Docstoc

demografi

Document Sample
demografi Powered By Docstoc
					demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Meliputi di dalamnya
ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu
akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat
secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan,
kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu . http://id.wikipedia.org/wiki/Demografi




DEMOGRAFI

        1. Pengertian Demografi


        Demografi adalah uraian tentang penduduk, terutama tentang kelahiran, perkawinan,
kematian dan migrasi. Demografi meliputi studi ilmiah tentang jumlah, persebaran geografis,
komposisi penduduk, serta bagaimana faktor faktor ini berubah dari waktu kewaktu.

        Beberapa ahli demografi terutama tertarik kepada statistik fertilitas (kelahiran),
moralitas (kematian) dan migrasi (perpindahan tempat) karena ketiga variabel ini merupakan
komponen komponen yang berpengaruh terhadap perubahan penduduk. Ketiga komponen
tersebut diukur dengan tingkat kelahiran, tingakt kematian dan migrasi yang menentukan
jumlah penduduk, komposisi umur dan laju pertambahan atau penurunan penduduk. Jika
seseorang ahli demografi mempelajari suatu negara, dia akan mengajukan pertanyaan
pertanyaan yang mendasar seperti:

   1. Berapakah jumlah penduduk laki laki dan perempuan sekarang?
   2. Diamanakah mereka bertempat tinggal?
   3. Berapakah usia mereka?
   4. Berapa anak yang telah lahir dan golongan penduduk manakah yang melahirkan
       mereka?
   5. Bagaimana ciri ciri yang mati atau pindah?
   6. Dan bagaimana dan mengapa semua ini akan berubah?

        Jhon graunt yang hidup antara tahun (1620-1674) menjawab beberapa pertanyaan
semacam itu untuk kota london pada abad ke 17. misalnya dia akan memperkirakan bahwa
penduduk kota london terdiri dari 199.000 laki laki dan perempuan 185.000, dan antara tahun
1628-162 bayi laki laki yang lahir sedikit banyak dari pada bayi perempuan.

        Graunt ini adalah seseorang penjual bahan pakaian dan ia memperkirakan jumlah
kelahiran dan kematian pada tahun 1662 berdasarkan pengetahuannya tenyang kalkulasi pasar.
Karena menghitung ukuran ukuran demografi dan statistik statistik lainnya.

       2. Definisi Demografi


        Demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama tentang jumlah, sturuktur
dan perkembangannya. Penduduk adalah hasil tingkat kelahiran, tingkat migrasi dan
tingkatkematian. Demograsi lajim digunakan untuk mnyebut studi tentang sipat terhadap
komposisi dan pertumbuhan penduduk.dan demograsi adalah suatu studi statistik dan
matematis tentang jumlah, komposisi san persebaran penduduk, serta perubahan faktor faktor
ini setelah melewati kurun waktu yang yang disebabkan oleh lima proses yaitu fertilitas,
moralitas, perkawinan, migrasi dan mobilitas sosial.

        3. DEMOGRAFI DAN DISIPLINNYA


        Demografi dapat dianggap bersifat antar-disiplin karena erat hubungan-nya dengan
disiplin-disiplin lain seperti matematika, biologi, kedokteran, geografi, sosiologi dan ekonomi.

        Dalam studi tentang keluarga dapat dilihat bagaimana demografi berhubungan dengan
disiplin-disiplin lainnya. Sebenarnya ahli demografi tertarik kepada besar dan susunan suatu
keluarga. Seorang sejarahwan, terutama seorang ahli demografi sejarah, tertarik kepada bentuk
keluarga pada masa lalu dan aspek-aspek seperti usia kawin, susunan dan besarnya keluarga.
Karena keluarga adalah kesatuan dasar kegiatan sosial, maka para ahli sosiologi dan
anthropologi juga tertarik misalnya kepada status, peranan dan pengambilan keputusan para
anggota keluarga. Mengapa orang mengingin-kan anak? Adalah suatu pertanyaan yang menarik
perhatian seorang ahli psikologi. Dalam beberapa masyarakat, suatu keluarga besar membawa
status tertentu bagi ibu dan keluarga. Para ahli ekonomi memandang keluarga sebagai satu
kesatuan ekonomi dan penelitianr.ya meliputi hal-hal seperti biaya hidup anak yang juga
menarik perhatian ahli demografi.

        Sebuah contoh yang lebih khusus acalah hubungan antara demografi dan epidemiologi.
Kedua kata itu beiasal dari kata “demos” sebuah kata Yunani untuk “penduduk”. Epidemi terjadi
jika suatu penyakit menyerang sejumlah besar penduduk pada saat yang sama. Meskipun
demikian, epidemiologi tidak hanya mempelajari epidemi saja, tetapi kini meliputi morbiditas
(penelitian tentang penyakit) dan juga salah satu akibatnya, yaitu mortalitas.

        Dalam demografi itu sendiri, ada perbedaan penting antara demografi formal (disebui
juga demografi matematika atau analisa) dan studi kependu-dukan. Seorang ahli demografi
formal biasanya seorang ahli matematika karena demografi formal menyangkut variabel-
variabel demografi dalam bentuk matematika.

        4. DATA DEMOGRAFI


Ada tiga sumber pokok data demografi:


      1. Sensus penduduk


      2. Survai sampel demografi


      3. Sistem registrasi

   1. Registrasi vital (catatan peristiwa-peristiwa pcnting seperti kelahiran, kematian dan
       perkawinan)

   1. Registrasi penduduk
   2. Statistik migrasi internasional.

        Dahulu sensus sering dihubungkan dengan pemungutan pajak dan kata “sensus”
berasal dari kata Latin “censere” yang berarti menaksir atau memungut pajak. Selain itu, sensus
juga dihubungkan dengan kepentingan militer: orang Yunani kuno menghitung jumlah laki-laki
dewasa pada masa perang dan juga pada waktu persediaan pangan berkurang. Sekarang
informasi sensus bersifat rahasia dan hanya boleh digunakan untuk analisis statistik saja,
sedangkan data pribadi tidak diterbitkan. Yang menganggap sensus ada hubungannya dengan
pajak, relatif sedikit jumlahnya, tetapi di beberapa neqare. sensus masih diariggap mengganggu
kcleluasaan pribadi.


        Di Amerika Serikat, suatu kemajuan penting terjadi dengan disusunnya Undang-
Undang Dasar tahun 1797 yang mengharuskan negara itu melaksa-nakan sensus setiap 10
tahun. Sensus yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, biasanya 10 atau 5 tahun
memudahkan perbandingan. Ciri-c.in khas sensus modem Iainnya adalah universal dan
serentak, artinya, setiap individu dicacah pada waktu yang bersamaan.

       A. Survai Sampe

        Suatu survai sampel lebih murah karena hanya meliputi penduduk yang dipilih sebagai
wakil penduduk. Namun demikian, proses pemilihan ini dapat menimbulkan kesalahan sampel
(sampling error) yang tidak akan terjadi jika seluruh penduduk dicacah. Masalah lain yang
timbul adalah karena suatu sampel nasional secaia relatif jumlahnya tidak besar, ada
kemungkinan daerah atau unit yang kecil (misalnya suatu desa) tidak terwakili sehingga dengan
sendirinya sangat sukar menentukan karakteristik daerah ini.

        Dari suatu sampel dapat diperoleh keterangan-keterangan yang lebih terperinci dan
berkualrtas’ lebih baik daripada suatu sensus, karena lebih banyak waktu dan tenaga dapat
dicurahkan untuk setiap wawancara. Sebuah Pertanyaan dalam sensus misalnya, dapat
menunjukkan berapa jumlah anak ri setiap wanita. Namun demikian, untuk memperoleh
perincian mengenai.

      B. Registrasi Vital


        Sensus dan survai menggambarkan keadaan penduduk pada suatu waktu tertentu.
Statistik vital merupakan sumber utama untuk mengetahui perubahan penduduk karena
statistik ini dikumpulkan secara kontinu dalam berbagai buku registrasi yang biasanya meliputi
kematian, kelahiran dan perkawinan. Catatan-catatan tentang hal ini telah disimpan oleh
beberapa gereja di Eropa sejak abad ke 14, tetapi sistem pencatatan sipil yang resmi baru
berkembang pada abad ke 19 dan 20. Jika registrasi dilaksanakan dengan cermot dan
diwajibkan seperti di Australia dan negara-negara maju lainnya, jumlah kelahiran dan kematian
dapat dianalisis bersama-sama dengan sensus terakhir dan statistik migrasi untuk
memungkinkan perhitungan tingkat kelahiran dan tingkat kematian, serta memperkirakan
jumlah penduduk pada setiap waktu.

        Karena para petugas kesehatan masyarakat menekankan pentingnya mencegah
penyakit dan mengurangi kematian, maka analisis hal-hal tertentu dari data registrasi (sebab
kematian, umur waktu meninggal dan jenis pskerjaan almarhum/almarhumah) makin
dibutuhkan. Meskipun demikian, di banyak negara berkembang, sangat banyak biaya
diperlukan untuk menye-lenggarakan suatu sistem registrasi yang lengkap, sehingga dalam
jangka waktu beberapa dasawarsa mendatang, buku registrasi agaknya dapat diandalkan untuk
memberikan data demografi yang betul-betul dapat dipercaya.

      C. Buku Registrasi Pendek


      D. Statistik migrasi internasional.


      E. Membandingkan data demografi.

B. FERTILITAS


        A. Berapa Perbedaan Fertilitas (Fertility Differential)


        Pada Gambar 4B, semua variabel-antara langsung mempengaruhi fertilitas, sedangkan
variabel lainnya yaitu variabel pengaruh, hanya dapat mempengaruhi fertilitas secara tidak
langsung. Jadi: variabel pengaruh variabel antara — fertilitas.

        Tentu saja, Gambar 4B sangat disederhanakan. Misalnya, sikap terhadap besarnya
keluarga ideal mungkin mempengaruhi fertilitas, tetapi mungkin juga sebaliknya. Variabel-
pengaruh (seperti pendidikan, penghasilan dan pekerjaan), mungkin ^ljng_berkaitjm_sehingga
pengaruh relatifnya terhadap • fertilitas jsukar cHtentukan. Pada masa lalu para peneliti
cenderung memusatkan perhatian kepada variabel-antara atau kepada variabel pengaruh.
Bagaimana pun juga, Survai Fertilitas Dunia mengharapkan agar keduanya “digunakan apabila
akan dibuat sesuatu analisis yang tajam tentang fertilitas.


        B. Fertilitas dan Status Sosial Ekonomi

        Wrong percaya bahwa norma yang menunjukkan penduduk dari golongan status
ekonomi yang Iebih rendah mempunyai fertilitas yang relatif lebih tinggi, hampir dapat
dikatakan sebagai suatu hukum sosial ekonomi. Ketika I survai di India dan di tempat lain
menunjukkan hasil yang sebaliknya, datanya antik dengan alasan bahwa wanita-wanita dari
kelas rendah cenderung lupa an jumlah anak yang pernah dilahirkannya. Hull and Hull (1977)
mampu menentang ‘hukum’ yang terkenal itu karena datanya dianalisis menurut variabel-
berpengngaruh dan juga rnenurut variabel-antara. Hasil studi mereka di sebuah desa. Tengah
menunjukkan bahwa kelompok isteri yang berpenghasilan tinggi jMaporkan jumlah anak yang
Iebih banyak. Apakah hal ini karena wanita yang h miskin kurang memperhatikan jumlah
kelahiran? Setelah menganalisis data piaasarkan variabel-antara 3, 4, dan 7, mereka menarik
kecimpulan bahwa perrbedaan-perbedaan itu memang tidak dibuat-buat. Perkawinan wanita
yang lebih miskin kurang stabil, masa abstinensinya setelah bersalin lebih lama dan mereka
lebih mungkin menjadi mandul.

        C. Fertilitas dan Pendidikan


        Menurut Holsinger dan Kasarda (1976: 154), meskipun kenaikan tingkat pendidikan
menghasilkan tingkat kelahiran yang lebih rendah, tetapi hubungan antara kedua variabel ini
belum benar-benar terbukti. Pendidikan jelas mempengaruhi usia kawin karena pelajar dan
mahasiswa pada umumnya berstatus bujangan. Lagi pula, jika pendidikan meningkat, maka
pemakaian alat-alal kontrasepsi juga meningkat. Hawthorn (1970: 42) menyatakan bahwa
dalarr, semua masyarakat, ‘kesadaran akan pembatasan kelahiran memang tergantung’ pada
latar belakang daerah kota atau tempat ‘tinggal pendidikan dan penghasiian’. Pendidikan yang
kuat pengaruhnya terhadap variabel-variabe! pengaruh lainnya seperti sikap terhadap bcsarnya
kcluarga ideal, dan nilai anak.

