Docstoc

Juknis Penyusunan KTSP Program Paket A, Bdan Cindd

Document Sample
Juknis Penyusunan KTSP Program Paket A, Bdan Cindd Powered By Docstoc
					ii   PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
KATA SAMBUTAN




P
     endidikan nasional sangat berperan bagi pembangunan manusia
     karena dapat menginvestasikan perwujudan manusia Indonesia
     yang berakhlak mulia, berkarakter produktif, dan berdaya
saing sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan
rakyat.
    Pendidikan sebagai hak azasi manusia tercantum pada pasal
28B ayat (2) UUD 1945 yang tertulis: “Setiap anak berhak atas
kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 28C ayat (1)
yang tertulis, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui
pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan
dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi,
seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi
kesejahteraan umat manusia”.
    Sejalan dengan Undang-Undang tersebut untuk memenuhi hak-
hak warga negara terhadap akses pendidikan bermutu, Pendidikan
Kesetaraan sebagai salah satu bagian dari Sistem Pendidikan Nasional
di Indonesia, telah diperkenalkan mulai tahun 1990, terutama untuk
kalangan marjinal. Jumlah peserta didik dan lulusan pendidikan
kesetaraan terus meningkat setiap tahun terutama pada tahun 2006,
bahkan secara signifikan telah membantu mereka yang terkendala
dalam menyelesaikan pendidikannya melalui jalur formal. Dengan
demikian keberadaan Pendidikan Kesetaraan menjadi lebih penting
dalam meningkatkan pendidikan sepanjang hayat di negeri ini, dan
terutama untuk menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
yang masih usia sekolah maupun usia dewasa.



                          PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C   iii
    Oleh karena itu, pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan masih
perlu dikembangkan dan diperbaharui, melalui pemikiran kreatif
dan inovatif, pengembangan kurikulum ditingkat penyelenggara
pendidikan kesetaraan mengingat beragamnya kebutuhan, potensi
lokal, dan karakteristik peserta didik kesetaraan. Untuk itulah Petunjuk
Teknis Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
Program Paket A, Paket B, dan Paket C diterbitkan sebagai pedoman
bagi lembaga penyelenggara program pendidikan kesetaraan
   Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa memberikan rahmat
dan hidayahnya kepada kita semua, Amin

                                           Jakarta, Mei 2010
                                            Direktur Jenderal
                                   Pendidikan Nonformal dan Informal




                                         Hamid Muhammad, Ph.D
                                         NIP. 195905121983111001




 iv        PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
PRAKATA




P
     endidikan dapat berperan untuk membangun kreativitas
     dan produktivitas SDM sekaligus penguasaan pengetahuan
     dan keterampilan yang sesuai dengan dunia kerja dan
kesiapanbelajar sepanjang hayat. Pendidikan Kesetaraan dirancang
untuk memberikan pengakuan terhadap pembelajaran mandiri dan
pengetahuan yang diperoleh diluar sekolah. Pendidikan Kesetaraan
menguatkan kreativitas dan produktivitas yang mungkin telah
berkembang pada seseorang melalui pembelajaran kecakapan hidup.
Kreativitas dan produktivitas peserta didik pendidikan kesetaraan
sangat berpengaruh untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia
(SDM). Sumber daya manusia yang kreatif dan produktif akan
menampilkan hasil kerja atau kinerja yang baik, secara perorangan
atau kelompok.

   Untuk meningkatkan mutu pendidikan kesetaraan, Direktorat
Pendidikan Kesetaraan menyusun Petunjuk Teknis Penyusunan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) bagi Pendidikan
Kesetaraan yang memberikan acuan dalam penyusunan kurikulum
yang disesuaikan dengan kebutuhan, potensi lokal, dan karakteristik
peserta didik.




                          PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C   v
   Pedoman ini diharapkan dapat dijadikan pegangan bagi
para pembina, penyelenggara, pamong belajar, dan tutor dalam
memberikan layanan terbaiknyauntuk program-program pendidikan
kesetaraan bagi warga masyarakat.


                                               Jakarta, Mei 2010
                                                    Direktur
                                             Pendidikan Kesetaraan




                                                   Dr. Triyadi
                                           NIP. 195203171979031002




vi       PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
DAFTAR ISI



                                                                                              Halaman

KATA SAMBUTAN .............................................................................             iii
PRAKATA ...........................................................................................      v
DAFTAR ISI ......................................................................................... vii
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................                   1
      A. Rasional ............................................................................           1
      B. Pengertian ........................................................................             2
      C. Dasar Hukum ...................................................................                 3
BAB II KARAKTERISTIK KTSP PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN .. 5
       A. Tujuan Petunjuk Teknis Penyusunan KTSP
          Program Pendidikan Kesetaraan ................................... 5
       B. Hasil yang diharapkan ..................................................... 5
       C. Sasaran .............................................................................. 5
       D. Karakteristik Sasaran dan Komunitas Belajar
          Pendidikan Kesetaraan .................................................... 6
       E. Diversifikasi Layanan ........................................................ 15
       F. Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan ............................... 16
BAB III PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KTSP
        PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN .............................. 28
           A. Rasional ..............................................................................   28
           B. Landasan ............................................................................     29
           C. Tujuan Petunjuk Teknis Penyusunan KTSP
              Pendidikan Kesetaraan .......................................................             30
           D. Lingkup Pembahasan KTSP Program Pendidikan Kesetaraan..                                   30



                                          PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C                         vii
          E. Pelaksanaan Pengembangan KTSP
             Program Pendidikan Kesetaraan ......................................... 31
          F. Prinsip-Prinsip Pengembangan KTSP pada
             Program Pendidikan Kesetaraan ..................................... 32
          G. Acuan Operasional Pengembangan KTSP
             Program Pendidikan Kesetaraan ..................................... 34
          H. Komponen KTSP Program Pendidikan Kesetaraan ........ 37
BAB IV ACUAN PENGEMBANGAN SILABUS PROGRAM
       PENDIDIKAN KESETARAAN ..................................................              43
       A. Pengertian Silabus ...........................................................     43
       B. Prinsip Pengembangan Silabus Pendidikan Kesetaraan ..                              43
       C. Unit Waktu Silabus ...........................................................     44
       D. Pengembangan Silabus ....................................................          45
       E. Langkah-langkah Pengembangan Silabus ......................                        46
BAB V ACUAN PENGEMBANGAN
      RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) ..............                                  50
      A. Pendahuluan ....................................................................    50
      B. Langkah-Langkah Penyusunan
         Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) .......................                      50
      C. Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) ........                              53
BAB VI DESKRIPSI TENTANG PERANGKAT PEMBELAJARAN ........... 54
       A. Pendahuluan .................................................................... 54
       B. Hal-Hal Yang Perlu Disiapkan Sebagai
          Perangkat Pembelajaran .................................................. 54
BAB V PENUTUP ................................................................................ 56




viii           PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
BAB I          PENDAHULUAN



A. Rasional
    Pendidikan Kesetaraan adalah salah satu bagian dari pendidikan
nonformal dan informal yang ditujukan untuk meningkatkan dan
mengembangkan kemampuan peserta didik melalui pembekalan
pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai sistem terstruktur dengan
sistem yang luwes dan fleksibel.
    Pendidikan Kesetaraan Program Paket A setara SD/MI dan Paket B
setara SMP/MTs berfungsi untuk menuntaskan wajib belajar sembilan
tahun terutama pada kelompok usia 15 - 44 tahun dan memberikan
layanan wajib belajar sembilan tahun bagi siapapun yang terkendala
memasuki jalur pendidikan formal karena berbagai hal serta bagi
individu yang menentukan pendidikan kesetaraan atas pilihan sendiri.
Selain itu Program Paket C setara SMA/MA memberikan pelayanan
pendidikan bagi siapapun yang terkendala untuk memasuki jalur
pendidikan formal. Pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan pada
satuan pendidikan nonformal, yaitu: kelompok belajar, Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), pondok
pesantren, komunitas sekolah rumah, lembaga kursus, lembaga
pelatihan, dan satuan pendidikan yang sejenis lainnya.
   Untuk merespon kebutuhan masyarakat terhadap layanan
dan peningkatan mutu jalur Pendidikan Nonformal, Kementerian
Pendidikan Nasional bekerjasama dengan BSNP (Badan Standar
Nasional Pendidikan) telah mempersiapkan berbagai standar
pelayanan sesuai dengan tuntutan UU Sisdiknas no. 20 tahun 2003
dan PP 19 no. 20 tahun 2005 tentang 8 Standar Nasional Pendidikan



                          PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C   1
salah satu yang sudah dihasilkan adalah Standar Isi (SI) Pendidikan
Kesetaraan UU no. 14 tahun 2007.
   Selanjutnya SI Pendidikan Kesetaraan tersebut hanya dijabarkan
kedalam program pembelajaran untuk itu maka Direktorat Pendidikan
Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal
menyusun Petunjuk Teknis Penyusunan KTSP Pendidikan Kesetaraan.
    Petunjuk ini disusun untuk memberikan rambu-rambu teknis
penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program Paket A setara SD/
MI, Paket B setara SMP/MTs, dan Paket C setara SMA/MA. Petunjuk
pelaksanaan ini diharapkan dapat memfasilitasi para penyelenggara,
instansi yang terkait dengan PNFI baik ditingkat Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota dan organisasi-organisasi sosial, kemasyarakatan
dan keagamaan agar dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan
pendidikan kesetaraan Program Paket A setara SD/MI, Paket B setara
SMP/MTs, dan Paket C setara SMA/MA..
B. Pengertian
     1. Pendidikan Kesetaraan
        Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal
        yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/
        MTs, dan SMA/MA yang mencakup Program Paket A setara
        SD/MI, Paket B setara SMP/MTs, dan Paket C setara SMA/MA.
        (Penjelasan Pasal 26 Ayat (3) UU Sisdiknas No. 20/2003). Hasil
        pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil
        program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian
        penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau
        pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional
        pendidikan (UU No. 20/2003, Sisdiknas pasal 26 ayat (6)
     2. Program Paket A setara SD/MI
        Program Paket A adalah program pendidikan dasar pada jalur
        pendidikan nonformal yang dapat diikuti oleh peserta didik
        yang ingin menyelesaikan pendidikan setara SD/MI. Lulusan
        Program Paket A setara SD/MI berhak mendapat ijazah dan



 2          PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
       diakui setara dengan ijazah SD/MI. Selanjutnya Program Paket
       A setara SD/MI disingkat Program Paket A.
   3. Program Paket B setara SMP/MTs
      Program Paket B setara SMP/MTs adalah program pendidikan
      dasar pada jalur pendidikan nonformal yang dapat diikuti
      oleh peserta didik yang ingin menyelesaikan pendidikan
      setara SMP/MTs. Lulusan Program Paket B setara SMP/MTs
      berhak mendapat ijazah dan diakui setara dengan ijazah SMP/
      MTs. Selanjutnya Program Paket B setara SMP/MTs disingkat
      Program Paket B.
   4. Program Paket C setara SMA/MA
      Program Paket C setara SMA/MA adalah program pendidikan
      dasar pada jalur pendidikan nonformal yang dapat diikuti
      oleh peserta didik yang ingin menyelesaikan pendidikan
      setara SMA/MA. Lulusan Program Paket C setara SMA/MA
      berhak mendapat ijazah dan diakui setara dengan ijazah SMA/
      MA. Selanjutnya Program Paket C setara SMA/MA disingkat
      Program Paket C.
   5. KTSP
      KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan
      dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP
      terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan,
      struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan,
      kalender pendidikan, dan silabus.
C. Dasar Hukum
   Dasar hukum penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Program
Paket A, Paket B, dan Paket C adalah :
   1. Undang-Undang Dasar 1945;
   2. Keputusan Mendikbud No. 0131/U/1994 tentang Program
       Paket A dan Paket B;
   3. Instruksi Presiden No. 1 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib
       Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;



                          PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C   3
    4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
        Pendidikan Nasional;
    5. Kep. Mendiknas No. 86/U/2003 tentang Penghapusan UPERS;
    6. Keputusan Mendiknas No. 0132/U/2004 tentang Program
        Paket C;
    7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar
        Nasional Pendidikan;
    8. Instruksi Presiden No. 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional
        Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar
        Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
    9. Permendiknas Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar
        Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
        Menengah;
    10. Permendiknas Nomor 14 tahun 2007 tentang Standar Isi
        Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
    11. Peraturan Menteri Nomor 3 tahun 2008 tentang Standar Proses
        Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.




