Docstoc

Proposal Sistem Informasi Keamanan Daerah

Document Sample
Proposal Sistem Informasi Keamanan Daerah Powered By Docstoc
					  Pedoman Pengajuan Proposal
 KEGIATAN PENGOLAHAN dan
PEMASARAN HASIL PERTANIAN
          T.A. 2011




       Direktorat Jenderal Pengolahan
       dan Pemasaran Hasil Pertanian
           KEMENTERIAN PERTANIAN
                     2009
                                       KATA PENGANTAR


                                 Tahun 2011 adalah tahun kedua dari Rencana
                                 Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014 yang
                                 difokuskan pada peningkatan daya saing bangsa.
                                 Kebijakan ini merupakan hal yang amat strategis dalam
                                 konteks pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil
                                 pertanian yang memang ditujukan untuk meningkatkan
                                 nilai tambah dan daya saing produk pertanian Indonesia.

     Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (Ditjen
PPHP) menggariskan bahwa pola perencanaan pembangunan PPHP menganut
sinergi antara pola top down dengan bottom up. Dengan pola ini sangat
diharapkan bahwa kegiatan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan
kebutuhan nasional dan kesiapan daerah sebagai pelaksananya.

     Buku Pedoman Pengajuan Proposal Kegiatan PPHP ini disusun dan
disebarluaskan untuk dijadikan acuan utama bagi Dinas lingkup pertanian di
Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang ingin mendapatkan bantuan dana dari
sumber APBN Ditjen. PPHP tahun anggaran 2011. Diharapkan dengan terbitnya
Buku Pedoman ini, daerah dapat menentukan kegiatan pengembangan
pengolahan dan pemasaran yang benar-benar sesuai dan menjadi prioritas
kebutuhan di daerah. Bagi Ditjen. PPHP, dengan adanya proposal yang baik
dari daerah, maka akan sangat membantu dalam menetapkan kebijakan alokasi
anggaran bagi daerah. Dengan cara ini diharapkan ada peningkatan kualitas
dan sekaligus sinergi antara perencanaan di tingkat pusat dan daerah.

      Sangat diharapkan buku ini akan memberikan inspirasi dan dorongan bagi
semua pihak yang terkait untuk mengembangkan pengolahan dan pemasaran
hasil pertanian di daerah. Semoga!.

                                                             Jakarta, Desember 2009
                                                              Sekretaris Ditjen PPHP,



                                                             Ir. Banun Harpini, M.Sc.
                                                            NIP. 19601019 198503 2 001


Pedoman Pengajuan Proposal PPHP 2011                                                     i
                                           DAFTAR ISI

                                                                  Halaman

Kata Pengantar                                                           i
DAFTAR ISI                                                              ii

Bab 1.           Pendahuluan
                 A      Arah Pembangunan Nasional                       1
                 B.     Kewenangan Pusat - Daerah                       1
                 C.     Anggaran Berbasis Kinerja                       2
                 D.     Tujuan dan Sasaran                              4

Bab 2.           Karakteristik Program dan Kegiatan
                 A.     Struktur Program dan Kegiatan PPHP              5
                 B.     Uraian Program                                  7
                 C.     Uraian Kegiatan dan Sasaran PPHP                9
                 D.     Fokus Komoditi PPHP                            17
                 E.     Karakteristik Kegiatan Pusat dan Daerah        18

Bab 3.           Kriteria Penulisan Proposal
                 A      Jenis dan Jumlah Kegiatan                      22
                 B.     Kegiatan Tahun Jamak                           22
                 C      Jenis/Rincian Belanja                          23
                 D      Outline Penulisan                              25

Bab 4            Administrasi Proposal
                 A      Jadwal                                         29
                 B      Kriteria Seleksi                               31

Bab 5            Penutup                                               34


                 LAMPIRAN
                                                                       35




Pedoman Pengajuan Proposal PPHP 2011                                     ii
Pedoman Pengajuan Proposal PPHP 2011   iii
                                           Bab 1
                                       PENDAHULUAN




A.      ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2010-2014
        Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJP) 2005-2025 bahwa visi pembangunan nasional
jangka panjang adalah mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan
makmur.
        Untuk mencapai visi tersebut, maka pembangunan jangka panjang
membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam
rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). Tahapan dan skala prioritas
yang        ditetapkan           mencerminkan     urgensi        permasalahan   yang      hendak
diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya.                         Oleh karena itu,
tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu
harus       berkesinambungan           dari     periode     ke     periode   berikutnya    untuk
mewujudkan sasaran utama pembangunan jangka panjang yang telah
ditetapkan tersebut.
        Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM
sebelumnya (2005-2009), maka RPJM tahun 2010-2014 ditujukan untuk lebih
memantapkan penataan pembangunan pertanian yang dijabarkan 7 Gema
Revitalisasi Pertanian, yaitu: (1). Revitalisasi Lahan, (2). Pembenihan dan
Pembibitan, (3). Infrastruktur dan Sarana, (4). Sumberdaya Manusia, (5).
Pembiayaan Petani, (6). Kelembagaan Petani, dan (7). Revitalisasi Teknologi dan
Industri Hilir


B.      KEWENANGAN PUSAT-DAERAH


        Berdasarkan kewenangan yang telah ditetapkan UU Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang



Pedoman Pengajuan Proposal PPHP 2011                                                           1
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
program dan anggaran pembangunan pertanian tersebut dijabarkan sesuai
dengan peta kewenangan pemerintah dengan memberikan peluang lebih banyak
kepada partisipasi masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Peta kewenangan
tersebut adalah:
(1)     Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan nasional pembangunan pertanian
        sebagai acuan makro terhadap implementasi kegiatan di daerah. Hal ini
        terkait erat dengan tata ruang pengembangan ekonomi sumberdaya
        pertanian (termasuk kawasan agribisnis unggulan, potensi komoditas
        unggulan/strategis secara nasional), daya saing pemberdayaan wliayah
        tertinggal, pengentasan kemiskinan, pembangunan sarana dan prasarana.
(2)     Pemerintah Provinsi menjabarkan kebijakan Pusat melalui penilaian dan
        koordinasi terhadap pengembangan wilayah berbasis komoditas di
        wilayahnya, dengan melibatkan dan memberdayakan Kabupaten/ Kota
        dan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam pengembangan aspek di
        hulu sampai hilir, dan unsur penunjangnya.
(3)     Pemerintah Kabupaten/ Kota menyusun perencanaan kegiatan dan
        anggaran kinerja pembangunan pertanian di wilayahnya yang mengacu
        pada kebijakan nasional dan kapasitas sumberdaya wilayah. Untuk
        mendukung hal tersebut pemerintah Kabupaten/ Kota terlebih dahulu
        melakukan identifikasi terhadap: besaran, kualitas dan karakteristik
        (sumberdaya alam, sumberdaya manusia, modal, teknologi, sosial dan
        budaya).


C.      ANGGARAN BERBASIS KINERJA
        Semenjak tahun 2006 pemerintah telah mulai menerapkan sistem
penganggaran berbasis kinerja. Penerapan sistem anggaran berbasis kinerja ini
muncul didasarkan atas banyaknya temuan permasalahan dan kendala dalam
penerapan anggaran melalui pendekatan kegiatan proyek maupun bagian
proyek di masa lalu. Upaya penyempurnaan pola penganggaran ini dimulai
dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah
yang sesuai dengan program tersebut. Kegiatan tersebut mencakup pula
penentuan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program serta


Pedoman Pengajuan Proposal PPHP 2011                                            2
penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolok ukur dalam
pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan.
        Sistem penganggaran terpadu berbasia kinerja memerlukan pengaturan
sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta
mengakomodasi semangat reformasi yang lebih demokratis, desentralistik,
sinergis, komprehensif dan berkelanjutan.     Untuk mewujudkan penerapan
sistem penganggaran ini sangat diharapkan agar daerah dapat berpartisipasi
dalam proses perencanaan sehingga akan menumbuhkan rasa ikut memiliki
(sense of belonging) terhadap anggaran kinerja, yang kemudian diharapkan
meningkatkan efektivitas sekaligus efisiensi pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya
perencanaan tersebut juga diharapkan tetap dapat menampung sasaran-sasaran
perencanaan yang bersifat makro yang ditetapkan oleh Pusat, sehingga sistem
perencanaan yang serasi antara bottom up planning dan top down policy dapat
diwujudkan. Untuk itu, dalam perencanaan anggaran kinerja para perencana
harus memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan program
dengan anggaran kinerja khususnya berkaitan dengan: (a) Strategi dan prioritas
program yang memiliki nilai taktis strategis bagi pembangunan pertanian, (b)
Target group (kelompok sasaran) yang akan dituju oleh program dan kegiatan
yang ditunjukkan oleh indikator dan sasaran kinerja yang terukur, dan (c)
Sumberdaya dan teknologi yang tersedia dalam rangka peningkatan pelayanan
dan pemberdayaan masyarakat.
        Dari pengamatan sekilas sebagian besar pengajuan proposal kegiatan
PPHP dari daerah yang masuk selama ini lebih banyak berisi shopping list usulan
pengadaan barang (procurement–based) bukan berupa aktivitas pengembangan
(activity-based) dengan indikator output dan outcome yang terukur dan tingkat
keberhasilan tinggi. Penilaian tingkat keberhasilan kegiatan berdasarkan
anggaran berbasis kinerja ini bukanlah pada besarnya jumlah anggaran yang
dialokasikan sesuai usulan daerah, tetapi pada tingkat pemanfaatan anggaran
yang tepat sasaran dan efisien.
        Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan proposal yang mampu
menjelaskan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai sasaran
yang ditargetkan, lengkap dengan data dukung yang akurat, dan legalitas dari
Dinas terkait.


