Proposal Block Grant Depdiknas by yon17539

VIEWS: 4,872 PAGES: 108

More Info
									                           BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                                 REPUBLIK INDONESIA


Resume Hasil Pemeriksaan
Berdasarkan Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan
UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara, BPK-RI telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Proyek
Pengembangan Sistem dan Standar Pengelolaan SMU Jakarta (PSSP) dan Bagian-bagian
Proyeknya Tahun Anggaran (TA) 2004 pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah (Ditjen Dikdasmen) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) di Jakarta,
Bandung dan Surabaya. Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Audit
Pemeriksaan (SAP) BPK-RI Tahun 1995.
Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji dan menilai, apakah laporan keuangan Proyek PSSP
telah disajikan secara wajar, Sistem Pengendalian Intern (SPI) proyek baik terhadap laporan
keuangan maupun pelaksanaan kegiatan proyek telah memperhatikan kepatuhan pada peraturan
perundang-undangan dan penggunaan anggaran proyek telah dilaksanakan secara hemat, efisien
dan efektif.
Lingkup pemeriksaan meliputi kegiatan utama proyek dan bagian proyek antara lain pengurusan
dan pertanggungjawaban keuangan proyek, pelaksanaan pemberian subsidi/block grant, kegiatan
non fisik, pemborongan pekerjaan pengadaan barang dan jasa serta pemanfaatan hasil proyek dan
pencapaian target atas pelaksanaan kegiatan proyek, dengan cut off sampai dengan tanggal 31
Desember 2004.
Proyek PSSP terdiri dari delapan bagian proyek (Bagpro) yakni Bagpro Pengelolaan PMU,
Bagpro Pengembangan Wawasan Keilmuan (PWK), Bagpro Pengembangan Inovasi PMU (SSE),
Bagpro Perluasan dan Peningkatan Mutu SMU (PPM SMU), Bagpro Pembinaan Kelas Olahraga,
Bagpro Peningkatan SMU Swasta Lembaga Pendidikan Tradisional (PSMUS LPT) Jakarta,
Bagpro Pembinaan Kegiatan Kesiswaan dan Pembinaan Beasiswa Bakat dan Prestasi, dan Bagpro
Peningkatan Perpustakaan Sekolah dan Pelajaran Sastra Jakarta. Bagpro-Bagpro tersebut masing-
masing dipimpin oleh pemimpin bagian proyek (Pimbagpro) dengan dibantu oleh seorang
bendaharawan Bagpro dan beberapa staf. Dari delapan Bagpro yang berada pada Proyek PSSP
TA 2004 telah dilakukan pemeriksaan pada empat proyek/Bagpro yaitu Proyek PSSP, Bagpro
PWK, Bagpro PPM SMU, dan Bagpro PSMUS LPT.
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada Proyek PSSP, Bagpro PWK, Bagpro PPM
SMU dan Bagpro PSMUS LPT menunjukkan secara umum SPI sudah diupayakan untuk
meningkatkan pengendalian atas kegiatan-kegiatan, namun belum cukup memadai untuk
mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap pelaksanaan



                                                                                           1
pengelolaan keuangan negara. Kondisi ini harus segera diperbaiki agar dapat menjadikan setiap
kegiatan yang dilakukan efektif, efisien dan memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban
keuangan negara.
Jumlah keseluruhan anggaran proyek/Bagpro yang diperiksa TA 2004 sebesar
Rp100.982.628.000,00 sedangkan realisasi s.d. 31 Desember 2004 sebesar Rp89.574.341.961,00
atau 88,70%. Dari jumlah tersebut telah diperiksa sebesar Rp56.099.759.555,00 atau 62,63% dari
realisasi dengan nilai penyimpangan sebesar Rp7.777.450.214,96 atau 13,86% (Lampiran I).
Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai, BPK-RI berpendapat bahwa dalam
pelaksanaan kegiatan TA 2004 masih ditemui adanya kelemahan terhadap peraturan yang telah
ditetapkan senilai Rp6.983.416.902,00, kelemahan yang mengganggu azas kehematan senilai
Rp491.950.022,96 dan kelemahan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya program yang
direncanakan senilai Rp302.083.290,00.
Temuan pemeriksaan atas Proyek PSSP, Bagpro PWK, Bagpro PPM SMU dan Bagpro PSMUS
LPT pada Ditjen Dikdasmen adalah sebagai berikut:
a. Kelemahan terhadap kriteria/peraturan yang telah ditetapkan.
   1. Terdapat pertanggungjawaban dana Bantuan Imbal Swadaya (BIS) fiktif sebesar
      Rp50.000.000,00 dan kurang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp50.000.000,00.
       Berdasarkan SK Direktur PMU No. 575/C4/KU/2004 tanggal 27 Mei 2004 Bagpro
       PSMUS LPT memberikan dana bantuan imbal swadaya (block grant) TA 2004 kepada
       SMA Jenderal Sudirman Kalipare Malang sebesar Rp50.0000.000,00 untuk
       pembangunan laboratorium IPA dan kepada SMA Muhammadiyah 02 Pontianak sebesar
       Rp50.000.000,00 untuk pembangunan dua unit Ruang Kelas Baru (RKB). Akan tetapi
       dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa pembangunan laboratorium IPA pada SMA
       Jenderal Sudirman Kalipare Malang menggunakan dana bantuan block grant TA 2003
       yang diterima dari Bagpro Perluasan dan Peningkatan Mutu SMU sebesar
       Rp150.000.000,00 sehingga laporan penggunaan dana bantuan block grant TA 2004
       sebesar Rp50.000.000,00 yang diterima dari Bagpro PSMUS LPT diindikasikan fiktif.
       Sedangkan dalam pelaksanaan pembangunan dua unit RKB pada SMA Muhammadiyah
       02 Pontianak, laporan penggunaan dana bantuan block grant TA 2004 sebesar
       Rp50.000.000,00 yang disampaikan oleh sekolah tersebut kepada Bagpro PSMUS LPT
       dibuat persis sama dengan laporan penggunaan dana bantuan block grant TA 2003
       sebesar Rp100.000.000,00 yang disampaikan kepada Bagpro Perluasan dan Peningkatan
       Mutu SMU, sehingga laporan sebesar Rp50.000.000,00 kurang dapat
       dipertanggungjawabkan.
   2. Pendistribusian Majalah Gerbang dan Horison TA 2004 senilai Rp1.759.928.500,00
      belum didukung bukti tanda terima dari sekolah sehingga kepada rekanan harus
      dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp98.100.000,00.
       Dari hasil pemeriksaan atas dokumen pengiriman majalah “Gerbang” dan majalah
       “Horison” yang diadakan oleh Proyek PSSP pada TA 2004, diketahui bahwa pengiriman
       majalah Gerbang sebanyak 87.462 eksemplar senilai Rp852.754.500,00 dan majalah
       Horison sebanyak 95.492 eksemplar senilai Rp907.174.000,00 bukti tanda terima dari
       masing-masing sekolah yang kembali kepada proyek relatif masih sedikit yaitu untuk



                                                                                            2
   majalah Gerbang sebesar 8,89% dan majalah Horison sebesar 11,58%. Dari hasil
   pengecekan fisik secara sampling di Jawa Timur yang dilaksanakan tanggal 6, 8, dan 13
   Juni 2005 ditemukan sebanyak lima sekolah belum menerima beberapa edisi majalah
   dimaksud padahal batas waktu pelaksanaan menurut kontrak adalah tanggal 20 Desember
   2004 untuk majalah Gerbang dan tanggal 7 Desember 2004 untuk majalah Horison.
   Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyelesaian pekerjaan pengiriman
   dimaksud mengalami keterlambatan, sehingga kepada rekanan pelaksana harus
   dikenakan denda maksimum sebesar Rp98.100.000,00.
3. Penyaluran dan penggunaan Bantuan Block Grant Jaringan Kerja Pengembangan
   Olimpiade dan Lomba-Lomba Keilmuan Serta Bantuan Block Grant Seleksi Olimpiade
   Tingkat Kabupaten/Kota TA 2004 tidak tertib.
   Dari dokumen penyaluran Bantuan Block Grant Jaringan Kerja Pengembangan
   Olimpiade dan Lomba-Lomba Keilmuan serta Bantuan Block Grant Seleksi Olimpiade
   Tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Bagpro PWK pada TA 2004 ditemukan
   adanya kenaikan biaya satuan per kegiatan yang tidak didasarkan pada kebijakan yang
   jelas dan beberapa kabupaten/kota tidak hadir dalam workshop pra olimpiade, sehingga
   program penyaluran subsidi tersebut tidak sepenuhnya mencapai sasaran yang
   direncanakan dalam DIP/PO. Sedangkan dari bukti-bukti penggunaan dana subsidi
   tersebut oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Kabupaten/Kota ditemui beberapa
   penyimpangan, seperti pembayaran honorarium tidak dipotong/dipungut pajak, laporan
   pertanggungjawaban tidak dibuat/dikirim ke Bagpro dan atau laporan
   pertanggungjawaban tidak didukung dengan SPJ yang memadai dan sisa dana belum
   disetor ke Kas Negara, sehingga mengakibatkan potensi penerimaan negara tidak
   terealisasi sebesar Rp15.467.910,00, pemborosan keuangan negara sebesar
   Rp28.816.000,00, potensi kerugian negara sebesar Rp7.050.000,00, belum lengkap
   pertanggungjawabannya sebesar Rp345.800.000,00 dan penggunaan bantuan tidak
   terpantau sebesar Rp969.660.000,00.
4. Penggunaan Dana Bantuan Block Grant Khusus TA 2004 oleh sembilan sekolah kurang
   tertib dan tidak sepenuhnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   Berdasarkan SK Direktur PMU No. 1171a/C4/MN/2004 tanggal 27 September 2004,
   Bagpro PPM SMU telah menyalurkan bantuan block grant khusus kepada sembilan
   sekolah sebesar Rp4.000.000.000,00. Dari dokumen pertanggungjawaban dan bukti-bukti
   penggunaan dana subsidi oleh kesembilan sekolah tersebut ditemui ketidaktertiban,
   seperti laporan penggunaan subsidi tidak sepenuhnya didukung bukti
   pertanggungjawaban, pembayaran honorarium dan transport secara bersamaan dan tidak
   sesuai tarif, pengadaan barang tidak sesuai ketentuan pengadaan barang dan tidak
   dipungut pajak serta menyimpang dari tujuan yang direncanakan, dan sisa dana tidak
   disetor ke Kas Negara, sehingga mengakibatkan ketidakhematan sebesar
   Rp117.238.000,00, pengeluaran belum dapat dipertanggungjawabkan sebesar
   Rp340.953.000,00, penerimaan negara dari pajak dan pengembalian sisa bantuan tidak
   terealisasi sebesar Rp253.964.631,00 dan pengadaan tanpa SPK/kontrak sebesar
   Rp405.331.000,00.
5. Penyaluran dan penggunaan Dana Block Grant Subsidi Sekolah dan Masyarakat Peduli
   Pendidikan TA 2004 kurang tertib dan tidak sesuai proposal.


                                                                                      3
   Berdasarkan SK Direktur PMU No. 525a/C4/MN/2004 tanggal 17 Mei 2004, Bagpro
   PPM SMU telah menyalurkan block grant subsidi sekolah dan masyarakat peduli
   pendidikan kepada 77 sekolah/yayasan sebesar Rp950.000.000,00. Dari hasil
   pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban dan konfirmasi secara sampling kepada
   beberapa sekolah penerima subsidi di Jawa Timur yang dilaksanakan tanggal 6 dan 13
   Juni 2005 ditemui ketidak tertiban, seperti penggunaan nama sekolah tertentu (SMA)
   untuk mendapatkan bantuan subsidi bagi sekolah lain (SD) dalam satu Yayasan, sisa dana
   tidak disetor ke Kas Negara dan disimpan secara tunai di brankas sekolah serta beberapa
   sekolah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bagpro, sehingga
   mengakibatkan penyaluran subsidi sebesar Rp30.000.000,00 tidak tepat sasaran, potensi
   kerugian negara sebesar Rp10.000.000,00 dan penggunaan subsidi sebesar
   Rp230.000.000,00 tidak terpantau.
6. Proses pemberian dan penggunaan Subsidi Block Grant Sekolah Piloting Pengembangan
   Program Bahasa Mandarin tidak tertib.
   Berdasarkan SK Direktur PMU No. 910/C4/MN/2004 tanggal 19 Juli 2004, Bagpro PPM
   SMU telah memberikan subsidi block grant sekolah piloting pengembangan bahasa
   Mandarin kepada 20 sekolah masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 atau seluruhnya
   sebesar Rp1.000.000.000,00. Dari dokumen penyaluran diketahui adanya kelemahan
   dalam sistem pengendalian, yakni seleksi sekolah penerima subsidi dilakukan langsung
   oleh Bagpro tanpa melibatkan Dinas Kabupaten/Kota dan Propinsi setempat, proposal
   dibuat setelah sekolah penerima ditetapkan dengan SK Direktur dan jenis visa guru
   mandarin dari LN tidak ditetapkan sebelumnya. Sedangkan dari bukti-bukti
   pertanggungjawaban oleh sekolah penerima subsidi ditemui adanya ketidak tertiban,
   yakni beberapa sekolah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada
   Bagpro, pembayaran honorarium tidak dipotong/dipungut pajak dan atau dipungut tapi
   tidak disetor ke Kas Negara dan penggunaan dana subsidi untuk membayar honorarium
   guru mandarin lokal. Hal tersebut mengakibatkan penggunaan dana subsidi sebesar
   Rp50.000.000,00 tidak terpantau dan potensi penerimaan negara dari pajak sebesar
   Rp42.813.743,00 tidak terealisasi.
1. Pelaksanaan Seleksi Penerima Block Grant Subsidi Sekolah Lembaga Pendidikan
   Tradisional kurang tertib dan penggunaannya oleh sekolah tidak sepenuhnya sesuai
   proposal ataupun pedoman/panduan.
   Berdasarkan lima buah SK Direktur PMU, Bagpro PSMUS LPT telah memberikan Block
   Grant Subsidi Sekolah Lembaga Pendidikan Tradisional TA 2004 kepada sebanyak 114
   sekolah sebesar Rp5.920.000.000,00. Hasil pemeriksaan atas dokumen penyalurannya
   menunjukkan adanya pemberian subsidi kepada sekolah melebihi jumlah/indeks yang
   ditetapkan dalam PO, beberapa sekolah yang seharusnya tidak berhak lagi menerima
   subsidi TA 2004 dari Bagpro PSMUS LPT karena sudah menerima subsidi TA 2003 dan
   atau TA 2004 dari Bagpro PSMUS LPT sendiri ataupun dari Bagpro PPM SMU yang
   sama-sama berada di bawah pembinaan Direktorat PMU, dan pengalokasian dana subsidi
   untuk program yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan belajar. Sedangkan dari
   bukti-bukti penggunaan subsidi oleh sekolah penerima ditemui adanya penyimpangan
   dari Proposal ataupun Pedoman/Panduan, antara lain pembayaran ganda atas transport
   dan lumpsum perjalanan dinas, pembayaran yang tidak jelas dasar hukumnya dan tanpa



                                                                                        4
      didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai, pembayaran honorarium tidak
      dipotong/dipungut pajak, beberapa sekolah belum menyampaikan laporan
      pertanggungjawaban kepada Bagpro, penggunaan dana subsidi untuk kegiatan lain, dan
      peralatan laboratorium yang dibeli belum digunakan karena belum ada ruang
      laboratoriumnya atau sebaliknya. Hal tersebut mengakibatkan pemberian dana subsidi
      sebesar Rp405.000.000,00 tidak tepat sasaran, penggunaan dana sebesar
      Rp198.617.490,00 belum dapat dipertanggungjawabkan, penerimaan negara tidak
      terealisir sebesar Rp2.354.550,00 dan pemborosan keuangan negara sebesar
      Rp7.270.000,00 serta hilangnya kesempatan sekolah lainnya untuk meningkatkan mutu
      pendidikan yang merupakan tujuan pemberian subsidi dalam bentuk block grant tersebut.
   8. Penggunaan Dana Subsidi Sekolah Bernuansa Islam TA 2004 untuk Pengadaan Instalasi
      Listrik, Peralatan Laboratorium IPA dan Komputer tidak tertib
      Berdasarkan enam buah SK Direktur PMU, Bagpro PSMUS LPT telah memberikan
      subsidi kepada sekolah bernuansa Islam TA 2004 sebesar Rp8.440.000.000,00
      diantaranya sebesar Rp5.505.000.000,00 berupa subsidi untuk pengadaan terdiri dari
      Pengadaan Instalasi Daya Listrik sebesar Rp2.520.000.000,00 di 14 sekolah, Peralatan
      Laboratorium IPA sebesar Rp2.060.000.000,00 di 41 sekolah dan Komputer/Peralatan
      Laboratorium Bahasa sebesar Rp925.000.000,00 di 18 sekolah. Dari bukti-bukti
      penggunaan subsidi tersebut oleh sekolah penerima ditemui ketidaktertiban, antara lain
      beberapa sekolah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bagpro dan
      beberapa lainnya sudah menyerahkan tapi tidak didukung bukti pengeluaran yang
      lengkap, pengadaan barang dan pembayarannya tidak sesuai ketentuan, pajak pengadaan
      tidak dipungut dan penerimaan diskon dari supplier tidak transparan, sehingga
      mengakibatkan penggunaan dana subsidi sebesar Rp423.000.000,00 belum
      dipertanggungjawabkan, sebesar Rp585.746.114,00 tidak didukung bukti pengeluaran,
      dan sebesar Rp74.354.000,00 tidak efektif, serta potensi penerimaan negara dari pajak
      pengadaan tidak terealisasi sebesar Rp479.183.964,00.

   9. Alat Laboratorium Eks Kegiatan Olimpiade Nasional Sains di Pekanbaru senilai
      Rp224.640.000,00 tidak diserahkan kepada pengelola Bagian Rutin.
      Peralatan laboratorium fisika, kimia dan biologi senilai Rp224.640.000,00 yang diadakan
      oleh Bagpro PWK guna mendukung pelaksanaan Olympiade Nasional Sains yang
      diselenggarakan pada tanggal 24 s.d 29 Agustus 2004 di SMAN 1 Pekanbaru, menurut
      keterangan Pimbagpro masih berada di sekolah tersebut dan belum diserahkan kepada
      Pengelola Bagian Rutin d.h.i Sekretariat Ditjen Dikdasmen sehingga dapat menimbulkan
      kerawanan penyalahgunaan.

b. Kelemahan yang mengganggu azas kehematan
   1. Harga kontrak Pengadaan Jasa Publikasi Program Dekonsentrasi Melalui Media Massa
      dan Website terlalu tinggi dan peralatan pendukung website yang diadakan tidak
      diserahkan oleh rekanan kepada proyek.
      Hasil pemeriksaan atas Pengadaan Jasa Publikasi Program Dekonsentrasi Melalui Media
      Massa dan Website yang dilaksanakan oleh Proyek PSSP Jakarta pada TA 2004
      menunjukkan bahwa harga kontrak pemasangan iklan tidak sesuai tarif yang ditetapkan
      oleh mass media bersangkutan dan beberapa peralatan yang diadakan untuk mendukung


                                                                                           5
   pemasangan website tidak diserahkan oleh rekanan kepada Proyek, sehingga
   menimbulkan potensi kerugian Negara sebesar Rp52.951.500,00.
2. Terjadi pemborosan sebesar Rp158.914.000,00 dalam pelaksanaan beberapa workshop
   oleh Bagpro PPM SMU dan Bagpro PSMUS LPT TA 2004.
   Dari hasil pemeriksaan atas bukti-bukti penyelenggaraan workshop yang dilaksanakan
   oleh Bagpro PPM SMU dan Bagpro PSMUS LPT pada TA 2004 diketahui adanya
   pengeluaran biaya SPPD dan lumpsum untuk peserta melebihi kuota guru setiap sekolah,
   pembayaran honorarium dan perjalanan dinas untuk para peserta yang tidak hadir dan
   penyertaan pegawai dari Dinas Pendidikan Propinsi/Kab/Kota dalam kegiatan workshop
   tidak sesuai sasaran yang ditetapkan dalam PO, sehingga mengakibatkan pemborosan
   sebesar Rp158.914.000,00
3. Terdapat perhitungan biaya yang tidak seharusnya dalam kontrak pengadaan buku
   pedoman dan buku lainnya pada Bagpro PPM SMU Jakarta TA 2004 sebesar
   Rp35.147.122,96.
   Bagpro PPM SMU Jakarta memperhitungkan biaya/ongkos kirim dalam harga kontrak
   pencetakan Buku Pedoman Pengembangan Kultur Sekolah dan Laboratorium IPA serta
   kontrak pencetakan Buku Lainnya yang dilaksanakan pada TA 2004, sehingga
   mengakibatkan pembayaran yang semestinya tidak diperlukan sebesar Rp35.147.122,96.
1. Pelaksanaan pekerjaan jasa konsultan tidak sesuai kontrak sehingga terjadi kelebihan
  pembayaran sebesar Rp55.250.000,00
   Dari dokumen dan bukti-bukti pembayaran atas kontrak Jasa Konsultan Piloting
   Kemitraan antara SMU dengan Pondok Pesantren, Jasa Konsultan Alternative Layanan
   Pendidikan di Kepulauan dan Jasa Konsultan Benefit Monitoring dan Evaluasi di 15
   SMU dan 30 SMK yang dikerjakan oleh tiga perusahaaan konsultan untuk Bagpro
   PSMUS LPT pada TA 2004 ditemui penyimpangan-penyimpangan atas kontrak, yakni
   laporan pelaksanaan workshop berbeda dengan bukti-bukti pendukungnya, biaya
   penyusunan laporan yang diperhitungkan dalam negosiasi harga terlalu besar, jumlah
   personil yang melaksanakan tugas penelitian di beberapa wilayah lebih sedikit
   dibandingkan dengan jumlah yang ditetapkan dalam kontrak, jumlah sekolah/lokasi yang
   dikunjungi oleh petugas lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah yang ditetapkan dalam
   kontrak dan konsultan tidak melaksanakan Forum Group Discussion (FGD) di beberapa
   sekolah sebagaimana diwajibkan dalam kontrak, sehingga mengakibatkan kelebihan
   pembayaran yang merugikan keuangan negara Rp55.250.000,00.
5. Terdapat kelebihan pembayaran kepada rekanan penyelenggara Indonesian Science
   Festival 2004 sebesar Rp19.080.000,00.
   Bagpro PWK telah melaksanakan Indonesian Science Festival 2004 di Semanggi Plaza
   Jalan Sudirman Jakarta Pusat dari tanggal 17 s.d 26 September 2004. Penyediaan fasilitas
   transportasi dan konsumsi pada Festival tersebut dilaksanakan berdasarkan kontrak
   oleh CV.Bukit Pirindo Utama. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa pembayaran
   kepada rekanan dilakukan dengan memperhitungkan biaya transportasi dan konsumsi
   bagi seluruh peserta yang diundang yakni sebanyak 400 siswa dari 50 sekolah padahal




                                                                                         6
   peserta yang hadir hanya sebanyak 352 siswa dari 44 sekolah, sehingga terdapat
   kelebihan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp19.080.000,00.
6. Pembayaran kepada rekanan penyelenggara Training Centre Pembinaan APHO dan
   IPHO Tahun 2004 tidak didasarkan pada laporan penyelenggaraan training.
   Bagpro PWK telah melaksanakan Training Centre Pembinaan untuk mempersiapkan
   peserta yang diikutkan dalam kompetisi Asian Physics Olympiad (APHO) di Hanoi,
   Vietnam dan International Physics Olympiad (IPHO) di Pohang, Korea Selatan pada
   Tahun 2004. Penyediaan segala fasilitas dalam kegiatan training tersebut dilaksanakan
   berdasarkan kontrak oleh Yayasan Tim Olimpiade Fisika Indonesia (TOFI). Dari hasil
   pemeriksaan diketahui bahwa pembayaran biaya training kepada rekanan dilakukan
   berdasarkan perhitungan waktu penyelenggaraan yang ditetapkan dalam kontrak yakni
   selama 180 hari, padahal menurut Laporan Eksekutif Penyelenggaraan, kegiatan training
   hanya dilaksanakan selama 168 hari, sehingga terjadi kelebihan pembayaran kepada
   rekanan sebesar Rp23.700.000,00.
7. Terjadi kelebihan pembayaran kepada rekanan penyelenggara Training Centre
   Pembinaan Pendidikan Peserta IBO 2004 sebesar Rp21.800.000,00
   Bagpro PWK telah melaksanakan Training Centre Pembinaan Pendidikan Peserta
   International Biology Olimpiad (IBO) yang akan diselenggarakan di Brisbane, Australia
   Tahun 2004. Penyediaan segala fasilitas dalam kegiatan training tersebut dilaksanakan
   berdasarkan kontrak oleh Yayasan Tim Olimpiade Biology Indonesia (TOBI). Dari hasil
   pemeriksaan diketahui bahwa pembayaran biaya training kepada rekanan dilakukan
   berdasarkan perhitungan waktu penyelenggaraan yang ditetapkan dalam kontrak yakni
   selama 180 hari, padahal menurut Laporan Eksekutif Penyelenggaraan, kegiatan training
   hanya dilaksanakan selama 168 hari, sehingga terjadi kelebihan pembayaran kepada
   rekanan sebesar Rp21.800.000,00.
8. Terdapat kelebihan pembayaran kepada rekanan penyelenggara Lomba Debat Bahasa
   Inggris Tingkat Nasional 2004 sebesar Rp12.390.000,00
   Bagpro PWK telah melaksanakan Lomba Debat Bahasa Inggris Tingkat Nasional 2004 di
   Jakarta dari tanggal 23 Juni s.d. 1 Juli 2004. Penyediaan segala fasilitas dalam kegiatan
   lomba debat tersebut dilaksanakan berdasarkan kontrak oleh PT. Sepakat Sentosa Maju.
   Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa pembayaran biaya penyelenggaraan kepada
   rekanan dilakukan berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam kontrak yakni tarif Hotel
   Bumikarsa di Komplek Bidakara selama sembilan hari, padahal dari bukti
   pertanggungjawaban diketahui bahwa kegiatan lomba dilaksanakan di dua tempat yaitu di
   Hotel Bumikarsa selama delapan hari dan di Wisma Handayani yang tarifnya lebih murah
   selama satu hari, sehingga terjadi kelebihan pembayaran kepada rekanan sebesar
   Rp12.390.000,00.
9. Rekanan pelaksana Pekerjaan Rehabilisi Gedung Kantor Direktorat Pendidikan
   Menengah Umum tidak mengerjakan beberapa item pekerjaan.
   Dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan pada tanggal 22 Juni 2005 atas pekerjaan
   Rehabilitasi Gedung Kantor Direktorat Pendidikan Menengah Umum yang dilaksanakan
   oleh PT Harun Harsono berdasarkan kontrak dari Bagpro PWK TA 2004, diketahui



                                                                                          7
     adanya beberapa item pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh rekanan, sehingga
     mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada rekanan tersebut sebesar Rp10.136.400,00.
  10. Duplikasi pembayaran biaya perjalanan dinas dan honorarium sebesar Rp42.911.000,00
      serta pengeluaran melebihi anggaran sebesar Rp59.670.000,00 dalam pelaksanaan
      kegiatan proyek PSSP SMU dan Bagpro PSMUS LPT.
     Pada TA 2004 Proyek PSSP SMU melaksanakan beberapa kegiatan, yakni Workshop
     Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Review Buram
     Perencanaan Lima Tahun dan Asistensi Pelaksanaan Program PMU di 30 Propinsi serta
     Identifikasi dan Verifikasi Data. Dalam tahun yang sama, Bagpro PSMUS LPT juga
     melaksanakan beberapa kegiatan, yakni Penyusunan bahan workshop layanan pendidikan
     di kepulauan, Pembahasan bahan workshop program layanan pendidikan di kepulauan,
     Penyusunan bahan workshop pengelola Sekolah Menengah Terpadu, Pembahasan bahan
     workshop pengelola Sekolah Menengah Terpadu, Penyusunan bahan identifikasi program
     desain pondok pesantren, Workshop manajemen dan keuangan sekolah/yayasan dan
     persiapan pengadaan alat laboratorium SMU dan bengkel/keterampilan. Dari hasil
     pemeriksaan atas bukti-bukti pertanggungjawaban biaya pelaksanaan kegiatan-kegiatan
     tersebut diketahui adanya pembayaran biaya perjalanan dan honorarium kepada pegawai
     yang melaksanakan tugas pada dua lokasi yang berbeda dalam waktu yang bersamaan
     serta pembayaran honorarium melebihi anggaran yang ditetapkan dalam PO, sehingga
     mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp42.911.000,00 atas pembiayaan perjalanan
     dinas dan honorarium ganda serta pemborosan sebesar Rp59.670.000,00 atas pembayaran
     honorarium kegiatan berlebih.
c. Kelemahan yang     dapat    Mengakibatkan      Tidak   Tercapainya     Program     yang
   Direncanakan.
  1. Penggunaan Dana Subisidi Badan Akreditasi Sekolah Daerah Propinsi TA 2004 sebesar
     Rp173.300.000 tidak efektif
     Berdasarkan SK Direktur PMU No. 1098.a/C4/KU/2004 tanggal 6 September 2004,
     Bapro Perluasan dan Penigkatan Mutu SMU menyalurkan subsidi pelaksanaan akreditasi
     sekolah sebesar Rp500.000.000,00 kepada Badan Akreditasi Sekolah Daerah (BASDA)
     di 24 Propinsi. Dari hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban subsidi dan
     konfirmasi secara sampling kepada BASDA Propinsi Jawa Timur dan DKI Jakarta yang
     dilaksanakan pada tanggal 8 dan 24 Juni 2005 ditemui adanya penyimpangan dari
     ketentuan dan pedoman pelaksanaan subsidi, yakni beberapa BASDA belum
     menyampaikan laporan penggunaan dana subisidi kepada Bagpro, pembayaran
     honorarium dan transportasi untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan kegiatan
     visitasi assessor ke sekolah dan kepada orang yang bukan assessor sekolah sasaran
     (SMA) serta beberapa BASDA ternyata belum menyampaikan pertanggungjawaban
     sampai dengan saat pemeriksaan tanggal.5 Juni 2005, sehingga mengakibatkan
     penggunaan dana subsidi sebesar Rp100.000.000,00 tidak terpantau dan pengeluaran
     Negara kurang efektif sebesar Rp73.300.000,00.
  2. Penggunaan Dana Block Grant Subsidi Pengembangan Pendidikan TA 2004 tidak
     sepenuhnya sesuai ketentuan pelaksanaan subsidi.




                                                                                         8
   Berdasarkan SK Direktur PMU No. 752a/C4/MN/2004 tanggal 25 Juni 2004, No.
   1256a/C4/MN/2004 tanggal 22 Oktober 2004 dan SK 1353a/C4/MN/2004 tanggal 26
   November 2004, Bagian Proyek Perluasan dan Peningkatan Mutu SMU Jakarta
   menyalurkan      Block    Grant    Subsidi     Pengembangan      Pendidikan      sebesar
   Rp8.000.000.000,00 kepada 116 sekolah. Dari hasil pemeriksaan atas dokumen
   pertanggungjawaban subsidi dan pengecekan fisik ke lokasi ditemui adanya
   penyimpangan dari ketentuan dan pedoman pelaksanaan subsidi, yakni beberapa sekolah
   menerima subsidi lebih dari jumlah Rp50.000.000,00 per sekolah dan atau satu sekolah
   menerima lebih dari satu paket sekaligus, bukti penggunaan subsidi tidak sesuai keadaan
   yang sebenarnya, penggunaan subsidi tidak tepat sasaran, pembangunan RKB dengan
   biaya subsidi TA 2004 ternyata sampai dengan saat pemeriksaan tanggal 10 Juni 2005
   belum selesai dikerjakan dan pembangunan RKB tidak sesuai RAB yang diajukan kepada
   Bagpro, sehingga mengakibatkan penggunaan subsidi sebesar Rp78.783.290,00 kurang
   dapat dipertanggungjawabkan dan berpotensi pemborosan uang Negara serta tidak tepat
   sasaran sebesar Rp50.000.000,00.
Hal tersebut pada butir 1 s.d. 21, pada dasarnya terjadi karena masih adanya kelemahan
dalam pelaksanaan kegiatan proyek/Bagpro, dan ketaatan pada peraturan yang tidak
sepenuhnya dilaksanakan, baik oleh para pelaksana kegiatan maupun penanggungjawab
keuangan proyek dan bagian proyek.
BPK-RI menyarankan agar kelemahan yang ada diatasi dan kekurangan penyetoran pajak dan
kelebihan pembayaran yang berindikasi merugikan negara ditindaklanjuti dengan disetorkan
ke Kas Negara serta kepada para pelaksana dan penanggungjawab yang lalai dalam
melaksanakan tugas yang berakibat ketidakhematan dan ketidakefektifan pengeluaran
anggaran diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


                                                     Jakarta, Nopember 2005
                                                        Penanggung Jawab



                                                     Drs. Mampan Manalu, MM
                                                           NIP. 240001206




                                                                                         9
                                          BAB I
                                     PENDAHULUAN


1. Dasar Hukum Pemeriksaan
   Pemeriksaan dilakukan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa
   Keuangan dan UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung
   Jawab Keuangan Negara.
2. Tujuan Pemeriksaan
   Pemeriksaan atas Proyek Pengembangan Sistem dan Standar Pengelolaan SMU Jakarta
   (PSSP), Bagpro Pengembangan Wawasan Keilmuan (PWK), Bagpro Perluasan dan
   Peningkatan Mutu SMU (PPM SMU) dan Bagpro Peningkatan SMU Swasta Lembaga
   Pendidikan Tradisional Jakarta (PSMUS LPT) ini adalah pemeriksaan atas hal yang berkaitan
   dengan keuangan, dengan tujuan untuk mengetahui dan menilai apakah :
   a. Informasi keuangan dari entitas yang diaudit telah disajikan sesuai dengan kriteria yang
      telah ditetapkan,
   b. Sistem pengendalian intern, baik terhadap laporan keuangan maupun terhadap
      pengamanan atas kekayaannya telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk
      mencapai tujuan pengendalian,
   c. Pelaksanaan kegiatan proyek telah memperhatikan ketaatan terhadap peraturan
      perundang-undangan yang berlaku,
   d. Penggunaan anggaran proyek telah dilaksanakan secara hemat dan efektif.
3. Lingkup Pemeriksaan
   Untuk mencapai tujuan pemeriksaan tersebut, maka sasaran pemeriksaan TA 2004 diarahkan
   pada:
   a. Pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan proyek;
   b. Pelaksanaan kegiatan proyek, antara lain pemberian subsidi, kegiatan non fisik,
      pemborongan pekerjaan serta pengadaan barang/jasa;
   c. Pemanfaatan hasil dan pencapaian target atas pelaksanaan kegiatan proyek;
   dengan cut off audit sampai dengan tanggal 31 Desember 2004.
4. Metode Pemeriksaan
   Pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan identifikasi kelemahan yang diperoleh dari
   pemeriksaan dokumen, kemudian dikembangkan pada saat pengujian terinci secara
   kuantitatif. Untuk itu ditetapkan terlebih dahulu sampel-sampel baik dokumen maupun
   kegiatan yang diuji dan dilengkapi dengan wawancara untuk memperoleh keterangan, dan
   pengujian fisik hasil kegiatan yang dapat dilakukan.




                                                                                           10
   Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan selama 25 hari di Direktorat Pendidikan Menengah
   Umum Ditjen Dikdasmen dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik di daerah masing-masing
   selama 14 hari di Jawa Barat dan Jawa Timur.
5. Jangka Waktu Pemeriksaan
   Pemeriksaan di lakukan dari tanggal 18 Mei sampai dengan 6 Juli 2005, berdasarkan Surat
   Tugas BPK-RI No.14/ST/V-XIII.2/5/2005 tanggal 6 Mei 2005.
6. Instansi Yang Diperiksa
   Proyek PSSP, Bagpro PPM SMU, Bagpro PWK dan Bagpro PSMUS LPT termasuk dalam
   Program Pendidikan Menengah yang berada dibawah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
   dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) Depdiknas.
7. Gambaran Umum Obyek Yang Diperiksa
   a. Tujuan proyek
       Tujuan Proyek PSSP adalah meningkatkan mutu moral dan kecerdasan proses belajar
       mengajar, sarana dan prasarana pendidikan, beasiswa dan perluasan daya tampung.
   b. Kegiatan proyek
       Kegiatan utama Proyek PSSP, Bagpro PWK, Bagpro PPM SMU dan Bagpro PSMUS
       LPT adalah pemberian subsidi, pengadaan buku lainnya, pengadaan barang/jasa,
       pendidikan dan pelatihan teknis, pengembangan kelembagaan
   c. Anggaran proyek
       Anggaran dan realisasi Proyek PSSP, Bagpro PWK, Bagpro PPM SMU dan Bagpro
       PSMUS LPT, Ditjen Dikdasmen TA 2004 sebagai berikut:

                      Nama Proyek /            Anggaran            Realisasi
         No                                                                         %
                        Bagpro                   (Rp)               (Rp)
         1     Proyek PSSP                  18.494.755.000,00 15.166.477.695,00 82,00.
         2     Bagpro PPM SMU               20.495.585.000,00 18.962.464.433,00 92,60
         3     Bagpro PWK                   39.997.213.000,00 34.491.482.343,00  86,23
         4     Bagpro PSMUS LPT             21.995.075.000,00 20.953.917.490,00 95,27
                Total                      100.982.628.000,00 89.574.341.961,00 88,70
       Dari jumlah realisasi        sebesar    Rp89.574.341.961,00 diantaranya sebesar
       Rp32.550.320.000,00 atau 36,34% adalah berupa penyaluran dana block grant ke
       sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan

   d. Cakupan pemeriksaan
       Secara keseluruhan cakupan pemeriksaan adalah sebesar Rp56.099.759.555,00 atau
       62,63% % dari realisasi, dengan rincian sebagai berikut:
       1) Proyek PSSP
       Cakupan pemeriksaan untuk anggaran Proyek PSSP TA 2004 sebesar
       Rp9.995.726.625,00 atau 65,91% dari realisasi anggaran sebesar Rp15.166.477.695,00
       dengan kegiatan yang diperiksa berupa :



                                                                                        11
No                      Kegiatan yang diperiksa                       Nilai (Rp)
1    Penyusunan rencana program pusat dan daerah                     5.198.557.450
2    Penyusunan kerja sama antar lembaga                               937.974.200
3    Perencanaan program detail 2005                                   571.148.500
4    Pengadaan perlengkapan sarana gedung dan alat pengolah data       411.561.500
5    Pengadaan buku lainnya                                          1.962.000.000
6    Pengembangan kelembagaan                                          620.377.675
7    Pemantauan dan evaluasi                                           294.107.300
     Jumlah                                                          9.995.726.625
Dalam TA 2004, Proyek PSSP melaksanakan kontrak pengadaan barang/jasa
sebanyak tujuh kontrak sebesar Rp3.171.401.500,00. Telah diperiksa seluruhnya atau
100% (Lampiran 2a). Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa penunjukan rekanan
dilakukan dengan cara pelelangan sebanyak 5 kontrak sebesar Rp1.209.401.500,00 dan
melalui penunjukan langsung sebanyak dua kontrak sebesar Rp1.962.000.000,00 yaitu
pengadaan referensi pendidikan (Majalah Gerbang) dan pengembangan sastra (Majalah
Horison). Proses penunjukan rekanan sampai dengan keputusan penetapan pemenang
telah sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Keppres
No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi
Pemerintah. Namun dari tujuh kontrak yang diperiksa terdapat empat kontrak
yang pelaksanannya belum sepenuhnya sesuai ketentuan yaitu kontrak pengadaan
Jasa Publikasi Program Dekonsentrasi Melalui Media Massa dan pengadaan Jasa
Publikasi Program Dekonsentrasi melalui Website, pengadaan referensi pendidikan
(Majalah Gerbang), dan pengembangan sastra (Majalah Horison).
2) Bagpro PPM SMU
Cakupan pemeriksaan pada Bagian Proyek PPM SMU TA 2004 adalah sebesar
Rp11.784.721.240,00 atau 62,15% dari realisasi anggaran sebesar Rp18.962.464.433,00
dengan kegiatan yang diperiksa berupa :
No    Kegiatan yang diperiksa                                       Nilai (Rp)
1.    Pemberian subsidi                                                8.030.000.
2.    Pengadaan alat pengolah data                                       108.850.
3.    Pengadaan buku lainnya                                             448.090.
4.    Pengembangan kelembagaan                                         2.316.316.
5.    Studi kebijakan                                                    199.549.
6.    Penyuluhan dan penyebaran informasi                                681.915.
      Jumlah                                                          11.784.721.
Dalam TA 2004, Bagpro PPM SMU melaksanakan kontrak pengadaan
barang/jasa sebanyak tiga kontrak sebesar Rp477.980.000,00. Telah diperiksa
seluruhnya atau 100% (Lampiran 2b). Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa
penunjukan rekanan seluruhnya dilakukan dengan cara pelelangan dan proses pelelangan
sampai dengan keputusan penetapan pemenang lelang telah sesuai dengan ketentuan
pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Keppres No.80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Namun dari
tiga kontrak yang diperiksa terdapat satu kontrak yang pelaksanaannya belum
sepenuhnya sesuai ketentuan yaitu kontrak pengadaan Buku Pedoman.



                                                                                    12
3) Bagpro PWK
Cakupan pemeriksaan pada Bagian Proyek PWK TA 2004 adalah sebesar
Rp20.836.447.000,00 atau 60,41% dari realisasi anggaran sebesar Rp34.491.482.343,00
dengan kegiatan yang diperiksa berupa :
 No   Kegiatan yang diperiksa                                       Nilai (Rp)
 1.   Block grant pembinaan jaringan kerja pengembangan dan         3.508.760.000
      lomba-lomba internasional serta seleksi olympiade tingkat
      kabupaten/kota
 2    Pengadaan barang/jasa                                         2.125.000.000
 3    Lomba karya ilmiah dan persiapan APHO                         2.850.000.000
 4    Pembinaan       peserta     internasional      olympiade      6.628.420.000
      (IPHO,IOI,IBO)
 5    Lomba debat bahasa Inggris tingkat propinsi                     880.280.000
 6.   Jambore seni, ilmu dan teknologi (Sains)                        725.725.000
 7    Olympiade matematika, kimia, komputer dan biologi             4.118.262.000
      tingkat propinsi di Pekanbaru
      Jumlah                                                       20.836.447.000
Dalam TA 2004, Bagpro PWK melaksanakan kontrak pengadaan barang/jasa
sebanyak sebanyak 27 kontrak sebesar Rp10.119.563.900,00. Telah diperiksa sebanyak
13 kontrak sebesar Rp7,053,714,400,00 atau 69.70% (Lampiran 2c). Pemilihan sampling
didasarkan pada nilai kontrak yang cukup material. Hasil pemeriksaan menunjukkan
bahwa penunjukan 13 rekanan sebagai pelaksana pekerjaan telah dilakukan dengan cara
pemilihan langsung. Proses pemilihan rekanan sampai dengan keputusan penetapan
pemenang telah sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa yang diatur dalam
Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Namun dari 13 kontrak yang diperiksa terdapat
enam kontrak yang pelaksanannya belum sepenuhnya sesuai ketentuan yaitu
kontrak pengadaan Jasa Penyelenggaraan Jambore Seni Tingkat Nasional 2004,
Penyelenggaraan Indonesia Science Festival 2004, Penyelenggaraan Training Centre
Pembinaan (IPHO) Tahun 2004, Penyelenggaraan Training Centre Pembinaan
Pendidikan Peserta International Biology Olimpiade (IBO) Tahun 2004, Penyelenggaraan
Lomba Debat Bahasa Inggris Tingkat Nasional 2004, dan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung
Kantor Direktorat PMU.
4) Bagpro PSMUS LPT
Cakupan pemeriksaan pada Bagpro PSMUS LPT TA 2004 adalah sebesar
Rp13.482.864.690,00 atau 64,35% dari realisasi anggaran sebesar Rp20.953.917.490,00
dengan kegiatan yang diperiksa berupa :
 No   Kegiatan yang diperiksa                                     Nilai (Rp)
 1.   Koordinasi pelaksanaan pemberian bantuan sekolah              740.462.020
      penerima bantuan
 2.   Pemberian subsidi                                            7.942.000.000
 3.   Pengadaan alat bengkel/ketrampilan                             676.423.425
 4.   Pengembangan kelembagaan                                     3.430.448.645
 5.   Pemantauan dan evaluasi                                       693.530.600
      Jumlah                                                      13.482.864.690



                                                                                   13
Dalam TA 2004, Bagpro PSMUS LPT melaksanakan kontrak pengadaan jasa
sebanyak enam kontrak sebesar Rp1.886.992.200,00. Telah diperiksa sebanyak lima
kontrak sebesar Rp1.738.192.200,00 atau 92,11 % (Lampiran 2d). Pemilihan sampling
didasarkan pada nilai kontrak yang cukup material dan pekerjaan jasa tersebut sangat
berpengaruh dalam mendukung keberhasilan program yang sedang dilaksanakan. Hasil
pemeriksaan menunjukkan bahwa penunjukan rekanan sebagai pelaksana pekerjaan
seluruhnya dilakukan dengan cara pelelangan. Proses pelelangan sampai dengan
penetapan pemenang lelang telah sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa
yang diatur dalam Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Namun dari lima kontrak yang
diperiksa terdapat tiga kontrak yang pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai
ketentuan yaitu kontrak pengadaan Jasa Konsultan Piloting Kemitraan Antara SMU
dengan Pondok Pesantren,     Jasa Konsultan Alternative Layanan Pendidikan di
Kepulauan, dan Jasa Konsultan Benefit Monitoring dan Evaluasi di 15 SMU dan 30
SMK.




