Docstoc

Project Proposal Kegiatan Seminar Daerah

Document Sample
Project Proposal Kegiatan Seminar Daerah Powered By Docstoc
					                           REPUBLIK INDONESIA
                        DEPARTEMEN DALAM NEGERI
                         KOMISI PEMILIHAN UMUM
                 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME

    PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH KERJASAMA DENGAN ORGANISASI
   KEMASYARAKATAN (ORMAS) UNTUK KEGIATAN DUKUNGAN SUKSES
                     PEMILU TAHUN 2009


I. Pendahuluan

       Terima kasih atas perhatian anda untuk keinginan bekerjasama dalam rangka kegiatan
dukungan sukses Pemilu tahun 2009 melalui hibah dari Elections MDP Proyek (kerjasama
antara BAPPENAS, DEPDAGRI dan UNDP). ORMAS calon penerima hibah akan
menerima dana untuk melaksanakan kegiatan Informasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih
khususnya pada target:
     Kaum muda dan pemilih pemula,
     Pemilih perempuan
     Kelompok marginal (Kelompok masyarakat dengan akses ekonomi, informasi dan
       politik yang terbatas, seperti: kelompok masyarakat miskin, buruh, tani dan nelayan,
       dan pemilih dengan kebutuhan khusus seperti: penyandang cacat, penghuni Lembaga
       Pemasyarakatan, dan sebagainya).

        Proses administrasi proyek ini akan dilaksanakan oleh tim yang bernama Proposal
Selection Committee (PSC) yang terdiri dari UNDP, DEPDAGRI, KPU, BAPPENAS dan
institusi terkait.

        Dokumen ini adalah untuk memberi panduan bagaimana menyusun format proposal,
syarat-syarat yang harus dipenuhi, informasi latar belakang yang bisa membantu dalam
proses mendesain proyek. ORMAS yang telah lolos seleksi akan diundang untuk mengikuti
pelatihan administrasi pertanggung jawaban pengelolaan proyek yang akan dilaksanakan oleh
UNDP dan DEPDAGRI (biaya pelatihan tidak termasuk dalam anggaran kegiatan proposal
ORMAS). ORMAS yang lolos seleksi akan dipantau dan dievaluasi oleh Tim yang tergabung
dalam PSC dan UNDP/United Nations Volunteers (UNV).

II. Latar Belakang Proyek

        Program Multi Donor-Dukungan untuk sukses Pemilu tahun 2009 yang Demokratis di
Indonesia (Proyek Elections MDP) berupaya memberikan dukungan untuk meningkatkan
kualitas partisipasi pemilih dengan memberikan pendidikan dan informasi yang memadai
kepada pemilih serta meningkatkan kesadaran pemilih akan pentingnya proses demokrasi.
Organisasi Kemasyarakatan atau ORMAS memiliki hubungan dan akses yang luas di
masyarakat. Akses dimaksud digunakan oleh Pemerintah dan KPU bekerja sama dengan
UNDP untuk mendorong partisipasi masyarakat melalui kegiatan kampanye informasi dan
pendidikan pemilih. Diharapkan ORMAS dapat berperan serta dalam memotivasi masyarakat
untuk melaksanakan pemilu sesuai dengan tujuan yang diharapkan yaitu jujur, adil, sadar,
dan penuh tanggung jawab.
       Kesadaran pemilih dalam melaksanakan pemilu harus memperhatikan konsep
pendidikan yang lebih kompleks dari sekedar proses pemberian suara dan kepemiluan.
Konsep pendidikan pemilih diharapkan dapat mencakup pesan-pesan seperti hubungan antara
HAM dan hak pilih; peran, tanggung jawab dan hak para pemilih; hubungan antara pemilu
dan demokrasi, dan kondisi-kondisi yang perlu ada dalam pemilu yang demokratis;
kerahasiaan surat suara; mengapa setiap suara yang diberikan penting dan dampaknya
terhadap akuntabilitas publik; dan bagaimana suara diterjemahkan menjadi kursi di DPR.
Mengingat pentingnya peran ORMAS dalam membantu tercapainya pesan-pesan di atas,
maka kegiatan terbesar dari Proyek Elections MDP di tahun 2009 adalah pelaksanakan dari
konsep informasi Pemilu dan pendidikan pemilih yang dikemas dalam program pemberian
hibah bagi ORMAS.
       Kegiatan pemberian hibah kepada ORMAS ini mengacu dengan ketentuan
Permendagri No. 38 tahun 2008 tentang Penerimaan dan Pemberian bagi Organisasi
Kemasyarakatan Dari dan Kepada Pihak Asing. Sementara itu, acuan upaya untuk
mendorong partisipasi masyarakat melalui informasi dan pendidikan pemilih yaitu UU No.
10 tahun 2008 Pasal 244-246, Peraturan KPU No 23 tahun 2008.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