Pedoman Pengajuan Proposal PPHP 2011                                          3
D.      TUJUAN DAN SASARAN

        Dalam rangka menghasilkan perencanaan yang baik sesuai yang
diamanatkan Undang-undang                      nomor 17 tahun 2003 maka perlu disusun
Pedoman Pengajuan Proposal Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Pertanian.           Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman teknis dalam
pengusulan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian bagi institusi
pusat dan daerah, sehingga kegiatan yang diajukan benar-benar mampu
menyelesaikan permasalahan pengolahan dan /atau pemasaran yang ada
didaerah tersebut.
a. Output
     Keluaran (output) dari kegiatan Penyusunan Pedoman Usulan Kegiatan
     PPHP adalah Buku petunjuk/pedoman usulan kegiatan pengolahan dan
     pemasaran hasil pertanian.
b. Outcome
     Bagi Ditjen. PPHP, adanya proposal yang baik dari daerah, akan sangat
     membantu dalam menetapkan kebijakan alokasi kegiatan dan anggaran bagi
     daerah.
c. Benefit
     Tersusunnya perencanaan program pembangunan pertanian khususnya
     kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian secara lebih baik yang
     melibatkan             semua      pihak    terkait   khususnya   masyarakat   dalam
     penyusunannya, transparan, terintegrasi antara institusi Pusat, Provinsi,
     Kabupaten/Kota, dan instansi lain, serta berkelanjutan.
d. Impact
     Diharapkan kegiatan pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil
     pertanian bersifat spesifik, memiliki efektifitas tinggi untuk memecahkan
     masalah, serta memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat tani.




Pedoman Pengajuan Proposal PPHP 2011                                                   4
                                       Bab 2
         KARAKTERISTIK PROGRAM DAN KEGIATAN


A.      STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN PPHP 2011

        Sebagai sub-bagian dari pembangunan pertanian secara luas, maka
struktur program dan kegiatan pembangunan PPHP mengacu pada struktur
program dan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Kementrian Pertanian.          Sesuai dengan pedoman dalam
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran yang dituangkan angkan dalam
Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010 – 2014. Untuk program
Ditjen. PPHP adalah Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir,
Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian. Kegiatan Utama yang akan
dilaksanakan dibawah program tersebut adalah:
(1). Pengembangan Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian
(2). Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian
(3). Pengembangan Mutu dan Standarisasi Pertanian
(4). Pengembangan Pemasaran Domestik
(5). Pengembangan Pemasaran Internasional
(6). Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Ditjen. PPHP


Kegiatan Utama tersebut selanjutnya dirinci menjadi sub kegiatan yang menjadi
prioritas PPHP yang dapat dilihat dalam tabel berikut:




Pedoman Pengajuan Proposal PPHP 2011                                       5
                           Kegiatan Prioritas Ditjen. PPHP
                                  Tahun 2010-2014
 (1).Pengembangan Penanganan          1. Peningkatan efisiensi penanganan panen
      Pasca Panen Hasil Pertanian         dan pasca panen padi.
                                      2. Revitalisasi penggilingan padi skala
                                          kecil.
                                      3. Pengembangan usaha pengeringan dan
                                          pergudangan dan kemitraan padi,
                                          jagung.
                                      4. Pengembangan usaha dan kemitraan
                                          grading & packaging house hortikultura
                                      5. Pengembangan usaha dan kemitraan
                                          pengeringan dan pergudangan bawang
                                          merah dan biofarmaka.
                                      6. Pengembangan usaha dan kemitraan
                                          kakao fermentasi bermutu tinggi.
                                      7. Pengembangan bokar bersih.
                                      8. Pengembangan usaha pakan ternak
                                          skala kecil (PPTSK).
 (2). Pengembangan Pengolahan         9. Pengembangan agroindustri dan
      Hasil Pertanian                     kemitraan tepung-tepungan berbasis
                                          sumberdaya lokal.
                                      10. Pengembangan agroindustri beras
                                          specialty untuk ekspor.
                                      11. Pengembangan agroindustri dan
                                          kemitraan perkebunan (kelapa, kopi,
                                          lada, atsiri, mete).
                                      12. Pengembangan agroindustri dan
                                          kemitraan hortikultura.
                                      13. Pengembangan agroindustri dan
                                          kemitraan peternakan (susu, daging).
                                      14. Pengembangan usaha pengolahan
                                          kompos dan biogas.
 (3). Pengembangan Mutu dan 15. Pengembangan sertifikasi alsintan
      Standarisasi Pertanian              melalui UPT. BPMA (Balai Pengujian
                                          Mutu Alsintan)
                                      16. Penguatan pembinaan sistem jaminan
                                          mutu dan keamanan pangan.



Pedoman Pengajuan Proposal PPHP 2011                                          6
                                                    17. Fasilitasi sertifikasi produk pertanian
 (4). Pengembangan                     Pemasaran   18. Pengembangan Sub Terminal Agribisnis
      Domestik                                         (STA), Pasar Tani, dan Pasar Lelang.
                                                   19. Pengembangan sarana dan pemasaran
                                                        tanaman hias.
                                                   20. Revitalisasi Pasar Ternak.
                                                   21. Pengembangan Sistem Informasi Pasar
                                                        komoditi strategis.
                                                   22. Penyelenggaraan promosi, eksebisi dan
                                                        perlombaan.
 (5). Pengembangan                     Pemasaran   23. Pengembangan Sistem Informasi Pasar
      Internasional                                     ekspor impor komoditi strategis.
                                                   24. Pengembangan pemasaran tingkat
                                                        bilateral, regional, multilateral
                                                   25. Penyelenggaraan promosi internasional,
                                                        eksebisi dan perlombaan.
 (6). Dukungan Manajemen dan                       27. Penumbuhan dan pengembangan usaha
      Teknis lainnya pada Ditjen.                       pengolahan dan pemasaran hasil
      PPHP                                              pertanian di LM3
                                                   28. Penyusunan perencanaan, monitoring,
                                                        dan dukungan manajemen lainnya.
                                                   29. Penumbuhan dan pengembangan usaha
                                                        pengolahan dan pemasaran hasil
                                                        pertanian didaerah konflik, bencana
                                                        alam, tertinggal, dan perbatasan.



B.       URAIAN PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAN DAYA
         SAING


                 Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing dimaksudkan
         untuk memfasilitasi: (1) Berkembangnya usaha pertanian produktif dan
         efisien menghasilkan berbagai produk pertanian yang memiliki nilai
         tambah dan daya saing yang tinggi baik di pasar domestik maupun
         internasional; dan (2) Meningkatkan kontribusi sektor pertanian dalam
         perekonomian nasional, terutama melalui peningkatan devisa dan
         pertumbuhan PDB.