                                                                                 14
                                               BAB II
                               URAIAN HASIL PEMERIKSAAN


A. Review Sistem Pengendalian Intern
   Pengujian terhadap Sistem Pengendalian Intern (SPI) Proyek PSSP, Bagpro PWK, Bagpro PPM
   SMU dan Bagpro PSMUS LPT menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
   0. Organisasi Proyek
       Proyek PSSP berada dibawah Departemen Pendidikan Nasional, merupakan salah satu
       proyek dalam Program Pendidikan Menengah. Pemimpin Proyek (Pimpro)/Pemimpin Bagian
       Proyek (Pimbagpro) dan Bendaharawan Proyek (Benpro)/Bendaharawan Bagian Proyek
       (BenBagpro) ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan
       Nasional Republik Indonesia No. 011/P/2004 tanggal 12 Februari 2004 dan
       No.71/C/KEP/KP/2004 tanggal 17 Februari 2004. Pimpro dibantu oleh seorang sekretaris dan
       staf proyek/bagpro dengan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai berikut :
       a. Pemimpin Proyek/Pimbagro
          1).   Bertanggungjawab atas tercapainya seluruh proyek yang dikelolanya;
          2).   Memimpin seluruh staf proyek dan bersama-sama mereka melaksanakan kegiatan-
                kegiatan yang tercantum dalam DIP dengan berpegang pada Petunjuk Operasional
                (PO), sesuai dengan ketentuan Tolok Ukur, prosedur dan jadwal yang telah
                ditetapkan;
          3).   Dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan oleh
                Bendaharawan sebagai pembantu Pimpro/Pimbagpro dalam bidang keuangan
                proyek, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
          4).   Secara berkala, sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan wajib melakukan
                pemeriksaan Keadaan Kas (Pasal 69 Ayat 2 Keppres 42 Tahun 2002);
          5).   Mengelola kegiatan proyek sehari-hari;
          6).   Mengadakan konsultasi dan meminta pengarahan kepada atasan langsung
                Pimpro/Pimbagpro;
          7).   Menyampaikan informasi mengenai hambatan yang dihadapi melalui jalur atasan
                langsung guna mendapat petunjuk penyelesaian dan pemecahannya;
          8).   Menyusun laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu;
          9).   Bersama-sama dengan Bendaharawan dan Staf Proyek menyusun rencana kegiatan
                proyek untuk tahun berikutnya sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan
                rencana tahap-tahap berikutnya;
          10). Memacu pencapaian daya serap proyek baik fisik maupun keuangan sesuai dengan
               jadwal yang telah ditetapkan.




                                                                                            15
b. Benpro/Benbagpro
   1).    Melaksanakan kegiatan pengambilan dan penerimaan uang dari Kantor
          Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) atau bank pemerintah dimana rekening
          proyek dibuka, menyimpan dan mengeluarkan uang atas perintah dan persetujuan
          Pimpro/Pimbagpro;
   2).    Menyelenggarakan tata usaha keuangan;
   3).    Membuat pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   4).    Membuat laporan bulanan dan laporan berkala yang menyangkut keuangan;
   5).    Bersama-sama dengan Staf Proyek mengurus dan menyelenggarakan pengadaan
          peralatan dan inventaris proyek;
   6).    Membantu Pimpro/Pimbagpro menyusun rencana kegiatan proyek/Bagpro , untuk
          tahun berikutnya;
   7).    Memungut dan menyetorkan pajak-pajak negara sesuai dengan maksud Surat
          Setjen Depdikbud No. 13775/A.3/B/1990 tanggal 8 Maret 1990 tentang
          Pelaksanaan Pungutan/Potongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) yakni
          PPh pasal 21 dan 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak atas Penjualan
          Barang Mewah (PPN BM) bagi kantor/satuan kerja di lingkungan Depdiknas.
a. Staf Proyek/Bagpro      :
   1) Sekretaris
         a). Membantu Pimpro/Pimbagpro dalam mengelola administrasi proyek;
         b). Menyelenggarakan surat-menyurat proyek;
         c). Menyelenggarakan pengarsipan surat-surat dan dokumen proyek;
         d). Mengatur penyaluran dan pengendalian surat dan dokumen proyek;
         e). Membantu Pimpro/Pimbagpro dalam menyusun jadual, penyiapan laporan
             kegiatan proyek;
         f). Menyiapkan laporan proyek (laporan bulanan, triwulan, tengah tahunan dan
             tahunan).
   1) Pembantu Benpro/Benbagpro :
         a). Membantu mengetik surat-surat dan laporan proyek yang menyangkut keuangan:
         b). Membantu Benpro/Benbagpro dalam menyelenggarakan tata usaha keuangan;
         c). Membantu Benpro/Benbagpro mencatat dan mengarsipkan surat-surat yang
             menyangkut keuangan;
         d). Menyusun, menyiapkan dan mengirim Laporan Keadaan Kredit Anggaran dan
             Kas (LKKA) berdasarkan Keppres No.42 Tahun 2002 pasal 57 ayat 1;




                                                                                      16
          e). Membukukan semua penerimaan dan pengeluaran uang dalam buku kas umum
              dan buku pembantu;
          f). Membukukan dan memelihara seluruh barang-barang milik inventaris proyek.
      3) Pembantu Sekretaris Proyek/ Bagpro :
          a). Membantu sekretaris proyek/Bagpro dalam menyiapkan konsep-konsep surat;
          b). Mengelola surat-surat masuk maupun surat keluar yang menyangkut kegiatan
              proyek (membukukan, menyimpan dan lain-lain.);
          c). Melaksanakan pengetikan surat-surat, laporan-laporan dan lain-lain;
          d). Melaksanakan penggandaan surat-surat, laporan-laporan dan lain-lain. Kegiatan
              proyek termasuk pengirimannya;
          e).    Membantu sekretaris    proyek/Bagpro    dalam   mempersiapkan      rapat-rapat
                proyek/Bagpro.
   Tidak ada hubungan vertikal antara Pimpro dengan Pimbagpro karena Pimbagpro secara
   mandiri dalam arti tidak dibawah koordinasi Pimpro dalam menjalankan kegiatannya. Pada
   dasarnya pembentukan organisasi proyek/bagpro maupun staff         proyek/bagpro telah
   dirancang dengan baik dalam upaya mendukung pelaksanaan kegiatan proyek/bagpro.
2. Kebijakan
   Kebijakan dalam pengelolaan kegiatan dan anggaran proyek/bagpro didasarkan pada berbagai
   peraturan perundang-undangan antara lain :
   a. UU No. 21 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
   b. Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
      Belanja Negara;
   c. Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa
      Instansi Pemerintah;
   d. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 501/KMK.02/2003 tentang harga Satuan
      Umum TA 2004.
   e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 133/U/2003 tentang Pemberian
      Bantuan Block Grant Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah.
   Kebijakan pemberian bantuan dalam bentuk block grant melalui proyek pusat dilakukan
   sejalan dengan era otonomi sekolah dan manajemen pendidikan berbasis sekolah. Dasar
   kebijakan pemberian bantuan block grant dikeluarkan pada tahun 2003 sedangkan
   pelaksanaan bantuan block grant sudah dimulai sejak TA 2001. Kelemahan kebijakan
   pemberian block grant melalui proyek/Bagpro pusat kepada sekolah-sekolah adalah
   pengawasan dan pengendalian pada tingkat sekolah penerima dana block grant. Hal ini dapat
   terlihat dalam penggunaan dan pelaporan bantuan block grant masing-masing sekolah yang
   belum sepenuhnya tertib dan kurangnya kepedulian Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
   terhadap pengawasan dan pengendalian block grant yang disalurkan dari pusat. Hal tersebut
   membuktikan bahwa belum ada kesamaan persepsi antara Depdiknas dan Dinas Pendidikan
   di daerah terhadap kebijakan dana block grant.


                                                                                            17
3. Perencanaan
   Proyek dan Bagian Proyek telah menyusun rencana kerja yang harus dilaksanakan dalam satu
   tahun anggaran sesuai urutan jenis kegiatan yang dimuat dalam Petunjuk Operasional TA
   2004. Namun demikian masih ditemukan adanya kelemahan-kelemahan yang disebabkan
   adanya perencanaan yang kurang cermat antara lain: adanya beberapa tolok ukur kegiatan
   yang tidak dapat terealisir sampai tahun anggaran berakhir serta pemberian subsidi yang tidak
   mencapai target/sasaran yang telah ditetapkan dalam PO.
4. Prosedur Kerja
   Dalam rangka tercapainya kegiatan proyek ditetapkan mekanisme pelaksanaan sebagai
   berikut:
   a. Setelah menerima DIP, Menteri Pendidikan Nasional segera menetapkan Surat
      Keputusan Pengangkatan Pimpro/Pimbagpro dan Bendaharawan;
   b. Setelah SK Penetapan Pimpro/Pimbagpro dan Bendpro/Bendbagpro,                       maka
      Pimpro/Pimbagpro segera menerbitkan SK Penetapan Staf proyek;
   c. Segera menghubungi instansi/pejabat yang relevan untuk memperoleh data/informasi
      yang diperlukan;
   d. Pimpro dan Pimbagpro melaksanakan kegiatan sesuai dengan kegiatan dan dana yang
      dialokasikan pada DIP;
   e. Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Bagpro seperti laporan, revisi, LKKA
      dan lain-lain dilakukan oleh Pimbagpro dengan kewajiban memberikan tembusan kepada
      pimpro induknya.
   Pada dasarnya Pimpro dan Pimbagpro dalam melaksanakan kegiatan proyek/bagpro telah
   mengikuti prosedur kerja yang ditetapkan, akan tetapi belum sepenuhnya berjalan dengan
   baik, antara lain masih ditemukan beberapa pemberian subsidi yang tidak mengikuti pedoman
   yang ditetapkan.
5. Pencatatan
   Bendaharawan proyek/bagpro telah melakukan pencatatan keuangan dengan baik sesuai
   Petunjuk Operasional dan Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
   Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yaitu penerimaan dan pengeluaran seluruhnya
   harus dicatat dalam Buku Kas Umum.
   Bentuk buku kas maupun penyelenggaraannya telah dilaksanakan bendaharawan
   proyek/bagpro sesuai ketentuan SK Menteri Keuangan No. KEP-332/M/9/1968.
6. Pelaporan
   Sistem pelaporan proyek/bagpro telah dirancang secara memadai sebagaimana ditetapkan
   dalam ketentuan yang berlaku yaitu:
   a. Pimpro/Pimbagpro membuat laporan secara periodik sesuai surat Sekretaris Jenderal
      Depdikbud tanggal 27 April 1993 No.22649/A/A3/B/93 tentang Petunjuk Pelaksanaan
      Proyek-proyek di lingkungan Depdikbud.


                                                                                             18
   b. Pimbagpro membuat laporan secara periodik disampaikan kepada Pimpro sebagai bahan
      penyusunan laporan keuangan proyek secara keseluruhan yang akan disampaikan kepada
      Dirjen Dikdasmen.
   c. Pimpro/Pimbagpro menyampaikan Laporan Keadaan Kas Proyek (LKKP) kepada
      Pemimpin Unit Utama.
   Proyek/Bagpro telah menyusun dan menyampaikan informasi keuangan dalam bentuk
   laporan keuangan bulanan maupun laporan kegiatan, dan telah disampaikan tepat waktu.
7. Pengawasan
   Pemimpin Proyek/Bagpro telah melaksanakan pemeriksaan kas Bendaharawan secara
   berkala. Pengendalian oleh atasan langsung Pimpro/Pimbagpro dilakukan oleh Direktur
   Pendidikan Menengah Umum Ditjen Dikdasmen, sebagai pembina dan penanggungjawab
   harian yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan
   proyek/bagpro. Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Depdiknas atas proyek/bagpro terakhir
   dilaksanakan pada awal TA 2005 untuk pemeriksaan anggaran proyek/bagpro TA 2004 dan
   seluruh hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti oleh proyek/bagpro.
   Namun demikian, dalam pelaksanaan beberapa kegiatan proyek/bagpro belum sepenuhnya
   dilakukan pengawasan baik Pimpro/Pimbagpro secara optimal.
Kelemahan-kelemahan SPI tersebut, telah mengakibatkan terjadinya penyimpangan terhadap
kriteria/peraturan yang telah ditetapkan, penyimpangan terhadap azas kehematan, dan
penyimpangan terhadap efektifitas pencapaian tujuan yang secara rinci diuraikan pada Temuan
Pemeriksaan.




                                                                                         19
B.   Temuan Pemeriksaan
     (02) Kelemahan terhadap kriteria/peraturan yang telah ditetapkan
 1. (02.02) Terdapat Pertanggungjawaban Dana Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Fiktif Sebesar
    Rp50.000.000,00 dan Kurang Dapat Dipertanggungjawabkan Sebesar Rp50.000.000,00
     Salah satu penerima dana block grant dari Bagpro PSMUS LPT TA 2004 berdasarkan SK
     Direktur PMU Nomor 575/C4/KU/2004 tanggal 27 Mei 2004 adalah SMA Jenderal Sudirman
     Kalipare Malang yang mendapatkan dana block grant sebesar Rp50.000.000,00 untuk
     pembangunan laboratorium IPA. Dana telah disalurkan melalui SPM-LS Nomor
     227256Y/088/118 tanggal 28 Juni 2004. Pada TA 2003 SMA Jenderal Sudirman Kalipare
     Malang juga telah menerima dana block grant dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT)
     Pendidikan Menengah Umum, Bagpro Perluasan dan Peningkatan Mutu Pusat TA 2003 sebesar
     Rp195.000.000,00 dan diantaranya digunakan untuk membangun Ruang Kelas Baru (RKB)
     sebesar Rp45.000.000,00 dan Laboratorium IPA sebesar Rp150.000.000,00. Pemberian block
     grant TA 2004 seharusnya tidak memenuhi syarat karena menurut Panduan Imbal Swadaya
     Bagpro PSMUS LPT menegaskan bahwa salah satu kriteria dan syarat sekolah penerima bantuan
     imbal swadaya adalah belum pernah menerima bantuan pemerintah dalam satu tahun terakhir
     yang juga dituangkan dalam surat pernyataan sekolah calon penerima block grant.
     Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban dana block grant SMA Jenderal Sudirman
     Kalipare Malang untuk ke dua block grant tersebut adalah sebagai berikut:
     a. Dana block grant TA 2003 sebesar Rp195.000.000,00 dari Bagpro Perluasan dan Peningkatan
        Mutu TA 2003 dengan peruntukan dana RKB dan Laboratorium IPA, dilaporkan telah
        digunakan untuk pembangunan satu ruang laboratorium IPA, pengadaan meubelair
        laboratorium serta pengadaan alat dan bahan praktek IPA. Pembangunan Laboratorium IPA
        mulai dilaksanakan tanggal 2 Februari 2005 sedangkan pembelian material telah dilakukan
        sejak 6 Januari 2005 dan sampai dengan tanggal pelaporan ada beberapa pekerjaan yang
        belum selesai yaitu pekerjaan lantai (80%), pekerjaan instalasi listrik (90%) dan pekerjaan
        pengecatan/plituran (20%). Adapun pengadaan mebelair sudah mencapai 80% dan pengadaan
        alat dan bahan praktek baru terealisasi 20%. Menurut Berita Acara Penutupan Kas tanggal 31
        Mei 2004 terdapat saldo dana block grant sebesar Rp53.232.390,00 terdiri dari Saldo Kas
        Rp14.000,00 dan Saldo Bank Rp53.218.390,00. Sampai dengan tanggal laporan yaitu 1 Juni
        2005 realisasi penggunaan dana dilaporkan sudah dimanfaatkan 80% yaitu untuk
        pembangunan ruang laboratorium IPA dengan biaya sebesar Rp68.180.000,00, pengadaan
        meubelair sebesar Rp10.000.00,00 serta pembelian alat dan bahan praktek Rp38.432.200,00
        dengan total pengeluaran Rp116.612.200,00. Tetapi dari verifikasi terhadap bukti
        pertanggungjawaban terdapat perbedaan antara laporan pengeluaran kas dengan bukti
        pengeluaran/kwitansinya yaitu pada item barang yang dibeli, harga barang dan tanggal
        pembelian. Bukti pengeluaran atau kwitansi yang disertakan dalam laporan adalah sebesar
        Rp80.122.550,00 dengan rincian bukti pembelian material dan biaya tukang untuk
        pembangunan laboratorium sebesar Rp78.781.800,00 dan kwitansi pembelian alat
        laboratorium sebesar Rp1.341.150,00 sedangkan bukti pembelian mebeulair tidak ada.
     b. Untuk dana block grant pembangunan Laboratorium IPA sebesar Rp50.000.000,00 yang
        berasal dari Bagpro PSMUS LPT TA 2004, SMA Jenderal Sudirman Kalipare Malang diduga
        telah melakukan rekayasa laporan penggunaan dana dengan cara menyampaikan laporan



                                                                                                20
   yang berupa fotocopy dari laporan yang disampaikan kepada Bagpro Perluasan dan
   Peningkatan Mutu TA 2003 sebagai tersebut pada point (a) di atas, dengan cara sebagai
   berikut:
   - Mengubah tanggal kata pengantar laporan dari tanggal 01 Juni 2004 menjadi 01 Nop 2004
     yang dilakukan dengan menindih ketikan laporan lama dengan tulisan tangan
   - Peruntukan dana adalah pembangunan ruang laboratorium dan pengadaan meubelair
     sedangkan kalimat pembelian alat dan bahan praktek dihilangkan
   - Gambar/foto yang diberikan merupakan fotocopy dari foto pada laporan yang
     disampaikan kepada Bagpro Perluasan dan Peningkatan Mutu TA 2003 dengan
     menghilangkan foto bagian alat dan bahan praktek
   - Menyesuaikan laporan buku kas penerimaan dan pengeluaran yang disampaikan kepada
     Bagpro Perluasan dan Peningkatan Mutu TA 2003 dengan jumlah dana yang diterima dari
     Bagpro PSMUS LPT TA 2004.
   - Rekapitulasi biaya pembangunan ruang laboratorium dalam laporan kepada Bagpro
     Perluasan dan Peningkatan Mutu TA 2003 disesuaikan menjadi sama persis dengan
     laporan kepada Bagpro PSMUS LPT TA 2004 dengan jumlah Rp68.189.600,00.
   - Mengubah dan menyesuaikan tanggal-tanggal pada bukti-bukti pengeluaran/ kwitansi
     dengan menindih tanggal lama dengan tulisan tangan.
   - Membubuhkan ulang stempel sekolah di atas cap stempel hasil foto copy laporan lama.
   Dari kondisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana block grant sebesar
   Rp50.000.000 oleh SMA Jenderal Sudirman Kalipare Malang yang diterima dari Bagpro
   PSMUS LPT TA 2004 berindikasi fiktif dan berpotensi kerugian negara.
a. Berdasarkan SK Direktur PMU Nomor 575/C4/KU/2004 tanggal 27 Mei 2004 SMA
   Muhammadiyah 02 Pontianak mendapatkan dana block grant TA 2004 sebesar
   Rp50.000.000,00 untuk pembangunan dua RKB. Dana telah disalurkan melalui SPM-LS
   Nomor 227256Y/088/118 tanggal 28 Juni 2004. Pada TA 2003 SMU Muhammadiyah 02
   Pontianak juga menerima dua paket BIS, yaitu dari Bagpro Peningkatan Mutu SMUS LPT
   sebesar Rp75.000.000,00 untuk peralatan Laboratorium IPA dan dari Bagpro Perluasan dan
   Peningkatan Mutu SMU sebesar Rp100.000.000,00 untuk membangun RKB.
   Hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban keuangan SMU Muhammadiyah 02
   Pontianak atas block grant yang diterima diketahui bahwa laporan pertanggungjawaban atas
   penggunaan dana block grant yang diterima dari Bagpro PSMUS LPT TA 2004 untuk
   membangun RKB sebesar Rp50.000.000,00 yang disampaikan dengan Surat Pengantar
   No.1042/I.14.1/SMAM.2/MN.2/2004 tanggal 16 Juni 2004, adalah sama persis dengan
   laporan yang disampaikan kepada Bagpro Perluasan dan Peningkatan Mutu SMU atas
   pertanggungjawaban penggunaan dana untuk pembangunan RKB sebesar Rp100.000.000,00
   yang diterima TA 2003. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban
   dana subsidi TA 2004 dari Bagpro PSMUS LPT sebesar Rp50.00.000,00 oleh SMU
   Muhammadiyah 02 Pontianak diragukan kebenarannya dan berpotensi kerugian Negara.




                                                                                           21
Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Penggunaan Dana Block Grant
Nomor:104b/G.4.1/VI-LPT/2004 tanggal 2 Juni 2004 antara Pimbagpro PSMUS LPT dan Kepala
Sekolah SMU Muh. 2 Pontianak serta SMA Jenderal Sudirman Kalipare Malang antara lain
menetapkan :
-    Pihak Pengguna Dana sanggup menjamin kelancaran penyelenggaraan pelaksanaan Imbal
     Swadaya secara berkelanjutan.
-    Untuk pembelian barang/buku dibuktikan dengan faktur pembayaran dari toko yang ber
     NPWP dan rincian barang yang dibeli.
-    Untuk pembangunan/rehabilitasi fisik, pengadaan meubelair, Laboratorium IPA dan
     computer dibuktikan dengan foto bertanggal saat pembangunan awal, dan selesai dikerjakan.
-    Jika tidak sesuai dengan kesepakatan diatas, pengguna dana sanggup mengembalikan dana
     yang diberikan kepada Pemerintah c.q. Kepala Kantor Kas Negara (KPKN) setempat.
Hal tersebut mengakibatkan pemberian block grant kepada SMA Jenderal Sudirman Kalipare
Malang sebesar Rp50.000.000,00 dan kepada SMA Muhammadiyah 02 Pontianak sebesar
Rp50.000.000,00 kurang dapat dipertanggungjawabkan yang berpotensi kerugian Negara
Hal tersebut terjadi karena :
d. Penanggungjawab kegiatan pemberian dana Bantuan Imbal Swadaya tidak melaksanakan
   tugasnya dengan baik.
e. Pemantauan dan monitoring pelaksanaan block grant tidak efektif dan tidak dilakukan
   verifikasi atas laporan pertanggungjawaban dari masing-masing sekolah.
f.   Adanya itikad tidak baik dari sekolah pengelola block grant SMA Jenderal Sudirman
     Kalipare Malang dan SMU Muhammadiyah 02 Pontianak.
g. Lemahnya sistem pengendalian di tingkat sekolah
h. Tidak adanya kepedulian dari Dinas Pendidikan setempat
Atas permasalahan tersebut pihak Bagian Proyek menyatakan :
a. Akibat dari bukti-bukti hasil pemeriksaan BPK tersebut, proyek akan memberikan sanksi
   bahwa sekolah tersebut untuk tahun-tahun yang akan datang tidak akan diberikan bantuan
   lagi dari Direktorat PMU.
b. Berdasarkan hasil pengamatan kami di lapangan pada saat Direktur PMU dengan kami
   (selaku pemimpin bagian proyek), melakukan kunjungan ke Pontianak sekolah tersebut
   benar-benar tengah melakukan pembangunan 3 RKB di lantai 1 dan 3 RKB untuk lantai 2
   diatas tanah ber-rawa. Sehingga penggunaan bantuan block grant dari Bagian Proyek
   Peningkatan SMUS LPT sebesar Rp50.000.000,00 untuk RKB tersebut benar-benar
   dilaksanakan (tidak diragukan).
c. Apabila ternyata dokumen laporan yang disampaikan kepada kami ada kemiripan dengan
   laporan yang disampaikan kepada proyek lain, diduga akibat kelalaian sekolah, namun
   demikian proyek akan segera menyurati sekolah untuk menyampaikan laporan yang sesuai
   kepada kami.




                                                                                           22
     BPK RI menyarankan agar :
     a. Dirjen Dikdasmen menegur secara tertulis Direktur PMU supaya dalam pemberian block
        grant lebih selektif dan melaksanakan pemantauan dan monitoring secara optimal.
     b. Direktur PMU meminta pertanggungjawaban Kepala SMA Jenderal Sudirman Kalipare
        Malang dana bantuan sebesar Rp50.000.000,00 yang pertanggungjawabannya berindikasi
        fiktif dan apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan supaya meminta ganti rugi dan
        menyetorkan ke Kas Negara, serta meminta pertanggungjawaban SMU Muhammadiyah 02
        Pontianak atas penggunaan bantuan yang kurang dapat diyakini kebenarannya sebesar
        Rp50.000.000,00.
     c. Dimasa akan datang Direktur PMU lebih mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan
        penggunaan dana block grant oleh sekolah penerima block grant.


2.   (02.06) Pendistribusian Majalah Gerbang dan Horison TA 2004 senilai Rp1.759.928.500,00
     Belum Didukung Bukti Tanda Terima dari Sekolah Sehingga Kepada Rekanan Harus
     Dikenakan Denda Keterlambatan sebesar Rp98.100.000,00
     Dalam TA 2004 Proyek PSSP Jakarta telah melaksanakan pengadaan dan pengiriman referensi
     pengembangan pendidikan yang terdiri dari Majalah Gerbang dan Majalah Horison. Majalah
     Gerbang dan Horison merupakan referensi Direktorat PMU dalam pengembangan pendidikan dan
     sastra yang pengadaannya sudah berlangsung dari tahun-tahun sebelumnya. `
     Dasar pertimbangan untuk mengadakan referensi pendidikan tersebut adalah sebagai berikut:
     a. Referensi pengembangan pendidikan majalah Gerbang
        Pada beberapa waktu yang lalu, Direktorat PMU melalui Proyek PSSP mendesain program
        pengadaan ruang perpustakaan dan pengadaan bahan-bahan pelajaran untuk sekolah
        menengah atas. Upaya ini dilakukan untuk membiasakan para siswa khususnya siswa SMA
        membaca buku-buku penunjang disamping buku pelajaran. Hal ini dimaksudkan agar para
        siswa dapat berpikir bahwa bukan hanya dengan belajar saja kita dapat informasi dan
        wawasan yang luas, tetapi juga kita harus membaca buku-buku penunjang, yang akan
        membuka pikiran kita tentang berbagai macam persoalan-pesoalan pendidikan yang terjadi di
        sekitar.
        Pada era otonomi sekolah, sekolah dibebaskan untuk menentukan kebutuhannya sendiri,
        misalnya memilih buku-buku pelajaran yang akan diajarkan di sekolah yang bersangkutan.
        Campur tangan pemerintah lebih difokuskan kepada pemberian informasi atau referensi yang
        tidak hanya menunjang kegiatan belajar, tapi juga membantu sekolah dalam memecahkan
        berbagai persoalan pendidikan.
        Berdasarkan keinginan tersebut, Direktorat PMU sejak tahun 2001 memberikan kepada
        sekolah sebuah bahan bacaan berupa majalah pendidikan ”Gerbang” yang diterbitkan oleh
        Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
        (LP3 UMY), merupakan satu-satunya majalah pendidikan yang berisi pesan, misi dan visi
        pendidikan ke sekolah-sekolah, terutama menyangkut penyebaran konsep manajemen
        peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS). Disamping itu untuk memberikan inovasi-
        inovasi baru dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.



                                                                                                 23
b. Referensi pengembangan pendidikan majalah sastra Horison
   Karya sastra adalah sesuatu yang sangat penting untuk diapresiasikan dan dipahami oleh
   generasi muda dalam rangka menumbuhkan kehalusan budi dan kepekaan terhadap berbagai
   masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Karya satra berupa cerpen, puisi, prosa, sajak dan
   essai yang ditulis oleh para sastrawan Indonesia, dapat menumbuhkan, memperluas wawasan
   dan ketajaman generasi muda dalam memahami berbagai persoalan masyarakat secara kritis.
   Hal tersebut sejalan dengan salah satu tuntutan pendidikan SMA, yakni membentuk siswa
   yang berbudi pekerti luhur, tanggap terhadap persoalan-persoalan di sekitarnya dan mampu
   hidup di tengah-tengah masyarakat. Salah satu cara yang diyakini meningkatkan pemahaman
   dan apresiasi siswa terhadap karya-karya sastra adalah memberikan bahan bacaan (referensi)
   pendidikan sastra.
   Majalah sastra Horison adalah satu-satunya majalah sastra yang memiliki reputasi
   dibidangnya. Dilahirkan dan dikelola oleh sederetan sastrawan terkemuka di Indonesia,
   seperti Muchtar Lubis, WS. Rendra, PK. Oyong, Hamsad Rangkuti, Gunawan Muhammad,
   Taufiq Ismail, Sutardji Calzoum Bachri, Hamid Jabbar, Sapardi Djoko Damono, Arief
   Budiman dan sastrawan muda berbakat lainnya. Karya-karya adiluhung mereka sering
   ditampilkan dalam majalah yang sejak tahun 70-an telah menjadi majalah sastra yang paling
   sering dibicarakan orang dibidangnya, sebagaimana halnya majalah Tempo dan Koran
   Kompas.
   Hal-hal seperti disebutkan diataslah yang mendorong Direktorat PMU sejak tahun 1999
   memilih Horison sebagai satu-satunya referensi pendidikan sastra dalam bentuk majalah yang
   layak untuk dibaca para siswa dan guru di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan kedua referensi pengembangan
pendidikan tersebut dalam TA 2004 diketahui sebagai berikut:
a. Pengadaan Majalah Gerbang sebanyak 96.000 eksemplar sesuai kontrak No.
   BK.164/F.1305/PSSP/2004 tanggal 13 Mei 2004 sebesar Rp936.000.000,00 dilaksanakan
   oleh PD. Percetakan Cahaya Timur. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 214 hari
   terhitung sejak tanggal 17 Mei s.d 20 Desember 2004. Pekerjaan telah dinyatakan selesai
   100% dan kepada rekanan sudah dibayar lunas 100% dengan SPM No. 881323Y/088/118
   tanggal 16 Desember 2004.
   Penunjukan langsung PD. Percetakan Cahaya Timur sebagai pelaksana pengadaan dan
   pedistribusian Majalah Gerbang berdasarkan Keputusan Pimpro PSSP No.
   BK.434/G.2903/PSSP/2004 tanggal 11 Mei 2004. Penunjukan langsung TA 2004 dilakukan
   oleh Pimpro berdasarkan Keppres RI Nomor 80 Tahun 2004 Pasal 26 huruf (a) yang
   menyebutkan Pejabat yang berwenang menetapkan penyedia barang/jasa adalah pengguna
   barang/jasa untuk pengadaan barang yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima
   puluh milyar rupiah) tanpa memerlukan persetujuan Menteri/Panglima TNI/Kepala
   Polri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/ Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin
   BHMN/Direksi BUMN/BUMD, pejabat atasan pengguna barang/jasa yang bersangkutan.
   Sedangkan penunjukan langsung sebelum TA 2004 dilakukan dengan ijin prinsip dari
   Menteri dan yang terakhir pada TA 2003 sesuai Surat Mendiknas No. 26/RHS/MPN/2003
   tanggal 21 Maret 2003 tentang persetujuan ijin prinsip penunjukan langsung yang antara lain



                                                                                             24
   menyebutkan bahwa Menteri dapat menyetujui pelaksanaan pengadaan buku referensi
   pendidikan TA 2003 dilaksanakan dengan penunjukan langsung kepada LP3 UMY.
   Proses penunjukan langsung PD. Percetakan Cahaya Timur sebagai pelaksana pengadaan dan
   pedistribusian Majalah Gerbang TA 2004 dibuktikan dengan :
   1). Berita acara penjelasan pekerjaan No. BK.134/F.2904/PSSP/2004 tanggal 29 April 2004.
   2). Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Surat Penawaran Harga No.
       BK.145/F.0405/PSSP/2004 tanggal 4 Mei 2004 yang berisi penawaran dari PD
       Percetakan Cahaya Timur untuk pengadaan tersebut sebesar Rp1.056.000.000,00
       sementara besarnya HPS/OE adalah sebesar Rp938.952.000,00.
   3). Berita Acara Negosiasi Harga No. BK. 147/F.0505/PSSP/2004 tanggal 5 Mei 2004 yang
       menghasilkan harga pekerjaan sebesar Rp936.000.000,00 dari penawaran sebesar
       Rp1.056.000.000,00.
   4). Surat Penetapan Harga Penawaran dari Pimpro PSSP Jakarta No.
       BK.156/F.1005/PSSP/2004 tanggal 10 Mei 2004 perihal Penetapan Harga Penawaran
       yang menyebutkan Pekerjaan Pengadaan Referensi Pengembangan Pendidikan
       dilaksanakan oleh PD. Percetakan Cahaya Timur dengan harga borongan sebesar
       Rp936.000.000,00.
b. Pengadaan Majalah Horison sebanyak 108.000 eksemplar sesuai kontrak
   BK.438/F.0609/PSSP/2004 tanggal 6 September 2004 sebesar Rp1.026.000.000,00
   dilaksanakan oleh PT. Cakrawala Budaya Indonesia. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
   selama 90 hari terhitung sejak tanggal 7 September s.d 7 Desember 2004. Pekerjaan telah
   dinyatakan selesai 100% dan kepada rekanan sudah dibayar lunas dengan SPM
   No.880199Y/088/118 tanggal 14 Desember 2004.
   Penunjukan PT Cakrawala Budaya Indonesia sebagai pelaksana Pengadaan Referensi
   Pendidikan Pengembangan Sastra dilakukan dengan cara penunjukan langsung sesuai
   Keputusan Pimpro PSSP No. BK.428/F.0209/PSSP/2004 tanggal 1 September 2004.
   Penunjukan      PT Cakrawala Budaya Indonesia sebagai pelaksana pengadaan dan
   pedistribuasian Majalah Horison sudah berlangsung sejak TA 1999. Penunjukan langsung TA
   2004 dilakukan oleh Pimpro berdasarkan Keppres RI Nomor 80 Tahun 2004 Pasal 26 huruf
   (a) yang menyebutkan Pejabat yang berwenang menetapkan penyedia barang/jasa adalah
   pengguna barang/jasa untuk pengadaan barang yang bernilai sampai dengan
   Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) tanpa memerlukan persetujuan
   Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/ Dewan
   Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD, pejabat atasan pengguna barang/jasa
   yang bersangkutan. Sebelumnya penunjukan langsung dilakukan dengan ijin prinsip oleh
   Menteri yang terakhir TA 2003 sesuai Surat Mendiknas No. 26/RHS/MPN/2003 tanggal 21
   Maret 2003 tentang persetujuan ijin prinsip penunjukkan langsung yang antara lain
   menyebutkan bahwa Menteri dapat menyetujui pelaksanaan pengadaan buku referensi
   pendidikan dan sastra TA 2003 dilaksanakan dengan penunjukkan langsung kepada Yayasan
   Indonesia.
   Proses penunjukan langsung PT Cakrawala Budaya Indonesia sebagai pelaksana pengadaan
   dan pedistribuasian Majalah Horison TA 2004 dibuktikan dengan :



                                                                                         25
   1). Berita acara penjelasan pekerjaan No. BK.414/F.2708/PSSP/2004 tanggal 27 Agustus
       2004.
   2). Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Surat Penawaran Harga No.
       BK.420/F.420/PSSP/2004 tanggal 30 Agustus 2004 yang berisi penawaran dari PT
       Cakrawala Budaya Indonesia untuk pengadaan tersebut sebesar Rp1.188.000.000,00
       sementara besarnya HPS/OE adalah sebesar Rp1.047.600.000,00.
   3). Berita Acara Negosiasi Harga No. BK.421/F.3008/PSSP/2004 tanggal 30 Agustus 2004
       yang menghasilkan harga pekerjaan sebesar Rp1.026.000.000,00 dari penawaran sebesar
       Rp1.188.000.000,00.
   4). Surat Penetapan Harga Penawaran dari Pimpro PSSPP SMU Jakarta No.
       BK.425/F.0109/PSSP/2004 tanggal 1 September 2004 perihal Persetujuan Penetapan
       Harga Penawaran yang menyebutkan Pekerjaan Pengadaan Referensi Pendidikan
       Pengembangan Sastra dilaksanakan oleh PT. Cakrawala Budaya Indonesia dengan harga
       borongan sebesar Rp1.026.000.000,00.
Dengan demikian proses penunjukan langsung kedua rekanan pelaksana pengadaan referensi
pengembangan pendidikan tersebut telah mengikuti     ketentuan pengadaan barang/jasa
pemerintah.
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan kontrak dan bukti-bukti pengiriman buku
referensi yang diterima oleh proyek diketahui sebagai berikut:
a. Pengiriman kedua majalah tersebut oleh rekanan menggunakan jasa PT.Pos Indonesia, dan
   dalam masing-masing kontrak diatur sebagai berikut:
   - Kontrak Majalah Horison.
     Bahwa pembayaran dilakukan melalui KPKN Jakarta III yang dibuktikan dengan Berita
     Acara Serah Terima dan Berita Acara Serah Terima kembali untuk dikirimkan melalui
     melalui PT.Pos Indonesia yang diperiksa dan diketahui oleh Tim Penerima dan Pimpro dan
     rekanan bertanggungjawab sepenuhnya atas kelengkapan dan keselamatan majalah
     referensi dari tempat pemberangkatan sampai ke lokasi sekolah.
   - Kontrak Majalah Gerbang
     Bahwa pembayaran dilakukan melalui KPKN Jakarta III yang dibuktikan dengan Berita
     Acara Pemeriksaan oleh Tim yang ditunjuk oleh proyek dan bukti kirim/resi dari PT.Pos ke
     lokasi.
   Dari kedua klausul yang diatur dalam masing-masing kontrak tersebut menunjukkan
   kelemahan, karena pembayaran kontrak hanya didasarkan pada bukti kirim/resi dari PT.Pos
   Indonesia sehingga tidak ada jaminan bahwa majalah tersebut telah sampai dan diterima
   secara lengkap disekolah. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa bukti
   kirim yang disampaikan kepada proyek hanya berupa daftar pengiriman kolektif yang
   distempel oleh PT.Pos Indonesia, bukan bukti kirim/resi ke masing-masing lokasi/sekolah.
   Hal ini juga terbukti dari hasil cek fisik pada beberapa sekolah yang menunjukkan bahwa
   masih terdapat beberapa sekolah yang belum menerima majalah.
b. Dari sebanyak 96.000 eksemplar Majalah Gerbang yang harus diadakan dan dikirim oleh
   rekanan ke 30 propinsi yang mencakup 8000 lokasi/sekolah menurut kontrak, sampai saat


                                                                                          26
    pemeriksaan tanggal 5 Juli 2005 baru diterima bukti tanda terima dari sekolah sebanyak
    8.538 eksemplar, sedangkan menurut Tanda Terima Pengiriman yang dibuat oleh Kantor Pos
    telah dikirim 100%. Dengan demikian masih terdapat sebanyak 87.462 eksemplar sebesar
    Rp852.754.500,00 (87.462 x Rp9.750,00) atau 91,10% yang belum ada bukti tanda terima
    dari masing-masing sekolah.
c. Dari sebanyak 108.000 eksemplar Majalah Horison yang harus diadakan dan dikirim oleh
   rekanan ke 30 propinsi yang mencakup 4.500 lokasi/sekolah menurut kontrak, sampai saat
   pemeriksaan tanggal 5 Juli 2005 baru diterima bukti tanda terima dari sekolah sebanyak
   12.508 eksemplar, sedangkan menurut Tanda Terima Pengiriman yang dibuat oleh Kantor
   Pos telah dikirim 100%. Dengan demikian masih terdapat sebanyak 95.492 eksemplar sebesar
   Rp907.174.000,00 (95.492 x Rp9.500,00) atau 88,40% yang belum ada bukti tanda terima
   dari masing-masing sekolah.
d. Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik pada 5 sekolah di Propinsi Jawa Timur tanggal 6, 8,
   dan 13 Juni 2005 diketahui terdapat beberapa sekolah yang belum menerima kedua buku
   referensi tersebut, sedangkan batas waktu pelaksanaan pekerjaan menurut kontrak seharusnya
   tanggal 20 Desember 2004 untuk PD. Percetakan Cahaya Timur dan tanggal 7 Desember
   2004 untuk PT. Cakrawala Budaya Indonesia dengan rincian :
        No.       Uraian               Volume                       Sekolah Penerima
                             Kontrak    Fisik Selisih
        1        Gerbang        12         9     3       SMU Muhammadiyah 4 Lamongan
        2.       Gerbang        12         9     3       SMA Persatuan Kedungpring Lamongan
        3.       Horison        12        11     1       SMAN I Sidoarjo
        4.       Gerbang        12         6     6       SMA Mahardika, Surabaya
        5.       Gerbang        12         7     5       SMAN 8 Surabaya

    Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengiriman buku referensi belum seluruhnya
    sampai di sekolah. Bukti-bukti pengiriman majalah yang dijadikan dasar pembayaran bukan
    merupakan bukti yang menunjukkan bahwa kedua majalah tersebut benar-benar diterima oleh
    sekolah tepat waktu dan tepat jumlah. Kedua rekanan terlambat menyelesaikan pekerjaaan
    pengadaan dan pengiriman buku referensi masing-masing PD. Percetakan Cahaya Timur
    selama 164 hari dan PT. Cakrawala Budaya Indonesia selama 188 hari sehingga harus
    dikenakan sanksi denda maksimum, masing-masing kepada PD. Percetakan Cahaya Timur
    sebesar Rp46.800.000,00 (5% x Rp936.000.000,00) dan kepada PT. Cakrawala Budaya
    Indonesia sebesar Rp51.300.000,00 (5% x Rp1.026.000.000,00).

Hal tersebut tidak sesuai dengan:
a. Kontrak No. BK.164/F.1305/PSSP/2004 tanggal 13 Mei 2004:
    - Pasal 4 antara lain menetapkan bahwa waktu untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan
      selama 214 hari kalender .
    -        Pasal 6 ayat (1):   antara lain menyatakan bahwa pihak kedua bertanggungjawab
                                 sepenuhnya atas kelengkapan dan keselamatan Referensi Pendidikan
                                 Pengembangan sastra dari tempat pemberangkatan sampai ke lokasi
                                 sekolah.




                                                                                              27
                Ayat (2)    Penyerahan Referensi Pendidikan Pengembangan Sastra ke sekolah
                            dari pihak kedua harus dalam keadaan utuh, baru, lengkap, tidak
                            cacat.
     - Pasal 10, Apabila Pihak kedua tidak atau belum menyerahkan semua pekerjaan sampai
       batas waktu yang telah ditentukan, maka pihak kedua dikenakan denda sebesar 1 permil
       untuk setiap hari kelambatan atau maksimum 5%.
b. Kontrak No.BK.438/F.0609/PSSP/2004 tanggal 6 September 2004:
     - Pasal 4 antara lain menetapkan bahwa waktu untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan
       selama 90 hari kalender.
     - Pasal 6 ayat (1) antara lain menyatakan bahwa pihak kedua bertanggungjawab
       sepenuhnya atas kelengkapan dan keselamatan Referensi Pendidikan Pengembangan
       sastra dari tempat pemberangkatan sampai ke lokasi sekolah.
     - Pasal 10, Apabila Pihak kedua tidak atau belum menyerahkan semua pekerjaan sampai
       batas waktu yang telah ditentukan, maka pihak kedua dikenakan denda sebesar 1 permil
       untuk setiap hari kelambatan atau maksimum 5%.

Hal tersebut mengakibatkan :
a. Referensi Pengembangan Pendidikan (Majalah Gerbang) dan Referensi Pengembangan
   Sastra (Majalah Horison) sebesar Rp1.759.928.500,00 (Rp852.754.500,00 +
   Rp907.174.000,00) belum dapat diketahui apakah sampai disekolah atau tidak.
b. Terdapat denda keterlambatan yang           belum    dipungut   sebesar   Rp98.100.000,00
   (Rp46.800.000,00 + Rp51.300.000,00).

Hal tersebut terjadi karena :
a. Kurangnya tanggung jawab rekanan dalam melaksanakan kontrak yang telah disepakati
   bersama dengan proyek.
b. Perhitungan biaya kirim dalam kontrak adalah menggunakan frangko berlangganan, sehingga
   tidak mewajibkan Kantor Pos untuk meminta tanda bukti kirim.
c. Pengendalian dan pengawasan Pimpro dan atasan langsung Pimpro kurang optimal.

Atas permasalahan tersebut pihak proyek menyatakan bahwa Kegiatan Pengadaan dan
Pengiriman Buku Referensi Pendidikan TA. 2004 yaitu Majalah Pendidikan Gerbang dan
Majalah Sastra Horison belum semua sekolah menyerahkan bukti tanda terima kepada Proyek
Pengembangan Sistem dan Standart Pengelolaan SMU Jakarta. Terkait dengan denda
keterlambatan, secara kontraktual perusahaan telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka
waktu yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, kami akan berusaha untuk menyurati sekolah-
sekolah terutama yang belum mengembalikan tanda terima buku atau yang sudah mengembalikan
tetapi belum lengkap, agar segera menyampaikan tanda terima buku referensi pendidikan dalam
waktu secepatnya. Apabila ternyata ada beberapa sekolah yang memang tidak menerima buku
dimaksud, maka Direktorat Pendidikan Menengah Umum akan minta pertanggungjawaban PD.
Percetakan Cahaya Timur dan PT. Cakrawala Budaya Indonesia selaku pihak kedua dalam
pengadaan buku dimaksud.


                                                                                           28
     Atas tanggapan proyek yang menyatakan bahwa terkait dengan denda keterlambatan, secara
     kontraktual perusahaan telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah
     disepakati bersama. Tim pemeriksa kurang dapat menerima, karena secara fisik masih terdapat
     majalah yang belum diterima oleh sekolah sampai dengan saat pemeriksaan tanggal 6, 8 dan 13
     Juni 2005. Sesuai dengan kontrak pada pasal 10 yang menyebutkan bahwa apabila Pihak kedua
     tidak atau belum menyerahkan semua pekerjaan sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka
     pihak kedua dikenakan denda sebesar 1 permil untuk setiap hari kelambatan atau maksimum 5%.

     BPK-RI menyarankan kepada Dirjen Dikdasmen agar :
     a. Meninjau kembali kebijakan pengadaan buku referensi secara terpusat yang sudah
        berlangsung selama kurang lebih 5 tahun.
     b. Meminta pertanggungjawaban rekanan untuk membuktikan bahwa majalah yang dibeli telah
        benar-benar sampai ke sekolah tepat waktu dan tepat jumlah serta menagih denda
        keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada PD. Percetakan Cahaya Timur sebesar
        Rp46.800.000,00 dan PT. Cakrawala Budaya Indonesia sebesar Rp51.300.000,00 untuk
        disetor ke Kas Negara.