   III.i. Maksud
   Program hibah ini dimaksudkan untuk mendukung pemilu yang damai, demokratis dan
   dapat dipertanggungjawabkan, dengan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi. Kunci
   untuk mencapai hal ini adalah memberikan informasi yang memadai kepada masyarakat
   luas sehingga pemilih memahami proses pemilihan umum itu sendiri, lembaga politik
   yang terlibat, waktu, pemungutan suara, dan prosedur penghitungan, ketersediaan hasil
   dan kebutuhan serta ekspektasi bagi pemilu yang damai, teratur, transparan, adil dan
   demokratis.

   III.ii. Tujuan
   Dalam Pemilu-pemilu sebelumnya, ORMAS mempunyai peran yang signifikan dalam
   mewujudkan pemilu yang jurdil. Pada Pemilu 2009 yang akan datang, diharapkan
   ORMAS akan kembali berperan, terutama dalam bidang informasi dan pendidikan
   pemilih. Untuk alasan inilah maka Depdagri / BAPPENAS / KPU / UNDP mengadakan
   kegiatan “Program Pemberian Hibah” yang bertujuan untuk:
     1. Menaikkan tingkat partisipasi pemilih terutama kelompok pemilih pemula,
        perempuan, kaum marjinal.
     2. Mendukung ORMAS dalam melaksanakan kegiatan informasi dan pendidikan
        pemilih yang tidak hanya difokuskan pada informasi mengenai tata cara memilih
        tetapi juga makna dari proses demokrasi, partisipasi politik, dan hak memilih yang
        bertanggungjawab.
     3. Meningkatkan kapasitas ORMAS dalam merencanakan, melaksanakan, monitoring
        dan mengevaluasi program pendidikan pemilu secara profesional, efektif, dan
        transparan.
     4. Masyarakat sipil semakin profesional dan kuat dengan kesadaran demokrasi yang
        tinggi.

IV. Ringkasan
   1. Pemasukkan proposal dimulai dari tanggal 7 Desember 2008 sampai dengan 5 Januari
       2009.
   2. Pelaksanakan kegiatan proyek oleh ORMAS akan dimulai pada bulan Februari 2009
       dengan durasi tidak lebih dari delapan bulan.
   3. Pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan dalam masa tenang dan saat
       pelaksanaan pemungutan suara.
   4. Proposal akan dipilih secara obyektif, transparan, adil, kompetitif, dan akuntabel oleh
       tim PSC.
   5. Proyek Elections MDP hanya akan mendanai kegiatan yang bernilai setara dengan
       US$5,000 hingga setara dengan US$150,000. ORMAS hanya boleh mengajukan
       maksimal dua proposal dengan jumlah maksimal senilai US$ 300,000.
   6. Tatacara pencairan dana akan dituangkan dalam Memorandum of Understanding
       (MoU) antara UNDP dengan Ormas penerima hibah. Pencairan akan dilakukan dalam
       3 (tiga) tahap. Setiap tahap pencairan tidak boleh lebih dari US$ 30,000. Tahap
       pertama dicairkan setelah menandatangani MoU, yang berikutnya sesuai dengan hasil
       monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh United Nations Volunteers (UNV)
       dan institusi terkait; dan yang terakhir setelah semua kegiatan diselesaikan dan
       laporan terakhir sudah diterima oleh UNDP. Proyek yang lebih besar akan ada lebih
       dari tiga pencairan.
   7. MoU yang telah ditandatangani oleh UNDP dan ORMAS dibuat salinannya. Yang asli
       untuk ORMAS dan UNDP dan salinannya dikirimkan oleh UNDP kepada:
       a. Menteri Dalam Negeri Cq Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik;
       b. Pimpinan departemen/lembaga pemerintah non-departemen terkait;dan
       c. Gubernur/bupati/walikota tempat wilayah kegiatan akan dilaksanakan.
       Salinan dimaksud disampaikan paling lambat 14 hari kerja sejak ditandatangani.
   8. Di dalam membuat materi / konten kegiatan proyek bagi kelompok sasaran, harus
       sejalan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan KPU untuk
       Pemilu 2009. Proyek Elections MDP akan memegang hak cipta semua materi / konten
       yang diproduksi oleh ORMAS selama dibawah Memorandum of Understanding.
   9. Pemohon yang dapat mengajukan proposal adalah Organisasi Kemasyarakatan
       (ORMAS) dan lembaga nirlaba lainnya yang bersifat independen, non-partisan dan
       memenuhi persyaratan sebagai penerima hibah.
   10. Anggaran hibah tidak diperkenankan untuk membiayai:
         b.    Pembuatan infrastruktur publik;
         c.    Kegiatan yang berkaitan dengan pemenangan partai politik, calon anggota
               DPR/DPRD dan calon anggota DPD maupun pemenangan calon presiden dan
               wakil presiden;
         d.    Kepentingan internal organisasi, seperti ulang tahun organisasi, beasiswa,
               study tour, academic fellowship; dan
         e.    Kegiatan yang tidak terkait dengan proposal.

