14. SOSIOLOGI HUKUM JAYABAYA

					SOSIOLOGI
 HUKUM
  Bambang Widodo Umar




UNIVERSITAS JAYABAYA
                                        Riwayat Hidup
1. Data Pribadi :
   N a m a                    : Bambang Widodo Umar
   Tempat, tanggal lahir      : Ngawi, 10 Desember 1947
   A g a m a                  : Islam
   Pekerjaan                  : Staf Pengajar Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia
   Pangkat                    : Guru besar Sosiologi Hukum.
   Al a m a t                 : Jl. H.Jeni No.8 Rt. 004/Rw 007, Gandaria Utara, Jakarta Selatan, telp 72793345
2. Pendidikan :
   Akabri Kepolisian (1971)
   P T I K (1978)
   Sespimpol (1984)
   S2 – S3 UNPAD Bandung (1991)
3. Pekerjaan :
   Dosen Sosiologi Hukum, dan Konflik Sosial, di Departemen Kriminologi Universitas Indonesia (1998).
   Dosen Perubahan Sosial & Pembangunan; Isu-isu Administrasi Kepolisian; dan Perilaku Organisasi Polisi di
   Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia (2001)
   Dosen Metodologi Penelitian di Dep Kriminologi UI dan Pascasarjana UPI – YAI (2001)
   Dosen Sosiologi Hukum di Pascasarjana Universitas Jayabaya (2004)
   Dosen Sosiologi Hukum di Pascasarjana Universitas Pancasila (2005)
   Dosen Teori Politik dan Kebijakan Publik di Pascasarjana Universitas Tridharna Balikpapan (2008).
   Dosen Manajemen Strategi Program Pascasarjana Universitas Putra Batam (2008)
4. Kegiatan Lain :
   Pembahas Security Sector Reform di LIPI (2010)
   Konsultan Police Reform di LSM Ridep (2005)
   Konsultan masalah Wilayatul Hisbah di Lingkaran Survei Indonesia (LSI) (2005).
   Pendiri LSM Institute for Defense, Security and Peace Studies (2005).
   Pendiri LSM SETARA Institute (2005).
                      BUKU ACUAN :
   A.A.G. Peters & Koesriani. 1988. Hukum & Perkembangan Sosisl.I, II, III.
    Pustaka Sinar Hrapan. Jakarta.
   Adam Podgorecki & Christopher J. Whelan. 1987. Pendekatan Sosiologi
    Terhadap Hukum. Bina Aksara.Jakarta.
   Alvin S. Johnson. Sosiologi Hukum. Rineka Cipta. Jakarta.
   B.R. Rijkschroeff. 2001. Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum. CV. Mandar
    Maju. Bandung.
   Friedman, L.M. 1977. Law & Society. Prentice-Hall. Englewood Cliffs. New
    Jersey.
   Hans Kelsen, 2004. Teori Umum Hukum dan Negara. Media. Jakarta.
   Soerjono Soekanto. 1994. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. PT. Raya Grafindo
    Persada . Jakarta.
   Taufiq Abdullah, 1986. Sosiologi Moralitas, Yayasan Obor Indonesia.Jakarta
   Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara. 2001. Catatan Kriminalitas. Jayabaya
    University Press. Jakarta.
   Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara. 2001. Ketika Kejahatan Berdaulat.
    Peradaban. Jakarta.
   Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara. 2002. Paradoksal Konflik dan Otonomi
    Daerah. Peradaban. Jakarta.
       DUA PENDEKATAN DALAM HUKUM UNTUK
              MELIHAT MASYARAKAT
                 (Auguste Comte)

                STATIKA SOSIAL                                   DINAMIKA SOSIAL
      Menganalogikan masyarakat                                  Memusatkan pada
             sebagai ORGANISME                                   PSIKOLOGIS, yaitu proses
               BIOLOGIS (Seperti                                 yang berlangsung dalam
      mempelajari tubuh manusia,
     terdapat ORGAN, KERANGKA                                    masyarakat seperti
      dan JARINGAN  HERBERT                                     berfungsinya tubuh dan
                       SPENCER)                                  menciptakan hasil akhir
                                                                 berupa perkembangan
                                                                 masyarakat yang dianalogikan
                                                                 dengan pertumbuhan
                                                                 ORGANIK
(Baca Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum. B.R. Rijkschroeff)
          Dalam MASYARAKAT terdapat 4 (empat) jenis
                IKATAN yang dipersatukan oleh
             JARINGAN HUBUNGAN (Sistem Sosisl)