3.   (02.16) Penyaluran dan Penggunaan Bantuan Block Grant Jaringan Kerja Pengembangan
     Olimpiade dan Lomba-Lomba Keilmuan serta Bantuan Block Grant Seleksi Olimpiade
     Tingkat Kabupaten/Kota TA 2004 Tidak Tertib
     Dalam TA. 2004 Bagpro PWK, Direktorat PMU, Ditjen Dikdasmen telah melakukan kegiatan
     pemberian dana block grant guna mendukung pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) di
     Pekanbaru Riau tanggal 24-29 Agustus 2004 dan memfasilitasi siswa Indonesia dalam berbagai
     olimpiade keilmuan bertaraf internasional. Sasaran pemberian dana block grant dalam rangka
     mendukung penyelenggaraan OSN adalah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk kegiatan
     seleksi siswa dan Perguruan Tinggi Negeri untuk kegiatan pembinaan siswa yang lulus seleksi
     tingkat propinsi serta guru-guru untuk mata pelajaran yang dilombakan dalam olimpiade. Bantuan
     block grant Jaringan Kerja Pengembangan Olimpiade tersebut telah disalurkan kepada 71
     Jurusan/Departemen di 28 PTN berdasarkan keputusan Pimbagpro No.577/Bagpro-
     PWK/P/V/2004 tanggal 4 Mei 2004. Penyaluran dana block grant dilakukan langsung oleh
     KPKN melalui SPM-LS ke masing-masing rekening fakultas penerima bantuan. Dana block grant
     tersebut dikelola oleh masing-masing departemen/jurusan sesuai dengan bidang study pada
     universitas yang ditunjuk. Penggunaan dana adalah untuk honorarium (panitia, dosen atau
     pembina), alat tulis kantor, penggandaan bahan, transpor, akomodasi, konsumsi dalam rangka
     Pembinaan Jaringan Kerja Olimpiade dan Lomba-lomba Keilmuan. Sedangkan block grant
     Seleksi Olimpiade Tingkat Kabupaten/Kota telah disalurkan kepada 371 kabupaten/kota dengan
     total dana sebesar Rp5.673.540.000,00 berdasarkan keputusan Pimbagpro No.48/Bagpro
     PWK/P/III/2004 tanggal 2 Maret 2004. Penyaluran dana block grant dilakukan langsung oleh
     KPKN melalui SPM-LS ke masing-masing rekening Dinas Pendidikan Kab/Kota dengan nilai
     yang bervariasi sesuai alokasi/kuota yang telah ditentukan. Penggunaan dana block grant tersebut
     dikelola oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota yang bersangkutan dan diharapkan dapat
     dilaksanakan pada bulan April-Mei 2004.




                                                                                                  29
Jumlah dana block grant yang telah disalurkan adalah sebagai berikut:
 No          JENIS BLOCK           TARGET (DIP/PO)               REALISASI
                GRANT
  1     Block Grant Pembinaan   26 prop. 100 jursn/dept    20 prop. 71 Jur/dept. di    (SK Pimbagpro
        Jaringan Kerja          35 PTN                     28 PTN                      No.577/Bagpro
        Pengembangan            (Rp20.000.000,00/pkt),     (Rp30.000.000,00/pkt),      PWK/P/V/2004 4-5-
        Olimpiade Dan Lomba-    sebesar Rp2.000.000.000    sebesar                     2004)
        Lomba Keilmuan                                     Rp2.130.000.000,00
  2     Block Grant Seleksi     380 kabupaten/kota di 30   371 kabupaten/kota di 30    (SK Pimbagpro
        Olimpiade Tingkat       provinsi sebesar           provinsi sebesar            No.48/Bagpro
        Kabupaten/Kota          Rp5.822.844.000            Rp5.673.540.000             PWK/P/III/2004 2-3-
                                                                                       2004)
                      TOTAL     Rp7.822.844.000,00         Rp7,803,540,000

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pemberian subsidi tidak mencapai sasaran yang
direncanakan dalam DIP/PO. Khusus untuk block grant Pembinaan Jaringan Kerja
Pengembangan Olimpiade terjadi penurunan volume sasaran kegiatan dan menaikkan biaya
satuan per kegiatan yang tidak didukung dengan revisi PO. Dengan demikian kenaikan biaya
satuan per kegiatan dari sebesar Rp20.000.000,00 per paket menjadi Rp30.000.000,00 per paket
tidak memiliki dasar kebijakan yang jelas, sehingga pembinaan jaringan kerja pengembangan
olimpiade dan lomba-lomba keilmuan pada enam propinsi meliputi 29 jurusan/dept di tujuh PTN
tidak tercapai. Sedangkan pemberian dana block grant untuk seleksi olimpiade tidak menjangkau
sembilan kabupaten/kota dari 380 kabupaten/kota yang telah direncanakan dalam PO. Hal ini
karena sembilan kabupaten/kota tersebut tidak dapat dihubungi dan tidak hadir dalam workshop
pra olimpiade yang diadakan Bagpro.
a. Block grant Jaringan Kerja Pengembangan Olimpiade dan Lomba-Lomba Keilmuan
      1). Berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban penyaluran dan
          penggunaan dana block grant sebesar Rp690.000.000,00 serta konfirmasi dengan
          pengelola dana block grant pada enam PTN yang dijadikan sampel diketahui sebagai
          berikut:
         a). Terdapat pembayaran honorarium dan pengadaan barang/jasa yang tidak dipungut
             pajak sebagai berikut:
              No         PTN/Jurusan         Nilai Block grant (Rp)              Pajak tidak dipungut
              1     UNAIR                                                    PPh 21           PPN & PPh 22
                    Matematika                     30.000.000                2.365.500,00                   -
                    Biologi                        30.000.000                1.665.000,00          146.625,00
                    Kimia                          30.000.000                2.160.000,00          230.000,00
              2     ITS
                    Fisika                         30.000.000                1.226.250,00       1.207.500,00
                    Teknik Informatika             30.000.000                1.203.750,00         616.400,00
              3     UNIBRAW
                    Fisika                         30.000.000                1.215.000,00         537.510,00
              4     UNM
                    Matematika                     30.000.000                 667.500,00                     -
              5     IPB
                    Biologi                        30.000.000               1.657.500,00                   -
                    Kimia                          30.000.000                 570.000,00                   -
                                   Jumlah                                  12.730.500,00        2.737.410,00




                                                                                                             30
   b). Terdapat sisa bantuan block grant yang tidak digunakan pada FMIPA-Matematika
       Universitas Airlangga (UNAIR) sebesar Rp2.768.000,00 dan masih disimpan
       pengelola block grant.
   c). Terdapat pengeluaran block grant untuk pembinaan guru dan siswa sebesar
       Rp7.050.000,00 yang belum dipertanggungjawabkan pada FMIPA-Biologi UNAIR
   d). Terdapat pemotongan bantuan block grant untuk Institution Fee Fakultas dan Jurusan
       sebesar Rp5.400.000,00 pada UNAIR masing-masing:
       - FMIPA-Matematika          : Rp2.400.000,00
       - FMIPA-Biologi             : Rp3.000.000,00
   e). Duplikasi pembinaan siswa olimpiade sebanyak 8 orang antara FMIPA-Biologi
       Universitas Brawijaya (UNIBRAW) dan FMIPA-Biologi UNAIR, sehingga
       pembinaan siswa olimpiade pada FMIPA-Biologi UNAIR dengan biaya sebesar
       Rp18.270.000,00 yang sebenarnya telah dibina sebelumnya oleh FMIPA-Biologi
       UNIBRAW merupakan pemborosan keuangan Negara.
   f). Terdapat Fakultas/Jurusan penerima block grant yang tidak memiliki siswa olimpiade
       yang akan dibina yaitu:
       -   Jurusan Fisika Institut Teknologi Surabaya (ITS), tidak memiliki siswa binaan
           karena peserta yang lolos ke tingkat nasional untuk wilayah Jatim hanya satu
           orang dan dibina oleh FMIPA UNIBRAW. Dana pembinaan siswa dialihkan
           menjadi kegiatan lomba Fisika intern di ITS dengan dana sebesar
           Rp3.000.000,00 sehingga tidak tepat sasaran program.
       -   Jurusan Matematika Universitas Negeri Malang (UNM), karena dari sembilan
           siswa peserta bidang Matematika yang seharusnya dibina ternyata tujuh dibina
           oleh Matematika UNAIR, sedangkan dua siswa lainnya tidak bersedia dibina
           UNM sehingga tidak hadir. Oleh karena itu UNM melimpahkan dana alokasi
           pembinaan siswa kepada Matematika UNAIR sebesar Rp2.146.000,00 dan
           merupakan pemborosan keuangan Negara, karena UNAIR juga menerima
           bantuan yang sama untuk pembinaan siswa.
   g). Selain itu juga terdapat Fakultas/Jurusan penerima block grant yang tidak memiliki
       guru-guru komputer yang akan dibina yaitu Teknik Informatika ITS, karena pelajaran
       komputer bukan merupakan mata pelajaran wajib di sekolah sehingga tidak ada guru
       komputer.
2). Sampai saat pemeriksaan berakhir (Juli 2005) masih terdapat penerima block grant yang
    belum memberikan laporan pertanggungjawaban ke Bagpro yaitu Universitas Indonesia
    (UI) dan ITS untuk bidang study Komputer dan Universitas Siah Kuala Nangroe Aceh
    Darussalam (NAD) untuk bidang study Matematika. Masing-masing menerima block
    grant sebesar Rp30.000.000,00 atau Rp90.000.000,00 total untuk ketiganya. Selanjutnya
    dari uji petik atas 15 laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh pengelola dana
    block grant untuk pembinaan jaringan kerja pengembangan olimpiade dan lomba-lomba
    keilmuan sebesar Rp450.000.000,00 (15 x Rp30.000.000,00), diketahui sebanyak empat
    departemen hanya melaporkan kegiatan pelaksanaannya dan tidak memberikan laporan
    keuangan serta bukti pendukung pengeluaran uang/Surat Pertanggungjawaban (SPJ),


                                                                                       31
         sedangkan delapan departemen telah memberikan laporan rincian biaya namun tidak
         didukung oleh SPJ yang lengkap. Ringkasan laporan tersebut adalah sebagai berikut:
    No         PERGURUAN                BIDANG          Tanggal      Nilai Block   Laporan yang dikirimkan
                 TINGGI                  STUDY        Pelaksanaan    Grant (Rp)
                                      (Departemen)
     1                2                    3                4            5                     6
           Universitas Indonesia,     Kimia          8-9 Desember    30,000,000    Laporan kegiatan tanpa
    1      Jakarta                                   2004                          Laporan keuangan dan SPJ
                                      Fisika         31 Agt-2 Sept   30,000,000    Laporan     kegiatan    dan
    2                                                2004                          Rincian biaya tanpa SPJ
                                      Biologi        26-27 Oktober   30,000,000    Laporan kegiatan, Rincian
                                                     2004                          biaya dan SPJ transport
    3                                                                              peserta sebesar Rp4.900.000
           Institut       Pertanian   Kimia          9-11 Agustus    30,000,000    Laporan kegiatan, Rincian
           Bogor                                     2004                          biaya dan SPJ sebesar
    4                                                                              Rp9.300.000
                                      Fisika         18-22 Agustus   30,000,000    Laporan     kegiatan    dan
    5                                                2004                          Rincian biaya tanpa SPJ
           Institut       Teknologi   Matematika     7 Juli 2004     30,000,000    Laporan kegiatan tanpa
    6      Bandung                                                                 Laporan keuangan dan SPJ

    7                                 Biologi        7-8 Juli 2004   30,000,000    Laporan kegiatan tanpa
                                                                                   Laporan keuangan dan SPJ
                                      Kimia          7 Juli 2004     30,000,000    Laporan     kegiatan    dan
    8                                                                              Rincian biaya tanpa SPJ

    9                                 Fisika         7 Juli 2004     30,000,000    Laporan kegiatan tanpa
                                                                                   Laporan keuangan dan SPJ
                                      Komputer       1-5 Juni 2004   30,000,000    Laporan     kegiatan    dan
    10                                                                             Rincian biaya tanpa SPJ
           Universitas Gadjah         Komputer       2-20 Agustus    30,000,000    Laporan     kegiatan    dan
    11     Mada Yogyakarta                           2004                          Rincian biaya tanpa SPJ
           Universitas                Matematika     Juli 2004-      30,000,000    Laporan     kegiatan    dan
           Tanjungpura                               Februari 2005                 Rincian anggaran biaya
    12     Pontianak                                                               tanpa SPJ
           TOTAL dana yang belum didukung dengan SPJ                 (12x30.000.000-4.900.000-9.300.000)
                                                                     =360.000.000-14.200.000= 345.800.000
   Atas dana block grant sebesar Rp450.000.000,00 yang telah digunakan, diantaranya sebesar
   Rp345.800.000,00 tidak didukung dengan SPJ yang memadai. Selain itu, penggunaan dana
   block grant pada empat jurusan/departement penerima block grant yaitu Departemen Kimia,
   Fisika dan Biologi Universitas Indonesia serta Departemen Matematika Universitas
   Tanjungpura Pontianak dilaksanakan setelah kegiatan Olimpiade Sains Nasional selesai (24-
   29 Agustus 2004) bahkan pada TA 2005 sehingga penggunaannya melewati TA 2004, dan
   hanya melakukan pembinaan terhadap guru-guru Pembina Olimpiade.
b. Block grant Seleksi Olimpiade Tingkat Kabupaten/Kota
   Dari 371 kabupaten/kota yang menerima block grant seleksi olimpiade, diantaranya sebanyak
   63 kabupaten/kota pengelola dana block grant sebesar Rp879.660.000,00 belum
   menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana ke Bagpro, dengan rincian
   berikut:




                                                                                                         32
No          Nama Provinsi              Kab/Kota            Nilai Block Grant (Rp)
1                2                           3                       4
1    JAWA BARAT             1    Kab. Majalengka                         14,970,000
                            2    Kab. Indramayu                          17,830,000
                            3    Kab. Purwakarta                         13,210,000
                            4    Kab. Bekasi                             14,090,000
                            5    Kota Depok                              14,530,000
2    JAWA TIMUR             6    Kab. Jember                             17,170,000
                            7    Kab. Bangkalan                          14,310,000
3    NAD                    8    Kab. Aceh Utara                         14,530,000
                            9    Kab. Aceh Timur                         16,510,000
                            10   Kab. Aceh Tengah                        13,870,000
                            11   Kab. Aceh Tengggara                     14,310,000
                            12   Kota Sabang                             11,010,000
                            13   Kab. Aceh Singkil                       11,010,000
                            14   Kab. Bireun                             14,090,000
                            15   Kota Langsa                             12,330,000
                            16   Kab. Aceh Jaya                          11,010,000
                            17   Kab. Naganraya                          11,010,000
4    SUMATERA UTARA         18   Kab. Deli Serdang                       35,870,000
                            19   Kab. Nias                               15,630,000
                            20   Kota Tanjung Balai                      11,670,000
5    SUMATERA BARAT         21   Kab. Pesisir Selatan                    13,650,000
                            22   Kota Sawah Lunto                        11,230,000
                            23   Kab. Kepulauan Mentawai                 11,230,000
6    RIAU                   24   Kab. Rokan Hilir                        12,770,000
                            25   Kota Batam                              11,450,000
                            26   Kab. Natuna                             10,790,000
                            27   Kab. Palalawan                          11,230,000
                            28   Kab. Rokan Hulu                         12,330,000
7    JAMBI                  29   Kab. Sarolangun Bangko                  10,790,000
                            30   Kab. Kerinci                            14,090,000
8    SUMATERA SELATAN       31   Kota Prabumulih                         11,450,000
9    LAMPUNG                32   Kab. Lampung Utara                      18,490,000
10   KALIMANTAN TENGAH      33   Kab. Katingan                           11,700,000
                            34   Kab. Pulau Pisang                       11,700,000
                            35   Kab. Sukamara                           11,700,000
                            36   Kab.Lamandau                            11,700,000
11   KALIMANTAN TIMUR       37   Kab. Kutai Barat                        13,590,000
                            38   Kab. Pasir Utara                        11,700,000
12   SULAWESI SELATAN       39   Kab. Bantaeng                           11,670,000
                            40   Kab. Bulukumba                          13,870,000
                            41   Kab. Pinrang                            13,650,000
                            42   Kab. Polewali Mamasa                    13,870,000



                                                                                      33
 1               2                              3                   4
                              43   Kab. Mamuju                          11,890,000
 13   SULAWESI TENGGARA       44   Kab. Kolaka                          13,430,000
 14   MALUKU                  45   Kab. Maluku Tengah                   21,690,000
                              46   Kab. Maluku Tenggara                 13,320,000
                              47   Kota Ambon                           16,510,000
                              48   Kab. Pulau Buru                      12,510,000
                              49   Kab. Maluku Tenggara Barat           13,320,000
 15   NTB                     50   Kab. Lombok Barat                    14,940,000
                              51   Kota Bima                            18,930,000
 16   NTT                     52   Kab. Belu                            12,510,000
                              53   Kab. Sikka                           12,510,000
                              54   Kab. Manggarai                       16,830,000
                              55   Kab. Sumba Timur                     12,510,000
                              56   Kota Kupang                          12,770,000
                              57   Kab. Rote Ndao                       11,430,000
 17   PAPUA                   58   Kab. Fak-Fak                         11,700,000
 18   BENGKULU                59   Kota Bengkulu/Singkala               15,850,000
 19   MALUKU UTARA            60   Kab. Maluku Utara                    18,990,000
                              61   Kab. Halmahera Tengah                13,590,000
 20   BANTEN                  62   Kota Tangerang                       18,930,000
                              63   Kota Cilegon                         11,890,000
      TOTAL                                                         879,660,000
Dengan demikian, dari penyaluran dana block grant Jaringan Kerja Pengembangan
Olimpiade dan Lomba-Lomba Keilmuan serta Seleksi Olimpiade Tingkat Kabupaten/Kota
sebesar Rp1.569.660.000,00 dapat disimpulkan sebagai berikut:
1) Terdapat pembayaran honorarium yang tidak dipungut PPh 21 sebesar Rp12.730.500,00
   serta PPN dan PPh 22 sebesar Rp2.737.410,00.
2) Terdapat penggunaan bantuan pada FMIPA-Biologi               UNAIR     yang       belum
   dipertanggungjawabkan sebesar Rp7.050.000,00
3) Sisa bantuan block grant pada FMIPA-Matematika UNAIR belum disetor ke Kas Negara
   sebesar Rp2.768.000,00.
4) Pemborosan keuangan Negara minimal sebesar Rp28.816.000,00 (Rp5.400.000,00 +
   Rp18.270.000,00 + Rp3.000.000,00 + Rp2.146.000,00).
5) Laporan penggunaan block grant Jaringan Kerja Pengembangan Olimpiade pada 12
   departemen/jurusan sebesar Rp345.800.000,00 tidak didukung dengan SPJ yang
   memadai.
6) Penggunaan block grant Seleksi Olimpiade Tingkat Kabupaten/Kota pada 63 Kab/Kota
   sebesar Rp879.660.000,00 dan penggunaan block grant Jaringan Kerja Pengembangan
   Olimpiade pada 3 departemen/jurusan sebesar Rp90.000.000,00 belum dilaporkan dan
   dipertanggungjawabkan ke Bagpro.




                                                                                        34
    7) Pemberian dana block grant Jaringan Kerja Pengembangan Olimpiade TA 2004 lebih
       tinggi dari PO/DIP sebesar Rp710.000.000,00.
    8) Pembinaan jaringan kerja pengembangan olimpiade dan lomba-lomba keilmuan pada
       enam propinsi meliputi 29 departemen/jurusan di 7 PTN serta kegiatan seleksi olimpiade
       pada sembilan kabupaten/kota tidak tercapai.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :
a. Keppres 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, pada:
    1) Pasal 12 antara lain menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan
       atas prinsip hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai kebutuhan teknis yang disyaratkan,
       efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan.
    2) Pasal 18 ayat (2) menyebutkan setiap instansi pemerintah, pemerintah daerah, Badan
       Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, bendaharawan dan badan-badan lain
       yang melakukan pembayaran atas beban APBN/APBD/anggaran BUMN/BUMD,
       ditetapkan sebagai wajib pungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
       undangan yang berlaku.
b. Keputusan Menteri Keuangan No. 548/KMK.04/2000 diperbaharui dengan Kepmenkeu No.
   563/KMK.03/2003 tanggal 23 Desember 2003 antara lain menyatakan :
    1) Pasal 2, bahwa bendaharawan sebagai pemungut pajak pertambahan nilai atas
       penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak rekanan pemerintah, wajib
       memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai.
    2) Pajak Pertambahan Nilai yang tidak dipungut antara lain pembayaran yang jumlahnya
       paling banyak Rp1.000.000,00 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
c. SK Pimbagpro No.577/Bagpro PWK/P/V/2004 poin ke 7: perguruan tinggi wajib melaporkan
   penggunaan uang bantuan tersebut kepada Bagpro Pengembangan Wawasan Keilmuan
   Jakarta selambat-lambatnya akhir bulan Agustus 2004.
d. SK Pimbagpro No.48/Bagpro PWK/P/III/2004 poin ke 7: Kabupaten/kota wajib melaporkan
   penggunaan uang bantuan tersebut kepada Bagpro Pengembangan Wawasan Keilmuan
   Jakarta selambat-lambatnya akhir bulan Juni 2004

Hal tersebut mengakibatkan :
a. Potensi penerimaan Negara sebesar Rp15.467.910,00 (Rp12.730.500,00 + Rp2.737.410,00)
   tidak terealisir dan pengembalian sisa block grant sebesar Rp2.768.000,00 belum diterima
   Negara.
b. Terjadi pemborosan keuangan Negara sebesar Rp28.816.000,00.
c. Penggunaan block grant sebesar Rp7.050.000,00 belum ada bukti pertanggungjawaban dan
   berpotensi kerugian Negara serta sebesar Rp345.800.000,00 belum lengkap
   pertanggungjawabannya.
d. Penggunaan dana block grant yang disalurkan sebesar Rp969.660.000,00 (Rp879.660.000,00
   + Rp90.000.000,00) tidak terpantau sehingga Bagpro tidak dapat melakukan evaluasi
   terhadap kesinambungan program pemberian dana block grant.


                                                                                          35
e. Pembinaan jaringan kerja pengembangan olimpiade dan lomba-lomba keilmuan pada enam
   propinsi meliputi 29 jurusan/dept di tujuh PTN serta kegiatan seleksi olimpiade pada
   sembilan kabupaten/kota tidak tercapai, sehingga program penyaluran subsidi tersebut tidak
   sepenuhnya mencapai sasaran yang direncanakan dalam DIP/PO.

Hal tersebut terjadi karena :
a. Perencanaan proyek kurang cermat dan tidak ada panduan dan kriteria yang jelas atas
   pemberian block grant Jaringan Kerja Pengembangan Olimpiade serta block grant Seleksi
   Olimpiade Kabupaten/Kota.
b. Penetapan jumlah bantuan block grant Jaringan Kerja Pengembangan Olimpiade untuk
   masing-masing Jurusan/Departemen tidak berdasarkan jumlah siswa dan guru yang akan
   dibina.
c. Kurangnya pengawasan dan pengendalian Pimbagpro terhadap Penerima block grant.
d. Kurangnya tanggungjawab para penanggung jawab kegiatan/penerima block grant

Atas permasalahan tersebut pihak Bagian Proyek menyatakan :
a. Dalam penyaluran block grant ke Jaringan Kerja Pengembangan Olimpiade dan Lomba-
   lomba Keilmuan serta block grant seleksi olimpiade tingkat Kab/Kota, Kami sudah berusaha
   semaksimal mungkin. Namun kendala-kendala di lapangan tidak dapat dihindari sehingga
   mengakibatkan kurang tertibnya administrasi. Untuk itu kami segera menindaklanjuti dengan
   meminta kepada Universitas Airlangga melalui FMIPA Jurusan Matematika untuk menyetor
   sisa bantuan block grant sebesar Rp. 2.768.000,- ke kas negera, dan bukti setor tersebut akan
   kami sampaikan ke BPK.
b. Kami segera menindaklanjuti dengan menyurati kembali kepada Dinas Pendidikan
   Kabupaten/Kota dan Perguruan Tinggi selaku penerima dana block grant yang belum
   menyampaikan laporan untuk segera menyampaikan laporan sesuai dengan hasil pemeriksaan
   BPK.

BPK-RI menyarankan agar :
a. Dirjen Dikdasmen menegur Direktur PMU atas ketidaktertiban penyaluran dan pelaporan
   bantuan block grant.
b. Direktur PMU menegur secara tertulis para penerima block grant yang tidak memungut pajak
   sebesar Rp15.467.910,00, pemborosan atas penggunaan bantuan sebesar Rp28.816.000,00,
   yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan block grant ke Bagpro
   sebesar Rp969.660.000,00, dan menyetor ke Kas Negara sisa bantuan sebesar
   Rp2.768.000,00, serta meminta bukti pertanggungjawaban penggunaan bantuan sebesar
   Rp7.050.000,00 dan yang belum melengkapi laporan dengan SPJ sebesar Rp345.800.000,00.
c. Direktur PMU menata kembali penetapan PTN penerima bantuan block grant jaringan kerja
   pengembangan olimpiade dan meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota
   serta dimasa yang akan datang lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan proyek.




                                                                                             36
     d. Dirjen Dikdasmen menetapkan kriteria dan pedoman tentang penyaluran dan penggunaan
        dana block grant, termasuk bentuk/format laporan penggunaan dan dokumen yang harus
        dilampirkan.


4.   (02.16) Penggunaan Dana Bantuan Block Grant Khusus TA 2004 oleh Sembilan Sekolah
     Kurang Tertib dan Tidak Sepenuhnya Sesuai Peraturan Perundang-undangan Yang
     Berlaku
     Dalam rangka membina dan meningkatkan mutu pendidikan khususnya pendidikan menengah di
     Indonesia, Bagpro PPM SMU Jakarta pada TA 2004 memberikan bantuan dana imbal swadaya
     berupa bantuan block grant ke sekolah, salah satunya adalah bantuan block grant khusus kepada
     sembilan sekolah di Indonesia sesuai SK Direktur PMU Ditjen Dikdasmen No.
     1171a/C4/MN/2004 tanggal 27 September 2004 tentang pemberian subsidi sekolah khusus.
     Daftar penerima bantuan adalah sebagai berikut:
                   No    Nama Sekolah                                 Bantuan (Rp)
                   1.    SMAN 1 Salatiga Jawa Tengah                    750.000.000
                   2.    SMAN 2 Surakarta Jawa Tengah                   200.000.000
                   3.    SMAS Taruna Nusantara                        1.000.000.000
                   4.    SMAN 15 Makassar Sulawesi Selatan              250.000.000
                   5.    SMAS Bakti Idhata Jakarta                      500.000.000
                   6.    SMAN 11 Yogyakarta                             250.000.000
                   7.    SMAS Muhammadiyah Ambon Maluku                 450.000.000
                   8.    SMAS Muhammadiyah Tobelo Maluku Utara          250.000.000
                   9.    SMAN 4 Denpasar Bali                           350.000.000
                         Total                                        4.000.000.000
     Penyaluran bantuan ke masing-masing sekolah dilakukan dengan cara pembayaran langsung
     dengan penerbitan SPM–LS oleh KPKN setempat ke rekening sekolah atas dasar SPP-LS yang
     diajukan oleh bagian proyek dengan melampirkan proposal, surat perjanjian, SK penetapan
     sekolah penerima bantuan dari Direktur PMU, kuitansi tanda terima dan nomor rekening sekolah
     bersangkutan. Dalam surat perjanjian pemberian block grant tersebut, sekolah penerima wajib
     menyampaikan laporan penggunaan dana block grant kepada Direktur PMU c.q proyek dalam
     bentuk laporan pertanggungjawaban program dan keuangan.
     Dari hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban yang disampaikan oleh sekolah penerima
     bantuan dapat dikemukakan hal sebagai berikut:
     a. SMAS Bakti Idhata Jakarta
        SMAS Bakti Idhata Jakarta telah menerima bantuan sebesar Rp500.000.000,00 dan telah
        disalurkan melalui SPM No 561009Y/088/118 tanggal 29 Oktober 2004. Bantuan tersebut
        untuk membiayai kegiatan Program Peningkatan Kualitas Pembelajaran di SMA Bakti Idhata
        Jakarta bekerjasama dengan Centre for Basic Education Development (CBSED) FMIPA-ITB.
        Hasil pemeriksaan atas laporan dan bukti pertanggungjawaban penggunaan subsidi diketahui:
        1) Proposal yang diajukan oleh sekolah untuk mendapat bantuan khusus, kurang memenuhi
           standar yang ditetapkan dalam Buku Panduan Blok Grant pada Lampiran I Himpunan
           Pedoman Pemberian Subsidi Tahun 2004, antara lain tidak memuat program kerja
           sekolah, RAPBS, Profil sekolah, Fotokopi sertifikat tanah, akte pendirian yayasan,



                                                                                               37
   sertifikat akreditasi sekolah dan proposal tidak ditantangani oleh kepala sekolah maupun
   ketua komite sekolah.
2) Hasil konfirmasi dengan pengelola bantuan pada SMAS Bakti Idhata tanggal 30 Juni
   2005 diketahui bahwa dana bantuan sebesar Rp450.000.000,00 telah diserahkan kepada
   CBSED FMIPA ITB melalui transfer kepada penanggungjawab CBSED sebanyak dua
   kali yaitu sebesar Rp200.000.000,00 dan Rp250.000.000,00 sehingga SMAS Bakti Idhata
   hanya menyiapkan kwitansi kosong a.n. Bakti Idhata, sedangkan nilai nya diisi oleh
   pihak CBSED FMIPA ITB. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran guru-guru SMAS Bakti
   Idhata dilaksanakan di SMAS Bakti Idhata berdasarkan schedule yang telah disusun oleh
   CBSED FMIPA ITB.
3) Sampai dengan tanggal 30 Mei 2005 dana yang telah digunakan menurut laporan sebesar
   Rp211.857.000,00 namun menurut bukti SPJ adalah sebesar Rp211.507.000,00 dengan
   rincian sebagai berkut:
    No    Bulan           Uraian                                                              Jumlah (Rp)
     1           2                                         3                                       4
    1.    Juni 2004       Perjalanan dan lumpsum Jakarta Bandung                                 1.800.000
                          Perjalanan, lumpsum dan honorarium Bandung Jakarta                     2.200.000
    2.    Juli 2004       Perjalanan, lumpsum dan honorarium Bandung Jakarta                     3.250.000
                          Konsumsi peserta pemaparan                                               960.000
    3.    Agustus 2004    -                                                                              -
    4.    September       Peralatan sarana pembelajaran                                          8.655.000
          2004            Perjalanan, lumpsum dan honorarium Bandung Jakarta                     8.000.000
                          Peralatan saranan pembelajaran                                        33.850.000
                          Konsumsi                                                               1.572.000
    5.    Oktober 2004    Perjalanan, lumpsum dan honorarium Bandung Jakarta (Pembelajaran)     11.800.000
    6.    Novenber 2004   Perjalanan, lumpsum dan honorarium Bandung Jakarta (Pembelajaran)      7.000.000
    7.    Desember        Peralatan dan bahan praktek IPA                                       10.440.000
          2004            Perjalanan, lumpsum dan honorarium Bandung Jakarta (Pembelajaran)     22.650.000
    8.    Januari 2005    Perjalanan, lumpsum dan honorarium Bandung Jakarta (Pembelajaran)     16.650.000
                          Perjalanan dan lumpsum Jakarta Bandung                                 2.010.000
    9.    Februari 2005   Perjalanan, lumpsum dan honorarium Bandung Jakarta (Pembelajaran)     15.250.000

    10.   Maret 2005      Perjalanan, lumpsum dan honorarium Bandung Jakarta (Pembelajaran)     19.350.000
    11.   April 2005      Perjalanan, lumpsum dan honorarium Bandung Jakarta (Pembelajaran)     24.450.000
                          Sewa 3 unit bus tujuan Bandung                                         4.500.000
                          Konsumsi kunjungan ke Bandung                                          4.320.000
                          Honorarium Pendamping di Bandung                                          50.000
    12.   Mei 2005        Perjalanan, lumpsum dan honorarium Bandung Jakarta (Pembelajaran)     12.750.000
                          Jumlah                                                               211.507.000
4) Hasil pemeriksaan atas bukti pembayaran honorarium dan transport dosen pengajar
   CBSED FMIPA ITB diketahui bahwa:
   a). Pembayaran kepada dosen yang memberikan pelajaran di SMA Bakti Idhata berupa
       lumpsum dan honorarium mengajar secara bersamaan tidak sesuai ketentuan sehingga
       pembayaran lumpsum gol IV diluar uang transport selama 66 hari sebesar
       Rp19.800.000,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena yang bersangkutan telah
       memperoleh honorarium pengajaran sebesar Rp200.000,00 per jam (Lampiran 3)




                                                                                                   38
           b). Tarif honorarium mengajar per jam yang diberikan SMAS Bakti Idhata sebesar
               Rp200.000,00 lebih tinggi dari tarif honorarium per jam untuk kegiatan yang sama
               yang diberikan oleh sesama Dosen ITB yang dibayarkan untuk kegiatan International
               Astronomy Olympiade tahun 2004 tanggal 1 s.d 28 September 2004 oleh Bagpro
               Pengembangan Wawasan Keilmuan yaitu sebesar Rp100.000,00 per jam. Dengan
               demikian pembayaran honorarium mengajar selama 414 jam kepada dosen CBSED
               FMIPA ITB lebih mahal sebesar Rp41.400.000,00 (414 jam x Rp100.000,00).
           c). Terdapat pembayaran honorarium untuk satu orang koordinator CBSED FMIPA ITB
               sebesar Rp12.000.000,00 (8 bulan x Rp1.500.000,00) tanpa didukung dasar
               pembayaran.
           d). Sampai dengan 20 Juni 2005 sisa uang seharusnya sebesar Rp288.493.000,00 namun
               di buku rekening tercatat sebesar Rp208.032.319,00 sehingga terdapat selisih kurang
               sebesar Rp80.460.681,00 yang belum ada bukti pertanggungjawabannya. Dan
               menurut keterangan lisan kepala sekolah sisa kekurangan uang tersebut masih ada di
               CBSED FMIPA Bandung.
a. SMAS Muhammadiyah Ambon Maluku
   SMAS Muhammadiyah Ambon Maluku menerima dana block grant sebesar
   Rp450.000.000,00 sesuai SPM No. 5575501Y/088/118 tanggal 14 Oktober 2004. Rencana
   penggunaan dana tersebut adalah untuk pembangunan Ruang Kelas Baru. Sesuai surat Dinas
   Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku bulan Desember 2004 menyebutkan bahwa
   pembangunan fisik gedung SMA Muhammadiyah Ambon akan ditangani oleh Pemda
   Maluku, sehingga bantuan dana block grant dari Bagpro Perluasan dan Peningkatan Mutu
   SMU Jakarta yang semula untuk pembangunan kembali gedung sekolah, direvisi oleh
   sekolah dengan persetujuan Dinas Pendidikan Propinsi Maluku menjadi pengadaan alat
   dengan biaya sebesar Rp450.000.000,00 terdiri dari :
       -    Laboratorium IPA sebesar Rp50.000.000,00.
       -    Laboratorium Komputer sebesar Rp155.750.000,00.
       -    Ruang Multimedia sebesar Rp201.914.250,00
       -    Buku Perpustakaan sebesar Rp42.335.750
   Dari pengeluaran sebesar Rp450.000.000,00 terdapat beberapa pengeluaran yang
   dilaksanakan tidak sesuai ketentuan ataupun peruntukannya yaitu :
  No       Uraian                        Nilai (Rp)    Keterangan
   1                      2                    3                                4
  1.       Pembelian komputer sebanyak   164.848.000   Tidak dilaksanakan dengan kontrak dan tidak ada
           20 unit dan perlengkapannya                 pemungutan pajak
  2.       Pembelian alat musik          35.038.000    Tidak dilaksanakan dengan SPK dan tidak ada
                                                       pemungutan pajak serta tidak sesuai peruntukannya
  3.       Pembelian buku                51.236.050    Tidak dilaksanakan dengan kontrak dan tidak ada
                                                       pemungutan pajak
  4.       Pembelian alat IPA            56.713.950    Tidak dilaksanakan dengan kontrak dan tidak ada
                                                       pemungutan pajak
  5.       Pembelian seperangkat alat    9.000.000     Tidak ada pemungutan pajak serta tidak sesuai
           meja kursi untuk kantor                     peruntukannya



                                                                                                  39
   1                2                    3                             4
  6.   Pembelian mesin scan 12      10.000.000   Tidak ada bukti rincian barang/faktur yang ada
                                                 hanya kuitansi pembelian serta tidak ada
                                                 pemungutan pajak.
   Dari uraian diatas diketahui bahwa pengadaan sebesar Rp282.798.000,00 (Rp164.848.000,00
   + Rp51.236.050,00 + Rp56.713.950,00 + Rp10.000.000,00) tidak sesuai ketentuan
   pengadaan barang dan pengadaan sebesar Rp44.038.000,00 (Rp35.038.000,00 +
   Rp9.000.000,00) tidak sesuai peruntukannya. Selain pembelian diatas dari seluruh pembelian
   sebesar Rp450.00.000,00 tidak dipungut pajak sebesar Rp47.045.455,00 terdiri dari PPN
   10% sebesar Rp40.909.091,00 dan PPh Ps 22 tarif 1,5% sebesar Rp6.136.364,00.
b. SMA Taruna Nusantara Magelang Jawa Tengah
  SMA Taruna Nusantara Magelang menerima bantuan/subsidi block grant dari Bagpro
  Perluasan dan Peningkatan Mutu SMU Jakarta sebesar Rp1.000.000.000,00 sesuai SPM No.
  564905Y/088/118 tanggal 11 Nopember 2004. Dana tersebut akan digunakan untuk
  pengadaan perlengkapan laboratorium komputer, pengadaan perlengkapan dan peralatan
  laboratorium fisika, kimia dan biologi serta pembangunan gedung laboratorium budaya dan
  museum prestasi SMA Taruna Nusantara. Dana pendamping yang disediakan sekolah sebesar
  Rp250.000.000,00.
  Dari hasil pemeriksaan terhadap bukti pengeluaran dapat diketahui bahwa:
  1). Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium komputer sesuai kontrak
                SMA No. 16/XII/SMA TN/2004               tanggal 31 Desember 2004
       PT. INDOTECH MEDIALINK No.005/IM/I/2005
       sebesar Rp331.900.000,00 waktu pelaksanaan mulai 31 Desember 2004 s.d 20 Januari
       2005 dengan sistem pembayaran sebanyak tiga tahap yaitu tahap I sebesar 30% atau
       Rp99.000.000,00 setelah barang masuk sebanyak 30%, tahap II sebesar 30% atau
       Rp99.000.000,00 setelah barang masuk sebesar 60% dan tahap III pelunasan sebesar
       Rp133.900.000,00 setelah seluruh barang masuk. Sesuai dengan Berita Acara
       Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan tanggal 14 Januari 2005 diketahui bahwa
       pekerjaan baru selesai 93%, sehingga masih ada sisa pekerjaan sebanyak 7%. Dari
       laporan pertanggungjawaban menunjukkan bahwa pajak yang seharusnya dikenakan
       terhadap rekanan atas kegiatan tersebut belum dipungut yang terdiri dari PPN 10%
       sebesar Rp30.172.727,00 dan PPh Ps 22 tarif 1,5% sebesar Rp4.525.909,00 total sebesar
       Rp34.698.636,00.
  2) Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium komputer sesuai kontrak No.
     19/TNI/III/2005 tanggal 1 Maret 2005 tentang pengadaan perlengkapan laboratorium
     sains SMA Taruna Nusantara Magelang sebesar Rp267.980.000,00 waktu pelaksanaan
     selama 60 hari dengan sistem pembayaran sebanyak tiga tahap yaitu tahap I sebesar 30%,
     tahap II sebesar 40% dan tahap III sebesar 20%. Sesuai dengan Berita Acara Serah
     Terima Pekerjaan tahap II tanggal 1 April 2005 diketahui bahwa pekerjaan baru selesai
     sebanyak 80%, sehingga masih ada sisa pekerjaan sebanyak 20%. Dari laporan
     pertanggunjawaban menunjukkan bahwa pajak yang seharusnya dikenakan terhadap
     rekanan atas kegiatan tersebut belum dipungut yang terdiri dari PPN 10% sebesar




                                                                                          40
      Rp24.361.818,00 dan PPh Ps 22 tarif 1,5% sebesar Rp3.654.273,00 total sebesar
      Rp28.016.091,00.
  3). Alokasi anggaran dari bantuan block grant untuk pembangunan laboratorium budaya dan
      museum prestasi telah digunakan sebesar Rp400.000.000,00 akan tetapi bukti
      pengeluaran yang ada baru sebesar Rp59.047.000,00 yaitu biaya pembayaran upah
      tukang/tenaga, sehingga selisih biaya sebesar Rp340.953.000,00 (Rp400.000.000,00 –
      Rp59.047.000,00) belum ada bukti pertanggungjawabannya. Selain itu pembelian alat
      Laboratorium sebesar Rp267.980.000,00 diantaranya menggunakan dana subsidi block
      grant sebesar Rp200.000.000,00 sehingga total dana subsidi yang telah digunakan sebesar
      Rp931.900.000,00 (Rp331.900.000,00 + Rp200.000.000,00 + Rp400.000.000,00) dan
      dana subsidi yang belum digunakan sebesar Rp68.100.000,00 (Rp1.000.000.000,00 –
      931.900.000,00).
  Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa pajak pengadaan komputer dan alat laboratorium
  sebesar Rp62.708.727,00 (Rp34.698.636,00 + Rp28.016.091,00) belum dipungut, serta
  penggunaan dana sebesar Rp340.953.000,00 untuk kegiatan pembangunan belum ada
  pertanggungjawabannya.
c. SMAN 15 Makassar Sulawesi Selatan
   SMAN 15 Makassar menerima bantuan subsidi block grant dari Bagpro Perluasan dan
   Peningkatan Mutu SMU Jakarta sebesar Rp250.000.000,00 sesuai SPM No.
   557499Y/088/118 tanggal 14 Oktober 2004 untuk membentuk sekolah model SMAN 15
   Makassar.
  Hasil pemeriksaan atas bukti pengeluaran diketahui bahwa:
  0) Pengeluaran untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp187.535.500,00 belum
     dikenakan PPN 10% sebesar Rp17.048.682,00 dan PPh Ps 22 tarif 1,5% sebesar
     Rp2.557.302,00 atau seluruhnya sebesar Rp19.605.984,00.
  1) Pengeluaran sebesar Rp122.533.000,00 tidak sesuai ketentuan yaitu : pembelian alat
     musik sebesar Rp3.000.000,00 tanpa ada bukti/rincian barang, pembelian 20 unit
     komputer sebesar Rp73.700.000,00 tanpa kontrak/SPK, pembayaran upah kerja
     seluruhnya sebesar Rp34.788.000,00 tanpa bukti daftar hadir, pembayaran biaya
     penggalian lubang, pengadaan bibit, penanaman dan pemagaran tanaman penghijauan
     sekolah sebesar Rp3.545.000,00 tanpa bukti pendukung, serta pembayaran pembuatan
     sumur bor dan pemasangan pompa air sebesar Rp7.500.000,00 tanpa bukti pendukung.
  Dari uraian diatas diketahui pengeluaran sebesar Rp187.535.500,00 tidak dipungut pajak
  sebesar Rp19.605.984,00 dan pengeluaran tidak sesuai ketentuan sebesar Rp122.533.000,00
  (Rp3.000.000,00 + Rp73.700.000,00 + Rp34.788.000,00 + Rp3.545.000,00 +
  Rp7.500.000,00).
d. SMAN 11 Yogyakarta
  SMAN 11 Yogyakarta menerima bantuan/subsidi block grant dari Bagpro Perluasan dan
  Peningkatan Mutu SMU Jakarta sebesar Rp250.000.000,00 sesuai SPM No.
  557502Y/088/118 tanggal 14 Oktober 2004. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan
  empat ruang kelas baru dan telah selesai dilaksanakan sesuai laporan pertanggungjawaban
  penggunaan dana block grant oleh SMAN 11 Yogyakarta tanggal 14 April 2005.