4          PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
BAB II         KARAKTERISTIK KTSP PROGRAM
               PENDIDIKAN KESETARAAN



A. Tujuan Petunjuk Teknis Penyusunan KTSP Program Pendidikan
   Kesetaraan
   Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan KTSP program
pendidikan kesetaraan ini untuk menjadi acuan bagi satuan
pendidikan Program Paket A, Paket B dan Paket C.
B. Hasil yang diharapkan
   1. Naskah Petunjuk Teknis KTSP Program Pendidikan Kesetaraan.
   2. Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) setiap
      mata pelajaran Program Paket A, Paket B dan Paket C.
   3. Modul KTSP operasional Program Paket A, Paket B dan Paket C.
C. Sasaran
   Sasaran pendidikan kesetaraan terdiri dari:
   1. Kelompok masyarakat usia 15 - 44 tahun yang belum tuntas
      wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
   2. Kelompok masyarakat yang membentuk komunitas belajar
      sendiri dengan flexi learning seperti komunitas sekolahrumah
      (homeschooling) atau komunitas e-learning;
   3. Penduduk yang terkendala ke jalur formal karena berbagai hal:
      a. Potensi khusus, seperti pemusik, atlet, pelukis, dll;
      b. Waktu seperti, pengrajin, buruh dan pekerja lainnya;
      c. Geografi, seperti etnik minoritas, suku terasing, dan terisolir;
      d. Ekonomi, seperti penduduk miskin dari kalangan petani,
          nelayan, penduduk kumuh dan miskin perkotaan, pekerja
          rumah tangga, dan tenaga kerja wanita;



                           PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C     5
        e. Keyakinan, seperti warga pondok pesantren yang tidak
           menyelenggarakan pendidikan formal (madrasah);
        f. Bermasalah sosial/hukum, seperti anak jalanan, korban
           Napza, dan anak Lapas.
D. Karakteristik Sasaran dan Komunitas Belajar Pendidikan Kesetaraan
   Berikut ini adalah karakteristik sasaran dan komunitas belajar
pendidikan kesetaraan:
     1. Kelompok Usia 15- 44 tahun
        Salah satu kendala untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun
        pada skala nasional adalah keragaman pencapaian pendidikan
        masyarakat pada kelompok usia yang beragam. Pada kelompok
        usia 15 - 44 tahun masih banyak yang belum tamat SD/MI, SMP/
        MTs, atau lulusan SD/MI tapi tidak melanjutkan. Menurut data
        Badan Pusat Statistik (BPS) 2004 pada kelompok usia 16-18
        tahun terdapat 871.878 orang putus sekolah SMP/MTs, dan 2,3
        juta lebih yang lulus SD/MI tetapi tidak melanjutkan ke SMP/MTs.
        Sasaran wajib belajar melalui pendidikan nonformal
        difokuskan pada kelompok usia 3 tahun diatas usia sekolah
        tersebut diatas, yaitu 2.509.989 yang merupakan jumlah dari
        putus sekolah SD/MI, dan SMP/MTs serta sebagian dari usia 16
        -18 tahun yang putus lanjut ke SMP/MTs. Angka ini lebih besar
        pula untuk kelompok usia 18 - 44 tahun yang juga merupakan
        sasaran wajar PNFI yang apabila tidak dituntaskan akan
        cenderung menjadi buta aksara.
        Kelompok masyarakat yang membentuk komunitas belajar
        sendiri dengan flexi learning (pembelajaran yang flexibel)
        terdiri atas :
        a. Kelompok masyarakat belajar mandiri atau keluarga yang
           memberikan layanan pembelajaran terbaik bagi anak-
           anaknya melalui sekolahrumah tunggal, sekolahrumah
           majemuk, dan komunitas sekolahrumah. Karakteristik dan
           ciri-ciri kelompok masyarakat sekolahrumah antara lain:



 6          PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
   1) Mandiri;
   2) Produktif;
   3) Supel;
   4) Memiliki pengalaman diluar negeri;
   5) Demokratis;
   6) Disiplin;
   7) Menghargai hak asasi.
b. Kelompok masyarakat yang hidup ditengah kemajuan
   teknologi informasi dan komunikasi yang membentuk
   komunitas belajar secara on-line (e-learning). Karakteristik
   komunitas belajar e-learning antara lain:
   1) Memiliki kemampuan linguistik;
   2) Memiliki kecakapan dalam komunikasi;
   3) Mahir dalam bahasa asing terutama bahasa inggris;
   4) Memiliki wawasan yang luas (alam maya);
   5) Lebih memiliki kemampuan intrapersonal;
   6) Cenderung individual; dan
   7) Akrab dengan teknologi komunikasi.
c. Kelompok masyarakat yang mengaktualisasikan diri dalam
   mewujudkan aspirasi secara mandiri dalam bentuk berbagai
   pendidikan/sekolah alternatif (sekolah alam, sekolah
   kelas campuran dan sejenisnya). Kelompok masyarakat
   ini melihat pentingnya mengembangkan potensi peserta
   didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan
   dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap
   dan kepribadian profesional. Diantara ciri dan karakteristik
   kelompok masyarakat ini adalah:
   1) Memiliki keprihatinan terhadap kondisi pendidikan
       nasional;
   2) Memandang penting pendidikan;
   3) Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan;
   4) Menganggap ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap
       profesional sebagai prasyarat penting dalam pembangunan.



                    PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C   7
    2. Penduduk yang terkendala ke jalur formal
       a. Penduduk berpotensi khusus, seperti pemusik, atlet,
          pelukis dan lain-lain. Karakteristik individu-individu yang
          berpotensi khusus antara lain:
          1) Memiliki keahlian tertentu (spesialisasi);
          2) Menikmati dan mengapresiasi keindahan;
          3) Menjunjung tinggi kebebasan berekspresi;
          4) Tidak suka dengan ikatan-ikatan dan peraturan yang
             mengikat;
          5) Tekun dan profesional dalam bidangnya.
       b. Penduduk yang terkendala waktu untuk sekolah seperti
          pengrajin, buruh, dan pekerja lainnya. Mereka adalah
          penduduk yang memiliki karakteristik antara lain:
          1) Menghabiskan waktu mereka untuk bekerja, waktu
             kosong hanya pada hari sabtu dan minggu atau hari-
             hari libur lainnya;
          2) Cenderung kurang memperhatikan pentingnya belajar
             karena sudah memiliki penghasilan;
          3) Motivasi belajar rendah, karena prioritas hidup mereka
             adalah bekerja untuk mencari nafkah;
          4) Mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal melalui
             penghasilan yang diperoleh dari pekerjaannya;
          5) Dibebani tanggungjawab membantu ekonomi keluarga;
          6) Kemampuan konsentrasi belajar rendah, karena
             fisiknya kelelahan/capek bekerja;
          7) Memiliki pengalaman yang spesifik dalam pekerjaan
             atau bakat tertentu; dan
          8) Tempat tinggal mereka terkonsentrasi ditempat/
             wilayah tertentu seperti lokasi industri/pabrik,
             perkebunan, pantai, dan lain-lain.
    3. Penduduk terkendala geografi, mereka adalah etnis minoritas,
       suku terasing dan terisolir, yang terkonsentrasi pada:
       a. Kawasan perbatasan;



8          PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
   b. Daerah pulau-pulau terpencil;
   c. Daerah-daerah perbatasan antara Indonesia-Malaysia
      (untuk sasaran TKI), seperti di provinsi Kalbar (kabupaten:
      Sambas, Bengkayang, Landak Sanggau, Sintang, Kapuas
      Hulu), Kalteng (Kabupaten Barito Utara), dan Kaltim
      (Kabupaten : Kutai Barat, Malinau, Nunukan);
   d. Daerah-daerah tertinggal sesuai Kep. Menneg.
      Pembangunan Daerah tertinggal No. 001/Kep/M-PDT/
      II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah
      Tertinggal yang menyatakan terdapat 199 kabupaten
      sebagai daerah tertinggal.
4. Kendala ekonomi seperti penduduk miskin dari kalangan
   nelayan, petani, penduduk kumuh dan miskin perkotaan,
   pekerja rumah tangga, dan tenaga kerja wanita
   a. Penduduk Nelayan/Pesisir
      1) Sangat     dipengaruhi      oleh   kehidupan     yang
         mengandalkan laut yang menantang;
      2) Perolehan hasil tangkapan ikan yang tidak menentu;
      3) Tergantung dengan musim ikan yang tidak menentu;
      4) Tergantung dengan musim ikan yang hanya 8 (delapan)
         bulan;
      5) Mengalami kemiskinan yang terstruktur akibat terbelit
         hutang dengan juragan;
      6) Kurang memperhatikan kesehatan dan pendidikan;
      7) Jiwa/watak yang keras dan berjiwa pengikut (follower);
      8) Sedikit sekali memiliki kesempatan mendapat informasi
         dan bimbingan atau penyuluhan.
   b. Penduduk petani, dengan karakteristik sebagai berikut:
      1) Pola pikir sangat sederhana dan praktis baik dalam
         budidaya pertanian maupun kehidupan maupun
         kehidupan sosialnya;
      2) Kurang memiliki keinginan dan kesempatan untuk
         meningkatkan kemampuan teknik pengelolaan
         pertaniannya;



                       PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C   9
           3) Masih tergantung pada keadaan alam;
           4) Kurangnya keterampilan dalam penanganan pasca
               panen dan penguasaan pasar;
           5) Kurang memiliki kemampuan dalam mengakses
               permodalan; dan
           6) Kurang mementingkan pendidikan anggota keluarga.
        c. Pembantu rumah tangga (PRT) dan tenaga kerja wanita
           (TKW) dengan karakteristik sebagai berikut:
           1) Jauh dari keluarga;
           2) Hidup tergantung pada majikan;
           3) Bekerja sepenuh masa tanpa jadwal yang pasti;
           4) Bekerja tanpa deskripsi tugas (mengerjakan apa saja);
           5) Tidak memiliki perlindungan hak hukum;
           6) Tanpa jaminan masa depan yang pasti; dan
           7) Tempat bekerja tertutup dan rawan gangguan
               kekerasan dan seksual.
     5. Faktor keyakinan seperti warga pondok pesantren yang tidak
        menyelenggarakan pendidikan formal (madrasah).
        Karakteristik warga pondok pesantren ini antara lain:
        a. Sangat menghormati dan memandang tinggi kedudukan
           kyai, kyai bagi mereka adalah sumber ilmu pengetahuan
           agama dan figur dalam berperilaku;
        b. Memiliki ilmu pengetahuan agama Islam yang luas dan
           memiliki komitmen yang tinggi dalam mengamalkan
           ajaran agama;
        c. Pada umumnya mereka di daerah pedesaan;
        d. Memiliki semangat keiklasan, kesederhanaan, kemandirian
           dan ukhuwah islamiyah (persaudaraan islam);
        e. Kurang memperhatikan pentingnya ilmu umum; dan
        f. Membutuhkan keterampilan bermata pencaharian.
     6. Bermasalah sosial/hukum seperti anak jalanan, anak lapas
        dan korban narkotika, psikotropika dan zat adiktif (napza)
        a. Anak jalanan, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
           • Memiliki pengalaman yang unik/spesifik untuk hidup
               di jalanan;