 1.      GAGASAN, (keyakinan, pendirian, dan pengertian) 
         merupakan dimensi IDEAL dari kehidupan bersama (kesadaran
         sosialnya).
 2.      NORMATIF, (aturan, norna, nilai, ketentuan, dan cita-cita) 
         merupakan dimensi NORMATIF dari kehidupan bersama
         (institusi sosialnya).
 3.      INTERAKSI, merupakan dimensi TINDAKAN dalam kehidupan
         bersama (organisasi sosialnya).
 4.      KEPENTINGAN, (peluang hidup, kesempatan, akses terhadap
         sumberdaya) merupakan dimensi KESEMPATAN kehidupan
         bersana (hierarki sosialnya)


               GAGASAN + NORMATIF = KEBUDAYAAN
      INTERAKSI + KESEMPATAN = MEMPERKUATA IKATAN SOSIAL
(Baca Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum. B.R. Rijkschroeff)
                           SISTEM SOSIAL
DIMENSI      STRUKTUR        FUNGSI                UNSUR-UNSUR              PROSES

                                               TUJUAN                 BOUNDARY
                                                                        MAINTENANCE/
                                               SISTEM SOSIAL           TAPAL BATAS/
BUDAYA       MASYARAKAT      LATENCY                                    ARAH
                                               NORMA
                          (Membentuk pola
                             perilaku)                                 SYSTEMIC
                                               SANKSI                  LINKAGE/
                                                                        PEREKATAN
                                               PERINGKAT SOSIAL
             FORMAL                                                    KOMUNIKASI
                                               STATUS/PERANAN
ORGANISASI                 INTEGRATION                                 SOSIALISASI
                                               KEKUASAAN
                             (Memper-
                                                                       KONTROL SOSIAL
             SOSIAL           satuKan)
                                               FASILITAS

                                               KEYAKINAN
                               GOAL                                    PELEMBAGAAN
                            (Pencapaian        SENTIMEN/PERASAAN
 INDIVIDU     PERSONAL        tujuan)
                                               TEKANAN/STRESS
 INDIVIDU
                            ADAPTATION                                 PERUBAHAN
                           (Penyesuaian)       KETEGANGAN/STRAIN
       KOMPONEN-2 SISTEM SOSIAL
   Unsur-unsur pokok (jumlah & jenis individu, tindakannya).
   Hubungan antar unsur (legalitas, dependensi, integrasi, dll.)
   Berfungsinya unsur-unsur di dalam sistem.
   Pemeliharaan batas dalam sistem sosial (kriteria warga,
    karakter warga, prinsip regenerasi, dll.).

   Subsistem apa saja yang ada di dalam sistem sosial.

   Lingkungan.


DALAM REALITAS SISTEM SOSIAL MUNCUL KOMPONEN-2 TSB
             DALAM BERBAGAI KOMBINASI
                  HUKUM dlm konteks MORALITAS
                                              (Emile Durkheim)

                            KETERATURAN                          KEPENTINGAN
                              TINDAKAN                             KOLEKTIF


   Mayarakat                                         Moralitas                 Masyarakat


      MILIEU                                                     KETERIKATAN   SUI GENERIS
                                OTORITAS                          KELOMPOK




                                 Disiplin            Otonomi


                                         Ilmu Pengetahuan

(Baca Sosiologi Moralitas, Taufik Abdullah)
                               KEUNIKAN MANUSIA

                                                  AKAL
       SUBYEKTIF                                                OBYEKTIF
                                                  BUDI




      MENEKANKAN                                               MENEKANKAN
       PD TUJUAN                              REALITA HUKUM     PD PROSES




          TERPOLA                             PERILAKU HUKUM
                                                                 KRITIS

(Baca Sosiologi Moralitas, Taufik Abdullah)
                                KONSEP KEBENARAN
KEBENARAN :
  Absolut (kitab suci).
  Ideologis (kekuasaan)                                        Tidak sama dg
  Mistik (Dewa, Paranormal, Dukun dll).                        kebenaran hukum
  Logika rasional (Pemikiran manusia = Wisdom).
  Ilmiah (pakar, ilmuwan).