                                                                                          41
      Hasil pemeriksaan atas bukti pengeluaran diketahui terdapat pengeluaran untuk pengadaan
      barang sebesar Rp200.614.200,00 dengan pungutan PPN 10% sebesar Rp18.237.655,00 dan
      PPh Ps 22 tarif 1,5% sebesar Rp2.735.648,00 total sebesar Rp20.973.303,00. Pajak yang
      telah dipungut dan telah disetor sebesar Rp20.263.817,00 sehingga pajak yang belum
      dipungut sebesar Rp709.446,00
e. SMA Muhammadiyah Tobelo Maluku Utara
      SMA Muhammadiyah Tobelo menerima bantuan/subsidi block grant dari Bagpro Perluasan
      dan Peningkatan Mutu SMU Jakarta sebesar Rp250.000.000,00 sesuai SPM
      557500Y/088/118 tanggal 14 Oktober 2004. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan
      empat ruang kelas baru dan telah selesai dilaksanakan sesuai laporan pertanggungjawaban
      penggunaan dana block grant oleh SMA Muhammadiyah Tobelo tanggal 30 Maret 2005.
      Hasil pemeriksaan atas bukti pengeluaran diketahui terdapat pengeluaran untuk pengadaan
      barang sebesar Rp162.275.000,00 tidak dipungut pajak sebesar Rp16.965.114,00 tediri dari
      PPN 10% sebesar Rp14.752.273,00 dan PPh Ps 22 tarif 1,5% sebesar Rp2.212.841,00.
f. SMAN 4 Denpasar Bali
      SMAN 4 Denpasar menerima bantuan/subsidi block grant dari Bagpro Perluasan dan
      Peningkatan Mutu SMU Jakarta sebesar Rp350.000.000,00 sesuai SPM No. 88934Y/088/118
      tanggal 15 Desember 2004. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan empat ruang kelas
      baru. Sesuai laporan pertanggungjawaban penggunaan dana block grant oleh SMAN 4
      Denpasar tanggal 16 April 2005, diketahui dana yang telah digunakan sampai dengan tanggal
      31 Maret 2005 sebesar Rp292.992.000,00 sehingga masih ada sisa dana yang belum
      digunakan sebesar Rp57.008.000,00.
      Hasil pemeriksaan atas bukti pengeluaran diketahui terdapat pengeluaran untuk pengadaan
      barang sebesar Rp253.183.500,00 tidak dipungut pajak sebesar Rp26.016.682,00 yang terdiri
      PPN 10% sebesar Rp23.016.682,00 dan PPh Ps 22 tarif 1,5% sebesar Rp3.452.502,00 dan
      semua pembelian dilakukan kepada UD Santi Jaya.
Dari uraian diatas menunjukkan bahwa pengelolaan dana block grant pada tujuh sekolah tidak
tertib sebagai berikut:
 No            Sekolah        Pajak (Rp)   Setor (Rp)       Kurang Setor (Rp)                     Lain-lain
  1               2               3            4                   5                                 6
 1     SMA Bakti Idhata                                                         Pemborosan uang Negara atas pembayaran
                                                                                lumpsum     dan      honorarium   sebesar
                                                                                Rp73.200.000,00      (Rp19.800.000,00    +
                                                                                Rp41.400.000,00 + Rp12.000.000,00) dan
                                                                                selisih kurang dana bantuan sebesar
                                                                                Rp80.460.681,00
 2.    SMA     Muhamaddiyah   47.045.455                -          47.045.455   Pengadaan tidak sesuai ketentuan sebesar
       Ambon                                                                    Rp282.798.000,00 dan pengadaan tidak
                                                                                sesuai       peruntukannya        sebesar
                                                                                Rp44.038.000,00
 3     SMA Taruna Nusantara   62.708.727                -          62.708.727   Pengeluaran sebesar Rp340.953.000,00
       Magelang                                                                 belum ada bukti pertanggungjawaban.
 4     SMAN 15 Makassar       19.605.984                -          19.605.984   Pengeluaran sebesar Rp122.533.000,00
                                                                                tidak sesuia ketentuan




                                                                                                                        42
  1                2                3            4                   5                                  6
 5      SMAN 11 Yogyakarta       20.973.303   20.263.817                 709.446   -
 6      SMA      Muhamaddiyah    16.965.114            -             16.965.114    -
        Tobelo
 7      SMAN 4 Denpasar          26.469.184            -             26.469.184    -
        Jumlah                  193.767.767   20.263.817            173.503.950    Pengadaan    tidak       sesuai    ketentuan
                                                           terdiri dari pajak      pengadaan            barang          sebesar
                                                           yang sudah pasti        Rp405.331.000,00. Pengadaan tidak sesuai
                                                           harus diopungut dan     peruntukan sebesar Rp44.038.000,00.
                                                           disetor dari rekanan    Ketidakhematan       pengeluaran     sebesar
                                                           sebesar                 Rp73.200.000,00. Terdapat sisa bantuan
                                                           Rp62.708.727,00         sebesar Rp80.460.681,00 yang belum
                                                           dan potensi pajak       digunakan. Pengadaan belum ada bukti
                                                           yang tidak dipungut     pertanggungjawaban                   sebesar
                                                           sebesar                 Rp340.953.000,00
                                                           Rp110.795.223,00

Hal tersebut tidak sesuai dengan :
a. Keppres 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN :
      1). Pasal 12 antara lain menyatakan bahwa :
          a). Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip efektif, terarah dan
              terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan.
          b). Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan
              bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
      2). Pasal 18 ayat (2) menyebutkan setiap instansi pemerintah, pemerintah daerah, Badan
          Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, bendaharawan dan badan-badan lain
          yang melakukan pembayaran atas beban APBN/APBD/anggaran BUMN/BUMD,
          ditetapkan sebagai wajib pungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
          undangan yang berlaku.
b. Keputusan Menteri Keuangan No. 548/KMK.04/2000 diperbaharui dengan Kepmenkeu No.
   563/KMK.03/2003 tanggal 23 Desember 2003 antara lain menyatakan :
      1) Pasal 2, bahwa bendaharawan sebagai pemungut pajak pertambahan nilai atas
         penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak rekanan pemerintah, wajib
         memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai.
      2) Pajak Pertambahan Nilai yang tidak dipungut antara lain pembayaran yang jumlahnya
         paling banyak Rp1.000.000,00 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
c. Kepmenkeu RI No.7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003 tentang perjalanan dinas dalam
   negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap:
      1). Pasal 1 ayat (4) menayatakan lumsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk
          semua biaya.
      2). Pasal 9 menyatakan pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap dilarang
          menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas
          yang dilakukan dalam waktu yang sama.



                                                                                                                           43
     3). Lampiran IV tentang satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri yang antara
         lain menyebutkan bahwa dalam pembayaran lumsum meliputi penginapan dan makan,
         angkutan setempat serta uang saku
d. Surat Perjanjian Pengunaan Dana Subsidi Pengembangan Sekolah Khusus antara Pimbagpro
   PPM SMU dengan masing-masing sekolah penerima pada angka 3 yang menyatakan
   penerima subsidi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana
   Subsidi Pengembangan Sekolah Khusus kepada Direktur PMU u.p Pimbagpro PPM SMU,
   selambat-lambatnya dua minggu setelah kegiatan dilaksanakan. Bukti penggunaan yang harus
   disertakan antara lain untuk pengadaan/pembelian barang/buku dibuktikan dengan faktur
   rincian pembelian barang dan faktur pembayaran dari toko yang ber-NPWP serta untuk
   pembayaran honor dan transport dibuktikan dengan kuitansi tanda terima.

Hal tersebut mengakibatkan :
.    Terjadi ketidakhematan penggunaan bantuan sebesar Rp73.200.000,00.
a. Terdapat pengadaan tidak sesuai peruntukan sebesar Rp44.038.000,00.
b. Penggunaan dana subsidi sebesar Rp340.953.000,00 belum dapat dipertanggungjawabkan.
c. Penerimaan Negara dari pendapatan pajak dan pengembalian sisa bantuan tidak terealisasi
   sebesar Rp253.964.631,00 (Rp173.503.950,00 + Rp80.460.681,00).
d. Pengadaan     sebesar  Rp405.331.000,00           tanpa    SPK/kontrak         kurang   dapat
   dipertanggungjawabkan.

Hal tersebut terjadi karena :
a. Penanggungjawab kegiatan bantuan imbal swadaya kurang melaksanakan tugas dengan baik.
b. Para penerima subsidi kurang bertanggungjawab dalam mematuhi perjanjian dan pedoman
   penggunaan bantuan.
c. Kegiatan pemantauan dan monitoring pelaksanaan bantuan tidak efektif dan tidak adanya
   petugas yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi atas laporan penggunaan bantuan yang
   disampaikan oleh penerima bantuan.
d. Pemungutan dan penyetoran pajak oleh penerima block grant tidak diatur secara tegas dalam
   buku pedoman pemberian subsidi, walaupun dalam surat perjanjian dinyatakan bahwa
   penerima block grant wajib mengikuti peraturan pengelolaan keuangan negara sesuai APBN.
e. Kurangnya pengendalian dan pengawasan oleh Pimbagpro terhadap penerima block grant.
f.   Masih lemahnya internal control di lingkungan sekolah penerima block grant

Atas permasalahan tersebut pihak Bagian Proyek menyatakan :
åååååååå.      Pimbagpro akan melakukan teguran kepada sekolah-sekolah yang tidak hemat
    dalam penggunaan bantuan dan mengingatkan sekolah-sekolah untuk segera menyetorkan
    pajak yang seharusnya mereka bayarkan ke kas Negara, serta akan menyurati sekolah yang
    belum menyampaikan pertanggungjawaban kegiatan yang dikelola dengan dana subsidi, dan
    sekolah penerima block grant yang menyalahi aturan pengadaan/pembelian barang.



                                                                                             44
   ääääääää.     Masalah ini akan menjadi pertimbangan bagi pengelola program dalam
       memberikan bantuan kepada sekolah yang bersangkutan.
   öööööööö.      Untuk sisa bantuan tidak terealisasi sebesar Rp80.460.681,00 sudah
      dikembalikan melalui transfer tanggal 4 Juli 2004 ke sekolah sebesar Rp89.009.405,00
      sehingga saldo akhir pada buku rekening menjadi Rp297.041.724,00 (lebih besar dari saldo
      seharusnya 288.493.000,00). Adapun selisih Rp8.548.724,00 (Rp297.041.724,00 –
      Rp288.493.000,00) merupakan bunga bank.

   BPK-RI menyarankan agar:
   a. Dirjen   Dikdasmen     menegur     Direktur   PMU       untuk     lebih   meningkatkan
      pengawasan/pengendalian terhadap penggunaan dana block grant oleh sekolah
   b. Direktur PMU meminta pertanggungjawaban SMU Bakti Idhata Jakarta atas ketidakhematan
      penggunaan block grant sebesar Rp73.200.000,00 serta menegur SMAS Muhammadiyah
      Ambon Maluku atas ketidakhematan penggunaan block grant sebesar Rp44.038.000,00 dan
      menegur enam sekolah penerima block grant.
   c. Direktur PMU menegur SMA Taruna Nusantara Magelang Jawa Tengah dan meminta bukti
      pertanggungjawaban penggunaan block grant sebesar Rp340.953.000,00.
   d. Dirjen Dikdasmen meminta penegasan Dirjen Perbendaharaan apakah pengadaan barang dari
      dana block grant oleh sekolah penerima block grant harus tetap mengikuti pedoman
      pelaksanaan APBN.
   e. Dirjen Dikdasmen meminta penegasan kepada Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Pajak
      apakah penggunaan dana block grant oleh sekolah-sekolah wajib dipungut pajak


5. (02.16) Penyaluran dan Penggunaan Dana Block Grant Subsidi Sekolah dan Masyarakat
   Peduli Pendidikan TA 2004 Kurang Tertib dan Tidak Sesuai Proposal
   Dalam TA. 2004 Direktorat PMU, Ditjen Dikdasmen melalui Bagpro PPM SMU mengalokasikan
   sebanyak 95 paket Subsidi Sekolah dan Masyarakat Peduli Pendidikan berupa block grant sebesar
   Rp10.000.000,00 per paketnya (Revisi PO, 23 Juli 2004). Adapun subsidi tersebut diberikan
   kepada sekolah atau masyarakat yang melaksanakan kegiatan kreatif dan inovatif untuk
   pengembangan pendidikan bagi siswa, guru atau kepala sekolah pada tingkat sekolah menengah
   atas. Subsidi ini bersifat block grant yang tidak mewajibkan adanya sharing dana dan
   penggunaannya sesuai dengan proposal yang disetujui untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan
   kepada pemerintah melalui Bagpro PPM SMU. Block grant Subsidi Sekolah dan Masyarakat
   Peduli Pendidikan dengan nilai total Rp950.000.000,00 telah disalurkan langsung kepada 77
   sekolah/yayasan ke masing-masing rekening sekolah/yayasan penerima bantuan berdasarkan
   Surat Keputusan Direktur Dit. PMU nomor 525a/C4/MN/2004 tanggal 17 Mei 2004.
   Hasil pemeriksaan dokumen atas proposal dan laporan pertanggungjawaban dari sekolah
   penerima serta hasil konfirmasi dengan pihak sekolah terdapat hal-hal sebagai berikut:
   a. Berdasarkan SK Direktur PMU nomor 525a/C4/MN/2004, SMAS Muhammadiyah 1
      Sidoarjo menerima alokasi block grant sebesar Rp40.000.000,00.




                                                                                             45
   Hasil konfirmasi dengan SMAS Muhammadiyah 1 Sidoarjo diketahui bahwa sebenarnya
   SMAS Muhammadiyah 1 Sidoarjo tidak pernah menerima dana subsidi sebesar
   Rp40.000.000,00. Pencantuman nama SMAS Muhammadiyah 1 Sidoarjo sebagai penerima
   subsidi Masyarakat Peduli Pendidikan dalam SK Direktur PMU nomor 525a/C4/MN/2004
   hanya untuk mengatasnamakan Sekolah Dasar yang telah menerima subsidi dari PMU.
   Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa penyaluran subsidi Masyarakat Peduli
   Pendidikan sebesar Rp40.000.000,00 atas nama SMAS Muhamadiyah 1 Sidoarjo
   didistribusikan melalui Sesepuh Muhammadiyah Sidoarjo dan selanjutnya menurut
   keterangan lisan yang bersangkutan telah mendistribusikan dana tersebut kepada empat
   sekolah dasar di Jawa Timur. Menurut bukti kuitansi tanda terima uang dan Berita Acara
   Serah Terima Bantuan yang diterima oleh Bagpro PPM menunjukkan bahwa:
   1) Jumlah subsidi yang tersalurkan hanya sebesar Rp30.000.000,00 dengan rincian sebagai
      berikut:
         No.                 Sekolah penerima                    Nilai Block         Tanggal
                                                                 Grant (Rp)       BAST/kuitansi
          1.   SDN Kasatria III, Malang                           10.000.000    2 November 2004
          2.   SDN Kamasantani, Mojokerto                         10.000.000    4 November 2004
          3.   SD Muhammadiyah Sidoarjo a.n SMA Muhammadiyah      10.000.000    23 Desember 2004
               1 Sidoarjo
                                                                   30.000.000
       Dengan demikian masih terdapat sisa dana subsidi sebesar Rp10.000.000,00 yang tidak
       jelas penerimanya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
   2) Pemberian subsidi sebesar Rp30.000.000,00 kepada tiga sekolah dasar tersebut tidak
      didukung dengan proposal dan penyalurannya tidak tepat sasaran karena subsidi tersebut
      seharusnya ditujukan untuk tingkat sekolah menengah atas. Sampai saat pemeriksaan
      tanggal 6 Juni 2005 penggunaan dana subsidi belum dilaporkan dan
      dipertanggungjawabkan kepada Bagpro PPM.
a. SMAN 8 Surabaya, mendapat Subsidi Masyarakat dan Sekolah Peduli Pendidikan sebesar
   Rp 10.000.000 dan sampai dengan pemeriksaan fisik di lapangan tanggal 13 Juni 2005 masih
   ada dana yang belum terserap sebesar Rp4.000.000,00 (tersimpan di brankas sekolah).
b. Terdapat sebanyak 18 sekolah belum memberikan laporan pertanggungjawaban atau 24,21%
   (Rp230.000.000,00/Rp950.000.000,00) dari nilai total subsidi.
                      No.           Nama Sekolah               Nilai BG (Rp)
                       1                    2                        3
                         1   SMAN 1 Ciputat                     10.000.000
                         2   SMAN 1 Pamulang                    10.000.000
                         3   SMAN 1 Tanjungsari                 10.000.000
                         4   SMAS Muhammadiyah Ponjong          10.000.000
                         5   SMAN 33 Jakarta                    10.000.000
                         6   SMAS Darunnajah                    10.000.000
                         7   SMAN 99 Jakarta                    10.000.000
                         8   SMAS NU Kaplongan                  10.000.000
                         9   SMAN 21 Bandung                    10.000.000
                        10   SMAN 1 Sidoarjo                    10.000.000



                                                                                                   46
                         1                    2                     3
                          11    SMAS Muhammadiyah Sidoarjo     40.000.000
                          12    SMAN 2 Banjarmasin             10.000.000
                          13    SMAN 4 Bandar Lampung          10.000.000
                          14    SMAN 1 Bacan Timur             30.000.000
                          15    SMAN 4 Kupang                  10.000.000
                          16    SMAS Muhammadiyah Pekanbaru    10.000.000
                          17    SMAN 1 Luwuk                   10.000.000
                          18    SMAN 3 Sawahlunto              10.000.000
                                                      TOTAL   230.000.000

Hal tersebut tidak sesuai dengan :
a. Surat Keputusan Direktur Dit. PMU nomor 525a/C4/MN/2004 tanggal 17 Mei 2004 point 5.
   menyatakan bahwa kepala SMU yang bersangkutan wajib melaporkan penggunaan dana
   subsidi kepada Pimbagpro Perluasan dan Peningkatan Mutu SMU paling lambat dua minggu
   setelah pekerjaan/kegiatan selesai dilaksanakan.
b. Pedoman Pemberian Subsidi Bagpro Perluasan dan Peningkatan Mutu SMU tentang
   Pedoman Subsidi Kepada Sekolah dan Masyarakat Peduli Pendidikan, menyebutkan sebagai
   berikut :
    -   point E: antara lain menyatakan bahwa subsidi ditujukan pada tingkat sekolah menengah
        umum.
    -   point F.4 menyatakan bahwa setelah menyelenggarakan kegiatan/program, kepala
        sekolah/ketua lembaga menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana
        subsidi beserta bukti pengeluaran kepada Bagpro.

Hal tersebut mengakibatkan :
a. Penggunaan dana block grant oleh SMAS Muhammadiyah 1 Sidoarjo sebesar
   Rp30.000.000,00 tidak tepat sasaran dan sebesar Rp10.000.000,00 berpotensi kerugian
   Negara
b. Penggunaan dana block grant sebesar Rp230.000.000,00 tidak terpantau.

Hal tersebut terjadi karena :
a. Kurang adanya tanggung jawab dari penerima dana block grant untuk mematuhi ketentuan
   pengelolaan keuangan negara.
b. Pengendalian dan pengawasan internal di tingkat sekolah penerima block grant lemah dan
   pengawasan/pengendalian oleh Pemimpin Bagian Proyek kurang optimal.

Atas permasalahan tersebut pihak Bagpro menyatakan bahwa ketidaktepatan pemberian subsidi
dan penyaluran dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan diluar batas kemampuan
Pimbagpro. Hal ini menjadi pelajaran bagi Bagpro untuk perbaikan di masa mendatang.
Pimbagpro akan menyurati sekolah yang masih mempunyai sisa dana untuk meminta
pertanggungjawaban apabila sisa dana tersebut telah digunakan atau mengembalikan ke kas
negara apabila sudah tidak diperlukan lagi.




                                                                                          47
     Pimbagpro telah mengirimkan surat teguran sebanyak dua kali untuk menagih laporan
     pertanggung jawaban penggunaan subsidi kepada semua penerima subsidi yang berasal dari
     Bagpro PPMU. Namun demikian Pimbagpro akan tetap mengusahakan agar penerima subsidi
     segera merealisasikan pertanggungjawaban penggunaan subsidi yang mereka terima. Dimasa
     mendatang sanksi akan lebih diperberat agar penerima subsidi lebih bertanggung jawab atas
     penggunaan dana subsidi.

     BPK-RI menyarankan agar :
     a. Dirjen Dikdasmen menegur secara tertulis Direktur PMU atas pengalokasian block grant
        yang kurang tepat sasaran, antara lain penggunaan dana block grant yang tidak tepat sasaran
        sebesar Rp30.000.000,00 dari sekolah SDN Kasatria III, Malang dan SDN Kamasantani,
        Mojokerto untuk ditarik kembali untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.
     b. Direktur PMU menegur para penerima block grant yang belum menyampaikan laporan
        pertanggungjawaban penggunaan dana block grant sebesar Rp230.000.000,00 dan apabila
        tidak dapat mempertanggungjawabkan supaya meminta kepada sekolah bersangkutan untuk
        menyetorkan kembali ke Kas Negara.
     c. Dimasa akan datang Direktorat Jenderal Dikdasmen lebih mengoptimalkan pengendalian dan
        pengawasan penyaluran block grant serta menunjuk petugas untuk melakukan verifikasi atas
        laporan-laporan penggunaan block grant.


6.   (02.16) Proses Pemberian dan Penggunaan Subsidi Block Grant Sekolah Piloting
     Pengembangan Program Bahasa Mandarin Tidak Tertib
     Dalam TA. 2004 Bagpro PPM SMU, Direktorat PMU, Ditjen Dikdasmen telah memberikan
     Subsidi Pengembangan Pendidikan Tahap I berdasarkan SK Direktur PMU nomor
     752a/C4/MN/2004 tanggal 25 Juni 2004 kepada sebanyak 33 sekolah dengan total dana
     Rp2.400.000.000,00. Penyaluran bantuan ke masing-masing sekolah dilakukan dengan cara
     pembayaran langsung dengan penerbitan SPM–LS oleh KPKN setempat ke rekening sekolah atas
     dasar SPP-LS yang diajukan oleh bagian proyek dengan melampirkan proposal, surat perjanjian,
     SK penetapan sekolah penerima bantuan dari Direktur PMU, kuitansi tanda terima dan nomor
     rekening sekolah bersangkutan. Pada pemberian Subsidi tersebut, terdapat 20 sekolah penerima
     block grant yang akan menggunakan dana bantuan untuk Piloting Pengembangan Program
     Bahasa Mandarin yang ditetapkan dalam SK Direktur PMU No.910/C4/MN/2004 tanggal 19 Juli
     2004 tentang penetapan sekolah piloting pengembangan Bahasa Mandarin sebagai mata pelajaran
     bahasa asing pilihan di SMA masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 atau seluruhnya sebesar
     Rp1.000.000.000,00. Kegiatan pengajaran Bahasa Mandarin di sekolah berlangsung selama
     Tahun Ajaran 2004/2005 dari Juli 2004 sampai dengan Juni 2005. Masing-masing sekolah
     penerima subsidi sebesar Rp50.000.000,00 antara lain akan menggunakan dana untuk kebutuhan
     hidup tenaga pengajar dari Cina selama berada di Indonesia berupa akomodasi, konsumsi,
     transportasi, pengurusan ijin tinggal, asuransi, rekreasi, biaya telepon dan honorarium mengajar
     serta kebutuhan bahan ajar Bahasa Mandarin. Daftar ke 20 sekolah tersebut serta hasil verifikasi
     proposal dan laporan pertanggungjawaban sekolah serta konfirmasi dengan kepala sekolah
     (Lampiran 4). Dari kegiatan ini terdapat hal-hal sebagai berikut:




                                                                                                  48
a. Dalam proses seleksi, Dinas Kabupaten/Kota dan Propinsi tidak dilibatkan, pihak sekolah
   dihubungi langsung oleh Bagpro dan tidak ada kegiatan seleksi calon penerima bantuan di
   Bagpro PPM sesuai pedoman.
b. SK Penetapan mendahului pengajuan proposal
c. Pada awal periode kegiatan belajar mengajar, Guru Mandarin asal Cina mengalami masalah
   dengan visa dimana visa yang dimiliki saat itu hanya berlaku untuk selama satu bulan.
   Sehingga guru-guru tersebut harus pergi ke Singapura sekitar 3 minggu untuk mengurus visa
   dan kegiatan belajar-mengajar digantikan oleh guru lokal.
d. Terdapat satu sekolah yang belum memberikan laporan yaitu SMA Cahaya Sakti Jakarta dan
   baru sebanyak lima sekolah dari 20 sekolah atau sebesar 25% yang telah melaporkan
   pertanggungjawaban sampai dengan periode terakhir (kegiatan selesai).
e. Tidak ada pemungutan PPh pasal 21 atas pembayaran honorarium kepada guru Bahasa
   Mandarin serta atas pembayaran honorarium pertemuan/IHT guru Bahasa Mandarin dan guru
   lokal masing-masing dengan total sebesar Rp38.342.723,00 dan Rp981.000,00.
f.   SMA Gamaliel Makassar telah melakukan pemotongan PPh 21 atas pembayaran honor
     kepada guru Bahasa Mandarin sebesar Rp1.350.000,00 tetapi tidak ada bukti setoran pajak.
g. SMA Kalam Kudus I Jakarta, SMA Kristen 3 BPK Penabur Jakarta dan SMA Islamic
   Tangerang tidak melakukan pembayaran asuransi untuk guru Bahasa Mandarin dari Cina
   sesuai proposal, sedangkan SMAN 10 Jakarta dan SMAN Walisongo Pecangan Jepara
   melaporkan pembayaran asuransi masing-masing sebesar Rp650.000,00 dan Rp1.000.000,00
   tapi tidak didukung dengan bukti pembayaran premi dari pihak asuransi. SMAN 1 Surakarta
   tidak membayarkan asuransi jiwa atas guru Bahasa Mandarin dari Cina sebesar
   Rp1.000.000,00 ke perusahaan asuransi melainkan diberikan langsung kepada guru dari Cina
   yang bersangkutan secara tunai.
h. Dua sekolah menggunakan dana subsidi untuk membayar honorarium guru Bahasa Mandarin
   lokal yang seharusnya dibayarkan dari dana swadaya sekolah, yaitu
     1) SMA Walisongo Pecangaan Jepara: membayar honorarium guru lokal atas nama Safitri
        Utari periode Juli 2004-Juni 2005 sebesar Rp 10.270.800,00 dan tidak memungut PPh 21
        atas honorarium tersebut sebesar Rp1.540.620,00.
     2) SMA Ar-Risalah Kediri: membayar honorarium guru lokal atas nama Wiji Lodharta
        periode Juli–Desember 2004 sebesar Rp 3.996.000,00 dan tidak memungut PPh 21 atas
        honorarium tersebut sebesar Rp599.400,00.
Hal tersebut tidak sesuai dengan :
a. Keppres 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN:
     1) Pasal 18 ayat (2) antara lain menyebutkan setiap bendaharawan dan badan-badan lain
        yang melakukan pembayaran atas beban APBN ditetapkan sebagai wajib pungut pajak
        sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
     2) Pasal 8 antara lain menyatakan pengelola keuangan negara wajib mengadakan
        intensifikasi pemungutan pendapatan negara yang menjadi wewenang dan tanggung
        jawabnya



                                                                                          49
b. Surat Perjanjian Penggunaan Dana Subsidi Pengembangan Pendidikan antara Pimbagpro
   dengan Pengguna dana Subsidi point 3.b. Pengguna wajib menyampaikan laporan
   pertanggungjawaban kepada Bagpro selambat-lambatnya dua minggu setelah kegiatan selesai
   dilaksanakan.

Hal tersebut mengakibatkan :
a. Dana block grant sebesar Rp50.000.000,00 per sekolah atau Rp1.000.000.000,00 untuk 20
   sekolah tidak terpantau.
b. Potensi penerimaan Negara dari pajak (PPh 21) sebesar Rp42.813.743,00 (Rp38.342.723,00
   + Rp981.000,00 + Rp 1.540.620,00 + Rp599.400,00 + Rp1.350.000,00) tidak terealisasi.
c. Evaluasi kegiatan atas keseluruhan program belum dapat dilakukan karena masih banyak
   sekolah (75%) yang belum melaporkan kegiatan sampai periode akhir (sampai dengan Juni
   2004).

Hal tersebut disebabkan :
a. Penerima dana block grant kurang mematuhi ketentuan perjanjian penggunaan dana subsidi.
b. Tidak ada ketentuan dalam pedoman block grant yang mengatur pajak secara tegas.
c. Pengendalian dan pengawasan oleh Pemimpin Bagian Proyek kurang efektif.

Atas permasalahan tersebut pihak Bagian Proyek menyatakan :
Penggunaan dana block grant yang belum dipertanggungjawabkan akan segera kami minta
kepada SMA Cahaya Sakti Jakarta.
Pimbagpro akan menindaklanjuti kepada sekolah-sekolah yang belum membayarkan pajak untuk
segera disetorkan ke kas Negara dan membuat surat teguran bagi sekolah yang menyalahi
ketentuan pemberian asuransi dan surat teguran bagi yang menyimpang dari proposal.
Sosialisasi pengelolaan keuangan negara dan pajak yang harus disetor ke Negara akan lebih
ditingkatkan di masa mendatang.
Pada awalnya program ini ditawarkan ke sekolah-sekolah. Kemudian dari penawaran tersebut ada
34 sekolah yang mengajukan untuk menjadi sekolah calon piloting pengembangan program
Bahasa Mandarin. Setelah melalui program seleksi yang didasarkan pada kriteria yang telah
ditetapkan oleh pihak Kedutaan dan Depdiknas (PMU) maka terseleksi sebanyak 20 sekolah
piloting program pengembangan Bahasa Mandarin.
SK penetapan Piloting Pengembangan Program Bahasa Mandarin mendahului proposal
disebabkan karena sekolah penerima subsidi untuk program ini disatukan dengan SK penerima
subsidi lainnya. Pada dasarnya proposal diajukan lebih dahulu baru ditetapkan surat
keputusannya. Untuk itu Bagpro akan lebih berhati-hati dan teliti untuk mengadministrasikan SK
yang akan dikeluarkan pada tahun-tahun yang akan datang.

BPK-RI menyarankan agar:
a. Direktur Jenderal Dikdasmen agar dalam pemberian block grant melibatkan Dinas
    Pendidikan setempat dan meningkatkan pengawasan pelaksanaan block grant.



                                                                                           50
     b. Direktur PMU menegur sekolah yang tidak memungut pajak atas penggunaan block grant
        sebesar Rp42.813.743,00.
     c. Direktur PMU menegur sekolah yang menggunakan block grant tidak tepat sasaran sebesar
        Rp14.266.800,00, dan yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan
        dana block grant. Apabila tidak dapat mempertanggungjawabkan supaya menyetor kembali
        ke Kas Negara.


7.   (02.16) Pelaksanaan Seleksi Penerima Block Grant Subsidi Sekolah Lembaga Pendidikan
     Tradisional Kurang Tertib dan Penggunaannya oleh Sekolah Tidak Sepenuhnya Sesuai
     Proposal ataupun Pedoman/Panduan.
     Dalam TA. 2004 Direktorat PMU, Ditjen Dikdasmen melalui Bagpro PSMUS LPT,
     mengalokasikan anggaran untuk subsidi sekolah Lembaga Pendidikan Tradisional (LPT) yang
     bernuansa Islam sebesar Rp5.850.000.000,00 berupa Bantuan Imbal Swadaya (BIS), yang
     dialokasikan kepada 117 LPT/sekolah sebesar Rp50.000.000,00 per paket. Dana tersebut akan
     dikelola secara swakelola oleh sekolah, untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada
     pemerintah melalui Bagpro PSMUS LPT. Pengajuan proposal rencana kebutuhan dan
     penggunaan bantuan merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh calon penerima block grant.
     Proposal tersebut akan diseleksi dan direview oleh pihak Bagpro. Sekolah calon penerima block
     grant juga wajib membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ketua yayasan/kepala
     sekolah yang antara lain menyebutkan bahwa sekolah belum pernah menerima BIS dalam satu
     tahun terakhir dan bersedia mengembalikan seluruh dana BIS yang diterima jika ditemukan
     penyalahgunaan dana bantuan. Dalam surat perjanjian penggunaan dana block grant antara pihak
     Bagpro sebagai pemberi dana dan pihak sekolah sebagai pengguna dana, pihak pengguna akan
     menggunakan dan mempertanggungjawabkan dana yang diterima sesuai dengan kesepakatan
     yang telah disetujui.
     Bantuan block grant tersebut telah disalurkan melalui SPM-LS ke masing-masing rekening
     sekolah penerima bantuan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur PMU sebesar
     Rp5.920.000.000,00 kepada 114 sekolah dengan rincian sebagai berikut:
             No            No SK                Tgl SK     Jmlh Sekolah   Jmlh Bantuan (Rp)
             1    SK No.575/C4/KU/2004        27/5/2004         88            4.550.000.000
             2    SK No.1243/C4/KU/2004       18/10/2004        10              550.000.000
             3    SK No.1335/C4/MN/2004       11/11/2004         5              220.000.000
             4    SK No.1394a/C4/MN/2004      9/12/2004         2               150.000.000
             5    SK No.1060/C4/KU/2004        26/8/2004         9              450.000.000
                                                               114            5.920.000.000
     Adanya perubahan jumlah sekolah penerima block grant dari 117 paket menurut PO menjadi 114
     paket sesuai realisasi, karena jumlah subsidi per paket yang seharusnya diberikan
     Rp50.000.000,00 ternyata realisasinya ada yang melebihi dari Rp50.000.000,00 per paket dan
     atau satu sekolah menerima dua paket sekaligus.
     Dari pemeriksaan dokumen proposal dan laporan pertanggungjawaban dari sekolah serta cek fisik
     ke lokasi diketahui sebagai berikut:
     a. Hasil pemeriksaan atas laporan kegiatan Bagpro diketahui terdapat sebanyak 27 sekolah
        penerima BIS TA 2004 dengan total dana sebesar Rp1.445.000.000,00 yang telah mendapat



                                                                                               51
   bantuan BIS TA 2003 baik yang bersumber dari Bagpro SMUS LPT ataupun dari Bagpro
   Perluasan dan Peningkatan Mutu SMU TA 2003 dan TA 2004 yang juga berada di bawah
   Direktorat PMU dengan rincian pada lampiran 5.
   Dengan demikian pemberian BIS TA 2004 kepada 27 sekolah sebesar Rp1.445.000.000,00
   tidak sesuai dengan panduan imbal swadaya yang telah ditetapkan dan mengurangi
   pemerataan kesempatan untuk meningkatkan mutu pendidikan serta dapat terjadi duplikasi
   pendanaan atas kegiatan yang sama seperti pada enam sekolah penerima BIS TA 2004 yaitu
   SMU Muhammadiyah 02 Pontianak, SMU Muhammadiyah 4 Sugihwaras, SMU
   Muhammadiyah Tabelo, SMU Jenderal Sudirman Kalipare, SMU Mujahidin Pontianak dan
   SMU Muhammadiyah Kalabahi.
b. Berdasarkan SK Direktur PMU Nomor 575/C4/KU/2004 tanggal 27 Mei 2004 SMU
   Mujahidin Pontianak mendapatkan dana block grant sebesar Rp55.000.000,00 untuk
   peralatan komputer. Dana telah disalurkan melalui SPM-LS Nomor 227792Y/088/118
   tanggal 30 Juni 2004. Pada TA 2003 SMU Mujahidin Pontianak telah menerima block grant
   Subsidi Pengembangan Sekolah dari Bagpro Perluasan dan Peningkatan Mutu pusat TA 2003
   sebesar Rp50.000.000,00 yang diperuntukan untuk pengadaan komputer juga. SMU tersebut
   telah melaporkan penggunaan dana yang diterima dari Bagpro PPM TA 2003 pada tanggal 31
   Maret 2004 untuk pembelian 15 unit komputer dan empat unit printer sebesar Rp58.984.000.
   Atas dana yang diterima sebesar Rp55.000.000,00 dari Bagpro PSMUS LPT TA 2004
   sekolah tersebut melaporkan penggunaan dana untuk pembelian sebanyak 10 komputer dan
   satu printer sebesar Rp55.000.000,00. Dalam proposal yang diajukan, SMU Mujahidin
   Pontianak telah membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan ketua
   komite sekolah yang antara lain menyatakan bahwa sekolah tersebut sudah pernah menerima
   bantuan pengadaan komputer sebanyak 15 buah dari pusat. Sedangkan Panduan Imbal
   Swadaya Bagpro PSMUS LPT menegaskan bahwa salah satu kriteria dan syarat sekolah
   penerima bantuan imbal swadaya adalah belum pernah menerima bantuan pemerintah dalam
   satu tahun terakhir yang juga dituangkan dalam surat pernyataan sekolah calon penerima
   block grant. Dalam hal ini, Pihak Bagpro kurang teliti dalam menyeleksi dan mereview
   proposal dari sekolah dan dapat menyebabkan hilangnya kesempatan sekolah lainnya untuk
   memperolah dana block grant.
c. Sasaran pemberian block grant adalah untuk program peningkatan mutu, program perluasan
   atau peningkatan daya tampung yang berkaitan langsung dengan kegiatan belajar mengajar
   seperti membeli peralatan pendidikan, mengadakan buku perpustakaan, membangun ruang
   kelas baru (RKB) atau membangun ruang laboratorium/perpustakaan atau rehabilitasi gedung
   sekolah. Namun dari hasil pemeriksaan ditemukan pemberian dana block grant TA 2004
   kepada tiga sekolah sebesar Rp200.000.000,00 tidak sesuai dengan tujuan penyediaan dana
   block grant serta mengarah pada rekayasa kegiatan dengan mengatasnamakan block grant,
   yaitu:
   1). Dana block grant sebesar Rp100.000.000,00 yang diberikan kepada Pondok Pesantren
       (Ponpes) Darul Arqam Garut berdasarkan SK Direktur PMU Nomor SK
       No.1243/C4/KU/2004 tanggal 18 Oktober 2004, ditujukan untuk melaksanakan
       Workshop Manajemen Mutu SMU Swasta LPT dengan peserta sebanyak 100 orang dari
       50 sekolah. Workshop tersebut dilaksanakan dari tanggal 20 s.d. 24 November 2004
       dengan peserta sebanyak 72 orang seluruhnya dari 37 sekolah se Priangan Timur, Jawa



                                                                                          52
Barat dimana Ponpes Darul Arqam Garut hanya bertindak selaku koordinator, sedangkan
moderator dan narasumber berasal dari Direktorat PMU (pusat) dan pengadaan materi
dilakukan oleh pusat kajian Mutu Pendidikan/CEQM Jakarta.
Selain itu berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukti penggunaan dana dalam kegiatan
workshop tersebut, ditemui pengeluaran tidak hemat dan pembayaran ganda serta tidak
didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap, yakni:
a) Pengeluaran tidak hemat atas transport/uang bensin:
 No           Nama                  Kegiatan            Nilai (Rp)             Keterangan
1.      Drs. Agus Wahyu    Biaya antar jemput anggota     600.000     Sudah      mendapatkan uang
        Sadikin            DPR                                        transport/lumpsum
2.      Drs. Agus Wahyu    Biaya supir                    350.000     Sudah mendapatkan uang
        Sadikin                                                       transport/lumpsum
3.      Drs. Agus Wahyu    Biaya supir Bp Agus wahyu      400.000     Sudah mendapatkan uang
        Sadikin                                                       transport/lumpsum
4.      Drs. Agus Wahyu    Biaya bensin                   500.000     Sudah mendapatkan uang
        Sadikin                                                       transport/lumpsum
5.      Drs. Aan Nugraha   Bensin                         500.000     Sudah mendapatkan uang
                                                                      transport/lumpsum
6.      Dasiah Hastuiti    Bensin                         500.000     Sudah mendapatkan uang
                                                                      transport/lumpsum
7.      Suparman           Bensin                         500.000     Sudah mendapatkan uang
                                                                      transport/lumpsum
8.      Ferdiansyah        Biaya hotel                   1.000.000    Sudah mendapatkan uang
                                                                      transport/lumpsum
                           Total                         4.350.000


b) Pembayaran ganda atas transport dan lumpsum Perjalanan dinas narasumber:
No      Nama               Kegiatan                             Nilai (Rp)     Keterangan
1.      Drs. Syamsudin,    Tim Asistensi kegiatan TOT dalam       830.000      Penerimaan dari
        MSi                rangka persiapan dan pelaksanaan                    Darul     Arqam
                           bantuan ADB di Puncak tgl 22 s.d                    sebesar
                           24 November 2004.                                   Rp600.000,00
2.      Drs. Hari          Tim Asistensi kegiatan TOT dalam          710.000   Penerimaan dari
        Fitriono           rangka persiapan dan pelaksanaan                    Darul     Arqam
                           bantuan ADB di Puncak tgl 22 s.d                    sebesar
                           24 November 2004.                                   Rp1.080.000,00
3.      Drs. Aan           Mengikuti        workshop/review          570.000   Penerimaan dari
        Nugraha            proposal subsidi pengembangan                       Darul     Arqam
                           pendidikan tgl. 22 s.d 25                           sebesar
                           November 2004                                       Rp1.240.000,00
                           Total                                 2.110.000     2.920.000
c) Pembayaran pengadaan buku rujukan peserta, honorarium dan transport instruktur jasa
      kelembagaan serta disain workshop manajemen mutu SMA Swasta Lembaga
      Pendidikan Tradisional Se Wilayah Priangan Timur tanggal 20 s.d 24 Nopember
      2004 di Garut kepada Pusat Kajian Manajemen Mutu Pendidikan CEQM Jakarta
      sebesar Rp25.000.000,00 tanpa didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai
      yaitu hanya satu lembar kuitansi tanpa ada faktur/rinciannya.



                                                                                             53
   2) Dana block grant sebesar Rp100.000.000,00 yang diberikan kepada Ponpes Darunnajah
      Jakarta dan Pondok Modern Gontor Ponorogo masing-masing sebesar Rp50.000.000,00
      berdasarkan SK Direktur PMU Nomor 1060/C4/LL/2004 tanggal 26 Agustus 2004,
      ditujukan untuk melaksanakan Pelatihan Mata Pelajaran Matematika, Kimia dan Biologi.
      Tetapi kegiatan yang dilaksanakan oleh Ponpes Darunnajah adalah Semiloka dan In
      House Training (IHT) penerapan kurikulum 2004 dan Pondok Modern Gontor
      melaksanakan Pelatihan Guru.
      Selain itu, dari pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban diketahui sebagai berikut :
      dari sebanyak 30 sekolah pelaksana IHT kurikulum 2004 di Jakarta Selatan hanya SMA
      Darunnajah yang mendapat dana block grant pelaksanaan seminar dan lokakarya
      penerapan kurikulum 2004.
      Penggunaan dana dibagi menjadi dua tahap yaitu :
      a) Tahap I: untuk kegiatan semiloka penerapan kurikulum 2004 tanggal 20 –27 Juli 2004
          di Pesantren Darunnajah Jakarta menyerap dana sebesar Rp24.750.000,00. Peserta
          adalah guru Yayasan Pondok Pesantren Darunnajah berjumlah 108 orang guru tanpa
          daftar hadir. Pengeluaran untuk honorarium narasumber, instruktur dan kepanitian
          sebesar Rp14.650.000,00 tidak mempunyai dasar yang jelas hanya kuitansi
          pembayaran tanpa ada nama yang menerima serta tidak ada foto kegiatan.
      b) Tahap II: Kegiatan in house training penerapan kurikulum 2004 tanggal 17 s.d 18
         Januari 2005 di Pesantren Darunnajah Jakarta menyerap dana sebesar
         Rp25.250.000,00. Peserta dari guru SMA, MA dan MTs Darunnajah karena peserta
         dari SMA Al Azhar dan SMA Tarakanita tidak ada yang hadir. Pembayaran
         honorarium dan transport untuk nara sumber sebesar Rp7.600.000,00 tanpa tanda
         terima dari yang bersangkutan karena pembayaran dilakukan kepada ketua panitia
         oleh bendahara dan belum dipotong pajak PPh sebesar Rp1.140.000,00. Honorarium
         kepanitian sebesar Rp3.397.000,00 belum dipotong pajak PPh sebesar Rp509.550,00.
         Pembayaran honorarium peserta sebesar Rp4.700.000,00 belum dipotong PPh
         sebesar Rp705.000,00.
      Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban tahap I pelaksanaan
      semiloka penerapan kurikulum 2004 tanggal 20 s.d 27 Juli 2004 sebesar
      Rp24.750.000,00 mendahului penerimaan dana block grant, sehingga kurang dapat
      dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban tahap II pelaksanaan IHT kurikulum 2004
      terdapat penerimaan pajak yang seharusnya dipungut sebesar Rp2.354.550,00.
d. Pemberian dana block grant sebesar Rp50.000.000,00 kepada SMA Muhammadiyah 4
   Lamongan dan sebesar Rp60.000.000,00 kepada SMU Muhammadiyah Kalabahi kurang
   dapat dipertanggungjawabkan.
   1) SMA Muhammadiyah 4 Lamongan mendapat dana block grant sebesar Rp50.000.000,00
      berdasarkan SK Direktur PMU Nomor 1060/C4/LL/2004 tanggal 26 Agustus 2004 untuk
      membangun Ruang Kelas Baru (RKB) yang diterima bulan September 2004. Saat
      pengecekan fisik ke lokasi sekolah pada tanggal 7 Juni 2005 menunjukkan bahwa RKB
      yang rencananya dibangun dengan menggunakan dana block grant, ternyata telah selesai
      dibangun dengan biaya dari dana swadaya sekolah. Hal ini diketahui dari buku rekening
      sekolah yang menunjukkan bahwa dana yang diterima sebesar Rp50.000.000,00 dari


                                                                                         54
        Bagpro Peningkatan SMU Swasta LPT baru ditarik bendaharawan dari rekening sekolah
        tanggal 23 Mei 2005. Menurut keterangan tertulis dari Ketua Komite Sekolah yang
        sekaligus merangkap sebagai bendahara Panitia Pembangunan RKB bahwa dana subsidi
        tersebut untuk mengganti dana sekolah yang telah terpakai untuk pembangunan RKB
        dimaksud, sehingga sampai saat pemeriksaan tanggal 7 Juni 2005 bukti penggunaan dana
        subsidi belum dapat dipertanggungjawabkan kepada Bagpro.
     2) SMU Muhammadiyah Kalabahi mendapat dana block grant sebesar Rp60.000.000,00
        berdasarkan SK Direktur PMU Nomor 575/C4/KU/2004 tanggal 27 Mei 2004 SMA
        untuk pengadaan peralatan Laboratorium IPA. Dana tersebut disalurkan melalui SPM-LS
        Nomor 227786Y/088/118 tanggal 30 Juni 2004. Pada TA 2003 SMU Muhammadiyah
        Kalabahi juga telah menerima block grant Subsidi Pengembangan dari Bagpro Perluasan
        dan Peningkatan Mutu Pusat sebesar Rp50.000.000,00 yang antara lain digunakan untuk
        pengadaan peralatan Laboratorium IPA. SMU tersebut telah melaporkan atas dana yang
        diterima pada TA 2003 pada Bagpro PPM TA 2003 yaitu untuk renovasi Laboratorium
        dan pembelian alat Laboratorium IPA, namun tidak dilengkapi SPJ. Sedangkan atas dana
        sebesar Rp60.000.000 dari Bagpro Peningkatan Mutu SMUS LPT TA 2004 belum
        dipertanggungjawabkan kepada Bagpro, sehingga tidak dapat diyakini kebenaran
        penggunaannya.
e. Penggunaan dana block grant pada SMA Al Fatah Garut sebesar Rp31.267.490,00 belum
   dapat dipertanggungjawabkan.
     SMA Al Fatah Garut mendapat dana block grant sebesar Rp75.000.000,00 berdasarkan SK
     Direktur PMU Nomor 1394a/C4/Mn/2004 tanggal 9 Desember 2004 untuk digunakan
     sebagai tambahan biaya pembangunan tiga RKB. Hasil pemeriksaan fisik tanggal 16 Juni
     2005 diketahui dana tersebut telah diterima tanggal 24 Desember 2004 tetapi tidak dibukukan
     secara khusus dan tidak ada laporan keuangan, yang ada hanya kumpulan kwitansi sebesar
     Rp43.732.510,00 sehingga belum dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp31.267.490,00.
     Satu RKB sudah selesai dan sudah digunakan, tetapi pekerjaan pembangunan dua RKB
     lainnya belum selesai sedangkan dana block grant sudah habis dipergunakan. Penyelesaian
     dua RKB tersebut diestimasikan baru akan selesai pada November/Desember 2005 dengan
     menggunakan dana swadaya berupa iuran siswa baru Tahun Ajaran 2005/2006. Dengan
     demikian dana swadaya yang seharusnya disediakan sebagai dana pendamping Block grant
     sebenarnya tidak ada.
f.   Penggunaan dana block grant tidak sesuai dengan proposal yang disetujui Bagpro sehingga
     pemberian dana sebesar Rp150.000.000,00 tidak efektif, yaitu:
     1) SMA Muhammadiyah 25 Pamulang berdasarkan SK Direktur PMU Nomor
        1060/C4/LL/2004 tanggal 26 Agustus 2004 mendapat dana block grant sebesar
        Rp50.000.000,00 untuk pengadaan peralatan IPA. Dana telah diterima bulan September
        2004 dan berdasarkan surat perjanjian penggunaan dana block grant jangka waktu
        penggunaan dana tersebut tidak melebihi 2 Oktober 2004. Pihak sekolah mengalihkan
        penggunaan dana tersebut untuk pembuatan ruang laboratorium yang tidak termasuk
        kategori program peningkatan mutu, dengan mengajukan permohonan pengalihan
        penggunaan dana block grant melalui surat bertanggal 4 November 2004.