         Menurut Bouge (1969: 676), pendidikan mcnunjukkan pengaruh yang lebih kuat
terhadap fcrtilitas daripada variabel-variabel yang lain. Muangthai meru-pakan salah satu
contoh di mana kedua variabel ini mcmpunyai hubungan yang berlawanan: pada 1960, wanita
yang berumur di atas 50 mempunyai rata-rata anak 5, 7 bagi yang tidak berpendidikan, 5, 2 bagi
yang berpendidikan tingkat pertama dan 3, 4 bagi yang berpendidikan tingkat menengah.

         D. Ferbedaan Desa Kota


         Di negara-negara maju, fertilitas di daerah pedesaan biasanya lebih tinggi daripada di
daerah kota. Di beberapa negara seperti Polandia dan Yugoslavia, perbedaan ini justru lebih
dari 30% (United Nations, 1976: 48). Di Australia pada 1911, jumlah anak bagi wanita usia 45—
49 tahun rata-rata adalah 4,2, sedangkan di pedesaan sebesar 4,8. Menjelang 1966, angka ini
turun menjadi 2,7 di kota, dan di daerah pedesaan menjadi 3,2.

         E. Agama dan Fertilitas


         Agama tentu saja merupakan salah satu variabel pengaruh yang penting. Orang Katolik
seringkali mempunyai fertilitas yang lebih tinggi daripada penganut fcjama Yahudi atau
Protestan. dan kebanyakan penelitian menunjukkan bahwa |:ang Islam sering mempunyai
fertilitas yang lebih tinggi daripada yang bukan |iam. Masing-masing hipotesa di bawah ini
mencoba menerangkan bagaimana dapat mempengaruhi perbedaan fertilitas.

         F. Fertilitas Orang Katolik


         Doktrin Katolik Roma sebenarnya pro-natalis. karena mendukung keluarga besar dan
menolak cara-cara pembatasan kclahiran yang paling efisien. Meskipun demikian, banyak orang
Katolik menggunakan cara-cara tersebut dan beberapa negara yang mayoritas penduduknya
beragama Katolik seperti Perancis, Austria dan Luzemburg, mempunyai tingkat fertilitas yang
sangat rendah.
         G. Fertilitas kaum Muslimin


         Ada lebih dari 22 negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dan
penganut agama ini yang disebut kaum Muslimin, barangkali ber-jumlah sekitar seperlima
penduduk dunia. Kirk (19b6: 567) telah mencatat bahwa fertilitas kaum Muslimin (1) pada
umumnya tinggi, (2) tidak nyata menunjukkan tren penting dari waktu ke waktu. (3) umumnya
lebih tinggi daripada negara-negara tetangganya yang mayoritas penduduknya beragama lain.
Oleh karena itu. Kirk menarik kesimpulan bahwa hubungan antara agama dan fertilitas itu lebih
erat pada kaum Muslimin dari pada agama yang lain
http://sururudin.wordpress.com/2008/09/15/demografi/



Fertilitas, dari bahasa Latin, adalah istilah kedokteran yang berarti adalah kadar kesuburan wanita. Yaitu
peluang bisa tidaknya dan berapa banyaknya bisa mengandung dan mempunyai anak.
(http://id.wikipedia.org/wiki/Fertilitas)



Manfaat analisis demografi
1. Mempelajari kuantitas dan distribusi penduduk dalam
suatu daerah tertentu.
2. Menjelaskan pertumbuhan penduduk pada masa
lampau, kecenderungannya, dan persebarannya
dengan sebaik-baiknya dan dengan data yang
tersedia.
3. Mengembangkan hubungan sebab akibat antara
perkembangan penduduk dengan bermacam-macam
aspek organisasi sosial, ekonomi, budaya, lingkungan
dan lain-lain.
4. Pemperkirakan pertumbuhan penduduk (proyeksi
penduduk) pada masa yang akan datang dan
kemungkinan-kemungkinan konsekuensinya
http://pkn03ui.files.wordpress.com/2008/11/demografi-1.pdf




Definisi Hiperkes dan Keselamatan Kerja
Lapangan kesehatan yang mengurusi problematik kesehatan menyeluruh dari tenaga kerja.
Menyeluruh, berarti usaha-usaha kuratif, preventif, penyesuaian faktor manusia terhadap
pekerjaannya dan higiene, dan lain-lain. (Suma’mur)

Latar Belakang Manajemen Hiperkes dan Keselamatan Kerja di Perusahaan
Sejalan dengan konsep manajemen modern yang menitikberatkan pengendalian Terciptanya
kondisi lingkungan kerja aman, higienis, dankerugian nyaman serta tenaga kerja yang sehat,
selamat dan produktif
 Manajemen ini memiliki lingkup yangSelaras dengan ISO seri 14000 lebih luas yakni
meliputi : Kesehatan Kerja, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (Occupational Health, Safety
and Environment)

Maksud dan Tujuan Hiperkes dan K.K.
Memelihara dan Meningkatkan derajat kesehatan tenaga kerja sebagai salah satu unsur sangat
penting dari kesejahteraan, dan
Meningkatkan kegairahan kerja, efisiensi, produktifitas dan moril kerja faktor manusia dalam
setiap sektor kegiatan ekonomi.

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 1 tahun 1970) organisasinya adalah
Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang keanggotaannya terdiri dari 2
unsur (bipartite) yaitu unsur pengusaha dan unsur tenaga kerja. Bentuk bagian
pengorganisasiannya berdasarkan buku Safety Management (D. Keith Denton) adalah sebagai
berikut:
Bagian Keselamatan Kerja (Safety Department)
Bagian Kesehatan Kerja (Medical Department)
Bagian Pemadam Kebakaran (Fire Department)
Pengawas Keselamatan dan Produksi (Safety and Production Supervisor)
Pelaksanaan di Lapangan saat Pekerjaan atau produksi sedang berjalan, dimana masing-masing
pihak, mulai dari unsur manajer K3, Dokter Perusahaan, Paramedis perusahaan saling
berkoordinasi dalam kegiatan Hiperkes dan Keselamatan Kerja di perusahaan.

http://hiperkes.wordpress.com/2008/02/27/hello-world/

Pengertian Higienis Perusahaan
Menilai faktor-faktor penyebab penyakit dalam lingkungan kerja melalui pengukuran untuk dasar
tindakan perbaikan di lingkungan kerja
Sasaran : Lingkungan Kerja
Sifat : Teknis

Pengertian Kesehatan Kerja
• Upaya Kesehatan Kerja adalah upaya penyerasian antara kapasitas kerja, beban kerja dan lingkungan
kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan dirinya sendiri maupun
masyarakat di sekelilingnya, agar diperoleh produktivitas kerja yang optimal (UU Kesehatan Tahun 1992
Pasal 23).
• Konsep dasar dari Upaya Kesehatan Kerja ini adalah : Identifikasi permasalahan, Evaluasi dan
dilanjutkan dengan tindakan pengendalian.

Hakekat dari Hiperkes :
Sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya.
 Sebagai alat untuk meningkatkan produksi, yang berlandaskan kepada meningginya efisiensi dan daya
produktivitas manusia dalam produksi.

Secara singkat dapat disebutkan tujuan utama dari Hiperkes adalah :
Menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktiv.

Tujuan utama Hiperkes dapat di jabarkan sebagai berikut :
 Pencegahan dan pemberantasanpenyakit-penyakit dan kecelakaan-kecelakaan akibat kerja.
Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan dan gizi tenaga kerja.
Perawatan dan mempertinggi daya produktivitas tenaga manusia.
Pemberantasan kelelahan kerja dan meningkatkan gairah kerja serta kenikmatan kerja.
 Perlindungan bagi masyarakat sekitar suatuperusahaan agar terhindar dari bahaya-bahaya limbah
oleh bahan-bahan dari perusahaan.
 Perlindungan masyarakat luas dari bahaya-bahayayang mungkin ditimbulkan oleh produk-produk
industri.

Ruang Lingkup Kesehatan Kerja
Kesehatan Kerja meliputi berbagai upaya penyerasian antara pekerja dengan pekerjaan dan lingkungan
kerjanya baik fisik maupun psikis dalam hal cara/metode kerja, proses kerja dan kondisi yang bertujuan
untuk:
1) Memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan kerja masyarakat pekerja di semua lapangan kerja
setinggi-tingginya baik fisik, mental maupun kesejahteraan sosialnya.
2) Mencegah timbulnya gangguan kesehatan pada masyarakat pekerja yang diakibatkan oleh keadaan
kondisi lingkungan kerjanya.
3) Memberikan pekerjaan dan perlindungan bagi pekerja di dalam pekerjaannya dari kemungkinan
bahaya yang disebabkan oleh faktor-faktor yang membahayakan kesehatan.
4) Menempatkan dan memelihara pekerja disuatu lingkungan pekerjaan yang sesuai dengan
kernampuan fisik dan psikis pekerjanya.

Kapasitas Kerja, Beban Kerja dan Lingkungan Kerja
Kapasitas kerja, beban kerja dan lingkungan kerja merupakan tiga komponen utama dalam kesehatan
kerja, dimana hubungan interaktif dan serasi antara ketiga komponen tersebut akan menghasilkan
kesehatan kerja yang baik dan optimal. Kapasitas kerja yang baik seperti status kesehatan kerja dan gizi
kerja yang baik serta kemampuan fisik yang prima diperlukan agar seorang pekerja dapat melakukan
pekerjaannya dengan baik.
Kondisi atau tingkat kesehatan pekerja sebagai (modal) awal seseorang untuk melakukan pekerjaan
harus pula mendapat perhatian. Kondisi awal seseorang untuk bekerja dapat depengaruhi oleh kondisi
tempat kerja, gizi kerja dan lain-lain.

Beban kerja meliputi beban kerja fisik maupun mental. Akibat beban kerja yang terlalu berat atau
kemampuan fisik yang terlaiu lemah dapat mengakibatkan seorang pekerja menderita gangguan atau
penyakit akibat kerja.

Kondisi lingkungan kerja (misalnya panas, bising debu, zat-zat kimia dan lain-¬lain) dapat merupakan
beban tambahan terhadap pekerja. Beban-beban tambahan tersebut secara sendiri-sendiri atau
bersama-sama dapat menimbulkan gangguan atau penyakit akibat kerja. Gangguan kesehatan pada
pekerja dapat disebabkan oleh faktor yang berhubungan dengan pekerjaan maupun yang tidak
berhubungan dengan pekerjaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa status kesehatan masyarakat
pekerja dipengaruhi tidak hanya oleh bahaya kesehatan ditempat kerja dan lingkungan kerja tetapi juga
oleh faktor-faktor pelayanan kesehatan kerja, perilaku kerja serta faktor lainnya.

