Juknis Penyusunan KTSP Program Paket A, Bdan Cindd

Shared by: anamaulida

Tags

lain yang, SMA negeri, Dinas Pendidikan

Stats

views:: 519
posted:: 7/14/2011
language:: Indonesian
pages:: 64

Public Domain

Document Sample

ii PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
KATA SAMBUTAN

P
endidikan nasional sangat berperan bagi pembangunan manusia
karena dapat menginvestasikan perwujudan manusia Indonesia
yang berakhlak mulia, berkarakter produktif, dan berdaya
saing sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan
rakyat.
Pendidikan sebagai hak azasi manusia tercantum pada pasal
28B ayat (2) UUD 1945 yang tertulis: “Setiap anak berhak atas
kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 28C ayat (1)
yang tertulis, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui
pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan
dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi,
seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi
kesejahteraan umat manusia”.
Sejalan dengan Undang-Undang tersebut untuk memenuhi hak-
hak warga negara terhadap akses pendidikan bermutu, Pendidikan
Kesetaraan sebagai salah satu bagian dari Sistem Pendidikan Nasional
di Indonesia, telah diperkenalkan mulai tahun 1990, terutama untuk
kalangan marjinal. Jumlah peserta didik dan lulusan pendidikan
kesetaraan terus meningkat setiap tahun terutama pada tahun 2006,
bahkan secara signiﬁkan telah membantu mereka yang terkendala
dalam menyelesaikan pendidikannya melalui jalur formal. Dengan
demikian keberadaan Pendidikan Kesetaraan menjadi lebih penting
dalam meningkatkan pendidikan sepanjang hayat di negeri ini, dan
terutama untuk menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
yang masih usia sekolah maupun usia dewasa.

PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C iii
Oleh karena itu, pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan masih
perlu dikembangkan dan diperbaharui, melalui pemikiran kreatif
dan inovatif, pengembangan kurikulum ditingkat penyelenggara
pendidikan kesetaraan mengingat beragamnya kebutuhan, potensi
lokal, dan karakteristik peserta didik kesetaraan. Untuk itulah Petunjuk
Teknis Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
Program Paket A, Paket B, dan Paket C diterbitkan sebagai pedoman
bagi lembaga penyelenggara program pendidikan kesetaraan
Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa memberikan rahmat
dan hidayahnya kepada kita semua, Amin

Jakarta, Mei 2010
Direktur Jenderal
Pendidikan Nonformal dan Informal

Hamid Muhammad, Ph.D
NIP. 195905121983111001

iv PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
PRAKATA

P
endidikan dapat berperan untuk membangun kreativitas
dan produktivitas SDM sekaligus penguasaan pengetahuan
dan keterampilan yang sesuai dengan dunia kerja dan
kesiapanbelajar sepanjang hayat. Pendidikan Kesetaraan dirancang
untuk memberikan pengakuan terhadap pembelajaran mandiri dan
pengetahuan yang diperoleh diluar sekolah. Pendidikan Kesetaraan
menguatkan kreativitas dan produktivitas yang mungkin telah
berkembang pada seseorang melalui pembelajaran kecakapan hidup.
Kreativitas dan produktivitas peserta didik pendidikan kesetaraan
sangat berpengaruh untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia
(SDM). Sumber daya manusia yang kreatif dan produktif akan
menampilkan hasil kerja atau kinerja yang baik, secara perorangan
atau kelompok.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan kesetaraan, Direktorat
Pendidikan Kesetaraan menyusun Petunjuk Teknis Penyusunan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) bagi Pendidikan
Kesetaraan yang memberikan acuan dalam penyusunan kurikulum
yang disesuaikan dengan kebutuhan, potensi lokal, dan karakteristik
peserta didik.

PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C v
Pedoman ini diharapkan dapat dijadikan pegangan bagi
para pembina, penyelenggara, pamong belajar, dan tutor dalam
memberikan layanan terbaiknyauntuk program-program pendidikan
kesetaraan bagi warga masyarakat.

Jakarta, Mei 2010
Direktur
Pendidikan Kesetaraan

Dr. Triyadi
NIP. 195203171979031002

vi PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
DAFTAR ISI

Halaman

KATA SAMBUTAN ............................................................................. iii
PRAKATA ........................................................................................... v
DAFTAR ISI ......................................................................................... vii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................... 1
A. Rasional ............................................................................ 1
B. Pengertian ........................................................................ 2
C. Dasar Hukum ................................................................... 3
BAB II KARAKTERISTIK KTSP PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN .. 5
A. Tujuan Petunjuk Teknis Penyusunan KTSP
Program Pendidikan Kesetaraan ................................... 5
B. Hasil yang diharapkan ..................................................... 5
C. Sasaran .............................................................................. 5
D. Karakteristik Sasaran dan Komunitas Belajar
Pendidikan Kesetaraan .................................................... 6
E. Diversiﬁkasi Layanan ........................................................ 15
F. Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan ............................... 16
BAB III PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KTSP
PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN .............................. 28
A. Rasional .............................................................................. 28
B. Landasan ............................................................................ 29
C. Tujuan Petunjuk Teknis Penyusunan KTSP
Pendidikan Kesetaraan ....................................................... 30
D. Lingkup Pembahasan KTSP Program Pendidikan Kesetaraan.. 30

PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C vii
E. Pelaksanaan Pengembangan KTSP
Program Pendidikan Kesetaraan ......................................... 31
F. Prinsip-Prinsip Pengembangan KTSP pada
Program Pendidikan Kesetaraan ..................................... 32
G. Acuan Operasional Pengembangan KTSP
Program Pendidikan Kesetaraan ..................................... 34
H. Komponen KTSP Program Pendidikan Kesetaraan ........ 37
BAB IV ACUAN PENGEMBANGAN SILABUS PROGRAM
PENDIDIKAN KESETARAAN .................................................. 43
A. Pengertian Silabus ........................................................... 43
B. Prinsip Pengembangan Silabus Pendidikan Kesetaraan .. 43
C. Unit Waktu Silabus ........................................................... 44
D. Pengembangan Silabus .................................................... 45
E. Langkah-langkah Pengembangan Silabus ...................... 46
BAB V ACUAN PENGEMBANGAN
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) .............. 50
A. Pendahuluan .................................................................... 50
B. Langkah-Langkah Penyusunan
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) ....................... 50
C. Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) ........ 53
BAB VI DESKRIPSI TENTANG PERANGKAT PEMBELAJARAN ........... 54
A. Pendahuluan .................................................................... 54
B. Hal-Hal Yang Perlu Disiapkan Sebagai
Perangkat Pembelajaran .................................................. 54
BAB V PENUTUP ................................................................................ 56

viii PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
BAB I PENDAHULUAN

A. Rasional
Pendidikan Kesetaraan adalah salah satu bagian dari pendidikan
nonformal dan informal yang ditujukan untuk meningkatkan dan
mengembangkan kemampuan peserta didik melalui pembekalan
pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai sistem terstruktur dengan
sistem yang luwes dan ﬂeksibel.
Pendidikan Kesetaraan Program Paket A setara SD/MI dan Paket B
setara SMP/MTs berfungsi untuk menuntaskan wajib belajar sembilan
tahun terutama pada kelompok usia 15 - 44 tahun dan memberikan
layanan wajib belajar sembilan tahun bagi siapapun yang terkendala
memasuki jalur pendidikan formal karena berbagai hal serta bagi
individu yang menentukan pendidikan kesetaraan atas pilihan sendiri.
Selain itu Program Paket C setara SMA/MA memberikan pelayanan
pendidikan bagi siapapun yang terkendala untuk memasuki jalur
pendidikan formal. Pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan pada
satuan pendidikan nonformal, yaitu: kelompok belajar, Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), pondok
pesantren, komunitas sekolah rumah, lembaga kursus, lembaga
pelatihan, dan satuan pendidikan yang sejenis lainnya.
Untuk merespon kebutuhan masyarakat terhadap layanan
dan peningkatan mutu jalur Pendidikan Nonformal, Kementerian
Pendidikan Nasional bekerjasama dengan BSNP (Badan Standar
Nasional Pendidikan) telah mempersiapkan berbagai standar
pelayanan sesuai dengan tuntutan UU Sisdiknas no. 20 tahun 2003
dan PP 19 no. 20 tahun 2005 tentang 8 Standar Nasional Pendidikan

PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C 1
salah satu yang sudah dihasilkan adalah Standar Isi (SI) Pendidikan
Kesetaraan UU no. 14 tahun 2007.
Selanjutnya SI Pendidikan Kesetaraan tersebut hanya dijabarkan
kedalam program pembelajaran untuk itu maka Direktorat Pendidikan
Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal
menyusun Petunjuk Teknis Penyusunan KTSP Pendidikan Kesetaraan.
Petunjuk ini disusun untuk memberikan rambu-rambu teknis
penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program Paket A setara SD/
MI, Paket B setara SMP/MTs, dan Paket C setara SMA/MA. Petunjuk
pelaksanaan ini diharapkan dapat memfasilitasi para penyelenggara,
instansi yang terkait dengan PNFI baik ditingkat Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota dan organisasi-organisasi sosial, kemasyarakatan
dan keagamaan agar dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan
pendidikan kesetaraan Program Paket A setara SD/MI, Paket B setara
SMP/MTs, dan Paket C setara SMA/MA..
B. Pengertian
1. Pendidikan Kesetaraan
Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal
yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/
MTs, dan SMA/MA yang mencakup Program Paket A setara
SD/MI, Paket B setara SMP/MTs, dan Paket C setara SMA/MA.
(Penjelasan Pasal 26 Ayat (3) UU Sisdiknas No. 20/2003). Hasil
pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil
program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian
penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau
pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional
pendidikan (UU No. 20/2003, Sisdiknas pasal 26 ayat (6)
2. Program Paket A setara SD/MI
Program Paket A adalah program pendidikan dasar pada jalur
pendidikan nonformal yang dapat diikuti oleh peserta didik
yang ingin menyelesaikan pendidikan setara SD/MI. Lulusan
Program Paket A setara SD/MI berhak mendapat ijazah dan

2 PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
diakui setara dengan ijazah SD/MI. Selanjutnya Program Paket
A setara SD/MI disingkat Program Paket A.
3. Program Paket B setara SMP/MTs
Program Paket B setara SMP/MTs adalah program pendidikan
dasar pada jalur pendidikan nonformal yang dapat diikuti
oleh peserta didik yang ingin menyelesaikan pendidikan
setara SMP/MTs. Lulusan Program Paket B setara SMP/MTs
berhak mendapat ijazah dan diakui setara dengan ijazah SMP/
MTs. Selanjutnya Program Paket B setara SMP/MTs disingkat
Program Paket B.
4. Program Paket C setara SMA/MA
Program Paket C setara SMA/MA adalah program pendidikan
dasar pada jalur pendidikan nonformal yang dapat diikuti
oleh peserta didik yang ingin menyelesaikan pendidikan
setara SMA/MA. Lulusan Program Paket C setara SMA/MA
berhak mendapat ijazah dan diakui setara dengan ijazah SMA/
MA. Selanjutnya Program Paket C setara SMA/MA disingkat
Program Paket C.
5. KTSP
KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan
dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP
terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan,
struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan,
kalender pendidikan, dan silabus.
C. Dasar Hukum
Dasar hukum penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Program
Paket A, Paket B, dan Paket C adalah :
1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Mendikbud No. 0131/U/1994 tentang Program
Paket A dan Paket B;
3. Instruksi Presiden No. 1 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib
Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;

PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C 3
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
5. Kep. Mendiknas No. 86/U/2003 tentang Penghapusan UPERS;
6. Keputusan Mendiknas No. 0132/U/2004 tentang Program
Paket C;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan;
8. Instruksi Presiden No. 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional
Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
9. Permendiknas Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar
Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;
10. Permendiknas Nomor 14 tahun 2007 tentang Standar Isi
Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
11. Peraturan Menteri Nomor 3 tahun 2008 tentang Standar Proses
Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.