                                                                                             55
   2) SMU Plus Muthahari Bandung mendapat dana block grant sebesar Rp100.000.000,00
      berdasarkan SK Direktur PMU Nomor 575/C4/KU/2004 tanggal 27 Mei 2004 untuk
      pembangunan laboratorium IPA. Berdasarkan surat perjanjian penggunaan dana block
      grant, jangka waktu penggunaan dana tersebut tidak melebihi empat bulan sejak dana
      diterima. Walaupun dana telah diterima pada 8 Oktober 2004, sampai dengan tanggal 18
      Juni 2005 saat dilakukan cek fisik ke lokasi oleh tim pemeriksa, ruang Laboratorium IPA
      yang rencananya akan dibangun di lantai dua belum terealisasi. Ternyata dana subsidi
      tersebut digunakan untuk penyelesaian pekerjaan lantai dasar yang akan digunakan untuk
      studio seni, kantor yayasan dan Laboratorium IPS. Dengan demikian sampai saat
      pemeriksaan cek fisik pembangunan Laboratorium IPA tidak dilaksanakan.
g. Hasil pengadaan alat/ruang Laboratorium IPA yang bersumber dari dana block grant pada
   SMA Muhammadiyah Lemah Abang Cirebon, SMU NU Lemah Abang Cirebon dan SMA Al
   Nur Cibinong belum dimanfaatkan karena belum mempunyai ruang/alat laboratorium
   sehingga pemberian dana sebesar Rp150.000.000,00 menjadi tidak efektif, yaitu:
   1) SMA Muhammadiyah Lemah Abang Cirebon dan SMU NU Lemahabang Cirebon
      berdasarkan SK Direktur PMU Nomor 575/C4/KU/2004 tanggal 27 Mei 2004 mendapat
      dana block grant masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 untuk pembangunan ruang
      Laboratorium IPA dan dana telah diterima bulan Juni 2004. Tetapi dari laporan
      pertanggungjawaban ke dua sekolah tersebut kepada Bagpro, pihak sekolah melaporkan
      penggunaan dana tersebut untuk pengadaan peralatan Laboratorium IPA. Dari konfirmasi
      dengan pihak sekolah yang bersangkutan diketahui bahwa SMA Muhammadiyah Lemah
      Abang Cirebon mengajukan proposal berdasarkan informasi dari iklan di koran
      Republika langsung ke PMU Pusat pada tanggal 16 Juni 2004. Proposal permohonan
      bantuan diajukan untuk pembangunan ruang Laboratorium IPA sebesar Rp 40.000.000,00
      serta alat dan bahan laboratorium IPA sebesar Rp 20.000.000,00. Namun pihak Bagpro
      memberikan block grant untuk pengadaan alat Laboratorium IPA sebesar
      Rp50.000.000,00. Pada saat verifikasi proposal di PMU pusat, Toko Putri sebagai
      pemasok hadir dan memberikan daftar barang berupa peralatan Laboratorium IPA untuk
      dipilih, kemudian sekolah mengirim daftar barang yang dipilih. Karena sekolah belum
      mempunyai ruang laboratorium, sejak peralatan Laboratorium IPA datang pada bulan
      Agustus, barang tersebut disimpan di ruang kepala sekolah dan ruang tata usaha
      sedangkan kegiatan praktikum dilakukan di ruang kelas.
   2) Sedangkan SMU NU Lemah Abang Cirebon mengajukan proposal berdasarkan informasi
      dari Dinas Pendidikan Kabupaten. Proposal permohonan bantuan langsung ke PMU
      Pusat pada 31 Mei 2004. Pada awalnya proposal permohonan bantuan tersebut diajukan
      untuk rehabilitasi dua unit ruang belajar sebesar Rp62.500.000,00, tetapi kemudian
      direvisi untuk pembangunan ruang laboratorium IPA. Pada saat verifikasi proposal di
      PMU pusat, Toko Putri sebagai pemasok hadir dan memberikan daftar barang berupa
      peralatan Laboratorium IPA untuk dipilih, kemudian sekolah mengirim daftar barang
      yang dipilih. Karena sekolah belum mempunyai ruang laboratorium, sejak peralatan
      laboratorium IPA datang pada bulan Agustus barang tersebut disimpan di ruang kelas dan
      kegiatan praktikum dilakukan di ruang kelas.
   3) SMA Al Nur Cibinong berdasarkan SK Direktur PMU Nomor 575/C4/KU/2004 tanggal
      27 Mei 2004 mendapat dana block grant sebesar Rp50.000.000,00 untuk pembangunan



                                                                                          56
        Ruang Laboratorium IPA dan dana telah diterima pada tanggal 1 Juli 2004.
        Pembangunan ruang Laboratorium IPA sudah selesai tetapi ruang tersebut belum
        digunakan karena tidak mempunyai peralatan laboratorium IPA, untuk sementara ruang
        laboratorium IPA tersebut digunakan untuk menyimpan komputer sekaligus dijadikan
        laboratorium komputer.
Dari uraian yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian dana block grant
kepada 12 sekolah menjadi tidak efektif sebesar Rp405.000.000,00 (Rp50.000.000,00 +
Rp55.000.000,00 + Rp150.000.000,00 + Rp150.000.000,00), pemborosan sebesar
Rp7.270.000,00 dan belum dapat dipertanggungjawabkan           sebesar Rp198.617.490,00
(Rp24.750.000,00 + Rp7.600.000,00 + Rp25.000.000,00 + Rp50.000.000,00 + Rp60.000.000,00
+ Rp31.267.490,00), tidak dipungut PPh 21 sebesar Rp2.354.550,00 (Rp509.550,00 +
Rp705.000,00 + Rp1.140.000,00) serta tidak memenuhi syarat pemberian block grant kepada 27
sekolah.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :
a. Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
   Pemerintah pasal 3, bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif,
   yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat
   memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
b. Keppres No.42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
   Negara, Pasal Pasal 18 ayat (2) menyebutkan setiap instansi pemerintah, pemerintah daerah,
   Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, bendaharawan dan badan-badan lain
   yang melakukan pembayaran atas beban APBN/APBD/anggaran BUMN/BUMD, ditetapkan
   sebagai wajib pungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
   berlaku.
c. SK Direktur PMU SK No.1243/C4/KU/2004 tanggal 18/10/2004 dan SK
   No.1060/C4/KU/2004 tanggal 26/8/2004 tentang Subsidi Kepala Sekolah LPT yang antara
   lain menetapkan bahwa bentuk bantuan yang diwujudkan tiap sekolah meliputi:
    −   pembangunan RKB, ruang perpustakaan, ruang laboratorium atau rehabilitasi.
    −   pengadaan perabot, peralatan pendidikan atau buku-buku perpustakaan sesuai dengan
        usulan proposal sekolah atau standar yang ditetapkan.
a. Pedoman Pelaksanaan Pemberian Block grant Direktorat Pendidikan Menengah Umum 2004,
   bab I point C.8. tentang jangka waktu pelaksanaan program/kegiatan BIS RKB adalah empat
   bulan terhitung sejak transfer dana diterima.
b. Pedoman Pelaksanaan Pemberian Block grant Direktorat Pendidikan Menengah Umum 2004,
   bab II point A.3.b. tentang Kriteria Sekolah Penerima BIS Mutu:
    ayat 6) untuk pembangunan ruang laboratorium IPA diprioritaskan pada sekolah yang sudah
            mempunyai peralatan dan/atau dapat menyediakan peralatan dari imbal swadaya atau
            dari sumber lain.
    ayat 8) untuk pengadaan alat IPA diprioritaskan pada sekolah yang sudah memiliki ruang
            laboratorium IPA, tapi belum memiliki alat laboratorium IPA.



                                                                                          57
c. Panduan Imbal Swadaya Bagpro Peningkatan SMUS LPT point C tentang Sasaran, program
   yang dipilih berupa program peningkatan mutu (pengadaan peralatan laboratorium IPA,
   bahasa, komputer, dan pengadaan buku perpustakaan), program perluasan (pengadaan ruang
   kelas baru, learning activity facilities, rehabilitasi berat) dan program penunjang
   (pembangunan gedung perpustakaan, laboratorium IPA, laboratorium Bahasa dan Komputer
   serta gymnasium/ketrampilan).
d. Surat Perjanjian Penggunaan Dana Block grant Nomor 165c/G.4.1/VIII-LPT/2004 tanggal 30
   Agustus 2004 antara Pimbagpro dan Kepsek SMA Muhammadiyah 25 Pamulang.
    Point 1. Dana block grant sebesar Rp 50.000.000 untuk digunakan sebagai peralatan
             laboratorium IPA
    Point 2. Jangka waktu pelaksanaan dana block grant tidak melebihi 2 Oktober 2004
    Point 5. Jika tidak sesuai dengan kesepakatan, pengguna sanggup mengembalikan dana yang
             diberikan kepada pemerintah
e. Surat Perjanjian Penggunaan Dana Block grant Nomor 104b/G.4.1/VIII-LPT/2004 tanggal 2
   Juni 2004 antara Pimbagpro dan SMU Plus Muthahari Bandung
    Point 1. Dana block grant sebesar Rp 50.000.000 untuk digunakan untuk pembangunan ruang
              laboratorium IPA
    Point 2. Jangka waktu pelaksanaan dana block grant tidak melebihi 2 Oktober 2004
    Point 5. Jika tidak sesuai dengan kesepakatan, pengguna sanggup mengembalikan dana yang
               diberikan kepada pemerintah

Hal tersebut mengakibatkan :
a. Pemberian dana block grant sebesar Rp405.000.000,00 tidak tepat sasaran.
b. Penggunaan     dana    block      grant    sebesar    Rp198.617.490,00      belum   dapat
   dipertanggungjawabkan.
c. Penerimaan Negara tidak terealisir sebesar Rp2.354.550,00 dan pemborosan keuangan negara
   sebesar Rp7.270.000,00
d. Hilangnya kesempatan bagi sekolah lainnya untuk meningkatkan mutu pendidikan yang
   merupakan tujuan pemberian subsidi dalam bentuk block grant

Hal tersebut terjadi karena :
a. Keputusan Direktur PMU kurang konsisten dengan Panduan Imbal Swadaya Bagpro
   Peningkatan SMUS LPT sebagai acuan kerja dalam melaksananakan program pemberian
   bantuan imbal swadaya
b. Penanggungjawab kegiatan pemberian block grant tidak melaksanakan tugas dengan baik
   dalam melakukan review atas profil dan program sekolah
c. Kurang adanya tanggungjawab dari penerima dana block grant untuk mematuhi
   kesepakatan/perjanjian




                                                                                         58
d. Pengendalian dan pengawasan oleh Pimbagpro dan atasan langsung Pimbagpro             kurang
   optimal.

Atas permasalahan tersebut pihak Bagian Proyek menyatakan :
a. Pemberian block grant Rp100.000.000,00 untuk Diklat Desiminasi MPMBS ke Darul Arqam
   adalah termasuk Program Peningkatan Mutu pada Bidang Manajemen SMAS–LPT se-
   Priangan Timur yang perlu ditingkatkan. Ketidakhematan sebesar Rp4.350.000,00 adalah
   keawaman penyelenggara dalam mempertanggungjawabkan pengeluaran yang seharusnya
   dipertanggungjawabkan bersifat lumpsum.
b. Perihal dana Rp14.650.000,00 pada kegiatan tahap I semiloka di Darunajah Jakarta, pihak
   proyek akan meminta bukti pembayaran yang jelas dan tidak dipungutnya pajak PPh sebesar
   Rp. 2.354.550,00 karena keawaman pihak sekolah. Untuk program selanjutnya PMU akan
   mensosialisasikan perihal kewajiban tersebut kepada sekolah. Sedangkan kegiatan semiloka
   tahap I mendahului penerimaan dana block grant karena mereka menyesuaikan dengan
   kelonggaran fasilitas dan kesempatan waktu guru yang akan diundang mereka. Hal ini kami
   dapat mentolelir karena berkaitan juga dengan adanya kesalahan penerbitan SPM oleh KPKN
   sehingga memakan waktu untuk diralat sementara undangan sudah beredar.
     Ke-3 orang nara sumber tersebut memang benar-benar hadir di Darul Arqam, tetapi ketika
     sedang mengikuti kegiatan di Darul Arqam yang bersangkutan harus kembali ke Jakarta
     karena diminta hadir untuk TOT ADB di Puncak. Sedangkan perihal faktur/rincian Rp.
     25.000.000,00 yang diterima oleh CEQM.
c. Perihal pertanggungjawaban SMA Muhammadiyah Kalabahi, sebesar Rp60.000.000,00
   memang sampai dengan saat ini sekolah yang bersangkutan belum menyampaikan
   laporannya kepada proyek dan pihak proyek akan segera menyurati sekolah tersebut.
d. Di SMA AL Fatah Garut, memang saat diperiksa baru selesai 1 kelas dan 2 kelasnya baru
   mencapai 75%, karena setelah dikonfirmasi oleh proyek sekolah masih mencari kekurangan
   dana untuk menyelesaikannya. Sedangkan kekurangtertiban pembukuan di sekolah, akan
   menjadi perhatian kami dan segera melakukan penataran pembukuan keuangan sekolah
   kepada SMA-SMA Swasta LPT dimasa datang.
e. Benar, SMA Muhammadiyah 25 Pamulang minta izin perubahan dari rencana pembelian alat
   laboratorium IPA menjadi pembuatan ruang           laboratorium IPA, karena sekolah
   tersebut memang belum memiliki ruang laboratorium IPA menurut mereka sebagai usaha
   untuk mengejar akreditasi oleh Badan Akreditasi Sekolah (BAS) Propinsi Banten.
f.   Subsidi Rp100.000.000,00 untuk SMA Al Muthahari Bandung dalam proposal adalah untuk
     pembangunan laboratorium IPA, tetapi realisasinya digunakan penyelesaian pekerjaan lantai
     dasar, ruang studio, kantor yayasan dan laboratorium IPS, pihak proyek akan segera meminta
     kepada sekolah tersebut untuk mengadendum permohonannya.
g. Berubahnya permintaan SMA Muhammadiyah Lemahabang Cirebon dari rencana
   membangun ruang laboratorium IPA ke pembelian peralatan laboratorium IPA adalah
   semata-mata anjuran dari proyek berkaitan dengan sinkronisasi agenda PMU tahun 2004
   mengenai Penerapan Kurikulum KBK yang harus ada nilai ujian dari aspek praktikumnya.




                                                                                            59
   h. Perihal bantuan Rp50.000.000,00 kepada SMA Al Nur Cibinong untuk ruang laboratorium
      IPA sudah terwujud, tetapi saat ini ruang tersebut digunakan untuk pembelajaran komputer
      memang betul, karena sekolah untuk sementara belum mempunyai alat laboratorium IPAnya.

   BPK-RI menyarankan agar :
   0. Dirjen Dikdasmen menegur Direktur PMU mengenai Keputusan Direktur PMU tentang
      penetapan sekolah penerima bantuan yang tidak konsisten dengan Panduan Imbal Swadaya.
   0. Direktur PMU menegur secara tertulis Pimbagpro dan Penanggungjawab block grant atas
      pengalokasian block grant yang kurang tepat sasaran dan supaya melaksanakan tugas dengan
      lebih cermat serta lebih mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan monitoring.
   0. Direktur PMU menegur secara tertulis serta meminta pertanggungjawaban kepada SMA
      Muhammadiyah 25 Pamulang, SMA Plus Muthahari Bandung, dan SMA Al. Nur Cibinong
      yang menggunakan block grant kurang tepat sasaran seluruhnya sebesar Rp200.000.000,00
   1. Direktur PMU meminta pertanggungjawaban SMA Muhammadiyah 4 Lamongan dan SMU
      Muhammadiyah Kalabahi atas bantuan masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 dan
      Rp60.000.000,00 yang kurang dapat dipertanggungjawabkan dan apabila tidak dapat
      dipertanggungjawabkan supaya diperintahkan untuk disetor ke Kas Negara.
   2. Direktur PMU meminta pertanggungjawaban kepada Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta
      sebesar Rp24.750.000,00 dan SMA Al-Fatah Garut sebesar Rp31.267.490,00 serta Ponpes
      Darul Arqam Garut sebesar Rp25.000.000,00 atas penggunaan yang kurang dapat
      dipertanggungjawabkan.
   3. Direktur PMU menegur secara tertulis para penerima block grant yang tidak memungut pajak
      atas penggunaan block grant sebesar Rp2.354.550,00 dan pemborosan sebesar
      Rp4.350.000,00 serta meminta pertanggungjawaban kepada Ponpes Darul Arqam Garut
      sebesar Rp2.920.000,00 atas duplikasi pembayaran transport dan lumpsum kepada nara
      sumber workshop.

8. (02.16) Penggunaan Dana Subsidi Sekolah Bernuansa Islam TA 2004 untuk Pengadaan
   Instalasi Listrik, Peralatan Laboratorium IPA dan Komputer tidak tertib.
   Dalam TA. 2004 Direktorat PMU, Dirjen Dikdasmen melalui Bagpro PSMUS LPT
   mengalokasikan anggaran subsidi atas sekolah bernuansa Islam dengan sasaran subsidi sebagai
   berikut:
   a. Pengembangan Infrastruktur Untuk Workshop SMK sebanyak 14 paket masing-masing
      sebesar Rp180.000.000,00 per paket total sebesar Rp2.520.000.000,00.
   b. Sekolah Lembaga Pendidikan Tradisional (LPT) sebanyak                  117   paket   sebesar
      Rp50.000.000,00 per paket total sebesar Rp5.850.000.000,00.
   Subsidi tersebut diberikan dalam bentuk block grant untuk dikelola secara swakelola oleh sekolah
   dan selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada pemerintah melalui Bagpro PSMUS LPT.
   Bantuan digunakan untuk menyediakan, memperbaiki, melengkapi dan/atau menyelesaikan
   fasilitas fisik sekolah yang langsung mendukung proses pembelajaran/pendidikan. Adapun tujuan
   pemberian dalam bentuk block grant ini antara lain guna memberikan rangsangan kepada SMA



                                                                                                60
Swasta yang dikelola LPT (pesantren) untuk meningkatkan dan memperkuat peran sertanya
dalam penyelenggaraan pendidikan serta untuk mendorong pihak yayasan/sekolah untuk dapat
melaksanakan pengelolaan sendiri (self management) berdasarkan prinsip-prinsip Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS).
Kedua jenis subsidi telah disalurkan melalui SPM-LS ke masing-masing rekening sekolah
penerima bantuan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur PMU sebagai berikut:
 No             Nomor SK                 Tgl SK        Jumlah      Jumlah Bantuan
                                                       Sekolah          (Rp)
 Subsidi Sekolah LPT
 1    SK No.575/C4/KU/2004              27/5/2004         88       4.550.000.000,00
 2    SK No.1243/C4/KU/2004             18/10/2004        10         550.000.000,00
 3    SK No.1335/C4/MN/2004             11/11/2004         5         220.000.000,00
 4    SK No.1394a/C4/MN/2004            9/12/2004         2          150.000.000,00
 5    SK No.1060/C4/KU/2004             26/8/2004          9         450.000.000,00
                                                         114       5.920.000.000,00
 Pengembangan Infrastruktur Untuk Workshop SMK
 6    SK NO.235/C.C4/KEP/LK/2004   18/5/2004              14       2.520.000.000,00
      Total                                              128       8.440.000.000,00
Adanya perubahan jumlah sekolah penerima block grant dari 117 paket menurut PO menjadi 114
paket sesuai realisasi, karena jumlah subsidi per paket yang seharusnya diberikan
Rp50.000.000,00 ternyata realisasinya ada yang melebihi dari Rp50.000.000,00 per paket.
Dari dana block grant sebesar Rp8.440.000.000,00 tersebut, terdapat kegiatan pengadaan sebesar
Rp5.505.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
a. Instalasi Daya Listrik sebesar Rp2.520.000.000,00 di sebanyak 14 sekolah,
b. Peralatan Laboratorium IPA sebesar Rp2.060.000.000,00 di sebanyak 41 sekolah, dan
c. Komputer/Peralatan Laboratorium Bahasa sebesar Rp925.000.000,00 di sebanyak 18 sekolah.
Tujuan pemberian Bantuan Imbal Swadaya (BIS) ke sekolah untuk memotivasi sekolah
melakukan reformasi diri (self reform) sesuai dengan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS) yang antara lain pengelolaan secara jujur dan transparan serta perencanaan dan
pengambilan keputusan secara demokratis, tidak tercapai karena proses pengadaan tidak selektif
dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana block grant tidak transparan serta tidak
menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Selain itu atas pengadaan barang juga tidak dilakukan
surat perjanjian sesuai ketentuan. Hasil pemeriksaan dokumen atas laporan pertanggungjawaban
penggunaan dana oleh sekolah serta konfirmasi pada pihak pengelola dana, pelaksana kegiatan di
sekolah dan supplier, menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
a. Pengadaan Instalasi Daya Listrik
   1) Terdapat dua SMK yang belum menyerahkan laporan yaitu SMK Maarif Salam,
      Magelang dan SMK Teknologi Putra Jaya Langkat, Sumut dimana masing-masing
      menerima dana block grant sebesar Rp189.000.000,00 dan Rp184.000.000,00
   2) Dari bukti kwitansi yang disampaikan oleh 12 sekolah, diketahui bahwa peralatan
      sebagian besar (rata-rata 78%) dibeli di Jakarta, dimana kwitansi tersebut berasal dari
      beberapa toko yang sama (Lampiran 6a).



                                                                                           61
3) Terdapat kekurangan bukti pengeluaran di sebanyak delapan sekolah rata-rata 38,5% dari
   dana block grant yang harus dipertanggungjawabkan. Total penggunaan dana yang tidak
   didukung bukti pengeluaran untuk delapan sekolah tersebut sebesar Rp585.746.114,00,
   dengan rincian sebagai berikut:
                                                                                       % SPJ yang
                                     Nilai Block       Total SPJ       Kekurangan
     No        SMK Penerima                                                             kurang/
                                     Grant (Rp)          (Rp)           SPJ (Rp)
                                                                                        nilai BG
      1               2                  3                 4               5               6
     1.    Al Muhajirin              162.000.000     107.615.650,00     54.384.350         33,57%
     2.    Cintawana                 173.000.000     109.728.530,00     63.271.470         36,57%
           Muhammadiyah 4
     3.    Lamongan                  170.000.000      92.023.395,00     77.976.605         45,87%
     4.    Sultan Agung 1 Jombang    193.000.000     123.807.965,00     69.192.035         35,85%
     5.    Ibrahim Situbondo         176.000.000      39.656.400,00    136.343.600         77,47%
     6.    Muhammadiyah Solok        188.000.000     184.829.715,00      3.170.285          1,69%
     7.    Ghalib Pringsewu           160.000.000      30.469.345,91   129.530.654         80,96%
     8.    Darussalam Martapura       191.000.000     139.122.885,00    51.877.115         27,16%
                                    2.520.000.000   1.619.109.725,91   585.746.114         38,51%

4) Dari penggunaan dana block grant di 12 SMK terdapat PPN sebesar Rp143.297.878,00
   dan PPh 22 sebesar Rp23.817.905,00 yang tidak dipungut, dengan rincian sebagai
   berikut:
     NO     SMK Penerima                             PPN 10% (Rp)        PPh 22 (Rp)
      1                       2                             3                  4
     1.     Al Muhajirin                            9.778.695           1.467.554
     2.     Cintawana                               11.111.685          1.479.253
     3.     Alhikmah Brebes                         16.007.593          2.412.531
     4.     Muhammadiyah. 4 Lamongan                8.248.490           1.256.624
     5.     Sultan Agung 1 Jombang                  11.169.156          1.689.582
     6.     Ibrahim Situbondo                       3.580.386           541.140
     7.     Muhammadiyah. Solok                     16.665.110          2.522.469
     8.     Ghalib Pringsewu                        11.204.846          1.969.694
     9.     DDI Pare Pare                           13.243.976          2.807.901
     10.    Muhammadiyah. Bungoro                   14.918.840          2.863.613
     11.    Istiqomah Muhammadiyah. 4 Samarinda     14.721.564          2.910.412
     12.    Darussalam Martapura                    12.647.535          1.897.130
                                                    143.297.878         23.817.905

5) Dari konfirmasi dengan pihak sekolah serta data rekening sekolah SMK Pesantren
   Cintawana Tasikmalaya diketahui bahwa dana sebesar Rp173.000.000,00 yang diterima
   diantaranya sebesar Rp172.000.000,00 ditransfer ke rekening a.n. Nasdzief. Pihak
   sekolah menyatakan pembelian bahan-bahan utama dari satu supplier menggunakan dana
   yang ditransfer tersebut. Nasdzief membelikan barang-barang yang dibutuhkan dari
   beberapa toko di Jakarta. Untuk pembelian yang dilakukan di lokasi (Tasikmalaya), pihak
   sekolah meminta dana dari Nasdzief. Pada saat Klarifikasi Proposal Sekolah Calon
   Penerima block grant, yang dilaksanakan bulan Mei 2004 di Cipete, 14 SMK penerima
   subsidi sepakat untuk membeli barang yang sama dari supplier yang sama, saat itu juga



                                                                                                    62
       barang langsung dipesan. Untuk perikatan tersebut tidak dilakukan surat perjanjian kerja.
       Dengan demikian mekanisme pengadaan barang/jasa tidak dilaksanakan sesuai
       ketentuan/peraturan perundang-undangan.
b. Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA
   1). Dari konfirmasi pada pihak sekolah penerima block grant alat Laboratorium IPA di Jawa
       Barat diketahui bahwa pada saat klarifikasi proposal di Direktorat PMU, Toko Putri
       Jakarta/PT Trinusa Karsa Bandung/CV Setia Baru Surabaya sebagai pemasok hadir dan
       memberikan daftar barang berupa peralatan Laboratorium IPA untuk dipilih, kemudian
       sekolah mengirim daftar barang yang dipilih. Pemesanan barang dilakukan melalui
       telepon atau surat menyurat dan pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Toko
       Putri.
   2). Dari pemeriksaan dokumen diketahui bahwa pembelian alat laboratorium IPA oleh 41
       sekolah penerima block grant kepada pemasok, hanya SMU Yapis Manokwari yang
       membuat Surat Perjanjian, sedangkan untuk 40 sekolah yang lain tidak ditemukan adanya
       Surat Perjanjian.
   3). a. Dari hasil perhitungan Tim Pemeriksa, atas daftar bukti pembelian diketahui terdapat
          selisih harga di kwitansi lebih tinggi sekitar 10% dari harga standar (dengan
          menghitung ulang menggunakan harga per item yang disesuaikan dengan faktur yang
          diterima oleh salah satu sekolah dari toko yang sama). Tetapi dari konfirmasi dengan
          supplier barang dinyatakan bahwa selisih lebih tersebut dianggap diskon, dan oleh
          salah satu sekolah yaitu SMAPT Hayatan Thayyibah diskon tersebut dilaporkan
          sebagai PPN (namun tanpa bukti setor). Jadi walaupun di kwitansi seharga
          Rp50.000.000,00 nilai yang ditransfer ke rekening supplier adalah Rp50.000.000,00
          dikurang diskon.
       .   Verifikasi atas rekening bank dan bukti transfer Bank di beberapa sekolah di Jawa
           Barat diketahui sekolah tidak dapat menunjukan bukti transfer sebesar
           Rp50.000.00,00 seperti yang tercantum di kwitansi (SMU Assidiqiyah Garut, SMU
           Cintawana Tasikmalaya, SMU Muhammadiyah I Tasikmalaya). Bukti transfer yang
           dapat diberikan maksimal sebesar Rp45.000.000,00 (SMU AL Wahid Tasikmalaya),
           sehingga terjadi selisih antara kwitansi dengan jumlah uang yang dibayarkan sebesar
           Rp5.000.000,00 atau 10% dari harga di kwitansi.
       .   Konfirmasi dengan pihak SMA Babussalam Bandung diketahui bahwa supplier
           memberikan potongan harga/diskon sebesar Rp5.000.000,00 (10% x
           Rp50.000.000,00) kepada SMA Babussalam Bandung dan SMA Babussalam
           Selayar. Diskon tersebut sudah dijanjikan/dibicarakan supplier pada saat pertemuan
           Klarifikasi Proposal di PMU Pusat. Hal tersebut juga didukung dengan pernyataan
           dari supplier dimana supplier memberikan diskon untuk sekolah. Beberapa sekolah
           menggunakan diskon tersebut untuk dibelikan meubelair, termasuk SMA Babussalam
           Bandung dan SMA Babussalam Selayar.
   4). Salah satu penerima dana block grant untuk pengadaan alat laboratorium IPA adalah
       SMA Tarbiah NAD. Pihak supplier menyatakan telah mengirimkan alat yang dipesan
       tetapi sampai dengan pemeriksaan pihak sekolah tersebut belum melakukan pembayaran.



                                                                                             63
       Sekolah tersebut juga belum memberikan laporan pertanggungjawaban atas dana yang
       diterima kepada Bagpro.
   5). Salah satu penerima dana block grant untuk pengadaan alat laboratorium IPA adalah
       SMA Al Fatah YPKP Sentani Jayapura. Sekolah tersebut melaporkan penggunaan dana
       sebagai berikut:
       a). Pembelian alat IPA sebesar Rp33.000.000,00 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli
           2004.
       b). Pembelian dua tiket Jayapura-Jakarta PP untuk pembelian alat laboratorium IPA
           sebesar Rp7.724.000,00 yang dipesan pada tanggal 2 Agustus 2004. Tiket tersebut
           berlaku sampai dengan tanggal 15 Agustus 2004
       c). Ongkos bagasi, akomodasi dan konsumsi ke tempat pembelian sebesar
           Rp3.000.000,00. Atas pengeluaran tersebut dilampirkan kwitansi dengan nilai
           Rp3.000.000,00 pada 2 Agustus 2004.
       Pengeluaran sebesar Rp10.724.000,00 (Rp7.724.000,00 + Rp3.000.000,00) tersebut
       kurang mendukung kegiatan pengadaan, karena alat Laboratorium IPA tersebut
       diserahkan langsung oleh Toko Putri ke sekolah pada tanggal 9 Juli 2004. Selain itu,
       kegiatan sekolah mengambil barang ke Jakarta juga tidak terjadi pada sekolah lain,
       termasuk sekolah lain di Papua. Dengan demikian pengeluaran sebesar Rp10.724.000,00
       merupakan pemborosan.
   6). Atas pengadaan peralatan laboratorium IPA tersebut tidak dipungut Pajak Pertambahan
       Nilai (PPN) sebesar Rp187.272.727,00 dan PPh 22 sebesar Rp28.090.909,00 (Lampiran
       6b).
c. Pengadaan Komputer
   1). Dari konfirmasi kepada sekolah penerima block grant komputer di Jawa Barat (SMA Al
       Irsad Al Islamiyah Cirebon) diketahui bahwa pada saat klarifikasi proposal di Direktorat
       PMU, PT Wira Eka Bhakti (WEB) Jakarta sebagai pemasok hadir dan memberikan daftar
       barang peralatan komputer. Pengadaan yang ditawarkan berupa paket PC desktop dan
       printer. Pemesanan barang dilakukan saat klarifikasi proposal atau lewat telepon.
       Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening supplier tersebut. Atas kegiatan
       tersebut tidak dilakukan Surat Perjanjian Kerja.
   2). Dari hasil pemeriksaan atas bukti pembelian diketahui harga printer HP Deskjet 3535
       sebesar Rp5.000.000,00 sedangkan menurut harga pasar harga printer tersebut sebesar
       Rp1.465.000,00 sehingga terdapat kemahalan harga printer HP Deskjet 3535 sebesar
       Rp3.535.000,00 per unit (Rp5.000.000,00 – Rp1.465.000,00) atau untuk sebanyak 18
       sekolah penerima bantuan block grant komputer seluruhnya sebesar Rp63.630.000,00
       (Rp3.535.000,00 x 18). Hal tersebut diakui oleh pihak supplier dan pihak supplier
       memberikan keterangan tertulis dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran sebesar
       Rp91.800.000,00 (dari selisih harga printer dan item lain) dengan rincian sebagai berikut:
       a). Dana maintenance untuk sebanyak 18 sekolah masing-masing                      sebesar
           Rp2.000.000,00, total sebesar Rp36.000.000,00 (18 x Rp2.000.000,00).




                                                                                              64
        b). Biaya pengiriman barang ke lokasi Rp37.922.725 dimana diberlakukan “subsidi
            silang” antar sekolah.
        c). Biaya Perjalanan teknisi ke sekolah sebesar Rp19.944.050,00.
    3). Atas pengadaan tersebut juga tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar
        Rp84.090.909,00 dan PPh 22 sebesar Rp12.613.636,00 (Lampiran 6c).
Dengan demikian atas ke tiga pengadaan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:
.   Proses pengadaan tidak selektif dan tidak dilakukan dengan surat perjanjian.
.   Pengadaan telah diarahkan oleh pejabat/pegawai Direktorat PMU kepada suplair tertentu.
.   Pertanggungjawaban atas penggunaan dana block grant tidak transparan dan tidak
    menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
.   Penggunaan dana block grant sebesar Rp373.000.000,00 untuk Instalasi Daya Listrik
    Workshop SMK belum dipertanggungjawabkan dan sebesar Rp585.746.114,00 tidak
    didukung bukti pengeluaran.
.   Dana block grant atas            alat   laboratorium   IPA   sebesar   Rp50.000.000,00   belum
    dipertanggungjawabkan.
.   Penggunaan dana block grant atas alat IPA dan peralatan komputer sebesar Rp74.354.000,00
    (Rp63.630.000,00 + Rp10.724.000,00) tidak efektif.
.   Dari penggunaan dana block grant sebesar Rp5.505.000.000,00 tersebut terdapat PPN sebesar
    Rp414.661.514,00 (Rp143.297.878,00 + Rp187.272.727,00 + Rp84.090.909,00) dan PPh 22
    sebesar Rp64.522.450 (Rp23.817.905,00 + Rp28.090.909,00 + Rp12.613.636,00) yang tidak
    dipungut.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :
a. Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
   Pemerintah:
    1) Pasal 3 bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif,
       terbuka dan bersaing, transparan, adil, dan akuntabel.
    2) Pasal 16 ayat (3) dalam menetapkan sistem pengadaan, pengguna barang/jasa dilarang
       menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah yang
       menurut sifat pekerjaan dan efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah masing-masing.
b. Keppres 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN:
    1). Pasal 18 ayat (2) antara lain menyebutkan setiap bendaharawan dan badan-badan lain
        yang melakukan pembayaran atas beban APBN ditetapkan sebagai wajib pungut pajak
        sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    2). Pasal 8 antara lain menyatakan pengelola keuangan negara wajib mengadakan
        intensifikasi pemungutan pendapatan negara yang menjadi wewenang dan tanggung
        jawabnya.
c. Pedoman Pelaksanaan Pemberian Block Grant Direktorat Pendidikan Menengah Umum
   2004, bab II point A.1 menyatakan salah satu tujuan pemberian BIS ke sekolah adalah untuk


                                                                                                65
    memotivasi sekolah melakukan reformasi diri (self reform) sesuai dengan prinsip-prinsip
    MBS yang antara lain pengelolaan secara jujur dan transparan serta perencanaan dan
    pengambilan keputusan secara demokratis.
d. Keputusan Menteri Keuangan No. 548/KMK.04/2000 diperbaharui dengan Kepmenkeu No.
   563/KMK.03/2003 tanggal 23 Desember 2003 antara lain menyatakan :
    1) Pasal 2, bahwa bendaharawan sebagai pemungut pajak pertambahan nilai atas
       penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak rekanan pemerintah, wajib
       memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai.
    2) Pajak Pertambahan Nilai yang tidak dipungut antara lain pembayaran yang jumlahnya
       paling banyak Rp1.000.000,00 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.

Hal tersebut mengakibatkan :
1) Penggunaan dana subsidi sebesar Rp423.000.000,00 (Rp373.000.000,00 + Rp50.000.000,00)
   belum dipertanggungjawabkan dan sebesar Rp585.746.114,00 tidak didukung bukti
   pengeluaran serta sebesar Rp74.354.000,00 (Rp63.630.000,00 + Rp10.724.000,00) merupakan
   pemborosan Keuangan Negara.
2) Barang/jasa yang dibeli oleh sekolah sulit dinilai kewajaran harganya karena pembeliannya
   telah diarahkan oleh oknum-oknum Direktorat PMU ke suplair tertentu.
3) Pajak yang tidak dipungut sebesar Rp479.183.964,00 terdiri dari PPN sebesar
   Rp414.661.514,00 dan PPh 22 sebesar Rp64.522.450,00 merupakan potensi penerimaan
   negara yang tidak terealisasi.

Hal tersebut terjadi karena :
a. Kurang adanya tanggung jawab dari penerima dana block grant untuk mematuhi
   kesepakatan/perjanjian.
b. Penanggungjawab kegiatan pemberian block grant kurang mematuhi pedoman pemberian
   block grant.
c. Pengendalian dan pengawasan oleh Pemimpin Bagian Proyek kurang efektif.

Atas permasalahan tersebut pihak Bagpro menyatakan :
a. Proyek akan segera menyurati SMK Ma’arif Salam Magelang dan SMK Teknologi Putra
   Jaya Langkat untuk menyampaikan laporan block grant instalasi daya tersebut.
b. Perihal kekurangan bukti pengeluaran dari 8 (delapan) sekolah penerima bantuan block grant
   infra struktur instalasi daya listrik, pihak proyek akan meminta laporannya kepada pihak
   sekolah, yang umumnya upah kerja.
c. Perihal tidak dipungutnya PPN dan PPh Pasal 22 dari block grant tersebut adalah diluar
   kewenangan proyek dan itu seharusnya tugas sekolah tetapi hal ini merupakan keawaman
   sekolah, oleh karena itu untuk tahun yang akan datang proyek akan mensosialisasikan kepada
   sekolah-sekolah yang akan menerima block grant untuk melaksanakan kewajiban tersebut.
d. Perihal tidak adanya surat perjanjian kerja antara sekolah dengan pemasok barang itu
   dimungkinkan karena saling kepercayaan diantara mereka, namun demikian untuk yang akan


                                                                                          66
          datang pihak proyek akan mengingatkan sekolah apabila ada pekerjaan-pekerjaan yang harus
          dilakukan oleh para ahli atau yang bersifat spesifik sekolah harus membuat SPK.
     e. Sekolah di Aceh tersebut tidak dapat dikonfirmasi, karena SMA Tarbiah musnah oleh
        Tsunami (Forje Majeure) dan kepala sekolah tidak dapat dihubungi/hilang/tidak ditemukan.
     f.   Perihal bantuan kepada SMA Al Fatah YPKP Sentani, Jayapura sepengetahuan kami ongkos
          kirim alat diminta oleh mereka kepada pemasok dengan alasan untuk membayar komprador
          (pengawal barang) yang membawa alat tersebut dari Jakarta ke Sentani.
     g. Terhadap sekolah yang tidak menepati surat perjanjian antara proyek dengan sekolah, untuk
        tahun-tahun yang akan datang sekolah ini tidak akan dilayani lagi.

     BPK-RI menyarankan agar :
     .    Dirjen Dikdasmen menegur Direktur PMU agar konsisten terhadap ketentuan dalam
          penyaluran dana block grant, selektif, menghindari campur tangan dalam penggunaan dana
          serta pengendalian dan monitoring secara lebih efektif.
     .    Direktur PMU menegur secara tertulis para penerima block grant yang tidak memungut pajak
          atas penggunaan bantuan sebesar Rp479.183.964,00 masing-masing PPN sebesar
          Rp414.661.514,00 dan PPh 22 sebesar Rp64.522.450,00 dan untuk masa akan datang
          pengelola block grant melakukan sosialisasi pengelolaan keuangan Negara kepada sekolah
          penerima block grant.
     .    Direktur PMU meminta pertanggungjawaban sekolah-sekolah penerima block grant yang
          belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sebesar
          Rp423.000.000,00 serta penggunaan bantuan sebesar Rp585.746.114,00 yang tidak didukung
          bukti pengeluaran.
     .    Direktur PMU menegur secara tertulis kepada sebanyak 18 kepala sekolah penerima bantuan
          block grant komputer atas pemborosan pembelian komputer sebesar Rp63.630.000,00 dan
          Kepala SMA Al Fatah YPKP Sentani Jayapura atas penggunaan bantuan sebesar
          Rp10.724.000,00 serta para penerima block grant bersangkutan menjadi catatan
          pertimbangan bagi pengelola block grant untuk memperoleh bantuan tahun berikutnya.


9.   (02.16) Alat Laboratorium Eks Kegiatan Olimpiade Nasional Sains di Pekanbaru Senilai
     Rp224.640.000,00 Tidak Diserahkan Kepada Pengelola Bagian Rutin
     Dalam DIP/PO Bagpro PWK TA 2004, telah dialokasikan dana dari DIP sebesar
     Rp300.000.000,00 untuk membiayai Pengadaan Bahan dan Alat Laboratorium Fisika, Kimia,
     Biologi pada pelaksanaan Olimpiade Nasional Sains yang diselenggarakan pada tanggal 24 s.d 29
     Agustus 2004 di SMAN 1 Pekanbaru, Riau. Sebagai pelaksana telah ditunjuk CV. Sinar Mutiara
     melalui pelelangan yang diikuti oleh lima rekanan. Pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak
     Nomor: 779/Bagpro-PWK/P/VIII/P/2004 tanggal 4 Agustus 2004, dengan nilai
     Rp324.500.000,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 45 hari terhitung mulai tanggal 5 Agustus
     2004 s.d. 18 September 2004. Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% dengan BAST Nomor:
     807/Bagpro-PWK/P/VIII/2004 tanggal 16 Agustus 2004 dan kepada rekanan telah dibayar lunas
     sesuai dengan SPM-LS Nomor: 237634Y/088118 tanggal 25 Agustus 2004.



