Docstoc

Proposal Blockgrant Perpustakaan

Document Sample
Proposal Blockgrant Perpustakaan Powered By Docstoc
					                                  SAMBUTAN
              Direktur Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal

         Pendidikan Nonformal (PNF) sebagai salah satu jalur pendidikan dalam sistem pendidikan
nasional diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam membantu mengatasi berbagai
masalah sosial dan ekonomi, dimana salah satu penyebab timbulnya permasalahan sosial dan
ekonomi tersebut adalah masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Fakta empirik
menyebutkan baik masyarakat perdesaaan maupun masyarakat marjinal perkotaan memiliki banyak
permasalahan khususnya permasalahan pendidikan yang mengakibatkan masyarakat tersebut
tidak dapat mengembangkan potensi yang ada. Jika permasalahan tersebut tidak diatasi secara
serius dan kontinu maka bukan tidak mungkin bangsa kita akan berada di dalam keterpurukan dalam
semua aspek kehidupan.
         Untuk menjawab serta mencoba mengatasi permasalahan tersebut dan dalam
pengimplementasian sasaran pendidikan yang tertuang dalam Deklarasi Dakkar mengenai
Pendidikan Untuk Semua yang diharapkan dicapai pada tahun 2015, Direktorat Jenderal
Pendidikan Nonformal dan Informal melalui Keputusan Dirjen PLS Nomor : Kep.595/E/KP/2006
tentang Pokok-Pokok Kebijakan Pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal telah menetapkan
pokok-pokok kebijakan program pendidikan nonformal dan informal untuk tahun 2006 sampai
dengan 2009 meliputi : (1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), (2) Pendidikan Keaksaraan, (3)
Pendidikan Kesetaraan, (4) Pendidikan Kecakapan Hidup, (5) Peningkatan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan, (6) Pengarus Utamaan Gender (PUG/Gender Mainstreaming) sudah secara
kontinu melakukan upaya dan mengambil langkah strategis dengan pola peran serta aktif
masyarakat.
         Dalam mendukung program peningkatan pendidikan tersebut pada tahun 2008 ini
Direktorat Jenderal PNFI melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) BP-PNFI Regional II Jayagiri
memberikan dana bantuan langsung/block grant kepada UPTD BPKB/BP3LS dan SKB sebagai unit
pelaksana teknis daerah yang melaksanakan program di masyarakat secara langsung.
         Pemberian dana bantuan langsung pada tahun 2008 ini memiliki beberapa tujuan khusus
yaitu selain penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun melalui pendidikan
kesetaraan, PAUD, serta keaksaraan juga bantuan untuk pengembangan kelembagaan bagi
lembaga-lembaga yang berperan serta dalam peningkatan kualitas taraf hidup serta pendidikan
masyarakat. Diharapkan dari pemberian dana bantuan langsung melalui UPTD BPKB/BP3LS dan
SKB ini selain peningkatan taraf pendidikan masyarakat juga meningkatkan mutu serta kualitas
lembaga pelaksana pendidikan nonformal tersebut sehingga pencapaian sasaran yang
direncanakan lebih cepat terwujudkan.
         Diharapkan UPTD BPKB/BP3LS dan SKB dapat mengelola program kegiatan yang
bersumber dana bantuan langsung secara prosedural sehingga dapat memberikan manfaat bagi
masyarakat di wilayah kerjanya masing-masing.

                                                              Direktur Jenderal Pendidikan
                                                              Nonformal dan Informal




                                                              Ace Suryadi, Ph.D
                                                              NIP. 130687374
                                    KATA PENGANTAR

         Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun sudah merupakan program
pemerintah yang diamanatkan kepada Departemen Pendidikan Nasional agar dapat meningkatkan
kulitas serta meningkatkan taraf hidup manusia Indonesia. Data dari United Nations Development
Program’s (UNDP) tahun 2007 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada pada peringkat
107, dimana salah satu aspek yang menentukan IPM tersebut adalah bidang pendidikan. Semakin
rendah atau pendeknya tingkat pendidikan akan semakin rendah pula peringkat IPM Indonesia, tidak
hanya itu saja dampak yang lebih memprihatinkan lagi adalah akan menurunnya taraf hidup
masyarakat dan meningkatnya angka kemiskinan.
         Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BP-PNFI) Regional II Jayagiri
sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal
Departemen Pendidikan Nasional mengemban tugas untuk berperan serta aktif mensukseskan
program wajib belajar 9 tahun pada jalur pendidikan noformal dan informal. Melalui program-
program yang dilaksanakan diharapkan dapat mengakselerasi pencapaian target penuntasan Wajib
Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun.
         Untuk mencapai tujuan tersebut pada tahun 2008 BP-PNFI Regional II Jayagiri
meluncurkan dana bantuan langsung (block grant) kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah
BPKB/BP3LS dan SKB sebagai pelaksana teknis di lapangan yang bersentuhan langsung dengan
masyarakat. Adapun dana bantuan langsung yang akan disalurkan meliputi bidang PAUD,
Keaksaraan serta Kesetaraan. Selain percepatan melalui penyaluran dana terhadap masyarakat,
BP-PNFI merasa perlu juga untuk meningkatkan kualitas dari lembaga-lembaga penyelenggara
pendidikan nonformal agar tercapai peningkatan kualitas secara utuh, sehingga pada tahun 2008
terdapat pula dana bantuan langsung yang bertujuan untuk merevitalisasi kelembagaan lembaga-
lembaga penyelenggara pendidikan nonformal. Adapun jenis-jenis bantuan langsung untuk
kelembagaan adalah perawatan dan pengembangan sistem informasi, peningkatan sarana/fasilitas
pendidikan dan peningkatan pendidikan kecakapan hidup.
         Penyaluran dana ini tentu saja melalui beberapa proses, untuk itu diperlukan adanya
pedoman sebagai acuan bagi pihak-pihak terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
penyelenggaraan program tahun 2008. Dengan begitu diharapkan pedoman ini dapat berfungsi
sebagai acuan bagi UPTD BPKB/BP3LS dan SKB dalam pengajuan usulan bantuan langsung.
         Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam menyusun dan menerbitkan
pedoman ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga kerja keras serta upaya
dalam ikut mensukseskan pendidikan dapat terlaksana dengan baik dan mendapat ganjaran dari
Tuhan Yang Maha Kuasa.