KEBENARAN HUKUM                               → Normatif   = salah / benar

KEBENARAN SOSIOLOGIS HUKUM → Bebas nilai = Tdk memihak
                             (values free)


(Baca Sosiologi Moralitas, Taufik Abdullah)
                                  PARADIGMA HUKUM

           PARADIGMA I
                                                            NORMAL LAW      ANOMALI
           (Pra Normatif)




         LAW REVOLUTION                                                      KRISIS




          PARADIGMA II
                                                            HUKUM BARU   ANOMALI BARU
            (Normatif)


                  PARADIGMA : PANDANGAN FUNDAMENTAL TTG APA YG MENJADI POKOK PERSOALAN
                                            (SUBJECT MATTER) DALAM HUKUM
(Baca Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum. B.R. Rijkschroeff)
                       Korelasi HUKUM dalam MASYARAKAT
                                               REALITAS SOSIAL


REALITAS SOSIAL adalah REALITAS HUBUNGAN antar INDIVIDU
       yang bersifat RELATIF & selalu BERUBAH/DINAMIS



  Unsur-2                        -                 Ciri-2         -               Sifat-2
  Definisi                                        kategori                       klasifikasi

                    NORMATIF                                     SOSIOLOGIS
                 (Aspek Kualitas)                            (Aspek Kuantitas)


                                              SOCIAL RELATIONSHIP
                                                 (Causality)
(Baca Sosiologi Moralitas, Taufik Abdullah)
                                                 MASYARAKAT

                             NILAI                                       NORMA
    MENTALITA (AKTIVITAS JIWA,                                   UKURAN TTG SEJUMLAH PERI-
    CARA BERFIKIR, BERPERASAAN)                                  LAKU YG DITERIMA & DISEPA-
    YG TERBENTUK DR PERILAKU                                     KATI SECARA UMUM OLEH
                                                                 MASYARAKAT
    MANUSIA MENJADI SEJUMLAH
                                                                 (VOLKWAYS, MORES, CUSTOMS,
    ANGGAPAN (DINAMIS).                                          LAWS).


              BENTUK-BENTUK SOCIAL RELATIONSHIP :
      KERJASAMA (COOPERATION), PENYESUAIAN (ACCOMODATION),
       PERSAINGAN (COMPETATION), PERTENTANGAN (CONFLICT),
                    PENGUASAAN (DOMINATION).
(Baca Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum. B.R. Rijkschroeff)
            TESIS

   Interaksi Manusia
    mengandung tiga unsur, yaitu
    : Tindakan (act), sesuatu
    (thing), dan makna
    (meaning).
   Hukum baik tertulis maupun
    tidak tertulis, adl menyangkut
    segi falsafati, intelektualitas
    maupun jiwa yg melatar
    belakangi terbentuknya
    hukum.
   Hukum memiliki daya
    mengatur jika scr relatif sdh
    dipersatukan dlm kelompok-2
    sosial, juga dlm sistem sosial.
   Hukum bersifat memaksa ttp
    paksaan bukan merupakan
    syarat, kemanfaatanlah yang
    menjadi ukuran utama.
    Paksaan lebih utk melindungi
    sistem sosial dp hukum.
         Pendekatan Hukum Normatif,
      Positivistik, Legalislitik, Formalistik

      Pendekatan ini melihat hukum sebagai bangunan
    norma yang harus dipahami secara teks book atau
   sesuai dengan bunyi undang-undang/peraturan yang
                         tertulis.
       Pendekatan tsb penting untuk mempelajari teks-
     teks normatif dengan menggunakan logika hukum
  (legal reasoning) yang dibangun atas dasar asas-asas,
     dogma-dogma, doktrin-doktrin, dan prinsip-prinsip
   hukum terutama yang berlaku secara universal dalam
                     hukum (modern).
Baca buku Friedman, L.M. 1977. Law & Society.
Pendekaan ini memiliki kelemahan karena tidak dapat
  menjelaskan kenyataan-kenyataan hukum secara
 memuaskan, terutama ketika praktek hukum tidak
   sesuai dengan aturan-aturan hukum yg tertulis.