10         PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
   •  Mampu mengatasi berbagai masalah untuk bertahan
      hidup;
   • Berumur 7-18 tahun, berasal dari keluarga miskin dan
      korban antara lain, kekerasan dan pelecehan seksual,
      broken home, dan terlantar;
   • Gairah hidup dan motivasi belajar rendah;
   • Sulit beradaptasi dengan keteraturan hidup wajar
      (kumuh, kumul, liar dan kriminal) termasuk, peraturan
      sekolah;
   • Pemakai obat-obat terlarang atau penghisap aibon, minum
      minuman keras, perokok dan gaya hidup seks bebas;
   • Memiliki kemampuan konsentrasi pendek, pikiran
      yang berubah ubah;
   • Hidup nekat dan pemberani;
   • Tidak peduli dengan lingkungan.
b. Anak Lapas, dengan karakteristik mereka sebagai berikut :
   • Gairah hidup dan motivasi belajar rendah;
   • Memiliki pengalaman yang unik dalam hidup di
      masyarakat;
   • Mampu mengatasi berbagai masalah untuk berahan
      hidup;
   • Sulit beradaptasi dengan keteraturan hidup wajar
      (kriminal) termasuk, norma hidup di masyarakat;
   • Berasal dari keluarga miskin dan berumur 12-18 tahun;
   • Pelaku kekerasan, pelecehan seksual dan/atau tindakan
      kriminal lainnya;
   • Pemakai obat-obat terlarang (narkoba), minuman
      keras dan perokok;
   • Membentuk hubungan kekeluargaan berdasarkan
      konsep keluarga komunitas lapas;
   • Terpisah dari keluarganya dan memuliki permasalahan
      emosional;
   • Kemampuan konsentrasi rendah dan tidak fokus;
   • Tidak peduli dengan lingkungan, temperamen keras,
      hidup nekat, dan berjiwa labil (trauma).



                   PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C   11
        c. Korban napza, karakteristik mereka diantaranya adalah :
           • Pemakai obat-obat terlarang atau pengisap aibon,
              peminum minuman keras, perokok, dan gaya hidup
              seks bebas;
           • Korban kekerasan, pelecehan seksual, broken home
              dan terlantar;
           • Putus asa dan gairah hidup rendah;
           • Sulit beradaptasi dengan keteraturan hidup wajar,
              termasuk peraturan sekolah;
           • Tidak memiliki motivasi belajar; serta
           • Hidup nekat dan tidak memiliki pertimbangan yang
              matang dalam mengambil keputusan.
     7. Karakteristik Penyelenggaraan Komunitas Belajar
        Sebagai “community based education”, program pendidikan
        kesetaraan dapat diselenggarakan oleh berbagai bentuk
        organisasi dan komunitas belajar antara lain:
        a. PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)
           PKBM merupakan institusi pendidikan nonformal yang
           dimiliki dan dikelola oleh masyarakat atau ormas,
           orsosmas atau organisasi keagamaan yang didirikan
           untuk pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi,
           budaya, sosial. Ia adalah tempat atau pusat belajar
           masyarakat, dari dan untuk masyarakat yang netral
           fleksibel dengan pemerintah berperan sebagai fasilitator.
           PKBM sebagai lembaga pendidikan nonformal antara lain
           menyelenggarakan pendidikan anak usia dini, keaksaraan
           fungsional, kursus dan pendidikan kesetaraan Program
           Paket A, Paket B, dan Paket C. Hingga saat ini terdapat 3.064
           PKBM yang tersebar di berbagai desa dan kota di Indonesia.
        b. SKB (Sanggar Kegiatan Belajar)
           SKB merupakan institusi pendidikan nonformal yang
           dimiliki dan dikelola oleh Dinas Pendidikan di level
           Kabupaten/Kota. Terdapat 353 SKB yang tersebar di 480



12         PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
   kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sebagai sanggar atau
   pusat kegiatan belajar, SKB melayani berbagai kegiatan
   dan program pendidikan nonformal, termasuk didalamnya
   adalah program pendidikan kesetaraan Program Paket A,
   Paket B, dan Paket C.
c. Pondok Pesantren
   Merupakan salah satu institusi pendidikan tertua di Indonesia.
   Ia muncul bersamaan dengan datangnya Islam di negara ini
   sejak 13 abad yang lalu. Pondok pesantren telah berperan
   penting dalam penyebaran agama Islam dan pengembangan
   sistem pendidikan di bawah pengawasan departemen agama
   yang hingga saat ini mencapai 14.000 pondok pesantren
   berada didaerah-daerah pedesaan dengan peserta didik yang
   sebagian besar adalah kalangan masyarkat miskin, petani
   dan nelayan. Dengan penandatanganan MoU dan kerjasama
   antara Departemen Agama dan Departemen Pendidikan
   Nasional banyak pondok pesantren yang menyelenggarakan
   program pendidikan kesetaraan Program Paket A, Paket B,
   dan Paket C.
d. Sekolahrumah
   Adalah layanan pendidikan yang secara sadar, teratur dan
   terarah dilakukan oleh orang tua/keluarga di rumah atau
   tempat lain dimana proses belajar mengajar berlangsung
   dalam suasana yang kondusif dengan tujuan agar setiap
   potensi anak yang unik dapat berkembang secara maksimal.
   Sekolahrumah diklasifikasikan kedalam beberapa format:
   1) Sekolahrumah tunggal yang dilaksanakan oleh orang
       tua dalam satu keluarga dan tidak bergabung dengan
       keluarga lain;
   2) Sekolahrumah majemuk yang dilaksanakan oleh orang
       tua dari dua atau lebih keluarga lain yang menerapkan
       sekolahrumah;



                    PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C    13
        3) Komunitas sekolahrumah yang merupakan gabungan
           beberapa sekolahrumah majemuk, pendidikan
           kesetaraan menjadi sistem alternatif bagi sekolahrumah.
        4) Sekolah Alam
           Merupakan bentuk suatu pelayanan pendidikan
           yang menyatu dengan alam. Menerapkan proses
           pembelajaran “belajar bersama” yang diwujudkan
           dalam karya nyata melalui metode belajar yang
           terbuka, nyata dan menyenangkan. Tutor lebih
           berperan sebagai fasilitator dan dinamisator yang
           memberi semangat kepada peserta didik untuk
           selalu gemar berekspresi dan bereksplorasi dengan
           memanfaatkan alam sekitar sebagai laboratorium.
     e. Sekolah Multigrade Teaching /Multigrade Class
        Peserta didik yang berbeda-beda tingkatan/level/kelas
        dicampur dan ditempatkan dalam satu kelas. Sekolah
        jenis ini banyak ditemukan tidak saja di negara-negara
        berkembang tapi juga di negara-negara industri. Sekolah
        jenis ini muncul akibat dari jumlah tutor yang lebih sedikit
        dari jumlah kelas yang ada. Sehingga seorang tutor harus
        mengajar lebih dari satu kurikulum dalam satu kelas dan
        dalam waktu yang sama. Jenis sekolah ini juga dapat
        mengikuti dan menyelenggarakan program pendidikan
        kesetaraan karena pendidikan kesetaraan memberikan
        peluang adanya sistem pindah jalur bagi peserta didik.
     f. Susteran
        Merupakan institusi pendidikan untuk para biarawati di
        lingkungan umat Katolik yang dapat menyelenggarakan
        pendidikan kesetaraan. Susteran yang tersebar di berbagai
        daerah di Indonesia baik dengan sarana dan prasarana
        gereja maupun yang terpisah dari gereja dapat berperan
        dalam memperluas akses dan meningkatkan mutu
        pendidikan kesetaraan di lingkungan umat Katolik.



14      PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
       g. Diklat-diklat dan UPT
          Dalam rangka memperluas akses pendidikan kesetaraan,
          Departemen Pendidikan Nasional telah menjalin kerjasama
          dengan berbagai departemen, pusat pendidikan dan
          latihan, maupun unit pelaksana teknis yang dimiliki oleh
          berbagai departemen, khususnya yang telah menjalin
          kerjasama dengan Departemen Pendidikan Nasional dapat
          menjadi penyelenggara pendidikan kesetaraan.
       h. Rumah Singgah dan Lembaga yang menyelenggarakan
          Pendidikan Kesetaraan lainnya
E. Diversifikasi Layanan
   Diversifikasi layanan pendidikan kesetaraan diselenggarakan
dalam bentuk:
   1. Pangkalan belajar, yaitu layanan pendidikan kesetaraan yang
      mangkal pada suatu tempat yang tidak terjangkau oleh jenis
      dan model layanan pendidikan nonformal lainnya. Pangkalan
      belajar menjadi pusat pembelajaran pendidikan kesetaraan
      bagi masyarakat terdekat dan sekitarnya serta memfasilitasi
      unit-unit kecil terdekat yang melaksanakan pendidikan
      kesetaraan. Tutor dari pangkalan belajar mendatangi unit-unit
      kecil pembelajaran yang menjadi binaannya secara bergilir
      sesuai dengan jadwal yang disepakati.
   2. Pembelajaran langsung (tutor dan peserta didik bertatap muka
      secara langsung), yaitu model layanan pembelajaran yang
      dilakukan dalam bentu tatap muka langsung antara tutor dengan
      peserta didik baik secara perseorangan maupun kelompok.
   3. Lumbung sumber daya (orientasi basis komunitas), yaitu layanan
      pendidikan kesetaraan yang dilakukan pada beberapa invidu atau
      kelompok masyarakat yang terkumpul dalam pusat pembelajaran
      yang selanjutnya melaksanakan proses belajar mengajar secara
      tutorial. Layanan ini dapat diawali dengan memberikan pelatihan
      kepada konstituen utama yang selanjutnya diminta manjadi
      volunteer untuk pengembangan program di tengah-tengah
      komunitas masyarakatnya masing-masing.