Lingkungan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja yang ditimbulkan
Penyakit akibat kerja yang berhubungan dengan pekerjaan dapat disebabkan oleh keadaan di
lingkungan kerja. Dewasa ini terdapat kesenjangan antara pengetahuan ilmiah tentang bagaimana
bahaya-bahaya kesehatan berperan dan usaha¬-usaha untuk mencegahnya.
Untuk mengantisipasi permasalahan ini maka langkah awal yang penting adalah pengenalan/identifikasi
bahaya yang bisa timbul dan di evaluasi, kemudian dilakukan pengendalian. Untuk mengantisipasi dan
mengetahui kemungkinan bahaya di lingkungan kerja ditempuh tiga langkah utama, yakni:
1. Pengenalan lingkungan kerja
Pengenalan linkungan kerja ini biasanya dilakukan dengan cara melihat dan mengenal (walk through
inspection), dan ini merupakan langkah dasar yang pertama-tama dilakukan dalam upaya kesehatan
kerja.
2. Evaluasi lingkungan kerja
Merupakan tahap penilaian karakteristik dan besamya potensi-potensi bahaya yang mungkin timbul,
sehillgga bisa untuk menentukan prioritas dalam mengatasi permasalahan.
3. Pengendalian lingkungan kerja.
Dimaksudkan untuk mengurangi atau menghilangkan zat/bahan yang berbahaya di lingkungan kerja.
Kedua tahapan sebelumnya, pengenalan dan evaluasi, tidak dapat menjamin sebuah lingkungan kerja
yang sehat. Jadi hanya dapat dicapai dengan teknologi pengendalian yang baik untuk mencegah efek
kesehatan yang merugikan di kalangan para pekerja.
- Pengendalian lingkungan (Environmental Control Measures)
• Disain dan tata letak yang baik
• Penghilangan atau pengurangan bahan berbahaya pada sumbernya.
- Pengendalian perorangan (Personal ControlMeasures)
Penggunaan alat pelindung perorangan merupakan alternatif lain untuk melindungi pekerja dari bahaya
kesehatan. Namun alat pelindung perorangan harus sesuai dan baik. Pembatasan waktu selama pekerja
terpajan terhadap zat tertentu yang berbahaya dapat menumnkan risiko terkenanya bahaya kesehatan
di lingkungan kerja. Kebersihan perorangan dan pakaiarmya, merupakan hal yang penting, terutama
untuk para pekerja yang dalam pekerjaannya berhubungan dengan bahan kimia serta partikel lain.
http://syaifulsaehu.blogspot.com/2009/08/hiperkes.html

PENDAHULUAN
Untuk dapat memahami peranan higene perusahaan dan
kesehatan kerja (hiperkes) ini, pertama-tama perlu diketahui
dahulu def
inisi hiperkes (Occupational health) menurut
Joint International Labour Organization (ILO)/World Health
Organization (WHO) Committee on Occupational Health.
Terjemahan bebasnya ialah sebagai be
rikut :
Hiperkes harus bertujuan untuk : meningkatkan dan meme-
lihara kesehatan yang setinggi-tingginya ba
ik jasmani, rohani
maupun sosial, pada pekerja dalam semua jabatan; mencegah
timbulnya gangguan kesehatan yang disebabkan oleh keadaan
kerja mereka, melindungi pekerja dalam pekerjaan mereka
terhadap bahaya yang dihasilkan oleh faktor yang merugikan
kesehatan; menempatkan dan melestarikan pekerja dalam
suatu lingkungan kerja yang sesuai dengan faal badannya dan
rohaninya atau secara ringkas : menyesuaikan pekerjaan itu
terhadap manusia dan tiap-tiap orang terhadap jabatannya.
Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa maksud tujuan
hiperkes ialah meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas
pekerja. Cara kerja yang efisien ialah yang hasll kerjanya opti-
mal produktif tetapi tanpa menghamburkan tenaga, uang dan
waktu. Sedang yang dimaksud dengan pekerja ialah semua
orang yang bekerja, baik sebagai majikan, ataupun buruh,
pekerja bebas, petani, nelayan dan lain-lainnya.
Berhubung maksud tujuan hiperkes tersebut selalu sesuai
dengan maksud tujuan pembangunan dalam suatu negara,
hiperkes harus selalu berperanan dalam perkembangan pem-
bangunan.
RUANG LINGKUP
I lmu hiperkes dalam arti kata yang luas meliputi banyak
bidang llmu lain, termasuk :
(a)
Ilmu kedokteran kerja (Occupational medicine).
(b) Ilmu higene perusahaan (Industrial hygiene).
(c) I
lmu
keracunan perusahaan (Industrial toxicology).
(d) Ilmu faal kerja dan lingkungan (Work and environmental
physiology).
(e) llmu jiwa perusahaan (Industrial psychology).
(f)
Ilmu perawatan perusahaan (Industrial nursing).
(g) Ilmu keselamatan kerja (Occupational safety).
Sebetulnya terjemahan yang tepat untuk occupational
health ialah "kesehatan kerja", tetapi para ahli teknik (insi-
nyur) lalu mengira bahwa ini adalah bidangnya para ahli
medik (dokter) saja. Mereka tidak merasa ikut terlibat di
dalamnya. Oleh karena itu ditambah
"
higene perusahaan
"
,
sebab dalam bidang higene ini para ahli teknik menyadari
bahwa mereka ikut terlibat. Dewasa ini ist
ilah "hiperkes"
sudah diterima, meskipun yang dimaksud dengan hiperkes itu
sebenarnya occupational health.
Higene perusahaan adalah bidangnya ahli teknik (insinyur)
dan sasarannya adalah lingkungan kerja. Cara kerja ahli higene
perusahaan itu bersifat teknis. Kesehatan kerja adalah bidang-
nya ahli kesehatan (dokter) dan sasarannyapun adalah pekerja.
Cara kerja mereka bersifat medik. Penggabungan kedua ist
ilah
"higene perusahaan" dan "kesehatan kerja" menjadi suatu
kesatuan, berarti bahwa ahli teknik dan medik harus bekerja
sama
seerat-eratnya untuk mengsukseskan maksud tujuannya.
Ilmu kedokteran kerja ialah suatu keahlian (spesialisasi)
yang baru dalam llmu kedokteran, dan di Amerlka Serlkat
baru diakui sebagai keahlian dalam tahun 1955. Ilmu ini dalam
arti kata yang
luas terdiri atas berbagai jurusan, termasuk :
(a) Ilmu kedokteran perusahaan (Industrial medicine).
(b) Ilmu kedokteran pertanian (Agricultural medicine).
(c) Ilmu kedokteran penerbangan (Aviation medicine).
(d) Ilmu kedokteran angkasa luar (Aerospace medicine).
(e) llmu kedokteran nuklir (Nuclear or Atomic medicine).
(f) Ilmu Kedokteran dibawah air (Underwater or submarine
medicine).
(g) llmu kedokteran olah raga (Sports medicine).
lni menggambarkan bahwa pekerja itu mempunyai lapangan
kerja yang luas sekali, yaitu di perindustrian, pertanian, pe-
nerbangan, angkasa luar, nuklir, bawah air, olah raga dan
sebagainya dengan berbagai macam masalah kesehatan. Masa-
lah kesehatan ini dapat berupa gangguan kesehatan, penyakit
dan kecelakaan akibat kerja, dan semuanya dapat mengurangi
produktivitas dan efisiensi kerja.
PENYAKIT JABATAN
Penyakit jabatan atau penyakit akibat kerja (occupational
disease) ialah penyakit yang disebabkan atau diakibatkan
oleh jabatan si pekerja dan diperoleh selama masa kerjanya dan
yang biasanya tidak diderita masyarakat umum. Di dalam llmu
kedokteran pencegahan (preventive medicine) dikenal tiga
unsur yang saling mempengaruhi dalam timbulnya penyakit.
Demikian pula Ilmu Kedokteran Kerja mengenal tiga unsur
tersebut, yakni : (i) Pejamu (host) ialah pekerja, (ii) Penyebab
(agent) ialah bahan yang dipakai dan dihas
ilkan, alat dan
mesin yang digunakan, (iii) Lingkungan (environment) ialah
lingkungan kerja.
32
Cermin Dunia Kedokteran No. 22, 1981
Etiologi penyakit jabatan
Penyebab penyakit jabatan dapat dibagi dalam beberapa
golongan, yaitu :
· Fisik,
misalnya :
1. Suara gaduh (noise)
yang dapat mengakibatkan ketulian
syaraf. Sumber kebisingan ini adalah mesin, kendaraan
bermotor, pesawat terbang, meriam, martil di bengkel,
band musik dan lain-lain,
2. Suhu yang terlalu tinggi
yang dapat mengakibatkan
heat stroke, heat cramps, hyperpyrexia,
misalnya di
tempat peleburan logam, di bawah terik matahari, di
dapur dan lain-lain,
3. Penerangan lampu
yang kurang terang atau terlalu silau
dapat mengganggu penglihatan dan menyebabkan ke-
lelahan pada mata.
· Kimia,
misalnya :
1. debu
dipertambangan, misalnya : SiO
2
(= Silika bebas)
yang mengakibatkan silikosis,
2. gas, misalnya CO (=karbonmonoksida) yang terbentuk
akibat pembakaran tidak sempurna zat organik, di
antaranya minyak solar, bensin dan sebagainya,
3. larutan
yang dapat mengakibatkan radang kulit (= der-
matitis).
· Hayati,
misalnya :
1. getah tumbuh-tumbuhan di hutan, perkebunan dan per-
tanian yang dapat mengakibatkan radang kulit pula,
2. sengatan serangga, gigitan ular dan sebagainya,
3. hama penyakit yang berasal dari binatang- yang dapat
menularkan penyakit kepada manusia (
=zoonosis),
misalnya anthrax, psittacosis, penyakit kuku dan mulut.
· Foal kerja,
misalnya kesalahan konstruksi mesin, sikap
badan kurang tepat, ukuran alat pekerjaan tidak sesuai
dengan ukuran badan sipemakai, semuanya dapat menim-
bulkan kelelahan dan mengakibatkan gangguan kesehatan.
· Jiwa,
misalnya :
1. pekerjaan yang tidak cocok dengan kemampuan dan
keinginannya,
2. pekerjaan pimpinan
yang terlalu banyak dan berat
tanggung jawabnya sehingga melampaui batas kemampu-
an (
"
managerial illness
"
),
3. tidak dapat bekerja sama dengan teman sekerjanya,
4. pekerjaan
yang membosankan, karena monoton.
Diagnosis penyakit jabatan
Menegakkan diagnosis penyakit jabatan agak berbeda
dengan diagnosis penyakit umum, karena dalam anamnesis
harus juga ditanyakan secara terperinci mengenai pengalaman
bekerja (
occupational history) sejak penderita meninggalkan
bangku sekolah dan mulai bekerja sampai sekarang. Mungkin
sekali penyakit
yang sekarang dideritanya pernah timbul
ketika ia melakukan pekerjaan yang sama di tempat pekerjaan
yang lama.
Pemeriksaan lingkungan kerjanya harus dilakukan, karena
di sini mungkin ditemukan penyebab penyakitnya. Apabila
dilakukan rekonstruksi pada cara kerjanya seperti sikap
badannya ketika ia melakukan pekerjaannya, bahan dan alat
apa yang dipakainya untuk pekerjaannya, bahaya kesehatan
apa yang ada di lingkungan kerjanya, maka mungkin penyebab
penyakitnya itu segera dapat diketahui.
Kemudian dapat dibedakan antara penyakit jabatan dan
penyakit umum, walaupun tanda dan gejalanya serupa atau
hampir sama. Menegakkan diagnosis
penyakit jabatan tanpa
bukti
yang nyata mengandung risiko, karena menyangkut
Undang-undang Kecelakaan yang menetapkan bahwa majikan
harus memberi ganti kerugian kepada si penderita penyakit
jabatan.
Tindakan pencegahan terhadap penyakit jabatan
Penyakit jabatan dapat dicegah, apabila ada pengertian dan
kerja sama antara pimpinan perusahaan dan pekerja. Tindakan
itu adalah sebagai berikut :
(1) Isolasi :
memencilkan suatu proses kerja yang meng-
ganggu atau membahayakan, misalnya mesin diesel besar yang
mengeluarkan suara bising, ditempatkan di bawah tanah atau
dimasukkan kedalam rumah kecil tersendiri, agar suara bising-
nya tidak mengganggu lagi.
(2) Substitusi :
mengganti bahan yang sangat berbahaya
dengan bahan yang kurang berbahaya bagi manusia, tetapi
tidak mengurangi hasil kerjanya atau mutunya, misalnya
pelarut lemak karbontetraklorida diganti dengan trikloretilen.
..
(3) Ventilasi umum :
mengalirkan udara segar ke dalam
ruang kerja melalui jendela dan pintu, agar kadar bahan yang
berbahaya di udara menurun.
(4) Penggantian udara lokal (local exhaustion) :
mengisap
keluar udara di suatu tempat kerja yang mengandung bahan
yang berbahaya.
(5) Alat pelindung perorangan :
perlengkapan yang dipakai
untuk melindungi pekerja terhadap bahaya kesehatan yang ada
di lingkungan kerja, misalnya : masker khusus terhadap gas
beracun, kaca mata khusus terhadap sinar yang dapat merusak
mata, sarung tangan khusus terhadap bahan kimia yang mem-
bahayakan tangan pekerja.
(6) Pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja (= Pre-employ-
ment health examination) :
walaupun pemilihan tiap-tiap
calon pekerja untuk pekerjaan masing- masing adalah tanggung
jawab pimpinan perusahaan, namun dokter perusahaan dapat
memberikan bantuannya, dengan menilai kemampuan jasmani
dan rohani calon pekerja itu.
Dengan demikian sicalon tidak salah penempatannya, dan
kemudian tidak merugikan diri sendiri maupun perusahaan.
Oleh karena itu pemeriksaan ini harus dilakukan secermat-
cermatnya.
(7) Penerangan sebelum bekerja :
suatu penjelasan agar
pekerja mengetahui dan mentaati peraturan dan undang-
undang yang berlaku serta tahu adanya bahaya kesehatan di
lingkungan kerja, sehingga d apat bekerja lebih berhati-hati.
(8) Penyuluhan kesehatan secara kontinyu :
kepada pekerja
perlu diberi penyuluhan mengenai kebersihan perorangan,
makanan yang nilai gizinya sesuai dengan jenis pekerjaan,
gerak badan untuk kesehatan, pertolongan pertama pada
kecelakaan dan lain lain.
Cer
min Dunia Kedokteran No. 22, 1981
33
(9)
Pemeriksaan kesehatan berkala : pemeriksaan ini ber-
tujuan untuk menemukan dan mencegah penyakit jabatan
dalam tingkatan sedini-dininya. Perioritas diberikan kepada
pekerja yang :
· bekerja di lingkungan berbahaya,
· dipindahkan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain,
· menderita penyakit menahun,
· perlu diperiksa atas permintaan dokter keluarganya, atau
keinginannya sendiri,
· bekerja lagi setelah penyakitnya sembuh,
· akan berhenti bekerja.
(10) Perlindungan teknis
(Engineering control) :
Apabila
ada bahaya akibat kerja di lingkungan kerja, sedapat-dapatnya
bahaya itu dikurangi atau dicegah dengan cara perlindungan
teknis, misalnya : suara gaduh di ruang kerja diredam dengan
melapisi dindingnya dengan "acoustic tiles"; mesin yang ada
ban berjalannya dikelilingi pagar kawat atau besi.
Pengobatan penyakit jabatan
Seperti pada penyakit lain, pengobatan penyakit jabatan
ditujukan terhadap penyebabnya (terapi kausal) dan bila perlu
baru ditambah dengan obat untuk mengurangi atau meng-
hilangkan gejala (terapi simtomatik). Selain itu masih ada
tindakan lain, misalnya :
· dipindahkan ke pekerjaan lain, apabila pekerjaannya yang
sekarang selalu mengganggu kesehatannya, misalnya pada
silikosis.
· diberi istirahat, jikalau memang mutlak perlu untuk dapat
menyembuhkan penyakitnya, misalnya pada keracunan
sesuatu gas,
· diberhentikan dari pekerjaannya atau dipensiun, apabila
penyakit jabatan itu mengakibatkan cacad pada penderita,
tetapi
sedapat-dapatnya
harus diusahakan rehabilitasi,
misalnya dengan latihan fisioterapi, agar ia masih dapat
melakukan pekerjaan yang lebih ringan dan tidak berbahaya
sesuai dengan kemampuannya. Misalnya pekerja yang
mengalami kecelakaan dan kehilangan total satu anggauta
badan.
TUGAS DAN WEWENANG
Menurut dr. Suma mur PK, pembagian tugas dan wewenang
mengenai hiperkes ini di antara Departemen adalah sebagai
berikut :
(1) Departemen Tenaga Kerja
(a) melaksanakan koordinasi segala kegiatan hiperkes, antara
lain merumuskan norma-norma pelaksanaan hiperkes yang
kemudian dituangkan dalam undang-undang, peraturan
Pemerintah, instruksi, dan lain-lain.
(b) melaksanakan usaha-usaha/kegiatan dibidang ilmiah yang
membantu meningkatkan mutu hiperkes antara lain
dengan riset, pendidikan, publikasi, dan lain-lain.
(2)
Departemen Kesehatan
(a)
melaksanakan segala kegiatan hiperkes yang bersifat
melindungi masyarakat dari bahaya-bahaya pengotoran
oleh perusahaan dan dari bahaya-bahaya oleh produksi -
produksi industri sesuai dengan Undang-undang Gangguan
dan Undang-undang Higene Perusahaan.
(b)
membantu departemen-departemen, perusahaan-perusaha-
an, lembaga-lembaga dan lain-lainnya dalam hal kebutuh-
an : (i) tenaga kesehatan, dan (ii) obat-obatan dan alat-alat
kesehatan lainnya.
(3)
Departemen lainnya seperti Departemen Pertambangan
dan Energi, Departemen Perindustrian, Departemen Pertanian,
Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga, dan lain-lain adalah
penyelenggara hiperkes sesuai dengan isi Undang-undang/
Peraturan Pemerintah/Instruksi yang ada.
Dari pembagian tugas dan wewenang ini jelaslah, bahwa
Departemen Tenaga Kerja melindungi pekerja terhadap bahaya
kesehatan yang diakibatkan oleh pekerjaannya di perusahaan
dan lingkungan kerja lainnya, sedangkan Departemen Kesehat-
an melindungi masyarakat terhadap bahaya kesehatan yang
diakibatkan oleh perusahaan dan lingkungan kerja lainnya
atau dengan kata lain : Departemen Tenaga Kerja memprak-
tekkan ilmu hiperkes dan Departemen Kesehatan mempraktek-
kan ilmu kesehatan masyarakat.
PENDIDIKAN PASCA SARJANA DOKTER HIPERKES
Seirama dengan derap perkembangan pembangunan di
tanah air terasa sekali makin banyaknya kekurangan tenaga
ahli, khususnya tenaga kesehatan dalam ilmu hiperkes. Untuk
memenuhi kebutuhan ini dan berhubung terbatasnya ke-
mungkinan mengikuti pendidikan di luar negeri, telah dirintis
kerja sama Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Bagian
Ilmu Kedokteran Pencegahan dan Ilmu Kesehatan Masyarakat,
dengan Pusat Bina Higene Perusahaan, Kesehatan Kerja dan
Keselamatan Kerja, Departemen Tenaga Kerja dan Transmi-
grasi, untuk menyelenggarakan pendidikan pasca sarjana
dokter hiperkes bagi para dokter yang berkecimpung dalam
bidang hiperkes. Pendidikan ini mempunyai dua jurusan,
yaitu :
Untuk mencapai gelar Master of Science (Latin : "Magis-
ter Sains") dalam hiperkes dengan tujuan :
a. membina dan mengelola pendidikan di bidang hiperkes,
b. merencanakan, melaksanakan dan menilai penelitian di
bidang hiperkes,
c. mengembangkan ilmu hiperkes ke tingkat akademik
yang lebih tinggi,
d. mengamalkan ilmu hiperkes kepada masyarakat secara
optimal.
(2) Untuk mencapai dokter spesialis dalam hiperkes dengan
tujuan :
a. merencanakan, mengkoordinasi, mengawasi dan me-
nilai pelaksanaan program hiperkes,
b. mengembangkan
ketrampilan
dalam hiperkes ke
jenjang keahlian yang lebih tinggi, terutama dalam
penerapan disiplin
-disiplin hiperkes,
c. merencanakan dan melaksanakan penelitian di bidang
hiperkes,
d. mengamalkan ilmu hiperkes kepada masyarakat pe-
kerja, terutama dalam cara-cara pencegahan terhadap
bahaya-bahaya kesehatan akibat kerja.
(1)
34
Cermin Dunia Kedokteran No. 22, 1981
Tabel 1 : Kegiatan Latihan Hiperkes
Peserta
1971/1972 1972/1973 1973/1974 1974/1975 1975/1976 1976/1977 1977/1978 1978/1979 1979/1980 Jumlah
Dokter
49
126
166
205
228
229
300
152
155 1640
Para Medis
32
63
120
41
52
32
52
20
210
622
Teknisi
_
_

