Resume Hasil Pemeriksaan Atas Pendapatan Biaya Investasi by mrs18793

VIEWS: 452 PAGES: 57

More Info
									       BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
           REPUBLIK INDONESIA

              HASIL PEMERIKSAAN

                      ATAS

PENGELOLAAN PENDAPATAN, PENGENDALIAN BIAYA DAN
              KEGIATAN INVESTASI
       TAHUN BUKU 2004 DAN 2005 (S.D. TW I)


                      PADA


     PT PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO)




                       DI
               TANJUNG MORAWA


                        Nomor   :
                        Tanggal :
                                          DAFTAR ISI


                                    Halaman
Resume Hasil Pemeriksaan ………………………………………………..………….                                                   1
Konsep Hasil Pemeriksaan ……………………………………………………………                                                     7
I. Gambaran Umum ………………………………………………………………..                                                          7
    1. Tujuan Pemeriksaan ……………………………………………………….                                                     7
    2. Sasaran Pemeriksaan ………………………………………………………                                                     7
    3. Metoda Pemeriksaan ………………………………………………………                                                      7
    4. Jangka Waktu Pemeriksaan ………………………………………………..                                                 7
    5. Objek Pemeriksaan ………………………………………………………...                                                    8
II. Temuan Pemeriksaan …………………………………………………….......…                                                 11
    1. Pengelolaan Pendapatan ………………………………………………….                                                  11
        1) Terdapat beberapa kontrak penjualan gula dengan batas waktu
              penyerahan yang lama sehingga PTPN II kehilangan potensi untuk
              memperoleh       pendapatan        minimal      sebesar      Rp5.800,10       juta    12
            .....................
         2) Pelepasan aktiva tetap berupa tanah dan bangunan milik PTPN II
              kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara senilai
            Rp21.110,69 juta tidak jelas penyelesaiannya.................................... ....   14
         3) Pelepasan aktiva tetap berupa tanah seluas 6,90 Ha milik PT
              Perkebuan Nusantara II kepada PT Jasa Marga senilai Rp27.026,39
              juta                      penyelesaiannya                          berlarut-larut     17
            ...............................................................
    2.   Pengendalian Biaya ……. ……………………………….…….................                                    20
         1) Penyaluran dana program bina lingkungan PTPN II sebesar Rp150,00
              juta dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga
              tidak                      dapat                      dipertanggungjawabkan           20
              ........................................................
         2)   Pendapatan dan biaya atas kegiatan Tamora Golf Club tidak tercatat
              dalam pembukuan PTPN II dan pengakuan piutang kepada Tamora
              Golf    Club     Sebesar      Rp2.632,91       juta    tidak     ada    dasarnya      23
            ........................
         3) Terdapat penghapusan aktiva tetap PTPN II dengan nilai buku sebesar
              Rp12.264,85 juta belum mendapat persetujuan pemegang saham ……                         26
            ..
         4) Produktifitas dalam pengelolaan tembakau deli menurun sejak tahun
              2001 dan biaya produksi lebih tinggi dari pada hasil penjualan,
              sehingga PTPN II mengalami akumulasi kerugian dari komoditas
            tembakau sebesar Rp252.304,68 juta. ……………………...................                         29
         5) PTPN II belum menyetorkan kewajiban perpajakan sesuai dengan


                                                                                                    2
                ketentuan yang berlaku sebesar Rp67.000,00 juta dan berpotensi
                dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar Rp32.160,00 juta                    34
              ...........
     3.    Kegiatan Investasi ...……………………………………………………..                                          36
           1) Harga perhitungan sendiri atas pengadaan 80 unit lori rebusan pada
                beberapa pabrik kelapa sawit terlalu tinggi, sehingga terjadi kemahalan          36
                harga                            sebesar                             Rp89,13
              juta.......................................................................
           2) Harga perhitungan sendiri atas pengadaan pompa air terlalu tinggi,
                sehingga     terjadi    kemahalan      harga     sebesar     Rp70,88      juta   40
              .........................
           3) Pengadaan racun api merk “servo fire” sebesar sebesar Rp2.934,91
                juta tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa                     41
                ....................
           4)   Pengadaan sumur bor artesis sebesar Rp1.965,53 juta pada beberapa
                kebun PT Perkebunan Nusantara II mendahului kontrak dan terdapat
                kemahalan harga sebesar Rp74,04 juta ………………………………                                47
              ..
           5) PT Perkebunan Nusantara II masih mencatat penyertaan saham dan
                piutang kepada PTP Agrintara masing-masing sebesar Rp4.455,00 juta
                dan Rp3.275,61 juta yang diketahui telah dialihkan secara hibah                  49
                ..........

Lampiran : Susunan Dewan Komisaris dan Direksi .............................................……   53




                                                                                                 3
                         RESUME HASIL PEMERIKSAAN
                                   PADA
                   PT PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO)
                                    DI
                          TANJUNG MORAWA - MEDAN




1. Pendirian Perusahaan
               PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) yang berkedudukan di Tanjung
   Morawa didirikan berdasarkan PP No. 7 tahun 1996 dan Akta Notaris Harun Kamil,
   SH No.35 tanggal 11 Maret 1996, yang kemudian diubah dengan Akta Notaris Sri
   Rahayu H. Prasetyo No. 07 tanggal 8 Oktober 2002. Areal kebun dan aktiva PTPN II
   berasal dari peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan II dan
   Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan IX yang tersebar di Wilayah Sumatera
   Utara dan Papua.


2. Tujuan Perusahaan
               Maksud dan tujuan PTPN II adalah untuk melaksanakan dan menunjang
   kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional
   pada umumnya, khususnya di sub sektor pertanian dalam arti seluas-luasnya dengan
   tujuan memupuk keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.


3. Modal Perusahaan
               Modal dasar Perusahaan sebesar Rp1.000.000,00 juta dan yang telah disetor
   sebesar Rp290.000,00 juta. Pemegang saham seluruhnya adalah Pemerintah RI.


4. Kondisi dan Perkembangan Perusahaan
   a.   Pendapat auditor independen atas laporan keuangan PTPN II untuk tahun buku
        2003 dan 2004 adalah wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan, yaitu
        sebagai berikut:




                                                                                      4
       -   Tahun 2003 perusahaan telah beberapa kali digugat untuk melepaskan hak atas
           tanah seluas 923,84 hektar (4 kasus) dan telah beberapa kali menggugat atas
           tanah seluas 1.196,00 hektar (3 kasus).
       -   Tahun 2004, perusahaan telah beberapa kali digugat untuk melepas hak atas
           tanah seluas 13.076,00 hektar (4 kasus) dan telah beberapa kali menggugat atas
           tanah seluas 742,00 hektar dan gedung dan tanah (Gedung Testak) seluas
           6.750,00 m2 (3 kasus).

       Kasus-kasus tersebut belum mendapat keputusan final di pengadilan. Oleh karena
       taksiran-taksiran yang akurat baik mengenai jumlah maupun kemungkinan hasil
       final di pengadilan tidak diperoleh, maka laporan keuangan tahun buku 2004 tidak
       mencantumkan kewajiban maupun tagihan yang mungkin timbul.

  b. Asset yang dikelola PTPN II per 31 Desember 2003 dan 2004 masing-masing
       sebesar Rp1.389.385,65 juta dan Rp1.586.136,63 juta;
  c.   Pendapatan PTPN II tahun 2003 dan 2004 masing-masing sebesar Rp638.581,94
       juta dan Rp962.138,95 juta;
  d. PTPN II mengalami kerugian pada tahun 2003 sebesar Rp96.165,90 juta dan
       memperoleh laba sebelum pajak pada 2004 sebesar Rp44.853,67 juta;
  e.   Perkembangan kinerja PTPN II tahun 2003 dan 2004 yang dihitung berdasarkan
       SK Menteri BUMN Nomor Kep-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 masing-
       masing menunjukkan kondisi yang sama, yaitu “Kurang Sehat” dengan bobot
       39,66 dan 41,26.


5. Temuan Pemeriksaan
              BPK-RI telah memeriksa pengelolaan pendapatan, biaya dan kegiatan
  investasi tahun 2004 dan 2005 (s.d. triwulan I). Dari hasil pemeriksaan menunjukkan
  keadaan sebagai berikut:
  a. Pengelolaan pendapatan
              Realisasi pendapatan tahun 2004 dan 2005 (s.d. triwulan I) masing-masing
       sebesar Rp962.138,95 juta dan Rp143.081,00 juta atau 88,53% dan 63,13% dari
       anggaran sebesar Rp1.086.829,34 juta dan Rp226.655,00 juta.
              Pemeriksaan atas pendapatan dilakukan secara uji petik, yaitu tahun 2004
       sebesar Rp625.390,32 juta atau 65,00% dari realisasi sebesar Rp962.138,95 juta




                                                                                       5
   dan tahun 2005 (s.d. triwulan I) sebesar Rp85.848,60 juta atau 60,00% dari realisasi
   sebesar Rp143.081,00 juta.
          Pemeriksaan terhadap pengelolaan pendapatan menghasilkan 3 (tiga)
   temuan sebagai berikut:


   1)   Terdapat beberapa kontrak penjualan gula dengan batas waktu penyerahan
        yang lama sehingga PTPN II kehilangan potensi untuk memperoleh
        pendapatan minimal sebesar Rp5.800,10 juta. Hal tersebut terjadi karena
        manajemen dalam membuat kontrak dengan pihak ketiga tidak mengatur
        tentang penyesuaian harga yang terjadi sampai dengan saat pengambilan
        barang apabila harga cenderung naik.
   2)   Pelepasan aktiva tetap berupa tanah dan bangunan milik PTPN II kepada
        Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Pemda Sumut) senilai
        Rp21.110,69 juta tidak jelas penyelesaiannya. Hal tersebut mengakibatkan
        piutang PTPN II kepada Pemda Sumut atas transaksi pelepasan aktiva tersebut
        berpotensi tidak tertagih dan akan membebani perusahaan. Hal tersebut terjadi
        karena sejak transaksi pelepasan aset tersebut terjadi yaitu pada tahun 1992
        antara PTP IX dan Pemda Sumut, Direksi PTP IX pada waktu itu tidak
        mencatat transaksi dan sejak penggabungan PTP IX dan PTP II menjadi PTPN
        II pada tahun 1996, Direksi PTPN II tidak tegas dan tidak proaktif dalam
        menyelesaikan permasalahan piutang hasil penjualan aset kepada Pemda
        Sumut.
   3)   Pelepasan aktiva tetap berupa tanah seluas 6,90 Ha milik PTPN II kepada
        PT Jasa Marga senilai Rp27.026,46 juta berlarut-larut. Hal tersebut
        mengakibatkan penyelesaian pelepasan aktiva tersebut menjadi tidak jelas dan
        PTPN II tidak dapat segera memanfaatkan dana dari kompensasi pelepasan
        aktiva tetap tersebut. Hal tersebut terjadi karena Direksi PTPN II tidak tegas
        dan tidak proaktif dalam menyelesaikan permasalahan pelepasan aktiva tetap
        kepada PT Jasa Marga.


b. Pengendalian Biaya
          Realisasi biaya tahun 2004 dan 2005 (s.d. triwulan I) masing-masing sebesar
   Rp866.743,60 juta dan Rp260.680,31 juta atau 78,60% dan 76,70% dari anggaran
   sebesar Rp1.128.229,95 juta dan Rp339.863,12 juta.



                                                                                     6
       Pemeriksaan atas biaya dilakukan secara uji petik, yaitu tahun 2004 sebesar
Rp665.057,70 juta atau 75% dari realisasi sebesar Rp866.743,60 juta dan tahun
2005 (s.d. triwulan I) sebesar Rp169.442,20 juta atau 65% dari realisasi sebesar
Rp260.680,31 juta.
       Pemeriksaan terhadap pengendalian biaya menghasilkan 5 (lima) temuan
sebagai berikut :
1) Penyaluran dana Program Bina Lingkungan PTPN II sebesar Rp150,00 juta
   dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga tidak dapat
   dipertanggungjawabkan. Hal tersebut terjadi karena Direksi PTPN II belum
   memahami ketentuan penyaluran dana PKBL yang telah diatur dalam
   Keputusan Menteri BUMN No. KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003
   tentang Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan Program Bina
   Lingkungan.
2) Pendapatan dan biaya atas kegiatan Tamora Golf Club (TGC) tidak tercatat
   dalam pembukuan PTPN II dan pengakuan piutang kepada TGC sebesar
   Rp2.632,91 juta tidak ada dasarnya, sehingga pengelolaan kegiatan operasional
   TGC tidak dapat dipertanggungjawabkan. Saldo piutang lain-lain dalam
   Laporan Keuangan PTPN II Tahun buku 2004 tidak menggambarkan keadaan
   yang sebenarnya, yaitu dicatat terlalu tinggi sebesar Rp2.632,91 juta. Hal
   tersebut terjadi karena Direksi PTPN II menggangap TGC merupakan suatu
   entitas/organ yang berdiri sendiri dan tidak membuat petunjuk pelaksanaan
   yang jelas atas sistem pembukuan pengelolaan TGC.
3) Terdapat penghapusan aktiva tetap PTPN II dengan nilai buku sebesar
   Rp12.264,85 juta belum mendapat persetujuan pemegang saham, sehingga
   penghapusan tersebut tidak sah dan pengendalian terhadap aktiva tetap menjadi
   lemah. Hal tersebut terjadi karena Direksi tidak mematuhi ketentuan dalam
   Anggaran Dasar Perusahaan.
4) Produktifitas dalam pengelolaan tembakau deli menurun sejak tahun 2001 dan
   biaya produksi lebih tinggi dari pada hasil penjualan, sehingga PTPN II
   mengalami akumulasi kerugian dari komoditas tembakau sebesar Rp252.304,68
   juta dan berpotensi akan terus meningkat di masa yang akan datang. Hal
   tersebut terjadi karena Direksi PTPN II terlambat dan tidak tegas untuk segera
   mengambil keputusan atas penyelesaian permasalahan kelangsungan hidup
   (going concern) dari komoditi tembakau deli.




                                                                                7
   5) PTPN II belum menyetorkan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
        yang berlaku sebesar Rp67.000,00 juta dan berpotensi dikenakan sanksi denda
        keterlambatan sebesar Rp32.160,00 juta.        Hal tersebut mengakibatkan
        penerimaan Negara terlambat diterima sebesar Rp67.000,00 juta dan PTPN II
        berpotensi menanggung denda keterlambatan pembayaran pajak-pajak tersebut
        yang akan menambah beban keuangan perusahaan. Hal tersebut terjadi karena
        manajemen PTPN II tidak memiliki perencanaan yang matang dalam memenuhi
        kewajiban perpajakan perusahaan.


c. Kegiatan Investasi.
           Realisasi investasi tahun 2004 dan 2005 (s.d. triwulan I) masing-masing
   sebesar Rp225.571,60 juta dan Rp17.784,00 juta atau 110,93% dan 43,35% dari
   anggaran sebesar Rp203.342,36 juta dan Rp41.021,00 juta.
            Pemeriksaan atas investasi dilakukan secara uji petik, yaitu tahun 2004
   sebesar Rp169.178,70 juta atau 75,00% dari realisasi sebesar Rp225.571,60 juta
   dan tahun 2005 (s.d. triwulan I)      sebesar Rp13.338,00 juta atau 75,00% dari
   realisasi sebesar Rp17.784,00 juta.
           Pemeriksaan terhadap kegiatan investasi menghasilkan 5 (lima) temuan
   sebagai berikut :
   1)   Harga perhitungan sendiri (HPS) atas pengadaan 80 unit lori rebusan pada
        beberapa pabrik kelapa sawit terlalu tinggi. Hal tersebut mengakibatkan terjadi
        kemahalan harga bahan pembuatan lori rebusan sebesar Rp89,13 juta yang
        menjadi beban bagi perusahaan. Hal tersebut terjadi karena dalam penentuan
        HPS, Bagian Teknik tidak sepenuhnya menggunakan pedoman harga yang telah
        ditetapkan, yaitu Daftar Harga Bahan/Barang Triwulan II tahun 2004.
   2)   Harga perhitungan sendiri (HPS) atas pengadaan pompa air terlalu tinggi. Hal
        tersebut mengakibatkan terjadinya kemahalan harga dalam pengadaan pompa
        air merk Yokohama sebesar Rp64,21 juta. Hal tersebut terjadi karena penentuan
        HPS oleh bagian pengadaan tidak dilakukan secara profesional yaitu tidak
        mempertimbangkan harga pasar yang berlaku.
   3)   Pengadaan racun api merk servo fire sebesar Rp2.934,91 juta tidak sesuai
        dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa. Kondisi di atas mengakibatkan
        harga pengadaan racun api oleh PTPN II diragukan kewajarannya. Hal tersebut
        terjadi karena dalam pengadaan racun api tersebut PTPN II tidak berusaha
        mencari harga yang menguntungkan perusahaan.


                                                                                     8
4)   Pengadaan sumur bor artesis pada beberapa kebun PTPN II sebesar Rp1.965,53
     juta mendahului SPK. Hal tersebut mengakibatkan kontrak pekerjaan yang
     dibuat kemudian tidak sah dan terjadi pemborosan sebesar Rp74,04 juta.
     Kondisi di atas terjadi karena Direksi PTPN II dan jajaran yang terkait
     mengabaikan prosedur pemborongan pekerjaan yang berlaku dan adanya
     hubungan istimewa antara pihak Direksi dan Rekanan.
5)   PTPN II masih mencatat penyertaan saham dan piutang kepada PTP Agrintara
     masing-masing sebesar Rp4.455,00 juta dan Rp3.275,61 juta yang telah
     dihibahkan. Hal tersebut mengakibatkan penyajian saldo penyertaan dan
     piutang pada laporan keuangan PTPN II tahun 2004 tidak menggambarkan
     kondisi yang sebenarnya. Hal tersebut terjadi karena Direksi PTPN II tidak
     menaati keputusan Menteri BUMN No.S-06/MBU/2003 tanggal 11 April 2003.


