 110028' 53" Bujur Timur dan 070
               15' 24" sampai 070 49' 26" Lintang Selatan.
          Secara administratif Kota Yogyakarta berbatasan dengan
               :
               Sebelah utara       :    Kabupaten Sleman
               Sebelah timur       :Kabupaten Sleman dan Bantul
               Sebelah selatan :   Kabupaten Bantul
               Sebelah barat       :Kabupaten Bantul dan Sleman

          b.     Luas wilayah
                 Luas Kota Yogyakarta adalah 32,5 Km2 atau kurang
                 lebih 1,02% dari luas Wilayah Propinsi Daerah
                 Istimewa   Yogyakarta,   dan   terdiri    dari  14
                 kecamatan, 45 kelurahan, 617 RW dan 2.532 RT. Luas
                 masing-masing Kecamatan seperti tabel 2.1.

                              Tabel 2.1
                  Pembagian Wilayah Kota Yogyakarta
                Menurut Kecamatan, Kelurahan dan Luas
                                                    Jumlah
                                                                  Luas
          No.    Kecamatan      Kelurahan                         km2)
                                                    RW     RT
          1.     Mantrijeron    1. Gedongkiwo       18     86   0,90
                                2. Suryodiningratan 17     68   0,85
                                3 Mantriieron 20    76     0,86

                                                     55    230    2,61
          2.     Kraton         1. Patehan      10   44    0,40
                                2. Penembahan        18    78     0,66
                                3. Kadipaten         15    53     0,34
                                                     43    175    1,40
          1           2               3              4      5      6

          3.     Mergangsang    1. Brotokusuman 23   83    0,93
                                2. Keparakan         13    58   0,53
                                3. Wirogunan         24    78   0,85

                                                     60    219    2,31
4.    Umbulharjo 1. Giwangan          13   41   1,26
                      2. Sorosutan         14   58     1.68
                      3. Pandean      11   45   1,38
                      4. Warungboto         9   38     0,83
                      5. Tahunan      11   48   0,78
                      6. Muja-muju         12   54     1,53
                      7. Semaki            10   34     0,66

                                           80   318    8,12

5.    Kotagede        1. Prenggan          13   58   0,99
                      2. Purayan      14   58   0,83
                      3. Rejowinangun 13   45   1,25

                                           40   161    3,07

6.    Gondokusuman    1.   Baciro          21   89     1.06
                      2.   Demangan        12   44     0,74
                      3.   Klitren    16   63   0,68
                      4.   Kotabaru         4   21     0,71
                      5.   Terban          12   59     0,80

                                           65   276    3,99

7.    Danurejan       1. Suryatmajan       15   45     0,28
                      2. Tegalpanggung     16   66     0,35
                      3. Bausasran         12   49     0,47

                                           43   160    1,10

8.    Pakualaman 1. Purwokinanti 10  47    0,30
                      2. Gunungketur        9   37     0,33

                                           19   84     0,63

9.    Gondomanan 1. Prawirodirjan     18   61   0,67
                      2. Ngupasam          13   49   0,45

                                           31   110    1,12

10.   Ngampilan       1. Notoprajan         8   50     0,37
                      2. Ngampilan         13   70     0,45

                                           21   120    0,82

11.   Wirobrajan 1. Patangpuluhan     10   51   0,44
                      2. Wirobrajan        12   58   0,67
                      3. Pakuncen          12   56   0,65

                                           34   165    1,76
12.    Gedongtengen   1. Pringgokusuman    25   92     0,46
                      2. Sosromenduran     19   71     0,50
                                                44   163    0,96

     13.   Jetis       1. Bumijo           12   56   0,58
                            2. Gowongan         13   51   0,46
                            3. Cokrodiningratan 11   61   0,66

                                                36   168    1,70

     14.   Tegalrejo        1.   Tegalrejo      12   46     0,82
                            2.   Bener           7   24     0,57
                            3.   Kricak         13   59     0,82
                            4.   Karangwaru     14   54     0,70

                                                46   183    2,91

           Jumlah                  45           617 2.532 32,50

     Sumber data : Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2000

c.   Topografi

     Kota Yogyakarta yang terletak di daerah dataran lereng
     gunung Merapi memiliki kemiringan lahan yang relatif
     datar antara 0% sampai 3% ke arah selatan. dan berada
     pada ketinggian rata-rata lebih kurang 114 m diatas
     permukaan air laut, yang tertinggi 123 m terletak
     dibagian utara dan yang terendah 105 m terletak
     dibagian selatan, serta mengalir tiga buah sungai besar
     : Sungai Winongo, dibagian barat, Sungai Code dibagian
     tengah dan Sungai Gajahwong dibagian timur, serta 2
     buah sungai kecil, sungai Belik terletak antara sungai
     Gajahwong dan Code dan sungai Widuri disebelah barat
     sungai Winongo.

d.   Klimatologi
     Suhu udara Kota Yogyakarta maksimum 33,1 derajat C
     terjadi pada siang hari dan suhu minimum 23,03 derajat
     C terjadi pada malam hari dengan kelembaban udara
     rata-rata 74. 7 %. Curah hujan bulanan yang terjadi di
     wilayah Kota Yogyakarta tidak merata. untuk tahun 1998
     rata-rata 172,57 mm, tahun 1999 rata-rata 109,49 mm,
     dan tahun 2000 rata-rata 124,75 mm, dan curah hujan
     tahunan untuk tahun 1998 sebesar 2.070,80 mm jumlah
     hari hujan 128 hari, tahun 1999 sebesar 1.313,90 mm
     jumlah hari hujan 92 hari, tahun 2000 sebesar 1.497 mm
     jumlah hari hujan 122 hari seperti tersebut dalam tabe1
     2.2. dibawah ini.

                          Tabe1 2.2
                 Curah hujan dan hari hujan
                      Tahun 1998 -2000

                            1998        1999         2000
              No          Bulan
                                   mm       hh    mm           hh     mm
      hh

              1    Januari     177.8        10    176,8 12     209           16
              2    Pebruari    336,6        18    140,8 13     332           19
              3    Maret 252,4     15       249,0 14     274         19
              4    April 219,4     21       137,0 9      151         15
              5    Mei          35,2         5     98,6 6       54           9
              6    Juni        167,6         8     17,0 3       48           4
              7    Juli         72,4         8     36,1 1        4           2
              8    Agustus      15,0         1      5,5 1        0           1
              9    September    70,4         6      3,6 1       15           3
              10   Oktober     401,0        11     66,3 6       96           10
              11   Nopember    131,4        11    175,7 12     225           15
              12   Desember    191,6        14    207,5 14      89           9

                   Jumlah         2.070,8   128   1.313,9      92    1.497
122

      Sumber data :Dinas Pertanian dan Kehewanan Kota Yogyakarta
           Mm : milimeter      hh : hari hujan

      Bulan     basah terjadi pada bulan Januari, Februari, Maret,
              Oktober, Nopember dan Desember, dan bulan-bulan kering
              pada bulan April, Mei. Juni, Juli, Agustus dan
              September, keadaan ini termasuk beriklim tropis basah.

      e.      Geologi

           Kota Yogyakarta tennasuk cekungan bagian bawah dari
           lereng Gunung Merapi, sebagian besar jenis tanahnya
           regosol atau vulkanis muda sedangkan daerah Kecamatan
           Umbulharjo dan sekitamya jenis tanahnya adalah lempung
           kepasiran (sandy clay), dengan formasi geologi batuan
           sedimen andesit tua ( old andesit ) / kepasiran.
      Karakteristik jenis tanah regosol pada umumnya profil tanah
           belum   berkembang,   tekstur   tanah  pasiran,   geluh,
           struktur tanah remah-gumpal lemah, infiltrasi sedang
           sampai tinggi dan solum tebal. Jenis tanah ini
           mempunyai   sifat   mudah   meresapkan  air   permukaan,
           sehingga dalam kondisi tertentu mampu berfungsi sebagai
           media perkolasi yang baik bagi imbuhan air tanah.

2.    Ekonomi

      a.      Pertumbuhan PDRB

              Seluruh    produk dan jasa yang diproduksi di wilayah
              domestik    tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya
              berasal     dari   wilayah   tersebut,  merupakan  produk
              domestik   regional bruto (PDRB). Dalam pembentukan PDRB
              menurut    lapangan usaha meliputi : 1) Pertanian, 2)
     Pertambangan dan Penggalian, 3) Industri Pengolahan, 4)
     Listrik,    Gasdan  Air    Bersih.   5)   Bangunan,   6)
     Perdagangan, Hotel dan Restoran, 7) Pengangkutan dan
     Komunikasi.
8) Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan, dan 9) Jasa-jasa. PDRB
     dihitung atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga
     konstan.

       PDRB tahun 2000 atas harga berlaku di Kota Yogyakarta,
       sektor perdagangan, hotel dan restoran, menduduki
       urutan pertama sebesar 24,96 %, sektor jasa-jasa
       menempati urutan kedua sebesar 22,06 % dan urutan
       ketiga ditempati sektor pengangkutan dan komunikasi
       sebesar 16,06 %. Distribusi persentase PDRB menurut
       lapangan usuha (sektor) atas dasar harga berlaku tahun
       1997 sampai dengan tahun 2000 seperti tersebut dalam
       Tabel 2.3.

                          Tabel 2.3
      Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha
          Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1997 -2000

                                                Dalam Persen

                                                 Tahun
No.    Lapangan Usaha I Sektor
                                 1997   1998    1999      2000

1.     Pertanian                1,18   1,25    1,13   1,11
2.     Perlambangan dan
       Penggalian               0,03   0,03    0,03   0,02
3.     Industri Pengolahan      11,07 11,26    12,04 12,23
4.     Listrik, Gasdan Air
       Bersih                    1,35 1,65      1,46  1,46
5.     Bangunan                  8,46 6,87      6,48  6,52
6.     Perdagangan, Hotel dan   20,39 22,93    24,19 24,96
       Restoran
7.     Pengangkutan dan
       Komunikasi          16,16 16,61    15,84 16,06
8.     Keuangan,Sewadan         17,83 17,09    16,49 15,58
       Jasa Perusahaan
9.     Jasa-jasa                23,53 22,31    22,34 22,06

       JUMLAH                     100   100      100      100

       Sumber data : BPS Kota Yogyakarta

       PDRB tahun 2000 atas dasar harga konstan di Kota
       Yogyakarta jasa-jasa menduduki urutan pertama sebesar
       26,58 % yang terdiri dari Sub Sektor Pemerintah Umum
       dan Swasta, sedangkan Sektor Perdagangan, Hotel dan
       Restoran menempati urutan. kedua sebesar 20,82% dan
       urutan ketiga ditempati oleh sektor keuangan, sewa dan
       jasa perusahaan sebesar 16,64%. Distribusi persentase
          PDRB menurut lapangan usaha (sektor) atas dasar harga
          konstan tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 seperti,
          tersebut dalam tabel 2.4.

                            Tabel 2. 4
          Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha
          Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1997-2000

                                                        Dalam Persen

                                                Tahun
          No   Lapangan Usaha/Sektor     1997     1998    1999     2000

          1.   Pertanian                 0,98   0,98 0,92      0,91
          2.   Pertambangan dan
               Penggalian           0,03   0,03 0,02     0,02
          3.   Industri Pengolahan      10,28 11,23 11,31     11,22
          4.   Listrik, Gas dan Air
               Bersih                    1,17   1,33 1,32      1,34
          5.   Bangunan                  8,55   6,06 6,03      6,06
          6.   Perdagangan, Hotel dan
               Restoran                 19,6   19,96 19,92    20,82
          7.   Pengangkutan dan
               Komunikasi          14,98 16,18 16,23    16,41
          8.   Keuangan, Sewa dan       18,07 17,42 17,36     16,64
               Jasa Perusahaan
          9.   Jasa-jasa                26,34 26,81 26,89     26,58

               JUMLAH                    100      100     100      100

          Sumber data: BPS Kola Yogyakarta.

          Pertumbuhan PDRB sampai dengan tahun 2000 belum sebaik
          seperti sebelum terjadi krisis ekonomi, pertumbuhan
          dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 seperti
          tersebut tabel 2.5.


                             Tabel 2.5

        Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan 1993
                        Tahun 1998 -2000

                                                        Dalam Persen

                                                    Tahun
---------------------------------------------------------
No. Lapangan Usaha/Sekter      1997    1998    1999    2000
---------------------------------------------------------
1.   Per1anian                 -4,3 -11.06    -5.31    1,93
2.   Per1ambangan dan
     Penggalian           -8.41 -5,5    -15.37 -5.46
3.   Industri Pengolahan        2.8   -2.86    1,71    2,78
4.   Listrik, Gas dan Air
     Bersih                      5.68   0,79       0,63     5,06
5.   Bangunan                    6.47 -37,02       0,51     4,24
6.   Perdagangan, Holel dan
     Resloran                    5.09   -9,51      0,79     8,29
7.   Pengangkutan dan
     Komunikasi           5,25    -3,91     1.32   4.74
8.   Keuangan, Sewa dan          5.11 -14,3      0,71   0,71
     Jasa Perusahaan
9.   Jasa-jasa                   4.78   -9,52      1.35     2.41

     Produk Domestik Regional
     Bruto                4.75 -11,11       1,03     3.6

     Sumberdata: BPS Kota Yogyakarta.
     b.   Produk Unggulan/Industri Kecil dan Menengah

          Lima jenis komoditas produk unggulan daerah sampai
          dengan tahun 2000 dari Kota Yogyakarta meliputi : Batik
          sejumlah 225 unit usaha, Perak sejumlah 80 unit usaha,
          Mebel Kayu sejumlah 76 unit usaha, Kerajinan Kayu
          sejumlah 70 unit usaha dan Bakpia sejumlah 82 unit
          usaha- Disamping produk unggulan yang sudah ditetapkan
          seperti tersebut di atas ada beberapa potensi produk
          industri   kecil   dan   menengah  yang   masih   dapat
          dikembangkan.

          lndustri   kecil  yang   potensial       untuk        dikembangkan
          seperti tersebut pada Tabel 2.6.

                            Tabel 2.6
           lndustri Kecil yang Potensia1 Dikembangkan

          No   Jenis lndustri Keci1                Jumlah

          1.   Kerajinan Kulit                     61
          2.   Alumunium                                   32
          3.   Kerajinan dari serat tumbuhan               49
          4.   lndustri makanan khas                      100
          5.   Garment / Konveksi                         269

          Sumber data: Dinas Perekonomian Kota Yogyakarta

          lndustri menengah yang potensial          untuk       dikembangkan
          seperti tersebut pada Tabel 2.7.

                            Tabel 2.7
          lndustri Menengah yang Potensial Dikembangkan

          No   Jenis lndustri Kecil                Jumlah

          1.   Penyamakan Kulit                      3
          2.   Cerutu Tarumartani                    1
          3.   Tekstil                               1
          Sumber data : Dinas Perekonomian Kota Yogyakarta
     c.   Perkembangan Usaha dan Investasi Daerah

          Perkembangan penanaman modal di Kota Yogyakarta sampai
          dengan tahun 2000 yang mendapatkan sural persetujuan
          dengan realisasi investasinya sebagai berikut:

          1).Sejumlah 64 Perusahaan lewat Penanaman Modal Dalam
               Negeri (PMDN) dengan nilai investasi sebesar Rp.
               776.442.427.500,-  terdiri   dari   bidang  usaha
               lndustri Tekstil, lndustri Barang Logam, lndustri
               Kertas, lndustri Susu Bubuk, lndustri Es Balok,
               lndustri   Cerutu,  Jasa   Transportasi   /  Biro
               Perjalanan, Jasa Akomodasi / Hotel dan Jasa
               Pertokoan.

          2).Sejumlah 25 Perusahaan lewat Penanaman Modal Asing
               (PMA)   dengan   nilai   investasi    sebesar  Rp.
               207.095.460.000,- terdiri dari bidang usaha : Jasa
               Akomodasi / Hotel, lndustri Perakitan Komputer dan
               Elektronik, Jasa Perdagangan / Eksport, Jasa
               Pengusahaan Gedung dan Restoran, Jasa Sambungan
               Telpon Bergerak Seluler, Jasa Perdagangan Mebel,
               lndustri Barang dari Kulit, lndustri Sarung Tangan
               Golf dan Jasa Transportasi / Biro Perjalanan.

          3).Sejumlah 922 Perusahaan Non Fasilitas berdasarkan HO
               dengan      nilai      investasi       sebesar     Rp.
               273.419.063.000,-    terdiri    dari    bidang   usaha
               Perdagangan    /   Pengadaan,    Jasa   Kontraktor   /
               Konstruksi,   Rental,    Wartel,   Hotel / Losmen,
               Percetakan,    Bengkel,    Rumah    Makan,   Pembuatan
               Makanan Kecil dan Konveksi / Kerajinan.

     Perkembangan penanaman modal dari tahun 1997 sampai dengan
          tahun 2000 lewat Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN),
          Penanaman   Modal   Asing  (PMA)   dan   Non   Fasilitas
          berdasarkan HO, seperti tersebut pada Tabel 2.8.

                              Tabel 2.8
                    Perkembangan Penanaman Modal
                          Tahun 1997 -2000

                                                 Dalam jutaan rupiah
----------------------------------------------------------------
                Jenis                            Tahun
----------------------------------------------------------------
No   Penanaman         1997 1998    1999          2000
----------------------------------------------------------------
     Modal     JP     NI   JP    NI      JP   NI     JP     NI
1. Penanaman
   Modal Dalam                                     -
   Negeri (PMDN)                          67 353.332.3   64 776.442,5
2. Penanaman
   Modal Asing
   (PMA)                                 28 3.294,1   25 207.095,5
3. Non
   Fasilitas
   berdasarkan
   HO 1.002 26.352,9 857 204.404.8 1.052 114.318,6 922 273.419,1
----------------------------------------------------------------
          Sumber data : Dinas Perekonomian Kota Yogyakarta
          JP = Jumlah Perusahaan
          NI = Nilai lnvestasi

               Pemerintah Daerah mempunyai Badan Usaha            Milik
               Daerah (BUMD) sebanyak 2 buah terdiri dari :

               I).Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Air
                    Minum Tirta Marta
               2).Badan Usaha Milik Daerah Bank Perkreditan
                    Rakyat (BPR) Bank Pasar Selain itu ada
                    beberapa unit kerja yang memungkinkan dapat
                    dikembangkan sebagai BUMD atau Perusahaan
                    Daerah seperti Pengelolaan Pasar. Rumah Sakit
                    Umum Daerah (RSUD) dan lain sebagainya.

     d.   Ketenagakerjaan

          Penduduk   Kota   Yogyakarta  pada   tahun   2000   yang
          menggantungkan kehidupannya pada sektor perdagangan,
          hotel dan restoran mencapai sebesar 45,34 %, dengan
          komposisi penduduk laki-laki yang bekerja pada sektor
          tersebut   berjumlah    54,27  %   sedangkan    penduduk
          perempuan berjumlah 45,73 % dari prosentase penduduk
          yang bekerja pada 9 sektor PDRB (SUSENAS Kota -
          Yogyakarta Tahun 2000).

          Perkembangan persentase penduduk yang bekerja pada 9
          sektor    PDRB dari tahun 1998 -2000 seperti tersebut
          pada label 2.9.

                            Tabel 2.9
          Perkembangan Persentase Penduduk yang bekerja
            pada 9 sektor PORB daTi tahun 1998 -2000

                                                   Dalam Persen
          -------------------------------------------------------
                                                        Tahun
          No. Lapangan Usaha I Sektor---------------------------
                                         1998      1999       2000

          1.   Pertanian             0,77 0,45 0,57
          2.   Pertambangan dan
               Penggalian           0,11       0,11 0,25
          3.   Industri Pengolahan       10,8       12,24 11,11
          4.   Listrik, Gas dan Air
               Bersih                                0,12 0,23
    5.   Bangunan                   2,98 1,81 3,03
    6.   Perdagangan, Hotel dan
         Restoran                  44,98 46,15 45,34
    7.   Pengangkutan dan
         Komunikasi           4,52 4,54 4,42
    8.   Keuangan, Sewa dan Jasa
         Perusahaan           2,1         1,81 2,08
    9.   Jasa-jasa                 33,74 32,77 32,97
    -------------------------------------------------------
         Jumlah                    100         100     100
    -------------------------------------------------------
    Sumber data: BPS Kota Yogyakarta

    Berdasarkan status pekerjaan penduduk Kota Yogyakarta
    58,47 % sebagai pekerja / buruh, seluruh penduduk
    laki-laki yang memiliki status pekerjaan tersebut
    sebesar 63,20%   sedangkan penduduk perempuan sebesar
    36.80 %..

    Dampak Krisis ekonomi yang mempengaruhi ketenagakerjaan
    yang mengakibatkan timbulnya pengangguran/pencari kerja
    yang terdiri:

    1).Pengangguran akibat dari pemutusan hubungan kerja
         tahun 1998 sebanyak 912 orang dari 11 perusahaan,
         tahun 1999 sebanyak 956 orang dari 51 perusahaan.
         dan tahun 2000 sebanyak 963 orang dari 56
         perusahaan.

    2).Pengangguran akibat dari perusahaan yang tutup tahun
         1998 sebanyak 337 orang dari 9 perusahaan, tahun
         1999 sebanyak 120 orang dari 3 perusahaan, dan
         tahun 2000 sebanyak 21 orang dari 1 perusahaan.

    3).Pengangguran akibat tidak terserapnya angkatan kerja
         baru tahun 1998 sebanyak 11.724 orang, tahun 1999
         sebanyak 9.623 orang, dan tahun 2000 sebanyak
         3.453 orang.

Pencari kerja/pengangguran terdiri dari berbagai tingkatan
     pendidikan :

    1).   Tahun 1998 terdiri dari :

          a)   SD berjumlah 0,38 %        =      45   orang
          b)   SLTP berjumlah 3,24 %      =     380   orang
          c)   SLTAberjumlah51.33%        =   6.018   orang
          d)   Perguruan Tinggi 45,05 %   =   5.281   orang

    2).   Tahun 1999 terdiri dari :
          a)   SD berjumlah 0,12 %        =      11 orang
          b)   SLTP berjumlah 2,16 %      =     208 orang
          c)   SLTA berjumlah 76,82 %     =   7.392 orang
           d)    Perguruan Tinggi 20,90%    =     2.012 orang

     3).   Tahun 2000 terdiri dari :

           a)    SD berjumlah 0.14%         =         5   orang
           b)    SLTP berjumlah 2.69 %      =        93   orang
           c)    SLTA berjumlah 48.42 %     =     1.672   orang
           d)    Perguruan Tinggi 48.75 %   =     1.683   orang

     Sumber data : BPS Kota Yogyakarta

e.   Pertanian

     Setiap tahun luas lahan pertanian berkurang atau
     mengalami penyusutan sebesar lebih kurang 5 % karena
     terjadi perubahan fungsi lahan, dari lahan pertanian ke
     lahan pekarangan/permukiman :

     1).Tahun 1998 luas lahan pertanian 192 ha terdiri dari
          sawah 178,55 ha, tegalan 4,25 ha dan kolam ikan
          9,20 ha.

     2).Tahun 1999 luas lahan pertanian         171,13 ha terdiri
          dari sawah 157,68 ha, tegalan         4,25 ha dan kolam
          ikan 9,20 ha.
     3).Tahun 2000 luas lahan pertanian         166.32 ha terdiri
          dari sawah 1-54,46 ha, tegalan        4,25 ha dan kolam
          ikan 7,61 ha.

     Lahan pertanian yang berupa sawah. legal dan pekarangan
     belum   dioptimalkan  sesuai   dengan  pola   pertanian
     perkotaan.

     Pola tanam sawah setiap tahunnya terdiri dari padi-
     padi-palawija-padi.  Sedang  tanah  tegalan/pekarangan
     sepanjang tahun ditanami palawija, sayuran, dan buah-
     buahan. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilakukan
     dengan budidaya tanaman melalui sistem hidroponik dan
     vertikultur dengan jenis tanaman sayuran, buah-buahan
     dan tanaman hias.

     Hasil pertanian tanaman pangan dan tanaman kebun/
     pekarangan hanya mampu memenuhi sebagian keperluan
     sendiri. Selain itu ada hasil pertanian lain yang
     berpotensi sebagai produk unggulan. seperti tanaman hi
     as. Jumlah kelompok tani tanaman hias sebanyak 15
     kelompok yang tersebar di Kecamatan Kraton, Wirobrajan,
     Mantrijeron, Kotagede, Umbulharjo dan Mergangsan.
     Hasil perikanan perairan umum. perikanan sawah.dan
     perikanan kolam hanya mampu memenuhi sebagian kebutuhan
     sendiri. Disamping itu potensi perikanan yang memiliki
     prospek untuk meningkatkan pendapatan masyarakat adalah
     ikan hias. Untuk petani ikan hias telah terkoordinir
     melalui Perhimpunan Ikan Hias Indonesia (PIHI) dan
          terdapat 5 kelompok yang tersebar di 3 Kecamatan yaitu
          Gondokusuman, Mantrijeron dan Ngampilan.

          Budi daya peternakan yang memiliki nilai ekonomi tinggi
          dan dapat menunjang kesejahteraan masyarakat adalah
          budidaya jenis ternak unggas seperti burung     kenari,
          perkutut, ayam bekisar.

          Produk pertanian penghasil protein hewani seperti
          daging, susu, telur dan ikan sampai dengan tahun 2001
          tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduk Kota Yogyakarta
          yang berjumlah 503.954 jiwa. Untuk memenuhi kebutuhan
          tersebut maka harus didatangkan pasokan dari luar kota
          dengan rincian seperti pada label di bawah ini.


                            Tabel 2.10
            Konsumsi, Kebutuhan, Produksi dan Pasokan
       Produk Pertanian Penghasil Protein Hewani Tahun 2001


LAMPIRAN TABEL TIDAK DISERTAKAN (LIHAT FISIK)


          Dengan banyaknya komoditi pangan yang masuk ke Kota
          Yogyakarta maka diperlukan pengendalian/ pengawasan
          kualitas   mutu.  Pemerintah  Daerah   telah  melakukan
          pengawasan kualitas komoditi pangan yang beredar di
          pasaran melalui laboratorium yang dimiliki. Namun
          dengan   keterbatasan   fasilitas   laboratorium   maka
          komoditi yang baru bisa dikendalikan kualitasnya adalah
          daging dan susu.

3.   Pendidikan

     a.   Anak Usia Sekolah
          Banyaknya penduduk di Kota Yogyakarta apabila dirinci
          menurut umur usia sekolah dari usia 5 tahun sampai, 18
          tahun sejumlah 129.412 anak atau sebanyak 26.20% dari
          jumlah penduduk Kota Yogyakarta, dari jumlah tersebut
          belum semuanya menikmati pendidikan.

          Jumlah anak yang bisa menikmati pendidikan mulai dari
          TK sampai dengan Sekolah Menengah sebanyak 126.611
          anak.

          Adapun   rincian   jumlah  murid   pada   tahun ajaran
          2000/2001 adalah sebagai berikut :
          1)Tingkat Taman Kanak-kanak/sederajat Negeri sebanyak
               408 anak, dan swasta sebanyak 16.135 anak.
               sehinggajumlah keseluruhannya 16.543 anak.

          2).Tingkat   Sekolah   Dasar/sederajat   Negeri   sebanyak
          26.091 anak. dan Swasta sebanyak 17.980       anak.
          sehinggajumlah keseluruhan 44.071 anak.

     3).Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/sederajat
          Negeri sebanyak 11.798 anak, Swasta sebanyak
          12.132 anak. sehingga jumlah keseluruhan 23.930
          anak.

     4).Tingkat Sekolah Menengah Umum/SMK/sederajat Negeri
          sebanyak 17.470 anak, Swasta sebanyak 24.597 anak,
          sehingga jumlah keseluruhan 42.067 anak.


                      Tabel 2.11
       Jumlah Murid Pada Tahun Ajaran 2000 -2001

     ------------------------------------------------------
                                         Jumlah Murid
     No. Jenis Sekolah ----------------------------------
                              Negeri     Swasta    Jumlah
     ------------------------------------------------------

     1.   TK /Sederajat        408       16.135      16.543
     -----------------------------------------------------
     2.   SO/Sederajat
          a.   SD               25.673   17.841      43.514
          a.   PLB                 337        57         394
          b.   Madrasah
               Ibtidaiyah     81        82         163
     ----------------------------------------------------
               Jumlah           26.091   17.980      44.071
     ----------------------------------------------------
     3.   SLTP/Sederajat
          a.   SLTP             11.226   11.120      22.346
          b.   Madrasah
               Tsanawiyah    572     1.012       1.584
     ----------------------------------------------------
          Jumlah                11.798   12.132      23.930
     ----------------------------------------------------
     4.   SMU/Sederajat
          a.   SMU               7.756   16.283      24.039
          b.   SMK               8.289     7.646     15.935
          c.   Madrasah Aliyah 1.425         668       2.093
     ----------------------------------------------------
               Jumlah           17.470   24.597      42.067
     ----------------------------------------------------
Sumber data: Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Yogyakarta

b.   Guru/Tenaga Pendidik

     1).Pada   tahun   ajaran  2000/2001   jumlah   guru   TK/
          sederajat   Negeri  sebanyak   171 orang. Swasta
          sebanyak     1.095    orang.     sehingga     jumlah
          keseluruhannya 1.266 orang.
     2).Pada   tahun   ajaran 2000/2001   jumlah  guru   SD/
          sederajat Negeri sebanyak 1.696 orang. swasta
          sebanyak 951 orang. sehingga jumlah keseluruhannya
          2.647 orang.

     3).Pada tahun ajaran 2000/2001 jumlah guru SLTP/
          sederajat   Negeri  sebanyak 838 orang, Swasta
          sebanyak 1.068 orang dibawah, sehingga jumlah
          keseluruhannya 1.906 orang.

     4).Pada tahun ajaran 2000/2001 jumlah guru SMU/
          SMK/sederajat Negeri sebanyak 1.265 orang. Swasta
          sebanyak    1.239     orang,   sehingga    jumlah
          keseluruhannya 2.504 orang.

Kondisi guru/Tenaga Pendidik di Kota Yogyakarta tahun ajaran
     2000/2001 apabila dibandingkan ratio antara jumlah guru
     dan murid adalah :

     1).Tingkat   TK/sederajat ratio guru dan murid 1: 13
     2).Tingkat   SD/sederajat ratio guru dan murid 1: 17
     3).Tingkat   SL TP/sederajat ratio guru dan murid 1: 13
     4).Tingkat   SMU/SMK/sederajat ratio guru dan murid 1:17

Berdasarkan data tersebut diatas untuk Guru/Tenaga pendidik
     tingkat TK/sederajat. SD/sederajat. SLTP/ sederajat.
     SMU/SMK/sederajat sudah terpenuhi secara kuantitas
     namun   secara   kualitas belum   seluruhnya  memenuhi
     persyaratan.

                      Tabel 2.12
              Jumlah Guru/Tenaga Pendidik
              Pada Tahun Ajaran 2000/2001

------------------------------------------------------------
                               Jumlah Guru/Tenaga Pendidik
No. Jenis Sekolah
                         Negeri           Swasta      Jumlah
------------------------------------------------------------
1.   TK ISederajat       171              1.095       1.266
------------------------------------------------------------
2.   SD Sederajat
     a.   SD                1 565        931          2.496
     a.   PLB                 117         16            133
     b.   Madrasah
          Ibtidaiyah     14           4            18
------------------------------------------------------------
          Jumlah            1.696        951          2.647
------------------------------------------------------------
3.   SLTP/Sederajat
     a.   SLTP           782             947          1.729
     b.   Madrasah
          Tsanawiyah 56             121           177
     ------------------------------------------------------------
               Jumlah          838          1.068         1.906
     ------------------------------------------------------------
     4.   SMU/Sederajat
          a.   SMU             458            301       759
          b.   SMK             735            814         1.549
          c.   Madrasah
               Aliyah           72            124           196
     ------------------------------------------------------------
               Jumlah       1.265           1.239         2.504
     ------------------------------------------------------------
Sumber data: Dinas P dan P serta Dep. Agama Kota Yogyakarta

     c.   Sarana dan Prasarana

          1).Pada tahun ajaran 2000/2001 jumlah Tk/sederajat
               Negeri sebanyak 2 unit (13 ruang kelas), Swasta
               287   unit   (530  ruang   kelas),   sehinggajumlah
               keseluruhan 289 unit (543 ruang kelas).

          2).Pada tahun ajaran 2000/2001 jumlah SD/sederajat
               Negeri.sebanyak 157 unit (1.298 ruang kelas),
               Swasta 89 unit (636 ruang kelas), sehingga jumlah
               keseluruhan 246 unit (1934 ruang kelas).

          3).Pada tahun ajaran 2000/2001 jumlah SLTP/sederajat
               Negeri sebanyak 18 unit (305 ruang kelas). Swasta
               50 unit (385 ruang kelas), sehingga jumlah
               keseluruhan 68 unit (690 ruang kelas).

          4).Pada   tahun   ajaran   2000/2001   jumlah   SMU/SMK/
               sederajat Negeri sebanyak 20 unit (397 ruang
               kelas), Swasta 67 unit (669 ruang kelas), sehingga
               jumlah keseluruhan 87 unit (1.066 ruang kelas).

                             Tabe12.13
                  Jumlah Sekolah dan Ruang Kelas
                    Pada Tahun Ajaran 2000/2001

-----------------------------------------------------------------
                        Jumlah Sekolah          Jumlah Ruang Kelas
No, Jenis Sekolah ---------------------------------------------
                     Negeri Swasla Jumlah       Negeri Swasla Jumlah
-----------------------------------------------------------------
1.   TK/Sederajat     2     287 289        13      530     543
-----------------------------------------------------------------
2,   SD/Sederajat
     a.   SD         153     87 240       1.223    616     1.839
     b.   PLB          3      1 4            69     14        83
     c.   Madrasah     1      1 2             66        12
          Ibtidaiyah
-----------------------------------------------------------------
     Jumlah          157     89 246     1.298      636    1.934
-----------------------------------------------------------------
3.   SLTP/Sederajat
     a    SLTP       17     44 61     291   352 643
     b.   Madrasah    1      6 7       14    33   47
          Tsanawiyah
----------------------------------------------------------------
          Jumlah     18     50 68     305   385 690
----------------------------------------------------------------
4.   SMU/Sederajat
     a.   SMU        11     39 50     195   409 604
     b.   SMK         7     23 30     163   235 398
     c.   Madrasah
          Aliyah      2      5 7       39         25   64
----------------------------------------------------------------
          Jumlah     20     67 87     397   669 1.066
----------------------------------------------------------------
     Sumher data: Dinas P dan P serta Dep. Agama Kota Yogyakarta

     Dari data jumlah murid dan kelas dapat dijelaskan sebagai
          berikut :

          I).Tingkat   TK/sederajat ratio kelas dan murid 1 :30
          2).Tingkat   SD/sederajat ratio kelas dan murid 1 :23
          3).Tingkat   SLTP/sederajat ratio kelas dan murid 1:35
          4).Tingkat   SMU/SMK/sederajat ratio kelas dan murid 1:39

     d.   Lembaga Pendidikan Non Formal

          Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang ada di Kota
          Yogyakarta dalam bentuk Lembaga Kursus Pendidikan Luar
          Sekolah Masyarakat (DIKLUSEMAS) yang dilaksanakan oleh
          masyarakat dalam berbagai bidangjenis pendidikan antara
          lain bahasa. komputer, perbankan, sekretaris, bimbingan
          belajar, yang terdaftar sebagian sudah dikelola secara
          profesional dan sebagian belum.
     Sedangkan Lembaga Pelatihan yang telah diberikan ijin
          penyelenggaraan pelatihan oleh Dinas Tenaga Kerja dan
          Transmigrasi   di  Kota   Yogyakarta  tersebar  di   13
          Kecamatan sebanyak 26 buah.

          PLS yang berupa Taman Pendidikan Al Qur'an sebanyak 272
          buah tersebar di 14 Kecamatan, Sekolah Minggu sebanyak
          209 lingkungan dibawah 7 Paroki, dan Pondok Pesantren
          sebanyak 16 buah. Di samping itu terdapat 17 Pusat
          Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM), 11 kelompok bermain
          (Play Group) dan II Tempat Penitipan Anak yang tersebar
          di 9 Kecamatan.

     e.   Kualitas Pendidikan

          Kualitas   pendidikan  mulai   dari   jenjang  Taman
          Kanak-kanak sampai dengan SMU/SMK belum seluruh unit
          sekolah dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar
          sesuai dengan standar kurikulum pendidikan dasar,
          menengah, dan kejuruan. Hal ini disebabkan karena
          terbatasnya sarana dan prasarana maupun sumber daya
          pendidiknya. Disamping itu unit-unit sekolah belum
          seluruhnya   menampakkan    keunggulan-keunggulan yang
          dimi1iki sesuai dengan potensi yang ada.

4.   Pariwisata.
     a.   Obyek Wisata.
          1)Obyek Wisata Budaya meliputi Kraton Ngayogyakarta
               Hadiningrat, Kraton Puro Pakualaman, Taman Sari,
               Masjid Agung, Masjid Suhada, Masjid Soko Tunggal,
               Beteng Vredeburg, Rumah Karakter Jawa di Kota
               Gede, Dalem Notoprajan, Dalem Kaneman, Da1em
               Condro Kiranan, Beteng Kraton (Bastion), Grebeg
               dan Sekate~.
          2)Obyek Wisata Pendidikan meliputi Museum Sono Budoyo,
               Museum Hamengkubuwono IX , Museum Kereta, Museum
               Biologi, Museum Perjuangan, Istana Presiden Gedung
               Agung, Museum Sasana Wiratama Pangeran Diponegoro,
               Museum Sasana Wiratama Panglima Besar Sudirman,
               Museum TNI Angkatan Darat Darma Wiratama, Museum
               Sasmitaloka, Museum Batik, Museum Dewantara Kirty
               Griya dan Kebun Plasma Nutfah Pisang.
          3)Obyek Wisata Alam dan Binatang meliputi Kebun Raya
               dan Kebun Binatang Gembiraloka serta Pasar Khusus
               Burung.
          4)Obyek    Wisata    Kesenian    meliputi    Purawisata,
               Sendratari,   Wayang  Kulit   dan Ketoprak serta
               perkembangan kelompok/pelaku kesenian dari tahun
               1998 -2000 sebagaimana tersebut pada Tabel 2.14.

                            Tabel 2. 14
                Banyaknya Kelompok/Pelaku Kesenian
                     Dirinci Menurut Jenisnya
                         Tahun 1998 -2000

     ------------------------------------------------------------
     No   Nama Obyek Wisata         Wisman     Wisnus     Total
     ------------------------------------------------------------
     1.   Kraton Yogyakarta         50.592    301.347     351.939
     2.   Taman Sari                14.007     26.422      40.429
     3.   KRKB Gembira Loka               0   458.988     458.988
     4.   Museum Dipooegoro               0     3.074        3.074
     5.   Museum Dharmawiratam    37       5.289       5.326
     6.   Museum Batik                  52         188         240
     7.Museum Hamengkubuwono
          IX                        50.592    305.306     355.898
     8.   Museum Kereta                450     37.957      38.407
     9.   Museum Pagelaran
          Siti Hinggil                    0          0           0
     10. Museum Sonobudoyo           4.034     12.155      16.189
     11. Museum Beteng Vredeburg       278   136.196      136.474
     12. Museum Pakualaman             129       1.751       1.880
     13. Museum Perjuangan                0          0           0
     14. Museum BioIogi            7       8.145       8.152
15.  Museum Sasmita Loka           24     10.688      10.712
16.  Museum Dewantara
     Kirti Griya                    7       4.340       4.347
17. Wayang Kulit Sonobudoyo     4.370       1.710       6.080
18. Wayang Golek Nitour           239           0         239
19. Wayang Kulit Sasono
     Hinggil                    1.015       3.167       4.182
20.Wayang Golek I Kulit
     Agastya                       48           0          48
21. Sendratari Pujokusuman        375          68         443
22. Purawisata           24.846    172.792      197.638
23. Istana Kepresidenan
     Yogyakarta               5       6.991       6.996
24. Makam Kotagede                 25     11.008      11.033
---------------------------------------------------------
     JUMLAH                 151.132 1.507.582 1.658.714
---------------------------------------------------------
Sumher Data : Yogyakarta Dalam Angka

      5).Obyek Kawasan Khusus meliputi Obyek kawasan Kraton,
           Malioboro, Kotagede dan Sungai Code.

      6).Obyek Wisata Minat Khusus meliputi belajar membatik,
           menari,     karawitan,    mocopatan,    mendalang,
           mengenakan busana jawa dan bahasa jawa.

b.    Jumlah Wisatawan :

      1).Jumlah Wisatawan Mancanegara yang berkunjung ke Kota
           Yogyakarta untuk melihat obyek wisata :

           a).Tahun 1998 sebanyak 54.191 orang;
           b).Tahun 1999 sebanyak 99.822 orang
           c).Tahun 2000 sebanyak 151.132 orang Wisatawan
                mancanegara tersebut berasal dari Jepang,
                Belanda,     Perancis,     Amerika     Serikat,
                Australia, Inggris, Spanyol, Portugal dan
                kawasan    Asia    Pasifik.    (Sumber    Dinas
                Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Yogyakarta).
                Jumlah pengunjung obyek wisata di Kota
                Yogyakarta pada Tahun 2000 seperti tersebut
                pada Tabel 2. 15.


                       Tabel 2. 15
          Jumlah Pengunjung Obyek-obyek Wisata
              Di Kota Yogyakarta Tahun 2000

-----------------------------------------------------------
No    Nama Obyek Wisata        Wisman    Wisnus    Total
-----------------------------------------------------------
1.Kraton Yogyakarta       50.592    301.347   351.939
2.   Taman Sari                 14.007    26.422    40.429
3.   KRKB Gembira Loka                0  458.988   458.988
     4.   Museum Diponegoro                0       3.074       3.074
     5.   Museum Dharmawiratama           37       5.289       5.326
     6.   Museum Balik                    52         188         240
     7.   Museum Hamengkubuwono IX 50.592       305.306     355.898
     8.   Museum Kereta                  450     37.957      38.407
     9.   Museum Pagelaran Siti
          Hinggil                          0           0           0
     10. Museum Sonobudoyo             4.034     12.155      16.189
     11. Museum Beteng Vredeburg         278    136.196     136.474
     12. Museum Pakualaman               129       1.751       1.880
     13. Museum Perjuangan                 0           0           0
     14. Museum Biologi              7       8.145       8.152
     15. Museum Sasmita Loka        24     10.688      10.712
     16. Museum Dewantara Kirti
          Griya                            7       4.340       4.347
     17. Wayang Kulit Sonobudoyo       4.370       1.710       6.080
     18. Wayang Golek Nitour       239           0         239
     19. Wayang Kulit Sasono
          Hinggil                      1.015       3.167       4.182
     20. Wayang Golek I Kulit
          Agastya                         48           0          48
     21. Sendratari Pujokusuman          375          68         443
     22. Purawisata                  24.846     172.792     197.638
     23. Istana Kepresidenan
          Yogyakarta                       5       6.991       6.996
     24. Makam Kotagede             25     11.008      11.033
     ------------------------------------------------------------
          JUMLAH                    151.132     1.507.582 1.658.714
     ------------------------------------------------------------
Sumber data : Dinas Pariwisata. Seni dan Budaya Kota Yogyakarta

          2).Jumlah Wisatawan Nusantara yang berkunjung ke Kota
               Yogyakarta untuk melihat obyek wisata :
               a). Tahun 1998 sebanyak 211.716 orang
               b). Tahun 1999 sebanyak 1.274.612 orang
               c). Tahun 2000 sebanyak 1.507.582 orang
          Wisatawan nusantara tersebut mayoritas dari kalangan
               pelajar, dan mahasiswa serta wisatawan umum dari
               berbagai rombongan ataupun perorangan. (Sumber
               data: Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota
               Yogyakarta).

     c.   Pengelola Wisata

          Pelayanan kepada para wisatawan mancanegara maupun
          wisatawan   nusantara   ada  yang   dilaksanakan   oleh
          pemerintah maupun oleh para pengelola obyek wisata yang
          terdiri dari: Pengelola Hotel, Pengelola Restoran,
          Pengelola Biro Perjalanan Wisata, Pengelola Obyek
          Wisata dan Pengelola Rekreasi dan Hiburan Umum serta
          pengelola informasi pariwisata (tourism Infonnation
          Centre).
     d.   Lama tinggal Wisatawan

     Rata-rata lama tinggal wisatawan di Kota Yogyakarta dalam
          mengunjungi obyek wisata :

          1).Wisatawan Mancanegara pada Hotel Berbintang :
               a). Tahun 1998 selama 3,68 hari
               b). Tahun 1999 selama 3,59 hari
               c). Tahun 2000 selama 3,27 hari

          2).   Wisatawan Mancanegara pada Hotel Non Bintang :

                a).   Tahun 1998 selama 5,81 hari
                b).   Tahun 1999 selama 3,29 hari
                c).   Tahun 2000 selama 2,15 hari

          3).   Wisatawan Nusantara pada Hotel Berbintang :

                a).   Tahun 1998 selama 2,54 hari
                b).   Tahun 1999 selama 2,40 hari
                c).   Tahun 2000 selama 2,07 hari

          4).   Wisatawan Nusantara pada Hotel Non Bintang :

               a). Tahun 1998 se lama 2,57 hari
               b). Tahun 1999 selama 2,61 hari
               c). Tahun 2000 selama 2,17 hari
     (Sumber data: Dinas Pariwisata, Seni dan           Budaya   Kota
          Yogyakarta)

     e. Sarana dan Prasarana

Kota Yogyakarta yang mempunyai predikat Kota Pariwisata memiliki
     sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan yang memadai.
     Jenis sarana dan prasarana pendukung pariwisata dapat dilihat
     pada label 2. 16.
                           Tabel 2. 16
            Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata

     -------------------------------------------------------------
     No        Jenis                               Jumlah
     -------------------------------------------------------------
     1.   Hotel:
          a.   Berbintang                           24
          b.   Melati Tiga                                10
          c.   Melati Dua                           35
          d.   Melati Satu                              177
          e.   Pondok Wisata                              26
     2.   Restoran / Rumah Makan
          a.   Talam Salaka                                3
          b.   Talam Gangsa                               13
          c.   Kelas A                                    13
          d.   Kelas B                                    32
             e.   Kelas C                                   90
     3.      -    Biro Perjalanan Wisata                    29
             -    Cabang Biro perjalanan wisata              9
             -    Agen Wisata                                2
     4.      Toko Cinderamata
             a.   Kerajinan batik                     132
             b.   Kerajinan kulit                      31
             c.   Barang antik                              31
             d.   Kerajinan bambu                     43
             e.   Kerajinan gerabah                         5
             f.   Kerajinan perak                     48
     5.      Transportasi
             a.   Perusahaan Bis Wisata                     21
             b.   Perusahaan Taksi                          15
             c.   Persewaan Mobil                     20
             d.   Bis Kota (jalur)                          17
     6.      Bank                                           25
     7.      Pedagang Valuta Asing (Money Changers)         18
             Asosiasi Pariwisata
     8.                                                  21
     ----------------------------------------------------------
Sumber data: Dinas Pariwisata. Seni dan Budaya Kota Yogyakarta

     f.      Kelompok Sadar Wisata.

     Kegiatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dengan motto Sapta
          Pesona Indonesia. seluruh kecamatan sudah ada Pokdarwis
          namun kegiatannya belum optimal. Adapun yang sudah
          berfungsi adalah Pokdarwis Kraton dan Gondomanan.

5.   Agama

     a.      Pemeluk Agama.

             Penduduk Kota Yogyakarta yang berjumlah 497.699 orang
             pada tahun 2000 mayoritas memeluk agama Islam sejumlah
             398.669 orang (80,10 %), kemudian diikuti pemeluk agama
             Katholik   sejumlah  56.341   orang  (11,32%),   Kristen
             sejumlah 36.337 orang (7,30 %), Budha sejumlah 4.321
             orang (0,87 %) dan Hindu sejumlah 2.031 orang (0,41 %).
             Komposisi jumlah pemeluk agama di Kota Yogyakarta pada
             tahun 1998 -2000 sebagaimana tersebut label 2.17 :

                              Tabel 2.17
               Jumlah Penduduk menurut Agama yang dianut
                           Tahun 1998 -2000

----------------------------------------------------------------
No   Agama       1998      %       1999        %     2000      %
----------------------------------------------------------------
1.   Islam 384.493   79,48 392.461     80,02 398.669   80,1
2.   Katholi     54.469   11,26   54.952    11,2   56.341   11,32
3.   Kristen     37.717    7,8    36.771     7,5   36.337    7,3
4.   Budha        3.919    0,81     4.248    0,87   4.321    0,87
5.   Hindu        3.162    0,65    2.001    0,41    2.031    0,41
----------------------------------------------------------------
     Jumlah     483.760    100   490.433    100   497.699    100
----------------------------------------------------------------
     Sumber data: Kandep Agama dan BPS Kota Yogyakarta

     Kehidupan umat beragama relatif rukun dan tenang dalam
          suasana harmonis sebagai wujud persatuan dan kesatuan
          didalam kehidupan bermasyarakat.

     b.   Sarana Peribadatan

     Untuk melaksanakan kegiatan peribadatan bagi pemeluk agama
          tersedia sarana peribadatan masjid, mushola, gereja,
          dan vihara. Adapun jumlah sarana peribadatan pada tahun
          1998 -2000 sebagaimana tersebut dalam label 2.18.


                            Tabel 2.18
                        Sarana Peribadatan
                         Tahun 1998 -2000

          -------------------------------------------------------
          No        Agama     1998       1999      2000
          -------------------------------------------------------
          1.   Masjid               330       351       351
          2.   Mushola              331       338       338
          3.   Gereja Kristen        50        50        50
          4.   Gereja Katholik 8           8         8
          5.   Vihara                 3         3         3
          -------------------------------------------------------
     Sumber data: Kandep Agama dan BPS Kota Yogyakarta

          Sarana dan prasarana peribadatan yang ada sebagian
          tidak hanya untuk tempat ibadah saja, tetapi fungsinya
          telah   dikembangkan   untuk   sarana  kegiatan   sosial,
          kemasyarakatan    dan    pendidikan,    sehingga    mampu
          meningkatkan derajat kualitas kehidupan beragama serta
          tercipta   suasana    kehidupan   beragama   yang   penuh
          keimanan, ketaqwaan dan kerukunan yang dinamis.
     Masyarakat Kota Yogyakarta yang religius, rukun, beriman dan
          bertaqwa merupakan modal rohani dan mental spiritual
          sebagai sumber potensi dan peran serta masyarakat dalam
          memotivasi pembangunan serta Pemerintah sehingga dapat
          berfungsi sebagai fasilitator.

          Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan dengan pelajar
          dan mahasiswa yang datang dari berbagai daerah dengan
          agama heterogenitas yang tinggi serta modal sarana dan
          prasarana yang ada, ketaqwaan dan kerukunan telah dapat
          menciptakan   keharmonisan   kehidupan  umat   beragama
          meskipun belum optimal.

6.   Pemberdayaan Masyarakat.
    a.   Peran serta masyarakat dalam pembangunan.

         Peningkatan peran serta lembaga swadaya masyarakat,
         lembaga sosial kemasyarakatan. tokoh-tokoh agama dan
         seluruh komponen masyarakat yang ikut mendukung secara
         aktif dalam pembangunan merupakan potensi dan faktor
         penentu keberhasilan pembangunan.
    Dari kegiatan koordinasi dan komunikasi dengan unsur- unsur
         masyarakat diatas, akan terjalin hubungan timbal balik
         antara Pemerintah. swasta dengan masyarakat sehingga
         dapat menyelesaikan permasalahan permasalahan yang ada
         di masyarakat dengan baik.
    Beberapa potensi sumber daya masyarakat sebagaimana tersebut
         tabel 2.19


                           Tabel 2.19
                 Potensi Sumber Daya Masyarakat
                        Tahun 1998 -2000

-----------------------------------------------------------------
No   Potensi Sumberdaya masyarakat       1998      1999      2000
-----------------------------------------------------------------
1.   Pekerja Sosial Masyarakat (orang)   197       360       422
2.   Organisasi Sosial (kelompok)         71        90        97
3.   Karang Taruna (kelompok)             45        45        45
4.   Satgassos PBA (kelompok)             42        14        14
5.   Pembina Penyandang Masalah Narkoba
     (orang)                               6         9        11
6.   FK-PSM Kecamatan (kelompok)           2        12        14
-----------------------------------------------------------------
     Sumber data : Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan
          Masyarakat Kota Yogyakarta.

    Beberapa permasalahan pemberdayaan masyarakat ditinjau dan
         aspek sosial budaya dan ekonomi :

         1)   Aspek sosial budaya :

              a)Kurangnya upaya untuk mengurangi pengaruh sosial
                   budaya   yang  mengungkung   masyarakat  pada
                   kondisi kemiskinan struktural.

              b)Kurangnya akses masyarakat untuk meningkatkan
                   pengetahuan, ketrampilan dan informasi.

              c)Kurang berkembangnya sarana interaksi sosial
                   untuk kelembagaan masyarakat dan organisasi
                   sosial.
              d)Belum optimalnya lembaga yang dapat menjamin
                   ketahanan dan perlindungan masyarakat yang
                   terkena musibah.
     e)Belum   berkembangnya  kelembagaan   yang mampu
          mempromosikan asas kernanusiaan, keadilan,
          persamaan    hak   dan    perlindungan  bagi
          masyarakat rentan.

     f)Belum     berkembangnya    kelembagaan     sosial
          masyarakat yang dapat memfasilitasi peran
          serta masyarakat dalam pengambilan keputusan.

2)   Aspek ekonomi.

     a)Kurang berkembangnya sistem kelembagaan ekonomi
          untuk memberikan kesempatan pada masyarakat
          kecil.

     b)Terbatasnya modal,   lahan   usaha,   informasi   dan
          teknologi.

     c)Lemahnya kemampuan masyarakat untuk membangun
          organisasi dan menciptakan daya saing.

b.Hubungan antar Stakeholders dalam Pembangunan.

     Pembangunan   yang   dilaksanakan  bertumpu   pada
     masyarakat (community based developrnent) yang
     berarti ada tiga stakeholders yaitu pemerintah,
     masyarakat dan sektor Swasta sebagai pelaku-pelaku
     pembangunan yang secara bersama-sama melaksanakan
     pembangunan.

     Sebagai pelaku pembangunan (stakeholders) hubungan
     antar   stakeholders   kurang    Optimal,   hal   ini
     disebabkan     karena      kurangnya      komunikasi,
     transparansi dan keterlibatan masyarakat, sehingga
     mengakibatkan    menurunnya    tingkat    kepercayaan
     masyarakat terhadap proses pembangunan.

     Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah
     lebih   bersifat    memfasilitasi,    memotivasi   dan
     menyampaikan     inovasi-inovasi      untuk    menjaga
     dinamika   serta     kegiatan    yang   tumbuh   tidak
     menyimpang dari indikator-indikator yang telah
     ditetapkan.   Sedang    partisipasi    sektor   swasta
     adalah      diawali       dengan      mengidentifikasi
     peluang-peluang ekonomi yaitu penyediaan pelayanan
     publik dan pemanfaatan terhadap aset-aset yang
     dimiliki pemerintah sehingga memberikan kontribusi
     bagi   daerah   untuk    mendorong dan melanjutkan
     pembangunan.    Peran     serta    masyarakat    dalam
     pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan dan
     diharapkan timbul rasa memiliki serta meningkatkan
     kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas
     publik yang ada. Besarnya swadaya masyarakat yang
                telah terserap dalam pembangunan tahun 1998 / 1999
                sebesar Rp 9.479.747.750, Tahun Anggaran 1999/2000
                Rp 6.651.370.000 dan Tahun Anggaran 2000 Rp
                6.011.760.000.

7.   Sosial Budaya.

     a.   Kebudayaan
          Keberadaan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dengan
          berbagai peninggalan sejarah seperti Masjid Agung,
          Museum dan bangunan lainnya menjadikan Kota Yogyakarta
          berpredikat sebagai pusat kebudayaan.

          Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah aneka
          ragam kesenian tradisional, adat istiadat serta tata
          cara sebagai peninggalan leluhur yang adiluhung perlu
          tetap dilestarikan. Disisi lain tata krama, sifat
          santun dan ramah tamah menjadikan ciri khas dan
          sekaligus kebanggaan tersendiri bagi warga masyarakat
          Kota Yogyakarta.

          Kota   Yogyakarta   dengan   penduduk   yang   heterogen
          merupakan tempat berkumpulnya berbagai suku bangsa yang
          terdiri dari pelajar mahasiswa yang relatif unggul di
          daerahnya,juga warga negara keturunan yang diharapkan
          menjadi   potensi   dan  memberikan   kontribusi   dalam
          menambah khasanah budaya daerah dan sekaligus sebagai
          sarana sosialisasi budaya Jawa keseluruh penjuru dunia.
          Namun disisi lainnya hal-hal yang rawan menjadi dampak
          negatif seperti pola pikir kedaerahan yang sempit, dan
          masuknya budaya asing baik melalui informasi, teknologi
          dan berbagai media komunikasi lain yang tidak sesuai
          dengan nilai-nilai budaya bangsa.

     b.   Kesehatan.
          Pembangunan   kesehatan   untuk   meningkatkan   kualitas
          sumber daya manusia serta kualitas kehidupan dan usia
          harapan   hidup   manusia,   meningkatkan   kesejahteraan
          keluarga dan masyarakat, serta, untuk mempertinggi
          kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat.

          lndikator   derajat   kesehatan   masyarakat   di   Kota
          Yogyakarta dapat diperlihatkan dengan angka kematian,
          status gizi dan angka kesakitan berdasarkan data dari
          Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

          1).   Angka Kematian.

          Angka kematian bayi di Kota Yogyakarta sebesar 7,68 per
               1000 kelahiran hidup, Angka Kematian Ibu 66,79 per
               100.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Kasar 4,81
               per 1000 penduduk. Gambaran mengenai kematian yang
               disebabkan oleh penyakit menular berdasarkan data
          profil kesehatan tahun 2000 adalah sebagai berikut
          : Tetanus 6 orang, Pneumonia 13 orang, TBC 2
          orang. Hepatitis 1 orang. Malaria 1 orang, diare
          15 orang, DHF 5 orang. TB SSP 2 orang.

    2).   Status Gizi.

    Salah satu indikator status gizi adalah balita bawah
         garis merah. Data mengenai status gizi di Kota
         Yogyakarta berdasarkan sumber dari Dinas Kesehatan
         Kota Yogyakarta dapat dilihat bahwa persentase
         gizi   baik  pada   tahun  2000   sebesar  83,42%;
         persentase gizi kurang pada tahun 2000 sebesar
         11,57 %; persentase gizi buruk pada tahun 2000
         sebesar 1,43 %; persentase gizi lebih pada tahun
         2000 sebesar 3,58 %; Ibu Hamil Kekurangan Energi
         Kronis 13%.

    3).Angka Kesakitan (Insiden Rate).
    Penyakit yang sering mengakibatkan kematian, penyakit
         potensial wabah atau penyakit yang seharusnya
         sudah tidak ada lagi di Kota Yogyakarta serta
         penyakit-penyakit yang cenderung meningkat secara
         menyolok merupakan penyakit yang perlu diamati
         secara serius. Penyakit-penyakit menular yang
         banyak menimbulkan kematian tersebut berdasarkan
         data dari Profil Kesehatan Kota Yogyakarta pada
         tahun 2000 adalah TB paru sebesar 0,41 %, Campak
         1,20 %, diare 24,68 %, Ispa 1,95%, DBD 1,13 %.

          Sarana   kesehatan  mempunyai   peran dan fungsi
          penting   terutama   dalam   memberikan    pelayanan
          kesehatan    kepada   masyarakat.   Jumlah    sarana
          kesehatan yang terdapat di Kota Yogyakarta pada
          tahun 2000 berdasarkan sumber data dari Dinas
          Kesehatan Kota Yogyakarta seperti tertuang pada
          tabel 2.20. berikut ini :


                       Tabel 2.20
          Sarana Kesehatan di Kota Yogyakarta
                      Tahun 2000


          --------------------------------------------------
-
          No.       Jenis Sarana                     Jumlah
          --------------------------------------------------
-
          1.   Rumah Sakit Umum                         5
          2.   Rumah Sakit Khusus                       9
          3.   Rumah Sakit Bersalin                     9
          4.   Puskesmas Rawat Inap                     2
          5.   Puskesmas Non Rawat Inap           16
               6.   Puskesmas Pembantu                      12
               7.   Poliklinik Swasta                       24
               8.   Praktek Dokter                         221
               9.   Laboratorium Klinik                      5
               10. Apotek                                   61
               11. Toko Obat                                40
               12. BKIA                                 4
               13. Praktek Bidan                            21
               14. Optik                                7
               15. Tenaga Dokter                           379
               16. Dokter Gigi                              58
               --------------------------------------------------
-
               Sumber data : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

               Jumlah tenaga kesehatan dipandang sudah mencukupi,
               namun   demikian  secara   kualitas masih kurang
               terutama tenaga pelayanan kesehatan dirumah sakit
               (paramedis). tenaga kesehatan yang profesional di
               puskesmas   dalam  melaksanakan   tugas   pelayanan
               kesehatan masyarakat terutama penyuluhan.

               Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor
               12   Tahun   2000   tentang   Retribusi    Pelayanan
               Kesehatan Dasar pada Puskesmas. bagi keluarga
               miskin/pasien tidak mampu diberikan pengurangan,
               keringanan   dan   pembebasan    retribusi    dengan
               persyaratan membawa, surat keterangan tidak mampu
               yang   dikeluarkan    oleh   pemerintah    Kelurahan
               setempat. Pengurangan, keringanan    dan pembebasan
               retribusi tersebut disesuaikan dengan kemampuan
               pasien serta kemampuan puskesmas.

               Pengembangan program di bidang kesehatan diperluas
               dengan   bentuk  pelayanan   jaminan   pemeliharaan
               kesehatan masyarakat (JPKM) yang meliputi:
               a)Jenis   JPKM  sosial,   sehingga   kepesertaannya
                    wajib.
               b)Pembentukan Badan Pelaksana tingkat kota yang
                    difasilitasi Pemerintah Kota Yogyakarta
               c)Pembentukan jaringan pelayanan kesehatan dari
                    pelayanan kesehatan dasar sampai rujukan RSUD

                    Dengan dilaksanakannya JPKM Sosial di Kota
                    Yogyakarta    diharapkan   akses    dan   mutu
                    pelayanan   bagi   masyarakat  akan   terjamin
                    karena adanya subsidi silang antara yang
                    sehat kepada yang sakit dan yang mampu kepada
                    yang tidak mampu.
    c.   Pemuda dan Olah Raga.

         1).   Pemuda.
          Keberadaan organisasi kepemudaan merupakan sumbangan
               yang   berarti   dalam   pelaksanaan   pembangunan.
               Kondisi Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan
               menyebabkan    banyak    pemuda,    pelajar    yang
               mengelompokkan diri dalam berbagai organisasi.
               Menurut data dari Kantor Pemberdayaan Perempuan,
               Pemuda dan Olah raga Kota Yogyakarta pada tahun
               2002 jumlah organisasi kepemudaan ada 65 buah,
               karang taruna pada setiap kelurahan, OSIS pada
               sekolahan di SLTP ada 61 buah, di SMU ada 50 buah,
               di SMK ada 30 buah, serta Pramuka dalam bidang
               kepanduan.

                             Tabel 2.21
                Organisasi Sosial di Kota Yogyakarta

------------------------------------------------------------------
            Pramuka   Karang    Panti           Kelompok Dasa
No   Kec    Gudep     Taruna    Laras   LSM       PKK          Wisma
------------------------------------------------------------------
1     2       3      4       5        6       7           8
------------------------------------------------------------------
1    MJ     254      60        -          22      89       372
2    NG      -       50        -          48     152       993
3    KG     652     498        -          82       2,068      1.122
4    MG       3.087   2.939    30         60     752          1.828
5    JT       3.480 122        -         23       1.355      1.772
6    PA       2      41        -         15     201          1.070
7    DN       2.419 311        -         54     744       602
8    TR      35     236        -         11     465       997
9    GT       7       2        1          2      12         10
10   GM        3.615 135         -        41     150        980
11   UH     602       6,415    -         64       1.213      3,995
12   GK       3.485 196        -         25       1.422      2,916
13   WB       3.702 616        -         39       2.226      2.698
14   KR       -     100        -         25     229       444
------------------------------------------------------------------
     JUMLAH 21.340 11.721     31        511      11,078     19.799
------------------------------------------------------------------
     Sumber data: Monografi Kelurahan.2001

          2).   Olah Raga.

                Olah Raga sebagai media untuk mengaktualisasikan
                bakat, minat dan potensi sangat1ah penting. Adapun
                organisasi yang mewadahi cabang-cabang olah raga
                di kota Yogyakarta ada 25 buah.

          3).   Sarana Olah Raga.
                Pada bidang olahraga prestasi yang diraih belum
                maksimal, bila dilihat dan potensi prasarana yang
                tersedia yaitu dari 13 macam prasarana sudah
               tersedia sebanyak 10 macam atau 70,9 %. Bila
               dilihat kuantitasnya sejum1ah 1.066 buah prasarana
               tersebar pada 14 kecamatan seperti tersebut pada
               tabel 2.22.

                            Tabel 2.22
          Sarana Olah Raga dan Sosial di Kota Yogyakarta


          LIHAT FISIK



     d.   Kesejahteraan Sosial

          Hasil   pendataan   Penyandang   Masalah   kesejahteraan
          sosial, dan masalah kemiskinan merupakan masalah yang
          paling menonjol dari segi kuantitatif hila dibandingkan
          dengan   permasalahan   yang   lain.   Hasil   pendataan
          penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota
          Yogyakarta yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan
          Kesejahteraan Sosial Propinsi DIY pada tahun 2001
          mempunyai komposisi seperti tabeI2.23.

                           Tabel 2.23
    Rekapitulasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
                             (PMKS)
                         Kota Yogyakarta

------------------------------------------------------------------
No      Jenis PMKS 1    2   3   4   5   6   7   8   9 10a 10b 10c
                   ----------------------------------------------
-
     Kecamatan     Ank Ank Ank Ank Org Org Org Org Org Oeg Org
Org
------------------------------------------------------------------
1    Gedonglengen   0   0   0   34 18 99     0   3   0 47    6   3
2    G. Kusuman     2 69    0   21 10 95     0 217   0 121 60    0
3    Danurejan      0 21    0   24 10 117    6 16    1 22    5 11
4    Jetis          5 25    0   28 49 26     0 41    0 59 27     9
5    Tegarejo       0 45    0   50 17 99     0   5   0 51 42     9
6    Pakualaman     1 22    0    8 15 48     2 35    0 33    7 19
7    Ngampilan      0 27 16     93   0 68 54 210     0 30 17 14
8    Wirobrajan     0 90    0   45 12 136    0 117   0 49 23 12
9    Manlrijeron    0   6   0    1   3 14 22 17      0 67 73 19
10   Kraton         0   0   0    1   0 20    0   0   0 77 25     0
11   Gondomanan    12 10    0    3   7 11    0 50    0 57 14     8
12   Mengangsan     0 77    0   42 30 180    0 229   0 62 33 39
13   Kotagede       0 46    0    3   4   1   0 104   0 110 29    0
14   Umbulharjo     3 46    0   33 24 343    0 153   0 92 53 21
                   23 584 16 386 199 1257 84 1197 1 877 414 164
------------------------------------------------------------------
-
------------------------------------------------------------------
No Jenis PMKS 10d 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
                -------------------------------------------------
-
    Kecamatan Org Org Org Org Org Or kk kk kk Org kk kk Org
------------------------------------------------------------------
1 Gedonglengen3   0 331   0   0 46 15 1731 75       2   0 150 24
2 G.Kusuman 3     0   0   7   0 45    0 2537 80    97       95   0
3 Danurejan 7     3   0   1   0 25    7 1318 85     4   3 463    4
4 Jetis       0   0 15 13     2   3 28 2725 86      0   7   55   0
5 Tegarejo    5   1   0   4   0 35    3 3333 324   54 43 170     4
6 Pakualaman 4    1   0   0   0   0   3 957 10      1   2   56   0
7 Ngmpilan    1   0   1   2   2 28 30 1404 197      0 11 209     0
8 Wirobrajan 3    4   0   0   0 10 17 1176 94      53   2    0   7
9 Manlrijeron 0   7   0   2   1 10    4 1940 36     0   5   34   4
10 Kraton     0   0   0   0   0 26    0 1203   0    0   0    0   0
11 Gondamanan 2   0   2   0   0   8 14 1064    0    4   2 916    0
12 Mengangsan 4   0   4 20    1 21    0 1507 86    45 35 140     0
13 Kotagede 16    0   0   2   0   3   2 2360   6    0   6 218 52
14 Umbulharjo 0   0 47 11 25 39 102 3196 303 207 29 190 16
             48 16 400 62 31 299 225 26451 1382 467 172 2696
111
------------------------------------------------------------------
-

Keterangan

------------------------------------------------------------------
1    Anak Balita Terlantar           11   Penyandang cacat bekas
2    Anak Terlantar                       penderita penyakit kronis
3    Anak yang menjadi               12   Tuna susila
     korban tindak kekerasan
     atau perlakuan salah            13   Pengemis
4    Anak nakal                14    Gelandangan
5    Anak Jalanan                    15   Bekas Nara pidana
6    Wanita Rawan Sosial Ekonomi     16   Korban Penyalahgunaan
                                     Narkotika
7    Wanita yang menjadi korban
     tindak                          17   Keluarga miskin
     kekerasan atau perlakuan
     salah                           18   Keluarga berumah tidak
                                     layak huni
8    Lanjut Usia Terlantar           19   Keluarga        bermasalah
sosial
9    Lanjut Usia yang menjadi
     korban tindak kekerasan atau         psikoiogis
     perlakuan salah           20    Pemulung
10   Penyandang cacat :              21   Masyarakat yg. tinggal di
     a Penyandang cacat flSik             daerah rawan bencana
     b Penyandang cacat mental
       retardasi                     22   Korban Bencana Alam th.
     c     c Penyandang cacat mental            2000-Agustus 2001
       psikotik
     d Penyandang cacat ganda
------------------------------------------------------------------
Sumber data: Dinas Kesehatan don Kesejahteraan Sosial Prop. DIY

          Dan basil pendataan masalah kesejahteraan sosial, ada
          beberapa masalah yang memerlukan penanganan lebih
          serius, meskipun dari segi kuantitasnya kecil, yakni
          penanganan anak jalanan dan penyalahgunaan Narkotika,
          psikotropika dan zat aditif. Program penanganan anak
          jalanan selama ini mendapatkan dukungan dana dari
          Pemerintah Pusat untuk penanganan anak jalanan di
          seluruh Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk
          penanganan anak jalanan di Kota Yogyakarta.

          Konsep penangangan anak jalanan dilaksanakan dengan
          model    penanganan    lewat   rumah   singgah    maupun
          pemberdayaan kemampuan orang tua anak jalanan. Di sisi
          lain dengan kemampuan pemerintah pusat dalam mendukung
          pendanaan    penanganan   anakjalanan  yang    cenderung
          menurun, maka pemerintah Kota Yogyakarta berupaya dapat
          mengakses     kepada    sumber-sumber   maupun     lebih
          meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk berperan
          serta dalam menangani anak jalanan dan tahap prioritas
          untuk mengeliminasi seminimal mungkin    dampak negatif
          dari adanya anak jalanan dengan menjalin kerjasama
          dengan lembaga-lembaga sosial untuk memperbaiki aspek
          moral anak jalanan.

          Penanggulangan penyalahgunaan Napza terus diupayakan
          terns diupayakan kegiatannya yang berupa pendataan,
          penyuluhan, pembentukan forum masyarakat anti pekat
          (penyakit masyarakat) sampai dengan tindakan represif,
          ditindaklanjuti dengan upaya rehabilitasi. Hal ini
          sudah   dilakukan  dengan   bekerjasama  dengan Pondok
          Pesantren Suryalaya (Inabah) dan perintisan kerjasama
          dengan rumah sakit. Panti I Yayasan Sosial yang ada di
          Kota    Yogyakarta   berdasarkan    Data   dari  Dinas
          Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota
          Yogyakarta tahun 2001 terdapat 20 panti seperti
          tersebut pada tabel 2.24 berikut :

                             Tabel 2. 24
              Panti Sosial yang ada di Kota Yogyakarta

     -----------------------------------------------------------
     No   Nama Panti/Yayasan              Alamat          Jumlah
     -----------------------------------------------------------
     A    Panti Sosial Anak Terlantar                        661
          1    PantiAnak Terlantar
               Wiloso Projo         Gowongan JT 111/211 A     39
          2    PA Tunas Harapan     JI, Kenari 7 Yogyakarta   45
          3    PA Rekso Putro
                (Putri)             Reksonegaran GK V/1291    38
          4     PAY Muhammadiyah
                Nitikan             Sorogenen, Mutihan        60
          5     PA Yatim Putri
                Islam               JI Pramuka 68 Yk           32
          6     PA Putra Islam      Giwangan UH VII/2 Yk       40
          7     PA Putri Aisyiah    JI, Munir 103 Yk          120
          8.    PA Putra
                Muhammadiyah        JI.lowanu   MG 111/1361   100
          9.    PA Atap Langit      Keparakan   Kidul
                                    MG 1/1079   Yk            68
          10.   PA lbadah Bunda     Bangirejo   KW 1/50 YK    17
          11.   PAY Gembala Baik    Gampingan   WBil756 Yk    72
          12.   PA Prayuwana        Kadipaten   Kidul KT V
                                    354 Yk                    30
     B    Panti Sosial Lanjut Usia
          Terlantar                                           92
          13. Panti Jompo Budhi
               Dharma               Ponggalan, UH, Yk         48
          14. Panti Wredha
               Prandan Pedudan Klitren GK 111/242 Yk. 12
          15. Panti Wredha Hanna Surokarsan MG 1V267 32

     C.   Panti Sosial Pencandang
          cacat                                        196
          16. Dharma Rena Ring
                Putra               JI. Kusumanegara 105     17
          17. YPPAG                 Jl. lmogiri 224 Yk       85
          18. Yakatunis             JI. Parangtritis 40 Yk   46
          19. PRCN Muhammadiyah     JI Mayjen Sutoyo 16 aYk   8
          20. Panti Karya Karang
                anyar         Brontckusuman,MG, Yk       40
     -------------------------------------------------------------
-
               Jumlah                                       949
     -------------------------------------------------------------
-
     Sumber data : Dinas Kesos dan PM Kota Yk.
     e.   Kependudukan.
          Jumlah penduduk Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun
          mengalami perkembangan. baik dari kelahiran, kematian,
          datang (urbanisasi) atau pergi. Berdasarkan registrasi
          penduduk Kota selama 4 tahun banyaknya rumah tangga dan
          penduduk menurut jenis kelamin dari tahun 1998 sampai
          tahun 2001 seperti tersebut dalam Tabel 2.25 dibawah
          ini.



                             Tabel 2.25
                Banyaknya Rumah Tangga Dan Penduduk
                       Menurut Jenis Kelamin
                          Tahun 1998 -2001

----------------------------------------------------------------
                             Jenis Kelamin
                          ----------------
No   Tahun     Rumah      Laki-               Jumlah   Pertumbuhan
               Tangga     Laki    Perempuan
----------------------------------------------------------------
1    1998      95.908    249.696     234.064     483.760       1,05
2    1999 97.489     253.213    237.220     490.433       1,38
3    2000      98.931     256.875    240.824     497.699       1,48
4    2001      101.116    260.209    243.745     503.954       1,26
------------------------------------------------------------------
     Sumber data : BPS Kota Yogyakarta

Perincian jumlah kelahiran, datang, kematian dan pergi yang
     dirinci menurut jenis kelamin dari tahun 1998 sampai tahun
     2001 seperti tersebut dalam tabel 2.26 dibawah ini:


                            Tabel 2.26
   Rincian Jumlah Kelahiran, Datang, Kematian dan Pergi Menurut
                           Jenis Kelamin
                         Tahun 1998 --2001

----------------------------------------------------------------

          Jumlah                                          Jumlah
          Penduduk Kelahiran Datang Kematian       Pergi Penduduk
No Tahun Awal                                               Akhir
           Tahun      L   P   @ P ~ L P ~ L P ~ L P        Tahun
-----------------------------------------------------------------

1 1998 478.]52 2503 2577 5080 4775   5931 10706 1365 1214 2579 3673
4526 8199 483]60
2 1999 483760 2644 2298 4942 6161    5807 11968 1381 1269 2650 3907
3680 7586 490433
3 2(XX) 490433 2723 2676 5399 5680   5198 10818 1261 1128 2395 3474
3142 6616 491699
4 2001 497699 2915 2622 5537 5698    5099 10797 1338 1221 2559 3944
3576 7520 503954
Sumber data: BPS Kota Yogyakarta


     Jumlah penduduk dalam kelompok umur dari Tahun 1998 sampai
          Tahun 2001 seperti tersebut dalam label 2.27



                           Tabel 2.27
            Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur
                        Tahun 1998 -2001

----------------------------------------------------------------
                               Kelompok Umur
               ---------------------------------------
NO   Tahun     0 - 4     18-May     19 - 56    > 56 J.umlah
----------------------------------------------------------------
1    1998      31.563    125.947    277.147   49.103    483.760
2    1999      31.998    127.623    281.033   49.779    490.433
3    2000      32.472    129.412    285.297   50.518    497.699
4    2001      32.881    131.273    288.650   51.150    503.954
----------------------------------------------------------------
     Sumber data: BPS Kota Yogyakarta

          Dampak krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997
          mengakibatkan timbulnya Keluarga Prasejahtera karena
          alasan ekonomi. Jumlah Keluarga Prasejahtera pada tahun
          1998 berjumlah 4.237 KK, tahun 1999 berjumlah 3.155 KK,
          pada tahun 2000 berjumlah 2.179 KK .Distribusi keluarga
          Pra Sejahtera alasan ekonomi relatif merata diseluruh
          wilayah kecamatan. Berdasarkan pendataan tahun 2001
          dijumpai 3 kecamatan yang relatif tinggi Pra Sejahtera
          alasan ekonomi yaitu kecamatan Kotagede sebanyak 589
          KK. kecamatan Umbulharjo sebanyak 492 KK dan kecamatan
          Tegalrejo sebanyak 385 KK.

8.   Penataan Ruang dan Prasarana Kota.

     a.   Penataan Ruang.
          Status kawasan untuk Kota Yogyakarta pada dasarnya
          diklasifikasikan dalam 2 (dua) model penetapan yaitu
          kawasan lindung dan kawasan budi daya, yang meliputi :
          1). Kawasan Lindung
               a).Kawasan   lindung  setempat,   Arkeologi/Budaya/
                    Sejarah.
               b).Kawasan lindung setempat sepadan sungai.
               c). Kawasan inti lindung hijau kota/alami.

          2).   Kawasan Budidaya
                a).Kawasan penyangga alam dan budaya.
                b).Kawasan budidaya penuh ekonomi,      sosial   dan
                     budaya.
          Pemanfaatan ruang kota dalam implementasinya diwujudkan
          dengan pengelompokan penggunaan lahan untuk kegiatan.
          Pengelompokan penggunaan lahan tahun 2001 sebagian
          besar untuk perumahan dan permukiman sebesar 64.74 %
          sedangkan sisanya untuk berbagai kegiatan. Penggunaan
          lahan selama 4 (empat) tahun terakhir mulai tahun 1998
          sampai dengan tahun 2001 seperti pada tabel 2.28.


                             Tabel 2. 2 8
                   Penggunaan Lahan Tahun 1998 -2001
                      Di Wilayah Kota Yogyakarta

     LIHAT FISIK

          Dalam pemanfaatan ruang terdapat berbagai kontradiksi
          antara tuntutan penggunaan / kebutuhan ruang dalam
          rangka perkembangan ekonomi disatu sisi dengan upaya
          perlindungan/    pelestarian    budaya    sejarah   dan
          keseimbangan pelestarian fungsi lingkungan disisi lain,
          sehingga memerlukan kebijakan penanganan yang selaras
          dengan konsep perwujudan kota dan ruang publik.

          Kota Yogyakarta termasuk kota yang padat penduduknya
          namun masih terdapat beberapa ruang/kawasan yang belum
          optimal pemanfaatannya yang dapat dikembangkan.