32
58

_
_
90
Pengusaha
_
_
30
62
20
34


284
430
Pimpinan Buruh
22
17
23

22

84
Sumber :
Pusat Bina Hiperkes dan Keselamatan Kerja, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
PERKEMBANGAN HIPERKES DI INDONESIA
Sejak Seminar Nasional Hiperkes pertama tahun 1969
sampai Konvensi Nasional Hiperkes pertama tahun 1980,
hiperkes telah banyak mencapai kemajuan, sebagai berikut :
(1) Kegiatan latihan hiperkes : (lihat Tabel 1).
Para dokter, tenaga pan medis, teknisi, pengusaha dan
pimpinan buruh mengikuti latihan hiperkes, sehingga mereka
dapat bekerja sama sebaik-baiknya untuk kemajuan pem-
bangunan di tanah air
.
(2) pendidikan puma sarjana dokter hiperkes dimulai sejak
Juli 1978 dan telah melulu
skan beberapa orang dokter. Dalam
waktu dekat ini ak
an lebih banyak lagi peserta baru.
(3) Oleh para perintis telah didirikan Ikatan Ahli Hiperkes
lengkap dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
.
(4) Kode etik bagi dokter hiperkes telah disusun untuk
dipakai sebagai pegangan pokok para dokter yang berkecim-
pung dalam hiperkes
.
(5) Disiplin baru dalam hiperkes seperti Ergonomi, Gizi
kerja, Keluarga Berencana untuk pekerja juga diterapkan dan
disesuaikan dengan situasi dan kondisi di tanah air
.
(6) Perkembangan mutakhir dalam kesehatan dan kesejah-
teraan seperti pembinaan kesegaran jasmani, penggunaan
teknik psikologi kerja, pencegahan kanker akibat kerja, mulai
diperkenalkan untuk diterapkan
.
(7) Fungsi pelayanan hiperkes semakin berkembang, apalagi
setelah laboratorium keselamatan kerja dijadikan satu dengan
laboratorium hiperkes. Baik tenaga ahli maupun peralatannya
terus bertambah.
(8) Penelitian dan pengujian tentang tekanan panas, ke-
bisingan, kadar bahan kimia, kwalitas air, pencemaran ling-
kungan, penerangan lokal dan umum, pneumokoniosis,
derma-
tosis dan keracunan, telah dilakukan.
(9) Lokakarya Standardisasi hiperkes diadakan tahun 1974
untuk menunjang dan mengamankan pembangunan, dan telah
menetapkan Nilai Ambang Batas untuk lebih dari 500 bahan
ki
mia.
(10) Lokakarya Ergonomi yang diadakan tahun 1978 telah
menyusun norma-norma ergonomi ditempat kerja.
(11) Selain Seminar Nasional, juga telah diadakan Seminar-
seminar hiperkes sektor perminyakan, kehutanan, perhubung-
an dan pariwisata
.
(12) Dalam perundang-undangan telah ditambah dengan :
Undang-undang No
. 14 tahun 1969 tentang ketentuan-ke-
tentuan pokok mengenai Tenaga Kerja dan Undang-undang
No. 1 tahun 1970 tent
ang Keselamatan Kerja.
(13) Dilapangan juga telah banyak dilakukan pene
litian,
survey misalnya :
a. Silikosis di tempat pengolahan semen
b. Penyakit paru akibat kerja pada karyawan pergudangan
beras
c. Pneumokoniosis disebuah pabrik pengecoran besi
d. De
rmatosis pads karyawan pompa bensin dan penjual
minyak tanah
e. Peranan
patch
testing pada dermatosis kontakta akibat
kerja
f. Batu saluran kemih bagian atas pads proyek Bendungan
Karang Kates
g. Masalah kesehatan di pabrik aspal
h. Pemberantasan tbc di PT Dok dan Perkapalan Tanjung
Priok
i. Masalah kesehatan dan penanggulangannya di Pertamina
Perkapalan, Pertamina Prabumulih dan PT. Arun
j. Pengaruh logam berat dan udara lingkungan kerja.
KESIMPULAN
1. Sejak 1969 hiperkes di Indonesia telah mencapai kemajuan
pesat dan berperanan penting dalam perkembangan pem-
bangunan industri di Indonesia.
2. Sejak 1978 telah dimulai pendidikan pasca sarjana dokter
hiperkes untuk mencapai gelar Magister Sains atau dokter
spesialis
.
3. Hiperkes adalah ilmu kesehatan yang maksud tujuannya
mengandung nilai ekonomis, yakni menaikkan produktivi-
tas dan efisiensi kerja par
a pekerja.
http://www.kalbe.co.id/files/cdk/files/022_09PerananHiperkesdalamPerkembanganPembanguna
n.pdf/022_09PerananHiperkesdalamPerkembanganPembangunan.html