        Untuk lebih jelasnya temuan dan saran BPK-RI dapat dibaca dalam hasil
pemeriksaan.




                                            Badan Pemeriksa Keuangan
                                                Penanggung Jawab



                                             Drs. I Made Mertha, MM
                                                  NIP: 240000801




                                                                             9
                         HASIL PEMERIKSAAN
                                ATAS
          PENGELOLAAN PENDAPATAN, PENGENDALIAN BIAYA DAN
                         KEGIATAN INVESTASI
                                PADA
                PT PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO)
                                 DI
                      TANJUNG MORAWA - MEDAN



I. Gambaran Umum
  1. Tujuan Pemeriksaan
     Untuk menilai apakah :
     a. Informasi keuangan telah disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan,
     b. Entitas yang diaudit telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan
           keuangan tertentu,
     c.    Sistem Pengendalian Intern instansi tersebut, baik terhadap laporan keuangan
           maupun terhadap pengamanan atas kekayaan, telah dirancang dan dilaksanakan
           secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian.

  2. Sasaran Pemeriksaan
     a. Pengelolaan pendapatan;
     b. Pengendalian Biaya;
     c. Kegiatan investasi.

  3. Metode Pemeriksaan




                                                                                     10
   Pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan, biaya dan kegiatan investasi dilakukan
   dengan cara menguji bukti-bukti secara uji petik, konfirmasi, analisis atas
   data/informasi, pemeriksaan fisik, wawancara dengan pimpinan unit kerja
   pelaksana kegiatan dan prosedur pemeriksaan lainnya yang dianggap perlu.


4. Jangka Waktu Pemeriksaan
   Pemeriksaan dilakukan selama 32 hari, yaitu sejak tanggal 19 Juni 2005 sampai
   dengan 21 Juli 2005.




5. Objek Pemeriksaan
   a.Sejarah Pendirian
              PTPN II didirikan berdasarkan PP No. 7 tahun 1996 dan Akta Notaris
      Harun Kamil, SH No.35 tanggal 11 Maret 1996, yang kemudian diubah dengan
      Akta Notaris Sri Rahayu H. Prasetyo No. 07 tanggal 8 Oktober 2002. Areal
      kebun dan aktiva PTPN II berasal dari peleburan Perusahaan Perseroan (Persero)
      PT Perkebunan II dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan IX yang
      tersebar di Wilayah Sumatera Utara dan Papua.
              Perusahaan mengembangkan perkebunan dengan total areal seluas
      194.632,52 hektar, meliputi perkebunan kelapa sawit, karet, tembakau dan tebu
      dan menghasilkan produk utama minyak kelapa sawit, inti sawit, karet,
      tembakau, gula dan tetes.
              Perusahaan memiliki 6 (lima) pabrik pengolahan karet dengan jumlah
     keseluruhan kapasitas pengolahan 103 ton karet kering per hari, 8 (delapan)
     pabrik kelapa sawit dengan jumlah keseluruhan kapasitas pengolahan 280 ton
     TBS per jam dan 1 (satu) pabrik gula dengan jumlah keseluruhan kapasitas
     pengolahan 8.000 ton tebu per hari.


   b. Tujuan Perusahaan
                  Maksud dan tujuan PTPN II adalah untuk melaksanakan dan
     menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan
     pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di sub sektor pertanian dalam




                                                                                 11
  arti seluas-luasnya dengan tujuan memupuk keuntungan berdasarkan prinsip-
  prinsip perusahaan yang sehat berlandaskan kepada azas :
  1) Mempertahankan dan meningkatkan sumbangan bidang perkebunan bagi
     pendapatan nasional melalui upaya peningkatan produksi dan pemasaran dari
     berbagai jenis komoditi perkebunan untuk kepentingan konsumsi dalam
     negeri maupun ekspor, sekaligus dalam rangka meningkatkan ekspor
     nonmigas;
  2) Memperluas lapangan kerja dalam        rangka meningkatkan kesejahteraan
     rakyat pada umumnya serta meningkatkan taraf hidup petani dan karyawan
     pada khususnya;
  3) Memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan, air dan kesuburan
     tanah.

c. Struktur Organisasi
          Struktur organisasi dan uraian tugas jabatan PTPN II ditetapkan
  berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.II.13/Kpts/R.920/2003 tanggal 30
  Oktober 2003 tentang Reorganisasi Bagan Organisasi. Dalam pengelolaan
  kegiatan perusahaan sehari-hari, Direksi dibantu oleh 7 Distrik Unit Usaha
  (DUU), 10 Kepala Bagian dan 2 Kepala Biro di Kantor Direksi, 15
  Administratur Kebun, 2 Kepala Rumah Sakit, dan 6 Kepala Pabrik Minyak
  Sawit. Dalam pelaksanaannya Administratur diawasi oleh Inspektur Wilayah
  yang bertanggung jawab kepada Direksi.

          Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PTPN II dapat dilihat pada
  lampiran 1.

d. Perkembangan Perusahaan.
  1) Perkembangan perusahaan selama tiga tahun terakhir
    Perkembangan usaha PTPN II dari tahun 2002 sampai dengan 2004 beserta
    pendapat akuntan menunjukkan keadaan sebagai berikut:
                                                                   (dalam juta rupiah)
       Tahun          Nama Auditor       Pendapat    Total Asset      Laba (Rugi)
       Buku                              Akuntan                     sebelum pajak
       2002      Fachrudin & Mahyudin     WTP       1.250.837,59      (90.781,97)
       2003      Fachrudin & Mahyudin     WTP       1.389.385,65      (96.165,90)
        2004     Fachrudin & Mahyudin     WTP       1.586.136,63       44.853,67




                                                                                  12
    Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa selama tiga tahun terakhir asset
    perusahaan terus meningkat. Sedangkan selama tahun 2002 dan 2003
    perusahaan merugi. Kerugian tersebut terutama berasal dari budidaya
    tembakau yang terus merugi. Dalam tahun 2002, 2003 dan 2004 budidaya
    tembakau merugi rata-rata Rp84.101,57 juta per tahun. Pada tahun 2004
    perusahaan memperoleh laba sebesar 44.853,67 juta, namun laba tersebut
    bukan berasal dari kegiatan usaha pokok Perusahaan tetapi berasal dari hasil
    penjualan asset Perusahaan. Pendapat akuntan atas laporan keuangan tahun
    buku 2002, 2003 dan 2004 adalah wajar tanpa pengecualian.


2) Perkembangan aktiva dan pasiva perusahaan
    Perkembangan aktiva dan pasiva PTPN II per 31 Desember 2003 dan 2004
    adalah sebagai berikut:
                                                                   (dalam juta rupiah)

                                                    % Perkembangan
             Uraian Asset             2003           2004             naik/turun
                                      (Rp)           (Rp)          Nilai         %
     Aktiva
a    Aktiva Lancar                   393.134,00     438.541,52    45.407,52       11,55
b    Penyertaan                        7.513,07       6.465,45    (1.047,62)     (13,94)
c    Aktiva Tetap Netto              804.788,91     942.464,86   137.675,95       17,11
d    Aktiva dlm Kontruksi                433,88       7.501,26     7.067,38    1.628,88
e    Aktiva Tdk Berwujud (netto)      29.795,93      35.502,71     5.706,78       19,15
f    Aktiva Pajak tangguhan           24.025,19       9.654,29   (14.370,90)     (59,82)
g    Aktiva Lain-lain                129.694,67     146.006,54    16.311,87       12,58
     Jumlah Aktiva                 1.389.385,65   1.586.136,63   196.750,98       14,16
     Pasiva
a    Hutang Lancar                   864.751,95     901.595,23    36.843,28        4,26
b    Kewajiban Pajak Tangguhan           597,39       3.313,04     2.715,65      454,59
c    Hutang Jk Panjang                84.195,72     196.534,10   112.338,38      133,43
d    Ekuitas                         439.840,59     484.694,26    44.853,67       10,20
     Jumlah Pasiva                 1.389.385,65   1.586.136,63   196.750,98       14,16

    Data di atas menunjukkan bahwa, kenaikan aktiva sebesar Rp196.750,98 juta
    atau 14,16 % bila dibanding dengan posisi per 31 Desember 2003 sebagian
    besar dibiayai dari hutang sebesar Rp151.897,31 juta dan dari ekuitas sebesar
    Rp44.853,67 juta .
3) Perbandingan anggaran dan realisasi hasil usaha tahun 2003 dan 2004
    serta perkembangannya.




                                                                                13
       Perbandingan anggaran dan realisasi hasil usaha PTPN II tahun 2003 dan
       2004 serta perkembangannya adalah sebagai berikut:
                                                                                               (dalam juta rupiah)
                                                 Tahun 2003                                Tahun 2004
           Uraian Laba (Rugi)     Anggaran         Realisasi    %           Anggaran       Realisasi     %

                   1                   2               3        4 = 3/2          5             6         7 = 6/5

a    Pendpt/penj. netto           1.099.363,00     608.770,47       55,37   1.079.448,74   788.760,74          73,07
b    HPP                           852.543,00      556.009,48       65,22    872.165,76    684.388,12          78,47
c    Laba (Rugi) kotor             246.820,00      52.760,99        21,38    207.282,98    104.372,62          50,35
d    Biaya Usaha                   114.178,86      127.953,18    112,06      141.697,17    124.727,09          88,02
e    Laba (rugi) usaha             132.641,14     (75.192,19)    (56,69)      65.585,81    (20.354,47)        (31,03)
f    Pendapatan (beban) lain2      (48.255,00)    (19.628,04)       40,68    (59.847,18)   (48.206,33)         80,55
g    Laba (Rugi ) sebelum pajak     84.386,14     (94.820,23)   (112,36)        5.738,63   (68.560,80)     (1.194,72)


       Dari data pada tabel di atas selanjutnya perlu dijelaskan bahwa kerugian
       sebelum pajak tersebut terutama disebabkan oleh realisasi harga jual rata-rata
       dibawah anggaran kecuali untuk komoditi karet dan kelapa sawit, sementara
       target volume penjualan kelapa sawit, karet, tembakau, gula dan tetes tidak
       tercapai.


    4) Perkembangan Kinerja Perusahaan

       Kinerja PTPN II tahun 2003 dan 2004 yang dihitung berdasarkan SK Menteri
       BUMN Nomor: Kep-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 adalah “Kurang
       Sehat” yaitu dengan bobot masing-masing 39,66 dan 41,26. Rincian
       perkembangan kinerja adalah sebagai berikut :
            Kriteria Penilaian                   Skor Tahun 2003                 Skor Tahun 2004
        Aspek Keuangan                                25,50                           27,50
        Aspek Operasional                              5,16                            5,76
        Aspek Administrasi                             9,00                            8,00
        Jumlah Bobot Kinerja                          39,66                           41,26
        Tingkat Kesehatan                        Kurang Sehat / B               Kurang Sehat / BB


       Daftar tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesehatan perusahaan tahun 2004
       tidak berubah dibanding tahun 2003, namun bobot kinerja perusahaan dari
       aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi mengalami
       kenaikan.




                                                                                                             14
II. Temuan Pemeriksaan

            BPK-RI telah memeriksa pengelolaan pendapatan, pengendalian biaya dan
   kegiatan investasi tahun 2004 dan 2005 (s.d. Triwulan I). Dari hasil pemeriksaan
   menunjukkan keadaan sebagai berikut:
  1. Pengelolaan pendapatan
            Realisasi pendapatan tahun 2004 dan 2005 (s.d. triwulan I) masing-masing
     sebesar Rp962.138,95 juta dan Rp143.081,00 juta atau 88,53% dan 63,13% dari
     anggaran sebesar Rp1.086.829,34 juta dan Rp226.655,00 juta.
            Pemeriksaan atas pendapatan dilakukan secara uji petik, yaitu tahun 2004
     sebesar Rp625.390,32 juta atau 65,00% dari realisasi sebesar Rp962.138,95 juta
     dan tahun 2005 (s.d. triwulan I) sebesar Rp85.848,60 juta atau 60,00% dari realisasi
     sebesar Rp143.081,00 juta.
            Pemeriksaan terhadap pengelolaan pendapatan menghasilkan 3 (tiga)
     temuan sebagai berikut:

     a. Terdapat beberapa kontrak penjualan gula dengan batas waktu
        penyerahan yang lama sehingga PTPN II kehilangan potensi untuk
        memperoleh pendapatan minimal sebesar Rp5.800,10 juta

                    Salah satu komoditi yang dihasilkan oleh PTPN II adalah gula yang
          diproduksi Pabrik Gula (PG) Sei Semayang dan PG Kwala Madu. PTPN II
          menjual gula melalui penjualan lokal dengan harga mengacu pada harga pasar.
          Realisasi volume penjualan gula pada tahun 2004 dan tahun 2005 (s.d. Juni)
          masing-masing sebesar 12.171 ton dan 33.000 ton atau 52,63% dan 99,37%
          dari anggaran sebanyak 23.126 ton dan 33.210 ton, sedangkan realisasi nilai
          penjualan gula untuk tahun 2004 dan tahun 2005 (s.d. Juni) masing-masing
          sebesar Rp35.462.015.225,00 dan Rp121.400.000.000,00 atau 49,46% dan
          110,77%      dari       anggaran    sebesar     Rp71.693.384.000,00        dan
          Rp109.595.496.000,00.
                    Dari hasil pemeriksaan terhadap kontrak-kontrak penjualan gula
          selama tahun 2004 dan 2005 (s.d. Juni) diketahui terdapat beberapa kontrak
          penjualan dengan batas waktu penyerahan/pengambilan barang yang ditetapkan
          dalam kontrak sampai 2 (dua) s.d. 4 (empat) bulan. Sedangkan harga yang
          berlaku adalah harga pada saat penandatanganan kontrak dilakukan tanpa ada
          penyesuaian harga sampai dengan saat pengambilan barang. Kontrak penjualan


                                                                                      15
                 tersebut adalah kontrak penjualan pada bulan Mei 2004 kepada PT Inti Rimba
                 Alam (PT IRA), CV Mujur Jaya (CV MJ), PT Gudang Madu (PT GM)
                 masing-masing sebanyak 500 ton, 500 ton dan 1.200 ton dan kontrak pada
                 bulan Desember 2004 kepada PT GM sebanyak 10.000 ton. Sedangkan kontrak
                 penjualan pada bulan Pebruari 2005 kepada PT Saudara Pratama (PT SP) dan
                 CV Bina Harapan (CV BH) masing-masing sebanyak 3.500 ton dan 6.500 ton
                 atau seluruhnya sebanyak 10.000 ton.
                                Secara rinci kontrak penjualan tersebut adalah sebagai berikut :




                No.      Pembeli           Nomor              Tanggal       Volume        Harga        Nilai        Batas
                                           Kontrak            Kontrak        (Kg)         Per Kg     Penjualan   pengambilan
                                                                                           (Rp)      (Rp juta)
                 1.    PT IRA        II.9/Gula/05/V/2004       7/05/04        500.000      3.150      1.575,00      30/06/04
                 2.    CV MJ         II.9/Gula/06/V/2004       7/05/04        500.000      3.150      1.575,00      30/06/04
                 3.    PT GM         II.9/Gula/07/V/2004       25/5/04      1.200.000      3.250      3.900,00      30/06/04
                 4.    PT GM            Akte Notaris No.2      8/12/04     10.000.000      3.560     35.600,00      31/05/05
                 5.    PT SP         II.9/Gula/01/II/2005      7/02/05      3.500.000      3.850     13.475,00      31/05/05
                 6.    CV BH         II.9/Gula/02/II/2005      7/02/05      6.500.000      3.850     25.025,00      31/05/05


                                Kebijakan Direksi atas penjualan gula dengan jangka waktu
                 penyerahan yang cukup lama dan harga tetap tersebut kurang tepat karena
                 harga gula pada saat itu cenderung naik.
                                Dengan membandingkan antara harga pada saat kontrak penjulan
                 ditandatangani dengan harga kontrak penjualan pada saat penyerahan/
                 pengambilan atas sisa penjualan gula yang belum diserahkan tersebut diketahui
                 terdapat selisih harga sebesar Rp5.800.100.000,00 dengan perhitungan sebagai
                 berikut :
               Kontrak                     Sisa DO yg             Kontrak saat pengambilan             Selisih   Kerugian
                                            belum                                                      Harga     (juta Rp)
                                           diambil                                                      (Rp)
       No.             Tgl.        Harga   Kuantum                 No.             Tgl.      Harga
                                    / kg     (kg)                                             /kg
         1               2            3       4                      5               6         7      8=(7-3)     9=(4x8)
   II.9/Gula/05/04    7/05/04      3.150       500.000         II.9/Gula/10/04   22/06/04    3.600       450         225,00
   II.9/Gula/06/04    5/05/04      3.150       500.000         II.9/Gula/10/04   22/06/04    3.600       450         225,00
   II.9/Gula/07/04    25/5/04      3.250    1.200.000          II.9/Gula/10/04   22/06/04    3.600       350         420,00
 Akte Notrs No.2      8/12/04      3.560     3.577.500      II.9/Gula/03/II/05   10/05/05    4.400       840       3.005,10
II.9/Gula/01/II/05    7/02/05      3.850     1.500.000      II.9/Gula/03/II/05   10/05/05    4.400       550         825,00
II.9/Gula/02/II/05    7/02/05      3.850     2.000.000      II.9/Gula/03/II/05   10/05/05    4.400       550       1.100,00
                                                                                                                   5.800,10




                                                                                                                       16
             Selisih harga tersebut terjadi karena perusahaan memberikan batas
    waktu penyerahan/pengambilan barang sesuai kontrak sampai dengan 2 (dua)
    bulan, sedangkan harga yang berlaku adalah harga pada saat penandatangan
    kontrak tanpa ada penyesuaian harga sampai dengan saat pengambilan barang.
    Pemberian batas waktu penyerahan/pengambilan seharusnya didukung dengan
    analisa pasar, data stock gula dan kondisi pasar tidak semata-mata untuk
    menjaga kemitraan dengan para pedagang gula.
             Hal tersebut mengakibatkan PTPN II kehilangan kesempatan
   memperoleh pendapatan minimal sebesar Rp5.800.100.000,00 yaitu selisih
   harga    saat      kontrak   dengan   harga     yang     terjadi   pada   saat
   penyerahan/pengambilan.
             Hal tersebut terjadi karena manajemen dalam membuat kontrak
   dengan pihak ketiga tidak mengatur tentang penyesuaian harga yang terjadi
   sampai dengan saat pengambilan barang apabila harga cenderung naik.
             Terhadap masalah di atas Direksi PTPN II menjelaskan bahwa
   penjualan gula tersebut dilakukan sebelum masa giling (produksi belum
   tersedia) atau forward sale untuk memenuhi kebutuhan cash flow yang saat itu
   sangat dibutuhkan untuk membayar gaji bulan Nopember dan THR. Hal
   tersebut dilakukan karena PTPN II tidak lagi Bankable.
              BPK-RI menyarankan agar batas waktu penyerahan/pengambilan
   barang dalam kontrak penjualan mempertimbangkan fluktuasi harga pasar
   barang sehingga diperoleh harga yang paling menguntungkan bagi perusahaan.



b. Pelepasan aktiva tetap berupa tanah dan bangunan milik PTPN II kepada
   Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara senilai Rp21.110,69 juta
   tidak jelas penyelesaiannya.