                                                              Jayagiri,   Pebruari 2008
                                                              Kepala BP-PNFI Regional II




                                                              Drs. H. Ade Kusmiadi, M.Pd
                                                              NIP. 131288009
                                                  DAFTAR ISI


I.     PENDAHULUAN
       A. Latar Belakang ............................................................................... 1
       B. Dasar Hukum ................................................................................. 2
       C. Pengertian KPPT-CC ........................................................................ 2
       D. Tujuan Pedoman............................................................................. 3
       E. Tujuan Program.............................................................................. 3
II.    SASARAN DAN PEMANFAATAN DANA
       A. Sasaran Program KPP-TCC dan Besaran Dana Bantuan ............................... 4
       B. Pemanfaatan Dana Bantuan .............................................................. 4
       C. Satuan PNF Penyelenggaran KPPT-CC ................................................... 4
       D. Kriteria Peserta Didik ...................................................................... 5
       E. Jenis Keterampilan ........................................................................ 5
III.   PERSYARATAN LEMBAGA CALON PENYELENGGARA KPPT-CC
       A. Persyaratan Lembaga Pengusul ........................................................... 6
       B. Persyaratan Administrasi................................................................... 6
IV.    PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN PROPOSAL
       A. Penyusunan Proposal ...................................................................... 8
       B. Mekanisme Pengajuan Proposal........................................................... 8
V.     PENILAIAN PROPOSAL DAN PENETAPAN LEMBAGA PENERIMA DANA
       PROGRAM KPPT-CC
       A. Tim Penilai ................................................................................ 9
       B. Mekanisme Penilaian Proposal ......................................................... 9
       C. Penetapan Lembaga Penyelenggara .................................................. 10
       D. Penyaluran Dana.......................................................................... 11
       E. Pelaporan Kegiatan ...................................................................... 11
VI.    INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENGENDALIAN MUTU
       A. Indikator Keberhasilan .................................................................. 13
       B. Pengendalian Mutu .......................................................................13
VII.   PENUTUP .........................................................................................15
LAMPIRAN ................................................................................................16
Lampiran 1: Sistematika Proposal KPP Terpadu (Community College)
Lampiran 2: Surat Pernyataan
                              I.
                              PENDAHULUAN




A. Latar Belakang
      Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan
   jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di Indonesia
   sebesar 2,13 juta, yaitu dari 39,30 juta (17,75 persen) dalam bulan Maret 2006 menjadi
   37,17 juta orang (16,58 persen) pada Maret 2007. Sedangkan, Bank Dunia melaporkan bahwa
   tahun 2006 terdapat sekitar 108,7 juta penduduk Indonesia yang rentan terhadap
   kemiskinan. Sejalan dengan hal tersebut, BPS (2006) menyatakan bahwa terdapat 11,1 juta
   penduduk (10,4%) usia 15 tahun ke atas yang menganggur, sementara 29,9 juta orang
   setengah menganggur. Dari sekitar 11,1 juta orang yang dinyatakan penganggur terbuka,
   dilihat dari latar belakang pendidikannya terbagi menjadi: 31,78% berlatar pendidikan SD ke
   bawah; 25,76% berpendidikan SLTP; 36,44% berpendidikan SLTA; serta 6,05% berlatar
   belakang pendidikan diploma dan sarjana.
      Total angkatan kerja berkisar 106,3 juta orang dengan pertambahan sekitar 500.000
   orang per tahun, 10,9 juta orang di antaranya merupakan penganggur terdidik (Agustus
   2006).   Selain itu, putus sekolah dalam dan antar jenjang tiap tahun terus terjadi yang
   berdampak pada penambahan jumlah kemiskinan, pengangguran dan buta aksara.
      Fakta di lapangan menunjukan bahwa masalah pengangguran bukan hanya disebabkan
   oleh kesenjangan antara jumlah pencari kerja dan kesempatan kerja yang tersedia.
   Sesungguhnya banyak kesempatan kerja tersedia baik di dalam maupun di luar negeri, tetapi
   pencari kerja tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan calon penguna tenaga
   kerja. Akibatnya, kesempatan kerja tersebut tidak termanfaatkan, maka konsekuensinya
   jumlah penganggur makin bertambah.
      Peran pendidikan nonformal dalam mengatasi masalah penganguran salah satunya adalah
   melalui layanan kursus dan pelatihan yang memberikan bekal pengetahuan, sikap dan
   keterampilan yang dibutuhkan dalam mencari kerja. Namun demikian, lemabaga kursus dan
   pelatihan pada umumnya masih berorientasi pada supply, yaitu menyediakan peserta didik
   sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan demand atau permintaan pasar. Akibatnya,
   angkatan kerja tetap tidak terserap.



                                                                                             1
                                                Pedoman Penyaluran Blockgrant KPPTCC
                                                          BP-PNFI Regional II Jayagiri
                                                                                2008
       Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melalui Balai Pengembanagn Pendidikan Non
   Formal dan Informal (BP-PNFI) Regional II Jayagiri, Direktorat Jenderal Pendidikan Non
   Formal dan Informal mengeluarkan kebijakan tentang Rintisan Kursus Para Profesi Terpadu
   Community College (KPP Terpadu (Community College)) yang didanai melalui mekanisme
   blockgrant.
       Agar program rintisan KPP Terpadu (Community College) tersebut terlaksana sesuai
   dengan harapan, maka diperlukan adanya suatu pedoman penyaluran dana blockgrant
   rintisan KPP Terpadu (Community College) yang dapat dijadikan acuan oleh pihak-pihak yang
   terkait.


B. Dasar Hukum
   1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
   2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
   3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanl Nomor 13/U/2005 tahun 2005 tentang Organisasi
       dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah
   4. DIPA BP-PNFI Tahun Anggaran 2008 tentang Penyaluran Block Grant Rintisan KPP Terpadu
       (Community College)


C. Pengertian KPP Terpadu (Community College)
       Kursus Para-Profesi (KPP) adalah salah satu program pendidikan nonformal yang
   dilaksanakan melalui satuan-satuan pendidikan nonformal bagi masyarakat yang memerlukan
   bekal pengetahuan, keterampilan serta sikap dan kepribadian yang mengarah pada
   profesionalisme untuk menjadi tenaga kerja dan/atau berusaha secara mandiri.
       Community College adalah suatu lembaga pendidikan yang menawarkan layanan program
   untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu tempat tertentu. Pada dasarnya,
   community college memberikan tiga jenis layanan program pendidikan, yaitu: Pertama:
   program non gelar setingkat diploma, dimana peserta didik memperoleh pendidikan yang
   diperlukan sebagai syarat untuk mencari pekerjaan. Kedua: program sertifikasi pada area
   vokasional/pelatihan tertentu (seperti: keperawatan, reparasi computer, kebidanan,
   pengobatan alternative, las listrik, dll). Ketiga: program layanan yang memenuhi kebuuthan
   masyarakat setempat, seperti: pendidikan kesetaraan, kelompok belajar usaha, pendidikan
   anak usia dini , dll.
       Community College ini merupakan tindak lanjut dari penerapan sistem Broad Based
   Education melalui pemberian pelatihan dalam beberapa kompetensi sehingga lulusannya
   memiliki keahlian yang berkualitas dan langsung bisa diserap di dunia industri. Pelaksanaan
   program Community College ini diharapkan dapat mengembangkan soft skills dan hard skills
   masyarakat sesuai tuntutan dunia kerja.