4 PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
BAB II KARAKTERISTIK KTSP PROGRAM
PENDIDIKAN KESETARAAN

A. Tujuan Petunjuk Teknis Penyusunan KTSP Program Pendidikan
Kesetaraan
Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan KTSP program
pendidikan kesetaraan ini untuk menjadi acuan bagi satuan
pendidikan Program Paket A, Paket B dan Paket C.
B. Hasil yang diharapkan
1. Naskah Petunjuk Teknis KTSP Program Pendidikan Kesetaraan.
2. Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) setiap
mata pelajaran Program Paket A, Paket B dan Paket C.
3. Modul KTSP operasional Program Paket A, Paket B dan Paket C.
C. Sasaran
Sasaran pendidikan kesetaraan terdiri dari:
1. Kelompok masyarakat usia 15 - 44 tahun yang belum tuntas
wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
2. Kelompok masyarakat yang membentuk komunitas belajar
sendiri dengan ﬂexi learning seperti komunitas sekolahrumah
(homeschooling) atau komunitas e-learning;
3. Penduduk yang terkendala ke jalur formal karena berbagai hal:
a. Potensi khusus, seperti pemusik, atlet, pelukis, dll;
b. Waktu seperti, pengrajin, buruh dan pekerja lainnya;
c. Geograﬁ, seperti etnik minoritas, suku terasing, dan terisolir;
d. Ekonomi, seperti penduduk miskin dari kalangan petani,
nelayan, penduduk kumuh dan miskin perkotaan, pekerja
rumah tangga, dan tenaga kerja wanita;

PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C 5
e. Keyakinan, seperti warga pondok pesantren yang tidak
menyelenggarakan pendidikan formal (madrasah);
f. Bermasalah sosial/hukum, seperti anak jalanan, korban
Napza, dan anak Lapas.
D. Karakteristik Sasaran dan Komunitas Belajar Pendidikan Kesetaraan
Berikut ini adalah karakteristik sasaran dan komunitas belajar
pendidikan kesetaraan:
1. Kelompok Usia 15- 44 tahun
Salah satu kendala untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun
pada skala nasional adalah keragaman pencapaian pendidikan
masyarakat pada kelompok usia yang beragam. Pada kelompok
usia 15 - 44 tahun masih banyak yang belum tamat SD/MI, SMP/
MTs, atau lulusan SD/MI tapi tidak melanjutkan. Menurut data
Badan Pusat Statistik (BPS) 2004 pada kelompok usia 16-18
tahun terdapat 871.878 orang putus sekolah SMP/MTs, dan 2,3
juta lebih yang lulus SD/MI tetapi tidak melanjutkan ke SMP/MTs.
Sasaran wajib belajar melalui pendidikan nonformal
difokuskan pada kelompok usia 3 tahun diatas usia sekolah
tersebut diatas, yaitu 2.509.989 yang merupakan jumlah dari
putus sekolah SD/MI, dan SMP/MTs serta sebagian dari usia 16
-18 tahun yang putus lanjut ke SMP/MTs. Angka ini lebih besar
pula untuk kelompok usia 18 - 44 tahun yang juga merupakan
sasaran wajar PNFI yang apabila tidak dituntaskan akan
cenderung menjadi buta aksara.
Kelompok masyarakat yang membentuk komunitas belajar
sendiri dengan ﬂexi learning (pembelajaran yang ﬂexibel)
terdiri atas :
a. Kelompok masyarakat belajar mandiri atau keluarga yang
memberikan layanan pembelajaran terbaik bagi anak-
anaknya melalui sekolahrumah tunggal, sekolahrumah
majemuk, dan komunitas sekolahrumah. Karakteristik dan
ciri-ciri kelompok masyarakat sekolahrumah antara lain:

6 PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
1) Mandiri;
2) Produktif;
3) Supel;
4) Memiliki pengalaman diluar negeri;
5) Demokratis;
6) Disiplin;
7) Menghargai hak asasi.
b. Kelompok masyarakat yang hidup ditengah kemajuan
teknologi informasi dan komunikasi yang membentuk
komunitas belajar secara on-line (e-learning). Karakteristik
komunitas belajar e-learning antara lain:
1) Memiliki kemampuan linguistik;
2) Memiliki kecakapan dalam komunikasi;
3) Mahir dalam bahasa asing terutama bahasa inggris;
4) Memiliki wawasan yang luas (alam maya);
5) Lebih memiliki kemampuan intrapersonal;
6) Cenderung individual; dan
7) Akrab dengan teknologi komunikasi.
c. Kelompok masyarakat yang mengaktualisasikan diri dalam
mewujudkan aspirasi secara mandiri dalam bentuk berbagai
pendidikan/sekolah alternatif (sekolah alam, sekolah
kelas campuran dan sejenisnya). Kelompok masyarakat
ini melihat pentingnya mengembangkan potensi peserta
didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan
dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap
dan kepribadian profesional. Diantara ciri dan karakteristik
kelompok masyarakat ini adalah:
1) Memiliki keprihatinan terhadap kondisi pendidikan
nasional;
2) Memandang penting pendidikan;
3) Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan;
4) Menganggap ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap
profesional sebagai prasyarat penting dalam pembangunan.

PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C 7
2. Penduduk yang terkendala ke jalur formal
a. Penduduk berpotensi khusus, seperti pemusik, atlet,
pelukis dan lain-lain. Karakteristik individu-individu yang
berpotensi khusus antara lain:
1) Memiliki keahlian tertentu (spesialisasi);
2) Menikmati dan mengapresiasi keindahan;
3) Menjunjung tinggi kebebasan berekspresi;
4) Tidak suka dengan ikatan-ikatan dan peraturan yang
mengikat;
5) Tekun dan profesional dalam bidangnya.
b. Penduduk yang terkendala waktu untuk sekolah seperti
pengrajin, buruh, dan pekerja lainnya. Mereka adalah
penduduk yang memiliki karakteristik antara lain:
1) Menghabiskan waktu mereka untuk bekerja, waktu
kosong hanya pada hari sabtu dan minggu atau hari-
hari libur lainnya;
2) Cenderung kurang memperhatikan pentingnya belajar
karena sudah memiliki penghasilan;
3) Motivasi belajar rendah, karena prioritas hidup mereka
adalah bekerja untuk mencari nafkah;
4) Mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal melalui
penghasilan yang diperoleh dari pekerjaannya;
5) Dibebani tanggungjawab membantu ekonomi keluarga;
6) Kemampuan konsentrasi belajar rendah, karena
ﬁsiknya kelelahan/capek bekerja;
7) Memiliki pengalaman yang spesiﬁk dalam pekerjaan
atau bakat tertentu; dan
8) Tempat tinggal mereka terkonsentrasi ditempat/
wilayah tertentu seperti lokasi industri/pabrik,
perkebunan, pantai, dan lain-lain.
3. Penduduk terkendala geograﬁ, mereka adalah etnis minoritas,
suku terasing dan terisolir, yang terkonsentrasi pada:
a. Kawasan perbatasan;

8 PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
b. Daerah pulau-pulau terpencil;
c. Daerah-daerah perbatasan antara Indonesia-Malaysia
(untuk sasaran TKI), seperti di provinsi Kalbar (kabupaten:
Sambas, Bengkayang, Landak Sanggau, Sintang, Kapuas
Hulu), Kalteng (Kabupaten Barito Utara), dan Kaltim
(Kabupaten : Kutai Barat, Malinau, Nunukan);
d. Daerah-daerah tertinggal sesuai Kep. Menneg.
Pembangunan Daerah tertinggal No. 001/Kep/M-PDT/
II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah
Tertinggal yang menyatakan terdapat 199 kabupaten
sebagai daerah tertinggal.
4. Kendala ekonomi seperti penduduk miskin dari kalangan
nelayan, petani, penduduk kumuh dan miskin perkotaan,
pekerja rumah tangga, dan tenaga kerja wanita
a. Penduduk Nelayan/Pesisir
1) Sangat dipengaruhi oleh kehidupan yang
mengandalkan laut yang menantang;
2) Perolehan hasil tangkapan ikan yang tidak menentu;
3) Tergantung dengan musim ikan yang tidak menentu;
4) Tergantung dengan musim ikan yang hanya 8 (delapan)
bulan;
5) Mengalami kemiskinan yang terstruktur akibat terbelit
hutang dengan juragan;
6) Kurang memperhatikan kesehatan dan pendidikan;
7) Jiwa/watak yang keras dan berjiwa pengikut (follower);
8) Sedikit sekali memiliki kesempatan mendapat informasi
dan bimbingan atau penyuluhan.
b. Penduduk petani, dengan karakteristik sebagai berikut:
1) Pola pikir sangat sederhana dan praktis baik dalam
budidaya pertanian maupun kehidupan maupun
kehidupan sosialnya;
2) Kurang memiliki keinginan dan kesempatan untuk
meningkatkan kemampuan teknik pengelolaan
pertaniannya;

PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C 9
3) Masih tergantung pada keadaan alam;
4) Kurangnya keterampilan dalam penanganan pasca
panen dan penguasaan pasar;
5) Kurang memiliki kemampuan dalam mengakses
permodalan; dan
6) Kurang mementingkan pendidikan anggota keluarga.
c. Pembantu rumah tangga (PRT) dan tenaga kerja wanita
(TKW) dengan karakteristik sebagai berikut:
1) Jauh dari keluarga;
2) Hidup tergantung pada majikan;
3) Bekerja sepenuh masa tanpa jadwal yang pasti;
4) Bekerja tanpa deskripsi tugas (mengerjakan apa saja);
5) Tidak memiliki perlindungan hak hukum;
6) Tanpa jaminan masa depan yang pasti; dan
7) Tempat bekerja tertutup dan rawan gangguan
kekerasan dan seksual.
5. Faktor keyakinan seperti warga pondok pesantren yang tidak
menyelenggarakan pendidikan formal (madrasah).
Karakteristik warga pondok pesantren ini antara lain:
a. Sangat menghormati dan memandang tinggi kedudukan
kyai, kyai bagi mereka adalah sumber ilmu pengetahuan
agama dan ﬁgur dalam berperilaku;
b. Memiliki ilmu pengetahuan agama Islam yang luas dan
memiliki komitmen yang tinggi dalam mengamalkan
ajaran agama;
c. Pada umumnya mereka di daerah pedesaan;
d. Memiliki semangat keiklasan, kesederhanaan, kemandirian
dan ukhuwah islamiyah (persaudaraan islam);
e. Kurang memperhatikan pentingnya ilmu umum; dan
f. Membutuhkan keterampilan bermata pencaharian.
6. Bermasalah sosial/hukum seperti anak jalanan, anak lapas
dan korban narkotika, psikotropika dan zat adiktif (napza)
a. Anak jalanan, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
• Memiliki pengalaman yang unik/spesiﬁk untuk hidup
di jalanan;