          Aturan Tata Ruang yang berfungsi sebagai pedoman dalam
          pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang,
          dalam proses penyusunannya belum sepenuhnya melibatkan
          peran   serta  masyarakat.   serta  penyebarluasan   nya
          tentang pemanfaatan ruang belum sepenuhnya transparan.

     b.   Sarana dan Prasarana Kota.

          1).Sarana jalan diwilayah Kota Yogyakarta pada tahun
               2000 meliputi jalan Nasional18,l32 km kondisi
               baik,jalan Propinsi sepanjang 3.733 km kondisi
               baik,jalan, Kota 224,424 km kondisi baik 97.10 %,
               kondisi, sedang 2,90 %. dan jalan lingkungan
               sepanjang 20 I ,908 km kondisi baik 24,32 %,
               kondisi sedang 71 ;28 % dan kondisi rusak 4,40 %.

          Jumlah jembatan Nasional 3 buah kondisi baik, jembatan
               Propinsi 3 buah kondisi baik 2 buah dan sedang 1
               buah dan jembatan Kota sebanyak 36 buah, kondisi
               baik 50 % dan kondisi sedang 50 % seperti tersebut
               pada tabel 2.29.

                            Tabel.2.29.
                  Kondisi Jalan Tahun 1998 -2001
                    Di Wilayah Kota Yogyakarta
                                                    (Dalam Km.)
----------------------------------------------------------------
      Jalan Negara Jalan Propinsi Jalan Kota Jalan Lingkungan
Tahun ----------------------------------------------------------
        B     S R    B     S R     B    S    R     B    S       R
----------------------------------------------------------------
1998 18.132 - - 3.733 - - 207.8 31.52 - 98.22 50.6 18.63
1999 18132    - - 3.733 - - 220.54 18.79 - 126.37 49.41 11.02
2000 18.132 - - 3.733 - - 232.38 6.94 - 143.92 49.1           8.88
2001 18.132 - - 3.733 - - 203.59 35.73 - 162.98 46.78 8.63
----------------------------------------------------------------
     Sumber data : Dinas Prasarana Kota Yogyakarta

Keterangan :
B : Baik S: Sedang R: Rusak

               Kapasitas      jalan   atau   kemampuan   jalan   dalam
                menampungjumlah lalu lintas di beberapa ruas jalan
                sudah   melebihi   kapasitas.   hal   ini   nampak
                terjadinya panjang antrian, kondisi ini masih
                diperberat dengan adanya parkir pada badan jalan.
                serta sulit memperlebar jalan karena keterbatasan
                lahan.

          2).   Sarana Drainase.

                Jaringan drainase di Kota Yogyakarta merupakan
                satu kesatuan sistem jaringan drainase perkotaan
                Yogyakarta. karena dinamika perubahan penggunaan
                lahan yang terjadi kiranya dimensi dan sistem
                drainase yang ada saat ini juga perlu penyesuaian
                lewat   penyempurnaan   sistem  jaringan   drainase
                perkotaan    Yogyakarta    yang   mencakup    batas
                administrasi Kota Yogyakarta. sebagian wilayah
                Sleman dan Bantul.

                Sarana Drainase atau pematusan untuk seluruh
                wilayah Kota Yogyakarta meliputi drainase utama
                berupa Sungai Winongo, Code dan Gajah Wong,
                saluran drainase sekunder (pembawa) tertutup,
                saluran   drainase   sekunder    (pembawa)   terbuka,
                saluran Tertier (pengumpul) tertutup, saluran
                Tertier (pengumpul) terbuka. Seluruh sirkulasi
                aliran    drainase     disalurkan     menujukesaluran
                drainase   utama   yang    berujud   ketiga   sungai.
                Permasalahan timbulnya genangan bahkan banjir
                dimusim   hujan   tidak    hanya   disebabkan   belum
                sempurnanya sistem sirkulasi drainase yang ada
                namun juga dapat diakibatkan oleh tersumbatnya
                aliran   akibat  pembuangan    sampah atau kurang
                sempumanya   tangkapan    air   bahkan   dimungkinkan
                akibat curah hujan yang sangat tinggi. Saluran
                drainase seperti bangunan-bangunan fisik yang lain
                tetap membutuhkan perawatan dan pemeliharaan.
                Dalam hal ini untuk sa luran drainase disamping
                perlu   pemeliharaan    fisik   juga   perlu   adanya
                kegiatan pelumpuran atau membersihkan saluran
                drainase dari endapan lumpur. Adapun kondisi
                saluran drainase sebagaimana tersebut pada tabel
                2.30.


                             Tabel 2.30
                      Kondisi Saluran Drainase
                     Di Wilayah Kota Yogyakarta

-----------------------------------------------------------------
          Sekunder                             Teftier
Kondisi -------------------------------------------------------
               B         S          R       B S         R
----------------------------------------------------------------
Tertutup   22.113 m     15.821 m    66 m   3.493 m   5.531 m   1.677 m
           58,19%      41,63%      0,17%   3234 %   52.24%     1553 %
Terbuka    22.190 m    8.048 m     1.701 m 15.324 m 12.664 m   2.122 m
           69.48 %     2.520 %     5.32 %   5.089 % 42.06 %    7.05

----------------------------------------------------------------
     Sumber data: Dinas Prasarana Kota Yogyakarta

Keterangan :
B : Baik S: Sedang R : Rusak

           3).   Jaringan Air Kotor/ Limbah

                 Penanganan limbah domestik di Kota Yogyakarta
                 dengan   sistem   terpusat,    sistem   komunal   dan
                 setempat.   Sistem    terpusat    dialirkan   melalui
                 jaringan riool menuju ke IPAL Sewon dan mencakup
                 pelayanan   kurang    lebih   25%    penduduk   kota,
                 sedangkan lainnya menggunakan sistem setempat
                 yaitu menggunakan septic tank dan sumur peresapan
                 untuk pembuangan limbah dari tiap persil rumah
                 tangga dan sedikit sekali yang menggunakan sistem
                 komunal yaitu penggunaan satu septic tank dan
                 sumur   peresapan   untuk   pembuangan dari suatu
                 kelompok yang terdiri dari beberapa rumah tangga.
                 Sistem penanganan limbah setempat mempunyai andil
                 yang besar dalam pencemaran air tanah. Saluran air
                 kotor (riool) sebagian besar lama dan sebagian
                 kecil baru. Saluran air Kotor dari tahun 1998
                 sampai tahun 2001 seperti tersebut pada tabel
                 2.31.


                               Tabel 2.31
                      Data Saluran Air Kotor/limbah
                            Tahun 1998 -2001
----------------------------------------------------------------
                         Jenis Saluran (meter)
           -----------------------------------------------------
No. Tahun                                Total   Manhole
  Pengglontor   Induk      Lateral     Panjang
----------------------------------------------------------------
1.   1998 19.433,00 29.436,35 124.093,09 172.962,44       4.639
2.   1999 19.433,00 31.433,35 125.891,09 176.767,44       4.751
3.   2000 19.714,20 31.443,35 127.546,79 178.704.34       4.840
4.   2001 19.714,20 31.443,35 128.026,79 179.184,34       4.860
---------------------------------------------------------------
Sumber Data: Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pemakaman Kota
     Yogyakarta
                 Untuk penggelontoran saluran air kotor Pemerintah
                 Daerah memiliki satu bendung di sungai Winongo
                 bendung Bendolole, Sungai Code dan suplisi dari
                selokan Mataram dan sungai Belik.

          4).   Jaringan Air Bersih

          Kebutuhan air bersih masyarakat Kota Yogyakarta tahun
          2000, dari sistem perpipaan (pelayanan Perusahaan
          Daerah Air Minum Tirta Marta) sebesar 48 % dari jumlah
          penduduk atau sebanyak 239.752 jiwa, dan sistem non
          perpipaan (sumur dangkal dan sumur dalam) sebesar 52 %
          dari jumlah penduduk atau sebanyak 257.947jiwa.

          Sumber air yang digunakan untuk air bersih sistem
          perpipaan meliputi mata air sebanyak 2 (dua) buah
          (Umbul Wadon dan Karanggayam I), air permukaan sebanyak
          I (satu) buah (Padasan), sumur dalam sebanyak 29 (dua
          puluh sembi lan) dan sumur dangkal sebanyak 8 (delapan)
          buah. Sebagian besar lokasi sumber air ini berada di
          Kabupaten Sleman. Kapasitas produksi air sebesar 549,82
          1/detik dan tingkat kehilangan air (kebocoran) sebesar
          33,07 %.

          Kualitas air non perpipaan (sumur dangkal) tidak
          memenuhi persyaratan sebagai air minum, kandungan
          bakteri coli mencapai 240 MPN/100 ml, meskipun secara
          fisik dan kimia memenuhi persyaratan.

          Pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan oleh PDAM
          Tirta Marta untuk masyarakat Yogyakarta 4 tahun
          terakhir mulai tahun 1998 sampai tahun 2001 seperti
          tersebut pada label 2.32.


                            Tabel 2.32
          Pelayanan Kebutuhan Air Minum Sistem Perpipaan
                         Tahun 1998 -2001
-----------------------------------------------------------------
                                           Kran Cakupan Kebo-
           Jumlah Kapasitas Penduduk Jumlah Umum      Pela   coran
No. Tahun Pendu- Produksi Terlayani Pelang (unit) yanan        (%)
           duk    Air (Wot)   (jiwa)    gan           (Unit)
           Jiwa             ----------          ------------------
                            Jumlah %
-----------------------------------------------------------------
1. 1998 483.760 581,37 230.896 47.7 31.616        412   47,7 39.1
2. 1999 490.433 574.22 234.754 47.8 32.509        397   47.8 37.91
3. 2000 497.699 549.82 239,752 48        33.292   400   48   33.07
4. 2001 503.954 586.98 244.652 48.5 33.942        410   48.5 35.92
-----------------------------------------------------------------
     Sumber data : PDAM Kota Yogyakarta
          Besarnya penarikan retribusi air bersih PDAM,laba
          bersih dan setoran ke pemerintah Kota Yogyakarta mulai
          tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 seperti tersebut
          pada label 2.33

                              Tabel 2.33
                Retribusi, Laba Bersih dan Setoran PDAM
                           Tahun 1998 -2000

------------------------------------------------------------------
-
Tahun     Penarikan Retribusi Laba Bersih     Setoran Ke
               (Rp)                      (Rp)      Pemerintah (Rp)

------------------------------------------------------------------
-
1998      8.151.412.343,23       1.532.326.154,80     842.739.000
199       8.156.351.890,00       1.300.816.927,73     715.449.000
2000     10.420.156.340,09      1.914.411.608,50   1.052.926.300
------------------------------------------------------------------
-
Sumher data : PDAM Kota Yogyakarta

          5).    Pengelolaan Persampahan

                 Pengelolaan Persampahan di wilayah Kota Yogyakarta
                 dengan mekanisme pembuangan dari rumah tangga ke
                 Tempat Pembuangan Sementara (TPS)/ Transfer Depo
                 dan selanjutnya dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir
                 (TPA), tanpa pemilahan sampah terlebih dahulu.

                 Tingkat pelayanan pengelola sampah sistem terpusat
                 sebanyak 83 %. Jumlah sampah pada tahun 2000
                 kurang lebih 1.567 m3/hari. Dengan sarana dan
                 prasarana persampahan yang ada jumlah sampah yang
                 dapat dibuang ke TPA kurang lebih 1.375 m3/hari
                 atau sebesar 87,75 % dari volume sampah.

                 Dengan    sempitnya   wilayah   Kota    Yogyakarta,
                 Pemerintah Daerah tidak memiliki Tempat Pembuangan
                 Akhir (TPA) sendiri, dan harus di huang ke daerah
                 Bantul   (Piyungan),  bekerjasama   dengan   ketiga
                 daerah (Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan
                 Kabupaten Sleman).

                 Pada jangka waktu mendatang kiranya diperlukan
                 adanya solusi model penanganan/pemusnahan sampah
                 untuk wilayah Kota Yogyakarta lewat pemanfaatan
                 teknologi sehigga sistem penanganan sampah lebih
                 sederhana dan pembiayaan yang lebih murah.

                 Sarana kebersihan Kota Yogyakarta berupa transfer
                 Depo. Container dan Gerobag dari Tahun 1998 sampai
                 dengan tahun 2001 seperti tersebut pada tabe1
                 2.34.
                  Tabel 2.34
            Sarana Kebersihan Kota
      Di Kota Yogyakarta Tahun 1998 -2000

-------------------------------------------------------
No. Tahun Transfer Depo Container        Gerobag
-------------------------------------------------------
1.   1998      8               39         479
2.   1999      8               39         613
3.   2000     11               41         613
4.   2001     11               51         656
------------------------------------------------------
Sumber Data :Dinas Kebersihan. Keindahan dan Pemakaman
               Kota Yogyakarta

      Sumber   pembiayaan    pengelolaan   sampah   dari
      Pemerintah Daerah (APBD), dan penerimaan retribusi
      sampah pada tahun 2001 mencapai Rp. 372.107.425,-
      baru mampu memenuhi kurang lebih 20 % dari
      kebutuhan.

6).   Sistem Jaringan listrik

      Jaringan listrik sudah merata keseluruh wilayah
      kota sehingga kebutuhan warga akan listrik telah
      tercukupi, sudah mencapai 100 % terlayani dan
      semua terjangkau jaringan listrik. namun untuk
      penerangan jalan umum yang merupakan fasilitas
      kota masih kurang optimal dalam penataannya,
      sedangkan   penempatan   jaringan listrik  belum
      terkoordinasi dengan baik.

      Jumlah pelanggan listrik tahun 1998 sebanyak
      83.099 pelanggan, tahun 1999 sebanyak 84.291
      pelanggan   dan  tahun  2000  sebanyak  94.334
      pelanggan. Daya tersambung tahun 2000 sebesar
      222.029.624 V A dan energi terjual 403.389.573
      KWH.

7).Sistem   Jaringan     Telepon,    Telekomunikasi   dan
     Informasi

      Jaringan telepon yang ada sudah mencapai 80% dari
      seluruh   kebutuhan   masyarakat.   Walaupun   belum
      terlewati jaringan telepon di semua wi1ayah kota,
      namun   lewat   model-model   peralatan   komunikasi
      lainnya yang ada sudah dapat melayani kebutuhan
      komunikasi    warga  kota.   Sedangkan    penempatan
      jaringan telepon belum terkoordinasi secara baik.

      Jumlah sambungan telepon tahun 1998 sebanyak
      56.017, tahun 1999 sebanyak 71.624 dan tahun 2000
      sebanyak      91.272.     Ketersediaan     warung
      telekomunikasi tahun 2000 sebanyak 3.112, Telepon
                Umum Kartu sebanyak 504 buah     dan    Telepon   umum
                dengan koin sebanyak 456 buah.

          8).   Penyediaan Ruang Publik

                Ruang-ruang publik adalah ruang yang digunakan
                secara bebas bagi warga kota memasukinya untuk
                rekreasi,   bermain  olah   raga, dan mengadakan
                komunikasi sosia1 serta kegiatan privat lainnya.
                Ruang publik secara khusus di kota seperti taman
                kota relatif sangat sempit luasannya. Namun dari
                penggunaan, seperti ruang ja1an, trotoar, ruang
                sekitar reI PT .KAI, stadion, alun-alun, koridor
                sungai dan sebagainya masyarakat Yogyakarta dapat,
                menggunakannya sebagai ruang publik.

9.   Lingkungan Hidup.

     a.   Lingkungan Hidup.

          Masalah lingkungan hidup timbul disebabkan kegiatan
          penduduk yang menimbulkan penurunan/pencemaran kualitas
          lingkungan khususnya pencemaran udara dan pencemaran
          air tanah dan air permukaan. Untuk melestarikan
          lingkungan hidup agar tetap bermanfaat bagi hidup
          manusia. serta mahluk hidup lainnya dilakukan upaya
          pengendalian terhadap pembuangan setiap jenis limbah
          cair, padat dan emisi gas buangan.
     Pada tahun 2001 limbah cair dari kegiatan industri, rumah
          sakit dan hotel yang memberikan andil terjadinya
          pencemaran air tanah dan air permukaan dari hasil
          pemantauan sampel yang tertinggi dari berbagai kegiatan
          seperti tersebut pada tabel 2.35.

                            Tabel 2.35
               Pemantauan Limbah Cair Yang Tertinggi
             dari berbagai sampel kegiatan Tahun 2001
                        Di Kota Yogyakarta

                                                      (satuan mg/l)
---------------------------------------------------------------
                       BOD                 COD                Cr
                 (Biologica Oxigen    (Chemica Oxigen (Chrom)
No   Jenis       Demand)              Demand)
     Kegiatan ------------------------------------------------
                 Hasil     Standar   Hasil Standar Hasil Standar
                 Pantauan Baku      Pantauan Baku Pantauan Baku
                            mutu    Pantauan mutu              mutu
------------------------------------------------------------------
1    Hotel 172.5        30       752       50      -        -
2    Pabrik
     Kulit       56.61       -        149      900    0.792      50
3    Rumah
     Sakit       51.9 -          112       -       -        -
4    Pabrik
     Susu 35.8 30         94         75     -       -
5.   Tekstil   50.2 60         138,3    150      -       -
-----------------------------------------------------------------
     Sumher data :Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Yk

          Limbah   cair   dari   rumah    tangga  (domestik)  juga
          memberikan   andil   terjadinya   pencemaran  air  tanah
          khususnya dari kandungan bakteri coli (coliform). Hasil
          pemantauan pada tahun 2001 di beberapa lokasi di
          wilayah Kota Yogyakarta seperti tersebut pada label
          2.36.


                            Tabel 2.36
             Pemantauan Kualitas Air Tanah/ Air Sumur
                    Di Wilayah Kota Yogyakarta

-----------------------------------------------------------------
No   Lokasi Pemantauan              Kandungan Bakteri Coli
                         (standart50 Most Probable Number/100 ml)
------------------------------------------------------------------
1    Tegalrejo                            93
2    Pakualaman                               240
3    Jetis                               110
4    Ngampilan                            75
5    Manlrijeron                               75
-----------------------------------------------------------------
Sumber data:Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Yogyakarta

          Dalam   rangka   pengendalian   pencemaran   air   sungai,
          pemerintah   telah   menetapkan    program   kali   bersih
          (Prokasih)    yang    merupakan    suatu    usaha    dalam
          meningkatkan kualitas air sungai. Kegiatan Prokasih
          dilakukan melalui pendekatan terhadap penurunan beban
          pencemaran air buangan dari rumah tangga, industri,jasa
          pariwisata, hotel dan rumah sakit yang diperkirakan
          memberikan   kontribusi    berarti    terhadap   penurunan
          kualitas air sungai. Hasil pemantauan kualias air badan
          air sungai sasaran Prokasih pada tahun 1997 -2000
          seperti tersebut pada tabel 2.37.


                            Tabel 2.37
          Kualitas Air Badan Air Sungai Sasaran Prokasih

----------------------------------------------------------------
                 97/98          98/99           99/200         200
                 -------------------------------------------------
Lokasi     BOD     COD     BOD     COD    BOD     COD   BOD    COD
        (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)
----------------------------------------------------------------
S. Winongo
1. Hulu     2,76    12,1   3,03   15,13   3,24 12,62 2,65 15,75
2. Tengah 12,11 43,23 9,58      43,06   8     31,84 6,85 33,75
3. Hilir    5,33 23,68 3,96     18,52   4,22 16,6    4,13 19,5
-----------------------------------------------------------------
S. Code
1. Hulu     2,22   7,42   2,71   14,9    3,44 14,14    2,8 13,75
2. Tengah 12,14 51,63     7,65   35,92   9,22 39,28    8,55 30,25
3. Hilir    7,08 27,59    5,51   20,84   3,14 14,24    2,88 13,75
----------------------------------------------------------------
S. Gajahwong
1. Hulu     3,12 13,81    3,82   16,03   2,86 14,98    3,15 10,75
2. Tengah 19.27 54,37     8,55   38,68 16,82 60,14 13,33 41,25
3. Hilir    5,29 24,58    4,75   22,14   6,84 37,74    7,13 22.5
----------------------------------------------------------------
Sumber data :Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Yogyakarta

          Adapun Standar baku mutu air      badan air golongan B
          berdasarkan   Sural Keputusan      Gubemur  DIY   Nomor
          214/KPPS/1991 :

          1).   Kebutuhan okigen biokimia (BOD) = 3 -5 mg/l
          2).   Kebutuhan oksigen kimia (COD) = 3 -10 mg/l

          Pada tahun 2001 limbah emisi gas buangan dari kendaraan
          bermotor yang berupa Hidrokarbon (HC) yang mencemari
          udara dan hasil pemantauan seperti pada tersebut pada
          tabel 2.38.


                             Tabe12.38
                   Pemantauan Emisi Gas Buangan
                            Tahun 2001

-----------------------------------------------------------------
No        Lokasi Pemantauan              Nilai Emisi Gas Buangan
                                     (standart     160.0     Mikro
gram/m3)
-----------------------------------------------------------------
1    Terminal Umbulharjo                           262
2    Simpang Empat Galleria Mall                   548.5
3    Simpang Tiga Borobudur Plaza                  624
4    Simpang Empat Pingit                    1048
5    Simpang Empat Wirobrajan                      780
-----------------------------------------------------------------
Sumber data:Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Yogyakarta

     b.   Sumber Daya Alam.

     Sumber daya alam yang dimiliki Kota Yogyakarta adalah air
          tanah dan 3 (tiga) sungai.

          1).   Air Tanah.
                Air tanah yang merupakan sumber daya alam termasuk
                air bawah tanah dangkal (air tidak tertekan)
                 ketersediaannya sangat dipengaruhi oleh daerah
                 resapan (recharge area) yang berada di daerah
                 Kabupaten Sleman, ruang terbuka kota serta sumur
                 resapan air hujan.

                 Kontribusi sumur resapan air hujan yang ada 3.127
                 m3/sumur untuk hujan selama 2 jam terus menerus.
                 Jumlah sumur resapan air hujan pada tahun 2001
                 sebanyak   3.970   buah   yang   mampu   memberikan
                 kontribusi   ketersediaan    air   tanah   sebanyak
                 12.414,19 m3 pada saat hujan terus menerus dan
                 merata selama 2 jam. Penduduk Kota Yogyakarta
                 dalam memanfaatkan air tanah dengan sumur dangkal
                 dan sumur dalam.

           2).   Air Sungai.

                 Di wilayah Kota Yogyakarta melintas 3 sungai yaitu
                 Sungai Winongo sebelah barat. Sungai Code ditengah
                 dan sungai Gajah Wong di sebelah timur. Kualitas
                 air ketiga C sungai ditetapkan golongan B.
                 (sebagai   air  baku   untuk   air  minum   dengan
                 pengolahan).

10.   lndeks Pembangunan Manusia (IPM).

      Berdasarkan variabel panjang umur atau umur harapan hidup
      penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2000 laki-laki mencapai
      72.56 tahun, sedangkan wanita mencapai 76,64 tahun. (Sumber
      Data Dinas Kesehatan). Jumlah penduduk laki-laki yang berumur
      diatas 72 tahun di Kota Yogyakarta Tahun 1998 sebanyak 5.270
      orang; tahun 1999 sebanyak 5.345 orang dan 5.422 pada tahun
      2000. Jumlah penduduk perempuan yang berumur diatas 76 tahun
      pada tahun 1998 sebanyak 3.662 orang, tahun 1999 sebanyak
      3.712 orang dan tahun 2000 sebanyak 3.768 orang. (Sumber Data
      BPS Kota Yogyakarta).
      Berdasarkan variabel kecerdasan angka partisipasi pendidikan
      pada tingkat SD mencapai 99,36 %, tingkat partisipasi
      bersekolah anak laki-laki sebesar 53,64 % dan 46,36 % untuk
      anak perempuan. Pada tataran Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
      angka partisipasi pendidikan mencapai 94,05 %, tingkat
      partisipasi bersekolah anak laki-laki sebesar 50,72 % dan
      49,28 % untuk anak perempuan. Pada tataran Sekolah Menengah
      Umum /Sekolah Menengah Kejuruan (SMU/SMK) angka partisipasi
      pendidikan mencapai 79,85 %. tingkat, partisipasi bersekolah
      anak laki-laki sebesar 51,08 % sedangkan anak perempuan
      sebesar 48,92 %.

      Berdasarkan variabel kemakmuran PDRB Perkapita sesuai harga
      berlaku pada tahun 2000 sebesar Rp. 7.076.003,-. berlandaskan
      PDRB   Kota   Yogyakarta    sebesar   Rp.   3.189.020.000.000
      denganjumlah penduduk pertengahan tahun 2000 sebesar 450.681
      jiwa. Apabila mendasarkan pada harga konstan tahun 1993 PDRB
      Perkapita sebesar Rp. 3.009.980,- didasarkan pada PDRB Kota
      Yogyakarta -, sebesar Rp. 1.356.541.000.000,-.

11.   J .Pemerintahan

      a.   Kewenangan

           Otonomi Daerah sebagai salah satu tuntutan dari
           Reformasi menghendaki agar Pemerintah Pusat mengurangi
           campur tangannya pada daerah. Tuntutan ini disikapi
           oleh Pemerintah Pusat dengandisusunnya Undang-Undang
           Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. maka
           keseluruhan kewenangan yang ditangani Pemerintah Kota
           Yogyakarta menjadi semakin luas. Sebagaimana tertuang
           dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999,
           kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup
           semua kewenangan Pemerintahan, kecuali kewenangan di
           bidang   politik   luar  negeri,   pertahanan  kemanan,
           peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan
           bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan
           Pemerintah. Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang
           Nomor 22 Tahun 1999 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun
           2000 Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD Kota
           Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Kota
           Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan
           Daerah meliputi 24 bidang. Kewenangan Pemerintah Kota
           Yogyakarta dikelompokkan dalam bidang-bidang seperti
           tersebut pada tabel 2.39 dibawah ini :

                            Tabel 2.39
               Kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta

           ------------------------------------------------------
           NO             24 Kewenangan Daerah
           ------------------------------------------------------
           1         Bidang Pertanian
           2         Bidang Pertambangan dan Energi
           3         Bidang Perindustrian dan Perdagangan
           4         Bidang Perkoperasian
           5         Bidang Penanaman Modal
           6         Bidang Kepariwisataan
           7         Bidang Kebudayaan0
           8         Bidang Ketenagakerjaan
           9         Bidang Kesehatan
           10        Bidang Pendidikan
           11        Bidang Sosial
           12        Bidang Penataan Ruang
           13        Bidang Pertanahan
           14        Bidang Pemukiman
           15        Bidang Pekerjaan Umum
           16        Bidang Perhubungan
           17        Bidang Lingkungan Hidup
           18   Bidang Po]itik Dalam Negeri dan Administrasi
                     Publik
     19        Bidang Pengembangan Otonomi Daerah
     20        Bidang Perimbangan Keuangan
     21        Bidang Kependudukan
     22        Bidang Pemuda dan Olah Raga
     23        Bidang Hukum dan Perundang-undangan
     24        Bidang Penerangan
     -------------------------------------------------------
     Sumber data: Tim Otonomi Daerah Kota Yogyakarta

     Kewenangan yang meliputi 24 bidang belum seluruhnya
     dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena adanya
     sebagian   kewenangan   yang    masih ditangani  oleh
     Pemerintah serta belum optimalnya pelaksanaan atas
     kewenangan yang telah ditetapkan.
Kewenangan yang belum dapat dilaksanakan adalah sebagai
     berikut:

     1)Kewenangan bidang pertanahan, hal ini disebabkan
          dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor : 62 tahun
          2001 yang menyatakan bahwa pengelolaan pertanahan
          68 masih ditangani oleh Pemerintah ( Badan
          Pertanahan NasJonal ).

     2)Sebagian   kcwenangan    bidang   kependudukan   yang
          dilaksanakan oleh BKKBN di daerah sesuai Keputusan
          Presiden Nomor : 62 tahun 2001 Pasal 1 ayat (2)
          tetap dilaksanakan oleh Pemerintah dan secara
          bertahap sesuai dengan kebutuhan dialihkan pada
          Pemerintah   Daerah    sesuai   dengan   ketentuan
          Perundangan-undangan yang berlaku.

     3)Kewenangan di bidang Pertambangan dan Energi tentang
          Penerbitan Surat Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah
          dan Pengambilan Air Permukaan serta Surat ijin
          Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT)
          saat ini masih berada di Propinsi.
     4)Kewenangan bidang Penanaman Modal berdasarkan Surat
          Kepala BKPM Nomor : S.41 DU5-BKPM 2001 tangga1 01
          Mei    2001   perihal    Pedoman    Penyelenggaraan
          Kewenangan Penanaman Modal dalam rangka Otonomi
          Daerah dan Surat Pemerintah Propinsi DIY Nomor :
          570 1436 tanggal 25 Mei 2001, sambil menunggu
          ditetapkannya    Keputusan   Presiden    diharapkan
          pelayanan kegiatan penanaman modal dilaksanakan
          seperti yang berlaku selama ini (ditangani oleh
          Pemerintah Propinsi).

b.   Kelembagaan.

     Kelembagaan Pemerintah diatur berdasarkan Peraturan
     Pemerintah   Nomor  84   tahun   2000  tentang Pedoman
     Organisasi Perangkat Daerah untuk memberikan pelayanan
     kepada   penduduk   Kota   Yogyakarta,   telah disusun
kelembagaan Kota Yogyakarta yang meliputi:

1).   Sekretariat Daerah terdiri dari :

      a).Asisten Pemerintahan dan Pembangunan membidangi
           Bagian    Tata   Pemerintahan    dan   Bagian
           Pengendalian Pembangunan.

      b).Asisten Hukum dan Organisasi membidangi Bagian
           Hukum dan Bagian Organisasi.

      c).Asisten Administrasi membidangi Bagian Umum dan
           Bagian Perlengkapan.

2).   Sekretariat Dewan

3).   15 Dinas :

      a). Dinas Pertanian dan Kehewanan
      b).Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan
           Masyarakat
      c). Dinas Kesehatan
      d). Dinas Pariwisata Seni dan Budaya
      e). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
      f). Dinas pengelolaan pasar
      g). Dinas Ketertiban
      h). Dinas perekonomian
      i). Dinas pendidikan dan Pengajaran
      j). Dinas Kebersihan Keindahan dan Pemakaman
      k). Dinas Prasarana Kota
      l).Dinas Kependudukan dan catatan Sipil
      m). Dinas perhubungan
      n). Dinas Tata Kota dan Bangunan
      o).Dinas pertananan. (kewenangan belum diserahkan
           oleh Pemerintah)
4).   Lembgaga pengawasan lnternal.

5).   3 Badan.

      a).   Badan Kepegawaian Daerah
      b).   Badan pengelolaan Keuangan Daerah
      c).   Badan perencanaan pembangunan Daerah

6).   7 Kantor.
      a). Kantor Pelayanan Pajak Daerah
      b).Kantor   Kesatuan   Bangsa    dan   perlindungan
           Masyarakat
      c).Kantor Pemuda, Pemberdayaan Perempuan dan Olah
           Raga
      d).Kantor Arsip dan Pengolahan Data Elektronik
      e). Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan
      f). Kantor Hubungan Masyarakat dan Informasi
      g). Kantor Penanggulangan Kebakaran
     7).   RSUD.

     8).   2 BUMD.

           a). PDAM Tirta Marta
           b). BPR Bank Pasar

     9).   14 Kecamatan dan 45 Kelurahan.

     Untuk melaksanakan kewenangan yang telah ditetapkan,
     dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif dan
     efisien, hal ini disebabkan penyusunannya disesuaikan
     dengan kebutuhan, kemampuan serta jumlah pegawai,
     disamping itu masih ada sebagian kewenangan yang
     ditangani oleh Pemerintah.

c.   Aparatur.

     Pemerintah Daerah dalam melaksananakan penyelenggaraan
     pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan
     kepada    masyarakat    berdasarkan    kewenangan  dan
     kelembagaan didukung sebanyak 8.994 orang pegawai
     dengan berbagai golongan dan jenjang pendidikan.

     1).Rincian   Aparatur   Daerah    berdasarkan   golongan
          kepangkatan pada tahun 2001 :

           -       Golongan   I       368   orang
           -       Golongan   II    2.358   orang
           -       Golongan   III   4.736   orang
           -       Golongan   IV    1.532   orang

     2).Rincian    Aparatur   Daerah   berdasarkan   jenjang
          pendidikan formal pada tahun 2001 :
          -     S2                38 orang
          -     SI             2.096 orang
          -     D3/Akademi     2.638 orang
          -     SMU I SMK 3.322 orang
          -     SLTP        507 orang
          -     SD               393 orang

     3).Jumlah Formasi Jabatan Struktural (per/Maret 2002).

     -------------------------------------------------------
          Eselon                              Formasi
          II.a                             1
          II.b                            22
          III.a                                88
          III.b                                14
          IV.a                           451
          IV.b                           200
           V.b                            14
     -------------------------------------------------------
-
                Jumlah                              790
           -------------------------------------------------------
-
           Sumber data: Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta

           4).Jumlah Jabatan Fungsional (per/Maret 2002)

-----------------------------------------------------------------
No        Instansi             Jenis Jabatan            Jumlah
-----------------------------------------------------------------
1    Dinas Pendidikan dan      - TK                 291
     Pengajaran                - SD                     1697
                               - SLB                      44
                               - SLIP                    994
                               - SMU                     768
                               - SMK                     800
                               - Pamong                   16
                               - Pengawas                 33
----------------------------------------------------------------
     Jumlah                                            4.643
----------------------------------------------------------------
2    Dinas Kesehatan           - Dokter Gigi              23
                               - Dokter Umum              23
                               - Dokter Spesialis :
                                 . Anak                    3
                                 . THT                     1
                                 . Kulit/Kelamin           1
                                 . Mata                    1
                                 . Obsgen(Kebidanan
                                   dan Kandungan)          2
                                 . Penyakit Dalam
                                 . Bidan              1
                                 . Syaraf                  1
                                 . Patologi                1
                                 . Radilogi                1
                               - Perawat              1
                                                         185
                               - Bidan                    80
                               - Apoleker                  2
                               - Asislen              6
                               - Pranata Laboralorium     14
------------------------------------------------------------------
          Jumlah                                         346
------------------------------------------------------------------
Sumber data : Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta

           Sedangkan   jumlah  jabatan   fungsional  arsiparis di
           Pemerintah Kota Yogyakarta sebanyak 24 sehingga jumlah
           keseluruhan pejabat fungsional sebanyak 5013 orang.
12.   Hukum.

      Penegakan hukum belum dapat berjalan sesuai dengan harapan.
    terbukti masih banyak terjadinya pelanggaran- pelanggaran hal
    ini disebabkan karena adanya kurangnya pemahaman, kesadaran
    dan ketaatan.

    a.   Pemahaman.

         Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan baik
         sebelum dan maupun sesudah ditetapkan baik kepada
         masyarakat umum maupun kepada penyelenggara negara
         untuk   menciptakan   persamaan   persepsi,  seringkali
         menimbulkan perbedaan persepsi antara masyarakat dan
         penyelenggara negara termasuk aparat penegak hukum, hal
         ini yang menyebabkan kurangnya pemahaman.

    Dalam rangka meningkatkan pemahaman hukum telah dilaksanakan
         penyuluhan hukum oleh Pemerintah Kota Yogyakarta selama
         3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana tersebut pada tabel
         2.40.


                          Tabel 2.40
              Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan
                  Pemerintah Kota Yogyakarta
                    Selama Tahun 1998 -2000

         -------------------------------------------------------
         Tahun Anggaran Jumlah Kegiatan           Peserta
         -------------------------------------------------------
-
           1998/1999              10 kali               1.100
           1999/2000               8 kali                 800
              2000            8 kali                800
         -------------------------------------------------------
         Sumber data : Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta

    b.   Kesadaran.
         Setiap anggota masyarakat yang mempunyai kesadaran
         hukum yang tinggi secara otomatis akan mentaati
         berbagai   peraturan   perundang-undangan   yang   boleh
         dilakukan dan yangtidak boleh dilakukan. Upaya untuk
         mendorong tercapainya kemantapan kesadaran hukum di
         semua lapisan masyarakat hingga meningkatnya kesadaran
         dan kepatuhan hukum telah dilakukan melalui peningkatan
         kegiatan   penyuluhan   hukum    bagi   masyarakat   dan
         penyelenggara negara melalui kerjasama antar instansi
         yang bertugas melakukan penyuluhan hukum yang materinya
         disesuaikan dengan perkembangan pembangunan.

    c.   Ketaatan
         Masih   ada   diantara   masyarakat  dan   penyelenggara
         pemerintahan   yang   belum   taat  terhadap   peraturan
         perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut dapat
          dilihat masih   adanya   pelanggaran    dan   penyalahgunaan
          wewenang.

          Banyaknya perkara yang diperiksa/disidik, pencurian
          urutan pertama, narkoba urutan kedua dan penipuan
          urutan ketiga. Jumlah perkara yang diperiksa/disidik
          selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 1998 sampai
          tahun 2000 adalah sebagai berikut :

          a).   Tahun 1998 sebanyak 815 perkara
          b).   Tahun 1999 sebanyak 710 perkara
          c).   Tahun 2000 sebanyak 310 perkara

          Sumber data: BPS Kola Yogyakarta

     d.   Aparat Penegak Hukum.
          Upaya untuk meningkatkan kualitas Aparat Penegak Hukum
          khususnya   PPNS   dilaksanakan   dengan   menata   dan
          memantapkan fungsi dan perannya agar makin mampu
          mendukung pembangunan dan mengayomi masyarakat.Untuk
          itu setiap bulan sekali dilakukan pembinaan terhadap
          PPNS. Sedangkan kegiatan operasi yang telah dilakukan
          oleh Aparat Penegak Hukum pada Tahun Anggaran 1998/1999
          sebanyak 29 ka1i, pada Tahun Anggaran 1999/2000
          sebanyak 32 kali, dan pada Tahun Anggaran 2000 sebanyak
          22 kali.

     e.   Materi Hukum.

          Penyusunan produk hukurn daerah yang sangat dibutuhkan
          untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan
          dilakukan       dengan       penggantian      peraturan
          perundang-undangan yang tidak sesuai serta pembentukan
          peraturan perundang-Undangan yang aspiratif dengan
          prioritas penyiapan materi hukum yang mampu mendukung
          pembangunan untuk menghadapi pasar bebas dan persaingan
          global.

          Berbagai peraturan perundang-undangan yang disusun
          selama tahun 1998 sampai dengan 2000 dapat dilihat pada
          tabel 2. 41 dibawah ini.


                            Tabel 2.41
             Jumlah Peraturan Daerah, Lembaran Daerah
                      Keputusan Walikota dan
             Surat Keputusan Walikota yang ditetapkan
                      selama Tahun 1998 -2000


----------------------------------------------------------------
Tahun   Peraturan   Lembaran        Keputusan Surat Keputusan
        Daerah       Daerah         Walikota       Walikota
----------------------------------------------------------------
1998         10             20              24            178
1999     9             63              48            308
2000    47             80              47            303
-----------------------------------------------------------------
Sumher data : Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta

13.   Politik

      a.   Kehidupan Politik

           Kehidupan politik telah mengalami perubahan sejak
           adanya reformasi, antara lain dengan bertambahnya
           partai- partai politik. Sebelum reformasi ada dua (2)
           partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan
           (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (POI) serta
           Golongan Karya (GOLKAR), setelah reformasi bertambah
           menjadi 48 pal1ai politik. Semua partai-partai tersebut
           pada tahun 1999 telah mengikuti Pemilu, dan ada 9
           partai   politik   yang  dapat   duduk  dalam   lembaga
           legislatif/DPRD Kota Yogyakarta.

           Perubahan yang lain adalah bahwa aspirasi masyarakat
           dan lembaga swadaya masyarakat dapat disalurkan atau
           disampaikan dengan baik melalui DPRD Kota Yogyakarta
           maupun Pemerintah Kota Yogyakarta.
      Fungsi   dan  peran   lembaga   legislatif telah meningkat
           dibandingkan periode-periode sebelumnya, begitu pula
           dalam proses pemilihan Kepala Daerah lebih transparan
           dan tidak tergantung dari Pemerintah.

      b.   Komunikasi dan Media Massa.

           Sarana komunikasi dan media massa di Kota Yogyakarta
           cukup tersedia sebagai alat komunikasi bagi pemerintah
           dan   masyarakat.    Masyarakat    umum    telah    banyak
           menggunakan   media    cetak   dan    elektronika    untuk
           memperoleh dan menyalurkan pendapat/aspirasinya.
      Begitu juga Pemerintah Kota Yogyakarta telah menggunakan
           sarana komunikasi dan media massa dalam          melakukan
           penerangan kepada masyarakat atau berkomunikasi dengan
           masyarakat.

           Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pers dan media
           massa tidak lagi dikendalikan oleh pemerintah, hal ini
           semakin mendorong berperannya pers dan media massa
           secara independen dan dapat menjadi mitra Pemerintah
           Kota Yogyakarta dalam melaksanakan pembangunan.

14.   Keamanan dan Ketertiban

      a.   Keamanan.
           Kondisi keamanan secara umum dalam kadaan relatif
           stabil  dan  kondusif. kehidupan masyarakat tetap,
          berjalan dengan baik termasuk pada kegiatan pendidikan
          dan pariwisata. Kondisi tersebut tercipta berkat adanya
          partisipasi masyarakat dan kerjasama yang baik antara
          aparat keamanan. Pemerintah Kota Yogyakarta dan segenap
          komponen masyarakat.

          Peran serta masyarakat dapat terlihat dari telah
          dilaksanakannya kegiatan siskamling di tingkat RT/RW.
          Disamping itu peran serta masyarakat juga terlihat
          dalam perlindungan masyarakat (Linmas) dengan ikut
          menjadi .- Hansip, yang sampai saat ini terdaftar ada
          2.217 orang.

          Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Satuan Polisi Pamong
          Praja juga telah melaksanakan tugas menjaga keamanan.
          Saat ini ada 50 orang Polisi Pamong Praja yang dalam
          menjalankan   tugasnya    masih    memerlukan  tambahan
          perlengkapan sarana dan prasarana.
          Upaya menciptakan keamanan telah dilakukan dengan
          berbagai cara namun ternyata masih ada kriminalitas
          walaupun ada penurunan. Pada tahun 1999 terdapat kasus
          kriminal sebanyak 695 kasus dan pada tahun 2000 ada
          penurunan menjadi sebayak 654 kasus.
          (Sumber: Poltabes Yogyakarta).

     b. - Ketertiban.

          Secara umum kondisi ketertiban dalam masyarakat mampu
          mewujudkan   stabilitas     daerah   sehingga    kegiatan
          pembangunan   dan   kegiatan   dalam   masyarakat   dapat
          berlangsung dengan baik. meskipun masih terjadinya
          pelanggaran   terhadap    peraturan   perundangan    yang
          berlaku. Hal ini tampak antara lain masih adanya
          pelanggaran terhadap tertib lalu lintas. penggunaan
          daerah milik jalan dan pelanggaran-pelanggaran lainnya.
          Upaya untuk meneiptakan ketertiban telah dilakukan oleh
          aparat penegak hukum dan aparat lainnya, namun hasilnya
          masih perlu dioptimalkan.

15.Perkembangan Kota dan Pusat Pertumbuhan

     a.   Perkembangan Kota.

          Perbandingan/prosentase   tata    guna    lahan   dengan
          komposisi yang ada, tampak kurang sesuai dengan
          kebutuhan   pengembangan  kota   sehingga   di  beberapa
          kawasan pusat kota terdapat pemanfaatan ruang kota
          dengan kegiatan-kegiatan yang melebihi daya dukung
          lahan, disisi lain terdapat kawasan pinggiran kola
          terutama daerah Tegalrejo, Mantrijeron, Mergangsan dan
          Umbulharjo belum optimal pemanfaatannya.
          Secara historis pusat Kota Yogyakarta berorientasi di
          sekitar poras Kraton Tugu dan jaringan jalan arab
     barat-timur yang melalui Tugu dan Kraton, dimana di
     sekitar lokasi tersebut terdapat konsentrasi sarana
     pendidikan,    kesehatan,   perdagangan, peribadatan,
     perkantoran, rekreasi dan budaya.

     Secara   geografis   Kota    Yogyakarta   yang   terletak
     ditengah-tengah Propinsi DIY mempunyai pengaruh timbal
     balik dengan daerah sekitamya (hinterland). Untuk
     membangun    sarana   dan   prasarana    perkotaan   Kota
     Yogyakarta yang sangat diperlukan dalam menghadapi
     pertumbuhan yang pesat, muncul permasalahan yang tidak
     dapat ditangani sendiri oleh Pemerintah Daerah antara
     lain jaringan jalan, transportasi, air bersih, air
     kotor/ limbah, drainage dan persampahan. Oleh karena
     itu Pemerintah Daerah telah melakukan kerjasama antar
     kabupaten dan dengan membentuk Sekretariat Bersama
     melalui   SK   Bersama   Nomor   09/Perj/BT/2001,   Nomor
     38/Kep.KDH/2001 dan Nomor 03 Tahun 2001 oleh Bupati
     Bantul, Bupati Sleman dan Walikota Yogyakarta yang
     melaksanakan fungsi koordinasi pembangunan perkotaan.

     Fungsi   utama   sekretariat   Bersama   untuk mencapai
     pembangunan yang seimbang didalam aglomerasi, perkotaan
     Yogyakarta melalui sinkronisasi kegiatan dan ketiga
     pemerintah     Kabupaten/Kota,      khususnya    dalam,
     perencanaan, pelaksanaan, operasi dan. pemeliharaan
     serta pemantauan dan evaluasi terhadap fasilitas dan
     pelayanan prasarana.

b.pusat pertumbuhan.

     Pola urban Yogyakarta secara kenampakan fisik kekotaan
     (morfologi)   membentuk   fisik   kota sebagai   pusat
     pertumbuhan, sedangkan Kabupaten sekitarnya berfungsi
     sebagai daerah penyangga (hinterland).
     Pusat pertumbuhan di Kota Yogyakarta terbagi dalam 6
     wilayah yang merupakan satu kesatuan konsep motor
     penggerak pertumbuhan, sebagai berikut :

     1).   Kawasan Malioboro

     Dengan poros jalan Malioboro dan sebagai pusat budaya,
          pariwisata dan perdagangan jasa skala sekunder.

     2).   Kawasan Jalan Solo.

     Dengan poros Jalan Urip Sumonarjo dan Jalan Adisucipto.
          sebagai pusat perdagangan skala primer.

     3).Kawasan Jalan Magelang. Dengan poros jalan Magelang
          sebagai pusat perdagangan skala primer.

     4).   Kawasan Jalan Bantul.
           Dengan paras Jalan Bantul sebagai pusat       perdagangan
                skala sekunder dan agro industri.

           5).    Kawasan   Kota Gede.

           Dengan paras Jalan Kemasan dan Jalan Mondorakan sebagai
                pusat budaya dan industri pariwisata.

           6).    Kawasan lumbuh Kembang Cepat Umbulharjo.

                Dengan   poros    Jalan  Imogiri  sebagai   pusat
                perdagangan skala primer dan penempatan fasilitas
                kota (terminal penumpang, barang dan pasar induk/
                grosir Giwangan).
           Sebagai pusat pertumbuhan dengan sarana dan prasarana
                yang ada belum memadai serta pemanfaatan ruang
                masih perlu disesuaikan dengan kemampuan daya
                dukung lahan.

                  Kota Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan tidak
                  terlepas   dari   kegiatan Kabupaten  sekitarnya
                  sehingga diperlukan kerjasama antar daerah yang
                  saling menguntungkan.

16.   Keuangan dan Aset Daerah.

      a.   Keuangan Daerah.

           Selama ini prinsip pengelolaan Keuangan Daerah dalam
           keseimbangan     antara    penerimaan/pendapatan    dan
           pengeluaran/belanja atau yang lebih dikenal dengan
           prinsip berimbang dan dinamis. Berimbang berarti setiap
           pengeluaran didukung dengan sumber pendapatan yang
           jumlahnya sama, sedangkan dinamis berarti bahwa apabi1a
           terjadi perubahan atau keadaan yang mendesak, anggaran
           dapat meresponnya.

           1)     Penerimaan.

           Pada    sisi penerimaan/pendapatan dari tahun ketahun
                  diupayakan untuk dapat meningkat memenuhi target
                  pendapatan yang telah ditetapkan, secara umum
                  upaya ini cukup berhasil, tetapi pada tahun
                  anggaran 1998/1999 mengalami penurunan penerimaan
                  dari pajak dan retribusi daerah karena adanya
                  krisis ekonomi.

                  a)   Pendapatan Asli Daerah.

                       (I)Penerirnaan Daerah dari Pajak Daerah Tahun
                            2001 terdiri dari
                            (a) Pajak Hotel dan Restoran.
                            (b) Pajak Hiburan.
           (c) Pajak Reklame.
           (d) Pajak Peneranganjalan.

     (2)   Penerimaan Daerah dari Retribusi Daerah.
           (a) Retribusi pelayanan kesehatan
           (b)Retribusi    pelayanan    persampahan/
                kebersihan.
           (c)Retribusi penggantian biaya cetak KTP
                dan akte capil.
           (d)Retribusi pelayanan pemakaman dan
                pengabuan mayat.
           (e)Retribusi parkir ditepi jalan umum.
           (f) Retribusi pasar.
           (g) Retribusi pasar hewan.
           (h)Retribusi     pengujian      kendaraan
                bermotor.
           (i)Retribusi   Pelayanan   kesehatan   di
                RSUD.
           (j)Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
           (k) Retribusi terminal.
           (l)Retribusi tempat khusus parkir.
           (m)Retribusi      tempat      penginapan/
                pesanggrahan / villa.
           (n) Retribusi rumah potong hewan.
           (o)Retribusi pengolahan limbah cair
           (p)Retribusi penjualan produksi usaha
                daerah.
           (q) Rctribusi ijin mendirikan bangunan.
           (r) Retribusi Ijin Gangguan.

     (3)Penerimaan Daerah dari bagian laba Usaha
          Milik Daerah.
          (a) BUMD PDAM Tirta Marta.
          (b) BUMD PD BPR Bank Pasar.
          (c) BUMD Bank Pembangunan Daerah.
     (4)Penerimaan   Daerah  dari    Pas   Lain-lain
          Pendapatan Daerah.

           (a)   Jasa Giro.
           (b)   Penerimaan dari pihak ketiga.
           (c)   Lain-lain pendapatan yang sah.

b)   Dana Perimbangan.

     (1)   Pas Bagi Hasil Pajak.
           (a) Pajak Bumi dan Bangunan.
           (b)Bea perolehan hak atas tanah dan
                bangunan.
           (c)Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
           (d)Pajak kendaraan bermotor bea balik
                nama kendaraan bermotor.
           (e) Pajak penghasilan orang pribadi.
                (2)   Pas Bagi Hasil Bukan Pajak.
                      (a) Pemberian hak atas tanah negara.
                      (b) Provisi sumber daya hutan.

                (3)   Dana Alokasi.

                      (a)   Dana Alokasi Umum.
                      (b)   Dana Alokasi Khusus.

          c).   Dana pinjaman.
                (1) Pinjaman Dalam Negeri.
                (2) Pinjaman Luar negeri.

          d).Bagian lain-lain penerimaan yang sah.
          Penerimaan daerah dari berbagai pas tahun anggaran
               1997/1998   sampaidengantahun   2001  seperti
               terlihat pada tabel 2.42


                        Tabel 2.42
                Realisasi Penerimaan Daerah

     LIHAT FISIK

Sumber Data: BPKD Kota Yogyakarta

2)   Pengeluaran

Pengeluaran untuk belanja rutin dar belanja pembangunan
     dilaksanakan dengan prinsip dan efisien dan disesuaikan
     dengan kemampuan penerimaan yang diterima dan skala
     prioritas, namun belum optimal. Belanja rutin dan
     pembangunan dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan
     tahun anggaran 2001 seperti pada tabel 2.43 berikut
     ini:
                      Tabel 2.43
        Realisasi Belanja Rutin dan Pembangunan


LIHAT FISIK


Sumber data: BPKD Kota Yogyakarta

3)   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

     Realisasi APBD dari tahun ke tahun terus meningkat,
     meskipun belum optimal hal ini karena:

     a)Kelembagaan dan aparat yang mengurusi keuangan daerah
          belum   optimal  kinerjanya  dan sebagian belum
          profesional, disamping itu terbatasnya sumber daya
          manusia    yang  berbasis   pengelolaan   keuangan
           (akuntan).

     b)Potensi daerah belum seluruhnya dapat digali, hal ini
          disebabkan    karena    belum     mempunyai   data
          inventarisasi potensi yang ada maupun aset daerah
          yang dapat dimanfaatkan dan dapat memberikan
          kontribusi Pendapatan Asli Daerah.

     c)Peranan Badan Usaha Milik Daerah belum optimal hal
          ini disebabkan kurangnya fungsi BUMD sebagai
          potensi pendapatan daerah.

b.   Aset Daerah.

     Untuk mewujudkan tertib administrasi aset daerah yang
     dimiliki dan yang dikelola Pemerintah Daerah, atas
     barang-barang tidak bergerak, barang-barang bergerak
     dan aset BUMD yang dipisahkan pada tahun 2001 (Sumber
     data: BPKD Kota Yogyakarta berdasarkan inventarisasi
     bersama BPKP):
     1).Barang tidak bergerak (aset tidak bergerak)

           1.Tanah dengan nilai Rp. 113.979.776.947 (seratus
                tiga belas milyard sembilan ratus tujuh puluh
                sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh enam
                ribu sembilan ratus empat puluh tujuh-rupiah)
                terdiri dari 362 bidang tanah.

           2.Gedung bangunan dengan nilai Rp. 63.228.212.743
                (enam puluh tiga milyard dua ratus duapuluh
                delapanjuta dua ratus dua belas ribu tujuh
                ratus empat puluh tiga rupiah) terdiri dari
                904 buah gedung.

           3.Jalan dengan nilai Rp. 1.334.096.739.191,60
                (satu trilyun tiga ratus tiga puluh empat
                milyard sembilan puluh enamjuta tujuh ratus
                tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan
                puluh satu rupiah enam sen) terdiri dari 469
                ruas jalan.

           4.Jembatan dengan nilai Rp. 108.284.491.930,00
                (seratus delapan mi1yard dua ratus delapan
                puluh empat juta empat ratus sembilan puluh
                satu ribu sembi Ian ratus tiga puluh rupiah).
                Terdiri dari 42 buahjembatan

           5.Drainase dengan nilai Rp. 24.094.140.000,00 (dua
                puluh empat milyard sembilan puluh empat juta
                seratus empat puluh ribu rupiah) terdiri dari
                441 buah drainase terbuka, 440 drainase
                tertutup

     2).   Barang Bergerak (aset bergerak).
          Barang bergerak meliputi peralatan dan mesin yang
               berupa   kendaraan  bermotor,   alat   berat/kerja,
               perlengkapan kantor senilai Rp. 35.455.497.055,00
               (tiga puluh lima milyard empat ratus lima puluh
               lima juta empat ratus sembi Ian puluh tujuh ribu
               lima puluh lima rupiah) terdiri dari 92.288 unit.

          3).Aset BUMD (aset yang dipisahkan) tahun 2000.

               a).Aset BUMD PDAM Tirta Marta dengan          nilai
                    Rp.27.195.940.394,05
               b).Aset    BUMD    Bank    Pasar dengan       nilai
                    Rp..5.891.203.501,69.

               Pengelolaan aset daerah sebagai kekayaan milik
               daerah belum seluruhnya di kelola sesuai dengan
               manual   pengelolaan  barang   daerah, dan belum
               dimanfaatkan seoptimal mungkin.

B.   Proyeksi Pertumbuhan.

     Untuk memberi gambaran visi menjadi suatu yang kongkrit dan
     dapat diukur, perlu adanya indikator yang dapat digunakan
     sebagai acuan pencapaian visi secara makro yang dilaksanakan
     dengan berbagai misi. lndikator terdiri atas lndikator
     Penduduk, Ekonomi, Sosial, Pembangunan Manusia, Derajat
     Kesehatan Masyarakat, dan Keuangan Daerah.
Pencapaian   Indikator  Makro   tidak    hanya  merupakan  Kinerja
     Pemerintah Daerah saja, melainkan merupakan kinerja bersama,
     antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa
     Yogyakarta,   Pemerintahan   Daerah    dan  seluruh  komponen
     masyarakat.

     Proyeksi pertumbuhan penduduk, ekonomi, sosial, pembangunan
     manusia, derajat kesehatan masyarakat dan keuangan daerah
     dapat digambarkan sebagai berikut :

     1.   Pertumbuhan Penduduk.

          Jumlah penduduk di kota Yogyakarta dari tahun ketahun
          terus mengalami peningkatan dari faktor kelahiran,
          datang, kematian dan pergi. Berdasarkan data registrasi
          penduduk kota Yogyakarta selama 5 (lima) tahun terakhir
          tersebut pada tabel 2.44.

                            Tabel 2.44
           Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Yogyakarta
                         Tahun 1997 -2001

----------------------------------------------------------------
                 Jumlah
No   Tahun      Penduduk            Kepadatan Pertumbuhan
                 (jiwa)             (jiwa/Km2)     (%)
----------------------------------------------------------------
1.   1997 478.752              14.730              0.90
2.   1998 483.760              14.885              1,05
3.   1999 490.433              15.090              1,38
4.   2000 497.699              15.314              1,48
5.   2001 503.954              15.506              1,25
----------------------------------------------------------------
Sumber data: Kantor BPS Kota Yogyakarta

          Dengan mendasarkan laju pertumbuhan penduduk konstan
          rata-rata 1,29% pertahun, maka diprediksi pertumbuhan
          jumlah penduduk kota Yogyakarta dari tahun 2002 -2006
          meningkat sebagaimana tersebut pada tabel 2.45.


                           Tabel 2.45
      Prediksi Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Yogyakarta
                        Tahun 2002 -2006

-----------------------------------------------------------------
                 Jumlah
No   Tahun      Penduduk            Kepadatan Pertumbuhan
                 (jiwa)             (jiwa/Km2)     (%)

-----------------------------------------------------------------
1.   2002 510.455               15.786             1,29
2.   2003 517.039               15.908             1,29
3.   2004 523.709               16.114             1,29
4.   2005 530.465               16.322             1.29
5.   2006 537.708               16.514             1,29
-----------------------------------------------------------------
Sumber data: Hasil Pengolahan Bappeda Kota Yogyakarta.

     Pertumbuhan penduduk menuntut pelayanan kebutuhan dasar
          seperti   pangan,  sandang,  papan,   pendidikan  dan
          kesehatan serta pemenuhan kebutuhan fasilitas kota
          seperti transportasi. ruang publik. disisi lain ruang
          kota terbatas.

     2.   Pertumbuhan Ekonomi.

          Sebagai salah satu indikator untuk menganalisa dan
          mengavaluasi perkembangan perekonomian suatu daerah
          adalah data Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ).
          Produk Domestik Regional Bruto adalah seluruh produk
          dan jasa yang diproduksi di Wilayah domestik tertentu,
          yang didasarkan pada 9 lapangan usaha meliputi (Sumber
          data: Kantor BPS Kota Yogyakarta):

          a.   Pertanian
          b.   Pertambangan dan Penggalian
          c.   lndustri Pengolahan
          d.   listrik Gas dan Air Bersih
          e.   Bangunan
          f.   Perdagangan Hotel dan Restauran
          g.   Pengangkutan dan Komunikasi
          h.   Keuangan Sewa dan Jasa Perusahaan
          i.   Jasa-jasa.

          Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meliputi PDRB
          atas dasar harga berlaku dan harga konstan, dan sebagai
          gambaran nilai PDRB harga berlaku dan harga konstan
          dari tahun 1996 -2001 seperti tersebut tabe1 2.46 dan
          Tabel 2.47.

                            Tabel 2.46
                Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
                         Tahun 1996 -2001
                       (dalamjutaan rupiah)

----------------------------------------------------------------
     Lapangan Usaha
No     (Sektor)                       Nilai PDRB
----------------------------------------------------------------
                1996      1997     1998     1999     2000    2001
----------------------------------------------------------------
1 Perlanian     20.926    23.040   31.259    32.379 35.535 37.780
2 Pertambangan      647       625     868      787      747     790
   dan Penggalian
3 Industri
   Pengoiahan 195.364 215476 281770 345320          390069 395.075
4 Listrik.
   Gas dan       23342   26305 41.299     41833     46408    51.320
   Air Bersih
5 Bangunan        146935 164655 171.924 185782       208012 274.080
6 Perdagangan
   Hotel dan      337549 396881     573944 693947 796074 878.567
   Restoran
7 Pengangkutan
   dan            273719 314549 415.740 454416 512244 560.181
   Komunikasi
8 Keuangan,Sewa 301877 347087 427.810 473101 496839 504.884
   dan Jasa
   Perusahaan
9 Jasa, Jasa      410366 457.565 557947 641285 703092 731.910
---------------------------------------------------------------
  JUMlAH PDRB    1710725 1946183 2502561 2868.850 31890203.434587
----------------------------------------------------------------
   Pertumbuhan %    15.05    13.76   28.59     14.64   11,16   7.68
----------------------------------------------------------------
Sumber Data: Kantor BPS Kota Yogyakarta

*). Angka sementara.

                            Tabel 2.47
                Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan
                         Tahun 1996 -2001
                                         (dalamjutaan rupiah)
----------------------------------------------------------------
     Lapangan Usaha
No      (Sektor)                    Nilai PDRB
----------------------------------------------------------------
                1996    1997     1998    1999     2000     2001
----------------------------------------------------------------
1 Pertanian     14.921  14.319   12.736 12.058 12.291     15.278
2 Pertambangan
   dan             400     366      346     293     277       278
   Penggalian
3 Industri
   Pengolahan 146.788    149.846 145.556 148.049 152.158 159.722
4 Listrik, Gas
   dan Air       16.156   17.074   17.208 17.316 18.193 20.833
   Bersih
5 Bangunan      121.367  124.692   78.529 78.926 82.272 102.500
6 Perdagangan
   Hotel dan    268.537  285.906 258.704 260.739 282.346 355.278
   Restoran
7 Pengangkutan 207.786   218.359 209.814 212.576 222.661 226.527
   dan
   Komunikasi
8 Keuangan,     250.619  263.434 225.756 227.351 225.729 212.500
   Sewa dan
   Jasa
   Perusahaan
9 Jasa-Jasa     265.147  384.024 347.448 352.126 360.614 295.972
----------------------------------------------------------------
JUMlAH 1.391.715 1.458.020 1.296.097 1.300.434 1.356.541 1388.888
PORB
-----------------------------------------------------------------
Pertumbuhan %     9,12    4,75    -    11,11   1.03   3.6     2.38
-----------------------------------------------------------------
Sumber Data: Kantor BPS Kota Yogyakarta
*). Angka sementara.
          Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun 2002
          sampai 2006 dengan mendasarkan pertumbuhan baik dari
          nilai PDRB harga berlaku dan harga konstan yang
          berkisar antara 9 -11 % untuk harga berlaku dan 2 -3 %
          untuk harga konstan, maka dapat diprediksikan nilai
          PDRB   menurut   harga   berlaku   dan   harga   konstan
          sebagaimana tersebut pada label 2.48 dan tabel 2.49 :


                           Tabel 2.48
          Nilai Prediksi Pertumbuhan PDRB Harga Berlaku

                                              (dalamjutaan rupiah)
-----------------------------------------------------------------
     Langan Usaha
No     (Sektor)                          Nilai PDRB
----------------------------------------------------------------
                  2002        2003       2004     2005      2006
----------------------------------------------------------------
Perlanian    37.231    38.450       39.540    40.567 -42.764
2 Pertambangan
   dan
   Penggalian    795       798          801       807       812
3 Industri
   Pengolahan    429.584   463.566     485.643   503.454 527.866
4 Listrik Gas
   dan Air
   Bersih         57.588    64.022      66.032    68.223 70.123
5 Bangunan       283.331   314.990     354.525   398.967 478.768
6 Perdagangan
   Hotel dan    100.4327 1.140.026 1.285.199 1.441.081 1.608.678
   Restoran
7 Pengangkutan
   dan
   Komunikasi    631.543   708.515   791.146   879.851    974.471
8 Keuangan,
   Sewa dan
   Jasa          583.554   642.761   716.518    796.101   839.476
   Perusahaan
9 Jasa-Jasa      811.217   895.034   983.855 1.077.167 1.175.770
----------------------------------------------------------------
  JUMLAH PDRB 3.839.170 4.268.162 4.723.259 5.206.218 5.718.728
----------------------------------------------------------------
Pertumbuhan %      11.78     11.17      10.65      10.23    9.84
----------------------------------------------------------------
     Sumber data :Hasil Pengolahan Kantor BPS dan Bappeda Kota
                     Yogyakarta

                           Tabel 2.49
          Nilai Prediksi Pertumbuhan PDRB Harga Konstan
                         Tahun 2002-2006

                                              (dalamjutaan rupiah)
----------------------------------------------------------------
     Langan Usaha
No     (Sektor)                          Nilai PDRB
----------------------------------------------------------------
                  2002       2003        2004      2005      2006
----------------------------------------------------------------
1 Perlanian       15.757   16.259        16.543     16.689 16.876
2 Pertambangan
   dan
   Penggalian   286       296           302       305        308
3 Industri
   Pengolahan   158.426   159.499      162.341   164.59    167.896
4 Listrik Gas
   dan Air
   Bersih        21.487    22.172       22.376    22.768    22.988
5 Bangunan      105.714   109.086      113.098   118.956 124.786
6 Perdagangan
   Hotel dan    374.7257 394.808       415.234   436.299 458.173
   Restoran
7 Pengangkutan
   dan
   Komunikasi   235.636   245.369      255.611    266.382 277.542
8 Keuangan,
   Sewa dan
   Jasa         217.730   220.676      222.658    224.126 225.325
   Perusahaan
9 Jasa-Jasa     302.674   309.964      317.873    326.121 334.875
----------------------------------------------------------------
   JUMLAH PDRB 1.432.435 1.478.129          1.526.036    1.576.225
1.628.769
----------------------------------------------------------------
Pertumbuhan %      3.14      3.19        3.24       3.29    3.34
----------------------------------------------------------------
     Sumber data :Hasil Pengolahan Kantor BPS don Bappeda Kota
                    Yogyakarta

     3.      Pertumbuhan Sosial.

     Untuk     mengetahui pertumbuhan sosial digunakan tiga para-
             meter yaitu jumlah KK Pra Sejahtera Alasan Ekonomi dan
             khusus.      Penduduk     bekerja      dan     pencari
             kerja/pengangguran.

             a.Jumlah KK Pra Sejahtera Alasan Ekonomi

                  Berdasarkan   hasil   pendataan      keluarga  Pra
                  Sejahtera yang dilaksanakan oleh BKKBN dengan
                  alasan ekonomi tahun 1997 sampai dengan tahun 2001
                  sebagaimana tersebut pada tabel 2.50 :


                              Tabel 2.50
                Jumlah KK Pra sejahtera Alasan Ekonomi
                           Tahun 1997 - 2001

------------------------------------------------------------------
                    Jumlah KK
No   Tahun       Pra sejahtera Penurunan      Kenaikan
                Alasan ekonomi    (%)                (%)
------------------------------------------------------------------
1. 1997             604               71,93                -
2. 1998               4.237              -               601,49
3. 1999               3.155           25,54                -
4. 2000               2.179           30,93                -
5. 2001               2.023            7,16                -
-----------------------------------------------------------------
     Sumber data: Kantor BKKBN Kota Yogyakarta
             Dengan pembangunan yang dilaksanakan khususnya jaring
             pengaman   so sial selama 5 tahun mendatang dan
             mendasarkan penurunan jumlah KK Prasejahtera Alasan
          Ekonomi,   serta  pertumbuhan   penduduk diprediksikan
          penurunanjumlah KK Prasejahtera daTi tahun 2002 -2006
          sebagaimana tersebut pada tabel 2.51.


                            Tabel 2.51
          Prediksi Jumlah KK Prasejahtera Alasan Ekonomi
                         Tahun 2002 -2006
------------------------------------------------------------------
                    Jumlah KK
No   Tahun       Pra sejahtera Penurunan      Kenaikan
                Alasan ekonomi    (%)                (%)
------------------------------------------------------------------
1. 2002            1623               400                19.77
2. 1998            1323               300                18.48
3. 1999            1073               250                18.90
4. 2000             873               200                18.64
5. 2001             723               100                17.18
-----------------------------------------------------------------
     Sumber data: Hasil Pengolahan Bappeda Kota Yogyakarta

          b.   Jumlah Keluarga Prasejahtera Alasan Khusus
               Dalam tahun 2001 disamping pendataan keluarga,
               prasejahtera   alasan   ekonomi.   juga   dilakukan
               pendataan keluarga prasejahtera alasan khusus
               (janda, duda.laki-laki/perempuan yang belum kawin)
               yang sebelumnya belum pemah dilakukan pendataan.
               Sebagai   gambaran    hasil   pendataan    keluarga
               prasejahtera alasan khusus tahun 2001, sebagaimana
               tersebut pada label 2.52.

                            Tabel 2.52
               Jumlah KK Pra Sejahtera Alasan Khusus
                            Tahun 2001

------------------------------------------------------------------
                    Jumlah KK
No   Tahun       Pra sejahtera Penurunan      Kenaikan
                Alasan Khusus          (%)                (%)
----------------------------------------------------------------
1. 2001            1.198               -                  -
----------------------------------------------------------------
     Sumber data: Kantor BKKBN Kota Yogyakarta

               Dengan mendasarkan data satu tahun, bertambahnya
               umur harapan hidup dan program jaring pengaman
               sosial, jumlah KK Pra Sejahtera Alasan Khusus
               tahun   2002  -   2006  diprediksikan sebagaimana
               tersebut pada tabel 2.53.
                           Tabel 2.53
          Prediksi lumlah KK Prasejahtera Alasan Khusus
                        Tahun 2002 -2006
----------------------------------------------------------------
                    Jumlah KK                 Penurunan
No   Tahun       Pra sejahtera -----------------------------
                Alasan Khusus       Jumlah KK        (%)
------------------------------------------------------------------
1. 2002             998              200                 16.69
2. 2003             848              150                 15.03
3. 2004             723              125                 14.74
4. 2005             623              100                 13.83
5. 2006             548               75                 12.04
-----------------------------------------------------------------
     Sumber data: Hasil Pengolahan Bappeda Kota Yogyakarta

          c.Penduduk Bekerja dan Pencari Kerja/Pengangguran.

               Penduduk   Kota  Yogyakarta   yang  menggantungkan
               kehidupannya pada perdagangan, hotel dan restoran,
               pemerintahan dan sektor lainnya dari tahun 1998
               sampai dengan tahun 2001 sebagaimana tersebut pada
               tabel 2.54.

                            Tabel 2.54
             Penduduk Bekerja Tahun dan Pencari Kerja
                          Tahun 1997-2001

                                                    (dalam jiwa)
----------------------------------------------------------------
          Jumlah   Jumlah Angkatan Kerja     Yang Bekerja   Pencari
Kerja
No Tahun Pendu- -----------------------------------------------
          duk      Jumlah      %      Jumlah     %  Jumlah    %
----------------------------------------------------------------
1 1997 478.752 171.278       35,77    156.188 91,19 15.090 8,81
2 1998 483.760 205.868       42,55    194.092 94,28 11.776 5,72
3 1999 490.433 213.046       43,44    176.274 82.74 36.771 17,26
4 2000 497.699 188.575       38,09    172.564 91,51 16.011 8,49
5. 2001 503.954 208.133*) 41,29       190.962 91,75 17.171 8,25
----------------------------------------------------------------
      Sumber data: BPS dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota
                     Yogyakarta
      *) Angka sementara

               Jumlah penduduk pada tahun 2001 sebanyak 503.954
               jiwa dan jumlah angkatan kerja sebanyak 208.133
               jiwa atau 41,29 % dipakai sebagai dasar untuk
               memprediksi 5 tahun mendatang dan konstan, serta
               pembangunan   yang    akan    dilaksanakan,   dapat
               memperluas   lapangan    pekerjaan,   diprediksikan
               jumlah penduduk, angkatan kerja yang bekerja dan
               pencari kerja tahun 2002 -2006 seperti tersebut
               pada tabel 2.55

                            Tabel 2.55
           Prediksi Penduduk Bekerja dan Pencari Kerja
                        Tahun 2002 -2006

                                                    (dalam jiwa)
----------------------------------------------------------------
          Jumlah   Jumlah Angkatan Kerja    Yang Bekerja     Pencari
Kerja
No Tahun Pendu- -----------------------------------------------
          duk      Jumlah      %     Jumlah    %   Jumlah     %
----------------------------------------------------------------
1 2002 510.455 210.766       41,29   193.905 92,00 16.861 8,00
2 2003 517.039 213.485       41,29   197.474 92,50 16.011 7,50
3 2004 523.709 216.239       41,29   201.102 93.00 14.928 7,00
4 2005 530.469 219.030       41,29   205.888 94,00 13.142 6,00
5. 2006 537.708 222.020      41,29   210.919 95,00 11.101 5,00
----------------------------------------------------------------
      Sumber data: Hasil Pengolahan Bappeda Kota Yogyakarta
                     Dari tabel 2.56 tersebut, pada awal tahun
                     2002 jumlah angkatan kerja sebanyak 210.766
                     jiwa dan pada tahun 2006 jumlah angkatan
                     kerja diprediksi sebanyak 222.020 jiwa naik
                     sebesar 11.250 jiwa, sedang yang bekerja
                     tahun 2002 sebanyak 193.905 jiwa dan pada
                     tahun 2006 diprediksi 210.919 jiwa atau naik
                     sebanyak 17.014 jiwa, dengan demikian untuk 5
                     tahun   mendatang   harus   dapat    diusahakan
                     tambahan lapangan pekerjaan        yang dapat
                     menampung 17.014 jiwa dari berbagai sektor.

               4.   Pertumbuhan Pembangunan Manusia.


                    Variabel dati perhitungan Indek Pembangunan
                    Manusia (IPM) terdiri dari panjang umur atau
                    umur harapan hidup, tingkat kecerdasan yang
                    dilihat dari angka partisipasi pendidikan dan
                    kemakmuran    yang   bisa    dicermati   dari
                    nilai-nilai PDRB per Kapita.

                    a.    Umur Harapan Hidup

                          Panjang umur dan umur harapan hidup
                          merupakan, salah satu variabel dari
                          Pembangunan Manusia, umur harapan hidup
                          dan tahun 1997 sampai dengan tahun 2001
                          sebagaimana tersebut pada tabel 2.56

                            Tabel 2.56
                Umur Harapan Hidup Kota Yogyakarta
                         Tahun 1997 -2001
----------------------------------------------------------------
No   Tahun          Laki-laki                 Perempuan
                          (Tahun)                   (Tahun)
----------------------------------------------------------------
1.   1997            70,98                     74,99
2.   1998            71,62                     75,64
3.   1999            72,25                     76,31
4.   2000            72,56                     76,64
5.   2001            73,08                     77,20
----------------------------------------------------------------
     Sumber data: Kantor BPS Kota Yogyakarta

                    Meningkatnya umur harapan hidup selama 5
                    (lima) tahun di Kota Yogyakarta rata-rata
                    mencapai 0,52 tahun untuk laki-laki dan 0,56
                    tahun untuk perempuan per tahun. Berdasarkan
                    angka meningkatnya umur harapan hidup dapat
                    diprediksikan   umur   harapan   hidup   tahun
                    2002-2006 dengan mengambil 50 % kenaikan umur
                    harapan hidup 0,26 tahun untuk laki-laki dan
                    0,28   tahun  untuk   perempuan,   sebagaimana
                    tersebut label 2.57.


                           Tabel 2.57
                   Prediksi Umur Harapan Hidup
                        Tahun 2002 -2006

----------------------------------------------------------------
No   Tahun          Laki-laki                 Perempuan
                           (Tahun)                   (Tahun)
----------------------------------------------------------------
1.   2002            73,34                     77,48
2.   2003            73,60                     77,76
3.   2004            73,86                     78,04
4.   2005            74,12                     78,32
5.   2006            74,38                     78,60
------------------------------------------------------------------
     Sumber data:Hasil Pengolahan Bappeda dan Dinas Kesehatan Kota
                    Yogyakarta

          b.   Tingkat Kecerdasan

               Berdasarkan variabel kecerdasan angka partisipasi
               pendidikan pada tingkat SO, SLTP dan SMU/SMK tahun
               1997 sampai dengan 2001 dapat dilihat sebagaimana
               tersebut pada tabe1 2.58, tabel 2.59 dan tabel
               2.60.


                           Tabel 2.58
                  Angka Partisipasi Pendidikan
                 Tingkat Sekolah Dasar/Sederajat
                         Tahun 1997-2001
----------------------------------------------------------------
           Anak Usia Sekolah                    Tidak
No Tahun    SO (7 -12 Th)      Bersekolah    Bersekolah    Pertum-
          ---------------------------------------------- buhan
          Jumlah    %        Jumlah     %  Jumlah      %
----------------------------------------------------------------
1 1997    43.546   100      43.311   99.46    235   0,54    0,45
2 1998    43.922   100      43.922 100         -     -      0.54
3 1999    44.533   100      44.533 100         -     -      0
4 2000    45.144   100      44.855   99,36    289   0,64    0.64
5 2001    45.783   100      45.531   99,45    252    0,55   0.09
-----------------------------------------------------------------
Sumber :Hasil Pengolahan Bappeda dan BPS Kota Yogyakarta

                           Tabe1 2.59
                  Angka Partisipasi Pendidikan
    Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/Sederajat
                         Tahun 1997-2001

-----------------------------------------------------------------
           Anak Usia Sekolah                    Tidak
No Tahun   SLTP (13 -15 Th)    Bersekolah    Bersekolah    Pertum-
          ---------------------------------------------- buhan
          Jumlah    %        Jumlah     %  Jumlah      %
----------------------------------------------------------------

1 1997    28.454   100      27.202   95.60 1.252    4,4     4,2
2 1998    28.730   100      26.064   90.72 2.666    9.28   -5.1
3 1999    29.064   100      27.913   96.04 1.151    3.96    5.86
4 2000    29.476   100      27.722   94,05 1.754    5.95   -2.07
5 2001    29.880   100      28.398   95,04 1.482    4.96    1.05
-----------------------------------------------------------------
Sumber :Hasil Pengolahan Bappeda dan BPS Kota Yogyakarta

                           Tabel 2.60
                  Angka Partisipasi Pendidikan
     Tingkat Sekolah Menengah Umum/Sekolah Menengah Kejuruan
                         Tahun 1997-2001
-----------------------------------------------------------------
           Anak Usia Sekolah                    Tidak
No Tahun SMU/SMK (16 -18 Th)   Bersekolah    Bersekolah Pertum-
          ---------------------------------------------- buhan
          Jumlah    %         Jumlah    %    Jumlah   %
------------------------------------------------------------------
1 1997    38.415   100      31.281   81.43 7.134 18,57      1.3
2 1998    38.690   100      32.333   83.57 6.357 16.43      1.26
3 1999    39.191   100      32.466   82.84 6.725 17.16     -0.87
4 2000    39.741   100      31.733   79,85 8.008 20.15     -3.6
5 2001    39.303   100      32.095   81.66 7.208 18.34      2.67
-----------------------------------------------------------------
Sumber :Hasil Pengolahan Bappeda dan BPS Kota Yogyakarta
               Dari label 2.58, label 2.59 dan label 2.60
               terlihat angka partisipasi pendidikan baik tingkat
               SD/Sederajat, tingkat SLTP/Sedarajat dan tingkat
               SMU/SMK terjadi fluktuasi, hal ini disebabkan dari
               berbagai hal antara lain alasan ekonorni.

               Atas dasar penurunan dan kenaikan angka dan
               didukung kondisi ekonomi yang semakin membaik,
               angka partisipasi Pendidikan dapat diprediksikan
               daTi   tahun   2002  sampai   dengan tahun  2006
               sebagaimana tersebut label 2.61.