                           PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C   15
     4. Layanan pendidikan bergerak/mobile education service
        (sistem pelayanan pendidikan dengan sistem jemput bola),
        merupakan layanan pendidikan kesetaraan dengan sistem
        jemput bola yang dilakukan oleh tutor pada peserta didik dari
        suatu tempat ke tempat yang lain. Layanan dapat dilakukan
        melalui “kelas berjalan” berupa mobil yang berkeliling
        atau dengan tutor kunjung menggunakan sepeda motor
        yang dilengkapi dengan peralatan belajar yang diperlukan.
        Pada pelaksanaannya, kelas berjalan atau tutor kunjung
        tersebut secara rutin mengunjungi peserta didik baik secara
        perseorangan maupun kelompok.
     5. E-Learning (pembelajaran secara online bagi peserta didik
        yang sulit untuk bertemu langsung dengan tutor), yaitu
        pembelajaran pendidikan kesetaraan secara online sebagai
        alternatif bagi peserta didik yang relatif sulit untuk bertemu
        langsung dengan tutor atau meninggalkan tempat kerjanya.
F. Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan
     1. Kurikulum
        KTSP pendidikan kesetaraan dan silabusnya untuk Program
        Paket A, Paket B, dan Paket C disusun secara induktif, tematik
        dan berbasis kecakapan hidup, serta sesuai dengan konteks
        lokal dan global. Kurikulum Paket A dan Paket B disusun
        oleh tim pengembang dan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan
        Kabupaten/Kota, sedangkan Paket C oleh Dinas Pendidikan
        Provinsi sebagai lembaga yang bertanggungjawab di bidang
        pendidikan serta berdasarkan kerangka dasar kurikulum
        dan standar kompetensi lulusan pendidikan kesetaraan.
        Penyusunan struktur kurikulum mengacu pada standar nasional
        pendidikan dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi
        lokal maupun global serta memperhatikan karakteristik
        daerah, ciri khas pendidikan kesetaraan dan peserta didik.
        Muatan kurikulum pendidikan kesetaraan mengacu pada
        standar nasional pendidikan yang meliputi mata pelajaran,



16          PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
   muatan lokal dan pengembangan diri. Kedalaman muatan
   kurikulum dapat disajikan per derajat (level) atau tingkat
   pencapaian kompetensi. Muatan kurikulum disusun dengan
   memperhatikan kebutuhan dan potensi lokal maupun
   global serta memperhatikan karakteristik daerah, ciri khas
   pendidikan kesetaraan dan peserta didik. Pengaturan beban
   belajar diatur dengan menggunakan dua sistem jam belajar :
   a. Pertemuan sistem tatap muka (reguler);
   b. Sistem satuan kredit kompetensi (SKK), kedua model
      pengaturan beban belajar dilakukan agar lebih cocok
      dengan ciri pendidikan kesetaraan yang menekankan
      program pembelajaran secara mandiri dan moduler, serta
      dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan
      peserta didik.
2. Mata Pelajaran Untuk Sasaran Beragam
   Selain mata pelajaran yang diterapkan dalam muatan
   kurikulum pendidikan kesetaraan, mata pelajaran muatan
   lokal dan pengembangan diri harus lebih disesuaikan dengan
   sasaran peserta didik yang beragam, seperti berikut :
   a. Sekolah rumah
       Materi yang harus dikenalkan adalah keterampilan bidang
       musik, seni, sastra, olahraga, serta keterampilan sosial dan
       spiritual.
   b. E-Learning
       Materi bidang komputer, undang-undang cyber, serta
       teknologi informasi dan komunikasi.
   c. Sekolah alternatif (sekolah alam dan kelas campuran)
       Materi     tentang      ekosistem,    lingkungan,    polusi,
       pembangunan berkesinambungan.
   d. Petani
       Materi kecakapan hidup (life skill) yang disesuaikan
       dengan kondisi dan keperluan masyarakat pertanian.
   e. PRT dan TKW



                        PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C   17
           Materi tentang keterampilan kerumahtanggaan, teknik
           komunikasi, bahasa yang digunakan ketika bekerja, hak
           dan kewajiban sebagai buruh.
        f. Nelayan
           Materi kecakapan hidup yang berkaitan dengan usaha
           perikanan.
        g. Anak jalanan, anak lapas dan korban narkotika,
           psikotropika, dan zat adiktif (napza)
           Materi tentang pengetahuan kesehatan umum dan
           kesehatan seksual, hukum dan kriminal, bimbingan
           konseling dan budi pekerti.
     3. Proses Pembelajaran
        a. Pendekatan
           1) Induktif, pendekatan melalui kejadian atau fenomena
              empirik dengan menekankan pada pengalaman langsung;
           2) Tematik, pendekatan yang mengorganisasikan
              pengalaman dan mendorong terjadinya pengalaman
              belajar yang meluas dan tidak tersekat–sekat oleh
              batasan pokok bahasan;
           3) Konstruktif,    pendekatan       yang     menumbuhkan
              pengakuan bahwa setiap peserta didik mempunyai
              pandangan sendiri terhadap dunia dan alam sekitarnya
              berdasarkan pengalaman individu dalam menghadapi
              dan menyelesaikan situasi yang tidak tentu, pembelajaran
              konstruktif dilaksanakan melalui pandangan individual
              peserta didik untuk membangun makna;
           4) Partisipatif andragogis, pendekatan menumbuhkan
              kerjasama dalam menemukan dan menggunakan hasil
              temuannya yang berkaitan dengan lingkungan sosial;
           5) Berbasis lingkungan, pendekatan yang meningkatkan
              relevansi dan kebermanfaatan pembelajaran bagi
              peserta didik sesuai potensi dan kebutuhan lokal.




18         PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
b. Metode Pembelajaran
   1) Metode kooperatif, memfasilitasi peserta didik untuk
       menguasai suatu konsep atau keterampilan bukan saja
       untuk diri sendiri tapi juga untuk rekan-rekannya;
   2) Metode interaktif, kaidah yang melibatkan interaksi
       antara tutor, peserta didik, dan lingkungannya;
   3) Metode eksperimen, menjalankan kajian suatu
       fenomena yang berlaku dalam alam sekitar;
   4) Tutorial, pendidik menerangkan pelajaran dan membuka
       peluang kepada peserta didik untuk bertanya;
   5) Diskusi, pendidik menugaskan peserta didik untuk
       mendiskusikan isu tertentu yang berkaitan dengan
       tema pelajaran;
   6) Penugasan, tugas-tugas yang berkaitan dengan pelajaran;
   7) Praktek, memberikan contoh membuat keterampilan
       dan kemudian diterapkan;
   8) Belajar mandiri, proses belajar di luar jam belajar;
   9) Demonstrasi, menggunakan peragaan;
   10) Observasi, memperhatikan dan menganalisa objek
       pembelajaran;
   11) Simulasi, dengan menggunakan alat peraga;
   12) Studi     kasus,     mengembangkan         kemampuan
       memecahkan masalah.
c. Metode Pembelajaran Untuk Sasaran Beragam
   1) Sekolah rumah, bersifat demokratis, kekeluargaan
      yang disiplin dan terbuka;
   2) E-Learning, tatap muka audio visual dan internet;
   3) Sekolah alternatif (alam dan campuran), melalui
      praktek lapangan;
   4) PRT dan TKW, melalui praktek yag berkaitan dengan
      kerumahtanggaan;
   5) Petani dan nelayan, melalui praktek lapangan dan
      magang;



                   PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C   19
        6) Anak jalanan, lapas dan korban napza, metode
           pembelajaran lebih realistik (pengalaman di lapangan),
           kondusif dan memberi motivasi.
     d. Pembelajaran dengan modul
        Suatu pendekatan pembelajaran yang berfokuskan
        penguasaan kompetensi dari bahan kajian yang dipelajari
        peserta didik dengan waktu tertentu sesuai dengan
        potensi dan kondisinya.
        Fungsi pembelajaran modul adalah untuk memastikan
        semua peserta didik menguasai kompetensi yang
        diharapkan dalam suatu materi ajar sebelum pindah ke
        materi ajar selanjutnya melalui pembelajaran mandiri.
        Tujuan pembelajaran modul adalah untuk mengurangi
        keragaman kecepatan belajar dari peserta didik agar
        mencapai suatu tingkat pencapaian kompetensi tertentu
        sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah disusun
        secara sistematis dan terstruktur.
        Pembelajaran modul bermanfaat untuk:
        1) Meningkatkan efektifitas pembelajaran tanpa harus
           melalui tatap muka secara teratur karena kondisi
           geografis, sosial ekonomi dan situasi masyarakat;
        2) Menentukan dan menetapkan waktu belajar yang
           lebih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan
           belajar peserta didik;
        3) Secara tegas mengetahui pencapaian kompetensi
           peserta didik secara bertahap melalui kriteria yang
           ditetapkan dalam modul;
        4) Mengetahui kelemahan atau kompetensi yang belum
           dicapai peserta didik berdasarkan kriteria yang
           ditetapkan dalam modul sehingga tutor memutuskan
           dan membantu peserta didik untuk memperbaiki
           belajarnya dan melakukan penanggulangan.



20      PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
   Pendidik pada pendidikan kesetaraan harus memiliki kompetensi
   akademik, profesional, personal/kepribadian dan sosial serta
   didukung dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai:
   a. Kompetensi profesional, personal dan sosial
       Pendidik pada pendidikan kesetaraan harus memiliki:
       1) Kompetensi profesional yang berupa:
          a) penguasaan materi pembelajaran;
          b) pedagogik      dan     andragogik       (mengelola
              pembelajaran nonformal);
          c) pengalaman mengajar dalam bidang pendidikan
              nonformal.
       2) Kompetensi personal yang berupa kepribadian yang
          menjadi teladan, berakhlak mulia, sabar, ikhlas; dan
       3) Kompetensi sosial dalam berkomunikasi dan bergaul
          secara efektif.
   b. Kualifikasi Akademik
       Syarat kualifikasi akademik yang harus dimiliki pendidik
       pada pendidikan kesetaraan (tutor) adalah sebagai berikut:
       1) Tutor Paket A minimal memiliki kualifikasi akademik
          SMA/MA atau sederajat, ditambah sertifikat pelatihan
          tutor.
       2) Tutor Paket B minimal memiliki kualifikasi akademik
          Diploma II atau yang sederajat, ditambah sertifikat
          pelatihan tutor.
       3) Tutor Paket C minimal memiliki kualifikasi akademik
          Diploma III      atau sederajat, ditambah sertifikat
          pelatihan tutor.
       4) Nara sumber teknis (NST) dengan kompetensi/
          kualifikasi sesuai dengan mata pelajaran keterampilan
          yang dia punya, seperti penyuluh pertanian atau
          kelompok tani nelayan andalan (KTNA).



                       PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C   21
        Tenaga kependidikan pada pendidikan kesetaraan sekurang-
        kurangnya terdiri atas pengelola kelompok belajar, tenaga
        administratif, tenaga perpustakaan dan tenaga laboratorium
        (mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2003 dan PP 19 Tahun 2005).
     5. Peserta Didik
        a. Peserta didik Program Paket A adalah warga masyarakat
           yang :
           1) Belum menempuh pendidikan di SD, dengan prioritas
              kelompok usia 15 – 44 tahun;
           2) Putus sekolah dasar;
           3) Tidak menempuh sekolah formal karena pilihan sendiri;
           4) Tidak dapat bersekolah karena berbagai faktor
              (potensi, waktu, geografi, ekonomi, sosial dan hukum,
              dan keyakinan).
        b. Peserta didik Program Paket B adalah warga masyarakat yang:
           1) Lulus Paket A/ SD/ MI;
           2) Belum menempuh pendidikan di SMP/MTs dengan
               prioritas kelompok usia 15 – 44 tahun;
           3) Putus SMP/MTs;
           4) Tidak menempuh sekolah formal karena pilihan sendiri;
           5) Tidak dapat bersekolah karena berbagai faktor
               (potensi, waktu, geografi, ekonomi, sosial dan hukum,
               dan keyakinan).
        c. Peserta didik Program Paket C adalah warga masyarakat
           yang :
           1) Lulus Paket B/ SMP/ MTs;
           2) Putus SMA /MA, SMK / MAK dengan prioritas kelompok
              usia 18 – 44 tahun;
           3) Tidak menempuh sekolah formal karena pilihan sendiri;
           4) Tidak dapat bersekolah karena berbagai faktor
              (potensi, waktu, geografi, ekonomi, sosial dan hukum,
              dan keyakinan).