kesehatan dan keselamatan kerja
A. Pengertian dan tujuan kesehatan dan keselamatan kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk
menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada
khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat
makmur dan sejahtera.
Sedangkan pengertian secara keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya
dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak dapat dipisahkan dengan proses produksi baik jasa
maupun industri. Perkembangan pembangunan setelah Indonesia merdeka menimbulkan
konsekwensi meningkatkan intensitas kerja yang mengakibatkan pula meningkatnya resiko
kecelakaan di lingkungan kerja.
Hal tersebut juga mengakibatkan meningkatnya tuntutan yang lebih tinggi dalam mencegah
terjadinya kecelakaan yang beraneka ragam bentuk maupun jenis kecelakaannya. Sejalan
dengan itu, perkembangan pembangunan yang dilaksanakan tersebut maka disusunlah UU
No.14 tahun 1969 tentang pokok-pokok mengenai tenaga kerja yang selanjutnya mengalami
perubahan menjadi UU No.12 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan.
Dalam pasal 86 UU No.13 tahun 2003, dinyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai
hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan
kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai-nilai agama.
Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, maka dikeluarkanlah peraturan perundangan-
undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja sebagai pengganti peraturan sebelumnya
yaitu Veiligheids Reglement, STBl No.406 tahun 1910 yang dinilai sudah tidak memadai
menghadapi kemajuan dan perkembangan yang ada.
Peraturan tersebut adalah Undang-undang No.1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang
ruang lingkupnya meliputi segala lingkungan kerja, baik di darat, didalam tanah, permukaan air,
di dalam air maupun udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik
Indonesia.
Undang-undang tersebut juga mengatur syarat-syarat keselamatan kerja dimulai dari
perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian,
penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang produk tekhnis dan aparat
produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.
Walaupun sudah banyak peraturan yang diterbitkan, namun pada pelaksaannya masih banyak
kekurangan dan kelemahannya karena terbatasnya personil pengawasan, sumber daya manusia
K3 serta sarana yang ada. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya untuk memberdayakan
lembaga-lembaga K3 yang ada di masyarakat, meningkatkan sosialisasi dan kerjasama dengan
mitra sosial guna membantu pelaksanaan pengawasan norma K3 agar terjalan dengan baik.

A. Kesehatan Kerja

Pengertian sehat senantiasa digambarkan sebagai suatu kondisi fisik, mental dan sosial
seseorang yang tidak saja bebas dari penyakit atau gangguan kesehatan melainkan juga
menunjukan kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan dan pekerjaannya.
Paradigma baru dalam aspek kesehatan mengupayakan agar yang sehat tetap sehat dan bukan
sekedar mengobati, merawat atau menyembuhkan gangguan kesehatan atau penyakit. Oleh
karenanya, perhatian utama dibidang kesehatan lebih ditujukan ke arah pencegahan terhadap
kemungkinan timbulnya penyakit serta pemeliharaan kesehatan seoptimal mungkin.
Status kesehatan seseorang.

      Menurut blum (1981) ditentukan oleh empat faktor yakni :

   1. Lingkungan, berupa lingkungan fisik (alami, buatan) kimia (organik / anorganik, logam berat,
      debu), biologik (virus, bakteri, microorganisme) dan sosial budaya (ekonomi,
      pendidikan,pekerjaan).
   2. Perilaku yang meliputi sikap, kebiasaan, tingkah laku.
   3. 3. pelayanan kesehatan: promotif, perawatan, pengobatan, pencegahan kecacatan, rehabilitasi,
      dan
   4. 4. genetik, yang merupakan faktor bawaan setiap manusia.

      Menurut Suma’mur (1976) Kesehatan kerja merupakan spesialisasi ilmu kesehatan/kedokteran
       beserta prakteknya yang bertujuan agar pekerja/ masyarakat pekerja memperoleh derajat
       kesehatan setinggi-tingginya baik fisik, mental maupun sosial dengan usaha preventif atau
       kuratif terhadap penyakit/ gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor pekerjaan dan
       lingkungan kerja serta terhadap penyakit umum,konsep kesehatan kerja dewasa ini semakin
       banyak berubah, bukan sekedar “kesehatan pada sektor industri” saja melainkan juga mengarah
       kepada upaya kesehatan untuk semua orang dalam melakukan pekerjaannya (total health of all
       at work).

      Menurut Sumakmur (1988) kesehatan kerja adalah spesialisasi dalam ilmu
       kesehatan/kedokteran beserta prakteknya yang bertujuan, agar pekerja/masyarakat pekerja
       beserta memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik fisik, atau mental, maupun
       sosial, dengan usaha-usaha preventif dan kuratif, terhadap penyakit penyakit/gangguan –
       gangguan kesehatan yang diakibatkan faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja, serta
       terhadap penyakit-penyakit umum.
Kesehatan kerja memiliki sifat sebagai berikut :
a. Sasarannya adalah manusia
b. Bersifat medis.

B. Keselamatan Kerja
Keselamatan kerja atau Occupational Safety, dalam istilah sehari hari sering disebut dengan
safety saja, secara filosofi diartikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin
keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya
dan manusia pada umumnya serta hasil budaya dan karyanya. Dari segi keilmuan diartikan
sebagai suatu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya
kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
Pengertian Kecelakaan Kerja (accident) adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak
diinginkan yang merugikan terhadap manusia, merusak harta benda atau kerugian terhadap
proses.
Pengertian Hampir Celaka, yang dalam istilah safety disebut dengan insiden (incident), ada juga
yang menyebutkan dengan istilah “near-miss” atau “near-accident”, adalah suatu kejadian atau
peristiwa yang tidak diinginkan dimana dengan keadaan yang sedikit berbeda akan
mengakibatkan bahaya terhadap manusia, merusak harta benda atau kerugian terhadap proses
Keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja,
bahan, dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara
melakukan pekerjaan (Sumakmur, 1993).
Keselamatan kerja memiliki sifat sebagai berikut :
a. Sasarannya adalah lingkungan kerja
b. Bersifat teknik.

Pengistilahan Keselamatan dan Kesehatan kerja (atau sebaliknya) bermacam macam : ada
yang
menyebutnya Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (Hyperkes) dan ada yang hanya
disingkat
K3, dan dalam istilah asing dikenal Occupational Safety and Health.

C. Tujuan K3
Tujuan umum dari K3 adalah menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif.
Tujuan hyperkes dapat dirinci sebagai berikut (Rachman, 1990) :

   1. Agar tenaga kerja dan setiap orang berada di tempat kerja selalu dalam keadaan sehat dan
      selamat.
   2. Agar sumber-sumber produksi dapat berjalan secara lancar tanpa adanya hambatan.

D. Ruang Lingkup K3
Ruang lingkup hyperkes dapat dijelaskan sebagai berikut (Rachman, 1990) :

      Kesehatan dan keselamatan kerja diterapkan di semua tempat kerja yang di dalamnya
       melibatkan aspek manusia sebagai tenaga kerja, bahaya akibat kerja dan usaha yang dikerjakan.
      Aspek perlindungan dalam hyperkes meliputi :
   1.   Tenaga kerja dari semua jenis dan jenjang keahlian
   2.   Peralatan dan bahan yang dipergunakan
   3.   Faktor-faktor lingkungan fisik, biologi, kimiawi, maupun sosial.
   4.   Proses produksi
   5.   Karakteristik dan sifat pekerjaan
   6.   Teknologi dan metodologi kerja

       Penerapan Hyperkes dilaksanakan secara holistik sejak perencanaan hingga perolehan hasil dari
        kegiatan industri barang maupun jasa.
       Semua pihak yang terlibat dalam proses industri/perusahaan ikut bertanggung jawab atas
        keberhasilan usaha hyperkes.

B. Kebijakan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja di era global

1. Dalam bidang pengorganisasian

Di Indonesia K3 ditangani oleh 2 departemen : departemen Kesehatan dan departemen Tenaga
Kerja dan Transmigrasi.

Pada Depnakertrans ditangani oleh Dirjen (direktorat jendral) Pembinaan dan Pengawasan
Ketenagakerjaan, dimana ada 4 Direktur :

   1. Direktur Pengawasan Ketenagakerjaan
   2. Direktur Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak
   3. Direktur Pengawasan Keselamatan Kerja, yang terdiri dari Kasubdit ;Kasubdit mekanik, pesawat
      uap dan bejana tekan.Kasubdit konstruksi bangunan,instalasi listrik dan penangkal
      petir,Kasubdit Bina kelembagaan dan keahlian keselamatan ketenagakerjaan
   4. Direktur Pengawasan Kesehatan Kerja, yang terdiri dari kasubdit ;Kasubdit Kesehatan tenaga
      kerja,Kasubdit Pengendalian Lingkungan Kerja,Kasubdit Bina kelembagaan dan keahlian
      kesehatan kerja.

Pada Departemen Kesehatan sendiri ditangani oleh Pusat Kesehatan Kerja Depkes. Dalam
upaya pokok Puskesmas terdapat Upaya Kesehatan Kerja (UKK) yang kiprahnya lebih pada
sasaran sektor Informal (Petani, Nelayan, Pengrajin, dll)

2. Dalam bidang regulasi

Regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah sudah banyak, diantaranya :

   1. UU No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
   2. UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
   3. KepMenKes No 1405/Menkes/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja
      Perkantoran dan Industri.
   4. Peraturan Menaker No Per 01/MEN/1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja.
   5. Peraturan Menaker No Per 01/MEN/1976 tentang Kewajiban Latihan Hiperkes Bagi Dokter
      Perusahaan.
   6. Peraturan Menaker No Per 01/MEN/1979 tentang Kewajiban Latihan Hygiene Perusahaan K3
      Bagi Tenaga Paramedis Perusahaan.
   7. Keputusan Menaker No Kep 79/MEN/2003 tentang Pedoman Diagnosis dan Penilaian Cacat
      Karena Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja.

3. Dalam bidang pendidikan

Pemerintah telah membentuk dan menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan tenaga
Ahli K3 pada berbagai jenjang Pendidikan, misalnya :

   1. Diploma 3 Hiperkes di Universitas Sebelas Maret
   2. Strata 1 pada Fakultas Kesehatan Masyarakat khususnya peminatan K3 di Unair, Undip,dll dan
      jurusan K3 FKM UI.
   3. Starta 2 pada Program Pasca Sarjana khusus Program Studi K3, misalnya di UGM, UNDIP, UI,
      Unair.

Pada beberapa Diploma kesehatan semacam Kesehatan Lingkungan dan Keperawatan juga ada
beberapa SKS dan Sub pokok bahasan dalam sebuah mata kuliah yang khusus mempelajari K3.

C. Kecelakaan kerja

1. Pengertian
Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : 03 /MEN/1998 tentang Tata Cara
Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan adalah suatu
kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban
manusia dan atau harta benda.

2. Penyebab kecelakaan kerja
Secara umum, ada dua sebab terjadinya kecelakaan kerja, yaitu penyebab dasar (basic causes),
dan penyebab langsung (immediate causes)

a. Penyebab Dasar
1) Faktor manusia/pribadi, antara lain karena :
kurangnya kemampuan fisik, mental, dan psikologis
kurangny/lemahnya pengetahuan dan ketrampilan/keahlian.
stress
motivasi yang tidak cukup/salah
2) Faktor kerja/lingkungan, antara lain karena :
tidak cukup kepemimpinan dan atau pengawasan
tidak cukup rekayasa (engineering)
tidak cukup pembelian/pengadaan barang
tidak cukup perawatan (maintenance)
tidak cukup alat-alat, perlengkapan dan berang-barang/bahan-bahan.
tidak cukup standard-standard kerja
penyalahgunaan
b. Penyebab Langsung
1) Kondisi berbahaya (unsafe conditions/kondisi-kondisi yang tidak standard) yaitu tindakan
yang akan menyebabkan kecelakaan, misalnya (Budiono, Sugeng, 2003) :
Peralatan pengaman/pelindung/rintangan yang tidak memadai atau tidak memenuhi syarat.
Bahan, alat-alat/peralatan rusak
Terlalu sesak/sempit
Sistem-sistem tanda peringatan yang kurang mamadai
Bahaya-bahaya kebakaran dan ledakan
Kerapihan/tata-letak (housekeeping) yang buruk
Lingkungan berbahaya/beracun : gas, debu, asap, uap, dll
Bising
Paparan radiasi
Ventilasi dan penerangan yang kurang
2) Tindakan berbahaya (unsafe act/tindakan-tindakan yang tidak standard) adalah tingkah laku,
tindak-tanduk atau perbuatan yang akan menyebabkan kecelakaan, misalnya (Budiono, Sugeng,
2003) :
Mengoperasikan alat/peralatan tanpa wewenang.
Gagal untuk memberi peringatan.
Gagal untuk mengamankan.
Bekerja dengan kecepatan yang salah.
Menyebabkan alat-alat keselamatan tidak berfungsi.
Memindahkan alat-alat keselamatan.
Menggunakan alat yang rusak.
Menggunakan alat dengan cara yang salah.
Kegagalan memakai alat pelindung/keselamatan diri secara benar.