V. Tatacara Mengirim Proposal

   1. Proposal harus dilengkapi dengan semua dokumen-dokumen yang diperlukan. Bagi
      proposal yang tidak lengkap tidak akan diproses lebih lanjut.
   2. Pengiriman proposal dilaksanakan melalui:
      a. elektronik mail (e-mail) dalam bentuk .pdf dengan alamat bids@undp.org
      b. jasa pengiriman/pos tercatat dalam amplop tertutup yang di dalamnya berisi 3
         (tiga) rangkap dan disegel.
   3. Alamat pengiriman melalui pos yaitu:
       Procurement Unit, UNDP Lantai 8 Gedung Menara Thamrin
       Jl. MH Thamrin Kav 3 Jakarta 10250.
   4. Untuk proposal yang dikirimkan melalui jasa pengiriman/pos tercatat, format amplop
       mengacu pada keterangan berikut:
       a. pada pojok kanan atas amplop harus ditulis Judul proposal;
       b. pada bagian belakang amplop ditulis nama ketua, nomor telponnya (atau cara
           mengontak lain), nama ORMAS dan alamat lengkap ORMAS pengirim;
       c. pada bagian kiri atas bagian depan amplop dituliskan kalimat “Tidak boleh dibuka
           sebelum pembukaan resmi oleh Tim Sekretariat PSC.”
   5. Proposal yang diterima melewati batas waktu (setelah tanggal 5 Januari 2009) akan
       ditolak.
   6. Proposal yang dikirim melalui cara-cara seperti: fax, diantar langsung, dan telepon
       tidak dilayani.
   10. Apabila terdapat pertanyaan menyangkut proposal yang telah dikirimkan dan hal
       lainnya, disampaikan secara tertulis kepada Proyek Elections MDP dengan alamat
       dibawah ini:
       grants.elections@undp.org

      atau melalui surat ke :

      Elections MDP Office - UNDP
      Attn: Grants Administrator
      Gedung Menara Ravindo Lantai 12
      Jl. Kebun Sirih Kav. 75
      Jakarta Pusat 10340

      Fax: 62-21-3983-1742
      www.undp.or.id

VI. Lingkup Kerja

    A. Batasan Kegiatan
         Program hibah bagi ORMAS ini ditujukan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan
         dengan:
         1. Aktivitas Sosialisasi/Informasi Pemilih
             Peningkatan pemahaman dan pengetahuan publik, khususnya pemilih pemula,
             perempuan, kelompok marjinal (seperti miskin dan penyandang cacat,
             termasuk narapidana), dengan materi menyangkut apa, kapan, dimana, siapa
             dan bagaimana penyelenggaraan pemilu.
         2 . Aktivitas Pendidikan Pemilih
             Peningkatan pengetahuan dan kecakapan publik terhadap proses-proses
             demokrasi dan pemilu, dengan materi meliputi antara lain: Kenapa harus
             memilih dan konsekuensi dari pilihan mereka, pentingnya pemilu, bagaimana
             memilih, promosi politik dan pemerintahan demokratis.