Pedoman Pengajuan Proposal PPHP 2011                                                          7
                 Peningkatan nilai tambah akan difokuskan pada dua hal yakni
         peningkatan kualitas dan jumlah olahan produk pertanian untuk
         mendukung peningkatan daya saing dan ekspor. Peningkatan kualitas
         produk pertanian (segar dan olahan) diukur dari peningkatan jumlah
         produk pertanian yang mendapatkan sertifikasi jaminan mutu (SNI,
         Organik, Good Agricultural Practices, Good Handling Practices, Good
         Manucfacturing Practices).              Pada akhir 2014 semua produk pertanian
         organik, kakao fermentasi , dan bahan olah karet (bokar) sudah harus
         tersertifikasi dengan pemberlakuan sertifikasi wajib. Peningkatan jumlah
         olahan diukur dari rasio produk segar dan olahan. Diperkirakan baru
         sekitar 80 % produk pertanian diperdagangkan dalam bentuk segar
         sedangkan 20% sisanya dalam bentuk olahan, sehingga nilai tambahnya
         masih sangat kecil. Karena itu pada akhir 2014 produk pertanian yang
         diperdagangkan dalam bentuk olahan ditargetkan mencapai 50%.
                 Peningkatan daya saing akan difokuskan pada pengembangan
         produk         berbasis         sumberdaya      lokal   yang    (1)   bisa   meningkatkan
         pemenuhan permintaan untuk konsumsi dalam negeri; dan (2) bisa
         mengurangi ketergantungan impor (substitusi impor). Ukurannya adalah
         besarnya pangsa pasar (market share) di pasar dalam negeri dan penurunan
         net impor.             Upaya peningkatan daya saing akan difokuskan pada
         peningkatan produksi susu yang selama ini importasinya mencapai 73%
         untuk memenuhi kebutuhan domestik.                       Untuk mengurangi besarnya
         importasi gandum/terigu yang mencapai 6,7 juta ton per tahun akan
         dikembangkan                  tepung-tepungan     berbasis     sumberdaya     local,   yang
         ditargetkan pada akhir 2014 sudah bisa mensubstitusi 10 % importasi
         gandum/terigu.                Untuk kakao, ditargetkan pada akhir 2014 kebutuhan
         kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri bisa
         dipenuhi semua dari produksi dalam negeri.
                 Peningkatan ekspor akan difokuskan pada pengembangan produk
         yang punya daya saing di pasar internasional, baik segar maupun olahan,
         yang kebutuhan di pasar dalam negeri sudah tercukupi. Indikatornya
         adalah pertumbuhan volume ekspor.




Pedoman Pengajuan Proposal PPHP 2011                                                               8
C.      URAIAN KEGIATAN DAN SASARAN DITJEN. PPHP


1.      Peningkatan Efisiensi Penanganan Panen dan Pasca Panen Padi.
        Sasaran kegiatan ini adalah menurunkan kehilangan hasil (losses) panen
        padi dari 10,82 % pada tahun 2008 menjadi sekitar 9% pada tahun 2014
        melalui:
        (a)      Penyediaan sarana peralatan pemanenen dan pasca panen yang lebih
                 baik.
        (b)      Pendampingan operasionalisasi dan perawatan peralatan yang
                 diberikan.
        (c)      Penumbuhan kelembagaan pelayanan jasa alsin.


2.      Revitalisasi Usaha Penggilingan Padi Skala Kecil.
         Sasaran kegiatan ini adalah meningkatkan rendemen penggilingan padi
         minimal 2 %, dengan cara:
        (a) Memperbaiki/melengkapi peralatan penggilingan padi kecil
        (b) Pendampingan operasionalisasi dan perawatan peralatan dan sarana
                yang diberikan.
        (c)     Pendampingan manajemen usaha penggilingan padi.
        (d) Pendampingan untuk mendapatkan akses modal.
        (e) Penumbuhan kelembagaan penggilingan padi yang dikelola oleh
                gabungan kelompok tani (POKTAN) atau GAPOKTAN yang bisa
                mandiri dan berkelanjutan.


3.      Pengembangan Usaha Pengeringan dan Pergudangan dan Kemitraan
        Padi, Jagung.
        Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan mutu gabah/beras,
        jagung, untuk memenuhi standar yang diminta pasar, dengan cara
        (a)      Memperbaiki/melengkapi peralatan pengering (dryer) dan sarana
                 pergudangan/penyimpanan,     termasuk    memperbaiki/membangun
                 sarana lumbung desa yang dikelola oleh masyarakat.
        (b)      Mengembangkan kemitraan dalam penyediaan dan pemasaran hasil.




Pedoman Pengajuan Proposal PPHP 2011                                                9
        (c)      Pendampingan operasionalisasi dan perawatan peralatan dan sarana
                 yang diberikan.
        (d)      Pendampingan manajemen pergudangan.


4.      Pengembangan Usaha dan Kemitraan Grading & Packaging House
        Hortikultura.
        Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah dan
        pendapatan kelompok tani, dengan cara:
        (a)      Memfasilitasi sarana (peralatan dan bangunan) yang diperlukan
                 untuk mengembangkan grading dan packaging house berbasis sistem
                 jaminan mutu.
        (b)      Pendampingan untuk menumbuhkan dan memperkuat kelembagaan
                 dan kemitraan, operasionalisasi peralatan, penerapan sistem jaminan
                 mutu.
        (c)      Menerapkan Supply-Chain Management untuk meningkatkan akses
                 pasar dan posisi tawar.


5.      Pengembangan Usaha dan Kemitraan Pengeringan dan Pergudangan
        Bawang Merah dan Biofarmaka.
        Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan mutu, nilai tambah, dan
        daya saing komoditi bawang merah dan biofarmaka, dengan jalan:
        (a)      Meningkatkan           kapasitas   kelembagaan   kelompok   tani     melalui
                 pendampingan penerapan teknologi tepat guna dan peningkatan
                 manajemen             usaha   pengeringan    dan      pergudangan,      dan
                 pendampingan untuk mendapatkan akses pasar dan permodalan.
         (b) Fasilitasi            perbaikan/pengembangan     sarana    pengeringan      dan
                 pergudangan.


6.      Pengembangan Usaha dan Kemitraan Kakao Fermentasi Bermutu Tinggi.
        Sasaran kegiatan ini adalah meningkatkan mutu, nilai tambah dan daya
        saing komoditas kakao, dengan jalan:




Pedoman Pengajuan Proposal PPHP 2011                                                       10
        (a)      Fasilitasi        perbaikan/   pengembangan   sarana   fermentasi   dan
                 penanganan pasca panen dan pengolahan kakao berbasis jaminan
                 mutu untuk menghasilkan high quality fermented cocoa bean.
        (b)      Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia kelompok tani
                 untuk menghasilkan kakao fermentasi bermutu tinggi sesuai SNI
                 melalui pendampingan.
        (c )     Memperkuat kelembagaan dan kemitraan usaha kelompok tani
                 melalui pendampingan


7.      Pengembangan Bokar Bersih
        Sasaran kegiatan ini adalah meningkatkan daya saing karet nasional di
        pasar luar negeri, memperbaiki dan membangun kondisi mutu bokar dan
        menghasilkan bokar bersih dan bermutu sesuai dengan persyaratan teknis
        dan atau standar mutu yang berlaku serta pemenuhan akan kualitas,
        kuantitas dan kontinuitas produk, dengan cara:
        (a)      Fasilitasi perbaikan/ pengembangan sarana penanganan pasca panen
                 karet berbasis jaminan mutu.
        (b)      Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia kelompok tani
                 untuk menghasilkan bahan olah karet bermutu tinggi sesuai SNI
                 melalui pendampingan.
        (c)      Memperkuat kelembagaan dan kemitraan usaha kelompok tani


8.      Pengembangan Usaha Pengolahan Pakan Ternak Skala Kecil (PPTSK)
        Sasaran kegiatan ini adalah untuk menjamin ketersediaan pakan ternak
        sehingga mendorong pengembangan peternakan di pedesaan dan sekaligus
        menciptakan lapangan kerja baru, melalui:
        (a)      Fasilitasi pembangunan usaha pengolahan pakan ternak skala kecil di
                 pedesaan berbasis sumberdaya lokal.
        (b)      Pendampingan teknis produksi dan manajemen usaha.
        (c)      Fasilitasi akses pasar dan permodalan.




Pedoman Pengajuan Proposal PPHP 2011                                                  11
9.      Pengembangan Agroindustri dan Kemitraan Tepung-Tepungan Berbasis
        Sumberdaya Lokal.
        Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan
        masyarakat lokal dengan cara:
        (a)      Mengembangkan penanganan pasca panen pangan lokal untuk
                 memperpanjang daya simpan sehingga dapat digunakan saat
                 paceklik (misalnya pengeringan umbi-umbian).
        (b)      Mengembangkan diversifikasi pangan melalui usaha pengolahan
                 pangan berbasis tepung-tepungan lokal.
        (c)      Penumbuhan/pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha
                 melalui          pendampingan   untuk   meningkatkan   kemampuan
                 sumberdaya manusia pengelolanya dan sekaligus akses pasar dan
                 permodalan.


10.     Pengembangan Agroindustri Beras Specialty (BS) untuk Ekspor
        Sasaran kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi peningkatan kualitas beras
        specialty dan penerapan sistem jaminan mutu beras specialty untuk ekspor,
        dengan cara: meningkatkan kemampuan teknis dan manajemen para
        pelaku usaha dalam memproduksi beras specialty utnuk ekspor.