                   Dalam laporan keuangan PTPN II tahun buku 2004 pada akun
   Piutang Lainnya tercatat adanya piutang kepada Pemerintah Daerah Tkt-I
   (Pemda) Sumut sebesar Rp21.110.689.000,00. Piutang tersebut pertama kali
   dibukukan pada laporan keuangan PTPN II tahun buku 2003. Piutang tersebut
   merupakan piutang dari transaksi pelepasan atas tanah dan bangunan yang
   terletak di Jl. Diponegoro No.30 Medan yang saat ini digunakan sebagai kantor
   Gubernur KDH TK I Sumatera Utara pada tahun 1994.


                                                                              17
             Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas transaksi pelepasan asset
tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut:
             Berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh PTPN II, tanah dan
bangunan yang terletak di Jl. Diponegoro No.30 Medan adalah bekas
Eigendom Verpondings No.42, yang sebagian terdaftar atas nama NV
Vereenigde Deli Maatschappjen (kemudian menjadi PT Perkebunan IX/PTP
IX). Sejak bulan Juli 1948 bangunan tersebut disewa dan digunakan sebagai
kantor Wali Negara Sumatera Timur dan sesudah pemulihan Kedaulatan RI
digunakan sebagai Kantor Gubernur KDH TK I Sumatera Utara. Sebagai
kompensasi dari penggunaan tanah dan bangunan tersebut PTP IX menerima
uang sewa dari Pemda Tingkat I Sumut. Sampai dengan bulan Desember 1965
PTP IX masih menerima uang sewa, akan tetapi sejak terjadinya sanering uang
Rupiah bulan Pebruari 1966 PTP IX tidak lagi menerima uang sewa.
             Surat Gubernur KDH TK I Sumut No.640/2764 tanggal 7 Maret
1992 kepada Menteri Pertanian menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah
masih memerlukan tanah dan bangunan milik PTP IX tersebut. Tanah dan
Bangunan tersebut akan digunakan sebagai kantor Gubernur Sumut.
Menindaklanjuti surat Gubernur KDH TK I Sumut, Direksi PTP IX dengan
surat No.9.1/2919/1992 tanggal 18 April 1992 menyampaikan kepada Dewan
Komisaris (Dekom) perihal permohonan untuk melepaskan hak atas areal
tanah beserta bangunan yang terletak di Jl. Diponegoro No.30 Medan.
Permohonan pelepasan aset tersebut telah disetujui oleh Dewan Komisaris PTP
IX dengan surat No.DKPTP IX/IV/92.021.MDN tanggal 28 April 1992,
Menteri Pertanian RI dengan surat No.PL.210/2125/B/XI/1993 tanggal 8
Nopember     1993    dan    Menteri    Keuangan   RI   dengan   surat   No.S-
899/MK.013/1992 tanggal 23 Juni 1992 yang menegaskan bahwa penjualan
aktiva tetap berupa tanah dan bangunan di Jl. Diponegoro No.30 Medan
kepada Pemda Sumut dapat disetujui dan dilakukan dengan memperoleh ganti
rugi yang besarnya ditentukan oleh penilaian Tim Penaksir Harga.
             Selanjutnya Direksi PTP IX membentuk Tim Penaksir Harga
sesuai SK Direksi No.9.Dir/KPTS/975/1994 tanggal 10 Pebruari 1994. Tim
Penaksir Harga tersebut terdiri dari pihak-pihak PTP IX, Departemen Pertanian
BTU BUMN, Departemen Keuangan, BPN TK I Medan, BPN TK II Deli


                                                                          18
Serdang, Mewakili Gubernur TK I Sumut serta Dinas Bangunan Kodati II
Medan. Berdasarkan perhitungan Tim Penaksir Harga ditetapkan harga Tanah
dan Bangunan seluas 14.765 m2 yang terletak di Jl. Diponegoro No.30 Medan
adalah sebesar Rp21.110.689.000,00. Sesuai surat tagihan Direksi PTP IX
No.9.Dir/X/2939/1994 tanggal 30 April 1994 kepada Gubernur Kepala Daerah
TK I Sumut ditegaskan agar kiranya ganti rugi atas aktiva tetap dapat
dibayarkan secara tunai selambat-lambatnya terhitung 1 (satu) tahun sejak
tanggal surat tagihan tersebut. Akan tetapi sampai dengan batas waktu yang
telah ditetapkan pembayarannya belum dapat terealisir.
             Sejak tanggal 11 Maret 1996 PTP IX telah bergabung dengan
PTP II dan berubah nama menjadi PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II).
Sejak penggabungan tahun 1996 PTPN II belum pernah mencatat transaksi
pelepasan asset tersebut sebagai piutang dan pendapatan, demikian pula asset
tersebut tidak tercatat sebagai asset PTPN II. Menurut penjelasan dari PTPN II,
dari sejak penggabungan PTP II dan PTP IX menjadi PT PN II tahun 1996,
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelepasan tersebut baru ditemukan
pada tahun 2003 sehingga pengakuan piutang dan pendapatan baru dilakukan
pada tahun buku 2003.
             Dalam upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut Direksi
PTPN II telah menyampaikan surat No.II.5/X/180/96 tanggal 20 Agustus 1996
kepada Dirjen Pembinaan BUMN perihal permohonan bantuan agar kiranya
dapat mendesak Gubernur untuk dapat segera menyelesaikan kewajibannya
dan surat No.II.0/X/25/I/2004 tanggal 21 Januari 2004 kepada Menteri BUMN,
yang menjelaskan bahwa PTP IX berdasarkan surat No.9.Dir/X/2939/1994
tanggal 30 April 1994 telah menanyakan kepada Gubernur KDH TK-I
SUMUT perihal ganti rugi atas aktiva tetap. Akan tetapi surat tersebut tidak
pernah mendapatkan tanggapan. Selain itu Direksi PTPN II memohon petunjuk
apakah penagihan ini masih dapat dilanjutkan.
             Menjawab surat tersebut diatas, Kementerian BUMN dengan
surat No.S-95/S.MBU/2004 tanggal 25 Pebruari 2004 menjelaskan bahwa
Direksi diminta untuk membentuk Panitia penaksir harga untuk menetapkan
nilai ganti rugi atas aktiva di Jl.Diponegoro 30 Medan. Sebagai tindak lanjut
surat   Kementerian      BUMN       tersebut,   PTPN      II   dengan     surat


                                                                            19
No.II.7/X/02/III/2004 tanggal 9 Maret 2004 kepada Gubernur KDH TK-I
Sumut menyampaikan bahwa kiranya penilaian asset yang diperkirakan sebesar
21 milyar dapat ditinjau kembali secara bersama-sama sesuai dengan hasil
kesepakatan kedua belah pihak. Permasalahan ini semakin berlarut-larut karena
sejak setelah tanggal 9 Maret 2004, manajemen PTPN II belum pernah lagi
melakukan upaya rekonsiliasi ataupun penagihan ganti rugi atas aktiva di
Jl.Diponegoro 30 Medan kepada Pemerintah Daerah Sumut. Terakhir dengan
surat Dirut PTPN II No.II.6/X/392/XII/2004 tanggal 6 Desember 2004 kepada
Menteri Dalam Negeri perihal permohonan pembayaran ganti rugi tanah dan
bangunan kantor Gubernur Sumut, meminta Menteri Dalam Negeri dapat
membantu     untuk   mendesak      Gubernur   Sumut     untuk   dapat   segera
menyelesaikan kewajibannya.
             Berdasarkan tugas dan wewenang Direksi tersebut dalam akte
pendirian, tugas pokok Direksi PTPN II adalah melaksanakan pengurusan
perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan dan bertindak selaku
pimpinan dalam pengurusan tersebut. Selain itu wajib memelihara dan
mengurus kekayaan perseroan.
             Hal tersebut mengakibatkan piutang PTPN II kepada Pemda
Sumut sebesar Rp21.110.689.000,00 berpotensi tidak tertagih dan akan
membebani perusahaan.
             Hal tersebut terjadi karena:
1) Sejak transaksi pelepasan aset tersebut terjadi yaitu pada tahun 1992 antara
   PTP IX dan Pemda Sumut, Direksi PTP IX pada waktu itu tidak mencatat
   transaksi tersebut;
2) Sejak penggabungan PTP IX dan PTP II menjadi PTPN II pada tahun 1996,
   Direksi PTPN II tidak tegas dan tidak proaktif dalam menyelesaikan
   permasalahan piutang hasil penjualan aset kepada Pemda Sumut.
             Terhadap masalah di atas Direksi PTPN II menjelaskan bahwa
pengakuan piutang kepada Pemda baru dilakukan pada tahun buku 2003
adalah bertujuan untuk menguatkan PTPN II dalam administrasi pencatatan
kekayaan milik perusahaan dan selanjutnya akan dipergunakan sebagai dasar
untuk melakukan penagihan. Selain itu upaya penyelesaian dalam bentuk




                                                                            20
    pertemuan belum dapat dilakukan karena belum tercapainya kesepakatan
    masalah waktu pertemuan serta mediator yang independent.
                 BPK-RI menyarankan agar Direksi dan Komisaris segera
   menyelesaikan masalah piutang tersebut dengan Pemda Tingkat I Sumut.


c. Pelepasan aktiva tetap berupa tanah seluas 6,90 Ha milik PT Perkebuan
   Nusantara II kepada PT Jasa Marga senilai Rp27.026,46 juta berlarut-
   larut.

                 Dalam rangka mengurangi kemacatan lalu lintas di sepanjang jalan
    lama Belawan-Medan dan untuk menunjang kelancaran pengoperasian
    Kawasan Industri Medan serta jalan tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa
    (Belmera),     Direktorat   Jenderal   (Dirjen)   Bina   Marga   merencanakan
    membangun Interchange Toll Road Belmera (ITRB) di sekitar PT Kawasan
    Industri Medan di Mabar.
                 Untuk menunjang rencana dimaksud, Dirjen Bina Marga dengan
    surat No.PK.01.02-Db/1512 tanggal 17 September 1990 meminta bantuan
    Gubernur KDH TK-I Sumetera Utara (selanjutnya disingkat Gubernur) agar
    pembebasan tanah untuk pembangunan ITRB tersebut dapat segera
    dilaksanakan oleh pihak PT Kawasan Industri Medan. Selanjutnya menanggapi
    permintaan tersebut, Gubernur sesuai surat No.593/82/2760 tanggal 24 Januari
    1991 meminta kepada Direksi PTP IX agar dapat membantu melepas areal
    milik PTP IX seluas 6,9 Ha yang terletak di eks afdeling Mabar kebun Saentis
    yang akan digunakan untuk pembangunan ITRB.
                 Permintaan Gubernur tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh
    Direksi PTP IX dengan meminta persetujuan dari Dewan Komisaris (Dekom)
    dengan surat No.9.1/878/1991 tanggal 31 Januari 1991. Sebagai jawabannya
    dengan surat No.DK PTP IX/II/91.006.MDN tanggal 16 Pebruari 1991 Dekom
    secara prinsip dapat menyetujui rencana tersebut yaitu dengan mendapatkan
    ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
                 Dalam surat Direksi PTP IX No.9.1/X/230/1991 tanggal 22 Maret
    1991 kepada Kanwil Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Sumatera Utara,
    dijelaskan bahwa Direksi PTPN IX telah menyetujui untuk menyediakan tanah




                                                                              21
di areal milik PTP IX yang akan digunakan untuk pembangunan ITRB , yaitu
areal pada KM. 11 Jalan Toll Medan-Belawan.
           Bekaitan dengan nilai ganti rugi yang akan diperoleh PTP IX,
Menteri Keuangan berdasarkan surat No.S-1035/MK.13/1991 tanggal 10 Juni
1991 memberikan petunjuk kepada Direksi PTP IX agar besarnya ganti rugi
ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara PTP IX dengan Pemda
TK-II Kodya Medan dan Pemda TK-I Sumut, sesuai dengan ketentuan yang
berlaku pada Pemda setempat.
           Kemudian sebagai tindak lanjut dari proses pelepasan hak atas
tanah PTPN II tersebut, Direksi PT Jasa Marga sesuai surat No.AA.TN06.773
tanggal 3 Juli 2002 kepada Direksi PTPN II perihal permohonan pelepasan hak
atas tanah menjelaskan bahwa terhadap tanah PTPN II seluas 6,9 Ha, PT Jasa
Marga mengharapkan agar PTPN II bersedia menerima biaya ganti rugi dengan
harga yang sama besarnya seperti yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan
terhadap harga tanah milik PTP IX yang diperuntukkan bagi Kawasan Industri
Medan yaitu sebesar Rp9.000,00 per meter persegi.
           Menanggapi hal tersebut diatas kemudian Direksi PTPN II pada
tanggal 21 Januari 2004 mengirimkan surat No.II.0/X/24/I/2004 kepada
Menteri BUMN perihal permohonan persetujuan pelepasan tanah yang
digunakan sebagai ITRB oleh PT Jasa Marga dan permohonan untuk menilai
kembali atas harga tanah agar disesuaikan dengan kondisi yang layak pada saat
ini.
           Dalam surat Menteri BUMN No.S-317/MBU/2004 tanggal 15 Juni
2004 perihal persetujuan pelepasan aktiva milik PTPN II, dijelaskan bahwa
pelepasan areal lahan tanah seluas 6,9 Ha milik PTPN II tersebut dapat
dilakukan dengan ganti rugi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam menetapan ganti rugi lahan tersebut Direksi diminta membentuk Panitia
Penaksir Harga yang keanggotaannya terdiri dari PTPN II, Kementrian BUMN
dan instansi terkait lainnya.
           Berdasarkan hasil penilaian Tim Penaksir Harga yang telah
dibentuk sesuai SK Direksi PTPN II No.II.0/Kpts/R.12/2004 tanggal 29 Juni
2004 ditetapkan bahwa harga ganti rugi atas tanah seluas 6,9 Ha adalah sebesar




                                                                           22
Rp26.239.281.000,00      ditambah    biaya   Tim   Penaksir   Harga    sebesar
Rp787.176.540,00 atau keseluruhan berjumlah sebesar Rp27.026.457.540,00.
             Upaya yang dilakukan oleh Direksi PTPN II untuk mendapatkan
ganti rugi atas pelepasan aktiva tetap tersebut diatas adalah dengan
mengirimkan surat No.II.0/X/248/VII/2004 tanggal 13 Juli 2004 kepada
Direksi PT Jasa Marga perihal pemberitahuan pembayaran atau surat perintah
setor. Kemudian penagihan tersebut ditindaklanjuti kembali dengan surat
Direksi PTPN II No.II.0/X/87/III/2005 tanggal 4 Maret 2005. Terakhir upaya
penagihan tetap dilakukan yaitu dengan mengirimkan surat kepada PT Jasa
Marga No.II.0/X/108/2005 tanggal 22 Maret 2005. Sampai dengan
pemeriksaan berakhir tanggal 20 Juli 2005 tagihan kepada PT Jasa Marga
tersebut belum mendapatkan tanggapan.
             Berdasarkan tugas dan wewenang Direksi yang tersebut dalam akte
pendirian, tugas pokok Direksi adalah melaksanakan pengurusan perseroan
untuk kepentingan dan tujuan perseroan dan bertindak selaku pimpinan dalam
pengurusan tersebut. Selain itu wajib memelihara dan mengurus kekayaan
perseroan.
             Hal tersebut mengakibatkan :
1)   Penyelesaian pelepasan aktiva tetap senilai Rp27.026.457.540,00 kepada
     PT Jasa Marga menjadi tidak jelas dan berpotensi membebani perusahaan;
2) PTPN II tidak dapat memanfaatkan dana dari kompensasi pelepasan aktiva
     tetap tersebut;
3) Secara de yure kedua belah pihak tidak dapat menguasai asset tersebut.
             Hal tersebut terjadi karena Direksi PTPN II tidak tegas dan tidak
proaktif dalam menyelesaikan permasalahan pelepasan aktiva tetap kepada
PT Jasa Marga.
             Terhadap masalah diatas Direksi PTPN II menjelaskan bahwa
mengingat asset tersebut masih merupakan milik dari PTPN II dan jika tidak
segera diselesaikan akan menimbulkan kerugian di kedua belah pihak. Kami
telah melakukan berbagai upaya terkait dengan pelepasan areal milik PTPN II
tersebut, akan tetapi sampai saat ini belum membuahkan hasil karena belum
mendapatkan tanggapan dari pihak PT Jasa Marga maupun Departemen
pemukiman dan Prasarana Wilayah.