                            Tabel 2.61
               Prediksi Angka Partisipasi Pendidikan
                         Tahun 2002 -2006

----------------------------------------------------------------
           Tataran               Tataran          Tataran
No Tahun Tingkat SD/ Pertum- Tingkat     Pertum- Tingkat   Pertum-
           Sederajat buhan     SLTP/     buhan   SMU/      buhan
                               Sederajat         Sederajat
                (%)                 (%)              (%)
----------------------------------------------------------------
1. 2002      99,56      0,11    96.03      1.04    83.47    2.21
2. 2003      99,67     -0,11    97,02      1,03    85,28    2,17
3. 2004      99,78      0.11    98.01      1.02    87,09    2.12
4. 2005      99,89      0.11    99         1.01    88.9     2.08
5. 2006     100         0.11   100         1,01    90.76    2.09
----------------------------------------------------------------
     Sumber : Hasil Pengolahan Bappeda Kota Yogyakarta

          c.   Kemakmuran PDRB Perkapita

               Berdasarkan variabel kemakmuran PDRB perkapita
               menurut sumbangan 9 (sembilan) lapangan usaha PDRB
               berdasarkan   harga   berlaku  dan   konstan   yang
               merupakan salah satu variabel pertumbuhan manusia,
               dari   tahun   1997  sampai   dengan   tahun   2001
               sebagaimana tersebut pada tabel 2.62 dan 2.63.


                            Tabel 2.62
         Sumbangan Lapangan Usaha terhadap PDRB Perkapita
                     Atas dasar harga berlaku
                          Tahun 1997-2001


     LIHAT FISIK


                            Tabel 2.63
         Sumbangan Lapangan Usaha terhadap PDRB Perkapita
                     Atas dasar harga konstan
                          Tahun 1997-2001
     LIHAT FISIK



               Dari tabel 2.62 dan 2.63 baik PDRB perkapita
               berdasarkan harga berlaku clan harga konstan
               terjadi penurunan dan kenaikan hal ini dipengaruhi
               kondisi perekonomian. Atas dasar tersebut bahwa
               setiap   tahun  ada   pertumbuhan rata-rata yang
               positip 14,96 % untuk harga berlaku dan 2.12 %
               harga konstan maka untuk tahun 2002 sampai dengan
               tahun   2006   dapat    diprediksikan  sebagaimana
               tersebut pada tabel 2.64 dan 2.65.

                           Tabel 2.64
    Prediksi Sumbangan Lapangan Usaha terhadap PDRB Perkapita
                    Atas dasar harga Berlaku
                         Tahun 2002-2006



     LIHAT FISIK

                           Tabel 2.65
    Prediksi Sumbangan Lapangan Usaha terhadap PDRB Perkapita
                    Atas dasar harga Konstan
                         Tahun 2002-2006


                                                     (dalam Rupiah)
----------------------------------------------------------------
Lap Usaha 2002 2003   2004        2005        2006
----------------------------------------------------------------
Pertanian   26.829.64 27.340.11    27.859.46 28.410.32 29.066.50
Pertambangan
dan            847.25     863.37       879.77      897.17    917.89
Penggalian
Industri
Pengolahan 310.941.45 316.857.45 322.876.51 329.260.66 336.865.48
Listrik
Gas dan
Air Bersih 36.431.83 37.124.99    37.830.22 38.578.22 39.469.25
Bangunan 188.654.76 192.244.12 195.896.01 199.769.41 204.383.42
Perdagangan
Hotel dan 566.811.52 577.595.73 588.567.80 600.205.39 614.068.14
Restoran
Pengangkut
an dan    450.455.60 459.026.01 467.745.71 476.994.32 488.013.30
Komunikasi
Keuangan,
Sewa dan 490.558.85 499.892.27 509.388.28 519.460.27 531.458.00
Jasa
Perusahaan
Jasa-Jasa 752.642.10 766.961.95 781.531.24 796.984.24 815.391.93
----------------------------------------------------------------
JUMLAH PDRB
Perkapita 2.824.173 2.877.906     2.932.575 2.990.560 3.059.632
----------------------------------------------------------------
Pertumbuhan %     1.84      1.9         1,94       1,98      2.31
----------------------------------------------------------------
     Sumber data: Hasil pengolahan Bappeda Kota Yogyakarta

     5.    Pertumbuhan Derajat Kesehatan Masyarakat.

           Sebagai salah satu indikator untuk menganalisa dan
           mengevaluasi pertumbuhan derajat kesehatan masyarakat
           adalah dengan parameter angka kematian, status gizi dan
           angka kesakitan.

           a.      Angka Kematian.

                   Untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat dapat
                   dilihatlberdasarkan    besamya    angka    kematian,
                   terbagai   menjadi  angka   kematian bayi, angka
                   kematian ibu dan angka kematian kasar. Sebagai
                   gambaran   besamya   angka   kematian   dari   tahun
                   1997-2001 sebagaimana tersebut pada label 2.66.

                             Tabel 2.6.6
          Angka Kematian Bayi, Ibu dan Angka Kematian Kasar
                          Tahun 1997 -2001

----------------------------------------------------------------
               Angka        Angka Kematian Ibu Angka Kematian
               Kematian     karena kehamilan        Kasar karena
No   Tahun     Bayi Per-    dan melahirkan per-     penyakit
               100 Kelahir 100.000 Kelahiran        menular
               an Hidup     Hidup                   Per-1000
                                                    Penduduk
----------------------------------------------------------------
1    1997    5.90         59.05                     7.80
2    1998    5.60         44.19                     9.22
3    1999    5.85        -65.01                     6.66
4    2000         10.69         66.79                    4.81
5    2001          5,52         78,98                    3.34
----------------------------------------------------------------
     Sumber data : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

           Dari tabel tersebut nampak bahwa angka kematian bayi
           dan kematian ibu meningkat hal ini disebabkan antara
           lain   status   sosial  ekonominya   rnenurun  sehingga
           menyebabkan status gizi menurun. Hal ini menyebabkan
           wanita hamil mengalami anemia sehingga waktu melahirkan
           terjadi pendarahan clan bayi yang dilahirkan menjadi
           Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR).

           Angka     kematian   kasar   menurun   hal   ini   salah   satu
          penyebabnya usia harapan hidup tinggi. Atas dasar
          besaran   angka  kematian   dan berlangsungnya  jaring
          pengaman sosial bidang kesehatan, serta meningkatnya
          pelayanan    kesehatan    tahun  2002    -2006   dapat
          diprediksikan angka kematian sebagaimana tersebut pada
          tabel 2.67.

                            Tabel 2.67
               Prediksi Angka Kematian Bayi, Ibu dan
                       Angka Kematian Kasar
                         Tahun 2002 -2006

----------------------------------------------------------------
               Angka        Angka Kematian Ibu Angka Kematian
               Kematian     karena kehamilan        Kasar karena
No   Tahun     Bayi Per-    dan melahirkan per-     penyakit
     100 Kelahir 100.000 Kelahiran       menular
               an Hidup     Hidup                   Per-1000
                                         Penduduk
----------------------------------------------------------------
1    2002    5.34         76.07                     3.21
2    2003    5.17         73.25                     3.09
3    2004    5.01         70.52                     2.98
4    2005         4.86          67.88                    2.87
5    2006         4,72          65,33                    2.77
----------------------------------------------------------------
     Sumber data :Hasil Pengolahan Bappeda dan Dinas Kesehatan
                     Kota Yogyakarta
               Penurunan angka kematian bayi, ibu, dan kematian
               kasar karena penyakit menular merupakan dampak
               dari peningkatan pelayanan kesehatan dasar (jaring
               pengaman sosial bidang kesehatan) dan perbaikan
               gizi.

          b.   Status Gizi.
               Salah   satu  indikator   untuk mengevaluasi dan
               menganalisa derajat kesehatan masyarakat adalah
               dengan parameter status gizi. Sebagai gambaran
               status gizi dari tahun 1997 sampai dengan tahun
               2001 sebagaimana tersebut pada tabel 2.68.

                            Tabel 2.68
                            Status Gizi
                         Tahun 1997 -2001

------------------------------------------------------------------
                    Status   Status   Status   Status   Khusus Ibu
No. Tahun Jumlah     Gizi     Gizi     Gizi     Gizi   Hamil Ke-
            Balita Lebih     Baik     Kurang   Buruk   kurangan
                                                        Energi
                                                        Kronis
                                                        (KEK) %
-----------------------------------------------------------------
1. 1997    31.065   3.809   23.059    3.809    388       15,46
2. 1998    31.413   2.595   21.907    5.818   1093      -16,03
3. 1999    32.106   1.147   24.952    5.607    400       15,02
4. 2000    32.050   1.153   26.877    3.727    293       13,00
5. 2001    32.078   1.164   27.895    2.788    231       10,98
----------------------------------------------------------------
     Sumber data: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

               Jumlah Balita tahun 1997 sebanyak 31.065 anak dan
               tahun    2001    sebanyak     32.078   anak    ada
               pertumbuhan/kenaikan sebesar 1.013 anak atau 3,26
               % selama 5 tahun atau rata-rata sebesar 0,65 % per
               tahun. Pertumbuhan kenaikan 0,65 % per tahun
               dengan harga konstan di pakai untuk memprediksi
               tahun 2002 sampai tahun 2006.

               Jumlah status gizi lebih tahun 1997 sebanyak 3.809
               anak dan tahun 2001 sebanyak 1.164 anak, ada
               penurunan sebesar 2,645 anak atau 69,44 % selama 5
               tahun, rata-rata penurunan sebesar 13,89 % per
               tahun. Penurunan sebesar 13,89 % ini dengan harga
               konstan dipakai untuk memprediksi tahun 2002
               sampai tahun 2006.

               Jumlah status gizi baik tahun 1997 sebanyak 23.059
               anak dan tahun 2001 sebanyak 27.895 ada kenaikan
               sebanyak 4.836 anak atau sebesar 20.97 %selama 5
               tahun, rata-rata 4,34 % per tahun, kenaikan status
               gizi   ini  antara   lain   karena   adanya   Jaring
               Pengamanan   Sosial  Bidang    Kesehatan   (JPS-BK).
               Kenaikan gizi baik sebesar 4,19 % per tahun dan
               dengan harga konstan dipakai untuk memprediksi
               tahun 2002 sampai tahun 2006.

               Jumlah status gizi kurang tahun 1997 sebanyak
               3,809 anak dan selama 5 tahun, terjadi fluktuasi
               jumlah anak kurang gizi, hal ini disebabkan adanya
               krisis ekonomi yang, berdampak meningkatnya gizi
               kurang. Pada tahun 2001 sebanyak 2.788 anak.jumlah
               kurang gizi menurun karena sesudah krisis ekonomi
               ada program Jaring Pengaman Sosial. dari tahun
               1997 sampai dengan tahun 2001 terdapat penurunan
               sebanyak 1,021 anak atau sebesar 26.80 %) selama 5
               tahun. dan apabila diambil rata-rata 5,36 % per
               tahun. Penurunan rata-rata 5,36 % dan dengan harga
               konstan dapat dipakai untuk memprediksi tahun 2002
               sampai 2006.

               Jumlah status gizi buruk tahun 1997 sebesar 3.888
               anak selama lima tahun dari 1997 sampai 2001
               terjadi fluktuasi jumlah anak dengan status gizi
               buruk naik turun, hal ini adanya krisi ekonomi dan
               adanya program jaring pengaman sosial. Jumlah
               status gizi buruk pada tahun 2001 sebanyak 231,
               tredapat penurunan sebanya 157 anak atau sebesar
               40,46 % selama 5 tahun, rata-rata 8.09 % per
               tahun. Penurunan rata-rata sebesar 8,09 % per
               tahun dan dengan harga konstan dapat dipakai untuk
               memprediksi tahun 2002 sampai 2006.

               Jumlah khusus ibu hamil Kekurangan Energi Kronis
               (KEK) tahun 1997 sebanyak 15,46 % dan tahun 2001
               sebanyak 10,98 %. terjadi penurunan sebanyak 4.48
               % selama 5 tahun, rata-rata 0,90 % per tahun.
               Penurunan rata-rata dan dengan harga konstan dapat
               dipakai untuk memprediksi tahun 2002 samapai 2006.
               Jumlah balita, status gizi lebih. status gizi
               baik.   status gizi kurang, status gizi buruk dan
               khusus ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK)
               untuk prediksi tahun 2002 sampai dengan tahun 2006
               seperti tersebut pada label 2.69.


                            Tabel 2.69
                       Prediksi Status Gizi
                          Tahun 2002-2006

-----------------------------------------------------------------
                    Status   Status   Status   Status   Khusus Ibu
No. Tahun Jumlah     Gizi     Gizi     Gizi     Gizi   Hamil Ke-
            Balita Lebih     Baik     Kurang   Buruk   kurangan
                                                        Energi
                                                        Kronis
                                                        (KEK) %
-----------------------------------------------------------------
1. 2002    32.287   1.143   27.902    2.754    488       10,98
2. 2003    32.496   1.126   28.503    2.405    462        9,97
3. 2004    32.708   1.130   28.766    2.376    436        8,96
4. 2005    32.920   1.124   29.242    2.144    410        7,95
5. 2006    33.134   1.117   29.508    2.124    384        6,94
----------------------------------------------------------------
     Sumber data:Hasil Pengolahan Bappeda dan Dinas Kesehatan Kota
                    Yogyakarta

                Dengan   prediksi    seperti   tersebut    diatas,
               pembangunan   di   bidang   ekonomi   harus   terus
               ditingkatkan dan Program Jaring Pengaman Sosial
               terus dilaksanakan bahkan ditingkatkan.

          c.Angka Kesakitan

               Salah   satu  indikator  untuk mengevaluasi dan
               menganalisa derajat kesehatan masyarakat adalah
               angka kesakitan. yaitu penyakit yang mengakibatkan
               kematian dan penyakit potensial wabah. Sebagai
               gambaran angka kesakitan dari tahun 1997 sampai
               dengan tahun 2001 sebagaimana tersebut pada tabel
               2.70.
                             Tabet 2.70
                   Angka Kesakitan tahun 1997 2001

                                                  (per 1000 penduduk)
----------------------------------------------------------------
                                       Tahun
No   Jenis Penyakit ---------------------------------------------
-
                      1997 1998 1999 2000 2001
----------------------------------------------------------------
1    TB Paru           0.59      0.54        0.33       0.41        0.45
2    PD 3 1
     (Penyakit
     yang Dapat
     Dicegah Dengan
     imunisasi :
     a. Difteri 0            0           0          0          0
     b. Campak 0.61         0.42 0.34 1.26 1.54
     c. Pertusis        0         0           0           0          0
     d. Tetanus neo
        Polio           0         0           0           0          0
3.   Diare            33.6 18.03       17.82      24,68       26.89
4.   ISPA        1.14        1.34       1.91       1.95        2.15
5.   DBD               1,17       3.14       0,61        1,13        0.46
-----------------------------------------------------------------
     Sumber data: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

                Dari tabel tersebut nampak bahwa angka kesakitan
                terjadi penurunan dan kenaikan, hal ini disebabkan
                kondisi lingkungan tempat tinggal, status gizi
                (ekonomi) dan kondisi sosial. Atas dasar besaran
                angka penurunan dan kenaikan angka kesakitan
                didukung dengan program penanganan jaring pengaman
                sosial bidang kesehatan, perbaikan lingkungan
                permukiman   (PLP)   dan   peningkatan   pelayanan
                kesehatan tahun 2002-2006 diprediksi dari tahun
                ketahun menurun, sebagaimana tersebut pada tabel
                2.71.


                            Tabel 2.71
             Prediksi Angka Kesakitan Tahun 2002 -2006


                                          (Per seribu penduduk)
----------------------------------------------------------------
                                    Tahun
No   Jenis Penyakit ---------------------------------------------
-
                    1997 1998 1999 2000 2001
-----------------------------------------------------------------
1    TB Paru         0.42     0.38         0.34      0.31     0.28
2    PD 3 1
     (Penyakit
     yang Dapat
     Dicegah Dengan
     imunisasi :
     a. Difteri 0            0           0          0         0
     b. Campak 1.31         1.08 0.84 0.61 0.38
     c. Pertusis        0         0           0          0         0
     d. Tetanus neo
        Polio           0         0           0          0         0
3.   Diare            25.21 23.54      21.86      20,18      18.51
4.   ISPA        1.91        1.65       1.39       1.14       0.89
5.   DBD               0,43       0.39       0,37       0,36       0.34
----------------------------------------------------------------
     Sumber data :Hasil Pengolahan Bappeda dan Dinas Kesehatan
                      Kota Yogyakarta

                Dari label 2.70 Angka Kesakitan tahun 1997-2001
                akan membaik seperti tabel 2.71. Prediksi angka
                kesakitan    tahun   2002-2006,    maka   kebijakan
                pembangunan di bidang kesehatan dan perumahan
                serta     permukiman    terus    dilanjutkan    dan
                ditingkatkan serta harus dilanjutkannya program
                Jaring Pengaman Sosial bidang Kesehatan.

     6.   Keuangan Daerah.

          Salah satu aspek dari Pengelolaan Keuangan Daerah
          adalah Penerimaan/Pendapatan Daerah. Pendapatan Daerah
          terdiri dari beberapa pos yang terdiri dari (Sumber
          data: BPKD Kota Yogyakarta) :
          a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu.
          b.   Pendapatan Asli Daerah.
          c.   Sumbangan Pemerintah Atasan / Dana Perimbangan.
          d.   Pinjaman Daerah.

          c.Lain lain pcncrimaan yang sah
          Sebagai gambaran penerimaan/pendapatan daerah           dari
               tahun   1997/1998   sampai    dengan  tahun        2001
               sebagaimana tcrsebut pada tabel 2.72.


                             Tabel 2.72
                    Penerimaan/Pendapatan Daerah
               Kota Yogyakarta Tahun 1997/1998 - 2001


     LIHAT FISIK

Sumber data: BPKD Kota Yogyakarta

                Dari label tersebut bahwa penerimaan pendapatan
                secara umum meningkat dari tahun ke tahun berkisar
                antara 8 % sampai 12 %, kecuali pada tahun
                1998/1999 menurun dari penerimaan/ pendapatan
             daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah.

             Untuk   memprediksi  penerimaan/pendapatan   daerah
             tidak semua pos penerimaan di prediksi :

             a.Pos Penerimaan Yang Tidak di Prediksi.

                  1).Sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang
                       lalu, karena sebagian besar dari proyek
                       yang diluncurkan, sisi lain berusaha
                       menghindari terjadinya proyek luncuran.

                  2).Pinjaman daerah. sangat tergantung dari
                       kebutuhan daerah untuk dana pembangunan
                       dari pos penerimaan/pendapatan daerah
                       atau dari pinjaman.

             b.   Pos Penerimaan yang diprediksi.

                  I). Pos Pendapatan Asli Daerah.
                  2).Sumbangan      Pemerintah       Pusat/Dana
                       Perimbangan.
                  3). Lain-lain penerimaan yang sah.

     Untuk     memprediksi penerimaan/pendapatan daerah dengan
             pertimbangan     kenaikan     penerimaan/pendapatan
             pengembangan pemanfaatan aset daerah. penggalian
             potensi daerah beban Pemerintah Daerah dalam
             menjalankan   Otonomi    Daerah   (desentralisasi).
             Prediksi keuangan daerah dari tahun 2002 sampai
             tahun 2006 sebagaimana tersebut pada tabel 2. 73.


                      Tabel 2.73
        Prediksi Pencrimaan / Pendapatan Daerah
            Kota Yogyakarta Tahun 2002 2006


LIHAT FISIK

     Sumber  data:Hasil Pengolahan Bappeda dan BPKD Kota
                    Yogyakarta
     Catatan :
     -Untuk DAU/Penyeimbang tidak bisa diprediksi karena
          sangat lergantung kepada kebijakan pemerintah.
     -Pos/Pasal pendapatan posisinya setiap tahun bisa
          berubah sesuai dengan petunjuk penyusunan APBD
          dari Departemen Da1am Negeri dan Otonomi Daerah.
     -PAD untuk TA. 2002, TA 2003 dan TA 2004 ditarget naik
          10%, 12,5% dan 12,5 %, sedangkan kenaikan TA 2005
          dan 2006 naik 13%. Asumsi yang digunakan adalah
          bahwa TA 2002 diharapkan bisa ditingkatnya good
          govemance,dengan     demikian     akan     tercipta
          peningkatan kinerja proses pemungutan pendapatan.
C.   Kendala yang dihadapi.
     Dari kondisi yang ada dan prediksi pertumbuhan tidak terlepas
     dari kendala-kendala yang dihadapi. Kendala-kendala yang
     dihadapi dalam menyusun program pembangunan 5 (lima) tahun
     mendatang sebagai berikut :

     1.Pendidikan, pariwisata, pusat pertumbuhan    dan   pelayanan
          jasa serta lingkungan hidup.

          Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan pendidikan
          adalah    masih    rendahnya    pemerataan    memperoleh
          pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan dan lemahnya
          manajemen pendidikan serta terbatasnya sarana dan
          prasarana serta sistem pehyelenggaraan pendidikan.

          Dalam pengembangan pariwisata kendala yang dihadapi
          adalah belum optimalnya pengelolaan obyek-obyek wisata,
          paket wisata, rote pariwisata secara terpadu dan kurang
          pemasaran serta terbatasnya kemampuan dalam menggali
          potensi pariwisata.

          Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan Jasa masih
          terdapat kendala antara daya dukung ruang dan tuntutan
          kebutuhan masyarakat. Disisi lain fasilitas untuk
          pelayanan jasa belum seimbang dengan kebutuhan serta
          adanya kecenderungan pusat pertumbuhan terpusat pada
          satu lokasi, dan belum menyebar.

     Kendala yang dihadapi dalam pelestarian lingkungan hidup
          masih lemahnya sistem pemantauan dan pengendalian atas
          pencemaran udara dan air (air permukaan dan air bawah
          tanah) serta terbatasnya ruang terbuka hijau kota
          Disamping itu belum optimalnya pemanfaatan tehnologi
          yang dapat mengatasi pencemaran dan kurangnya sinergi
          kelembagaan   antara   pemerintah  dan   organisasi non
          pemerintah   dalam   pengelolaan  sumberdaya   alam dan
          lingkungan hidup.
     Pemakaian sumber daya tidak sebanding dengan ketersediaan,
          sehingga terjadi ketimpangan.

     2.   Konflik Sosial

          Derasnya arus intformasi khususnya akibat kemajuan
          teknologi informasi secara lambat laun dan pasti akan
          mempengaruhi sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat
          Kota Yogyakarta. Disisi lain ukuran-ukuran keberhasilan
          malerialisme menjadi tolok ukur, cara pandang individu
          maupun kelompok pada pihak lain. Perbedaan-perbedaan
          yang semestinya memperkaya khasanah cara pandang untuk
          memahami kehidupan berubah menjadi akar permasalahan
          bagi scbagian warga Kota Yogyakarta.

          Disamping itu pemahaman terhadap nilai-nilai philosophi
     yang luhur bagi warga Kota Yogyakarta sedikit demi
     sedikit   mengalami erosi pada   sebagian  komponen
     masyarakat.

3.   Lemahnya Penegakan Hukum

     Lemahnya penegakan hukum, di Kota Yogyakarta sangat
     dipengaruhi oleh faktor-faktor pemahaman. kesadaran dan
     ketaatan    hukum    oleh   masyarakat   maupun    para
     penyelenggara negara.

     Disisi   lain  keterbatasan   jumlah. kualitas  aparat
     penegak hukum dan koordinasi dengan aparat penegak
     hukum lainnya serta sarana dan prasarana yang ada
     sangat berpengaruh pada lemahnya penegakan hukum di
     Kota Yogyakarta. serta perangkat lunak yang seluruhnya
     menyentuh kepentingan rakyat.

4.   Lambatnya Pemulihan Ekonomi Daerah.

     Angka inflasi yang masih cukup tinggi, kondisi sosial
     politik secara nasional mempengaruhi upaya pemulihan
     ekonomi di Kota Yogyakarta. Pertumbuhan sektor riil
     selama ini realisasinya belum mempengaruhi kemampuan
     daya beli masyarakat namun pertumbuhan diluar sektor
     riil ternyata sangat berpengaruh terhadap kemampuan
     daya beli masyarakat. Sistim perekonomian kerakyatan
     telah diupayakan sebagai alternatif pengganti sistim
     perekonomian konglomerasi ternyata belum mampu memacu
     pemulihan ekonomi di Kota Yogyakarta serta masih
     rendahnya investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi
     Kota Yogyakarta.

5.   Kemiskinan dan Pengangguran.

     Program-program penanganan kemiskinan dan pengangguran
     antara lain Pemberdayaan Daerah Dalam Mengatasi Dampak
     Krisis Ekonoml (PDMDKE). Jaring Pengamanan Sosial (JPS)
     berbagai bidang dan Program Penangulangan Kemiskinan
     Perkotaan (P2KP) .sampai saat ini masih bersifat umum,
     akibatnya    pencapalan    sasaran    penanganan    kedua
     permasalahan   belum    optimal    karena   masing-masing
     permasalahan   memiliki   karakteristik   yang   bersifat
     spesifik.

     Disisi lain penanganan kemiskinan dan pengangguran
     kurang dipersiapkan secara terpadu, sistematis dan
     berkesinambungan.   Tahapan-tahapan    dalam   mengatasi
     kemiskinan dan pengangguran belum berjalan seperti
     diharapkan selama 4 tahun terakhir. Tahapan tersebut
     meliputi penyelamatan (safety), pemulihan (recovery),
     stabilitas (stability) dan peningkatan (growth).

6.Lemahnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Daerah.
     Keluarnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
     Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
     Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan
     awal     berakhimya     Pemerintahan    yang     bernuansa
     sentralistik. Keluarnya kedua Undang-Undang tersebut
     pada saat kondisi politik di Indonesia masih labil
     karena    mulai    bergulirnya   era   reformasi,    namun
     Pemerintah Kota Yogyakarta telah mampu menetapkan
     Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan
     Daerah serta Peraturan Daerah Kota Yogyakarta untuk
     kelembagaan yang dibutuhkan Masyarakat Kota Yogyakarta
     berharap    terhadap   kebijakan   otonomi   baru,   namun
     pemerintah dan aparatur daerah belum sepenuhnya siap
     terhadap terjadinya perubahan. Sebagian aparatur daerah
     belum memahami makna Undang-undang nomor 22 tahun 1999
     tentang Pemerintahan Daerah.

7.Lambatnya Pengembangan Potensi Daerah.

     Belum berkembangnya potensi Kota Yogyakarta secara
     optimal tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kondisi
     ekonomi, soslal, politik dan keamanan yang terjadi di
     Indonesia.

     Investasi    yang    diharapkan    selama    ini    dapat
     mengembangkan   potensi    Kota   Yogyakarta,    terutama
     disektor jasa dan perdagangan ternyata belum mampu
     mengembangkan     potensi    daerah,    karena     adanya
     keterhatasan-keterbatasan,    pengelolaan   yang    belum
     optimal dan promosi yang kurang luas. Kondisi daerah
     yang kondusif merupakan prasyarat dalam pengembangan
     potensi daerah.

8.   Pelayanan Masyarakat.
     Perubahan akibat reformasi dan globalisasi, masyarakat
     dan dunia usaha menuntut terselenggaranya kualitas
     pelayanan prima dari aparatur Pemerintah Daerah sebagai
     abdi   negara   dan  abdi   masyarakat.   Perbaikan   dan
     peningkatan kualitas pelayanan dari Pemerintah Daerah
     telah terus-menerus diupayakan, namun hasilnya belum
     optimal, hal ini sering ditandai dengan munculnya
     keluhan-keluhan dari masyarakat dan dunia usaha dalam
     mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah terutama
     berkaitan dengan sistem dan prosedur pelayanan, jangka
     waktu   pelayanan,   informasi   pelayanan   yang   tidak
     transparan serta sikap dan perilaku aparatur yang masih
     cenderung sebagai penguasa. Nampak dalam pelayanan
     masih mengulur-ulur waktu, masih diwarnai ketidak
     pastian   dan   berbelit-belit.   Aparat   daerah   dalam
     memberikan pelayanan kepada masyarakat belum seluruhnya
     memahami arti pentingnya memberikan pelayanan yang
     prima sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
                               BAB III
            VISI, MISI, STRATEGI DAN KEBIJAKAN, PRIORITAS
               PEMBANGUNAN DAERAH SERTA FAKTOR PENENTU


A.   Visi

     Visi yang dirumuskan dalam RENSTRADA untuk kurun waktu lima
     tahun mendatang adalah "Terwujudnya hasil pembangunan dalam
     rangka menuju Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan yang
     berkualitas, pariwisata yang berbudaya pertumbuhan dan
     pelayanan jasa yang prima, terciptanya masyarakat madani dan
     ramah   lingkungan   yang   didukung   oleh   prinsip-prinsip
     partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsibilitas,
     konsensus/komitmen, keadilan, kredibilitas, efektif dan
     efisien, akuntabilitas dan mempunyai wawasan ke depan".

B.   Misi

     Untuk mewujudkan visi RENSTRADA yang dirumuskan di atas dan
     mendasarkan pada kondisi, potensi dan kendala yang ada, maka
     misi Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

     1.Mengembangkan   sistem    Pemerintahan    Kota    Yogyakarta
          berdasarkan        prinsip-prinsip        penyelenggaraan
          pemerintahan   yang   bersih   dan   baik   untuk   dapat
          melaksanakan    peningkatan    pelaksanaan    pendidikan,
          pariwisata, pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa dan
          ramah lingkungan dengan didukung peran serta segenap
          komponen masyarakat.

     2.Menciptakan birokrasi pemerintahan yang mampu menjadi
          fasilitator, inovator, motivator dan mediator yang
          handal di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
          bernegara.
     3.Menjadikan aparat daerah sebagai regulator yang adil dalam
          penegakan hukum tanpa pandang bulu.

     4.Menjadikan Pemerintah Daerah mampu mewujudkan pemulihan dan
          ketahanan ekonomi daerah.

     5.Mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan pengentasan
          kemiskinan, penyediaan lapangan kerja dan pemberdayaan
          masayarakat.

     6.Menjadikan kelembagaan dan aparalur daerah yang mampu
          menjalin hubungan kerja sama dengan berbagai fihak dan
          mengembalikan     kepercayaan   masyarakat    terhadap
          Pemerinrah Daerah.
     7.Mewujudkan keterpaduan dan pemanfaatan potensi daerah Untuk
          meningkatkan kesejahteraan rakyat.
     8.Menyempurnakan sistem informasi pelayanan kepada masyarakat
          yang sederhana, jelas dan pasti, aman terbuka. efisien.
          ekonomis. adil dan merata serta tepat Waktu sesuai
          standar    pelayanan    dan    didukung    keikutsertaan
          masyarakat.

C.   Strategi dan Kebijakan.

     1.   Strategi.

     Strategi merupakan Suatu proses yang berorientasi pada hasil
          yang ingin dicapai secara terukur selama Waktu (satu)
          tahun   sampai   5    (lima)   tahun   kedepan   dengan
          memperhitungkan kondisi. Potensi. peluang dan kendala
          yang dihadapi. Strategi yang dirumuskan oleh pemerintah
          Daerah dalam RENSTRADA untuk kurun Waktu 5 (lima) tahun
          mendatang :

          a.Mengembangkan pendidikan formal dan non formal yang
               didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan
               Prasarana serta sistem pendidikan yang memadai.

          b.Melestarikan dan mengembangkan obyek wisata, seni,
               budaya dan daya tarik wisata serta keterpaduan
               pengelolaan  dengan  melibatkan  seluruh pelaku
               pariwisata.

          c.Meningkatkan   fungsi.  peran   dan  kedudukan agama
               sebagai landasan moral, spiritual dan etika bagi
               seluruh aspek kehidupan masyarakat.

          d.Mengembangkan   sistern   ekonomi    kerakyatan    yang
               bertumpu pada mekanisme dan keunggulan kompetitif
               dalam rangka meningkatkan daya saing terhadap
               peluang,   kerja   dan   berusaha    bagi    segenap
               masyarakat Yogyakarta.

          e.Mengembangkan   budaya    hukum   untuk   menciptakan
               pemahaman. kesadaran, ketaatan dan penegakan hukum
               dalam seluruh aspek kehidupan.

          f.Meningkatkan dan mengoptimalkan peranan Aparatur
               Pemerintah Daerah, lembaga-lembaga yang ada dan
               kinerjanya dalam menjalankan fungsinya sebagai
               penyelenggara pemerintahan, pengelola pembangunan
               dan pelayan masyarakat.

          g.Meningkatkan   dan   mendorong    peranserta    seluruh
               komponen   masyarakat   dalam    pembangunan    yang
               berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
          h.Meningkatkan kesejahteraan rakyat. derajat kesehatan
               masyarakat, perluasan kesempatan kerja, sistem
          partisipasi aktif dan suasana demokratis yang
          dijiwai semangat persatuan dan kesatuan untuk
          terciptanya masyarakat madani.

     i.Meningkatkan wawasan kebangsaan, keamanan, ketertiban
          dan   peran   media   komunikasi  dengan   prinsip
          demokrasi yang dijiwai oleh semangat persatuan,
          kerukunan, kedamaian, kesejahteraan, keadilan dan
          kemakmuran.

     j.Mengoptimalkan   pemanfaatan    ruang sesuai   daya
          dukungnya dan mempercepat pengembangan wilayah
          sebagai pusat pertumbuhan dan peningkatan sarana
          dan prasarana Kota dan mampu menyusun jaringan
          kerja (net work) pengelolaan kawasan perkotaan
          (Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta).

     k.Mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada
          dengan tetap menjaga kelestarian dan meningkatkan
          kualitas lingkungan.

     l.Meningkatkan protesionalisme kelembagaan dan aparat
          dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dan
          pengembangan   pemanfaatan   asset  daerah  serta
          penggalian potensi daerah dalam rangka memberikan
          kontribusi pendapatan daerah.

     Dengan stratcgi di atas, Pemerintah Daerah 5 (lima)
     tahun mendatang dengan menetapkan tujuan dan sasaran
     dengan skala prioritas yang menitik beratkan pada :

     a.Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota yang tertib
          dan bersih pada tahun 2002.
     b.Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai kota yang mampu
          meletakkan   kerangka    dasar  pariwisata   yang
          berbudaya pada tahun 2003.
     c.Terwujudnya Kota Yogyakarta sehagai kota yang mampu
          meletakkan   kerangka    dasar  pendidikan  yang
          berkualitas pada tahun 2004.

     d.Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai kota yang ramah
          lingkungan pada tahun 2005.

     e.Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan
          dan   pelayanan   jasa    yang  berbasis   ekonomi
          kerakyatan pada tahun 2006.

2.   Kebijakan

     Untuk mewujudkan program dan kegiatan daerah dalam
     RENSTRADA serta operasionalnya. dirumuskan kebijakan
     yang mendasarkan visi. misi dan strategi serta tujuan
     dan sasaran sebagai berikut.
a.Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah
     Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah dan
     dinamika penyelenggaan pemerintahan. pengelolaan
     pemhangunan dan pelayanan pada masyarakat, perlu
     diwujudkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan
     daerah yang efektif, efisien. transparan dan
     akuntabel.

    Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun
    1999    tentang    Perimbangan     Keuangan    Antara
    Pemerintah    Pusat    dan    Daerah    sumber-sumber
    .pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli
    Daerah. Dana Pcrimhangan. Pinjaman Daerah dan
    lain-lain    penerimaan     yang    sah,    Kehijakan
    peningkatan   sumber-    sumher   pendapatan   daerah
    meliputi :

    1)Pendapatan Asli Daerah
         Sesuai   dengan   peraturan-perundangan     yang
         berlaku Pendapatan Asli Daerah terdiri      dari
         Pajak   Daerah,    Retribusi    Daerah,    Hasil
         Perusahaan    Millik     Daerah     dan    basil
         pengelolaan    aset   daerah     lainnya    yang
         dipisahkan serta lain-lain pendapatan       asli
         daerah yang sah.

         Kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah
         berupa pajak dan retribusi :

         a)Peningkatan penerimaan pajak dan retribusi
              daerah yang menambah beban masyarakat
              dan    menimbulkan    distorsi    ekonomi
              dihindari     melalui      penyederhanaan
              pungutan, efisiensi biaya administrasi
              pemungutan, memperkecil jumlah tunggakan
              dan menegakan sanksi hukum bagi para
              penghindar pajak dan retribusi maupun
              aparatur pengelola pajak dan retribusi.

         b)Meningkatkan kinetja dan kualitas Badan
              Usaha   Milik   Daerah   dengan   penataan
              manajemen,       pengelolaan        secara
              profesional    agar    dapat    memberikan
              kontribusi     yang     optimal     kepada
              Pemerintah Daerah.

    2)Dana Perimbangan.

         Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah dan
         desentralisasi   fiskal,  penganggaran   dana
         perimbangan selain bertujuan untuk memberikan
         kepastian sumber pendanaan bagi APBD, juga
         mengurangi/memperkecil   kesenjangan   fiskal
     antar Daerah, dana perimbangan meliputi :

     a)Bagian   daerah   dari   penerimaan   pajak
          penghasilan perseorangan, Pajak Bumi dan
          Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas
          Tanah dan Bangunan dan penerimaan Sumber
          Daya Alam.

     b)   Dana Alokasi Umum.

     c)   Dana Alokasi Khusus.

3)Dana perimbangan     yang   berasal   dari    Propinsi
     berupa :

     a)Pajak   Bahan     Bakar    Kendaraan     Bermotor
          (PBBKB).

     b)Pajak Kendaraan Bermotor dan Bca Balik Nama
          Kendaraan Bermotor (PKB-BBNKB).

     c)Pajak-pajak lain sesuai denga           Peraturan
          Perundangan yang berlaku.

    Dengan semakin meningkatnya kebutuhan daerah
    guna mcmenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang
    tidak seimbang dengan sumber daya yang
    dimiliki Pemerintah Daerah. dengan sendirinya
    menimbulkan   fiscal   gap,   sehingga  perlu
    peningkatan penerimaan daerah.
Oleh karena itu diperlukan kebijakan sebagai
    berikut :

     1)Pengelolaan   penerimaan   daerah dilakukan
          secara   cermat,   tepat   dan hati-hati
          dengan memperhatikan seluruh potensi
          daerah yang ada.

     2)Penerimaan harus diadministrasikan         secara
          baik, benar dan profesional.

     3)Sistem   dan    prosedur   disusun   secara
          sederhana sehingga memberikan kemudahan
          bagi pembayar pajak dan retribusi

     4)Pembinaan karyawan        pengelola    pajak   dan
          retribusi daerah.

     5)Pengembangan pemanpaatan aset daerah yang
          dapat memberikan kontribusi penerimaan
          daerah.
b.   Kebijakan Belanja
     Berdasarkan    pada   keterbatasan  penerimaan
     Pemerintah Daerah dibanding dengan kebutuhan
     belanja   yang   terus   meningkat  diperlukan
     kebijakan     belanja     dengan    menerapkan
     pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi
     pada hasil (output). Hal tersebut bertujuan
     126 untuk memudahkan analisa dan evaluasi
     huhunganan antara kehutuhan dan hasil serta
     mantaat yang diperoleh sebagai berikut :

     1)Mengoptimalkan belanja pegawai.

             Sehagai aset Pemerintah Daerah, pegawai
             selalu       diupayakan       peningkatan
             kesejahteraan,   perbaikan    penghasilan
             pegawai   dengan   memberikan    tunjangan
             sesuai kemampuan keuangan Pemerintah
             Daerah.   Kebijakan   ini   dalam    usaha
             peningkatan kinerja pegawai dalam rangka
             meningkatkan   mutu    pelayanan    kepada
             masyarakat.

     2)Meningkatka   efektifitas   dan          efisiensi
          belanja rutin non pegawai.

             Belanja rutin diupayakan secara cukup
             dan memadai dalam membiayai tugas-tugas
             umum dan pelayanan kepada masyarakat
             sesuai fungsi Pemerintah Daerah yaitu
             untuk     melindungi,    memberdayakan.
             memelihara dan meningkatkan pelayanan
             kepada masyarakat.

     3)Mengoptimalkan Belanja Pembangunan.

             Belanja   pembangunan   (belanja   modal)
             diupayakan untuk mendukung tercapainya
             tujuan pembangunan secara effisien dan
             efektif.   Untuk   lebih   mendayagunakan
             peranan swasta dan masyarakat dalam
             pembangunan, maka belanja pembangunan
             diarahkan   untuk    menangani   kegiatan
             pembangunan yang tidak mampu didanai
             oleh swasta dan masyarakat.

             Belanja pembangunan disusun atas dasar
             kebutuhan   nyata   masyarakat.  sesuai
             strategi pembangunan untuk meningkatkan
             pelayanan dan kesejahteraan masyarakat
             yang lebih baik.
c.   Kebijakan Operasional

     Untuk    melanjudkan   Visi   dan   Misi   RENSTRADA
diperlukan    serangkaian    kebijakan      yang
meliputi:

1)Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan

Mewujudkan sistem pendidikan yang baik dengan
     menetapkan    standar  mutu   pendidikan
     sesuai jenjang dan mekanisme pendidikan
     yang dinamis melalui otonomi pendidikan
     yang terpadu.

2)Meningkatkan pemgembangan pariwisata.

Meningkatkan       apresiasi       masyarakat,
     profesionalisme Pelayanan pariwisata dan
     Upaya    peningkatan    Sumberdaya    dan
     kualitas produk pariwisata serta promosi
     dan pemasaran pada pasar wisata yang
     potensial.

3)Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada
     Tuhan Yang Maha Esa.

Meningkatkan kualitas kelembagaan, pengajaran
     dan pendidikan agama sesuai yang dianut
     pada   semua   jalur.jenis    dan  semua
     pendidikan secara berjenjang, berlanjut
     dan terus menerus dilingkungan keluarga,
     pendidikan    dan    masyarakat,   serta
     meningkatkan    kerukunan   hidup   Umat
     beragama baik didalam lingkungan Umat
     beragama. antar Umat beragama dan antara
     Umat beragama dengan pemerintah.

4)Meningkatkan kegiatan ekonomi daerah dan
     jasa.
Pemberdayaan pengusaha kecil, menengah dan
     koperasi   melalui   pengembangan   Usaha
     Kecil dan Menengah (UKM) didukung oleh
     produk unggulan daerah yang memiliki
     keunggulan komparatif dan bertumpu pada
     mekanisme     pasar    dengan     prinsip
     persaingan yang sehat.

5)Mewujudkan supremasi hukum.

Menciptakan kesadaran dan kepatuhan hukum
     melalui   penataan  sistem    hukum   yang
     menyeluruh     dan     terpadu      Secara
     memperbaharui                    peraturan
     perundang-Undangan      sesuai      dengan
     perkembangan masyarakat guna penegakan
     hukum secara konsisten.
6)Mewujudkan pemerintahan    yang   baik   (good
     governance ).

Meningkatkan   kualitas   aparatur    pemerintah
     guna penyelenggaraan pemerintahan yang
     bebas dari praktek Korupsi, Kolusi,
     Nepotisme    (KKN)     melalui    perbaikan
     kesejahteraan      dan      profesionalisme
     penyelenggara     pemerintahan,      dengan
     memperjelas standar kinerja yang sesuai
     dengan misi dan tugas pokoknya dan
     secara akuntabilitas dapat dipertanggung
     jawabkan.

7)Mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang
     prima sesuai dengan standar pelayanan.

Menerapkan   standar    pelayanan   masyarakat
     berdasarkan      prinsip       efisiensi,
     produktifitas dan     akuntabilitas guna
     meningkatkan    manajemen    bagi    unit
     pelaksana teknis pelayanan masyarakat.

8)Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam
     proses penentuan kebijakan.

Melaksanakan   proses    perencanaan     sampai
     penentuan kebijakan dengan memasukkan
     prinsip     pemberdayaan,      pemerataan,
     demokratis, desentralistis, transparan,
     akuntabel, responsif dan partisipasi
     dengan   melibatkan    segenap    komponen
     masyarakat.

9)Mengupayakan    peningkatan    kesejahteraan
     masyarakat. Meningkatkan kesejahteraan
     rakyat dilaksanakan dengan melibatkan
     segenap komponen masyarakat meliputi
     peningkatan       derajat       kesehatan
     masyarakat, perluasan kesempatan kerja.

10)Meningkatkan kesatuan bangsa dan kerukunan
     sosial.

Menyelenggarakan   forum   pertemuan   wawasan
     kebangsaan,    melaksanakan    fasilitasi
     pendidikan politik, memasyarakatkan dan
     menerapkan prinsip persamaan dan anti
     diskriminasi        dalam       kehidupan
     bermasyarakat, berbangsa dlan bernegara,
     serta mengembangkan komunikasi timbal
     balik yang, seimbang baik komunikasi
     tradisional   maupun    lewat   teknologi
     informasi baik antar masyarakat maupun
      masyarakat   dengan   aparatur    pemerintah
      daerah.

11)Mewujudkan pusat pertumbuhan dan pelayanan
     jasa.

Melaksanakan penataan ruang dan penyusunan
     aturan tata ruang kota pada beberapa
     kawasan sebagai pusat pertumbuhan dan
     pelayanan   Jasa    didukung   oleh   J.J
     pembangunan sarana dan prasarana kota
     yang, memadai serta menjalin kerja sama
     dengan    kabupaten     tetangga    dalam
     pengelolaan kawasan perkotaan.

12)   Pelestarian budaya.

Mengembangkan    manajemen  konservasi    dan
     preservasi aset seni dan budaya, serta
     melestarikan       dan     mengembangkan
     kebudayaan      daerah   yang      hidup
     dimasyarakat.

13)Penataan ruang dan peningkatan sarana dan
     prasarana kota.

Meningkatkan peran serta segenap komponen
     masyarakat    dalam     pengembangan    dan
     pengelolaan   tata    ruang   kota,   serta
     meningkatkan kerjasama dengan kabupaten
     tetangga   dalam    Aglomerasi    Perkotaan
     Yogyakarta khususnya dalam pengelolaan
     sarana dan prasarana kota.

14)Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup.
Melaksanakan    langkah-langkah     konservasi
     sumber   daya   alam   yang   berpengaruh
     terhadap kualitas ekologi kota termasuk
     mengikutsertakan     segenap     komponen
     masyarakat serta kerja sama pengelolaan
     dengan pemerintah kabupaten tetangga.

15)Meningkatkan   kapasitas     kelembagaan   dan
     aparatur daerah.

Melaksanakan      evaluasi   dan    penataan
     kelembagaan dalam rangka meningkatkan
     efisiensi dan efektifitas, organisasi
     yang    berorientasi  pada  peningkatan
     pelayanan masyarakat.
16)Meningkatkan     kapasitas    dari     potensi
     daerah.
                    Mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan yang
                         dimiliki dan potensi yang ada, serta
                         memanfaatkan asset daerah yang dimiliki
                         untuk dapat memberikan kontribusi bagi
                         pembangunan daerah.

D.   Prioritas Pembangunan Daerah.

     Dengan memperhatikan kondisi, potensi, kendala yang dihadapi.
     visi, misi, strategi serta kebijakan, ditetapkan prioritas
     pembangunan daerah 5 (lima) tahun mendatang dalam RENSTRADA
     2002-2006 sebagai berikut :

     1.Meningkatkan Pendidikan, Pengembangan Pariwisata, Pusat
          Pertumbuhan   dan  Pelayanan   Jasa  serta Pelestarian
          Lingkungan Hidup Pembangunan pendidikan, pariwisata,
          pusat pertumbuhan dan pelayananjasa serta pelestarian
          lingkungan hidup diprioritaskan melalui:

          a.Peningkatan    pendidikan.      yaitu     meningkatkan
               pemerataan, memperoleh pendidikan, meningkatkan
               kualitas   pendidikan,    meningkatkan    manajemen
               pendidikan   serta    meningkatkan    sarana    dan
               prasarana.

          b.Pengembangan pariwisata dengan mengoptimalkan potensi
               wisata, pengelolaan obyek wisata, pengelolaan
               produk pariwisata, pengembangan seni dan budaya,
               peningkatan sumber daya manusia kepariwisataan dan
               penetapan rute kepariwisataan.

          c.Mengembangkan pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa
               sebagai motor penggerak pertumbuhan dan pelayanan
               jasa dengan menetapkan pemanfaatan kawasan-kawasan
               dan pengembangan pusat-pusat saluran distribusi
               jasa dan perdagangan.
          d.Pelestarian     lingkungan    hidup     diprioritaskan
               meningkatkan sistem pemantauan alas pencemaran
               udara dan air, perwujudan ruang terbuka hijau kota
               dan   kali  bersih   serta pemantaatan teknologi
               pemantauan pencemaran secara optimal.

     2.Meningkatkan   Kesatuan   Bangsa  dan   Kerukunan   Sosial
          Pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan
          kesatuan bangsa dan kerukunan sosial diprioritaskan
          melalui :

          a.Melestarikan nilai-nilai dan norma untuk menghargai
               dan menyadari pentingnya kesatuan bangsa dan
               kerukunan sosial,
          b.Mewujudkan manusia yang menolak kekerasan, kejahatan,
               korupsi, kolusi dan nepotisme
          c.Menghormati perbedaan yang ada di masyarakat dan
          terus dikembangkan lewat bantuan     pranata   agama,
          pendidikan, hukum dan media massa.

3.Mewujudkan Supremasi Hukum dan Pemerintahan yang Baik dan
     Bersih Prioritas untuk mewujudkan supremasi hukum dan
     pemerintahan yang baik dan bersih dititikberatkan :

     a.Pada seluruh aparat pemerintah daerah dan seluruh
          komponen masyarakat untuk selalu patuh pada hukum
          dan   peraturan  yang   berlaku. Dengan demikian
          penyelenggaraan pemerintahan di Kota Yogyakarta
          harus   berdasarkan   hukum   dan peraturan  yang
          berlaku, keterbukaan atas segala informasi baik
          rutin maupun pembangunan.

     b.Segala   keputusan   baik  dibidang   penyelenggaraan,
          pemerintahan dan pengelolaan pembangunan harus
          dapat     dipertanggungjawabkan    dan     aparatur
          pemerintah daerah harus mampu memenuhi kebutuhan
          masyarakat yang berkembang secara dinamis.

4.Meningkatkan Kegiatan Ekonomi Daerah dan Jasa.

     Kegiatan ekonomi daerah danjasa diprioritaskan dengan
     upaya pemberdayaan ekonomi rakyat lewat persaingan yang
     sehat dengan memberikan kemanfaatan bagi rakyat melalui
     :

     a.   Peniadaan proteksi fasilitas.
     b.   Pemberdayaan pelaku pasar.
     c.Penyebarluasan Informasi secara merata kepada para
          pelaku pasar.
     d.Penanganan dan tersedianya secara cukup mata dagangan
          bagi para pelaku pasar.
     e.Pengembangan usaha skala kecil dan menengah serta
          koperasi melalui penciptaan iklim usaha yang
          kondusif, peningkatan akses kepada sumber-daya
          produktif    serta    pengembangan   kewirausahaan
          pengusaha kecil. menengah dan koperasi (PKMK)
          berunggulan kompetitif.

5.   Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.

     Untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran, program
     kesejahteraan rakyat diprioritaskan pada individu,
     keluarga, kelompok, organisasi dan kesatuan masyarakat
     untuk saling berinteraksi secara dinamis dalam memenuhi
     kesejahteraan rakyat diprioritaskan:

     a.Pemberdayaan lingkungan dengan pendekatan tridaya
          yaitu daya manusia. daya usaha, daya lingkungan.
     b.Melanjutkan program pengentasan kemiskinan diberbagai
          bidang.
     c.Perluasan   penciptaan   lapangan      pekerjaan   untuk
          mengurangl pengangguran.

6.Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Daerah
     Pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan
     kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah Kota
     Yogyakarta. diprioritaskan melalui kegiatan-kegiatan
     sebagai berikut :

     a.Pengembangan visi dan misi instansi
     b.   Peningkatan sumber daya aparatur
     c.   Peningkatan kemampuan instansi
     d.   Pengembangan jaringan kerjasama
     e.Pemanfaatan dan pengembangan lingkungan yang kondusif
     f.   Peningkatan profesionalisme disegala bidang.

7.   Meningkatkan Kapasitas Potensi Daerah.

     Pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan
     kapasitas potensi daerah diprioritaskan melalui :

     a.Penyusunan identitikasi potensi melalui penelitian
          dan studi kelayakan dan ditindaklanjuti explorasi
          dan   exploitasi    potensi,   termasuk   altematif
          pengembangan   potensi   Kota  Yogyakarta   melalui
          kerjasama dengan pihak swasta.

     b.Pemberdayaan   sumber   daya    manusia   dilingkungan
          Pemerintah Daerah dan masyarakat, dalam rangka
          mencari dan mendayagunakan potensi yang ada.

     c.Mobilisasi   alternatif    sumber   pendanaan    untuk
          mengembangkan potensi yang ada di Kota Yogyakarta.

8.Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat.
     Perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada
     masyarakat oleh aparat Pemerintah Daerah terus menerus
     secara    berkelanjutan    diupayakan,    untuk    itu
     diprioritaskan program peningkatan pelayanan kepada
     masyarakat dengan :

     a.Penetapan standar clan sendi-sendi pelayanan yang
          prima sesuai kebutuhan masyarakat yang meliputi
          kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan,
          keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan yang
          merata dan ketepatan waktu.

     b.Meningkatkan sistem dan prosedur pelayanan
     c.Perubahan   perilaku    aparatur   dalam      memberikan
          pelayanan sebagai pelayan masyarakat.
E.   Faktor Penentu

     Keberhasilan pembangunan yang telah direncanakan dalam
     RENSTRADA Tahun 2002-2006 tidak terlepas adanya faktor
     penentu.

     1.Meningkatkan Pendidikan. Pengembangan Pariwisata.     Pusat
          Pertumbuhan dan Pelayanan Jasa serta Lingkungan.

          Untuk   dapat   meningkatkan   menuju   pendidikan yang
          berkualitas,   pariwisata   yang   berbudaya   dan Kota
          Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan
          serta masyarakat Yogyakarta yang ramah lingkungan, maka
          faktor-faktor yang menentukan :

          a.Kota Yogyakarta mempunyai predikat sebagai Kota
               Budaya, Perjuangan, Pendidikan dan Pariwisata yang
               sudah diketahui oleh masyarakat secara luas.

          b.Kota   Yogyakarta   mempunyai   fungsi sebagai   pusat
               pertumbuhan,    pengembangan   jasa pelayanan   dan
               merupakan   ibu   kota   Propinsi Daerah Istimewa
               Yogyakarta.

          c.Tersedianya fasilitas pendidikan, aneka ragamnya
               jenis pendidikan, tersedianya sumber daya manusia
               untuk    menyelenggarakan     pendidikan    (tenaga
               pendidik), biaya hidup yang relatif rendah.

          d.Banyaknya obyek wisata di Kota Yogyakarta terutama
               obyek   wisata    budaya,   dengan    diterapkannya
               pengelolaan obyek wisata secara terpadu.

          e.Tersedianya sarana dan prasarana transportasi berupa
               sarana angkutan, fasilitas terminal, stasiun yang
               dekat dengan bandara.
          f.Rasa   memiliki   dan  cinta  lingkungan  masyarakat
               Yogyakarta yang dijiwai semangat Mangayu Hayuning
               Bawana.

     2.Meningkatkan Kesatuan Bangsa dan Kerukunan Sosial Untuk
          dapat mewujudkan kesatuan bangsa dan kerukunan sosial,
          maka faktor-faktor yang menentukan adalah:

          a.Pelestarian   dan  pengembangan   nilai-nilai  ikatan
               sosial nilai-nilai kejuangan dan nasionalisme yang
               sudah ada dan dikembangan sesuai dengan perubahan
               lingkungan.

          b.Peningkatan   derajat   pendidikan   dan  pengetahuan
               penduduk untuk mewujudkan dorongan bahwa persatuan
               dan   kesatuan  merupakan   kebutuhan yang harus
               dipenuhi.
     c.Mewujudkan kebersamaan dalam seluruh aspek kehidupan,
          khususnya di bidang pemerintahan dan pembangunan.

3.Mewujudkan SupremasiHukum dan Pemerintahan yang Baik dan
     Bersih.

     Dalam    rangka   mewujudkan    supremasi hukum dan
     pemerintahan yang baik, maka faktor-faktor penentu
     keberhasilannya adalah sebagai berikut :

     a.Adanya infrastruktur dan suprastruktur hukum yang
          dirumuskan secara bersama-sama, adil dan dapat
          mengikuti perkembangan.

     b.Perilaku dari tokoh atau panutan masyarakat dalam
          kehidupan bermasyarakat yang berkaitan dengan
          aspek hukum.

     c.Diterapkannya        prinsip-prinsip           demokrasi,
          kompatibilitas,   akuntabilitas   dan     transparansi
          dalam setiap aspek penyelenggaraan        pemerintahan
          oleh seluruh Stakeholder.

4.   Meningkatkan Kegiatan Ekonomi Daerah dan Jasa.

     Dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi daerah dan
     jasa, maka faktor-faktor penentu keberhasilan adalah
     sebagai berikut :

     a.Keberpihakan pada yang lemah (penguatan           ekonomi
          rakyat) dengan berbagai bantuan baik           sarana,
          prasarana dan permodalan serta informasi.

     b.Mewujudkan keterkaitan usaha (kemitraan) antara usaha
          kecil dan besar yang saling menguntungkan.
     c.Penerapan fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi dan
          pengaturan (pembuatan aturan) dalam setiap aspek
          ekonomi.

     d.Sesuai dengan kondisi dan potensi, maka sektor jasa
          berperanan sebagai motor penggerak pertumbuhan.

5.   Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.

     Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka
     faktor-faktor penentu keberhasilannya adalah sebagai
     berikut :

     a.   Kesejahteraan lahir, batin dan sosial.
     b.Tidak membedakan ras, suku, agama dan jenis kelamin.
6.Meningkatkan Kapasitas Ke!embagaan dan Aparatur Daerah.

     Dalam   rangka   memngkatkan   kapasitas   kelembagaan   dan
     aparatur    daerah,    maka     faktor-faktor    penentu
     keberhasilannya adalah sebagai berikut :

     a.Penguatan   kelembagaan   didasarkan   pada   kebutuhan
          masyarakat   akan    pelayanan   jasa   publik   dan
          kewenangan yang dimiliki.

     b.Pengembangan kelembagaan didasarkan pada lembaga yang
          kaya fungsi miskin struktur (lembaga yang flat).

     c.Untuk    mendukung    penguatan   dan    pengembangan
          kelembagaan diperlukan peningkatan kualitas sumber
          daya manusia.

     d.Peningkatan kualitas aparatur dititikberatkan       pada
          profesionalisme, kejujuran dan keterbukaan.

7.Meningkatkan Kapasitas Potensi Daerah.

     Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan potensi daerah,
     maka   faktor-faktor  penentu   keberhasilannya  adalah
     sebagai berikut :

     a.Peningkatan kapasitas dan potensi daerah dalam setiap
          aspek dilaksanakan secara bersama-sama dengan
          seluruh stakeholder.

     b.Peningkatan potensi daerah    diusahakan   untuk   tidak
          membebani masyarakat.

     c.Peningkatan kapasitas dan potensi daerah memerlukan
          kerjasama dengan antar daerah, antar perguruan
          tinggi, antar lembaga swadaya masyarakat, dan
          lembaga yang lainnya.
8.   Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat.
     Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
     sesuai standar pelayanan yang prima. maka faktor-faktor
     penentu keberhasilannya adalah sebagai berikut :

     a.Peningkatan ketersediaan sarana pelayanan kepada
          masyarakat sesuai dengan tuntutan masyarakat untuk
          cepat, tepat waktu. mudah, tidak berbelit-belit
          dan pasti.

     b.Ketersediaan sumberdaya manusia yang mumpuni/handal
          dalam memberikan pelayanan dengan sikap ramah,
          sopan dan santun.

     c.Sistem informasi manajemen   pelayanan terpadu. yang
          mampu memberi kemudahan   kepada masyarakat untuk
          mendapatkan pelayanan.
                             BAB IV
               PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS LIMA
                         TAHUNAN DAERAH


     Program dan kegiatan prioritas daerah 5 (lima) tahun
mendatang dalam RENSTRADA Tahun 2002 -2006 disusun berdasarkan
kewenangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah,
kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam Pola Dasar Pembangunan
Daerah Tahun 2002 -2006 serta prioritas Pembangunan Daerah yang
telah ditetapkan dalam Program Pembangunan Daerah Tahun 2002
-2006.

A.Meningkatkan   Pendidikan.   Pengembangan  Pariwisata.   Pusat
     Pertumbuhan dan Pelayanan Jasa serta Pelestarian Lingkungan
     Hidup.

     Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan, pembangunan bidang
     pendidikan yang didukung oleh pemerintah dan segenap komponen
     masyarakat yang berilmu pengetahuan dan teknologi diarahkan
     untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

     Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata. pembangunan bidang
     pariwisata yang didukung oleh para pelaku wisata dan
     pengelolaan obyek wisata secara terpadu. yang didasarkan pada
     pengembangan budaya, seni dan wisata diarahkan untuk menuju
     pariwisata yang berbudaya.

     Yogyakarta sebagai ibukota Propinsi, mempunyai fungsi sebagai
     pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa. Penataan ruang dan
     penyediaan sarana dan prasarana kota yang memadai akan mampu
     menjadikan Kota Yogyakarta menuju sebagai pusat pertumbuhan
     dan pelayanan jasa.

     Kota Yogyakarta mempunyai sumber daya alam dan buatan sangat
     terbatas, dalam pemanfaatannya harus menjaga dan melestarikan
     lingkungan   hidup    serta   mengembangkan    dalam   rangka
     kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan
     fungsi kawasan dan daya dukung lahan.

     1.Program Pembangunan Oaerah Bidang Pendidikan

          a. Umum.

               Sebagai akibat krisis ekonomi yang berdampak pada
               krisis politik, sosial dan disintegrasi bangsa.
               reformasi merupakan kebijaksanaan pembangunan yang
               lebih demokratis dan lebih desentralisasi menuju
               masyarakat   madani.   Tantangan  pertama.   dunia
               pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan
               hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah
               dicapai sebagai akibat dari krisis ekonomi. Kedua,
               dunia pendidikan diharapkan untuk mempersiapkan
               sumber daya yang kompeten agar mampu bersaing
     dalam peluang pasar dalam era globalisasi atau
     persaingan bebas. Ketiga, dengan diberlakukannya
     otonomi daerah, dapat mewujudkan proses pendidikan
     yang   lebih   demokratis,   dengan  memperhatikan
     keberagaman kebutuhan/kondisi daerah dan peserta
     didik    serta    dapat    mendorong   peningkatan
     partisipasi masyarakat.

     Pada saat ini pendidikan masih dihadapkan pada
     beberapa   permasalahan   yang   menonjol,  masih
     rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan, masih
     rendahnya kualitas pendidikan dan masih lemahnya
     manajemen pendidikan serta terbatasnya sarana dan
     prasarana.

     1).Pemerataan Memperoleh Pendidikan dapat ditinjau
          dari tiga aspek yaitu aspek geografis, jenis
          kelamin dan tingkat ekonomi masyarakat.

     2).Kualitas Pendidikan dan Manajemen Pendidikan
          Rendahnya mutu pendidikan disebabkan 2 faktor
          internal (sekolah) dap eksternal. Faktor
          internal yang menentukan mutu pendidikan
          adalah efektivitas proses belajar mengajar.

     Rendahnya efektivitas proses belajar mengajar
          disebabkan    kurangnya    sarana     prasarana
          belajar, kurangnya jumlah dan rendahnya mutu
          guru, kelemahan pada metode mengajar dan
          kurikulum yang berlaku serta lemahnya sistem
          pengelolaan/manajemen      sekolah.      Faktor
          eksternal   yang    berperan    adalah    belum
          optimalnya peran orang tua. masyarakat dan
          pemerintah    dalam   mendukung     pembangunan
          pendidikan yang bermutu.
     3).     Sarana dan Prasarana

     Dalam      pelaksanaan   otonomi    daerah  berdasarkan
             Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang
             Pemerintahan     Daerah     bahwa    kewenangan
             pendidikan dasar dan menengah ada pada
             Pemerintah   daerah,    untuk   itu  Pemerintah
             Daerah dituntut untuk menyediakan sarana dan
             prasarana dan tenaga pendidik yang kompeten
             agar mampu bersaing.

b.   Arah Kebijakan Bidang Pendidikan

     Arah kebijakan pembangunan di bidang Pendidikan
     menurut Pola Dasar Pembangunan Daerah tahun 2002
     -2006 adalah :

     1).Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah
          maupun    luar    sekolah     sebagai    pusat
          pemberdayaan nilai. sikap dan kemampuan,
          serta meningkatkan partisipasi keluarga dan
          masyarakat yang didukung oleh sarana dan
          prasarana sumber daya manusia yang memadai
          dan lingkungan yang kondusif dalam rangka
          mengembangkan pendidikan yang berkualitas.

     2).Mengupayakan     perluasan     dan     pemerataan
          kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu
          tinggi bagi seluruh masyarakat Yogyakarta
          untuk   lebih   mampu    dan   menguasai   ilmu
          pengetahuan   dan    teknologi    serta   mampu
          berkompetitif dalam rangka mewujudkan manusia
          yang berkualitas.

     3).Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah
          maupun luar sekolah, masyarakat dan keluarga
          untuk mengembangkan dan, melestarikan seni
          dan budaya Nasional pada umumnya dan daerah
          pada   khususnya   dalam  rangka  mewujudkan
          manusia yang berbudaya.

     4).Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber
          daya manusia secara terarah dan terpadu
          melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif
          oleh   seluruh   komponan   masyarakat   secara
          optimal    melalui    pendidikan    pariwisata,
          pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan
          dan teknologi dalam mendukung dunia usaha
          disertai peningkatan dan pengembangan sarana
          dan prasarana yang memadai.

c.   Program Pembangunan.

     Program pembangunan bidang pendidikan disusun
     berdasarkan    butir-butir    strategi   dan   arah
     kebijakan pembangunan bidang pendidikan.
Pelaksanaan   program   pembangunan   bidang  pendidikan
     diarahkan untuk dapat menjabarkan lebih lanjut
     arah kebijakan pembangunan bidang pendidikan dalam
     bentuk program-program pembangunan.

     1)Program    Pembinaan    Pendidikan    Dasar    dan
          Prasekolah.

          Program   Pembinaan    Pendidikan    Dasar   dan
          Prasekolah   mempunyai    tujuan   meningkatkan
          pelayanan pendidikan dasar dan pra-sekolah
          dengan sasaran tersiapkannya peserta didik,
          pemerataan sarana dan prasarana serta mutu
          pendidikan,     terbinanya     peran     lembaga
          pendidikan   serta    dapat   berperan    secara
          mantap.   Program   ini   dilaksanakan    dengan
kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a).   Tahun 2002

Pada tahun 2002 Program Pembinaan Pendidikan
     Dasar dan Prasekolah mempunyai sasaran
     peningkatan mutu pendidikan dasar dan
     pra   sekolah  yang  dijabarkan   dalam
     kegiatan :

      (1)Pemberian ijin, pendayagunaan dan
           penataran guru, observasi sekolah,
           pemerataan   memperoJeh   pendidikan
           serta pelaksanaan UAS (Ujian Akhir
           Sekolah)   dan   UAN  (Ujian   Akhir
           Nasional).

      (2)Pemberian bantuan beasiswa, seleksi
           calon guru dan siswa teladan.

      (3)Peningkatan   mutu    dan     akreditasi
           sekolah

      (4)Pendataan, perencanaan, monitoring,
           koordinasi da1am rangka regrouping.

      (5)Mewujudkan   tertib,  bersih   dan
           transparan da1am pelaksanaan UAS
           dan UAN, serta penerimaan murid
           baru.

      (6)Penertiban    siswa   dalam     jam-jam
           belajar.

      (7)Meningkatkan    partisipasi    seluruh
           komponen masyarakat dalam bidang
           pendidikan dasar dan pra sekolah.

      (8)Perintisan sekolah unggulan.

      (9)Peningkalan pelaksanaan Wajib Belajar
           9 Tahun

b).   Tahun 2003

Pada tahun 2003 Program Pembinaan Pendidikan
     Dasar dan Prasekolah mempunyai sasaran
     peningkatan mutu pendidikan dasar dan
     pra   sekolah  yang  dijabarkan   dalam
     kegiatan :
      (1)Pemberian ijin. pendayagunaan dan
           penataran guru, observasi sekolah,
           serta pelaksanaan UAS dan UAN.
      (2)Pemberian bantuan beasiswa, seleksi
           calon guru dan siswa teladan.

      (3)Peningkatan    mutu     dan   akreditasi
           sekolah.

      (4)Implementasi regrouping

      (5)Meningkatkan      kunjungan     siswa
           ketempat-tempat bersejarah, museum
           dan obyek wisata di kota Yogyakarta
           dan sekitarnya.

      (6)Pelaksanaan sekolah unggulan.

      (7)Peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar
           9 Tahun

c).Tahun 2004.

Pada tahun 2004 Program Pembinaan Pendidikan
     Dasar dan Prasekolah mempunyai sasaran
     meletakkan kerangka dasar pendidikan
     yang berkualitas yang dijabarkan dalam
     kegiatan :

      (i)    Pemberian    ijin,    pendayagunaan
            danpenataran     guru.     observasi
            sekolah. serta pelaksanaan UAS dan
            UAN

      (2)Pemberian bantuan beasiswa,         seleksi
           guru dan siswa teladan

      (3)Peningkatan    mutu       kinerja       dan
           akreditasi sekolah.

      (4)Implementasi regrouping.

      (5)Bantuan   pendidikan    bagi   tenaga
           pendidik untuk studi lanjut.

      (6)Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun bagi
           anak usia sekolah.

      (7)Pemantapan sekolah unggulan.

d).   Tahun 2005.

Pada tahun 2005 Program Pembinaan Pendidikan
     Dasar dan Prasekolah mempunyai sasaran
     peningkatan kualitas pendidikan yang
     dijabarkan dalam kegiatan :
           (1)Pemberian ijin, pendayagunaan dan
                penataran guru, observasi sekolah,
                serta pelaksanaan UAS dan UAN.

           (2)Pemberian   bantuan    beasiswa   dan
                seleksi guru dan siswa teladan.

           (3)Peningkatan   mutu    dan    akreditasi
                sekolah.

           (4)Evaluasi      hasil         implementasi
                regrouping.

           (5)Sosialisasi pada guru,       siswa dan
                pengelola      sekolah        tentang
                lingkungan hidup.

           (6)Evaluasi sekolah unggulan.

     e).   Tahun 2006.

     Pada tahun 2006 Program Pembinaan Pendidikan
          Dasar dan Prasekolah mempunyai sasaran
          peningkatan, pendidikan yang berkualitas
          yang dijabarkan dalam kegiatan :

           (1)Pemberian ijin, pendayagunaan dan
                penataran guru, observasi sekolah,
                serta pelaksanaan UAS dan UAN.

           (2)Pemberian bantuan beasiswa,     seleksi
                guru dan siswa teladan.

           (3)Peningkatan   mutu    dan    akreditasi
                sekolah.
           (4)Menghidupkan koperasi siswa.

           (5)Evaluasi sekolah unggulan.

2)Program Pendidikan Menengah.

     Program Pendidikan Menengah mempunyai tujuan
     meningkatkan pelayanan dengan meningkatnya
     angka partisipasi pendidikan, meningkatkan
     kualitas   melalui    penurunan   angka  putus
     sekolah    dan    angka    partisipasi   murid
     bertambah, terpeliharanya tripusat pendidikan
     menengah dengan sasaran tersiapkannya peserta
     didik, pemerataan sarana dan prasarana serta
     mutu pendidikan menengah, terbinanya peran
     lembaga   pendidikan   menengah   serta  dapat
     berperan    secara    mantap.    Program   ini
dilaksanakan    dengan      kegiatan      -kegiatan
sebagai berikut :

a).   Tahun 2002

Pada tahun 2002 Program Pembinaan Pendidikan
     Menengah mempunyai sasaran peningkatan
     mutu pendidikan menengah yang dijabarkan
     dalam kegiatan :

      (1)Pemberian ijin, pendayagunaan dan
           penataran guru. observasi sekolah,
           serta pelaksanaan UAS dan UAN.

      (2)Pemberian bantuan beasiswa

      (3)Seleksi guru dan siswa teladan.

      (4)Pelaksanaan      kegiatan       berwawasan
           kebangsaan

      (5)Peningkatan     mutu    dan     akreditasi
           sekolah.

      (6)Perintisan Wajib belajar 12 tahun

      (7)   Perintisan sekolah unggulan.

      (8)Mewujudkan   tertib,  bersih   dan
           transparan dalam pelaksanaan UAS
           dan UAN, serta penerimaan murid
           baru.

      (9)Penertiban      siswa   dalam     jam-jam
           belajar
      (10)Meningkatkan  partisipasi  segenap
           komponen masyarakat dalam bidang
           pendidikan.

b).   Tahun 2003

Pada tahun 2003 Program Pembinaan Pendidikan
     Menengah mempunyai sasaran peningkatan
     kualitas kegiatan belajar mengajar yang
     dijabarkan dalam kegiatan:

      (1)Pemberian ijin. pendayagunaan dan
           penataran guru. observasi sekolah.
           serta pelaksanaan UAS dan UAN
      (2)Pemberian   bantuan    beasiswa       dan
           seleksi siswa teladan.
      (3)Seleksi guru dan siswa teladan.

      (4)Pelaksanaan      kegiatan    berwawasan
           kebangsaan.

      (5)Peningkatan     mutu   dan   akreditasi
           sekolah.

      (6)Penerapan wajib belajar 12 tahun

      (7)Pelaksanaan sekolah unggulan.

      (8)Pengadaan laboratorium untuk berbagai
           bidang ilmu

      (9)Meningkatkan      kunjungan     siswa
           ketempat-tempat bersejarah, museum
           dan obyek wisata di kota Yogyakarta
           dan sekitarnya.

c).   Tahun 2004.

Pada tahun 2004 Program Pembinaan Pendidikan
     Menengah mempunyai sasaran peningkatan
     kualitas kegiatan belajar mengajar yang
     dijabarkan dalam kegiatan:

      (1)Pemberian ijin, pendayagunaan dan
           penataran guru, observasi sekolah,
           serta pelaksanaan UAS dan UAN.

      (2)Pemberian   bantuan    beasiswa   dan
           seleksi guru dan siswa teladan.

      (3)Pelaksanaan      kegiatan    berwawasan
           kebangsaan.
      (4)Peningkatan     mutu   dan   akreditasi
           sekolah.

      (5)Bantuan   pendidikan    bagi   tenaga
           pendidik untuk studi lanjut.

      (6)Peningkatan   kualitas    laboratorium
           untuk berbagai bidang ilmu.

      (7)Penerapan wajib belajar 12 tahun

      (8) Pemantapan sckolah unggulan.

d)    Tahun 2005.
Pada tahun 2005 Program Pembinaan Pendidikan
     Menengah mempunyai sasaran Meningkatan
                klualitas mutu pendidikan menengah yang
                dijabarkan dalam kegiatan:

                (1)Pemberian ijin, pendayagunaan dan
                     penataran guru, observasi sekolah,
                     serta pelaksanaan UAS dan UAN.

                (2)Pemberian   bantuan    beasiswa      dan
                     pemilihan siswa teladan.

                (3)Pelaksanaan      kegiatan     berwawasan
                     kebangsaan.

                (4)Peningkatan     mutu   dan    akreditasi
                     sekolah.

                (5)Pemantapan wajib belajar 12 tahun.

                (6)Evaluasi sekolah unggulan.

                (7)Peningkatan     kualitas     laboratorium
                     sekolah.

                (8)Sosialisasi kepada guru,       siswa dan
                     pengelola      sekolah          tentang
                     lingkungan hidup.

          e).   Tahun 2006.

          Pada tahun 2006 Program Pembinaan Pendidikan
               Menengah mempunyai sasaran peningkatan
               kualitas mutu pendidikan menengah yang
               dijabarkan dalam kegiatan:

                (1)Pemberian ijin, pendayagunaan dan
                     penataran guru, observasi sekolah,
                     serta pelaksanaan UAS dan UAN
                (2)Pemberian   bantuan    beasiswa   dan
                     seleksi guru dan siswa teladan.

                (3)Pelaksanaan      kegiatan     berwawasan
                     kebangsaan.

                (4)Peningkatan     mutu   dan    akreditasi
                     sekolah.

                (5)Menghidupkan koperasi siswa

                (6)Evaluasi sekolah unggulan.

                (7)Evaluasi wajib belajar 12 tahun.
3)Program Pembinaan Tenaga Kependidikan dan Pengajaran.
     Program   pembinaan    tenaga   kependidikan    dan
     pengajaran mempunyai tujuan meningkatkan kualitas
     sumber daya manusia di bidang pendidikan dan
     pengajaran, dengan sasaran meningkatnya kualitas
     pendidikan, kurikulum dan Guru, bantuan kepada
     tenaga honorer serta bantuan penyetaraan jenjang.

Program   ini  dilaksanakan     dengan   kegiatan   sebagai
     berikut :

     a). Tahun 2002.

     Pada     tahun   2002   Program    Pembinaan  Tenaga
            Kependidikan dan Pengajaran mempunyai sasaran
            peningkatan kualitas pendidikan dan guru yang
            dijabarkan dalam kegiatan :

            (1)Pendidikan    dan   pelatihan   bagi  guru,
                 pengawas,   kepala sekolah    dan pembina
                 OSIS.

            (2)Pendidikan   dan   pelatihan   bagi  caJon
                 pengawas dan calon kepala sekolah.

            (3)Melaksanakan pendidikan dan latihan secara
                 tertib, bersih dan transparan.

     b).    Tahun 2003.

     Pada     tahun   2003   Program    Pembinaan  Tenaga
            Kependidikan dan Pengajaran mempunyai sasaran
            peningkatan kualitas pendidikan dan guru yang
            dijabarkan dalam kegiatan :

            (1)Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi
                 guru,   pengawas,  kepala sekolah   dan
                 pembina OSIS.

            (2)Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi
                 calon pengawas dan calon kepala sekolah.

            (3)Peningkatan pendidikan dan latihan secara
                 tertib, bersih dan transparan.

     c).Tahun 2004.

     Pada     tahun   2004   Program   Pembinaan   Tenaga
            Kependidikan dan Pengajaran mempunyai sasaran
            peningkatan kualitas pendidikan dan guru,
            bantuan kepada,tenaga honorer serta bantuan
            penyetaraan jenjang yang dijabarkan dalam
            kegiatan:

            (1)Peningkatan    kualitas    pendidikan    dan
            pelatihan bagi guru, pengawas,    kepala
            sekolah dan pembina OSIS.

       (2)Peningkatan    kualitas  pendidikan   dan
            pelatihan bagi calon pengawas dan calon
            kepala sekolah.

       (3)Peningkatan    kualitas   pendidikan    dan
            latihan   secara   tertib,   bersih   dan
            transparan.

       (4)Pemberian bantuan kepada tenaga honorer
            serta bantuan penyetaraan jenjang.

d).    Tahun 2005

Pada     tahun   2005   Program   Pembinaan   Tenaga
       Kependidikan dan Pengajaran mempunyai sasaran
       peningkatan kualitas pendidikan dan guru,
       bantuan kepada tenaga honorer serta bantuan
       penyetaraan jenjang yang dijabarkan dalam
       kegiatan:

       1.Peningkatan    kualitas    pendidikan dan
            pelatihan bagi guru, pengawas, kepala
            sekolah dan pembina OSIS.

       2.Peningkatan    kualitas   pendidikan   dan
            pelatihan bagi calon pengawas dan calon
            kepala sekolah.

       3.Peningkatan kualitas pendidikan dan latihan
            secara tertib, bersih dan transparan.

       4.Pemberian bantuan kepada tenaga honorer
            serta bantuan penyetaraan jenjang.
e).    Tahun 2006

Pada     tahun    2006  Program   Pembinaan   Tenaga
       Kependidikan dan Pengajaran mempunyai sasaran
       pemantapan kualitas pendidikan dan guru,
       bantuan kepada tenaga honorer serta bantuan
       penyetaraan jenjang yang dijabarkan dalam
       kegiatan :

       (1)Pemantapan    kualitas    pendidikan dan
            pelatihan bagi guru, pengawas, kepala
            sekolah dan pembina OSIS.

       (2)Pemantapan    kualitas   pendidikan   dan
            pelatihan bagi calon pengawas dan calon
            kepala sekolah.
            (3)Pemantapan kualitas penqidikan dan latihan
                 secara tertib, bersih dan transparan.