11.     Pengembangan Agroindustri dan Kemitraan Perkebunan (Kelapa, Kopi,
        Lada, Atsiri, Mete).
        Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing,
        dan pendapatan petani di sektor perkebunan, melalui:
        (a)      Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha pengolahan kelapa
                 terpadu (menjadi VCO, kopra, desicated coconut, arang kelapa, dll)
                 dengan fasilitasi penyediaan sarana dan pendampingan usaha.
        (b)      Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha pengolahan kopi
                 di sentra produksi berbasis sistem jaminan mutu, dengan fasilitasi
                 penyediaan sarana dan pendampingan usaha.
        (c)      Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha pengolahan
                 minyak nilam berbasis jaminan mutu, dengan fasilitasi penyediaan
                 sarana dan pendampingan usaha.


Pedoman Pengajuan Proposal PPHP 2011                                             12
12.     Pengembangan Agroindustri dan Kemitraan Hortikultura
       Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing,
      serta mencegah turunnya harga saat panen raya, melalui:
       (a)      Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha pengolahan jus dan
                keripik buah di sentra produksi berbasis sistem jaminan mutu, dengan
                fasilitasi penyediaan sarana dan pendampingan usaha.
        (b)     Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha pengolahan
                bawang merah di sentra-sentra produksi, dengan fasilitasi penyediaan
                sarana dan pendampingan usaha.


13. Pengembangan Agroindustri dan Kemitraan Peternakan (Susu, Daging).
      Sasaran kegiatan ini adalah meningkatkan nilai tambah, daya saing dan
      posisi tawar kelompok peternak susu sapi perah, melalui:
        (a)     Fasilitasi sarana pemerahan, pengumpulan, dan pengolahan susu dan
                daging sesuai sistem jaminan mutu.
        (b)     Fasilitasi bangunan pengolahan susu skala perdesaan.
        (c)     Pendampingan teknis, manajemen usaha, dan pemasarannya.
        (d) Penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha peternak.


14. Pengembangan usaha pengolahan kompos dan biogas.
        Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah biomassa
        dan limbah ternak dalam rangka mendukung ketersediaan pupuk dan
        bahan bakar di pedesaan, melalui:
        (a)     Fasilitasi alat dan bangunan biogas
        (b)     Fasilitasi alat dan bangunan kompos.
        (d) Pendampingan teknis produksi dan manajemen usaha.


15. Pengembangan sertifikasi alsintan melalui UPT. BPMA (Balai Pengujian
      Mutu Alsintan).
      Sasaran kegiatan ini adalah mengoptimalkan operasionalisasi layanan
      pengujian mutu peralatan / mesin penanganan pasca panen dan pengolahan




Pedoman Pengajuan Proposal PPHP 2011                                              13
      hasil pertanian sehingga terakreditasi dan mendapatkan ISO 9001, dengan
      jalan:
        (a)      Mengembangkan sarana pengujian
        (b)      Mengembangkan sistem dan prosedur layanan pengujian
        (c)      Mengembangkan kemampuan SDM dan total quality management
                 dalam pelaksanaan kerja sehari-hari.


16. Penguatan Pembinaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan
      Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan layanan pembinaan sistem
      jaminan mutu dan keamanan pangan produk pertanian dimulai dari on-
      farm hingga off-farm, melalui bimbingan teknis dan sekolah lapang.


17. Fasilitasi Sertifikasi Produk Pertanian
        Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan konsumen
        sekaligus meningkatkan daya saing dan pangsa pasar produk pertanian,
        melalui:
        (a)      Pendampingan penerapan sistem jaminan mutu dan pencatatannya
                 (recording) pada keseluruhan proses produksi.
        (b)      Bantuan sertifikasi bagi POKTAN/ GAPOKTAN.
        (c)      Fasilitasi sistem informasi dan public awareness.


18. Pengembangan Sub Terminal Agribisnis (STA), Pasar Tani, dan Pasar
      Lelang.
        Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan akses pasar bagi petani,
        memperpendek rantai pasar, dan meningkatkan posisi tawar petani
        (sehingga meningkatkan pendapatannya), melalui:
        (a)      Revitalisasi dan pemanfaatan sarana pemasaran di lokasi produksi
                 (on-farm) yang digunakan dan dikelola langsung oleh kelompok tani
                 dalam menjual produknya.
        (b)      Fasilitasi sarana grading dan packaging house serta pergudangan
                 untuk menghasilkan produk bermutu.
        (c)      Fasilitasi sarana sistem informasi pasar.
        (d)      Pendampingan jaminan mutu, sistem usaha dan pemasaran.


Pedoman Pengajuan Proposal PPHP 2011                                            14
19. Pengembangan Sarana dan Pemasaran Tanaman Hias
        Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan sarana penanganan pasca
        panen yang baik dan benar pada rantai pengemasan dan pengangkutan
        sebagai jaminan untuk mendapatkan mutu yang diinginkan konsumen.


20. Revitalisasi Pasar Ternak
        Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan akses pasar bagi peternak,
        memperpendek rantai pasar, dan meningkatkan posisi tawar peternak
        (sehingga meningkatkan pendapatannya), melalui:
        (a)      Revitalisasi sarana pemasaran yang digunakan dan dikelola langsung
                 oleh kelompok peternak dalam menjual produknya.
        (b)      Fasilitasi            sarana   pengujian   kesehatan,   penimbangan,   dan
                 perkandangan sesuai sistem jaminan bermutu.
        (c)      Fasilitasi sarana sistem informasi pasar.
        (d)      Pendampingan sistem usaha dan pemasaran.


21. Pengembangan Sistem Informasi Pasar Komoditi Strategis.
        Sasaran kegiatan ini adalah untuk menyediakan akses informasi pasar
        (produksi, volume, harga, mutu, perdagangan) komoditas pertanian bagi
        masyarakat, melalui
        (a)      Fasilitasi sarana pengolah data, peralatan informasi, dan sistem
                 informasi yang terkoneksi secara on-line , real time, dan terkini.
        (b)      Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia untuk operasionalisasi
                 dan manajemen sistem informasi.
        (c)      Fasilitasi promosi dan public awareness.


22. Penyelenggaraan Promosi, Eksebisi dan Perlombaan
        Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pangsa pasar dan
        konsumsi produk pertanian Indonesia, baik di dalam maupun di luar
        negeri, serta merangsang pelaku usaha untuk meningkatkan usahanya,
        melalui:


Pedoman Pengajuan Proposal PPHP 2011                                                     15
        (a)      Fasilitasi promosi dagang, pameran dan eksebisi, di dalam dan luar
                 negeri.
        (b)      Pengembangan sistem informasi pasar.
        (c)      Penghargaan dan temu bisnis.


23. Pengembangan Sistem Informasi Pasar Ekspor Impor Komoditi Strtategis
        Sasaran kegiatan ini adalah untuk menyediakan akses informasi pasar
        (produksi, volume, harga, mutu, perdagangan) komoditas pertanian untuk
        pasar ekspor dan impor, melalui
        (a)      pemanfaatan sistem informasi yang terkoneksi secara on-line, real time,
                 dan terkini.
        (b)      Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia untuk operasionalisasi
                 dan manajemen sistem informasi.
        (c)      Fasilitasi promosi dan public awareness di pasar internasional


24. Pengembangan Pemasaran Tingkat Bilateral, Regional, Multilateral.
        Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan akses pasar produk
        pertanian Indonesia di pasar regional dan global, melalui:
        (a)      Peran        aktif    dalam   perundingan   dan   penentuan      kebijakan
                 perdagangan bilatreral, regional dan multilateral.
        (b)      Pengembangan market intelligence.
        (c)      Pengembangan kebijakan promosi dan proteksi.


25. Penyelenggaraan Promosi Internasional, Eksebisi dan Perlombaan
        Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pangsa pasar produk
        pertanian di pasar ekspor, melalui:
        (a)      Fasilitasi promosi dagang, pameran dan eksebisi, di luar negeri.
        (b)      Pengembangan sistem informasi pasar.


 26. Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil
      Pertanian di LM3.
        Sasaran kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan wirausaha pengolahan
        dan pemasaran hasil pertanian di lingkungan LM3, melalui:


Pedoman Pengajuan Proposal PPHP 2011                                                     16
        (a)      Bantuan sarana (peralatan dan bangunan) pengolahan dan pemasaran
                 hasil pertanian.
        (b)      Bantuan permodalan.
        (c)      Pendampingan dalam hal teknis produksi, manajemen usaha, dan
                 pemasarannya, untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan yang
                 mandiri dan berkelanjutan.