                                                                                            2
                                                Pedoman Penyaluran Blockgrant KPPTCC
                                                          BP-PNFI Regional II Jayagiri
                                                                                2008
       Kursus Para Profesi Terpadu (Community College) merupakan program layanan
   pendidikan berorientasi kecakapan hidup pada jalur pendidikan nonformal dengan strategi
   kooperatif-kolaboratif    antara      lembaga-lembaga     pendidikan         nonformal,     formal
   (SMK/Poltek).LSP dan DUDI (Dunia Usaha dan Industri) dalam dan luar negeri serta
   pemerintah selaku pemangku kebijakan dalam rangka membelajarkan peserta didik agar
   memiliki kompetensi yang tersertifikasi di bidang keterampilan tertentu sebagai bekal untuk
   bekerja di dalam atau di luar negeri.
D. Tujuan Pedoman
   Memberikan acuan yang jelas bagi lembaga-lembaga calon penyelenggaran dalam menyusun
   dan mengajukan proposal untuk mendapatkan block grant rintisan KPP Terpadu (Community
   College).


E. Tujuan Program
   1. Mensinergikan program Kursus Para Profesi (KPP) dengan Community College yang dapat
       memberikan pelatihan berbasis vokasi dan berorientasi kecakapan hidup serta
       memberikan sertifikasi dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan
       professional sekaligus memberikan jaminan untuk mendapatkan pekerjaan baik secara
       mandiri maupun bekerja pada dunia usaha dan industri.
   2. Menyediakan     pelayanan       pendidikan   dan pelatihan     berbasis     kompetensi     bagi
       masyarakat   dengan    jenis/bidang     keterampilan/vokasi    bervariasi     sesuai   dengan
       kebutuhan DUDI didalam dan luar negeri.




                                                                                                   3
                                                   Pedoman Penyaluran Blockgrant KPPTCC
                                                             BP-PNFI Regional II Jayagiri
                                                                                   2008
                           II.
                           SASARAN DAN
                           PEMANFAATAN DANA

A. Sasaran Program KPP-Terpadu (Community College) dan Besaran Dana Bantuan
   1. Blockgrant KPP Terpadu (Community College) diberikan kepada UPTD SKB dan Lembaga
      Kursus Para Profesi yang potensial dalam kerangka pengembangan model untuk
      kepentingan BP-PNFI Regional II Jayagiri melalui pendekatan unit cost dengan total
      peserta didik berjumlah 1000 orang.
   2. Rata-rata satuan biaya maksimal (unit cost) yang diberikan adalah Rp.2.700.000,- (dua
      juta tujuh ratus ribu rupiah) per peserta didik.


B. Pemanfaatan Dana Bantuan

   Total dana blockgrant yang diterima (sesuai dengan jumlah peserta didik) dikelola oleh
   lembaga PNF calon penyelenggara rintisan KPP Terpadu (Community College) dengan alokasi
   meliputi biaya operasional penyelenggaraan program, biaya personal peserta didik, dan biaya
   pemantauan dan penilaian.
   1. Biaya Operasional penyelenggaraan program (maksimal 50%), dipergunakan untuk
      honorarium pengelola dan pendidik, bahan dan peralatan praktek, bahan habis pakai
      termasuk ATK, dan biaya operasional tidak langsung seperti biaya daya dan jasa,
      pemeliharaan peralatan serta biaya operasional lainnya yang menunjang administrasi
      kegiatan kursus/pelatihan.
   2. Biaya Personal (minimal 40%), dipergunakan untuk kepentingan peserta didik, misalnya:
      transport peserta didik, biaya ujian/sertifikasi, dan biaya penyaluran lulusan.
   3. Biaya Pemantauan dan Penilaian (10%), dipergunakan untuk biaya transport dan uang saku
      petugas (termasuk petugas dari BP-PNFI dalam rangka mengontrol proses inovasi yang
      dilakukan) dalam melaksanakan pembimbingan dan pembinaan teknis untuk menjamin
      keberlangsungan lulusan program.


C. Satuan PNF Penyelenggaran KPP-Terpadu (Community College)
   Satuan PNF yang dapat menyelenggarakan program KPP Terpadu (Community College) adalah
   lembaga-lembaga PNF di wilayah kerja Regional II Jayagiri,antara lain;
   1. BPKB/BP3LS, UPTD SKB
   2. Lembaga kursus dan pelatihan, yang terdaftar dalam Direktori Kursus dan Pelatihan
      tingkat Nasional maupun Provinsi




                                                                                            4
                                                   Pedoman Penyaluran Blockgrant KPPTCC
                                                             BP-PNFI Regional II Jayagiri
                                                                                   2008
   3. Lembaga PNF sejenis lainnya, seperti Perusahaan penyaluran tenaga kerja yang memiliki
       lembaga kursus dan pelatihan


D. Kriteria Peserta Didik
   Kriteria peserta didik, adalah sebagai berikut:
   1. Penduduk usia produktif (18-35 tahun), perempuan maupun laki-laki, yang berasal dari
       keluarga kurang mampu/miskin, dibuktikan dengan surat keterangan dari aparat
       desa/kelurahan setempat.
   2. Minimal berpendidikan SMP/diutamakan Paket B atau yang sederajat, dropout
       sekolah menengah atau lulus sekolah menengah tidak melanjutkan/diutamakan lulusan
       Paket C.
   3. Belum memiliki keterampilan dan pekerjaan tetap sebagai mata pencaharian.
   4. Memiliki kemauan untuk belajar, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesanggupan untuk
       mengikuti program sampai tuntas.
   5. Prioritas berdomisili dalam wilayah kabupaten/kota yang sama dengan lokasi tempat
       lembaga penyelenggara KPP-Terpadu (Community College).


E. Jenis Keterampilan
   Keterampilan yang diselenggarakan dalam program KPP-Terpadu (Community College)
   adalah jenis keterampilan, dengan kriteria:
   1. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat
   2. Mempunyai peluang yang tinggi di pasar kerja DUDI, baik di tingkat nasional maupun
       intemasional (untuk bidang jasa);
   3. Mampu mengembangkan potensi daerah dan berbasis bahan baku lokal sehingga menjadi
       produk unggulan yang memiliki nilai jual tinggi (untuk bidang produksi)
   4. Rumpun (jenis) keterampilan yang dapat diselenggarakan melalui program KPP Terpadu
       (Community College), antara lain:
       a.   Pariwisata (spa, perhotelan, tataboga)
       b.   Garment
       c.   Alas Kaki
       d.   Pertanian (tanaman buah dan tanaman sayur)
       e.   Logam mesin ( sub sector las)
       f.   Telematika (operator komputer)
       g.   Akupuntur
       h.   Penata laksana rumah tangga plus (PLRT)
       i.   Baby sitter (Pengasuh)
       j.   Otomotif
       k.   Elektronika
       l.   Security
       m.   Kecantikan
       n.   Vokasi lainnya yang dinilai cepat memperoleh kesempatan kerja/pekerjaan dan
            penghasilan




                                                                                              5
                                                     Pedoman Penyaluran Blockgrant KPPTCC
                                                               BP-PNFI Regional II Jayagiri
                                                                                     2008
                                   III.
                                   PERSYARATAN
                                   LEMBAGA
                                   CALON
                                   PENYELENGGARA KPPT-
                                   CC


A. Persyaratan Lembaga Pengusul
   Lembaga calon penerima blockgrant rintisan KPP-Terpadu (Community College) harus
   mengajukan proposal dan harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.