            (4)Pemberian bantuan kepada tenaga honorer
                 serta bantuan penyetaraan jenjang.

4)Program Operasi dan     Perawatan   Fasilitas   Pendidikan
     dan Pengajaran.

Program operasi dan perawatan fasilitas pendidikan dan
     pengajaran mempunyai tujuan meningkatkan mutu
     pendidikan   melalui    pengadaan   alat dan media
     pendidikan     serta  efektifitas     dan   efisiensi
     kegiatan    belajar    mengajar,     dengan   sasaran
     memberikan    bantuan   dan   operasi   pemeliharaan,
     pengadaan alai peraga, buku pelajaran dan buku
     bacaan perpustakaan.
Program   ini   dilaksanakan    dengan  kegiatan   sebagai
     berikut :

     a).    Tahun 2002

     Pada    tahun 2002 Program Operasi dan Perawatan
            Fasilitas Pendidikan dan Pengajaran mempunyai
            sasaran penataan fasilitas pendidikan dan
            pengajaran yang dijabarkan dalam kegiatan:

            (1)Pemeliharaan,        pembangunan         dan
                 revitalisasigedung.

            (2)Pengadaan sarana media pendidikan.

            (3)Pemanfaatan    gedung-gedung  SD    hasil
                 regrouping untuk kepentingan pendidikan
                 formal dan non formal.
     b).    Tahun 2003.
     Pada    tahun 2003 Program Operasi dan Perawatan
            Fasilitas Pendidikan dan Pengajaran mempunyai
            sasaran pada penataan sarana dan prasarana
            yang, dijabarkan dalam kegiatan:

            (1)Peningkatan pemeliharaan, pembangunan dan
                 revitalisasi gedung.

            (2)Peningkatan   perlengkapan   sarana    media
                 pendidikan.

            (3)Terwujudnya     efektifitas   pemanfaatan
                 gedung-gedung SD hasil regrouping untuk
                 kepentingan pendidikan formal dan non
                 formal.

     c).    Tahun 2004.
     Pada    tahun 2004 Program Operasi dan Perawatan
            Fasilitas Pendidikan dan Pengajaran mempunyai
            sasaran pada penataan sarana dan prasarana
            yang dijabarkan dalam kegiatan:

            (1)Peningkatan     kualitas      pemeliharaan,
                 pembangunan dan revitalisasi gedung.

            (2)Peningkatan   kualitas   pengadaan   sarana
                 media pendidikan yang berkualitas.

            (3)Terwujudnya     efektifitas    pemanfaatan
                 gedung-gedung SD hasil regrouping untuk
                 kepentingan    pendidikan  formal    dan
                 nonformal.

     d).    Tahun 2005.

     Pada    tahun 2005 Program Operasi dan Perawatan
            Fasilitas Pendidikan dan Pengajaran mempunyai
            sasaran pada penataan sarana dan prasarana
            yang dijabarkan dalam kegiatan :

            (1)Peningkatan     kualitas      pemeliharaan,
                 pembangunan clan revitalisasi gedung.

            (2)Peningkatan kualitas   pemeliharaan    sarana
                 media pendidikan.

            (3)Terwujudnya     efektifitas    pemanfaatan
                 gedung-gedung SD hasil regrouping untuk
                 kepentingan    pendidikan  formal    dan
                 nonformal.

     e).    Tahun 2006.
     Pada    tahun 2006 Program Operasi dan Perawatan
            Fasilitas Pendidikan dan Pengajaran mempunyai
            sasaran pada penataan sarana dan prasarana
            yang dijabarkan dalam kegiatan :

            (1)Pemantapan pemeliharaan,     pembangunan   dan
                 revitalisasi gedung.

            (2)Pemantapan    pemeliharaan    sarana   media
                 pendidikan.

            (3)Terwujudnya     efektifitas   pemanfaatan
                 gedung-gedung SD hasil regrouping untuk
                 kepentingan pendidikan formal dan non
                 formal.

5)Program Pendidikan Luar Sekolah.
Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) mempunyai tujuan
     memberikan   pengetahuan  dasar   dan  ketrampilan
     bcrusaha secara profesional sehingga warga belajar
     mampu menciptakan lapangan kerja bagi dirinya dan
     anggota keluarganya, dengan   sasaran meningkatkan
     mutu pendidikan masyarakat, pembinaan dan pemantau
     dari program, pendataan, penyelenggaraan Kelompok
     Belajar Paket, pelatihan Program Kelompok Belajar
     Masyarakat (PKBM) dan bantuan beasiswa magang
     Program ini dllaksanakan dengan kegiatan sebagai
     berikut :

    a).   Tahun 2002

    Pada tahun 2002 Program Pendidikan Luar Sekolah
         (PLS) mempunyai sasaran penataan kelembagaan
         PLS yangdijabarkan dalam kegiatan:

          (1)Pemberian     ijin,     sosialisasi,     dan
               peningkatan       pelaksanaan      lembaga
               Pendidikan Anak Dini Usia (PADU), Pusat
               Kegiatan   Belajar    Masyarakat   (PKBM),
               Paket B, C, Kelompok Belajar Usaha
               (KBU)/    Bea    Siswa/magang/    Evaluasi
               Belajar   Tahunan    (EBTA),   Pelaksanaan
               Evaluasi Hasil Belajar Tahunan Daerah
               (PEHABTADA) serta Pelaksanaan Evaluasi
               Hasil Belajar Tahunan Nasional (PEHABT
               ANAS).

          (2)Lomba PLS dan Hari Aksara Intemasional
               (HAl)   dengan   tema  mewujudkan  Kota
               Yogyakarta   sebagai  Kota  Tertib  dan
               Bersih.
          (3)Peningkatan      [asilitasi      pendidikan
               kewirausahaan.

          (4)Monitoring dan pengawasan terhadap lembaga
               kursus dan seni budaya.

    b).   Tahun 2003.

    Pada tahun 2003 Program Pendidikan Luar Seko1ah
         mempunyai sasaran peningkatan kualitas PLS
         yang dijabarkan dalam kegiatan :

          (1)Pemberian     ijin.    sosialisasi,    dan
               peningkatan pelaksanaan lembaga PADU,
               PKBM, Paket B, C, KBU/Bea Siswa/ magangl
               EBTA, PEHABTADA serta PEHABTANAS.

          (2)Peningkatan Lomba PLS dan HAI dengan tema
            mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota
            pariwisata yang berbudaya.

      (3)Peningkatan pendidikan kewirausahaan.

      (4)Monitoring dan pengawasan terhadap lembaga
           kursus dan seni budaya.

c).   Tahun 2004.

Pada tahun 2004 Program Pendidikan Luar Sekolah
     mempunyai sasaran peningkatan pendidikan PLS
     yang   berkualitas  yang   dijabarkan  dalam
     kegiatan :

      (1)Pemberian     ijin,    sosialisasi,   dan
           peningkatan pelaksanaan lembaga PADU,
           PKBM, Paket B, C, KBUI Bea Siswa magang
           EBTA, PEHABTADA serta PEHABTANAS.

      (2)Peningkatan kualitas Lomba PLS dan HAl
           dengan tema mewujudkan Kota Yogyakarta
           sebagai      kota   pendidikan    yang
           berkualitas.

      (3)   Pendidikan kewirausahaan.

d).   Tahun 2005.

Pada tahun 2005 Program Pendidikan Luar Sekolah
     mempunyai sasaran peningkatan kualitas PLS
     yang dijabarkan dalam kegiatan :

      (1)Pemberian     ijin,    sosialisasi,  dan
           peningkatan pelaksanaan lembaga PADU,
           PKBM, Paket B,C, KBU/Bea Siswa/Magang/
           EBTA, PEHABTADA serta PEHABTANAS.

      (2)Peningkatan kualitas lomba PLS dan HAl
           dengan tema meWujudkan Kota Yogyakarta
           sebagai kota yang ramah lingkungan

      (3)Peningkatan        kualitas     pendidikan
           kewirausahaan.

e).   Tahun 2006.

Pada tahun 2006 Program Pendidikan Luar Sekolah
     mempunyai sasaran peningkatan kualitas PLS
     Yang dijabarkan dalam kegiatan :
      (1)Pemberian    ijin,     sosialisasi,    dan
           peningkatan pelaksanaan lembaga PADU,
           PKBM, Paket B, C, KBU/Bea Siswa/ magang/
                  EBTA, PEHABTADA serta PEHABTANAS.

            (2)Peningkatan kualitas lomba PLS dan HAl
                 dengan tema mewujudkan Kota Yogyakarta
                 sebagai Pusat pertumbuhan dan pelayanan
                 jasa.

            (3)Pemantapan Pendidikan kewirausahaan.

            (4)Pemantapan pengendalian mutu program PLS.

6)Program Peningkatan Kemandirian dan Keunggulan lptek
     Program peningkatan kemandirian dan keunggulan
     iptek mempunyai tujuan mempercepat meningkatnya
     kecerdasan dan, kemampuan warga masyarakat menuju
     masyarakat maju dan mandiri, dengan sa saran
     berkembangnya ilmu pengetahuan serta meningkatnya
     penguasaan   dan   pemanfaatan   teknologi   dengan
     penekanan pada alih teknologi tepat guna dalam
     mendukung keberhasilan pembangunan. Program ini
     dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

     a).    Tahun 2002.

     Pada    tahun 2002 Program peningkatan kemandirian
            dan   keunggulan  IPTEK  mempunyai  sasaran
            sosialisasi penerapan IPTEK terutama yang
            mempunyai peran tepat guna yang dijabarkan
            dalam kegiatan :

            (1)   Penelitian.

            (2)   Pameran pendidikan.

     b). Tahun 2003.
     Pada tahun 2003 Program peningkatan kemandirian
          IPTEK mempunyai sasaran alih pengetahuan dan
          teknologi yang dijabarkan dalam kegiatan :

            (1)   Penelitian.

            (2)Lomba Karya Ilmiah dan inovasi teknologi.

            (3)Pameran hasil    karya   ilmiah   dan   produk
                 teknologi.

     c).    Tahun 2004.

     Pada    tahun 2004 Program peningkatan kemandirian
            IPTEK mempunyai sasaran alih pengetahuan dan
            teknologi yang dijabarkan dalam kegiatan :
            (1)   Penelitian.
            (2)Lomba Karya Ilmiah dan inovasi tekno1ogi.

            (3)Pameran basil    karya   ilmiah   dan   produk
                 teknologi.

     d).    Tahun 2005.

     Pada    tahun 2005 Program peningkatan kemandirian
            IPTEK mempunyai sasaran penerapan teknologi
            tepat guna yang dijabarkan dalam kegiatan :

            (1)   Uji coba hasil penelitian.
            (2)   Uji coba hasil Karya Ilmiah.
            (3)   Pameran pendidikan.

     e).    Tahun 2006.

     Pada    tahun 2006.Program peningkatan kemandirian
            IPTEK mempunyai sasaran penerapan teknologi
            tepat guna dengan kegiatan sebagai berikut :

            (1)   Uji coba basil penelitian.
            (2)   Uji coba basil Karya Ilmiah.
            (3)   Pameran pendidikan.

7)Program   Inventarisasi      dan   Pembinaan   Nilai-nilai
     Budaya.

     Program inventarisasi dan pembinaan ni1ai-nilai
     budaya mempunyai tujuan memberikan wawasan budaya
     dan makna pada pembangunan daerah dalam rangka
     memperkuat jati diri bangsa dan pengembangan
     nilai-nilai budaya yang melandasi kreatifitas,
     keberadaan, budi pekerti dan akhtak, tatakrama,
     disiplin serta tanggungjawab dan kesetiakawanan
     sosial.   dengan  sasaran  memasukkan  pendidikan
     kebudayaan dan kesenian di sekolah terutama pada
     peningkatan pendidikan dasar, dilakukan dengan
     pehgkajian dan penyiapan materi bahan pelajaran.
     Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai
     berikut :

     a).    Tahun 2002.

     Pada     tahun   2002   Program  Inventarisasi   dan
            Pembinaan    Nilai-nilai   Budaya   mempunyai
            sasaran sosialisasi dan apresiasi seni budaya
            bagi siswa dan masyarakat. Dengan kegiatan
            sebagai berikut:

            (1).Pelaksanaan porseni yang mampu mendidik
                 siswa untuk menumbuhkan perilaku tertib
                 dan     sportifitas   yang    menunjang
                 kepariwisataan.
(2).Peningkatan   kualitas    mata     pelajaran
     kesenian dan kebudayaan.

(3).Peningkatan kualitas dan profesionalisme
     guru seni dan budaya.

(4).Penyusunan    program   kerja   sosial   bagi
     siswa SMU

     b). Tahun 2003.

     Pada    tahun 2003 Program Inventarisasi
            dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya
            mempunyai    sasaran   peningkatan
            kreatifitas di bidang seni budaya
            serta perintisan pekerja sosial
            bagi siswa SMU untuk memperkuat
            jati diri bangsa dengan kegiatan
            sebagai berikut :

            (1)Pelaksanaan     porseni      yang
                 menunjang kegiatan pariwisata.

            (2)Peningkatan     kualitas      mata
                 pelajaran      kesenian      dan
                 kebudayaan.

            (3)Peningkatan      kualitas     dan
                 protesionalisme          tenaga
                 pengajar seni dan budaya.
            (4)Merintis    pelaksanaan   program
                 kerja sosial bagi siswa SMU di
                 masyarakat.

     c).    Tabun 2004.
     Pada    tabun 2004 Program Inventarisasi
            dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya
            mempunyai sasaran penerapan muatan
            lokal terutama bidang seni dan
            budaya bagi siswa yang mendukung
            nilai-nilai budaya Kota Yogyakarta,
            dengan kegiatan sebagai berikut :

            (1) Pelaksanaan porseni.
            (2)Peningkatan     kualitas     mata
                 pelajaran      kesenian     dan
                 kebudayaan.
            (3)Peningkatan      kualitas     dan
                 profesionalisme          tenaga
                 pengajar seni dan budaya.
            (4)Pelaksanaan program kerja sosial
                 bagi siswa SMU di masyarakat.
                      (5)Lomba kreatifitas guru

               d).    Tabun 2005

               Pada    tabun 2005 Program Inventarisasi
                      dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya
                      mempunyai     sasaran     pemantapan
                      nilai-nilai seni dan budaya bagi
                      siswa, guru dan masyarakat. dengan
                      kegiatan sebagai berikut :

                      (1)Pelaksanaan    porseni      dengan
                           menitikberatkan             pada
                           lingkungan.

                      (2)Peningkatan     kualitas      mata
                           pelajaran      kesenian      dan
                           kebudayaan

                      (3)Peningkatan     kualitas      dan
                           profesional~sme          tenaga
                           pengajar seni clan budaya

                      (4)Peningkatan pelaksanaan program
                           kerja .sosial bagi siswa SMU
                           di masyarakat.

                      (5)Lomba kreatifitas guru

               e).    Tahun 2006

               Pada    tahun 2006 Program Inventarisasi
                      dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya
                      mempunyai sasaran menambah wawasan
                      di bidang seni budaya di masyarakat
                      sehingga menambah nilai ekonomi
                      bagi siswa, guru dan masyarakat,
                      dengan kegiatan sebagai berikut :

                      (1) Pelaksanaan porseni.
                      (2)Peningkatan     kualitas     mata
                           pelajaran      kesenian     dan
                           kebudayaan
                      (3)Peningkatan      kualitas     dan
                           profesionalisme          tenaga
                           pengajar Seni dan budaya
                      (4)Pemantapan pelaksanaan program
                           kerja sosial bagi siswa SMU di
                           masyarakat.
                      (5) Lomba kreatifitas guru
8)Program   Pembinaan    Kebahasaan,    Kesusastraan   dan
     Perpustakaan.
       Program   pembinaan    kebahasaan, kesusastraan   dan
       perpustakaan mempunyai tujuan mengembangkan bahasa
       dan    sastra     Indonesia     dan    Daerah   dalam
       penggunaannya    secara    baik    benar   dan  penuh
       kebanggaan sehingga menjadi wahana komunikasi
       sosial,    dan    ilmu    pengetahuan    yang   mampu
       memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa serta
       menciptakan masyarakat gemar membaca dan belajar
       dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan
       sasaran memantapkan hasil pembelajaran penggunaan
       bahasa dan sastra Indonesia serta Daerah secara
       baik, benar dan penuh kebanggaan di sekolah serta
       menciptakan    perpustakaan   sebagai    tempat  yang
       menarik terutama bagi anak dan remaja untuk
       belajar dan mengembangkan kreatifitas. Program ini
       dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

       a).    Tahun 2002.

       Pada    tahun 2002 Program Pembinaan Kebahasaan,
              Kesusastraan  dan   Perpustakaan  mempunyai
              sasaran sosialisasi penggunaan bahasa dan
              sastra Indonesia dan Daerah secara tertib,
              baik, benar dan penuh kebanggaan dengan
              kegiatan :

              (1)Inventarisasi   data    dan   pendistribusian
                   serta    penambahan    buku    perpustakaan
                   sekolah.

              (2)Memperluas    wawasan   dan   meningkatkan
                   kegemaran   membaca  kepada   masyarakat
                   melalui pendirian dan pengembangan taman
                   bacaan masyarakat.
              (3)Membimbing     pemanfaatan     perpustakaan
                   sekolah sebagai sumber belajar sehingga
                   perpusatakaan bisa terselenggara secara
                   tertib, bersih dan menyenangkan.

              (4)Lomba mengarang dan mendongeng

b).    Tahun 2003

Pada     tahun   2003   Program  Penibinaan  Kebahasaan,
       Kesusastraan dan Perpustakaan mempunyai sasaran
       peningkatan kreatifitas pada, proses pembelajaran
       penggunaan bahasa dan sastra Indonesia dan Oaerah
       secara baik, benar dan penuh kebanggaan dengan
       kegiatan :
       (1)Inventarisasi data dan pendistribusian        serta
            Penambahan buku perpustakaan sekolah.
       (2)Memperluas wawasan dan meningkatkan kegemaran
            membaca kepada masyarakat melalui pendirian
            dan pengembangan taman bacaan masyarakat.

       (3)Membimbing   pemanfaatan   perpustakaan   sekolah
            sebagai sumber belajar

       (4)Lomba mengarang dan mendongeng

       (5)Pelatihan pengelolaan perpustakaan sekolah bagi
            guru tingkat SD, SLTP, SMU/SMK

       (6)Meningkatkan kunjungan wisata bagi siswa pada
            obyek-obyek wisata di Kota Yogyakarta dan
            sekitarnya.

       (7)Menyusun konsep pendirian perpusatakaan daerah.

c).    Tahun 2004

Pada     tahun   2004   Program    Pembinaan  Kebahasaan,
       Kesusastraan dan Perpustakaan mempunyai sasaran
       mengembangkan   penggunaan    bahasa  dan   sastra
       Indonesia dan Daerah secara baik, benar dan penuh
       kebanggaan dengan kegiatan :

       (1)Inventarisasi data dan pendistribusian      serta
            penambahan buku perpustakaan sekolah.

       (2)Memperluas wawasan dan meningkatkan kegemaran
            membaca kepada masyarakat melalui pendirian
            dan pengembangan taman bacaan masyarakat.

       (3)Membimbing   pemanfaatan   perpustakaan   sekolah
            sebagai sumber belajar
       (4)   Lomba mengarang dan mendongeng

       (5)Pelatihan pengelolaan perpustakaan sekolah bagi
            guru tingkat SD, SLTP,SMU/SMK
       (6)Meningkatkan kunjungan wisata bagi siswa pada
            obyek-obyek wisata di Kota Yogyakarta dan
            sekitarnya.

       (7)Perintisan pendirian perpusatakaan daerah

d).    Tahun 2005

Pada     tahun   2005   Program    Pembinaan  Kebahasaan,
       Kesusastraan dan Perpustakaan mempunyai sasaran
       evaluasi hasil pembelajaran penggunaan bahasa dan
       sastra Indonesia dan Daerah secara baik, benar dan
        penuh kebanggaan dengan kegiatan :
            (1)Inventarisasi data dan pendistribusian    serta
                 penambahan buku perpustakaan sekolah.

            (2)Memperluas wawasan dan meningkatkan kegemaran
                 membaca kepada masyarakat melalui pendirian
                 dan pengembangan taman bacaan masyarakat.

            (3)Membimbing   pemanfaatan   perpustkaan   sekolah
                 sebagai sumber belajar

            (4)Lomba mengarang dan mendongeng

            (5)Pelatihan pengelolaan perpustakaan sekolah bagi
                 guru tingkat SD, SLTP,SMU/SMK

            (6)Meningkatkan kunjungan wisata bagi siswa pada
                 obyek-obyek wisata di Kota Yogyakarta dan
                 sekitarnya.

            (7)Mewujudkan perpusatakaan daerah

     e).    Tahun 2006

     Pada     tahun   2006   Program    Pembinaan  Kebahasaan,
            Kesusastraan dan Perpustakaan mempunyai sasaran
            pemantapan hasil pembelajaran penggunaan bahasa
            dan sastra Indonesia dan Daerah secara baik, benar
            dan penuh kebanggaan dengan kegiatan :

            (1)Inventarisasi data dan pendistribusian    serta
                 penambahan buku perpustakaan sekolah.

            (2)Memperluas wawasan dan meningkatkan kegemaran
                 membaca kepada masyarakat melalui pendirian
                 dan pengembangan taman bacaan masyarakat.
            (3)Pengembangan perpustakaan daerah

2.Program Pembangunan Daerab Bidang Pariwisata.

     a.Umum.

            Pariwisata sebagai salah satu sektor andalan di
            Kota Yogyakarta yang mampu mendukung pelaksanaan
            pembangunan   di  Kota   Yogyakarta.   Sektor  ini
            memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lain dan
            memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam
            pembentukan pendapatan asli daerah. oleh karenanya
            pengembangan kepariwisataan secara terns menerus
            ditingkatkan dalam usaha mendukung perekonomian
            daerah serta meningkatkan kesempatan berusaha dan
            perluasan lapangan kerja di bidang kepariwisataan
            yang berbudaya.
       Disisi lain bidang seni dan budaya terutama
       pelestarian nilai seni dan budaya daerah mempunyai
       andil yang cukup besar dalam kepariwisataan.

       Salah satu upaya untuk meningkatkan pariwisata
       Pemerintah Daerah telah menyusun acuan bagi semua
       pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata
       di   Kota    Yogyakarta   berupa   Rencana   lnduk
       Pengembangan   Pariwisata   Daerah  (RIPPD)   yang
       menitik       beratkan      pada      pengembangan
       komponen-komponen yang meliputi Obyek Daya Tarik
       Wisata (ODTW), aksesibilitas, pemasaran, promosi,
       investasi, peningkatan sumber daya manusia dan
       pengendalian dampak lingkungan.

b.     Arab Kebijakan Bidang Pariwisata

Arah    kebijakan dalam pengembangan pariwisata seperti
       tertuang   dalam   Pola  Dasar   Pembangunan   Kota
       Yogyakarta tahun 2002-2006 adalah sebagai berikut:

       1)Melestarikan, membina dan mengembangkan produk
            pariwisata, seni dan budaya yang bersumber
            dari budaya masyarakat Yogyakarta khususnya
            dan budaya nasional pada umumnya.

       2)Mengembangkan   pariwisata.   melalui  pendekatan
            sistem yang utuh dan terpadu, interdisipliner
            dan     partisipatoris      untuk    mendukung
            terbentuknya, lembaga-lembaga kepariwisataan
            yang independen, yang dapat mengakomodasikan
            permasalahan         kepariwisataan        dan
            menyelesaikannya secara sistematis.

       3)Mengembangkan    sektor     pariwisata    melalui
            optimalisasi sarana dan prasarana serta jasa
            pendukung   di    bidang    pariwisata   untuk
            meningkatkan wisatawan dari segi kuantitas
            dan kualitas serta lama tinggal di Kota
            Yogyakarta

c.Program Pembangunan

Program    pembangunan    Bidang   Pariwisata     disusun
     berdasarkan    butir-butir   strategi    dan    arah
     kebijakan     pembangunan    Bidang     Pariwisata,
     Pelaksanaan program pembangunan Bidang Pariwisata
     diarahkan untuk dapat menjabarkan lebih lanjut
     arah kebijakan pembangunan Bidang Pariwisata dalam
     bentuk program-program pembangunan.
       1)Program Pengembangan dan     Pengelolaan Produk
            Pariwisata   Program      Pengembangan   dan
Pengelolaan    Produk   Pariwisata    mempunyai
tujuan mengembangkan, meningkatkan kualitas
serta pengelolaan prod uk pariwisata, dengan
sasaran   meningkatnya   kualitas   pengelolaan
produk    pariwisata     dan    profesionalisme
penyelenggaraan    atraksi   wisata    sehingga
memiliki nilai jual Program pengembangan dan
pengelolaan, produk pariwisata dilaksanakan
dengan kegiatan sebagai berikut :

a)   Tahun 2002.

Program pengembangan dan pengelolaan produk
     pariwisata pada tahun 2002 memiiiki
     sasaran    meningkatkan    kualitas    dan
     pengelolaan    kawasan    wisata    dengan
     kegiatan sebagai berikut:

     (1)lnventarisasi dan monitoring     obyek
          dan daya tarik wisata

     (2)Sarasehan pengembangan kawasan wisata

     (3)Penataan Kawasan Wisata Malioboro.

b)   Tahun 2003.

Program pengembangan dan pengelolaan produk
     pariwisata pada tahun 2003 memiliki
     sasaran terciptanya produk pariwisata
     yang berbudaya dengan kegiatan sebagai
     berikut :

     (1)lnventarisasi dan monitoring     obyek
          dan daya tarik wisata.
     (2)Penyusunan    program     pengembangan
          kawasan wisata.

     (3)Pemanfaatan          panggung-panggung
          kesenian.

     (4)Pengembangan wisata minat khusus.

c)   Tahun 2004.

Program pengembangan dan pengelolaan produk
     pariwisata pada tahun 2004     memiliki
     sasaran meningkatkan kuaiitas produk
     pariwisata   dengan  kegiatan   sebagai
     berikut :
     (1)lnventarisasi dan monitoring     obyek
          dan daya tarik wisata.
          (2)Implementasi   program    pengembangan
               kawasan wisata.

          (3)Peningkatan pengelolaan    obyek    clan
               daya tarik wisata.

     d)   Tahun 2005

     Program pengembangan dan pengelolaan produk
          pariwisata pada tahun 2005 memiliki
          sasaran meningkatkan kualitas produk
          pariwisata dengan kegiatan :

          (I)Inventarisasi dan monitoring       obyek
               dan daya tarik wisata.

          (2)Evaluasi     implementasi      program
               pengembangan kawasan wisata.

          (3)Menggalakkan kegiatan wisata rambling
               (jelajah di kawasan wisata).

     e)   Tahun 2006

     Program pengembangan dan pengelolaan produk
          pariwisata pada tahun 2006 memiliki
          sasaran    meningkatkan   peran    serta
          masyarakat dalam pengembangan pariwisata
          dengan kegiatan :

          (1)lnventarisasi dan monitoring       obyek
               dan daya tarik wisata.

          (2)Pemantapan      program       kegiatan
               pengembangan kawasan wisata.
          (3)Mengikutsertakan  pelaku   pariwisata
               seni dan budaya pada kegiatan pasar
               wisata.

2)Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan
     Budaya Program Pelestarian dan Pengembangan
     Seni dan Budaya mempunyai tujuan melestarikan
     dan   mengapresiasikan   nilai   kesenian   dan
     kebudayaan daerah serta menggalakkan dan
     memberdayakan   sentra-sentra   kesenian   yang
     lebih    kreatif    dan    inovatif    sehingga
     menimbulkan   rasa   kebanggaan   daerah   pada
     khususnya dan nasional pada umumnya, dengan
     sasaran berkembangnya seni dan budaya yang
     bersumber dari budaya daerah maupun budaya
     Nasional   yang   tidak   bertentangan   dengan
     nilai-nilai agama, berkembangnya kebebasan
berkreasi dalam, kesenian pada sentra-sentra
kesenian,        terlaksananya        kegiatan
inventarisasi warisan seni dan budaya daerah
sebagai bagian seni dan budaya nasional.

Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan
Budaya dilaksanakan dengan kegiatan sebagai
berikut :

a)   Tahun 2002.

Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan
     Budaya pada tahun 2002 memiliki sasaran
     pelestarian dan pengembangan seni dan
     budaya dengan kegiatan sebagai berikut :

     (1)Inventansasi upacara adat.

     (2)Pelaksanaan Festival Kesenian.

     (3)Apresiasi   kesenian      daerah      oleh
          paguyuban/keluarga               pelajar
          mahasiswa     daerah       di       Kota
          Yogyakarta.

     (4)Pendataan potensi seni budaya.

     (5)Mengadakan Gelar Potensi seni budaya.

b)   Tahun 2003.

Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan
     Budaya pada tahun 2003 memiliki sasaran
     mewujudkan   paket-paket   wisata    yang
     berbudaya   dengan    kegiatan    sebagai
     berikut :
     (1)Mengadakan Gelar Potensi seni budaya.
     (2)Pelaksanaan Festival Kesenian.

     (3)Apresiasi   kesenian      daerah      oleh
          paguyuban/keluarga               pelajar
          mahasiswa     daerah       di       Kota
          Yogyakarta.

     (4)Updating    data   potensi   seni     dan
          budaya.

     (5)Revitalisasi    Upacara      Adat     dan
          kesenian tradisional.
     (6)Workshop kegiatan seni dan budaya

c)   Tahun 2004 .
Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan
     Budaya pada tahun 2004 memiliki sasaran
     meningkatkan penanaman budi pekerti dan
     norma-norma budaya di kalangan generasi
     muda dengan kegiatan sebagai berikut :

     (1)Mengadakan Gelar Potensi seni budaya.

     (2)Pelaksanaan Festival Kesenian.

     (3)Apresiasi   kesenian     daerah      oleh
          paguyuban/keluarga              pelajar
          mahasiswa     daerah     di        Kota
          Yogyakarta.

     (4)Up dating data potensi seni budaya.

     (5)Lomba mengarang cerita dengan bahasa
          Jawa.

     (6)Workshop kegiatan seni dan budaya.

d)   Tahun 2005

Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan
     Budaya pada tahun 2005 memiliki sasaran
     melestarikan      clan     mengembangkan
     lingkungan desa budaya dengan kegiatan
     sebagai berikut :

     (1)Mengadakan Gelar Potensi seni budaya.

     (2)Pelaksanaan Festival Kesenian.

     (3)Apresiasi    kesenian    daerah    oleh
          paguyuban/      keluarga      pelajar
          mahasiswa daerah di Kota Yogyakarta
     (4)Pemberdayaan    kelompok    seni    dan
          budaya.

     (5)Monitoring kegiatan seni dan budaya.

     (6)Pelestarian   dan   pengembangan    Desa
          Budaya.

e)   Tahun 2006

Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan
     Budaya pada tahun 2006 memiliki sasaran
     meningkatkan   kualitas  dan   kuantitas
     kesenian rakyat dengan kegiatan sebagai
     berikut :
          (I)Mengadakan Gelar Potensi seni budaya.

          (2)Pelaksanaan Festival Kesenian.

          (3)Apresiasi   kesenian       daerah      oleh
               paguyuban/keluarga                pelajar
               mahasiswa     daerah       di       Kota,
               Yogyakarta.

          (4)Pemberdayaan    kelompok     seni      dan
               hudaya.

          (5)Monitoring kegiatan seni dan budaya.

          (6)Pelestarian      dan        Pengembangan
               Keseniaan Tradisional

          (7)Workshop kegiatan seni dan hudaya.

3)Program   Pengembangan    Kualitas    Sumber     Daya
     Kepariwisataan.

     Program Pengembangan Kualitas Sumber Daya
     Kepariwisaiaan mempunyai tujuan Meningkatkan
     sumberdaya      dan      1embaga       pengelola
     kepariwisataan, dengan sa saran tersedianya
     sumberdaya   di     bidang    pariwisata    yang
     profesiona1,     tersedianya     lembaga     dan
     penge1o1a     kepariwisataan      yang     mampu
     meningkatkan   kua1itas    kegiatan   pariwisata
     meningkatnya     pemahaman     dan     apresiasi
     masyarakat terhadap pengembangan pariwisata,
     seni dan budaya.

Program   Pengembangan   Kua1itas  Sumber   Daya
     Kepariwisataan dilaksanakan dengan kegiatan
     sebagai berikut :

     a)   Tahun 2002

     Program  Pengembangan Kualitas Sumber Daya
               Kepariwisataan    pada   tahun   2002
          memi1iki       sasaran        meningkatkan
          penguasaan. pemahaman, profesionalisme
          dan    apresiasi    masyarakat    terhadap
          pengembangan pariwisata. seni dan budaya
          dengan) kegiatan :

          (1)Dialog/saresehan          pengembangan
               pariwisata seni dan budaya bagi
               pelaku pariwisata dan wartawan.
          (2)Work.shop kcpariwisataan bagi pclaku
               parlwlsata.
           (3)Lomba dan festival kepariwisataan.

           (4)Mengembangkan kemitraan antar pelaku
                pariwisata se DIY.

           (5)Pengenalan potensi wisata bagi pelaku
                pariwisata dan masyarakat.

           (6)Menggalakkan pariwisata sehat.

     b)    Tahun 2003

     Program Pengembangan Kualitas Sumber Daya
          Kepariwisataan pada tahun 2003 memiliki
          sasaran      Peningkatan      penguasaan,
          pemahaman, profesionalisme dan apresiasi
          masyarakat      terhadap     pengembangan
          pariwisata,   seni   dan  budaya   dengan
          kegiatan :

           (1)Dialog/saresehan          pengembangan
                pariwisata seni dan budaya bagi
                pelaku pariwisata dan wartawan.

           (2)Workshop kepariwisataan   bagi   pelaku
                pariwisata.

           (3)Lomba dan festival kepariwisataan.

           (4)Mengembangkan kemitraan antar pelaku
                pariwisata se eks Karesidenan Kedu.

           (5)Orientasi    pengembangan   pariwisata
                budaya   bagi   pelaku  wisata   dan
                masyarakat.
c)   Tahun 2004

Program   Pengembangan     Kualitas  Sumber   Daya
     Kepariwisataan   pada    tahun 2004  memiliki
     sasaran Peningkatan penguasaan, pemahaman,
     dan apresiasi pelajar dan mahasiswa terhadap
     pengembangan pariwisata, seni dan budaya
     dengan kegiatan sebagai berikut :

     (1)Dialog/saresehan pengembangan pariwisata
          seni dan budaya bagi pelaku pariwisata
          dan wartawan.

     (2)   Workshop bagi pelaku pariwisata.
     (3)Lomba dan festival kepariwisataan.
          (4)Mengembangkan   kemitraan   antar    pelaku
               pariwisata se Jogya-Solo-Semarang,

          (5)Orientasi     pengembangan,   pariwisata
               pendidikan bagi pelaku pariwisata dan
               masyarakat.

     d)   Tahun 2005

     Program   Pengembangan     Kualitas     Sumber   Daya
          Kepariwisataan   pada    tahun   2005   memiliki
          sasaran meningkatkan kepedulian sumber daya
          kepariwisataan   terhadap    upaya   pelestarian
          lingkungan hidup dengan kegaiatan :

          (1)Dialog/saresehan pengembangan pariwisata
               seni dan budaya bagi pelaku pariwisata
               dan wartawan.

          (2)Workshop bagi pelaku pariwisata.

          (3)Lomba dan festival kepariwisataan.

          (4)Mengembangkan   kemitraan   antar       pelaku
               pariwisata tingkat nasional.

          (5)Pemberdayaan    kelompok     sadar      wisata
               berwawasan lingkungan.

     e)   Tahun 2006.

     Program   Pengembangan     Kualitas    Sumber    Daya
          Kepariwisataan   pada    tahun   2006   memiliki
          sasaran        Peningkatan           penguasaan,
          pemahaman,profesionalisme      dan     apresiasi
          masyarakat terhadap pengembangan pariwisata,
          seni dan budaya dengan kegiatan :

          (1)Dialog/saresehan pengembangan pariwisata
               seni dan budaya bagi pelaku pariwisata
               dan wartawan.

          (2)   Workshop bagi pelaku pariwisata.

          (3)   Lomba dan festival kepariwisataan.

          (4)Pemantapan kemitraan antar pelaku wisata.

          (5)Pemberdayaan pengrajin cindera       mata dan
               makanan      tradisional           penunjang
               pariwisata.
4)Program Pengembangan Pemasaran Dan Promosi.
Program    Pengembangan    Pemasaran    Dan   Promosi
mempunyai tujuan memperluas jangkauan pasar wisata
dan   mendorong   pengembangan    pola promosi dan
pemasaran   yang   terpadu    dan   berkesinambungan,
dengan sasaran terjangkaunya secara bertahap pasar
wisata    domestik     dan     internasional    serta
terciptanya pola promosi dan pemasaran terpadu
yang melibatkan pelaku wisata.

Program   Pengembangan   Pemasaran    Dan   Promosi
dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

a)   Tahun 2002.

Program Pengembangan Pemasaran Dan Promosi pada
     tahun   2002  memiliki   sasaran terwujudnya
     pemasaran dan promosi yang terpadu dengan
     kegiatan sebagai berikut :

     (1)Penyusunan leaflet, buku panduan, media
          promosi dan audio visual pariwisata,
          seni dan budaya.

     (2)Penyusunan paket wisata terpadu se DIY.

     (3)Pengembangan jaringan pemasaran pariwisata
          se DIY.

     (4)Pementasan Seni budaya Yogyakarta ke luar
          Daerah.

b.   Tahun 2003

Program Pengembangan Pemasaran Dan Promosi pada
     tahun   2003  memiliki   sasaran terwujudnya
     pemasaran dan promosi yang terpadu dengan
     kegiatan sebagai berikut :

     (1)Penyusunan leaflet, buku panduan, media
          promosi dan Audio visual pariwisata,
          seni dan budaya.

     (2)Penyusunan paket wisata       terpadu   se    Eks
          Karesidenan Kedu :

     (3)Pementasan Seni dan Budaya Yogyakarta ke
          Luar Daerah.

     (4)Pengembangan jaringan pemasaran pariwisata
          se Eks Karisidenan Kedu
c)   Tahun 2004.

Program   Pengembangan   Pemasaran   Dan   Promosi   pada
     tahun   2004  memiliki   sasaran terwujudnya
     pemasaran dan promosi yang terpadu dengan
     kegiatan sebagai berikut :

     (1)Penyusunan leaflet, buku panduan, media
          promosi dan Audio visual pariwisata,
          seni dan budaya

     (2)Penyusunan paket wisata terpadu se Jogya,
          Solo-Semarang

     (3)Pementasan Seni dan Buqaya Yogyakarta ke
          Luar Daerah

     (4)Pengembangan jaringan pemasaran pariwisata
          se Jogya-Solo-Semarang.

d)Tahun 2005.

Program Pengembangan Pemasaran Dan Promosi pada
     tahun   2005  memiliki   sasaran terwujudnya
     pemasaran dan promosi yang terpadu dengan
     kegiatan sebagai berikut :

     (1)Penyusunan leaflet, buku panduan , media
          promosi dan Audio visual pariwisata,
          seni dan budaya,

     (2)Penyusunan   paket   wisata   terpadu   Tingkat
          Nasional

     (3)Pementasan seni hudaya Yogyakarta ke luar
          daerah

     (4)Pengembangan jaringan pemasaran pariwisata
          Tingkat Nasional
e)   Tahun 2006.

Program Pengembangan Pemasaran Dan Promosi pada
     tahun   2006   memiliki   target memantapkan
     kerangka dasar pariwisata yang berbudaya
     serta melibatkan komponen masyarakat dengan
     kegiatan sebagai berikut :

     (1)Penyusunan leaflet, buku panduan, media
          promosi dan Audio visual pariwisata seni
          dan budaya

     (2)Koordinasi Pemasaran terpadu
     (3)Pementasan seni budaya Yogyakarta ke luar
          daerah
5)   Program Pengembangan Sarana Prasarana Pariwisata.

     Program   Pengembangan   Sarana    dan   Prasarana
     Pariwisata mempunyai tujuan meningkatkan kualitas
     sarana dan prasarana pariwisata, dengan sasaran
     meningkatnya   kualitas   pelayanan    hotel   dan
     restoran, biro perjalanan wisata, sarana dan
     prasarana konvensi, meningkatnya jumlah dan lama
     tinggal wisatawan dan kontribusi sektor Pariwisata
     terhadap PAD.

     Program Pengembangan Sarana Prasarana dan Jasa
     Pendukung Pariwisata dilaksanakan dengan kegiatan
     sebagai berikut :

     a)   Tahun 2002.

     Program   Pengembangan    Sarana   dan    Prasarana
          Pariwisata   tahun   2002   memiliki   sasaran
          tertatanya sarana dan prasarana pariwisata
          dengan kegiatan sebagai berikut :

          (1)lnventarisasi   dan     monitoring     sarana
               pariwisata.

          (2)Sosialisasi perda perijin an dan retribusi
               kepariwisataan.

          (3)Pembelian    sarana     perlengkapan   wisma
               Ngestilaras.

          (4)Pembinaan pengelolaan    sarana   pariwisata,
               seni dan budaya.

     b)   Tahun 2003.
     Program   Pengembangan    Sarana   dan    Prasarana
          Pariwisata   tahun   2003   memiliki   sasaran
          tertatanya sarana dan prasarana pariwisata
          dengan kegiatan sebagai berikut :

          (1)lnventarisasi   dan     monitoring     sarana
               pariwisata.

          (2)Sosialisasi perda perijinan dan retribusi
               kepariwisataan.

          (3)Penyusunan proposal dan penyusunan DED
               rehabilitasi/pembangunan Pesanggrahan
               Ngestilaras.
          (4)Pembinaan Pengelolaan    sarana   pariwisata,
               seni dan budaya.
    c)   Tahun 2004.

    Program   Pengembangan    Sarana   dan    Prasarana
         Pariwisata   tahun   2004   memiliki   sasaran
         tertatanya sarana dan prasarana pariwisata
         dengan kegiatan sebagai berikut :

         (1)lnventarisasi   dan       monitoring    sarana
              pariwisata

         (2)Sosialisasi perda perijinan dan retribusi
              kepariwisataan -2006
.
         (3)Pelaksanaan        rehabilitasi/pembangunan
              Pesanggrahan Ngestilaras Tahap I

         (4)Pembinaan   Pengelolaan     saranapariwisata,
              seni dan budaya

    d)   Tahun 2005.

    Program   Pengembangan    Sarana   dan    prasarana
         Pariwisata   tahun   2005   memiliki   sasaran
         tertatanya sarana dan prasarana pariwisata
         dengan kegiatan sebagai berikut :

         (1)Inventarisasi   dan       monitoring    sarana
              pariwisata

         (2)Sosialisasi perda perijinan dan retribusi
              kepari wisataan

         (3)Pelaksanaan        rehabilitasi/pembangunan
              Pesanggarahan Ngestilaras Tahap II

         (4)Pembinaan pengelolaan     sarana   pariwisata,
              seni dan budaya

    e)   Tahun 2006.

    Program   Pengembangan    Sarana   dan    Prasarana
         Pariwisata   tahun   2006   memiliki   sasaran
         memantapkan pariwisata yang berbudaya dan
         mendukung pusat pertumbuhan dan pelayanan
         jasa yang berbasis ekonomi kerakyatan dengan
         kegiatan sebagai berikut :

         (1)Inventarisasi   dan       monitoring    sarana
              pariwisata

         (2)Sosialisasi perda perijinan dan retribusi
              kepariwisataan

         (3)Penataan     manajemen       dan       evaluasi
                      pengelolaan Pesanggrahan Ngestilaras.

                 (4)Pembinaan pengelolaan   sarana   pariwisata,
                      seni dan budaya.

3.Program Pembangunan Bidang Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan
     Jasa.

    a.   Umum.

         Kota Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan dan
         pelayananjasa     memerlukan     perencanaan   dan
         pengelolaan tata ruang serta penyediaan prasarana
         kota yang memadai.
    Peranan tata ruang dalam rangka mempercepat pertumbuhan
         dan pelayanan jasa adalah menuntut penggunaan
         ruang yang lebih bebas dan fleksibel namun disisi
         lain   perlu  adanya   keseimbangan antara beban
         kegiatan dengan daya dukung lingkungan untuk
         menjaga kelestarian.

         Dalam upaya mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai
         pusat   pertumbuhan  dan   pelayanan  jasa   perlu
         didukung 2( dua) aspek utama yaitu aspek penataan
         ruang dan aspek kegiatan ekonomi, Berkait aspek
         penataan ruang adalah optimalisasi fungsi ruang
         kawasan dalam mendukung ekonomi kota dan dukungan
         prasarana kota dalam mencukupi kebutuhan pelayanan
         dasarnya.
    Sedangkan dari aspek kegiatan ekonomi adalah adanya
         pengembangan ekonomi pada kawasan yang diperankan
         sebagai pusat-pusat distribusijasa dan perdagangan
         serta hubungannya dengan pengembangan kawasan-
         kawasan lainnya.

         Yogyakarta   terdiri   dari    6   pusat/konsentrasi
         pertumbuhan yang merupakan satu kesatuan konsep
         kawasan   sebagai  motor    penggerak   pertumbuhan,
         sebagai berikut :

         1)      Kawasan Malioboro.

         Kawasan Malioboro dengan porosnya jalan Mangkubumi
              dan Jalan Malioboro, ditetapkan sebagai pusat
              budaya, pariwisata dan perdagangan jasa skala
              sekunder, dengan batas:
              -Utara   :JI.   Diponegoro  -   JI.  Jenderal
                             Sudirman
              -    Timur Sungai Code
              -Selatan:JI. Sugeng Jeroni -JI. MT. Harjono -
                             JI. Mayjen Sutoyo JI. Kol.
                             Sugiono
              -    Barat : Sungai Winongo
2)   Kawasan Jalan Solo.

Kawasan Jalan Solo dengan porosnya JI. Jenderal
     Sudirman Bagian Timur, JI. Urip Sumoharjo dan
     JI. Laks. Ud. Adi Sucipto ditetapkan sebagai
     pusat perdagangan skala primer, dengan batas
     :

     -    Utara :Batas Kota sisi Utara
     -    Timur :    Batas Kota sisi Timur
     -    Selatan    :JI.    Sultan    Agung   -Jl.
                          Kusumanegara
     -    Barat Sungai Code

3)   Kawasan Jalan Magelang.

Kawasan Jalan Magelang dengan poros jl. Magelang
     ditetapkan sebagai pusat perdagangan skala
     primer, dengan batas :

     -    Utara :   Batas Kota sisi Utara
     -    Timur Sungai Code
     -Selatan. JI. RE. Martadinata -Sungai Winongo
          -JI. Kiai Mojo -JI. P. Diponegoro -JI.
          Jend. Sudinnan
     -    Barat     :    Batas Kota sisi Barat

4)   Kawasan Jalan Bantul.

Kawasan Jalan Bantul dengan poros Jl. Bantul
     ditetapkan sebagai pusat perdagangan skala
     sekunder dan agro industri, dengan batas :

     -Utara Jl. RE. Martadinata -Sungai Winongo
          -Jl. Sugeng Jeroni -Jl. Letjen. MT
          Haryono -Jl. Mayjend. Sutoyo -Jl. Kol.
          Sugiyono.
     -    Timur Sungai Code
     -    Selatan   :Batas Kota sisi Selatan
     -    Barat     :Batas Kota sisi Barat.

5)   Kawasan Kota Gede.

Kawasan Kota Gede dengan porosnya JI. Mondarakan
     -JI. Kemasan ditetapkan sebagai pusat budaya
     dan industri pariwisata dengan batas :

     -    Utara     :Jl. Kusumanegara/ Batas Kota
                         Sisi Utara
     -    Timur     :J1. Gedongkuning / Batas Kota
                         Sisi Timur
     -    Selatan   :Batas Kota sisi Se1atan
     -    Barat     :Sungai Gajahwong
     6)   Kawasan Tumbuh Kembang Cepat Umbulharjo.

     Kawasan Tumbuh Kembang Cepat Umbu1harjo dengan
          poros   Jl.    Imogiri    dan   Jl.   Perintis
          Kemerdekaan     ditetapkan    sebagai    pusat
          perdagangan   skala   primer   dan  penempgtan
          fasi1itas kola (terminal penumpang, barang,
          pasar induk/grosir) dengan batas :

          -    Utara        :J1.    Sultan    Agung      -JI.
                                 Kusumanegara
          -    Timur        :Sungai Gajahwong
          -    Se1atan      :Batas Kota sisi Selatan
          -    Barat        :    Sungai Code

     Sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa,
          jumlah penduduk kota dari tahun ketahun
          selalu meningkat dan memerlukan sarana dan
          prasarana Kota yang memadai. Kondisi sarana
          dan prasarana kota yang ada saat ini belum
          dapat   memenuhi  kebutuhan  dan    tuntutan
          warganya.

b.Arah Kebijakan Bidang Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan
     Jasa.

     Arah   kebijakan  bidang   pusat pertumbuhan dan
     pelayanan   Jasa  disusun   berdasarkan arah dan
     kebijakan bidang penataan ruang dan prasarana kota
     serta bidang ekonomi yang tertuang dalam Pola
     Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2002-2006 adalah :

     1)Meningkatkan dan mengembangkan prasarana kota
          dan perkotaan serta kerjasama antar daerah
          dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan,
          pariwisata dan kegiatan perekonomian.
     2)Me1estarikan kawasan lindung dan mengembangkan
          kawasan    budidaya   sebagai   pusat-pusat
          pertumbuhan.

     3)Mengembangkan pusat-pusat     distribusi   jasa   dan
          perdagangan.

c.   Program Pembangunan.

     Program pembangunan bidang pus at pertumbuhan dan
     pelayanan jasa disusun berdasarkan butir-butir
     strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang
     pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa. Pelaksanaan
     program pembangunan bidang pusat pertumbuhan dan
     pelayanan jasa diarahkan untuk dapat menjabarkan
     lebih lanjut arah kebijakan pembangunan bidang
     pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa dalam bentuk
program-program pembangunan.

1)Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kota.
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kota
     dengan tujuan meningkatkan kualitas kawasan
     sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa,
     dengan   sasaran   penggunaan   ruang   secara
     optimal, tersedianya Sarana dan Prasarana
     Kota dan lingkungan permukiman yang memadai,
     peran serta para pelakupembangunan segenap
     komponen masyarakat serta sinkronisasi dengan
     kabupaten tetangga, yang dijabarkan dalam
     kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

     a)   Tahun 2002.

     Pada tahun 2002 Program Pengembangan Sarana
          dan Prasarana Kota mempunyai sasaran
          penataan   dan penertiban   sarana dan
          prasarana kota serta prasarana dasar
          pada   kawasan pusat   pertumbuhan dan
          pelayanan jasa yang dijabarkan dalam
          kegiatan:

          (1)Peningkatan sarana     kebersihan     dan
               keindahan kota.

          (2)Perbaikan dan peningkatan jaIan kota
               serta pelengkap jalan.

          (3)Perbaikan   dan   peningkatan   sarana
               pengaturan    lalu     lintas    dan
               pengujian sarana transportasi.

          (4)Peningkatan      dan       pemeliharaan
               prasarana kota.
          (5)Penanganan   persampahan    kota   dan
               pengembangan              penanganan
               persampahan.

          (6)Peningkatan fungsi sungai       sebagai
               drainase utama/primer

          (7)Mengembangkan adminsitrasi pertanahan
               untuk meningkatkan pemanfaatan dan
               penguasaan tanah serta kepastian
               hukum   terhadap  hak   milik  atas
               tanah.

          (8)Pemeliharaan dan perbaikan prasarana
               dasar perumahan permukiman.

          (9)Peningkatan   kompetensi   aparatur   di
               bidang teknis operasional

          (10)Mengoptimalkan   dan    mengembangkan
               bangunan sarana perdagangan dan
               pelayanan jasa di kawasan Malioboro
               dan bangunan fasilitas kota serta
               penunjangnya   di   kawasan   tumbuh
               kembang cepat Umbulharjo.


          (11)Koordinasi dengan kabupaten tetangga
               dalam       rangka      sinkronisasi
               pengembangan pelayanan jasa disusun
               berdasarkan    arah  dan   kebijakan
               bidang penataan ruang dan prasarana
               kota serta bidang ekonomi yang
               tertuang     dalam    Pola     Dasar
               Pembangunan Daerah Tahun 2002-2006
               adalah :

               1)Meningkatkan   dan    mengembangkan
                    prasarana kota dan perkotaan
                    serta kerjasama antar daerah
                    dalam      rangka      menunjang
                    kegiatan             pendidikan,
                    pariwisata      dan     kegiatan
                    perekonomian.

               2)Melestarikan kawasan lindung dan
                    mengembangkan kawasan budidaya
                    sebagai            pusat-pusat
                    pertumbuhan.

               3)Mengembangkan          pusat-pusat
                    distribusi       jasa       dan
                    perdagangan.
c.   Program Pembangunan.

Program pembangunan bidang pusat pertumbuhan dan
     pelayanan     jasa     disusun      berdasarkan
     butir-butir   strategi   dan   arah   kebijakan
     pembangunan bidang pusat pertumbuhan        dan
     pelayanan     jasa.     Pelaksanaan     program
     pembangunan bidang pusat pertumbuhan dan
     pelayanan    jasa   diarahkan    untuk    dapat
     menjabarkan   lebih   lanjut   arah   kebijakan
     pembangunan bidang pusat pertumbuhan dan
     pelayanan jasa dalam bentuk program-program
     pembangunan.
     1)Program Pengembangan Sarana dan Prasarana
          Kota.
     Program Pengembangan Sarana dan Prasarana
Kota dengan tujuan meningkatkan kualitas
kawasan sebagai pusat pertumbuhan dan
pelayanan     jasa,    dengan     sasaran
penggunaan    ruang    secara    optimal,
tersedianya Sarana dan Prasarana Kota
dan lingkungan permukiman yang memadai,
peran serta para pelaku pembangunan
segenap    komponen   masyarakat    serta
sinkronisasi dengan kabupaten tetangga,
yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan
sebagai berikut :

a)     Tahun 2002.

Pada    tahun 2002 Program Pengembangan
       dasar perumahan -permukiman.

       (10)Peningkatan kompetensi aparatur
            di bidang teknis operasional.

       (11)Mengoptimalkan              dan
            mengembangkan bangunan sarana
            perdagangan dan pelayanan jasa
            serta bangunan fasilitas kota
            di kawasan Malioboro, tumbuh
            kembang cepat Umbulharjo dan
            Kotagede.

       (12)Pemasangan     asesoris     pada
            komponen jalan untuk penguatan
            perwujudan citra kota dalam
            Tangka menunjang pariwisata.

       (13)Penyusunan Rencana lnduk Sistem
            Prasarana Kota meliputi jalan,
            transportasi dan persampahan.
c)     Tahun 2004.

Pada    tahun 2004 Program Pengembangan
       Sarana dan Prasarana Kota mempunyai
       sasaran   peningkatan   sarana   dan
       prasarana   kota   serta   prasarana
       dasar     pada     kawasan     pusat
       pertumbuhan dan pelayanan jasa yang
       dijabarkan dalam kegiatan :

       (1)Peningkatan   sarana  kebersihan
            dan keindahan kota.

       (2)Perbaikan dan peningkatan jalan
            kota serta pelengkap jalan.

       (3)Perbaikan dan peningkatan sarana
            pengaturan lalu lintas dan
            pengujian sarana transportasi.

       (4)Peningkatan   dan   pemeliharaan
            prasarana kota.

       (5)Penanganan persampahan kota.

       (6)Peningkatan     fungsi     sungai
            sebagai drainase utama/primer.

       (7)Mengembangkan       administrasi
            pertanahan, untuk meningkatkan
            pemantaatan   dan    penguasaan
            tanah serta kepastian hukum
            terhadap hak milik atas tanah.

       (8)Mengoptimalkan dan mengembangkan
            bangunan   sarana   perdagangan
            dan     pelayananjasa     serta
            bangunan fasilitas kota dan
            penunjangnya di kawasan tumbuh
            kembang    cepat    Umbulharjo,
            Kotagede, Jalan Bantul, Jalan
            Magelang dan Jalan Solo.

       (9)Perbaikan     prasarana    dasar
            perumahan dan permukiman untuk
            penyediaan tempat tinggal yang
            layak huni bagi proses belajar
            mengajar.

d)     Tahun 2005.

Pada    tahun 2005 Program Pengembangan
       Sarana dan Prasarana Kota mempunyai
       sasaran   peningkatan   sarana   dan
       prasarana   kota   serta   prasarana
       dasar     pada     kawasan     pusat
       pertumbuhan dan pe1ayanan jasa yang
       dijabarkan dalam kegiatan :

       (1)Peningkatan   sarana  kebersihan
            dan keindahan kota.

       (2)Perbaikan dan peningkatanjalan
            kota serta pelengkap jalan.

       (3)Perbaikan dan peningkatan sarana
            pengaturan la1u lintas dan
            pengujian sarana transportasi.
       (4)Peningkatan   dan   pemeliharaan
            prasarana kota.
       (5)Penanganan persampahan kota dan
            pengembangan        penanganan
            persampahan.

       (6)Peningkatan     fungsi     sungai
            sebagai drainase utama/primer.

       (7)Mengembangkan       adminsitrasi
            pertanahan untuk meningkatkan
            pemanfaatan   dan    penguasaan
            tanah serta kepastian hukum
            terhadap hak milik atas tanah.

       (8)Perbaikan     prasarana     dasar
            perumahan    permukiman   dalam
            rangka   menunjang   perwujudan
            ramah lingkungan.

       (9)Mengoptimalkan dan mengembangkan
            bangunan   sarana   perdagangan
            dan   pelayanan    jasa   serta
            bangunan fasi1itas kota di
            kawasan tumbuh kembang cepat
            Umbulharjo,    Jalan    Bantu1,
            Ja1an Mage1ang dan Ja1an Solo.

e)     Tahun 2006.

Pada    tahun 2006 Program Pengembangan
       Sarana dan Prasarana Kota mempunyai
       sasaran   peningkatan   sarana   dan
       prasarana   kota   serta   prasarana
       dasar     pada     kawasan     pusat
       pertumbuhan dan pelayanan jasa yang
       dijabarkan dalam kegiatan :
       (1)Peningkatan   sarana  kebersihan
            dan keindahan kota.

       (2)Perbaikan dan peningkatan jalan
            kota serta pelengkap jalan.

       (3)Perbaikan dan peningkatan sarana
            pengaturan lalu lintas dan
            pengujian sarana transportasi.

       (4)Peningkatan   dan   pemeliharaan
            prasarana kota.

       (5)Penanganan persampahan kota.
       (6)Peningkatan     fungsi     sungai
            sebagai drainase utama/primer.
    (7)Mengembangkan       adminsitrasi
         pertanahan untuk meningkatkan
         pemanfaatan   dan    penguasaan
         tanah serta kepastian hukum
         terhadap hak milik atas tanah.

    (8)Penanganan    prasarana   dasar
         perumahan dan permukiman yang
         menunjang permukiman sebagai
         sumber produksi.

    (9)Mengoptimalkan dan mengembangkan
         bangunan   sarana  perdagangan
         dan   pelayanan   jasa   serta
         bangunan fasilitas kota     di
         kawasan tumbuh kembang cepat
         Umbulharjo, Jalan Magelang dan
         Jalan Solo.

2)Program penyusunan model penanganan
     kawasan sebagai pusat pertumbuhan
     dan pelayanan jasa.

    Program penyusunan model penanganan
    kawasan sebagai pusat pertumbuhan
    dan pelayanan jasa mempunyai tujuan
    menetapkan model pembangunan fisik
    dan ekonomi untuk kawasan sebagai
    pusat pertumbuhan dan pelayanan
    jasa dengan sasaran adanya acuan
    dalam pembangunan dan pengembangan
    fisik serta ekonomi pada kawasan
    sebagai    pusat   pertumbuhan    dan
    pelayanan    jasa  yang    dijabarkan
    dalam    kegiatan-kegiatan    sebagai
    berikut:

    a)   Tahun 2002.

    Pada tahun 2002 program penyusunan
         model     penanganan   kawasan
         sebagai pusat pertumbuhan dan
         pelayanan     jasa   mempunyai
         sasaran pencarian/ perencanaan
         model penanganan pada kawasan
         sebagai pusat pertumbuhan dan
         pelayanan jasa yang dijabarkan
         dalam kegiatan:

         (1)Melakukan         penelitian
              karakteristik      kawasan
              sebagai pusat pertumbuhan
              dan     pelayanan     jasa
          hubungannya dengan empat
          belas kecamatan sebagai
          pusat         pertumbuhan
          ekonomi.

     (2)Menyusun   program   rencana
          model pembangunan fisik
          kawasan    sebagai   pusat
          pertumbuhan dan pelayanan
          jasa hubungannya dengan
          empat    belas   kecamatan
          sebagai pusat pertumbuhan
          ekonomi.

b)   Tahun 2003.

Pada tahun 2003 program penyusunan
     model     penanganan    kawasan
     sebagai pusat pertumbuhan dan
     pelayanan     jasa    mempunyai
     sasaran    penyusunan   rencana
     model penanganan pada kawasan
     sebagai pusat pertumbuhan dan
     pelayanan jasa yang dijabarkan
     dalam kegiatan:

     (1)Penyusunan   rencana   model
          pembangunan    fisik   dan
          ekonomi    pada    kawasan
          sebagai pusat pertumbuhan
          dan     pelayanan     jasa
          hubungannya dengan empat
          belas kecamatan sebagai
          pusat          pertumbuhan
          ekonomi.
     (2)Sosialisasi rencana model
          pengembangan   fisik   dan
          ekonomi    pada    kawasan
          sebagai pusat pertumbuhan
          dan     pelayanan     jasa
          hubungannya dengan empat
          belas kecamatan sebagai
          pusat          pertumbuhan
          ekonomi.

c)   Tahun 2004.

Pada tahun 2004 program penyusunan
     model     penanganan   kawasan
     sebagai pusat pertumbuhan dan
     pelayanan     jasa   mempunyai
     sasaran pelaksanan penanganan
     pada kawasan sebagai pusat
         pertumbuhan    dan    pelayanan
         jasa, yang dijabarkan dalam
         kegiatan :
    Pelaksanaan model pembangunan fisik
         pada kawasan sebagai pusat
         pertumbuhan dan pelayanan jasa
         hubungannya dengan empat belas
         kecamatan     sebagai     pusat
         pertumbuhan ekonomi.

    d)   Tahun 2005.

    Pada tahun 2005 program penyusunan
         model     penanganan     kawasan
         sebagai pusat pertumbuhan dan
         pelayanan     jasa     mempunyai
         sasaran     peningkatan    model
         penanganan      pada     kawasan
         sebagai pusat pertumbuhan dan
         pelayananjasa, yang dijabarkan
         dalam kegiatan :

    Analisa dan evaluasi pelaksanaan
         model pembangunan fisik pada
         kawasan      sebagai     pusat
         pertumbuhan dan pelayanan jasa
         hubungannya dengan empat belas
         kecamatan     sebagai    pusat
         pertumbuhan ekonomi.

    e)Tahun 2006.

    Pada tahun 2006 program penyusunan
         model     penanganan     kawasan
         sebagai pusat pertumbuhan dan
         pelayanan     jasa     mempunyai
         sasaran pemantapan penanganan
         pada kawasan sebagai pusat
         pertumbuhan     dan    pelayanan
         jasa, yang dijabarkan dalam
         kegiatan sebagai berikut :
    Pemantapan model pembangunan fisik
         pada kawasan sebagai pusat
         pertumbuhan dan pelayananjasa
         hubungannya dengan empat belas
         kecamatan      sebagai     pusat
         pertumbuhan ekonomi.

3)Program Pengembangan   sistem   jaringan
     ekonomi.
    Program     pengembangan    sistem
    jaringan ekonomi mempunyai tujuan
    mengembangkan    sistem   jaringan
     ekonomi seperti jaringan tata niaga
     perdagangan antar kecamatan yang
     ditetapkan Propinsi DIY sebagai
     pusat pertumbuhan ekonomi.
Sasaran   yang   hendak  dicapai   adalah
     berkembangnya sistem jaringan tata
     niaga perdagangan antar kecamatan
     yang    ditetapkan   Propinsi    DIY
     sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
Adapun untuk mencapai tujuan dan sasaran
     tersebut diatas dilaksanakan dengan
     kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

     a)     Tahun 2002.

     Pada       tahun      2002     program
            pengembangan sistem jaringan
            ekonomi    mempunyai    sasaran
            peningkatan administrasi dan
            penataan    sistem     jaringan
            ekonomi antar kecamatan yang
            ditetapkan     Propinsi     DIY
            sebagai    pusat    pertumbuhan
            ekonomi, yang dijabarkan dalam
            kegiatan sebagai berikut :

            (1)Penelitian Sistem Jaringan
                 Ekonomi antar kecamatan
                 yang ditetapkan sebagai
                 pusat         pertumbuhan
                 ekonomi.

     b)     Tahun 2003.

     Pada       tahun      2003     program
            pengembangan sistem jaringan
            ekonomi    mempunyai    sasaran
            pengembangan sistem jaringan
            ekonomi antar kecamatan yang
            ditetapkan     Propinsi     DIY
            sebagai    pusat    pertumbuhan
            ekonomi, yang dijabarkan dalam
            kegiatan sebagai berikut :

            (1)Penelitian Sistem Jaringan
                 Ekonomi antar kecamatan
                 yang ditetapkan sebagai
                 pusat         pertumbuhan
                 ekonomi.

            (2)Koordinasi dengan kabupaten
                 tetangga   dalam   rangka
                 sinkronisasi pengembangan
                 sistem jaringan ekonomi
            antar    kecamatan   yang
            ditetapkan sebagai pusat
            pertumbuhan ekonomi.

c)     Tahun 2004.

Pada       tahun      2004     program
       pengembangan sistem jaringan
       ekonomi    mempunyai    sasaran
       peningkatan   kualitas   sistem
       jaringan     ekonomi      antar
       kecamatan    yang    ditetapkan
       Propinsi DIY sebagai pusat
       pertumbuhan    ekonomi,    yang
       dijabarkan    data     kegiatan
       sebagai berikut :

       (1)Penguatan          struktur
            kelembagaan ekonomi.

       (2)Koordinasi dengan kabupaten
            tetangga    dalam  rangka
            sinkronisasi pengembangan
            sistem jaringan ekonomi
            antar    kecamatan   yang
            ditetapkan sebagai pusat
            pertumbuhan ekonomi.

       (3)Sosialisasi     pengembangan
            sistem    jaringan   antar
            kecamatan yang ditetapkan
            sebagai pusat pertumbuhan
            ekonomi.

d)     Tahun 2005.
Pada       tahun      2005     program
       pengembangan sistem jaringan
       ekonomi    mempunyai    sasaran
       penataan jaringan tata niaga
       perdagangan   antar   kecamatan
       sebagai    pusat    pertumbuhan
       ekonomi sesuai daya dukung
       lingkungan,   yang   dijabarkan
       dalam     kegiatan      sebagai
       berikut:

       (1)Koordinasi            dengan
            kabupatentetangga    dalam
            rangka        sinkronisasi
            penataan   jaringan   lata
            niaga perdagangan antar
            kecamatan yang ditetapkan
            Propinsi    DIY    sebagai
                      pusat            pertumbuhan
                      ekonomi.

                 (2)Penguatan          struktur
                      kelembagaan ekonomi.

                 (3)Mengoptimalkan          dan
                      mengembangkan pusat-pusat
                      pertumbuhan ekonomi dan
                      jasa.

            e)   Tahun 2006.
            Pada     tahun      2006     program
                 pengembangan sistem jaringan
                 ekonomi    mempunyai    sasaran
                 pengembangan sistem jaringan
                 ekonomi antar kecamatan yang
                 ditetapkan     Propinsi     DIY
                 sebagai    pusat    pertumbuhan
                 ekonomi. yang dijabarkan dalam
                 kegiatan sebagai berikut :

                 (1)Koordinasi dengan kabupaten
                      tetangga    dalam   rangka
                      evaluasi      pengembangan
                      sistem jaringan ekonomi
                      antar    kecamatan    yang
                      ditetapkan Propinsi DIY
                      sebagai pusat pertumbuhan
                      ekonomi.

                 (2)Sosialisasi    pengembangan
                      pusat-pusat   pertumbuhan
                      distribusi dan jasa. ~

4)Program Pengembangan Pusat-pusat Saluran
     Distribusi Jasa dan Perdagangan.

     Program pengembangan pusat-pusat sa!uran
     distribusi    jasa    dan    perdagangan
     mempunyai tujuan mengembangkan pusat
     saluran distribusi jasa dan perdagangan
     dengan sasaran berkembangnya pe!ayanan
     jasa pada pusat saluran distribusi jasa
     dan   perdagangan   di    enam   kawasan
     pertumbuhan.

Adapun untuk mencapai tujuan dlan sasaran
     tersebut   diatas   dilaksanakan   dengan
     kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
     a)     Tahun 2002.

     Pada    tahun   2002   program   pengembangan
       pusat-pusat saluran distribusi jasa
       dan perdagangan mempunyai sasaran
       penyusunan rencana administrasi dan
       penataan pusat saluran distribusi
       jasa dan perdagangan pada enam
       kawasan      pertumbuhan.      yang
       dijabarkan dalam kegiatan sebagai
       berikut :

       (1)Inventarisasi         pusat-pusat
            saluran distribusi jasa dan
            perdagangan.
       (2)Penyusunan     rencana     sistem
            pengembangan            saluran
            distribusi       jasa       dan
            perdagangan.

b)     Tahun 2003.

Pada    tahun 2003 program pengembangan
       pusat-pusat saluran distribusi jasa
       dan perdagangan mempunyai sasaran
       pelaksanaan penataan pengembangan
       pusat saluran distribusi jasa dan
       perdagangan   pada    enam   kawasan
       pertumbuhan     untuk      mendukung
       pariwisata, yang dijabarkan dalam
       kegiatan sebagai berikut :

Pe1aksanaan pengembangan pusat-      pusat
     sa1uran      distribusi          jasa
     perdagangan.

c)     Tahun 2004.

Pada    tahun 2004 program pengembangan
       pusat-pusat sa1uran distribusi jasa
       dan perdagangan mempunyai sasaran
       peningkatan   pe1aksanaan  penataan
       pengembangan      pusat     saluran
       distribusi jasa dan perdagangan
       pada enam kawasan pertumbuhan, yang
       dijabarkan dalam kegiatan sebagai
       berikut :

Pelaksanaan   pengembangan    pusat-pusat
     saluran       distribusi        jasa
     perdagangan.

d)     Tahun 2005.
Pada    tahun 2005 program pengembangan
       pusat-pusat saluran distribusi jasa
       dan perdagangan mempunyai sasaran
                           evaluasi pengembangan pusat saluran
                           distribusi jasa dan perdagangan
                           pada enam kawasan pertumbuhan untuk
                           mendukung ramah 1ingkungan, yang
                           dijabarkan da1am kegiatan sebagai
                           berikut :

                           (1)Pe1aksanaan          pengembangan
                                pusat-pusat             saluran
                                distribusijasaperdagangan.

                           (2)Analisa        dan       Eva1uasi
                                pengembangan        pusat-pusat
                                saluran     distribusi     jasa
                                perdagangan.

                    e)     Tahun 2006.

                    Pada    tahun 2006 program pengembangan
                           pusat-pusat saluran distribusi jasa
                           dan perdagangan rnempunyai sasaran
                           pemantapan pusat saluran distribusi
                           jasa dan perdagangan pada enam
                           kawasan      pertumbuhan,      yang
                           dijabarkan dalam kegiatan sebagai
                           berikut :

                    Pemantapan penataan pusat-pusat saluran
                         distribusi jasa dan perdagangan.

4.Program Pembangunan Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup.

     a.   Umum

          Menjaga kualitas lingkungan hidup Kota Yogyakarta
          dengan   memperbaiki    kelestarian   fungsi   dan
          keseimbangan lingkungan yang ada merupakan sesuatu
          yang mutlak dilakukan dalam rangka mengantisipasi
          pesatnya   laju  pertumbuhan   penduduk   di  Kota
          Yogyakarta.

          Sumber daya alam yang ada pada Kota Yogyakarta
          hanya berupa air bawah tanah dan air permukaan.
          Air bawah tanah merupakan satu kesatuan bentukan
          alam yang terganbung pada daerah resapan (recharge
          area) yang berada di daerah Kabupaten Sleman.

     b.Arab Kebijakan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup
          Arah kebijakan bidang sumber daya alam dan
          lingkungan bidup menurut Pola Dasar Pembangunan
          Daerah tahun 2002 -2006 adalah :
          1)Meningkatkan wawasan dan peran serta segenap
               komponen masyarakat dalam rangka pengelolaan
          lingkungan hidup.

     2)Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, menjaga
          kelestarian     dan     keseimbangan   serta
          pengendalian dampak lingkungan hidup.

c.Program   Pembangunan   Program   pembangunan   bidang
     pelestarian lingkungan hidup disusun berdasarkan
     butir-butir    strategi    dan    arah    kebijakan
     pembangunan bidang pelestarian lingkungan hidup:
     Pelaksanaan program pembangunan bidang pelestarian
     lingkungan    hidup    diarahkan    untuk,    dapat
     menjabarkan    lebih    lanjut    arah    kebijakan
     pembangunan bidang pelestarian lingkungan hidup
     dalam bentuk program-program pembangunan.

     1)Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Alam
          dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan
          Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan
          Hidup dengan tujuan meningkatkan kualitas
          lingkungan hidup meliputi kualitas udara dan
          air (air permukaan dan air bawah tanah) serta
          ruang terbuka, dengan sasaran tercapainya
          kualitas udara, air (air permukaan dan air
          bawah tanah) dan ruang terbuka hijau kota
          yang   optimal   sesuai   dengan  baku   mutu
          lingkungan yang ditetapkan, yang dijabarkan
          dalam kegiatan sebagai berikut :

          a)   Tahun 2002

          Pada tahun 2002 program peningkatan kualitas
               sumber daya alam dan lingkungan hidup
               mempunyai sasaran peningkatan kebersihan
               kota, kualitas sumber daya alam dan
               lingkungan hidup, yang dijabarkan dalam
               kegiatan sebagai berikut:

               (1)Peningkatan kualitas udara, air bawah
                    tanah dan air permukaan.

               (2)Peningkatan kualitas   ruang   terbuka
                    hijau kota.

               (3)Peningkatan kualitas kebersihan kota.

          b)   Tahun 2003

          Pada tahun 2003 program peningkatan kualitas
               sumber daya alam dan lingkungan hidup
               mempunyai sasaran peningkatan kualitas
               sumber daya alam dan lingkungan hidup
               untuk    mendukung    pariwisata    yang
               berbudaya, dan dijabarkan dalam kegiatan
     sebagai berikut :

     (1)Peningkatan kualitas udara, air bawah
          tanah dan air permukaan.

     (2)Pendayagunaan    fungsi   ruang     terbuka
          hijau kola.

     (3)Peningkatan kualitas lingkungan hidup
          pada sarana dan prasarana serta
          obyek-obyek wisata.

c)   Tahun 2004

Pada tahun 2004 program peningkatan kualitas
     sumber daya alam dan lingkungan hidup
     mempunyai sasaran peningkatan wawasan
     segenap komponen masyarakat di bidang
     sumber daya alam dan lingkungan hidup,
     yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai
     berikut :

     (1)Peningkatan kualitas udara, air bawah
          tanah dan air permukaan.

     (2)Pengembangan     ruang    terbuka    hijau
          kota.

     (3)Penyusunan      konsep      pendidikan
          lingkungan   hidup   melalui   jalur
          pendidikan formal dan non formal.

d)   Tahun 2005

Pada tahun 2005 program peningkatan kualitas
     sumber daya alam dan lingkungan hidup
     mempunyai sasaran peningkatan kesadaran
     segenap komponen masyarakat terhadap
     kelestarian   sumber   daya  alam   dan
     lingkungan hidup, yang dijabarkan dalam
     kegiatan sebagai berikut :

     (1)Peningkatan kualitas udara, air bawah
          tanah dan air permukaan
     (2)Pengembangan   ruang   terbuka   hijau
          kota.
     (3)Peningkatan kesadaran masyarakat akan
          pentingnya pelestarian sumber daya
          alam dan fungsi lingkungan hidup.

e)   Tahun 2006
Pada tahun 2006 program peningkatan kualitas
     sumber daya alam dan lingkungan hidup
     mempunyai sasaran peningkatan kualitas
            kebersihan lingkungan, sumber daya alam
            dan lingkungan hidup untuk mendukung
            penguatan   ekonomi   kerakyatan,    yang
            dijabarkan   dalam    kegiatan    sebagai
            berikut:

            (1)Peningkatan keulitas udara, air bawah
                 tanah dan air permukaan.

            (2)Pengembangan   ruang     terbuka   hijau
                 kota.

            (3)Peningkatan   kegiatan      usaha    dan
                 pembangunan     yang        berwawasan
                 lingkungan.

2)   Program Kali Bersih
Program   Kali    Bersih    bertujuan    meningkatan
     kebersihan dan kualitas air sungai sesuai
     dengan     fungsinya      dan     mengendalikan
     pemanfaatan sumber daya alam untuk mewujudkan
     kali bersih serta meningkatkan peran serta
     segenap komponen masyarakat dalam mengelola
     sungai,     dengan     sasaran     meningkatnya
     kebersihan kota dan kualitas air sungai
     sesuai    fungsi    dan    golongannya    serta
     meningkatnya peran serta masyarakat terhadap
     pengelolaan sungai, yang disusun / dijabarkan
     kedalam kegiatan sebagai berikut:

       a)   Tahun 2002
Pada    tahun 2002 Program Kali Bersih mempunyai
            sasaran    peningkatan  kebersihan dan
            kualitas air sungai yang dijabarkan
            dalam kegiatan sebagai berikut:
            (1)Pemahaman  dan pelaksanaan gerakan
                 kebersihan sungai dan lingkungan
                 sekitarnya.

            (2)Pengawasan dan pemantauan kebersihan
                 dan kualitas air sungai.

            (3)Membuat model pengolah limbah cair
                 rumah   tangga   (septic  tank   /
                 treatment) skala komunal di daerah
                 tepi sungai.

       b)   Tahun 2003
       Pada tahun 2003 Program Kali Bersih mempunyai
            sasaran    peningkatan   kebersihan   dan
            kualitas air sungai untuk mendukung
            pariwisata,    yang    dijabarkan   dalam
            kegiatan sebagai berikut:
           (1)Peningkatan gerakan kebersihan sungai
                dan lingkungan sekitarnya.

           (2)Pengawasan dan pemantauan kebersihan
                dan kualitas air sungai.

           (3)Membuat model pengolah limbah cair
                rumah   tangga   (septic  tank   /
                treatment) skala komunal di daerah
                tepi sungai.

           (4)Sosialisasi manfaat kali bersih dan
                lingkungannya sebagai obyek wisata.

       c)   Tahun 2004
Pada    tahun 2004 Program Kali Bersih mempunyai
            sasaran peningkatan pengetahuan tentang
            manfaat kebersihan dan kualitas air
            sungai yang dijabarkan dalam kegiatan
            sebagai berikut:

           (1)Peningkatan gerakan kebersihan sungai
                dan lingkungan sekitarnya.

           (2)Pengawasan dan pemantauan kebersihan
                dan kualitas air sungai.

           (3)Mendorong   peran  serta   masyarakat
                dalam pengembangan pengolah limbah
                cair rumah tangga (septic tank /
                treatment) skala komunal di daerah
                tepi sungai.

           (4)Sosialisasi dan desiminasi peraturan
                perundangan tentang pengairan dan
                sungai.

       d)   Tahun 2005
Pada    tahun 2005 Program Kali Bersih mempunyai
            sasaran penataan lingkungan di daerah
            tepi   sungai,  yang   dijabarkan dalam
            kegiatan sebagai berikut:

           (1)Peningkatan gerakan kebersihan sungai
                dan penataan lingkungan sekitarnya.

           (2)Mendorong   peran  serta   masyarakat
                dalam pengembangan pengolah limbah
                cair rumah tangga (septic tank /
                treatment) skala komunal di daerah
                tepi sungai.