      B. Bentuk-bentuk kegiatan yang dimungkinkan, antara lain:
          1. Tatap muka (pelatihan, seminar, simulasi, lokakarya, pertemuan publik,dan
             sejenisnya);
          2. Kegiatan kebudayaan (drama, theater rakyat, pentas seni, kabaret, dan
             sejenisnya);
   3. Kegiatan popular (film, musik, komedi, festival, pameran, karnaval, dan
      sejenisnya);
   4. Kampanye publik (poster, brosur, pin, radio dan tv talkshow, artikel/kolom
      media cetak, dan sejenisnya);
   5. Pusat informasi dan pendidikan pemilih; dan
   6. Kegiatan-kegiatan inovatif lainnya yang dianggap efektif

C. Batasan Kelompok Sasaran
   Sasaran dari kegiatan informasi dan pendidikan pemilih dalam program hibah ini
   difokuskan kepada:
   1. Kaum muda dan pemilih pemula;
   2. Pemilih perempuan; dan
   3. Kelompok marginal (Kelompok masyarakat dengan akses ekonomi, informasi
       dan politik yang terbatas, seperti: kelompok masyarakat miskin—buruh, tani
       dan nelayan, dan pemilih dengan kebutuhan khusus, seperti: penyandang
       cacat, penghuni Lembaga Pemasyarakatan, dan sebagainya.

D. Wilayah Kegiatan
   Ormas pemohon hibah dapat mengajukan proposal kegiatan pendidikan dan
   informasi pemilih yang menjangkau secara nasional, regional, propinsi,
   Kabupaten/Kota. Hibah dapat juga diajukan untuk kegiatan yang hanya
   menjangkau di tingkat akar rumput (desa, kelurahan, atau komunitas).

E. Hibah tidak diperkenankan untuk membiayai:
   1. Pembuatan infrastruktur publik,
   2. Kegiatan yang berkaitan dengan pemenangan partai politik, calon anggota
       DPR/DPRD dan calon anggota DPD maupun pemenangan calon presiden dan
       wakil presiden, dan
   3. Kepentingan internal organisasi, seperti ulang tahun organisasi, beasiswa,
       study tour, academic fellowship, dll.
   4. Kegiatan yang tidak terkait dengan proposal

F. Persyaratan Permohonan Hibah Pemilu
    ORMAS diharuskan untuk memenuhi seluruh kelengkapan administrasi sebagai
    berikut:
    1. Surat permohonan, kelengkapan administrasi dan proposal ditujukan kepada:
        Procurement Unit, UNDP Lantai 8 Gedung Menara Thamrin,
        Jl MH Thamrin Kav 3 Jakarta 10250.
    2. Proposal harus mengikuti format standar terlampir (Annex 1) dan melengkapi
        beberapa ketentuan lain yaitu:
        a. Tidak boleh lebih dari 25% ongkos proyek untuk peralatan; dan
        b. Jumlah anggaran proyek tidak lebih dari 125% proyek terbesar
            sebelumnya.
    3. Akte Notaris pendirian/Statuta dan AD/ART bagi ORMAS atau Surat
        Keputusan (SK) bagi lembaga nirlaba lainnya.
    4. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari:
        a. Departemen Dalam Negeri; atau
        b. Instansi pemerintah lainnya; dan/atau
              c. Pemerintah daerah
          5. Surat keterangan domisili ORMAS yang dikeluarkan oleh kelurahan/desa.
          6. Susunan pengurus yang masih berlaku.
          7. NPWP atas nama organisasi.
          8. Rekening Bank atas nama organisasi.
          9. Surat pernyataan bermaterai tidak berafiliasi atau mendukung partai politik
              dan/atau calon yang berkompetisi dalam Pemilu tahun 2009.
          10. Surat pernyataan bermaterai tidak akan menggunakan dana hibah untuk
              pemenangan partai politik, calon anggota DPR/DPRD dan calon anggota DPD
              maupun pemenangan calon presiden dan wakil presiden.
          11. Surat pernyataan bermaterai tidak ada konflik internal organisasi.
          12. Daftar tiga referensi yang pernah bekerjasama dengan ORMAS pemohon.
          13. Surat yang menjelaskan Prosedur Pengelolaan keuangan internal Ormas
              seperti dokumentasi, audit internal dan akutansi.
          14. Profil/pengalaman ORMAS termasuk daftar riwayat hidup ketua, sekretaris,
              dan pengelola keuangan atau bendahara.
          15. Surat Pernyataan bermaterai bahwa ORMAS dan pengurusnya (ketua,
              sekretaris, dan bendaharanya) tidak sedang terlibat dalam proses hukum.
          16. Untuk ORMAS yang berkoalisi, harus memenuhi persyaratan tambahan
              sebagai berikut:
                a. Surat pernyataan dari ketua, wakil ketua, dan anggota koalisi dengan
                    format terlampir (Annex 2).
                b. Dokumen struktur dan fungsi kepengurusan yang ditandatangani oleh
                    ketua koalisi.
                c. Daftar/profil ORMAS-ORMAS yang berkoalisi.