10 PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
• Mampu mengatasi berbagai masalah untuk bertahan
hidup;
• Berumur 7-18 tahun, berasal dari keluarga miskin dan
korban antara lain, kekerasan dan pelecehan seksual,
broken home, dan terlantar;
• Gairah hidup dan motivasi belajar rendah;
• Sulit beradaptasi dengan keteraturan hidup wajar
(kumuh, kumul, liar dan kriminal) termasuk, peraturan
sekolah;
• Pemakai obat-obat terlarang atau penghisap aibon, minum
minuman keras, perokok dan gaya hidup seks bebas;
• Memiliki kemampuan konsentrasi pendek, pikiran
yang berubah ubah;
• Hidup nekat dan pemberani;
• Tidak peduli dengan lingkungan.
b. Anak Lapas, dengan karakteristik mereka sebagai berikut :
• Gairah hidup dan motivasi belajar rendah;
• Memiliki pengalaman yang unik dalam hidup di
masyarakat;
• Mampu mengatasi berbagai masalah untuk berahan
hidup;
• Sulit beradaptasi dengan keteraturan hidup wajar
(kriminal) termasuk, norma hidup di masyarakat;
• Berasal dari keluarga miskin dan berumur 12-18 tahun;
• Pelaku kekerasan, pelecehan seksual dan/atau tindakan
kriminal lainnya;
• Pemakai obat-obat terlarang (narkoba), minuman
keras dan perokok;
• Membentuk hubungan kekeluargaan berdasarkan
konsep keluarga komunitas lapas;
• Terpisah dari keluarganya dan memuliki permasalahan
emosional;
• Kemampuan konsentrasi rendah dan tidak fokus;
• Tidak peduli dengan lingkungan, temperamen keras,
hidup nekat, dan berjiwa labil (trauma).

PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C 11
c. Korban napza, karakteristik mereka diantaranya adalah :
• Pemakai obat-obat terlarang atau pengisap aibon,
peminum minuman keras, perokok, dan gaya hidup
seks bebas;
• Korban kekerasan, pelecehan seksual, broken home
dan terlantar;
• Putus asa dan gairah hidup rendah;
• Sulit beradaptasi dengan keteraturan hidup wajar,
termasuk peraturan sekolah;
• Tidak memiliki motivasi belajar; serta
• Hidup nekat dan tidak memiliki pertimbangan yang
matang dalam mengambil keputusan.
7. Karakteristik Penyelenggaraan Komunitas Belajar
Sebagai “community based education”, program pendidikan
kesetaraan dapat diselenggarakan oleh berbagai bentuk
organisasi dan komunitas belajar antara lain:
a. PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)
PKBM merupakan institusi pendidikan nonformal yang
dimiliki dan dikelola oleh masyarakat atau ormas,
orsosmas atau organisasi keagamaan yang didirikan
untuk pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi,
budaya, sosial. Ia adalah tempat atau pusat belajar
masyarakat, dari dan untuk masyarakat yang netral
ﬂeksibel dengan pemerintah berperan sebagai fasilitator.
PKBM sebagai lembaga pendidikan nonformal antara lain
menyelenggarakan pendidikan anak usia dini, keaksaraan
fungsional, kursus dan pendidikan kesetaraan Program
Paket A, Paket B, dan Paket C. Hingga saat ini terdapat 3.064
PKBM yang tersebar di berbagai desa dan kota di Indonesia.
b. SKB (Sanggar Kegiatan Belajar)
SKB merupakan institusi pendidikan nonformal yang
dimiliki dan dikelola oleh Dinas Pendidikan di level
Kabupaten/Kota. Terdapat 353 SKB yang tersebar di 480

12 PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sebagai sanggar atau
pusat kegiatan belajar, SKB melayani berbagai kegiatan
dan program pendidikan nonformal, termasuk didalamnya
adalah program pendidikan kesetaraan Program Paket A,
Paket B, dan Paket C.
c. Pondok Pesantren
Merupakan salah satu institusi pendidikan tertua di Indonesia.
Ia muncul bersamaan dengan datangnya Islam di negara ini
sejak 13 abad yang lalu. Pondok pesantren telah berperan
penting dalam penyebaran agama Islam dan pengembangan
sistem pendidikan di bawah pengawasan departemen agama
yang hingga saat ini mencapai 14.000 pondok pesantren
berada didaerah-daerah pedesaan dengan peserta didik yang
sebagian besar adalah kalangan masyarkat miskin, petani
dan nelayan. Dengan penandatanganan MoU dan kerjasama
antara Departemen Agama dan Departemen Pendidikan
Nasional banyak pondok pesantren yang menyelenggarakan
program pendidikan kesetaraan Program Paket A, Paket B,
dan Paket C.
d. Sekolahrumah
Adalah layanan pendidikan yang secara sadar, teratur dan
terarah dilakukan oleh orang tua/keluarga di rumah atau
tempat lain dimana proses belajar mengajar berlangsung
dalam suasana yang kondusif dengan tujuan agar setiap
potensi anak yang unik dapat berkembang secara maksimal.
Sekolahrumah diklasiﬁkasikan kedalam beberapa format:
1) Sekolahrumah tunggal yang dilaksanakan oleh orang
tua dalam satu keluarga dan tidak bergabung dengan
keluarga lain;
2) Sekolahrumah majemuk yang dilaksanakan oleh orang
tua dari dua atau lebih keluarga lain yang menerapkan
sekolahrumah;

PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C 13
3) Komunitas sekolahrumah yang merupakan gabungan
beberapa sekolahrumah majemuk, pendidikan
kesetaraan menjadi sistem alternatif bagi sekolahrumah.
4) Sekolah Alam
Merupakan bentuk suatu pelayanan pendidikan
yang menyatu dengan alam. Menerapkan proses
pembelajaran “belajar bersama” yang diwujudkan
dalam karya nyata melalui metode belajar yang
terbuka, nyata dan menyenangkan. Tutor lebih
berperan sebagai fasilitator dan dinamisator yang
memberi semangat kepada peserta didik untuk
selalu gemar berekspresi dan bereksplorasi dengan
memanfaatkan alam sekitar sebagai laboratorium.
e. Sekolah Multigrade Teaching /Multigrade Class
Peserta didik yang berbeda-beda tingkatan/level/kelas
dicampur dan ditempatkan dalam satu kelas. Sekolah
jenis ini banyak ditemukan tidak saja di negara-negara
berkembang tapi juga di negara-negara industri. Sekolah
jenis ini muncul akibat dari jumlah tutor yang lebih sedikit
dari jumlah kelas yang ada. Sehingga seorang tutor harus
mengajar lebih dari satu kurikulum dalam satu kelas dan
dalam waktu yang sama. Jenis sekolah ini juga dapat
mengikuti dan menyelenggarakan program pendidikan
kesetaraan karena pendidikan kesetaraan memberikan
peluang adanya sistem pindah jalur bagi peserta didik.
f. Susteran
Merupakan institusi pendidikan untuk para biarawati di
lingkungan umat Katolik yang dapat menyelenggarakan
pendidikan kesetaraan. Susteran yang tersebar di berbagai
daerah di Indonesia baik dengan sarana dan prasarana
gereja maupun yang terpisah dari gereja dapat berperan
dalam memperluas akses dan meningkatkan mutu
pendidikan kesetaraan di lingkungan umat Katolik.

14 PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
g. Diklat-diklat dan UPT
Dalam rangka memperluas akses pendidikan kesetaraan,
Departemen Pendidikan Nasional telah menjalin kerjasama
dengan berbagai departemen, pusat pendidikan dan
latihan, maupun unit pelaksana teknis yang dimiliki oleh
berbagai departemen, khususnya yang telah menjalin
kerjasama dengan Departemen Pendidikan Nasional dapat
menjadi penyelenggara pendidikan kesetaraan.
h. Rumah Singgah dan Lembaga yang menyelenggarakan
Pendidikan Kesetaraan lainnya
E. Diversiﬁkasi Layanan
Diversiﬁkasi layanan pendidikan kesetaraan diselenggarakan
dalam bentuk:
1. Pangkalan belajar, yaitu layanan pendidikan kesetaraan yang
mangkal pada suatu tempat yang tidak terjangkau oleh jenis
dan model layanan pendidikan nonformal lainnya. Pangkalan
belajar menjadi pusat pembelajaran pendidikan kesetaraan
bagi masyarakat terdekat dan sekitarnya serta memfasilitasi
unit-unit kecil terdekat yang melaksanakan pendidikan
kesetaraan. Tutor dari pangkalan belajar mendatangi unit-unit
kecil pembelajaran yang menjadi binaannya secara bergilir
sesuai dengan jadwal yang disepakati.
2. Pembelajaran langsung (tutor dan peserta didik bertatap muka
secara langsung), yaitu model layanan pembelajaran yang
dilakukan dalam bentu tatap muka langsung antara tutor dengan
peserta didik baik secara perseorangan maupun kelompok.
3. Lumbung sumber daya (orientasi basis komunitas), yaitu layanan
pendidikan kesetaraan yang dilakukan pada beberapa invidu atau
kelompok masyarakat yang terkumpul dalam pusat pembelajaran
yang selanjutnya melaksanakan proses belajar mengajar secara
tutorial. Layanan ini dapat diawali dengan memberikan pelatihan
kepada konstituen utama yang selanjutnya diminta manjadi
volunteer untuk pengembangan program di tengah-tengah
komunitas masyarakatnya masing-masing.

PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C 15
4. Layanan pendidikan bergerak/mobile education service
(sistem pelayanan pendidikan dengan sistem jemput bola),
merupakan layanan pendidikan kesetaraan dengan sistem
jemput bola yang dilakukan oleh tutor pada peserta didik dari
suatu tempat ke tempat yang lain. Layanan dapat dilakukan
melalui “kelas berjalan” berupa mobil yang berkeliling
atau dengan tutor kunjung menggunakan sepeda motor
yang dilengkapi dengan peralatan belajar yang diperlukan.
Pada pelaksanaannya, kelas berjalan atau tutor kunjung
tersebut secara rutin mengunjungi peserta didik baik secara
perseorangan maupun kelompok.
5. E-Learning (pembelajaran secara online bagi peserta didik
yang sulit untuk bertemu langsung dengan tutor), yaitu
pembelajaran pendidikan kesetaraan secara online sebagai
alternatif bagi peserta didik yang relatif sulit untuk bertemu
langsung dengan tutor atau meninggalkan tempat kerjanya.
F. Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan
1. Kurikulum
KTSP pendidikan kesetaraan dan silabusnya untuk Program
Paket A, Paket B, dan Paket C disusun secara induktif, tematik
dan berbasis kecakapan hidup, serta sesuai dengan konteks
lokal dan global. Kurikulum Paket A dan Paket B disusun
oleh tim pengembang dan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota, sedangkan Paket C oleh Dinas Pendidikan
Provinsi sebagai lembaga yang bertanggungjawab di bidang
pendidikan serta berdasarkan kerangka dasar kurikulum
dan standar kompetensi lulusan pendidikan kesetaraan.
Penyusunan struktur kurikulum mengacu pada standar nasional
pendidikan dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi
lokal maupun global serta memperhatikan karakteristik
daerah, ciri khas pendidikan kesetaraan dan peserta didik.
Muatan kurikulum pendidikan kesetaraan mengacu pada
standar nasional pendidikan yang meliputi mata pelajaran,

16 PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
muatan lokal dan pengembangan diri. Kedalaman muatan
kurikulum dapat disajikan per derajat (level) atau tingkat
pencapaian kompetensi. Muatan kurikulum disusun dengan
memperhatikan kebutuhan dan potensi lokal maupun
global serta memperhatikan karakteristik daerah, ciri khas
pendidikan kesetaraan dan peserta didik. Pengaturan beban
belajar diatur dengan menggunakan dua sistem jam belajar :
a. Pertemuan sistem tatap muka (reguler);
b. Sistem satuan kredit kompetensi (SKK), kedua model
pengaturan beban belajar dilakukan agar lebih cocok
dengan ciri pendidikan kesetaraan yang menekankan
program pembelajaran secara mandiri dan moduler, serta
dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan
peserta didik.
2. Mata Pelajaran Untuk Sasaran Beragam
Selain mata pelajaran yang diterapkan dalam muatan
kurikulum pendidikan kesetaraan, mata pelajaran muatan
lokal dan pengembangan diri harus lebih disesuaikan dengan
sasaran peserta didik yang beragam, seperti berikut :
a. Sekolah rumah
Materi yang harus dikenalkan adalah keterampilan bidang
musik, seni, sastra, olahraga, serta keterampilan sosial dan
spiritual.
b. E-Learning
Materi bidang komputer, undang-undang cyber, serta
teknologi informasi dan komunikasi.
c. Sekolah alternatif (sekolah alam dan kelas campuran)
Materi tentang ekosistem, lingkungan, polusi,
pembangunan berkesinambungan.
d. Petani
Materi kecakapan hidup (life skill) yang disesuaikan
dengan kondisi dan keperluan masyarakat pertanian.
e. PRT dan TKW

PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C 17
Materi tentang keterampilan kerumahtanggaan, teknik
komunikasi, bahasa yang digunakan ketika bekerja, hak
dan kewajiban sebagai buruh.
f. Nelayan
Materi kecakapan hidup yang berkaitan dengan usaha
perikanan.
g. Anak jalanan, anak lapas dan korban narkotika,
psikotropika, dan zat adiktif (napza)
Materi tentang pengetahuan kesehatan umum dan
kesehatan seksual, hukum dan kriminal, bimbingan
konseling dan budi pekerti.
3. Proses Pembelajaran
a. Pendekatan
1) Induktif, pendekatan melalui kejadian atau fenomena
empirik dengan menekankan pada pengalaman langsung;
2) Tematik, pendekatan yang mengorganisasikan
pengalaman dan mendorong terjadinya pengalaman
belajar yang meluas dan tidak tersekat–sekat oleh
batasan pokok bahasan;
3) Konstruktif, pendekatan yang menumbuhkan
pengakuan bahwa setiap peserta didik mempunyai
pandangan sendiri terhadap dunia dan alam sekitarnya
berdasarkan pengalaman individu dalam menghadapi
dan menyelesaikan situasi yang tidak tentu, pembelajaran
konstruktif dilaksanakan melalui pandangan individual
peserta didik untuk membangun makna;
4) Partisipatif andragogis, pendekatan menumbuhkan
kerjasama dalam menemukan dan menggunakan hasil
temuannya yang berkaitan dengan lingkungan sosial;
5) Berbasis lingkungan, pendekatan yang meningkatkan
relevansi dan kebermanfaatan pembelajaran bagi
peserta didik sesuai potensi dan kebutuhan lokal.

18 PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
b. Metode Pembelajaran
1) Metode kooperatif, memfasilitasi peserta didik untuk
menguasai suatu konsep atau keterampilan bukan saja
untuk diri sendiri tapi juga untuk rekan-rekannya;
2) Metode interaktif, kaidah yang melibatkan interaksi
antara tutor, peserta didik, dan lingkungannya;
3) Metode eksperimen, menjalankan kajian suatu
fenomena yang berlaku dalam alam sekitar;
4) Tutorial, pendidik menerangkan pelajaran dan membuka
peluang kepada peserta didik untuk bertanya;
5) Diskusi, pendidik menugaskan peserta didik untuk
mendiskusikan isu tertentu yang berkaitan dengan
tema pelajaran;
6) Penugasan, tugas-tugas yang berkaitan dengan pelajaran;
7) Praktek, memberikan contoh membuat keterampilan
dan kemudian diterapkan;
8) Belajar mandiri, proses belajar di luar jam belajar;
9) Demonstrasi, menggunakan peragaan;
10) Observasi, memperhatikan dan menganalisa objek
pembelajaran;
11) Simulasi, dengan menggunakan alat peraga;
12) Studi kasus, mengembangkan kemampuan
memecahkan masalah.
c. Metode Pembelajaran Untuk Sasaran Beragam
1) Sekolah rumah, bersifat demokratis, kekeluargaan
yang disiplin dan terbuka;
2) E-Learning, tatap muka audio visual dan internet;
3) Sekolah alternatif (alam dan campuran), melalui
praktek lapangan;
4) PRT dan TKW, melalui praktek yag berkaitan dengan
kerumahtanggaan;
5) Petani dan nelayan, melalui praktek lapangan dan
magang;

PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C 19
6) Anak jalanan, lapas dan korban napza, metode
pembelajaran lebih realistik (pengalaman di lapangan),
kondusif dan memberi motivasi.
d. Pembelajaran dengan modul
Suatu pendekatan pembelajaran yang berfokuskan
penguasaan kompetensi dari bahan kajian yang dipelajari
peserta didik dengan waktu tertentu sesuai dengan
potensi dan kondisinya.
Fungsi pembelajaran modul adalah untuk memastikan
semua peserta didik menguasai kompetensi yang
diharapkan dalam suatu materi ajar sebelum pindah ke
materi ajar selanjutnya melalui pembelajaran mandiri.
Tujuan pembelajaran modul adalah untuk mengurangi
keragaman kecepatan belajar dari peserta didik agar
mencapai suatu tingkat pencapaian kompetensi tertentu
sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah disusun
secara sistematis dan terstruktur.
Pembelajaran modul bermanfaat untuk:
1) Meningkatkan efektiﬁtas pembelajaran tanpa harus
melalui tatap muka secara teratur karena kondisi
geograﬁs, sosial ekonomi dan situasi masyarakat;
2) Menentukan dan menetapkan waktu belajar yang
lebih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan
belajar peserta didik;
3) Secara tegas mengetahui pencapaian kompetensi
peserta didik secara bertahap melalui kriteria yang
ditetapkan dalam modul;
4) Mengetahui kelemahan atau kompetensi yang belum
dicapai peserta didik berdasarkan kriteria yang
ditetapkan dalam modul sehingga tutor memutuskan
dan membantu peserta didik untuk memperbaiki
belajarnya dan melakukan penanggulangan.

20 PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidik pada pendidikan kesetaraan harus memiliki kompetensi
akademik, profesional, personal/kepribadian dan sosial serta
didukung dengan kualiﬁkasi pendidikan yang sesuai:
a. Kompetensi profesional, personal dan sosial
Pendidik pada pendidikan kesetaraan harus memiliki:
1) Kompetensi profesional yang berupa:
a) penguasaan materi pembelajaran;
b) pedagogik dan andragogik (mengelola
pembelajaran nonformal);
c) pengalaman mengajar dalam bidang pendidikan
nonformal.
2) Kompetensi personal yang berupa kepribadian yang
menjadi teladan, berakhlak mulia, sabar, ikhlas; dan
3) Kompetensi sosial dalam berkomunikasi dan bergaul
secara efektif.
b. Kualiﬁkasi Akademik
Syarat kualiﬁkasi akademik yang harus dimiliki pendidik
pada pendidikan kesetaraan (tutor) adalah sebagai berikut:
1) Tutor Paket A minimal memiliki kualiﬁkasi akademik
SMA/MA atau sederajat, ditambah sertiﬁkat pelatihan
tutor.
2) Tutor Paket B minimal memiliki kualiﬁkasi akademik
Diploma II atau yang sederajat, ditambah sertiﬁkat
pelatihan tutor.
3) Tutor Paket C minimal memiliki kualiﬁkasi akademik
Diploma III atau sederajat, ditambah sertiﬁkat
pelatihan tutor.
4) Nara sumber teknis (NST) dengan kompetensi/
kualiﬁkasi sesuai dengan mata pelajaran keterampilan
yang dia punya, seperti penyuluh pertanian atau
kelompok tani nelayan andalan (KTNA).

PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C 21
Tenaga kependidikan pada pendidikan kesetaraan sekurang-
kurangnya terdiri atas pengelola kelompok belajar, tenaga
administratif, tenaga perpustakaan dan tenaga laboratorium
(mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2003 dan PP 19 Tahun 2005).
5. Peserta Didik
a. Peserta didik Program Paket A adalah warga masyarakat
yang :
1) Belum menempuh pendidikan di SD, dengan prioritas
kelompok usia 15 – 44 tahun;
2) Putus sekolah dasar;
3) Tidak menempuh sekolah formal karena pilihan sendiri;
4) Tidak dapat bersekolah karena berbagai faktor
(potensi, waktu, geograﬁ, ekonomi, sosial dan hukum,
dan keyakinan).
b. Peserta didik Program Paket B adalah warga masyarakat yang:
1) Lulus Paket A/ SD/ MI;
2) Belum menempuh pendidikan di SMP/MTs dengan
prioritas kelompok usia 15 – 44 tahun;
3) Putus SMP/MTs;
4) Tidak menempuh sekolah formal karena pilihan sendiri;
5) Tidak dapat bersekolah karena berbagai faktor
(potensi, waktu, geograﬁ, ekonomi, sosial dan hukum,
dan keyakinan).
c. Peserta didik Program Paket C adalah warga masyarakat
yang :
1) Lulus Paket B/ SMP/ MTs;
2) Putus SMA /MA, SMK / MAK dengan prioritas kelompok
usia 18 – 44 tahun;
3) Tidak menempuh sekolah formal karena pilihan sendiri;
4) Tidak dapat bersekolah karena berbagai faktor
(potensi, waktu, geograﬁ, ekonomi, sosial dan hukum,
dan keyakinan).