 27. Penyusunan Perencanaan, Monitoring, dan Dukungan Manajemen
      lainnya
      Sasaran dari kegiatan ini adalah sebagai sistem pendukung dalam organisasi
      Ditjen PPHP, kaitannya dengan proses perencanaan dan evaluasi kegiatan.


 28. Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil
      Pertanian di Daerah Konflik, Bencara Alam, Tertinggal, dan Perbatasan
        Sasaran kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi peningkatan pendapatan
        petani di daerah-daerah konflik, bencana alam, tertinggal, dan perbatasan,
        melalui:
        (a)      Bantuan sarana pasca panen dan pengolahan hasil pertanian.
        (b)      Pendampingan/ bimbingan teknis untuk penguatan kelembagaan
                 petani, serta kemampuan teknis dalam mengembangkan usaha
                 pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
        (c)      Bantuan pemasaran dan akses permodalan.



D. FOKUS KOMODITI KEGIATAN PPHP


     Pada kegiatan tahun 2011, kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil
     pertanian tetap berfokus pada:
                a. Komoditi pangan utama yaitu beras, jagung, kedelai, gula, daging
                     sapi.
                b. Komoditi utama orientasi ekspor yaitu kakao, kopi, karet, sawit,
                     rempah dan teh.




Pedoman Pengajuan Proposal PPHP 2011                                             17
                c. Komoditi potensi ekspor yaitu buah tropika, biofarmaka, tanaman
                     hias tropika, beras specialty, mete, daging ayam.
                d. Komoditi substitusi impor yaitu susu, tepung dan jeruk.



E. KARAKTERISTIK KEGIATAN PUSAT DAN DAERAH


          Pada tahun 2011 kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat Pusat,
Propinsi, dan Kabupaten / Kota mempunyai karateristik sebagai berikut:


Karakteristik Kegiatan Pusat:
1.      Manajemen pembangunan pertanian
2.      Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
3.      Regulasi pembangunan pertanian
4.      Koordinasi perencanaan, implementasi dan pelaporan
5.      Pengawasan dan pengendalian pembangunan pertanian
6.      Pembinaan dan pengawalan kegiatan di daerah, pelatihan, sosialisasi,
        apresiasi, pendampingan, bimbingan, monitoring dan evaluasi.
7.      Pelayanan teknis/ bisnis, promosi, dan public awareness.
8.      Pengembangan sistem Informasi dan data base
9.      Fasilitasi kegiatan Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3)
        dll.


Karakteristik Kegiatan Dana Dekonsentrasi di Provinsi:
1.      Diutamakan untuk kegiatan non fisik.
2.      Koordinasi perencanaan dan evaluasi (lintas kabupaten kota)
3.      Pengawalan, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi               dan Pelaporan (Dana
        Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)
4.      Supervisi, Pelatihan dan Sosialisasi Program
5.      Fasilitasi promosi produk pertanian ( misalnya :Agro & Food Expo, dll)
6.      Penyusunan Juklak kegiatan ( Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)




Pedoman Pengajuan Proposal PPHP 2011                                               18
7.      Pembinaan mutu hasil pertanian, Pelayanan Informasi Pasar (PIP),
        Pembinaan Teknologi pasca panen dan Pengolahan Hasil, Pembinaan LM3
        dll.
8.      Sekolah Lapang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (SL-PPHP), dll.


Karakteristik Kegiatan Dana Tugas Pembantuan
Kegiatan Dana Tugas Pembantuan terdiri dari Tugas Pembantuan Provinsi dan
Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/ Kota.


Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Provinsi:
1.      Pengadaan sarana fisik strategis penanganan pasca panen dan pengolahan.
2.      Pengembangan Pasar Tani
3.      Pengembangan Pasar Lelang (Pasar Petani)
4.      Stabilisasi Harga Komoditi Strategis
5.      Pengawalan .


Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/ Kota:
1. Kegiatannya diutamakan untuk kegiatan fisik.
2. Pedampingan kepada Poktan/ Gapoktan.
3. Penguatan modal usaha kelompok.
4. Pengadaan sarana/ alat pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil.
5. Kegiatan             operasional    yang   mencakup:   koordinasi,   perencanaan,
     pedampingan, seleksi CP/CL, monitoring, evaluasi dan pelaporan.


Pola Kegiatan Dana Tugas Pembantuan :
1. Pola Umum:
     Pola umum yang diberikan bagi tumbuhnya industri perdesaan meliputi
     bantuan dalam bentuk alat dan mesin yang dibutuhkan dalam kegiatan
     pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.


2. Pola Khusus (Pola Insentif)
     Insentif teknologi diberikan kepada plasma yang dikelola oleh inti. Jenis
     teknologi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak, yakni


Pedoman Pengajuan Proposal PPHP 2011                                              19
     yang dapat mendorong percepatan pengembangan industri hilir di bidang
     pertanian. Untuk mengetahui kebutuhan tersebut maka pihak plasma dan
     inti diharapkan dapat mengajukan proposal dengan melampirkan nota
     kesepahaman yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Hal ini perlu
     dilakukan karena tugas Inti adalah menjadi penjamin (AVALIS) bagi Plasma.
     Inti juga yang selanjutnya akan membeli produk plasma untuk dipasarkan
     langsung atau diolah dan kemudian dipasarkan dengan harga yang
     disepakati (berkeadilan). Sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan
     pasar, pihak inti yang akan menetapkan kuantitas, kualitas dan kontinyuitas
     produk yang harus dihasilkan plasma, serta membina plasma dalam sistem
     produksi.
             Inti adalah industri pengolahan/ pasca panen (swasta, BUMD, PT,

     BHMN, dan lain-lain), yang mempunyai tugas: (a) Menjadi penjamin

     (AVALIS) bagi Plasma, (b) Membeli produk Plasma untuk dipasarkan

     langsung atau diolah dan kemudian dipasarkan dengan harga yang telah

     disepakati          (berkeadilan),       (c)   Menetapkan      kuantitas,     kualitas   dan

     kontinyuitas produk yang harus dihasilkan oleh Plasma, (d)                         Membina

     Plasma dalam sistem produksi.

             Plasma adalah Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani yang di

     utamakan sudah berbadan hukum dan bankable/ feasible untuk mendapat

     pinjaman skim kredit. Plasma mempunyai tugas : (a) Memasok produk

     kepada Inti sesuai dengan kuantitas, kualitas, kontinyuitas dan harga yang

     telah disepakati, (b) Mengembangkan kegiatan usaha (on-farm, pasca panen,

     pangolahan, perbaikan mutu) untuk memasok produk ke Inti, (c) Melakukan

     kerjasama dengan Plasma lain.

             Pendukung adalah Pendukung adalah Perguruan Tinggi/ lembaga

     penelitian yang bertugas:                 (a)Membantu Ditjen PPHP dan Dinas Daerah

     untuk memilih Inti-Plasma yang akan mendapat insentif, (b) Membantu

     merancang            Business     Plan    Inti-Plasma   yang   terpilih,    (c)   Melakukan


Pedoman Pengajuan Proposal PPHP 2011                                                           20
     pendampingan                manajemen,   teknik   produksi,   pemasaran,   dan   akses

     pendanaan, (d) Transfer teknologi (know how) dari hasil R & D untuk

     mengembangkan usaha Inti-Plasma, (e) Melaporkan kegiatan kepada Ditjen

     PPHP dan Dinas Daerah secara berkala.




Pedoman Pengajuan Proposal PPHP 2011                                                     21
                                       Bab 3
                       KRITERIA PENULISAN PROPOSAL

A.      JENIS DAN JUMLAH KEGIATAN
        Jenis kegiatan yang boleh diusulkan adalah kegiatan yang termasuk dalam
25 jenis kegiatan prioritas Ditjen PPHP tahun 2011 (lihat Bab 2). Khusus untuk
kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Pertanian di LM3 akan ada Pedoman Pengajuan Proposal tersendiri yang
dikeluarkan oleh Ditjen PPHP.
        Jumlah kegiatan PPHP yang boleh diajukan oleh setiap Dinas lingkup
pertanian Kabupaten/ Kota dalam satu tahun anggaran adalah 1 (satu)
kegiatan/komoditi yang dipandang sangat prioritas untuk segera dilakukan.
Ada beberapa alasan yang mendasari kebijakan ini, antara lain adalah: (1)
Adanya keterbatasan sumberdaya anggaran yang dimiliki oleh Ditjen PPHP
yang harus memfasilitasi semua sub-sektor; (2) Agar anggaran yang terbatas bisa
digunakan seoptimal mungkin untuk menyelesaikan satu kegiatan hingga dapat
beroperasi, sehingga secara cepat bisa menghasilkan output dan outcome yang
diinginkan; (3)Usulan yang diajukan seyogyanya mengacu pada kontrak kinerja
yang disusun oleh Dinas Propinsi dan telah disampaikan sebelumnya ke Ditjen
PPHP.