                                                                            23
                    BPK-RI menyarankan agar Direksi dan Komisaris PTPN II segera
        menyelesaikan masalah ganti rugi pelepasan aset tersebut.


2. Pengendalian Biaya
            Realisasi biaya tahun 2004 dan 2005 (s.d. triwulan I) masing-masing sebesar
   Rp866.743,60 juta dan Rp260.680,31 juta atau 78,60% dan 76,70% dari anggaran
   sebesar Rp1.128.229,95 juta dan Rp339.863,12 juta.
            Pemeriksaan atas biaya dilakukan secara uji petik, yaitu tahun 2004 sebesar
   Rp665.057,70 juta atau 75% dari realisasi sebesar Rp866.743,60 juta dan tahun
   2005 (s.d. triwulan I) sebesar Rp169.442,20 juta atau 65% dari realisasi sebesar
   Rp260.680,31 juta.
            Pemeriksaan terhadap pengendalian biaya menghasilkan 5 (lima) temuan
   berikut:

   a. Penyaluran dana Program Bina Lingkungan PTPN II sebesar Rp150,00
      juta dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga tidak
      dapat dipertanggungjawabkan.

                  Berdasarkan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
       (PKBL) PTPN II tahun 2004 diketahui bahwa Bagian PKBL selama tahun 2004
       telah menyalurkan dana Program Bina Lingkungan sebesar Rp333,03 juta.
       Bentuk penyalurannya adalah untuk pendidikan/pelatihan bantuan EBTA TPI,
       beasiswa, musibah gempa tsunami NAD/Nias dan rehabilitasi rumah ibadah di
       lingkungan PTPN II masing-masing sebesar Rp9.328.000,00, Rp23.700.000,00,
       Rp150.000.000,00 dan Rp150.000.000,00.
                  Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa penyaluran
       dana bina lingkungan untuk rehabilitasi rumah ibadah di lingkungan PTPN II
       sebesar Rp150.000.000,00 tersebut disalurkan langsung dari PTPN II kepada
       SP BUN PTPN II (bukti pengeluaran Kas Kantor Direksi No.041201650 dan
       No.041207240). Adapun kronologis pemberian bantuan tersebut adalah sebagai
       berikut:
       1)   SP BUN mengajukan permohonan kepada Direksi PTPN II dengan surat SP
            BUN PTPN II Tingkat Perusahaan No.059/SP BUN PTPN2/IX/2004
            tanggal 8 September 2004 tentang Bantuan Sosial yang dikoordinir oleh SP
            BUN PTPN II. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa SP BUN telah


                                                                                    24
     membentuk Tim Petugas Pos Komando Penyaluran Kredit dan Bantuan
     Sosial SP BUN PTPN II yang telah menghimpun data yang diajukan oleh
     masyarakat sekeliling/dinas/unit PTPN II dan unit kerja sejajaran PTPN II
     dan bantuan yang diajukan sebesar Rp1.171.041.250,00. Disposisi dari
     Direktur Utama yaitu agar meneliti terlebih dahulu dan bantuan lebih
     ditekankan pada bantuan fasilitas dan fisik.
2)   Selanjutnya melalui surat SP BUN PTPN II No.070/SP BUN PTPN
     II/IX/2004 tanggal 17 September 2004 tentang permintaan dana bantuan
     sosial, SP BUN PTPN II memohon agar pemberian bantuan sosial sebesar
     Rp150.000.000,00 dapat diberikan. Disposisi dari Direktur Utama PTPN II
     adalah menyetujui saran dari Direktur SDM agar membebankan bantuan
     sosial tersebut ke biaya bina lingkungan PKBL.
3)   Surat Kabag PKBL kepada Direktur SDM/Umum No. II.12/M/159/IX/2004
     tanggal 20 September 2004 tentang penyaluran dana Bina Lingkungan untuk
     rehabilitasi rumah ibadah, jalan umum masyarakat di lingkungan kebun-
     kebun PTPN II mengusulkan bahwa pemberian dana bantuan sosial sebesar
     Rp150.000.000,00 yang akan disalurkan oleh SP BUN dan telah mendapat
     persetujuan dari Direktur Utama PTPN II agar dicairkan dari dana bina
     lingkungan PKBL yang masih tertahan di PTPN II. Disposisi Direktur
     SDM/Umum pada prinsipnya menyetujui disposisi Direktur Utama.
4)   Sesuai bukti pengeluaran Kas Kantor Direksi No. 041201650 tanggal 2
     Desember 2004 dana bantuan sosial sebesar Rp150.000.000,00 tersebut
     diterima oleh Ketua SP BUN dan oleh Kandir dibukukan sebagai biaya
     umum sub rekening biaya keanggotaan SP BUN (Rek. 420.08). Selanjutnya
     menurut bukti jurnal No.041207240 bulan Desember 2004 pengeluaran
     dana tersebut dikoreksi dan dibukukan sebagai pengurang hutang kepada
     PKBL (Rek. 151.0016). Transaksi tersebut juga telah dibukukan dalam
     pembukuan PKBL.
5)   Berdasarkan Lampiran bukti pengeluaran kas No.041201650 tanggal 2
     Desember 2004 tentang rekapitulasi penyerahan bantuan sosial dan
     pembinaan lingkungan dari direksi PTPN II kepada masyarakat sekeliling
     kebun/unit melalui SP BUN unit kerja sejajaran PTPN II tersebut diketahui
     bahwa masing-masing unit/kebun rata-rata menerima bantuan sosial sebesar


                                                                           25
    Rp2.000.000,00 kecuali untuk Bandar Klippa, Klumpang dan Saentis
    menerima masing-masing sebesar Rp4.000.000,00 dan untuk Kebun
    Klambir Lima dan Tamora menerima masing-masing Rp3.000.000,00.
    Bantuan sosial tersebut juga diberikan kepada PDIP Tanjung Morawa
    sebesar Rp5.000.000,00 dan untuk rehabilitasi kuburan di Pasar VI Padang
    Bulan Medan serta rehabilitasi Mesjid di Jalan Pancing Medan masing-
    masing sebesar Rp27.000.000,00 dan Rp20.000.000,00. Penyerahan
    bantuan tersebut tidak didukung dengan bukti penerimaan dari pihak
    penerima, sehingga tidak dapat dipastikan bahwa bantuan tersebut benar-
    benar sudah diterima oleh pihak-pihak sesuai yang tercatat dalam lampiran
    bukti pengeluaran kas tersebut.
          Seharusnya Penyaluran dana Bina Lingkungan dilakukan oleh Bagian
PKBL sesuai dengan prosedur yang semestinya, yaitu dengan pengajuan
proposal dari pemohon bantuan serta survei maupun analisa atas proposal
tersebut oleh Bagian PKBL dan setiap pengeluaran dana PKBL harus didukung
dengan bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
          UU RI No.19 Tahun 2003 tentang BUMN pada pasal 90
menyebutkan bahwa BUMN dalam batas kepatutan hanya dapat memberikan
donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Selain itu Keputusan Menteri BUMN No. KEP-
236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN
dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan pasal 12 ayat (a)
menyebutkan bahwa BUMN Pembina terlebih dahulu melakukan survai dan
identifikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di wilayah usaha BUMN
Pembina setempat.
          Hal tersebut mengakibatkan penggunaan dana bantuan sosial sebesar
Rp150.000.000,00      yang     disalurkan   oleh   SPBUN       tidak   dapat
dipertanggungjawabkan.
          Hal tersebut terjadi karena Direksi PTPN II belum memahami
ketentuan penyaluran dana PKBL yang telah diatur dalam Keputusan Menteri
BUMN No. KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program
Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.




                                                                          26
             Direksi sependapat dengan temuan BPK-RI, penggunaan dana
   bantuan sosial sebesar Rp150.000.000,00 pada dasarnya adalah bersumber dari
   dana program kemitraan dengan usaha kecil dan bina lingkungan (PKBL) yang
   belum disetor ke Bagian PKBL. Sesuai prosedur penggunaan dana Bina
   Lingkungan dilaksanakan atas dasar program kerja anggaran dari Bagian PKBL.
   Penyaluran dana Bina Lingkungan oleh Serikat Pekerja dilakukan atas
   pertimbangan urgensi dan kepentingannya yang dapat memberikan dampak
   positif bagi perusahaan dan mendapat persetujuan Direksi. Untuk selanjutnya
   penyalurannya akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


             BPK-RI menyarankan kepada Direksi PTPN II agar :
   1) Dana bagian laba untuk PKBL disetor ke bagian PKBL sesuai dengan
        keputusan RUPS.
   2)   Dalam penyaluran dana PKBL Direksi mematuhi ketentuan, yaitu
        Keputusan Menteri BUMN No. Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003
        tentang Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan Program Bina
        Lingkungan.

b. Pendapatan dan biaya atas kegiatan Tamora Golf Club tidak tercatat
   dalam pembukuan PTPN II dan pengakuan piutang kepada Tamora Golf
   Club sebesar Rp2.632,91 juta tidak ada dasarnya

              PTPN II memiliki sarana olah raga berupa lapangan golf yang
   diperuntukkan bagi karyawan maupun masyarakat umum untuk bermain golf
   yang diberi nama Tamora Golf Club (TGC). Untuk memudahkan pengelolaan
   TGC dibentuk suatu kepengurusan yang terdiri dari Direksi dan beberapa
   karyawan PTPN II. Kepengurusan TGC tersebut tidak ditetapkan dengan Surat
   Keputusan Direksi atau ketentuan lainnya yang dibuat oleh Direksi PTPN II.
   Kepengurusan TGC dilaksanakan oleh Manajer TGC. Berdasarkan penjelasan
   dari Manajer TGC tanggung jawab Pengurus TGC adalah mengelola TGC
   untuk meningkatkan pendapatan sehingga dapat menutup biaya operasional
   TGC.
              Berdasarkan laporan kegiatan TGC tahun 2004 diketahui jumlah
   tamu yang bermain golf di TGC dalam 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan
   angka peningkatan. Hal tersebut merupakan peluang bagi TGC untuk


                                                                           27
meningkatkan pelayanan kepada pelanggan sehingga diharapkan nilai jual TGC
akan menjadi lebih baik, dan tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap
pendapatan yang diperoleh, mengingat selama ini jumlah pendapatan tidak
dapat menutup biaya operasional yang dikeluarkan.
            Berdasarkan data dari Pengurus TGC diketahui bahwa pendapatan
yang diterima TGC dari tahun 2002 s.d. Maret 2005 selalu defisit atau lebih
kecil daripada biaya pengelolaannya, yaitu sebagai berikut :



                                                                 (dalam juta rupiah)
       Tahun         Pendapatan   Pengeluaran   Pembebanan           Laba/(Rugi)
                                                dari PTPN II
         1               2            3               4               5=1- (2+3)
       2002              209,52        255,03           473,11             (518,62)
       2003              228,25        268,01           441,96             (481,72)
       2004              240,29        261,54           452,23             (473,48)
 2005 (s.d. Maret)        77,32         69,11           119,12             (110,92)
     Jumlah              755,38        853,69         1.486,42          (1.584,64)


            Dari data di atas dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut :
1) Pendapatan yang diperoleh dari tamu yang bermain golf seluruhnya dikelola
     dan dicatat dalam pembukuan pengurus TGC dhi. Manajer TGC;
2) Biaya-biaya yang menjadi beban Pengurus TGC meliputi biaya pembayaran
     gaji pengurus TGC dan biaya operasional.
3) Pembebanan dari PTPN II merupakan pembebanan kepada TGC atas biaya-
     biaya gaji pegawai dan biaya perawatan lapangan yang telah dikeluarkan
     oleh PTPN II yang besarnya ditetapkan sebesar 75% dari total biaya
     tersebut.
            Dari hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui hal-hal berikut:
1)   Pertanggungjawaban atas pengelolaan TGC tidak transparan, karena
     pembentukan pengurus TGC tanpa didukung oleh suatu landasan yang
     secara hukum dapat dipertanggungjawabkan, pemberian gaji kepada
     pengurus TGC tanpa didasari aturan yang jelas. Selain itu TGC saat ini
     memiliki saldo kas/bank sebesar Rp100.000.000,00 yang tidak tercatat
     dalam pembukuan PTPN II.
2) Pendapatan dan biaya gaji pengurus TGC dan biaya operasional hanya
     dibukukan pada pembukuan TGC dan tidak dicatat dalam sistem


                                                                                       28
     pembukuan PTPN II, sehingga pendapatan dan biaya pengurus TGC
     tersebut tidak dilaporkan dalam Laporan keuangan PTPN II.
3)   Jumlah biaya gaji pegawai dan biaya perawatan lapangan dibebankan
     kepada TGC oleh PTPN II (75% dari total biaya) setiap bulan dan kemudian
     dicatat sebagai piutang kepada TGC, dengan demikian biaya tersebut tidak
     nampak/ tidak tercatat lagi dalam rekening biaya PTPN II tetapi telah
     berubah menjadi rekening Piutang kepada TGC. Sejak tahun 1998 s.d. 2004
     saldo rekening Piutang kepada TGC tersebut belum pernah dibayar oleh
     TGC, sehingga secara kumulatif saldo rekening piutang tersebut s.d. akhir
     tahun 2004 mencapai Rp2.632.941.515,00.
           Dari tahun ke tahun jumlah piutang tersebut di atas semakin
bertambah besar. Upaya yang telah dilakukan oleh PTPN II baru sebatas
melakukan rutinitas pengiriman tagihan, dan belum ada upaya tegas dari PTPN
II untuk penyelesaian piutang dimaksud.
           Dari hal yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa TGC
bukan merupakan unit yang terpisah dari PTPN II dan asset yang dikelola juga
seluruhnya milik PTPN II sehingga semua biaya pengelolaan TGC baik yang
dibayarkan oleh PTPN III maupun oleh pengurus TGC harus dicatat dalam
pembukuan PTPN II. Demikian pula pendapatan yang diterima oleh Pengurus
TGC seharusnya juga tercatat dalam pembukuan PTPN II. Dengan demikian
seharusnya semua pendapatan dan biaya baik dari kegiatan operasional maupun
bukan operasinal seharusnya tercatat dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan
Perusahaan. Selain itu TGC bukan merupakan entitas yang secara ekonomis
terpisah dari PTPN II, sehingga seharusnya tidak ada pengakuan hutang piutang
diantara kedua belah pihak.
           Hal tersebut mengakibatkan :
1) Pengelolaan kegiatan operasional TGC tidak dapat dipertanggungjawabkan;
2)   Saldo Piutang lain-lain dalam Laporan Keuangan PTPN II tidak
     menggambarkan keadaan yang sebenarnya, yaitu dicatat terlalu tinggi
     sebesar Rp2.632.941.515,00 dan saldo Kas dicatat terlalu rendah sebesar
     Rp100.000.000,00.
           Hal tersebut terjadi karena :




                                                                           29
   1) Direksi PTPN II menggangap TGC merupakan suatu entitas/organ yang
      berdiri sendiri;
   2) Direksi PTPN II tidak membuat petunjuk pelaksanaan yang jelas atas sistem
      pembukuan pengelolaan TGC.
             Terhadap masalah di atas Direksi PTPN II menjelaskan bahwa
   berdasarkan kebijakan Direksi PTPN II ditetapkan bahwa semua biaya yang
   dikeluarkan perusahaan untuk pemeliharaan lapangan golf akan dibebankan
   kepada TGC. Kemudian atas dasar kebijakan tersebut perusahaan mencatat
   sebagai piutang, sementara pembukuan atas penerimaan dan pengeluaran biaya
   operasional langsung dicatat/dibukukan di TGC sendiri. Hal tersebut karena
   pemasukan dana TGC yang tidak memadai.
             BPK-RI menyarankan agar Direksi mengambil kebijakan atas
   kepengurusan TGC dan membuat sistem pembukuan yang memadai untuk
   mempertanggungjawabkan aktiva, pendapatan dan biaya TGC sesuai dengan
   standar akuntansi yang berlaku.

c. Terdapat penghapusan aktiva tetap PTPN II dengan nilai buku sebesar
   Rp12.264,85 juta belum mendapat persetujuan pemegang saham.