VII. Keterangan lain-lain:
     a. Untuk mengetahui bagaimana metode yang sebaiknya dilakukan dalam perencanaan
        kegiatan informasi Pemilu dan pendidikan pemilih dapat melihat referensi dokumen
        „Laporan Penilaian Pendidikan Pemilih, Elektoral dan Kewargaan’ yang terdapat
        pada website www.undp.or.id/procurement.
     b. Dalam hal perencanaan pengalokasian anggaran kegiatan untuk transportasi dan
        akomodasi, diharapkan mengacu pada referensi dokumen „Harmonization of DSA
        Rates’ yang terdapat pada website www.undp.or.id/procurement.
     c. Proyek Elections MDP, melalui inisiatif sendiri atau untuk merespon keadaan
        tertentu, dapat memodifikasi dokumen pedoman pemberian hibah. Untuk itu,
        pemohon disarankan untuk mengecek secara reguler melalui website
        http://www.undp.or.id/procurement/.
Annex 1

Format Standar Proposal

                          FORMAT STANDAR PROPOSAL

Sebuah proposal yang komprehensif harus diserahkan dalam bentuk seperti di bawah ini,
termasuk setiap informasi yang dimaksud di dalamnya. Dokumen pendukung yang lebih detil
bisa juga dilampirkan, bila diperlukan.

Proposal ditulis dalam bahasa Indonesia. Apabila terdapat materi-materi / dokumen-dokumen
yang dilampirkan dalam bahasa daerah harus diikuti dengan terjemahan dalam Bahasa
Indonesia.

                             JUDUL PROPOSAL
                      NAMA ORGANISASI PEMOHON DANA

                   -TEMPAT, TANGGAL, BULAN, DAN TAHUN-


Ringkasan proposal: tidak lebih dari 8-10 baris yang menerangkan tentang isi proyek
(metode, kelompok sasaran, bentuk kegiatan, wilayah dan total anggaran), hasil yang
diinginkan, dan berapa orang target yang ingin dicapai.


Analisa Situasi
Pemohon diminta menjelaskan secara singkat latar belakang/ide pembentukkan kegiatan dan
pemilihan kelompok sasaran yang akan dicapai yang berhubungan dengan 2 (dua) pilar utama
yaitu Informasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih dalam mendukung sukses penyelenggaraan
Pemilu Tahun 2009.

Dalam hal membuat kegiatan dan menentukan kelompok sasaran yang akan dicapai harus
menyertakan alasan-alasan yang kuat seperti faktor-faktor penyebab/indikasi permasalahan,
dan bahkan permasalahan yang sudah terjadi yang berhubungan dengan tingkat kesadaran
politik, demokrasi, dan Pemilu dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Pemilu Tahun
2009 di target wilayah yang akan dikerjakan.

Akan lebih baik apabila dapat melampirkan data/dokumen/keterangan/sumber pendukung
seperti pemberitaan media massa, dokumen KPU, dll yang berkaitan dengan tingkat
kesadaran politik, demokrasi, dan Pemilu di target wilayah yang akan dilaksanakan.

Strategi
Pada bagian ini pemohon diminta untuk menerangkan langkah-langkah/metode yang akan
dilakukan untuk mencapai peningkatan pengetahuan tentang Pemilu 2009 dan peningkatan
kesadaran Politik, Demokrasi, dan Pemilu dalam rangka sukses Pemilu Tahun 2009.