Data-data tentang Kecelakaan Kerja

Soekotjo Joedoatmodjo, Ketua Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N)
menyatakan bahwa frekuensi kecelakaan kerja di perusahaan semakin meningkat, sementara
kesadaran pengusaha terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) masih rendah, yang
lebih memprihatinkan pengusaha dan pekerja sektor kecil menengah menilai K3 identik dengan
biaya sehingga menjadi beban, bukan kebutuhan. Catatan PT Jamsostek dalam tiga tahun
terakhir (1999 - 2001) terbukti jumlah kasus kecelakaan kerja mengalami peningkatan, dari
82.456 kasus pada 1999 bertambah menjadi 98.902 kasus di tahun 2000 dan berkembang
menjadi 104.774 kasus pada 2001. Untuk angka 2002 hingga Juni, tercatat 57.972 kasus,
sehingga rata - rata setiap hari kerja terjadi sedikitnya lebih dari 414 kasus kecelakaan kerja di
perusahaan yang tercatat sebagai anggota Jamsostek. Sedikitnya 9,5 persen dari kasus
kecelakaan kerja mengalami cacat, yakni 5.476 orang tenaga kerja, sehingga hampir setiap hari
kerja lebih dari 39 orang tenaga kerja mengalami cacat tubuh. www.gatra.com)

Direktur Operasi dan Pelayanan PT Jamsostek (Persero), Djoko Sungkono menyatakan bahwa
berdasarkan data yang ada pada PT Jamsostek selama Januari-September 2003 selama di
Indonesia telah terjadi 81.169 kasus kecelakaan kerja, sehingga rata-rata setiap hari terjadi
lebih dari 451 kasus kecelakaan kerja. Ia mengatakan dari 81.169 kasus kecelakaan kerja, 71
kasus diantaranya cacat total tetap, sehingga rata-rata dalam setiap tiga hari kerja tenaga kerja
mengalami cacat total dan tidak dapat bekerja kembali. “Sementara tenaga kerja yang
meninggal dunia sebanyak 1.321 orang, sehingga hampir setiap hari kerja terdapat lebih tujuh
kasus meninggal dunia karena kecelakaan kerja,” ujarnya (www.kompas.co.id)

Menurut International Labour Organization (ILO), setiap tahun terjadi 1,1 juta kematian yang
disebabkan oleh karena penyakit atau kecelakaan akibat hubungan pekerjaan. Sekitar 300.000
kematian terjadi dari 250 juta kecelakaan dan sisanya adalah kematian karena penyakit akibat
hubungan pekerjaan, dimana diperkirakan terjadi 160 juta penyakit akibat hubungan pekerjaan
baru setiap tahunnya (Pusat Kesehatan Kerja, 2005)

Faktor Risiko di Tempat Kerja

Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan kerja, seperti disebutkan
diatas, dalam melakukan pekerjaan perlu dipertimbangkan berbagai potensi bahaya serta
resiko yang bisa terjadi akibat sistem kerja atau cara kerja, penggunaan mesin, alat dan bahan
serta lingkungan disamping faktor manusianya.
Istilah hazard atau potensi bahaya menunjukan adanya sesuatu yang potensial untuk
mengakibatkan cedera atau penyakit, kerusakan atau kerugian yang dapat dialami oleh tenaga
kerja atau instansi. Sedang kemungkinan potensi bahaya menjadi manifest, sering disebut
resiko. Baik “hazard” maupun “resiko” tidak selamanya menjadi bahaya, asalkan upaya
pengendaliannya dilaksanakan dengan baik.
Ditempat kerja, kesehatan dan kinerja seseorang pekerja sangat dipengaruhi oleh:
1. Beban Kerja berupa beban fisik, mental dan sosial sehingga upaya penempatan pekerja yang
sesuai dengan kemampuannya perlu diperhatikan
2. Kapasitas Kerja yang banyak tergantung pada pendidikan, keterampilan, kesegaran jasmani,
ukuran tubuh, keadaan gizi dan sebagainya.
3. lingkungan Kerja sebagai beban tambahan, baik berupa faktor fisik, kimia, biologik,
ergonomik, maupun aspek psikososial.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di setiap tempat kerja termasuk di sektor kesehatan.
Untuk itu kita perlu mengembangkan dan meningkatkan K3 disektor kesehatan dalam rangka
menekan serendah mungkin risiko kecelakaan dan penyakit yang timbul akibat hubungan kerja,
serta meningkatkan produktivitas dan efesiensi.

Dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari karyawan/pekerja di sektor kesehatan tidak
terkecuali di Rumah Sakit maupun perkantoran, akan terpajan dengan resiko bahaya di tempat
kerjanya. Resiko ini bervariasi mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat
tergantung jenis pekerjaannya.

Dari hasil penelitian di sarana kesehatan Rumah Sakit, sekitar 1.505 tenaga kerja wanita di
Rumah Sakit Paris mengalami gangguan muskuloskeletal (16%) di mana 47% dari gangguan
tersebut berupa nyeri di daerah tulang punggung dan pinggang. Dan dilaporkan juga pada 5.057
perawat wanita di 18 Rumah Sakit didapatkan 566 perawat wanita adanya hubungan kausal
antara pemajanan gas anestesi dengan gejala neoropsikologi antara lain berupa mual,
kelelahan, kesemutan, keram pada lengan dan tangan.

Di perkantoran, sebuah studi mengenai bangunan kantor modern di Singapura dilaporkan
bahwa 312 responden ditemukan 33% mengalami gejala Sick Building Syndrome (SBS). Keluhan
mereka umumnya cepat lelah 45%, hidung mampat 40%, sakit kepala 46%, kulit kemerahan
16%, tenggorokan kering 43%, iritasi mata 37%, lemah 31%.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, pasal 23 mengenai
kesehatan kerja disebutkan bahwa upaya kesehatan kerja wajib diseleng-garakan pada setiap
tempat kerja, khususnya tempat kerja yang mempunyai resiko bahaya kesehatan yang besar
bagi pekerja agar dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat
sekelilingnya, untuk memperoleh produktivitas kerja yang optimal, sejalan dengan program
perlindungan tenaga kerja.

Keselamatan Kerja
Balai K3 Bandung <hiperkes@bdg.centrin.net.id>

Definisi: Keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses
pengolahannya, landasan, tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan kerja.
Merupakan sarana utama untuk pencegahan kerugian; cacat & kematian sebagai kecelakaan
kerja,
kebakaran, & ledakan.

      Sasaran

Tempat kerja: darat, udara, dalam tanah, permukaan air, dalam air.
Mencakup: Proses produksi & distribusi (barang & jasa)

      Peranan keselamatan kerja

Aspek teknis : Upaya preventif utk mencegah timbulnya resiko kerja
Aspek Hukum : Sebagai perlindungan bagi tenaga kerja (TK) & orang lain di tempat kerja
Aspek ekonomi : Untuk efisiensi
Aspek sosial : Menjamin kelangsungan kerja & penghasilan bagi kehidupan yang layak
Aspek kultural : Mendorong terwujudnya sikap & perilaku yang disiplin, tertib, cermat, kreatif,
inovatif, & penuh tanggung jawab.

      Hampir celaka (near miss): Suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan, dalam kondisi
       yang sedikit berbeda dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan.

Contoh: seseorang yang hampir terpeleset, tapi segera berpegangan pada pagar pengaman.

      Kesadaran akan keselamatan masih rendah, salah satu indikasinya:
Kecelakaan kerja (2005): 96.081 kasus di Indonesia
Kecelakaan kerja (2006): 92.000 kasus di Indonesia

      Kecelakaan tidak terjadi secara kebetulan, melainkan ada penyebabnya.

Kecelakaan dapat dicegah atau dikurangi dengan menghilangkan atau mengurangi
penyebabnya.
Kecelakaan adalah kejadian yang tidak terduga dan tak diharapkan.
Kerugian kecelakaan kerja (5K): kerusakan, kekacauan organisasi, keluhan & kesedihan,
kelainan & cacat, kematian.

      Penyebab kecelakaan manusia, mesin, lingkungan

- Kondisi yang tidak aman (15%)
- Tindakan yang tidak aman (85%)

      Konsep modern manajemen keselamatan:

Sebab-sebab kecelakaan: Secara umum ada 2 penyebab terjadinya kecelakaan kerja.
-Penyebab langsung: Kecelakaan yg bisa dilihat & dirasakan langsung
Penyebab Dasar: (basic cause)

      Penyebab langsung:

- Unsafe conditions & sub-standard conditions
- Unsafe acts & sub-standard practice

      Unsafe conditions & sub-standard conditions (kondisi berbahaya): keadaan yang tidak aman
       pada hakekatnya dapat diamankan/diperbaiki

- Pengaman yang tidak sempurna
- Peralatan/bahan yang tidak seharusnya
-Penerangan kurang/berlebih
- Ventilasi kurang
- Iklim kerja tidak sesuai
- Getaran
- Kebisingan cukup tinggi
- Pakaian tidak sesuai
- Ketatarumahtanggaan yang buruk (poor house keeping)

      Unsafe acts & sub-standard practice (tindakan yang berbahaya): tindakan/perbuatan yang
       menyimpang dari tata cara/prosedur aman

- Melakukan pekerjaan tanpa wewenang
- Menghilangkan fungsi alat pengaman (melepas/mengubah)
- Memindahkan alat-alat keselamatan
- Menggunakan alat yang rusak
- Menggunakan alat dg cara yang salah
- Bekerja dengan posisi/sikap tubuh yang tidak aman
- Mengangkat secara salah
- Mengalihkan perhatian (mengganggu, mengagetkan, bergurau)
- Melalaikan penggunaan alat pelindung diri (APD) yang ditentukan
- Mabuk karena minuman beralkohol

      Penyebab dasar kecelakaan kerja:

- Faktor manusia
* Kurangnya kemampuan fisik, mental & psikologi
* Kurangnya pengetahuan & ketrampilan
* Stres
* Motivasi yang salah
- Faktor lingkungan
* Kepemimpinan/pengawasan kurang
* Peralatan & bahan kurang
* Perawatan peralatan yang kurang
* Standar kerja kurang

      Biaya langsung dari kecelakaan kerja:

- P3K
- Pengobatan
- Perawatan
- Biaya Rumah Sakit
- Angkutan
- Upah (selama tidak bekerja)
-Kompensasi

      Faktor penyebab kejadian kecelakan di industri, antara lain:

- Kegagalan komponen, misalnya desain alat yang tidak memadai & tidak mampu menahan
 tekanan, suhu atau bahan korosif
- Penyimpangan dari kondisi operasi normal, seperti kegagalan dalam pemantauan proses,
 kesalahan prosedur, terbentuknya produk samping
- Kesalahan manusia (human error), seperti mencampur bahan kimia tanpa mengetahui jenis &
   sifatnya, kurang terampil, & salah komunikasi
Faktor lain, misalnya sarana yang kurang memadai, bencana alam, sabotase, kerusuhan massa.