B. Persyaratan Administrasi
   1. Memiliki badan hukum yang dibuktikan dengan Akta Notaris atau keterangan legalitas
       sejenis lainnya.
   2. Memiliki ijin operasional dari instansi berwenang, dan diprioritaskan dari Dinas
       Pendidikan.
   3. Memiliki rekening bank dan NPWP yang masih aktif atas nama lembaga (bukan
       rekening dan NPWP pribadi).
   4. Memiliki surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab/Kota
   5. Membuat dan melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan menyelenggarakan program
       rintisan KPP-Terpadu (Community College) secara sungguh-sungguh sesuai proposal yang
       disetujui, dengan dibubuhi materai secukupnya (contoh terlampir).
   6. Bagi UPTD BPKB/BP3LS/SKB yang menyelenggarakan Kursus Para Profesi dengan
       bekerjasama dengan Lembaga Kursus dibuktikan dengan surat Nota Kesepahaman
       Bersama     (MoU).   Nota   Kesepahaman      Bersama    disusun     untuk   memastikan
       keberlangsungan program berupa pelaksanaan pembelajaran, program magang,
       penyaluran peserta didik hasil program KPP terpadu (community college) hingga
       kepastian jaminan minimal masa kerja.
       Adapun materi minimal yang harus tercakup dalam Nota Kesepahaman Bersama (MoU)
       antara lain:
       a. Tujuan Kerjasama
       b. Lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan
       c. Hak dan Kewajiban/ tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak




                                                                                           6
                                                Pedoman Penyaluran Blockgrant KPPTCC
                                                          BP-PNFI Regional II Jayagiri
                                                                                2008
   d. Waktu pelaksanaan pekerjaan dan waktu berlakunya Nota Kesepahaman Bersama
         (MoU)
   e. Biaya yang timbul (bila ada) dan penanggungjawabnya.
   f.    Tata cara penyelesaian masalah
   g. Tata cara pengorganisasian pelaksanaan pekerjaan
   Penyusunan isi nota kesepahaman dapat dilaksanakan dengan mendiskusikan tugas
   dan     tanggungjawab      serta   kepentingan       lembaga   penyelenggara      KPP   Terpadu
   (Community College) dan kepentingan DUDI secara jelas dan dituangkan dengan tidak
   mengabaikan kerugian/kesulitan masing-masing pihak.
7. Memiliki surat akad kerjasama dengan pihak mitra jika melakukan kegiatan magang.
8. Memiliki "job order” atau ”Demand Letter Attachement" (pesanan tenaga kerja)
   dibuktikan dengan surat pesanan dari dunia industri atau penyalur tenaga kerja
   (bukan      MOU   magang),     prioritas   tingkat    nasional,   atau   lintas   propinsi   dan
   internasional. Job order atau Demand letter Attachment, sekurang-kurangnya
   memuat:
   -     Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan
   -     Jenis dan uraian pekerjaan atau jabatan
   -     Kualifikasi tenaga kerja

   -     Salary (gaji) yang diperoleh
   -     Syarat-Syarat Kerja
   -     Kondisi kerja
   -     Jaminan Sosial
   -     Jaminan Minimal masa kerja
   -     Masa berlakunya surat permintaan tenaga kerja
9. Lembaga diperbolehkan mengusulkan jumlah peserta didik sesuai dengan "job order”
   atau ”Demand Letter Attachement" yang dimiliki.
10. Lembaga calon penyelenggara harus melampirkan profil lembaga dan profil lembaga
   mitranya (user)
11. Memiliki daftar calon peserta didik yang akan dibelajarkan. Dibuktikan dengan
   adanya data calon peserta didik dengan identitas selengkap mungkin (surat
   pernyataan peserta didik untuk mengikuti program sampai tuntas, izasah terakhir,
   foto)
12. Memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan kompetensi yang
   diajarkan. Dibuktikan dengan curriculum vitae pendidik dan tenaga kependidikan.
13. Memiliki     struktur   organisasi   penyelenggaraan      kursus   para    profesi     termasuk
   mekanisme kemitraan




                                                                                                 7
                                                 Pedoman Penyaluran Blockgrant KPPTCC
                                                           BP-PNFI Regional II Jayagiri
                                                                                 2008
14. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menyelenggarakan kursus para-
   profesi. (teori dan praktek)
15. Foto-foto dokumentasi yang diperlukan.




                                                                                      8
                                             Pedoman Penyaluran Blockgrant KPPTCC
                                                       BP-PNFI Regional II Jayagiri
                                                                             2008
                                   IV.
                                   PROSEDUR
                                   PENYUSUNAN DAN
                                   PENGAJUAN PROPOSAL


A. Penyusunan Proposal
   1.   Lembaga yang berminat sebagai penyelenggara program rintisan KPP-Terpadu
        (Community College) wajib menyusun proposal. Penyusunan proposal dimaksudkan
        untuk    memberikan      gambaran      yang    jelas   tentang     program     yang    akan
        dilaksanakan, antara lain meliputi; analisis situasi, rencana aksi, program aksi serta tindak
        lanjutnya. Program aksi harus memunculkan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang
        inovatif dan menjamin keberlangsungan program. Sistematika proposal, lihat lampiran;
   2. Proposal dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan lembaga calon penyelenggara program
        rintisan KPP-Terpadu (Community College);
   3. Proposal harus direkomendasikan oleh pejabat yang berwenang, diantaranya oleh Dinas
        Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.