Dalam melengkapi bagian ini, pemohon diminta untuk menginformasikan output, input, dan
outcome yang ingin dicapai dilengkapi dengan indikator untuk penentuan pencapaian hasil
ini. Harus juga dijelaskan pihak-pihak yang akan berpartisipasi atau berkoalisi di dalam
kegiatan.
Kerangka Hasil
Pada bagian ini Pemohon diminta mengacu/mengisi tabel yang telah disediakan di bawah ini.
Tabel ini menjelaskan outcome, output, kegiatan, indikator, dan input yang akan dihasilkan
dalam melaksanakan kegiatan.

Outcome       Output              Kegiatan                Indikator               Input
Hasil yang Jelaskan               Jelaskan kegiatan       Menginformasikan        Jelaskan faktor-
ingin dicapai keluaran     dari   yang         akan       ukuran        seperti   faktor pendukung
              kegiatan   yang     dilaksanakan            jumlah      pemilih,    dalam       setiap
              direncanakan        untuk                   jumlah       peserta,   pelaksanaan
              untuk membantu      menghasilkan            jumlah pemirsa, dll     kegiatan seperti
              mencapai            output.                 dari setiap kegiatan    tempat,
              outcome.                                    yang ingin dicapai.     narasumber,
                                                                                  transportasi, dll.

Format Jadual Kegiatan

Siapkan tabel berdasarkan rencana kegiatan yang disusun (contoh format jadual kegiatan
terlampir). Tabel tersebut menunjukkan waktu pelaksanaan kegiatan. Tidak perlu
menunjukkan tanggal yang spesifik, tetapi lebih kepada membuat estimasi jarak waktu
pelaksanaan kegiatan seakurat mungkin.


                                                    Bulan             Bulan              Bulan
  NO                KEGIATAN
                                            1   2     3      4   1    2   3   4    1    2   3    4

   1

   2

   3

  etc


Pengaturan Kegiatan Berdasarkan Pada Peningkatan Kapasitas: Dalam hal mengajukan
proposal kegiatan, pemohon harus menerangkan kapasitas internal dan kapasitas mitra yang
akan dilibatkan. Pemohon diharapkan juga menerangkan kegunaan/keuntungan proposal
kegiatan dimaksud bagi peningkatan kapasitas internal dan kapasitas mitra yang akan
dilibatkan.
Pengaturan Manajemen: Pemohon diharapkan membuat struktur organisasi (kepanitiaan)
yang menjelaskan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota seperti pembuatan
perencanaan kegiatan/proposal, pendanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pendanaan yang diusulkan: Perencanaan anggaran harus disusun dalam bentuk Rupiah
mengacu kepada kurs (nilai tukar) yang telah ditentukan oleh Pemberi Hibah melalui
program MDP-Elections yang dikoordinasikan oleh UNDP. Setiap bulan UNDP mempunyai
aturan yang dapat berubah-rubah dalam hal penentuan nilai tukar kurs Dollar terhadap
Rupiah. Untuk perencanaan yang dibuat pada bulan Desember tahun 2008, UNDP
menetapkan kurs nilai tukar 1 US$ = RP. 12.500. Apabila terjadi perubahan pada bulan
berikutnya maka Pemohon dapat me-review Rencana anggaran yang telah disusun. Untuk itu
pemohon diharapkan selalu mengikuti perkembangan melalui alamat website
www.undp.or.id/procurement.

Pendanaan harus memperhatikan faktor rasionalitas, efesiensi dan efektifitas. Pendanaan
harus dihitung dengan jelas dengan memperhatikan kerangka hasil yang disusun.

Apabila terdapat dana pendukung, pemohon harus menjelaskan kegunaan dana pendukung
dimaksud, dan memastikan bahwa dana pendukung dimaksud tidak duplikasi / membiayi
kegiatan yang sudah direncanankan dalam proposal. Dana pendukung dimaksud hanya boleh
bersumber dari dalam negeri.