                                                                                               67
Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan konfirmasi kepada pengelola Bagian Proyek atas
pelaksanaan kegiatan Olimpiade Sains Nasional di Pekanbaru 2004 dapat diketahui bahwa
terdapat hasil pengadaaan berupa Alat Laboratorium yang dipergunakan untuk ujian praktek para
peserta lomba, akan tetapi setelah kegiatan olimpiade selesai alat tersebut tidak diserahkan ke
Sekretariat Ditjen Dikdasmen sebagai barang inventaris, namun diberikan kepada pihak sekolah
tempat ujian praktek dilaksanakan tanpa disertai Berita Acara Serah Terima. Alat Laboratorium
tersebut sebenarnya masih dapat dipergunakan pada kegiatan olimpiade tahun berikutnya.
Adapun alat-alat laboratorium tersebut sebagai berikut :
                                                    Harga satuan     Jumlah
        No          Jenis Barang          Volume       (Rp)           (Rp)         Keterangan
          1                2                3            4             5                6
        I.    Alat Laboratorium Biologi
        1     Mikroskop Optik             180 bh         250.000    45.000.000   Barang-barang
        2     Lampu Mikroskop Optik       180 bh         100.000    18.000.000   tersebut menurut
        3     Kaca Objek                  180 bh          20.000     3.600.000   penjelasan pihak
        4     Kaca Penutup                180 bh           5.000       900.000   pengelola Proyek
        5     Botol Pewarna               180 bh           5.300       954.000   diberikan kepada
        6     Kalkulator                   90 bh         250.000    22.500.000   sekolah tempat
        7     Diskting Kit                 35 set        300.000    10.500.000   pelaksanaan
        8     Lampu mikroskop student      35 bh         275.000     9.625.000   ujian     praktek
        9     Layar                        90 bh          70.000     6.300.000   tanpa didukung
                                                                                 Berita     Acara
        10    Holder bercelah              90 bh          75.000     6.750.000
                                                                                 Serah Terima
        11    Laser bateray 3 bh            90 bh        200.000    18.000.000
        12    Meteran                      90 rol         15.000     1.350.000
        13    Penggaris grafik             90 bh           1.000        90.000
        14    Penggaris mika               90 bh           2.500       225.000
              Jumlah I                                             143.794.000
        II.   Alat Laboratorium Kimia
        1     Erlemayer 250 ml            160 bh          85.750    13.720.000
        2     Erlemayer 100 ml            160 bh          79.750    12.760.000
        3     Erlemayer 500 ml              5 bh       1.030.000     5.150.000
        4     Funnel diameter 7 cm         80 bh          51.750     4.140.000
        5     Beaker Glass, 100 ml        160 bh          75.450    12.072.000
        6     Beaker Glass, 250 ml        160 bh          75.450    12.072.000
        7     Cylinder G 50 ml             80 bh         131.450    10.516.000
        8     Wash Bottle 250 ml           80 bh          25.000     2.000.000
        9     Burette 50 ml                10 bh         200.000     2.000.000
        10    Standrad/klem Buret          40 bh          96.400     3.856.000
        11    Thermometer al 150 c         80 bh          32.000     2.560.000
              Jumlah II                                             80.846.000
              Jumlah I dan II                                      224.640.000
Dengan demikian Peralatan Laboratorium hasil pengadaan Bagpro PWK sebesar
Rp224.640.000,00 belum tercatat sebagai inventaris Ditjen Dikdasmen dan dapat membuka
peluang untuk disalahgunakan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Keppres No. 42 Tahun 2002 Pasal 48 ayat (1) dan (5)
menyatakan bahwa :




                                                                                                     68
   a. Ayat (1): Pemimpin Proyek/Bagian Proyek menyerahkan proyek yang telah selesai dan
      seluruh kekayaan proyek kepada menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang ditunjuk
      dengan berita acara penyerahan.
   b. Ayat (5): Dalam hal hasil proyek akan diserahkan pemanfaatannya kepada pihak lain terlebih
      dahulu harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

   Hal tersebut akan mengakibatkan barang-barang pada pengadaan Peralatan Laboratorium Fisika
   dan Biologi sebesar Rp224.640.000,00 tidak tercatat sebagai Inventaris Kekayaan Negara
   Departemen Pendidikan Nasional dan penghibahannya kepada sekolah SMAN 1 Pekanbaru
   tersebut tidak sesuai prosedur sehingga dapat menimbulkan kerawanan penyalahgunaan.

   Hal tersebut terjadi karena :
   a. Pengelola Proyek kurang memperhatikan pemanfaatan alat Laboratorium tersebut         pada
      kegiatan berikutnya.
   b. Pengawasan Pimbagpro dan atasan langsung Pimbagpro sangat lemah.

   Atas permasalahan tersebut pihak Bagian Proyek menyatakan :
   Pada saat pelaksanaan kegiatan Olimpiade Sains Nasional tahun 2004 kami telah berusaha untuk
   membuat Berita Acara Serah Terima Barang dari Bagian Proyek ke Rutin
   a. Kami akan segera mengirimkan Berita Acara Serah Terima dari Bagian Proyek ke Rutin
      untuk ditindaklanjuti.
   b. Mengingat aspirasi warga SMAN 1 Pekanbaru sangat antusias dalam persiapan dan
      pelaksanaan OSN baik pada saat ujian teori dan praktik, Direktorat Pendidikan Menengah
      Umum perlu memberikan penghargaan yang tinggi kepada mereka. Oleh karena itu kami
      berupaya untuk merealisasikan bentuk penghargaan kepada mereka dengan menyerahkan alat
      dan bahan bekas pakai dari kegiatan OSN kepada SMAN 1 Pekanbaru.
   c. Kami akan segera membuat Berita Acara Serah Terima Bahan/alat Laboratorium OSN dari
      Direktur Pendidikan Menengah Umum kepada Kepala SMAN 1 Pekanbaru.
   BPK-RI menyarankan agar Direktur PMU menegur secara tertulis Pimbagpro dan memerintahkan
   Pimbagpro untuk segera membuat berita acara serah terima alat laboratorium kepada sekolah
   (Pemda) sesuai Keppres No. 42 Tahun 2002 pasal 48.


03. Kelemahan yang dapat Mengganggu Azas Kehematan
10. (03.01) Harga Kontrak Pengadaan Jasa Publikasi Program Dekonsentrasi Melalui Media
    Massa dan Website Terlalu Tinggi dan Peralatan Pendukung Website yang Diadakan
    Tidak Diserahkan Oleh Rekanan Kepada Proyek.
   Dalam DIP/PO Proyek PSSP TA 2004 telah memperoleh alokasi dana sebesar Rp592.500.000,00.
   Dana tersebut sebagian untuk membiayai pengadaan jasa publikasi program dekonsentrasi
   diantaranya dilaksanakan melalui media massa dan website dengan uraian sebagai berikut :
   a. Pengadaan jasa publikasi program dekonsentrasi melalui media massa yang dilaksanakan
      melalui lelang diikuti lima peserta. Lelang dimenangkan oleh CV. Bonitian Jaya dan


                                                                                             69
        pekerjaan dilaksanakan berdasarkan kontrak Nomor: UM.644/F.1810/PSSP/2004 tanggal 18
        Oktober 2004, dengan nilai Rp301.760.000,00. Jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 60
        hari terhitung sejak tanggal 21 Oktober s.d 20 Desember 2004. Pekerjaan telah dinyatakan
        selesai 100% sesuai BAST Nomor : Um.807/F.1012/PSSP/2004 tanggal 10 Desember 2004
        dan kepada rekanan telah dibayar lunas sesuai dengan SPM-LS Nomor : 882904Y /088/119
        tanggal 20 Desember 2004 sebesar Rp258.021.454,00 Pelaksanaan lelang telah sesuai
        ketentuan yang berlaku.
        Dari hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan tarif harga pemasangan iklan pada media massa
        yang bersangkutan berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan jasa publikasi program
        dekonsentrasi melalui media massa dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:
                 Uraian Kegiatan                             Menurut Kontrak          Menurut Media Massa               Selisih
  Jenis Media                             Size           Unit Cost   Total Biaya     Unit Cost Total Biaya*
                         Area
                                       Kol mm              (Rp)         (Rp)           (Rp)         (Rp)                 (Rp)
Media Indonesia      Nasional          5 x 270              28.000    37.800.000        20.500   30.442.500             7.357.500

Fajar                U. Pandang        6x       270         15.000    24.300.000         12.000   21.384.000            2.916.000

Suara Merdeka        Semarang          6x       270         24.000    38.880.000         21.000   37.442.000            1.438.000

Manado Pos           Manado            6x       270         13.000    21.060.000         10.000   17.820.000            3.240.000

                     Jumlah                                                                                            14.951.500

*)Perhitungan total biaya tersebut diatas sudah termasuk PPN 10%.
        Dengan demikian harga yang ditetapkan dalam kontrak lebih tinggi dari harga berdasarkan
        tarif dari media massa yang bersangkutan sebesar Rp14.951.500,00.
b. Pengadaan jasa konsultasi publikasi program dekonsentrasi melalui media massa (website)
   dilaksanakan melalui lelang yang diikuti oleh lima peserta. Lelang dimenangkan oleh CV.
   HU dan pekerjaan dilaksanakan berdasarkan kontrak No. UM.223/F.1506/PSSP/04 tanggal
   15 Juni 2004 dengan nilai sebesar Rp197.450.000,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 120
   hari terhitung mulai 15 Juni 2004. Pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai Berita Acara
   Serah Terima Hasil Pekerjaan Akhir No. Um.614/F.1210/PSSP/04 tanggal 12 Oktober 2004
   dan kepada rekanan telah dibayar lunas dengan SPM No. 876693Y/088/118 sebesar
   Rp197.450.000,00. Pelaksanaan lelang telah sesuai ketentuan yang berlaku.
        Lingkup pekerjaan memuat rincian pekerjaan sebagai berikut:
                 KEGIATAN               VOL              SATUAN       BIAYA SATUAN (Rp)       JUMLAH BIAYA (Rp)
                          1                 2               3                 4                       5
         I. Biaya Langsung Non
         Personil                           4         Orang/bulan                 5.750.000               23.000.000
          1. Web Master (WM)                4         Orang/bulan                 4.500.000               18.000.000
          2. Web Designer (WD)              4         Orang/bulan                 4.500.000               18.000.000
          3. Web Progammer (WP)             4         Orang/bulan                 4.500.000               18.000.000
          4. Web Administrator (WBA)        4         Orang/bulan                 1.500.000                6.000.000
            5. Technical Suapport           4         Orang/bulan                 1.250.000                5.000.000
            6. Secretaris                   4         Orang/bulan                   750.000                3.000.000
            7. Homepage Editor
         Total I                                                                                          91.000.000
         II. Biaya Langsung Non



                                                                                                                70
                    1                 2             3         4                   5
     Personil
       A. Sewa       Sarana    dan    8    Orang/perjalana        1.000.000            8.000.000
          Prasarana                   1    n                        750.000              750.000
          1. Biaya Hosting            1    Orang/perjalana        1.000.000            1.000.000
          2. Biaya Intalasi                n
          3. Biaya Domain                  Orang/perjalana
                                           n
       B. Rapat Pertemuan dan
          Pelaporan
          1. Rapat          Termin    3    Pertemuan              1.000.000            3.000.000
             Pelaporan                6    Pertemuan              1.500.000            9.000.000
          2. Rapat       Koordinasi
             Teknis (Bulanan)         2    Pertemuan              1.500.000            3.000.000
          3. Presentasi

       C. ATK dan Penggandaan         4    Bulan                  1.000.000            4.000.000
          Naskah                      4    Bulan                  1.000.000            4.000.000
          1. ATK
          2. Penggandaan Naskah

       D. Sarana Pendukung dan        1    Unit                15.000.000             15.000.000
          Pelatihan                   1    Unit                20.000.000             20.000.000
          1. Desktop Multimedia       1    Bulan                3.000.000              3.000.000
          2. Notebook                 10   Orang                1.000.000             10.000.000
          3. Scanner
          4. Pelatihan Web Editor
                                      10   Eks                     500.000             5.000.000
       E. Dokumentasi                 20   Eks                     100.000             2.000.000
          1. Referensi Teknis
          2. Manual                   10   Keping                   75.000              750.000
              Operasi/Pemeliharaan
          3. Softcopy Dokumen dan
              Instalasi
     Total II                                                                       88.500.000
     Jumlah                                                                        179.500.000
     PPN 10%                                                                        17.950.000
     Nilai Kontrak                                                                197.450.000
    Pekerjaan jasa konsultasi publikasi program dekonsentrasi melalui media massa (website)
    oleh rekanan telah diselesaikan sesuai BAST tanggal 12 Oktober 2004. Namun berdasarkan
    hasil pemeriksaan atas kontrak diketahui bahwa pada komponen biaya langsung non personel
    untuk kegiatan sarana pendukung dan pelatihan terdapat perhitungan biaya pembelian
    desktop multimedia sebesar Rp15.000.000,00, notebook sebesar Rp20.000.000,00 dan
    scanner sebesar Rp3.000.000,00 total sebesar Rp38.000.000,00 yang sampai tanggal 14 Juli
    2005 tidak diserahkan oleh rekanan kepada Proyek Pengembangan Sistem dan Standar
    Pengelolaan SMU Jakarta walaupun pekerjaan konsultasi sudah selesai,           sehingga
    berpotensi kerugian negara.

Hal tersebut tidak sesuai dengan
a. Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan              Barang/Jasa
   Pemerintah :


                                                                                            71
    1). Pasal 3 menyatakan Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip antara lain huruf
         (a) efisien berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana
         dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-
         singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
    2). Pasal 5 point (f) menyatakan Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak
         yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika,
         menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara
         dalam pengadaan barang/jasa.
    3). Pasal 9 ayat (3) point (5) menyatakan tugas pokok pengguna barang/jasa dalam
        pengadaan barang/jasa adalah bertanggungjawab dari segi administrasi fisik, keuangan
        dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.
b. Keppres 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN :
    1). Pasal 12 antara lain menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan
        atas prinsip hemat, tidak mewah, efisien, terarah dan sesuai dengan kebutuhan teknis
        yang disyaratkan, belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas
        hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
    2). Pasal 48 ayat (1) menyatakan pemimpin proyek menyerahkan proyek yang telah selesai
        dan seluruh kekayaan proyek kepada menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang
        ditunjuk dengan berita acara penyerahan, yang tembusannya disampaikan kepada
        Direktur Jenderal Anggaran dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran
        setempat.

Hal tersebut mengakibatkan pemborosan yang berpotensi kerugian negara sebesar
Rp52.951.500,00 yaitu pada pengadaan jasa publikasi program dekonsentrasi melalui media
massa sebesar Rp14.951.500,00 dan pengadaan jasa publikasi program dekonsentrasi melalui
website sebesar Rp38.000.000,00 atas pembelian desktop, notebook dan scanner yang tidak
diserahkan oleh konsultan kepada Ditjen Dikdasmen.

Hal tersebut terjadi karena :
a. Panitia pengadaan kurang memperhatikan harga pasar yang berlaku dalam menyusun
   Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan mengevaluasi penawaran rekanan.
b. Pengawasan Pimpro terhadap Panitia Pengadaan sangat lemah.
c. Itikad tidak baik dari konsultan yang tidak segera menyerahkan barang/peralatan yang dibeli
   kepada pemberi kerja.

Atas permasalahan tersebut pihak Proyek menyatakan :
.   Kegiatan publikasi program pendidikan menengah umum melalui media massa (non
    elektronik) dilaksanakan melalui koran baik pusat perwakilan maupun daerah yang
    dianggap bisa mewakili publikasi wilayah Indonesia tengah, barat dan timur untuk itu
    dilaksanakan melalui agen. Mengingat keberanekaan madia masa yang akan dirujuk
    sebagai media publikasi, maka Direktorat Pendidikan Menengah Umum




                                                                                             72
       menggunakan agen sehingga satuan harga yang teralokasi dalam kontrak sudah
       termasuk keuntungan (jasa) agen serta pajak.
   .   Kegiatan pengadaan jasa konsultansi publikasi program dekonsentrasi melalui media
       elektronik (web site) tertulis biaya langsung non personil untuk mendukung kegiatan
       berupa pengadaan desktop multi media sebesar Rp15.000.000,00, note book sebesar
       Rp 20.000.000,00 serta scanner Rp 3.000.000,00. Pada saat dilaksanakan
       pemeriksaan barang-barang tersebut belum diserahterimakan dari CV. HU kepada
       Direktorat Pendidikan Menengah Umum. Untuk itu, kami akan menindaklanjuti
       untuk meminta hasil pengadaan sebagai pendukung kegiatan publikasi (biaya non
       personil) ke CV. HU dalam waktu secepatnya. Di masa mendatang kami akan lebih
       cermat dalam melaksanakan kegiatan.

   BPK-RI menyarankan agar :
   a. Direktur PMU menegur secara tertulis Pimpro dan Panitia Pengadaan untuk
      mempertanggungjawabkan ketidakhematan sebesar Rp14.951.500,00 atas pengadaan jasa
      publikasi.
   b. Direktur PMU memerintahkan rekanan untuk menyerahkan peralatan                                 sebesar
      Rp38.000.000,00 kepada Proyek untuk selanjutnya diserahkan ke bagian rutin.


1. (03.05) Terjadi Pemborosan Sebesar Rp158.914.000,00 dalam Pelaksanaan Beberapa
   Workshop oleh Bagpro PPM SMU dan Bagpro PSMUS LPT TA 2004
   Dalam TA 2004 Proyek PSSP, Bagpro PPM SMU dan Bagpro PSMUS LPT telah melaksanakan
   beberapa kegiatan workshop sebagai berikut:
   a. Bagpro PPM SMU telah melakukan kegiatan pemberian subsidi ke sekolah/dinas
      pendidikan/yayasan sebagai berikut:
                              JENIS SUBSIDI                                     PENERIMA SUBSIDI
                                                                             Jumlah
                                                                                                  Nilai (Rp)
                                                                         sekolah/yayasan
                                     1                                           2                    3
        A. Subsidi Pengembangan Pendidikan
          SK 752a/C4/MN/2004/25Juni2004) TAHAP I                             33 sekolah         2.400.000.000
          SK 1256a/C4/MN/2004/22Okt2004) TAHAP II                            44 sekolah         3.100.000.000
          SK 1353a/C4/MN/2004/26Nov2004) TAHAP III                           39 sekolah         2.500.000.000
                                                              Subtotal      116 sekolah         8.000.000.000
        B. Subsidi Sekolah Khusus SK 1171a/C4/MN/2004/27Sept2004             9 sekolah          4.000.000.000
                                                              Subtotal      125 sekolah         12.000.000.000
        C. Subsidi Masyarakat dan Sekolah Peduli Pendidikan              77 sekolah/yayasan      950.000.000
          SK 525a/C4/MN/2004/17Mei2004
        D. Subsidi Akreditasi Sekolah SK 1098a/C4/KU/2004/6Sept2004         24 propinsi          500.000.000
                                                             TOTAL                            Rp13,450,000,000
       Guna mendukung kegiatan Pemberian Subsidi Pengembangan Pendidikan dan Subsidi
       Sekolah Khusus, Bagpro PPM SMU melakukan kegiatan Persiapan Pemberian Subsidi


                                                                                                           73
Berupa Penyusunan Juklak, Seleksi Sekolah Calon Penerima dan Verifikasi & Validasi
Permohonan Bantuan Pendidikan Serta Penyuluhan dan Penyebaran Informasi. Untuk tolok
ukur penyuluhan dan penyebaran informasi Bagpro merealisasikan pengeluaran sebesar
Rp900.928.100,00. Salah satu kegiatan dari tolok ukur tersebut adalah Workshop Review
Proposal Subsidi Pengembangan Pendidikan. Untuk kegiatan workshop tersebut serta
kegiatan persiapan dan penyusunan laporan workshop, Bagpro telah mencairkan dana yang
antara lain digunakan untuk biaya akomodasi dan konsumsi, honorarium dan biaya perjalanan
dinas panitia, pengarah, penyaji/nara sumber dan peserta, penyusunan materi dan pembuatan
laporan kegiatan serta biaya ATK. Pelaksanaan workshop tersebut diselenggarakan dalam
tiga tahap. Tahap I dilaksanakan pada tanggal 21-24 Juni 2004 bertempat di Hotel Cipayung
Cisarua dihadiri oleh sebanyak 72 peserta. Tahap II dilaksanakan pada tanggal 18-21 Oktober
2004 bertempat di Hotel Griya Astuti Cisarua dihadiri oleh 61 peserta. Sedangkan Tahap III
dilaksanakan pada tanggal 22-25 November 2004 bertempat di Hotel Griya Astuti Cisarua
dihadiri oleh 68 peserta.
Hasil konfirmasi kepada peserta secara uji petik diketahui bahwa sebanyak 10 sekolah di
Jawa Barat dan Jakarta menyatakan tidak hadir pada saat pelaksanaan Workshop Review
Proposal Subsidi Pengembangan Pendidikan baik pada Tahap I, Tahap II maupun Tahap III
akan tetapi honorarium dan transport tetap dibayarkan pada saat klarifikasi proposal, dengan
rincian sebagai berikut:
 No     Asal Sekolah dan nilai       Keikutsertaan dalam        Pembayaran        Pembayaran          Total
          block grant (Rp)               Workshop               honorarium      perjalanan dinas   pembayaran
                                                                peserta (Rp)      peserta (Rp)        (Rp)
  1             2                              3                     4                  5              6
 1.    SMAN 11 Jakarta           Tidak hadir (Rukiman L        200.000         570.000                770.000
                                 Batu)
 2.    SMA Muhammadiyah          Tidak hadir a.n Prabowo       200.000         670.000                870.000
       Karawang                  Hadi dan Nana Morana          200.000         590.000                790.000
                                 (Nani Martini)
 3.    SMAN 1                    Tidak hadir (Drs. M.Danur     200.000         720.000                920.000
       Warungkondang, Cianjur    Djamhur, Mamun Sumarna)       200.000         640.000                840.000
 4.    SMAN 5 Kota Sukabumi      Tidak hadir (Drs. Suhandi     200.000         620.000                820.000
                                 SR dan Suryadinata)           200.000         540.000                740.000
 5.    SMA Al-Masthuriyah,       Tidak hadir (HA Muiz          200.000         620.000                820.000
       Sukabumi                  Syihabudin, SAg)
 6.    SMAK Trimulia,            Tidak hadir                   200.000         770.000                970.000
       Bandung,                  (Olga Dahlia)
 7.    SMAK 2 Bina Bakti,        Tidak hadir                   200.000         770.000                970.000
       Bandung                   (Lili Hawayati)
 8.    SMAN 1 Tasikmalaya,       Tidak hadir (Dra. Hj. Mimin   200.000         820.000              1.020.000
       Jabar                     Aminah dan Drs Tatang TS)     200.000         740.000                940.000
 9.    SMAN 1 Cikalong,          Tidak hadir (H. Nandang dan   200.000         820.000              1.020.000
       Tasikmalaya 50,000,000    H Surdi Sutarmana).           200.000         740.000                940.000
 10.   SMAN 1 Tarogong Garut     Tidak hadir (Drs Edi          200.000         870000               1.070.000
                                 Rohaedi dan Asep S, SPd),     200.000         790.000                990.000
       Total                                                                                       14.490.000




                                                                                                     74
   Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pembayaran honorarium dan perjalanan dinas untuk
   para peserta yang tidak hadir adalah sebesar Rp14.490.000,00 yang seharusnya tidak
   dibayarkan.
b. Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan rintisan SM Terpadu, Bagpro PSMUS LPT
   dalam TA 2004 mendapat alokasi anggaran dalam DIP TA 2004 sebesar Rp407.420.000,00
   untuk melaksanakan kegiatan Workshop Pengelola SM Terpadu, dengan rencana jumlah
   peserta sebanyak 103 orang. Dari anggaran tersebut dialokasikan untuk biaya transport
   peserta dan lumpsum sebesar Rp257.790.000,00 dengan rincian sebagai berikut;
    No     Jenis pengeluaran             Volume kegiatan      Biaya satuan   Jumlah
    1      Transport peserta
           - peserta DKI                 3 org                   50.000,00       150.000,00
           - peserta dalam jawa          3 x 5 prop             800.000,00    12.000.000,00
           - peserta luar jawa           3 x 24 prop          2.700.000,00   194.400.000,00
           - peserta kepulauan (lokal)   3 x 4 lokasi           500.000,00     6.000.000,00
    2      Lumpsum                       3 x 29 prop x 2 hr     260.000,00    45.240.000,00
                                                                             257.790.000,00
   Tujuan kegiatan workshop pengelola SM Terpadu adalah untuk mengetahui gambaran
   kondisi penyelenggaraan Rintisan SM Terpadu pada 30 sekolah meliputi 30 propinsi yang
   ditetapkan berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah No.374/C/Kep/MN/2003
   tanggal 20 Agustus 2003 tentang Rintisan Sekolah Menengah Terpadu, dengan sasaran
   peserta masing-masing sekolah terdiri dari tiga orang yaitu:
         (a) Kepala Sekolah Rintisan SM Terpadu.
         (b) Penanggungjawab kelas.
         (c) Kepala sekolah rujukan.
         Atau seluruhnya sebanyak 90 orang (30 x 3 orang) wakil dari sekolah.
   Berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban keuangan diketahui:
   1). Dari anggaran sebesar Rp407.420.000,00 telah direalisasikan s.d. 30 Desember 2004
       sebesar Rp407.420.000,00 atau 100% utuk membiayai workshop dengan jumlah peserta
       sebanyak 104 orang, yang diselenggarakan di Wisma Prabu Putragus Cisarua Bogor pada
       tanggal 6 s.d 9 Juli 2004.
   2). Peserta yang hadir tidak sesuai dengan sasaran dan PO yang ditetapkan yaitu seharusnya
       kepala sekolah peserta rintisan SM Terpadu sebanyak 30 orang, penanggungjawab kelas
       sebanyak 30 orang, kepala sekolah rujukan sebanyak 30 orang dan peserta Kepulauan
       sebanyak 3 orang atau seluruhnya sebanyak 93 orang. Akan tetapi komposisi jumlah
       peserta yang diundang terdiri dari:
                   Peserta               Jumlah Menurut PO      Jumlah yang Hadir
          Kepala Sekolah Rintisan        30 orang              30 orang
          Kepala Sekolah Rujukan         30 orang              23 orang
          Penanggung jawab kelas         30 orang              0
          Peserta Kepulauan              3 orang               0
          Dinas Pendidikan               0                     51 orang
          Propinsi dan Kab/kota



                                                                                              75
    Dengan demikian jumlah peserta yang hadir sesuai sasaran dalam PO hanya sebanyak 53
    orang, sedangkan sisanya sebanyak 51 orang yang berasal dari Dinas Pendidikan Propinsi dan
    Kab/Kota tidak sesuai sasaran dalam PO, dengan perhitungan biaya yang telah dikeluarkan
    oleh Bendaharawan untuk pembayaran transport dan lumsum sebesar Rp144.424.000,00
    (Lampiran 7).
Hal tersebut tidak sesuai dengan :
Keppres No.42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, Pasal 12 antara lain menyatakan bahwa :
a. Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan atas prinsip hemat, tidak mewah, efisien
   dan sesuai kebutuhan teknis yang disyaratkan, efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan
   rencana, program/kegiatan.
b. Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti
   yang sah untuk memperoleh pembayaran

Hal tersebut mengakibatkan :
a. Sasaran program penyelenggaraan Rintisan Sekolah Menengah Terpadu kurang tercapai.
b. Pemborosan keuangan Negara sebesar Rp158.914.000,00 (Rp144.424.000,00 +
   Rp14.490.000,00) dalam penyelenggaraan Workshop Rintisan Sekolah Menengah Terpadu
   dan workshop review proposal subsidi pengembangan pendidikan.

Hal tersebut terjadi karena :
a. Pengendalian Pimbagpro atas pelaksanaan kegiatan proyek masih lemah
b. Kurangnya pengendalian dan pengawasan oleh atasan langsung.

Atas permasalahan tersebut pihak Proyek menyatakan :
.   Bagpro PPM SMU menyatakan peserta dari Jawa Barat dan DKI Jakarta tidak hadir pada
    waktu workshop. Namun demikian para peserta tersebut tetap diberikan honorarium dan
    penggantian perjalanan dinas pada saat klarifikasi proposal di Jakarta.
.   Bagpro PSMUS LPT menyatakan dalam Workshop SM Terpadu tahun 2004 tersebut
    direncanakan hanya akan diikuti oleh kepala sekolah, penanggung jawab kelas, dan kepala
    sekolah rujukan, karena tiga unsur orang ini memegang peranan penting dalam pelaksanaan
    program pembelajaran pada rintisan SM Terpadu sesuai yang tertuang dalam PO Bagpro
    Tahun 2004. Namun demikian, pada rapat persiapan workshop dibahas tentang peserta
    yang perlu diundang pada kegiatan tersebut guna mempersiapkan dan
    mengkoordinasikan program pelaksanaan rintisan SM Terpadu terhadap peran
    daerah. Karena Rintisan SM Terpadu ini sudah dimulai sejak Tahun 2003 yang mana
    pada saat disosialisasikannya konsep ini kepada para kepala dinas, telah mendapat
    sambutan yang baik, tetapi pada saat implementasi, kontribusi daerah dalam
    mensuport piloting ini tidak seluruhnya merespon secara konsisten, maka pada
    workshop kali ini calon peserta dari unsur penanggungjawab kelas sementara tidak
    kami undang, dan digantikan oleh dinas kabupaten/kota dan/atau dinas propinsi



                                                                                           76
        dengan maksud agar komitmen daerah untuk mewujudkan share penyelenggaraan SM
        Terpadu benar-benar mendapat perhatian dari mereka secara serius.

    BPK-RI menyarankan agar Direktur PMU menarik kembali dan menyetorkan ke Kas Negara
    pembayaran honor dan biaya perjalanan dinas kepada peserta workshop yang ternyata tidak hadir
    sebesar Rp14.490.000,00.
12. (03.05) Terdapat Perhitungan Biaya yang Tidak Seharusnya dalam Kontrak Pengadaan
     Buku Pedoman dan Buku Lainnya Pada Bagpro PPM SMU Jakarta TA 2004 Sebesar
     Rp35.147.122,96
    Dalam rangka membina dan meningkatkan mutu pendidikan khususnya pendidikan menengah di
    Indonesia, maka Bagpro PPMU telah melakukan pengadaan buku sebagai berikut:
    a. Pengadaan buku pedoman pengembangan kultur sekolah dan Laboratorium IPA sebanyak
       11.000 eksemplar dilaksanakan oleh PT Bima Perkasa Nusantara Bakti, melalui proses lelang
       yang diikuti oleh lima rekanan. Pekerjaan dilaksanakan berdasarkan Kontrak Nomor:
       176/BP2M SMU/LL/2004 tanggal 2 September 2004, terhitung mulai 6 September s.d 6
       Oktober 2004, dengan harga borongan sebesar Rp174.080.000,00. Pekerjaan telah dinyatakan
       selesai 100% sesuai dengan BAST Nomor: 196b/BP2M.SMU/BA/2004 tanggal 30
       September 2004, dan kepada pemborong telah dibayar lunas sesuai dengan bukti SPM-LS
       Nomor: 875866Y/088/118 tanggal 2 Desember 2004. Pelaksanaan lelang telah sesuai
       prosedur.
    b. Pengadaan buku lainnya sebanyak 9.500 eksemplar dilaksanakan oleh PT Bumi Timur
       Nusaraya, melalui proses lelang yang diikuti oleh lima rekanan. Pekerjaan dilaksanakan
       berdasarkan Kontrak Nomor: 115A/BP2M SMU/LL/2004 tanggal 9 Juni 2004, terhitung
       mulai 10 Juni s.d 9 Juli 2004, dengan harga borongan sebesar Rp195.050.000,00. Pekerjaan
       telah dinyatakan selesai 100% sesuai dengan BAST Nomor: 74a/BAST-BTN/VII/2004
       tanggal 2 Juli 2004, dan kepada pemborong telah dibayar lunas sesuai dengan bukti SPM-LS
       Nomor: 235825Y/088/118 tanggal 13 Agustus 2004. Pelaksanaan lelang telah sesuai
       prosedur.
    Dari hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak pengadaan buku diketahui bahwa terdapat
    perhitungan ongkos kirim buku dari rekanan ke gudang proyek pada perhitungan spesifikasi biaya
    pencetakan sebesar Rp35.147.122,96 yang seharusnya tidak perlu karena sesuai ketentuan sudah
    merupakan bagian dari kewajiban rekanan, antara lain:
    a. Buku Pedoman Pengembangan :
        −   Pedoman Pendayagunaan Peralatan Laboratorium Biologi, ongkos kirim diperhitungkan
            sebesar Rp8.669.717,88.
        −   Pedoman Pendayagunaan Peralatan Laboratorium Kimia, ongkos kirim diperhitungkan
            sebesar Rp9.533.296,88.
        −   Pedoman Pendayagunaan Peralatan Laboratorium Fisika, ongkos kirim diperhitungkan
            sebesar Rp6.561.437,33.
        −   Pengembangan Kultur Sekolah, ongkos kirim diperhitungkan sebesar Rp3.838.229,90.
    b. Pada Buku lainnya :



                                                                                               77
          −   Proceeding Simposium 2003, Inovasi Pengelolaan Sekolah, ongkos kirim diperhitungkan
              sebesar Rp2.358.264,55.
          −   Buku Proceeding Simposium 2003, Inovasi Pembelajaran, ongkos kirim diperhitungkan
              sebesar Rp4.186.178,41.
      Perhitungan ongkos kirim dalam perhitungan kontrak menurut penjelasan proyek adalah
      pengiriman dari rekanan ke gudang proyek, sedangkan seharusnya perhitungan harga pengadaan
      adalah harga sampai di gudang proyek. Dari data-data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa
      harga pengadaan buku Pedoman Pengembangan lebih tinggi sebesar Rp28.602.680,00 dan harga
      pengadaan Buku lainnya lebih tinggi sebesar Rp6.544.442,96.

      Hal tersebut tidak sesuai dengan :
      a. Keppres No 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah
         pada Lampiran point 3 menyatakan bahwa Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS)
         tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan pajak penghasilan (PPh)
         penyedia barang/jasa.
      b. Perhitungan Harga Komponen Cetak Buku yang diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Depdiknas
         Tahun 2000, yaitu diatur mengenai langkah-langkah untuk menghitung berbagai harga
         komponen cetak yaitu Desain isi dan kulit, Setting dan layout, Film isi, Film kulit, Montase
         isi, Montase kulit, Pelat cetak isi, Pelat cetak kulit, Kertas isi, Kertas kulit, Cetak isi, Cetak
         kulit, Penjilidan, Pengemasan, Pajak (PPn) 10%.

      Hal tersebut mengakibatkan           pembayaran   yang    semestinya    tidak   diperlukan   sebesar
      Rp35.147.122,96.

      Hal tersebut terjadi karena :
      a. Kelalaian panitia pengadaan barang dalam membuat perhitungan biaya cetak dalam HPS/OE.
      b. Kurangnya pengendalian dan pengawasan Pimbagpro.

      Atas permasalahan tersebut pihak Bagian Proyek menyatakan :
      Ongkos kirim yang tercantum pada owner estimate pencetakan buku adalah ongkos kirim dari
      tempat pencetakan buku ke Direktorat. Akan tetapi bila hal tersebut menyalahi perhitungan, kami
      akan perbaiki untuk pembuatan OE sejenis dimasa datang.
      Pimbagpro akan menegur panitia lelang agar dimasa yang akan datang lebih teliti dan berhati-hati
      dalam menyusun owner estimate

      BPK-RI menyarankan agar Direktur PMU menarik kembali pembayaran yang tidak perlu sebesar
      Rp35.147.122,96 untuk disetor ke Kas Negara.

13.   (03.05) Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Tidak Sesuai Kontrak Sehingga Terjadi
      Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp55.250.000,00
      Dalam TA 2004 Bagpro PSMUS LPT melaksanakan beberapa pekerjaan pengadaan jasa sebagai
      berikut:




                                                                                                        78
a. Pekerjaan pengadaan jasa konsultan piloting program kemitraan antara SMU dan Pondok
   Pesantren dengan alokasi anggaran dalam DIP sebesar Rp300.000.000,00. Sebagai
   pelaksana pekerjaan adalah PT. Alpindo Arga Cipta di Jakarta yang ditunjuk melalui
   pelelangan dengan kontrak No.110d/F.5.5/VI-LPT/2004 tanggal 11 Juni 2004 sebesar
   Rp298.100.000,00 dan SPMK No.111i/F.5.5/VI-LPT/2004 tanggal 14 Juni 2004. Jangka
   waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 14 Juni s.d
   13 Desember 2004. Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% berdasarkan BAST
   No.236a/E.3.5/XII-LPT/2004 tanggal 10 Desember 2004 dan telah dibayar Tahap I dengan
   SPM No.876349Y/088/118 tanggal 3 Desember 2004 sebesar Rp208.670.000,00 dan Tahap
   II dengan SPM No. 882678Y/088/118 tanggal 20 Desember 2004 sebesar
   Rp89.430.000,00.
 Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan bukti pertanggungjawaban
 pembayaran biaya langsung non personil yang diterima bendaharawan, diketahui bahwa :
 1). PT.Alpindo Arga Cipta sebagai pelaksana pekerjaan jasa konsultan ditunjuk melalui
     pelelangan yang dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan yang dibentuk oleh Pimbagpro
     berdasarkan SK No.042a/F.5.5/III-LPT/2004 tanggal 5 Maret dan diikuti sebanyak lima
     peserta lelang. Hasil pemeriksaan dokumen pelelangan menunjukkan bahwa harga
     penawaran PT.Alpindo Arga Cipta adalah yang terendah dari lima peserta lelang dengan
     harga sebesar Rp304.500.000,00 dan masih diatas HPS sebesar Rp299.100.000,00.
     Kemudian oleh Panitia Lelang dilakukan klarifikasi dan negosiasi harga dan disepakati
     menjadi sebesar Rp298.100.000,00 dan telah ditetapkan sebagai pemenang lelang
     berdasarkan SK Penetapan Penyedia Barang/Jasa No.104h/F.5.5/VI-LPT/2004 tanggal 2
     Juni 2004. Dari hasil pemeriksaan dokumen lelang dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
     pelelangan telah mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah
     sebagaimana ditetapkan dalam Keppres No.80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan
     Barang/Jasa Instansi Pemerintah.
 2). Salah satu ruang lingkup pekerjaan konsultan sebagaimana diatur dalam kontrak pada
     Pasal 2.2.3 adalah melaksanakan kegiatan Workshop di masing-masing sasaran program
     piloting di tiga wilayah di Sulawesi yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan
     Sulawesi Tenggara yang diikuti Pimpinan SMU dan Pondok Pesantren terpilih.
 3). Menurut bukti-bukti at cost pelaksanaan workshop yang disampaikan pada saat
     pengajuan permintaan pembayaran yaitu berupa daftar hadir peserta workshop dan
     kwitansi tanda terima biaya akomodasi dan konsumsi dari PT Alpindo menunjukkan
     bahwa pelaksanaan workshop dilaksanakan di sebanyak enam lokasi dengan biaya
     sebesar Rp15.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
       No    Wkt pelaks             Lokasi             Biaya akom (Rp)   Jml peserta (org)       Penerima
   1        26-08-2004    SMAN 1 Kajuara Bone               2.500.000          16            Abdul Rosak
   2        27-08-2004    SMA Amir Islam Bone               2.500.000          18            Siska
   3        15-09-2004    SMA Muhammadiyah Kendari          2.500.000          18            Samuri
   4        17-09-2004    SMA 1 Bau-Bau                     2.500.000          16            Musakhir
   5        28-09-2004    SMA Muhammadiyah Manado           2.500.000          17            -
   6        30-09-2004    SMA Alkairat Manado               2.500.000          16            Fitria SB
                                                           15.000.000


                                                                                             79
       Sedangkan menurut laporan akhir yang disusun oleh konsultan diketahui bahwa
       pelaksanaan workshop kolaborasi telah dilaksanakan di tiga wilayah lokasi sebagai
       berikut:
        No Waktu pelaksanaan             Wilayah                    Lokasi
        1     29-06-2004                 Sulawesi Selatan           Ponpes Darul Huffadz Bone
        2     30-06-2004                 Sulawesi Utara             Hotel Ahlan Manado
        3     03-07-2004                 Sulawesi Tenggara          Ponpes Syeikh Wahid Kendari
       Dengan demikian, kegiatan workshop yang riil dilaksanakan hanya pada tiga lokasi
       sehingga dapat disimpulkan bahwa pembayaran biaya akomodasi dan konsumsi oleh
       konsultan untuk tiga lokasi lainnya sebesar Rp7.500.000,00 (3 x Rp2.500.000,00) tidak
       dapat diakui sebagai bukti at cost yang harus diganti oleh bendahara bagian proyek.
       Dalam harga penawaran yang telah dinegosiasi dan telah disetujui oleh Pimbagpro,
       jumlah biaya penyusunan laporan diperhitungkan sebesar Rp8.000.000,00.
        No      Jenis pelaporan      Satuan       Harga satuan         Jumlah Rp
        1.      Laporan Awal         20 eks         100.000,00         2.000.000,00
        2.      Laporan Antara       20 eks         100.000,00         2.000.000,00
        3.      Laporan Akhir        20 eks         200.000,00         4.000.000,00
                                                   Total               8.000.000,00
       Sedangkan menurut kontrak, konsultan hanya diwajibkan menyampaikan sebanyak lima
       set untuk setiap jenis laporan, sehingga kelebihan perhitungan sebanyak 15 set laporan
       sebesar Rp6.000.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut:
         No Jenis Laporan         Jumlah Laporan menurut:Harga satuan Jumlah Selisih
                               Negosiasi Kontrak Selisih      (Rp)             (Rp)
        1 Laporan awal           20 eks 5 eks     15 eks       100.000       1.500.000
        2 Laporan Antara         20 eks 5 eks     15 eks       100.000       1.500.000
        3 Laporan Akhir          20 eks 5 eks     15 eks       200.000       3.000.000
                   Total                                                     6.000.000
       Dengan demikian jumlah kelebihan pembayaran kepada rekanan seluruhnya sebesar
       Rp13.500.000,00 (Rp7.500.000,00 + Rp6.000.000,00)
b. Pekerjaan pengadaan Jasa Konsultan Alternative Layanan Pendidikan di Kepulauan
   (Kepulauan Enggano, Kepulauan Mentawai, dam Kepulauan Bawean) dengan alokasi
   anggaran dalam DIP sebesar Rp150.000.000,00. Sebagai pelaksana pekerjaan telah ditunjuk
   PT. Pranata Pola Cipta di Jakarta melalui pelelangan dengan kontrak No.106j/F.5.5/VI-
   LPT/2004 tanggal 7 Juni 2004 sebesar Rp147.763.000,00. Jangka waktu pelaksanaan
   pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 11 Juni s.d 8 Oktober 2004.
   Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% berdasarkan BAST No.189b/E.3.5/X-LPT/2004
   tanggal 4 Oktober 2004 dan telah dibayar lunas dengan SPM No.875868Y/088/118 tanggal 2
   Desember 2004 sebesar Rp147.763.000,00.
   Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan bukti pertanggungjawaban
   pembayaran biaya langsung non personil yang diterima bendaharawan, diketahui bahwa:
   1). PT. Pranata Pola Cipta sebagai pelaksana pekerjaan jasa Konsultan ditunjuk melalui
       pelelangan yang dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan yang dibentuk oleh Pimbagpro
       berdasarkan SK No.035d/F.5.5/II-LPT/2004 tanggal 25 Pebruari 2004 dan diikuti oleh
       sebanyak lima peserta lelang. Hasil pemeriksaan dokumen pelelangan menunjukkan



                                                                                            80
      bahwa harga penawaran PT. Pranata Pola Cipta adalah yang terendah dari lima peserta
      lelang dengan harga sebesar Rp153.850.000,00 dan masih diatas HPS sebesar
      Rp149.600.000,00. Kemudian oleh Panitia Lelang dilakukan klarifikasi dan negosiasi
      harga dan disepakati menjadi sebesar Rp147.763.000,00 dan telah ditetapkan sebagai
      pemenang lelang berdasarkan SK Penetapan Penyedia Barang/Jasa No.097g/F.5.5/VI-
      LPT/2004 tanggal 2 Juni 2004. Dari hasil pemeriksaan dokumen lelang dapat
      disimpulkan bahwa pelaksanaan pelelangan telah mengikuti ketentuan pengadaan
      barang/jasa instansi pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Keppres No.80 Tahun
      2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.
2). Dalam harga penawaran yang telah dinegosiasi dan telah disetujui oleh Pimbagpro,
    jumlah biaya penyusunan laporan diperhitungkan sebesar Rp6.000.000,00 terdiri dari:
           No. Jenis pelaporan Satuan Harga satuan (Rp)              Jumlah (Rp)
            1 Laporan Awal            10 eks              100.000       1.000.000
            2 Laporan Antara          10 eks              200.000       2.000.000
            3 Laporan Akhir           10 eks              300.000       3.000.000
                       Total                                            6.000.000
      Sedangkan menurut kontrak konsultan hanya diwajibkan menyampaikan sebanyak lima
      set untuk setiap jenis laporan, sehingga kelebihan perhitungan sebanyak lima set laporan
      sebesar Rp3.000.000,00 dengan perhitungan, sebagai berikut:
 No       Jenis pelaporan          Jumlah Laporan menurut:     Harga satuan   Jumlah
                             Negosiasi     Kontrak   Selisih      (Rp)         (Rp)
1        Laporan awal       10 eks       5 eks      5 eks          100.000     500.000
2        Laporan Antara     10 eks       5 eks      5 eks          200.000   1.000.000
3        Laporan Akhir      10 eks       5 eks      5 eks          300.000   1.500.000
              Total                                                          3.000.000
3).   Menurut KAK dan kontrak ditetapkan bahwa jumlah Tenaga Peneliti yang akan
      ditugaskan dalam pekerjaan jasa konsultan adalah sebanyak tiga orang untuk penugasan
      selama empat bulan dengan jumlah perhitungan biaya sebesar Rp82.000.000,00 dengan
      perhitungan sebagai berikut:
      No         Nama Tenaga        Jumlah bulan    Billing Rate (Rp)    Jumlah (Rp)
                   Peneliti
      1      Yus Solihin                  4                 7.500.000     30.000.000
      2      Unifah Rosyidi               4                 6.500.000     26.000.000
      3      Pitoyo                       4                 6.500.000     26.000.000
                                                                          82.000.000
      Akan tetapi berdasarkan bukti-bukti perjalanan untuk penugasan peneliti menunjukkan
      bahwa hanya dua orang tenaga peneliti yang melakukan penelitian di tiga wilayah yang
      telah ditetapkan dalam kontrak yaitu Yus Solihin dan Pitoyo, sedangkan Unifah Rosyidi
      sebagai Tenaga Ahli Penelitian tidak melaksanakan penelitian langsung ke lokasi,
      sehingga perhitungan jumlah biaya personil yang seharusnya digunakan untuk Unifah
      Rosyidi termasuk kategori Supporting Staff dengan gaji per bulan sebesar
      Rp3.500.000,00 atau selama 4 bulan sebesar Rp14.000.000,00. Dengan demikian terdapat




                                                                                           81
       kelebihan pembayaran biaya personil kepada rekanan sebesar Rp12.000.000,00
       (Rp26.000.000,00 - Rp14.000.000,00).
       Dengan demikian kelebihan pembayaran kontrak kepada rekanan dengan jumlah
       keseluruhan sebesar Rp15.000.000,00 (Rp3.000.000,00 + Rp12.000.000,00).
c. Pengadaan Jasa Konsultan Benefit Monitoring dan Evaluasi di 15 SMU dan 30 SMK dengan
   alokasi anggaran dalam DIP sebesar Rp800.000.000,00. Sebagai pelaksana pekerjaan telah
   ditunjuk PT. Qorina Konsultan Indonesia di Jakarta melalui pelelangan dengan kontrak
   No.097e/F.5.5/VI-LPT/2004 tanggal 1 Juni 2004 sebesar Rp796.500.000,00. Jangka waktu
   pelaksanaan pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Juni s.d 30
   Nopember 2004. Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% berdasarkan BAST
   No.223b/E.3.5/VIII-LPT/2004 tanggal 23 Nopember 2004 dan telah dibayar tahap I dengan
   SPM No.238641Y/088/188 sebesar Rp159.300.000,00 dan tahap II dengan SPM
   No.556203Y/088/188 sebesar Rp398.250.000,00 serta tahap III dengan SPM No.
   878048Y/088/188 sebesar Rp238.950.000,00.
   Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan bukti pertanggungjawaban
   pembayaran biaya langsung non personil yang disampaikan ke Bagpro, diketahui sebagai
   berikut:
   1). PT. Qorina Konsultan Indonesia sebagai pelaksana pekerjaan jasa konsultan ditunjuk
       melalui pelelangan yang dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan yang dibentuk oleh
       Pimbagpro berdasarkan SK No.034a/F.5.5/II-LPT/2004 tanggal 24 Februari 2004 dan
       diikuti sebanyak lima peserta lelang. Hasil pemeriksaan dokumen pelelangan
       menunjukkan bahwa harga penawaran PT. Qorina Konsultan Indonesia adalah yang
       terendah dari lima peserta lelang dengan harga sebesar Rp796.500.000,00 dan harga
       tersebut menjadi harga kontrak karena masih dibawah HPS Panitia Lelang sebesar
       Rp799.500.000,00 dan selanjutnya telah ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan
       SK Penetapan Penyedia Barang/Jasa No.099c/F.5.5/V-LPT/2004 tanggal 17 Mei 2004.
       Dari hasil pemeriksaan dokumen lelang dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
       pelelangan telah mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah
       sebagaimana ditetapkan dalam Keppres No.80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan
       Barang/Jasa Instansi Pemerintah.
   2). Perhitungan Biaya Perjalanan ke lokasi (45 sekolah) dalam kontrak diperhitungkan
       sebesar Rp202.500.000,00 (2 org x 45 sekolah x Rp2.250.000,00). Akan tetapi menurut
       bukti perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh konsultan menunjukkan bahwa jumlah
       sekolah/lokasi yang dikunjungi hanya sebanyak 42 sekolah, sehingga terdapat tiga
       sekolah yang tidak ada bukti perjalanan ke lokasi sebesar Rp13.500.000,00 (2 org x 3
       sekolah x Rp2.250.000,00)
   3). Menurut kontrak Pasal 10 ayat (1) telah diatur bahwa laporan yang diwajibkan
       disampaikan oleh konsultan kepada Bagpro hanya sebanyak tiga jenis laporan yaitu
       Laporan Awal, Laporan Antara, dan Laporan Akhir, sedangkan dalam perhitungan biaya
       pelaporan dalam RAB sebanyak empat jenis laporan sehingga satu laporan yaitu Laporan
       Pendahuluan tidak diwajibkan Bagpro, sehingga perhitungan biaya seharusnya hanya
       untuk 3 laporan. Dengan demikian kelebihan pembayaran sebesar Rp2.000.000,00




                                                                                         82
    4). Salah satu kewajiban konsultan menurut kontrak adalah melaksanakan Forum Group
        Discussion (FGD) di masing-masing sekolah dengan biaya per sekolah sebesar
        Rp2.500.000,00 atau seluruhnya untuk 45 sekolah sebesar Rp112.500.000,00. Sesuai
        bukti-bukti yang disampaikan oleh konsultan menunjukkan bahwa pelaksanaan FGD
        dilaksanakan di seluruh sekolah. Namun demikian apabila bukti-bukti pelaksanaan FGD
        tersebut dibandingkan dengan bukti-bukti perjalanan staf konsultan ke masing-masing
        sekolah/lokasi sebagai tersebut pada poin a diatas yang hanya 42 sekolah/lokasi,
        menunjukkan bahwa bukti pelaksanaan FGD pada tiga lokasi diragukan keabsahannya.
        Dengan demikian pelaksanaan FGD pada tiga lokasi dengan perhitungan biaya masing-
        masing Rp2.250.000,00 atau seluruhnya sebesar Rp6.750.000,00 (3 sekolah x
        Rp2.250.000,00) tidak dapat dipertanggungjawabkan.
    5). Menurut bukti-bukti pelaksanaan FGD oleh konsultan menunjukkan bahwa pelaksanaan
        FGD di Langkat Sumut pada tanggal 11 Juni 2004, sedangkan menurut bukti perjalanan
        atas nama dua orang staf yang ditugaskan ke lokasi yaitu berupa fotocopy tiket pesawat
        a.n DR. Abd. Rahman dan Leo Kusuma, menunjukkan bahwa pada pelaksanaan FGD
        tanggal 11 Juni 2004 yang bersangkutan telah berangkat dari Medan untuk tujuan Pekan
        Baru pada pukul 06.30 WIB. Dengan demikian bukti pelaksanaan FGD di Langkat
        kurang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp2.250.000,00.
        Untuk hal yang sama terjadi juga pada pelaksanaan FGD di Bengkulu dan Lubuk
        Linggau, dimana menurut bukti perjalanan 2 orang staf yang ditugaskan ke lokasi yaitu
        berupa fotocopy tiket pesawat a.n DR.Sarbian dan G. Soejadi, menunjukkan bahwa pada
        pelaksanaan FGD tanggal 16 Juni 2004 di Lubuk Linggau yang bersangkutan telah
        berangkat dari Bengkulu untuk kembali ke Jakarta pada pukul 08.10 WIB. Dengan
        demikian bukti pelaksanaan FGD di Lubuk Linggau kurang dapat
        dipertanggungjawabkan sebesar Rp2.250.000,00 atau seluruhnya sebesar Rp4.500.000,00
    Dengan demikian jumlah kelebihan pembayaran menjadi sebesar Rp26.750.000,00
    (Rp13.500.000,00 + Rp2.000.000,00 + Rp6.750.000,00 + Rp4.500.000,00).