B. Mekanisme Pengajuan Proposal
   1. Proposal yang telah ditandatangani oleh ketua/pimpinan lembaga calon penyelenggara
        program rintisan KPP-Terpadu (Community College), disampaikan kepada Dinas
        Pendidikan Kabupaten/Kota setempat untuk mendapat rekomendasi;
   2. Proposal setelah ditandatangani oleh ketua/pimpinan lembaga calon penyelenggara
        program KPP-Terpadu (Community College) serta mendapat rekomendasi dari Dinas
        Pendidikan Kabupaten/Kota selanjutnya dikirim kepada Balai Pengembangan Pendidikan
        Non Formal dan Informal (BP-PNFI) Regional II Jayagiri untuk diseleksi. Proposal dikirim

        BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
                      (BP-PNFI) REGIONAL II JAYAGIRI

          u.p PANITIA SELEKSI PROPOSAL BLOCKGRANT RINTISAN KPP-CC
                      Jalan Jayagiri No 63 Lembang-Bandung 40391
                         Telp. (022) 2786017, Fax. (022) 2787474

        ke alamat:


   3. Proposal dikirim sebanyak 2 eksemplar, mulai 12 Mei – 31 Mei 2008



                                                                                                   9
                                                    Pedoman Penyaluran Blockgrant KPPTCC
                                                              BP-PNFI Regional II Jayagiri
                                                                                    2008
                                     V.
                                     PENILAIAN PROPOSAL
                                     DAN PENETAPAN
                                     LEMBAGA PENERIMA
                                     DANA
                                     PROGRAM RINTISAN
                                     KPPT-CC

A. Tim Penilai
   1. Tim penilai proposal dibentuk, ditetapkan, dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai
       Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal (BP-PNFI) Regional II Jayagiri.
   2. Tim penilai minimal terdiri dari unsur tenaga fungsional dan struktural, praktisi,
       akademisi, dan orgasisasi mitra yang relevan.
   3. Struktur tim penilai minimal terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan 3 orang
       anggota serta didukung oleh tim sekretariat;
   4. Tim penilai proposal bekerja setelah mendapat Surat Keputusan dan melaporkan hasil
       penilaian kepada Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal (BP-
       PNFI) Regional II Jayagiri.


B. Mekanisme Penilaian Proposal
   Penilaian proposal dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu:
   1. Tahap pertama seleksi administratif, yang meliputi:
       a.   Surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengenai pengajuan
            proposal.
       b.   Kelengkapan administrasi keuangan:
            1)    Rekening lembaga
            2)    NPWP lembaga
       c.   Surat izin operasional menyelenggarakan kursus dan pelatihan.
       d.   Surat Pernyataan Kesanggupan Lembaga untuk melaksanakan Program rintisan
            KPP-Terpadu (Community College) secara sungguh-sungguh, dengan dibubuhi
            meterai secukupnya.
       e.   Surat akad kerjasama/MOU bila lembaga bekerjasama dengan lembaga kursus
            dalam penyelenggaraan KPP-Terpadu (Community College).




                                                                                           10
                                                  Pedoman Penyaluran Blockgrant KPPTCC
                                                            BP-PNFI Regional II Jayagiri
                                                                                  2008
   f.   Surat akad kerjasama/MOU bila lembaga bekerjasama dengan pihak lain dalam
        pelaksanaan magang.
   g.   Surat "job order “ atau “Demand Letter Attachement" (pesanan tenaga kerja)
        dari DUDI
   h.   Data calon peserta didik, dengan identitas selengkap mungkin (seperti ijasah
        terakhir, foto, dan lain-lain yang dianggap perlu).
   i.   Surat Pernyataan Peserta Didik untuk mengikuti program sampai tuntas.
   j.   Curiculum vitae pendidik dan tenaga kependidikan.
   k.   Foto-foto dokumentasi yang diperlukan.
   Proposal yang tidak lolos seleksi administratif dinyatakan gugur. Sedangkan yang lolos
   seleksi administratif akan dinilai pada tahap kedua


2. Tahap kedua seleksi melalui penilaian substansi/isi proposal:
   a.   Proposal dinilai berdasarkan bobot penilaian oleh tim penilai.
   b.   Total nilai diurutkan menjadi ranking dari yang terbesar sampai yang terkecil.
   c.   Penilaian substansi/isi proposal dilakukan dengan menggunakan instrumen dan
        indikator yang telah ditetapkan secara obyektif dan transparan, yang meliputi:
        1)    Kejelasan analisis situasi dan kondisi;
        2)    Kejelasan dan ketepatan rencana aksi;
        3)    Kejelasan dan ketepatan program aksi yang terdiri dari: metodologi
              pembelajaran yang akan dilakukan (teori dan praktek), penetapan sasaran,
              jaminan mutu atas keberhasilan program, daya dukung sarana dan
              prasarana, dan kemitraan dengan dunia usaha/industri;
        4)    Kejelasan dan ketepatan rencana tindak lanjut;
        5)    Kejelasan dan ketepatan tujuan, hasil dan indikator keberhasilan;
        6)    Proporsi anggaran yang realistis


3. Tahap ketiga seleksi melalui verifikasi ke lapangan (jika dipandang perlu).
   a.   Proposal yang lolos seleksi tahap pertama dan kedua akan diverifikasi ke
        lapangan.
   b.   Proposal yang dipandang tidak layak berdasarkan hasil verifikasi lapangan akan
        dikeluarkan dari daftar lembaga calon penerima blockgrant, dan akan digantikan oleh
        lembaga lain dari ranking berikutnya yang dipandang lebih layak.
   Catatan: Setiap tahapan penilaian, mulai dari penilaian kelengkapan administrasi,
   penilaian teknis proposal, dan verifikasi lapangan harus dibuatkan Berita Acara Penilaian,
   yang ditandatangani oleh seluruh Tim Penilai




                                                                                          11
                                                 Pedoman Penyaluran Blockgrant KPPTCC
                                                           BP-PNFI Regional II Jayagiri
                                                                                 2008
C. Penetapan Lembaga Penyelenggara
   1. Berdasarkan hasil penilaian proposal, Kepala BP-PNFI Regional II Jayagiri menetapkan
        lembaga penerima blockgrant program rintisan KPP-Terpadu (Community College);
   2. Setelah ditetapkan, Kepala BP-PNFI Regional II menerbitkan Surat Keputusan (SK)
        tentang lembaga penerima blockgrant           program rintisan KPP-Terpadu (Community
        College) dan Surat Perintah Kerja (SPK);
   3. Surat Keputusan dan Surat Perintah Kerja tersebut dikirimkan kepada lembaga penerima
        blockgrant   program rintisan KPP-Terpadu (Community College), dengan tembusan
        kepada Direktur Jenderal Pendidkan Non formal dan Informal, Direktur Direktorat
        Pembinaan Kursus dan Kelembagaan dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi;


D. Penyaluran Dana

   Mekanisme penyaluran dana blockgrant program rintisan KPP-TCC dilakukan sebagai berikut:
   1.   Setelah SK penetapan lembaga dan Surat Perintah Kerja ditandatangani dan diterbitkan,
        kemudian Kepala BP-PNFI Regional II Jayagiri mengajukan usulan kepada Kantor
        Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk membayarkan/mengirimkan dana
        blockgrant program rintisan KPP-Terpadu (Community College) berdasarkan SK dan SPK.
   2. Setelah     menerima    dana,      lembaga   penyelenggara   program    rintisan   KPP-Terpadu
        (Community College) yang bersangkutan secepatnya (paling lambat 1 minggu,
        setelah menerima dana) melaksanakan program/kegiatan pembelajaran sesuai dengan
        proposal yang telah disetujui.