             Berdasarkan Laporan Keuangan PTPN II tahun buku 2004 diketahui
  bahwa jumlah aktiva tetap per 31 Desember 2004 dan 2003 adalah sebesar
  Rp942.464.852.373,00 dan Rp804.788.906.456,00 dengan rincian sebagai
  berikut:
                                            (dalam juta Rp)
   Uraian                     2004                   2003
   Aktiva Tetap             1.659.766,25          1.489.446,96
   Penyusutan                (717.301,40)          (684.658,06)
   Nilai Buku                942.464,85             804.788,90

             Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PTPN II No.II.7/Kpts/
  /XII/2004 tanggal 27 Desember 2004 tentang Persetujuan Penghapusan Aktiva
  Tetap di kebun/Unit, PTPN II telah menghapuskan aktiva tetap pada beberapa
  kebun dengan total nilai buku sebesar Rp12.264.847.062,00. Hal tersebut
  dilakukan karena kondisi aktiva tetap tersebut tidak efisien lagi untuk
  dioperasikan bila ditinjau dari segi teknis dan ekonomis. Adapun rincian aktiva
  tetap yang dihapuskan adalah sebagai berikut:


                                                                              30
                                                                     (dalam juta Rupiah)
 No.            Uraian           Banyak           Nilai          Akumulasi       Nilai Buku
                                               Perolehan        Penyusutan
  I    Tanaman
                                4.176,2
       Kelapa Sawit                  0    ha        8.960,21       7.711,01        1.249,20
                                  558,0
       Karet                         1    ha        2.350,31       1.456,82         893,49
                                  689,5
       Kakao                         9    ha        5.125,51       2.648,06        2.477,45
                                    1,4
       Jati                          0    ha          13,44                  -       13,44
                                  205,2
       Areal/Tanah/HGU               5    ha         134,63          40,09           94,54
                                5.630,4
       Jumlah I                      5    ha       16.584,10      11.855,98        4.728,12

                                  32,0
 II    Bangunan Perumahan           0     bh         114,86         114,86            28,00
                                 287,0
 III   Bangunan Perusahaan          0     bh       15.142,19       7.605,46       7.536,73
       Jumlah (I+II+III)                           31.841,16      19.576,31      12.264,85


               Prosedur   penghapusan     aktiva     tersebut     mengacu        pada      SE
No.II.10/SE/07/2002 tanggal 8 Juli 2002 tentang Administrasi Penghapusan
Aktiva tetap yang ditandatangani oleh Direktur Pemasaran. Surat tersebut
menetapkan bahwa atas aktiva tetap yang akan dihapuskan sebelumnya harus
telah diperiksa pisik oleh pihak kebun atau unit dan dituangkan dalam Berita
Acara (BA) Pemeriksaan. Berdasarkan BA tersebut, kemudian Kebun/Unit
mengusulkan penghapusannya kepada Kepala Bagian terkait di Kantor Direksi.
Surat usulan tersebut ditembuskan kepada Bagian Satuan Pengawas Intern dan
Bagian Akuntansi. Selanjutnya dibentuk Tim Pemeriksaan yang terdiri dari
Bagian terkait, Bagian Akuntansi dan Bagian SPI untuk memeriksa langsung
aktiva yang akan dihapuskan. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara
pemeriksaan dan berisi saran kepada Direksi apakah aktiva tersebut dapat
dihapuskan. Berdasarkan saran tersebut Direksi menerbitkan surat persetujuan/
surat keputusan penghapusan dalam bentuk SK Direksi.
               Dari hasil evaluasi atas SE No.II.10/SE/07/2002 tanggal 8 Juli 2002
tersebut dapat dikemukakan bahwa SE tersebut tidak sesuai dengan ketentuan
dalam Anggaran Dasar PTPN II Pasal 11 pada butir 10 ayat (g) yang menetapkan
bahwa dalam menghapuskan aktiva tetap tidak bergerak terlebih dahulu Direksi
harus mendapat rekomendasi dari Komisaris dan Persetujuan RUPS dengan
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.


                                                                                           31
            Dari hasil pemeriksaan atas dokumen pendukung penghapusan
aktiva tetap diketahui bahwa penghapusan aktiva tetap dalam tahun 2004 belum
mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham (RUPS).
            Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan berikut :
1)   Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan
     Praktek Good Corporate Governace pada BUMN, Pasal 15 ayat (1)
     menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Direksi harus mematuhi
     Anggaran Dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Akte Notaris Sri Rahayu H. Prasetyo, SH No. 07 tanggal 8 Oktober 2002
     tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (Anggaran Dasar) PTPN II,
     Pasal 11 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, pada butir 10 ayat (g) yang
     menyebutkan bahwa hal-hal yang dapat dilakukan oleh Direksi setelah
     mendapat rekomendasi dari Komisaris dan Persetujuan RUPS dengan
     memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku antara lain adalah
     melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap tidak bergerak.
            Penghapusan     aktiva    tetap    dengan    nilai     buku   sebesar
Rp12.264.847.062,00 tidak sah dan pengendalian terhadap aktiva tetap menjadi
lemah.
            Hal tersebut terjadi karena Direksi telah mengeluarkan SE
No.II.10/SE/07/2002 tanggal 8 Juli 2002 tentang Administrasi Penghapusan
Aktiva tetap yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan.
            Direksi PTPN VII menyatakan sependapat dengan BPK-RI.
Penghapusan terhadap areal tanaman sebagian besar disebabkan tanaman sudah
tua tidak produktif dan rusak, dengan demikian di tanam ulang kembali serta di
konversi dengan tanaman lain. Menurut pengertian dan penjabaran kami yang
dimaksud dalam anggaran dasar pasal 11 ayat 10 (g) melepaskan dan
menghapuskan aktiva tetap tidak bergerak adalah untuk dijual, dipindah
tangankan atau hibah yang harus mendapat izin dari Pemegang Saham.
Sedangkan Surat Edaran No.II.10/SE/07/2002 tanggal 8 Juli 2002 tentang,
Administrasi Penghapusan Aktiva Tetap tidak mengatur mengenai prosedur
perijinan penghapusan aktiva tetap. Untuk masa yang akan datang akan segera
dilakukan penyempurnaan atas prosedur administrasi aktiva tetap.




                                                                              32
                                   BPK-RI      menyarankan           agar     Direksi        Meninjau      kembali       SE
                  No.II.10/SE/07/2002 tanggal 8 Juli 2002 tentang Administrasi Penghapusan
                  Aktiva tetap dan selanjutnya disesuaikan dengan Anggaran dasar atau ketentuan
                  lainnya yang berkaitan dengan penghapusan aktiva tetap.

            d. Produktifitas dalam pengelolaan tembakau deli menurun sejak tahun 2001
               dan biaya produksi lebih tinggi dari pada hasil penjualan, sehingga PTPN
               II mengalami akumulasi kerugian dari komoditas tembakau sebesar
               Rp252.304,68 juta.

                                   PTPN II merupakan salah satu BUMN yang bergerak di bidang
                  perkebunan dengan komoditi yang dikelola adalah kelapa sawit, karet, kakao,
                  tembakau dan teh. Komoditi tersebut dapat dikelompokkan menjadi tanaman
                  tahunan yang meliputi kelapa sawit, karet, dan kakao dan tanaman semusim yang
                  meliputi tembakau dan tebu.
                                   Komoditi tembakau produksi PTPN II lebih dikenal dengan nama
                  tembakau deli yang memiliki kualitas, rasa dan aroma khas yang sudah terkenal
                  dan bahkan terbaik didunia. Tembakau jenis ini ditanam dan dihasilkan dari
                  areal perkebunan PTPN II yang terletak diwilayah Kabupaten Deli Serdang,
                  yaitu    kebun Kwala Bingei, Tandem, Tandem Hilir, Bulu Cina, Klumpang,
                  Klambir Lima, Helvetia, Sampali, Bandar Klippa, Saentis, dan Batang Kwis.
                  Sebagai gambaran perbandingan luas areal, produksi dan tingkat produktivitas
                  per kebun dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat sebagai berikut :
                                     Tahun 2002                              Tahun 2003                            Tahun 2004
                                                                                                                                 Produktivita
No.       Kebun           Luas      Produksi      Produktivitas   Luas      Produksi      Produktivitas   Luas     Produksi           s

                          (Ha)       (Kg)           (Kg/Ha)       (Ha)       (Kg)           (Kg/Ha)       (Ha)       (Kg)         (Kg/Ha)
                            344,                                   430,0                                   344,0                          20
1     Kwala Bingei           00       67.341            195,76         0    117.974             274,36         0     71.014            6,44
                            200,                                   216,0                                   185,6                          16
2     Tandem                 00       62.223            311,12         0     42.038             194,62         0     29.957            1,41
                            168,                                   168,0                                   140,0                          14
3     Tandem Hilir           00       36.010            214,35         0     45.685             271,93         0     20.106            3,61
                            304,                                   304,0                                   254,4                          13
4     Bulu Cina              00      112.317            369,46         0     68.379             224,93         0     34.495            5,59
                            288,                                   288,0                                   259,2                          24
5     Klumpang               00      100.086            347,52         0     64.039             222,36         0     62.532            1,25
                            200,                                   200,0                                   166,4                          28
6     Klambir Lima           00       35.270            176,35         0     48.842             244,21         0     46.889            1,78
                            189,                                   168,8                                   168,8                          21
7     Helvetia               60       15.840             83,54         0     40.879             242,17         0     36.365            5,43
                            264,                                   264,0                                   239,2                          24
8     Sampali                00       26.262             99,48         0     46.075             174,53         0     59.460            8,58
                            288,                                   230,4                                   230,4                          20
9     Bandar Klippa          00       36.199            125,69         0     47.733             207,17         0     47.365            5,58
                            134,                                   134,4                                    72,8                          26
10    Saentis                40       35.603            264,90         0     27.025             201,08         0     19.106            2,45
                            168,                                   168,0                                    65,6
11    Batang Kwis            00       42.077            250,46         0       6.660             39,64         0            -               -




                                                                                                                            33
               2.548,0                          2.571,6                                                20
Jumlah              0      569.228     223,40        0    555.329    215,95    2.126,40   427.289   0,94

                         Dari data diatas dapat dikemukakan hal-hal berikut:
         1) Produksi yang dicapai pada tahun 2002, 2003 dan 2004 masing-masing
              berjumlah 569.228 Kg, 555.329 Kg, dan 427.289 Kg. Produksi tersebut
              dibedakan menjadi produksi untuk Lelang Bremen (LB), Non Lelang
              Bremen (NLB) dan Kualitas Rendah (KR). Untuk LB diperoleh masing-
              masing berjumlah 166.788 Kg, 128.401 Kg, dan 146.815 Kg dengan
              produktivitas masing-masing sebesar 65,00 Kg/Ha, 57,50 Kg/Ha dan 72,50
              Kg/Ha;
         2)   Secara keseluruhan (termasuk produktivitas LB, NLB dan KR) produktivitas
              yang dicapai pada tahun 2002, 2003 dan 2004 terus menurun yaitu masing-
              masing sebesar 223,40 Kg/Ha, 215,95 Kg/Ha dan 200,94 Kg/Ha.
         3) Rendahnya tingkat produktifitas yang utama disebabkan oleh ratio dan
              kualitas bangsal pengeringan kurang optimal yang menyebabkan terjadinya
              degradasi kualitas, faktor kesuburan tanah yang makin menurun terutama
              bahan humus tanah dan terjadinya okupasi areal oleh masyarakat di sekitar
              kebun yang mengatasnamakan rakyat kecil serta pemekaran kota dan
              pemukiman penduduk kota Medan, Binjei dan Deli Serdang yang semakin
              mengganggu keberadaan kebun tembakau. Secara teknis untuk mendapatkan
              produksi yang optimal areal yang akan ditanami tembakau harus diberakan
              (dikosongkan tanpa tanaman) dalam siklus 4 tahunan. Pada saat ini hal
              tersebut tidak dapat dilakukan karena apabila lahan dikosongkan terlalu lama
              akan dijarah/ diokupasi oleh masyarakat. Di lain pihak perusahaan belum
              mengembangkan teknologi baru atas pola tanam tembakau.
         4) Pada tahun 2002, 2003 dan 2004 jumlah areal tanaman tembakau yang
              dikelola adalah masing-masing seluas 2.548,00 Ha, 2.571,60 Ha dan
              2.126,40 Ha dengan jumlah karyawan masing-masing sebanyak 11.199
              orang, 10.755 orang dan 10.195 orang. Jika dihitung, maka rata-rata per
              hektar tanaman tembakau akan dikerjakan oleh masing-masing sebanyak
              3,80 orang, 3,21 orang, dan 2,40 orang atau dengan kata lain produktivitas
              per orang masing-masing adalah sebesar 58,81 Kg, 67,36 Kg, dan 83,88 Kg.




                                                                                               34
                     Perlu dijelaskan bahwa proses pengelolaan tembakau deli yang
     dimulai dari pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan,
     dan pengiriman serta sampai dengan pemasarannya membutuhkan waktu 1,5
     tahun dengan hasil akhir yang sangat ditentukan dari hasil lelang yang akan
     dilaksanakan.
                     Degradasi mutu tembakau, dari kualitas LB menjadi NLB akan
     sangat mempengaruhi pada harga jualnya, karena harga jual tembakau NLB jauh
     lebih murah. Kondisi inilah yang mengakibatkan rendahnya pendapatan yang
     diperoleh PTPN II dari hasil penjualan tembakau.
                     Selain     itu     adanya      keharusan      dalam     proses     lelang     untuk
     menggunakan Badan Pelaksana Lelang (BPL) seperti Deutch Indonesiche Tabak
     Handelgesellschaft (DITH) dan Perantara GmBH, akan menambah biaya yang
     harus ditanggung oleh PTPN II, karena penawaran yang sah dan dapat diterima
     hanya penawaran melalui makelar seperti Dentz & van der Breggen BV dan
     Perantara GmBH. Kondisi ini pula yang memaksa PTPN II untuk mengikuti
     segala aturan main yang berlaku di Bremen, sehingga terkesan tanpa adanya
     BPL, tembakau deli tidak akan laku terjual dan berkembang.
                     Lebih lanjut dapat digambarkan pekembangan dari pendapatan,
     biaya dan laba/(Rugi) pengelolaan tembakau deli dalam 3 (tiga) tahun terakhir
     adalah sebagai berikut:
            Uraian                      Tahun 2002         Tahun 2003         Tahun 2004            Jumlah
Penjualan                              41.165.214.291     40.776.177.107     46.223.300.073      128.164.691.471
Harga Pokok Penjualan
Persediaan Awal                         9.799.486.674      6.508.669.989     18.687.247.070       34.995.403.733
Biaya Produksi
- Gaji, Tunj.& B.Sos.Peg.Staf           4.126.056.029      4.132.597.058      3.867.462.861      12.126.115.948
- Pemel.Tan.Menghasilkan                8.133.250.193      8.040.134.678      6.392.622.964      22.566.007.835
- Pupuk                                 6.234.320.032     10.866.652.792      9.613.285.848      26.714.258.672
- Panen                                36.332.285.005     39.076.261.386     35.238.585.457     110.647.131.848
- Pengangkutan ke pabrik               15.837.058.212     19.787.916.063     11.127.624.332      46.752.598.607
- Biaya Umum                           21.817.978.363     22.146.268.668     12.178.481.453      56.142.728.484
- Biaya Pengolahan                     26.769.696.313     28.444.560.963     21.528.073.896      76.742.331.172
               Jumlah                 119.250.644.147    132.494.391.608     99.946.136.811     351.691.172.566
Penyusutan                              5.833.586.652      6.382.905.451      6.762.266.742      18.978.758.845
Persediaan Akhir                        6.508.669.989     18.687.247.070                   -     25.195.917.059
Harga Pokok Penjualan                 128.375.047.484    126.698.719.978    125.395.650.623     380.469.418.085
Laba/(Rugi) Usaha Kotor               (87.209.833.193)   (85.922.542.871)   (79.172.350.550)   (252.304.726.614)


                     Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa:



                                                                                                       35
1)   Biaya produksi lebih tinggi dari pada hasil penjualan. Dalam biaya produksi
     komponen terbesar adalah biaya panen dan pengolahan. Pada tahun 2002,
     2003   dan    2004    jumlah      biaya   tersebut   masing-masing   sebesar
     Rp63.101.981.318,00, Rp67.520.822.349,00 dan Rp56.766.659.353,00 dari
     total biaya produksi sebesar Rp119.250.644.147,00, Rp132.494.391.608,00
     dan Rp99.946.136.811,00        atau 153,29%, 165,59% dan 122,81% dari
     pendapatan.
2) Dari seluruh komponen biaya produksi tersebut, unsur biaya terbesar adalah
     biaya tenaga kerja. Jumlah karyawan untuk kebun tembakau pada tahun
     2002, 2003 dan 2004 masing-masing adalah sebanyak 9.679 orang, 8.245
     orang dan 5.094 orang atau masing-masing mencapai 30,90%, 24,34% dan
     15,89% dari total karyawan PTPN II yang masing-masing sebanyak 31.326
     orang, 33.877 orang dan 32.049 orang. Jumlah karyawan tembakau tersebut
     kurang efisien jika dibandingkan dengan luas areal yang dikelola. Dengan
     jumlah areal tahun 2002, 2003 dan 2004 masing-masing seluas 2.548,00 Ha,
     2.571,60 Ha dan 2.126,40 Ha, tanaman tembakau dikelola oleh karyawan
     masing-masing sebanyak 9.679 orang, 8.245 orang dan 5.094 orang. Hal
     tersebut terjadi karena pada tahun-tahun terakhir ada tuntutan dari karyawan
     yang dahulu bekerja sebagai tenaga kerja musiman diangkat menjadi
     karyawan tetap.
             Dari uraian di atas selanjutnya dapat disimpulkan bahwa terdapat
beberapa faktor utama penyebab besarnya kerugian dari pengelolaan tembakau
yaitu :
1) Rendahnya produktifitas yang dicapai, yaitu untuk LB masing-masing hanya
     sebesar 65 Kg/Ha, 57,50 Kg/Ha dan 72,50 Kg/Ha. Hal tersebut antara lain
     disebabkan oleh pengaruh faktor fisik lingkungan seperti iklim, tanah, curah
     hujan , kesuburan tanah yang makin menurun terutama bahan humus tanah
     akibat perubahan lingkungan dimana keberadaan kebun tembakau saat ini
     sebagian besar sudah berada di tengah kota Medan, Binjei dan Deli Serdang
     dan siklus pemberaan selama 4 tahun pada areal yang akan ditanami
     tembakau tidak dapat dilakukan.