22         PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
   d. Penempatan peserta didik
       Penempatan peserta dilakukan dengan berbagai cara:
       1) Verifikasi hasil pendidikan terakhir yang diperoleh
          (dibuktikan dengan raport dan/atau ijazah);
       2) Seleksi melalui wawancara atau tes tertulis yang
          dilakukan oleh tutor atau petugas yang ditunjuk oleh
          penyelenggara;
       3) Apabila syarat pertama dapat dibuktikan secara sah,
          maka peserta didik dapat langsung ditempatkan;
       4) Tes penempatan digunakan untuk menempatkan pada
          tingkatan yang sesuai dengan kemampuan yang tidak
          dapat dibuktikan syarat pertama (a) dan kedua (b).
6. Sistem Pindah Jalur (Multi Entri - Multi Exit)
   Pasal 12 ayat (1) UU Sisdiknas No. 20/2003 memberikan
   hak kepada setiap peserta didik untuk pindah ke program
   pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang
   setara. Perpindahan jalur dapat dilakukan melalui proses
   penyetaraan yang akan menentukan kompetensi peserta didik
   dan kesesuaiannya terhadap tingkatan atau derajat tertentu.
   Sistem ini memungkinkan peserta didik pendidikan kesetaraan
   dapat keluar dengan berbagai alasan (masalah ekonomi,
   pekerja, pindah tempat), tetapi mereka tetap berpeluang
   masuk kembali ke pendidikan kesetaraan dengan menunjuk
   portofolio apabila keadaan telah memungkinkan.
   Calon peserta didik yang belum mempunyai catatan
   perkembangan pencapaian kompetensi dapat masuk ke
   pendidikan kesetaraan melalui tes penempatan tingkatan/
   derajat. Peserta didik pendidikan formal dapat pindah ke
   pendidikan kesetaraan dalam jejang pendidikan yang sama
   disesuaikan dengan kompetensi atau tingkatan/derajat.
7. Sarana dan Prasarana
   Proses belajar mengajar dapat dilaksanakan di berbagai lokasi
   dan tempat yang sudah ada baik milik pemerintah, masyarakat




                       PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C   23
        maupun pribadi, seperti gedung sekolah, madrasah, sarana-
        sarana yang dimiliki pondok pesantren, Pusat Kegiatan
        Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB),
        masjid atau lembaga/organisasi peduli/penggiat pendidikan
        kesetaraan.
     8. Administrasi
        Untuk menunjang kelancaran pengelolaan kelompok belajar
        diperlukan sarana administrasi sebagai berikut :
        a. Papan nama kelompok belajar
        b. Papan struktur organisasi penyelenggara
        c. Kelengkapan     administrasi     penyelenggaraan                dan
           pembelajaran (format terlampir) yang meliputi :
           1) Buku induk peserta didik dan tutor;
           2) Buku tamu;
           3) Buku daftar hadir peserta didik dan tutor;
           4) Buku keuangan/kas umum;
           5) Buku daftar inventaris;
           6) Buku agenda pembelajaran;
           7) Buku laporan bulanan tutor;
           8) Buku agenda surat masuk dan keluar;
           9) Buku daftar nilai peserta didik;
           10) Buku tanda terima ijazah.
     9. Pengelolaan
        a. Pembinaan dan Pengawasan
           1) Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan
              Informal melalui Direktorat Pendidikan Kesetaraan
              melaksanakan pembiayaan terhadap penyelenggaraan
              pendidikan kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan
              Paket C melalui pengadaan kurikulum, modul dan
              berbagai acuan pendidikan kesetaraan.
           2) Pejabat pada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/
              Kota yang membidangi PNFI membina pelaksanaan



24         PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
      penyelenggaraan kegiatan belajar, evaluasi dan
      kegiatan lain yang berkaitan.
   3) Penilik PNFI di kecamatan memantau pelaksanaan
      kegiatan pendidikan dan pembelajaran secara rutin.
b. Proses Pelaksanaan Program
   1) Tahap Persiapan
      a) Pejabat pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
          yang membidangi PNFI mengadakan komunikasi
          dengan tokoh masyarakat, kepala desa/kelurahan,
          kyai, ulama, dai, ketua orsosmas, ketua LSM
          (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan tokoh
          masyarakat yang lain.
      b) Pejabat pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
          yang membidangi PNFI, penilik PNFI/TLD (tenaga
          lapangan dikmas) di kecamatan bersama dengan
          para tokoh masyarakat mengadakan sosialisasi
          program kepada masyarakat luas.
      c) Pejabat pada Dinas Pendidikan Kabupaten/
          Kota yang membidangi PNFI, penilik PNFI/ TLD di
          kecamatan bersama dengan tokoh masyarakat
          mengidentifikasi penyelenggara program, tempat
          belajar calon peserta didik dan tenaga pendidik.
      d) Penyelenggara program membuat kesepakatan
          dengan tenaga pendidik dan peserta didik tentang
          kegiatan belajar.
      e) Penyelenggara program menyiapkan tempat
          kegiatan belajar, modul, bahan dan peralatan
          praktek,     pendidikan       keterampilan    dan
          perlengkapan lain.
   2) Tahap Pelaksanaan
      a) Memulai kegiatan belajar sesuai dengan jadwal
          kegiatan.
      b) Melaksanakan kegiatan belajar.



                   PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C   25
              c) Memberi bimbingan baik secara individu maupun
                 kelompok.
              d) Melaksanakan kegiatan evaluasi.
              e) Melayani dan memenuhi kebutuhan peserta didik,
                 pendidik dan tenaga kependidikan.
           3) Pasca pembelajaran
              a) Membantu memfasilitasi peserta didik yang akan
                 melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
              b) Membantu peserta didik yang telah lulus/tamat
                 belajar untuk menciptakan kegiatan usaha.
              c) Membantu peserta didik yang telah lulus/tamat
                 untuk mendapatkan lapangan kerja.
              d) Mendata peserta didik yang telah bekerja.
     10. Pembiayaan
        Pembiayaan penyelenggaraan program diambil dari Anggaran
        Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan
        dan Belanja Daerah (APBD I dan II), swadaya masyarakat dan
        sumber dana lain yang sah tidak mengikat. Diantara komponen
        pendanaan yang perlu mendapat perhatian adalah :
        a. Pengadaan bahan dan peralatan belajar, buku/modul dan
           alat tulis untuk penyelenggara dan peserta didik;
        b. Pengadaan bahan, peralatan praktek dan keterampilan;
        c. Honorarium pendidik;
        d. Honorarium penyelenggara;
        e. Transport pendidik dan tenaga kependidikan;
        f. Pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan;
        g. Evaluasi dan ujian;
        h. Beasiswa bagi peserta didik yang prestasinya cemerlang;
        i. Pendataan di lapangan;
        j. Monitoring dan evaluasi program;
        k. Pelaporan.




26         PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
11. Partisipasi Masyarakat
   Penyelenggaraan program kesetaraan Paket A, Paket B, dan
   Paket C adalah berbasis kemasyarakatan. Oleh karena itu,
   setiap penyelenggaraan dianjurkan selalu menjalin kerjasama
   dengan semua pihak dan komponen dalam masyarakat,
   sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, perusahaan,
   instansi pemerintah dan tokoh masyarakat demi meningkatkan
   mutu pendidikan.
12. Informasi Manajemen
   Penyelenggaraan program memerlukan Sistem Informasi
   Manajemen (SIM). Sistem ini diperlukan untuk mendapat,
   mengetahui, memantau dan menganalisis perkembangan
   dan kemajuan program dengan baik. SIM menjadi tanggung
   jawab Direktorat Pendidikan Kesetaraan, Direktorat Jenderal
   Pendidikan Nonformal dan Informal dengan melibatkan
   seluruh komponen pelaksana di daerah.




                       PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C   27
BAB III PENYUSUNAN DAN
        PENGEMBANGAN KTSP PROGRAM
        PENDIDIKAN KESETARAAN


A. Rasional
    Dalam pelaksanaannya, pendidikan kesetaraan mengacu pada
kurikulum yang berlaku. Kurikulum adalah seperangkat rencana
dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta
cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan
tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian
dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan
dan peserta didik. Oleh sebab itu, kurikulum disusun oleh satuan
pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan
dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah.
    Pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)
pendidikan kesetaraan yang beragam mengacu pada standar nasional
pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional.
Standar nasional pendidikan terdiri atas :
    1. Standar isi;
    2. Standar proses;
    3. Standar kompetensi lulusan;
    4. Standar tenaga kependidikan;
    5. Standar sarana dan prasarana;
    6. Standar pengelolaan;
    7. Standar pembiayaan; dan
    8. Standar penilaian pendidikan.
   Dua dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut yaitu
Standar Isi (SI) dan Standar Kopetensi lulusan (SKL) merupakan acuan
utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum.



28        PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
    Undang - Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 (UU
20/2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Perturan Pemerintah
Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 (PP 19/2005) tentang Standar
Nasional Pendidikan mengamanatkan kurikulum pada KTSP jenjang
pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan pendidkan
dengan mengacu kepada SI dan SKL serta berpedoman pada panduan
yang disusun oleh Bandan Standar Nasioanal Pendidikan (BSNP).
Selain dari itu, penyusunan KTSP juga harus mengikuti ketentuan lain
yang menyangkut kurikulum dalam UU 20/2003 dan PP 19/2005.
    Panduan yang disusun BSNP terdiri atas dua bagian. Pertama,
panduan umum yang memuat ketentuan umum pengembangan
kurikulum yang dapat diterapkan pada satuan pendidikan dengan
mengacu pada Standar Kompetensi Dasar yang terdapat dalam
SI dan SKL. Termasuk dalam ketentuan umum adalah penjabaran
amanat dalam UU 20/2003 dan ketentuan PP 19/2005 serta prinsip
dan langkah yang harus diacu dalam pengembangan KTSP. Kedua,
model KTSP sebagai salah satu contoh hasil akhir pengembangan
KTSP dengan mengacu pada SI dan SKL dengan berpedoman pada
panduan umum yang dikembangkan BSNP. Sebagai model KTSP,
tentu tidak dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh daerah di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan hendaknya
digunakan sebagai referensi.
    Panduan pengembangan kurikulum disusun antara lain agar
dapat memberi kesempatan peserta didik untuk :
    1. Belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
        Maha Esa;
    2. Belajar untuk memahami dan menghayati;
    3. Belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif;
    4. Belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain;
    5. Belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui
        proses belajar aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.
B. Landasan
   Pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)
pendidikan kesetaraan berlandasakan pada :



                          PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C   29
     1. Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003
        tentang Sistem Pendidikan Nasional.
     2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005
        tentang Standar Nasional Pendidikan.
     3. Standar Isi
     4. Standar isi (SI) mencakup lingkup materi dan tingkat
        kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang
        dan jenis pendidkan tertentu. Termasuk dalam SI adalah
        kerangka dasar dan struktur kurikulum, Standar kompetensi
        (SK), Kompetensi Dasar (KD) setiap mata pelajaran pada setiap
        semester dari setiap jenis dan jenjang pendidikan dasar dan
        menengah. SI ditetapkan dengan Kepmendiknas No. 22 Tahun
        2006.
     5. Standar Kompetensi Lulusan
     6. Standar kompetensi lulusan (SKL) merupakan kualifikasi
        kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan
        dan keterampilan sebagaimana yang ditetapkan dengan
        Kepmendiknas No. 23 Tahun 2006.
     7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.14 Tahun 2007
        tanggal 18 April 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket
        A, Paket B, dan Paket C.
C. Tujuan Petunjuk Teknis Penyusunan KTSP Pendidikan Kesetaraan
    Tujuan Petunjuk Teknis Penyusunan KTSP ini yakni untuk
menjadi acuan bagi tutor, penyelenggara, penilik, pejabat pada
Dinas Pendidikan yang membidangi PNFI, dan UPT/UPTD SKB untuk
mengembangkan KTSP yang akan ditetapkan oleh kepala dinas
pendidikan kabupaten/kota dan dinas pendidikan provinsi yang
bertanggung jawab di bidang pendidikan dalam Program Paket A,
Paket B, dan Paket C dalam pengembangan kurikulum yang akan
dilaksanakan pada tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan.
D. Lingkup Pembahasan KTSP Program Pendidikan Kesetaraan
    Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai
tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai




30          PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai
tujuan pendidikan tertentu.
    KTSP Program Paket A, Paket B, dan Paket C adalah kurikulum
operasional yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
dan Dinas Pendidikan Provinsi dan dilaksanakan di masing-masing
satuan pendidikan. Kurikulum operasional terdiri dari :
    1. Tujuan pendidikan
    2. Struktur dan muatan kurikulum
    3. Kalender pendidikan
    4. Silabus
    Silabus adalah rencana pembelajaran pada satu dan atau
kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar
kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan
pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/
alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan
kompetensi dasar ke dalam materi pokok/pembelajaran, kegiatan
pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian.
E. Pelaksanaan Pengembangan KTSP Program Pendidikan Kesetaraan
   1. Analisis Konteks
      a. Mengidentifikasi SI dan SKL sebagai acuan dalam
         pengembangan KTSP.
      b. Menganalisis kondisi yang ada di satuan pendidikan yang
         meliputi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan,
         sarana-prasarana, biaya dan program-program.
      c. Menganalisis peluang dan tantangan yang ada di
         masyarakat dan lingkungan sekitar diantaranya: forum
         tutor pendidikan kesetaraan, LSM, PKBM, Asosiasi Profesi,
         dunia industri dan dunia kerja, sumber daya alam dan
         sosial-budaya.
   2. Mekanisme Pengembangan
      a. Tim Pengembang
         Tim pengembang KTSP pada Program Paket A, Paket B,
         dan Paket C ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan



                          PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C   31
           Kabupaten/Kota, disesuaikan dengan kondisi masing-
           masing wilayah. Di dalam kegiatannya, tim pengembang
           melibatkan penilik, forum tutor pendidikan kesetaraan,
           narasumber, serta pihak lain yang terkait. Supervisi
           dilakukan oleh dinas yang bertanggung jawab di bidang
           pendidikan tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi.
        b. Kegiatan
           Pengembangan KTSP merupakan bagian dari pelaksanaan
           Program Paket A, Paket B, dan Paket C. Kegiatan ini dapat
           berbentuk rapat kerja atau lokakarya yang diselenggarakan
           secara berkala dalam jangka waktu sebelum tahun
           pelajaran baru. Tahap kegiatan KTSP secara garis besar
           meliputi: penyiapan dan penyusunan draft, review dan
           revisi, serta finalisasi, pemantapan dan penilaian. Langkah
           yang lebih rinci dari masing-masing kegiatan diatur dan
           diselenggarakan oleh tim pengembang.
        c. Pemberlakuan
           Dokumen KTSP dinyatakan berlaku setelah ditetapkan
           oleh dinas pendidikan kabupaten/kota untuk program
           Paket A dan Paket B, serta oleh dinas pendidikan provinsi
           untuk program Paket C.
F. Prinsip-Prinsip Pengembangan KTSP pada Program Pendidikan
   Kesetaraan
   KTSP Program Paket A, Paket B, dan Paket C dikembangkan sesuai
dengan relevansinya oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan
mengacu pada SI dan SKL BSNP, serta berpedoman pada panduan
pengembangan KTSP yang relevan dengan mempertimbangkan
berdasarkan prinsip-prinsip ini :
     1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan
        kepentingan peserta didik serta lingkungannya.
        Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa
        peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan



32         PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
   kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan
   bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
   sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga
   negara yang demokratis dan bertanggungjawab.
   Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan
   kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi,
   perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik
   serta tuntutan lingkungan. Memiliki posisi sentral berarti
   kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik.
2. Beragam dan terpadu
   Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman
   karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis
   pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap
   perbedaan agama, suku, budaya, adat-istiadat, status sosial
   ekonomi dan jender. Kurikulum meliputi substansi komponen
   muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan
   diri secara terpadu serta disusun dalam keterkaitan dan
   kesinambungan yang bermakna dan tepat antar substansi.
3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan,
   teknologi dan seni
   Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa
   ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berkembang
   secara dinamis. Oleh karena itu semangat dan isi kurikulum
   memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk
   mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu
   pengetahuan, teknologi dan seni.
4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan
   Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan
   pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menjamin
   relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan
   termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia
   usaha, dan dunia kerja. Oleh karena itu pengembangan
   keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan



                       PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C   33
        sosial, keterampilan akademik dan keterampilan vokasional
        merupakan keniscayaan.
     5. Menyeluruh dan berkesinambungan
        Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi
        kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang
        direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar
        semua jenjang pendidikan.
     6. Belajar sepanjang hayat
        Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan,
        pembudayaan,       dan pemberdayaan peserta didik yang
        berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan
        keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal
        dan informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan
        lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan
        manusia seutuhnya.
     7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah
        Kurikulum      dikembangkan      dengan      memperhatikan
        kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk
        membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
        bernegara. Kepentingan nasional kepentingan daerah harus
        saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan motto
        Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan
        Republik Indonesia (NKRI).
G. Acuan Operasional Pengembangan KTSP Program Pendidikan
   Kesetaraan
     KTSP disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
     1. Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia
        Keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia menjadi
        dasar pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh.
        Kurikulum disusun yang memungkinkan semua mata pelajaran
        dapat menunjang peningkatan iman dan takwa serta akhlak
        mulia.



34         PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
2. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan
   tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik.
   Pendidikan merupakan proses sistematik untuk meningkatkan
   martabat manusia secara holistik yang memungkinkan
   potensi diri (afektif, kognitif, psikomotorik) berkembang
   secara optimal. Sejalan dengan itu, kurikulum disusun dengan
   memperhatikan potensi, tingkat perkembangan, minat,
   kecerdasan intelektual, emosional dan sosial, spiritual, dan
   kinestetik peserta didik.
3. Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan
   Daerah memiliki potensi, kebutuhan, tantangan, dan
   keragaman karakteristik lingkungan. Masing-masing daerah
   memerlukan pendidikan sesuai dengan karakteristik daerah
   dan pengalaman hidup sehari-hari. Oleh karena itu, kurikulum
   harus memuat keragaman tersebut untuk menghasilkan
   lulusan yang relevan dengan kebutuhan pengembangan
   daerah.
4. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional
   Dalam era otonomi dan desentralisasi untuk mewujudkan
   pendidikan yang otonom dan demokratis perlu memperhatikan
   keragaman dan mendorong partisipasi masyarakat dengan
   tetap mengedepankan wawasan nasional. Untuk itu, keduanya
   harus ditampung secara berimbang dan saling mengisi.
5. Tuntutan dunia kerja
   Kegiatan pembelajaran harus dapat mendukung tumbuh
   kembangnya pribadi peserta didik yang berjiwa kewirausahaan
   dan mempunyai kecakapan hidup. Oleh sebab itu, kurikulum
   perlu memuat kecakapan hidup untuk membekali peserta
   didik memasuki dunia kerja. Hal ini sangat penting terutama
   bagi satuan pendidikan kejuruan dan peserta didik yang tidak
   melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.




                      PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C   35
     6. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS)
        Pendidikan perlu mengantisipasi dampak global yang membawa
        masyarakat berbasis pengetahuan dimana IPTEKS sangat
        berperan sebagai penggerak utama perubahan. Pendidikan
        harus terus menerus melakukan adaptasi dan penyesuaian
        perkembangan IPTEKS sehingga tetap relevan dan kontekstual
        dengan perubahan. Oleh karena itu, kurikulum harus
        dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan sejalan
        dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
     7. Agama
        Kurikulum harus dikembangkan untuk mendukung
        peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia dengan tetap
        memelihara toleransi dan kerukunan umat beragama. Oleh
        karena itu, muatan kurikulum semua mata pelajaran harus
        ikut mendukung peningkatan iman, takwa dan akhlak mulia.
     8. Dinamika perkembangan global
        Pendidikan harus menciptakan kemandirian, baik pada
        individu maupun bangsa, yang sangat penting ketika dunia
        digerakkan oleh pasar bebas. Pergaulan antar bangsa yang
        semakin dekat memerlukan individu yang mandiri dan
        mampu bersaing serta mempunyai kemampuan untuk hidup
        berdampingan dengan suku dan bangsa lain.
     9. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan
        Pendidikan diarahkan untuk membangun karakter dan
        wawasan kebangsaan peserta didik yang menjadi landasan
        penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan
        bangsa dalam kerangka NKRI. Oleh karena itu, kurikulum harus
        mendorong berkembangnya wawasan dan sikap kebangasaan
        serta persatuan nasional untuk memperkuat keutuhan bangsa
        dalam wilayah NKRI.
     10. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat.




36          PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
H. Komponen KTSP Program Pendidikan Kesetaraan
   1. Tujuan Pendidikan Satuan Pendidikan Kesetaraan
      a. Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar
          kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia,
          serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti
          pendidikan lanjut.
      b. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan
          kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia,
          serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti
          pendidikan lebih lanjut.
      c. Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah
          meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian,
          akhlak mulia, serta keterampilann untuk hidup mandiri
          dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan
          kejuruannya
      Tujuan Pendidikan Kesetaraan adalah :
      a. Memperluas akses pendidikan dasar sembilan tahun
          melalui jalur pendidikan nonformal Program Paket A dan
          Paket B;
      b. Memperluas akses pendidikan menengah melalui jalur
          pendidikan nonformal Program Paket C;
      c. Meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan
          kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C,
          menguatkan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik
          terhadap penyelenggaraan dan lulusan pendidikan
          kesetaraan. Tujuan pengembangan program pendidikan
          kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C di setiap
          penyelenggaraan dimulai dengan pengembangan visi dan
          misi yang jelas dan terukur.
   2. Struktur dan muatan KTSP Program Pendidikan Kesetaraan
      a. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
      b. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;




                          PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C   37
     c. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan
        teknologi;
     d. Kelompok mata pelajaran estetika;
     e. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan
        kesehatan.
     Kelompok mata pelajaran tersebut dilaksanakan melalui
     muatan dan kegiatan pembelajaran sebagaimana diuraikan
     dalam PP 19/2005 pasal 7 yang menyatakan muatan KTSP
     meliputi sejumlah mata pelajaran yang keleluasaannya dan
     kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik
     pada satuan pendidikan, disamping itu materi muatan lokal dan
     kegiatan pengembangan diri termasuk ke dalam isi kurikulum.
     a. Mata Pelajaran
        Mata pelajaran beserta alokasi waktu untuk masing-
        masing tingkat satuan pendidikan berpedoman pada
        struktur kurikulum yang tercantum dalam SI.
     b. Muatan Lokal
        Merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan
        kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi
        daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya
        dikembangkan oleh satuan pendidikan dan tidak terbatas
        pada mata pelajaran keterampilan semata tetapi dapat
        berupa kebudayaan daerah. Muatan lokal merupakan
        mata pelajaran, sehingga satuan pendidikan harus
        mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi
        dasar untuk setiap jenis muatan lokal yang diselenggarakan.
        Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan satu mata
        pelajaran muatan lokal setiap tingkatan.
     c. Kegiatan Pengembangan Diri
        Bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik
        untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai
        dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta




38      PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
       didik sesuai dengan kondisi kelompok belajar. Kegiatan
       pengembangan diri difasilitasi dan dibimbing oleh
       pakar pendidikan, tutor atau tenaga kependidikan yang
       dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler.
       Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran;
       penilaian kegiatan pengembangan diri dilakukan secara
       kualitatif, tidak kuantitatif seperti mata pelajaran.
       Klasifikasi hasil penilaian pengembangan diri adalah:
       Amat baik (A), Baik (B), Cukup (C), Kurang (D).
3. Pengaturan Beban Belajar
   a. Beban belajar yang digunakan oleh tingkat satuan
      pendidikan Program Paket A, Paket B, dan Paket C adalah
      kategori standar dan mandiri.
   b. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran pada sistem
      paket dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur
      kurikulum. Pengaturan alokasi waktu untuk setiap mata
      pelajaran yang terdapat pada tingkatan dalam satu tahun
      ajaran dapat dilakukan secara fleksibel dengan jumlah
      beban belajar yang tetap. Satuan pendidikan dimungkinkan
      menambah maksimum 4 (empat) jam pembelajaran per
      minggu secara keseluruhan. Pemanfaatan jam pelajaran
      tambahan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik
      dalam mencapai kompetensi, disamping dimanfaatkan
      untuk mata pelajaran lain yang dianggap penting dan
      tidak terdapat di dalam struktur kurikulum yang tercantum
      di dalam standar isi.
   c. Alokasi waktu untuk kegiatan pembelajaran adalah tatap
      muka minimal 20%, tutorial 30% dan kegiatan mandiri
      maksimal 50% dalam Program Paket A, Paket B, dan Paket C.
   d. Alokasi waktu untuk praktik adalah dua jam kegiatan
      praktik di kelas setara dengan satu jam tatap muka dan
      empat jam praktik di luar kelas setara dengan satu jam
      tatap muka.