      Klasifikasi Kecelakaan kerja:
- Menurut jenis kecelakaan
* Jatuh
* Tertimpa benda jatuh
* Menginjak, terantuk
* Terjepit,terjempit
* Gerakan berlebihan
* Kontak suhu tinggi
* Kontak aliran listrik
* Kontak dengan bahan berbahaya/radiasi

- Menurut media penyebab
* Mesin
* Alat angkut & alat angkat
* Peralatan lain
* Bahan, substansi & radiasi
* Lingkungan kerja
* Penyebab lain

- Menurut sifat cedera
* Patah tulang
* Keseleo
* Memar
* Amputasi
* Luka bakar
* Keracunan akut
* Kematian

- Menurut bagian tubuh yang cedera
* Kepala
* Leher
* Badan
* Anggota gerak atas
* Anggota gerak bawah

      Manfaat Klasifikasi :

- Mencegah kecelakaan kerja yang berulang
-Sebagai sumber informasi: faktor penyebab, keadaan pekerja, kompensasi
- Meningkatkan kesadaran dalam bekerja.

      Pencegahan kecelakaan kerja:

-Peraturan perundangan
- Standarisasi
- Pengawasan
- Penelitian teknik
- Riset medis
- Penelitian psikologis
- Penelitian secara statistik
- Pendidikan
- Latihan-latihan
- Penggairahan
- Asuransi

D. Undang-undang Keselamatan kerja

Pasal 10
(1) Menteri Tenaga Kerja berwenang membertuk Panitia Pembina Keselamatan Kerja guna
memperkembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau
pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan
kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka melancarkan
usaha berproduksi.
(2) Susunan Panitia Pembina dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tugas dan lain-lainnya
ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.

E. Pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai ilmu terapan, yang bersifat multidisiplin didalam era
global dewasa hadir dan berkembang dalam aspek keilmuannya (di bidang pendidikan maupun
riset) maupun dalam bentuk program-program yang dilaksanakan di berbagai sektor yang
tentunya penerapannya didasari oleh berbagai macam alasan .
Menurut catatan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), 45% penduduk dunia dan 58% penduduk
yang berusia diatas sepuluh tahun tergolong tenaga kerja. Diperkirakan dari jumlah tenaga
kerja diatas, sebesar 35% sampai 50% pekerja di dunia terpajan bahaya fisik, kimia, biologi dan
juga bekerja dalam beban kerja fisik dan ergonomi yang melebihi kapasitasnya, termasuk pula
beban psikologis serta stress. Dikatakan juga bahwa hampir sebagain besar pekerja didunia,
sepertiga masa hidupnya terpajan oleh bahaya yang ada di masing-masing pekerjaanya. Dan
yang sangat memperihatinkan adalah bahwa hanya 5% hingga 10% dari tenaga kerja tadi yang
mendapat layanan kesehatan kerja di Negara yang sedang berkembang. Sedangkan di negara
industri tenaga kerja yang memperoleh layanan kesehatan kerja diperkirakan baru mencapai
50%. Kenyataan diatas jelas menggambarkan bahwa sebenarnya hak azasi pekerja untuk hidup
sehat dan selamat dewasa ini belum dapat terpenuhi dengan baik. Masih banyak manusia demi
untuk dapat bertahan hidup justru mengorbankan kesehatan dan keselamatannya dengan
bekerja ditempat yang penuh dengan berbagai macam bahaya yang mempunyai risiko langsung
maupun yang baru diketahui risikonya setelah waktu yang cukup lama. Dari uraian diatas akan
dapat dipahami bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai ilmu maupun sebagai
program memang sangat diperlukan untuk menegakkan hak azasi manusia (khususnya pekerja)
untuk hidup sehat dan selamat.
Di sisi lain, kajian mengenai aspek biaya atau aspek ekonomi yang harus ditanggung oleh
negara-negara didunia sehubungan dengan penyakit-penyakit akibat kerja maupun yang
berhubungan dengan pekerjaan, biaya-biaya kompensasi yang harus ditanggung akibat cidera,
kecacatan akibat terjadinya kecelakaan merupakan beban yang harus dipikul. Belum lagi
kerugian kerugian lain karena hilangnya hari kerja, kerusakan properti, tertundanya produksi
akibat terjadinya kecelakaan. Tentunya kerugian (loss) yang diakibatkan masalah kesehatan
maupun masalah keselamatan bila tidak dikendalikan dengan baik akan menjadi beban saat ini
maupun dikemudian hari. Karena itulah Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai ilmu terapan
maupun dalam berbagai bentuk programnya sangat diperlukan agar kerugian yang kelak dapat
terjadi bisa diperkecil atau ditiadakan kalau memang memungkinkan.
Tentunya dalam rangka menegakkan hak azasi manusia untuk hidup sehat dan selamat, serta
tidak terjadinya berbagai kerugian dan beban ekonomi seperti yang diuraikan, dikembangkan
perangkat hukum (legal) pada tingkat internasional, regional naupun nasional. Kita ketahui ada
berbagai konvensi yang berhubungan dengan masalah kesehatan dan keselamatan pada tingkat
internasional maupun regional yang perlu dipatuhi. Adapula dalam berbagai bentuk regulasi
atau standar-standar tertentu yang berkaitan dengan masalah kesehatan dan keselamatan.
Dalam hubungan inilah Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai keilmuan maupun sebagai
program berfungsi membantu pelaksanaan penerapan aspek legal. Bahkan dengan pendekatan
ilmiahnya melalui penelitian atau riset yang dilakukan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ikut
membantu pula memberi masukan pada penyusunan kebijakan dalam menentukan standar-
standar tertentu dalam bidang kesehatan dan keselamatan.
Dengan demikian kehadiran Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai suatu pendekatan ilmiah
maupun dalam berbagai bentuk programnya di berbagai sektor bukan tanpa alasan. Alasan
yang pertama adalah karena hak azasi manusia untuk hidup sehat dan selamat, dan alasan yang
kedua adalah alasan ekonomi agar tidak terjadi kerugian dan beban ekonomi akibat masalah
keselamatan dan kesehatan, serta alasan yang ketiga adalah alasan hukum.

F. Konsep Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi sebagai ilmu terapan yang bersifat multidisiplin maupun
sebagai suatu program yang didasarkan oleh suatu dan alasan tetentu perlu dipahami dan
dipelajari secara umum maupun secara khusus. Secara umum adalah memahami prinsip
dasarnya sedangkan secara khusus adalah memahami pendekatan masing keilmuan yang
terlibat didalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Sebagai ilmu yang bersifat multidisiplin, pada hakekatnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja
mempunyai tujuan untuk memperkecil atau menghilangkan potensi bahaya atau risiko yang
dapat mengakibatkan kesakitan dan kecelakaan dan kerugian yang mungkin terjadi. Kerangka
konsep berpikir Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah menghindari resiko sakit dan celaka
dengan pendekatan ilmiah dan praktis secara sistimatis (systematic), dan dalam kerangka pikir
kesistiman (system oriented).
Untuk memahami penyebab dan terjadinya sakit dan celaka, terlebih dahulu perlu dipahami
potensi bahaya (hazard) yang ada, kemudian perlu mengenali (identify) potensi bahaya tadi,
keberadaannya, jenisnya, pola interaksinya dan seterusnya. Setelah itu perlu dilakukan
penilaian (asess, evaluate) bagaimana bahaya tadi dapat menyebabkan risiko (risk) sakit dan
celaka dan dilanjutkan dengan menentukan berbagai cara (control, manage) untuk
mengendalikan atau mengatasinya.
Langkah langkah sistimatis tersebut tidak berbeda dengan langkah-langkah sistimatis dalam
pengendalian resiko (risk management). Oleh karena itu pola pikir dasar dalam Keselamatan
dan Kesehatan Kerja pada hakekatnya adalah bagaimana mengendalikan resiko dan tentunya
didalam upaya mengendalikan risiko tersebut masing-masing bidang keilmuan akan mempunyai
pendekatan-pendekatan tersendiri yang sifatnya sangat khusus.
Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang mempunyai kerangka pikir yang bersifat sistimatis dan
berorientasi kesistiman tadi, tentunya tidak secara sembarangan penerapan praktisnya di
berbagai sektor didalam kehidupan atau di suatu organisasi. Karena itu dalam rangka
menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja ini diperlukan juga pengorganisasian secara baik
dan benar. Dalam hubungan inilah diperlukan Sistim Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja yang Terintegrasi (Integrated Occupational Health and Safety Management System) yang
perlu dimiliki oleh setiap organisasi. Melalui sistim manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja inilah pola pikir dan berbagai pendekatan yang ada diintegrasikan kedalam seluruh
kegiatan operasional organisasi agar organisasi dapat berproduksi dengan cara yang sehat dan
aman, efisien serta menghasilkan produk yang sehat dan aman pula serta tidak menimbulkan
dampak lingkungan yang tidak diinginkan.

Perlunya organisasi memiliki sistim manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja yang
terintegrasi ini, dewasa ini sudah merupakan suatu keharusan dan telah menjadi peraturan.
Organisasi Buruh Sedunia (ILO) menerbitkan panduan Sistim Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja. Di Indonesia panduan yang serupa dikenal dengan istilah SMK3, sedang di
Amerika OSHAS 1800-1, 1800-2 dan di Inggris BS 8800 serta di Australia disebut AS/NZ 480-1.
Secara lebih rinci lagi asosiasi di setiap sektor industri di dunia juga menerbitkan panduan yang
serupa seperti misalnya khusus dibidang transportasi udara, industri minyak dan gas, serta
instalasi nuklir dan lain-lain sebagainya. Bahkan dewasa ini organisasi tidak hanya dituntut
untuk memiliki sistim manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi, lebih dari
itu organisasi diharapkan memiliki budaya sehat dan selamat (safety and health culture) dimana
setiap anggotanya menampilkan perilaku aman dan sehat.

G. Deskripsi-Deskripsi Lainnya

1)    Kondisi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) perusahaan di Indonesia secara umum
diperkirakan
termasuk rendah. Pada tahun 2005 Indonesia menempati posisi yang buruk jauh di bawah
 Singapura, Malaysia, Filipina dan Thailand. Kondisi tersebut mencerminkan kesiapan daya
saing perusahaan Indonesia di dunia internasional masih sangat rendah. Indonesia akan sulit
   menghadapi pasar global karena mengalami ketidakefisienan pemanfaatan tenaga kerja
 (produktivitas kerja yang rendah). Padahal kemajuan perusahaan sangat ditentukan peranan
mutu tenaga kerjanya. Karena itu disamping perhatian perusahaan, pemerintah juga perlu
memfasilitasi dengan peraturan atau aturan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Nuansanya harus bersifat manusiawi atau bermartabat.
Keselamatan kerja telah menjadi perhatian di kalangan pemerintah dan bisnis sejak lama.
Faktor keselamatan kerja menjadi penting karena sangat terkait dengan kinerja karyawan dan
pada gilirannya pada kinerja perusahaan. Semakin tersedianya fasilitas keselamatan kerja
semakin sedikit kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja.
2) Keselamatan dan kesehatan kerja difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk
 menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada
khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat
makmur dan sejahtera.
Sedangkan pengertian secara keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya
dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak dapat dipisahkan dengan proses produksi baik jasa
   maupun industri. Perkembangan pembangunan setelah Indonesia merdeka menimbulkan
 konsekwensi meningkatkan intensitas kerja yang mengakibatkan pula meningkatnya resiko
 kecelakaan di lingkungan kerja.
Hal tersebut juga mengakibatkan meningkatnya tuntutan yang lebih tinggi dalam mencegah
 terjadinya kecelakaan yang beraneka ragam bentuk maupun jenis kecelakaannya. Sejalan
dengan itu, perkembangan pembangunan yang dilaksanakan tersebut maka disusunlah UU
No.14 tahun 1969 tentang pokok-pokok mengenai tenaga kerja yang selanjutnya mengalami
perubahan menjadi UU No.12 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan.
Dalam pasal 86 UU No.13 tahun 2003, dinyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai
   hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan
kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai-nilai agama.
Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, maka dikeluarkanlah peraturan perundangan-
 undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja sebagai pengganti peraturan
sebelumnya yaitu Veiligheids Reglement, STBl No.406 tahun 1910 yang dinilai sudah tidak
memadai menghadapi kemajuan dan perkembangan yang ada.
Peraturan tersebut adalah Undang-undang No.1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang
ruang lingkupnya meliputi segala lingkungan kerja, baik di darat, didalam tanah, permukaan
air, di dalam air maupun udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik
Indonesia.
Undang-undang tersebut juga mengatur syarat-syarat keselamatan kerja dimulai dari
perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan,
pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang produk tekhnis dan
aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.
Walaupun sudah banyak peraturan yang diterbitkan, namun pada pelaksaannya masih banyak
 kekurangan dan kelemahannya karena terbatasnya personil pengawasan, sumber daya
manusia K3 serta sarana yang ada. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya untuk
memberdayakan lembaga-lembaga K3 yang ada di masyarakat, meningkatkan sosialisasi dan
kerjasama dengan mitra sosial guna membantu pelaksanaan pengawasan norma K3 agar
terjalan dengan baik.