                                                                              36
2) Jumlah karyawan tetap pada budidaya tembakau tahun 2004 yang terlalu
     besar yaitu sebanyak 10.195 orang dibandingkan dengan areal lahan yang
     ada.
3) Adanya        okupasi   areal    oleh   masyarakat    di   sekitar   kebun   yang
     mengatasnamakan rakyat kecil dan pemekaran kota dan pemukiman
     penduduk kota Medan, Binjei dan Deli Serdang secara berangsur-angsur
     telah mengurangi keberadaan areal tembakau deli. Hal tersebut menurunkan
     motivasi kerja karyawan dilingkungan kebun tembakau.
4) Tidak adanya upaya pengembangan teknologi tanaman tembakau untuk
     meningkatkan produktifitas.
               Untuk menekan jumlah kerugian agar tidak semakin membesar
PTPN II telah melakukan berbagai upaya antara lain yaitu sebagai berikut :
1)   Melakukan seleksi areal produktif (down sizing) yang secara teknis layak
     untuk tanaman tembakau dan areal rotasi untuk pemberaan lahan dengan
     siklus 4 (empat) tahun tanpa tanaman tebu;
2) Melakukan seleksi lebih ketat dalam pelaksanaan panen dan pasca panen
     dengan mengambil daun-daun kualitas prima yang mempunyai harga jual
     tinggi;
3) Meningkatkan kualitas sarana produksi seperti bangsal untuk pengeringan
     tembakau dan sarana produksi lainnya;
4) Meningkatkan pengawasan dengan melakukan kontrak kerja antara Direksi
     dan administrator sebagai kepala unit pelaksana dan memberikan reward dan
     punishment yang lebih tegas dan jelas.
               Direksi PTPN II seharusnya dapat mengambil keuntungan seoptimal
mungkin dari pengelolaan           budidaya tembakau deli yang telah mempunyai
reputasi terbaik di pasar dunia dengan meningkatkan produktivitas dan menjaga
kualitasnya.
               Hal tersebut mengakibatkan akumulasi kerugian yang dialami oleh
PTPN II mencapai sebesar Rp252.304.726.614,00 dan berpotensi akan terus
meningkat dimasa yang akan datang.
               Hal tersebut terjadi karena Direksi PTPN II terlambat dan tidak tegas
untuk       segera   mengambil      keputusan   atas    penyelesaian    permasalahan
kelangsungan hidup (going concern) dari komoditi tembakau deli.


                                                                                 37
               Terhadap masalah diatas Direksi PTPN II menjelaskan di masa yang
  akan datang Direksi akan membentuk tim pengkajian tembakau yang melibatkan
  semua bagian terkait untuk mengkaji secara lebih mendalam dan menyeluruh
  terhadap rencana tanam tahun 2006/2007 yang meliputi antara lain aspek
  prospek masa depan tembakau dan produktivitas lahan dengan pemilihan yang
  lebih selektif.
               BPK-RI menyarankan agar Direksi melakukan kajian yang cermat
  untuk meningkatkan kembali budidaya tembakau deli yang telah tercatat dalam
  sejarah sebagai produk unggulan di pasar tembakau dunia.

e. PTPN II belum menyetorkan kewajiban perpajakan sesuai dengan
   ketentuan yang berlaku sebesar Rp67.000,00 juta dan berpotensi
   dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar Rp32.160,00 juta.

               Salah satu kewajiban PTPN II sebagai suatu badan usaha adalah
  memenuhi kewajiban perpajakan. Kewajiban tersebut terdiri dari kewajiban
  untuk menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21/23, Pajak Bumi dan
  Bangunan (PBB) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penentuan jatuh tempo
  pembayaran dan penyetoran pajak telah ditetapkan dalam SK Menteri Keuangan
  No.241/KMK.04/2002 tanggal 22 Desember 2002 tentang penentuan jatuh
  tempo pembayaran dan penyetoran, tempat, pembayaran pajak, tata cara
  pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak serta tata cara pemberian angsuran
  atau penundaan pembayaran pajak. SK Menkeu tersebut mengatur bahwa jatuh
  tempo penyetoran PPh dan PPN adalah sebagai berikut :

   No.      Jenis Pajak              Paling lambat disetor
   1.     PPh pasal 21/23    Tanggal 10 bulan takwin berikutnya
   2.     PBB                6 bulan sejak diterimanya SPPT
   3.     PPN                Tanggal 15 bulan takwin berikutnya

               Ketentuan dalam Undang-undang No.16 Tun 2000 tentang
  perubahan kedua atas UU No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan tata
  cara perpajakan pasal 9 ayat (2a) menyatakan bahwa apabila pembayaran atau
  penyetoran pajak dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau
  penyetoran pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%
  sebulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal
  pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.


                                                                            38
                 Hasil pemeriksaan atas kewajiban perpajakan PTPN II pada tahun
     2004 diketahui bahwa jumlah pajak terutang adalah sebesar Rp67.000,00 juta
     dengan rincian sbb:
                                                                    (dalam juta rupiah)
       No.      Jenis Pajak    Tahun Pajak     Jumlah        Telah Dibayar   Sisa Hutang
                                             Kewajiban        Tahun 2004
                                             Tahun 2004
        1.   PPh pasal 21/23          2004        5.485,06        4.884,43         600,62
        2.   PPh pasal 25/29          1999        1.672,33            0,00       1.672,33
        2.   PPN                      2003       22.820,89            0,00      22.820,89
                                      2004       16.392,94            0,00      16.392,94
             Jumlah:                             39.213,83            0,00      39.213,83
        3.   PBB                      2003        7.120,93            0,00       7.120,93
                                      2004       18.392,28            0,00      18.392,28
             Jumlah                              25.513,21            0,00      25.513,21
        4.   Jumlah (1+2+3)                      71.884,43        4.884,43      67.000,00

                 Keterlambatan pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut di atas
     berpotensi untuk dikenakan sanksi administrarif berupa denda bunga dan teguran
     baik melalui Surat Tagihan Pajak, Surat Teguran maupun Surat Paksa dari
     Kantor Pelayanan Pajak BUMN.
                 Hal tersebut mengakibatkan penerimaan Negara terlambat diterima
     sebesar Rp67.000,00 juta dan PTPN II berpotensi menanggung denda
     keterlambatan pembayaran pajak-pajak tersebut 2 % per bulan maksimal selama
     24 bulan, yaitu sebesar (48% x Rp67.000,00 juta) = Rp32.160,00 juta yang akan
     menambah beban keuangan perusahaan.
                 Hal tersebut terjadi karena manajemen PTPN II tidak memiliki
     perencanaan yang matang dalam memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan.
                 Terhadap masalah di atas Direksi PTPN II menjelaskan bahwa sejak
     tahun 2003 s.d. saat ini perusahaan mengalami kesulitan keuangan sehingga
     pembayaran kewajiban kepada Negara tidak maksimal dan tidak tepat waktu.
     Oleh karena itu untuk sisa PPN dan PBB yang belum diselesaikan akan dicicil
     s.d. akhir tahun 2005 setelah masuknya hasil penjualan asset ke kas PTPN II.
                 BPK-RI menyarankan agar Direksi PTPN II melaksanakan
     kewajiban penyetoran pajak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku
     serta membuat perencanaan penyetoran pajak yang baik sehingga tidak terjadi
     penundaan pembayaran pajak.


3. Kegiatan investasi


                                                                                          39
         Realisasi investasi tahun 2004 dan 2005 (s.d. triwulan I) masing-masing
sebesar Rp225.571,60 juta dan Rp17.784,00 juta atau 110,93% dan 43,35% dari
anggaran sebesar Rp203.342,36 juta dan Rp41.021,00 juta.
          Pemeriksaan atas investasi dilakukan secara uji petik, yaitu tahun 2004
sebesar Rp169.178,70 juta atau 75,00% dari realisasi sebesar Rp225.571,60 juta
dan tahun 2005 (s.d. triwulan I)                 sebesar Rp13.338,00 juta atau 75,00% dari
realisasi sebesar Rp17.784,00 juta.
         Pemeriksaan terhadap kegiatan investasi menghasilkan 5 (lima) temuan
sebagai berikut :
a. Harga perhitungan sendiri atas pengadaan 80 unit lori rebusan pada
   beberapa pabrik kelapa sawit terlalu tinggi, sehingga terjadi kemahalan
   harga sebesar Rp89,13 juta

                    Dalam tahun 2004 PTPN II telah melakukan pengadaan lori
    rebusan sebanyak 110 unit pada beberapa Pabrik Kelapa sawit (PKS) di
    wilayah Sumatera Utara senilai Rp2.071.763.430,00 (termasuk PPN 10 %).
    Pengadaan lori rebusan tersebut dilakukan pada triwulan II, Triwulan III dan
    triwulan IV dengan rincian sebagai berikut:
    No     No dan Tgl SPP       Jml        Pemborong              PKS           Harga Satuan    Jumlah
                               Unit                                            (Rpjuta/Unit)    (Rpjuta)
     1   II.5/SPP/48/2004       20    CV . Mutiara Sentosa   Sawit Hulu            18.788.00    375.760.000
         26 Mei 2004                                                                       0
     2   II.5/SPP/102/2004      20    UD. Usni               Gohor Lama            18.755.94    375.118.920
         29 Juni 2004                                                                      6
         Jumlah triwulan II     40

     3   II.5/SPP/124/2004      15    CV. AnugrahSentosa     Kwala Sawit           18.758.23    281.373.510
         26 Juli 2004                                                                      4
     4   II.5/SPP/125/2004      15    CV. Gusti              Padang Brahrang       18.887.00    283.305.000
         26 Juli 2004                                                                      0
     5   II.5/SPP/166/2004      10    CV. Surya Perkasa      Sawit Seberang        18.887.00    188.870.000
         26 Agustus 2004                                                                   0
         Jumlah triwulan III    40

     6   II.5/SPP/230/2004      20    CV. Gusti              Pagar Marbau          18.912.85    378.257.000
         18 Oktober 2004                                                                   0
     7   II.5/SPP/265/2004      10    CV. Bangka Jaya        Pagar Marbau          18.907.90    189.079.000
         23 Nopember 2004                                                                  0
         Jumlah triwulan IV     30

         Jumlah wil. Sumut      110                                                            2.071.763.430




                    Dari data di atas diketahui bahwa harga per unit pembuatan lori
    rebusan di wilayah Sumut rata-rata sebesar Rp2.071.763.430,00/110
    =Rp18.834.213,00.




                                                                                                    40
                  Dari hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap pengadaan lori rebusan
    tersebut, diketahui hal berikut:
    1) Sebagai acuan dalam menentukan HPS PTPN II menggunakan Daftar
       Harga Barang/Bahan (DHB) milik PTPN III, karena sampai saat ini PTPN
       II belum memiliki DHB yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan
       HPS;
    2) Dari hasil pemeriksaan atas perhitungan HPS/OE yang dibuat oleh bagian
       teknik atas pengadaan lori rebusan pada triwulan II dan triwulan III
       diketahui terdapat beberapa komponen barang/bahan yang harganya tidak
       sesuai atau lebih tinggi dari pada harga yang tercantum dalam DHB,
       sehingga HPS yang digunakan sebagai acuan dalam proses pelelangan
       terlalu tinggi. Bahan-hahan yang harganya lebih tinggi dari DHB tersebut
       adalah:
      (a) MS Plate # 8mm x 5’ x 20’
      (b) UNP 120 x 75 x 65 mm x 6 m
      (c) Besi L 75 x 75 x 8 mm x 6 m
      (d) Besi L 50 x 50 x 6 mm x 6 m
      (e) MS Plate #8mm x 4’ x 8’
    3) Dengan menggunakan HPS berdasarkan DHB triwulan II dan triwulan III,
       maka perbandingan antara HPS berdasarkan DHB dengan harga penawaran
       terendah pada masing-masing pelelangan di setiap PKS wilayah Sumut
       adalah sebagai berikut:

No            No dan Tgl SPP           Jml      Harga         HPS/OE         Jumlah        Harga
                                       Unit     Satuan        menurut                                  % dari
                                              (Rpjuta/Unit)    DHB        Harga Rekanan     HPS        HPS
                                                              (Rpjuta)      (Rp juta)     (Rpjuta)
1                    2                  3          4             5             6             7              8
 1    II.5/SPP/48/2004 26 Mei 2004     20           18,79         17,60         375,76      352,04         106,74
 2    II.5/SPP/102/2004 29 Juni 2004   20           18,76                                     352,0
                                                                  17,60         375,12           4         106,56
      Jumlah Triwulan II               40                                       750,88      704,06

 3    II.5/SPP/124/2004 26 Juli 2004   15           18,76                                     266,7
                                                                  17,78         281,37           1         105,50
 4    II.5/SPP/125/2004 26 Juli 2004   15           18,89                                     266,7
                                                                  17,78         283,31           1         106,22
 5    II.5/SPP/166/2004 26 Ags 2004    10           18,89                                     177,8
                                                                  17,78         188,87           1         106,22
      Jumlah triwulan III              40                                                     711,2
                                                                                753,55           2
      Jumlah Tw II + III                                                                    1.415,3
                                                                               1.504,43          0




                                                                                                      41
    Dari data di atas diketahui bahwa harga penawaran terendah dari rekanan peserta
    tender masih lebih tinggi rata-rata 6 % dari pada HPS yang seharusnya, yaitu
    HPS yang dihitung dengan mengacu pada DHB.
    Sedangkan perbandingan antara HPS yang dibuat oleh Bagian Teknik dengan
    harga penawaran terendah pada masing-masing pelelangan/kontrak di setiap
    PKS wilayah Sumut adalah sebagai berikut:
    No     No dan Tgl SPP      Jml      Harga       HPS/OE              Jumlah        Harga menurut          % dari
                               Unit    rekanan    Bag. Teknik       Harga Rekanan       HPS Bag.              HPS
                                      (Rp/Unit)   (Rpjuta/unit)        (Rpjuta)       Teknik (Rpjuta)
    1             2             3         4            5                 6                  7                   8
     1   II.5/SPP/48/2004      20        18,79
         26 Mei 2004                                       18,94          375,80              378,80          99,21
     2   II.5/SPP/102/2004     20        18,76
         29 Juni 2004                                      18,94             375,20             378,71        99,07
         Jumlah Triwulan II    40                                         751,00              757,51
     3   II.5/SPP/124/2004     15        18,76
         26 Juli 2004                                      18,94          281,40                284,10        99,04
     4   II.5/SPP/125/2004     15        18,89
         26 Juli 2004                                       18,94         283,35                284,10        99,73
     5   II.5/SPP/166/2004     10        18,89
         26 Agustus 2004                                    18,94         188,90                189,40        99,73
         Jumlah triwulan III   40                                       753,15                757,60
                                                                         1.504,15            1515,11


    Dari data di atas diketahui bahwa harga penawaran terendah dari rekanan peserta
    tender adalah 99% hampir sama dengan HPS yang dibuat oleh Bagian Teknik.
    Hal tersebut terjadi karena HPS tersebut tidak mengacu pada DHB.
    Dari hal yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan sbb:
    1) HPS yang ditetapkan oleh Bagian Teknik pada pengadaan lori rebusan pada
         triwulan II dan Triwulan III lebih tinggi dari pada HPS yang seharusnya
         sebagai berikut:
           Nomor kontrak                             HPS                 HPS                             %
                                                  Bag. Teknik       Berdasar DHB        Selisih
                                                   (Rpjuta)            (Rpjuta)        (Rp juta)
           Triwulan II
           II.5/SPP/48/2004 26 Mei 2004                 378,80               352,04     26,67            7,04
           II.5/SPP/102/2004 29 Juni 2004                378,71              352,04     26,67            7,04
            Triwulan III
           II.5/SPP/124/2004 26 Juli 2004               284,10               266,71     17,32            6,10
           II.5/SPP/125/2004 26 Juli 2004               284,10               266,71     17,32            6,10
           II.5/SPP/166/2004 26 Agustus 2004            189,40               177,81     11,55            6,10
.
    2)   Terjadi kemahalan harga pengadaan yang menimbulkan pemborosan
         minimal sebesar harga yang dibayar dikurangi HPS yang seharusnya, yaitu
         sebesar (Rp1.504.427.430,00 - Rp1.415.296.540,40) = Rp89.130.889,60.



                                                                                                                    42
                Seharusnya perhitungan HPS harus dilakukan secara keahlian dan
  cermat dengan mempertimbangkan harga pasar setempat yang telah ditetapkan
  dalam Daftar Harga Bahan/Barang Triwulan II tahun 2004.

                Hal tersebut mengakibatkan terjadi kemahalan harga bahan
  pembuatan lori rebusan sebesar Rp89.130.889,60        yang menjadi beban bagi
  perusahaan.