B.      KEGIATAN TAHUN JAMAK
        Kegiatan yang diusulkan bisa bersifat tahun jamak (multi years) yang
pelaksanaannya bisa 2-3 tahun. Hal ini memberi fasilitasi dan jaminan pada
kegiatan yang memang penyelesaiannya membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu)
tahun anggaran hingga tercapainya output dan outcome. Disamping itu juga
mendorong kepada daerah untuk fokus pada penyelesaian pengembangan
kegiatan unggulan (komoditi unggulan) secara utuh mulai dari aspek pasca
panen, pengolahan, jaminan mutu, kemitraan dan pemasarannya.




Pedoman Pengajuan Proposal PPHP 2011                                         22
        Untuk kegiatan yang berkarakterstik tahun jamak, maka pengusulannya
harus menguraikan kegiatan dan anggaran serta output dan outcomenya untuk
setiap tahun anggaran.


C.      JENIS/RINCIAN BELANJA


        Jenis belanja yang boleh diusulkan adalah biaya yang boleh digunakan
yang terkait secara logis dengan kegiatan yang diusulkan. Perlu diingat bahwa
masing-masing investasi bukan berdiri sendiri namun harus terkait secara logis
dengan kegiatan dan program pengembangan yang diusulkan.


        Jenis belanja yang BOLEH DIUSULKAN antara lain adalah:


(1)     Pengadaan peralatan/ bahan.
        Komponen biaya ini diutamakan untuk perbaikan dan perawatan peralatan
        pasca panen, pengolahan, atau pemasaran yang sudah ada sehingga dapat
        berfungsi secara optimal.      Pengadaan peralatan baru diperkenankan
        asalkan sesuai dengan desain kegiatan yang diusulkan.           Spesifikasi
        peralatan dan unit cost (harga satuan) perlu diuraikan dalam proposal.


(2)     Rehabilitasi/pembangunan gedung.
        Komponen biaya ini digunakan untuk rehabilitasi/pembangunan gedung
        yang dibutuhkan untuk kegiatan penanganan pasca panen, pengolahan
        atau pemasaran hasil pertanian. Pengusulan komponen biaya ini: (1) Perlu
        dilengkapi dengan gambar arsitek yang sesuai dengan standar yang
        disyaratkan (mutu, kapasitas produksi); (2) Perlu dilengkapi dengan RAB
        (Rencana Anggaran dan Biaya) sesuai dengan harga satuan yang berlaku.
        Termasuk dalam komponen biaya ini adalah biaya untuk Jasa Konsultan.


(3)     Pendampingan.
        Komponen biaya ini digunakan untuk membayar tenaga pendamping yang
        secara khusus dipilih dan ditugaskan untuk meningkatkan kapasitas
        kelembagaan POKTAN/ GAPOKTAN. Jumlah tenaga pendamping adalah


Pedoman Pengajuan Proposal PPHP 2011                                             23
        1 (satu) orang berkualifikasi sarjana (S1) untuk setiap kegiatan. Tenaga
        pendamping bertugas secara full time untuk meningkatkan kemampuan
        teknis usaha, management usaha, dan akses pasar/kemitraan usaha dan
        akses permodalan kepada anggota kelompok tani. Masa kerjanya adalah
        10 bulan dalam satu tahun anggaran.


(4)     Manajemen penyelenggaraan kegiatan.
        Komponen              biaya    ini   digunakan   untuk   mendukung   suksesnya
        penyelenggaraan kegiatan.             Termasuk dalam hal ini adalah untuk: (a)
        Honor pelaksana kegiatan: (b) Pengadaan ATK ; (c) Administrasi lelang
        dan rapat koordinasi; (d) Belanja perjalanan lokal dalam rangka koordinasi,
        monitoring dan evaluasi ; (e) Penyusunan, penggandaan dan pengiriman
        laporan.


        Komponen biaya yang TIDAK BOLEH DIUSULKAN antara lain adalah:


(1)     Pengadaan tanah.
        Biaya pengadaan tanah harus ditanggung oleh POKTAN/ GAPOKTAN
        atau oleh Pemerintah Daerah setempat.                Karena itu, pengembangan
        kegiatan PPHP yang memerlukan pengadaan tanah memerlukan sinergi
        antara pendanaan dari sumber daerah (pemerintah daerah atau masyarakat
        tani) dengan pendanaan dari pusat (Ditjen PPHP).


(2)     Pengadaan kendaraan operasional dinas.
        Pengadaan kendaraan operasional dinas, baik roda 2 (dua) atau 4 (empat)
        tidak boleh diusulkan. Pengadaan kendaraan yang boleh diusulkan adalah
        kendaraan yang benar-benar sangat terkait dengan operasionalisasi
        kegiatan yang diusulkan.             Misalnya, dalam usulan pembangunan RPU
        (rumah potong unggas), diusulkan komponen biaya untuk pengadaan
        mobil box berpendingin untuk pengangkutan daging ayam higienis dari
        RPU (rumah potong unggas) ke tempat pemasaran.




Pedoman Pengajuan Proposal PPHP 2011                                                24
D.      OUTLINE PENULISAN


        Setiap proposal diharapkan ditulis dengan outline dan isi sebagai berikut::
BAGIAN AWAL
          a. Lembar depan, berisi judul kegiatan dan instansi pengusul.
          b. Lembar pengesahan, berisi judul kegiatan, lokasi kegiatan,
             nama/alamat/nomor telepon/e-mail instansi pelaksana, jumlah biaya,
             tanggal dan tempat dibuatnya usulan, tanda tangan pimpinan instansi
             pelaksana, serta tanda tangan atasan pimpinan instansi pelaksana.
          c. Pernyataan dukungan oleh pemerintah daerah setempat.

BAGIAN ISI
Bab 1.           INFORMASI UMUM
          Dalam Bab ini disajikan informasi tentang:
          a. Kebijakan Pembangunan Pertanian Pemerintah Daerah
                Bagian ini memuat informasi tentang arah pembangunan pertanian
                (Visi, Misi, Tujuan, Strategi – kalau ada) beserta sasaran yang ingin
                dicapai (dalam jangka pendek atau panjang) yang telah ditetapkan
                oleh pemerintah daerah.    Penetapan arah pembangunan pertanian
                semestinya terkait dan sekaligus merupakan implementasi dari
                rencana strategis pembangunan pemerintah daerah tersebut. Harus
                dijelaskan pula tentang kebijakan penetapan komoditi unggulan yang
                telah diambil oleh pemerintah daerah.


          b. Kinerja Pembangunan Pertanian Kabupaten/Kota
                Bagian ini memuat informasi umum (makro) tentang kinerja
                pembangunan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,
                atau peternakan) yang telah dicapai selama 3 (tiga) tahun terakhir,
                termasuk kontribusinya terhadap perekonomian daerah (PDRB) serta
                serapan terhadap tenaga kerja.


Bab 2.           KINERJA PENGEMBANGAN PPHP UNGGULAN DAERAH
          Bab ini berisi gambaran hasil kegiatan pengembangan PPHP komoditi


Pedoman Pengajuan Proposal PPHP 2011                                              25
          unggulan (yang telah dipilih oleh Daerah untuk dikembangkan) yang
          telah dilakukan/dicapai selama 3 (tiga) tahun terakhir. Termasuk
          didalamnya adalah sumber pendanaannya (APBN Pusat, APBD,
          Swasta/Masyarakat, dsb.), serta permasalahan yang dihadapi. Dalam Bab
          ini, bisa diuraikan secara rinci kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
          a. Kinerja Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan
                Berisi informasi tentang penanganan pasca panen dan pengolahan
                yang telah dilakukan, hasil yang telah dicapai, serta permasalahan
                yang dihadapi.
          b.     Kinerja Penanganan Mutu
                Berisi informasi tentang penanganan mutu hasil pertanian yang telah
                dilakukan, hasil yang telah dicapai, serta permasalahan yang dihadapi.
          c.     Kinerja Penanganan Pemasaran (Domestik dan Internasional)
                Berisi informasi tentang penanganan pemasaran (domestik dan/atau
                internasional) yang telah dilakukan, hasil yang telah dicapai, serta
                permasalahan yang dihadapi.