Lingkungan Hidup
H. Konsep dan Batasan Kesehatan Lingkungan
1. Pengertian kesehatan
a) Menurut WHO
“Keadaan yg meliputi kesehatan fisik, mental, dan sosial yg tidak hanya berarti suatu keadaan
yg bebas dari penyakit dan kecacatan.”
b) Menurut UU No 23 / 1992 ttg kesehatan
“Keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup
produktif secara sosial dan ekonomis.”

2. Pengertian lingkungan
Menurut Encyclopaedia of science & technology (1960)
“ Sejumlah kondisi di luar dan mempengaruhi kehidupan dan perkembangan organisme.”
Menurut Encyclopaedia Americana (1974)
“ Pengaruh yang ada di atas/sekeliling organisme.”
Menurut A.L. Slamet Riyadi (1976)
“ Tempat pemukiman dengan segala sesuatunya dimana organismenya hidup beserta segala
 keadaan dan kondisi yang secara langsung maupun tidak dpt diduga ikut mempengaruhi
tingkat kehidupan maupun kesehatan dari organisme itu.”

3. Pengertian kesehatan lingkungan
Menurut HAKLI (Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia)
“ Suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara
   manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang
sehat dan bahagia.”
Menurut WHO (World Health Organization)
“Suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat
 menjamin keadaan sehat dari manusia.”
Menurut kalimat yang merupakan gabungan (sintesa dari Azrul Azwar, Slamet Riyadi, WHO dan
Sumengen)
“ Upaya perlindungan, pengelolaan, dan modifikasi lingkungan yang diarahkan menuju
 keseimbangan ekologi pd tingkat kesejahteraan manusia yang semakin meningkat.”

4. Ruang lingkup kesehatan lingkungan
Menurut WHO ada 17 ruang lingkup kesehatan lingkungan :
1) Penyediaan Air Minum
2) Pengelolaan air Buangan dan pengendalian pencemaran
3) Pembuangan Sampah Padat
4) Pengendalian Vektor
5) Pencegahan/pengendalian pencemaran tanah oleh ekskreta manusia
6) Higiene makanan, termasuk higiene susu

7) Pengendalian pencemaran udara        Pengendalian radiasi
9) Kesehatan kerja
10) Pengendalian kebisingan
11) Perumahan dan pemukiman
12) Aspek kesling dan transportasi udara
13) Perencanaan daerah dan perkotaan
14) Pencegahan kecelakaan
15) Rekreasi umum dan pariwisata
16) Tindakan-tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemi/wabah, bencana
alam dan perpindahan penduduk.
17) Tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan.

Menurut Pasal 22 ayat (3) UU No 23 tahun 1992 ruang lingkup kesling ada 8 :
1) Penyehatan Air dan Udara
2) Pengamanan Limbah padat/sampah
3) Pengamanan Limbah cair
4) Pengamanan limbah gas
5) Pengamanan radiasi
6) Pengamanan kebisingan

7) Pengamanan vektor penyakit         Penyehatan dan pengamanan lainnya : Misal Pasca
bencana.

5. Sasaran kesehatan lingkungan (Pasal 22 ayat (2) UU 23/1992)
1) Tempat umum : hotel, terminal, pasar, pertokoan, dan usaha-usaha yang sejenis
2) Lingkungan pemukiman : rumah tinggal, asrama/yang sejenis
3) Lingkungan kerja : perkantoran, kawasan industri/yang sejenis.
4) Angkutan umum : kendaraan darat, laut dan udara yang digunakan untuk umum.
5) Lingkungan lainnya : misalnya yang bersifat khusus seperti lingkungan yang berada dlm
keadaan darurat, bencana perpindahan penduduk secara besar2an, reaktor/tempat yang
bersifat khusus.

6. Sejarah perkembangan kesehatan lingkungan
1) Sebelum Orba

      Th 1882 : UU ttg hygiene dlm Bahasa Belanda.
      Th 1924 Atas Prakarsa Rochefeller foundation didirikan Rival Hygiene Work di Banyuwangi dan
       Kebumen.
      Th 1956 : Integrasi usaha pengobatan dan usaha kesehatan lingkungan di Bekasi hingga didirikan
       Bekasi Training Centre
      Prof. Muchtar mempelopori tindakan kesehatan lingkungan di Pasar Minggu.
      Th 1959 : Dicanangkan program pemberantasan Malaria sebagai program kesehatan lingkungan
       di tanah air (12 Nopember = Hari Kesehatan Nasional)

2) Setelah Orba

      Th 1968 : Program kesehatan lingkungan masuk dalam upaya pelayanan Puskesmas
      Th 1974 : Inpres Samijaga (Sarana Air Minum dan Jamban Keluarga)
      Adanya Program Perumnas, Proyek Husni Thamrin, Kampanye Keselamatan dan kesehatan
       kerja, dll.

7. Masalah-masalah Kesehatan Lingkungan di Indonesia
1. Air Bersih
Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi
syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Air minum adalah air yang
kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
Syarat-syarat Kualitas Air Bersih diantaranya adalah sebagai berikut :
a. Syarat Fisik : Tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna
b. Syarat Kimia : Kadar Besi : maksimum yang diperbolehkan 0,3 mg/l, Kesadahan (maks 500
mg/l)
c. Syarat Mikrobiologis : Koliform tinja/total koliform (maks 0 per 100 ml air)

2. Pembuangan Kotoran/Tinja
Metode pembuangan tinja yang baik yaitu dengan jamban dengan syarat sebagai berikut :
a. Tanah permukaan tidak boleh terjadi kontaminasi
b. Tidak boleh terjadi kontaminasi pada air tanah yang mungkin memasuki mata air atau sumur
c. Tidak boleh terkontaminasi air permukaan
d. Tinja tidak boleh terjangkau oleh lalat dan hewan lain
e. Tidak boleh terjadi penanganan tinja segar ; atau, bila memang benar-benar diperlukan,
harus
dibatasi seminimal mungkin.
f. Jamban harus babas dari bau atau kondisi yang tidak sedap dipandang.
g. Metode pembuatan dan pengoperasian harus sederhana dan tidak mahal.

3. Kesehatan Pemukiman
Secara umum rumah dapat dikatakan sehat apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. Memenuhi kebutuhan fisiologis, yaitu : pencahayaan, penghawaan dan ruang gerak yang
cukup, terhindar dari kebisingan yang mengganggu.
b. Memenuhi kebutuhan psikologis, yaitu : privacy yang cukup, komunikasi yang sehat antar
anggota keluarga dan penghuni rumah
c. Memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antarpenghuni rumah dengan
penyediaan air bersih, pengelolaan tinja dan limbah rumah tangga, bebas vektor penyakit dan
tikus, kepadatan hunian yang tidak berlebihan, cukup sinar matahari pagi, terlindungnya
makanan dan minuman dari pencemaran, disamping pencahayaan dan penghawaan yang
cukup.
d. Memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan baik yang timbul karena keadaan
luar maupun dalam rumah antara lain persyaratan garis sempadan jalan, konstruksi yang tidak
mudah roboh, tidak mudah terbakar, dan tidak cenderung membuat penghuninya jatuh
tergelincir.

4. Pembuangan Sampah
Teknik pengelolaan sampah yang baik harus memperhatikan faktor-faktor/unsur :
a. Penimbulan sampah. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi sampah adalah jumlah
penduduk dan kepadatanya, tingkat aktivitas, pola kehidupan/tk sosial ekonomi, letak
geografis, iklim, musim, dan kemajuan teknologi.
b. Penyimpanan sampah.
c. Pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan kembali.
d. Pengangkutan
e. Pembuangan

Dengan mengetahui unsur-unsur pengelolaan sampah, kita dapat mengetahui hubungan dan
urgensinya masing-masing unsur tersebut agar kita dapat memecahkan masalah-masalah ini
secara efisien.

5. Serangga dan Binatang Pengganggu
Serangga sebagai reservoir (habitat dan suvival) bibit penyakit yang kemudian disebut sebagai
vektor misalnya : pinjal tikus untuk penyakit pes/sampar, Nyamuk Anopheles sp untuk penyakit
Malaria, Nyamuk Aedes sp untuk Demam Berdarah Dengue (DBD), Nyamuk Culex sp untuk
Penyakit Kaki Gajah/Filariasis. Penanggulangan/pencegahan dari penyakit tersebut diantaranya
dengan merancang rumah/tempat pengelolaan makanan dengan rat proff (rapat tikus),
Kelambu yang dicelupkan dengan pestisida untuk mencegah gigitan Nyamuk Anopheles sp,
Gerakan 3 M (menguras mengubur dan menutup) tempat penampungan air untuk mencegah
penyakit DBD, Penggunaan kasa pada lubang angin di rumah atau dengan pestisida untuk
mencegah penyakit kaki gajah dan usaha-usaha sanitasi.
Binatang pengganggu yang dapat menularkan penyakit misalnya anjing dapat menularkan
penyakit rabies/anjing gila. Kecoa dan lalat dapat menjadi perantara perpindahan bibit penyakit
ke makanan sehingga menimbulakan diare. Tikus dapat menyebabkan Leptospirosis dari
kencing yang dikeluarkannya yang telah terinfeksi bakteri penyebab.

6. Makanan dan Minuman

Sasaran higene sanitasi makanan dan minuman adalah restoran, rumah makan, jasa boga dan
makanan jajanan (diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan dan atau disajikan
sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain yang disajikan jasa boga, rumah
makan/restoran, dan hotel).
Persyaratan hygiene sanitasi makanan dan minuman tempat pengelolaan makanan meliputi :
a. Persyaratan lokasi dan bangunan;
b. Persyaratan fasilitas sanitasi;
c. Persyaratan dapur, ruang makan dan gudang makanan;
d. Persyaratan bahan makanan dan makanan jadi;
e. Persyaratan pengolahan makanan;
f. Persyaratan penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi;
g. Persyaratan peralatan yang digunakan.

7. Pencemaran Lingkungan
Pencemaran lingkungan diantaranya pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara.
Pencemaran udara dapat dibagi lagi menjadi indoor air pollution dan out door air pollution.
Indoor air pollution merupakan problem perumahan/pemukiman serta gedung umum, bis
kereta api, dll. Masalah ini lebih berpotensi menjadi masalah kesehatan yang sesungguhnya,
mengingat manusia cenderung berada di dalam ruangan ketimbang berada di jalanan. Diduga
akibat pembakaran kayu bakar, bahan bakar rumah tangga lainnya merupakan salah satu faktor
resiko timbulnya infeksi saluran pernafasan bagi anak balita. Mengenai masalah out door
pollution atau pencemaran udara di luar rumah, berbagai analisis data menunjukkan bahwa ada
kecenderungan peningkatan. Beberapa penelitian menunjukkan adanya perbedaan resiko
dampak pencemaran pada beberapa kelompok resiko tinggi penduduk kota dibanding
pedesaan. Besar resiko relatif tersebut adalah 12,5 kali lebih besar. Keadaan ini, bagi jenis
pencemar yang akumulatif, tentu akan lebih buruk di masa mendatang. Pembakaran hutan
untuk dibuat lahan pertanian atau sekedar diambil kayunya ternyata membawa dampak serius,
misalnya infeksi saluran pernafasan akut, iritasi pada mata, terganggunya jadual penerbangan,
terganggunya ekologi hutan.

8. Penyebab masalah kesehatan lingkungan di Indonesia
1. Pertambahan dan kepadatan penduduk.
2. Keanekaragaman sosial budaya dan adat istiadat dari sebagian besar penduduk.
3. Belum memadainya pelaksanaan fungsi manajemen.

http://berbagiinfo.blogdetik.com/2010/01/22/kesehatan-dan-keselamatan-kerja-lingkungan-
hidup/

				
DOCUMENT INFO