                      PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C   39
        e. Alokasi waktu untuk tatap muka, tutorial dan kegiatan
           mandiri menggunakan sistem SKK dengan aturan sebagai
           berikut:
           1) Satu SKK pada Paket A adalah satu satuan kompetensi
               yang dicapai melalui satuan pembelajaran 1 (satu) jam
               tatap muka atau 2 (dua) jam tutorial atau 3 (tiga) jam
               mandiri, atau kombinasi proporsional dari ketiganya
               dimana 1 (satu) jam pembelajaran sama dengan 35 menit.
           2) Satu SKK pada Paket B adalah satu satuan kompetensi
               yang dicapai melalui satuan pembelajaran 1 (satu) jam
               tatap muka atau 2 (dua) jam tutorial atau 3 (tiga) jam
               mandiri, atau kombinasi proporsional dari ketiganya
               dimana 1 (satu) jam pembelajaran sama dengan 40 menit.
           3) Satu SKK pada Paket C adalah satu satuan kompetensi
               yang dicapai melalui satuan pembelajaran 1 (satu) jam
               tatap muka atau 2 (dua) jam tutorial atau 3 (tiga) jam
               mandiri, atau kombinasi proporsional dari ketiganya
               dimana 1 (satu) jam pembelajaran sama dengan 45 menit.
     4. Ketuntasan Belajar
        Indikatornya 0% - 100%, kriteria ideal ketuntasan untuk
        masing-masing indikator 75%. Satuan pendidikan harus
        menentukan kriteria ketuntasan rata-rata peserta didik serta
        kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaran
        pembelajaran. Satuan pendidikan diharapkan meningkatkan
        kriteria ketuntasan belajar secara terus menerus untuk
        mencapai kriteria ketuntasan ideal. Penentuan kriteria
        ketuntasan minimal ditentukan oleh kelompok kerja tutor
        mata pelajaran pada tingkat Kabupaten/Kota.
     5. Kenaikan Tingkatan dan Kelulusan
        Peserta didik dinyatakan naik tingkatan/derajat setara kelas
        berikutnya apabila maksimal terdapat 3 (tiga) mata pelajaran
        yang tidak tuntas dan yang tidak tuntas tersebut bukan mata




40         PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
   pelajaran jurusan. Untuk kelulusan, berdasarkan PP 19/2005
   pasal 72 ayat 1, peserta didik dinyatakan lulus dari satuan
   pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah :
   a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
   b. Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk
      seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama
      dan akhlak mulia, kelompok kewarganegaraan dan
      kepribadian, kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga
      dan kesehatan;
   c. Lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata
      pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
   d. Lulus ujian negara
6. Penjurusan
   Untuk Program Paket C, penjurusan dilakukan di tingkatan 6/
   Derajat Mahir 2 setara kelas XI pada awal tahun pembelajaran.
7. Pendidikan Kecakapan Hidup
   a. Kurikulum untuk pendidikan kesetaraan Program Paket
      A, Paket B, dan Paket C dapat memasukkan pendidikan
      kecakapan hidup yang mencakup kecakapan pribadi,
      kecakapan sosial, kecakapan akademik dan kecakapan
      vokasional.
   b. Pendidikan kecakapan hidup dapat merupakan bagian
      integral dari pendidikan semua mata pelajaran dan berupa
      paket pelajaran yang direncanakan secara khusus.
   c. Pendidikan kecakapan hidup dapat diperoleh peserta didik
      dari satuan pendidikan yang bersangkutan, dari satuan
      pendidikan formal lain, atau satuan pendidikan nonformal
      lainnya.
8. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global
   a. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global adalah
      pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dan
      kebutuhan daya saing global dalam aspek ekonomi,



                      PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C   41
           budaya, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi,
           ekologi, dan lain-lain yang semuanya bermanfaat bagi
           pengembangan kompetensi peserta didik.
        b. Kurikulum untuk semua program kesetaraan dapat
           memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan
           global.
        c. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global dapat
           merupakan bagian dari semua mata pelajaran dan juga
           dapat menjadi mata pelajaran muatan lokal.
        d. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat diperoleh
           peserta didik dari satuan pendidikan formal lain atau
           nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.
     9. Kalender Pendidikan
   Satuan pendidikan kesetaraan dapat menyusun kalender
pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik lembaga
Pendidikan Kesetaraan, kebutuhan peserta didik dan masyarakat,
dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana yang
dimuat dalam standar isi. Kalender pendidikan adalah berupa waktu
yang disiapkan untuk melakukan kegiatan pendidikan di suatu unit
penyelenggara program pendidikan kesetaraan..




42         PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
BAB IV         ACUAN PENGEMBANGAN
               SILABUS PROGRAM
               PENDIDIKAN KESETARAAN


A. Pengertian Silabus
    Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau
kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar
kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan
pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber/ bahan/
alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan
kompetensi dasar ke dalam materi pokok/ pembelajaran, kegiatan
pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian.
B. Prinsip Pengembangan Silabus Pendidikan Kesetaraan
   1. Mempertimbangkan beban belajar dengan pola SKK.
   2. Memperhatikan        strategi    perlaksanaan       pembelajaran
      pendidikan kesetaraan (tutorial, mandiri).
   3. Ilmiah
   4. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam
      silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara
      keilmuan.
   5. Relevan
   6. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian
      materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan
      fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik.
   7. Sistematik
   8. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara
      fungsional dalam mencapai kompetensi.
   9. Konsisten



                           PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C    43
     10. Adanya hubungan yang konsisten (ajeg, taat asas) antara
         kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman
         belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian.
     11. Mamadai
     12. Cakupan indikator, materi pokok, perngalaman belajar,
         sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang
         pencapian kompetensi dasar.
     13. Aktual dan kontekstual
     14. Cakupan indikator, materi pokok, perngalaman belajar, sumber
         belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan
         ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata
         dan peristiwa yang terjadi.
     15. Fleksibel
     16. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi
         keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan
         yang terjadi di lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan
         dan tuntutan masyarakat.
     17. Menyeluruh
     18. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi
         (kognitif, afektif, dan psikomotorik).
C. Unit Waktu Silabus
     1. Silabus mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu
        yang disediakan untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan
        pendidikan di tingkat satuan program pendidikan.
     2. Penyusunan silabus memperhatikan alokasi waktu yang
        disediakan per tahun, dan alokasi waktu mata pelajaran lain
        yang sekelompok.
     3. Implementasi pelajaran per tingkatan menggunakan
        penggalan silabus sesuai dengan standar kompetensi dan
        kompetensi dasar untuk mata pelajaran dengan alokasi
        waktu yang tersedia pada struktur kurikulum. Bagi Program
        Paket C menggunakan penggalan silabus berdasarkan satuan
        kompetensi.



44          PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
D. Pengembangan Silabus
   Perngembangan silabus dapat dilakukan oleh para tutor secara
mandiri atau berkelompok melalui kelompok kerja tutor mata
pelajaran, Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten/kota, dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   1. Silabus disusun secara mandiri oleh tutor apabila tutor yang
      bersangkutan mampu mengenali karakteristik peserta didik,
      kondisi lokasi pembelajaran dan lingkungannya.
   2. Apabila tutor mata pelajaran karena sesuatu hal belum dapat
      melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka
      pihak penyelenggara satuan pendidikan kesetaraan dapat
      mengusahakan pembentukan kelompok tutor mata pelajaran
      untuk mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh
      penyelenggara pendidikan kesetaraan tersebut.
   3. Pada program Paket A, Paket B, dan Paket C, semua tutor dalam
      suatu penyelenggaraan pendidikan kesetaraan menyusun
      silabus secara bersama, khusus pada Paket B mata pelajaran
      IPA dan IPS terpadu disusun secara bersama oleh tutor yang
      terkait.
   4. Satuan pendidikan kesetaraan yang belum mampu
      mengembangkan silabus secara mandiri, sebaiknya
      bergabung dengan satuan pendidikan kesetaraan lain melalui
      kelompok kerja tutor mata pelajaran untuk bersama-sama
      mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh satuan
      pendidikan kesetaraan dalam lingkup Kabupaten/Kota atau
      wilayah terdekat.
   5. Dinas pendidikan setempat memfasilitasi penyusunan silabus
      dengan membentuk sebuah tim pengembang kurikulum
      pendidikan kesetaraan yang terdiri dari para tutor dan
      pamong belajar yang berpengalaman di bidangnya masing-
      masing.




                          PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C   45
E. Langkah-langkah Pengembangan Silabus
     1. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar
        Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar
        sebagaimana tercantum          pada standar isi, dengan
        memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
        a. Urutan materi dapat disusun berdasarkan hierarki konsep
           disiplin ilmu dan/atau tingkat kesulitan, tidak harus selalu
           sesuai dengan urutan yang ada di SI;
        b. Keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi
           dasar dalam mata pelajaran;
        c. Keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi
           dasar antar mata pelajaran.
     2. Mengidentifikasi materi pokok/ pembelajaran
        Mengidentifikasi materi pokok/pembelajaran yang menunjang
        pencapaian kompetensi dasar dengan mempertimbangkan :
        a. Potensi peserta didik;
        b. Relevansi dengan karakteristik daerah;
        c. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial,
           dan spiritual peserta didik;
        d. Kebermanfaatan bagi peserta didik;
        e. Struktur keilmuan;
        f. Aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran;
        g. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan
           lingkungan;
        h. Alokasi waktu.
     3. Mengembangkan kegiatan pembelajaran
        Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan
        pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik
        melalui interaksi antar peserta didik, peserta didik dengan
        tutor, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka
        pencapaian kompetensi dasar. Pengalaman belajar yang
        dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan



46          PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
   pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta
   didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang
   perlu dikuasai oleh peserta didik.
   Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan
   kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut :
   a. Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan
      bantuan kepada para pendidik kesetaraan, khususnya
      tutor, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran
      secara profesional;
   b. Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang
      harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk
      mencapai kompetensi dasar;
   c. Penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai
      dengan hierarki konsep materi pembelajaran;
   d. Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran
      minimal mengandung dua unsur penciri yang
      mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar peserta
      didik, yaitu kegiatan peserta didik dan materi belajar.
4. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi
   Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar
   yang ditandai oleh perubahan prilaku yang dapat diukur,
   mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator
   dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik,
   mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah dan
   dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan/
   atau dapat diobservasi. Indikator digunakan sebagai dasar
   untuk menyusun alat penilaian.
5. Penentuan jenis penilaian
   Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik
   dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan
   menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis maupun
   lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil




                      PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C   47
        karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, penggunaan
        portofolio dan penilaian diri.
        Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian:
        a. Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian
           kompetensi;
        b. Penilaian menggunakan acuan kriteria, yaitu berdasarkan
           apa yang bisa dilakukan peserta didik setelah mengikuti
           proses pembelajaran, dan bukan untuk menentukan posisi
           seorang peserta didik terhadap kelompoknya.
        c. Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang
           berkelanjutan, dalam arti semua indikator ditagih,
           kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan
           kompetensi dasar yang telah dimiliki dan yang belum,
           serta untuk mengetahui kesulitan peserta didik.
        d. Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut.
           Tindak lanjut berupa perbaikan proses pembelajaran
           berikutnya, program remedial terapan bagi peserta
           didik yang pencapaian kompetensinya di bawah kriteria
           ketuntasan, dan program pengayaan bagi peserta didik
           yang telah memenuhi kriteria ketuntasan.
        e. Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman
           belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran.
           Misalnya, jika pembelajaran menggunakan pendekatan
           tugas observasi lapangan maka evaluasi diberikan baik
           pada proses (keterampilan proses) misalnya teknik
           wawancara, maupun produk/hasil melakukan observasi
           lapangan berupa informasi yang dibutuhkan.
     6. Menentukan alokasi waktu
        Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar
        didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu
        mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan
        jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat




48         PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
   kesulitan dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi
   waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan
   waktu rata-rata untuk menguasai kompetensi dasar yang
   dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam.
7. Menentukan sumber belajar
   Sumber belajar adalah rujukan, objek dan/atau bahan yang
   digunakan untuk kegiatan pembelajaran, yang berupa media
   cetak dan elektronik, narasumber serta lingkungan fisik, alam,
   sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan
   pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi
   pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan indikator
   pencapaian kompetensi.
   Contoh Model Silabus :
      Dalam menyusun silabus dapat memilih salah satu format
      yang ada di antara dua format yakni berbentuk tabel atau
      bukan tabel.
8. Pengembangan silabus berkelanjutan
   Dalam implementasinya, silabus dijabarkan dalam rencana
   pelaksanaan pembelajaran, dilaksanakan, dievaluasi, dan
   ditindaklanjuti oleh masing-masing tutor.
   Silabus harus dikaji dan dikembangkan secara berkelanjutan
   dengan memperhatikan masukan hasil evaluasi, hasil belajar,
   evaluasi proses (pelaksanaan pembelajaran) dan evaluasi
   rencana pembelajaran.




                       PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C   49
BAB V           ACUAN PENGEMBANGAN
                RENCANA PELAKSANAAN
                PEMBELAJARAN (RPP)


A. Pendahuluan
    Dalam rangka mengimplementasikan program pembelajaran yang
sudah dituangkan di dalam silabus, tutor harus menyusun rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP). RPP merupakan pegangan bagi
tutor dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium,
dan/atau lapangan untuk setiap kompetensi dasar (KD). Oleh karena
itu, apa yang tertuang di dalam RPP memuat hal-hal yang langsung
berkait dengan aktivitas pembelajaran dalam upaya pencapaian
penguasaan suatu kompetensi dasar.
    Dalam menyusun RPP tutor harus mencantumkan standar
kompetensi yang memayungi kompetensi dasar yang akan disusun
dalam RPP-nya. Di dalam RPP secara rinci harus dimuat tujuan
pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-
langkah kegiatan pembelajaran, sumber belajar dan penilaian.
B. Langkah-Langkah Penyusunan                    Rencana        Pelaksanaan
   Pembelajaran (RPP)
     1. Mencantumkan identitas
        • Nama lembaga
        • Mata pelajaran
        • Tingkat/derajat
        • Setara kelas
        • Standar kompetensi
        • Kompetensi dasar
        • Indikator
        • Alokasi waktu



50         PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
   Catatan:
      1) RPP disusun untuk satu kompetensi dasar
      2) Standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator
          dikutip dari silabus yang disusun oleh satuan pendidikan
      3) Alokasi waktu diperhitungkan untuk pencapaian
          satu kompetensi dasar yang bersangkutan, yang
          dinyatakan dalam satu jam pelajaran dan banyaknya
          pertemuan. Oleh karena itu, waktu untuk mencapai
          suatu kompetensi dasar dapat diperhitungkan dalam
          satu atau beberapa kali pertemuan bergantung pada
          karakteristik kompetensi dasarnya.
2. Mencantumkan tujuan Pembelajaran
   Tujuan pembelajaran berisi penguasaan kompetensi yang
   operasional yang ditargetkan dalam rencana pelaksanaan
   pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirumuskan dalam
   bentuk pernyataan yang operasional dari kompetensi dasar.
   Apabila rumusan kompetensi dasar sudah operasional,
   rumusan tersebut yang dijadikan dasar dalam merumuskan
   tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat terdiri atas
   sebuah tujuan atau beberapa tujuan.
3. Mencantumkan Materi Pembelajaran
   Materi pembelajaran adalah materi yang digunakan untuk
   mencapai tujuan pembelajaran. Materi pembelajaran
   dikembangkan dengan mengacu pada materi pokok yang ada
   dalam silabus.
4. Mencantumkan Metode Pembelajaran
   Metode dapat diartikan benar-benar sebagai metode,
   tetapi dapat pula diartikan sebagai model atau pendekatan
   pembelajaran, bergantung pada karakteristik pendekatan
   dan/atau strategi yang dipilih.




                       PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C   51
     5. Mencantumkan Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran
        Untuk mencapai suatu kompetensi dasar harus dicantumkan
        langkah-langkah kegiatan setiap pertemuan. Pada dasarnya,
        langkah-langkah kegiatan memuat unsur kegiatan
        pendahuluan/pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan
        penutup. Akan tetapi, dimungkinkan dalam seluruh rangkaian
        kegiatan sesuai dengan karakteristik model yang dipilih,
        menggunakan urutan sintaks sesuai dengan modelnya. Oleh
        karena itu, kegiatan pendahuluan/pembukaan, kegiatan
        inti,dan kegiatan penutup tidak harus ada dalam setiap
        pertemuan.
     6. Mencantumkan Sumber Belajar
        Pemilihan sumber belajar mengacu pada perumusan yang ada
        dalam silabus yang dikembangkan oleh satuan pendidikan.
        Sumber belajar mencakup sumber rujukan, lingkungan, media,
        narasumber, alat dan bahan. Sumber belajar dituliskan secara
        lebih operasional. Misalnya, sumber belajar dalam silabus
        dituliskan buku referensi, dalam RPP harus dicantumkan judul
        buku teks tersebut, pengarang, dan halaman yang diacu.
     7. Mencantumkan Penilaian
        Penilaian dijabarkan atas teknik penilaian, bentuk instrumen,
        dan instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data.
        Dalam sajiannya dapat dituangkan dalam bentuk materi
        horisontal atau vertikal. Apabila penilaian menggunakan
        teknik tes tertulis uraian, tes unjuk kerja, atau tugas rumah
        yang berupa proyek maka harus disertai rubrik penilaian.




52         PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
C. Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
                   RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
                        Nomor : .........................................

    Program Paket                    :   .......................(A, B, C)
    Satuan Pendidikan                :   ........................
    Mata Pelajaran                   :   .......................
    Tingkatan/Derajat                :   ......................
    Alokasi waktu                    :   .......... x ....... menit (...... pertemuan)
    A. Standar Kompetensi
    B. Kompetensi Dasar
    C. Indikator
    D. Tujuan pembelajaran
    E. Materi pembelajaran
    F. Metode pembelajaran
    G. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran
       • Kegiatan awal
       • Kegiatan inti
       • Kegiatan akhir
    H. Alat dan Sumber belajar
    I.    Penilaian

                                                                   (Tempat, tanggal)
    Mengetahui                                                         Tutor,
Ketua Penyelenggara,




 .................................                                 ...............................




                                         PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C                 53
BAB IV          DESKRIPSI TENTANG
                PERANGKAT PEMBELAJARAN


A. Pendahuluan
    Perangkat pembelajaran adalah keseluruhan administrasi
tentang program pembelajaran yang merupakan pegangan tutor
dalam melaksanakan pembelajaran. Sebagai pegangan tutor,
perangkat pembelajaran adalah produk dari hasil keseluruhan proses
pengembangan rancangan pembelajaran yang siap diterapkan
terhadap proses pembelajaran peserta didik.
    Sebagai produk utuh dari suatu proses pengembangan
rancangan pembelajaran, perangkat pembelajaran merupakan
gambaran penyesuaian dari berbagai aspek termasuk waktu efektif
setahun, yang dialokasikan pada program tahunan dari keseluruhan
kompetensi dasar yang akan dicapai yang terdapat dalam standar
kompetensi (SK) yang telah dikembangkan dalam silabus dan rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP).
B. Hal-Hal Yang Perlu Disiapkan Sebagai Perangkat Pembelajaran
     1. Perhitungan Minggu Efektif
        Minggu efektif yang dimaksudkan adalah beberapa minggu
        dalam tahun pelajaran dialokasikan pada proses pembelajaran.
        Teknis perhitungan minggu efektif adalah jumlah minggu
        dalam satu tahun pelajaran dikurangi minggu yang tidak
        efektif. Minggu efektif yang diperoleh dari perhitungan
        tersebut dialokasikan pada proses belajar mengajar efektif,
        ulangan per kompetensi dasar, ulangan blok dan waktu jeda
        setiap akhir tingkatan.




54         PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
2. Program tahunan
   Program tahunan yaitu suatu rencana pelaksanaan
   pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun
   pelajaran yang berisi pengalokasian standar kompetensi (SK)
   dan kompetensi dasar (KD) yang ingin dicapai dengan alokasi
   waktu yang telah ditentukan pada silabus.
3. Silabus
   Dalam perangkat pembelajaran, tutor tentunya memiliki
   silabus yang telah dikembangkan oleh tutor sendiri atau
   bersama dengan tutor pada mata pelajaran sejenis di kelompok
   kerja tutor mata pelajaran, karena silabus adalah acuan yang
   utama dalam pelaksanaan pembelajaran. Penjelasan tentang
   silabus telah diuraikan pada bab terdahulu.
4. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
   Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dikembangkan
   berdasarkan silabus. RPP memuat identitas yaitu: satuan
   pendidikan, mata pelajaran, tingkat/derajat atau setara
   dengan kelas, serta waktu yang digunakan. Selain itu juga
   dicantumkan tujuan pembelajaran, KD, indikator yang
   ingin dicapai, materi pokok, media belajar, rincian kegiatan
   pembelajaran yang dialokasikan pada waktu efektif setiap
   kali pertemuan.
   Penjelasan rinci tentang silabus dapat diperhatikan pada bab
   terdahulu.




                      PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C   55
BAB V          PENUTUP




    Demikian acuan ini dibuat untuk memudahkan pelaksanaan
sekaligus memberikan rujukan teknis dalam pelaksanaan pengelolaan
kelompok belajar Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket
B, dan Paket C. Semua pihak, pemerintah, perusahaan-perusahaan
swasta, organisasi sosial dan keagamaan, masyarakat, pendidik dan
tenaga kependidikan dan peserta didik diharapkan dapat berperan
aktif dalam mensukseskan pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan
tersebut.




56        PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:781
posted:7/14/2011
language:Indonesian
pages:64
mr doen mr doen mr http://bineh.com
About just a nice girl