E. Pelaporan Kegiatan
   1. Sebagai penerima dana, lembaga penyelenggara rintisan KPP-Terpadu (Community
        College) diwajibkan untuk membuat dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada
        Kepala BP-PNFI Regional II Jayagiri. Laporan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:
        laporan awal, laporan perkembangan, dan laporan akhir kegiatan;
   2. Laporan awal (preliminary report) disampaikan kepada Kepala BP-PNFI Regional II
        Jayagiri c.q. Tim Teknis rintisan KPP-Terpadu (Community College) maksimal 15 hari
        setelah penandatanganan SK dan SPK, yang isinya meliputi:
        a. Desain penyelenggaraan program
        b. Rencana aksi dan jadwal pelakanaan kegiatan
        c.   Rancangan penggunaan anggaran
        d. Data-data pendukungan lainnya yang diperlukan (misalnya: rekap biodata peserta
             didik, rekap biodata instruktur/NST, deskripsi pembelajaran, dan rancangan
             penjaminan kemandirian lulusan)
   3. Laporan perkembangan (midterm report) program disampaikan 1 (satu) kali
        selama program berlangsung, yang isinya meliputi:



                                                                                                 12
                                                     Pedoman Penyaluran Blockgrant KPPTCC
                                                               BP-PNFI Regional II Jayagiri
                                                                                     2008
   a. Pencapaian kinerja
   b. Masalah dan kendala yang dihadapi serta upaya-upaya penanggulangannya,
   c. Rekomendasi    untuk     penyelenggaraan     program     KPP-Terpadu     (Community
      College) ke depan;
4. Laporan   akhir   (final    report),    disampaikan    pada    akhir    masa       program
   pembelajaran, yang memuat:
   a. Capaian kinerja
   b. Analisa tentang kekuatan dan kelemahan program
   c. Tingkat   keberhasilan    program,    dan
   d. Rekomendasi    penyelenggaraan       KPP-Terpadu     (Community      College)     untuk
      pendidikan kecakapan hidup di masa yang akan datang




                                                                                          13
                                             Pedoman Penyaluran Blockgrant KPPTCC
                                                       BP-PNFI Regional II Jayagiri
                                                                             2008
                                    VI.
                                    INDIKATOR
                                    KEBERHASILAN
                                    DAN PENGENDALIAN
                                    MUTU


A. Indikator Keberhasilan

   Indikator keberhasilan penyaluran blockgrant program rintisan KPP-Terpadu (Community
   College) dapat dilihat dari:
   1.   Administrasi kelembagaan, pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan,
        peserta didik, sarana prasarana dan keuangan lembaga dilakukan dengan benar dan
        baik.
   2. Tersedianya sarana belajar (teori dan praktek) di lembaga yang menerima
        blockgrant.
   3. Adanya data alumni KPP-Terpadu (Community College) yang sudah bekerja baik di
        dalam maupun di luar negeri.
   4. Adanya minimal 50 orang per lembaga, anak putus sekolah, pengangguran dan
        miskin memperoleh kesempatan belajar, terlayani kebutuhan pendidikannya melalui
        kursus para-profesi dan memperoleh pekerjaan/penghasilan setelah selesai mengikuti
        program rintisan KPP-Terpadu (Community College).


B. Pengendalian Mutu

   Pengendalian mutu terhadap pelaksanaan program rintisan KPP-Terpadu (Community
   College)     perlu   dilakukan   sebagai   bentuk   akuntabilitas   dan   pencitraan    publik.
   Pengendalian mutu dilakukan melalui monitoring/pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
   1. Aspek pengendalian mutu meliputi:
        a. Manajemen lembaga
        b. Pengelolaan dana oleh lembaga
        c. Mutu layanan pembelajaran
        d. Mutu lulusan
        e. Program tindak lanjut terhadap penyelenggara KPP-Terpadu (Community College) dan
            lulusan
   2. Pelaporan



                                                                                               14
                                                  Pedoman Penyaluran Blockgrant KPPTCC
                                                            BP-PNFI Regional II Jayagiri
                                                                                  2008
   a. Aspek yang dilaporkan:
     1)        Tingkat keberhasilan program;
     2)        Daya serap anggaran;
     3)        Masalah dan kendala yang dihadapi;
     4)        Upaya penanggulangan permasalahan;
     5)        Rekomendasi program di masa depan.
   b. Laporan dibuat 3 (dua) tahap, laporan awal, laporan perkembangan program, dan
          laporan akhir.
          Laporan awal dibuat setelah dana diterima (maksimal 15 hari setelah
          penandatanganan SK dan SPK), laporan perkembangan dibuat 1 kali                  selama
          proses pelaksanaan program, laporan akhir dibuat secara lengkap sesuai hasil
          pelaksanaan program dan daya serap anggaran.
3. Petugas pengendali/pemantau
   a. Internal: BP-PNFI Regional II Jayagiri;
   b. Eksternal:
          1)    Tim Teknis
          2)    Inspektorat Jenderal Depdiknas;
          3)    BPKP/BPK;
          4)    Instansi lain yang berwenang




                                                                                              15
                                                  Pedoman Penyaluran Blockgrant KPPTCC
                                                            BP-PNFI Regional II Jayagiri
                                                                                  2008
                                  VII.
                                  PENUTUP




       Dengan terbitnya panduan ini diharapkan dapat menjadi acuan, rujukan dan petunjuk
bagi   semua     pihak   yang   berkepentingan dalam     merencanakan, mengorganisasikan,
melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan penyaluran block grtant program rintisan
KPP-Terpadu (Community College).

       Apabila ada hal yang belum jelas, dapat menghubungi Tim Teknis pada Balai
Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal (BP-PNFI) Regional II Jayagiri dengan nomor
telepon (022) 2786017, fax (022) 2787474. Nomor ini termasuk untuk menampung seluruh pengaduan
masyarakat apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan atas penyelenggaraan penyaluran
block grtant program rintisan KPP-Terpadu (Community College).

       Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini, akan ditindak lanjuti dengan Surat Edaran
atau surat resmi Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal (BP-PNFI)
Regional II Jayagiri.




                                                                            Jayagiri, April 2008




                                                                                             16
                                                 Pedoman Penyaluran Blockgrant KPPTCC
                                                           BP-PNFI Regional II Jayagiri
                                                                                 2008
LAMPIRAN
Lampiran I: Sistematika Proposal KPP-Terpadu (Community College)
Proposal sekurang-kurangnya memuat:


1. Lembar Judul
   Lembar judul (cover) pada dasarnya berisikan informasi tentang:
   a. judul program
   b. jenis keterampilan yang akan diselenggarakan
   c. karakteristik umum peserta didik
   d. nama, alamat, identitas dan perijinan lembaga
       Contoh:


                               PROPOSAL
           KURSUS PARA PROFESI TERPADU (COMMUNITY COLLEGE)

                               Keterampilan: ..................
                   Bagi Kelompok Pemuda Produktif di Desa ..................
                          Kecamatan..........., Kabupaten .............
                                  Provinsi ...............




                               UPTD BPKB/BP3LS/SKB.............
                                     Kerjasama dengan

                    LEMBAGA PELATIHAN DAN KETERAMPILAN
                                “..................”