           (3)Pengawasan dan pemantauan kebersihan
                   dan   kualitas   air  sungai   serta
                   ketaatan    peraturan    perundangan
                   tentang pengairan dan sungai.

       e)   Tahun 2006
Pada    tahun 2006 Program Kali Bersih mempunyai
            sasaran    peningkatan   kebersihan    dan
            kualitas air sungai untuk mendukung
            penguatan    ekonomi   kerakyatan,    yang
            dijabarkan    dalam    kegiatan    sebagai
            berikut:

              (1)Peningkatan gerakan kebersihan sungai
                   dan penataan lingkungan sekitarnya.

              (2)Pengawasan dan pemantauan kebersihan
                   dan   kualitas   air  sungai   serta
                   ketaatan    peraturan    perundangan
                   tentang pengairan dan sungai.

              (3)Mendorong   peran  serta   masyarakat
                   dalam pengembangan pengolah limbah
                   cair rumah tangga (septic tank /
                   treatment) skala komunal di daerah
                   tepi sungai.

              (4)Mendorong tumbuhnya kegiatan usaha
                   masyarakat (industri rumah tangga)
                   di daerah tepian sungai.

3)Program Pengembangan dan Peningkatan sistem
     Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
     Hidup.
Program   Pengembangan   dan   Peningkatan sistem
     Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
     Hidup dengan tujuan mengembangkan sistem
     informasi sumberdaya alam dan lingkungan
     hidup yang dapat menjadi referensi dasar
     pembangunan kota yang dapat diakses oleh
     segenap komponen masyarakat, dengan sasaran
     tersedianya dan teraksesnya informasi sumber
     daya   alam   dan  lingkungan   hidup berupa
     infrastruktur data spasial, nilai dan neraca
     sumber daya alam daerah dan lingkungan hidup
     oleh masyarakat luas, yang dijabarkan dalam
     kegiatan sebagai berikut:

       a)      Tahun 2002
Pada        tahun   2002   Program   Pengembangan   dan
               Peningkatan sistem Informasi Sumber Daya
               Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai
               sasaran penyiapan sumber daya manusia
               dan sarana-prasarana untuk mewujudkan
               sistem informasi sumber saya alam dan
               lingkungan hidup, yang dijabarkan dalam
               kegiatan sebagai berikut :

               (1)Penyiapan sumber daya manusia dan
                    sarana-prasarana untuk pengelolaan
                    sistem informasi sumber daya alam
                    dan lingkungan hidup.

               (2)Penyusunan program pendataan sumber
                    daya alam dan lingkungan hidup.

       b)      Tahun 2003
Pada        tahun   2003   Program   Pengembangan   dan
               Peningkatan sistem Informasi Sumber Daya
               Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai
               sasaran peningkatan sumber daya manusia
               dan tersedianya data sumber daya alam
               dan lingkungan hidup, yang dijabarkan
               dalam kegiatan sebagai berikut :

               (1)Peningkatan sumber daya manusia dan
                    peningkatan         sarana-prasarana
                    pengelolaan sistem informasi sumber
                    daya alam dan lingkungan hidup.

               (2)Pelaksanaan pendataan sumber       daya
                    alam dan lingkungan hidup.

       c)      Tahun 2004
Pada        tahun   2004   Program    Pengembangan   dan
               Peningkatan sistem Informasi Sumber Daya
               Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai
               sasaran     penyebaraluasan     informasi
               tentang sumber daya alam dan lingkungan
               hidup, yang dijabarkan dalam kegiatan
               sebagai berikut :
               (1)Pelaksanaan pendataan sumber       daya
                    alam dan lingkungan hidup.

               (2)Sosialisasi   dan   aplikasi sistem
                    informasi sumber daya alam dan
                    lingkungan hidup.

       d)      Tahun 2005
Pada        tahun   2005   Program   Pengembangan   dan
               Peningkatan Sistem Informasi Sumber Daya
               Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai
               sasaran pengembangan sistem informasi
               sumberdaya alam dan lingkungan hidup
               yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai
               berikut:

               (1)Pelaksanaan   pendataan   sumber   daya
                   alam dan lingkungan hidup.

              (2)Evaluasi   dan   pengembangan sistem
                   informasi sumber daya alam dan
                   lingkungan hidup.

       e)      Tahun 2006
Pada        tahun   2006   Program   Pengembangan   dan
               Peningkatan sistem Informasi Sumber Daya
               Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai
               sasaran pengembangan sistem informasi
               sumberdaya alam dan lingkungan hidup dan
               mendukung penguatan ekonomi kerakyatan,
               yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai
               berikut :

              (1)Pelaksanaan pendataan sumber      daya
                   alam dan lingkungan hidup.

              (2)Peningkatan    pengembangan sistem
                   informasi sumber daya alam dan
                   lingkungan hidup.

              (3)Pemanfaatan informasi sumber daya
                   alam dan lingkungan hidup dalam
                   mendorong kegiatan usaha.

4)Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum
     di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
     Pelestarian Lingkungan Hidup.
Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum
     di bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
     pelestarian Lingkungan Hidup yang melibatkan
     segenap   komponen   masyarakat    dan   lembaga
     kemasyarakatan bertujuan meningkatkan kinerja
     kelembagaan     pemerintah    dan     organisasi
     kemasyarakatan      yang     terkait      dengan
     pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan
     hidup,   mengembangkan    kelembagaan,    menata
     sistem hukum, perangkat hukum dan kebijakan
     untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam
     dan pelestarian lingkungan hidup yang efektif
     dan berkadilan, mendorong sinergi kelembagaan
     pemerintah dan segenap komponen masyarakat
     dalam   pengelolaan    sumberdaya    alam    dan
     lengkungan hidup.
Dengan tujuan tersebut maka sasarannya adalah
     tersedianya kelembagaan bidang sumber daya
     alam dan lingkungan hidup di masyarakat yang
     kuat dengan didukung oleh perangkat hukum dan
     perundangan, tercapainya kinerja yang tepat
     fungsi, efisien dan efektif dari instansi
     pemerintah yang terkait dengan pengelolaan
     sumberdaya    alam   dan    lingkungan    hidup,
     terbebtuknya   sinergi    secara   kelembagaan
     antara   pemerintah   dan   segenap   komponen
     masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam
     dan lingkungan hidup, yang dijabarkan dalam
     kegiatan sebagai berikut :

     a)   Tahun 2002
Pada tahun 2002 Program Penataan Kelembagaan dan
          Penegakan Hukum di bidang Pengelolaan
          Sumber Daya Alam dan dan Pelestarian
          Lingkungan   Hidup   mempunyai  sasaran
          penyiapan    dan    pembentukan   kader
          lingkungan hidup, yang dijabarkan dalam
          kegiatan sebagai berikut :

          (1)Mengadakan pendidikan dan latihan
               dasar kader lingkungan hidup serta
               pembentukan kader lingkungan hidup
               di lingkungan masyarakat.

          (2)Memfasilitasi     forum      komunikasi
               lingkungan hidup.

     b)   Tahun 2003
Pada tahun 2003 Program Penataan Kelembagaan dan
          Penegakan Hukum di bidang Pengelolaan
          Sumber Daya Alam dan dan Pelestarian
          Lingkungan   Hidup     mempunyai    sasaran
          peningkatan kinerja kelembagaan yang
          terkait dengan pengelolaan sumberdaya
          alam dan lingkungan hidup di pusat-pusat
          kegiatan wisata, yang dijabarkan dalam
          kegiatan sebagai berikut:
          (1)Mengadakan pendidikan dan latihan
               dasar/lanjutan     kader    lingkungan
               hidup   serta     pembentukan    kader
               lingkungan   hidup    di    lingkungan
               masyarakat    dan    di   obyek-obyek
               wisata.

          (2)Memfasilitasi     forum    komunikasi
               lingkungan   hidup   di  lingkungan
               masyarakat dan pusat-pusat kegiatan
               wisata.

          (3)Penyusunan peraturan daerah dibidang
               sumber daya alam dan lingkungan
               hidup.

     c)   Tahun 2004
Pada tahun 2004 Program Penataan Kelembagaan dan
          Penegakan Hukum di bidang Pengelolaan
          Sumber Daya Alam dan dan Pelestarian
          Lingkungan  Hidup   mempunyai  sasaran
          peningkatan   kinerja   kelembagaan   dan
          penataan   sistem  hukum   yang   terkait
          dengan pengelolaan sumberdaya alam dan
          lingkungan hidup yang dijabarkan dalam
          kegiatan sebagai berikut :

          (1)Mengadakan pendidikan dan latihan
               dasar/lanjutan    kader   lingkungan
               hidup   serta    pembentukan   kader
               lingkungan   hidup   di   lingkungan
               masyarakat      dan       lingkungan
               pendidikan.

          (2)Memfasilitasi      forum      komunikasi
               lingkungan    hidup   di    lingkungan
               masyarakat     dan   di     lingkungan
               pendidikan.

          (3)Sosialisasi    peraturan     daerah    di
               bidang    sumber   daya     alam    dan
               lingkungan hidup.

     d)   Tahun 2005
Pada tahun 2005 Program Penataan Kelembagaan dan
          Penegakan Hukum di bidang Pengelolaan
          Sumber Daya Alam dan dan Pelestarian
          Lingkungan   Hidup   mempunyai    sasaran
          terbentuknya sinergi secara kelembagaan
          antara pemerintah dan segenap komponen
          masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya
          alam    dan   lingkungan    hidup    yang
          dijabarkan   dalam    kegiatan    sebagai
          berikut :

          (1)Peningkatan     peran    serta    kader
               lingkungan    hidup   di   lingkungan
               masyarakat.

          (2)Memfasilitasi      forum      komunikasi
               lingkungan    hidup   di    lingkungan
               masyarakat.

          (3)Penegakan peraturan daerah di bidang
               sumber daya alam dii lingkungan
               hidup.

     e)   Tahun 2006
Pada tahun 2006 Program Penataan Kelembagaan dan
          Penegakan Hukum di bidang Pengelolaan
          Sumber Daya Alam dan dan Pelestarian
          Lingkungan   Hidup  mempunyai   sasaran
          peningkatan sinergi secara kelembagaan
          antara pemerintah dan segenap komponen
          masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya
          alam   dan   lingkungan   hidup   untuk
          mendukung kegiatan perekonomian rakyat,
          yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai
          berikut :

          (1)Peningkatan    peran        serta   kader
               lingkungan hidup.

          (2)Memfasilitasi      forum       komunikasi
               lingkungan    hidup   di     lingkungan
               masyarakat.

          (3)Analisa   dan   Evaluasi   pelaksanaan
               Peraturan Daerah di bidang sumber
               daya alam dan lingkungan hidup.

5)Program hemat penggunaan energi
     Program hemat penggunaan energi dengan tujuan
     meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya
     energi   dan   biaya    serta   sumbangan    kota
     terhadap   penurunan     gas-gas    yang    dapat
     menimbulkan efek rumah kaca, dengan sasaran
     meningkatnya       penghematan         penggunaan
     sumberdaya/energi    pada   setiap    wadah   dan
     aktifitas kegiatan. Adapun untuk mencapai
     tujuan dan sasaran program tersebut dilakukan
     kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

     a)   Tahun 2002
Pada tahun 2002 program hemat penggunaan energi
          mempunyai sasaran penghematan penggunaan
          sumber daya energi, yang dijabarkan
          dalam kegiatan sebagai berikut:

          (1)Peningkatan      dan      pengembangan
               penggunaan peralatan mekanik dan
               elektrik serta lampu penerangan
               yang lebih efektif dan efisien.

          (2)Pendataan   peralatan   mekanik    dan
               elektrik serta lampu hemat energi.

          (3)Sosialisasi hemat penggunaan energi.

     b)   Tahun 2003
Pada tahun 2003 program hemat penggunaan energi
          mempunyai sasaran peningkatan efisiensi
          penggunaan sumberdaya energi dan biaya
          untuk    mendukung   pariwisata,    yang
          dijabarkan    dalam  kegiatan    sebagai
          berikut:
          (1)Peningkatan        dan       pengembangan
               penggunaan    peralatan    mekanik dan
               elektrik serta lampu penerangan
               yang lebih efektif dan efisien.

          (2)Evaluasi dan pengembangan pendataan
               peralatan   mekanik   dan elektrik
               serta lampu hemat energi.

          (3)Peningkatan   peran   serta  segenap
               komponen masyarakat dalam kampanye
               hemat energi.

     c)   Tahun 2004
Pada tahun 2004 Program hemat penggunaan energi
          mempunyai       sasaran     peningkatan
          pengetahuan      tentang    penghematan
          sumberdaya energi yang dijabarkan dalam
          kegiatan sebagai berikut:

          (1)Peningkatan      dan      pengembangan
               penggunaan peralatan mekanik dan
               elektrik serta lampu penerangan
               yang lebih efektif dan efisien.

          (2)Evaluasi dan pengembangan pendataan
               peralatan   mekanik   dan elektirk
               serta lampu hemat energi.

     d)   Tahun 2005
Pada tahun 2005 Program hemat penggunaan energi
          mempunyai sasaran peningkatan efisiensi
          penggunaan   sumberdaya   energi,    yang
          dijabarkan   dalam    kegiatan    sebagai
          berikut:

          (1)Peningkatan      dan      pengembangan
               penggunaan peralatan mekanik dan
               elektrik serta lampu penerangan
               yang lebih efektif dan efisien.

          (2)Peningkatan   peran   serta  segenap
               komponen masyarakat dalam kempanye
               hemat energi.

     e)   Tahun 2006
Pada tahun 2006 Program hemat penggunaan energi
          mempunyai sasaran peningkatan efisiensi
          penggunaan sumberdaya energi dan biaya
          dalam rangka mendorong penguatan ekonomi
          kerakyatan,    yang   dijabarkan   dalam
          kegiatan sebagai berikut:
Peningkatan dan pengembangan penggunaan peralatan
          mekanik    dan   elektrik  serta   lampu
          penerangan    yang   lebih efektif   dan
                         efisien.

B.   Meningkatkan Kesatuan Bangsa dan Kerukunan Sosial.
     Untuk meningkatkan kesatuan bangsa dan kerukunan sosial
     diprioritaskan melestarikan nilai-nilai dan norma untuk
     menghargai dan menyadari pentingnya kesatuan bangsa dan
     kerukunan sosial.
Nilai dan norma dalam kehidupan menolak kekerasan, kejahatan,
     korupsi, kolosi dan nepotisme serta menghormati perbedaan
     yang ada di masyarakat.
     Kehidupan politik, transformasi sosial, dan proses demokrasi
     telah   berkembang   dibandingkan  dengan   periode   sebelum
     reformasi.
     Kehidupan pers, komunikasi dan media massa tidak lagi
     dibawah kontrol pemerintah, serta berkembangnya aspirasi
     masyarakat lewat berbagai macam media untuk berekspresi,
     mendorong berperannya pers, komunikasi dan media massa
     sebagai mitra pemerintah.
     Dalam upaya menjaga kesatuan bangsa dan kerukunan sosial
     diperlukan peran serta aparat keamanan dan tokoh masyarakat.

     1.   Program Pembangunan Bidang Politik.

          a.   Umum
          Stabilitas    politik   yang    kondusif    ini    perlu
               dipertahankan sejalan dengan pelaksanaan otonomi
               daerah dan perkembangan demokratisasi di daerah
               dengan cara meningkatkan kesadaran dan pemahaman
               masyarakat terhadap hak dan kewajiban politik
               sebagai    warga   negara    untuk   menjaga    dan
               meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa serta
               kerukunan sosial.
          Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu diambil
               kebijakan dan dilakukan program-program dalam
               bidang politik sehingga dapat mempertahankan dan
               meningkatkan kondisi politik yang sudah kondusif.
          b.  Arah Kejibakan
          Arah kebijakan bidang politik menurut Pola Dasar
              Pembangunan Daerah tahun 2002 - 2006 adalah :
              1)Mengembangkan pendidikan politik dalam rangka
                   meningkatkan    wawasan   kebangsaan    dengan
                   semangat persatuan dan kesatuan.

               2)Membangun masyarakat dengan prinsip demokrasi
                    yang   dijiwai   oleh   semangat   persatuan,
                    kerukunan, kedamaian, kesejahteraan, keadilan
                    dan kemakmuran.

               3)Menerapkan prinsip kesetaraan dalam kehidupan
                    bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
          c.   Program Pembangunan
          Program pembangunan bidang politik disusun berdasarkan
butir-butir    strategi    dan    arah    kebijakan
pembangunan    bidang   politik,    keamanan    dan
ketertiban yang dijabarkan lebih lanjut dalam
bentuk program-program pembangunan.
1)Program Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Program ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan
     dalam masyarakat yang heterogen baik, suku,
     agama, dan golongan dalam wadah Negara
     Kesatuan Republik Indonesia dengan sasaran
     terwujudnya suasana yang aman, damai dalam
     masyarakat yang heterogen di Kota Yogyakarta,
     yang   dijabarkan  dengan   kegiatan   sebagai
     berikut :

     a)   Tahun 2002
     Program Pemantapan Persatuan dan Kesatuan
          Bangsa pada tahun 2002 mempunyai sasaran
          terwujudnya suasana yang aman, damai dan
          kondusif serta mendukung terwujudnya
          kota   yang  tertib   dan   bersih   yang
          dijabarkan   dengan   kegiatan    sebagai
          berikut:

          (1)Penyelenggaraan   pertemuan    berbagai
               forum   dalam   pemantapan    wawasan
               Kebangsaan

          (2)Sosialisasi dalam mewujudkan Kota
               Yogyakarta sebagai kota yang tertib
               dan bersih

     b)   Tahun 2003
     Program Pemantapan Persatuan dan Kesatuan
          Bangsa pada tahun 2003 mempunyai sasaran
          terwujudnya suasana yang aman, damai dan
          kondusif serta mendukung terwujudnya
          Kota Yogyakarta sebagai kota yang mampu
          meletakkan kerangka dasar pariwisata
          yang berbudaya yang dijabarkan dengan
          kegiatan sebagai berikut:

          (1)Penyelenggaraan   pertemuan    berbagai
               forum   dalam   pemantapan    wawasan
               Kebangsaan

          (2)Sosialisasi dalam mewujudkan Kota
               Yogyakarta sebagai kota yang mampu
               meletakkan dasar pariwisata yang
               berbudaya.

     c)   Tahun 2004
     Program Pemantapan Persatuan dan Kesatuan
          Bangsa pada tahun 2004 mempunyai sasaran
          terwujudnya suasana yang aman, damai dan
            kondusif serta mendukung terwujudnya
            Kota Yogyakarta sebagai kota yang mampu
            meletakkan kerangka dasar pendidikan
            yang berkualitas yang dijabarkan dengan
            kegiatan sebagai berikut:

            (1)Penyelenggaraan      pertemuan    berbagai
                 forum   dalam      pemantapan    wawasan
                 Kebangsaan

            (2)Sosialisasi dalam mewujudkan Kota
                 Yogyakarta sebagai kota yang mampu
                 meletakkan      kerangka     dasar
                 pendidikan yang berkualitas

     d)     Tahun 2005

     Program Pemantapan Persatuan dan Kesatuan
          Bangsa pada tahun 2005 mempunyai sasaran
          terwujudnya suasana yang aman, damai dan
          kondusif serta mendukung terwujudnya
          Kota Yogyakarta sebagai kota yang ramah
          lingkungan    yang   dijabarkan   dengan
          kegiatan sebagai berikut:

            (1)Penyelenggaraan      pertemuan    berbagai
                 forum   dalam      pemantapan    wawasan
                 Kebangsaan

            (2)Sosialisasi dalam mewujudkan Kota
                 Yogyakarta sebagai kota yang ramah
                 lingkungan.

     e)   Tahun 2006
     Program Pemantapan Persatuan dan Kesatuan
          Bangsa pada tahun 2006 mempunyai sasaran
          terwujudnya suasana yang aman, damai dan
          kondusif serta mendukung terwujudnya
          Kota     Yogyakarta     sebagai     pusat
          pertumbuhan dan pelayanan jasa yang
          berbasis    ekonomi    kerakyatan    yang
          dijabarkan   dengan   kegiatan    sebagai
          berikut:

            (1)Penyelenggaraan      pertemuan    berbagai
                 forum   dalam      pemantapan    wawasan
                 Kebangsaan

            (2)Sosialisasi dalam mewujudkan Kota
                 Yogyakarta       sebagai      pusat
                 pertumbuhan dan pelayanan jasa yang
                 berbasis ekonomi kerakyatan

2)Program   Pengembangan   Etika,    Moral   dan   Budaya
     Politik

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran
     dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan
     kewajiban politiknya, meningkatkan kualitas
     komunikasi dan kapasitas kontrol politik
     masyarakat, serta membangun masyarakat yang
     maju, bersatu, rukun, damai, demokratis,
     dinamis, toleran, sejahtera, adil dan makmur
     dengan sasaran terpenuhinya hak dan kewajiban
     politik masyarakat sesuai dengan kedudukan,
     fungsi dan peranannya dalam sistem politik
     yang   dijabarkan  dengan   kegiatan  sebagai
     berikut:

     a)   Tahun 2002
     Program Pemantapan Etika, Moral dan Budaya
          Politik pada tahun 2002 mmpunyai sasaran
          meningkatnya kesadaran dan pemahaman
          masyarakat dan aparatur akan hak dan
          kewajibannya sesuai kedudukan, fungsi
          dan peran masing-masing yang dijabarkan
          dengan kegiatan sebagai berikut:

          (1)Melaksanakan    pendataan   organisasi
               politik

          (2)Memfasilitasi         penyelenggaraan
               pendidikan politik bagi segenap
               komponen masyarakat

     b)   Tahun 2003
     Program Pemantapan Etika, Moral dan Budaya
          Politik   pada    tahun   2003   mempunyai
          sasaran    meningkatnya    kesadaran   dan
          pemahaman masyarakat dan aparatur akan
          hak dan kewajibannya sesuai kedudukan,
          fungsi dan peran masing-masing yang
          dijabarkan    dengan    kegiatan   sebagai
          berikut:

          (1)Melaksanakan     pemutahiran      data
               organisasi politik

          (2)Memfasilitasi         penyelenggaraan
               pendidikan politik bagi segenap
               komponen masyarakat

     c)   Tahun 2004
     Program Pemantapan Etika, Moral dan Budaya
          Politik   pada    tahun 2004   mempunyai
          sasaran    meningkatnya  kesadaran   dan
          pemahaman masyarakat dan aparatur akan
          hak dan kewajibannya sesuai kedudukan,
         fungsi dan    peran   masing-masing yang
         dijabarkan   dengan    kegiatan   sebagai
         berikut:

         (1)Melaksanakan     pemutakhiran     data
              organisasi politik

         (2)Memfasilitasi         penyelenggaraan
              pendidikan politik bagi segenap
              komponen masyarakat

    d)   Tahun 2005
    Program Pemantapan Etika, Moral dan Budaya
         Politik   pada    tahun   2005   mempunyai
         sasaran    meningkatnya    kesadaran   dan
         pemahaman masyarakat dan aparatur akan
         hak dan kewajibannya sesuai kedudukan,
         fungsi dan peran masing-masing yang
         dijabarkan    dengan    kegiatan   sebagai
         berikut:

         (1)Melaksanakan     pemutakhiran     data
              organisasi politik

         (2)Memfasilitasi         penyelenggaraan
              pendidikan politik bagi segenap
              komponen masyarakat

    e)   Tahun 2006
    Program Pemantapan Etika, Moral dan Budaya
         Politik   pada    tahun   2006   mempunyai
         sasaran    meningkatnya    kesadaran   dan
         pemahaman masyarakat dan aparatur akan
         hak dan kewajibannya sesuai kedudukan,
         fungsi dan peran masing-masing yang
         dijabarkan    dengan    kegiatan   sebagai
         berikut:

         (1)Melaksanakan     pemutakhiran     data
              organisasi politik

         (2)Memfasilitasi         penyelenggaraan
              pendidikan politik bagi segenap
              komponen masyarakat

         (3)Penyelenggaraan    pemilihan    Kepala
              Daerah

3)Program Peningkatan Peranan Organisasi Politik
     dan Organisasi Kemasyarakatan.
    Program ini bertujuan untuk memfasilitasi
    peran   organisasi-organisasi  politik  dan
    kemasyarakatan serta partisipasi masyarakat
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara dengan sasaran terwujudnya situasi
politik dan kehidupan kemasyarakatan yang
dinamis dan kondusif yang dijabarkan dengan
kegiatan sebagai berikut:

a)   Tahun 2002
Program    Peningkatan    Peranan     Organisasi
     Politik dan Organisasi Kemasyarakatan
     pada   tahun    2002   mempunyai    sasaran
     terwujudnya     situasi     politik     dan
     kehidupan kemasyarakatan yang dinamis
     dan kondusif serta mendukung terwujudnya
     kota   yang   tertib   dan   bersih    yang
     dijabarkan    dengan    kegiatan    sebagai
     berikut:

     (1)Memfasilitasi       peran    organisasi
          politik

     (2)Memfasilitasi       peran    organisasi
          kemasyarakatan

b)   Tahun 2003
Program    Peningkatan    Peranan    Organisasi
     Politik dan Organisasi Kemasyarakatan
     pada   tahun   2003    mempunyai    sasaran
     terwujudnya     situasi     politik     dan
     kehidupan kemasyarakatan yang dinamis
     dan kondusif serta mendukung meletakkan
     kerangka dasar pariwisata yang berbudaya
     yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai
     berikut:

     (1)Memfasilitasi       peran    organisasi
          politik
     (2)Memfasilitasi                organisasi
          kemasyarakatan

c)   Tahun 2004
Program    Peningkatan    Peranan    Organisasi
     Politik dan Organisasi Kemasyarakatan
     pada   tahun    2004   mempunyai    sasaran
     terwujudnya     situasi     politik     dan
     kehidupan kemasyarakatan yang dinamis
     dan kondusif serta mendukung meletakkan
     kerangka     dasar     pendidikan      yang
     berkualitas    yang   dijabarkan     dengan
     kegiatan sebagai berikut:
     (1)Fasilitasi peran organisasi politik

     (2)Fasilitasi         peran     organisasi
               kemasyarakatan

     d)   Tahun 2005
     Program    Peningkatan     Peranan     Organisasi
          Politik dan Organisasi Kemasyarakatan
          pada   tahun    2005    mempunyai    sasaran
          terwujudnya     situasi      politik     dan
          kehidupan kemasyarakatan yang dinamis
          dan kondusif serta mendukung mewujudkan
          kota    yang    ramah     lingkungan    yang
          dijabarkan    dengan     kegiatan    sebagai
          berikut:

          (1)Fasilitasi peran organisasi politik

          (2)Fasilitasi       peran        organisasi
               kemasyarakatan

     e)   Tahun 2006
     Program    Peningkatan    Peranan     Organisasi
          Politik dan Organisasi Kemasyarakatan
          pada   tahun    2006   mempunyai    sasaran
          terwujudnya     situasi     politik     dan
          kehidupan kemasyarakatan yang dinamis
          dan kondusif serta mendukung mewujudkan
          Kota     Yogyakarta      sebagai      pusat
          pertumbuhan dan pelayanan jasa yang
          berbasis    ekonomi     kerakyatan     yang
          dijabarkan    dengan    kegiatan    sebagai
          berikut:

          (1)Fasilitasi peran organisasi politik

          (2)Fasilitasi       peran        organisasi
               kemasyarakatan
4)Program   Peningkatan  Kualitas  Penyelenggaraan
     Pemilu.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas
     penyelenggaraan     Pemilihan    Umum     dan
     partisipasi politik masyarakat dengan sasaran
     terlaksananya pemilu yang demokratis dan
     transparan yang dijabarkan dengan kegiatan
     sebagai berikut:

     a)   Tahun 2003
     Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan
          Pemilu pada tahun 2003 mempunyai sasaran
          terlaksananya pemilu yang demokratis dan
          transparan    yang   dijabarkan   dengan
          kegiatan sebagai berikut:
          (1)Memfasilitasi   persiapan    pendataan
               peserta pemilih dan peserta pemilu
                    (2)Sosialisasi     penyelenggaraan   Pemilu
                         tahun 2004

               b)   Tahun 2004

               Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan
                    Pemilu pada tahun 2004 mempunyai sasaran
                    terlaksananya    penyelenggaraan  pemilu
                    yang demokratis dan transparan yang
                    dijabarkan    dengan   kegiatan  sebagai
                    berikut:

                    (1)Memfasilitasi    pendataan        peserta
                         pemilih dan peserta pemilu

                    (2)Memfasilitasi   penyelenggaraan   Pemilu
                         tahun 2004

               c)   Tahun 2005
               Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan
                    Pemilu pada tahun 2005 mempunyai sasaran
                    tersosialiasinya   hasil    pelenggaraan
                    pemilu yang demokratis dan transparan
                    yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai
                    berikut:

                    (1)Sosialisasi hasil pemilu

                    (2)Sosialisasi hasil-hasil SU MPR

2.Program Pembangunan Bidang Komunikasi, Informasi dan Media
     Massa

    a.   Umum
         Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan media
         massa   telah    dapat    membangkitkan    kesadaran
         masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan
         pemerintahan    dan    pembangunan.    Selain    itu
         penyelenggaraan komunikasi, informasi dan Media
         Massa juga telah berhasil menjadi wadah atau
         saluran aspirasi warga masyarakat dan sarana bagi
         pemerintah untuk berkomunikasi dengan masyarakat.

    b.   Arah Kebijakan
         Arah kebijakan bidang komunikasi, informasi dan
         media massa menurut Pola Dasar Pembangunan Daerah
         tahun 2002 - 2006 adalah meningkatkan pemanfaatan
         media komunikasi

    c.   Program Pembangunan
         Program pembangunan bidang Komunikasi, Informasi
         dan Media Massa disusun berdasarkan butir-butir
         strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang
politik, keamanan dan ketertiban yang dijabarkan
lebih   lanjut   dalam   bentuk   program-program
pembangunan.

1)Program Pemberdayaan Komunikasi, Informasi dan
     Media Massa.

    Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan
    memantapkan     pertukaran     informasi     dan
    komunikasi    antar     dan   intra    kelompok
    masyarakat   serta   antara   lembaga    politik
    dengan masyarakat sesuai peran dan fungsinya
    masing-masing    dengan   sasaran   terwujudnya
    kesadaran     dan     kedewasaan     berpolitik
    masyarakat melalui pertukaran informasi yang
    bebas dan transparan, serta adanya mekanisme
    kontrol sosial yang lebih terbuka yang
    dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut:

    a)   Tahun 2002
    Program Pemberdayaan Komunikasi, Informasi
         dan   Media  Massa    pada    tahun   2002
         mempunyai   sasaran       terselenggaranya
         komunikasi  antar    masyarakat,    antara
         masyarakat    dan     pemerintah      akan
         pentingnya   suasana     ketertiban    dan
         kebersihan     Kota        Yogyakarta yang
         dijabarkan  dengan     kegiatan    sebagai
         berikut:

         (1)Pendataan             kelompok-kelompok
              komunikasi     sosial    dan    media
              komunikasi

         (2)Pemberdayaan         kelompok-kelompok
              komunikasi sosial dan media massa
         (3)Peningkatan      sosialisasi     dan
              komunikasi     dialogis    melalui
              berbagai media tentang ketertiban
              dan kebersihan

         (4)Peningkatan pengetahuan dan kemampuan
              Badan      Koordinasi      Hubungan
              Masyarakat (Bakohumas) tentang kota
              yang tertib dan bersih.

    b)   Tahun 2003
    Program Pemberdayaan Komunikasi, Informasi
         dan   Media   Massa    pada   tahun   2003
         mempunyai    sasaran      terselenggaranya
         komunikasi   antar    masyarakat,   antara
         masyarakat    dan    pemerintah    tentang
         pengembangan     pariwisata     di    Kota
     Yogyakarta yang     dijabarkan      dengan
     kegiatan sebagai berikut:

     (1)Pendataan    kelompok-kelompok    media
          komunikasi

     (2)Pemberdayaan         kelompok-kelompok
          komunikasi

     (3)Peningkatan      sosialisasi         dan
          komunikasi     dialogis        melalui
          berbagai        media          tentang
          kepariwisataan

     (4)Peningkatan pengetahuan dan kemampuan
          Bakohumas tentang pariwisata yang
          berbudaya.

c)   Tahun 2004
Program Pemberdayaan Komunikasi, Informasi
     dan   Media   Massa    pada   tahun   2004
     mempunyai    sasaran      terselenggaranya
     komunikasi   antar    masyarakat,   antara
     masyarakat    dan    pemerintah    tentang
     pengembangan     pendidikan     di    Kota
     Yogyakarta yang      dijabarkan     dengan
     kegiatan sebagai berikut:

     (1)Pendataan    kelompok-kelompok    media
          komunikasi

     (2)Peningkatan   pemberdayaan   kelompok-
          kelompok   komunikasi   sosial   dan
          media komunikasi

     (3)Peningkatan      sosialisasi       dan
          komunikasi     dialogis      melalui
          berbagai media tentang pendidikan

     (4)Peningkatan pengetahuan dan kemampuan
          Bakohumas tentang pendidikan yang
          berkualitas

d)   Tahun 2005
Program Pemberdayaan Komunikasi, Informasi
     dan   Media   Massa   pada   tahun   2005
     mempunyai    sasaran     terselenggaranya
     komunikasi   antar   masyarakat,   antara
     masyarakat dan pemerintah tentang kota
     yang ramah lingkungan yang dijabarkan
     dengan kegiatan sebagai berikut:
     (1)Pemutakhiran data kelompok-kelompok
          sosial dan media komunikasi
          (2)Peningkatan   partisipasi    kelompok-
               kelompok   komunikasi   sosial   dan
               media komunikasi

          (3)Peningkatan     sosialisasi      dan
               komunikasi    dialogis     melalui
               berbagai media tentang kelestarian
               lingkungan

          (4)Peningkatan pengetahuan dan kemampuan
               Bakohumas tentang kota yang ramah
               lingkungan

     c)   Tahun 2006
     Program Pemberdayaan Komunikasi, Informasi
          dan   Media   Massa    pada   tahun    2006
          mempunyai    sasaran      terselenggaranya
          komunikasi   antar    masyarakat,    antara
          masyarakat    dan    pemerintah    tentang
          pengembangan    pusat    pertumbuhan    dan
          pelayanan jasa di Kota Yogyakarta yang
          dijabarkan   dengan     kegiatan   sebagai
          berikut:

          (1)Pemutakhiran   data kelompok-kelompok
               komunikasi     sosial  dan    media
               komunikasi

          (2)Pemantapan    partisipasi    kelompok-
               kelompok   komunikasi   sosial   dan
               media massa

          (3)Peningkatan       sosialisasi      dan
               komunikasi      dialogis     melalui
               berbagai    media    tentang   pusat
               pertumbuhan dan pelayanan jasa

          (4)Peningkatan pengetahuan dan kemampuan
               Bakohumas tentang kota      sebagai
               pusat pertumbuhan dan pelayanan
               jasa    yang    berbasis    ekonomi
               kerakyatan.

2)   Program Pemanfaatan Teknologi Informasi.
     Program ini bertujuan untuk meningkatkan
     pemanfaatan    teknologi     informasi    guna
     menyebarkan dan memperoleh informasi pada
     lingkup global dengan sasaran memperluas
     penyebaran   informasi   kepada   publik   dan
     penyebaran informasi pada lingkup global yang
     dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut:

     a)   Tahun 2002
Program Pemanfaatan Teknologi Informasi pada
     tahun 2002 mempunyai sasaran memperluas
     penyebaran informasi kepada publik dan
     penyerapan informasi pada lingkup global
     yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai
     berikut :

    (1)Pembangunan dan pengelolaan     Website
         Pemerintah Kota Yogyakarta

    (2)Penyediaan      fasilitas      koneksi
         internet.

b)   Tahun 2003
Program Pemanfaatan Teknologi Informasi pada
     tahun 2003 mempunyai sasaran memperluas
     penyebaran informasi kepada publik dan
     penyerapan informasi pada lingkup global
     yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai
     berikut :

    (1)Pengembangan dan pengelolaan Website
         Pemerintah Kota Yogyakarta

    (2)Penambahan      fasilitas      koneksi
         internet.

    (3)Pembangunan Wave Line/Leased Line/V-
         sat line

c)   Tahun 2004
Program Pemanfaatan Teknologi Informasi pada
     tahun 2004 mempunyai sasaran memperluas
     penyebaran informasi kepada publik dan
     penyerapan informasi pada lingkup global
     yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai
     berikut :

    (1)Pengembangan dan pengelolaan Website
         Pemerintah Kota Yogyakarta

    (2)Pengembangan Wave Line/Leased Line/V-
         sat line

    (3)Pembangunan    e_Government   Pelayanan
         Masyarakat

d)   Tahun 2005
Program Pemanfaatan Teknologi Informasi pada
     tahun 2005 mempunyai sasaran memperluas
     penyebaran informasi kepada publik dan
     penyerapan informasi pada lingkup global
     yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai
     berikut :
          (1)Pengembangan dan pengelolaan Website
               Pemerintah Kota Yogyakarta

          (2)Pengembangan Wave Line/Leased Line/V-
               sat line

          (3)Pengembangan    e_Government   Pelayanan
               Masyarakat

     e)   Tahun 2006
     Program Pemanfaatan Teknologi Informasi pada
          tahun 2006 mempunyai sasaran memperluas
          penyebaran informasi kepada publik dan
          penyerapan informasi pada lingkup global
          yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai
          berikut :

          (1)Pengembangan dan pengelolaan Website
               Pemerintah Kota Yogyakarta

          (3)Penyempurnaan   e_Government   Pelayanan
               masyarakat

3)   Program Peningkatan Pelayanan Informasi
     Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan
     memantapkan   penyampaian    informasi   kepada
     masyarakat    dengan    sasaran    terpenuhinya
     kebutuhan informasi masyarakat dan aparatur
     secara   optimal    yang   dijabarkan    dengan
     kegiatan sebagai berikut:

     a)   Tahun 2002
     Program Peningkatan Pelayanan Informasi pada
          tahun      2002    mempunyai    sasaran
          terpenuhinya     kebutuhan    informasi
          masyarakat dan aparatur secara optimal
          yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai
          berikut :

          (1)Penyusunan Rencana Induk Pengembangan
               Sistem Informasi Manajemen Daerah

          (2)Pembangunan,            pengembangan,
               pengelolaan    dan     pemeliharaan
               Aplikasi Sistem Informasi manajemen
               tahap pertama.

          (3)Pelaksanaan   pembinaan,   pengelolaan
               dan pengembangan kearsipan
          (4)Penyusunan       pedoman     pelaksanaan
               kearsipan     dan   sistem   informasi
               manajemen
b)   Tahun 2003
Program Peningkatan Pelayanan Informasi pada
     tahun      2003    mempunyai    sasaran
     terpenuhinya     kebutuhan    informasi
     masyarakat dan aparatur secara optimal
     yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai
     berikut :

    (1)Pembangunan,            pengembangan,
         pengelolaan    dan     pemeliharaan
         Aplikasi Sistem Informasi manajemen
         tahap kedua.

    (2)Pelaksanaan   pembinaan,   pengelolaan
         dan pengembangan kearsipan

    (3)Penyusunan     pedoman     pelaksanaan
         kearsipan   dan   sistem   informasi
         manajemen

c)   Tahun 2004
Program Peningkatan Pelayanan Informasi pada
     tahun      2004    mempunyai    sasaran
     terpenuhinya     kebutuhan    informasi
     masyarakat dan aparatur secara optimal
     yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai
     berikut :

    (1)Pembangunan,            pengembangan,
         pengelolaan    dan     pemeliharaan
         Aplikasi Sistem Informasi manajemen
         tahap ketiga.

    (2)Pelaksanaan   pembinaan,   pengelolaan
         dan pengembangan kearsipan
    (3)Penyusunan     pedoman     pelaksanaan
         kearsipan   dan   sistem   informasi
         manajemen

d)   Tahun 2005
Program Peningkatan Pelayanan Informasi pada
     tahun      2005    mempunyai    sasaran
     terpenuhinya     kebutuhan    informasi
     masyarakat dan aparatur secara optimal
     yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai
     berikut :

    (1)Pembangunan,            pengembangan,
         pengelolaan    dan     pemeliharaan
         Aplikasi Sistem Informasi manajemen
         tahap keempat
          (2)Pelaksanaan   pembinaan,   pengelolaan
               dan pengembangan kearsipan

          (3)Penyusunan      pedoman     pelaksanaan
               kearsipan    dan   sistem   informasi
               manajemen

     e)   Tahun 2006
     Program Peningkatan Pelayanan Informasi pada
          tahun      2006    mempunyai    sasaran
          terpenuhinya     kebutuhan    informasi
          masyarakat dan aparatur secara optimal
          yang dijabarkan dengan kegiatan sebagai
          berikut :

          (1)Pembangunan,            pengembangan,
               pengelolaan    dan     pemeliharaan
               Aplikasi Sistem Informasi manajemen
               tahap kelima

          (2)Pelaksanaan   pembinaan,   pengelolaan
               dan pengembangan kearsipan

          (3)Penyusunan      pedoman     pelaksanaan
               kearsipan    dan   sistem   informasi
               manajemen

4)Program   Pengembangan    Sarana   dan   Prasarana
     Komunikasi dan Informasi.
     Program ini bertujuan untuk meningkatkan
     kualitas sarana dan prasarana komunikasi di
     lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dan
     masyarakat    dengan    sasaran    meningkatnya
     kemudahan   bagi    masyarakat   dan   aparatur
     pemerintah untuk mengakses informasi yang
     dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut:
     a)   Tahun 2002
     Program Pengembangan Sarana dan Prasarana
          Komunikasi dan Informasi pada tahun 2002
          mempunyai sasaran meningkatnya kemudahan
          bagi masyarakat dan aparatur pemerintah
          untuk     mengakses    informasi    yang
          dijabarkan    dengan  kegiatan   sebagai
          berikut:

          (1)Peningkatan    sarana   dan   prasarana
               komunikasi    dan   informasi   tahap
               pertama.

          (2)Pengadaan,      pengembangan       dan
               pemeliharaan perangkat keras dan
               jaringan komunikasi dan informasi
    (3)Pembangunan Local   Area   Network/Wide
         Area Network

b)   Tahun 2003
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana
     Komunikasi dan Informasi pada tahun 2003
     mempunyai sasaran meningkatnya kemudahan
     bagi masyarakat dan aparatur pemerintah
     untuk     mengakses    informasi    yang
     dijabarkan    dengan  kegiatan   sebagai
     berikut:

    (1)Peningkatan    sarana   dan   prasarana
         komunikasi    dan   informasi   tahap
         kedua.

    (2)Pengadaan,      pengembangan       dan
         pemeliharaan perangkat keras dan
         jaringan komunikasi dan informasi

    (3)Penambahan Local    Area   Network/Wide
         Area Network

    (4)Pembangunan     peralatan    komputer
         pendukung dan jaringan Pusat Sistem
         Informasi

    (5)Pembangunan Bengkel Kerja     Teknisi,
         Ruangan Programmer dan      Operator
         Komputer.

    (6)Peningkatan sarana dan prasarana Unit
         Pelayanan    Terpadu   Satu    Atap
         (UPTSA).

c)   Tahun 2004
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana
     Komunikasi dan Informasi pada tahun 2004
     mempunyai sasaran meningkatnya kemudahan
     bagi masyarakat dan aparatur pemerintah
     untuk     mengakses    informasi    yang
     dijabarkan    dengan  kegiatan   sebagai
     berikut:

    (1)Peningkatan    sarana   dan   prasarana
         komunikasi    dan   informasi   tahap
         ketiga.

    (2)Pengadaan,      pengembangan       dan
         pemeliharaan perangkat keras dan
         jaringan komunikasi dan informasi
    (3)Penambahan Local    Area   Network/Wide
         Area Network
    (4)Peningkatan     peralatan    komputer
         pendukung dan jaringan Pusat Sistem
         Informasi

    (5)Peningkatan Bengkel Kerja     Teknisi,
         Ruangan Programmer dan      Operator
         Komputer.

    (6)Peningkatan    sarana   dan   prasarana
         UPTSA

d)   Tahun 2005
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana
     Komunikasi dan Informasi pada tahun 2005
     mempunyai sasaran meningkatnya kemudahan
     bagi masyarakat dan aparatur pemerintah
     untuk     mengakses    informasi    yang
     dijabarkan    dengan  kegiatan   sebagai
     berikut:

    (1)Peningkatan    sarana   dan   prasarana
         komunikasi    dan   informasi   tahap
         keempat.

    (2)Pengadaan,      pengembangan       dan
         pemeliharaan perangkat keras dan
         jaringan komunikasi dan informasi

    (3)Penambahan Local    Area   Network/Wide
         Area Network

    (4)Peningkatan     peralatan    komputer
         pendukung dan jaringan Pusat Sistem
         Informasi
    (5)Peningkatan Bengkel Kerja     Teknisi,
         Ruangan Programmer dan      Operator
         Komputer.

    (6)Peningkatan    sarana   dan   prasarana
         UPTSA

e)   Tahun 2006
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana
     Komunikasi dan Informasi pada tahun 2006
     mempunyai sasaran meningkatnya kemudahan
     bagi masyarakat dan aparatur pemerintah
     untuk     mengakses    informasi    yang
     dijabarkan    dengan  kegiatan   sebagai
     berikut:
    (1)Peningkatan    sarana   dan   prasarana
         komunikasi    dan   informasi   tahap
                         kelima

                    (2)Pengadaan,      pengembangan       dan
                         pemeliharaan perangkat keras dan
                         jaringan komunikasi dan informasi

                    (3)Penambahan Local     Area   Network/Wide
                         Area Network

                    (4)Peningkatan     peralatan    komputer
                         pendukung dan jaringan Pusat Sistem
                         Informasi

                    (5)Peningkatan Bengkel Kerja       Teknisi,
                         Ruangan Programmer dan        Operator
                         Komputer.

                    (6)Peningkatan    sarana    dan   prasarana
                         UPTSA

3.Program Pembangunan Daerah Bidang Keamanan dan Ketertiban

     a.   Umum
          Kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat
          relatif cukup mantap, disisi lain masih ada
          berbagai permasalahan seperti peredaran narkoba,
          perjudian dan penyakit-penyakit masyarakat lainnya
          yang perlu mendapat perhatian. Untuk mengatasi
          kondisi tersebut diatas perlu upaya peningkatan
          pemeliharaan   keamanan  dan   ketertiban   dengan
          menanggulangi setiap gangguan yang dilaksanakan
          secara terpadu.

     b.   Arah Kebijakan
          Arah kebijakan bidang keamanan dan ketertiban
          menurut Pola Dasar Pembangunan Daerah tahun 2002 -
          2006 adalah meningkatkan keamanan dan ketertiban
          untuk    mendukung    kegiatan   pendidikan    dan
          kepariwisataan yang kondusif.

     c.   Program Pembangunan
          Program pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban
          disusun berdasarkan butir-butir strategi dan arah
          kebijakan pembangunan bidang politik, keamanan dan
          ketertiban yang dijabarkan lebih lanjut dalam
          bentuk program-program pembangunan.

          1)   Program Pembinaan Keamanan dan Ketertiban.
               Program   ini    bertujuan    untuk    mewujudkan
               penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di
               masyarakat    dari    gangguan    keamanan    dan
               ketertiban     dengan     sasaran     terwujudnya
               stabilitas keamanan daerah yang kondusif dan
               terlindunginya     masyarakat    dari    gangguan
keamanan   dan  ketertiban   yang   dijabarkan
dengan kegiatan sebagai berikut:

a)   Tahun 2002
Program Pembinaan Keamanan dan Ketertiban
     pada   tahun   2002   mempunyai   sasaran
     terwujudnya stabilitas keamanan daerah
     yang    kondusif    dan    terlindunginya
     masyarakat dari gangguan keamanan dan
     ketertiban    yang   dijabarkan    dengan
     kegiatan sebagai berikut:

     (1)Pembinaan ketentraman dan ketertiban
          umum.

     (2)Koordinasi   dan    kerjasama    antar
          instansi   terkait    serta   dengan
          aparat hukum lainnya.

     (3)Peningkatan     operasi     penertiban
          pelanggar       ketentraman      dan
          ketertiban     serta     pelanggaran
          Peraturan Daerah (Perda).

     (4)Analisa dan evaluasi Ketentraman dan
          ketertiban.

b)   Tahun 2003
Program Pembinaan Keamanan dan Ketertiban
     pada   tahun   2003   mempunyai   sasaran
     terwujudnya stabilitas keamanan daerah
     yang    kondusif    dan    terlindunginya
     masyarakat dari gangguan keamanan dan
     ketertiban    yang   dijabarkan    dengan
     kegiatan sebagai berikut:
     (1)Pembinaan ketentraman dan ketertiban
          umum.

     (2)Koordinasi   dan    kerjasama    antar
          instansi   terkait    serta   dengan
          aparat hukum lainnya.

     (3)Peningkatan     operasi     penertiban
          pelanggar       ketentraman      dan
          ketertiban serta pelanggaran Perda.

     (4)Analisa dan evaluasi Ketentraman dan
          ketertiban

c)   Tahun 2004
Program Pembinaan Keamanan dan Ketertiban
     pada   tahun  2004   mempunyai sasaran
     terwujudnya stabilitas keamanan daerah
     yang    kondusif    dan    terlindunginya
     masyarakat dari gangguan keamanan dan
     ketertiban    yang   dijabarkan    dengan
     kegiatan sebagai berikut:

     (1)Pembinaan ketentraman dan ketertiban
          umum.

     (2)Koordinasi   dan    kerjasama    antar
          instansi   terkait    serta   dengan
          aparat hukum lainnya.

     (3)Peningkatan     operasi     penertiban
          pelanggar       ketentraman      dan
          ketertiban serta pelanggaran Perda.

     (4)Analisa dan evaluasi Ketentraman dan
          ketertiban

d)   Tahun 2005
Program Pembinaan Keamanan dan Ketertiban
     pada   tahun   2005   mempunyai   sasaran
     terwujudnya stabilitas keamanan daerah
     yang    kondusif    dan    terlindunginya
     masyarakat dari gangguan keamanan dan
     ketertiban    yang   dijabarkan    dengan
     kegiatan sebagai berikut:

     (1)Pembinaan ketentraman dan ketertiban
          umum.

     (2)Koordinasi   dan    kerjasama    antar
          instansi   terkait    serta   dengan
          aparat hukum lainnya.

     (3)Peningkatan     operasi     penertiban
          pelanggar       ketentraman      dan
          ketertiban serta pelanggaran Perda.

     (4)Analisa dan evaluasi Ketentraman dan
          ketertiban

e)   Tahun 2006
Program Pembinaan Keamanan dan Ketertiban
     pada   tahun   2006   mempunyai   sasaran
     terwujudnya stabilitas keamanan daerah
     yang    kondusif    dan    terlindunginya
     masyarakat dari gangguan keamanan dan
     ketertiban    yang   dijabarkan    dengan
     kegiatan sebagai berikut:
     (1)Pembinaan ketentraman dan ketertiban
          umum.
          (2)Koordinasi   dan    kerjasama      antar
               instansi   terkait    serta     dengan
               aparat hukum lainnya.

          (3)Peningkatan     operasi     penertiban
               pelanggar       ketentraman      dan
               ketertiban serta pelanggaran Perda.

          (4)Analisa dan evaluasi Ketentraman dan
               ketertiban

2)Program Pengembangan dan Pembinaan Perlindungan
     Masyarakat
     Program   ini   bertujuan   untuk    mewujudkan
     perlingungan    masyarakat    dengan    sasaran
     meningkatnya   profesionalitas   Hansip   dalam
     melaksanakan tugas perlindungan masyarakat
     yang   dijabarkan   dengan  kegiatan    sebagai
     berikut:

     a)   Tahun 2002
     Program     Pengembangan      dan     Pembinaan
          Perlindungan Masyarakat pada tahun 2002
          mempunyai       sasaran       meningkatnya
          profesionalitas        Hansip        dalam
          melaksanakan       tugas      perlindungan
          masyarakat    yang    dijabarkan    dengan
          kegiatan sebagai berikut:

          (1)Peningkatan profesionalisme Hansip /
               Perlindungan     dan     pengamanan
               masyarakat

          (2)Peningkatan pemberdayaan Linmas

     b)   Tahun 2003
     Program     Pengembangan      dan     Pembinaan
          Perlindungan Masyarakat pada tahun 2003
          mempunyai       sasaran       meningkatnya
          profesionalitas        Hansip        dalam
          melaksanakan       tugas      perlindungan
          masyarakat    yang    dijabarkan    dengan
          kegiatan sebagai berikut:

          (1)Peningkatan profesionalisme Hansip /
               Perlindungan     dan     pengamanan
               masyarakat

          (2)Peningkatan pemberdayaan Linmas

     c)   Tahun 2004
     Program     Pengembangan    dan     Pembinaan
          Perlindungan Masyarakat pada tahun 2004
          mempunyai      sasaran      meningkatnya
                        profesionalitas        Hansip        dalam
                        melaksanakan       tugas      perlindungan
                        masyarakat    yang    dijabarkan    dengan
                        kegiatan sebagai berikut:

                        (1)Peningkatan profesionalisme Hansip /
                             Perlindungan     dan     pengamanan
                             masyarakat

                        (2)Peningkatan pemberdayaan Linmas

                   d)   Tahun 2005

                   Program     Pengembangan      dan     Pembinaan
                        Perlindungan Masyarakat pada tahun 2005
                        mempunyai       sasaran       meningkatnya
                        profesionalitas        Hansip        dalam
                        melaksanakan       tugas      perlindungan
                        masyarakat    yang    dijabarkan    dengan
                        kegiatan sebagai berikut:

                        (1)Peningkatan profesionalisme Hansip /
                             Perlindungan     dan     pengamanan
                             masyarakat

                        (2)Peningkatan pemberdayaan Linmas

                   e)   Tahun 2006
                   Program     Pengembangan      dan     Pembinaan
                        Perlindungan Masyarakat pada tahun 2006
                        mempunyai       sasaran       meningkatnya
                        profesionalitas        Hansip        dalam
                        melaksanakan       tugas      perlindungan
                        masyarakat    yang    dijabarkan    dengan
                        kegiatan sebagai berikut:
                        (1)Peningkatan profesionalisme Hansip /
                             Perlindungan     dan     oengamanan
                             masyarakat

                        (2)Peningkatan pemberdayaan Linmas

C.Mewujudkan Supremasi Hukum dan Pemerintahan yang Baik.
     Prioritas untuk mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan
     yang baik dan bersih dititik beratkan pada seluruh aparat
     pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat untuk
     selalu patuh pada hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan
     demikian penyelenggaraan pemerintahan di Kota Yogyakarta,
     khususnya dalam penegakan hukum perlu ditingkatkan dan dalam
     pelaksanaannya harus berdasarkan hukum dan peraturan yang
     berlaku. Keterbukaan atas segala informasi penyelenggaraan
     pemerintahan   dan   pengelolaan   pembangunan   harus dapat
     dipertanggungjawabkan dan aparatur pemerintah daerah harus
     mampu   merespon   dinamika  yang   terus   berkembang dalam
masyarakat.

     1.   Program Pembangunan Bidang Hukum.

          a.   Umum.
               Penegakan supremasi hukum berdasarkan nilai-
               nilai    kebenaran    dan   keadilan    serta
               penghormatan terhadap hak asasi manusia belum
               memenuhi harapan masyarakat. Kondisi ini
               antara lain disebabkan masih adanya peraturan
               perundang-undangan yang belum mencerminkan
               aspirasi masyarakat dan kurang mencerminkan
               keadilan.

               Disamping itu kurangnya kesadaran hukum yang
               mengakibatkan rendahnya kepatuhan masyarakat
               dan   aparatur  pemerintah   terhadap   hukum.
               Demikian juga kurangnya sosialisasi peraturan
               perundang-undangan  baik   kepada   masyarakat
               maupun aparat pemerintah untuk menciptakan
               persamaan persepsi, seringkali menimbulkan
               kesalahpahaman.

          b.   Arah Kebijakan.
               Arah kebijakan pembangunan di bidang Hukum
               menurut Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun
               2002-2006 adalah :

                    (1)Mengembangkan  peraturan   perundang-
                         undangan di bidang pendidikan dalam
                         rangka mencapai pendidikan yang
                         berkualitas.

                    (2)Mengembangkan   peraturan  perundang-
                         undangan yang mendukung kegiatan
                         kepariwisataan    untuk  mewujudkan
                         masyarakat sadar wisata.

                    (3)Mengembangkan   peraturan   perundang-
                         undangan   yang   mendukung   sistem
                         ekonomi kerakyatan dalam rangka
                         menghadapi pasar bebas.

                    (4)Mengembangkan   peraturan   perundang-
                         undangan yang mendukung kelestarian
                         lingkungan       dan      mewujudkan
                         masyarakat sadar lingkungan

                    (5)Mengembangkan budaya hukum di semua
                         komponen       masyarakat      untuk
                         tercapainya kesadaran dan kepastian
                         hukum    dalam   rangka   menegakkan
                         supremasi hukum dan terwujudnya
                         sadar hukum
     (6)Menegakkan hukum secara konsisten
          untuk   lebih   menjamin   kepastian
          hukum,    rasa    keadilan,    serta
          menghargai hak asasi manusia.

c.   Program Pembangunan.
     Pembangunan    bidang    hukum    disusun
     berdasarkan butir-butir strategi dan
     arah kebijakan pembangunan bidang hukum
     yang   dijabarkan  lebih   lanjut   dalam
     bentuk program-program pembangunan.

     1)Program   Pengkajian    dan    Penerbitan
          Peraturan         Perundang-undangan
          mempunyai tujuan mendukung upaya-
          upaya   dalam    rangka     mewujudkan
          supremasi hukum terutama pembuatan
          aturan       disesuaikan        dengan
          peraturan-peraturan      yang    baru,
          melaksanakan
          penyempurnaan/pengembangan terhadap
          peraturan perundang-undangan yang
          sudah     tidak     sesuai      dengan
          perkembangan masyarakat.

          Dengan tujuan tersebut diatas maka
          sasarannya    adalah    terciptanya
          peraturan perundang-undangan yang
          sesuai dengan aspirasi masyarakat
          dan kebutuhan pembangunan. Program
          ini dilaksanakan dengan kegiatan
          sebagai berikut:

a)   Tahun 2002
Program Pengkajian dan Penerbitan Peraturan
     Perundang-undangan   pada  tahun   2002
     mempunyai sasaran terwujudnya peraturan
     perundang-undangan yang aspiratif, yang
     dijabarkan dalam kegiatan:

     (1)Inventarisasi terhadap permasalahan
          hukum serta melakukan pengumpulan,
          penelitian   dan  pengolahan  data
          dibidang hukum.

     (2)Penyempurnaan/pengembangan   terhadap
          peraturan perundang-undangan dengan
          melibatkan     segenap     komponen
          masyarakat       dalam       proses
          penyusunannya     serta     membuat
          dokumen-domumen hukum.

b)   Tahun 2003:
Program Pengkajian dan Penerbitan Peraturan
     Perundang-undangan   pada   tahun   2003
     mempunyai sasaran terwujudnya peraturan
     perundang-undangan yang dijabarkan dalam
     kegiatan:

    (1)Inventarisasi terhadap permasalahan
         hukum serta melakukan pengumpulan,
         penelitian   dan  pengolahan  data
         dibidang hukum.

    (2)Penyempurnaan/pengembangan   terhadap
         peraturan perundang-undangan dengan
         melibatkan     segenap     komponen
         masyarakat       dalam       proses
         penyusunannya     serta     membuat
         dokumen-dokumen hukum.

c)   Tahun 2004:
Program Pengkajian dan Penerbitan Peraturan
     Perundang-undangan   pada   tahun   2004
     mempunyai sasaran terwujudnya peraturan
     perundang-undangan yang dijabarkan dalam
     kegiatan:

    (1)Inventarisasi terhadap permasalahan
         hukum serta melakukan pengumpulan,
         penelitian   dan  pengolahan  data
         dibidang hukum.

    (2)Penyempurnaan/pengembangan   terhadap
         peraturan perundang-undangan dengan
         melibatkan     segenap     komponen
         masyarakat       dalam       proses
         penyusunannya     serta     membuat
         dokumen-dokumen hukum.
d)   Tahun 2005:
Program Pengkajian dan Penerbitan Peraturan
     Perundang-undangan   pada  tahun   2005
     mempunyai sasaran terwujudnya peraturan
     perundang-undangan, yang     dijabarkan
     dalam kegiatan:

    (1)Inventarisasi terhadap permasalahan
         hukum serta melakukan pengumpulan,
         penelitian   dan  pengolahan  data
         dibidang hukum.

    (2)Penyempurnaan/pengembangan   terhadap
         peraturan perundang-undangan dengan
         melibatkan     segenap     komponen
         masyarakat       dalam       proses
         penyusunannya     serta     membuat
               dokumen-domumen hukum.

     e)   Tahun 2006:
     Program Pengkajian dan Penerbitan Peraturan
          Perundang-undangan   pada  tahun   2006
          mempunyai sasaran terwujudnya peraturan
          perundang-undangan yang      dijabarkan
          dalam kegiatan:

          (1)Inventarisasi terhadap permasalahan
               hukum serta melakukan pengumpulan,
               penelitian   dan  pengolahan  data
               dibidang hukum.

          (2)Penyempurnaan/pengembangan   terhadap
               peraturan perundang-undangan dengan
               melibatkan     segenap     komponen
               masyarakat       dalam       proses
               penyusunannya     serta     membuat
               dokumen-dokumen hukum.

2)Program Pemberdayaan Lembaga dan      Aparat   hukum
     serta Penegakan Hukum Daerah.

Program Pemberdayaan Lembaga dan Aparat Hukum
     serta Penegakan Hukum Daerah mempunyai tujuan
     meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap
     peran dan citra lembaga penegak hukum daerah
     sebagai    bagian    dari   upaya    mewujudkan
     supremasi    hukum   dengan   dukungan   aparat
     penegak hukum daerah yang profesional, dengan
     sasaran terciptanya lembaga penegak hukum
     daerah    yang    proposional,   mandiri    dan
     brkualitas. Program in dilaksanakan dengan
     kegiatan:
     a)   Tahun 2002:
     Program Pemberdayaan Lembaga dan Aparat Hukum
          serta Penegakan Hukum Daerah pada tahun
          2002   mempunyai    sasaran   meningkatnya
          kepercayaan masyarakat terhadap lembaga
          penegak hukum dan aparat hukum, yang
          dijabarkan    dalam    kegiatan    sebagai
          berikut:

          (1)Meningkatkan     koordinasi     dengan
               lembaga penegak hukum dan melakukan
               kegiatan    bantuan     hukum    dan
               penyelesaian sengketa bagi aparat
               daerah.
          (2)Meningkatkan kualitas dan     kuantitas
               aparat penegak hukum
     (3)Melaksanakan Pengawasan, penertiban
          dan penegakan Peraturan Daerah.

b)   Tahun 2003:
Program Pemberdayaan Lembaga dan Aparat Hukum
     serta Penegakan Hukum Daerah pada tahun
     2003   mempunyai    sasaran   meningkatnya
     kepercayaan masyarakat terhadap lembaga
     penegak hukum dan aparat hukum, yang
     dijabarkan    dalam    kegiatan    sebagai
     berikut:

     (1)Meningkatkan     koordinasi     dengan
          lembaga penegak hukum dan melakukan
          kegiatan    bantuan     hukum    dan
          penyelesaian sengketa bagi aparat
          daerah.

     (2)Meningkatkan kualitas dan    kuantitas
          aparat penegak hukum

     (3)Melaksanakan Pengawasan, penertiban
          dan penegakan Peraturan Daerah.

c)   Tahun 2004:
Program Pemberdayaan Lembaga dan Aparat Hukum
     serta Penegakan Hukum Daerah pada tahun
     2004   mempunyai    sasaran   meningkatnya
     kepercayaan masyarakat terhadap lembaga
     penegak hukum dan aparat hukum, yang
     dijabarkan    dalam    kegiatan    sebagai
     berikut:

     (1)Meningkatkan     koordinasi     dengan
          lembaga penegak hukum dan melakukan
          kegiatan    bantuan     hukum    dan
          penyelesaian sengketa bagi aparat
          daerah.

     (2)Meningkatkan kualitas dan    kuantitas
          aparat penegak hukum

     (3)Melaksanakan Pengawasan, penertiban
          dan penegakan Peraturan Daerah.

d)   Tahun 2005:
Program Pemberdayaan Lembaga dan Aparat Hukum
     serta Penegakan Hukum Daerah pada tahun
     2005   mempunyai    sasaran   meningkatnya
     kepercayaan masyarakat terhadap lembaga
     penegak hukum dan aparat hukum, yang
     dijabarkan    dalam    kegiatan    sebagai
     berikut:
          (1)Meningkatkan     koordinasi     dengan
               lembaga penegak hukum dan melakukan
               kegiatan    bantuan     hukum    dan
               penyelesaian sengketa bagi aparat
               daerah.

          (2)Meningkatkan kualitas dan    kuantitas
               aparat penegak hukum

          (3)Melaksanakan Pengawasan, penertiban
               dan penegakan Peraturan Daerah.

     e)   Tahun 2006:
     Program Pemberdayaan Lembaga dan Aparat Hukum
          serta Penegakan Hukum Daerah pada tahun
          2006   mempunyai    sasaran   meningkatnya
          kepercayaan masyarakat terhadap lembaga
          penegak hukum dan aparat hukum, yang
          dijabarkan    dalam    kegiatan    sebagai
          berikut:

          (1)Meningkatkan     koordinasi     dengan
               instansi    penegak     hukum    dan
               melakukan kegiatan bantuan hukum
               dan   penyelesaian   sengketa   bagi
               aparat daerah.

          (2)Meningkatkan kualitas dan    kuantitas
               aparat penegak hukum

          (3)Melaksanakan Pengawasan, penertiban
               dan penegakan Peraturan Daerah.

3)Program Peningkatan Pemahaman, Kesadaran dan
     Ketaatan Hukum mempunyai tujuan meningkatkan
     kesadaran dan kepatuhan hukum baik bagi
     masyarakat maupun aparat pemerintah daerah
     yang diharapkan akan menciptakan budaya hukum
     yang baik di semua lapisan masyarakat, dengan
     sasaran meningkatnya jumlah masyarakat dan
     aparat pemerintah yang sadar, paham dan taat
     terhadap hak dan kewajibannya. Program ini
     dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

     a)   Tahun 2002:
     Program Peningkatan Pemahaman, Kesadaran dan
          Ketaatan Hukum pada tahun 2002 mempunyai
          sasaran      meningkatnya      pemahaman,
          kesadaran dan ketaatan masyarakat dan
          aparat pemerintah, dengan kegiatan:
          (1)Meningkatkan   penyuluhan hukum dan
               penyebaran    produk-produk  hukum
               daerah.
     (2)Pembentukan      dan     pemberdayaan
          kelompok-kelompok    hukum    dalam
          masyarakat.

b)   Tahun 2003:
Program Peningkatan Pemahaman, Kesadaran dan
     Ketaatan Hukum pada tahun 2003 mempunyai
     sasaran      meningkatnya     pemahaman,
     kesadaran dan ketaatan masyarakat dan
     aparat pemerintah, yang dijabarkan dalam
     kegiatan sebagai berikut:

     (1)Meningkatkan   penyuluhan hukum dan
          penyebaran    produk-produk  hukum
          daerah.

     (2)Pembentukan      dan     pemberdayaan
          kelompok-kelompok    hukum    dalam
          masyarakat.

c)   Tahun 2004:
Program Peningkatan Pemahaman, Kesadaran dan
     Ketaatan Hukum pada tahun 2004 mempunyai
     sasaran      meningkatnya     pemahaman,
     kesadaran dan ketaatan masyarakat dan
     aparat pemerintah yang dijabarkan dalam
     kegiatan sebagai berikut:

     (1)Meningkatkan   penyuluhan hukum dan
          penyebaran    produk-produk  hukum
          daerah.

     (2)Pembentukan      dan     pemberdayaan
          kelompok-kelompok    hukum    dalam
          masyarakat.
d)   Tahun 2005:
Program Peningkatan Pemahaman, Kesadaran dan
     Ketaatan Hukum pada tahun 2005 mempunyai
     sasaran      meningkatnya     pemahaman,
     kesadaran dan ketaatan masyarakat dan
     aparat pemerintah, yang dijabarkan dalam
     kegiatan sebagai berikut:

     (1)Meningkatkan   penyuluhan hukum dan
          penyebaran    produk-produk  hukum
          daerah.

     (2)Pembentukan      dan     pemberdayaan
          kelompok-kelompok    hukum    dalam
          masyarakat.

e)   Tahun 2006:
     Program Peningkatan Pemahaman, Kesadaran dan
          Ketaatan Hukum pada tahun 2006 mempunyai
          sasaran      meningkatnya     pemahaman,
          kesadaran dan ketaatan masyarakat dan
          aparat pemerintah, yang dijabarkan dalam
          kegiatan sebagai berikut:

          (1)Meningkatkan   penyuluhan hukum dan
               penyebaran    produk-produk  hukum
               daerah.

          (2)Pembentukan      dan     pemberdayaan
               kelompok-kelompok    hukum    dalam
               masyarakat.

4)Program Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan
     Prasarana Hukum.
     Program Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan
     Prasarana Hukum mempunyai tujuan meningkatkan
     sarana dan prasarana hukum yang memadai,
     dengan    sasaran    tersedianya sarana   dan
     prasarana      hukum     dalam   memperlancar
     pelaksanaan tugas penegakan hukum. Program
     ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai
     berikut:

     a)   Tahun 2002:
     Program Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan
          Prasarana   Hukum    pada   tahun   2002
          mempunyai sasaran tersedianya sarana dan
          prasarana hukum, yang dijabarkan dalam
          kegiatan sebagai berikut:

     Meningkatkan kelengkapan di bidang hukum.

     b)   Tahun 2003:
     Program Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan
          Prasarana   Hukum    pada   tahun   2003
          mempunyai sasaran tersedianya sarana dan
          prasarana hukum, yang dijabarkan dalam
          kegiatan sebagai berikut:

     Meningkatkan kelengkapan di bidang hukum.

     c)   Tahun 2004:
     Program Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan
          Prasarana   Hukum    pada   tahun   2004
          mempunyai sasaran tersedianya sarana dan
          prasarana hukum, yang dijabarkan dalam
          kegiatan sebagai berikut:
     Meningkatkan kelengkapan di bidang hukum.

     d)   Tahun 2005:
               Program Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan
                    Prasarana   Hukum    pada   tahun   2005
                    mempunyai sasaran tersedianya sarana dan
                    prasarana hukum, yang dijabarkan dalam
                    kegiatan sebagai berikut:

               Meningkatkan kelengkapan di bidang hukum.

               e)   Tahun 2006:
               Program Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan
                    Prasarana   Hukum    pada   tahun   2006
                    mempunyai sasaran tersedianya sarana dan
                    prasarana hukum, yang dijabarkan dalam
                    kegiatan sebagai berikut:

               Meningkatkan kelengkapan di bidang hukum.

2.   Program Pembangunan Bidang Pemerintahan

     a.   Umum
          Dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang
          Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999
          tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
          Pusat dan Daerah akan membawa dampak perubahan
          pada asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
          berakibat pada perubahan pengelolaan keuangan
          daerah.

          Semangat   reformasi   telah   mewarnai   aparatur
          pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik
          (good gevernance). Agar good governance menjadi
          kenyataan dan sukses, dibutuhkan komitmen dari
          semua pihak baik DPRD, Pemerintah Daerah dan
          masyarakat. Selain itu, masyarakat menuntut agar
          pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-
          sungguh dalam penanggulangan korupsi, kolusi dan
          nepotisme (KKN), sehingga tercipta penyelenggara
          pemerinthan yang baik sehingga mampu memberika
          pelayanan publik yang prima.

          Pada saat ini pembangunan aparatur pemerintah
          masih   dihadapkan   pada   beberapa   permasalahan
          seperti sistem dan kinerja birokrasi yang belum
          kondusif, rendahnya kualitas aparatur pemerintah
          dalam menegakkan disiplin dan perilaku sebagai
          abdi negara, masih rendahnya kemampuan aparatur
          pemerintah dalam meneladani, mendorong prakarsa
          dan peran serta aktif dari masyarakat dalam
          pemerintahan      termasuk      penertiban      dan
          penanggulangan penyalahgunaan wewenang yang dapat
          merusak citra dan kewibawaan aparatur pemerintah.
     b.   Arah Kebijakan
          Arah kebijakan pembangunan di bidang pemerintahan
     menurut Pola Dasar Pembangunan daerah tahun 2002-
     2006 adalah:

     1.Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan sesuai
          dengan    kewenangan     daerah    berdasarkan
          Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13
          tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah.

     2.Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah
          dalam   rangka   mewujudkan    penyelenggaraan
          pemerintahan yang baik (Good Governance).

     3.Meningkatkan keterbukaan birokrasi pemerintahan
          dalam    fungsinya    sebagai    fasilitator,
          motivator,   mediator   dan   inovator   yang
          profesional.

c.   Program Pembangunan
     Program Pembangunan Bidang Pemerintahan disusun
     berdasarkan    butir-butir    strategi    dan   arah
     kebijakan    pembangunan     Bidang    Pemerintahan.
     Pelaksanaan      program      pembangunan     Bidang
     Pemerintahan diarahkan untuk dapat menjabarkan
     lebih lanjut arah kebijakan pembangunan Bidang
     Pemerintahan     dalam     bentuk    program-program
     pembangunan.

     1).   Program Penyelenggaraan Pemerintahan
           Program      Penyelenggaraan       Pemerintahan
           mempunyai    tujuan    meningkatkan    kualitas
           penyelenggaraan   pemerintah   dengan   sasaran
           terwujudnya pemerintahan yang baik, yang
           dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:

           a)   Tahun 2002:
           Program Penyelenggaraan Pemerintahan tahun
                2002   mempunyai   sasaran   meningkatkan
                penyelenggaraan pemerintahan yang baik,
                yang dijabarkan dalam kegiatan:

                (1)Pemahaman dan pelaksanaan tentang
                     prinsip-prinsip    penyelenggaraan
                     pemerintahan yang baik oleh semua
                     aparatur daerah.

                (2)Meningkatkan   keterbukaan   birokrasi
                     dalam pelayanan kepada masyarakat.

           b)   Tahun 2003:
           Program Penyelenggaraan Pemerintahan tahun
                2003   mempunyai   sasaran   meningkatkan
                penyelenggaraan pemerintahan yang baik,
                yang dijabarkan dalam kegiatan:
     (1)Pelaksanaan tentang prinsip-prinsip
          penyelenggaraan pemerintahan yang
          baik oleh semua aparatur daerah.

     (2)Meningkatkan   keterbukaan   birokrasi
          dalam pelayanan kepada masyarakat.

c)   Tahun 2004:
Program Penyelenggaraan Pemerintahan tahun
     2004   mempunyai   sasaran   meningkatkan
     penyelenggaraan pemerintahan yang baik,
     yang dijabarkan dalam kegiatan:

     (1)Peningkatan    pelaksanaan    tentang
          prinsip-prinsip     penyelenggaraan
          pemerintahan yang baik oleh semua
          aparatur daerah.

     (2)Meningkatkan   keterbukaan   birokrasi
          dalam pelayanan kepada masyarakat.

d)   Tahun 2005:
Program Penyelenggaraan Pemerintahan tahun
     2005   mempunyai   sasaran   meningkatkan
     penyelenggaraan pemerintahan yang baik,
     yang dijabarkan dalam kegiatan:

     (1)Peningkatan    pelaksanaan    tentang
          prinsip-prinsip     penyelenggaraan
          pemerintahan yang baik oleh semua
          aparatur daerah.

     (2)Meningkatkan   keterbukaan   birokrasi
          dalam pelayanan kepada masyarakat.

     (3)Evaluasi              penyelenggaraan
          pemerintahan.

e)   Tahun 2006:
Program Penyelenggaraan Pemerintahan tahun
     2006   mempunyai   sasaran    memantapkan
     penyelenggaraan pemerintahan yang baik,
     yang dijabarkan dalam kegiatan:

     (1)Pemantapan     pelaksanaan     tentang
          prinsip-prinsip      penyelenggaraan
          pemerintahan yang baik oleh semua
          aparatur daerah.

     (2)Meningkatkan   keterbukaan   birokrasi
          dalam pelayanan kepada masyarakat.
     (3)Penunjangan penyelenggaraan pemilihan
          Kepala Daerah dan Wakil Kepala
               Daerah.

2).Program Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam
     Pengambilan Keputusan.
     Program   Peningkatan    Peranserta   Masyarakat
     dalam Pengambilan Keputusan mempunyai tujuan
     meningkatkan   partisipasi    masyarakat   dalam
     proses     perumusan      berbagai     kebijakan
     pembangunan,    dengan    sasaran   meningkatkan
     partisipasi masyarakat terhadap perencanaan,
     pelaksanaan    dan    pengawasan    pembangunan.
     Program ini dilaksanakan dengan kegiatan
     sebagai berikut:

     a)   Tahun 2002:
     Program   Peningkatan  Peranserta   Masyarakat
          dalam Pengembilan Keputusan pada tahun
          2002   mempunyai   sasaran   meningkatnya
          partisipasi      masyarakat      terhadap
          perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan,
          yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai
          berikut:

          (1)Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan di
               Tingkat Kelurahan dan Unit Daerah
               Kerja Pembangunan (UDKP) di tingkat
               Kecamatan.

          (2)Pelaksanaan                      dengar
               pendapat/penyerapan          aspirasi
               masyarakat.

          (3)Fasilitasi Pembentukan/Pemilihan dan
               pemberdayaan Rukun Tetangga (RT),
               Rukun   Warga  (RW)   dan   Lembaga
               Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
               (LPMK).

     b)   Tahun 2003:
     Program   Peningkatan  Peranserta   Masyarakat
          dalam Pengembilan Keputusan pada tahun
          2003   mempunyai   sasaran   meningkatnya
          partisipasi      masyarakat      terhadap
          perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan,
          yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai
          berikut:

          (1)Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan di
               Tingkat   Kelurahan  dan   UDKP  di
               tingkat Kecamatan.
          (2)Pelaksanaan                      dengar
               pendapat/penyerapan          aspirasi
               masyarakat.
     (3)Fasilitas pemberdayaan lembaga sosial
          kemasyarakatan     dalam     proses
          pembangunan

c)   Tahun 2004:
Program   Peningkatan  Peranserta   Masyarakat
     dalam Pengembilan Keputusan pada tahun
     2004   mempunyai   sasaran   meningkatnya
     partisipasi      masyarakat      terhadap
     perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan,
     yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai
     berikut:

     (1)Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan di
          Tingkat   Kelurahan  dan   UDKP  di
          tingkat Kecamatan.

     (2)Pelaksanaan                    dengar
          pendapat/penyerapan        aspirasi
          masyarakat.

     (3)Fasilitas pemberdayaan lembaga sosial
          kemasyarakatan     dalam     proses
          pembangunan.

d)   Tahun 2005:
Program   Peningkatan  Peranserta   Masyarakat
     dalam Pengambilan Keputusan pada tahun
     2005   mempunyai   sasaran   meningkatnya
     partisipasi      masyarakat      terhadap
     perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan,
     yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai
     berikut:

     (1)Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan di
          Tingkat   Kelurahan  dan   UDKP  di
          tingkat Kecamatan.

     (2)Pelaksanaan                    dengar
          pendapat/penyerapan        aspirasi
          masyarakat.

     (3)Pemilihan   dan   pemberdayaan   RT/RW
          LPMK.

e)   Tahun 2006:
Program   Peningkatan  Peranserta   Masyarakat
     dalam Pengembilan Keputusan pada tahun
     2006   mempunyai   sasaran   meningkatnya
     partisipasi      masyarakat      terhadap
     perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan,
     yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai
     berikut:
          (1)Pelaksanaan Musyawaran Pembangunan di
               Tingkat   Kelurahan  dan   UDKP  di
               tingkat Kecamatan.

          (2)Pelaksanaan                     dengar
               pendapat/penyerapan         aspirasi
               masyarakat.

          (3)Fasilitas pemberdayaan lembaga sosial
               kemasyarakatan     dalam     proses
               pembangunan.