  Contoh : Prinsip hukum bahwa hukum tidak boleh
   berlaku diskriminiatif atau equality before the law,
  hukum tidak boleh saling bertentangan, siapa yang
  bersalah harus dihukum, hukum harus ditegakkan
    sekalipun langit akan runtuh dsb, namun dalam
kenyataan terdapat kesenjangan (gap atau diskrepansi)
        dengan kenyataan hukum yang terjadi.
  Pendekatan Hukum Empiris, Sosiologis,
        Realistis, Konteks Sosial
               Pendekatan ini melihat hukum sbg salah satu
   bangunan sosial (social institution) yang tidak terlepas
     dari bangunan sosial lainnya. Hukum tidak dipahami
    sebagai teks dalam undang-undang/peraturan tertulis
        tetapi sebagai kenyataan sosial yang nyata dalam
                                            kehidupan.
           Hukum tidak dipahami secara tekstual normative
      tetapi secara ”kontekstual”. Karena itu pemahaman
        terhadap hukum tidak hanya dilandasi oleh logika
       hukum saja tetapi juga dengan logika sosial dalam
        rangka searching for the meaning terhadap suatu
Baca buku Friedman, L.M. 1977. Law & Society.
                                              ”realita”.
    Aspek BEKERJANYA HK dlm MASYARAKAT
   SBG SARANA KONTROL SOSIAL.
    Suatu proses yg dilakukan utk mempengaruhi orang-2 agar
    berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yg disepakati bersama.
    Kontrol sosial dijalankan dg menggerakkan bbrg aktivitas
    alat ngr utk mempertahankan pola hubungan & kaedah-2 yg
    ada.
   SBG SARANA REKAYASA SOSIAL.
    Suatu proses yg dilakukan utk mengubah perilaku
    masyarakat, bukan utk memecahkan masalah sosial.
   SBG ALAT KEJAHATAN.
    Law as a tool of crime, perbuatan jahat dg menggunakan
    hukum sbg alatnya sulit dilacak karena diselubungi olh hk
    dan berada dlm hukum.

(Baca Ketika Kejahatan Berdaulat, Tbg Ronny Nitibaskara)
          Fungsi HUKUM di dlm MASYARAKAT

      Fungsi Sosial : sbg himpunan moralitas & wahana
       utk mencapai cita2 sosial (Durkheim). Masa itu hk
       dianggap satu-satunya perekat sosial.
      Struktur Sosial : hukum lahir scr bertahap,
       dipaksakan olh pemegang kekuasaan, dipengaruhi
       olh kepentingan material, ideal, cara berfikir kelas-2
       sosial, dan kelompok-2 kepentingan dlm
       masyarakat (Weber).
      Perubahan Sosial : keberadaan hukum hrs
       mengabdi pd kepentingan rakyat, dan utk menekan
       kaum borjuis (Karl Marx).
(Baca Pokok-2 Sosiologi Hukum Soerjono Soekanto)
      PENERAPAN HUKUM scr SOSIOLOGIS
                                              (Emile Durkheim)
                                                                KEWIBAWAAN HUKUM

                               ATMOSPHERE
                                 Suasana


                                                                      HUKUM NGR




                                 STRUKTUR
 Pengembangan
       &                                              UNITY             SARANA       LEMBAGA-2
  Pemeliharaan                                     Kekompakan         PRASARANA    PENEGAK HUKUM
                              FUNGSI/TUGAS



                                                                      HUKUM ADAT


                                 PRESSURE
                                  Desakan


(Baca Sosiologi Moralitas, Taufik Abdullah)
       HUKUM IN ACTION DALAM PERSPEKTIF
                  SOSIOLOGIS
   Hukum dalam keadaan bergerak
   tidak sepenuhnya dapat netral.
   Faktor yg mempengaruhi adalah :