                                          Jl. … No ….
                                 Desa ….., Kec. ......, Prov. .......
                                    Telp. (......) ....................

                      Izin operasional: Dinas Pendidikan .........................
                                    No: ...............................




                                                                                              17
                                                     Pedoman Penyaluran Blockgrant KPPTCC
                                                               BP-PNFI Regional II Jayagiri
                                                                                     2008
2. KATA PENGANTAR
   Berupa uraian singkat dari ketua lembaga pengusul proposal yang mengungkapkan latar
   belakang/permasalahan, tujuan program, dan harapan yang ingin dicapai.


3. HALAMAN REKOMENDASI
   Berupa surat rekomendasi yang menjelaskan bahwa proposal yang diajukan layak
   dipertimbangkan mendapatkan kesempatan untuk menjadi penyelenggara program rintisan
   KPP-Terpadu (Community College), surat rekomendasi dari:
   a. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
   b. Sedapat mungkin dilengkapi dengan rekomendasi dari Asosiasi Profesi yang relevan.
   c. Surat kesanggupan dari lembaga/perusahaan mitra/negara untuk menerima lulusan dari
      program KPP ini dalam bentuk "demand letter Attacement/job order " baik
      lembaga/perusahaan /negara baik dari luar negeri atau dalam negeri (bukan MOU
      Magang).



4. DAFTAR ISI


5. BAB I PENDAHULUAN
   Pendahuluan merupakan pembuka yang memaparkan signifikansi program yang akan
   dilaksanakan. Pendahuluan ini mencakup:
   A. Latar Belakang, yang menguraikan:
      1) Analisis Situasi, Analisis data penduduk dan pencari kerja/pengangguran terutama
          usia dan latar belakang pendidikannya, dan data/informasi lainnya (permasalahan-
          permasalahan) yang relevan dengan bidang Pendidikan Kecakapan hidup yang akan
          diselenggarakan.
      2) Analisis kebutuhan tenaga kerja/peluang kerja yang ada terkait dengan bidang
          kecakapan hidup yang akan diselenggarakan dalam program rintisan KPP-Terpadu
          (Community College):
      3) Potensi yang      mendukung      lembaga   baik   internal   maupun   eksternal   dalam
          melaksanakan program rintisan KPP-Terpadu (Community College):
          a)    Internal : Sarana prasarana, Tenaga pendidik/ instruktur yang dimiliki
                lembaga, pengalaman lembaga yang relevan, dll.
          b) Eksternal : Lembaga mitra yang kompeten, kerjasama dengan instansi
                terkait, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam penyaluran lulusan

   B. Tujuan proposal
      Tujuan menguraikan tujuan pengajuan proposal ini yaitu untuk mendapatkan dana
      bantuan blockgrant




                                                                                             18
                                                Pedoman Penyaluran Blockgrant KPPTCC
                                                          BP-PNFI Regional II Jayagiri
                                                                                2008
6. BAB II PROFIL LEMBAGA PENYELENGGARA
   Bagian ini menguraikan tentang analisis SWOT lembaga calon penyelenggara sehingga dinilai
   layak untuk mendapatkan dana blockgrant dan mampu menyelenggarakan program rintisan
   KPP-Terpadu (Community College).
   Bagian ini mencakup:
   A. Visi dan misi lembaga
      Visi adalah tujuan akhir yang ingin diraih oleh lembaga, sedangkan misi adalah
      langkah-langkah atau strategi yang diambil untuk meraih visi tersebut.
   B. Analisis kekuatan lembaga dan potensi wilayah
      Bagian ini menguraikan kekuatan lembaga penyelenggara baik dari aspek SDM, sarana
      dan prasarana, metoda dan teknik pembelajaran, dan aspek-aspek pendukungan
      lainnya, serta potensi wilayah yang mungkin dikembangkan         terkait program yang
      diusulkan. Bagian ini sangat penting untuk pertimbangan layak tidaknya lembaga
      yang bersangkutan untuk menyelengarakan program rintisan KPP-Terpadu (Community
      College)
   C. Prestasi yang telah diraih
      Merupakan uraian tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai, terutama
      dalam bidang yang serupa dengan program yang akan dilaksanakan. Prestasi ini akan
      memberikan nilai tambah dalam pertimbangan kelayakan lembaga.
   D. Jaminan pelaksanaan program
      Berupa uraian tentang kesiapan lembaga untuk menyelenggarakan program rintisan KPP-
      Terpadu (Community College) yang baik, berhasil dan berkelanjutan. Kesiapan lembaga
      ini bisa ditandai oleh langkah-langkah inovatif (dalam proses pembelajaran dan
      penyaluran lulusan) serta pengembangan kerjasama dan kemitraan dengan user.


7. BAB III PROGRAM PEMANFAATAN DANA BLOCKGRANT
   A. Tujuan program
      Tujuan program menggambarkan hasil yang ingin diraih melalui pelaksanaan
      program rintisan KPP-Terpadu (Community College) bidang kecakapan hidup yang
      akan dibelajarkan. Rumusan tujuan harus singkat, jelas, padat dan terukur serta
      relevan dengan Pendidikan Kecakapan Hidup yang akan diselenggarakan
   B. Sasaran
      1) Karakteristik sasaran/peserta didik; menjelaskan tentang kriteria calon peserta
          didik yang akan dibelajarkan. (dilampirkan data tentang peserta didik)
      2) Teknik rekruitmen; menjelaskan tentang cara memperoleh peserta didik secara
          baik dan benar sehingga program ini benar-benar tepat sasaran.
   C. Pelaksana kegiatan
      Menjelaskan tentang susunan tim yang bertanggung jawab terhadap prposes pelaksanaan
      program


                                                                                         19
                                               Pedoman Penyaluran Blockgrant KPPTCC
                                                         BP-PNFI Regional II Jayagiri
                                                                               2008
   D. Nara sumber
          Menjelaskan pihak-pihak yang menjadi pendidik/instruktur dalam proses pembelajaran
          (dilampiri data pendukung seperti biodata, pengalaman dengan kompetensi masing-
          masing Narasumber Teknis/Instruktur/Pendidik). Narasumber dan instruktur yang
          sudah bersertifikat menjadi pertimbangan penting
   E. Materi pembelajaran
          Menguraikan tentang materi-materi pendidikan kecakapan hidup yang akan dibelajarkan
   F. Strategi pembelajaran
          1) Persentase Teori dan mekanisme/strateginya.
          2) Persentase Praktek dan mekanisme/strateginya. Jika dilaksanakan pada DUDI yang
              merupakan      mitra   merupakan     kerja     lembaga    agar    dijelaskan    bentuk
              kerjasama/kemitraan
   G. Penilaian dan uji sertifikasi [uji kompetensi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
          sangat diprioritaskan]
          1) Uji penguasaan teori dan praktek
          2) Uji kompetensi LSP/Assosiasi profesi/perusahaan untuk keterampilan khusus.
   H. Hasil, manfaat dan dampak
          1) Hasil: menguraikan tentang keluaran yang aka dicapai pada akhir program
          2) Manfaat: menguraikan tentang kebermaknaan program tersebut bagi peserta didik,
              lembaga penyelenggara, dan pihak terkait lainnya
          3) Dampak: menguraikan akibat yang ditimbulkan oleh program tersebut bagi
              masyarakat secara umum
   I.     Waktu, tempat dan jadual kegiatan
          1) Waktu: menguraikan rentang waktu pelaksanaan program
          2) Tempat: menguraikan lokasi penyelenggaraan dan proses sosialisasi dan identifikasi
              user
          3) Jadual: menguraikan rencana aksi secara rinci dari kegiatan-kegiatan yang tercakup
              dalam prgram
   J. Rincian penggunaan dan sumber dana
          Menguraikan jumlah dana yang diperlukan, sumber pendanaan serta alokasi penggunaan
          dana scara rinci (lihat alokasi penggunaan dana)


8. BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT
   Apa yang akan dilakukan setelah proses pembelajaran KPP-Terpadu (Community College)
   berakhir.
   Seperti:
        A. Pengurusan visa dan pasport bagi peserta didik yang akan dikirim bekerja keluar negeri.
        B. Penyaluran kepada DUDI, baik luar/dalam negeri.
        C. Pendampingan teknis bagi mereka yang sudah bekerja baik di dalam/luar negeri, dll.


                                                                                                20
                                                     Pedoman Penyaluran Blockgrant KPPTCC
                                                               BP-PNFI Regional II Jayagiri
                                                                                     2008
9. BAB V INDIKATOR HASIL
   Rumusan indikator untuk mengukur keberhasilan program rintisan KPP-Terpadu (Community
   College) baik secara kuantitatif dan kualitatif, dengan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
   A. Jumlah peserta didik yang berhasil menyelesaikan kegiatan pembelajaran sampai
       tuntas. (Bersertifikat dari LSP dengan prosentase 100%)
   B. Tingkat kompetensi yang dikuasai oleh peserta didik
   C. Persentase peserta didik disalurkan bekerja baik ke luar negeri maupun di dalam negeri


10. BAB VI PENUTUP

   Berisi uraian singkat tentang seluruh rangkaian kegiatan yang direncanakan, dilengkapi
   dengan kesimpulan dan saran-saran.


11. LAMPIRAN
      Akta notaris pendirian lembaga
      Rekening atas nama lembaga (tidak boleh ada c.q. nama orang)
      Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga
      Surat Pernyataan Kesanggupan Lembaga untuk menyelenggarakan program rintisan
       KPP-TCC secara sungguh-sungguh sesuai proposal yang disetujui dan bermeterai
       secukupnya
      Struktur    organisasi   penyelenggaraan     Kursus    Para-Profesi    (KPP),       termasuk
       struktur/mekanisme kemitraan.
      Surat akad kerjasama/MOU bila lembaga bekerjasama dengan lembaga kursus dalam
       penyelenggaraan KPP-Terpadu (Community College).
      Surat akad kerjasama/MOU bila lembaga bekerjasama dengan pihak lain dalam
       pelaksanaan magang.
      Surat "job order “ atau “Demand Letter Attachement" (pesanan tenaga kerja) dari DUDI
      Profil lembaga mitra (lembaga kursus, perusahaan)
      Calon peserta didik (dilengkapi dengan surat pernyataan, foto terakhir dan ijazah
       terakhir)
      Calon Narasumber/Instruktur dilengkapi dengan surat pernyataan, foto terakhir dan CV
       (Ijazah, Kompetensi dan pengalaman)
      Foto-foto dokumentasi yang diperlukan




                                                                                                21
                                                  Pedoman Penyaluran Blockgrant KPPTCC
                                                            BP-PNFI Regional II Jayagiri
                                                                                  2008
Lampiran 2: Surat Pernyataan




                                            KOP SURAT LEMBAGA


                                             SURAT PERNYATAAN




Yang bertandatangan di bawah ini, saya
  Nama                        : ...................................................
  Tempat/tanggal lahir        : ...................................................
   Jabatan dalam lembaga: ...............................................
   Alamat(Rumah)              : ...................Tlp/HP.................
   Alamat (Lembaga)           : ....................Tlp/Fax: ...............
Sesuai dengan proposal yang diajukan, lembaga kami ditetapkan sebagai penerima Block Grant
Rintisan Program KPP-Terpadu (Community College) yang menyelenggarakan Program Kecakapan
Hidup bidang ....................., melalui Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Pendidikan
Non Formal dan Informal (BP-PNFI) Regional II Jayagiri dengan ini kami menyatakan hal
sebagai berikut:
1. Kami     sanggup     dan     bersedia       menyelenggarakan            program    rintisan   KPP-Terpadu
    (Community College), dengan jenis keterampilan..................... bagi ............orang
    Peserta Didik selama ......... bulan, mulai ...........bulan s.d bulan.............2008 dengan
    biaya penyelenggaraan program keseluruhan senilai Rp.......................
2. Peserta Didik tersebut pada butir 1 kami rekrut sesuai sasaran dan telah melalui prosedur
    yang ditetapkan, serta akan kami berikan pelatihan bidang ......................,dengan
    didukung oleh kurikulum, sarana, dan tenaga pelatih, untuk mencapai kompetensi, tujuan dan
    indikator hasil yang telah diuraikan/ditetapkan, serta penyaluran ke DUDI, sesuai dengan
    usulan dalam proposal.
3. Bertanggungjawab atas keberhasilan program sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua)
    dengan melakukan penyaluran ke DUDI, pendampingan dan pembinaan kepada lulusan
    program.
4. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk
    mengantisipasi timbulnya kendala yang berpotensi dapat menggagalkan tujuan program.
5. Kami bertanggungjawab sepenuhnya bila dikemudian hari sesuai keputusan Pengadilan,
    secara hukum kami terbukti melakukan penyimpangan atas penggunaan dana maupun
    dalam pelaksanaan program.




                                                                                                         22
                                                            Pedoman Penyaluran Blockgrant KPPTCC
                                                                      BP-PNFI Regional II Jayagiri
                                                                                            2008
6. Pernyataan          ini     dibuat         dengan   sebenar-benarnya        penuh       kesadaran     dan
   tanggungjawab, tanpa paksaan dari pihak manapun.


  Mengetahui,                                                                     Yang menyatakan,
  Ka. Dinas Pendidikan
  Kab/Kota .................



  .........................................
                                                                   ...................................

  NIP.                                                                                       Ketua




                                                                                                         23
                                                          Pedoman Penyaluran Blockgrant KPPTCC
                                                                    BP-PNFI Regional II Jayagiri
                                                                                          2008

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:593
posted:7/19/2011
language:Indonesian
pages:28
Description: Proposal Blockgrant Perpustakaan document sample