3).Program   Pemberantasan   Korupsi,   Kolusi   dan
     Nepotisme.
     Program Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
     Nepotisme mempunyai tujuan terwujudnya Clean
     Government yang bebas dari korupsi, kolusi
     dan nepotisme, dengan sasaran memberantas
     korupsi,    kolusi    dan    nepotisme    (KKN)
     dikalangan aparat pemerintah didukung oleh
     penegakan    peraturan    dengan    peningkatan
     kinerja     dan    profesionalisme     aparatur
     pemerintah. Program ini dilaksanakan dengan
     kegiatan sebagai berikut:

     a)   Tahun 2002:
     Program Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
          Nepotisme pada tahun 2002 mempunyai
          sasaran meningkatnya kualitas pengawasan
          untuk       memperkecil       penyimpangan
          pelaksanaan     kegiatan/program,     yang
          dijabarkan    dalam    kegiatan    sebagai
          berikut:

          (1)Peningkatan      kemampuan      aparat
               pengawas.

          (2)Peningkatan pelaksanaan pengawasan

          (3)Penindakan   tegas   terhadap   pelaku
               Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

     b)   Tahun 2003:
     Program Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
          Nepotisme pada tahun 2002 mempunyai
          sasaran meningkatnya kualitas pengawasan
          untuk       memperkecil       penyimpangan
          pelaksanaan     kegiatan/program,     yang
          dijabarkan    dalam    kegiatan    sebagai
          berikut:
          (1)Peningkatan      kemampuan      aparat
               pengawas.
     (2)Peningkatan pelaksanaan pengawasan

     (3)Penindakan   tegas   terhadap   pelaku
          Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

c)   Tahun 2004:
Program Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
     Nepotisme pada tahun 2004 mempunyai
     sasaran meningkatnya kualitas pengawasan
     untuk       memperkecil       penyimpangan
     pelaksanaan     kegiatan/program,     yang
     dijabarkan    dalam    kegiatan    sebagai
     berikut:

     (1)Peningkatan      kemampuan      aparat
          pengawas.

     (2)Peningkatan pelaksanaan pengawasan

     (3)Penindakan   tegas   terhadap   pelaku
          Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

d)   Tahun 2005:
Program Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
     Nepotisme pada tahun 2005 mempunyai
     sasaran meningkatnya kualitas pengawasan
     untuk       memperkecil       penyimpangan
     pelaksanaan     kegiatan/program,     yang
     dijabarkan    dalam    kegiatan    sebagai
     berikut:

     (1)Peningkatan      kemampuan      aparat
          pengawas.

     (2)Peningkatan pelaksanaan pengawasan
     (3)Penindakan   tegas   terhadap   pelaku
          Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

e)   Tahun 2006:
Program Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
     Nepotisme pada tahun 2006 mempunyai
     sasaran meningkatnya kualitas pengawasan
     untuk       memperkecil       penyimpangan
     pelaksanaan     kegiatan/program,     yang
     dijabarkan    dalam    kegiatan    sebagai
     berikut:

     (1)Peningkatan      kemampuan      aparat
          pengawas.
     (2)Peningkatan pelaksanaan pengawasan
          (3)Penindakan   tegas   terhadap   pelaku
               Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

4).Program    Peningkatan      Pengawasan    terhadap
     penyelenggaraan pemerintahan.
     Program    Peningkatan     Pengawasan   terhadap
     Penyelenggaraan Pemerintahan mempunyai tujuan
     mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih,
     berwibawa dan bersikap melayani masyarakat
     sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya,
     dengan     sasaran     meningkatnya     kegiatan
     pengawasan    yang     fungsional,    pengawasan
     legislatif     ataupun     melalui    pengawasan
     masyarakat. Program ini dilaksanakan dengan
     kegiatan sebagai berikut:

     a)   Tahun 2002:
     Program   Peningkatan   Pengawasan   terhadap
          Penyelenggaraan Pemerintahan pada tahun
          2002   mempunyai  sasaran   meningkatkan
          pengawasan fungsional dan memberdayakan
          peranserta masyarakat dalam pengawasan,
          yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai
          berikut:

     Meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap
          penyelenggaraan pemerintahan.

     b)   Tahun 2003:

     Program   Peningkatan   Pengawasan   terhadap
          Penyelenggaraan Pemerintahan pada tahun
          2003   mempunyai  sasaran   meningkatkan
          pengawasan fungsional dan memberdayakan
          peranserta masyarakat dalam pengawasan,
          yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai
          berikut:

     Meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap
          penyelenggaraan pemerintahan.

     c)   Tahun 2004:
     Program   Peningkatan   Pengawasan   terhadap
          Penyelenggaraan Pemerintahan pada tahun
          2004   mempunyai  sasaran   meningkatkan
          pengawasan fungsional dan memberdayakan
          peranserta masyarakat dalam pengawasan,
          yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai
          berikut:

     Meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap
          penyelenggaraan pemerintahan.

     d)   Tahun 2005:
     Program   Peningkatan   Pengawasan   terhadap
          Penyelenggaraan Pemerintahan pada tahun
          2005   mempunyai  sasaran   meningkatkan
          pengawasan fungsional dan memberdayakan
          peranserta masyarakat dalam pengawasan,
          yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai
          berikut:

     Meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap
          penyelenggaraan pemerintahan.

     e)   Tahun 2006:
     Program   Peningkatan   Pengawasan   terhadap
          Penyelenggaraan Pemerintahan pada tahun
          2006   mempunyai  sasaran   meningkatkan
          pengawasan fungsional dan memberdayakan
          peranserta masyarakat dalam pengawasan,
          yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai
          berikut:

     Meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap
          penyelenggaraan pemerintahan.

5).Program    Peningkatan     Sistem     Administrasi
     Menajemen Pembangunan.
     Program   Peningkatan     Sistem    Administrasi
     Manajemen    Pembangunan     mempunyai    tujuan
     meningkatkan     kemampuan     aparatur    dalam
     perencanakan, pelaksanaan dan pengendalian
     pembangunan,    dengan   sasaran    meningkatnya
     kinerja        perencanaan,         pelaksanaan,
     pengendalian,     evaluasi      dan    pelaporan
     pembangunan. Program ini dilaksanakan dengan
     kegiatan sebagai berikut:

     a)   Tahun 2002:
     Program   Peningkatan     Sistem    Administrasi
          Manajemen Pembangunan pada tahun 2002
          mempunyai sasaran meningkatnya kinerja
          perencanaan,         pelaksanaan        dan
          pengendalian yang tepat waktu, tepat
          sasaran    dan    tepat   anggaran,    yang
          dijabarkan     dalam    kegiatan    sebagai
          berikut:

     (1)Penyusunan   perencanaan,     laporan    dan
               evaluasi pembangunan

          (2)Peningkatan administrasi pengendalian
               pembangunan.
          (3)Peningkatan pengendalian    pelaksanaan
               pembangunan.
     (4)Pembangunan Pusat Data Perencanaan
          dan Pengendalian Pembangunan.

b)   Tahun 2003:
Program   Peningkatan     Sistem    Administrasi
     Manajemen Pembangunan pada tahun 2003
     mempunyai sasaran meningkatnya kinerja
     perencanaan,         pelaksanaan        dan
     pengendalian yang tepat waktu, tepat
     sasaran    dan    tepat   anggaran,    yang
     dijabarkan     dalam    kegiatan    sebagai
     berikut:

(1)Penyusunan   perencanaan,     laporan    dan
          evaluasi pembangunan

     (2)Peningkatan administrasi pengendalian
          pembangunan.

     (3)Peningkatan pengendalian    pelaksanaan
          pembangunan.

     (4)Peningkatan Pusat Data Perencanaan
          dan Pengendalian Pembangunan.

c)   Tahun 2004:
Program   Peningkatan     Sistem    Administrasi
     Manajemen Pembangunan pada tahun 2004
     mempunyai sasaran meningkatnya kinerja
     perencanaan,         pelaksanaan        dan
     pengendalian yang tepat waktu, tepat
     sasaran    dan    tepat   anggaran,    yang
     dijabarkan     dalam    kegiatan    sebagai
     berikut:

(1)Penyusunan   perencanaan,     laporan    dan
          evaluasi pembangunan

     (2)Peningkatan administrasi pengendalian
          pembangunan.

     (3)Peningkatan pengendalian    pelaksanaan
          pembangunan.

     (4)Peningkatan Pusat Data Perencanaan
          dan Pengendalian Pembangunan.

d)   Tahun 2005:
Program   Peningkatan    Sistem   Administrasi
     Manajemen Pembangunan pada tahun 2005
     mempunyai sasaran meningkatnya kinerja
     perencanaan,        pelaksanaan       dan
     pengendalian yang tepat waktu, tepat
     sasaran   dan    tepat   anggaran,   yang
                         dijabarkan    dalam    kegiatan    sebagai
                         berikut:

                    (1)Penyusunan   perencanaan,      laporan   dan
                              evaluasi pembangunan

                         (2)Peningkatan administrasi pengendalian
                              pembangunan.

                         (3)Peningkatan pengendalian    pelaksanaan
                              pembangunan.

                         (4)Peningkatan Pusat Data Perencanaan
                              dan Pengendalian Pembangunan.

                    e)   Tahun 2006:
                    Program   Peningkatan     Sistem    Administrasi
                         Manajemen Pembangunan pada tahun 2006
                         mempunyai sasaran meningkatnya kinerja
                         perencanaan,         pelaksanaan        dan
                         pengendalian yang tepat waktu, tepat
                         sasaran    dan    tepat   anggaran,    yang
                         dijabarkan     dalam    kegiatan    sebagai
                         berikut:

                    (1)Penyusunan   perencanaan,      laporan   dan
                              evaluasi pembangunan

                         (2)Peningkatan administrasi pengendalian
                              pembangunan.

                         (3)Peningkatan pengendalian    pelaksanaan
                              pembangunan.

                         (4)Peningkatan Pusat Data Perencanaan
                              dan Pengendalian Pembangunan.
D.   Meningkatkan Kegiatan Ekonomi Daerah dan Jasa.

     Kegiatan ekonomi daerah dan jasa diprioritaskan dengan upaya
     pemberdayaan ekonomi rakyat lewat pasar bersaing yang sehat
     dengan memberikan kemanfaatan bagi rakyat melalui: peniadaan
     proteksi fasilitas, pemberdayaan pelaku pasar, penyebarluasan
     informasi secara merata kepada para pelaku pasar, penanganan
     dan tersedianya secara cukup mata dagangan bagi para pelaku
     pasar. Selain itu juga pengembangan usaha skala mikro, kecil
     dan menengah serta koperasi melalui penciptaan iklim usaha
     yang kondusif, peningkatan akses kepada sumber daya produktif
     serta pengembangan kewirausahaan pengusaha kecil, menengah
     dan koperasi berkeunggulan kompetitif.
     Untuk kepentingan tersebut diatas diperlukan sarana dan
     prasarana fasilitas perdagangan dan pemasaran yang memadai
     guna mendukung penguatan ekonomi.
Namun demikian masih banyak permasalahan yang dihadapi pada
pelaksanaan pembangunan ekonomi yaitu masih rendahnya SDM
yang tercermin dari rendahnya jiwa kewirausahaan dan
profesionalisme,   terbatasnya   akses   terhadap   informasi
tehnologi, promosi dan permodalam, masih adanya ketimpangan
antara kesempatan berusaha dengan tenaga kerja yang tersedia.
Dinisi lain Kota Yogyakarta mempunyai kondisi transportasi
yang kurang mendukung untuk pergerakan / mobilitas barang dan
orang.

Program Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi.

     a.   Umum.
     Krisis ekonomi yang diakibatkan oleh krisis moneter
          yang   diawali    pada    pertengahan   tahun   1997,
          berakibat menurunnya laju pertumbuhan ekonomi dan
          melonjaknya laju inflasi. Dampak berikutnya jumlah
          penduduk   miskin    dan   pengangguran   juga   ikut
          bertambah. Di sisi lain pemulihan ekonomi serasa
          berjalan   lambat,     dan    secara  umum    kondisi
          perekonomian di Kota Yogyakarta sampai saat ini
          belum sebaik / kembali seperti pada tahun sebelum
          terjadi krisis ekonomi.

     Berpijak pada pengalaman melaksanakan pembangunan di
          bidang ekonomi memberikan pelajaran yang cukup
          berharga bahwa dalam mencapai tujuan pembangunan
          ekonomi harus juga memperhatikan beberapa kegiatan
          pengembangan antara lain: pengembangan industri,
          Usaha   Kecil   Menengah   dan   Koperasi   (UKMK),
          perdagangan    dan    jasa,    investasi,    sarana
          transportasi,   pola   pertanian   perkotaan   yang
          diharapkan mampu menyerap tenaga kerja yang ada.

     Usaha     kecil menengah dan koperasi memiliki peranan
             penting pada perekonomian daerah, hal ini dapat
             ditunjukan bahwa UKMK merupakan sumber pendapatan
             bagi sebagian besar anggota masyarakat, karena
             sifatnya padat karya sehingga mampu menyediakan
             kesempatan kerja. Sejalan dengan itu diupayakan
             adanya pengembangan kawasan perdagangan dan jasa,
             serta pengembangan investasi.

     Untuk mencukupi ketersediaan bahan pangan dan protein
          hewani bagi masyarakat Kota Yogyakarta harus
          mendatangkan dari luar kota. Dengan banyaknya
          jenis   komoditi   bahan    pangan   yang   beredar
          diperlukan adanya pengendalian / pengawasan.

     Untuk memperlancar kegiatan-kegiatan tersebut di atas
          dipelukan adanya sarana transportasi yang memadai.

     Berkaitan dengan hal tersebut diatas pembangunan bidang
    ekonomi    di   Kota    Yogyakarta   harus    mampu
    mencerminkan peran dan pemberdayaan masyarakat,
    yang memiliki daya saing tinggi dan effisien.

b.   Arah Kebijakan.
Arah kebijakan pembangunan di bidang Ekonomi menurut
     Pola Dasar Pembangunan Daerah tahun 2002-2006
     adalah :

    1)Mengembangkan komoditas unggulan yang kompetitif
         di bidang jasa, perdagangan dan pariwisata.

    2)Membuka    dan    mengembangkan    aksesibilitas
         kesempatan kerja dan kesempatan berusaha pada
         sektor yang mendominasi terhadap pembentukan
         dan pertumbuhan PDRB.

    3)Mengembangkan   pusat-pusat    distribusi   jasa,
         perdagangan dan pariwisata.

    4)Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang
         bertumpu    pada    mekanisme     pasar    yang
         berkeadilan dengan prinsip-persaingan sehat
         dan   memperhatikann    pertumbuhan    ekonomi,
         kepentingan     sosial,     kualitas     hidup,
         pembangunan    berwawasan     lingkungan    dan
         berkelanjutan.

    5)Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan
         koperasi agar lebih efisien, produktif dan
         berdaya   saing   dengan  menciptakan   iklim
         berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang
         seluas-luasnya.

    6)Mengembangkan keunggulan kompetitif dalam rangka
         meningkatkan daya saing di bidang industri,
         perdagangan,   jasa   dan  investasi   dengan
         membuka aksesibilitas yang sama terhadap
         peluang kerja dan berusaha bagi segenap
         masyarakat Yogyakarta.

    7)Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan teknologi
         guna   mendorong   inovasi-inovasi   munculnya
         produk   unggulan    di    bidang   jasa   dan
         perdagangan   dalam    memenuhi   perkembangan
         pasar.

    8)Menata Badan Usaha Milik Daerah secara effisien,
         transparan dan profesional dan mengembangkan
         sesuai potensi yang ada.
    9)Meningkatkan dan mengembangkan sarana prasarana
         transportasi   kota   dan  perkotaan   serta
         kerjasama antar daerah.
c.   Program Pembangunan
Program pembangunan bidang ekonomi disusun berdasarkan
     strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang
     ekonomi. Pelaksanaan program pembangunan bidang
     ekonomi   diarahkan    untuk  dapat   menjabarkan
     kebijakan pembangunan bidang ekonomi dalam bentuk
     program-program pembangunan.

    1)   Program Pengembangan Komoditi Unggulan Darah

    Program ini bertujuan untuk mengembangkan komoditi
         unggulan daerah yang berorientasi pada pasar
         global, regional, nasional dan lokal.

         Sasaran    yang    hendak    dicapai       adalah
         berkembangnya   produk-produk   usaha      kecil,
         menengah dan koperasi yang bernilai        tambah
         tinggi dan berorientasi ekspor.

         Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran program
         ini   selama   5    (lima)   tahun kedelapan
         dilaksanakan     kegiatan-kegiatan   sebagai
         berikut:

         a)   Tahun 2002:
         Program pengembangan komoditi unggulan pada
              tahun     2002     mempunyai     sasaran
              mengembangkan komoditi unggulan daerah,
              dengan kegiatan sebagai berikut:

         (1)Promosi dan informasi pemasaran

              (2)Sosialisasi   kriteria    penentuan
                   komoditi unggulan daerah kepada
                   produsen
              (3)Pendataan   potensi   komoditi   unggulan
                   daerah

         b)   Tahun 2003:
         Kegiatan   tahun   2003   mempunyai  sasaran
              mewujudkan  komoditi-komoditi  unggulan
              daerah yang berorientasi ekspor yang
              dijabarkan   dalam    kegiatan  sebagai
              berikut:

         (1)Promosi dan informasi pemasaran

              (2)Pendataan   potensi   dan        penetapan
                   komoditi unggulan daerah
              (3)Peningkatan     produktivitas     dan
                   kualitas produk unggulan daerah
     c)   Tahun 2004:
     Kegiatan   tahun   2004   mempunyai   sasaran
          mewujudkan komoditi unggulan daerah yang
          dijabarkan   dalam    kegiatan   sebagai
          berikut:

     (1)Promosi dan informasi pemasaran

          (2)Pengembangan komoditi unggulan daerah
               berorientasi ekspor

          (3)Peningkatan kemampuan dan ketrampilan
               pengusaha

     d)   Tahun 2005:
     Kegiatan   tahun   2005   mempunyai  sasaran
          peningkatan produktivitas dan kualitas
          produk unggulan dengan memperhatikan
          aspek lingkungan yang dijabarkan dalam
          kegiatan sebagai berikut:

     (1)Promosi dan informasi pemasaran

          (2)Evaluasi     terhadap     pengembangan
               komoditi unggulan daerah

          (3)Peningkatan     produktivitas       dan
               kualitas produk unggulan

     e)   Tahun 2006:
     Kegiatan   tahun    2006   mempunyai     sasaran
          meningkatkan produktivitas usaha     kecil,
          menengah   dan   koperasi   dalam    rangka
          mengembangkan komoditi unggulan      daerah
          yang dijabarkan dalam kegiatan      sebagai
          berikut:

     (1)Promosi dan informasi pemasaran

          (2)Pemantapan komoditi unggulan     daerah
               berorientasi ekspor

          (3)Peningkatan   produktivitas   komoditi
               unggulan daerah yang dilaksanakan
               usaha kecil, menengah dan koperasi

2)Program Pengembangan Industri Rumah Tangga,
     Usaha Kecil dan Menengah.
     Program   ini    bertujuan   untuk    mendukung
     pertumbuhan        ekonomi         meningkatkan
     produktivitas   usaha   kecil,   menengah   dan
     pengrajin serta menciptakan lapangan usaha
     dan menunjang peningkatan devisa negara.
Sasaran    yang    hendak    dicapai   adalah
meningkatnya   kuantitas,  kualitas  industri
kecil dan rumah tangga serta penganekaragaman
hasil produksi untuk menumbuhkan kemandirian
berusaha.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasarn program
ini   selama   5    (lima)   tahun kedelapan
dilaksanakan     kegiatan-kegiatan   sebagai
berikut:

a)   Tahun 2002:
Program pengembangan Industri Rumahtangga,
     Usaha Kecil dan Menengah tahun 2002
     mempunyai sasaran pendapatan usaha dan
     pemetaan industri yang dijabarkan dalam
     kegiatan sebagai berikut:

(1)Pendataan usaha    industri   dan    pemetaan
          industri.

     (2)Inisiasi / penumbuhan industri kecil
          baru.

     (3)Pengembangan industri kecil.

b)   Tahun 2003:
Kegiatan   tahun   2003   mempunyai   sasaran
     pengembangan industri kecil kerajian
     cinderamata dan pendampingan usaha kecil
     yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai
     berikut:

(1)Up dating data/pemutakhiran data UKM.
     (2)Pengembangan industri kecil kerajinan
          cinderamata.

     (3)Pendampingan usaha kecil dan menengah

c)   Tahun 2004:
Kegiatan   tahun   2004    mempunyai  sasaran
     pendampingan     usaha     kecil   untuk
     meningkatkan profesionalisme pengusaha
     industri kecil yang dijabarkan dalam
     kegiatan sebagai berikut:

(1)Up dating data/pemutakhiran data UKM.

     (2)Pendampingan peningkatan usaha kecil
          dan menengah

     (3)Peningkatan kegiatan promosi.
         (4)Pengembangan industri kecil.

    d)   Tahun 2005:
    Kegiatan   tahun   2005   mempunyai   sasaran
         penyuluhan pencegahan dan penanggulangan
         pencemaran limbah industri kecil yang
         dijabarkan    pada   kegiatan    sebagai
         berikut:

    (1)Up dating data/pemutakhiran data UKM.

         (2)Peningkatan kegiatan promosi

         (3)Evaluasi hasil pendampingan        usaha
              kecil dan menengah.

         (4)Pengembangan   industri  kecil     yang
              berwawasan lingkungan.

    e)   Tahun 2006:
    Kegiatan   tahun   2006    mempunyai    sasaran
         pengembangan    industri     kecil     dan
         peningkatan   promosi   yang    dijabarkan
         dalam kegiatan sebagai berikut:

    (1)Up dating data/pemutakhiran data UKM.

         (2)Pengembangan industri kecil

         (3)Peningkatan kegiatan promosi

         (4)Penyempurnaan    pendampingan      usaha
              kecil / rumah tangga

3)Program Penanggulangan Kemiskinan.
     Program ini bertujuan untuk terpenuhinya
     kebutuhan dasar bagi keluarga dan kelompok
     masyarakat   miskin.   Sasaran  yang  hendak
     dicapai adalah membantu penyediaan bahan
     pokok pangan dengan harga yang terjangkau
     serta pelayanan dasar dibidang kesehatan,
     pendidikan, dan peningkatan kualitas hunian
     bagi keluarga dan kelompok masyarakat miskin
     secara merata.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran program ini
     selama 5 (lima) tahun kedepan dilaksanakan
     kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

    a)   Tahun 2002
    Program Penanggulangan Kemiskinan tahun 2002
         mempunyai sasaran tertib dan transparan
         dalam pemberian bantuan bagi penerima
          manfaat pada pelaksanaan penanggulangan
          kemiskinan    yang    dijabarkan  dalam
          kegiatan sebagai berikut:

          (1)   Monitoring harga bahan pokok.

          (2)Koordinasi pelaksanaan penanggulangan
               kemiskinan.

          (3)   Identifikasi lumbung kelurahan.

     b)   Tahun 2003
Kegiatan tahun 2003 mempunyai sasaran pengembangan
          usaha    bagi   penerima   manfaat    yang
          dijabarkan    dalam    kegiatan    sebagai
          berikut:

          (1)   Monitoring harga bahan pokok.

          (2)Koordinasi pelaksanaan penanggulangan
               kemiskinan.

          (3)Bantuan teknis    pengelolaan    lumbung
               kelurahan.

          (4)Bantuan teknis pengembangan usaha
               kecil/rumahtangga bagi   penerima
               manfaat.

     c)   Tahun 2004
     Kegiatan   tahun   2004  mempunyai  sasaran
          peningkatan ketrampilan bagi penerima
          manfaat yang dijabarkan dalam kegiatan
          sebagai berikut:

          (1)   Monitoring harga bahan pokok.
          (2)Koordinasi pelaksanaan penanggulangan
               kemiskinan.

          (3)Peningkatan       bantuan       tehnis
               pengelolaan lumbung kelurahan.

          (4)Pelatihan    dan    penyuluhan       bagi
               penerima manfaat.

     d)   Tahun 2005
Kegiatan tahun 2005 mempunyai sasaran peningkatan
          kualitas   lingkungan   yang   dijabarkan
          dalam kegiatan sebagai berikut:
          (1)   Monitoring harga bahan pokok.

          (2)Koordinasi pelaksanaan penanggulangan
                     kemiskinan.

               (3)Evaluasi pelaksanaan   bantuan     tehnis
                    lumbung Kelurahan.

               (4)Pelatihan    dan    penyuluhan      bagi
                    penerima manfaat.

          e)   Tahun 2006
     Kegiatan tahun 2006 mempunyai sasaran pengembangan
               usaha    kecil    /  rumahtangga,    yang
               dijabarkan     dalam  kegiatan    sebagai
               berikut:

               (1)   Monitoring harga bahan pokok.

               (2)Koordinasi pelaksanaan penanggulangan
                    kemiskinan.

               (3)Penyempurnaan    pengelolaan     lumbung
                    kelurahan.

               (4)Bantuan teknis pengenbangan usaha
                    kecil / rumahtangga bagi penerima
                    manfaat.

     4)Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Usaha
          Agribisnis.

Program ini bertujuan untuk mempertahankan ketersediaan
          dan   keanekaragaman   bahan   pangan   dalam
          kualitas dan kuantitas yang memadai serta
          mengembangkan kegiatan promosi dan informasi
          agribisnis.

     Sasaran yang hendak dicapai adalah terpenuhinya
          pasokan keanekaragaman bahan pangan dalam
          kualitas dan kuantitas yang memadai serta
          meningkatnya nilai tambah bagi masyarakat
          pertanian,perikanan,perkebunan         dan
          peternakan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran program ini selama
          5 (lima) tahun kedepan dilaksanakan kegiatan-
          kegiatan sebagai berikut:

     a)Tahun 2002
Program   Peningkatan   Ketahanan    Pangan    dan Usaha
               Agribisnis pola perkotaan tahun 2002
               mempunyai sasaran pengembangan budidaya
               pertanian dan usaha agribisnis yang
               berkaitan      dengan      upaya    untuk
               mempertahankan       ketersediaan     dan
               keanekaragaman     bahan     pangan  yang
               dijabarkan     dalam      kegiatan   sebagai
               berikut:

    (1)Pengembangan      budidaya   pertanian    (tanaman
                      pangan, holtikultura, perkebunan,
                      peternakan  dan   perikanan)   pola
                      perkotaan.

    (2)Peningkatan promosi dan informasi agribisnis.

    (3)Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan
                   kehewanan.

     b)Tahun 2003
Kegiatan tahun 2003 mempunyai sasaran pengembangan
               sentra-sentra budidaya agribisnis yang
               dijabarkan   dalam   kegiatan   sebagai
               berikut:

          (1)Pengembangan  sentra   budidaya   pertanian
                    (tanaman    pangan,    holtikultura,
                    perkebunan,      peternakan      dan
                    perikanan) pola perkotaan.

    (2)Peningkatan promosi dan informasi agribisnis.

    (3)Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan
                   kehewanan.

    (4)Pengembangan sentra agribisnis pola perkotaan

     c)Tahun 2004
Kegiatan tahun 2004 mempunyai sasaran pada peningkatan
               profesionalisme    petani    di  bidang
               agribisnis    yang    dijabarkan  dalam
               kegiatan sebagai berikut:
          (1)Pengembangan     keanekaragaman     budidaya
                    pertanian       (tanaman      pangan,
                    holtikultura,             perkebunan,
                    peternakan    dan   perikanan)   pola
                    perkotaan

    (2)Peningkatan promosi dan informasi agribisnis.

    (3)Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan
                   kehewanan.

    (4)Pengembangan     keanekaragaman    agribisnis   pola
                      perkotaan
     d)   Tahun 2005
Kegiatan tahun 2005 mempunyai sasaran pada pengembangan
               budidaya    pertanian    organik    yang
               dijabarkan    dalam      kegiatan    sebagai
               berikut:

     (1)Pengembangan budidaya pertanian organik

     (2)Peningkatan promosi dan informasi agribisnis

     (3)Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan
                    kehewanan

     (4)Pengembangan agribisnis yang ramah lingkungan

     e)Tahun 2006
Kegiatan tahun 2006 mempunyai sasaran pada pengembangan
               budidaya pertanian pola perkotaan yang
               ekonomis produktif yang dijabarkan dalam
               kegiatan sebagai berikut:

               (1)Pengembangan budidaya pertanian pola
                    perkotaan yang ekonomis produktif

     (2)Peningkatan promosi dan informasi agribisnis

     (3)Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan
                    kehewanan

     5)Program    Pengembangan       Pengawasan    Komoditi
          Pertanian Perkotaan.

Program ini bertujuan untuk melakukan pengawasan bagi
          peredaran   jenis-jenis  produk   komoditas
          pertanian yang beredar di pasaran agar
          memenuhi kualitas standar kesehatan yang
          memadai.

Sasaran yang hendak dicapai adalah terawasinya secara
          terus-menerus dan berkesinambungan peredaran
          jenis    produk  komoditas  pertanian   agar
          memenuhi kualitas standar kesehatan yang
          memadai.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran program ini selama
          5 (lima) tahun kedepan dilaksanakan kegiatan-
          kegiatan sebagai berikut:

     a)    Tahun 2002
Program   Pengembangan Pengawasan Komoditi Pertanian
                Perkotaan tahun 2002 mempunyai sasaran
                sosialisasi dan penertiban administrasi
                peredaran   komoditi   pertanian    yang
                dijabarkan   dalam   kegiatan    sebagai
                berikut:

     (1)Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan
     (2)Sosialisasi      dan    penertiban    administrasi
                      peredaran     komoditi     pertanian
                      9tanaman    pangan,    holtikultura,
                      perkebunan,      peternakan      dan
                      perikanan) bagi pelaku usaha

     b)Tahun 2003
Kegiatan   tahun   2003   mempunyai   sasaran  pengawasan
                kualitas bahan pangan yang beredar di
                masyarakat    terutama   untuk   konsumsi
                wisatawan yang dijabarkan dalam kegiatan
                sebagai berikut:

     (1)Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan

     (2)Pengawasan kualitas bahan pangan asal pertanian
                    (tanaman    pangan,    holtikultura,
                    perkebunan,      peternakan      dan
                    perikanan) yang beredar di pasaran.

     c)   Tahun 2004
Kegiatan tahun 2004 mempunyai sasaran pembinaan mutu
               komoditas pertanian bagi pengguna bahan
               pangan asal pertanian yang dijabarkan
               dalam kegiatan sebagai berikut:

     (1)Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan

     (2)Pengawasan mutu komoditas bagi pengguna bahan
                    pangan   asal   pertanian (tanaman
                    pangan, holtikultura, perkebunan,
                    peternakan dan perikanan)

          d)   Tahun 2005
          Kegiatan   tahun    2005    mempunyai  sasaran
               peningkatan pengawasan kualitas bahan
               pangan asal pertanian yang beredar di
               pasaran,    dijabarkan    dalam  kegiatan
               sebagai berikut :

               (1)Pengenbangan    sarana   dan   prasarana
                    pengawasan

               (2)Peningkatan pengawasan kualitas bahan
                    pangan   asal   pertanian   (tanaman
                    pangan, hortikultura, perkebunan,
                    peternakan   dan   perikanan)   yang
                    beredar di pasaran

          e)   Tahun 2006
          Kegiatan   tahun   2006   mempunyai   sasaran
               pemberdayaan produsen hasil pertanian
               untuk melaksanakan pengawasan kualitas
          produk hasil pertanian mandiri yang di
          jabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:

          (1)Pengembangan   sarana   dan   prasarana
               pengawasan

          (2)Pendayagunaan pengawasan mandiri

6)Program     pengembanganUsaha      dan    lembaga
     perdagangan

Program ini bertujuan untuk membantu memberikan
     alternatif sektor swasta dan masyarakat di
     dalam   menentukan   alokasi   investasi   dan
     kesempatan    berusaha     serta    memberikan
     kesempatan usaha kecil dan sektor informal
     untuk berusaha dan bermitra dengan usaha
     menengah dan besar.

Sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya
     kesempatan bagi usaha kecil, menengah dan
     investor untuk berusaha di kawasan jasa dan
     perdagangan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran program ini
     selama 5 (lima) tahun kedepan dilaksanakan
     kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

     a)   Tahun 2002
     Program   pengembangan   Usaha   dan   Lembaga
          perdagangan tahun 2002 mempunyai sasaran
          peningkatan kebersihan, Keamanan dan
          ketertiban    pasarserta    usaha    yang
          dijabarkan    dalam   kegiatan    sebagai
          berikut:
          (1)Identifikasi     dan      pemberdayaan
               pedagang

          (2)Promosi dan informasi pasar

          (3)Sosialisasi             Undang-undang
               perlindungan konsumen

          (4)Peningkatan kebersihan, keamanan dan
               ketertiban pasar

          (5)Penataan pasar tradisional

     b)   Tahun 2003
     Kegiatan tahun 2003 mempunyai sasaran pada
          upaya promosi dan perluasan jaringan
          informasi yang dijabarkan dalam kegiatan
          sebagai berikut :
     (1)Identifikasidan pemberdayaan pedagang

     (2)   Promosi dan informasi pasar

     (3)   Pelayanan perlindungan konsumen

     (4)Peningkatan kebersihan, keamanan dan
          ketertiban pasar

     (5)   Pengembangan pasar tradisional

c)   Tahun 2004
Kegiatan   tahun   2004   mempunyai    sasaran
     peningkatan kemampuan pedagang yang di
     jabarkan dalam keiatan sebagai berikut :

     (1)Pelatihan kewirausahaan bagi pedagang

     (2)Peningkatan    promosi     dan   informasi
          pasar

     (3)Penigkatan     pelayanan     perlindungan
          konsumen

     (4)Pengembangan pengelolaan pasar

d)   Tahun 2005
Kegiatan   tahun   2005   mempunyai sasaran
     peningkatan kebersihan dan pengelolaan
     limbah yang dijabarkan dalam kegiatan
     sebagai berikut :

     (1)Pemberdayaan pedagang

     (2)   Promosi dan informasi pasar
     (3)Evaluasi dan peningkatan         pelayanan
          perlindungan konsumen

     (4)Peningkatan       kebersihan          dan
          pengelolaan limbah pasar

     (5)Revitalisasi    sarana     dan   prasarana
          pasar

e)   Tahun 2006
Kegiatan   tahun    2006   mempunyai    sasaran
     pemberdayaan pedagang dan kelompok usaha
     dalam    upaya    mendorong    peningkatan
     pendapatan     yang    dijabarkan    dalam
     kegiatan sebagai berikut :

     (1)   Pemberdayaan pedagang
          (2)   Promosi dan informasi pedagang

          (3)Pemantapan    pelayanan      perlindungan
               konsumen

          (4)Pemberian   bantuan       teknis   kepada
               kelompok usaha

          (5)Peningkatan   retribusi   pasar    dan
               pendapatan       lain        melalui
               intensifikasi dan ektensifikasi

7)Program peningkatan penanaman Modal Asing dan
     penanaman Modal Dalam Negeri
Program   ini    bertujuan   untuk   mengembangkan
     kebijakan investasi dalam rangka meningkatkan
     daya saing dengan membuka aksesibilitas yang
     sama   terhadap   kesempatan  berusaha   bagi
     investor.

Sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya
     investasi di daerah serta meningkatnya jumlah
     dan nilai penanaman modal asing dan penanaman
     modal dalam negeri.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran program ini
     selama 5 (lima) tahun kedepan dilaksanakan
     kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

     a)   Tahun 2002
     Program peningkatan Penanaman Modal Asing dan
          Modal Dalam Negeri tahun 2002 mempunyai
          sasaran tertib administrasi penyusunan
          data   potensi   investasi  di  berbagai
          bidang yang dijabarkan dalam kegiatan
          sebagai berikut:

          (1)Koordinasi      penentuan          peluang
               investasi

          (2)Penyusunan data potensi investasi dan
               perkembangan penanaman modal di
               berbagai bidang

     b)   Tahun 2003
     Kegiatan tahun 2003 mempunyai sasaran promosi
          peluang investasi yang dijabarkan dalam
          kegiatan sebagai berikut:

          (1)Koordinasi      penentuan          peluang
               investasi

          (2)Layanan   informasi   dan      permohonan
             investasi

(3)Promosi      peluang   investasi    pendukung
             pariwisata

     (4)Penyusunan Simpeda (Sistem Informasi
          Penanaman Modal)

c)   Tahun 2004
Kegiatan tahun 2004 mempunyai sasaran promosi
     peluang investasi yang dijabarkan dalam
     kegiatan sebagai berikut:

     (1)Koordinasi        penentuan     peluang
          investasi

     (2)Layanan   informasi     dan   permohonan
          investasi

(3)Promosi peluang investasi

     (4)Pemberdayaan        masyarakat    dalam
          peningkatan     pengetahuan penanaman
          modal

d)   Tahun 2005
Kegiatan tahun 2005 mempunyai sasaran promosi
     peluang    investasi   yang    berwawasan
     lingkungan    yang    dijabarkan    dalam
     kegiatan sebagai berikut:

     (1)Koordinasi        penentuan     peluang
          investasi

     (2)Layanan   informasi     dan   permohonan
          investasi
(3)Promosi      peluang   investasi   berwawasan
             lingkungan

     (4)Penyusunan   data   tambahan    peluang
          investasi berbagai bidang

e)   Tahun 2006
Kegiatan tahun 2006 mempunyai sasaran pada
     penemuan peluang investasi bagi usaha
     kecil dan menengah yang dijabarkan dalam
     kegiatan sebagai berikut:

     (1)Koordinasi        penentuan     peluang
          investasi
     (2)Layanan   informasi     dan   permohonan
          investasi
     (3)Promosi potensi investasi yang menggunakan
               sumberdaya lokal

          (4)Evaluasi penyusunan potensi, layangan
               informasi dan layanan permohonan
               penanaman modal.

8)Program     Pengembangan    dan     Pendayagunaan
     Ketrampilan    Sumber   Daya    Manusia    dan
     Pengembangan Peluang Lapangan Pekerjaan.
     Program ini bertujuan untuk meningkatkan
     ketrampilan SDM guna mendukung usaha kecil
     dan koperasi serta mengembangkan jaringan
     informasi antara penyediaan dan kebutuhan
     akan tenaga kerja.

Sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya
     tenaga kerja yang trampil dan kesempatan
     kerja yang mandiri dan tersedianya jaringan
     sistem informasi tenaga kerja.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran program ini
     selama 5 (lima) tahun kedepan dilaksanakan
     kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

     a)    Tahun 2002
Program   peningkatan Penanaman Modal Asing dan
           Modal Dalam Negeri tahun 2002 mempunyai
           sasaran tertib dan disiplin bagi tenaga
           kerja dalam bekerja dan berusaha yang
           dijabarkan   dalam   kegiatan   sebagai
           berikut:

          (1)Penyuluhan sistem   antar kerja dan
               penyebarluasan    informasi  pasar
               kerja

          (2)Pelatihan ketrampilan tenaga     kerja
               dan pengurangan pengangguran

          (3)Sisialisasi     dan     inventarisasi
               kebutuhan pelatihan

          (4)Pembinaan dan evaluasi kelompok kerja
               produktif

     b)   Tahun 2003
Kegiatan tahun 2003 mempunyai sasaran peningkatan
          ketrampilan untuk menghasilkan produk-
          produk    pendukung   pariwisara    yang
          dijabarkan    dalam  kegiatan    sebagai
          berikut:
         (1)Penyuluhan sistem   antar kerja dan
              penyebarluasan    informasi  pasar
              kerja

         (2)Peningkatan ketrampilan tenaga kerja
              dan perluasan lapangan kerja

         (3)Pelaksanaan   pelatihan    ketrampilan
              tenaga kerja tingkat dasar

         (4)Pembinaan dan evaluasi kelompok kerja
              produktif

     c)   Tahun 2004
Kegiatan tahun 2004 mempunyai sasaran peningkatan
          ketrampilan     tenaga      kerja  yang
          berkualitas    yang    dijabarkan dalam
          kegiatan sebagai berikut:

         (1)Penyuluhan sistem   antar kerja dan
              penyebarluasan    informasi  pasar
              kerja

         (2)Peningkatan ketrampilan tenaga kerja
              dan perluasan lapangan kerja

         (3)Pelatihan ketrampilan   tenaga   kerja
              tingkat mahir

         (4)Pembinaan dan evaluasi kelompok kerja
              produktif

     d)   Tahun 2005
Kegiatan tahun 2005 mempunyai sasaran peningkatan
          ketrampilan    tenaga    kerja    dalam
          menghasilkan produk ramah lingkungan
          yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai
          berikut:

         (1)Penyuluhan sistem   antar kerja dan
              penyebarluasan    informasi  pasar
              kerja

         (2)Peningkatan ketrampilan tenaga kerja
              dan perluasan lapangan kerja

         (3)Pembinaan dan evaluasi kelompok kerja
              produktif

     e)   Tahun 2006
Kegiatan tahun 2006 mempunyai sasaran peningkatan
          ketrampilan untuk menghasilkan tenaga
          kerja yang mendukung sistem ekonomi
          kerakyatan   yang   dijabarkan    dalam
           kegiatan sebagai berikut:

           (1)Penyuluhan sistem     antar kerja dan
                penyebarluasan      informasi  pasar
                kerja

           (2)Peningkatan ketrampilan tenaga kerja
                dan perluasan lapangan kerja

9)Program   Pembinaan   Hubungan    Industrial   dan
     Perlindungan Tenaga Kerja.
     Program   ini    bertujuan   untuk    mendorong
     hubungan kerja yang harmonis dan perlakuan
     yang   adil   antara   pengusaha   dan   tenaga
     kerjanya,   memberi    perlindungan    terhadap
     tenaga kerja dari perlakuan tidak adil
     pengusaha, dan keselamatan dan kesehatan
     kerja.

Sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya
     hubungan kerja yang harmonis serta perlakuan
     yang   adil  antara  pengusaha   dan  tenaga
     kerjanya dan tersedianya sarana perlindungan
     bagi tenaga kerja dari perlakuan tidak adil
     pengusaha, dan keselamatan dan kesehatan
     kerja.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran program ini
     selama 5 (lima) tahun kedepan dilaksanakan
     kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

     a)    Tahun 2002
Program    Pembinaan    Hubungan   Industrial    dan
           Perlindungan Tenaga Kerja tahun 2002
           mempunyai      sasaran     penyebarluasan
           peraturan   perundangan   ketenagakerjaan
           bagi pengusaha dan tenaga kerja menuju
           tertib   administrasi   yang   dijabarkan
           dalam kegiatan sebagai berikut:

           (1)Pembinaan hubungan industrial        dan
                kesejahteraan tenaga kerja

           (2)Penyelesaian     kasus    perselisihan
                industrial / pemutusan hubungan
                kerja   dan   penyuluhan   mekanisme
                penyelesaiannya

           (3)Sisialisasi    peraturan    perundang-
                undangan di bidang ketenagakerjaan
                dan penyuluhan syarat-syarat kerja.
     b)    Tahun 2003
Kegiatan   tahun 2003   mempunyai   sasaran   pembinaan
           hubungan industrial yang harmonis antara
           pengusaha   dan   tenaga    kerja  untuk
           mendukung kenyamanan wisatawan

           (1)Pembinaan hubungan industrial       dan
                kesejahteraan tenaga kerja

           (2)Penyelesaian     kasus    perselisihan
                industrial / pemutusan hubungan
                kerja   dan   penyuluhan   mekanisme
                penyelesaiannya

           (3)Penyuluhan dan    pembentukan   syarat-
                syarat kerja.

     c)    Tahun 2004
Kegiatan   tahun 2004 mempunyai sasaran bimbingan
           teknis     hubungan     industrial     dan
           penyuluhan     mekanisme      penyelesaian
           perselisihan industrial

           (1)Pembinaan hubungan industrial       dan
                kesejahteraan tenaga kerja

           (2)Penyelesaian     kasus    perselisihan
                industrial / pemutusan hubungan
                kerja   dan   penyuluhan   mekanisme
                penyelesaiannya

           (3)Pengembangan syarat-syarat kerja.

     d)    Tahun 2005
Kegiatan     tahun     2005     mempunyai     sasaran
           mengembangkan kondisi dan lingkungan
           kerja yang aman bagi pengusaha dan
           tenaga   kerja   yang   dijabarkan   dalam
           kegiatan sebagai berikut:

           (1)Pembinaan hubungan industrial       dan
                kesejahteraan tenaga kerja

           (2)Penyelesaian     kasus    perselisihan
                industrial / pemutusan hubungan
                kerja   dan   penyuluhan   mekanisme
                penyelesaiannya

           (3)Pengawasan    terhadap    pelaksanaan
                peraturan   perundang-undangan   di
                bidang ketenagakerjaan

     e)   Tahun 2006
Kegiatan tahun 2006 mempunyai sasaran pengembangan
          hubungan   industrial   yang   harmonis,
          mantap dan dinamis serta meningkatnya
          kesejahteraan     tenaga    kerja    yang
          dijabarkan    dalam    kegiatan   sebagai
          berikut:

          (1)Pembinaan hubungan industrial      dan
               kesejahteraan tenaga kerja

          (2)Penyelesaian     kasus    perselisihan
               industrial / pemutusan hubungan
               kerja   dan   penyuluhan   mekanisme
               penyelesaiannya

          (3)Evaluasi     pelaksanaan      peraturan
               perundang-undangan     di      bidang
               ketenagakerjaan

10)Program Pengembangan Ekonomi Kerkyatan
     Program ini bertujuan untuk mengembangkan
     usaha-usaha ekonomi produktif, usaha kecil,
     menengah dan koperasi yang bertumpu pada
     mekanisme pasar lokal, regional, nasional dan
     internasional yang berkeadilan.

Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya
     usaha-usaha ekonomi produktif, usaha kecil,
     menengah dan koperasi yang lebih efisien dan
     berdaya   saing   dengan  menciptakan  iklim
     berusaha yang kondusif serta meningkatnya
     keragaman lapangan usaha.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran program ini
     selama 5 (lima) tahun kedepan dilaksanakan
     kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

     a)   Tahun 2002
Kegiatan tahun 2002 mempunyai sasaran meningkatkan
          ketertiban    bagi   pengusaha    kecil,
          menengah dan koperasi dalam menjalankan
          usahanya yang dijabarkan dalam kegiatan
          sebagai berikut:

          (1)Penyelenggaraan     promosi     secara
               berkala dan berkesinambungan.

          (2)Identifikasi sentra-sentra    pemasaran
               komoditi   industri  dan     komoditi
               unggulan.

          (3)Sosialisasi    peraturan   perundang-
               undangan dan perijinan usaha kecil,
               menengah dan koperasi.
     b)   Tahun 2003
Kegiatan tahun 2003 mempunyai sasaran pengembangan
          sentra-sentra      pemasaran    komoditi
          industri dan komoditi unggulan untuk
          mendukung pengembangan pariwisata yang
          dijabarkan    dalam    kegiatan  sebagai
          berikut:

          (1)Penyelenggaraan     promosi     secara
               berkala dan berkesinambungan.

          (2)Penngembangan sentra-sentra pemasaran
               komoditi unggulan.

     c)   Tahun 2004
Kegiatan tahun 2004 mempunyai sasaran peningkatan
          kualitas dan profesionalisme pengusaha
          kecil,   menengah   dan   koperasi   yang
          dijabarkan    dalam   kegiatan    sebagai
          berikut:

          (1)Penyelenggaraan     promosi     secara
               berkala dan berkesinambungan.

          (2)Penngembangan sentra-sentra pemasaran
               komoditi unggulan.

          (3)Pelatihan      kewirausahaan      bagi
               pengelola   sentra-sentra   komoditi
               industri dan komoditi unggulan.

     d)   Tahun 2005
Kegiatan tahun 2005 mempunyai sasaran pemberdayaan
          usaha   kecil,  menengah   dan  koperasi
          berwawasan lingkungan yang dijabarkan
          dalam kegiatan sebagai berikut:

          (1)Penyelenggaraan     promosi     secara
               berkala dan berkesinambungan.

          (2)Evaluasi pengembangan sentra-sentra
               industri     pemasaran      komoditi
               industri dan komoditi unggulan.

          (3)Pemberdayaan usaha kecil, menengah
               dan koperasi berwawasan lingkungan

     e)   Tahun 2006
Kegiatan tahun 2006 mempunyai sasaran peningkatan
          iklim    usaha    yang   kondusif   untuk
          menunjang sistem ekonomi kerakyatan yang
          dijabarkan     dalam   kegiatan   sebagai
          berikut:
          (1)Penyelenggaraan     promosi     secara
               berkala dan berkesinambungan.
          (2)Penyempurnaan   sistem    pengembangan
               sentra-sentra   industri   pemasaran
               komoditi   industri   dan   komoditi
               unggulan.

11)Program     Pengembangan     Kewirausahaan    dan
     Pengusaha    Kecil,   Menengah   dan   Koperasi
     Berkeunggulan Kompetitif.

     Program ini bertujuan untuk meningkatkan
     kapasitas SDM usaha kecil dan koperasi dalam
     pengembangan kewirausahaan serta meningkatkan
     daya saing usaha kecil, menengah dan koperasi

Sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya
     pengetahuan    serta  sikap   wirausaha dan
     berkembangnya produk usaha kecil, menengah
     dan   koperasi   yang  bernilai  tambah dan
     berorientasi ekspor

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran program ini
     selama 5 (lima) tahun kedepan dilaksanakan
     kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

     a)   Tahun 2002
Kegiatan tahun 2002 mempunyai sasaran mewujudkan
          tertib   kelembagaan  dan   usaha   yang
          dijabarkan    dalam  kegiatan    sebagai
          berikut:

          (1)Promosi dan informasi pemasaran

          (2)Identifikasi   penyediaan     informasi
               jenis bantuan dan akses modal yang
               dibutuhkan    oleh    usaha    kecil,
               menengah dan koperasi

          (3)Pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam
               tertib kelembagaan dan usaha

     b)   Tahun 2003
Kegiatan tahun 2003 mempunyai sasaran pemberdayaan
          koperasi dan UKM yang dijabarkan dalam
          kegiatan sebagai berikut:

          (1)Promosi dan informasi pemasaran

          (2)Penyediaan informasi berbagai     jenis
               bantuan dan akses modal
          (3)Pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam
               mendukung pariwisata.
     c)   Tahun 2004
Kegiatan tahun 2004 mempunyai sasaran peningkatan
          kemampuan teknis manajerial dan jiwa
          wirausaha bagi pengusaha industri kecil
          dan kerajinan yang dijabarkan dalam
          kegiatan sebagai berikut:

          (1)Promosi dan informasi pemasaran

          (2)Penyusunan sistem informasi berbagai
               jenis bantuan dan akses modal

          (3)Pemberdayaan Koperasi dan UKM

          (4)Pemberian bantuan teknis menajerial
               dan jiwa wirausaha bagi pengusaha
               industri kecil dan kerajinan

     d)   Tahun 2005
Kegiatan tahun 2005 mempunyai sasaran pemberdayaan
          koperasi dan UKM yang dijabarkan dalam
          kegiatan sebagai berikut:

          (1)Promosi dan informasi pemasaran

          (2)Penerapan sistem informasi berbagai
               jenis bantuan dan akses modal

          (3)Pemberdayaan    Koperasi        dan   UKM
               berwawasan lingkungan

     e)   Tahun 2006
Kegiatan tahun 2006 mempunyai sasaran peningkatan
          kemampuan teknis manajerial dan jiwa
          wirausaha bagai pengusaha industri kecil
          dan kerajinan untuk mewujudkan sistem
          ekonomi kerakyatan yang dijabarkan dalam
          kegiatan sebagi berikut:

          (1)Promosi dan informasi pemasaran

          (2)Evaluasi dan penyempurnaan sistem
               informasi berbagai jenis bantuan
               dan akses modal.

          (3)Pemberdayaan Koperasi dan UKM

12)Program Pengembangan Teknologi Industri
     Program ini bertujuan untuk mengembangkan
     teknologi   untuk   mendorong    inovasi   dan
     peningkatan   daya   saing   produk   unggulan
     daerah.

Sasaran   yang   hendak   dicapai   adalah   penerapan
     teknologi dibidang industri guna mendorong
     terwujudnyaproduk unggulan daerah yang mampu
     bersaing pada pasar global serta meningkatnya
     permintaan di pasaran akan produk-produk
     unggulan daerah.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran program ini
     selama 5 (lima) tahun kedepan dilaksanakan
     kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

     a)   Tahun 2002
Program Pengembangan Teknologi Industri tahun 2002
          mempunyai    sasaran    pemilihan    dan
          penyebarluasan teknologi tepat guna di
          bidang industri dengan kegiatan sebagai
          berikut:

           (1)Identifikasi   penggunaan    teknologi
                tepat guna di bidang industri

           (2)Pemilihan teknologi     tepat   guna   di
                bidang industri

           (3)Sosialisasi teknologi tepat guna

     b)    Tahun 2003
Kegiatan   tahun 2006 mempunyai sasaran penerapan
           teknologi   di   bidang   industri guna
           menghasilakan   produk   unggulan  yang
           mendukung pariwisata yang dijabarkan
           dalam kegiatan sebagi berikut:

           (1)Pemberian      bantuan       peralatan
                percontohan teknologi tepat guna

           (2)Pendampingan     dan      penyuluhan
                penggunaan  mesin   dan  peralatan
                tepat guna bagi industri kecil dan
                kerajinan.

     c)   Tahun 2004
Kegiatan tahun 2004 mempunyai sasaran meningkatkan
          kualitas   sumber   daya   manusia   dalam
          menggunakan    teknologi    terapan   yang
          dijabarkan    dalam     kegiatan    sebagi
          berikut:

           (1)Pelatihan   penerapan    teknologi     di
                bidang industri

           (2)Pendampingan     dan      penyuluhan
                penggunaan  mesin   dan  peralatan
                tepat guna bagi industri kecil dan
                kerajinan.
     d)   Tahun 2005
Kegiatan tahun 2005 mempunyai sasaran mengembangan
          teknologi di bidang industri berwawasan
          lingkungan    yang    dijabarkan   dalam
          kegiatan sebagi berikut:

          (1)Pengembangan   teknologi   di   bidang
               industri berwawasan lingkungan

          (2)Evaluasi   penerapan   teknologi   di
               bidang industri

     e)   Tahun 2006
Kegiatan tahun 2006 mempunyai sasaran pengembangan
          teknologi   di   bidang   industri   yang
          mendukung sistem ekonomi kerkyatan yang
          dijabarkan    dalam    kegiatan    sebagi
          berikut:

          (1)Pemantapan   pengembangan    teknologi
               tepat guna di bidang industri

          (2)Pendampingan     dan      penyuluhan
               penggunaan  mesin   dan  peralatan
               tepat guna bagi industri kecil dan
               kerajinan.

13)Program Peataan Ruang dan Pengembangan Kawasan
     Perdagangan dan Jasa

     Program ini bertujuan untuk penataan ruang
     kota dalam rangka meningkatkan fungsi kawasan
     sehingga berperan optimal dengan sasaran
     optimalnya    pemanfaatan  ruang   kota   dan
     berkembangnya     kawasan    sebagai    pusat
     perdagangan dan jasa.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran program ini
     selama 5 (lima) tahun kedepan dilaksanakan
     kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

     a)  Tahun 2002
Program Penataan Ruang dan Pengembangan Kawasan
         Perdagangan   dan   Jasa   tahun   2002
         mempunyai sasaran informasi pemanfaatan
         ruang sebagai kawasan perdagangan dan
         jasa yang tertib, yang dijabarkan dalam
         kegiatan:

          (1)Pelaksanaan review Peraturan Daerah
               nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana
               Umum Tata Ruang Kota (RUTRK).
          (2)Sosialisasi    peraturan    perundang-
               undangan tentang tata ruang kota.

          (3)Identifikasi potensi dan permasalahan
               kawasan perdagangan dan jasa.

     b)  Tahun 2003
Program Penataan Ruang dan Pengembangan Kawasan
         Perdagangan    dan   Jasa   tahun    2003
         mempunyai sasaran penyusunan Rencana
         Tata   Ruang    Wilayah   (RTRW)    serta
         mengoptimalkan       fungsi       kawasan
         perdagangan dan jasa, yang dijabarkan
         dalam kegiatan:

          (1)Penyusunan rancangan Peraturan Daerah
               tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
               (RTRW) tahun 2004-2014.

          (2)Sosialisasi    peraturan    perundang-
               undangan tentang tata ruang kota

          (3)Penyuluhan   dan   pemerian    bantuan
               teknis usaha kecil, menengah dan
               sektor informal dalam pengembangan
               kawasan perdagangan dan jasa.

     c)  Tahun 2004
Program Penataan Ruang dan Pengembangan Kawasan
         Perdagangan    dan    Jasa   tahun    2004
         mempunyai sasaran pelaksanaan Tata Ruang
         Wilayah    dan     pengembangan    kawasan
         perdagangan dan jasa, yang dijabarkan
         dalam kegiatan:

          (1)Pelaksaan Rencana Tata Ruang Wilayah.
          (2)Pelatihan   dan   pemberian bantuan
               teknis / peralatan dan pelatihan
               bagi pelaku usaha kecil, menengah
               dan sektor informal di kawasan
               perdagangan dan jasa.

          (3)Pengembangan Kawasan perdagangan dan
               jasa

     d)  Tahun 2005
Program Penataan Ruang dan Pengembangan Kawasan
         Perdagangan    dan   Jasa   tahun    2005
         mempunyai sasaran pemantapan pelaksanaan
         Rencana    Tata    Ruang   Wilayah    dan
         pengembangan kawasan perdagangan dan
         jasa yang dijabarkan dalam kegiatan:
          (1)Pemantapan pelaksanaan   Rencana   Tata
               Ruang Wilayah.

          (2)Pembentukan   kelompok    usaha   dan
               pengelolaan kawasan perdagangan dan
               jasa.

          (3)Pemantapan penyuluhan dan pelatihan
               serta pemberian bantuan teknis /
               peralatan    bagi   usaha  kecil,
               menengah dan sektor informal di
               kawasan perdagangan

          (4)Optimalisasi    pemanfaatan   kawasan
               perdagangan dan jasa.

     e)  Tahun 2006
Program Penataan Ruang dan Pengembangan Kawasan
         Perdagangan    dan   Jasa   tahun    2006
         mempunyai sasaran pemantapan pelaksanaan
         Rencana    Tata    Ruang   Wilayah    dan
         pengembangan kawasan perdagangan dan
         jasa yang dijabarkan dalam kegiatan:

          (1)Pemantapan pelaksanaan   Rencana   Tata
               Ruang Wilayah.

          (2)Evaluasi dan pemantapan pengembangan
               kawasan perdagangan dan jasa.

          (3)Pemantapan penyuluhan dan pelatihan
               serta pemberian bantuan teknis /
               peralatan    bagi   usaha  kecil,
               menengah dan sektor informal di
               kawasan perdagangan
          (4)Optimalisasi    pemanfaatan   kawasan
               perdagangan dan jasa.

14)Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman
     Sentra Industri.
     Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman
     Sentra Industri ini bertujuan untuk menata
     Perumahan   dan  Permukiman   sebagai  sentra
     industri kecil non polutan dalam rangka
     penguatan ekonomi.

     Dengan tujuan tersebut sasaran yang hendak
     dicapai    adalah     tertatanya    lingkungan
     perumahan dan permukiman kota tidak hanya
     sebagai   tempat   tinggal   namun   berfungsi
     sebagai sumber produksi dan lapangan kerja.

     Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran program
     ini    selama   5    (lima)   tahun      kedepan
     dilaksanakan     kegiatan-kegiatan       sebagai
     berikut:

     a)    Tahun 2002
Program   Pengembangan Perumahan dan Permukiman
           Sentra Industri tahun 2002 mempunyai
           sasaran menata Perumahan dan Permukiman
           sentra industri yang dijabarkan dalam
           kegiatan:

          (1)Pendataan dan penataan Perumahan dan
               Permukiman sentra industri

          (2)Penataan sentra-sentra industri

     b)    Tahun 2003
Program   Pengembangan Perumahan dan Permukiman
           Sentra Industri tahun 2003 mempunyai
           sasaran    mengembangan  Perumahan  dan
           Permukiman     sentra   industri   yang
           dijabarkan dalam kegiatan:

          (1)Penataan lingkungan Perumahan       dan
               Permukiman sentra industri

          (2)Penyuluhan    sadar    wisata      bagi
               pengrajin di sentra industri

          (3)Memasukkan Perumahan dan Permukiman
               sentra   industri   sebagai obyek
               tujuan dalam paket wisata.

     c)    Tahun 2004
Program   Pengembangan Perumahan dan Permukiman
           Sentra Industri tahun 2004 mempunyai
           sasaran Peningkatan kualitas Sumber Daya
           Manusia pelaku usaha kecil dan menengah
           yang dijabarkan dalam kegiatan:

          (1)Pengembangan jaringan kerjasama usaha
               antar pengrajin industri kecil dan
               menengah.

          (2)Pemberian     bantuan   teknis  dan
               pelatihan   bagi pelaku usaha di
               Perumahan   dan Permukiman sentra
               industri

     d)    Tahun 2005
Program   Pengembangan Perumahan dan Permukiman
           Sentra Industri tahun 2005 mempunyai
           sasaran mengembangkan sentra industri
           kecil   dan menengah  yang  berwawasan
                         lingkungan      yang   dijabarkan     dalam
                         kegiatan:

                         (1)Penataan Perumahan      dan Permukiman
                              sentra    industri      yang   ramah
                              lingkungan.

                         (2)Penyuluhan penanggulanan pencemaran
                              limbah industri kecil dan menengah.

                    e)    Tahun 2006
               Program   Pengembangan Perumahan dan Permukiman
                          Sentra Industri tahun 2006 mempunyai
                          sasaran    mengembangkan    profesionalisne
                          dan   jiwa    wirausaha   untuk   mendukung
                          sistem      ekonomi     kerakyatan     yang
                          dijabarkan dalam kegiatan:

                         (1)Pemberdayaan kelompok     pengrajin   di
                              sentra industri

                         (2)Pemberian      bantuan    teknis   dan
                              pelatihan     wirausaha  bagi  warga
                              Perumahan    dan Permukiman sentra
                              industri.

E.   Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

     Salah satu keberhasilan pembangunan adalah terwujudnya
     kesejahteraan rakyat yang makin meningkat dan merata. Dalam
     rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dilaksanakan melalui
     pembangunan bidang agama, pemberdayaan masyarakat dan sosial
     budaya.

     Pembangunan bidang agama di Kota Yogyakarta adalah untuk
     meningkatkan iman dan taqwa melalui pembinaan keagamaan
     sehingga    diharapkan   dapat    terwujud   masyarakat  yang
     berkualitas yang mampu menciptakan keselarasan, keserasian,
     dan keseimbangan baik dalam kehidupannya sebagai pribadi,
     maupun   dalam   hubungannya   dengan   masyarakat   dan alam
     sekitarnya sehingga terwujud integritas kehidupan beragama,
     bermasyarakat dan bernegara.

     Pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat adalah untuk
     mengatasi ketidak mampuan masyarakat yang disebabkan oleh
     keterbatasan akses kurangnya pengetahuan dan ketrampilan.
     Upaya   pembangunan    tersebut   dilakukan dalam   rangka
     meningkatkan taraf kesejahteraan sosial.

     Pembangunan   bidang   sosial   budaya  meliputi   kebudayaan
     kesehatan pemuda dan olahraga serta kesejahteraan sosial yang
     merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan
     untuk   mewujudkan   dan    memajukan   kesejahteraan   umum,
     mencerdaskan kehidupan masyarakat, sehingga dapat dirasakan
sebagai perbaikan taraf hidup oleh segenap masyarakat.

1.   Program Pembangunan Bidang Agama.

     a.   Umum.

          Agama mempunyai peranan yang sangat penting dan
          strategis   dalam    pembangunan   nasional   maupun
          pembangunan daerah, utamanya sebagai landasan
          spiritual, moral dan etika. Agama sebagai sistem
          nilai harus dipahami dan diamalkan oleh setiap
          individu,      keluarga,      masyarakat      maupun
          penyelenggara   pemerintahan    dan   negara   serta
          menjiwai   kehisupan   berbangsa,   bernegara,   dan
          bermasyarakat. Melalui pembangunan agama yang
          selaras dan serasi dengan bidang-bidang lainnya
          diharapkan dapat terwujud manusia dan masyarakat
          yang berkualitas, yang beriman dan bertaqwa kepada
          Tuhan Yang Maha Esa.

          Pembangunan di bidang agama yang akan dilaksanakan
          tercermin dalam program-program keagamaan dalam
          rangka   meningkatkan   iman  dan   taqwa,  berupa
          peningkatan pelayanan, peningkatan pemahaman dan
          pengamalan dalam kehidupan beragaman.

     b.   Arah Kebijakan.

          Arah   kebijaksan pembangunan  di bidang agama
          menurut Pola Dasar Pembangunan Daerah tahun 2002-
          2006 adalah :

          1)Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama
               sebagai landasan moral, spiritual dan etika
               dalam rangka mengembangkan pendidikan agama
               yang berkualitas.
          2)Mengembangkan tata nilai kehidupan yang berbudi
               pekerti    luhur    melalui    lembaga-lembaga
               pendidikan, keluarga dan masyarakat.

          3)Meningkatkan   dan   memantapkan   keimanan  dan
               ketaqwaan bagi setiap individu, keluarga, dan
               masyarakat   serta    kerukunan   hidup  umat
               beragama dalam upaya       menangkal pengaruh
               negatif arus globalisasi

          4)Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga
               sosial keagamaan dalam upaya menwujudkan
               masyarakat sadar lingkungan.
          5)Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup
               umat   beragama  sehingga  tercipta  suasana
               kehidupan yang harmonis, saling menghormati,
          serta menghargai hak dan pendapat orang lain.

c.   Program Pembangunan.

     Program    pembangunan    bidang    agama     disusun
     berdasarkan    butir-butir    strategi    dan    arah
     kebijakan    pembangunan    bidang     agama,    yang
     dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk program-
     rogram pembangunan sebagai berikut :

     1)Program     Peningkatan   Pelayanan      Kehidupan
          Beragama.
          Program    peningkatan   pelayanan    kehidupan
          beragama    mempunyai   tujuan     meningkatkan
          pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama
          dalam menjalankan ibadahnya serta mendorong
          dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
          penyelenggaraannya,       dengan        sasaran
          terpenuhinya sarana dan prasarana keagamaan
          serta memberi kemudahan pelayanan bagi umat
          beragama dalam menjalankan ibadah. Progam ini
          dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

          a)  Tahun 2002
     Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
              pada   tahun   2002  mempunyai  sasaran
              memberi kemudahan pelayanan bagi umat
              beragama dalam menjalankan ibadah, yang
              dijabarkan   dalam   kegiatan  kegiatan
              sebagai berikut:

               (1)Fasilitasi   sarana     dan     prasarana
                    tempat ibadah

               (2)Fasilitasi      pelayanan         kepada
                    masyarakat untuk beribadah.
               (3)Fasilitasi    penyelenggaraan     urusan
                    haji.

               (4)Pelaksanaan   Desa    Binaan    Keluarga
                    Sakinah (DBKS)

               (5)Fasilitasi    kegiatan  kaum    Rois,
                    Pembantu Pegawai Pencatat Nikah
                    (P3N)    dan    Badan   Penasehatan
                    Pembinaan       dan     Pelestarian
                    perkawinan (BP4).

          b)  Tahun 2003
     Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
              pada   tahun   2003  mempunyai  sasaran
              memberi kemudahan pelayanan bagi umat
              beragama dalam menjalankan ibadah, yang
         dijabarkan      dalam   kegiatan     sebagai
         berikut:

         (1)Fasilitasi   sarana      dan     prasarana
              tempat ibadah

         (2)Fasilitasi      pelayanan          kepada
              masyarakat untuk beribadah.

         (3)Fasilitasi     penyelenggaraan     urusan
              haji.

         (4)Peningkatan Pelaksanaan DBKS

         (5)Fasilitasi    kegiatan   kaum   Rois,   P3N
              dan BP4.

     c)  Tahun 2004
Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
         pada   tahun   2004  mempunyai  sasaran
         memberi kemudahan pelayanan bagi umat
         beragama dalam menjalankan ibadah, yang
         dijabarkan   dalam   kegiatan   sebagai
         berikut:

         (1)Fasilitasi   sarana      dan     prasarana
              tempat ibadah

         (2)Fasilitasi      pelayanan          kepada
              masyarakat untuk beribadah.

         (3)Fasilitasi     penyelenggaraan     urusan
              haji.

         (4)Peningkatan Pelaksanaan DBKS
         (5)Fasilitasi    kegiatan   kaum   Rois,   P3N
              dan BP4.

     d)  Tahun 2005
Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
         pada   tahun   2005  mempunyai  sasaran
         memberi kemudahan pelayanan bagi umat
         beragama dalam menjalankan ibadah, yang
         dijabarkan   dalam   kegiatan   sebagai
         berikut:

         (1)Fasilitasi   sarana      dan     prasarana
              tempat ibadah

         (2)Fasilitasi      pelayanan          kepada
              masyarakat untuk beribadah.

         (3)Fasilitasi     penyelenggaraan     urusan
               haji.

          (4)Pemantapan Pelaksanaan DBKS

          (5)Fasilitasi   kegiatan   kaum   Rois,   P3N
               dan BP4.

     e)  Tahun 2006
Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
         pada   tahun   2006  mempunyai  sasaran
         memberi kemudahan pelayanan bagi umat
         beragama dalam menjalankan ibadah, yang
         dijabarkan   dalam   kegiatan   sebagai
         berikut:

          (1)Fasilitasi   sarana     dan     prasarana
               tempat ibadah

          (2)Fasilitasi      pelayanan         kepada
               masyarakat untuk beribadah.

          (3)Fasilitasi    penyelenggaraan     urusan
               haji.

          (4)Evaluasi Pelaksanaan DBKS

          (5)Fasilitasi   kegiatan   kaum   Rois,   P3N
               dan BP4.

2)Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan
     Agama serta Kerukunan Umat Beragama.

     Program peningkatan pemahaman dan pengamalan
     agama serta kerukunan umat beragama mempunyai
     tujuan meningkatkan pemahaman dan pengamalan
     agama bagi setiap individu, keluarga dan
     masyarakat    serta     memperkuat   dasar-dasar
     kerukunan   hidup    intern    dan  antar   umat
     beragama, dengan sasaran terciptanya suasana
     kehidupan keagamaan yang kondusif bagi upaya
     pemahaman   serta     pengamalan   agama,   yang
     mendukung kerukunan hidup intern dan antar
     umat   beragama.    Program    ini  dilaksanakan
     dengan kegiatan sebagai berikut:

     a)   Tahun 2002
Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama
          serta Kerukunan Umat Beragama pada tahun
          2002    mempunyai    sasaran   terciptanya
          suasana     kehidupan    keagamaan    yang
          kondusif bagi upaya pemahaman serta
          pengamalan     agama,    yang    mendukung
          kerukunan hidup intern dan antar umat
          beragama, yang dijabarkan dalam kegiatan
          sebagai berikut:

          (1)Fasilitasi dialog antar pemuka agama
               dan antar umat beragama.

          (2)Pembinaan    keagamaan    dilingkungan
               masyarakat, aparatur dan penyuluh
               agama   dalam   rangka   peningkatan
               pengetahuan dan wawasan keagamaan.

          (3)Fasilitasi penyelenggaraan Musabaqoh
               Tilawatil Qur'an (MTQ) umum.

          (4)Mengintensifkan    dan    mengaktifkan
               Gerakan Pemahaman dan Pengamalan
               isi Kandungan Al Qur'an (GPPA)

          (5)Mendorong dan mengaktifkan Pemahaman
               Alkitab (PA).

     b)   Tahun 2003
Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama
          serta Kerukunan Umat Beragama pada tahun
          2003    mempunyai    sasaran   terciptanya
          suasana     kehidupan    keagamaan    yang
          kondusif bagi upaya pemahaman serta
          pengamalan     agama,    yang    mendukung
          kerukunan hidup intern dan antar umat
          beragama, yang dijabarkan dalam kegiatan
          sebagai berikut:

          (1)Fasilitasi dialog antar pemuka agama
               dan antar umat beragama.

          (2)Pembinaan    keagamaan    dilingkungan
               masyarakat, aparatur dan penyuluh
               agama   dalam   rangka   peningkatan
               pengetahuan dan wawasan keagamaan.

          (3)Fasilitasi penyelenggaraan MTQ umum.

          (4)Mengintensifkan dan mengaktifkan GPPA

          (5)Mendorong dan mengaktifkan PA.

     c)   Tahun 2004
Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama
          serta Kerukunan Umat Beragama pada tahun
          2004    mempunyai    sasaran   terciptanya
          suasana     kehidupan    keagamaan    yang
          kondusif bagi upaya pemahaman serta
          pengamalan     agama,    yang    mendukung
          kerukunan hidup intern dan antar umat
          beragama, yang dijabarkan dalam kegiatan
          sebagai berikut:

          (1)Fasilitasi dialog antar pemuka agama
               dan   antar  umat   beragama  untuk
               meletakkan kerangka pendidikan yang
               berkualitas

          (2)Pembinaan    keagamaan    dilingkungan
               masyarakat, aparatur dan penyuluh
               agama   dalam   rangka   peningkatan
               pengetahuan dan wawasan keagamaan.

          (3)Fasilitasi penyelenggaraan MTQ umum.

          (4)Mengintensifkan dan mengaktifkan GPPA

          (5)Mendorong dan mengaktifkan PA.

     d)   Tahun 2005
Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama
          serta Kerukunan Umat Beragama pada tahun
          2005    mempunyai    sasaran   terciptanya
          suasana     kehidupan    keagamaan    yang
          kondusif bagi upaya pemahaman serta
          pengamalan     agama,    yang    mendukung
          kerukunan hidup intern dan antar umat
          beragama, yang dijabarkan dalam kegiatan
          sebagai berikut:

          (1)Fasilitasi dialog antar pemuka agama
               dan antar umat beragama.

          (2)Pembinaan    keagamaan    dilingkungan
               masyarakat, aparatur dan penyuluh
               agama   dalam   rangka   peningkatan
               pengetahuan dan wawasan keagamaan.
          (3)Fasilitasi penyelenggaraan MTQ umum.

          (4)Mengintensifkan dan mengaktifkan GPPA

          (5)Mendorong dan mengaktifkan PA.

     e)   Tahun 2006
Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama
          serta Kerukunan Umat Beragama pada tahun
          2006    mempunyai    sasaran   terciptanya
          suasana     kehidupan    keagamaan    yang
          kondusif bagi upaya pemahaman serta
          pengamalan     agama,    yang    mendukung
          kerukunan hidup intern dan antar umat
          beragama, yang dijabarkan dalam kegiatan
          sebagai berikut:
          (1)Fasilitasi dialog antar pemuka agama
               dan antar umat beragama.

          (2)Pembinaan    keagamaan    dilingkungan
               masyarakat, aparatur dan penyuluh
               agama   dalam   rangka   peningkatan
               pengetahuan dan wawasan keagamaan.

          (3)Fasilitasi penyelenggaraan MTQ umum.

          (4)Mengintensifkan dan mengaktifkan GPPA

          (5)Mendorong dan mengaktifkan PA.

3)Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama

     Program peningkatan kualitas pendidikan agama
     mempunyai tujuan meningkatkan keimanan dan
     ketaqwaan   serta  pembinaan    akhlak   mulia,
     dengan    sasaran     meningkatkan     kualitas
     pemahaman   dan   pengamalan   ajaran    agama.
     Program ini dilaksanakan dengan kegiatan
     sebagai berikut:

     a)   Tahun 2002
Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama pada
          tahun      2002      mempunyai     sasaran
          meningkatkan    kualitas   pemahaman   dan
          pengamalan ajaran agama, yang dijabarkan
          dalam kegiatan sebagai berikut:

          (1)Peningkatan  sarana   dan  prasarana
               pendidikan keagamaan di lingkungan
               sekolah

          (2)Melaksanakan   pesantren    kilat     di
               lingkungan sekolah.

          (3)Fasilitasi    penyelenggaraan       lomba
               ketrampilan keagamaan.

          (4)Fasilitasi dan pemberdayaan pondok
               pesantren  serta  sekolah-sekolah
               keagamaan.

     b)   Tahun 2003
Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama pada
          tahun      2003      mempunyai     sasaran
          meningkatkan    kualitas   pemahaman   dan
          pengamalan ajaran agama, yang dijabarkan
          dalam kegiatan sebagai berikut:
          (1)Peningkatan  sarana   dan  prasarana
               pendidikan keagamaan di lingkungan
               sekolah

          (2)Peningkatan    pelakanaan    pesantren
               kilat di lingkungan sekolah

          (3)Fasilitasi    penyelenggaraan     lomba
               ketrampilan keagamaan.

          (4)Fasilitasi dan pemberdayaan pondok
               pesantren  serta  sekolah-sekolah
               keagamaan.

     c)   Tahun 2004
Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama pada
          tahun      2004      mempunyai     sasaran
          meningkatkan    kualitas   pemahaman   dan
          pengamalan ajaran agama, yang dijabarkan
          dalam kegiatan sebagai berikut:

          (1)Peningkatan  sarana   dan  prasarana
               pendidikan keagamaan di lingkungan
               sekolah

          (2)Peningkatan     kualitas     pelaksanaan
               pesantren    kilat    di    lingkungan
               sekolah

          (3)Fasilitasi    penyelenggaraan     lomba
               ketrampilan keagamaan.

          (4)Fasilitasi dan pemberdayaan pondok
               pesantren  serta  sekolah-sekolah
               keagamaan.

     d)   Tahun 2005
Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama pada
          tahun     2005      mempunyai     sasaran
          meningkatkan   kualitas   pemahaman   dan
          pengamalan ajaran agama, yang dijabarkan
          dalam kegiatan sebagai berikut:

          (1)Peningkatan  sarana   dan  prasarana
               pendidikan keagamaan di lingkungan
               sekolah

          (2)Pemantapan    pelaksanaan    pesantren
               kilat di lingkungan sekolah

          (3)Fasilitasi    penyelenggaraan     lomba
               ketrampilan keagamaan.
          (4)Fasilitasi dan pemberdayaan pondok
               pesantren  serta  sekolah-sekolah
               keagamaan.

     e)   Tahun 2006
Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama pada
          tahun      2006      mempunyai     sasaran
          meningkatkan    kualitas   pemahaman   dan
          pengamalan ajaran agama, yang dijabarkan
          dalam kegiatan sebagai berikut:

          (1)Peningkatan  sarana   dan  prasarana
               pendidikan keagamaan di lingkungan
               sekolah

          (2)Evaluasi pelaksanaan pesantren kilat
               di lingkungan sekolah

          (3)Fasilitasi    penyelenggaraan    lomba
               ketrampilan keagamaan.

          (4)Fasilitasi dan pemberdayaan pondok
               pesantren  serta  sekolah-sekolah
               keagamaan.

4)Program Pemberdayaan Lemaga-Lembaga Keagamaan.

     Program    pemberdayaan    lembaga     lembaga
     keagamaan mempunyai tujuan memberdayakan dan
     meningkatkan    lembaga    keagamaan     serta
     meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan
     agama   bagi   masyarakat,    dengan   sasaran
     meningkatnya peranan lembaga keagamaan dan
     memperkuat nilai-nilai keagamaan. Program ini
     dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

     a)    Tahun 2002
Program   pemberdayaan   Lembaga-Lembaga   Keagamaan
           pada   tahun   2002   mempunyai   sasaran
           meningkatkan peranan    lembaga keagamaan
           dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan,
           yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai
           berikut:

          (1)Fasilitasi lembaga-lembaga keagamaan

          (2)Peningkatan peranan    lembaga-lembaga
               keagamaan.

     b)    Tahun 2003
Program   pemberdayaan   Lembaga-Lembaga   Keagamaan
           pada   tahun   2003   mempunyai   sasaran
           meningkatkan peranan    lembaga keagamaan
           dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan,
           yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai
           berikut:
                    (1)Fasilitasi lembaga-lembaga keagamaan

                    (2)Peningkatan peranan    lembaga-lembaga
                         keagamaan.

               c)    Tahun 2004
          Program   pemberdayaan   Lembaga-Lembaga   Keagamaan
                     pada   tahun   2004   mempunyai   sasaran
                     meningkatkan peranan    lembaga keagamaan
                     dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan,
                     yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai
                     berikut:

                    (1)Fasilitasi lembaga-lembaga keagamaan

                    (2)Peningkatan peranan    lembaga-lembaga
                         keagamaan.

               d)    Tahun 2005
          Program   pemberdayaan   Lembaga-Lembaga   Keagamaan
                     pada   tahun   2005   mempunyai   sasaran
                     meningkatkan peranan    lembaga keagamaan
                     dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan,
                     yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai
                     berikut:

                    (1)Fasilitasi lembaga-lembaga keagamaan

                    (2)Peningkatan peranan    lembaga-lembaga
                         keagamaan.

               e)    Tahun 2006
          Program   pemberdayaan   Lembaga-Lembaga   Keagamaan
                     pada   tahun   2006   mempunyai   sasaran
                     meningkatkan peranan    lembaga keagamaan
                     dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan,
                     yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai
                     berikut:

                    (1)Fasilitasi lembaga-lembaga keagamaan

                    (2)Peningkatan peranan    lembaga-lembaga
                         keagamaan.