22 PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
d. Penempatan peserta didik
Penempatan peserta dilakukan dengan berbagai cara:
1) Veriﬁkasi hasil pendidikan terakhir yang diperoleh
(dibuktikan dengan raport dan/atau ijazah);
2) Seleksi melalui wawancara atau tes tertulis yang
dilakukan oleh tutor atau petugas yang ditunjuk oleh
penyelenggara;
3) Apabila syarat pertama dapat dibuktikan secara sah,
maka peserta didik dapat langsung ditempatkan;
4) Tes penempatan digunakan untuk menempatkan pada
tingkatan yang sesuai dengan kemampuan yang tidak
dapat dibuktikan syarat pertama (a) dan kedua (b).
6. Sistem Pindah Jalur (Multi Entri - Multi Exit)
Pasal 12 ayat (1) UU Sisdiknas No. 20/2003 memberikan
hak kepada setiap peserta didik untuk pindah ke program
pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang
setara. Perpindahan jalur dapat dilakukan melalui proses
penyetaraan yang akan menentukan kompetensi peserta didik
dan kesesuaiannya terhadap tingkatan atau derajat tertentu.
Sistem ini memungkinkan peserta didik pendidikan kesetaraan
dapat keluar dengan berbagai alasan (masalah ekonomi,
pekerja, pindah tempat), tetapi mereka tetap berpeluang
masuk kembali ke pendidikan kesetaraan dengan menunjuk
portofolio apabila keadaan telah memungkinkan.
Calon peserta didik yang belum mempunyai catatan
perkembangan pencapaian kompetensi dapat masuk ke
pendidikan kesetaraan melalui tes penempatan tingkatan/
derajat. Peserta didik pendidikan formal dapat pindah ke
pendidikan kesetaraan dalam jejang pendidikan yang sama
disesuaikan dengan kompetensi atau tingkatan/derajat.
7. Sarana dan Prasarana
Proses belajar mengajar dapat dilaksanakan di berbagai lokasi
dan tempat yang sudah ada baik milik pemerintah, masyarakat

PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C 23
maupun pribadi, seperti gedung sekolah, madrasah, sarana-
sarana yang dimiliki pondok pesantren, Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB),
masjid atau lembaga/organisasi peduli/penggiat pendidikan
kesetaraan.
8. Administrasi
Untuk menunjang kelancaran pengelolaan kelompok belajar
diperlukan sarana administrasi sebagai berikut :
a. Papan nama kelompok belajar
b. Papan struktur organisasi penyelenggara
c. Kelengkapan administrasi penyelenggaraan dan
pembelajaran (format terlampir) yang meliputi :
1) Buku induk peserta didik dan tutor;
2) Buku tamu;
3) Buku daftar hadir peserta didik dan tutor;
4) Buku keuangan/kas umum;
5) Buku daftar inventaris;
6) Buku agenda pembelajaran;
7) Buku laporan bulanan tutor;
8) Buku agenda surat masuk dan keluar;
9) Buku daftar nilai peserta didik;
10) Buku tanda terima ijazah.
9. Pengelolaan
a. Pembinaan dan Pengawasan
1) Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan
Informal melalui Direktorat Pendidikan Kesetaraan
melaksanakan pembiayaan terhadap penyelenggaraan
pendidikan kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan
Paket C melalui pengadaan kurikulum, modul dan
berbagai acuan pendidikan kesetaraan.
2) Pejabat pada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/
Kota yang membidangi PNFI membina pelaksanaan

24 PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
penyelenggaraan kegiatan belajar, evaluasi dan
kegiatan lain yang berkaitan.
3) Penilik PNFI di kecamatan memantau pelaksanaan
kegiatan pendidikan dan pembelajaran secara rutin.
b. Proses Pelaksanaan Program
1) Tahap Persiapan
a) Pejabat pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
yang membidangi PNFI mengadakan komunikasi
dengan tokoh masyarakat, kepala desa/kelurahan,
kyai, ulama, dai, ketua orsosmas, ketua LSM
(Lembaga Swadaya Masyarakat) dan tokoh
masyarakat yang lain.
b) Pejabat pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
yang membidangi PNFI, penilik PNFI/TLD (tenaga
lapangan dikmas) di kecamatan bersama dengan
para tokoh masyarakat mengadakan sosialisasi
program kepada masyarakat luas.
c) Pejabat pada Dinas Pendidikan Kabupaten/
Kota yang membidangi PNFI, penilik PNFI/ TLD di
kecamatan bersama dengan tokoh masyarakat
mengidentiﬁkasi penyelenggara program, tempat
belajar calon peserta didik dan tenaga pendidik.
d) Penyelenggara program membuat kesepakatan
dengan tenaga pendidik dan peserta didik tentang
kegiatan belajar.
e) Penyelenggara program menyiapkan tempat
kegiatan belajar, modul, bahan dan peralatan
praktek, pendidikan keterampilan dan
perlengkapan lain.
2) Tahap Pelaksanaan
a) Memulai kegiatan belajar sesuai dengan jadwal
kegiatan.
b) Melaksanakan kegiatan belajar.

PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C 25
c) Memberi bimbingan baik secara individu maupun
kelompok.
d) Melaksanakan kegiatan evaluasi.
e) Melayani dan memenuhi kebutuhan peserta didik,
pendidik dan tenaga kependidikan.
3) Pasca pembelajaran
a) Membantu memfasilitasi peserta didik yang akan
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
b) Membantu peserta didik yang telah lulus/tamat
belajar untuk menciptakan kegiatan usaha.
c) Membantu peserta didik yang telah lulus/tamat
untuk mendapatkan lapangan kerja.
d) Mendata peserta didik yang telah bekerja.
10. Pembiayaan
Pembiayaan penyelenggaraan program diambil dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD I dan II), swadaya masyarakat dan
sumber dana lain yang sah tidak mengikat. Diantara komponen
pendanaan yang perlu mendapat perhatian adalah :
a. Pengadaan bahan dan peralatan belajar, buku/modul dan
alat tulis untuk penyelenggara dan peserta didik;
b. Pengadaan bahan, peralatan praktek dan keterampilan;
c. Honorarium pendidik;
d. Honorarium penyelenggara;
e. Transport pendidik dan tenaga kependidikan;
f. Pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan;
g. Evaluasi dan ujian;
h. Beasiswa bagi peserta didik yang prestasinya cemerlang;
i. Pendataan di lapangan;
j. Monitoring dan evaluasi program;
k. Pelaporan.

26 PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
11. Partisipasi Masyarakat
Penyelenggaraan program kesetaraan Paket A, Paket B, dan
Paket C adalah berbasis kemasyarakatan. Oleh karena itu,
setiap penyelenggaraan dianjurkan selalu menjalin kerjasama
dengan semua pihak dan komponen dalam masyarakat,
sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, perusahaan,
instansi pemerintah dan tokoh masyarakat demi meningkatkan
mutu pendidikan.
12. Informasi Manajemen
Penyelenggaraan program memerlukan Sistem Informasi
Manajemen (SIM). Sistem ini diperlukan untuk mendapat,
mengetahui, memantau dan menganalisis perkembangan
dan kemajuan program dengan baik. SIM menjadi tanggung
jawab Direktorat Pendidikan Kesetaraan, Direktorat Jenderal
Pendidikan Nonformal dan Informal dengan melibatkan
seluruh komponen pelaksana di daerah.

PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C 27
BAB III PENYUSUNAN DAN
PENGEMBANGAN KTSP PROGRAM
PENDIDIKAN KESETARAAN

A. Rasional
Dalam pelaksanaannya, pendidikan kesetaraan mengacu pada
kurikulum yang berlaku. Kurikulum adalah seperangkat rencana
dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta
cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan
tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian
dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan
dan peserta didik. Oleh sebab itu, kurikulum disusun oleh satuan
pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan
dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah.
Pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)
pendidikan kesetaraan yang beragam mengacu pada standar nasional
pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional.
Standar nasional pendidikan terdiri atas :
1. Standar isi;
2. Standar proses;
3. Standar kompetensi lulusan;
4. Standar tenaga kependidikan;
5. Standar sarana dan prasarana;
6. Standar pengelolaan;
7. Standar pembiayaan; dan
8. Standar penilaian pendidikan.
Dua dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut yaitu
Standar Isi (SI) dan Standar Kopetensi lulusan (SKL) merupakan acuan
utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum.

28 PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
Undang - Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 (UU
20/2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Perturan Pemerintah
Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 (PP 19/2005) tentang Standar
Nasional Pendidikan mengamanatkan kurikulum pada KTSP jenjang
pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan pendidkan
dengan mengacu kepada SI dan SKL serta berpedoman pada panduan
yang disusun oleh Bandan Standar Nasioanal Pendidikan (BSNP).
Selain dari itu, penyusunan KTSP juga harus mengikuti ketentuan lain
yang menyangkut kurikulum dalam UU 20/2003 dan PP 19/2005.
Panduan yang disusun BSNP terdiri atas dua bagian. Pertama,
panduan umum yang memuat ketentuan umum pengembangan
kurikulum yang dapat diterapkan pada satuan pendidikan dengan
mengacu pada Standar Kompetensi Dasar yang terdapat dalam
SI dan SKL. Termasuk dalam ketentuan umum adalah penjabaran
amanat dalam UU 20/2003 dan ketentuan PP 19/2005 serta prinsip
dan langkah yang harus diacu dalam pengembangan KTSP. Kedua,
model KTSP sebagai salah satu contoh hasil akhir pengembangan
KTSP dengan mengacu pada SI dan SKL dengan berpedoman pada
panduan umum yang dikembangkan BSNP. Sebagai model KTSP,
tentu tidak dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh daerah di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan hendaknya
digunakan sebagai referensi.
Panduan pengembangan kurikulum disusun antara lain agar
dapat memberi kesempatan peserta didik untuk :
1. Belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa;
2. Belajar untuk memahami dan menghayati;
3. Belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif;
4. Belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain;
5. Belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui
proses belajar aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.
B. Landasan
Pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)
pendidikan kesetaraan berlandasakan pada :

PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C 29
1. Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Standar Isi
4. Standar isi (SI) mencakup lingkup materi dan tingkat
kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang
dan jenis pendidkan tertentu. Termasuk dalam SI adalah
kerangka dasar dan struktur kurikulum, Standar kompetensi
(SK), Kompetensi Dasar (KD) setiap mata pelajaran pada setiap
semester dari setiap jenis dan jenjang pendidikan dasar dan
menengah. SI ditetapkan dengan Kepmendiknas No. 22 Tahun
2006.
5. Standar Kompetensi Lulusan
6. Standar kompetensi lulusan (SKL) merupakan kualiﬁkasi
kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan
dan keterampilan sebagaimana yang ditetapkan dengan
Kepmendiknas No. 23 Tahun 2006.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.14 Tahun 2007
tanggal 18 April 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket
A, Paket B, dan Paket C.
C. Tujuan Petunjuk Teknis Penyusunan KTSP Pendidikan Kesetaraan
Tujuan Petunjuk Teknis Penyusunan KTSP ini yakni untuk
menjadi acuan bagi tutor, penyelenggara, penilik, pejabat pada
Dinas Pendidikan yang membidangi PNFI, dan UPT/UPTD SKB untuk
mengembangkan KTSP yang akan ditetapkan oleh kepala dinas
pendidikan kabupaten/kota dan dinas pendidikan provinsi yang
bertanggung jawab di bidang pendidikan dalam Program Paket A,
Paket B, dan Paket C dalam pengembangan kurikulum yang akan
dilaksanakan pada tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan.
D. Lingkup Pembahasan KTSP Program Pendidikan Kesetaraan
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai
tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai

30 PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai
tujuan pendidikan tertentu.
KTSP Program Paket A, Paket B, dan Paket C adalah kurikulum
operasional yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
dan Dinas Pendidikan Provinsi dan dilaksanakan di masing-masing
satuan pendidikan. Kurikulum operasional terdiri dari :
1. Tujuan pendidikan
2. Struktur dan muatan kurikulum
3. Kalender pendidikan
4. Silabus
Silabus adalah rencana pembelajaran pada satu dan atau
kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar
kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan
pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/
alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan
kompetensi dasar ke dalam materi pokok/pembelajaran, kegiatan
pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian.
E. Pelaksanaan Pengembangan KTSP Program Pendidikan Kesetaraan
1. Analisis Konteks
a. Mengidentiﬁkasi SI dan SKL sebagai acuan dalam
pengembangan KTSP.
b. Menganalisis kondisi yang ada di satuan pendidikan yang
meliputi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan,
sarana-prasarana, biaya dan program-program.
c. Menganalisis peluang dan tantangan yang ada di
masyarakat dan lingkungan sekitar diantaranya: forum
tutor pendidikan kesetaraan, LSM, PKBM, Asosiasi Profesi,
dunia industri dan dunia kerja, sumber daya alam dan
sosial-budaya.
2. Mekanisme Pengembangan
a. Tim Pengembang
Tim pengembang KTSP pada Program Paket A, Paket B,
dan Paket C ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan

PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C 31
Kabupaten/Kota, disesuaikan dengan kondisi masing-
masing wilayah. Di dalam kegiatannya, tim pengembang
melibatkan penilik, forum tutor pendidikan kesetaraan,
narasumber, serta pihak lain yang terkait. Supervisi
dilakukan oleh dinas yang bertanggung jawab di bidang
pendidikan tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi.
b. Kegiatan
Pengembangan KTSP merupakan bagian dari pelaksanaan
Program Paket A, Paket B, dan Paket C. Kegiatan ini dapat
berbentuk rapat kerja atau lokakarya yang diselenggarakan
secara berkala dalam jangka waktu sebelum tahun
pelajaran baru. Tahap kegiatan KTSP secara garis besar
meliputi: penyiapan dan penyusunan draft, review dan
revisi, serta ﬁnalisasi, pemantapan dan penilaian. Langkah
yang lebih rinci dari masing-masing kegiatan diatur dan
diselenggarakan oleh tim pengembang.
c. Pemberlakuan
Dokumen KTSP dinyatakan berlaku setelah ditetapkan
oleh dinas pendidikan kabupaten/kota untuk program
Paket A dan Paket B, serta oleh dinas pendidikan provinsi
untuk program Paket C.
F. Prinsip-Prinsip Pengembangan KTSP pada Program Pendidikan
Kesetaraan
KTSP Program Paket A, Paket B, dan Paket C dikembangkan sesuai
dengan relevansinya oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan
mengacu pada SI dan SKL BSNP, serta berpedoman pada panduan
pengembangan KTSP yang relevan dengan mempertimbangkan
berdasarkan prinsip-prinsip ini :
1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan
kepentingan peserta didik serta lingkungannya.
Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa
peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan

32 PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga
negara yang demokratis dan bertanggungjawab.
Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan
kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi,
perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik
serta tuntutan lingkungan. Memiliki posisi sentral berarti
kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik.
2. Beragam dan terpadu
Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman
karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis
pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap
perbedaan agama, suku, budaya, adat-istiadat, status sosial
ekonomi dan jender. Kurikulum meliputi substansi komponen
muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan
diri secara terpadu serta disusun dalam keterkaitan dan
kesinambungan yang bermakna dan tepat antar substansi.
3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni
Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa
ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berkembang
secara dinamis. Oleh karena itu semangat dan isi kurikulum
memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk
mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni.
4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan
Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan
pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menjamin
relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan
termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia
usaha, dan dunia kerja. Oleh karena itu pengembangan
keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan

PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C 33
sosial, keterampilan akademik dan keterampilan vokasional
merupakan keniscayaan.
5. Menyeluruh dan berkesinambungan
Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi
kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang
direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar
semua jenjang pendidikan.
6. Belajar sepanjang hayat
Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan,
pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang
berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan
keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal
dan informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan
lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan
manusia seutuhnya.
7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah
Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan
kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk
membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Kepentingan nasional kepentingan daerah harus
saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan motto
Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
G. Acuan Operasional Pengembangan KTSP Program Pendidikan
Kesetaraan
KTSP disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia
Keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia menjadi
dasar pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh.
Kurikulum disusun yang memungkinkan semua mata pelajaran
dapat menunjang peningkatan iman dan takwa serta akhlak
mulia.

34 PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
2. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan
tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik.
Pendidikan merupakan proses sistematik untuk meningkatkan
martabat manusia secara holistik yang memungkinkan
potensi diri (afektif, kognitif, psikomotorik) berkembang
secara optimal. Sejalan dengan itu, kurikulum disusun dengan
memperhatikan potensi, tingkat perkembangan, minat,
kecerdasan intelektual, emosional dan sosial, spiritual, dan
kinestetik peserta didik.
3. Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan
Daerah memiliki potensi, kebutuhan, tantangan, dan
keragaman karakteristik lingkungan. Masing-masing daerah
memerlukan pendidikan sesuai dengan karakteristik daerah
dan pengalaman hidup sehari-hari. Oleh karena itu, kurikulum
harus memuat keragaman tersebut untuk menghasilkan
lulusan yang relevan dengan kebutuhan pengembangan
daerah.
4. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional
Dalam era otonomi dan desentralisasi untuk mewujudkan
pendidikan yang otonom dan demokratis perlu memperhatikan
keragaman dan mendorong partisipasi masyarakat dengan
tetap mengedepankan wawasan nasional. Untuk itu, keduanya
harus ditampung secara berimbang dan saling mengisi.
5. Tuntutan dunia kerja
Kegiatan pembelajaran harus dapat mendukung tumbuh
kembangnya pribadi peserta didik yang berjiwa kewirausahaan
dan mempunyai kecakapan hidup. Oleh sebab itu, kurikulum
perlu memuat kecakapan hidup untuk membekali peserta
didik memasuki dunia kerja. Hal ini sangat penting terutama
bagi satuan pendidikan kejuruan dan peserta didik yang tidak
melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C 35
6. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS)
Pendidikan perlu mengantisipasi dampak global yang membawa
masyarakat berbasis pengetahuan dimana IPTEKS sangat
berperan sebagai penggerak utama perubahan. Pendidikan
harus terus menerus melakukan adaptasi dan penyesuaian
perkembangan IPTEKS sehingga tetap relevan dan kontekstual
dengan perubahan. Oleh karena itu, kurikulum harus
dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan sejalan
dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
7. Agama
Kurikulum harus dikembangkan untuk mendukung
peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia dengan tetap
memelihara toleransi dan kerukunan umat beragama. Oleh
karena itu, muatan kurikulum semua mata pelajaran harus
ikut mendukung peningkatan iman, takwa dan akhlak mulia.
8. Dinamika perkembangan global
Pendidikan harus menciptakan kemandirian, baik pada
individu maupun bangsa, yang sangat penting ketika dunia
digerakkan oleh pasar bebas. Pergaulan antar bangsa yang
semakin dekat memerlukan individu yang mandiri dan
mampu bersaing serta mempunyai kemampuan untuk hidup
berdampingan dengan suku dan bangsa lain.
9. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan
Pendidikan diarahkan untuk membangun karakter dan
wawasan kebangsaan peserta didik yang menjadi landasan
penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan
bangsa dalam kerangka NKRI. Oleh karena itu, kurikulum harus
mendorong berkembangnya wawasan dan sikap kebangasaan
serta persatuan nasional untuk memperkuat keutuhan bangsa
dalam wilayah NKRI.
10. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

36 PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
H. Komponen KTSP Program Pendidikan Kesetaraan
1. Tujuan Pendidikan Satuan Pendidikan Kesetaraan
a. Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar
kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia,
serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti
pendidikan lanjut.
b. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan
kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia,
serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti
pendidikan lebih lanjut.
c. Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah
meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian,
akhlak mulia, serta keterampilann untuk hidup mandiri
dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan
kejuruannya
Tujuan Pendidikan Kesetaraan adalah :
a. Memperluas akses pendidikan dasar sembilan tahun
melalui jalur pendidikan nonformal Program Paket A dan
Paket B;
b. Memperluas akses pendidikan menengah melalui jalur
pendidikan nonformal Program Paket C;
c. Meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan
kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C,
menguatkan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik
terhadap penyelenggaraan dan lulusan pendidikan
kesetaraan. Tujuan pengembangan program pendidikan
kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C di setiap
penyelenggaraan dimulai dengan pengembangan visi dan
misi yang jelas dan terukur.
2. Struktur dan muatan KTSP Program Pendidikan Kesetaraan
a. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
b. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;

PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C 37
c. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan
teknologi;
d. Kelompok mata pelajaran estetika;
e. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan
kesehatan.
Kelompok mata pelajaran tersebut dilaksanakan melalui
muatan dan kegiatan pembelajaran sebagaimana diuraikan
dalam PP 19/2005 pasal 7 yang menyatakan muatan KTSP
meliputi sejumlah mata pelajaran yang keleluasaannya dan
kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik
pada satuan pendidikan, disamping itu materi muatan lokal dan
kegiatan pengembangan diri termasuk ke dalam isi kurikulum.
a. Mata Pelajaran
Mata pelajaran beserta alokasi waktu untuk masing-
masing tingkat satuan pendidikan berpedoman pada
struktur kurikulum yang tercantum dalam SI.
b. Muatan Lokal
Merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan
kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi
daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya
dikembangkan oleh satuan pendidikan dan tidak terbatas
pada mata pelajaran keterampilan semata tetapi dapat
berupa kebudayaan daerah. Muatan lokal merupakan
mata pelajaran, sehingga satuan pendidikan harus
mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi
dasar untuk setiap jenis muatan lokal yang diselenggarakan.
Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan satu mata
pelajaran muatan lokal setiap tingkatan.
c. Kegiatan Pengembangan Diri
Bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik
untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai
dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta

38 PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
didik sesuai dengan kondisi kelompok belajar. Kegiatan
pengembangan diri difasilitasi dan dibimbing oleh
pakar pendidikan, tutor atau tenaga kependidikan yang
dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler.
Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran;
penilaian kegiatan pengembangan diri dilakukan secara
kualitatif, tidak kuantitatif seperti mata pelajaran.
Klasiﬁkasi hasil penilaian pengembangan diri adalah:
Amat baik (A), Baik (B), Cukup (C), Kurang (D).
3. Pengaturan Beban Belajar
a. Beban belajar yang digunakan oleh tingkat satuan
pendidikan Program Paket A, Paket B, dan Paket C adalah
kategori standar dan mandiri.
b. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran pada sistem
paket dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur
kurikulum. Pengaturan alokasi waktu untuk setiap mata
pelajaran yang terdapat pada tingkatan dalam satu tahun
ajaran dapat dilakukan secara ﬂeksibel dengan jumlah
beban belajar yang tetap. Satuan pendidikan dimungkinkan
menambah maksimum 4 (empat) jam pembelajaran per
minggu secara keseluruhan. Pemanfaatan jam pelajaran
tambahan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik
dalam mencapai kompetensi, disamping dimanfaatkan
untuk mata pelajaran lain yang dianggap penting dan
tidak terdapat di dalam struktur kurikulum yang tercantum
di dalam standar isi.
c. Alokasi waktu untuk kegiatan pembelajaran adalah tatap
muka minimal 20%, tutorial 30% dan kegiatan mandiri
maksimal 50% dalam Program Paket A, Paket B, dan Paket C.
d. Alokasi waktu untuk praktik adalah dua jam kegiatan
praktik di kelas setara dengan satu jam tatap muka dan
empat jam praktik di luar kelas setara dengan satu jam
tatap muka.

PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C 39
e. Alokasi waktu untuk tatap muka, tutorial dan kegiatan
mandiri menggunakan sistem SKK dengan aturan sebagai
berikut:
1) Satu SKK pada Paket A adalah satu satuan kompetensi
yang dicapai melalui satuan pembelajaran 1 (satu) jam
tatap muka atau 2 (dua) jam tutorial atau 3 (tiga) jam
mandiri, atau kombinasi proporsional dari ketiganya
dimana 1 (satu) jam pembelajaran sama dengan 35 menit.
2) Satu SKK pada Paket B adalah satu satuan kompetensi
yang dicapai melalui satuan pembelajaran 1 (satu) jam
tatap muka atau 2 (dua) jam tutorial atau 3 (tiga) jam
mandiri, atau kombinasi proporsional dari ketiganya
dimana 1 (satu) jam pembelajaran sama dengan 40 menit.
3) Satu SKK pada Paket C adalah satu satuan kompetensi
yang dicapai melalui satuan pembelajaran 1 (satu) jam
tatap muka atau 2 (dua) jam tutorial atau 3 (tiga) jam
mandiri, atau kombinasi proporsional dari ketiganya
dimana 1 (satu) jam pembelajaran sama dengan 45 menit.
4. Ketuntasan Belajar
Indikatornya 0% - 100%, kriteria ideal ketuntasan untuk
masing-masing indikator 75%. Satuan pendidikan harus
menentukan kriteria ketuntasan rata-rata peserta didik serta
kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaran
pembelajaran. Satuan pendidikan diharapkan meningkatkan
kriteria ketuntasan belajar secara terus menerus untuk
mencapai kriteria ketuntasan ideal. Penentuan kriteria
ketuntasan minimal ditentukan oleh kelompok kerja tutor
mata pelajaran pada tingkat Kabupaten/Kota.
5. Kenaikan Tingkatan dan Kelulusan
Peserta didik dinyatakan naik tingkatan/derajat setara kelas
berikutnya apabila maksimal terdapat 3 (tiga) mata pelajaran
yang tidak tuntas dan yang tidak tuntas tersebut bukan mata

40 PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
pelajaran jurusan. Untuk kelulusan, berdasarkan PP 19/2005
pasal 72 ayat 1, peserta didik dinyatakan lulus dari satuan
pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah :
a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
b. Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk
seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama
dan akhlak mulia, kelompok kewarganegaraan dan
kepribadian, kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga
dan kesehatan;
c. Lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata
pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
d. Lulus ujian negara
6. Penjurusan
Untuk Program Paket C, penjurusan dilakukan di tingkatan 6/
Derajat Mahir 2 setara kelas XI pada awal tahun pembelajaran.
7. Pendidikan Kecakapan Hidup
a. Kurikulum untuk pendidikan kesetaraan Program Paket
A, Paket B, dan Paket C dapat memasukkan pendidikan
kecakapan hidup yang mencakup kecakapan pribadi,
kecakapan sosial, kecakapan akademik dan kecakapan
vokasional.
b. Pendidikan kecakapan hidup dapat merupakan bagian
integral dari pendidikan semua mata pelajaran dan berupa
paket pelajaran yang direncanakan secara khusus.
c. Pendidikan kecakapan hidup dapat diperoleh peserta didik
dari satuan pendidikan yang bersangkutan, dari satuan
pendidikan formal lain, atau satuan pendidikan nonformal
lainnya.
8. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global
a. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global adalah
pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dan
kebutuhan daya saing global dalam aspek ekonomi,

PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C 41
budaya, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi,
ekologi, dan lain-lain yang semuanya bermanfaat bagi
pengembangan kompetensi peserta didik.
b. Kurikulum untuk semua program kesetaraan dapat
memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan
global.
c. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global dapat
merupakan bagian dari semua mata pelajaran dan juga
dapat menjadi mata pelajaran muatan lokal.
d. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat diperoleh
peserta didik dari satuan pendidikan formal lain atau
nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.
9. Kalender Pendidikan
Satuan pendidikan kesetaraan dapat menyusun kalender
pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik lembaga
Pendidikan Kesetaraan, kebutuhan peserta didik dan masyarakat,
dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana yang
dimuat dalam standar isi. Kalender pendidikan adalah berupa waktu
yang disiapkan untuk melakukan kegiatan pendidikan di suatu unit
penyelenggara program pendidikan kesetaraan..

42 PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
BAB IV ACUAN PENGEMBANGAN
SILABUS PROGRAM
PENDIDIKAN KESETARAAN

A. Pengertian Silabus
Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau
kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar
kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan
pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber/ bahan/
alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan
kompetensi dasar ke dalam materi pokok/ pembelajaran, kegiatan
pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian.
B. Prinsip Pengembangan Silabus Pendidikan Kesetaraan
1. Mempertimbangkan beban belajar dengan pola SKK.
2. Memperhatikan strategi perlaksanaan pembelajaran
pendidikan kesetaraan (tutorial, mandiri).
3. Ilmiah
4. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam
silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara
keilmuan.
5. Relevan
6. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian
materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan
ﬁsik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik.
7. Sistematik
8. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara
fungsional dalam mencapai kompetensi.
9. Konsisten

PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C 43
10. Adanya hubungan yang konsisten (ajeg, taat asas) antara
kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman
belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian.
11. Mamadai
12. Cakupan indikator, materi pokok, perngalaman belajar,
sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang
pencapian kompetensi dasar.
13. Aktual dan kontekstual
14. Cakupan indikator, materi pokok, perngalaman belajar, sumber
belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan
ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata
dan peristiwa yang terjadi.
15. Fleksibel
16. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi
keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan
yang terjadi di lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan
dan tuntutan masyarakat.
17. Menyeluruh
18. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi
(kognitif, afektif, dan psikomotorik).
C. Unit Waktu Silabus
1. Silabus mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu
yang disediakan untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan
pendidikan di tingkat satuan program pendidikan.
2. Penyusunan silabus memperhatikan alokasi waktu yang
disediakan per tahun, dan alokasi waktu mata pelajaran lain
yang sekelompok.
3. Implementasi pelajaran per tingkatan menggunakan
penggalan silabus sesuai dengan standar kompetensi dan
kompetensi dasar untuk mata pelajaran dengan alokasi
waktu yang tersedia pada struktur kurikulum. Bagi Program
Paket C menggunakan penggalan silabus berdasarkan satuan
kompetensi.

44 PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
D. Pengembangan Silabus
Perngembangan silabus dapat dilakukan oleh para tutor secara
mandiri atau berkelompok melalui kelompok kerja tutor mata
pelajaran, Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten/kota, dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Silabus disusun secara mandiri oleh tutor apabila tutor yang
bersangkutan mampu mengenali karakteristik peserta didik,
kondisi lokasi pembelajaran dan lingkungannya.
2. Apabila tutor mata pelajaran karena sesuatu hal belum dapat
melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka
pihak penyelenggara satuan pendidikan kesetaraan dapat
mengusahakan pembentukan kelompok tutor mata pelajaran
untuk mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh
penyelenggara pendidikan kesetaraan tersebut.
3. Pada program Paket A, Paket B, dan Paket C, semua tutor dalam
suatu penyelenggaraan pendidikan kesetaraan menyusun
silabus secara bersama, khusus pada Paket B mata pelajaran
IPA dan IPS terpadu disusun secara bersama oleh tutor yang
terkait.
4. Satuan pendidikan kesetaraan yang belum mampu
mengembangkan silabus secara mandiri, sebaiknya
bergabung dengan satuan pendidikan kesetaraan lain melalui
kelompok kerja tutor mata pelajaran untuk bersama-sama
mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh satuan
pendidikan kesetaraan dalam lingkup Kabupaten/Kota atau
wilayah terdekat.
5. Dinas pendidikan setempat memfasilitasi penyusunan silabus
dengan membentuk sebuah tim pengembang kurikulum
pendidikan kesetaraan yang terdiri dari para tutor dan
pamong belajar yang berpengalaman di bidangnya masing-
masing.

PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C 45
E. Langkah-langkah Pengembangan Silabus
1. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar
Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar
sebagaimana tercantum pada standar isi, dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Urutan materi dapat disusun berdasarkan hierarki konsep
disiplin ilmu dan/atau tingkat kesulitan, tidak harus selalu
sesuai dengan urutan yang ada di SI;
b. Keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi
dasar dalam mata pelajaran;
c. Keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi
dasar antar mata pelajaran.
2. Mengidentiﬁkasi materi pokok/ pembelajaran
Mengidentiﬁkasi materi pokok/pembelajaran yang menunjang
pencapaian kompetensi dasar dengan mempertimbangkan :
a. Potensi peserta didik;
b. Relevansi dengan karakteristik daerah;
c. Tingkat perkembangan ﬁsik, intelektual, emosional, sosial,
dan spiritual peserta didik;
d. Kebermanfaatan bagi peserta didik;
e. Struktur keilmuan;
f. Aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran;
g. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan
lingkungan;
h. Alokasi waktu.
3. Mengembangkan kegiatan pembelajaran
Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan
pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan ﬁsik
melalui interaksi antar peserta didik, peserta didik dengan
tutor, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka
pencapaian kompetensi dasar. Pengalaman belajar yang
dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan

46 PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta
didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang
perlu dikuasai oleh peserta didik.
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan
kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut :
a. Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan
bantuan kepada para pendidik kesetaraan, khususnya
tutor, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran
secara profesional;
b. Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang
harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk
mencapai kompetensi dasar;
c. Penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai
dengan hierarki konsep materi pembelajaran;
d. Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran
minimal mengandung dua unsur penciri yang
mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar peserta
didik, yaitu kegiatan peserta didik dan materi belajar.
4. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi
Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar
yang ditandai oleh perubahan prilaku yang dapat diukur,
mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator
dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik,
mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah dan
dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan/
atau dapat diobservasi. Indikator digunakan sebagai dasar
untuk menyusun alat penilaian.
5. Penentuan jenis penilaian
Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik
dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan
menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis maupun
lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil

PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C 47
karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, penggunaan
portofolio dan penilaian diri.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian:
a. Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian
kompetensi;
b. Penilaian menggunakan acuan kriteria, yaitu berdasarkan
apa yang bisa dilakukan peserta didik setelah mengikuti
proses pembelajaran, dan bukan untuk menentukan posisi
seorang peserta didik terhadap kelompoknya.
c. Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang
berkelanjutan, dalam arti semua indikator ditagih,
kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan
kompetensi dasar yang telah dimiliki dan yang belum,
serta untuk mengetahui kesulitan peserta didik.
d. Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut.
Tindak lanjut berupa perbaikan proses pembelajaran
berikutnya, program remedial terapan bagi peserta
didik yang pencapaian kompetensinya di bawah kriteria
ketuntasan, dan program pengayaan bagi peserta didik
yang telah memenuhi kriteria ketuntasan.
e. Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman
belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran.
Misalnya, jika pembelajaran menggunakan pendekatan
tugas observasi lapangan maka evaluasi diberikan baik
pada proses (keterampilan proses) misalnya teknik
wawancara, maupun produk/hasil melakukan observasi
lapangan berupa informasi yang dibutuhkan.
6. Menentukan alokasi waktu
Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar
didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu
mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan
jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat

48 PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
kesulitan dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi
waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan
waktu rata-rata untuk menguasai kompetensi dasar yang
dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam.
7. Menentukan sumber belajar
Sumber belajar adalah rujukan, objek dan/atau bahan yang
digunakan untuk kegiatan pembelajaran, yang berupa media
cetak dan elektronik, narasumber serta lingkungan ﬁsik, alam,
sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan
pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi
pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan indikator
pencapaian kompetensi.
Contoh Model Silabus :
Dalam menyusun silabus dapat memilih salah satu format
yang ada di antara dua format yakni berbentuk tabel atau
bukan tabel.
8. Pengembangan silabus berkelanjutan
Dalam implementasinya, silabus dijabarkan dalam rencana
pelaksanaan pembelajaran, dilaksanakan, dievaluasi, dan
ditindaklanjuti oleh masing-masing tutor.
Silabus harus dikaji dan dikembangkan secara berkelanjutan
dengan memperhatikan masukan hasil evaluasi, hasil belajar,
evaluasi proses (pelaksanaan pembelajaran) dan evaluasi
rencana pembelajaran.

PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C 49
BAB V ACUAN PENGEMBANGAN
RENCANA PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN (RPP)

A. Pendahuluan
Dalam rangka mengimplementasikan program pembelajaran yang
sudah dituangkan di dalam silabus, tutor harus menyusun rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP). RPP merupakan pegangan bagi
tutor dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium,
dan/atau lapangan untuk setiap kompetensi dasar (KD). Oleh karena
itu, apa yang tertuang di dalam RPP memuat hal-hal yang langsung
berkait dengan aktivitas pembelajaran dalam upaya pencapaian
penguasaan suatu kompetensi dasar.
Dalam menyusun RPP tutor harus mencantumkan standar
kompetensi yang memayungi kompetensi dasar yang akan disusun
dalam RPP-nya. Di dalam RPP secara rinci harus dimuat tujuan
pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-
langkah kegiatan pembelajaran, sumber belajar dan penilaian.
B. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP)
1. Mencantumkan identitas
• Nama lembaga
• Mata pelajaran
• Tingkat/derajat
• Setara kelas
• Standar kompetensi
• Kompetensi dasar
• Indikator
• Alokasi waktu

50 PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
Catatan:
1) RPP disusun untuk satu kompetensi dasar
2) Standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator
dikutip dari silabus yang disusun oleh satuan pendidikan
3) Alokasi waktu diperhitungkan untuk pencapaian
satu kompetensi dasar yang bersangkutan, yang
dinyatakan dalam satu jam pelajaran dan banyaknya
pertemuan. Oleh karena itu, waktu untuk mencapai
suatu kompetensi dasar dapat diperhitungkan dalam
satu atau beberapa kali pertemuan bergantung pada
karakteristik kompetensi dasarnya.
2. Mencantumkan tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran berisi penguasaan kompetensi yang
operasional yang ditargetkan dalam rencana pelaksanaan
pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirumuskan dalam
bentuk pernyataan yang operasional dari kompetensi dasar.
Apabila rumusan kompetensi dasar sudah operasional,
rumusan tersebut yang dijadikan dasar dalam merumuskan
tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat terdiri atas
sebuah tujuan atau beberapa tujuan.
3. Mencantumkan Materi Pembelajaran
Materi pembelajaran adalah materi yang digunakan untuk
mencapai tujuan pembelajaran. Materi pembelajaran
dikembangkan dengan mengacu pada materi pokok yang ada
dalam silabus.
4. Mencantumkan Metode Pembelajaran
Metode dapat diartikan benar-benar sebagai metode,
tetapi dapat pula diartikan sebagai model atau pendekatan
pembelajaran, bergantung pada karakteristik pendekatan
dan/atau strategi yang dipilih.

PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C 51
5. Mencantumkan Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran
Untuk mencapai suatu kompetensi dasar harus dicantumkan
langkah-langkah kegiatan setiap pertemuan. Pada dasarnya,
langkah-langkah kegiatan memuat unsur kegiatan
pendahuluan/pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan
penutup. Akan tetapi, dimungkinkan dalam seluruh rangkaian
kegiatan sesuai dengan karakteristik model yang dipilih,
menggunakan urutan sintaks sesuai dengan modelnya. Oleh
karena itu, kegiatan pendahuluan/pembukaan, kegiatan
inti,dan kegiatan penutup tidak harus ada dalam setiap
pertemuan.
6. Mencantumkan Sumber Belajar
Pemilihan sumber belajar mengacu pada perumusan yang ada
dalam silabus yang dikembangkan oleh satuan pendidikan.
Sumber belajar mencakup sumber rujukan, lingkungan, media,
narasumber, alat dan bahan. Sumber belajar dituliskan secara
lebih operasional. Misalnya, sumber belajar dalam silabus
dituliskan buku referensi, dalam RPP harus dicantumkan judul
buku teks tersebut, pengarang, dan halaman yang diacu.
7. Mencantumkan Penilaian
Penilaian dijabarkan atas teknik penilaian, bentuk instrumen,
dan instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data.
Dalam sajiannya dapat dituangkan dalam bentuk materi
horisontal atau vertikal. Apabila penilaian menggunakan
teknik tes tertulis uraian, tes unjuk kerja, atau tugas rumah
yang berupa proyek maka harus disertai rubrik penilaian.

52 PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
C. Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Nomor : .........................................

Program Paket : .......................(A, B, C)
Satuan Pendidikan : ........................
Mata Pelajaran : .......................
Tingkatan/Derajat : ......................
Alokasi waktu : .......... x ....... menit (...... pertemuan)
A. Standar Kompetensi
B. Kompetensi Dasar
C. Indikator
D. Tujuan pembelajaran
E. Materi pembelajaran
F. Metode pembelajaran
G. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran
• Kegiatan awal
• Kegiatan inti
• Kegiatan akhir
H. Alat dan Sumber belajar
I. Penilaian

(Tempat, tanggal)
Mengetahui Tutor,
Ketua Penyelenggara,

................................. ...............................

PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C 53
BAB IV DESKRIPSI TENTANG
PERANGKAT PEMBELAJARAN

A. Pendahuluan
Perangkat pembelajaran adalah keseluruhan administrasi
tentang program pembelajaran yang merupakan pegangan tutor
dalam melaksanakan pembelajaran. Sebagai pegangan tutor,
perangkat pembelajaran adalah produk dari hasil keseluruhan proses
pengembangan rancangan pembelajaran yang siap diterapkan
terhadap proses pembelajaran peserta didik.
Sebagai produk utuh dari suatu proses pengembangan
rancangan pembelajaran, perangkat pembelajaran merupakan
gambaran penyesuaian dari berbagai aspek termasuk waktu efektif
setahun, yang dialokasikan pada program tahunan dari keseluruhan
kompetensi dasar yang akan dicapai yang terdapat dalam standar
kompetensi (SK) yang telah dikembangkan dalam silabus dan rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP).
B. Hal-Hal Yang Perlu Disiapkan Sebagai Perangkat Pembelajaran
1. Perhitungan Minggu Efektif
Minggu efektif yang dimaksudkan adalah beberapa minggu
dalam tahun pelajaran dialokasikan pada proses pembelajaran.
Teknis perhitungan minggu efektif adalah jumlah minggu
dalam satu tahun pelajaran dikurangi minggu yang tidak
efektif. Minggu efektif yang diperoleh dari perhitungan
tersebut dialokasikan pada proses belajar mengajar efektif,
ulangan per kompetensi dasar, ulangan blok dan waktu jeda
setiap akhir tingkatan.

54 PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
2. Program tahunan
Program tahunan yaitu suatu rencana pelaksanaan
pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun
pelajaran yang berisi pengalokasian standar kompetensi (SK)
dan kompetensi dasar (KD) yang ingin dicapai dengan alokasi
waktu yang telah ditentukan pada silabus.
3. Silabus
Dalam perangkat pembelajaran, tutor tentunya memiliki
silabus yang telah dikembangkan oleh tutor sendiri atau
bersama dengan tutor pada mata pelajaran sejenis di kelompok
kerja tutor mata pelajaran, karena silabus adalah acuan yang
utama dalam pelaksanaan pembelajaran. Penjelasan tentang
silabus telah diuraikan pada bab terdahulu.
4. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dikembangkan
berdasarkan silabus. RPP memuat identitas yaitu: satuan
pendidikan, mata pelajaran, tingkat/derajat atau setara
dengan kelas, serta waktu yang digunakan. Selain itu juga
dicantumkan tujuan pembelajaran, KD, indikator yang
ingin dicapai, materi pokok, media belajar, rincian kegiatan
pembelajaran yang dialokasikan pada waktu efektif setiap
kali pertemuan.
Penjelasan rinci tentang silabus dapat diperhatikan pada bab
terdahulu.

PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C 55
BAB V PENUTUP

Demikian acuan ini dibuat untuk memudahkan pelaksanaan
sekaligus memberikan rujukan teknis dalam pelaksanaan pengelolaan
kelompok belajar Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket
B, dan Paket C. Semua pihak, pemerintah, perusahaan-perusahaan
swasta, organisasi sosial dan keagamaan, masyarakat, pendidik dan
tenaga kependidikan dan peserta didik diharapkan dapat berperan
aktif dalam mensukseskan pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan
tersebut.

56 PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)

Shared by: mr doen