Bab 3. USULAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PPHP KOMODITI
            UNGGULAN 2011
          a. Latar Belakang
                Berisi penjelasan tentang landasan kebijakan tentang pentingnya
                kegiatan ini diusulkan oleh pemerintah daerah. Kegiatan yang
                diusulkan harus sesuai dengan prioritas kegiatan Ditjen PPHP .


          b.     Rasional
                Berisi penjelasan tentang:
                •    Permasalahan (dan faktor penyebabnya) tentang pengolahan dan
                     pemasaran yang hendak diselesaikan pada Tahun 2010.
                •    Argumentasi tentang mengapa usulan kegiatan ini adalah pilihan
                     yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.


          c.     Tujuan dan Sasaran
                Berisi penjelasan tentang :


Pedoman Pengajuan Proposal PPHP 2011                                                26
                 •   Tujuan dan sasaran spesifik dan realistis yang ingin dicapai pada
                     akhir Tahun 2010.
                 •   Seberapa besar kontribusi kegiatan ini terhadap pembagunan
                     daerah.


          d. POKTAN/GAPOKTAN Penerima Bantuan
                 Berisi uraian rinci tentang POKTAN/GAPOKTAN yang akan
                 dikembangkan. Informasinya meliputi, usaha yang sedang dilakukan,
                 jumlah petani, kesiapan untuk menerima kegiatan, dll.


          d. Rincian Kegiatan/Sub-Kegiatan dan Anggaran
                 Berisi penjelasan tentang rincian dan tahapan langkah-langkah usulan
                 Kegiatan/Sub-Kegiatan yang akan dilaksanakan beserta anggarannya.


                                            Kebutuhan Anggaran Tahun 2011 (Rp.000)
            Kegiatan/ Sub-Kegiatan/
                                         APBN Pusat             APBD        Masyarakat
                 Jenis Belanja

            1.
            2.
            n.
                 Catatan: Tabel ini harus diikuti dengan Lampiran yang menguraikan
          secara rinci setiap kegiatan/sub-kegiatan/jenis belanja (lihat Laampiran 3 )


          e. Jadual Pelaksanaan
             Berisi penjelasan tentang: jadual pelaksanaan untuk setiap tahap
             usulan Kegiatan/Sub-Kegiatan sesuai dengan yang diuraikan dalam
             Rincian Kegiatan/Sub-Kegiatan.
                                                          Tahun 2011 (bulan ke)
                 Kegiatan/Sub-Kegiatan
                                         01   02   03   04 05 06 07 08 09         10   11   12
            1.
            2.
            n.


          f.     Indikator Kinerja
                 Berisi penjelasan tentang indikator keberhasilan (output dan outcome) pada
                 setiap kegiatan/Sub-kegiatan sebagai alat ukur pencapaian tujuan dan




Pedoman Pengajuan Proposal PPHP 2011                                                         27
                 sasaran.
            Kegiatan/Sub-Kegiatan         Indikator Keberhasilan Pada Akhir Tahun 2011
                                               OUTPUT                    OUTCOME
            1.
            2.
            n.


          g. Keberlanjutan Kegiatan
                 Berisi penjelasan tentang bagaimana upaya yang akan dilakukan oleh
                 Daerah dan POKTAN/GAPOKTAN agar kegiatan ini dapat terus
                 berlanjut di masa depan setelah selesai tahun anggaran 2010.
                 Termasuk didalamnya adalah bagaimana pemeliharaan investasi
                 sarana yang telah diadakan.


LAMPIRAN
Lampiran yang diperlukan adalah, antara lain:


     1. Hasil Feasibility Study (FS/ Pra-FS) sangat diharapkan sekali.
     2. Gambar spesifikasi bangunan (jika ada kegiatan pembangunan bangunan)
          dan rincian anggarannya, serta pengesahan dari PU
     3. Spesifikasi peralatan (jika ada usulan kegiatan pengadaan peralatan) dan
          rincian harganya.
     4. Rincian penggunaan ATK dan harganya.
     5. Rincian penggunaan perjalanan.
     6. Data pendukung lain yang diperlukan.




Pedoman Pengajuan Proposal PPHP 2011                                                     28
                                                 Bab 4
                               ADMINISTRASI PROPOSAL

A.      JADWAL


        Sesuai dengan Jadwal Agenda Perencanaan RKP, RKA-KL, DIPA APBN
Tahun 2011 Kementrian Pertanian, maka jadwal pemrosesan proposal adalah
sebagai berikut:


(1)     Januari – Februari 2010:                 Penyebarluasan dan sosialisasi Panduan
        Pengajuan Proposal Kegiatan PPHP.                Kegiatan ini direncanakan akan
        dilakukan bersamaan dengan penyerahan POK (Petunjuk Operasional
        Kegiatan) dan sosialisasi Pedoman Umum kegiatan PPHP Tahun 2010.
(2)     31 Maret 2010: Proposal yang telah mendapat persetujuan dari pimpinan
        daerah (Bupati/ Wlikota) dan Dinas pertanian lingkup Kabupaten/Kota
        (Dana Tugas pembantuan) sudah harus diterima oleh Dinas pertanian
        lingkup Provinsi yang terkait. Proposal akan dibahas di tingkat Provinsi
        dalam acara MUSRENBANG tingkat Provinsi yang dijadwalkan sudah
        harus dilaksanakan pada akhir Maret 2010.
(3)     10 April 2010:                 Proposal dari Provinsi dan Kabupaten/ Kota hasil
        MUSRENBANG tingkat Provinsi sudah harus diterima oleh Sekretariat
        Ditjen PPHP.              Dokumen ini selanjutnya akan dievaluasi dan dijadikan
        bahan pembahasan dalam MUSRENBANG tingkat Nasional di BAPPENAS
        dan Kementerian Pertanian yang diagendakan akan dilaksanakan pada
        minggu ke-2 bulan April 2010.




Pedoman Pengajuan Proposal PPHP 2011                                                 29
     Proposal harus diajukan secara resmi oleh Kepala Dinas Kabupaten/ Kota
     dengan persetujuan propinsi, dalam bentuk hard copy ditujukan kepada:
           Sekretaris Ditjen. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
       Cq. Bagian Perencanaan. Kementerian Pertanian, Gedung D Lantai 2,
                         Jalan Harsono RM No. 3, Ragunan
                                Jakarta Selatan 12550
                            Kotak POS 83/12001/Kbypm
                               Tel/ Faks. (021) 78837929
                       website: http://agribisnis.deptan.go.id
                e-mail: sonrizal@ymail.com atau son@deptan.go.id




Pedoman Pengajuan Proposal PPHP 2011                                          30
B.      KRITERIA SELEKSI PROPOSAL

     Setiap proposal yang diajukan akan diseleksi kelayakan pendanaannya
berdasarkan kriteria sebagai berikut:

(1)     Keterpaduan Pusat-Daerah

        Keterkaitan Pusat-Daerah akan dilihat dari:
        (a)      Keterpaduan kegiatan dan komoditas. Kegiatan yang diusulkan
                 harus benar-benar sesuai dengan prioritas kegiatan yang telah
                 ditetapkan oleh Ditjen PPHP (lihat Bab 3). Kegiatan yang diusulkan
                 juga harus sesuai dengan kebijakan pengembangan komoditi
                 unggulan yang ditetapkan oleh Daerah.
        (b)      Keterpaduan anggaran. Sangat diharapkan bahwa kegiatan yang
                 diusulkan akan didanai juga oleh daerah baik dari sumber APBD
                 maupun oleh masyarakat. Adanya keterpaduan ini sangat diperlukan
                 karena anggaran dari Ditjen PPHP (APBN) sangat terbatas.
                 Disamping itu, keterpaduan anggaran akan mencerminkan komitmen
                 yang tinggi dari daerah untuk mensukseskan kegiatan yang
                 diusulkan. Disamping dalam bentuk anggaran rupiah murni, daerah
                 juga dapat berkontribusi dalam hal pengadaan tanah, bangunan, dll.

(2). Keterkaitan Hulu-Hilir
     Keterkaitan hulu-hilir sangat diperlukan karena kegiatan pasca panen dan
     pengolahan harus didukung oleh pasokan bahan baku dalam jumlah yang
     cukup, berkualitas, dan berkelanjutan, sehingga memenuhi skala ekonomi
     usaha. Karena itu kegiatan PPHP yang diusulkan harus menyatu di lokasi
     sentra produksi bahan bakunya.



(3)     Keterkaitan Dengan Potensi dan Peluang Pasar serta Adanya Kemitraan
        Usaha.

        Produk yang dikembangkan harus mempunyai prospek dan potensi pasar
        yang baik. Dalam proposal harus dijelaskan tentang pasar yang akan
        dituju (lokal, nasional, regional, ekspor) serta besarnya peluang yang ada.
        Sangat diharapkan bahwa ruang lingkup kegiatan yang diusulkan adalah
        mulai dari kegiatan pasca panen/pengolahan hingga pemasarannya.