2.   Program Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

     a.   Umum.
          Pemberdayaan masyarakat telah mendapat perhatian
          besar dari berbagai pihak, tidak hanya meliputi
          aspek pemberdayaan sosial, ekonomi, pendidikan,
          pariwisata    tetapi    juga    menyangkut    aspek
          pemberdayaan organisasi non pemerintah untuk ikut
          aktif   mendukung   pembangunan   yang   berwawasan
     lingkungan. Pemberdayaan masyarakat terkait dengan
     pemberian akses bagi masyarakat, lembaga, dan
     organisasi    masyarakat    dalam    memperoleh   dan
     memanfaatkan hak masyarakat untuk meningkatkan
     kehidupannya.    Oleh    sebab    itu,   pemberdayaan
     masyarakat     amat    penting     untuk    mengatasi
     ketidakmampuan     masyarakat yang disebabkan oleh
     keterbatasan akses, kurangnya pengetahuan dan
     ketrampilan,    adanya   kondisi    kemiskinan   yang
     dialami sebagian masyarakat dan adanya keengganan
     untuk membagi wewenang dan sumber daya yang berada
     pada pemerintah kepada masyarakat.

b.   Arah kebijakan

     Arah kebijakan pembangunan di bidang Pemberdayaan
     masyarakat menurut Pola Dasar Pembangunan Daerah
     tahun 2002-2006 adalah:

     1).Meningkatkan    peran   serta   masyarakat     dalam
          rangka     penyelenggaraan     pendidikan      dan
          menciptakan     lingkungan    pendidikan      yang
          kondusif.

     2).Meningkatkan   pemberdayaan   masyarakat       serta
          peningkatan    peran    serta   para        pelaku
          kepariwisataan    untuk    mendukung        sektor
          pariwisata.

     3).Membangun   ketahanan   sosial   sehingga   mampu
          memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan
          terhadap   penyandang   masalah   kesejahteraan
          sosial, cacat dan pengentasan kemiskinan
          serta pemenuhan kebutuhan dasar di bidang
          pangan,   sandang,    papan,   pendidikan   dan
          kesehatan   serta   meningkatkan   pemberdayaan
          ekonomi masyarakat melalui pengembangan modal
          usaha.

     4).Meningkatkan   pemberdayaan     masyarakat    dalam
          pembangunan    berwawasan      lingkungan     dan
          berkelanjutan.

     5).Meningkatkan    pemberdayaan   organisasi  non
          pemerintah untuk ikut mendukung dan terlibat
          aktif dalam kegiatan pembangunan.

c.   Program Pembangunan

     Program pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat
     disusun berdasarkan butir-butir strategi dan arah
     kebijakan pembangunan bidang pemberdayaan yang
     dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk program-
     program sebagai berikut:
1).   Program pemberdayaan organisasi masyarakat

      Program pemberdayaan organisasi masyarakat
      bertujuan mengembangkan organisasi sosial dan
      ekonomi   masyarakat    setempat    yang   dapat
      meningkatkan kehidupan sosial dan ekonominya,
      dengan    sasaran     meningkatnya     kapasitas
      organisasi sosial dan ekonomi masyarakat
      sebagai    wadah   bagi    pengembangan    usaha
      produktif,   pengembangan    interaksi   sosial,
      penguatan ketahan sosial, pengelolaan potensi
      masyarakat   setempat    dansumber   daya   dari
      pemerintah serta wadah partisipasi dalam
      pengambilan keputusan publik. Program ini
      dilaksanakan     melalui    kegiatan     sebagai
      berikut:

     a)    Tahun 2002
Program   pemberdayaan organisasi masyarakat pada
           tahun      2002     mempunyai    sasaran
           meningkatkan kapasitas organisasi sosial
           dan ekonomi masyarakat sebagai wadah
           bagi pengembangan usaha produktif, yang
           dijabarkan    dalam    kegiatan  sebagai
           berikut:

           (1)Penyuluhan        lembaga        sosial
                kemasyarakan.

           (2)Pemberdayaan organisasi     sosial   dan
                ekonomi masyarakat

     b)    Tahun 2003
Program   pemberdayaan organisasi masyarakat pada
           tahun      2003      mempunyai      sasaran
           meningkatkan kapasitas organisasi sosial
           dan ekonomi masyarakat sebagai wadah
           bagi pengembangan interaksi sosial dan
           penguatan     ketahanan     sosial,    yang
           dijabarkan     dalam    kegiatan    sebagai
           berikut:

           (1)Penyuluhan        lembaga        sosial
                kemasyarakan.

           (2)Pemberdayaan organisasi     sosial   dan
                ekonomi masyarakat

     c)    Tahun 2004
Program   pemberdayaan organisasi masyarakat pada
           tahun      2004    mempunyai     sasaran
           meningkatkan kapasitas organisasi sosial
           dan ekonomi masyarakat sebagai wadah
                 pengembangan interaksi sosial, penguatan
                 ketahanan sosial, pengelolaan potensi
                 masyarakat setempat, yang dijabarkan
                 dalam kegiatan sebagai berikut :

                 (1)Penyuluhan        lembaga        sosial
                      kemasyarakan.

                 (2)Pemberdayaan organisasi     sosial   dan
                      ekonomi masyarakat

           d)    Tahun 2005
      Program   pemberdayaan organisasi masyarakat pada
                 tahun      2005     mempunyai    sasaran
                 meningkatkan kapasitas organisasi sosial
                 dan ekonomi masyarakat sebagai wadah
                 pengembangan interaksi sosial, penguatan
                 ketahanan sosial, pengelolaan potensi
                 masyarakat setempatdan sumberdaya dari
                 pemerintah serta wadah partisipasi, yang
                 dijabarkan    dalam    kegiatan  sebagai
                 berikut :

                 (1)Penyuluhan        lembaga        sosial
                      kemasyarakan.

                 (2)Pemberdayaan organisasi     sosial   dan
                      ekonomi masyarakat

           e)    Tahun 2006
      Program   pemberdayaan organisasi masyarakat pada
                 tahun      2006    mempunyai     sasaran
                 meningkatkan kapasitas organisasi sosial
                 dan ekonomi masyarakat sebagai wadah
                 pengembangan      interaksi      sosial,
                 pengelolaan potensi masyarakat setempat
                 dan sumber daya dari pemerintah serta
                 wadah partisipasi, yang dijabarkan dalam
                 kegiatan sebagai berikut :

                 (1)Penyuluhan        lembaga        sosial
                      kemasyarakan.

                 (2)Pemberdayaan organisasi     sosial   dan
                      ekonomi masyarakat

2).   Program pemberdayaan masyarakat miskin

      Program pemberdayaan masyarakat miskin bertujuan
           menurunkan   jumlah   penduduk  miskin   dan
           menigkatkan kondisi sosial ekonomi keluarga
           dan kelompok masyarakat yang miskin dan
           berpotensi menjadi miskin, dengan sasaran
           meningkatkan kemampuan, keberdayaan keluarga
dan   kelompok   masyarakat  miskin   melalui
penyediaan kebutuhan dasar dan pelayanan umum
berupa sarana dan prasarana sosial, ekonomi,
pendidikan,    kesehatan,   pariwisata    dan
perumahan yang berwawasan lingkungan, serta
berkembangnya sistem perlindungan sosial bagi
keluarga dan kelompok masyarakat yang rentan
sosial. Program ini dilaksanakan melalui
kegiatan sebagai berikut :

a)   Tahun 2002
Program pemberdayaan masyarakat miskin pada
     tahun      2002     mempunyai     sasaran
     meningkatkan    kemampuan,    keberdayaan
     keluarga dan kelompok masyarakat miskin
     melalui penyediaan kebutuhan dasar dan
     pelayanan umum, yang dijabarkan dalam
     kegiatan sebagai berikut :

     (1)   Pendataan keluarga miskin

     (2)Pembangunan   kebutuhan         dasar     dan
          pelayanan umum.

     (3)Pendampingan     dan            identifikasi
          penyandang   masalah         kesejahteraan
          sosial (PMKS).

     (4)Pemberdayaan           dalam            rangka
          kemandirian.

b)   Tahun 2003
Program pemberdayaan masyarakat miskin pada
     tahun      2003      mempunyai      sasaran
     meningkatkan     kemampuan,     keberdayaan
     keluarga dan kelompok masyarakat miskin
     malalui penyediaan kebutuhan dasar dan
     pelayanan    umum   berupa     sarana   dan
     prasarana sosial, ekonomi dan perumahan
     yang    berwawasan     lingkungan,    serta
     perlindungan sosial bagi keluarga dan
     kelompok masyarakat yang rentan sosial,
     yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai
     berikut    :
     (1)Pemutakhiran     data     (Up    dating)
           keluarga miskin.

     (2)Peningkatan   pembangunan   kebutuhan
          dasar dan pelayanan umum.

     (3)   Pendampingan PMKS
     (4)Peningkatan pemberdayaan dalam rangka
          kemandirian.
c)   Tahun 2004
Program pemberdayaan masyarakat miskin pada
     tahun      2004      mempunyai      sasaran
     meningkatkan     kemampuan,     keberdayaan
     keluarga dan kelompok masyarakat miskin
     melalui penyediaan kebutuan dasar dan
     pelayanan    umum   berupa     sarana   dan
     prasarana sosial, ekonomi dan perumahan
     yang    berwawasan     lingkungan,    serta
     perlindungan sosial bagi keluarga dan
     kelompok masyarakat yang rentan sosial,
     yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai
     berikut :

     (1)Pemutakhiran    data     (Up     dating)
          keluarga miskin.

     (2)Optimalisasi   Pembangunan  kebutuhan
          dasar dan pelayanan umum.

     (3)   Peningkatan Pendampingan PMKS

     (4)Pengembangan    Pemberdayaan       dalam
          rangka kemandirian

d)   Tahun 2005
Program pemberdayaan masyarakat miskin pada
     tahun      2005      mempunyai      sasaran
     meningkatkan     kemampuan,     keberdayaan
     keluarga dan kelompok masyarakat miskin
     malalui penyediaan kebutuhan dasar dan
     pelayanan    umum   berupa     sarana   dan
     prasarana sosial, ekonomi dan perumahan
     yang    berwawasan     lingkungan,    serta
     perlindungan sosial bagi keluarga dan
     kelompok masyarakat yang rentan sosial,
     yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai
     berikut :

     (1)Pemutakhiran    data     (Up     dating)
          keluarga miskin.

     (2)Optimalisasi               pembangunan
          kebutuhandasar dan pelayanan umum.

     (3)Peningkatan pendampingan PMKS.

     (4)Pengembangan    pemberdayaan       dalam
          rangka kemandirian.
e)   Tahun 2006
Program pemberdayaan masyarakat miskin pada
     tahun      2006   mempunyai     sasaran
           meningkatkan     kemampuan,    keberdayaan
           keluarga dan kelompok masyarakat miskin
           malalui penyediaan kebutuhan dasar dan
           pelayanan    umum   berupa   sarana    dan
           prasarana sosial, ekonomi dan perumahan
           yang    berwawasan    lingkungan,    serta
           perlindungan sosial bagi keluarga dan
           kelompok masyarakat yang rentan sosial,
           yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai
           berikut :

           (1)Pemutakhiran    data      (Up     dating)
                keluarga miskin.

           (2)Pengembangan   pembangunan  kebutuhan
                dasar dan pelayanan umum.

           (3)Evaluasi    pelaksanaan      pendampingan
                PMKS.

           (4)Evaluasi   pelaksanaan    pemberdayaan
                dalam rangka kemandirian

3).   Program peningkatan keswadayaan masyarakat

Program    peningkatan    keswadayaan   masyarakat
     bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat
     untuk memperkuat solidaritas dan ketahanan
     sosial masyarakat dalam memecahkan berbagai
     masalah sosial kemasyarakatan, dengan sasaran
     berkembangnya   solidaritas  serta  ketahanan
     sosial masyarakat. Program ini dilaksanakan
     dengan kegiatan sebagai berikut :

      a)   Tahun 2002
      Program peningkatan keswadayaan masyarakat
           pada   tahun   2002   mempunyai  sasaran
           berkembangnya partisipasi masyarakat dan
           meningkatnya solidaritas serta ketahanan
           sosial masyarakat, yang dijabarkan dalam
           kegiatan sebagai berikut:

           (1)   Pendataan swadaya masyarakat

           (2)   Pembinaan tenaga sosial

           (3)Bimbingan dan motivasi sosial

           (4)Penertiban    pengumpulan       sumbangan
                sosial masyarakat
      b)   Tahun 2003
      Program   peingkatan   keswadayaan   masyarakat
           pada   tahun    2003   mempunyai   sasaran
    berkembangnya partisipasi masyarakat dan
    meningkatkan solidaritas serta ketahanan
    sosial masyarakat, yang dijabarkan dalam
    kegiatan sebagai berikut :

    (1)Pemutakhiran data (Up dating) swadaya
         masyarakat

    (2)Pemberdayaan tenaga sosial

    (3)Peningkatan kualitas      bimbingan   dan
         motivasi sosial

    (4)Penertiban    pengumpulan       sumbangan
         sosial masyarakat

c)   Tahun 2004
Program peningkatan keswadayaan masyarakat
     pada   tahun   2004   mempunyai  sasaran
     berkembangnya partisipasi masyarakat dan
     meningkatnya solidaritas serta ketahanan
     sosial masyarakat, yang dijabarkan dalam
     kegiatan sebagai berikut:

    (1)Pemutakhiran data (Up dating) swadaya
         masyarakat

    (2)Pemberdayaan tenaga sosial

    (3)Peningkatan kualitas      bimbingan   dan
         motivasi sosial

    (4)Penertiban    pengumpulan       sumbangan
         sosial masyarakat.

d)   Tahun 2005
Program peningkatan keswadayaan masyarakat
     pada   tahun   2005   mempunyai  sasaran
     berkembangnya partisipasi masyarakat dan
     meningkatnya solidaritas serta ketahanan
     sosial masyarakat, yang dijabarkan dalam
     kegiatan sebagai berikut:

    (1)Pemutakhiran data (Up dating) swadaya
         masyarakat

    (2)Peningkatan     pemberdayaan      tenaga
         sosial

    (3)Pemantapan    bimbingan   dan   motivasi
         sosial
    (4)Penertiban    pengumpulan       sumbangan
         sosial masyarakat.
               e)   Tahun 2006
               Program peningkatan keswadayaan masyarakat
                    pada   tahun   2006   mempunyai  sasaran
                    berkembangnya partisipasi masyarakat dan
                    meningkatnya solidaritas serta ketahanan
                    sosial masyarakat, yang dijabarkan dalam
                    kegiatan sebagai berikut:

                    (1)Pemutakhiran data (Up dating) swadaya
                         masyarakat

                    (2)Pemantapan pemberdayaan tenaga sosial

                    (3)Evaluasi   bimbingan     dan   motivasi
                         sosial

                    (4)Penertiban    pengumpulan      sumbangan
                         sosial masyarakat.

3.   Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya

     a.   Umum.
          Salah   satu    keberhasilan    pembangunan   adalah
          terwujudnya kesejahteraan rakyat dan keadilan
          sosial. Bidang Sosial budaya diarahkan untuk
          meningkatkan   tertib   administrasi   kependudukan,
          meningkatkan   kualitas    penduduk,   mengembangkan
          penguasaan dan pemanfaatan IPTEK, meningkatkan
          derajat kesehatan masyarakat serta status gizi,
          mengembangkan   sikap   kritis   terhadapnilai-nilai
          budaya yang tidak kondusif serta pelestarian
          nilai-nilai budaya, menanggulangi penyalahgunaan
          napza, menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi
          perempuan, pemuda serta meningkatkan prestasi di
          berbagai cabang olahraga.
     b.   Arah Kebijakan

          Arah kebijakan pembangunan di bidang Sosial Budaya
          menurut Pola Dasar Pembangunan Daerah tahun 2002-
          2006 adalah:

          1).Meningkatkan    kualitas    penduduk     melalui
               pengendalian angka pertumbuhan dalam rangka
               meningkatkan pendidikan yang berkualitas.

          2).Meningkatkan   pengembangan,     penguasaan   dan
               pemanfaatan IPTEK

          3).Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta
               status gizi keluarga dalam rangka mewujudkan
               sumber daya manusia yang kompetitif
     4).Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai
          budaya dalam rangka memilih nilai budaya yang
          kondusif     untuk    menghadapi    tantangan
          pembangunan kepariwisataan.

     5).Melestarikan kandungan nilai seni budaya daerah
          yang hidup di tengah masyarkat

     6).Menciptakan dan memperluas kesempatan kerja
          dalam rangka mengembangkan kepariwisataan.

     7).Mengembangkan suasana demokratis yang dijiwai
          semangat persatuan dan kesatuan

     8).Meningkatkan     sistem    partisipasi      aktif
          masyarakat dalam pembangunan.

     9).Menanggulangi     penyalahgunaan      narkotika,
          psikotropika dan zat aditif (napza).

     10).Menumbuhkan, mengembangkan dan memberdayakan
          generasi muda dalam memupuk bakat, minat dan
          kemampuan     serta    peransertanya   dalam
          pelaksanaan pembangunan.

     11).Memfasilitasi,   memotivasi    dan memberikan
          inovasi peningkatan berbagai cabang olahraga
          untuk mencapai prestasi semaksimal mungkin
          dan menjadikan media persatuan dan kesatuan,
          dengan    meningkatkan     sarana  prasarana
          olahraga.


c.   Program Pembangunan

Program   Pembangunan   Bidang   Sosial  Budaya    disusun
     berdasarkan    butir-butir    strategi    dan    arah
     kebijakan pembangunan bidang sosial budaya yang
     dijabarkan     dalam      bentuk     program-program
     pembangunan sebagai berikut:

     1).Program     Pengembangan     Registrasi      dan
          Administrasi penduduk
          Program    Pengembangan    Registraasi     dan
          Administrasi    Penduduk   mempunyai    tujuan
          meningkatkan tertib administrasi kependudukan
          dengan sasaran terlaksananya registrasi dan
          meningkatnya        tertib        administrasi
          kependudukan. Program ini dilaksanakan dengan
          kegiatan sebagai berikut:
          a)  Tahun 2002
     Program Pengembangan Registrasi dan Administrasi
              Penduduk   pada  tahun  2002  mempunyai
          sasaran terlaksananya registrasi dan
          meningkatnya     tertib      administrasi
          kependudukan,   yang   dijabarkan   dalam
          kegiatan sebagai berikut:

          (1)Sisoalisasi kepada masyarakat tentang
               tertib administrasi kependudukan.

          (2)Pelaksanaan pelayanan data dan akta
               penduduk.

          (3)Pelaksanaan    pengelolaan     Program
               SIMDUK.

     b)   Tahun 2003
Program Pengembangan Registraasi dan Administrasi
          Penduduk   pada  tahun   2003   mempunyai
          sasaran terlaksananya registrasi dan
          meningkatkan     tertib      administrasi
          kependudukan,   yang   dijabarkan   dalam
          kegiatan sebagai berikut:

          (1)Implementasi    pengelolaan    tertib
               administrasi kependudukan.

          (2)Peningkatan pengelolaan data dan akta
               penduduk.

          (3)Peningkatan    pengelolaan     Program
               SIMDUK.

     c)  Tahun 2004
Program Pengembangan Registrasi dan Administrasi
         Penduduk   pada  tahun   2004   mempunyai
         sasaran terlaksananya registrasi dan
         meningkatnya     tertib      administrasi
         kependudukan,   yang   dijabarkan   dalam
         kegiatan sebagai berikut:

          (1)Implementasi    pengelolaan    tertib
               administrasi kependudukan.

          (2)Peningkatan kualitas   pelayanan   data
               dan akta penduduk.

          (3)Aplikasi Program SIMDUK.

     d)  Tahun 2005
Program Pengembangan Registrasi dan Administrasi
         Penduduk   pada  tahun   2005   mempunyai
         sasaran terlaksananya registrasi dan
         meningkatnya     tertib      administrasi
         kependudukan,   yang   dijabarkan   dalam
         kegiatan sebagai berikut:
          (1)Peningkatan      pengelolaan    tertib
               administrasi kependudukan.

          (2)Optimalisasi pelayanan data dan akta
               penduduk.

          (3)Aplikasi Pengelolaan Program SIMDUK.

     e)   Tahun 2006
Program Pengembangan Registraasi dan Administrasi
          Penduduk   pada  tahun   2006   mempunyai
          sasaran terlaksananya registrasi dan
          meningkatkan     tertib      administrasi
          kependudukan,   yang   dijabarkan   dalam
          kegiatan sebagai berikut:

          (1)Evaluasi      pengelolaan       tertib
               administrasi kependudukan.

          (2)Evaluasi pengelolaan   pelayanan   data
               dan akta penduduk.

          (3)Optimalisasi    Pengelolaan    Program
               SIMDUK.

2).Program   Keluarga    Berencana   dan    Keluarga
     Sejahtera.
     Program   Keluarga   Berencana   dan   keluarga
     sejahtera    mempunyai   tujuan    meningkatkan
     perilaku bertanggung jawab terhadap kesehatan
     reproduksi   khususnya   dan   keluarga   kecil
     berkualitas.     Dengan    sasaran     Keluarga
     Berencana dan Keluarga Sejahtera mewujudkan
     sumber   daya   manusia   berkualitas   melalui
     keluarga kecil, meliputi siklus keluarga
     sejak balita, remaja, dewasa, pasangan usia
     subur, lansia melalui pengendalian kelahiran
     dan    ketahanan    keluarga.    Program    ini
     dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

     a)   Tahun 2002
Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
          pada   tahun   2002  mempunyai  sasaran
          mewujudkan keluarga kecil berkualitas
          meliputi siklus keluarga sejak balita,
          remaja, dewasa, pasangan usia subur,
          lansia melalui pengendalian kelahiran
          dan ketahanan keluarga dimana keluarga
          (pasangan usia subur) memiliki rumah
          yang tertib, bersih dan sehat dengan
          bagian lantai yang terluas bukan dari
          tanah, yang dijabarkan dalam kegiatan
          sebagai berikut:
         (1)Pendataan keluarga

         (2)Melaksanakan   penyuluhan   reproduksi
              sehat, peningkatan usia perkawinan,
              keluarga berencana dan keluarga
              sejahtera, serta kesehatan jender.

         (3)Pemberdayaan keluarga dan ketahanan
              keluarga,     melalui      pembinaan
              ketahanan ekonomi keluarga.

         (4)Melaksanakan pelayanan, fasilitasi,
              pembinaan Keluarga Berencana dan
              Keluarga Sejahtera.

         (5)Melaksanakan   penguatan   Kelembagaan
              dan jaringan keluarga berencana.

     b)   Tahun 2003
Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
          pada   tahun   2003   mempunyai  sasaran
          mewujudkan keluarga kecil berkualitas
          meliputi siklus keluarga sejak balita,
          remaja, dewasa, pasangan usia subur,
          lansia melalui pengendalian kelahiran
          dan ketahanan keluarga dimana keluarga
          (pasangan usia subur), keluarga yang
          memiliki     usaha     produktif   dapat
          memproduksi      barang/souvenir    khas
          Yogyakarta yang berbudaya dan dapat
          memasarkan hasil UPPKS di seluruh tempat
          wisata, yang dijabarkan dalam kegiatan
          sebagai berikut:

         (1)Pemutakhiran    data    (Up    dating)
              keluarga.

         (2)Peningkatan   penyuluhan    reproduksi
              sehat, peningkatan usia perkawinan,
              keluarga berencana dan keluarga
              sejahtera serta kesehatan jender.

         (3)Peningkatan   pemberdayaan    keluarga
              untuk   meningkatkan   kesejahteraan
              dan ketahanan keluarga.

         (4)Peningkatan   pelayanan, fasilitasi,
              pembinaan Keluarga Berencana dan
              Keluarga Sejahtera.
         (5)Peningkatan penguatan Kelembagaan dan
              jaringan keluarga berencana.
     c)   Tahun 2004
Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
          pada   tahun   2004  mempunyai   sasaran
          mewujudkan keluarga kecil berkualitas
          meliputi siklus keluarga sejak balita,
          remaja, dewasa, pasangan usia subur,
          lansia melalui pengendalian kelahiran
          dan ketahanan keluarga dimana keluarga
          (pasangan usia subur) memiliki wawasan
          pentingnya pendidikan baik formal maupun
          informal bagi anggota keluarganya, yang
          dijabarkan   dalam    kegiatan   sebagai
          berikut:

          (1)Pemutakhiran    data    (Up   dating)
               keluarga.

          (2)Peningkatan    kualitas    penyuluhan
               reproduksi sehat, peningkatan usia
               perkawinan, keluarga berencana dan
               keluarga       sejahtera      serta
               kesetaraan.

          (3)Pemantapan pelaksanaan pemberdayaan
               keluarga dan ketahanan keluarga.

          (4)Peningkatan    kualitas     pelayanan,
               fasilitasi,    pembinaan    Keluarga
               Berencana dan Keluarga Sejahtera.

          (5)Peningkatan      kualitas   penguatan
               Kelembagaan   dan jaringan keluarga
               berencana.

     d)   Tahun 2005
Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
          pada   tahun    2005 mempunyai   sasaran
          mewujudkan keluarga kecil berkualitas
          meliputi siklus keluarga sejak balita,
          remaja, dewasa, pasangan usia subur,
          lansia melalui pengendalian kelahiran
          dan ketahanan keluarga dimana keluarga
          (pasangan usia subur) memiliki wawasan
          lingkungan yang bertanggung jawab dan
          bersifat     ramah   lingkungan,    yang
          dijabarkan    dalam   kegiatan   sebagai
          berikut:

          (1)Pemutakhiran    data    (Up   dating)
               keluarga.
          (2)Pemantapan    pelaksanaan  penyuluhan
               reproduksi sehat, peningkatan usia
               perkawinan,    keluarga  berencana,
               keluarga      sejahtera,     kesetaraan
               jender.

          (3)Optimalisasi pelaksanaan pemberdayaan
               keluarga dan ketahanan keluarga.

          (4)Optimalisasi pelaksanaan peningkatan
               pelayanan,  fasilitasi,  pembinaan
               Keluarga Berencana dan Keluarga
               Sejahtera.

          (5)Optimalisasi    pelaksanaan penguatan
               Kelembagaan   dan jaringan keluarga
               berencana.

     e)   Tahun 2006
Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
          pada   tahun   2006   mempunyai  sasaran
          mewujudkan keluarga kecil berkualitas
          meliputi siklus keluarga sejak balita,
          remaja, dewasa, pasangan usia subur,
          lansia melalui pengendalian kelahiran
          dan ketahanan keluarga dimana keluarga
          (pasangan usia subur) memiliki upaya
          peningkatan pendapatan keluarga melalui
          Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga
          Sejahtera (UPPKS), yang dijabarkan dalam
          kegiatan sebagai berikut:

          (1)Pemutakhiran    data     (Up     dating)
               Pendataan keluarga.

          (2)Evaluasi    pelaksanaan    penyuluhan
               reproduksi sehat, peningkatan usia
               perkawinan,    keluarga  berencana,
               keluarga    sejahtera,   kesetaraan
               jender

          (3)Evaluasi   pelaksanaan    pemberdayaan
               keluarga dan ketahanan keluarga.

          (4)Evaluasi    pelaksanaan     pelayanan,
               fasilitasi,    pembinaan    Keluarga
               Berencana dan Keluarga Sejahtera.

          (5)Evaluasi     pelaksanaan  penguatan
               Kelembagaan dan jaringan keluarga
               berencana.

3).Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
     Program   Peningkatan   Kesehatan   Masyarakat
     mempunyai    tujuan    meningkatkan    derajat
     kesehatan, status gizi, mutu pelayanan, serta
     mengembangan sikap mandiri dan memelihara
     kesehatan     dilingkungan    keluarga     dan
     masyarakat dengan sasaran menurunnya angka
     kesakitan dan meningkatnya derajat kesehatan
     individu, masyarakat, status gizi keluarga
     serta perilaku hidup bersih dan sehat, yang
     dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:

     a)    Tahun 2002
Program   Peningkatan Kesehatan Masyarakat pada
           tahun 2002 mempunyai sasaran menurunnya
           angka kesakitan dan meningkatnya derajat
           kesehatan individu, masyarakat, status
           gizi   keluarga  serta   perilaku  hidup
           bersih dan sehat, yang dijabarkan dalam
           kegiatan sebagai berikut:

          (1)Pelayanan Kesehatan Dasar di Pusat
               Kesehatan   Masyarakat (Puskesmas)
               dan rujukan di Rumah Sakit Umum
               Daerah (RSUD)

          (2)Penanggulangan penyakit menuluar dan
               tidak menular

          (3)Penanggulangan      penyakit     yang
               bersumber dari hewan (Zoonosa)

          (4)Promosi    kesehatan    dan    jaminan
               pemeliharaan kesehatan masyarakat

          (5)Pembinaan dan   pengawasan   kesehatan
               lingkungan

          (6)Peningkatan    pengelolaan  manajemen
               RSUD dan    kompetensi sumber daya
               manusia.

     b)    Tahun 2003
Program   Peningkatan Kesehatan Masyarakat pada
           tahun 2003 mempunyai sasaran menurunnya
           angka kesakitan dan meningkatnya derajat
           kesehatan individu, masyarakat, status
           gizi   keluarga   serta  perilaku  hidup
           bersih   dan    sehat.  Disamping   juga
           diperlukan pengadaan sarana prasarana
           kesehatan dalam mendukung Yogyakarta
           sebagai Kota Parawisata yang berbudaya,
           yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai
           berikut:
          (1)Peningkatan    Pelayanan     Kesehatan
               Puskesmas dan rujukan RSUD
          (2)Peningkatan penanggulangan penyakit
               menuluar dan tidak menular

          (3)Peningkatan penanggulangan penyakit
               yang bersumber dari hewan (Zoonosa)

          (4)Peningkatan    pelaksanaan     Promosi
               kesehatan masyarakat dan jaminan
               pemeliharaan kesehatan masyarakat.

          (5)Peningkatan     pengawasan    kesehatan
               lingkungan

          (6)Peningkatan    kualitas      pengelolaan
               manajemen   RSUD    dan     kompetensi
               sumber daya manusia.

          (7)Pengembangan kawasan wisata sehat.

     c)    Tahun 2004
Program   Peningkatan Kesehatan Masyarakat pada
           tahun 2004 mempunyai sasaran menurunnya
           angka kesakitan dan meningkatnya derajat
           kesehatan individu, masyarakat, status
           gizi   keluarga   serta   perilaku   hidup
           bersih    dan    sehat     dalam    rangka
           peningkatan kualitas pendidikan, yang
           dijabarkan    dalam    kegiatan    sebagai
           berikut:

          (1)Peningkatan    kualitas   Pelayanan
               Kesehatan Dasar di Puskesmas dan
               rujukan RSUD

          (2)Peningkatan kualitas Penanggulangan
               penyakit menular dan tidak menular
          (3)Peningkatan kualitas Penanggulangan
               penyakit yang bersumber dari hewan
               (Zoonosa)

          (4)Peningkatan    kualitas    pelaksanaan
               Promosi   kesehatan   dan    jaminan
               pemeliharaan kesehatan masyarakat.

          (5)Peningkatan    kualitas      pengawasan
               kesehatan lingkungan

          (6)Peningkatan    kualitas      pengelolaan
               manajemen   RSUD    dan     kompetensi
               sumber daya manusia.
          (7)Pengembangan kawasan wisata sehat.
     d)    Tahun 2005
Program   Peningkatan Kesehatan Masyarakat pada
           tahun 2005 mempunyai sasaran menurunnya
           angka kesakitan dan meningkatnya derajat
           kesehatan individu, masyarakat, status
           gizi   keluarga   serta   perilaku   hidup
           bersih   dan    sehat   untuk    mendukung
           Yogyakarta Sehat 2005, yang dijabarkan
           dalam kegiatan sebagai berikut:

          (1)Optimalisasi   pelaksanaan Pelayanan
               Kesehatan Dasar di Puskesmas dan
               rujukan RSUD

          (2)Optimalisasi Penanggulangan penyakit
               menuluar dan tidak menular

          (3)Optimalisasi Penanggulangan penyakit
               yang bersumber dari hewan (Zoonosa)

          (4)Mengembangkan Promosi kesehatan dan
               jaminan    pemeliharaan  kesehatan
               masyarakat.

          (5)Pemantapan   pelaksanaan    pengawasan
               kesehatan lingkungan dan industri.

          (6)Peningkatan    kualitas     pengelolaan
               manajemen   RSUD    dan    kompetensi
               sumber daya manusia.

     e)    Tahun 2006
Program   Peningkatan Kesehatan Masyarakat pada
           tahun 2006 mempunyai sasaran menurunnya
           angka kesakitan dan meningkatnya derajat
           kesehatan individu, masyarakat, status
           gizi   keluarga  serta   perilaku  hidup
           bersih dan sehat, yang dijabarkan dalam
           kegiatan sebagai berikut:

          (1)Evaluasi     pelaksanaan  pelayanan
               Kesehatan Dasar di Puskesmas dan
               rujukan RSUD

          (2)Evaluasi pelaksanaan penanggulangan
               penyakit menuluar dan tidak menular

          (3)Evaluasi pelaksanaan penanggulangan
               penyakit yang bersumber dari hewan
               (Zoonosa)
          (4)Evaluasi      pelaksanaan    promosi
               kesehatan dan jaminan pemeliharaan
               kesehatan masyarakat.
           (5)Evaluasi    pelaksanaan    pengawasan
                kesehatan lingkungan.

           (6)Evaluasi     pengelolaan    manajemen
                (perencanaan, kelembagaan RSUD dan
                pengelolaan    keuangan   swadaya),
                sistem informasi dan kompetensi
                sumber daya manusia.

4).Program Pengawasan Obat dan Makanan

     Program Pengawasan Obat dan Makanan mempunyai
     tujuan   meningkatkan    perlindungan    kepada
     masyarakat   dari   bahaya   kesalahan    obat,
     penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan
     zat aditif (Napza) serta bahan berbahaya
     lainnya    dengan   sasaran     mencegah    dan
     mengamankan peredaran obat dan makanan serta
     alat kesehatan yang tidak sah, meningkatkan
     kepedulian    masyarakat    terhadap     resiko
     penggunaannya, yang dijabarkan dalam kegiatan
     sebagai berikut:

     a)    Tahun 2002
Program   Pengawasan Obat dan Makanan pada tahun
           2002    mempunyai   sasaran    penertiban
           peredaran obat dan makanan serta alat
           kesehatan    yang   tidak    sah,    yang
           dijabarkan    dalam   kegiatan    sebagai
           berikut:

           (1)Pengawasan obat dan makanan.

           (2)Pembinaan industri makanan dan obat
                tradisional.
     b)    Tahun 2003
Program   Pengawasan Obat dan Makanan pada tahun
           2003 mempunyai sasaran mencegah dan
           mengamankan peredaran obat dan makanan
           untuk menunjang pelaksanaan pariwisata
           yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai
           berikut:

           (1)Peningkatan   pengawasan   obat   dan
                makanan.

           (2)Peningkatan     Pembinaan     industri
                makanan dan obat tradisional.
     c)    Tahun 2004
Program   Pengawasan Obat dan Makanan pada tahun
           2004 mempunyai sasaran mencegah dan
           mengamankan peredaran obat dan makanan
           serta alat kesehatan yang tidak syah,
           meningkatkan     kepedulian     masyarakat
           terhadap   resiko   penggunaannya,    yang
           dijabarkan    dalam    kegiatan    sebagai
           berikut:

           (1)Peningkatan kualitas pengawasan obat
                dan makanan.

           (2)Peningkatan     Kualitas      Pembinaan
                industri     makanan     dan     obat
                tradisional.

     d)    Tahun 2005
Program   Pengawasan Obat dan Makanan pada tahun
           2005 mempunyai sasaran mencegah dan
           mengamankan peredaran obat dan makanan
           serta alat kesehatan yang tidak syah,
           meningkatkan     kepedulian     masyarakat
           terhadap   resiko   penggunaannya,    yang
           dijabarkan    dalam    kegiatan    sebagai
           berikut:

           (1)Pemantapan    Pengawasan    obat   dan
                makanan.

           (2)Pengembangan    pembinaan     industri
                makanan dan obat tradisional.

     e)    Tahun 2006
Program   Pengawasan Obat dan Makanan pada tahun
           2006 mempunyai sasaran mencegah dan
           mengamankan peredaran obat dan makanan
           serta alat kesehatan yang tidak syah,
           meningkatkan     kepedulian     masyarakat
           terhadap   resiko   penggunaannya,    yang
           dijabarkan    dalam    kegiatan    sebagai
           berikut:

           (1)Evaluasi pelaksanaan pengawasan obat
                dan makanan.

           (2)Pengembangan dan evaluasi pelaksanaan
                pembinaan industri makanan dan obat
                tradisional

5).Program Pengengembangan dan Pengkajian        Ilmu
     Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

     Program Pengembangan dan Pengkajian Ilmu
     Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tujuan
     meningkatkan   dan mengembangkan  penerapan
     teknologi    tepat guna,   dengan   sasaran
     meningkatkan penggunaan teknologi tepat guna
     dalam   rangka   meningkatkan  produktifitas.
     Program ini dilaksanakan dengan kegiatan
     sebagai berikut:

     a)   Tahun 2002
Program    Pengembangan     dan     Pengkajian    Ilmu
          Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) pada
          tahun      2002       mempunyai      sasaran
          meningkatkan       pengetahuan       tentang
          teknologi    tepat    guna    dalam   rangka
          meningkatkan       produktifitas,       yang
          dijabarkan     dalam     kegiatan    sebagai
          berikut:

          Pemasyarakatan teknologi tepat guna.


     b)   Tahun 2003
Program    Pengembangan     dan     Pengkajian    Ilmu
          Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) pada
          tahun      2003       mempunyai      sasaran
          meningkatkan pengetahuan dan penciptaan
          tentang   teknologi     tepat   guna   dalam
          rangka      meningkatkan       produktifitas
          industri      kecil      dalam     menunjang
          pariwisata      yang     berbudaya,     yang
          dijabarkan     dalam     kegiatan    sebagai
          berikut:

          (1)Pemasyarakatan     dan       pemanfaatan
               teknologi tepat guna.

          (2)Penciptaan teknologi tepat guna untuk
               meningkatkan produktifitas kegiatan
               industri kecil dan menengah.
     c)   Tahun 2004
Program    Pengembangan    dan   Pengkajian    Ilmu
          Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) pada
          tahun 2004 mempunyai sasaran memberikan
          materi    pendidikan  yang    berkualitas
          tentang   teknologi  tepat   guna   dalam
          rangka meningkatkan produktifitas, yang
          dijabarkan    dalam   kegiatan    sebagai
          berikut:

          (1)Pemasyarakatan     dan       pemanfaatan
               teknologi tepat guna.

          (2)Penciptaan teknologi tepat guna untuk
               meningkatkan produktifitas kegiatan
               industri kecil dan menengah.
     d)    Tahun 2005
Program     Pengembangan     dan     Pengkajian    Ilmu
           Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) pada
           tahun      2005       mempunyai      sasaran
           meningkatkan teknologi tepat guna dalam
           rangka meningkatkan produktifitas dengan
           tetap       memperhatikan        kelestarian
           lingkungan,     yang     dijabarkan    dalam
           kegiatan sebagai berikut:

           (1)Pemasyarakatan     dan       pemanfaatan
                teknologi tepat guna.

           (2)Penciptaan teknologi tepat guna yang
                berwawasan     lingkungan     untuk
                meningkatkan produktifitas kegiatan
                industri kecil dan menengah.

     e)    Tahun 2006
Program     Pengembangan     dan     Pengkajian    Ilmu
           Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) pada
           tahun      2006       mempunyai      sasaran
           meningkatkan teknologi tepat guna dalam
           rangka meningkatkan produktifitas dalam
           menunjang pengembangan pusat pertumbuhan
           dan pelayanan jasa yang berbasis ekonomi
           kerakyatan,     yang     dijabarkan    dalam
           kegiatan sebagai berikut:

           (1)Pemasyarakatan     dan       pemanfaatan
                teknologi tepat guna.

           (2)Penciptaan teknologi tepat guna untuk
                meningkatkan produktifitas kegiatan
                industri kecil dan menengah.
6).   Program Pengembangan dan Pelestarian Budaya

      Program Pengembangan dan Pelestarian Budaya
      mempunyai tujuan meningkatkan, mengembngkan
      dan melestarikan seni dan budaya daerah untuk
      mendukung   pengembangan  pariwisata,  dengan
      sasaran tertanamnya nilai-nila luhur seni dan
      budaya daerah pada keluarga dan masyarakat.
      Program ini dilaksanakan dengan kegiatan
      sebagai berikut:

     a)   Tahun 2002
Program Pengembangan dan Pelestarian Budaya pada
          tahun      2002     mempunyai      sasaran
          meningkatkan ketertiban dan kebersihan
          pada   kawasan    cagar    budaya,    yang
          dijabarkan    dalam    kegiatan    sebagai
          berikut:
      Pendapatan dalam rangka pelestarian aset seni
           dan budaya.

     b)   Tahun 2003
Program Pengembangan dan Pelestarian Budaya pada
          tahun 2003 mempunyai sasaran tertanamnya
          nilai-nilai untuk melestarikan seni dan
          budaya     daerah      sehingga    dapat
          dikembangkan menjadi obyek wisata yang
          berbudaya,    yang    dijabarkan   dalam
          kegiatan sebagai berikut:

      Sosialisasi    dan    Menumbuhkan    kesadaran
           masyarakat terhadap aset seni dan budaya

     c)   Tahun 2004
Program Pengembangan dan Pelestarian Budaya pada
          tahun 2004 mempunyai sasaran tertanamnya
          nilai-nilai untuk melestarikan seni dan
          budaya      daerah     sehingga    dapat
          dikembangkan    menjadi    obyek  sarana
          pendidikan,    yang    dijabarkan  dalam
          kegiatan sebagai berikut:

      Meningkatkan kesadaran masyarakat    terhadap
           aset seni dan budaya

     d)   Tahun 2005
Program Pengembangan dan Pelestarian Budaya pada
          tahun 2005 mempunyai sasaran tertanamnya
          nilai-nilai luhur pada keluarga dan
          masyarakat untuk melestarikan seni dan
          budaya   daerah   serta    benda/bangunan
          peninggalan sejarah dengan tetap menjaga
          kelestarian lingkungan, yang dijabarkan
          dalam kegiatan sebagai berikut:

      Memantapkan rasa memiliki terhadap aset seni
           dan budaya

     e)   Tahun 2006
Program Pengembangan dan Pelestarian Budaya pada
          tahun 2006 mempunyai sasaran tertanamnya
          nilai-nilai luhur dan seni budaya daerah
          pada   keluarga   dan  masyarakat,   yang
          dijabarkan    dalam   kegiatan    sebagai
          berikut:

      Memantapkan dan mengembangkan aset seni dan
           budaya
7).   Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial
     Program    Pembinaan    Kesejahteraan   Sosial
     mempunyai     tujuan     meningkatkan    taraf
     kesejahteraan   keluarga   terlantar,  miskin,
     lanjut usia, anak terlantar, penyandang cacat
     serta menumbuhkan nilai-nilai kepeloporan,
     keperintisan dan kepahlawanan, dengan sasaran
     meningkatkan   potensi   kesejahteraan  sosial
     dalam menangani dan menurunkan permasalahan
     sosial.   Program   ini   dilaksanakan  dengan
     kegiatan sebagai berikut:

     a)   Tahun 2002
Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial pada tahun
          2002   mempunyai  sasaran   meningkatkan
          penataan potensi kesejahteraan sosial,
          yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai
          berikut:

          (1)Pendataan sumber daya manusia potensi
               kesejahteraan sosial.

          (2)Peningkatan peran Organisasi Sosial
               (Orsos)/ Lembaga Swadaya Masyarakat
               (LSM) dalam usaha kesejahteraan
               sosial

          (3)Pembinaan   kelompok    Usaha   Sosial
               Ekonomi Produktif.

     b)   Tahun 2003
Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial pada tahun
          2003   mempunyai  sasaran   meningkatkan
          penataan potensi kesejahteraan sosial,
          yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai
          berikut:
          (1)Peningkatan   sumber   daya    manusia
               potensi kesejahteraan sosial.

          (2)Peningkatan peran orsos/LSM      dalam
               usaha kesejahteraan sosial

          (3)Pembinaan   lanjut   kelompok    Usaha
               Sosial Ekonomi Produktif.

     c)   Tahun 2004
Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial pada tahun
          2004   mempunyai    sasaran   meningkatkan
          penataan potensi kesejahteraan sosial
          baik   unsur   SDM,   kelembagaan   maupun
          penelitian dan pengembangannya, yang
          dijabarkan    dalam    kegiatan    sebagai
          berikut:
           (1)Peningkatan    kualitas   sumber   daya
                manusia     potensi     kesejahteraan
                sosial.

           (2)Peningkatan kualitas dan     cakupan
                kegiatan   Orsos/LSM dalam   usaha
                kesejahteraan sosial

           (3)Peningkatan   kualitas   dan   jumlah
                kelompok binaan sosial Usaha Sosial
                Ekonomi Produktif.

     d)   Tahun 2005
Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial pada tahun
          2005   mempunyai  sasaran   meningkatkan
          penataan potensi kesejahteraan sosial,
          yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai
          berikut:

           (1)Peningkatan    kualitas   sumber   daya
                manusia     potensi     kesejahteraan
                sosial.

           (2)Peningkatan   kualitas    dan   cakupan
                kegiatan   orsos/LSM    dalam   usaha
                kesejahteraan sosial

           (3)Peningkatan   kualitas   dan   jumlah
                kelompok binaan sosial Usaha Sosial
                Ekonomi Produktif.

     e)   Tahun 2006
Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial pada tahun
          2006   mempunyai  sasaran   meningkatkan
          penataan potensi kesejahteraan sosial,
          yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai
          berikut:

           (1)Peningkatan    kualitas   sumber   daya
                manusia     potensi     kesejahteraan
                sosial.

           (2)Peningkatan   kualitas    dan   cakupan
                kegiatan   orsos/LSM    dalam   usaha
                kesejahteraan sosial

           (3)Peningkatan   kualitas   dan   jumlah
                kelompok binaan sosial Usaha Sosial
                Ekonomi Produktif.

           (4)Evaluasi program peminaan      potensi
                kesejahteraan sosial.

8).   Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
     Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
     mempunyai tujuan meningkatkan kemampuan warga
     masyarakat baik perorangan, keluarga maupun
     penyandang   masalah   sosial    untuk   dapat
     melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar
     dan dapat menikmati kehidupan sesuai harkat
     dan martabatnya dengan sasaran meningkatnya
     pelayanan kepada masyarakat tertentu yang
     mengalami permasalahan sosial. Program ini
     dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

     a)    Tahun 2002
Program   Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada
           tahun      2002     mempunyai     sasaran
           meningkatnya pelayanan kepada masyarakat
           tertentu yang mengalami permasalahan
           sosial, yang    dijabarkan dalam kegiatan
           sebagai berikut:

           (1)Pembinaan    gelandangan,    pengemis,
                Pekerja Seks Komersial (PSK), anak
                jalanan dan anak terlantar.

           (2)Rehabilitasi sosial   bagi penyandang
                masalah   sosial,   kecacatan,  dan
                kesesatan.

           (3)Pemberian bantuan penyantunan korban
                bencana dan musibah lainnya.

           (4)Melaksanakan pelayanan dan pengawasan
                kepada                      lembaga
                kemasyarakatan/Organisasi    Sosial
                (Orsos) atau perkumpulan sosial
                yang   mengajukan   ijin  sumbangan
                sosial dan undian sosial.

     b)    Tahun 2003
Program   Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada
           tahun      2003     mempunyai     sasaran
           meningkatnya pelayanan kepada masyarakat
           tertentu yang mengalami permasalahan
           sosial, yang    dijabarkan dalam kegiatan
           sebagai berikut:

           (1)Peningkatan   kegiatan   gelandangan,
                pengemis, PSK, anak    jalanan dan
                anak terlantar.

           (2)Peningkatan   kegiatan    rehabilitasi
                sosial   bagi   penyandang   masalah
                sosial, kecacatan, dan kesesatan.
           (3)Peningkatan     pemberian     bantuan
                penyantunan   korban  bencana   dan
                musibah lainnya.

           (4)Peningkatan     kualitas      pelayanan
                pengawasan kepada lembaga/ orsos
                atau    perkumpulan    sosial    yang
                mengajukan ijin sumbangan sosial
                dan undian sosial

           (5)Evaluasi   program     pelayanan   dan
                rehabilitasi sosial.

     c)    Tahun 2004
Program   Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada
           tahun      2004    mempunyai     sasaran
           meningkatnya pelayanan kepada masyarakat
           tertentu yang mengalami permasalahan
           sosial, yang dijabarkan dalam kegiatan
           sebagai berikut:

           (1)Peningkatan     kualitas     pembinaan
                gelandangan, pengemis, PSK, anak
                jalanan dan anak terlantar.

           (2)Peningkatan kualitas pelayanan dan
                cakupan    pelayanan    rehabilitasi
                sosial   bagi   penyandang   masalah
                sosial, kecacatan, dan kesesatan.

           (3)Peningkatan     kualitas    pemberian
                bantuan penyantunan korban bencana
                dan musibah lainnya.

           (4)Peningkatan kualitas pelayanan serta
                pengawasan kepada lembaga/ orsos
                atau    perkumpulan  sosial   yang
                mengajukan ijin sumbangan sosial
                dan undian sosial

           (5)Evaluasi   program     pelayanan   dan
                rehabilitasi sosial.

     d)    Tahun 2005
Program   Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada
           tahun      2005    mempunyai     sasaran
           meningkatnya pelayanan kepada masyarakat
           tertentu yang mengalami permasalahan
           sosial, yang dijabarkan dalam kegiatan
           sebagai berikut:
           (1)Peningkatan    kualitas dan   cakupan
                kegiatan    pembinaan  gelandangan,
                pengemis,   PSK, anak jalanan dan
                anak terlantar.

           (2)Peningkatan   kualitas   dan cakupan
                pelayanan dan rehabilitasi sosial
                bagi penyandang masalah sosial,
                kecacatan, dan kesesatan.

           (3)Peningkatan   kualitas   dan   cakupan
                pemberian    bantuan     penyantunan
                korban bencana dan musibah lainnya.

           (4)Peningkatan   kualitas   dan   cakupan
                pelayanan serta pengawasan kepada
                lembaga/ orsos atau perkumpulan
                sosial    yang    mengajukan    ijin
                sumbangan sosial dan undian sosial

           (5)Evaluasi   program     pelayanan   dan
                rehabilitasi sosial.

     e)    Tahun 2006
Program   Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada
           tahun      2006    mempunyai     sasaran
           meningkatnya pelayanan kepada masyarakat
           tertentu yang mengalami permasalahan
           sosial, yang dijabarkan dalam kegiatan
           sebagai berikut:

           (1)Peningkatan   kualitas dan   cakupan
                pelayanan     bagi    gelandangan,
                pengemis, PSK, anak jalanan dan
                anak terlantar.

           (2)Peningkatan   kualitas   dan   cakupan
                pelayanan    dan     cakupan    bagi
                penyandang      masalah      sosial,
                kecacatan dan kesesatan.

           (3)Peningkatan   kualitas   dan   cakupan
                pemberian    bantuan     penyantunan
                korban bencana dan musibah lainnya.

           (4)Peningkatan   kualitas   dan    cakupan
                pelayanan      pengawasan      kepada
                lembaga/orsos    atau     perkumpulan
                sosial    yang    mengajukan     ijin
                sumbangan sosial dan undian sosial

           (5)Evaluasi   program     pelayanan   dan
                rehabilitasi sosial.
9)Program Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika,
     Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA)
     Program Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA
     mempunyai   tujuan    memberikan   perlindungan
     terhadap    masyarakat      dari     usaha-usaha
     penyalahgunaan     NAPZA,     dengan     sasaran
     terbinanya   korban     penyalahgunaan    NAPZA.
     Program ini dilaksanakan dengan kegiatan
     sebagai berikut:

     a)  Tahun 2002
Program Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA pada
         tahun 2002 mempunyai sasaran terbitnya
         korban    penyalahgunaan    NAPZA,    yang
         dijabarkan    dalam    kegiatan    sebagai
         berikut:

          (1)Pembinaan   dan   penanganan     korban
               penyalahgunaan NAPZA.

          (2)Penyuluhan    untuk    generasi    muda
               tentang     bahaya     penyalahgunaan
               NAPZA.

          (3)Pemberdayaan    Forum   Penanggulangan
               Penanggulanan       NAPZA        dan
               pemberdayaan korban NAPZA.

          (4)Evaluasi   Pemberdayaan   forum   dan
               Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA
               dan korban NAPZA.

     b)  Tahun 2003
Program Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA pada
         tahun 2003 mempunyai sasaran terbinanya
         korban    penyalahgunaan    NAPZA,    yang
         dijabarkan    dalam    kegiatan    sebagai
         berikut:
          (1)Peningkatan pembinaan dan penanganan
               korban penyalahgunaan NAPZA.

          (2)Peningkatan penyuluhan untuk generasi
               muda tentang bahaya penyalahgunaan
               NAPZA.

          (3)Pemberdayaan   Forum    Penanggulangan
               Penyalahgunaan       NAPZA       dan
               pemberdayaan korban NAPZA.

          (4)Evaluasi   Pemberdayaan   forum   dan
               Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA
               dan korban NAPZA.
     c)   Tahun 2004
Program Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA pada
         tahun 2004 mempunyai sasaran terbitnya
         korban    penyalahgunaan    NAPZA,    yang
         dijabarkan    dalam    kegiatan    sebagai
         berikut:

          (1)Peningkatan kualitas     pembinaan dan
               penanganan  korban     penyalahgunaan
               NAPZA.

          (2)Peningkatan penyuluhan untuk generasi
               muda tentang bahaya penyalahgunaan
               NAPZA.

          (3)Peningkatan pemberdayaan kepada Forum
               Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA
               dan pemberdayaan korban NAPZA.

     d)  Tahun 2005
Program Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA pada
         tahun 2005 mempunyai sasaran terbinanya
         korban    penyalahgunaan    NAPZA,    yang
         dijabarkan    dalam    kegiatan    sebagai
         berikut:

          (1)Evaluasi       penanganan        korban
               penanggulangan NAPZA.

          (2)Evaluasi Penyuluhan untuk generasi
               muda tentang bahaya penyalahgunaan
               NAPZA.

          (3)Evaluasi pemberdayaan kepada Forum
               Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA
               dan pemberdayaan korban NAPZA.
     e)  Tahun 2006
Program Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA pada
         tahun 2006 mempunyai sasaran terbitnya
         korban    penyalahgunaan    NAPZA,    yang
         dijabarkan    dalam    kegiatan    sebagai
         berikut:

          (1)Pemberdayaan    korban   penanggulangan
               NAPZA.

          (2)Pemberdayaan       kepada        Forum
               Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA
               dan pemberdayaan korban NAPZA.

10).Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan
     Pelaksanaan Gender.

     Program   Peningkatan   Pemberdayaan   Perempuan
dan   pelaksanaan  Gender  mempunyai  tujuan
meningkatkan kedudukan dan peran perempuan
diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan,
dengan sasaran meningkatnya kualitas dan
peranan perempuan di segala bidang. Program
ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai
berikut:

a)   Tahun 2002
Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan
     pada   tahun    2002   mempunyai    sasaran
     meningkatnya     kualitas    dan    peranan
     perempuan    di    segala   bidang,    yang
     dijabarkan    dalam     kegiatan    sebagai
     berikut:

     (1)Pemberdayaan      perempuan      dalam
          pembangunan kesehatan bagi kader
          wanita penggerak pembangunan serta
          Pemantauan pelaksanaan Gender.

     (2)Pengenalan, Pembinaan dan Evaluasi
          kegiatan pemberdayaan perempuan

     (3)Fasilitasi Kegiatan     untuk gerakan
          pemberdayaan            kesejahteraan
          keluarga.

b)   Tahun 2003
Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan
     pada   tahun    2003   mempunyai    sasaran
     meningkatnya     kualitas    dan    peranan
     perempuan    di    segala   bidang,    yang
     dijabarkan    dalam     kegiatan    sebagai
     berikut:
     (1)Peningkatan pelaksanaan pemberdayaan
          perempuan     dalam      pembangunan
          kesehatan    bagi    kader    wanita
          penggerak     pembangunan      serta
          Pemantauan pelaksanaan Gender.

     (2)Pemberdayaan      perempuan       dalam
          pembangunan kepariwisataan

     (3)Penelitian Profil Gender.


     (4)Fasilitas Pembetukan Forum Komunikasi
          untuk   mensosialisasikan   advokasi
          dan Kesetaraan dan Keadilan Gender
          serta       kegiatan      organisasi
          perempuan/      Lembaga      Swadaya
          Masyarakat.
c)   Tahun 2004
Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan
     pada   tahun    2004   mempunyai    sasaran
     meningkatnya     kualitas    dan    peranan
     perempuan    di    segala   bidang,    yang
     dijabarkan    dalam     kegiatan    sebagai
     berikut:

     (1)Peningkatan   kualitas    pemberdayaan
          perempuan     dalam      pembangunan
          kesehatan    bagi    kader    wanita
          penggerak     pembangunan      serta
          Pemantauan pelaksanaan Gender.

     (2)Sosialisasi Profil    Gender    di   Kota
          Yogyakarta.

     (3)Fasilitasi Kegiatan Forum Komunikasi
          untuk   mensosialisasikan   advokasi
          dan Kesataraan dan Keadilan Gender
          serta       kegiatan      organisasi
          perempuan/      Lembaga      Swadaya
          Masyarakat.

d)   Tahun 2005
Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan
     pada   tahun    2005   mempunyai    sasaran
     meningkatnya     kualitas    dan    peranan
     perempuan    di    segala    bidang    yang
     dijabarkan    dalam     kegiatan    sebagai
     berikut:

     (1)Pemantapan pelaksanaan pemberdayaan
          perempuan     dalam      pembangunan
          kesehatan    bagi    kader    wanita
          penggerak     pembangunan      serta
          Pemantauan pelaksanaan Gender.

     (2)Pengenalan, Pembinaan dan Evaluasi
          kegiatan pemberdayaan perempuan.

     (3)Penerapan   Profil   Gender     di   Kota
          Yogyakarta.

     (4)Pemenuhan   sarana   dan      peningkatan
          sumber daya manusia.

     (5)Fasilitasi      Pembetukan       Forum
          Komunikasi untuk mensosialisasikan
          advokasi    dan    Kesetaraan    dan
          Keadilan   Gender   serta   kegiatan
          organisasi    perempuan/     Lembaga
          Swadaya Masyarakat.
          (6)Fasilitasi        Kegiatan       untuk
               pemberdayaan           kesejahteraan
               keluarga.

     e)   Tahun 2006
     Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan
          pada   tahun    2006   mempunyai    sasaran
          meningkatnya     kualitas    dan    peranan
          perempuan    di    segala   bidang,    yang
          dijabarkan    dalam     kegiatan    sebagai
          berikut:

          (1)Pemberdayaan      perempuan      dalam
               pembangunan kesehatan bagi kader
               wanita penggerak pembangunan serta
               Pengenalan, Pembinaan dan Evaluasi
               kegiatan pemberdayaan perempuan

          (2)Advokasi   kesetaraan  dan   keadilan
               Gender serta pemantauan pelaksanaan
               Gender.

          (3)Evaluasi Profil Gender.

          (4)Fasilitasi      Pembentukan      Forum
               Komunikasi untuk mensosialisasikan
               advokasi    dan    Kesataraan    dan
               Keadilan   Gender   serta   kegiatan
               organisasi     perempuan/    Lembaga
               Swadaya Masyarakat.

          (5)Fasilitasi        Kegiatan       untuk
               pemberdayaan           kesejahteraan
               keluarga.
          (6)Pemberian Penghargaan kepada indivu
               maupun   kelompok/organisasi   yang
               berjasa     dalam      pemberdayaan
               perempuan.

11).Program Pemberdayaan Pemuda

     Program Pemberdayaan Pemuda mempunyai tujuan
     menumbuhkan  kemandirian   dan  meningkatkan
     peran aktif dan peran serta pemuda dalam
     pembangunan   dengan   sasaran  terbentuknya
     kepeloporan dan kepepimpinan pemuda. Program
     ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai
     berikut:
     a)   Tahun 2002
     Program Peningkatan Pemberdayaan Pemuda pada
          tahun      2002    mempunyai    sasaran
    terbentuknya       kepeloporan   dan
    kepepimpinan pemuda, yang dijabarkan
    dalam kegiatan sebagai berikut:

    (1)Fasilitasi kegiatan organisasi pemuda
         dan kegiatan kepemudaan.

    (2)Koordinasi program kegiatan pemuda.

b)   Tahun 2003
Program Peningkatan Pemberdayaan Pemuda pada
     tahun      2003    mempunyai    sasaran
     terbentuknya       kepeloporan      dan
     kepemimpinan pemuda, yang dijabarkan
     dalam kegiatan sebagai berikut:

    (1)Peningkatan    fasilitasi     kegiatan
         organisasi   pemuda  dan    kegiatan
         kepemudaan

    (2)Koordinasi program kegiatan pemuda.

c)   Tahun 2004
Program Peningkatan Pemberdayaan Pemuda pada
     tahun      2004    mempunyai    sasaran
     terbentuknya       kepeloporan      dan
     kepemimpinan pemuda, yang dijabarkan
     dalam kegiatan sebagai berikut:

    (1)Peningkatan    kualitas     fasilitasi
         kegiatan   organisasi   pemuda   dan
         kegiatan kepemudaan

    (2)Koordinasi program kegiatan pemuda.

d)   Tahun 2005
Program Peningkatan Pemberdayaan Pemuda pada
     tahun      2005    mempunyai    sasaran
     terbentuknya       kepeloporan      dan
     kepemimpinan pemuda, yang dijabarkan
     dalam kegiatan sebagai berikut:

    (1)Pemantapan     fasilitasi     kegiatan
         organisasi   pemuda   dan   kegiatan
         kepemudaan

    (2)Koordinasi program kegiatan pemuda.

e)   Tahun 2006
Program Peningkatan Pemberdayaan Pemuda pada
     tahun      2006    mempunyai    sasaran
     terbentuknya       kepeloporan      dan
     kepemimpinan pemuda, yang dijabarkan
     dalam kegiatan sebagai berikut:
           (1)Evaluasi    pelaksanaan      fasilitasi
                kegiatan   organisasi    pemuda   dan
                kegiatan kepemudaan

           (2)Koordinasi program kegiatan pemuda.

12)   Program Pemasyarakatan Olah Raga

      Tujuan program ini adalah memasyarakatkan
      olahraga   dan    mengolahragakan masyarakat
      dengan sasaran terwujudnya budaya olahraga
      dan terbinanya kelompok olahraga, dengan
      kegiatan serti berikut:

      a)   Tahun 2002
      Program Pemasyarakatan Olah Raga pada tahun
           2002   mempunyai    sasaran   terwujudnya
           budaya olahraga dan terbinanya kelompok
           olahraga, yang dapat menumbuhkan jiwa
           partisipasi,   yang    dijabarkan   dalam
           kegiatan sebagai berikut:

           (1)Pendataan kelompok-kelompok olah raga
                di lingkungan masyarakat

           (2)Fasilitasi pemberdayaan olah raga.

           (3)Sosialisasi           mengolahragakan
                masyarakat dan memasyarakatkan olah
                raga.

      b)   Tahun 2003
      Program Pemasyarakatan Olah Raga pada tahun
           2003   mempunyai    sasaran   terwujudnya
           budaya olahraga dan terbinanya kelompok
           olahraga, yang dapat menumbuhkan jiwa
           partisipasi,   yang    dijabarkan   dalam
           kegiatan sebagai berikut:

           (1)Pendataan kelompok-kelompok olah raga
                di lingkungan masyarakat

           (2)Fasilitasi pemberdayaan olah raga.

           (3)Sosialisasi           mengolahragakan
                masyarakat dan memasyarakatkan olah
                raga.

      c)   Tahun 2004
      Program Pemasyarakatan Olah Raga pada tahun
           2004   mempunyai   sasaran  terwujudnya
           budaya olahraga dan terbinanya kelompok
           olahraga, yang dapat menumbuhkan jiwa
           partisipasi,   yang   dijabarkan     dalam
           kegiatan sebagai berikut:

           (1)Pendataan kelompok-kelompok olah raga
                di lingkungan masyarakat

           (2)Fasilitasi pemberdayaan olah raga.

           (3)Sosialisasi           mengolahragakan
                masyarakat dan memasyarakatkan olah
                raga.

      d)   Tahun 2005
      Program Pemasyarakatan Olah Raga pada tahun
           2005   mempunyai    sasaran   terwujudnya
           budaya olahraga dan terbinanya kelompok
           olahraga, yang dapat menumbuhkan jiwa
           partisipasi,   yang    dijabarkan   dalam
           kegiatan sebagai berikut:

           (1)Pendataan kelompok-kelompok olah raga
                di lingkungan masyarakat

           (2)Fasilitasi pemberdayaan olah raga.

           (3)Sosialisasi           mengolahragakan
                masyarakat dan memasyarakatkan olah
                raga.

      e)   Tahun 2006
      Program Pemasyarakatan Olah Raga pada tahun
           2006   mempunyai    sasaran   terwujudnya
           budaya olahraga dan terbinanya kelompok
           olahraga, yang dapat menumbuhkan jiwa
           partisipasi,   yang    dijabarkan   dalam
           kegiatan sebagai berikut:
           (1)Pendataan kelompok-kelompok olah raga
                di lingkungan masyarakat

           (2)Fasilitasi pemberdayaan olah raga.

           (3)Pengembangan kegiatan olah raga

13)   Program Pembibitan Olah Raga

      Tujuan program ini adalah memantau bakat dan
      pembibitan     olahraga     dengan     sasaran
      meningkatnya     kelompok     olahraga     dan
      tersedianya sarana dan prasarana olahraga,
      dengan kegiatan seperti berikut:
      a)   Tahun 2002
      Program Pembibitan Olah Raga pada tahun 2002
    mempunyai sasaran meningkatnya prestasi
    kelompok olahraga dan tersedianya sarana
    dan prasarana olahraga, yang dijabarkan
    dalam kegiatan sebagai berikut:

    (1)Pendataan bibit unggul cabang-cabang
         olahraga

    (2)Fasilitasi   penyediaan   sarana   dan
         prasarana olahraga.

    (3)Fasilitasi   kompetisi/  pengembangan
         prestasi keolahragaan.

    (4)Memberikan     penghargaan      kepada
         olahragawan, pelatih dan masyarakat
         yang berjasa dalam bidang olahraga.

b)   Tahun 2003
Program Pembibitan Olah Raga pada tahun 2003
     mempunyai sasaran meningkatnya prestasi
     kelompok olahraga dan tersedianya sarana
     dan prasarana olahraga, yang dijabarkan
     dalam kegiatan sebagai berikut:

    (1)Pendataan bibit unggul cabang-cabang
         olahraga

    (2)Fasilitasi   penyediaan   sarana   dan
         prasarana olahraga.

    (3)Fasilitasi   kompetisi/  pengembangan
         prestasi keolahragaan.

    (4)Memberikan     penghargaan      kepada
         olahragawan, pelatih dan masyarakat
         yang berjasa dalam bidang olahraga.

c)   Tahun 2004
Program Pembibitan Olah Raga pada tahun 2004
     mempunyai sasaran meningkatnya prestasi
     kelompok olahraga dan tersedianya sarana
     dan prasarana olahraga, yang dijabarkan
     dalam kegiatan sebagai berikut:

    (1)Pendataan bibit unggul cabang-cabang
         olahraga

    (2)Fasilitasi   penyediaan   sarana   dan
         prasarana olahraga.
    (3)Fasilitasi   kompetisi/  pengembangan
         prestasi keolahragaan.
                         (4)Memberikan     penghargaan      kepada
                              olahragawan, pelatih dan masyarakat
                              yang berjasa dalam bidang olahraga.

                    d)   Tahun 2005
                    Program Pembibitan Olah Raga pada tahun 2005
                         mempunyai sasaran meningkatnya prestasi
                         kelompok olahraga dan tersedianya sarana
                         dan prasarana olahraga, yang dijabarkan
                         dalam kegiatan sebagai berikut:

                         (1)Pendataan bibit unggul cabang-cabang
                              olahraga

                         (2)Fasilitasi   penyediaan   sarana   dan
                              prasarana olahraga.

                         (3)Fasilitasi   kompetisi/  pengembangan
                              prestasi keolahragaan.

                         (4)Memberikan     penghargaan      kepada
                              olahragawan, pelatih dan masyarakat
                              yang berjasa dalam bidang olahraga.

                    e)   Tahun 2006
                    Program Pembibitan Olah Raga pada tahun 2006
                         mempunyai sasaran meningkatnya prestasi
                         kelompok olahraga dan tersedianya sarana
                         dan prasarana olahraga, yang dijabarkan
                         dalam kegiatan sebagai berikut:

                         (1)Pendataan bibit unggul cabang-cabang
                              olahraga

                         (2)Fasilitasi   penyediaan   sarana   dan
                              prasarana olahraga.
                         (3)Fasilitasi   kompetisi/  pengembangan
                              prestasi keolahragaan.

                         (4)Memberikan     penghargaan      kepada
                              olahragawan, pelatih dan masyarakat
                              yang berjasa dalam bidang olahraga.

F.   Meningkatkan Kepasitas Kelembagaan dan Aparatur Daerah.

     Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
     Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun
     2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah telah
     disusun   kelembagaan   di  lingkungan   Pemerintah   Daerah.
     Penyusunan kelembagaan sesuai kewenangan yang ada pada
     Pemerintah Daerah dan mendasarkan prinsip-prinsip hemat
     struktur kaya fungsi.
     Aparatur    Daerah    dalam    menjalankan    penyelenggaraan
     pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada
     masyarakat telah didistribusikan pada lembaga-lembaga yang
     telah dibentuk. Kapasitas kelembagaan dan aparatur daerah
     yang belum optimal dalam melaksanakan tugas karena belum
     sepenuhnya siap terhadap terjadinya perubahan.

Program Pembangunan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Daerah.

          a.   Umum
          Untuk melaksanakan kewenangan yang telah ditetapkan
               dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000
               tentang    Kewenangan    Daerah,     telah    disusun
               kelembagaan   dan    masing-masing    lembaga   telah
               ditetapkan   tugas   pokok   dan fungsinya. Semua
               kewenangan   yang   ada   telah  dilaksanakan oleh
               lembaga-lembaga yang telah dibentuk meskipun belum
               sepenuhnya optimal kapasitasnya. Kelembagaan yang
               telah dibentuk dalam melaksanakan penyelenggaraan
               pemerintahan,     pengelolaan     pembangunan     dan
               pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya mampu
               menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

          Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan
               pemerintahan,    pengelolaan     pembangunan   dan
               pelayanan kepada masyarakat berdasarkan kewenangan
               yang ada didukung aparatur daerah dengan berbagai
               golongan kepangkatan dan jenjang pendidikan.

          Aparatur daerah dari aspek kuantitas yang telah
               didistribusikan    kepada    lembaga-lemaga,    perlu
               diadakan evaluasi dengan analisa jabatan agar ada
               keseimbangan antara jumlah aparatur daerah dengan
               beban tugas. Sedangkan dari aspek kualitas yang
               terdiri dari berbagai golongan kepangkatan dan
               jenjang   pendidikan   belum    seluruhnya   memenuhi
               standar kebutuhan dan profesional, masih perlu
               adanya peningkatan kapasitas aparatur daerah.

          b.   Arah Kebijakan

          Arah kebijakan program pembangunan bidang Kelembagaan
               dan Aparatur Daerah disusun berdasarkan arah
               kebijakan bidang pemerintahan yang tertuang dalam
               Pola Dasar Pembangunan Daerah tahun 2002-2006
               adalah :

               1).Meningkatkan     penyelenggaraan  Pemerintahan
                    sesuai     dengan    kewenangan  berdasarkan
                    Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 13
                    tahun2000 tentang Kewenangan Daerah yang
                    meliputi 24 bidang kewenangan.

               2).Meningkatkan   kelembagaan    pemerintah   daerah
          dalam rangka mewujudkan     pemerintahan    yang
          bersih dan baik.

     3).Mengupayakan     perluasan     dan     pemerataan
          memperolah     pendidikan     bagi     aparatur
          pemerintah    daerah    untuk    lebih    mampu
          meningkatkan kinerja dan menguasai IPTEK

     4).Meningkatkan peranan aparatur pemerintah daerah
          guna mendukung terciptanya pariwisata yang
          berbudaya.

     5).Meningkatkan peranan aparatur pemerintah daerah
          dalam     rangka    mengembangkan     ekonomi
          kerakyatan.

     6).Meningkatkan peranan aparatur pemerintah daerah
          dalam   rangka   peningkatan   kualitas   dan
          kelestarian lingkungan.

c.   Program Pembangunan

Program pembangunan bidang kelembagaan dan aparatur
     daerah disusun berdasarkan butir-butir dan arah
     kebijakan bidang pemerintahan serta prioritas
     daerah dalam peningkatan kapasitas kelembagaan.
     Program pembanguan bidang kelembagaan diarahkan
     untuk   dapat    menjabarkan  lebih   lanjut   arah
     kebijakan     pembangunan    pemerintahan    bidang
     kapasitas kelembagaan dalam bentuk program-program
     pembangunan.

Program Pembangunan Bidang Aparatur Daerah disusun
     berdasarkan    butir-butir   strategi   dan    arah
     kebijakan pembangunan Bidang Pemerintahan serta
     prioritas    pembangunan   peningkatan    Kapasitas
     Kelembangaan dan Aparatur Daerah diarahkan untuk
     dapat menjabarkan lebih lanjut arah kebijakan
     pembangunan pemerintahan bidang aparatur daerah
     dalam bentuk program-program Pembangunan.

     1)   Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

     Program     peningkatan    Kapasitas     Kelembagaan
          mempunyai tujuan mengadakan evaluasi dalam
          rangka   penyempurnaan   atas   lembaga-lembaga
          yang telah dibentuk agar sesuai dengan beban
          tugasnya     dengan    sasaran     meningkatnya
          kapasitas kelembagaan sesuai beban tugas,
          mempunyai visi, misi dan rencana strategis
          instansi. Program ini dilaksanakan dengan
          kegiatan kegiatan sebagai berikut:

          a)   Tahun 2002
Pada tahun 2002 Program Peningkatan Kapasitas
     Kelembagaan   mempunyai   sasaran  untuk
     menciptakan lembaga yang tertib dan
     bersih     dari    penyimpangan,    yang
     dijabarkan dalam kegiatan :

    (1)Pengkajian    Kelembagaan   Pemerintah
         Daerah

    (2)Penataan     Kapasitas      Kelembagaan
         Pemerintah Daerah.

b)   Tahun 2003
Pada tahun 2003 Program Peningkatan Kapasitas
     Kelembagaan   mempunyai  sasaran   untuk
     mengkaji dan menciptakan lembaga sesuai
     beban tugasnya yang dijabarkan dalam
     kegiatan :

    (1)Pengkajian    Kelembagaan   Pemerintah
         Daerah

    (2)Peningkatan   kapasitas     Kelembagaan
         Pemerintah Daerah.

c)   Tahun 2004
Pada tahun 2004 Program Peningkatan Kapasitas
     Kelembagaan   mempunyai  sasaran   untuk
     mengkaji dan menciptakan lembaga sesuai
     beban tugasnya yang dijabarkan dalam
     kegiatan :

    (1)Pengkajian    Kelembagaan   Pemerintah
         Daerah

    (2)Peningkatan   Kapasitas     Kelembagaan
         Pemerintah Daerah.

d)   Tahun 2005
Pada tahun 2005 Program Peningkatan Kapasitas
     Kelembagaan   mempunyai  sasaran   untuk
     mengkaji dan menciptakan lembaga sesuai
     beban tugasnya yang dijabarkan dalam
     kegiatan :

    (1)Pengkajian    Kelembagaan    Pemerintah
         Daerah

    (2)Peningkatan   Kapasitas     Kelembagaan
         Pemerintah Daerah.
 e) Tahun 2006
Pada tahun 2006 Program Peningkatan Kapasitas
     Kelembagaan   mempunyai  sasaran   untuk
                              mengkaji dan menciptakan lembaga sesuai
                              beban tugasnya, yang dijabarkan dalam
                              kegiatan :

                              (1)Pengkajian     Kelembagaan     Pemerintah
                                   Daerah

                              (2)Evaluasi     penataan         kelembagaan
                                   Pemerintah daerah.

(3)Peningkatan dan pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah
                              Daerah

2)Program Peningkatan dan Pengembangan JaringanKerjasama

               Program Peningkatan dan Pengembangan Jaringan
                    Kerjasama mempunyai tujuan meningkatkan dan
                    mengembangkan    jaringan    kerjasama    dalam
                    penyelenggaraan    pemerintahan,    pengelolaan
                    pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat
                    baik antar instansi maupun antar daerah
                    dengan    sasaran     meningkatnya     hubungan
                    kerjasama antar instansi maupun antar daerah,
                    sehingga   kinerja   lembaga   dapat   optimal.
                    Program ini dilaksanakan dengan kegiatan
                    sebagai berikut:

                       a)  Tahun 2002
                       Pada tahun 2002 Program Peningkatan dan
                           Pengembangna      Jaringan     Kerjasama
                           mempunyai sasaran untuk meningkatkan
                           hubungan antar instansi dan antar daerah
                           serta segenap komponen masyarakat yang
                           dijabarkan dalam kegiatan:

                              (1)Pendapatan dan penjajagan jaringan
                                   kerja sama dengan berbagai pihak.

                              (2)Pengembangan       kerjasama    dengan
                                   Pemerintah    Kabupaten Bantul dan
                                   Sleman.

     b)   Tahun 2003
                       Pada    tahun 2003 Program Peningkatan dan
                              Pengembangan      Jaringan   Kerjasama
                              mempunyai sasaran untuk meningkatkan
                              koordinasi dengan berbagai pihak yang
                              dijabarkan dalam kegiatan:

                              (1)Pengembangan       kerjasama    dengan
                                   Pemerintah    Kabupaten Bantul dan
                                   Sleman.

                              (2)Membentuk    jaringan   dan   pelaksanaan
                                   kerjasama dengan berbagai pihak

                         c)   Tahun 2004
Pada   tahun    2004   Program Peningkatan dan Pengembangan Jaringan
                              Kerjasama    mempunyai   sasaran   untuk
                              meningkatkan koordinasi   berbagai pihak
                              yang dijabarkan dalam kegiatan:

                              (1)Pengembangan      kerjasama    dengan
                                   Pemerintah   Kabupaten Bantul dan
                                   Sleman.

                              (2)Membentuk jaringan dan pelaksanaan
                                   kerjasama dengan berbagai pihak

                         d)  Tahun 2005
                         Pada tahun 2005 Program Peningkatan dan
                             Pengembangan      Jaringan    Kerjasama
                             mempunyai sasaran untuk meningkatkan
                             koordinasi       berbagai  pihak   yang
                             dijabarkan dalam kegiatan:

                              (1)Pengembangan      kerjasama    dengan
                                   Pemerintah   Kabupaten Bantul dan
                                   Sleman.