Untuk rincian anggaran, diharapkan dijelaskan secara rinci seperti beberapa contoh di bawah
ini:
1. Besaran honorarium personil yang terlibat dalam proposal sesuai dengan
     kedudukan/jabatan, jumlah bulan atau hari kerja, dll.
2. Besaran anggaran yang akan di sub-kontrak-kan apabila ada.
3. Besaran pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan seperti :
     d. Alat Tulis Kantor dan kelengkapan lainnya;
     e. honorarium pembicara, moderator, MC, dll;
     f. penyewaan tempat acara termasuk akomodasi, konsumsi, soundsystem, dll;
     g. perjalanan/transportasi lokal dan non lokal;
     h. dokumentasi dan pelaporan; dan
     i. publikasi seperti poster, leaflet, spanduk, dll.
4. Besaran biaya untuk pelaksanaan penelitian/riset apabila ada.
5. Semua kegiatan ‟Outreach‟ harus dijelaskan, termasuk desain, percetakkan dll.
6. Semua peralatan ang diperlukan harus dijelaskan, termasuk bentuk dan volume. Semua
     peralatan yang dibeli dengan dana hibah harus digunakan untuk proyek secara eksklusif.
     Jika peralatan digunakan dengan baik, UNDP bisa mengtransfer hak milik peralatan itu
     kepada ORMAS setelah proyek selesai.
7. Penganggaran tidak boleh dilakukan untuk hal yang melibatkan conflict of interest.
     Contohnya penyewaan mobil untuk mendukung kegiatan dari perusahaan milik keluarga
     pemohon (Ormas). Apabila terjadi maka akan dikenakan pengguguran pelaksanaan
     proyek dan dana yang telah digunakan harus dikembalikan.
8. Pengeluaran lain-lain harus didaftar sedetil mungkin dan harus dijelaskan tujuan dan
     peruntukkannya bagi kegiatan proyek.

Contoh tabel format rincian anggaran:
Jenis Kegiatan / Belanja Kegiatan     Harga             Jumlah
                                              Volume
                                    persatuan            Biaya

                  1                    2         3           4

1.1 Simulasi tatacara memilih

 Kotak                                10,000    1      10,000

Paku                                  100       10          1,000

TOTAL

Annex 2
         SURAT PERNYATAAN KETUA, WAKIL DAN ANGGOTA ORMAS YANG BERKOALISI

Judul Proyek                  :

Nama ORMAS penanggung         :
jawab yang menjadi ketua
koalisi
Nama ketua ORMAS Koalisi      :
(telepon, alamat email)
Nama wakil ketua ORMAS        :
Koalisi (telepon, alamat
email)
Daftar ORMAS anggota          :
koalisi
Nama Kontak Person untuk      :
ORMAS penanggung jawab
dan ORMAS anggota koalisi
berikut nomor kontak
(telepon, HP, alamat email)
Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa:

1. Melakukan koalisi untuk melaksanakan proyek tersebut di atas;
2. Menunjuk ORMAS dengan nama ….. sebagai penanggung jawab Koalisi dan juga
   menunjuk saudara ………………….. dari ORMAS penanggung jawab tersebut sebagai
   ketua koalisi.
3. Menunjuk Ketua dari ORMAS ……. sebagai wakil ketua koalisi.
4. Menunjuk Ketua dari ORMAS ……., ……, …… sebagai anggota koalisi.
5. ORMAS yang menjadi penanggung jawab dan ketua koalisi dari ORMAS tersebut berhak
   melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan UNDP dan
   bertanggung jawab penuh atas segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Koalisi.
6. Apabila Ketua Koalisi tidak dapat memenuhi tanggungjawabnya, maka Sekretaris, atau
   Bendahara dari ORMAS penanggung jawab dapat menggantikan peran Ketua Koalisi.
7. Menunjuk satu orang sebagai Kontak Person yang bertanggungjawab untuk
   berkomunikasi dengan DEPDAGRI, UNDP, dan KPU, dan semua mitra lain.

   NAMA TEMPAT PENANDATANGANAN, TANGGAL, BULAN, DAN TAHUN
   KETUA & NAMA ORMAS             WAKIL KETUA & NAMA ORMAS

               (……..)                                               (……)
ANGGOTA & NAMA ORMAS   ANGGOTA & NAMA ORMAS

       (……..)                  (……)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:854
posted:7/15/2011
language:Indonesian
pages:11
Description: Project Proposal Kegiatan Seminar Daerah document sample