                Hal tersebut terjadi karena dalam penentuan HPS, Bagian Teknik
  tidak sepenuhnya menggunakan pedoman harga yang telah ditetapkan, yaitu
  Daftar Harga Bahan/Barang Triwulan II tahun 2004.
             Direksi PTPN II menjelaskan sependapat dengan BPK-RI dengan
  penjelasan bahwa pada saat itu telah terjadi fluktuasi harga besi, sehingga pihak
  rekanan mengambil profit lebih tinggi untuk mengurangi resiko kenaikkan harga.
             BPK-RI menyarankan agar Direksi PTPN II selalu menaati ketentuan
  yang berlaku dan memberikan sanksi kepada pejabat terkait yang lalai dalam
  melaksanakan tugas. Terhadap kemahalan harga yang terjadi agar diperhitungkan
  dan dikembalikan kepada perusahaan.




b. Harga perhitungan sendiri atas pengadaan pompa air terlalu tinggi,
   sehingga terjadi kemahalan harga sebesar Rp64,21 juta

                 Pada tahun 2004 PTPN II mengadakan 443 buah pompa air
   dilengkapi dengan pipa distribusi dan socket 3” serta selang berserat sepanjang
   224.400 meter. Spesifikasi barang yang dibuat oleh Bagian Tanaman adalah
   Mesin Pompa Air Engine: 5, 5 HP Yokohama. Water Pump , Model : Wp 30,
   Conection : Ø 80 mm/ 3 Inch, Capacity: 60 M³/H, Total Head: 30 M Power:
   3,8 Ps, Spe: 3.600 Rpm Merk: Yokohama, distribution pipe, socket 3” dan
   Selang Berserat: Ø1”. Pengadaan barang tersebut dimaksudkan untuk
   menyirami tanaman tembakau yang semula memanfaatkan air sungai. Namun
   saat ini keberadaan kebun tembakau sudah berada di tengah kota dimana air
   sungai sudah tercemar dan tidak cocok lagi digunakan untuk menyiram
   tanaman karena akan berpengaruh terhadap mutu tanaman tembakau dan
   kemudian diganti dengan menggunakan air tanah.



                                                                                43
               Sebagai rekanan pengadaan barang tersebut adalah CV Agung Tri
Putera yang beralamat di Jl. Sei Padang No. 97 Medan. Harga sumur pompa
per unit sebesar Rp1.560.000,00 dengan total nilai sebesar (443 x
Rp1.560.000,00) =Rp691.080.000,00. Sedangkan harga selang per meter
adalah      Rp7.000,00     dengan     total   nilai   (224.400,00   x   Rp7.000,00)
=Rp1.570.800.000,00. Dengan demikian total nilai pengadaan tidak termasuk
PPN 10% adalah sebesar (Rp691.080.000,00 + Rp1.570.800.000,00)
=Rp2.261.880.000,00. Pengadaan barang tersebut dilakukan melalui order
pembelian lokal.
               Pengadaan tersebut dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang
dan Jasa (P2JB) PTPN II. Spesifikasi teknis barang di buat oleh Bagian
Tanaman, sedangkan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dibuat oleh Bagian
Pengadaan dan telah disetujui oleh Direktur Pemasaran.
               Dari pemeriksaan lebih lanjut atas pelaksanaan pengadaan pompa
air merk Yokohama dan selang berserat diketahui hal-hal berikut:
1)   HPS yang dibuat oleh Bagian Pengadaan atas pompa air beserta pipa
     distribusi dan socket 3” adalah sebesar Rp1.575.600,00 per unit.
     Berdasarkan hasil cek harga pasar di Toko Raksasa Diesel Medan pada
     tanggal 30 Juni 2005, diketahui bahwa harga Engine Model Yokohama dan
     Water Pump Merk Yokohama/ Motoyama dengan spesifikasi yang sama
     sebagaimana yang tertera pada OPL PTPN II adalah sebesar Rp990.000,00
     per unit tidak termasuk PPN 10%. Sedangkan harga pipa distribusi dan
     socket 3” masing-masing sebesar Rp58.500,00 dan Rp40.000,00. Dengan
     demikian harga pasar yang wajar mesin pompa air beserta pipa distribusi
     dan socket 3” tersebut adalah sebesar (Rp990.000,00 + Rp58.500,00 +
     Rp40.000,00) = Rp1.088.500,00.           Dengan memperhitungkan keuntungan
     kepada pemborong sebesar 30% maka harga pasar yang wajar adalah
     sebesar Rp1.415.050,00.
2)   Dengan membandingkan harga pasar mesin pompa air termasuk
     keuntungan rekanan dengan harga di PTPN II terdapat selisih harga per
     unit   pompa    air    sebesar    (Rp1.560.000,00     –   Rp1.415.050,00)   =
     Rp144.950,00 (tidak termasuk PPN 10%). Dengan demikian pengadaan




                                                                                 44
       pompa air merk Yokohama 5,5 HP Capacity 60 M³ dalam tahun 2004 lebih
       mahal sebesar (Rp144.950,00 x 443) = Rp64.212.850,00
                Penentuan HPS pengadaan mesin pompa air merk Yokohama
    seharusnya mempertimbangkan harga pasar setempat.
                Keadaan tersebut di atas mengakibatkan terjadinya kemahalan
    harga dalam pengadaan pompa air merk Yokohama sebesar Rp64.212.850,00.
                  Hal tersebut terjadi karena penentuan HPS oleh bagian
    pengadaan tidak dilakukan secara professional yaitu tidak mempertimbangkan
    harga pasar yang berlaku.
                Direksi PTPN II menyatakan sependapat dengan BPK-RI dan atas
    kemahalan harga tersebut telah diinformasikan kepada rekanan yang
    bersangkutan untuk dikembalikan kepada Perusahaan.
                BPK-RI menyarankan agar Direksi PTPN II          selalu menaati
    ketentuan yang berlaku dan memberikan sanksi kepada pejabat terkait yang
    lalai dalam melaksanakan tugas. Terhadap kemahalan harga yang terjadi agar
    diperhitungkan dan dikembalikan kepada perusahaan.




c. Pengadaan racun api merk servo fire sebesar Rp2.934,91 juta tidak sesuai
   dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa


              Pada bulan Juni tahun 2004 PTPN II mengadakan Racun Api Merk
    Servvo Fire yang diproduksi oleh PT Servvo Fire Indonesia (PT SFI) Jakarta.
    Pengadaan barang tersebut dilakukan melalui penunjukkan langsung kepada
    rekanan, yaitu PT Yudati Putera Sentosa (PT YPS) yang telah ditunjuk oleh
    PT SFI sebagai agen/ distributor produk merek Servvo wilayah Sumatera
    Utara. Pengadaan racun api tersebut diikat dengan Surat Perjanjian Jual Beli
    (SPJB) antara PTPN II dengan PT YPS No.II.8/SPJB/19B/VI/2004 tanggal 28
    Juni 2004 dengan nilai sebesar Rp2.934.907.000,00.
              Berdasarkan dokumen yang ada diketahui bahwa pengadaan Racun
    Api tersebut merupakan permintaan langsung dari Direktur SDM/Umum yang
    secara kronologis dapat dikemukakan sebagai berikut:



                                                                             45
1) Pada tanggal 13 Pebruari 2004 Kepala Bagian Umum PTPN II
     mengirimkan pemberitahuan melalui ratel kepada seluruh Kebun/
     Dinas/Unit PTPN II bahwa pemeriksaan Tabung racun Api/ alat pemadaam
     kebakaran di Kebun/ Dinas/Unit akan dilaksanakan oleh       PT YPS pada
     tanggal 16 s/d 25 Pebruari 2004. Penunjukkan PT YPS sebagai pelaksana
     pemeriksaan tidak diperkuat dengan surat penugasan dari Direksi.
2) PT YPS melaporkan hasil kunjungan tim inspeksi alat pemadam kebakaran
     kepada     Kepala   Bagian   Umum    PTPN     II melalui   surat   nomor:
     09/YPS/II/2004 tanggal 27 Pebruari 2004. Dari laporan tersebut diketahui
     bahwa sebanyak 1373 tabung dari berbagai jenis milik PTPN II dalam
     kondisi karatan dan tidak terpelihara dengan baik (selama kurang lebih 2
     tahun tidak pernah diisi) sehingga bahan kimia dalam tabung sudah
     mengalami sendimentasi ( kering), jenis alat pemadam kebakaran yang
     digunakan PTPN II sebagaian jenis BCF dan Halon, dimana untuk jenis
     Halon tidak direkomendasikan untuk Kantor/ Pabrik dan Gudang dan rata-
     rata menggunakan cartridge yang sudah tidak dipergunakan lagi.
     Penggantian suku cadang dan pengadaan alat-alat baru di kebun/unit PTPN
     II terakhir dilakukan oleh Kodim-0203/LKT, Kodim 0204/DS pada tanggal
     09 Nopember 2001. Dengan demikian sampai dengan bulan Juni 2004 atau
     kurang lebih selama 2 tahun tidak ada pemeriksaan atas kondisi Racun Api
     yang ada. selama
3)   Berdasarkan Laporan dari PT YPS tersebut Bagian Umum membuat
     memorandum No.II.11/M/96/2004 tanggal 5 Maret 2004 kepada Direksi
     meminta agar dapat segera mengganti alat-alat pemadam kebakaran PTPN
     II dengan total perkiraan biaya sebesar Rp2.667.702.000,00. Memo
     tersebut kemudian disetujui oleh Direktur Utama PTPN II. Kemudian
     Direktur SDM memberikan disposisi kepada Bagian Umum untuk
     menindak-lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Menindak lanjuti disposisi
     tersebut pada tanggal 19 Maret 2004 sesuai Memo Bagian Umum kepada
     Direktur    SDM     No.II.11/M/122/III/2004   menyatakan   bahwa    untuk
     pengadaan racun api diperlukan pengajuan permintaan melalui Daftar
     permintaan barang-barang (DPBB) oleh Kebun/Unit/Dinas dilingkungan
     PTPN II. Selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2004 Direktur SDM/Umum


                                                                            46
      mengirimkan Memorandum kepada Kepala Bagian Sekretariat meminta
      agar Kepala Bagian Sekretariat membuat DPBB permintaan penggantian
      racun api.
4)    Pada tanggal 15 April Kepala Bagian Sekretariat mengajukan DPBB
      barang-barang umum, yaitu racun api berat 6 kg sebanyak 70 tabung
      dengan harga Rp978.000,00 per tabung atau seluruhnya seharga
      Rp68.460.000,00. Pada tanggal 22 April Bagian Umum menyampaikan
      DPBB yang diajukan Kebun/Dinas kepada Kabag Keuangan dalam rangka
      untuk menyiapkan anggarannya.
5) Pada tanggal 27 April 2004 Direktur SDM/ Umum mengirimkan
      memorandum No.II.11/M/186/IV/2004 kepada Direktur Utama agar dapat
      menyetujui estimasi biaya pengadaan racun api tahun 2004, sesuai dengan
      Rekapitulasi DPBB yang diajukan Kebun/Dinas yaitu sbb:
             Jenis Barang         Kwantitas      Harga Satuan        Jumlah
                                  (tabung)           (Rp)           (Rpjuta)
        ABC Powder kap. 6 kg          1.622            978.000         1.586,32
         ABC powder kap. 68 kg           67         16.146.000         1.081,78
        Total                                                          2.668,10
        PPN 10%                                                          266,81
        Jumlah                                                         2.934,91

     Memo tersebut telah disetujui oleh direktur utama PTPN II.
6)    Pada tanggal 2 Juni 2004 Direktur Utama PTPN II dengan surat
      No.II.0/11/2004       memberitahukan       kepada   Dewan       Komisaris      atas
      pengalihan dana anggaran investasi non tanaman pada rekg.013, yaitu
      Biaya Pengukuran dan Pemetaan HGU menjadi anggaran investasi non
      tanaman      untuk    penggantian   alat    pemadam        kebakaran        sebesar
      Rp2.934.907.800,00. Pengalihan anggaran tersebut belum mendapat
      persetujuan Dewan Komisaris.
7) Pada tanggal 16 Juni 2004 Kepala Bagian Umum mengajukan Permintaan
      Pemakaian      Anggaran      Belanja       (PPAB)    pengadaan         racun    api
      No.II.11/PPAB/01/V/2004 yang kemudian mendapatkan persetujuan
      Direksi. Dalam PPAB tersebut antara lain diuraikan mengenai merek, jenis
      dan harga barang serta sumber dana pengadaan barang, yaitu sebagai
      berikut:




                                                                                      47
                                                                              Jumlah Harga
                                                               Harga Satuan
No.             Jenis Barang             Satuan    Kuantum                      (Rpjuta)
                                                                   (Rp)
1.     Racun Api Merk Servo Fire         Tabung        1.622        978.000       1.586,32
       Jenis ABC Powder 6 Kg
       Model P.600 ABC Portable
2.     Racun Api Merk Servo Fire
       Jenis ABC Powder 68 Kg            Tabung          67      16.146.000       1.081,78
       Model P.6800 ABC Trolley
       Jumlah                                                                     2.668,10
       PPN 10%                                                                      266,81
       Jumlah (Incl. PPN 10%)                                                     2.934.91

            Sumber dana Pengadaan racun api tersebut diambil dari pengalihan
 Rekening 013 Hak Guna Usaha (HGU), yaitu dari biaya pengukuran dan
 pemetaan sebesar Rp7.296.343.000,00 yang diajukan dan ditandatangani oleh
 Kepala     Bagian     Umum        dan     disetujui   oleh    Direksi    PTPN      II.
 Pengalihan/Pergeseran Anggaran Investasi tahun 2004 dari investasi non
 tanaman rekg. 013 ke pengadaan alat pemadam api ringan oleh Direksi PTPN
 II telah diberitahukan        kepada Dewan Komisaris PTPN II dengan surat
 No.II.0/DK/11/2004 tanggal 2 Juni 2004.
            Dari uraian di atas dapat disimpulkan hal berikut:
 1) Pengadaan Racun Api tersebut             merupakan permintaan langsung dari
      Direksi (dhi. Direktur SDM/Umum) dan bukan berasal dari kebun/unit
      sebagai pemakai langsung barang tersebut. Hal tersebut karena DPBB
      racun api dibuat oleh unit pemakai setelah ada perintah dari Direksi, yaitu
      memo Direktur SDM/Umum kepada Kepala Bagian Sekretariat pada
      tanggal 24 Maret 2004.
 2) Penunjukkan PT YPS tanpa surat penugasan dari Direksi menunjukkan
      adanya hubungan istimewa/ khusus antara Direksi dengan PT YPS.
 3) Pengadaan racun api tersebut tidak dianggarkan dalam tahun anggaran
      2004, tetapi merupakan pengalihan dari mata anggaran pengukuran dan
      pemetaan HGU yang pada saat itu tidak ada persetujuan dari Dewan
      Komisaris.
            Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen kontrak diketahui hal-
 hal berikut:
 1)   Memorandum dari Kepala Bagian Pengadaan kepada Ketua Panitia
      Pelelangan disampaikan pada tanggal 18 Juni 2004. HPS yang diajukan



                                                                                    48
     oleh bagian Pengadaan Barang sama dengan harga yang diajukan oleh
     Bagian Umum dalam PPAB yaitu sebesar Rp978.000,00 untuk Racun Api
     Merk Servo Fire, Jenis ABC Powder 6 Kg model P.600 ABC Portable dan
     sebesar Rp16.146.000,00 untuk Racun Api Merk Servo Fire jenis ABC
     Powder 68 Kg model P.6800 ABC Trolley. Harga tersebut sesuai dengan
     harga penawaran dari PT SFI sebagai produsen, kepada Bagian pengadaan
     tanggal 16 Juni 2004 sbb:
     No.                     Keterangan                       Harga/unit
     1.    Servo F.E 6 Kg Powder (P 600 ABC)                     Rp0,98 juta
      2    Servo F.E 68 Kg Powder Trolley (P 600 ABC)           Rp16,15 juta
           Harga franco Jakarta
           Harga belum termasuk PPN 10%

2) Pada tanggal 18 Juni 2004 P2BJ mengusulkan pengadaan racun api
     tersebut diadakan melalui Penunjukkan Langsung kepada Direktur
     Pemasaran dengan alasan barang yang dibeli merupakan barang pabrikan,
     yaitu Merk Servo. Selain itu berdasarkan penjelasan dari Bagian Umum
     diperoleh informasi bahwa dasar pertimbangan pemilihan merk “Servo
     Fire” adalah karena sudah digunakan di perusahaan-perusahaan yang cukup
     terkenal, yaitu PT Kaltex, PT Primacol Kaltim dan PTPN V Pekan Baru,
     telah memiliki sertifikat pengujian dari Laboratorium Dinas Kebakaran dan
     memiliki pengesahan dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
3)   Rekanan yang diusulkan oleh P2JB adalah PT YPS yang beralamat di Jl.
     Sei Padang No.97 Medan yang telah ditunjuk oleh PT SFI sebagai
     distributor produk Merk Servvo untuk wilayah Sumatera Utara. Usulan
     tersebut telah disetujui oleh Direktur Pemasaran. Sebagai tindak lanjut dari
     surat tersebut diatas P2BJ mengajukan permintaan penawaran kepada PT
     YPS dengan surat No.II.PL/PPL.8/X/01/2004 tanggal 18 Juni 2004, dan
     direspon oleh PT YPS dengan surat No.117/YPS/VI/2004 tanggal 21 Juni
     2004 yang ditujukan kepada P2BJ PTPN II tentang penawaran penunjukan
     langsung. PT YPS menyampaikan penawaran pengadaan racun api merk
     “Servo Fire” senilai Rp2.934.907.900,00 (Incl. PPN 10%). Penetapan
     penunjukan langsung tanggal 23 Juni 2004 oleh Direksi PTPN II kepada
     PT YPS setelah diadakan evaluasai penawaran oleh P2BJ melalui surat
     Nomor: II.PL/EP.8/II.0/01/2004 tanggal 22 Juni 2004.