Hal tersebut tidak sesuai dengan :
a. Keppres No.42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
   Belanja Negara, Pasal 12 ayat (2) antara lain menyatakan bahwa belanja atas beban anggaran
   belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh
   pembayaran.
b. Pasal 10 ayat (1) Kontrak No.110d/F.5.5/VI-LPT/2004 tanggal 11 Juni 2004,
   No.106j/F.5.5/VI-LPT/2004 tanggal 7 Juni 2004 dan No.097e/F.5.5/VI-LPT/2004 tanggal 1
   Juni 2004 antara lain menyatakan bahwa Pihak Kedua diwajibkan menyerahkan laporan
   lengkap dari hasil pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 kepada Pihak Pertama terdiri
   dari:
    10.1.1 Laporan Awal          : 5 set
    10.1.2 Laporan Antara        : 5 set
    10.1.3 Laporan Akhir         : 5 set
c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Layanan Jasa Konsultan Monitoring dan Evaluasi
   proyek (M&E) antara lain menetapkan bahwa kegiatan Monitoring dan evaluasi akan


                                                                                           83
    dilakukan terhadap 45 sekolah terdiri dari 30 SMU dan 15 SMK swasta lembaga pendidikan
    tradisional.
d. Petunjuk penyusunan RAB untuk Jasa Konsultasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
   dan Departemen Keuangan nomor 120/d.II/03/2000 tanggal 17 Maret 2001,
                                     SE – 38/A/2000
   menyebutkan antara lain Biaya Langsung Non Personil yang dapat diganti adalah yang
   sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan untuk pengeluaran-pengeluaran sesungguhnya/sesuai
   pengeluaran (at cost) meliputi antara lain: perjalanan domestik, perlengkapan kantor, biaya
   komunikasi, biaya pelaporan.

Hal tersebut mengakibatkan terjadi kelebihan pembayaran atas biaya langsung non personil
kepada PT Alpindo Arga Cipta sebesar Rp13.500.000,00, PT Pranata Pola Cipta sebesar
Rp15.000.000,00 dan PT Qorina Konsultan Indonesia sebesar Rp26.750.000 yang merugikan
keuangan negara.

Hal tersebut terjadi karena :
a. Pimbagpro tidak membentuk Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan
   Barang/Jasa.
b. Kelalaian bendaharawan yang tidak melakukan verifikasi pada saat penagihan pembayaran
   kontrak oleh rekanan.
c. Kurangnya pengawasan atasan langsung Pimbagpro

Atas permasalahan tersebut pihak Bagian Proyek menyatakan :
a. Proyek akan meminta kepada konsultan untuk mengembalikan biaya workshop di tiga lokasi
   yang tidak diterima sebesar Rp13.500.000,00 kepada Negara, dan proyek akan lebih cermat
   dalam mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh konsultan dimasa yang akan datang.
b. Proyek akan meminta biaya kelebihan penggandaan laporan sebanyak lima set atau sebesar
   Rp15.000.000,00 kepada konsultan untuk dikembalikan ke negara, dan proyek akan lebih
   berhati-hati dalam melakukan pekerjaan yang akan datang.
c. Untuk tiga Lokasi tidak dikunjungi oleh konsultan sehingga kelebihan pembayaran sebesar
    Rp13.500.000,00 kepada Konsultan
    Dari hasil pemeriksaan tersebut, apabila tidak ada bukti-bukti pengeluaran dari konsultan,
    proyek akan meminta kelebihan pembayaran atas tiga lokasi yang tidak dikunjungi oleh
    konsultan sebesar Rp13.500.000,00 untuk disetor atau dikembalikan ke Negara, dan sebagai
    pelajaran yang bermanfaat untuk proyek di kemudian hari.
d. Proyek menganggap laporan tersebut adalah satu kesatuan dengan laporan awal atau
   pendukung laporannya dalam proses penagihan pembayaran. Namun, terhadap hasil
   pemeriksaan tersebut apabila tidak ada bukti-bukti pertanggungjawaban dari konsultan,
   proyek akan meminta kepada konsultan untuk dapat mengembalikan biaya pembuatan
   laporan pendahuluan sebesar Rp2.000.000,00 untuk dapat disetor atau dikembalikan ke
   Negara, dan sangat bermanfaat untuk proyek atas pemeriksaan tersebut di masa yang akan
   datang.



                                                                                           84
      e. Indikasi Kelebihan pembayaran sebesar Rp6.750.000,00 atas kegiatan pelaksanaan Forum
         Group Discussion (FGD)
           Terhadap hasil pemeriksaan tersebut apabila tidak ada bukti-bukti pertanggungjawaban dari
           konsultan, proyek akan meminta kepada konsultan sebesar Rp6.750.000,00 untuk disetor ke
           kas negara dan akan lebih berhati-hati dikemudian hari.
      f.   Kelebihan pembayaran Rp5.000.000,00 atas kegiatan FGD oleh konsultan
           Terhadap hasil pemeriksaan tersebut apabila tidak ada bukti-bukti pertanggungjawaban dari
           konsultan, proyek akan meminta kepada konsultan untuk mengembalikan biaya yang tidak
           dapat dipertanggungjawabkan untuk kegiatan FGD di tiga lokasi sebesar Rp5.000.000,00 dan
           akan lebih berhati-hati untuk dikemudian hari.

      BPK-RI menyarankan agar Direktur PMU menarik kelebihan pembayaran kepada rekanan
      sebesar Rp55.250.000,00 (Rp13.500.000,00 + Rp15.000.000,00 + Rp26.750.000) dan disetor ke
      Kas Negara.


14.   (03.06) Terdapat Kelebihan Pembayaran Kepada Rekanan Penyelenggara Indonesian
      Science Festival 2004 Sebesar Rp19.080.000,00
      Dalam DIP/PO Bagpro PWK TA 2004 dialokasikan dana untuk membiayai penyelenggaraan
      Indonesian Science Festival 2004 sebesar Rp1.000.000.000,00. Sebagai penyelenggara adalah
      CV.Bukit Pirindo Utama melalui pelelangan. Proses pelelangan sampai dengan keputusan
      penetapan pemenang lelang telah sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa yang
      diatur dalam Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
      Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Pekerjaan dilaksanakan berdasarkan kontrak Nomor:
      839/Bagpro-PWK/P/IX/2004 tanggal 1 September 2004 dengan nilai Rp690.000.000,00. Jangka
      waktu pelaksanaan kontrak selama 30 hari terhitung sejak tanggal 1 s.d 30 September 2004 yang
      terdiri dari kegiatan Persiapan Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Pelaksanaan Science
      Festival. Adapun untuk kegiatan Penyelenggaraan Pelaksanaan Science Festival dilaksanakan
      tanggal 17 s.d 26 September 2004. Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% dengan BAST No.
      50/BAST-BPU/IX/2004 tanggal 28 September 2004 dan kepada rekanan telah dibayar lunas
      sesuai dengan SPM-LS Nomor: 55861Y/088/118 tanggal 18 Oktober 2004.
      Tujuan diadakannya kegiatan Indonesian Science Festival 2004, untuk :
      -    Mengubah penampilan science dari suatu hal yang ditakuti dan tidak digemari oleh siswa
      -    Memperluas wawasan, pengembangan bakat, kreativitas dan minat siswa dalam ilmu
           pengetahuan dan teknologi.
      -    Sebagai sarana pengembangan budaya berkompetisi, baik antar individu maupun antar
           sekolah, dan pencarian siswa berbakat yang mampu berkompetisi dalam skala nasional
           maupun internasional
      Sasaran :
      -    Siswa-siswi tingkat SMA dari berbagai jurusan
      -    Siswa-siswi tingkat lainnya, seperti SD, SMP dan SMK
      -    Masyarakat Umum.


                                                                                                    85
Penyelenggaraan Indonesian Science Festival 2004 dilaksanakan tanggal 17 s.d 26 September
2004 di Semanggi Plaza Jalan Sudirman Jakarta Pusat. Pada pelaksanaan kegiatan tersebut
jumlah sekolah yang diundang sebanyak 50 sekolah dan jumlah peserta sebanyak 400 siswa, tiap
sekolah diwakili oleh delapan siswa.
Kepada para peserta Indonesian Science Festival 2004 yang menghadiri undangan tersebut
diberikan beberapa fasilitas berupa :
-        Transport untuk siswa sebesar Rp10.000,00
-        Transport untuk sekolah Rp350.000,00
-        Konsumsi per siswa/hari Rp25.000,00
Berdasarkan hasil pemeriksaan kontrak dan bukti pertanggungjawaban keuangan
penyelenggaraan Indonesian Science Festival 2004 diketahui sekolah yang diundang sebanyak 50
sekolah sedangkan yang hadir sebanyak 44 sekolah atau sebanyak enam sekolah tidak hadir.
Siswa yang hadir sebanyak 352 siswa (44 sekolah x 8 siswa) dan siswa yang tidak hadir sebanyak
48 orang (6 sekolah x 8 siswa). Hal ini seharusnya mempengaruhi realisasi pembayaran.
Dengan demikian terjadi kelebihan pembayaran kepada Penyelenggara Indonesia Science
Festival 2004 yaitu CV. Bukit Pirindo Utama dengan perhitungan sebagai berikut :
    No      Uraian Pekerjaan    Jumlah sekolah       M/M      Bobot    Haga      Jumlah
                                 maupun siswa                         Satuan      (Rp)
                                 yg tidak hadir                        (Rp)
     1             2                   3               4       5         6          7
    1.     Transport sekolah       6 sekolah         2 kali    1      350.000    4.200.000
    2.     Transport siswa         48 siswa                    1       10.000      480.000
    3.     Komsumsi                48 siswa          4 hari    3       25.000   14.400.000
           Jumlah                                                               19.080.000


Hal tersebut tidak sesuai dengan Keppres No 42 Tahun 2002 Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa
belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang
sah untuk memperoleh pembayaran.
Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada penyelenggara minimal sebesar
Rp19.080.000,00 yang merugikan keuangan negara.
Hal tersebut terjadi karena :
a. Panitia Pemeriksa/Penerima Pekerjaan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.
b. Pengawasan Pimbagpro sangat lemah.
c. Kurangnya pengawasan atasan langsung Pimbagpro.
Atas permasalahan tersebut pihak Bagpro menyatakan :
Pada kegiatan Indonesia Sains Festival kami telah mengundang sejumlah 50 sekolah tapi pada
saat pelaksanaan, sekolah yang hadir hanya 44 sekolah sehingga tidak sesuai dengan yang
diinginkan. Sehubungan dengan hal tersebut kami akan segera menindaklanjuti dengan meminta
kepada CV. Bukit Pirindo Utama untuk menyetor ke kas negara atas kelebihan pembayaran
sebesar Rp. 19.080.000,00 dan bukti setor tersebut akan kami sampaikan ke BPK.



                                                                                             86
      Badan Pemeriksa Keuangan menyarankan agar Direktur PMU menegur secara tertulis
      Pimbagpro, Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa dan memerintahkan Pimbagpro menarik
      kelebihan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp19.080.000,00 dan disetor ke Kas Negara.


15.   (03.06) Pembayaran Kepada Rekanan Penyelenggara Training Centre Pembinaan APHO
      dan IPHO Tahun 2004 Tidak Didasarkan Pada Laporan Penyelenggaraan Training
      Dalam DIP/PO Bagpro PWK TA 2004 dialokasikan dana untuk membiayai Penyelenggaraan
      Training Centre Pembinaan International Physics Olympiad 2004 sebesar Rp3.089.810.000,00.
      Sebagai penyelenggara adalah Yayasan Tim Olimpiade Fisika Indonesia (TOFI) melalui
      pemilihan langsung. Kegiatan pembinaan ini untuk mempersiapkan peserta yang diikutkan dalam
      kompetisi Asian Physics Olympiad (APHO) di Hanoi, Vietnam dan International Physics
      Olympiad (IPHO) di Pohang, Korea Selatan pada Tahun 2004. Pekerjaan dilaksanakan
      berdasarkan kontrak Nomor: 34/Bagpro-PWK/P/II/2004 tanggal 5 Februari 2004 dengan nilai
      Rp695.850.000,00. Jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 180 hari, dari tanggal 9 Februari
      s.d. 9 Agustus 2004. Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% sesuai BAST Nomor: 54/BAST/
      TOFI/VIII/2004 tanggal 30 Juli 2004 dan kepada rekanan telah dibayar lunas sesuai dengan
      SPM-LS Nomor: 551026Y/088/118 tanggal 10 September 2004 sebesar Rp69.525.000,00.
      Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen atas penyelenggaraan Training Centre Pembinaan IPHO
      2004 dan Laporan akhir kegiatan APHO di Vietnam 26 April s.d. 4 Mei 2004 serta IPHO di
      Pohang Korea Selatan tanggal 15 s.d. 23 Juli 2004 diketahui :
      a. Penunjukan rekanan penyelenggara Pembinaan Training Centre APHO dan IPHO melalui
         pemilihan langsung telah sesuai Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan
         Barang/Jasa Pemerintah, karena kegiatan penyelenggaraan Pembinaan Training Centre APHO
         dan IPHO adalah pekerjaan spesifik yang membutuhkan keahlian khusus dan Yayasan Tim
         Olimpiade Fisika Indonesia (TOFI) sudah berpengalaman di bidangnya yang didukung oleh
         tenaga ahli yang kompeten.
      b. Surat Perjanjian/Kontrak menyebutkan Penyelenggaraan Training Centre Pembinaan IPHO
         2004 Tahap Pertama dan Kedua dilaksanakan selama 180 hari, tanggal 9 Februari s.d. 9
         Agustus 2004, sedangkan menurut Laporan Eksekutif Penyelenggaraan Training Centre
         Pembinaan IPHO 2004 Tahap Pertama dan Kedua dilaksanakan selama 168 hari yaitu tanggal
         9 Februari s.d. 28 Juli 2004, dengan rincian sebagai berikut:
        - Tahap Pertama 90 hari dari tanggal 9 Februari s.d. 10 Mei 2004
        - Tahap Kedua 78 hari dari tanggal 10 Mei s.d. 28 Juli 2004
      c. Pembinaan Tahap Pertama dengan waktu pembinaan selama 90 hari terhitung sejak tanggal 9
         Februari s.d. 10 Mei 2004 diikuti oleh sebanyak 11 peserta sebagai berikut:
         −   Ali Sucipto, T, SMU Xaverius 1 Palembang, Sumsel
         −   Andika Putra, SMU Sutomo 1 Medan, Sumut
         −   Ardiansyah, SMU Plus Riau, Riau
         −   Digdaya Nugraha Putra, SMUN 8 Jakarta, DKI Jakarta
         −   Edbert Jarvis Sie, SMUK 1 Penabur Jakarta, DKI Jakarta
         −   Endrawantan, SMU Plus Riau, Riau


                                                                                              87
     −     Fidelis Andhika Pradipta, SMU Gembala Baik Pontianak, Kalbar
     −     I Wayan Tresna Perdana, SMU Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah
     −     Thomas Alfa Edison, SMUN 3 Bandung, Jabar
     −     Yongki Utama, SMU Dian Harapan, Banten
     −     Yudistira Virgus SMU Xaverius 1 Palembang Sumsel
d. Hasil Pembinaan Tahap Pertama tersebut akan diikutsertakan dalam ajang kompetisi Asian
   Physics Olympiad (APHO) di Hanoi, Vietnam selama sembilan hari yaitu tanggal 26 April s.d.
   4 Mei 2004. Setelah selesai mengikuti kegiatan di Hanoi Vietnem, ke11 siswa tersebut akan
   dibina kembali pada tahap ke dua yang dimulai tanggal 10 Mei s.d. 28 Juli 2004 selama 78
   hari.
e. Dari hasil Pembinaan Peserta Tahap Kedua, terpilih lima orang peserta yang akan diikutkan
   pada ajang kompetisi International Physics Olympiad (IPHO) di Pohang, Korea Selatan selama
   9 (sembilan) hari mulai tanggal 15 s.d. 23 Juli 2004, dengan hasil sebagai berikut:
     −     Yudistira Virgus SMU Xaverius 1 Palembang Sumsel
     −     Ali Sucipto, T, SMU Xaverius 1 Palembang, Sumsel
     −     Andika Putra, SMU Sutomo 1 Medan, Sumut
     −     Ardiansyah, SMU Plus Riau, Riau
     −     Edbert Jarvis Sie, SMUK 1 Penabur Jakarta, DKI Jakarta
Dari uraian tersebut diatas diketahui terdapat perbedaan jumlah hari Penyelenggaraan Training
Centre Pembinaan IPHO 2004 Tahap Pertama dan Kedua antara Surat Perjanjian/Kontrak yang
menyebutkan pelaksanaan pembinaan selama 180 hari dengan Laporan Eksekutif
Penyelenggaraan yang menyebutkan pelaksanaan pembinaan selama 168 hari, sehingga terjadi
selisih waktu pelaksanaan pembinaan selama 12 hari (180 hari – 168 hari ).
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Penyelenggaraan Training Centre
Pembinaan IPHO 2004 hanya dilaksanakan selama 168 hari dan seharusnya mempengaruhi
pembayaran kepada penyelenggara. Pembayaran kepada penyelenggara Training Centre
Pembinaan IPHO 2004 melebihi hari pelaksanaan pembinaan dengan rincian sebagai berikut:
No           Kegiatan        Jumlah     180    Biaya per 30   Biaya 180     Kelebihan pembayaran         Jumlah
                             Personil   hari    hari (Rp)      hari (Rp)            (Rp)             kelebihan (Rp)
1                 2             3        4          5              6            7 (6 : 4) x 34              8
1        Sewa Penginapan        1        6      17.500.000    105.000.000   105.000.000 : 180 x 12         7.000.000
2        Sewa Kendaraan         1        6       3.500.000     21.000.000    21.000.000 : 180 x 12         1.400.000
3        Komunikasi             1        6       3.500.000     21.000.000    21.000.000 : 180 x 12         1.400.000
4        Alat Tulis Kantor      1        6       5.000.000     30.000.000    30.000.000 : 180 x 12         2.000.000
5        Soal-soal              1        6       5.000.000     30.000.000    30.000.000 : 180 x 12         2.000.000
6        Bahan Praktek          1        6       5.000.000     30.000.000    30.000.000 : 180 x 12         2.000.000
7        Laundry                1        6       1.000.000      6.000.000     6.000.000 : 180 x 12          400.000
8        Kesehatan              1        6       2.500.000     15.000.000    15.000.000 : 180 x 12        1.000.000
9        Rekreasi               1        6       5.000.000     30.000.000    30.000.000 : 180 x 12        2.000.000
10       Komsumsi               5        6          65.000                         65.000 x 5 x 12        3.900.000
11       Uang Saku              5        6          10.000                         10.000 x 5 x 12          600.000
         Jumlah                                                                                          23.700.000




                                                                                                           88
      Hal tersebut tidak sesuai dengan Keppres No 42 Tahun 2002 Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa
      belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang
      sah untuk memperoleh pembayaran.
      Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada                   penyelenggara    sebesar
      Rp23.700.000,00 yang berpotensi merugikan keuangan negara.
      Hal tersebut terjadi karena :
      a. Panitia Pengadaan kurang cermat dalam melakukan tugasnya menganalisis jadwal atau
         jumlah hari kegiatan penyelenggaran Training Centre Pembinaan IPHO 2004.
      b. Panitia Pemeriksa/Penerima Pekerjaan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.
      c. Pengawasan Pimbagpro dan atasan langsung Pimbagpro sangat lemah.
      Atas permasalahan tersebut pihak Bagian Proyek menyatakan :
      Kami sudah berusaha menyusun jadwal sesuai dengan kegiatan Training Centre, namun karena
      kesibukan kegiatan sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran dan kami segera
      menindaklanjuti dengan meminta kepada Yayasan Tim Olimpiade Fisika Indonesia (TOFI) untuk
      menyetor ke kas Negara atas kelebihan pembayaran sebesar Rp23.700.000,00 dan bukti setor
      tersebut akan kami sampaikan ke BPK.
      Badan Pemeriksa Keuangan menyarankan agar Direktur PMU menegur secara tertulis
      Pimbagpro, Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa dan menarik
      kelebihan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp23.700.000,00 dan disetor ke Kas Negara.


16.   (03.06) Terjadi Kelebihan Pembayaran Kepada Rekanan Penyelenggara Training Centre
      Pembinaan Pendidikan Peserta IBO 2004 Sebesar Rp21.800.00,00
      Dalam DIP/PO Bagpro PWK TA 2004 dialokasikan dana untuk membiayai Penyelenggaraan
      Training Centre Pembinaan Pendidikan Peserta International Biology Olympiad (IBO) 2004
      sebesar Rp1.983.360.000,00. Kegiatan pembinaan ini untuk mempersiapkan peserta yang
      diikutkan dalam Tim Olimpiade Bilogi Indonesia Tahun 2004 di Brisbane, Australia, yang
      dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 18 Juli 2004. Penyediaan segala fasilitas dalam kegiatan training
      tersebut dilaksanakan oleh Yayasan Tim Olimpiade Biology Indonesia (TOBI) melalui
      pemilihan langsung. Pekerjaan dilaksanakan berdasarkan kontrak Nomor: 33/Bagpro-
      PWK/P/II/2004 tanggal 5 Februari 2004 dengan nilai Rp694.000.000,00. Jangka waktu
      pelaksanaan selama 180 hari, terhitung sejak tanggal 9 Februari s.d. 9 Agustus 2004. Pekerjaan
      telah dinyatakan selesai 100% sesuai BAST No. 44/BAST/TOBI/VIII/2004 tanggal 6 Agustus
      2004 dan kepada rekanan telah dibayar lunas sesuai dengan SPM-LS Nomor: 236562Y/088/118
      tanggal 19 Agustus 2004, sebesar Rp64.400.000,00.
      Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen penyelenggaraan Pembinaan International Biology
      Olimpiade (IBO) 2004 dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :
      a. Penunjukan rekanan penyelenggara Training Centre Pembinaan Pendidikan Peserta IBO
         melalui pemilihan langsung telah sesuai Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman
         Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, karena kegiatan penyelenggaraan Pembinaan Training
         Centre IBO adalah pekerjaan spesifik yang membutuhkan keahlian khusus dan Yayasan Tim



                                                                                                     89
  Olimpiade Biology Indonesia (TOBI) sudah berpengalaman di bidangnya yang didukung oleh
  tenaga ahli yang kompeten.
b. Surat Perjanjian/Kontrak menyebutkan Penyelenggaraan Pembinaan IBO 2004 Tahap
   Pertama dan Kedua dilaksanakan selama 180 hari tanggal 9 Februari s.d. 9 Agustus 2004,
   sedangkan menurut Laporan Eksekutif Penyelenggaraan Pembinaan IBO 2004 dilaksanakan
   selama 168 hari dengan rincian sebagai berikut :
   −    Pembinaan Tahap Pertama selama 95 hari terhitung sejak tanggal 9 Februari s.d. 15 Mei
        2004
    − Pembinaan Tahap Kedua selama 73 hari terhitung sejak tanggal 15 Mei s.d. 28 Juli 2004
c. Pembinaan IBO Tahap Pertama diikuti oleh 16 orang, waktu pembinaan selama 95 hari
   tanggal 9 Februari s.d. 15 Mei 2004, dengan peserta sebagai berikut :
   −   Mulyono, SMU I Pare Kediri, Jawa Timur
   −   Komang Darmiastini, SMUN I Singamaraja, Bali
   −   Budi Kristanto, SMUN 2 Kediri, Jawa Timur
   −   Ni Putu Latiningsih, SMUN 4 Denpasar, Bali
   −   Alif Kartika, SMU Taruna Nusantara Magelang, Jateng
   −   Yohanes Ferandes, SMU 11 Bandarlampung, Lampung
   −   Listi Wulandari, SMUN 11 Bandarlampung, Lampung
   −   Almando Geraldi, SMUN 3 Yogyakarta, D.I. Yogyakarta
   −   A.A. Dewi Megawati, SMUN 4 Denpasar, Bali
   −   Zenita Adhireksa, SMUN 1 Purwokerta, Jateng
   −   Januar Kristanto, SMUN 1 Bogor, Jabar
   −   Fenryco Pratama, SMU Plus Riau, Riau
   −   Harapan, SMU Unggul Aceh, NAD
   −   Lia Agustina, SMUN 2 Kediri, Jawa Timur
   −   Dewi Suryanti, SMUN 2 Ngawi, Jawa Timur
   −   Ihsan Tria Pramanda, SMUN 1 Pandangpanjang, Sumbar
d. Hasil Pembinaan Tahap Pertama dari 16 orang terpilih sebanyak delapan orang untuk
   mengikuti pembinaan tahap kedua, yaitu:
   −   Mulyono, SMU I Pare Kediri, Jawa Timur
   −   Komang Darmiastini, SMUN I Singamaraja, Bali
   −   Budi Kristanto, SMUN 2 Kediri, Jawa Timur
   −   Ni Putu Latiningsih, SMUN 4 Denpasar, Bali
   −   Alif Kartika, SMU Taruna Nusantara Magelang, Jateng
   −   Yohanes Ferandes, SMU 11 Bandarlampung, Lampung
   −   Almando Geraldi, SMUN 3 Yogyakarta, D.I. Yogyakarta
   −   Ihsan Tria Pramanda, SMUN 1 Pandangpanjang, Sumbar
e. Pembinaan Tahap Kedua dilaksanakan selama 73 hari mulai tanggal 15 Mei s.d. 28 Juli
   2004.Setelah melalui seleksi terpilih sebanyak empat orang siswa terbaik untuk menjadi duta


                                                                                           90
  Tim Olimpiade Bilogi Indonesia tahun 2004 di Brisbane, Australia, yang dilaksanakan pada
  tanggal 9 s.d. 18 Juli 2004, yaitu :
  - Komang Darmiastini, SMUN I Singamaraja, Bali
  - Budi Kristanto, SMUN 2 Kediri, Jawa Timur
  - Mulyono, SMUN I Pare Kediri, Jawa Timur
  - Ihsan Tria Pramanda, SMUN 1 Pandangpanjang, Sumbar
Dari uraian tersebut diatas diketahui terdapat perbedaan jumlah hari Penyelenggaraan Pembinaan
IBO 2004 Tahap Pertama dan Kedua antara Surat Perjanjian/Kontrak yang menyebutkan
pelaksanaan pembinaan selama 180 hari dengan Laporan Eksekutif Penyelenggaraan yang
menyebutkan pelaksanaan pembinaan selama 168 hari, sehingga terjadi selisih waktu pelaksanaan
pembinaan selama 12 hari (180 hari – 168 hari ).
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pembinaan IBO 2004 hanya
dilaksanakan selama 168 hari dan seharusnya mempengaruhi pembayaran kepada penyelenggara.
Pembayaran kepada penyelenggara Pembinaan IBO 2004 melebihi hari pelaksanaan Pembinaan
dengan rincian sebagai berikut :
 No       Kegiatan        Jml   Wkt    Biaya per 30   Biaya selama   kelebihan pembayaran     Jumlah kelebihan
                                180        hari         180 hari             (Rp)               pembayaran
                                hari       (Rp)           (Rp)                                     (Rp)
 1            2           3      4          5              6             7 (6 : 4) x 45              8
 1    Sewa Penginapan     1      6      15.000.000      90.000.000   90.000.000 : 180 x 12           6.000.000
 2    Sewa Kendaraan      1      6       3.500.000      21.000.000   21.000.000 : 180 x 12           1.400.000
 3    Komunikasi          1      6       3.000.000      18.000.000   18.000.000 : 180 x 12           1.200.000
 4    Alat Tulis Kantor   1      6       5.000.000      30.000.000   30.000.000 : 180 x 12           2.000.000
 5    Soal-soal           1      6       5.000.000      30.000.000   30.000.000 : 180 x 12           2.000.000
 6    Bahan Praktek       1      6       5.000.000      30.000.000   30.000.000 : 180 x 12           2.000.000
 7    Laundry             1      6       1.500.000       9.000.000    9.000.000 : 180 x 12             600.000
 8    Kesehatan           1      6       5.000.000      30.000.000   30.000.000 : 180 x 12           2.000.000
 9    Rekreasi            1      6       2.500.000      15.000.000   15.000.000 : 180 x 12           1.000.000
 10   Komsumsi            4      6          65.000                          65.000 x 4 x 12          3.120.000
 11   Uang Saku           4      6          10.000                          10.000 x 4 x 12            480.000
      Jumlah                                                                                        21.800.000

Hal tersebut tidak sesuai dengan Keppres No 42 Tahun 2002 Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa
Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang
sah untuk memperoleh pembayaran.
Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada                          penyelenggara       sebesar
Rp21.800.000,00 yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Hal tersebut terjadi karena :
a. Panitia pengadaan kurang cermat dalam melakukan tugasnya menganalisis jadwal atau
   jumlah hari kegiatan penyelenggaran Pembinaan IBO 2004.
b. Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.
c. Pengawasan Pimbagpro dan atasan langsung Pimbagpro sangat lemah.




                                                                                                          91
      Atas permasalahan tersebut pihak Bagian Proyek menyatakan :
      Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyusun jadual sesuai dengan kontrak yang
      ada, namun dalam waktu pelaksanaan ternyata ada kelebihan pembayaran. Untuk itu kami segera
      menindaklanjuti dengan meminta kepada Yayasan Tim Olimpiade Biologi Indonesia (TOBI)
      untuk menyetor ke kas Negara atas kelebihan pembayaran sebesar Rp21.800.000,00 dan bukti
      setor tersebut akan kami sampaikan ke BPK.
      Badan Pemeriksa Keuangan menyarankan agar Direktur PMU menegur secara tertulis
      Pimbagpro, Panitia Pengadaan, dan Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa dan menarik
      kelebihan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp21.800.000,00 dan disetor ke Kas Negara.


17.   (03.06) Terdapat Kelebihan Pembayaran Kepada Rekanan Penyelenggara Lomba Debat
      Bahasa Inggris Tingkat Nasional 2004 Sebesar Rp12.390.000,00
      Dalam DIP/PO Bagpro PWK TA 2004, telah dialokasikan dana dari DIP sebesar
      Rp880.280.000,00 untuk membiayai Penyelenggaraan Lomba Debat Bahasa Inggris Tk. Nasional
      2004. Sebagai penyelenggara adalah PT. Sepakat Sentosa Maju, melalui pelelangan. Proses
      pelelangan sampai dengan keputusan penetapan pemenang lelang telah mengikuti ketentuan
      pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman
      Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi PemerintahPekerjaan dilaksanakan
      berdasarkan Kontrak Nomor: 642/Bagpro-PWK/P/VI/2004 tanggal 1 Juni 2004 dengan nilai Rp
      735.000.000,00. Jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 30 hari terhitung sejak tanggal 2 Juni
      s.d. 1 Juli 2004 yang terdiri dari tiga jenis kegiatan yaitu Persiapan Penyelenggaraan,
      Penyelenggaraan Debat Bahasa Inggris Tingkat Nasional dan Pelaporan. Penyelenggaraan Debat
      Bahasa Inggris Tingkat Nasional dilaksanakan tanggal 23 Juni s.d. 1 Juli 2004 (sembilan hari)
      dengan lingkup pekerjaan penyediaan segala fasilitas dalam kegiatan lomba debat. Pekerjaan
      telah dinyatakan selesai 100% sesuai BAST No. 47/BAST/SSM/VII/2004 tanggal 2 Juli 2004 dan
      kepada rekanan telah dibayar lunas sesuai dengan SPM-LS Nomor :228615Y/088/118 tanggal 6
      Juli 2004 sebesar Rp735.000.000,00.
      Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban atas kegiatan penyelenggaraan
      Lomba Debat Bahasa Inggris Tingkat Nasional 2004 diketahui bahwa dalam Surat
      Perjanjian/Kontrak disebutkan bahwa seluruh kegiatan Debat Bahasa Inggris Tingkat Nasional
      2004 dilaksanakan di Hotel Bumikarsa, Komplek Bidakara, Jakarta, tanggal 23 Juni s.d. 1 Juli
      2004. Sedangkan bukti pertanggungjawaban menyatakan bahwa kegiatan lomba dilaksanakan di
      dua tempat yaitu di Hotel Bumikarsa selama delapan hari dan di Wisma Handayani selama satu
      hari dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut :
           Date            Time                          Agenda                               Venue
            1                 2                              3                                   4
      23-6-2004      12.00 - 22.00    Arrival, Ice Breaking and diner, Adjudicator’s   Wisma Handayani
      24-6-2004      05.00 - 21.00    Wake-up and Breakfast, session 1, session 2,     Depdiknas dan Hotel
                                      Adjudicator’s Night                              Bumikarsa
      25-6-2004      07.00 – 19.00    Breakfast, seminar 1, training session 1,        Hotel Bumikarsa
                                      session 2, session 3, Diner
      26-6-2004      05.30 – 19.00    Breakfast and Briefing, round 1, round 2,        Hotel Bumikarsa
                                      round 3, Briefing, Diner
      27-6-2004      05.30 – 22.00    Breakfast and Briefing, round 4 round 5,         Hotel Bumikarsa



                                                                                                             92
      1                2                                 3                                4
                                  round 6, Diner and Breaknight Party
28-6-2004      05.30 – 22.00      Breakfast and Briefing, Debate Otofinal,     Hotel Bumikarsa
                                  Quartel final, Grand Final Debate & Diner
29-6-2004      06.30 – 22.00      Breakfast, Outbound, Delegate’s night        Hotel Bumikarsa
30-6-2004      05.30 – 22.00      Breakfast, canada Round 1, canada round 2,   Hotel Bumikarsa, dan
                                  canada round 3, Free time, Canada final      Gd. Utama A Depdiknas
1-7-2004       07.00 – 12.00      Breakfast, Check-out                         Lobby Hotel Bumikarsa
Dari daftar diketahui bahwa pelaksanaan Debat Bahasa Inggris Tingkat Nasional 2004 tidak
seluruhnya dilaksanakan di Hotel Bumikarsa, Komplek Bidakara, namun ada satu hari kegiatan
yang dilaksanakan di Wisma Handayani yaitu pada tanggal 23 Juni 2004, untuk agenda Arival,
Ice Breaking and diner, Adjudicator’s. Dengan demikian seharusnya mempengaruhi nilai
pembayaran akomodasi dan konsumsi kepada peserta, panitia, Dewan juri dan Koordinator
karena tarif akomodasi dan komsumsi antara Wisma Handayani dan Hotel Bumikarsa, Komplek
Bidakara terdapat perbedaan, sebagai berikut:
 Wisma          Personil       Harga       Hotel          Harga      Selisih   Jumlah          Selisih
Handayani                      (Rp)       Bidakara        (Rp)       Harga     Personil        Harga
                                                                      (Rp)                      (Rp)
    1               2             3          4             6           7          8           9 (7 x 8)
Akomodasi    Peserta           180.000   Akomodasi      250.000      70.000      132           9.240.000
   dan       Dewan Juri        180.000      dan         250.000      70.000      20            1.400.000
 konsumsi    Panitia           180.000    konsumsi      250.000      70.000      15            1.050.000
             Koordinator       180.000                  250.000      70.000      10              700.000
                                                                                              12.390.000
Dengan demikian telah terjadi kelebihan pembayaran kepada Penyelenggara Lomba Debat
Bahasa Inggris Tk. Nasional 2004 yaitu PT. Sepakat Sentosa Maju, sebesar Rp12.390.000,00.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Keppres Nomor : 42 Tahun 2002 Pasal 12 ayat (2) menyatakan
bahwa belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-
bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada rekanan penyelenggara Lomba Debat
Bahasa Inggris Tk. Nasional 2004 sebesar Rp12.390.000,00 yang berpotensi merugikan keuangan
negara.

Hal tersebut terjadi karena :
a. Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.
b. Pengawasan Pimbagpro sangat lemah.

Atas permasalahan tersebut pihak Bagian Proyek menyatakan :
Kami sudah berusaha agar kedatangan para peserta Lomba Debat Bahasa Inggris langsung ke
Hotel Bumi Karsa namun pada saat yang bersamaan Hotel Bumi Karsa sedang dipakai untuk
kegiatan lain sehingga para peserta untuk acara kedatangan diputuskan untuk dipindahkan ke
Wisma Handayani. Oleh karena itu kami akan segera menindaklanjuti dengan meminta kepada
PT. Sepakat Sentosa Maju untuk menyetor ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran
Rp12.390.000,- dan bukti setor akan kami sampaikan ke BPK.




                                                                                                       93
     Badan Pemeriksa Keuangan menyarankan agar Direktur PMU menegur secara tertulis
     Pimbagpro, Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa dan menarik kelebihan pembayaran kepada
     rekanan sebesar Rp12.390.000,00 dan disetor ke Kas Negara.

18. (03.08) Rekanan Pelaksana Pekerjaan Rehabilisi Gedung Kantor Direktorat Pendidikan
     Menengah Umum Tidak Mengerjakan Beberapa Item Pekerjaan.
     Dalam DIP/PO Bagpro PWK TA 2004 telah dialokasikan dana sebesar Rp700.000.000,00,
     sebagian untuk membiayai pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Direktorat Pendidikan
     Menengah Umum. Sebagai pelaksana ditunjuk PT Harun Harsono melalui proses pelelangan
     yang diikuti sebanyak lima peserta lelang. Proses pelelangan sampai dengan keputusan penetapan
     pemenang lelang telah mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang diatur dalam
     Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
     Instansi Pemerintah. Pekerjaan dilaksanakan berdasarkan Kontrak Nomor:555/Bagpro-
     PWK/P/IV/2004 tanggal 27 April 2004 dengan nilai sebesar Rp198.039.400,00. Jangka waktu
     pelaksanaan selama 30 hari, terhitung sejak tanggal 28 April s.d. 28 Mei 2004. Pekerjaan telah
     dinyatakan selesai 100% sesuai BAST Nomor: 45/BAST/HH/V/2004 tanggal 26 Mei 2004 dan
     kepada rekanan telah dibayar lunas sesuai dengan SPM-LS Nomor : 230141Y/088/118 tanggal 14
     Juli 2004.
     Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dilapangan tanggal 22 Juni 2005, diketahui masih terdapat
     beberapa pekerjaan yang kurang/tidak dikerjakan, yaitu :
                                                         Volume                       Harga
     No               Item Pekerjaan          Kontrak    Fisik Lap.     Selisih       (Rp)
     I      Ruang Dharma Wanita
            -Exhustfan                            2 bh           1 bh     1 bh        840.000
      II    Ruang Subdit Sarana
            - Exhustfan                           3 bh           2 bh     1 bh         840.000
            - Ganti Fiber yang rusak             3 M2        -           3 M2          129.150
            - Pasang Plafon Triplek             18 M2        -          18 M2        2.592.000
      III   Ruang Konsultan
            - Pasang Konsol Teras Konsultan      7 M2        -           7 M2        3.491.250
            - Pasang Plafond Teras              12 M2        -          12 M2        1.044.000
            - Kaca Film untuk Pintu               2 bh       -            2 bh       1.200.000
            Jumlah I + II + III                                                     10.136.400
     Dari uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa beberapa item pekerjaan yang kurang/belum
     dikerjakan pemborong sebesar Rp10.136.400,00.

     Hal tersebut tidak sesuai dengan Keppres No 42 Tahun 2002 Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa
     Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang
     sah untuk memperoleh pembayaran.

     Hal tersebut mengakibatkan terjadi kelebihan pembayaran                      kepada   rekanan   sebesar
     Rp10.136.400,00 yang berpotensi merugikan keuangan negara.

     Hal tersebut terjadi karena :
     a. Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.
     b. Adanya itikad kurang baik dari rekanan.


                                                                                                         94
     c. Pengawasan Pimbagpro masih lemah.