                              (2)Membentuk jaringan dan pelaksanaan
                                   kerjasama dengan berbagai pihak

                          e) Tahun 2006
                         Pada tahun 2006 Program Peningkatan dan
                             Pengembangan      Jaringan    Kerjasama
                             mempunyai   sasaran   untuk memantapkan
                             kerjasama dengan berbagai pihak yang
                             dijabarkan dalam kegiatan:
                              (1)Evaluasi pelaksanaan kerjasama

                              (2)Pemantapan pembentukan jaringan     dan
                                   pelaksanaan kerjasama

           3)     Program Peningkatan Kinerja Kelembagaan.
                  Peningkatan Kinerja Kelembagaan mempunyai tujuan
                       meningkatkan   pemanfaatan   dan   pengembangan
                       lingkungan yang kondusif, untuk mendorong
                       terciptanya   kinerja   yang   optimal   dengan
                       sasaran   meningkatnya   kinerja    kelembagaan
                       sesuai    beban    tugasnya.     Program    ini
                       dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai
                       berikut:
           a)     Tahun 2002
                       Pada tahun 2002 Program peningkatan Kinerja
                             Kelembagaan mempunyai sasaran kegiatan
                            kemampuan        penyusunan           Laporan
                            Akuntabilitas       Kinerja          Instansi
                            Pemerintah    (LAKIP)   yang       dijabarkan
                            dengan kegiatan:

                            (1)Penyusunan Rencana Strategis Instansi
                                 (RENSTRAIN)

                            (2)Sosialisasi dan Diseminasi Penyusunan
                                 LAKIP

(3)Penyusunan LAKIP Instansi

     b)   Tahun 2003
                        Pada tahun 2003 Program peningkatan Kinerja
                             kelembagaan mempunyai sasaran penyusunan
                             LAKIP, evaluasi kinerja instansi serta
                             peningkatan kinerja kelembagaan yang ada
                             yang dijabarkan dalam kegiatan:

                            Penyusunan LAKIP Instansi

                            Envaluasi LAKIP

Peningkatan   kinerja    kelembagaan sesuai   dengan   tugas   pokok   dan
                             fungsinya

                    c)   Tahun 2004
Pada tahun 2004 Program peningkatan Kinerja kelembagaan mempunyai
                         sasaran    penyusunan  LAKIP,    evaluasi
                         pelaksanaan    kinerja  instansi    serta
                         peningkatan kinerja kelembagaan yang
                         dijabarkan dalam kegiatan:

                            (1)Penyusunan LAKIP Instansi
                            (2)Envaluasi LAKIP

(3)Peningkatan kinerja kelembagaan sesuai dengan tugas pokok dan
                              fungsinya

                        d)   Tahun 2005
                        Pada tahun 2005 Program peningkatan Kinerja
                             kelembagaan mempunyai sasaran penyusunan
                             LAKIP,   evaluasi   pelaksanaan  kinerja
                             instansi   serta   peningkatan   kinerja
                             kelembagaan yang ada yang dijabarkan
                             dalam kegiatan:

                            (1)Penyusunan LAKIP Instansi
                            (2)Envaluasi LAKIP

(3)Peningkatan kinerja kelembagaan sesuai dengan tugas pokok dan
                              fungsinya

                   e) Tahun 2006
                  Pada tahun 2006 Program peningkatan Kinerja
                       kelembagaan mempunyai sasaran penyusunan
                       LAKIP,   evaluasi   pelaksanaan  kinerja
                       instansi    serta     evaluasi   kinerja
                       kelembagaan yang ada yang dijabarkan
                       dalam kegiatan:

                         (1)Penyusunan LAKIP Instansi

                         (2)Envaluasi LAKIP

                         (3)Evaluasi kinerja kelembagaan     sesuai
                              dengan kewenangan daerah

          4)      Program Pemberdayaan Kelembagaan

          Program Pemberdayaan Kelembagaan mempunyai tujuan
               mewujudkan kelembagaan perangkat daerah yang
               efektif dan efisien serta pemilahan tugas
               wewenang dan tanggungjawab yang tegas pada
               kelembagaan perangkat daerah dengan sasaran
               terciptanya kelembagaan yang hemat struktur
               kaya fungsi yang seimbang antara beban tugas
               dan besaran organisasi serta terciptanya
               kejelasan fungsi lini dan staf. Program ini
               dilaksanakan dengan kegiatan kegiatan sebagai
               berikut:

                  a)   Tahun 2002
                  Pada   tahun    2002   Program    Pemberdayaan
                       kelembagaan   mempunyai   sasaran   untuk
                       menciptakan lembaga yang tertib sesuai
                       dengan tugas pokok dan fungsinya yang
                       dijabarkan dalam kegiatan:

                         (1)Evaluasi   tugas  pokok   dan   fungsi
                              kelembagaan,           administrasi,
                              aparatur, karier dan peningkatan
                              kesejahteraan aparatur.

                         (2)Pemberdayaan    kelembagaan     sesuai
                              dengan tugas pokok dan fungsinya

b)   Tahun 2003
                  Pada     tahun    2003   Program    Pemberdayaan
                         Kelembagaan   mempunyai   sasaran   untuk
                         menciptakan lembaga yang berkualitas
                         yang dijabarkan dalam kegiatan:
                         (1)Monitoring   Kelembagaan   dan   tugas
                              pokok dan fungsi instansi.
     (2)Peningkatan pemberdayaan   kelembagaan
          sesuai   dengan  tugas   pokok   dan
          fungsinya.

c)   Tahun 2004
Pada   tahun    2003   Program    Pemberdayaan
     Kelembagaan   mempunyai   sasaran   untuk
     menciptakan lembaga yang berkualitas
     yang dijabarkan dalam kegiatan:

     (1)Monitoring   Kelembagaan   dan   tugas
          pokok dan fungsi instansi.

     (2)Peningkatan pemberdayaan   kelembagaan
          sesuai   dengan  tugas   pokok   dan
          fungsinya.

     (3)Penyempurnaan / pengembangan lembaga
          sesuai dengan beban tugasnya dan
          kewenangan daerah

d)   Tahun 2005
Pada   tahun    2005   Program    Pemberdayaan
     Kelembagaan   mempunyai   sasaran   untuk
     menciptakan lembaga berkualitas yang
     dijabarkan delam kegiatan :

     (1)Monitoring   Kelembagaan   dan   tugas
          pokok dan fungsi instansi.

     (2)Peningkatan    pemberdayaan     sesuai
          dengan tugas pokok dan fungsinya.

     (3)Penyempurnaan / pengembangan lembaga
          sesuai dengan beban tugasnya dan
          kewenangan daerah

e)   Tahun 2006
Pada   tahun    2006   Program    Pemberdayaan
     Kelembagaan   mempunyai   sasaran   untuk
     menciptakan lembaga berkualitas yang
     dijabarkan delam kegiatan :

     (1)Monitoring   Kelembagaan   dan   tugas
          pokok dan fungsi instansi.

     (2)Peningkatan    pemberdayaan     sesuai
          dengan tugas pokok dan fungsinya.

     (3)Penyempurnaan / pengembangan lembaga
          sesuai dengan beban tugasnya dan
          kewenangan daerah
            (4)Evaluasi      kelembagaan        sesuai
                 kewenangan daerah.

5)Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Daerah

       Program   Pendidikan    dan   Latihan   Aparatur
       Daerah     mempunyai     tujuan     meningkatkan
       kualitas, profesionalisme, ketrampilan dan
       kinerja   aparatur    daerah    dengan   sasaran
       meningkatkan kemampuan aparatur daerah dalam
       melaksanakan        tugas        penyelenggaraan
       pemerintahan,   pengelolaan    pembangunan   dan
       pelayanan kepada masyarakat. Program ini
       dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai
       berikut:

       a)   Tahun 2002
Pada    tahun 2002 Program Pendidikan dan Latihan
            Aparatur    Daerah   mempunyai    sasaran
            peningkatan kualitas sumber daya manusia
            untuk    mewujudkan  pemerintahan    yang
            bersih, baik dan tertib, yang dijabarkan
            dalam kegiatan:

            (1).Penertiban administrasi kepegawaian.

            (2).Identifikasi kebutuhan sumber daya
                 manusia atas lembaga yang dibentuk.

            (3).Penyelenggaraan diklat dalam rangka
                 peningkatan                 kualitas
                 profesionalisme,   ketrampilan   dan
                 kinerja aparatur daerah.

            (4).Mendorong     dan   mengikutsertakan
                 aparatur dalam berbagai kegiatan
                 yang dapat meningkatkan wawasan dan
                 pengetahuan.

            (5).Melaksanakan pembinaan fisik, mental
                 dan   spiritual   segenap  aparatur
                 daerah.

       b)   Tahun 2003
Pada    tahun 2003 Program Pendidikan dan Latihan
            Aparatur    Daerah   mempunyai    sasaran
            peningkatan kualitas sumber daya manusia
            untuk    mewujudkan  pemerintahan    yang
            bersih, baik dan tertib, yang dijabarkan
            dalam kegiatan:
            (1).Peningkatan penertiban     administrasi
                 kepegawaian.
            (2).Identifikasi kebutuhan sumber daya
                 manusia atas lembaga yang dibentuk.

            (3).Penyelenggaraan diklat dalam rangka
                 peningkatan                kualitas
                 profesionalisme,       ketrampilan,
                 penguasaan      dan     pemanfaatan
                 teknologi tepat guna serta kinerja
                 aparatur daerah.

            (4).Mendorong     dan   mengikutsertakan
                 aparatur dalam berbagai kegiatan
                 yang dapat meningkatkan wawasan dan
                 pengetahuan.

            (5).Melaksanakan pembinaan fisik, mental
                 dan   spiritual   segenap  aparatur
                 daerah.

       c)   Tahun 2004
Pada    tahun 2004 Program Pendidikan dan Latihan
            Aparatur    Daerah   mempunyai    sasaran
            peningkatan kualitas sumber daya manusia
            untuk    mewujudkan  pemerintahan    yang
            bersih, baik dan tertib, yang dijabarkan
            dalam kegiatan:

            (1).Peningkatan penertiban   administrasi
                 kepegawaian.

            (2).Identifikasi kebutuhan sumber daya
                 manusia atas lembaga yang dibentuk.

            (3).Penyelenggaraan diklat dalam rangka
                 peningkatan                 kualitas
                 profesionalisme,   ketrampilan   dan
                 kinerja aparatur daerah

            (4).Mendorong    dan    mengikutsertakan
                 aparatur dalam berbagai kegiatan
                 yang dapat meningkatkan wawasan dan
                 pengetahuan

            (5).Melaksanakan pembinaan fisik, mental
                 dan   spiritual   segenap  aparatur
                 daerah

       d)   Tahun 2005

Pada   tahun 2005 Program Pendidikan dan Latihan
           Aparatur    Daerah   mempunyai    sasaran
           peningkatan kualitas sumber daya manusia
           untuk    mewujudkan  pemerintahan    yang
           bersih, baik dan tertib, yang dijabarkan
            dalam kegiatan:

            (1).Peningkatan penertiban   administrasi
                 kepegawaian

            (2).Identifikasi kebutuhan sumber daya
                 manusia atas lembaga yang dibentuk

            (3).Penyelenggaraan diklat dalam rangka
                 peningkatan                 kualitas
                 profesionalisme,   ketrampilan   dan
                 kinerja aparatur daerah

            (4).Mendorong    dan    mengikutsertakan
                 aparatur dalam berbagai kegiatan
                 yang dapat meningkatkan wawasan dan
                 pengetahuan

            (5).Melaksanakan pembinaan fisik, mental
                 dan   spiritual   segenap  aparatur
                 daerah

       e)   Tahun 2006
Pada    tahun 2006 Program Pendidikan dan Latihan
            Aparatur    Daerah   mempunyai    sasaran
            peningkatan kualitas sumber daya manusia
            untuk    mewujudkan  pemerintahan    yang
            bersih, baik dan tertib, yang dijabarkan
            dalam kegiatan:

            (1).Evaluasi   penertiban    administrasi
                 kepegawaian

            (2).Identifikasi kebutuhan sumber daya
                 manusia atas lembaga yang dibentuk
            (3).Penyelenggaraan diklat dalam rangka
                 peningkatan                 kualitas
                 profesionalisme,   ketrampilan   dan
                 kinerja aparatur daerah

            (4).Mendorong    dan    mengikutsertakan
                 aparatur dalam berbagai kegiatan
                 yang dapat meningkatkan wawasan dan
                 pengetahuan

            (5).Melaksanakan pembinaan fisik, mental
                 dan   spiritual   segenap  aparatur
                 daerah

6)Program     Peningkatan    Sumberdaya      Manusia
     Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

       Program Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
    Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bertujuan
    meningkatkan    profesionalisme   SDM    dalam
    mengelolaan keuangan dan aset daerah dengan
    sasaran tersedianya SDM yang professional
    dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah
    sesuai manual pengelolaan barang. Program ini
    dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

     a). Tahun 2002
Program Peningkatan Sumberdaya Manusia Pengelola
         Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2002
         mempunyai sasaran tersedianya SDM yang
         professional dalam pengelolaan keuangan
         dan    aset    daerah   sesuai    manual
         pengelolaannya   yang dijabarkan dalam
         kegiatan:

          (1)   Sosialisasi sistem dan prosedur
                pengelolaan       keuangan  dan
                aset/kekayaan milik daerah

          (2) Peningkatan profedionalisme apartaur
               daerah dalam pengelolaan keuangan
               dan aset daerah melalui diklat dan
               sejenisnya.

          (3) Pengelolaan kerjasama dengan pihak
               ketiga dalam mengelola aset daerah.
    b).   Tahun 2003

Program Peningkatan Sumberdaya Manusia Pengelola
         Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2003
         mempunyai sasaran tersedianya SDM yang
         professional dalam pengelolaan keuangan
         dan    aset    daerah   sesuai    manual
         pengelolaannya yang dijabarkan dalam
         kegiatan:

          (1)    Pelatihan    penyusunan aplikasi
                penyusunan standar belanja rutin
                dan   pembangunan   yang berbasis
                anggaran kinerja.

          (2)      Peningkatan      kualitas     dan
                profedionalisme    apartaur   daerah
                dalam pengelolaan keuangan dan aset
                daerah     melalui     diklat    dan
                sejenisnya.

          (3)   Peningkatan pengelolaan kerjasama
                dengan pihak ketiga dalam mengelola
                aset daerah.

    c).   Tahun 2004
Program Peningkatan Sumberdaya Manusia Pengelola
         Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2004
         mempunyai sasaran meningkatkan kualitas
         dan profesionalisme bagi aparat daerah
         dalam peningkatan pengelolaan keuangan
         dan    aset    daerah   sesuai    manual
         pengelolaannya yang dijabarkan dalam
         kegiatan:

         (1) Pelatihan penyusunan standar analisa
              belanja.

         (2) Penyusunan standar belanja rutin dan
              pembangunan yang berbasis anggaran
              kinerja.

         (3)      Peningkatan      kualitas     dan
               profesionalisme    aparatur   daerah
               dalam pengelolaan keuangan dan aset
               daerah     melalui     diklat    dan
               sejenisnya.

         (4).Peningkatan   pengelolaan  kerjasama
              dengan pihak ketiga dalam mengelola
              aset daerah.

     d). Tahun 2005
Program Peningkatan Sumberdaya Manusia Pengelola
         Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2005
         mempunyai sasaran meningkatkan kualitas
         dan profesional bagi aparat daerah dalam
         peningkatan pengelolaan keuangan dan
         aset daerah sesuai manual pengelolaannya
         yang dijabarkan dalam kegiatan:

         (1)   Peningkatan pelatihan penyusunan
               standar analisa belanja.

         (2)    Peningkatan   penyusunan  standar
               belanja rutin dan pembangunan yang
               berbasis anggaran kinerja.

         (3)      Peningkatan      kualitas     dan
               profesionalisme    aparatur   daerah
               dalam pengelolaan keuangan dan aset
               daerah     melalui     diklat    dan
               sejenisnya.

         (4)Peningkatan    pengelolaan  kerjasama
              dengan pihak ketiga dalam mengelola
              aset daerah.
     e). Tahun 2006
Program Peningkatan Sumberdaya Manusia Pengelola
          Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2006
          mempunyai sasaran memantapan SDM yang
          profesional menuju tertib pengelolaan
          keuangan dan pengelolaan aset daerah
          sesuai    manual   pengelolaannya   yang
          dijabarkan dalam kegiatan:

          (1)   Evaluasi kegiatan peningkatan    SDM
                pengelola        keuangan        dan
                aset/kekayaan milik daerah.

          (2)    Pemantapan   pelatihan    penyusunan
                standar     belanja     rutin     dan
                pembangunan yang berbasis anggaran
                kinerja.

          (3)      Pemantapan       kualitas     dan
                profesionalisme    aparatur   daerah
                dalam pengelolaan keuangan dan aset
                daerah     melalui     diklat    dan
                sejenisnya.

          (4)Pemantapan    pengelolaan   kerjasama
               dengan pihak ketiga dalam mengelola
               aset daerah.

7)Program Peningkatan Pemberdayaan Aparatur Daerah

     Program   Peningkatan   Pemberdayaan   Aparatur
     Daerah mempunyai tujuan memberdayakan segenap
     aparatur      daerah     dalam      pelaksanaan
     penyelenggaraan    pemerintahan,    pengelolaan
     pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat
     dengan   sasaran   meningkatnya   produktifitas
     aparatur daerah dan terbebasnya dari praktek
     KKN dalam menjalankan tugas. Program ini
     dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

     a)   Tahun 2002
     Pada    tahun   2002    Program   Peningkatan
          Pemberdayaan Aparatur Daerah mempunyai
          sasaran    meningkatnya    produktifitas
          aparatur daerah   yang dijabarkan dalam
          kegiatan:

          (1)   Peningkatan   kedisiplinan   aparatur
                daerah

          (2)   Pembinaan aparatur     daerah   dalam
                bidang tugasnya
          (3) Pemberdayaan aparatur daerah dalam
              bidang tugasnya
    (4)   Evaluasi pelaksanaan    pemberdayaan
          aparatur daerah.

b)   Tahun 2003
Pada    tahun   2003    Program   Peningkatan
     Pemberdayaan Aparatur Daerah mempunyai
     sasaran    meningkatnya    produktifitas
     aparatur daerah yang dijabarkan dalam
     kegiatan:

    (1)   Peningkatan   kedisiplinan   aparatur
          daerah

    (2)    Peningkatan   pembinaan    aparatur
          daerah dalam bidang tugasnya

    (3)   Peningkatan pemberdayaan aparatur
          daerah dalam bidang tugasnya

    (4)   Evaluasi pelaksanaan    pemberdayaan
          aparatur daerah.

c)   Tahun 2004
Pada    tahun   2004    Program   Peningkatan
     Pemberdayaan Aparatur Daerah mempunyai
     sasaran    meningkatnya    produktifitas
     aparatur daerah yang dijabarkan dalam
     kegiatan:

    (1)   Peningkatan   kedisiplinan   aparatur
          daerah

    (2)    Peningkatan   pembinaan    aparatur
          daerah dalam bidang tugasnya

    (3)   Peningkatan pemberdayaan aparatur
          daerah dalam bidang tugasnya

    (4)   Evaluasi pelaksanaan    pemberdayaan
          aparatur daerah.

d)   Tahun 2005
Pada    tahun   2005    Program   Peningkatan
     Pemberdayaan Aparatur Daerah mempunyai
     sasaran    meningkatnya    produktifitas
     aparatur daerah yang dijabarkan dalam
     kegiatan:

    (1)   Peningkatan   kedisiplinan   aparatur
          daerah
    (2)    Peningkatan   pembinaan    aparatur
          daerah dalam bidang tugasnya
          (3)   Peningkatan pemberdayaan aparatur
                daerah dalam bidang tugasnya

          (4)   Evaluasi pelaksanaan         pemberdayaan
                aparatur daerah.

     e)   Tahun 2006
     Pada    tahun   2006    Program   Peningkatan
          Pemberdayaan Aparatur Daerah mempunyai
          sasaran    meningkatnya    produktifitas
          aparatur daerah yang dijabarkan dalam
          kegiatan:

          (1)   Peningkatan     kedisiplinan    aparatur
                daerah

          (2)    Peningkatan   pembinaan    aparatur
                daerah dalam bidang tugasnya

          (3)   Peningkatan pemberdayaan aparatur
                daerah dalam bidang tugasnya

          (4)   Evaluasi pelaksanaan         pemberdayaan
                aparatur daerah.

8)Program   Peningkatan       Sarana   dan     Prasarana
     Lembaga.

     Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
     Lembaga    mempunyai    tujuan  meningkatkan
     kualitas, efisiensi dan efektivitas dalam
     penyelenggaraan   pemerintahan,  pengelolaan
     pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat
     dengan sasaran terpenuhinya kebutuhan sarana
     dan prasarana lembaga dalam melaksanakan
     penyelenggaraan   pemerintahan  yang   baik.
     Program ini dilaksanakan dengan kegiatan
     sebagai berikut:

     a)   Tahun 2002
     Pada tahun 2002 Program Peningkatan Sarana
          dan Prasarana Lembaga mempunyai sasaran
          terpenuhinya   kebutuhan   sarana   dan
          prasarana lembaga yang dijabarkan dalam
          kegiatan:

          (1) Indentifikasi sarana dan prasarana
              lembaga-lembaga

          (2) Indentifikasi kebutuhan sarana dan
              prasarana lembaga-lembaga
          (3)    Penataan   sarana     dan     prasarana
                lembaga-lembaga
    (4)    Pemenuhan  kebutuhan   sarana   dan
          prasarana lembaga-lembaga

    (5) Penyusunan prosedur penggunaan dan
        pemeliharaan sarana dan prasarana
        lembaga-lembaga

b)   Tahun 2003
Pada tahun 2003 Program Peningkatan Sarana
     dan Prasarana Lembaga mempunyai sasaran
     terpenuhinya   kebutuhan   sarana   dan
     prasarana lembaga yang dijabarkan dalam
     kegiatan:

    (1) Indentifikasi sarana dan prasarana
        lembaga-lembaga

    (2) Indentifikasi kebutuhan sarana dan
        prasarana lembaga-lembaga

    (3)    Penataan   sarana   dan   prasarana
          lembaga-lembaga

    (4)    Pemenuhan  kebutuhan   sarana   dan
          prasarana lembaga-lembaga

    (5) Penyusunan prosedur penggunaan dan
        pemeliharaan sarana dan prasarana
        lembaga-lembaga

c)   Tahun 2004
Pada tahun 2004 Program Peningkatan Sarana
     dan Prasarana Lembaga mempunyai sasaran
     terpenuhinya   kebutuhan   sarana   dan
     prasarana lembaga yang dijabarkan dalam
     kegiatan:

    (1) Indentifikasi sarana dan prasarana
        lembaga-lembaga

    (2) Indentifikasi kebutuhan sarana dan
        prasarana lembaga-lembaga

    (3)    Penataan   sarana   dan   prasarana
          lembaga-lembaga

    (4)    Pemenuhan  kebutuhan   sarana   dan
          prasarana lembaga-lembaga

    (5) Penyusunan prosedur penggunaan dan
        pemeliharaan sarana dan prasarana
        lembaga-lembaga
     d)   Tahun 2005
     Pada tahun 2005 Program Peningkatan Sarana
          dan Prasarana Lembaga mempunyai sasaran
          terpenuhinya   kebutuhan   sarana   dan
          prasarana lembaga yang dijabarkan dalam
          kegiatan:

          (1) Indentifikasi sarana dan prasarana
              lembaga-lembaga

          (2) Indentifikasi kebutuhan sarana dan
              prasarana lembaga-lembaga

          (3)    Penataan   sarana   dan   prasarana
                lembaga-lembaga

          (4)    Pemenuhan  kebutuhan   sarana   dan
                prasarana lembaga-lembaga

          (5)Penyusunan prosedur penggunaan dan
               pemeliharaan    sarana  prasarana
               lembaga-lembaga

     e)   Tahun 2006
     Pada tahun 2006 Program Peningkatan Sarana
          dan Prasarana Lembaga mempunyai sasaran
          terpenuhinya   kebutuhan   sarana   dan
          prasarana lembaga yang dijabarkan dalam
          kegiatan:

          (1) Indentifikasi sarana dan prasarana
              lembaga-lembaga

          (2) Indentifikasi kebutuhan sarana dan
              prasarana lembaga-lembaga
          (3)    Penataan   sarana   dan   prasarana
                lembaga-lembaga

          (4)    Pemenuhan  kebutuhan   sarana   dan
                prasarana lembaga-lembaga

          (5) Penyusunan prosedur penggunaan dan
              pemeliharaan sarana dan prasarana
              lembaga-lembaga

9)Program Pemberdayaan Ketatalaksanaan.

     Program      Pemberdayaan     Ketatalaksanaan
     mempunyai tujuan meningkatkan sistem dan
     mekanisme   kerja   sesuai  prosedur   dengan
     sasaran meningkatnya tata hubungan kerja yang
     jelas dan adanya kejelasan mekanisme kerja,
     sehingga tercipta hasil kinerja yang optimal.
Program ini dilaksanakan       dengan   kegiatan
kegiatan sebagai berikut:

a)   Tahun 2002
Pada   tahun    2002  Program    Pemberdayaan
     Ketatalaksanaan    mempunyai     sasaran
     meningkatnya tata hubungan kerja yang
     jelas dan adanya kejelasan mekanisme
     kerja, sehingga tercipta hasil kinerja
     yang optimal, yang dijabarkan dalam
     kegiatan:

     (1) Inventifikasi sistem dan mekanisme
         kerja

     (2)    Analisa    terhadap   sistem    dan
           mekanisme serta hubungan kerja

     (3)   Menyempurnakan/mengembangkan sistem
           dan mekanisme serta hubungan kerja.

     (4)     Penyusunan      dan    sosialisasi
           ketatalaksanaan

b)   Tahun 2003
Pada   tahun    2003   Program    Pemberdayaan
     Ketatalaksanaan     mempunyai     sasaran
     meningkatnya tata hubungan kerja yang
     jelas dan adanya kejelasan mekanisme
     kerja, sehingga tercipta hasil kinerja
     yang   optimal  yang   dijabarkan   dalam
     kegiatan:

     (1)   Menyempurnakan pengembangan sistem
           dan mekanisme serta hubungan kerja.
     (2) Perumusan Norma dan Metode Analisa
          Jabatan dan Beban Kerja

     (3) Pemberdayaan ketatalaksanaan.

c)   Tahun 2004
Pada   tahun    2004   Program    Pemberdayaan
     Ketatalaksanaan     mempunyai     sasaran
     meningkatnya tata hubungan kerja yang
     jelas dan adanya kejelasan mekanisme
     kerja, sehingga tercipta hasil kinerja
     yang   optimal  yang   dijabarkan   dalam
     kegiatan:

     (1) Pelaksanaan Norma dan Metode Analisa
          Jabatan dan Beban Kerja

     (2) Penyusunan Peta Tata Hubungan Kerja
                         (3)        Peningkatan       Pemberdayaan
                               ketatalaksanaan

                    d)   Tahun 2005
                    Pada   tahun    2005   Program    Pemberdayaan
                         Ketatalaksanaan     mempunyai     sasaran
                         meningkatnya tata hubungan kerja yang
                         jelas dan adanya kejelasan mekanisme
                         kerja, sehingga tercipta hasil kinerja
                         yang   optimal  yang   dijabarkan   dalam
                         kegiatan:

                         (1) Pelaksanaan Norma dan Metode Analisa
                              Jabatan dan Beban Kerja

                         (2) Implementasi hasil penyusunan peta
                             dan tata hubungan kerja

                         (3)        Peningkatan       Pemberdayaan
                               ketatalaksanaan

                    e)   Tahun 2006
                    Pada   tahun    2006   Program    Pemberdayaan
                         Ketatalaksanaan     mempunyai     sasaran
                         meningkatnya tata hubungan kerja yang
                         jelas dan adanya kejelasan mekanisme
                         kerja, sehingga tercipta hasil kinerja
                         yang   optimal  yang   dijabarkan   dalam
                         kegiatan:

                         (1)   Evaluasi pelaksanaan   pemberdayaan
                               katatalaksanaan

                         (2)   Pemantapan sistem dan    mekanisme
                               serta hubungan kerja.
G.   Meningkatkan Kapasitas Potensi Daerah

     Berkembangnya kapasitas potensi daerah belum optimal hal ini
     tidak terlepas dari pengaruh kondisi ekonomi, politik, sosial
     dan keamanan yang terjadi di Indonesia. Peningkatan Kapasitas
     potensi daerah meliputi keuangan daerah dan aset daerah
     secara optimal, investasi terutama di sektor jasa dan
     perdagangan ternyata belum mampu menjawab potensi daerah
     karena belum optimal pengembangannya.

     Pengelolaan   Keuangan   daerah  belum  optimal  baik   dari
     pendapatan daerah maupun belanja. Aset daerah yang merupakan
     potensial daerah memberikan kontribusi terhadap APBD belum
     dikelola secara optimal.
     Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan
     Aset Daerah.
a.   Umum.

     Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah dan
     pelayanan    publik     diperlukan    sumber-sumber
     pendanaan. Pada saat ini kita dihadapkan pada
     realitas menurunnya tingkat kamampuan melaksanakan
     pembangunan sesuai dengan kondisi perekonomian
     saat ini. Disisi lain kebutuhan masyarakat akan
     pelayanan publik dan pemeliharaan fasilitas kota
     semakin meningkat. Selain itu dengan semakin
     meningkatnya     pertisipasi    masyarakat,    maka
     Pemerintah   Daerah    di    tuntut   untuk   lebih
     transparan, efisien dan efektif dalam pengelolaan
     keuangan daerah.

Berdasarkan kondisi di atas, maka program-program dalam
     rangka peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan
     daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan
     Asli    Daerah,    mengoptimalkan    sumber-sumber
     pendanaan yang dimiliki dan mengembangkan potensi
     yang baru secara efisien, efektif, transparan dan
     akuntabel dalam pengelolaannya. Degan demikian
     maka program-program yang dirumuskan selain dapat
     memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat juga
     dapat    menjamin    berlangsungnya    pelaksanaan
     pembangunan.

Aset daerah meliputi barang-barang yang tidak bergerak
     dan bergerak merupakan kekayaan milik daerah yang
     diharapkan       dapat       memberikan       nilai
     tambah/kontribusi pada pendapatan daerah, termasuk
     pengelolaan pertahanan maupun pemanfaatan ruang
     beserta sarana dan prasarana kota yang dimiliki.

     b.Arah Kebijakan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan
          Keuangan Daerah dan Aset Daerah.

Arah kebijakan peningkatan bidang Pengelolaan Keuangan
          Daerah dan Aset Daerah sesuai dengan arah
          kebijakan Pembangunan Bidang Keuangan Daerah
          yang tertuang dalam Pola Dasar Pembangunan
          Daerah Tahun 2002-2006 adalah:

             1)Menegmbangkan dan menggali potensi daerah
                  dalam rangka peningkatan pendapatan asli
                  daerah.

             2)Mengembangkan   dan  meningkatkan   hubungan
                  kemitraan   dalam   usaha   yang   saling
                  menunjang   dan   menguntungkan    dengan
                  berbagai pihak.

             3)Mengoptimalkan   pemanfaatan   aset   daerah
               sehingga dapat memberikan nilai tambah
               dan memberikan kontribusi pada daerah

          4)Meningkatkan    pengelolaan   aset     daerah
               sebagai kekayaan milik daerah.

          5)Meningkatkan   profesionalisme  kelembagaan
               dan       aparat       dalam      rangka
               pengelolaan/pengurusan keuangan daerah
               yang efektif dan efiisen

c.Program Pembangunan

Program Peningkatan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah
     dan   Aset Daerah disusun berdasarkan butir-butir
     strategi dan arah kebijakan pembangunan Bidang
     Keuangan   Daerah   serta   prioritas   pembangunan
     daerah.   Program    Pembangunan    Daerah   Bidang
     Pengelolaan   Keuangan  Daerah   dan Aset Daerah
     diarahkan untuk dapat menjabarkan lebih lanjut
     arah kebijakan pembangunan Keuangan Daerah dalam
     bentuk program-program pembangunan.

     1).Program Identifikasi Potensi Pendapatan Daerah.

Program   Identifikasi    Potensial   Pendapatan    Daerah
          mempunyai tujuan mengetahui data potensi
          daerah    dalam    rangka    pengembangan    dan
          peningkatan pembangunan daerah dengan sasaran
          tersusunnya inventarisasi potensi daerah dan
          mampu   mengoptimalkan    pemanfaatan   potensi
          daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan
          asli daerah. Program ini dilaksanakan melalui
          kegiatan sebagai berikut:

          a)Tahun 2002
          Program   Identifikasi   Potensi   Pendapatan
               Daerah pada tahun 2002 mempunyai sasaran
               menyempurnakan data potensi pendapatan
               daerah    sehingga   dapat   menertibkan
               kutipan/pungutan pajak dan retribusi
               daerah, yang dapat dijabarkan dalam
               kegiatan:

               (1)Pendapatan dan identifikasi     potensi
                    pandapatan daerah.

               (2)Pendapatan   wajib    pajak,    wajib
                    retribusi dan aset daerah yang
                    memberikan  kontribusi   pendapatan
                    daerah.
               (3)Penyempurnaan/penyesuaian peraturan
                    daerah tentang pajak daerah dan
                retribusi daerah.

     b)Tahun 2003

Program   Identifikasi Potensi Pendapatan Daerah
           pada   tahun    2003   mempunyai   sasaran
           menyempurnakan data potensi pendapatan
           daerah dan penyesuaian peraturan daerah
           tentang   pajak    daerah  dan   retribusi
           daerah, yang dijabarkan dalam kegiatan:

          (1)Pemutakhiran   (updating)    data   dan
               identifikasi   potensi     pendapatan
               daerah.

          (2)Pemutakhiran (updating)     data   wajib
               pajak, retribusi.

          (3)Peningkatan     penyempurnaan      /
               penyesuaian    peraturan    daerah
               tentang pajak daerah dan retribusi
               daerah.

          (4)Penyusunan rancangan peraturan daerah
               sumbangan pihak ketiga.

          (5)Evaluasi potensi pendapatan daerah

     c)Tahun 2004.
Program Identifikasi Potensial Pendapatan Daerah
          pada   tahun   2004   mempunyai sasaran
          memantapkan potensi pendapatan daerah,
          yang dijabarkan dalam kegiatan:

          (1)Pemutakhiran   (updating)    data   dan
               identifikasi   potensi     pendapatan
               daerah.

          (2)Pemutakhiran (updating)     data   wajib
               pajak, retribusi.

          (3)Pemantapan potensi pendapatan daerah.

     d)Tahun 2005
Program Identifikasi Potensi       Pendapatan Daerah
          pada   tahun   2005     mempunyai   sasaran
          memantapkan potensi     pendapatan daerah,
          yang dijabarkan dalam   kegiatan:

          (1)Pemutakhiran   (updating)    data   dan
               identifikasi   potensi     pendapatan
               daerah.

          (2)Pemutakhiran   (updating)   data   wajib
                     pajak, retribusi.

                (3)Pemantapan potensi daerah.

          e)Tahun 2006
     Program Identifikasi Potensi Pendapatan Daerah
               pada   tahun   2006   mempunyai sasaran
               peningkatan pemantapan potensi daerah,
               yang dijabarkan dalam kegiatan:

                (1)Pemutakhiran   (updating)     data   dan
                     identifikasi   potensi      pendapatan
                     daerah.

                (2)Pemutakhiran (updating)      data    wajib
                     pajak, retribusi.

                (3)Peningkatan    pemantapan           potensi
                     daerah.

                (4)Evaluasi potensi pendapatan daerah.

     2).   Program Peningkatan Pendapatan Daerah.

Program Peningkatan Pendapatan Daerah mempunyai tujuan
          mengoptimalkan     sumber-sumber    pendapatan
          daerah yang ada dan mengemangkan potensi yang
          dimiliki    dengan     sasaran    meningkatnya
          pendapatan daerah. Program ini dilaksanakan
          melalui kegiatan sebagai berikut:

           a)Tahun 2002
           Program Peningkatan Pendapatan Daerah pada
                tahun 2002 mempunyai sasaran penertiban
                pembayaran   pajak   daerah,  retribusi
                daerah serta pajak pusat dan pajak
                propinsi yang dipungut di daerah, yang
                dijabarkan dalam kegiatan:

                (1)Pembinaan wajib pajak dan retribusi
                     daerah.

                (2)Pemberdayaan wajib pajak daerah dan
                     retribusi daerah.

                (3)Optimalisasi penarikan pajak pusat
                     dan pajak propinsi yang dipungut di
                     daerah

                (4)Sosialisasi penyempurnaan/ penyusunan
                     peraturan   daerah   tentang  pajak
                     daerah dan retribusi daerah.

           b)Tahun 2003
Program Peningkatan Pendapatan Daerah pada
     tahun 2003 mempunyai sasaran penertiban
     pembayaran  pajak   daerah,   retribusi
     daerah serta pajak pusat yang dipungut
     di daerah, yang dapat dijabarkan dalam
     kegiatan:

    (1)Peningkatan pembinaan wajib pajak dan
         retribusi daerah

    (2)Peningkatan pemberdayaan wajib pajak
         daerah, retribusi daerah.

    (3)Optimalisasi penarikan pajak pusat

    (4)Sosialisasi dan pelaksanaan peraturan
         daerah tentang pajak dan retribusi
         daerah

c)Tahun 2004
Program Peningkatan Pendapatan Daerah pada
     tahun 2004 mempunyai sasaran penertiban
     pembayaran  pajak   daerah,   retribusi
     daerah serta pajak pusat yang dipungut
     di daerah, yang dapat dijabarkan dalam
     kegiatan:

    (1)Peningkatan pembinaan wajib pajak dan
         retribusi daerah

    (2)Peningkatan pemberdayaan wajib pajak
         daerah, retribusi daerah.

    (3)Optimalisasi penarikan pajak pusat

    (4)Peningkatan   pelaksanaan  peraturan
         daerah tentang pajak dan retribusi
         daerah

d)Tahun 2005
Program Peningkatan Pendapatan Daerah pada
     tahun 2005 mempunyai sasaran penertiban
     pembayaran  pajak   daerah,   retribusi
     daerah serta pajak pusat yang dipungut
     di daerah, yang dapat dijabarkan dalam
     kegiatan:

    (1)Peningkatan pembinaan wajib pajak dan
         retribusi daerah

    (2)Peningkatan pemberdayaan wajib pajak
         daerah, retribusi daerah.

    (3)Optimalisasi penarikan pajak pusat
           (4)Peningkatan   pelaksanaan  peraturan
                daerah tentang pajak dan retribusi
                daerah

      e)Tahun 2006
      Program Peningkatan Pendapatan Daerah pada
           tahun 2006 mempunyai sasaran penertiban
           pembayaran  pajak   daerah,   retribusi
           daerah serta pajak pusat yang dipungut
           di daerah, yang dapat dijabarkan dalam
           kegiatan:

           (1)Peningkatan pembinaan wajib pajak dan
                retribusi daerah

           (2)Peningkatan pemberdayaan wajib pajak
                daerah, retribusi daerah.

           (3)Optimalisasi penarikan pajak pusat

           (4)Evaluasi pelaksanaan peraturan daerah
                tentang pajak dan retribusi daerah

           (5)Pengembangan  pelaksanaan  peraturan
                daerah tentang pajak dan retribusi
                daerah.

3).   Program Penyertaan Modal Pemerintah

Program Penyertaan Modal Pemerintah       mempunyai
     tujuan menguatkan struktur permodalam Badan
     Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Yogyakarta dan
     memproporsionalkan       kepemilikan     saham
     Pemerintah    pada    BUMD    dengan   sasaran
     meningkatnya     pendapatan     asli   daerah,
     kemandirian BUMD dan peran serta Pemerintah
     Kota Yogyakarta terhadap kepemilikan saham.
     Program ini dilaksanakan melalui kegiatan
     sebagai berikut:

      a)Tahun 2002
      Program Penyertaan Modal Pemerintah pada
           tahun 2002 mempunyai sasaran kemandirian
           BUMD dan peran serta Pemerintah Kota
           Yogyakarta terhadap kepemilikan saham,
           yang dapat dijabarkan dalam kegiatan:

           (1)Peningkatan   Penyertaan   modal   pada
                BUMD
           (2)Proporsionalitas Penyertaan        modal
                pada lembaga keuangan dan        badan
                usaha
    (3)Pemberdayaan BUMD

b)Tahun 2003
Program Penyertaan Modal Pemerintah pada
     tahun 2003 mempunyai sasaran kemandirian
     BUMD dan peran serta Pemerintah Kota
     Yogyakarta terhadap kepemilikan saham,
     yang dijabarkan dalam kegiatan:

    (1)Peningkatan   penyertaan    modal   pada
         BUMD

    (2)Proporsionalitas penyertaan         modal
         pada lembaga keuangan dan         badan
         usaha

    (3)Peningkatan pemberdayaan BUMD

    (4)Evaluasi penyertaan modal

c)Tahun 2004
Program Penyertaan Modal Pemerintah pada
     tahun 2004 mempunyai sasaran kemandirian
     BUMD dan peran serta Pemerintah Kota
     Yogyakarta terhadap kepemilikan saham,
     yang dijabarkan dalam kegiatan:

    (1)Peningkatan   penyertaan    modal   pada
         BUMD

    (2)Proporsionalitas penyertaan         modal
         pada lembaga keuangan dan         badan
         usaha

    (3)Peningkatan pemberdayaan BUMD
    (4)Evaluasi penyertaan modal

d)Tahun 2005
Program Penyertaan Modal Pemerintah pada
     tahun 2005 mempunyai sasaran kemandirian
     BUMD dan peran serta Pemerintah Kota
     Yogyakarta terhadap kepemilikan saham,
     yang dijabarkan dalam kegiatan:

    (1)Peningkatan   penyertaan    modal   pada
         BUMD

    (2)Proporsionalitas penyertaan         modal
         pada lembaga keuangan dan         badan
         usaha

    (3)Peningkatan pemberdayaan BUMD
          (4)Evaluasi penyertaan modal

     e)Tahun 2006
     Program Penyertaan Modal Pemerintah pada
          tahun 2006 mempunyai sasaran kemandirian
          BUMD dan peran serta Pemerintah Kota
          Yogyakarta terhadap kepemilikan saham,
          yang dijabarkan dalam kegiatan:

          (1)Peningkatan    penyertaan    modal    pada
               BUMD

          (2)Proporsionalitas penyertaan           modal
               pada lembaga keuangan dan           badan
               usaha

          (3)Evaluasi penyertaan modal

          (4)Pemantapan   penyertaan       modal    dan
               pemberdayaan BUMD

4).Program   Pengembangan     Usaha      dan   Lembaga
     Perdagangan

Program Pengembangan Usaha dan Lembaga Perdagangan
     mempunyai tujuan meningkatkan peranan wajib
     pajak dan wajib retribusi agar memenuhi
     kewajibannya, peningkatkan kualitas pelayanan
     fasilitas perdagangan pada     masyarakat serta
     merintis pengembangan jenis Badan Usaha Milik
     Daerah      (BUMD)      dan      mengoptimalkan
     pengelolaannya dengan sasaran meningkatkan
     pendapatan    asli   daerah.      Program    ini
     dilaksanakan    melalui     kegiatan     sebagai
     berikut:
     a)Tahun 2002
     Program   Pengembangan   Usaha  dan   Lembaga
          Perdagangan pada tahun 2002 mempunyai
          sasaran peranan wajib pajak dan wajib
          retribusi,     terwujudnya     fasilitas
          perdagangan yang tertib serta perintisan
          pengembangan terbentuknya BUMD, yang
          dijabarkan dalam kegiatan:

          (1)Sosialisasi dan pembinaan peranan
               wajib pajak dan retribusi daerah.

          (2)Pendataan fasilitas perdagangan.
          (3)Penelitian terhadap instansi/lembaga
               yang dapat dikembangkan menjadi
               BUMD.
b)Tahun 2003
Program   Pengembangan   Usaha  dan   Lembaga
     Perdagangan pada tahun 2003 mempunyai
     sasaran       terwujudnya      fasilitas
     perdagangan yang lebih lengkap dan dapat
     meningkatkan pendapatan asli daerah yang
     dijabarkan dalam kegiatan:

     (1)Fasilitas peranan lembaga usaha atau
          lembaga perdagangan

     (2)Pemenuhan   sarana    dan   prasarana
          (fasilitas) untuk lembaga usaha dan
          lembaga perdagangan

     (3)Analisa dan evaluasi instansi yang
          dapat dikembangkan menjadi BUMD.

c)Tahun 2004
Program   Pengembangan   Usaha   dan    Lembaga
     Perdagangan pada tahun 2004 mempunyai
     sasaran      meningkatkan       fasilitas
     perdagangan dan terbentuknya BUMD yang
     dapat   meningkatkan    pendapatan    asli
     daerah, yang dijabarkan dalam kegiatan:

     (1)Fasilitasi peranan lembaga usaha dan
          lembaga perdagangan

     (2)Meningkatkan fasilitas lembaga usaha
          dan lembaga perdagangan.

     (3)Terbentuknya BUMD

d)Tahun 2005
Program   Pengembangan   Usaha   dan   Lembaga
     Perdagangan pada tahun 2005 mempunyai
     sasaran      meningkatkan       fasilitas
     perdagangan dan terbentuknya BUMD dalam
     rangka meningkatkan pendapatan daerah,
     yang dijabarkan dalam kegiatan:

     (1)Fasilitasi peranan lembaga usaha dan
          lembaga perdagangan

     (2)Meningkatkan fasilitas lembaga usaha
          dan lembaga perdagangan.

     (3)Terbentuknya BUMD
     (4)Evaluasi pembentukan BUMD

e)Tahun 2006
     Program   Pengembangan   Usaha   dan   Lembaga
          Perdagangan pada tahun 2006 mempunyai
          sasaran       tersedianya       fasilitas
          perdagangan yang lengkap dan pemantapan
          pembentukan     BUMD     dalam     rangka
          peningkatan pendapatan asli daerah, yang
          dijabarkan dalam kegiatan:

          (1)Fasilitasi peranan lembaga usaha dan
               lembaga perdagangan

          (2)Meningkatkan fasilitas lembaga usaha
               dan lembaga perdagangan.

          (3)Pemantapan pembentukan BUMD

5).Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah
     mempunyai    tujuan    meningkatkan    kapasitas
     keuangan daerah sehingga dapat mendukung
     penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
     publik     dengan       sasaran      peningkatan
     pendapatan/penerimaan    daerah.   Program   ini
     dilaksanakan     melalui    kegiatan     sebagai
     berikut:

     a)Tahun 2002
     Program   Peningkatan   Pengelolaan  Keuangan
          Daerah pada tahun 2002 mempunyai sasaran
          tertibnya pengelolaan keuangan daerah
          yang dijabarkan dalam kegiatan:

          (1)Penyiapan   dan   penyusunan     Reperda
               Pokok-pokok   Pengelolaan     Keuangan
               Daerah
          (2)Penyusunan dan pelaporan Anggaran
               Pendapatan   dan   Belanja    Daerah
               (APBD), serta laporan Triwulanan
               dan   Pertanggungjawaban    keuangan
               daerah pada akhir Tahun Anggaran.

     b)Tahun 2003
     Program   Peningkatan   Pengelolaan   Keuangan
          Daerah pada tahun 2003 mempunyai sasaran
          peningkatan pengelolaan keuangan daerah
          dalam         rangka          peningkatan
          pendapatan/penerimaan     daerah     yang
          dijabarkan dalam kegiatan:
          (1)Tersusunnya    sistem    dan    prosedur
               pemungutan    pajak   dan    retribusi
               daerah.
    (2)Meningkatkan sarana dan prasarana
         pengelolaan keuangan daerah.

    (3)Penyempurnaan/pengembangan     peraturan
         keuangan daerah.

    (4)Penyiapan penyusunan APBD berdasarkan
         anggaran kinerja.

    (5)Penyusunan dan pelaporan APBD serta
         laporan        Triwulanan      dan
         Pertanggungjawaban keuangan daerah
         pada akhir Tahun Anggaran.

c)Tahun 2004
Program   Peningkatan  Pengelolaan   Keuangan
     Daerah pada tahun 2004 mempunyai sasaran
     peningkatan pengelolaan keuangan daerah
     dalam rangka peningkatan pendapatan/
     penerimaan daerah yang dijabarkan dalam
     kegiatan:

    (1)Penggunaan   sistem     dan     prosedur
         pemungutan  pajak     dan    retribusi
         daerah.

    (2)Meningkatkan sarana dan prasarana
         pengelolaan keuangan daerah.

    (3)Implementasi     APBD         berdasarkan
         anggaran kinerja

    (4)Penyusunan standar analisa belanja
         sesuai   dengan   Sistim Akuntansi
         Keuangan Daerah (SAKD)
    (5)Penyusunan dan pelaporan APBD serta
         laporan        Triwulanan      dan
         Pertanggungjawaban keuangan daerah
         pada akhir Tahun Anggaran.

d)Tahun 2005
Program   Peningkatan  Pengelolaan   Keuangan
     Daerah pada tahun 2005 mempunyai sasaran
     peningkatan pengelolaan keuangan daerah
     dalam rangka peningkatan pendapatan/
     penerimaan daerah yang dijabarkan dalam
     kegiatan:

    (1)Penggunaan   sistem     dan     prosedur
         pemungutan  pajak     dan    retribusi
         daerah.
          (2)Meningkatkan sarana dan prasarana
               pengelolaan keuangan daerah.

          (3)Peningkatan     implementasi        APBD
               berdasarkan anggaran kinerja

          (4)Peningkatan     penyusunan     standar
               analisa belanja sesuai dengan SAKD

          (5)Peningkatan penyusunan dan pelaporan
               APBD, serta laporan Triwulanan dan
               Pertanggungjawaban keuangan daerah
               pada akhir Tahun Anggaran

     e)Tahun 2006
     Program   Peningkatan  Pengelolaan   Keuangan
          Daerah pada tahun 2006 mempunyai sasaran
          pemantapan pengelolaan keuangan daerah
          dalam rangka peningkatan pendapatan/
          penerimaan daerah yang dijabarkan dalam
          kegiatan:

          (1)Evaluasi    sistem    dan     prosedur
               pengelolaan keuangan daerah

          (2)Memantapkan    sistem    dan    prosedur
               pemungutan    pajak   dan    retribusi
               daerah.

          (3)Memantapkan     implementasi        APBD
               berdasarkan anggaran kinerja

          (4)Memantapkan     penyusunan    standar
               analisa   belanja    sesuai  dengan
               sistim akuntansi keuangan daerah
               (SAKD)
          (5)Memantapkan penyusunan dan pelaporan
               APBD,         serta        laporan
               Pertanggungjawaban keuangan daerah
               triwulanan,tahunan     dan    lima
               tahunan.

6).Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah

Program   Peningkatan   Pengelolaan Aset   Daerah
     mempunyai tujuan meningkatkan kuantitas dan
     kualitas aset daerah serta pengelolaannya,
     sehingga lebih efisien, efektif transparan
     dan akuntabel serta dapat memberikan nilai
     tambah dengan sasaran meningkatnya kuantitas
     dan kualitas dalam pengelolaan aset/kekayaan
     daerah. Program ini dilaksanakan melalui
     kegiatan sebagai berikut:
                      a)Tahun 2002

                      Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
                           pada   tahun   2002   mempunyai   sasaran
                           meningkatnya tertib administrasi aset
                           daerah yang dijabarkan dalam kegiatan:

                           (1)Inventarisasi     aset/kekayaan     milik
                                daerah

                           (2)Penyusunan   sistem    dan        prosedur
                                pengelolaan aset daerah

(3)Penyusunan neraca daerah

b)Tahun 2003
Program Peningkatan    Pengelolaan Aset Daerah pada tahun 2003
                          mempunyai sasaran terwujudnya inventaris
                          aset/kekayaan milik daerah dari segi
                          kuantitas dan kualitas. Yang dijabarkan
                          dalam kegiatan:

                           (1)Pemutakhiran              data/updating
                                inventarisasi    aset/kekayaan milik
                                daerah

                           (2)Pengkajian dan Penyusunan rencana
                                pemanfaatan aset/kekayaan milik
                                daerah.

(3)Pelaksanaan pengelolaan berdasarkan sistem dan prosedur yang
                             telah ditetapkan.

                       (4)Pengamanan aset/kekayaan milik daerah
(5)Penyusunan neraca daerah

                    c)Tahun 2004
     Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah pada tahun 2004
                         mempunyai       sasaran     terwujudnya
                         pengelolaan aset/kekayaan milik daerah
                         sesuai sistem dan prosedur/manual yang
                         dijabarkan dalam kegiatan:

                           (1)Pemutakhiran              data/updating
                                inventarisasi    aset/kekayaan milik
                                daerah

                           (2)Pemanfaatan       aset/kekayaan     milik
                                daerah.
(3)Peningkatan   pelaksanaan   pengelolaan berdasarkan sistem dan
                                prosedur yang telah ditetapkan.
                     (4)Pengamanan aset/kekayaan milik daerah

(5)Penyusunan neraca daerah

                    d)Tahun 2005
     Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah pada tahun 2005
                         mempunyai     sasaran    meningkatkannya
                         pengelolaan aset/kekayaan milik daerah
                         dari segi kuantitas dan kualitas maupun
                         pemanfaatannya yang dijabarkan dalam
                         kegiatan:

                         (1)Pemutakhiran              data/updating
                              inventarisasi    aset/kekayaan milik
                              daerah

                         (2)Peningkatan       penyusunan     rencana
                              pemanfaatan       aset/kekayaan milik
                              daerah.

(3)Pelaksanaan pengelolaan berdasarkan sistem dan prosedur yang
                             telah ditetapkan.

                     (4)Peningkatan    pengamanan     aset/kekayaan
                              milik daerah

(5)Peningkatan penyusunan neraca daerah.

                    e)Tahun 2006
     Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah pada tahun 2006
                         mempunyai       sasaran     memantapkan
                         pengelolaan aset/kekayaan milik daerah
                         dari segi kuantitas dan kualitas yang
                         dijabarkan dalam kegiatan:
                         (1)Evaluasi seluruh kegiatan pengelolaan
                              aset/kekayaan milik daerah

                         (2)Pemantapan     data      inventarisasi
                              aset/kekayaan milik daerah

(3)Pemantapan pelaksanaan pengelolaan aset/kekayaan milik daerah

                     (4)Pemantapan pengamanan aset/kekayaan milik
                              daerah

(5)Pemantapan penyusunan neraca daerah

H.Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
     Perubahan akibat reformasi dan globalisasi, masyarakat dan
     dunia usaha menuntut terselenggaranya pelayanan yang prima
     dari aparatur Pemerintah Daerah sebagai abdi negara dan abdi
masyarakat. Perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan oleh
Pemerintah Daerah telah terus menerus diupayakan, namun belum
dapat memenuhi standar pelayanan (SPM).

Peningkatan   pelayanan   kepada   masyarakat   diprioritaskan
melalui penetapan standar dan sendi-sendi pelayanan yang
prima sesuai kebutuhan masyarakat, serta perubahan perilaku
aparatur   dalam   memberikan    pelayanan   sebagai   pelayan
masyarakat.

Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

     a.   Umum

          Peningkatan      pelayanan     kepada     masyarakat
          dilaksanakan sesuai dengan standar dan sendi-sendi
          pelayanan   yang   prima   meliputi   kesederhanaan,
          efisiensi, ekonomis, keadilan dan ketetapan waktu.

          Dalam rangka peningkatan sistem serta prosedur
          pelayanan kepada masyarakat diupayakan melalui
          bentuk pelayanan prima yang sesuai dengan standar
          pelayanan yang berlaku.

          Penyelenggaraan pemerintahan khususnya dibidang
          palayanan keapada masyarakat belum optimal, hal
          ini dapat dilihat dari belum terwujudnya kinerja
          pelayanan yang signifikan dan belum pulihnya
          kepercayaan masyarakat kepada aparatur pelayanan.
          Untuk   mengatasi  hal   tersebut diupayakan ada
          peningkatan kemampuan aparatur daerah malalui
          pemahaman, pendidikan dan latihan.

     b.   Arah Kebijakan

          Arah   kebijakan    Program   Pembangunan    Bidang
          Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat meliputi:

          1)Menerapkan standar dan sendi-sendi pelayanan
               agar dapat mewujudkan pelayanan yang prima
               sesuai standar pelayanan (SPM).

          2)Meningkatkan sistim dan prosedur palayanan dalam
               rangka mewujudkan palayanan yang prima.

          3)Meningkatkan keterbukaan birokrasi pemerintahan
               dalam    fungsinya     sebagai    fasilitator,
               motivator,   mediator,   dan   inovator   yang
               profesional dalam rangka pelayanan kepada
               masyarakat.
     c.Program Pembangunan

          Program   Peningkatan   Pelayanan   Kepada   Masyarakat
disusun berdasarkan butir-butir strategi dan arah
kebijakan pembangunan bidang peningkatan palayanan
kepada masyarakat yang dijabarkan lebih lanjut
dalam bentuk program-program pembangunan.

1)Program   Penerapan    Standar      dan    Sendi-sendi
     Pelayanan

Program   Penerapan    Standar    dan    Sendi-sendi
     Pelayanan    mempunyai    tujuan    menyediakan
     standar   dan   sendi-sendi   pelayanan   (SPM)
     sesuai    dengan   tuntutan    dan    kebutuhan
     masyarakat dengan sasaran tersedianya standar
     dan sendi-sendi pelayanan yang prima. Program
     ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai
     berikut:

       a)   Tahun 2002
Pada    tahun 2002 Program Penerapan Standar dan
            Sendi-sendi Pelayanan mempunyai sasaran
            Penerapan   standar    dan   sendi-sendi
            pelayanan    yang    dijabarkan    dalam
            kegiatan:

           (1)Pendataan   kebutuhan    standar      dan
                sendi-sendi pelayanan.

           (2)Sosialisasi   standar    dan   sendi-sendi
                pelayanan

           (3)Penerapan dan pengembangan        standar
                dan sendi-sendi pelayanan

       b)   Tahun 2003
Pada    tahun 2003 Program Penerapan Standar dan
            Sendi-sendi Pelayanan mempunyai sasaran
            penggunaan   standar  dan    sendi-sendi
            pelayanan secara benar yang dijabarkan
            dalam kegiatan:

           (1)Pemutakhiran     data           (updating)
                kebutuhan standar dan        sendi-sendi
                pelayanan.

           (2)Penerapan dan pengembangan        standar
                dan sendi-sendi pelayanan.

           (3)Pelaksanaan penggunaann standar dan
                sendi-sendi pelayanan secara benar.

       c)   Tahun 2004
Pada    tahun 2004 Program Penerapan Standar dan
            Sendi-sendi Pelayanan mempunyai sasaran
            peningkatan   penggunaan  standar   dan
            sendi-sendi pelayanan secara benar yang
            dijabarkan dalam kegiatan:

            (1)Pemutakhiran     data            (updating)
                 kebutuhan standar dan         sendi-sendi
                 pelayanan.

            (2)Penerapan dan pengembangan         standar
                 dan sendi-sendi pelayanan.

            (3)Peningkatan penggunaan standar dan
                 sendi-sendi pelayanan secara benar.

       d)   Tahun 2005
Pada    tahun 2005 Program Penerapan Standar dan
            Sendi-sendi Pelayanan mempunyai sasaran
            peningkatan   penggunaan   standar  dan
            sendi-sendi pelayanan secara benar yang
            dijabarkan dalam kegiatan:

            (1)Pemutakhiran     data            (updating)
                 kebutuhan standar dan         sendi-sendi
                 pelayanan.

            (2)Penerapan dan pengembangan         standar
                 dan sendi-sendi pelayanan.

            (3)Peningkatan penggunaann standar dan
                 sendi-sendi pelayanan secara benar.

       e)   Tahun 2006
Pada    tahun 2006 Program Penerapan Standar dan
            Sendi-sendi Pelayanan mempunyai sasaran
            pemantapan penggunaan standar dan sendi-
            sendi   pelayanan   secara  benar   yang
            dijabarkan dalam kegiatan:
            (1)Pemutakhiran     data            (updating)
                 kebutuhan standar dan         sendi-sendi
                 pelayanan.

            (2)Penerapan dan pengembangan         standar
                 dan sendi-sendi pelayanan.

            (3)Evaluasi   penggunaann   standar   dan
                 sendi-sendi pelayanan secara benar.

            (4)Pemantapan penggunaann standar dan
                 sendi-sendi pelayanan secara benar.

2)Program   Peningkatan        Sistem    dan     Prosedur
     Pelayanan

       Program   Peningkatan    Sistem   dan     Prosedur
       Pelayanan   mempunyai   tujuan   menyempurnakan
       sistim    dan   prosedur    pelayanan    kepada
       masyarakat agar efisien dan efektif dengan
       sasaran    meningkatnya     pelayanan    kepada
       masyarakat sesuai sistim dan prosedur yang
       ditetapkan. Program ini dilaksanakan melalui
       kegiatan sebagai berikut:

       a)   Tahun 2002
Pada    tahun 2002 Program Peningkatan Sistim dan
            Prosedur Pelayanan mempunyai sasaran
            tersedianya data tentang sistim dan
            prosedur pelayanan kepada masyarakat
            yang dijabarkan dalam kegiatan:

            (1)Pendataan    sistim    dan    prosedur
                 pelayanan kepada masyarakat.

            (2)Analisa   dan   evaluasi   sistim   dan
                 prosedur       pelayanan       kepada
                 masyarakat.

            (3)Sosialisasi dan penggunaan sistim dan
                 prosedur      pelayanan      kepada
                 masyarakat.

            (4)Penerapan / pengembangan sistim dan
                 prosedur     pelayanan      kepada
                 masyarakat.

       b)   Tahun 2003
Pada    tahun 2003 Program Peningkatan Sistim dan
            Prosedur Pelayanan mempunyai sasaran
            penggunaan sistim dan prosedur pelayanan
            sesuai dengan sendi-sendi pelayanan yang
            dijabarkan dalam kegiatan:
            (1)Pemutakhiran data (updating)     sistim
                 dan   prosedur  pelayanan      kepada
                 masyarakat.

            (2)Penerapan dan pengembangan       standar
                 dan sendi-sendi pelayanan.

            (3)Sosialisasi dan    pelaksanaan   sistim
                 dan   prosedur    pelayanan    kepada
                 masyarakat.

       c)   Tahun 2004
Pada    tahun 2004 Program Peningkatan Sistim dan
            Prosedur Pelayanan mempunyai sasaran
            peningkatan   penggunaan    sistim   dan
            prosedur pelayanan yang dijabarkan dalam
            kegiatan:
           (1)Penerapan / pengembangan sistim dan
                prosedur     pelayanan      kepada
                masyarakat.

           (2)Peningkatan penggunaan sistim dan
                prosedur     pelayanan     kepada
                masyarakat.

       d)   Tahun 2005
Pada    tahun 2005 Program Peningkatan Sistim dan
            Prosedur Pelayanan mempunyai sasaran
            peningkatan   penggunaan    sistim   dan
            prosedur pelayanan yang dijabarkan dalam
            kegiatan:

           (1)Penerapan / pengembangan sistim dan
                prosedur     pelayanan      kepada
                masyarakat.

           (2)Peningkatan penggunaan sistim dan
                prosedur     pelayanan     kepada
                masyarakat.

       e)   Tahun 2006
Pada    tahun 2006 Program Peningkatan Sistim dan
            Prosedur Pelayanan mempunyai sasaran
            pemantapan    penggunaan    sistim dan
            prosedur pelayanan kepada masyarakat
            yang dijabarkan dalam kegiatan:

           (1)Evaluasi   penggunaan   sistim,    dan
                prosedur      pelayanan       kepada
                masyarakat.

           (2)Pemantapan   penggunaan   sistim   dan
                prosedur      pelayanan       kepada
                masyarakat.

3)Program   Peningkatan   Sarana     dan   Prasarana
     Pelayanan Kepada Masyarakat

       Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
       Pelayanan Kepada Mayarakat mempunyai tujuan
       meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana
       dan prasarana pelayanan kepada masyarakat
       dengan sasaran meningkatnya kualitas dan
       kuantitas    pelayanan  kepada   masyarakat.
       Program ini dilaksanakan melalui kegiatan
       sebagai berikut:
       a)   Tahun 2002
Pada    tahun 2002 Program Peningkatan Sarana dan
            Prasarana Pelayanan Kepada Masyarakat
            mempunyai sasaran tersusunnya kebutuhan
            sarana dan prasarana pelayanan kepada
            masyarakat   yang    dijabarkan   dalam
            kegiatan:

            (1)Inventarisasi   kebutuhan sarana dan
                 prasarana       pelayanan    kepada
                 masyarakat.

            (2)Penyusunan    kebutuhan    sarana    dan
                 prasarana       pelayanan       kepada
                 masyarakat.

       b)   Tahun 2003
Pada    tahun 2003 Program Peningkatan Sarana dan
            Prasarana Pelayanan Kepada Masyarakat
            mempunyai sasaran tersedianya sarana dan
            prasarana pelayanan kepada masyarakat
            yang dijabarkan dalam kegiatan:

            (1)Pemutakhiran      data      (updating)
                 kebutuhan   sarana   dan   prasarana
                 pelayanan kepada masyarakat.

            (2)Penyediaan   sarana   dan    prasarana
                 pelayanan kepada masyarakat.

       c)   Tahun 2004
Pada    tahun 2004 Program Peningkatan Sarana dan
            Prasarana Pelayanan Kepada Masyarakat
            mempunyai       sasaran       peningkatan
            tersedianya    kebutuhan    sarana    dan
            prasarana pelayanan kepada masyarakat
            yang dijabarkan dalam kegiatan:

            (1)Peningkatan    pemenuhan      kebutuhan
                 sarana   dan   prasarana    pelayanan
                 kepada masyarakat.

            (2)Penyediaan   sarana   dan    prasarana
                 pelayanan kepada masyarakat.

       d)   Tahun 2005
Pada    tahun 2005 Program Peningkatan Sarana dan
            Prasarana Pelayanan Kepada Masyarakat
            mempunyai       sasaran       peningkatan
            tersedianya    kebutuhan    sarana    dan
            prasarana    kepada    masyarakat    yang
            dijabarkan dalam kegiatan:

            (1)Peningkatan   kebutuhan   sarana   dan
                 prasarana      pelayanan      kepada
                 masyarakat.
            (2)Penyediaan   sarana   dan    prasarana
                 pelayanan kepada masyarakat.

       e)   Tahun 2006
Pada    tahun 2006 Program Peningkatan Sarana dan
            Prasarana Pelayanan Kepada Masyarakat
            mempunyai       sasaran        pemantapan
            tersedianya    kebutuhan    sarana    dan
            prasarana    kepada    masyarakat    yang
            dijabarkan dalam kegiatan:

            (1)Evaluasi    kebutuhan    sarana    dan
                 prasarana      pelayanan      kepada
                 masyarakat.

            (2)Pemantapan   sarana   dan    prasarana
                 pelayanan kepada masyarakat.

4)Program Pengembangan Pelayanan Masyarakat

       Program   Pengembangan   Pelayanan   Masyarakat
       mempunyai    tujuan    mengembangkan    lingkup
       pelayanan terpadu kepada masyarakat dengan
       sasaran terwujudnya kemudahan pelayanan bagi
       masyarakat. Program ini dilaksanakan melalui
       kegiatan sebagai berikut:

       a)   Tahun 2002
Pada    tahun 2002 Program Pengembangan Pelayanan
            Masyarakat mempunyai sasaran tersusunnya
            jenis pelayanan kepada masyarakat yang
            dijabarkan dalam kegiatan:

            (1)Inventarisasi jenis pelayanan kepada
                 masyarakat.
            (2)Pengkajian jenis pelayanan kepada
                 masyarakat  yang   efisien  dan
                 efektif.

       b)   Tahun 2003
Pada    tahun 2003 Program Pengembangan Pelayanan
            Masyarakat mempunyai sasaran Penerapan /
            pengembangan   pelayanan   terpadu  yang
            dijabarkan dalam kegiatan:

            (1)Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan
                 kepada masyarakat secara terpadu.

            (2)Penerapan dan pengembangan sistim
                 pelayanan kepada masyarakat yang
                 efisien dan efektik.

       c)   Tahun 2004
               Pada   tahun 2004 Program Pengembangan Pelayanan
                          Masyarakat mempunyai sasaran Penerapan /
                          pengembangan   pelayanan   terpadu  yang
                          dijabarkan dalam kegiatan:

                          (1)Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan
                               kepada masyarakat secara terpadu.

                          (2)Penerapan dan pengembangan sistim
                               pelayanan kepada masyarakat yang
                               efisien dan efektik.

                      d)   Tahun 2005
               Pada    tahun 2005 Program Pengembangan Pelayanan
                           Masyarakat mempunyai sasaran Penerapan /
                           pengembangan   pelayanan   terpadu  yang
                           dijabarkan dalam kegiatan:

                          (1)Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan
                               kepada masyarakat secara terpadu.

                          (2)Penerapan dan pengembangan sistim
                               pelayanan kepada masyarakat yang
                               efisien dan efektik.

                      e)   Tahun 2006
               Pada    tahun 2006 Program Pengembangan Pelayanan
                           Masyarakat mempunyai sasaran pemantapan
                           penyelenggaraan pelayanan terpadu dalam
                           rangka mewujudkan kemudahan pelayanan
                           kepada masyarakat yang dijabarkan dalam
                           kegiatan:

                          (1)Evaluasi   penyelenggaraan   pelayanan
                               kepada masyarakat secara terpadu.
                          (2)Pemantapan   penyelenggaraan   pelayanan
                               terpadu.

                              BAB V
                 PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA

     Pengukuran kinerja didalam Rencana Strategis digunakan untuk
penilaian keberhasilan, kegagalan pelaksanaan kegiatan, program
dan kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan untuk mewujudkan Rencana Strategis Pemerintah Kota
Yogyakarta. Evaluasi kinerja didalam Rencana Strategis diawali
dengan penyusunan kerangka pengukuran kinerja, evaluasi kinerja,
kesimpulan hasil evaluasi kinerja dan analisis pencapaian
akuntabilitas kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis.
A.   Kerangka Pengukuran Kinerja
     1.   Penetapan Indikator Kinerja.
     Penetapan    indikator    kinerja    merupakan    proses
     identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui
     sistem pengumpulan dan pengolahan data / informasi
     untuk   menentukan   kinerja   kegiatan  /   program   /
     kebijaksanaan yang didasarkan atas :

     DAMPAK         Pengaruh yang ditimbulkan berdasarkan
     (Impact)       asumsi yang telah ditetapkan.

     MANFAAT   Sasaran antara yang terkait dengan
     (Beneifi)      tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan

      HASIL          Segala sesuatu yang mencerminkan
     (Qutcomes) berfungsinya keluaran kegiatan pada
                     jangka menengah

     KELUARAN       Sesuatu yang diharapkan dicapai secara
     (Output)       langsung dari pelaksanaan kegiatan baik
                    fisik/non fisik.

     MASUKAN        Kegiatan dan sumber daya yang dibutuhkan
     (Input)        untuk menghasilkan keluaran (Man, Money,
                    Methods, Materials, Machine)

2.   Penetapan Capaian Kinerja

     Penetapan capaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui
     dan menilai capaian indikator kinerja pelaksanaan
     kebijaksanaan,   program  dan   kegiatan  yang   telah
     ditetapkan dalam RENSTRADA untuk mewujudkan indikator
     kinerja rencana.

3.   Pengukuran Kinerja

     a.Untuk   kegiatan  yang   diasumsikan  semakin tinggi
          realisasinya menggambarkan pencapaian indikator
          kinerja yang semakin baik digunakan rumus:

                                          Realisasi
          Capaian Indikator Kinerja =   ------- x 100 %
                                          Rencana

     b.Untuk   kegiatan  yang   diasumsikan   semakin   tinggi
          realisasinya   menggambarkan    semakin    rendahnya
          pemcapaian indikator kinerja digunakan rumus:

                         Realisasi - (Realisasi - Rencana)
          Capaian Indikator Kinerja =-------------- x 100 %
                                         Rencana
     c.Nilai capaian indikator kinerja diperoleh dengan
          menjumlahkan masing-masing indikator kinerja hasil
          perkalian capaian indikator kinerja dikalikan
                  bobot indikator kinerja. Bobot indikator kinerja
                  masing-masing  komponen  /   tolak   ukur  dalam
                  indikator kinerja diberi nilai bobot sebanding
                  dengan sumbangannya dalam pencapaian hasil dari
                  indikator kinerja. Pembobotan indikator kinerja
                  dilakukan:

                  1)Indikator yang menunjukkan hasil (outcomes) dan
                       manfaat (benefits) diberi bobot yang lebih
                       tinggi dibanding indikator yang menunjukkan
                       inputs atau outputs.

                  2)Indikator yang lebih erat laitannya dengan
                       tujuan dan sasaran serta kebijakan, program
                       dan kegiatan diberi bobot yang lebih tinggi.

                  3)Indikator yang mempunyai keterkaitan dengan
                       kebijakan instansi yang lebih tinggi, diberi
                       bobot tinggi.

                  4)Indikator yang berhubungan dengan hal-hal yang
                       menjadi tanggungjawab instansi dan dapat
                       dikendalikan   (controllable)  oleh  instansi
                       yang bersangkutan diberi bobot yang lebih
                       tinggi dibanding indikator yang menggambarkan
                       hasil kegiatan yang diluar kendali.

             Dari cara pembobotan indikator kinerja tersebut untuk
                  mengukur nilai capaian indikator kinerja digunakan
                  rumus:

                  Nilai Capaian Indikator Kinerja =

             Capaian Indikator Kinerja x Bobot Indikator Kinerja
                  ---------------------------------------------
                                      100 %
B.   Evaluasi Kinerja

     1.      Evaluasi Kinerja Kegiatan

             Nilai capaian kelompok indikator kinerja       diperoleh
             dengan menjumlah masing-masing nilai capaian   indikator
             kinerja   hasil  perkalian  antara  capaian    indikator
             kinerja dikalikan dengan bobot kelompok        indikator
             kinerja digunakan rumus:

                  Capaian Kelompok Indikator Kinerja (%) x Bobot
                            Kelompok Indikator Kinerja (%)
             Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja = ------------
                                                 100%
     Nilai     capaian kinerja kegiatan diperoleh dengan cara
             menjumlahkan nilai capaian kelompok indikator kinerja.
Bobot     kelompok indikator kinerja masing-masing kelompok
        dikerikan nilai bobot sebanding dengan sumbangannya
        dalam pencapaian kegiatan.

2.      Evaluasi Kinerja Program

        Evaluasi Kinerja Program dilaksanakan dalam bentuk
        nilai capaian akhir program yang diperoleh dengan
        menjumlahkan  masing-masing   nilai  capaian  kelompok
        indikator kinerja hasil perkalian antara nilai capaian
        akhir kegiatan dikalikan dengan bobot program, dengan
        rumus:

     Nilai Capaian Kegiatan Indikator Kinerja (%) x Bobot
                    Kelompok Indikator Kinerja (%)
Nilai Capaian Akhir Kegiatan = ---------------------------
                                         100%

Nilai     capaian program diperoleh dengan cara     menjumlahkan
        nilai capaian kegiatan indikator kinerja.

Bobot     kegiatan indikator kinerja masing-masing kegiatan
        dikerikan nilai bobot sebanding dengan sumbangannya
        dalam pencapaian program.

3.      Evaluasi Kinerja Sub Sektor

        Evaluasi Kinerja Sub Sektor dilaksanakan dalam bentuk
        nilai   capaian  Sub   Sektor   yang  diperoleh  dengan
        menjumlahkan masing-masing nilai capaian akhir program
        dikalikan dengan bobot sub sektor, dengan rumus:

     Nilai Capaian Program Indikator Kinerja (%) x Bobot
                    Sub Sektor Indikator Kinerja (%)
Nilai Capaian Akhir Kegiatan = -------------------------
                                         100%

Nilai capaian sub sektor diperoleh dengan cara menjumlahkan
     nilai capaian program indikator kinerja.

Bobot sub sektor masing-masing kegiatan program dikerikan
     nilai   bobot   sebanding  dengan   sumbangannya dalam
     pencapaian sumbangan terhadap sektor.

4.      Evaluasi Kinerja Sektor

        Evaluasi Kinerja Sektor dilaksanakan dalam bentuk nilai
        capaian akhir sektor yang diperoleh dengan menjumlahkan
        masing-masing nilai capaian akhir sub sektor dikalikan
        dengan bobot sektor, dengan rumus:
             Nilai Capaian Sub Sektor Indikator Kinerja (%) x
                  Bobot Sektor Indikator Kinerja (%)
     Nilai Capaian Akhir Sub Sektor = --------------------------
                                              100%

     Nilai capaian sektor diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai
          capaian sub sektor indikator kinerja.

     Bobot     masing-masing sub sektor dikerikan nilai bobot
             sebanding   dengan    sumbangannya dalam pencapaian
             sumbangan terhadap sektor.


     5.      Evaluasi Kinerja Kebijakan

             Evaluasi Kinerja kegiatan dilaksanakan dalam bentuk
             nilai capaian akhir kebijakan yang diperoleh dengan
             menjumlahkan masing-masing nilai capaian akhir sektor
             dikalikan bobot kebijakan, dengan rumus:

               Nilai Capaian Sektor Indikator Kinerja (%) x Bobot
                    Kebijakan Indikator Kinerja (%)
     Nilai Capaian Akhir Sektor = ---------------------------
                                         100%

     6.      Sistim dan Pemberian Nilai Bobot

             Sistim dan pemberian nilai bobot pada masingi-masing
             indikator kinerja dan kinerja kegiatan, program, sub
             sektor, sektor dan kebijakan akan di tetapkan dengan
             Keputusan Walikota.

C.   Kesimpulan Hasil Evaluasi Kinerja

     Untuk mendapatkan kesimpulan hasil evaluasi kinerja di dalam
     RENSTRADA dipergunakan skala pengukuran kinerja dengan skala
     pengukuran ordinal (nilai dalam persen):
     1.      Kelompok   sangat baik dengan nilai 91 s/d 100
     2.      Kelompok   baik dengan nilai 76 s/d 90
     3.      Kelompok   cukup dengan nilai 61 s/d 75
     4.      Kelompok   sedang dengan nilai 51 s/d 60
     5.      Kelompok   kurang dengan nilai 41 s/d 50
     6.      Kelompok   sangat kurang dengan nilai dibawah 40

     Dengan kesimpulan hasil evaluasi akan mendapatkan gambaran
     mengenai kinerja rencana dibandingkan realisasi pelaksanaan
     rencana stratigis.

D.   Analisis Pencapaian Akuntanbilitas Kinerja
     Dari hasil kesimpulan evaluasi kinerja disusun analisis
     mengenai pencapaian akuntanbilitas kinerja secara keseluruhan
     berkaitan dengan pencapaian kinerja kegiatan, program, sub
     sektor dan sektor dengan kebijakan dalam rangka mewujudkan
     sasaran, tujuan, visi serta misi yang ditetapkan dalam
     RENSTRADA.
     Analisis mengenai pencapaian akuntanbilitas kinerja tersebut
     di atas pada dasarnya untuk menggambarkan isi substansi
     akuntanbilitas kinerja, dengan tujuan untuk mendapatkan
     gambaran yang memadai mengenai kewajiban Pemerintah Daerah
     untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
     menerangkan kinerja Pemerintah Daerah kepada pihak-pihak yang
     memikili hak untuk meminta keterangan atau pertanggung-
     jawaban.

                              BAB VI
                MATRIK DAFTAR INDIKASI PROGRAM DAN
                     KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

     Agar terdapat alur pikir dalam prioritas pembangunan, bidang
     pembangunan, arah kebijakan, sektor, sub sektor, program dan
     kegiatan yang dirumuskan dalam BAB IV, sehingga mudah
     diketahui dan dipahami oleh semua pelaku pembangunan, perlu
     disusun dalam matrik daftar indikasi program dan kegiatan
     prioritas daerah yang dilengkapi dengan indikator kinerja
     Rencana 5 Tahun mendatang (tahun 2002-2006) baik secara
     kualitatif maupun kuantitatif setiap program dan kegiatannya.

     Program-program yang telah ditetapkan dalam BAB IV RENSTRADA
     dikelompokkan dalam Sub Sektor dan selanjutnya dalam Sektor.
     Pengelompokan dalam Sub Sektor maupun Sektor agar memudahkan
     dalam menyusun REPETADA maupun APBD yang menggunakan sistem
     Sektor, Sub Sektor, program dan proyek.

Lampiran lihat fisik

				
DOCUMENT INFO
Description: Proposal Sistem Informasi Rental Mobil document sample