                                                                               49
           Dari hasil pengamatan tim BPK-RI terhadap produk Racun Api di
pasar, diketahui bahwa di pasaran banyak terdapat produk racun api, misalnya
merek Gannebo, Alpindo, Pyromax, Concord, ABC Dry Chemical Powder,
Chubb Safe dan lain-lain. Produk tersebut bukan merupakan produk pabrikan
yang spesifik. Oleh karena itu seharusnya pengadaan barang tersebut dilakukan
melalui pelelangan sehingga diperoleh harga yang wajar.
           Hal tersebut tidak sesuai dengan kriteria berikut:
1)   Pengadaan barang spesifik harus memenuhi syarat sebagai berikut: a)
     Rekanan yang bersangkutan harus merupakan pabrikan atau agen tunggal
     yang harus dibuktikan dengan perjanjian keagenan dengan pabrikan yang
     bersangkutan, izin dari Departemen Perdagangan dan Perindustrian serta
     tersedianya daftar harga/daftar product barang/jasa, spesifikasi produk dan
     jasa beserta unit harga penawaran (price quatation/catalog/proforma
     invioice) dari pabrikan yang bersangkutan. b) BUMN yang bersangkutan
     harus membuat analisis dan spesifikasi teknis lengkap yang merupakan
     dukungan    terhadap alasan mengapa diperlukan barang spesifik yang
     bersangkutan. Speifikasi teknis yang dibuat tidak boleh mengarah kepada
     suatu merk/jenis barang tertentu dengan maksud langsung menunjuk
     kepada rekanan tertentu.
2)   Meskipun racun api merupakan barang pabrikan, mekanisme pengadaan
     harus dilakukan melalui pelelangan dengan membandingkan penawaran
     harga beberapa calon rekanan, mengingat pabrikan yang memproduksi
     barang serupa sudah banyak dengan harga yang berbeda-beda. Oleh karena
     itu PTPN II seharusnya mempertimbangkan alat pemadam kebakaran merk
     lain yang kemampuan teknisnya setara/ sama dengan merk Servo Fire dan
     dengan harga yang lebih rendah.
           Kondisi di atas mengakibatkan harga pengadaan racun api oleh
PTPN II diragukan kewajarannya.
           Hal tersebut terjadi karena:
1) Dalam pengadaan racun api tersebut PTPN II tidak berusaha mencari
     harga yang wajar yang menguntungkan perusahaan.
2) Pengadaan barang tersebut tidak dilakukan melalui pelelangan




                                                                             50
                 Direksi PTPN II menyatakan pengadaan racun api Servvo Fire
   dilakukan secara penunjukan langsung kepada PT YPS dengan pertimbangan
   PT YPS merupakan agen/ distributor dari PT Servvo Fire Indonesia (PT SFI)
   yang merupakan pabrikan produk tersebut dengan harga sesuai dengan price
   list yang diberikan oleh PT SFI. Untuk yang akan datang akan melakukan
   perbandingan dengan produk merk lain dengan memperhatikan kualitas dan
   harganya.
                 BPK-RI menyarankan agar Direksi PTPN II                selalu menaati
   ketentuan yang berlaku dan memberikan memberikan sanksi kepada pejabat
   terkait yang lalai dalam melaksanakan tugas.

d. Pengadaan sumur bor artesis pada beberapa kebun PT Perkebunan
   Nusantara II sebesar Rp1.965,53 juta mendahului SPK dan terdapat
   kemahalan harga sebesar Rp74,04 juta.

                  Dalam tahun 2004 PTPN II telah mengadakan beberapa unit
   Sumur Bor Artesis Kapasitas 30 m3/Jam beserta sarananya untuk kebutuhan
   beberapa kebun senilai Rp1.965.532.508,00 termasuk PPN 10%. Sarana sumur
   bor tersebut berupa pengerukan saluran air, pembuatan/perluasan waduk air,
   pembuatan rumah jaga pompa, pemasukan daya PLN dan pengadaan pipa PVC
   (spring pipe) invilon. Pengadaan sumur tersebut dilakukan melalui pelelangan
   terbatas dan rekanan yang menjadi pemenang lelang adalah CV Andika yang
   beralamat di Jl. Hermanto No.5B/9 Medan. Secara rinci sebagai berikut :
   No.      No. Kontrak        Tanggal          Kebun        Rekanan    Harga (Rpjuta)
   1     II.5/SPP/91/2004     29 Juni 2004   Sampali        CV Andika           580,11
   2     II.5/SPP/84.A/2004   11 Juni 2004   Klumpang       CV Andika           513,91
   3     II.5/SPP/84.B/2004   11 Juni 2004   Kuala Bingei   CV Andika           435,15
   4     II.5/SPP/106/2004    12 Juli 2004   Klumpang       CV Andika           436,36
                Total                                                         1.965,53


                  Dari hasil pemeriksaan pisik atas pelaksanaan pengadaan Sumur
   tersebut pada tanggal 11 Juli 2005 di Kebun Sampali dan Klumpang diketahui
   hal-hal sebagai berikut:
   1) Berdasarkan catatan harian kerani/petugas pada kebun Sampali diketahui
         bahwa pelaksanaan pekerjaan pembuatan sumur tersebut oleh rekanan telah
         dimulai sejak tanggal 15 Januari 2004 dan selesai pada tanggal 20 Pebruari



                                                                                    51
   2004. Di lain pihak Surat Perjanjian Kontrak baru di tandatangani pada
   tanggal 29 Juni 2004. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
   pelaksanakan pekerjaan tersebut telah dikerjakan dan diselesaikan
   mendahului kontrak dimana proses pelelangannya baru dimulai pada bulan
   April 2004.
2) Kebun Sampali dan Klumpang tidak membuat berita acara penerimaan
   barang/bahan     dan    laporan   progress     report     (kemajuan       pekerjaan)
   dikarenakan SPK/kontrak belum ada.
           Dari hasil pemeriksaan lebih lanjut atas harga pengadaan sumur bor
diketahui bahwa terdapat kemahalan harga jika dibandingkan dengan harga
pekerjaan yang sama pada PTPN III, sebagai berikut:
                                                                             (dalam Rupiah)
                           PTPN II       Seharusnya         Selisih          Keterangan
Harga Pembuatan sumur      272,98 juta    254,47 juta      18,51 juta   Harga     seharusnya
bor baru (tidak termasuk                                                digunakan      harga
PPN 10%)                                                                pengadaan di PTPN
                                                                        III


              Dari data tersebut maka kemahalan harga atas pembuatan/
pengadaan sumur bor baru, pipa PVC dan galian tanah masing-masing sebesar
(4 x Rp18.509.700,00) = Rp74.038.800,00 (tidak termasuk PPN 10%).
              Seharusnya pelaksanaan pemborongan pekerjaan dilaksanakan
oleh rekanan setelah melalui prosedur yang ditetapkan dan berdasarkan harga
yang pasti dan disepakati, serta dituangkan dalam SPK/Perjanjian pekerjaan.
              Hal tersebut mengakibatkan :
1) Pekerjaan pengadaan sumur bor yang dilaksanakan oleh CV Andika tanpa
   ada ikatan yang pasti sehingga harga yang ditentukan kemudian tidak dapat
   dipertanggung jawabkan.
2) Proses pelelangan pengadaan sumur bor tersebut diantaranya mulai dari
   penawaran lelang, pembuatan harga perhitungan sendiri, penentuan
   pemenang lelang dan penandatanganan surat perjanjian pekerjaan oleh
   pejabat terkait hanya bersifat formalitas belaka.
3) Terjadi kemahalan harga atas pengadaan Sumur Bor tahun 2004 sebesar
   Rp74.038.800.




                                                                                     52
                 Kondisi di atas terjadi karena para pelaksana PTPN II
   mengabaikan prosedur pemborongan pekerjaan yang berlaku.
                 Direksi sependapat dengan temuan BPK-RI, dengan penjelasan
   bahwa pelaksanaan pekerjaan pembuatan sumur Bor Artesis dilaksanakan
   lebih awal atas pertimbangan managemen mengingat waktu tanam Tembakau
   pada Bulan Pebruari 2004. Harga pembuatan sumur Bor PTPN II senilai
   Rp272.975.200,00 (sebelum PPN) sedangkan menurut harga PTPN III senilai
   Rp254.465.500,00      hal    ini   disebabkan   adanya     perhitungan    factor
   resiko/kegagalan untuk mendapat air dalam hal ini pihak rekanan menjamin
   dapat air selama 3 (tiga) tahun.
                 BPK-RI menyarankan agar Direksi PTPN II selalu mentaati
   ketentuan yang berlaku dan memberikan sanksi kepada pejabat terkait yang
   lalai dalam melaksanakan tugas. Terhadap kemahalan harga yang terjadi agar
   diperhitungkan dan dikembalikan kepada perusahaan.




e. PT Perkebunan Nusantara II masih mencatat penyertaan saham dan
   piutang pada PTP Agrintara masing-masing sebesar Rp4.455,00 juta dan
   Rp3.275,61 juta yang telah dihibahkan.


              Sejak awal berdiri pada tahun 1992 s.d. 2001 PTP Agrintara terus
   menerus merugi. Secara kumulatif kerugian PTP Agrintara per 31 Desember
   2001 telah mencapai sebesar Rp199.483.676.774,00. Selain itu PTP Agrintara
   juga memiliki hutang kepada Bank Agro sebesar Rp11.900.000.000,00, hutang
   pajak ekspor sebesar Rp12.600.000.000,00 dan hutang pokok Kredit Investasi
   (KI)   kepada     BPPN      sebesar   US$14,356,200      atau   setara   dengan
   Rp149.300.000.000,00. Sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2002 hutang
   pokok, bunga dan denda PTP Agrintara kepada BPPN menjadi sebesar
   US$21,669,318.15.
              Sebagai upaya penyelesaian hutang PTP Agrintara kepada BPPN
   tersebut, pada tanggal 10 April 2002 diadakan Rapat Umum Luar Biasa Para
   Pemegang Saham (RULBPPS) dengan keputusan persetujuan prinsip


                                                                                53
pengalihan saham dari pemegang saham lama kepada calon pemegang saham
baru yaitu PTPN V dan PTPN XIII. Menindaklanjuti keputusan tersebut, pada
tanggal 28 Januari 2003 diadakan RULBPPS PTP Agrintara dengan keputusan
antara lain sebagai berikut :
1)   Pemegang    saham     PTP   Agrintara    menyetujui     pengalihan   saham
     sebagaimana tertera dalam anggaran dasar dan utang afiliasi PTP Agrintara
     senilai Rp24.477.530.685,00 secara hibah kepada PTPN V dan PTPN XIII;
2) Termasuk yang dialihkan secara hibah kepada PTPN V dan PTPN XIII
     adalah utang usaha berupa natura eks titip olah PTPN II, PTPN III, PTPN
     IV dan PTPN V;
3) Saham dan utang afiliasi yang dialihkan diatas selanjutnya akan menjadi
     penyertaan modal PTPN V dan PTPN XIII kedalam modal saham PTP
     Agrintara masing-masing 50%;
4) Pembebanan atas pengalihan saham dan utang afiliasi diatas akan
     diusulkan kepada Menteri BUMN (pemegang saham PTPN I s.d. PTPN
     XIV) untuk dibebankan dalam cadangan umum masing-masing PTPN
     tersebut.
            Surat persetujuan atas izin pelepasan saham dan penghapusan
piutang afiliasi PTPN II kepada PTP Agrintara telah disampaikan oleh Menteri
BUMN kepada Direksi PTPN II melalui surat No.S-06/MBU/2003 tanggal 11
April 2003 yang menyetujui hal berikut:
1)     Pengalihan secara hibah saham milik PTPN II pada PTP Agrintara
     sebanyak 4.455 lembar atau senilai Rp4.455.000.000 kepada PTPN V dan
     PTPN XIII masing-masing menerima sebesar 50%, dengan demikian PTPN
     V dan PTPN XIII menjadi pemegang saham pada PTP Agrintara;
2)   Pengalihan secara hibah seluruh piutang afiliasi dan eks titip olah berupa
     natura PTPN II pada PTP Agrintara kepada PTPN V dan PTPN XIII
     masing-masing menerima sebesar 50%. Besarnya piutang afiliasi dan eks
     titip olah berupa natura dimaksud didasarkan pada hasil rekonsiliasi
     piutang afiliasi antara PTPN II dengan PTP Agrintara.
            Sesuai dengan hasil rekonsiliasi piutang afiliasi antara PTPN I s.d.
PTP XIV dengan PTP Agrintara pada tanggal 18 Maret 2003 ditetapkan bahwa




                                                                             54
piutang   afiliasi     PTPN     II   kepada   PTP   Agrintara    adalah   sebesar
Rp4.025.390.848.
           Berdasarkan laporan keuangan PTPN II tahun 2004 diketahui
bahwa piutang kepada PT Agrintara tersebut dicatat pada akun piutang antar
badan hukum sebesar Rp3.275.612.103,00. Perbedaan jumlah piutang afiliasi
tersebut, menurut penjelasan dari Bagian Akuntansi terjadi setelah hasil
rekonsiliasi pada tanggal 18 Maret 2003 yaitu adanya mutasi penambahan dan
koreksi ke akun persediaan pada bulan Nopember 2003 masing-masing sebesar
Rp314.666.250 dan Rp1.064.444.995,00, sehingga jumlah piutang afialiasi
yang   semula        sebesar   Rp4.025.390.848,00   berubah     menjadi   sebesar
Rp3.275.612.103,00.
           Selanjutnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PTP Agrintara
No.11 tanggal 15 Oktober 2003, yang dibuat dihadapan Notaris Jap Sun Jaw,
SH menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2003, berdasarkan Risalah
RULBPPS PTP Agrintara telah melakukan hibah 52.324 lembar saham
(seluruh saham PTPN I s.d. PTPN XIV) kepada PTPN V dan PTPN XIII
berikut hutang afiliasi sebesar Rp34.404.862.014 (PTPN I s.d. PTPN XII dan
Dapenbun), sehingga susunan para pemegang saham PTP Agrintara berubah
menjadi PTPN V sebanyak 26.162 saham atau sebesar Rp26.162.000.000,00
dan PTPN XIII sebanyak 26.162 saham atau sebesar Rp26.162.000.000,00.
           Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa secara legalitas
terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2003 penyertaan saham dan piutang afiliasi
PTPN II pada PTP Agrintara telah dihibahkan kepada PTPN V dan PTPN XIII.
Oleh karena itu seharusnya PTPN II tidak lagi membukukan penyertaan saham
dan piutang pada PTP Agrintara.
           Direksi PTPN II seharusnya melaksanakan katentuan yaitu :
1) Surat Menteri BUMN No.S-06/MBU/2003 tanggal 11 April 2003 tentang
   persetujuan atas izin pelepasan saham dan penghapusan piutang afiliasi
   PTPN II pada PTP Agrintara;
2) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PTP Agrintara No.11 tanggal 15
   Oktober 2003, yang dibuat dihadapan Notaris Jap Sun Jaw, SH dinyatakan
   bahwa pada tanggal 10 Oktober 2003 telah dilakukan hibah seluruh saham




                                                                              55
   (PTPN I s.d. PTPN XIV) kepada PTPN V dan PTPN XIII berikut hutang
   afiliasi.
               Hal tersebut mengakibatkan penyajian saldo penyertaan dan piutang
pada laporan keuangan PTPN II tahun 2004 tidak menggambarkan kondisi
yang sebenarnya
               Hal tersebut terjadi karena Direksi PTPN II tidak menaati
keputusan Menteri BUMN No.S-06/MBU/2003 tanggal 11 April 2003.
               Terhadap masalah diatas Direksi PTPN II menjelaskan bahwa
mulai tahun buku 2005 akan mencatat pengalihan saham dan piutang afiliasi
secara hibah pada PTP Agrintara menjadi beban bagi PTPN II.
               BPK-RI menyarankan agar Direksi PTPN II segera mengkoreksi
pembukuan atas pencatatan Piutang kepada PT Agrintara sesuai dengan
keputusan Menteri BUMN No.S-06/MBU/2003 tanggal 11 April 2003.




                                          BADAN PEMERIKSA KEUANGAN




                                                                             56
                                                                         Lampiran 1




Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara II (Persero)

a.    Susunan Direksi
                Susunan Direksi PTPN II berdasarkan Surat Keputusan Menteri
     Keuangan Republik Indonesia No. 239/KMK.05/2001 tanggal 30 April 2001 dan
     Surat Keputusan Menteri BUMN Republik Indonesia No.Kep-224/M-MBU/2003
     tanggal 19 Juni 2003, adalah sebagai berikut :

      1)   Direktur Utama            :   Ir. H. Suwandi
      2)   Direktur Produksi         :   Ir. Marindo Nasution
      3)   Direktur Keuangan         :   Warsito Suhendra, SE
      4)   Direktur SDM/Umum         :   Ir. Masdin Sipayung
      5)   Direktur Pemasaran        :   Ir. Rafli, A.R


b.    Susunan Dewan Komisaris
                Susunan Dewan Komisaris PTPN II berdasarkan Surat Keputusan
     Menteri BUMN Republik Indonesia No.Kep-212/M-MBU/2003 tanggal 5 Juni 2003,
     nama dan susunan Dewan Komisaris PTPN II adalah sebagai berikut :
      1)    Komisaris Utama          :    H. Umar Moch. Said
      2)    Komisaris                :    Prof. DR. Harlem Marpaung
      3)    Komisaris                :    Drs. Kondar Sinaga, MBA
      4)    Komisaris                :    Ir. S.N. Situmorang
      5)    Komisaris                :     T. Yose Rizal
      6)    Sekretaris Dekom         :     Drs. Laris Siringo-ringo

								
To top