Pedoman Pengajuan Proposal PPHP 2011                                             31
(4)     Kejelasan POKTAN/ GAPOKTAN Penerima dan Kesiapan
        Kelembagaannya.

        Sesuai dengan kebijakan Kementrian Pertanian, bahwa penerima bantuan
        adalah bukan individu petani, namun difokuskan pada hanya
        POKTAN/GAPOKTAN. Karena itu, dalam proposal harus dijelaskan
        tentang karakteristik POKTAN/GAPOKTAN yang akan menerima bantuan
        (nama, lokasi/alamat, jenis usaha yang telah/sedang dilakukan, dll.).

        Disamping itu, dalam proposal juga harus dijelaskan kesiapan
        POKTAN/GAPOKTAN dalam melaksanakan kegiatan yang diusulkan
        serta upaya yang akan dilakukan untuk mengelola aset agar terjamin
        keberlanjutannya.

5.      Kejelasan Desain dan Pengelolaan Kegiatan

        Proposal yang baik akan menjelaskan secara rinci tentang bagaimana setiap
        kegiatan akan diimplementasikan. Demikian juga masalah pengelolaan
        dari setiap usulan kegiatan/sub-kegiatan/belanja yang akan dilakukan.



6.      Kejelasan Indikator Keberhasilan (Output dan Outcome)

        Proposal harus menjelaskan indikator keberhasilan dari setiap kegiatan
        yang diusulkan, baik output dan outcomenya. Indikator keberhasilan ini
        akan digunakan sebagai alat ukur/evaluasi keberhasilan kegiatan.
        Indikator harus bisa dan mudah diukur, serta bersifat kuantitatif.



7.      Prestasi Kinerja Tahun Sebelumnya

        Sesuai dengan paradigma anggaran berbasis kinerja, maka prestasi kinerja
        tahun sebelumnya akan menentukan diterima atau ditolaknya usulan
        kegiatan dari suatu daerah. Untuk itu ketaatan azas dalam pelaporan
        kegiatan dan pelaporan keuangan (SAI) tahun sebelumnya (T-1) akan
        digunakan untuk menentukan reward and punishment.




Pedoman Pengajuan Proposal PPHP 2011                                          32
8.      Kelengkapan Data Pendukung

        Setiap proposal perlu dilengkapi dengan data pendukung yang
        menjelaskan secara rinci tentang setiap sub-kegiatan/ jenis belanja yang
        diusulkan.
        (a) Hasil Feasibility Study (FS/ Pra-FS) sangat diharapkan sekali.
        (b) Untuk bangunan, perlu dilengkapi dengan gambar bangunan dan
             rancangan anggaran biayanya (RAB).
        (c) Untuk peralatan perlu dilengkapi dengan spesifikasi dan harga.
        (d) Untuk ATK, harus dirinci penggunaannya.
        (e) Untuk perjalanan dinas, harus dirinci tempat tujuannya.
        (f) Data-data lainnya.

Proposal yang telah diseleksi dengan kriteria seperti tersebut di atas kemudian
disinkronkan dengan usulan dari Eselon I terkait lingkup Deptan, atau Instansi
lain di luar Deptan, serta disesuaikan dengan kebijakan Menteri Pertanian dan
DPR. Secara umum mekanisme penentuan usulan kegiatan pembangunan
PPHP tahun 2011 dapat digambarkan sebagai berikut:




Gambar 1: Mekanisme penentuan usulan kegiatan pembangunan PPHP tahun
                 2011



Pedoman Pengajuan Proposal PPHP 2011                                          33
                                         Bab 5
                                       PENUTUP



     Pedoman Pengajuan proposal kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Pertanian ini masih bersifat umum dan belum sempurna, sehingga perlu
dilengkapi dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan-kegiatan operasional
berdasarkan anggaran kinerja sesuai dengan potensi dan karakteristik di daerah.
Diharapkan dengan buku pedoman ini daerah dapat menentukan kegiatan
pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang benar-benar
sesuai kebutuhan dan prioritas daerah.

      Pembangunan dibidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
melibatkan aspek yang sangat luas dan terkait dengan kewenangan instansi lain
di dalam dan di luar lingkup Kementrian Pertanian, maka kerjasama yang
harmonis secara lintas instansi sangat dibutuhkan. Dukungan para pelaku usaha
agribisnis, pemerintah daerah dan masyarakat luas yang merupakan komponen
utama didalam sistem agribisnis nasional juga sangat dibutuhkan. Melalui
kerjasama yang efektif dan bersifat saling mendukung diharapkan program-
program yang telah dirumuskan dapat direalisasikan dan mencapai tujuan serta
sasaran yang diinginkan.




 Dokumen ini dapat dilihat dan diunduh (download) di website Ditjen PPHP:
                       http://agribisnis.deptan.go.id




Pedoman Pengajuan Proposal PPHP 2011                                        34
                                       LAMPIRAN




Pedoman Pengajuan Proposal PPHP 2011              35
Lampiran 1 : Contoh Format Cover Depan




                              PROPOSAL
                       Pengembangan Pengolahan
                      dan Pemasaran Hasil Pertanian
                             Tahun 2011 :



                            < Judul Usulan Kegiatan>




                                           < Nama Dinas >
                                       < Nama Kabupaten/Kota >
                                          < Nama Propinsi >

                                                2010




Pedoman Pengajuan Proposal PPHP 2011                             36
Lampiran 2 : Contoh Lembar Pengesahan



    1.      Judul Usulan Kegiatan          :

    2.      Jumlah Usulan Anggaran         : Rp.
            (Dana Dekonsentrasi / Tugas
            Pembantuan)



    3.      Contact Person Yang Ditunjuk
            Nama                           :
            Jabatan                        :
            Alamat                         :
            Telepon                        :
            Fax                            :
            e-mail                         :
            HP                             :




Mengetahui,                                        < Tempat, tanggal…………..>

Bupati/ Wali Kota                                  Disampaikan oleh,

                                                   <kepalaDinas >

(.....................................)            (...……….....……………)




Pedoman Pengajuan Proposal PPHP 2011                                     37
Lampiran 3 : Bagan Penyusunan Rencana, Program dan Anggaran
             Berbasis Kinerja Pembangunan Pertanian




                                          RANCANGAN PROGRAM
                                         KEMENTRIAN PERTANIAN




            KEBIJAKAN                                                            KEBIJAKAN
        KEMENTRIAN TERKAIT                                                       NASIONAL


                                            RANCANGAN KEGIATAN
                                          PEMBANGUNAN PERTANIAN




                                            RANCANGAN KEGIATAN
                                                 PROPINSI




                                              RANCANGAN KEGIATAN
                                               KABUPATEN / KOTA




                         IDENTIFIKASI          ANALISIS PELUANG /        PRIORITAS
                        SUMBERADAYA                 MANFAAT




                                MUSRENBANGTAN TINGKAT KABUPATEN / KOTA




                                        MUSRENBANGTAN TINGKAT PROPINSI




                                           MUSRENBANGTAN NASIONAL




Pedoman Pengajuan Proposal PPHP 2011                                                         38
Lampiran 4:              Contoh Rincian Usulan Kegiatan (RKA-KL)



 Satker   : Dinas . . . .
 Kegiatan :



 MAK              Jenis Belanja/ Rincian Belanja              Volume     Harga      Jumlah
                                                                         Satuan      (Rp)
                                                                          (Rp)

 521211           Belanja Bahan                               1   thn   5.000.000   5.000.000
                  Atk dan Komputer supplies

 521213           Honor yang terkait dengan output kegiatan   10 bln    1.400.000 14.000.000
                   - Honor Site Manager
                   -

 521219           Belanja Barang Non Operasional Lainnya
                   - Rapat koordinasi, . . . .
                   -
                   -

 524119           Belanja Perjalanan Lainnya (DN)
                   - Dalam rangka identifikasi,
                       pembinaan, . . .
                   -

 532111           Belanja Modal Peralatan dan Mesin
                   - Pengadaan alat . . . . .
                   -
                   -

 533111           Belanja Modal Gedung dan Bangunan
                   - Pembangunan / rehab . . . . .
                   -

 573119           Belanja Lembaga Sosial Lainnya
                   - Penguatan Modal Usaha Kelompok
                   -
                   -


                                       TOTAL




Pedoman Pengajuan Proposal PPHP 2011                                                   39

				
DOCUMENT INFO
Description: Proposal Sistem Informasi Keamanan Daerah document sample