     Atas permasalahan tersebut pihak Bagian Proyek menyatakan :
     Dalam rangka pekerjaan rehabilitasi gedung kantor Direktorat Pendidikan Menengah Umum
     kami telah berusaha untuk melaksanakan kegiatan itu dengan sebaik mungkin, namun ada
     beberapa pekerjaan yang kurang/tidak dikerjakan dan kami segera menindaklanjuti dengan
     meminta kepada PT. Harun Harsono untuk melengkapi kekurangan pekerjaan sebesar
     Rp.10.136.400,00

     Badan Pemeriksa Keuangan menyarankan agar Direktur PMU menegur secara tertulis
     Pimbagpro, Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa dan menarik kelebihan pembayaran kepada
     rekanan sebesar Rp10.136.400,00 dan disetor ke Kas Negara serta kredibilitas rekanan tersebut
     menjadi catatan bagi proyek dimasa yang akan datang.


19. (03.09) Duplikasi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dan Honorarium Sebesar
     Rp42.911.000,00 serta Pengeluaran Melebihi Anggaran Sebesar Rp59.670.000,00 dalam
     Pelaksanaan Kegiatan Proyek PSSP SMU Dan Bagpro Peningkatan Mutu SMUS LPT
     a. Dalam rangka melaksanakan kegiatan pengembangan pendidikan di Indonesia khususnya
         pendidikan menengah umum, Proyek PSSP TA 2004 melaksanakan beberapa kegiatan antara
         lain :
        1). Workshop Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pusat dan Daerah.
        2). Review Buram Perencanaan Lima Tahun.
        3). Asistensi Pelaksanaan Program PMU di 30 Propinsi.
        4). Identifikasi dan Verifikasi Data.
        Berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan
        kegiatan diketahui adanya pembayaran biaya perjalanan di dua tempat dalam waktu yang
        bersamaan dan penerimaan honorarium bersamaan dengan kegiatan lainnya untuk 24 orang
        seluruhnya sebesar Rp9.520.000,00 dengan perincian sesuai lampiran 8.
     b. Dalam TA 2004 Bagpro PSMUS LPT melaksanakan beberapa kegiatan yang dilaksanakan di
         Cisarua antara lain sebagai berikut:
        1) Penyusunan bahan workshop layanan pendidikan di kepulauan
        2) Pembahasan bahan workshop program layanan pendidikan di kepulauan
        3) Penyusunan bahan workshop pengelola Sekolah Menengah Terpadu
        4) Pembahasan bahan workshop pengelola Sekolah Menengah Terpadu
        5) Penyusunan bahan identifikasi program desain pondok pesantren
        6) Workshop manajemen dan keuangan sekolah/yayasan
        Berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban keuangan bendaharawan
        diketahui terdapat delapan orang personil yang melaksanakan penugasan dalam dua kegiatan
        dalam waktu yang bersamaan dengan menerima honorarium, transport dan lumpsum dari



                                                                                               95
           masing-masing penyelenggara kegiatan seluruhnya sebesar Rp5.646.000,00 dengan rincian
           berikut:
No         Nama                Penugasan          Kegiatan                       Honorarium   Transport   Kelebihan
    1              2                   3                       4                     5           6             7
1          Indra Dasaningsih   8 s.d 12 Juni 04   Pembahasan           bahan        212.500    490.000
                                                  workshop           layanan
                                                  kepulauan
                               8 s.d 12 Juni 04   Peny. Bahan workshop              170.000    410.000       580.000
                                                  pengelola SM terpadu
2          Budi Astuti         1 s.d 5 Juni 04    Peny.bahan      identifikasi      212.000    490.000       702.000
                                                  desain ponpes
                               1 s.d 5 Juni 04    Peny. Bahan workshop              212.000    490.000
                                                  layanan kepulauan
3          Haryono Fajar       1 s.d 5 Juni 04    Peny. bahan identifikasi          212.000    490.000       702.000
                                                  desain ponpes
                               1 s.d 5 Juni 04    Peny. Bahan workshop              212.000    490.000
                                                  layanan kepulauan
4          Hari Sugiharto      30 Jun-3 Jul 04    Panitia Workshop manaj             85.000    490.000
                                                  dan keu sekolah
                               29 Jun-2 Jul 04    Pembhsn bahan workshop            170.000    490.000       702.000
                                                  pengelola SM Terpadu
5          Titik Sunarti       29 Jun-2 Jul 04    Pembhsn bahan workshop            170.000    570.000       740.000
                                                  pengelola SM Terpadu
                               30 Jun -3 Jul 04   Nara sumber Workshop              170.000    490.000
                                                  Manaj dan Keu sekolah
6          Adang Suryawan      29 Jun-2 Jul 04    Pembhsn bahan workshop            170.000    570.000       740.000
                                                  pengelola SM Terpadu
                               30 Jun -3 Jul 04   Nara sumber Workshop              170.000    490.000
                                                  Manaj dan Keu sekolah
7          Drs.Syamsudin       29 Jun-2 Jul 04    Pembhsn bahan workshop            170.000    570.000       740.000
                                                  pengelola SM Terpadu
                               30 Jun -3 Jul 04   Pengarah workshop manaj           255.000    570.000
                                                  dan Keu sekolah
8          Drs.Edi Purwanto    29 Jun-2 Jul 04    Pembhsn bahan workshop            170.000    570.000       740.000
                                                  pengelola SM Terpadu
                               30 Jun -3 Jul 04   Pengarah workshop manaj           255.000    570.000
                                                  dan Keu sekolah
                                                                                                           5.646.000
        c. Dalam rangka persiapan pengadaan alat laboratorium SMU dan bengkel/ketrampilan yang
           dibiayai dari dana grant IDB, Bagpro Peningkatan Mutu SMU Swasta LPT dalam TA 2004
           mengalokasikan anggaran dalam DIP/PO sebesar Rp685.500.000,00 yang akan digunakan
           untuk pembayaran perjalanan dinas para petugas pemeriksa peralatan laboratorium dan
           bengkel/ketrampilan serta honorarium petugas inventarisasi dan identifikasi peralatan dalam
           rangka proses pengadaan dan pengiriman alat yang akan didistribusikan kepada sebanyak 45
           sekolah. Pemeriksaan peralatan laboratorium dan bengkel/keterampilan dilakukan di lima
           lokasi yaitu, Bekasi, Tangerang, Bandung, Malang, dan Batam. Sampai dengan tanggal 31
           Desember 2004 telah direalisasikan sebesar Rp676.423.425,00 atau 98,68 %.




                                                                                                             96
     Berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan
     kegiatan persiapan pengadaan alat Laboratorium SMU dan bengkel/keterampilan diketahui
     hal-hal sebagai berikut:
     1) Pemeriksaan alat laboratorium SMU dan bengkel/keterampilan dilakukan dalam dua
        tahap, yakni Tahap Pemeriksaan Sampel dan Tahap Pemeriksaan Masal.
     2) Menurut bukti-bukti perjalanan dinas petugas pemeriksa alat diketahui bahwa jenis alat
        yang diperiksa meliputi: Laboratorium Bahasa (Paket 4), Pertukangan (Paket 5),
        Otomotif (Paket 6), Laboratorium Komputer (Paket 7), dan Alat Listrik (Paket 8) dengan
        jumlah Tim pemberangkatan sebagai berikut:
        No     Paket      Lokasi      Jumlah Tim     Jumlah personil     Jumlah biaya (Rp)
        1      Paket 4    Bekasi           4               47                    54.760.000
        2      Paket 5    Tangerang        5               47                    55.600.000
        3      Paket 6    Bandung         10               62                  103.300.000
                          Malang
        4      Paket 7    Bandung          10                74                  168.568.000
                          Batam
        5      Paket 8    Bandung          10                66                  105.350.000
                          Malang
                                                             296                 487.578.000
      Hasil pemeriksaan atas SPPD masing-masing Tim diketahui terdapat 12 orang petugas
      pemeriksa alat laboratorium SMU dan bengkel/ketrampilan yang melaksanakan perjalanan
      pada dua tempat/lokasi pada waktu yang bersamaan sebagai berikut:
No    Nama                  Paket     Tgl SPPD                          Jumlah Biaya (Rp)   Duplikasi (Rp)
 1             2              3                 4               5               6                 7
1     Ir Dian Nugroho       Paket 5     8 s.d 11 Nop 2004   Tangerang           1.140.000       1.140.000
                            Paket 6     8 s.d 12 Nop 2004   Malang              1.850.000
                            Paket 6    12 s.d 16 Okt 2004   Malang              1.850.000       1.850.000
                            Paket 7    12 s.d 16 Okt 2004   Bandung             1.650.000
2     Drs.Novheryon         Paket 5     8 s.d 11 Nop 2004   Tangerang           1.140.000       1.140.000
                            Paket 6     8 s.d 12 Nop 2004   Malang              1.850.000
                            Paket 6    12 s.d 16 Okt 2004   Malang              1.850.000       1.850.000
                            Paket 7    12 s.d 16 Okt 2004   Bandung             1.650.000
3     Drs.Dadan Muslich     Paket 5     8 s.d 11 Nop 2004   Tangerang           1.140.000       1.140.000
                            Paket 6     8 s.d 12 Nop 2004   Malang              1.850.000
                            Paket 4     8 s.d 12 Nop 2004   Bekasi              1.400.000       1.400.000
4     Ir.Lili Hendrarto     Paket 4     8 s.d 12 Nop 2004   Bekasi              1.000.000       1.000.000
                            Paket 5     8 s.d 11 Nop 2004   Tangerang             820.000
5     Ir.Susilowati         Paket 4     8 s.d 12 Nop 2004   Bekasi              1.400.000       1.400.000
                            Paket 5     8 s.d 11 Nop 2004   Tangerang           1.140.000
                            Paket 8    19 s.d 23 Okt 2004   Bandung             1.650.000       1.650.000
                            Paket 7    21 s.d 24 Okt 2004   Batam               2.697.000
6     Drs.Djoko Dwi H       Paket 4     8 s.d 12 Nop 2004   Bekasi              1.200.000       1.200.000
                            Paket 6     8 s.d 12 Nop 2004   Malang              1.650.000
                            Paket 8    19 s.d 23 Okt 2004   Malang              1.650.000       1.650.000
                            Paket 7    21 s.d 24 Okt 2004   Batam               2.537.000
7     Kasimo                Paket 4     8 s.d 12 Nop 2004   Bekasi              1.200.000       1.200.000
                            Paket 6     8 s.d 12 Nop 2004   Malang              1.650.000
8     Omami                 Paket 4     8 s.d 12 Nop 2004   Bekasi              1.200.000       1.200.000



                                                                                                  97
  1                 2             3                4               5               6                7
                                Paket 6    8 s.d 12 Nop 2004   Malang              1.650.000
 9         Sunar                Paket 4    8 s.d 12 Nop 2004   Bekasi              1.200.000      1.200.000
                                Paket 6    8 s.d 12 Nop 2004   Malang              1.650.000
 10        Drs.Umar             Paket 6   12 s.d 16 Okt 2004   Malang              1.850.000      1.850.000
                                Paket 7   12 s.d 16 Okt 2004   Bandung             1.650.000
 11        Wowon Widaryat       Paket 8   19 s.d 23 Okt 2004   Bandung             1.650.000      1.650.000
                                Paket 7   21 s.d 24 Okt 2004   Batam               2.697.000
 12        Adi Syahbana         Paket 8   19 s.d 23 Okt 2004   Bandung             1.650.000      1.650.000
                                Paket 7   21 s.d 24 Okt 2004   Batam               2.697.000
                                                                                                 24.170.000
         Dari tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat duplikasi biaya perjalanan dinas untuk 12
         orang petugas pemeriksa alat laboratorium SMU dan bengkel/ketrampilan sebesar
         Rp24.170.000,00.
3) Dalam tolok ukur kegiatan persiapan pengadaan laboratorium SMU dan
   Bengkel/Keterampilan, juga dialokasikan anggaran untuk biaya honorarium inventarisasi dan
   identifikasi alat pada sebanyak 45 sekolah, dengan jumlah personil petugas inventarisasi
   yang dibentuk di masing-masing sekolah sebanyak delapan orang atau seluruhnya sebanyak
   45 Tim sebanyak 360 orang sebesar Rp108.000.000,00 untuk lima paket alat selama 2 hari.
         Akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pembayaran honorarium
         diketahui sebagai berikut:
         a. Penugasan Tim inventarisasi dan identifikasi di masing-masing sekolah selama lima hari
            dan alat yang diinventarisir hanya sebanyak dua paket yaitu Alat Paket 4 dan Paket 7
            dengan pembayaran honorarium sebesar Rp117.000.000,00 (Rp32.500,00 x 5 hari x 360
            org x 2 paket). Sedangkan menurut PO seharusnya hanya selama dua hari x lima paket x
            360 orang, sehingga pembayaran honorarium lebih tiga hari atau sebesar
            Rp70.200.000,00 (Rp32.500,00 x 3 hari x 360 org x 2 paket) atau setelah potong PPh 21
            sebesar 15 % menjadi Rp59.670.000,00
         b. Dari sebanyak 45 Tim yang terdiri dari sebanyak 360 orang petugas inventarisasi dan
            identifikasi alat bengkel/keterampilan meliputi 45 sekolah, diantaranya terdapat 11 orang
            petugas yang penugasannya pada dua sekolah/lokasi dalam waktu yang bersamaan,
            sehingga terdapat duplikasi pembayaran honorarium kepada 11 orang petugas
            inventarisasi sebesar Rp3.575.000,00 (11 x Rp325.000,00) sebagai berikut:
 No                Nama                   Tim Inventarisasi          Honorarium           Keterangan
                                                                        (Rp)
     1               2                          3                         4                   5
 1          A. Firdaus, S.Ag     SMA Al-Mukhlishin Parung Bogor          325.000    Penerimaan 19 Des 2004
                                 SMU Pesantren Asyafiah Sukabumi         325.000    Penerimaan 19 Des 2004
 2          Andi Irawan AM,      SMU Cokroaminoto Sulawesi               325.000    Penerimaan 19 Des 2004
            AMd                  Selatan
                                 SMU Muhamadiyah Bungoro                 325.000    Penerimaan 19 Des 2004
 3          Muhammad Subkan      SMK 4 Muhammadiyah Lamongan             325.000    Penerimaan 19 Des 2004
                                 SMU Wachid Hasyim Lamongan              325.000    Penerimaan 19 Des 2004
 4.         Sarah Yuliastanti    SMA Al-Ikhlas Taliwang                  325.000    Penerimaan 19 Des 2004
                                 SMU Muhammadiyah Ende                   325.000    Penerimaan 19 Des 2004
 5.         Susilowati, SPd      SMU Nurul Jadid Probolinggo             325.000    Penerimaan 19 Des 2004



                                                                                                       98
  1                2                           3                       4                  5
                                SMK Muhammadiyah Kota Solok           325.000   Penerimaan 19 Des 2004
 6.       Drs. Syamsul Huda     Sukabumi                              325.000   Penerimaan 19 Des 2004
                                SMA Al-Fatah Limbangan Garut          325.000   Penerimaan 19 Des 2004
 7.       Maimurni, SPd         SMU Babussalam Kodya                  325.000   Penerimaan 19 Des 2004
                                Pekanbaru
                                SMU Cokroaminoto Sulawesi             325.000   Penerimaan 19 Des 2004
                                Selatan
 8.       Thalib                SMU Al-Khirat Kodya Palu              325.000   Penerimaan 19 Des 2004
                                SMU Muhammadiyah Ende                 325.000   Penerimaan 19 Des 2004
 9.       Dra. Arwanan          SMU Cokroaminoto Sulawesi             325.000   Penerimaan 19 Des 2004
                                Selatan
                                Dikdasmen Muhamadiyah Bungoro         325.000   Penerimaan 19 Des 2004
 10.      Drs. Edi Purwanto     SMK 4 Muhammadiyah Lamongan           325.000   Penerimaan 19 Des 2004
                                SMU Wachid Hasyim Lamongan            325.000   Penerimaan 19 Des 2004
 11.      Kaseri, SPd           SMU Muhammadiyah 2 Kodya              325.000   Penerimaan 19 Des 2004
                                Surabaya
                                SMK Sultan Agung Tebuireng            325.000   Penerimaan 19 Des 2004
                                Jombang
Dengan demikian dalam pelaksanaan kegiatan persiapan pengadaan alat Laboratorium SMU dan
bengkel/keterampilan terjadi pengeluaran fiktif sebesar Rp27.745.000,00 (24.170.000,00 +
Rp3.575.000,00) dan pemborosan keuangan Negara sebesar Rp59.670.000,00

Hal tersebut tidak sesuai dengan :
a. Keppres No.42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
   Belanja Negara, Pasal 12 ayat (2) antara lain menyatakan bhwa belanja atas beban anggaran
   belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh
   pembayaran.
b. Kepmenkeu RI No.7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003 tentang perjalanan dinas dalam
   negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap:
       1). Pasal 1 ayat (4) menyatakan lumsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua
           biaya.
       2). Pasal 9 menyatakan pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap dilarang
           menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas
           yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Hal tersebut mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp42.911.000,00 (Rp9.520.000,00 +
Rp5.646.000,00 + Rp27.745.000,00) atas pembiayaan perjalanan dinas dan honorarium ganda
serta pemborosan sebesar Rp59.670.000,00 atas pembayaran honorarium kegiatan berlebih.

Hal tersebut terjadi karena :
a. Pimpro dan Bendaharawan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.
b. Kurangnya pengawasan atasan langsung Pimpro.




                                                                                                99
Atas permasalahan tersebut pihak Pimpro/Bagpro menyatakan :
a. Volume kegiatan pada Direktorat PMU relatif banyak sedangkan tenaga yang potensial untuk
   mendukung kegiatan dimaksud sangat terbatas, sehingga dimungkinkan terjadi duplikasi
   pembiayaan antar subdit. Namun target utama dalam melaksanakan suatu kegiatan adalah
   hasil serta kualitas yang dicapai oleh masing-masing peserta. Kami akan melakukan
   penelusuran lebih lanjut terkait dengan hal dimaksud dan untuk selanjutnya akan lebih
   berhati-hati dalam mengelola kegiatan.
b.1). Dalam melaksanakan kegiatan Bagpro PSMUS LPT TA 2004 yang jumlah jenis
      kegiatannya beragam sehingga memerlukan tenaga baik dari dalam maupun dari luar
      Bagpro dan bahkan terpaksa melibatkan instansi unit lain yang terkait, baik dalam
      kepanitiaan maupun kegiatan lainnya. Oleh karena itu kemungkinan terjadi tumpang tindih
      dalam pemberian surat tugas untuk kepanitiaan, nara sumber ataupun pengarah.
     Terhadap hasil pemeriksaan BPK, kami menerima atas kecerobohan ini dan pada waktu
     yang akan datang kami akan lebih berhati-hati dalam memberikan penugasan, agar tidak
     terjadi lagi penugasan ganda pada waktu yang bersamaan.
 2). Mengingat jumlah item barang pada tiap paket jumlah itemnya beragam, sehingga terjadi
     beberapa kali pemeriksaan pada tiap paket sesuai jadwal kedatangan barang ke gudang
     pengumpulan. Dalam pemeriksaan alat ini diperlukan tenaga yang memiliki kualifikasi
     serta menguasai secara teknis maupun kualitas dan ketelitian menghitung kuantitas tiap
     item-item alat dan kesanggupan bekerja hingga melampaui kewajiban jam kerja (sampai
     larut malam). Dalam prakteknya petugas ini harus berkali-kali bolak balik ke gudang untuk
     meneliti dan mengecek baik fungsi maupun spesifikasi serta jumlah alat yang dibutuhkan
     sesuai dengan dokumen kontrak Proyek, Sementara waktu pemeriksaan sangat pendek
     dibanding dengan jumlah item barang yang harus diperiksa demikian banyaknya, sehingga
     sering terjadi pemeriksaan berlangsung hingga larut malam.
     Hal serupa juga terjadi pada petugas penerima alat di sekolah yang menginventarisasi dan
     mengidentifikasi peralatan yang tiba disekolah, yang mana Pimbagpro telah menugaskan
     kepada sekolah untuk membentuk Tim Penerima Alat di Sekolah,. guna menginventarisasi
     dan mengidentifikasi alat yang di terima. Pada prakteknya Suplier dalam mengirimkan alat
     kesekolah terdapat beberapa kali exspedisi, Hal ini terjadi karena kontrak antara paket yang
     satu dan yang lainnya berbeda Sehingga yang tadinya diperkirakan penerimaan alat dapat
     diselesaikan secara serentak semua paket dalam dua hari, prakteknya menjadi lebih dari
     lima hari.
     Dengan memperhatikan kondisi riel, yang terjadi dilapangan tersebut, yang tidak diduga
     sebelumnya berakibat kepada pihak proyek memberikan honorarium lebih kepada petugas
     pemeriksa alat disekolah.
Badan Pemeriksa Keuangan menyarankan agar Direktur PMU menegur secara tertulis Pimpro
dan Bendaharawan atas terjadinya duplikasi pembayaran perjalanan dan honorarium sebesar
Rp42.911.000,00 untuk selanjutnya agar ditarik kembali disetor ke Kas Negara serta
mempertanggungjawabkan pembayaran honorarium atas kegiatan berlebih sebesar
Rp59.670.000,00.




                                                                                             100
05. Kelemahan yang dapat Mengakibatkan Tidak Tercapainya Program yang Direncanakan.
20. (05.04) Penggunaan Dana Subisidi Badan Akreditasi Sekolah Daerah Propinsi TA 2004
    Sebesar Rp173.300.000,00 Tidak Efektif
    Dalam TA 2004 Bagpro PPM SMU Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp500.000.000,00
    untuk bantuan Subsidi Pelaksanaan Akreditasi Sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah Daerah
    (BASDA) Propinsi dengan satuan sebanyak 500 paket (Rp1.000.000,00 per paket/sekolah).
    Untuk merealisasikan anggaran tersebut telah dikeluarkan Keputusan Direktur PMU
    No.1098.a/C4/KU/2004 tanggal 6 September 2004 Tentang Subsidi Pelaksanaan Akreditasi
    Sekolah TA 2004 kepada 24 BASDA Propinsi sebesar Rp500.000.000,00 sebagai berikut:
                           No          BASDA Prop         Jumlah Bantuan
                            1                2                   3
                           1       Kalimantan Selatan         20.000.000,00
                           2       Bengkulu                   15.000.000,00
                           3       Jambi                      15.000.000,00
                           4       DI Yogyakarta              38.000.000,00
                           5       NTB                        15.000.000,00
                           6       Sulawesi Tengah            25.000.000,00
                           7       Lampung                    15.000.000,00
                           8       Bali                       25.000.000,00
                           9       Banten                     15.000.000,00
                           10      Kalimantan Tengah          25.000.000,00
                           11      Maluku Utara               30.000.000,00
                           12      Sumatera Barat             22.000.000,00
                           13      DKI Jakarta                40.000.000,00
                           14      Jawa Timur                 40.000.000,00
                           15      Maluku                     35.000.000,00
                           16      Sulawesi Selatan           12.000.000,00
                           17      Sumatera Selatan           15.000.000,00
                           18      Kalimantan Timur           15.000.000,00
                           19      Riau                       15.000.000,00
                           20      Papua                      15.000.000,00
                           21      Sulawesi Utara             15.000.000,00
                           22      Bangka Belitung             8.000.000,00
                           23      Sumatera Utara             15.000.000,00
                           24      Jawa Barat                 15.000.000,00
                                   Jumlah                    500.000.000,00
    Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas laporan dan bukti-bukti penggunaan subsidi
    serta hasil konfirmasi secara uji petik dengan BASDA Propinsi Jawa Timur pada 8 Juni 2005 dan
    DKI Jakarta pada 24 Juni 2005 diketahui hal-hal sebagai berikut:
    a. Sampai saat pemeriksaan tanggal 5 Juni 2005, masih terdapat sebanyak enam BASDA
       Propinsi yang belum menyampaikan laporan penggunaan dana subisidi sebesar
       Rp100.000.000,00 sebagai berikut:
                            No   BASDA Prop             Jumlah Bantuan
                            1  Banten                      15.000.000,00
                            2  Jawa Barat                  15.000.000,00
                            3  Sumatera Barat              22.000.000,00
                            4  Bangka Belitung              8.000.000,00


                                                                                              101
                        5    Sulawesi Utara            15.000.000,00
                        6    Sulawesi Tengah           25.000.000,00
                                        Jumlah        100.000.000,00
b. Penggunaan dana Subsidi Akreditasi Sekolah pada BASDA Propinsi Jawa Timur kurang
   tepat sasaran. Hal ini diketahui dari bukti-bukti pembayaran honorarium, transport (berupa
   kwitansi tanda terima) kepada para anggota dan Sekretariat BASDA dengan jumlah
   seluruhnya sebesar Rp31.900.000,00 untuk berbagai kegiatan yang tidak terkait langsung
   dengan kegiatan visitasi assessor ke sekolah, karena kegiatan assessor sudah dibiayai dari
   dana APBD sebagai berikut:
    No    Nama                       Total penerimaan Rp     Jabatan
     1                 2                       3                               4
    1     Prof.DR.H.Soenarto, MSc             3.350.000,00   Ketua Basda Jatim
    2     Drs.Mattajid MM                     2.100.000,00   Wkl Ketua merangkap Anggota
    3     Drs.Sudarmono MM                    3.000.000,00   Sekretaris I merngkap Anggota
    4     Drs.F.J.Siswanto                    2.400.000,00   Sekretaris II merngkap Anggota
    5     Drs.Mashudi MM                      2.100.000,00   Anggota BAS
    6     Drs.Ichwan Sumadi                   2.100.000,00   Anggota BAS
    7     Sutarto Budi Keroto                 1.800.000,00   Anggota BAS
    8     Ir. H.Haryanto                      1.500.000,00   Anggota BAS
    9     Drs.Madechan,Mkes                   1.450.000,00   Anggota BAS
    10    Dra.Hj.Titut Sayekti                1.200.000,00   Anggota BAS
    11    Drs.Wasono Adi, Med                   800.000,00   Sekretariat BAS
    12    Nanang Budianto,SE                  2.100.000,00   Sekretariat BAS
    13    Sudaryanto, SPd,MM                  2.300.000,00   Sekretariat BAS
    14    Drs.Wirawan                         1.800.000,00   Sekretariat BAS
    15    Drs.Eddy Siswoyo                    1.200.000,00   Sekretariat BAS
    16    Drs.Wirawan                         1.200.000,00   Sekretariat BAS
    17    Drs.Widjil Saptadi,Med              1.500.000,00   Tidak Jelas
                                             31.900.000,00
c. Dari bantuan subsidi sebesar Rp40.000.000,00 yang diterima BASDA Propinsi DKI Jakarta
   telah digunakan untuk pembayaran transport dan honorarium petugas assessor sebanyak 86
   orang sebesar Rp25.800.000,00 (86 x Rp300.000,00), sedangkan petugas assessor SMA
   sesuai Surat Tugas No.26/BAS-Dikmen/XI/2004 tanggal 26 Nopember 2004 yang
   dikeluarkan oleh Ketua BASDA Prop DKI Jakarta hanya sebanyak 48 orang yang meliputi
   76 SMA, sehingga pembayaran transport dan honorarium seharusnya hanya sebesar
   Rp14.400.000,00 (48 x Rp300.000,00). Dengan demikian terdapat pembayaran transport dan
   honorarium sebesar Rp11.400.000,00 (Rp25.800.000,00 - Rp14.400.000,00) kepada
   sebanyak 38 orang assessor yang bukan assessor SMA.
d. Dana subsidi akreditasi sekolah TA 2004 untuk BASDA Sumut sebesar Rp15.000.000,00
   baru diketahui oleh BASDA pada akhir bulan April 2005, dan baru digunakan untuk
   pelatihan assessor dari tanggal 10 s.d 12 Mei 2005, sehingga pelaksanaan akreditasi belum
   dilaksanakan. Dengan demikian penggunaan bantuan subsidi akreditasi sekolah untuk
   pembayaran honorarium dan transport panitia dan peserta pelatihan menjadi kurang tepat
   sasaran.
e. Dana subsidi akreditasi sekolah TA 2004 untuk BASDA Propinsi Bengkulu sebesar
   Rp15.000.000,00 hanya digunakan untuk pembayaran honorarium dan transport kegiatan


                                                                                         102
     pelatihan assessor sehingga pelaksanaan akreditasi belum dilaksanakan. Dengan demikian
     penggunaan bantuan subsidi akreditasi sekolah untuk pembayaran honorarium dan transport
     panitia dan peserta pelatihan menjadi kurang tepat sasaran.
f.   Dengan demikian penerima subsidi akreditasi sekolah pada enam propinsi sebesar
     Rp100.000.000,00 belum mempertanggungjawabkan penggunaannya dan penggunaan
     subsidi pelaksanaan akreditasi sekolah pada empat propinsi tidak efektif sebesar
     Rp73.300.000,00 (Rp31.900.000,00 + Rp11.400.000,00 + Rp15.000.000,00 +
     Rp15.000.000,00)

Hal tersebut tidak sesuai dengan :
a. Keppres 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN pasal 12 antara lain
     menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip efektif,
     terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan
b. Surat Perjanjian Penggunaan Dana Subsidi Pelaksanaan Akreditasi Sekolah No.193c/BP2M-
     SMU/KEU/2004 tanggal 27 September 2004 antara Ketua BASDA Propinsi dan Pimbagpro
     antara lain pada poin 2 a) menyatakan bahwa Pihak Kedua berkewajiban dan sanggup untuk
     melaksanakan program/pekerjaan yaitu visitasi assessor dalam rangka akreditasi sekolah.
c. Pedoman Subsidi Pelaksanaan akreditasi Sekolah SMA TA 2004 mengatur antara lain bahwa
     dana subisidi digunakan untuk membiayai kegiatan visitasi assessor ke sekolah-sekolah yang
     akan diakreditasi antara lain untuk pengeluaran transport, honorarium visitasi, analisis,
     pelaporan hasil visitasi dan penggandaan dokumen.
d. Keputusan Direktur Pendidikan Menengah Umum (PMU) No.1098.a/C4/KU/2004 tanggal 6
     September 2004 Tentang Subsidi Pelaksanaan Akreditasi Sekolah TA 2004 antara lain
     menetapkan bahwa dana subsidi dimaksudkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang
     berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi sekolah.

Hal tersebut mengakibatkan pemberian subsidi sebesar Rp 173.300.00,00 (Rp100.000.000,00 +
Rp73.300.000,00) pada enam propinsi tidak efektif.

Hal tersebut terjadi karena :
a. Program pemberian subsidi pelaksanaan akreditasi sekolah tidak direncanakan secara
     matang.
b. Pengalokasian bantuan subsidi pelaksanaan akreditasi sekolah kurang berdasarkan prioritas.
c. Para penerima subsidi kurang mematuhi perjanjian yang telah dibuat.

Atas permasalahan tersebut pihak Bagian Proyek menyatakan :
Pimbagpro akan menegur Badan Akreditasi Sekolah Propinsi yang melakukan ketidakefektifan
penggunaan dana subsidi akreditasi.
Koordinasi dengan Badan Akreditasi Sekolah Nasional sebagai penyusun program akan lebih
ditingkatkan baik di masa yang akan datang, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan
dana subsidi.




                                                                                           103
    Badan Pemeriksa Keuangan menyarankan agar:
    a. Direktur PMU menegur secara tertulis Pimbagpro atas pemberian subsidi akreditasi sekolah
       sebesar Rp173.300.000,00 yang kurang efektif.
    b. Pimbagpro menegur secara tertulis para penerima subsidi yang menggunakan subsidi kurang
       sesuai dengan tujuannya, dan para penerima subsidi yang belum menyampaikan laporan
       penggunaan subsidi ke Bagpro serta BASDA yang bersangkutan menjadi catatan bagi
       Pimbagpro dalam penyaluran bantuan tahun berikutnya.


21. (05.08) Penggunaan Dana Block Grant Subisidi Pengembangan Pendidikan TA 2004 Tidak
     Sepenuhnya Sesuai Ketentuan Pelaksanaan Subsidi
    Dalam TA. 2004 Direktorat PMU Dirjen Dikdasmen melalui Bagpro PPM SMU telah
    mengalokasikan sebanyak 160 paket Subsidi Pengembangan Pendidikan berupa block grant
    sebesar Rp50.000.000,00 per paketnya atau seluruhnya Rp8.000.000.000,00. Subsidi
    Pengembangan Pendidikan ditujukan untuk sekolah-sekolah yang memenuhi syarat untuk
    program-program piloting yang ditetapkan Direktorat PMU dan peningkatan sarana dan prasarana
    dalam rangka peningkatan mutu. Penggunaan subsidi tersebut dikelola secara swakelola oleh
    sekolah untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada pemerintah melalui Bagpro PPM
    SMU. Pengajuan proposal rencana kebutuhan dan penggunaan bantuan merupakan syarat yang
    harus dipenuhi oleh calon penerima block grant, dimana proposal tersebut diseleksi dan direview
    oleh pihak Bagpro. Dalam surat perjanjian penggunaan dana block grant antara pihak Bagpro
    sebagai pemberi dana dan pihak sekolah sebagai pengguna dana, pihak pengguna menyatakan
    akan menggunakan dan mempertanggungjawabkan dana yang diterima sesuai dengan
    kesepakatan yang telah disetujui.
    Block grant Subsidi Pengembangan Pendidikan sebesar Rp8.000.000.000,00 telah disalurkan
    kepada 116 sekolah melalui SPM-LS ke masing-masing rekening sekolah penerima bantuan
    berdasarkan SK Direktur PMU dengan rincian sebagai berikut:

                  Nomor dan tanggal SK                   Jumlah sekolah      Total Dana (Rp)
     TAHAP I: SK 752a/C4/MN/2004, 25 Juni 2004                 33 sekolah      2.400.000.000
     TAHAP II: SK 1256a/C4/MN/2004, 22 Okt 2004                44 sekolah      3.100.000.000
     TAHAP III: SK 1353a/C4/MN/2004, 26Nov2004                 39 sekolah      2.500.000.000
                                                 Total        116 sekolah      8.000.000.000
    Adanya perubahan jumlah sekolah penerima block grant dari 160 paket menurut PO diterima oleh
    116 sekolah sesuai realisasi, karena jumlah subsidi per paket yang seharusnya diberikan
    Rp50.000.000,00 ternyata realisasinya ada yang melebihi dari Rp50.000.000,00 per paket dan
    atau satu sekolah menerima lebih dari satu paket sekaligus.
    Dari pemeriksaan dokumen proposal dan laporan pertanggungjawaban dari sekolah serta cek fisik
    ke lokasi diketahui sebagai berikut:
    a. Pemberian dana block grant sebesar Rp50.000.000,00 kepada SMU Muhammadiyah 4
       Sugihwaras, Bojonegoro kurang dapat dipertanggungjawabkan.




                                                                                               104
SMU Muhammadiyah 4 Sugihwaras menerima block grant TA 2004 dari Bagpro PSMUS
LPT berdasarkan SK Direktur PMU Nomor 1243/C4/KU/2004 tanggal 18 Oktober 2004
sebesar Rp50.000.000,00 dengan peruntukan pembangunan RKB dan telah disalurkan
melalui SPM-LS Nomor 559590Y/088/118 tanggal 25 Oktober 2004.
Selain itu, pada TA yang sama, sekolah tersebut juga menerima block grant dari Bagpro PPM
SMU TA 2004 berdasarkan SK Direktur PMU Nomor 1256a/C4/MN/2004 tanggal 22
Oktober 2004 sebesar Rp50.000.000,00 yang digunakan untuk pembangunan RKB. Block
grant tersebut telah disalurkan melalui SPM-LS Nomor 875695Y/088/118 tanggal 2
Desember 2004.
Atas ke dua block grant tersebut               SMU     Muhammadiyah        4   Sugihwaras
mempertanggungjawabkan sebagai berikut:
0). SMU tersebut sudah melaporkan pertanggungjawaban atas penggunaan dana sebesar
   Rp50.000.000,00 kepada Pimbagpro PSMUS LPT pada tanggal 30 Desember 2004
   dengan menyertakan kwitansi asli atas pengeluaran dana. Kegiatan pembangunan
   dilaksanakan tanggal 20 Oktober s.d. 16 Desember 2004 dengan total dana sebanyak
   Rp210.000.000,00 dengan hasil RKB empat lokal lantai I dan II volume 252m2. Dalam
   laporan, sekolah tidak merinci sumber dana dari mana saja, juga tidak menyebutkan dana
   sebesar Rp50.000.000,00 yang telah diterimanya. Verifikasi atas bukti pengeluaran
   adalah semua bukti pengeluaran atas pembelian material berupa kwitansi dari sekolah,
   tidak ada yang berupa nota pembelian dari supplier/toko. Bukti Pembayaran untuk setiap
   kwitansi atas ongkos pekerja yang terdiri dari lima orang tukang, 30-40 pekerja dan satu
   mandor berupa kwitansi dari sekolah ditandatangani oleh seorang penerima (Basuki) dan
   tidak didukung dengan daftar hadir maupun nama tukang/pekerja. Total nilai dari
   kwitansi yang dilampirkan adalah sebesar Rp 209.102.200,00. Pengeluaran dana menurut
   tanggal kwitansi dilakukan dari tanggal 20 Oktober 2004 s.d. 16 Desember 2004.
0). SMU tersebut juga sudah melaporkan pertanggungjawaban atas penggunaan dana sebesar
   Rp50.000.000,00 kepada Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah c.q. Pimbagpro PPM
   pada tanggal 17 Februari 2005. Dalam laporannya disebutkan bahwa kegiatan
   pembangunan atas dana dari Bagpro PPM dilaporkan telah dilaksanakan dari tanggal 22
   Desember 2004 s.d. 17 Februari 2005 dengan total dana Rp210.000.00,00. Sekolah
   melampirkan bukti pengeluaran yang merupakan foto copy bukti kwitansi dari tanggal 22
   Desember 2004 s.d. 17 Februari 2005 dengan total sebesar Rp50.000.000,00. Sedangkan
   pembangunan RKB dengan biaya sebesar Rp210.000.000,00 tersebut telah dilaporkan
   kepada Pimbagpro Peningkatan SMUS LPT pada tanggal 30 Desember 2004 yang
   menyertakan foto-foto bangunan yang telah selesai dibangun.
   Dengan demikian, laporan pertanggungjawaban dan bukti-bukti kwitansi yang
   disampaikan oleh SMU Muhammadiyah 4 Sugihwaras kepada Bagpro PPM untuk
   pertanggungjawaban bantuan sebesar Rp50.000.000,00 adalah tidak sesuai keadaan yang
   sebenarnya. Adapun dari keterangan lisan kepala SMU yang bersangkutan diketahui
   bahwa sekolah menggunakan block grant sebesar Rp50.000.000,00 dari Bagpro PPM
   hanya untuk mengganti sebagian dana sekolah yang telah digunakan untuk membangun
   RKB tersebut. Dengan demikian block grant dari Bagpro PPM tidak digunakan untuk
   membangun tetapi untuk mengganti dana pendamping yang seharusnya disediakan oleh
   sekolah.


                                                                                       105
b. Pemberian dana block grant kepada SMAN 3 Bandung sebesar Rp50,000,000 tidak sesuai
   proposal yaitu seharusnya untuk peningkatan mutu, program perluasan maupun program
   penunjang tetapi digunakan untuk pembayaran honorarium guru dan transport guru sebesar
   Rp6.950.000,00, konsumsi guru sebesar Rp300.000,00 dan biaya psikotest siswa sebesar
   Rp18.750.000,00 dalam pelaksanaan psikotest serta pembelian note book/laptop sebesar
   Rp24.000.000,00. Pelaksanaan psikotest dan pembelian laptop tersebut tidak sesuai dengan
   proposal yang diajukan.
c. Hasil pembangunan RKB pada SMA PGRI Cibadak, Sukabumi sebesar Rp100,000,000,00
   dan SMA Al-Masthuriyah Sukabumi sebesar Rp100,000,000,00 belum selesai dikerjakan
   sehingga belum dimanfaatkan. SMA PGRI Cibadak menggunakan dana Rp100.000.000,00
   tersebut untuk membangun sebanyak tiga RKB sedangkan dana pendamping belum tersedia
   sehingga bangunan belum selesai sampai saat pemeriksaan pada 9 Juni 2005. Sedangkan
   SMA Al-Masthuriyah menggunakan dana block grant Rp100.000.000,00 untuk membangun
   sebanyak enam RKB. Adapun kebijakan penggunaan dana diatur oleh yayasan sehingga
   sekolah tidak dapat mengkoordinir pembangunan.
d. Hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 10 Juni 2005 atas penggunaan block grant pada dua
   sekolah penerima block grant RKB yaitu SMUN I Sukodadi dan SMA Persatuan Lamongan
   masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 diketahui bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak
   sesuai RAB yang diajukan sebesar Rp28.783.290,00 sebagai berikut:
   1). Pembangunan Ruang Perpustakaan dan Rehabilitasi sebanyak empat RKB pada SMUN I
       Sukodadi, Lamongan terdapat pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh pelaksana namun
       tidak jelas pengalihan biayanya:
         No           Item pekerjaan          Kontrak        Fisik   Nilai (Rp)
         1     Pasangan Roster                0,400 M2         -         42.800
         2.    Plesteran Dinding Tasram      41,880 M2         -        412.518
         3.    Plesteran Beton               55,290 M2         -        627.541
         4.    Paving Stone                  40,100 M1         -      1.243.100
         5.    Jalusi                        30,000 M2         -        531.000
         6.    Ikatan angin/pengapit          0,356 M2         -        995.240
               Jumlah                                                 3.852.199

   2) Pembangunan tiga RKB pada SMA Persatuan Lamongan terdapat pekerjaan yang tidak
       dikerjakan oleh pelaksana, namun tidak jelas pengalihan biayanya:
         No              Item pekerjaan            Kontrak            Fisik       Nilai (Rp)
         Pekerjaan Lantai
         1.    Paving Stone                        111,810 M2           -           2.627.253
         Pekerjaan Kayu
         1.    Gording                                2.880 M3          -           7.456.509
         2.    Ikatan angin-2 dan pengapit            0,690 M3          -           1.780.890
         3.    Papan Ruinter                          34,500 M          -             319.125
         4.    Papan Kompres K.Kamper                85,200 M’          -             793.212
         5.    Angkur                                     28 bh         -              54.000
         6.    Mur baut                                  360 bh         -             720.000
         7.    Begel Kalung                               85 bh         -              66.000
         8.    Plat Strip                                225 bh         -              63.600
         9.    Plat U                                     12 bh         -              66.000



                                                                                                106
           Pekerjaan Atap
           1.    Atap Genteng                        462.960 bh       -            9.027.486
           2.    Genteng Bumbungan                    33.450 bh       -              734.562
           3.    PS. List tepi Plafond               131.370 M’       -            1.177.454
                 Jumlah Pek. Lantai, Kayu, Atap                                   24.886.091
    Dari data yang dikemukakan diatas menunjukkan bahwa dalam pemberian block grant TA
    2004 terdapat penggunaan bantuan yang kurang dapat dipertanggungjawabkan sebesar
    Rp78.783.290,00 (Rp50.000.000,00 + Rp28.783.290,00), tidak tepat sasaran sebesar
    Rp50.000.000,00.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :
1. Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
   Pemerintah pasal 3 bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip: efektif,
   berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat
   memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
2. Pedoman Pelaksanaan Pemberian Block Grant Direktorat Pendidikan Menengah Umum
   2004:
    a). bab I point C.8. tentang jangka waktu pelaksanaan program/kegiatan BIS RKB adalah
        empat bulan terhitung sejak transfer dana diterima.
    b). bab II point A.7 tentang Peruntukan Dana antara lain menyatakan peruntukan dana untuk
        block grant BIS mutu adalah pembangunan atau rehabilitasi berat laboratorium IPA,
        perpustakaan, laboratorium komputer, kamar mandi/WC dan pengadaan
        peralatan/perlengkapan/alat bantu pendidikan berupa peralatan Laboratorium IPA,
        komputer, perlengkapan perpustakaan dan peralatan lain (alat kesenian, olah raga, mesin
        tik).

Hal tersebut mengakibatkan penggunaan dana block grant sebesar Rp78.783.290,00 kurang dapat
dipertanggungjawabkan yang berpotensi pemborosan uang Negara dan tidak tepat sasaran
sebesar Rp50.000.000,00.

Hal tersebut terjadi karena :
.   Penanggungjawab block grant kurang melaksanakan tugasnya dengan baik dalam melakukan
    review atas profil dan program sekolah
.   Kegiatan verifikasi dan monitoring dalam persiapan pemberian subsidi kurang efektif.
.   Kurang adanya tanggungjawab dari penerima dana block grant untuk mematuhi
    kesepakatan/perjanjian
b. Pengendalian dan pengawasan oleh Pimbagpro kurang optimal.

Atas permasalahan tersebut pihak Bagian Proyek menyatakan :
Pimbagpro akan menegur sekolah-sekolah yang kurang dapat dipertanggungjawabkan
penggunaan dananya dan tidak tepat sasaran serta yang belum dapat menyelesaikan
pembangunan RKB untuk segera menyelesaikan pekerjaan tersebut sehingga ruang yang
dibangun dapat segera dimanfaatkan.


                                                                                               107
Untuk kegiatan yang berhubungan dengan pemberian block grant akan lebih ditingkatkan agar
penerima block grant lebih bertanggung jawab dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan
proposal yang telah disetujui dan untuk masa akan datang akan menjadi dasar pertimbangan
pengelolaan program bantuan dalam memberikan bantuan kepada sekolah ybs.


Badan Pemeriksa Keuangan menyarankan agar:
a. Direktur PMU menegur secara tertulis serta meminta pertanggungjawaban SMU
   Muhammadiyah 4 Sugihwaras dan SMUN 1 Sukodadi atas penggunaan block grant masing-
   masing sebesar Rp50.000.000,00 dan sebesar Rp28.783.290,00 yang kurang dapat
   dipertanggungjawabkan, dan apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan supaya
   diperintahkan untuk dikembalikan ke Bagpro untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.
b. Direktur PMU menegur SMUN 3 Bandung atas penggunaan bantuan yang tidak sesuai
   proposal yang disetujui sebesar Rp50.000.000,00.
c. Dimasa akan datang Direktur PMU memperhatikan track record sekolah-sekolah dalam
   menggunakan dana block grant sebelum memberikan block grant berikutnya.




                                                  BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                                                     REPUBLIK INDONESIA




                                                                                     108

								
To top