  1.    Profesionalisme penegak
        hukum
  2.    Law as a tool of crime
  3.    Moralitas & Kinerja para
        penegak hukum
  4.    Sarana & prasarana dlm
        penegakan hukum
  5.    Pengacara & peradabannya
  6.    Judicial Crime


Baca buku Friedman, L.M. 1977. Law & Society.
                REALITAS MASYARAKAT DAN
                   RELATIVITAS HUKUM
  Banyak kejadian dan peristiwa di masyarakat yang mendesak
  perlu pengaturan secara hukum, namun hukum yang ada kurang
  memadai, sementara peraturan yang baru tidak kunjung lahir.
  Sebaliknya, karena ada suatu kepentingan dari segelitir orang,
  segera dirancang suatu aturan baru seolah-olah untuk
  kepentingan masyarakat, misalnya :

   1.   Pidana Khusus Cybercrime
   2.   Pelanggaran Hak Asasi Manusia
   3.   Kekerasan Struktural
   4.   Perlindungan Ham Bagi Tahanan dan Narapidana
   5.   Negara dan Kekerasan
   6.   Problema Yuridis Pemberian Gelar dan Sebutan Profesional
   7.   Lembaga bisnis dalam Dunia Pendidikan dll.

Baca buku Friedman, L.M. 1977. Law & Society.
            HUKUM DAN PERILAKU (BEHAVIOR)
           Dalam pendekatan sosiologi hukum, selain melihat hukum
           sebagai proses, juga tidak kalah pentingnya meneropong
           hukum sebagai perilaku individu maupun masyarakat. Dalam
           konteks ini, Hakim Agung AS yang terkenal. O.W. Holmes
           menyatakan : “The law is a magic mirror, where in we see
           reflected not only our own lives but also of those who went
           before us” (Bernard Schwarts, “The Law In America”, 1974).
           Untuk menjumpai karakter hukum semacam itu dapat
           dicermati hal-hal sbb :
            1.   Penjahat Berdasi Membobol Bank
            2.   Penguasaan Tanah sebagai Kausa Kejahatan
            3.   Berbicara dengan Bahasa BOM
            4.   Narkoba dan Organisasi Kejahatan
            5.   Imitasi Perilaku Destruktif
            6.   Pendekatan Kriminologi dalam Tawuran Pelajar
            7.   Kejahatah dengan Kekerasan
            8.   Pendekatan Kriminologi terhadap Kasus Bank Bali
Baca buku Friedman, L.M. 1977. Law & Society.
                                                   HUKUM DAN
                                                INSTITUSI HUKUM
 Perspektif sosiologi hukum juga
 mempunyai perhatian khusus
 terhadap kinerja lembaga-lembaga
 hukum dalam menghadapi persoalan-
 persoalan kemasyarakatan seperti
 permasalahan :
  1. Premanisme
  2. Dampak Pemberitaan Media
     Massa terhadap Perilaku Agresif
     Aparat
  3. Meningkatnya Derajat Kekerasan
     Kolektif
  4. Masalah pertanahan
  5. Konflik Kekerasan Antar Etnis
  6. The Legal Battle Perkara Pidana
     dengan Perdata
  7. Otoritas Penegakan Hukum dan
     Peran Serta Masyarakat, dll.

Baca buku Friedman, L.M. 1977. Law & Society.
  HUKUM DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

    Hukum sebagai fenomena sosial kehadirannya
    direncanakan secara sadar dan sistematis oleh
    negara untuk kepentingan ketertiban masyarakat
    yang bersangkutan. Hukum sebagai tool of social
    engineering semacam ini sulit menjalankan
    fungsinya secara optimal manakala gangguan
    kamtibmas di masyarakat tinggi akibat dr proses
    pemerintahan yg tidak berkualitas. Kondisi demikian
    disebabkan karena :
     1.   Ideologi bangsa yang tdk jelas
     2.   Kesiapan Aparat Keamanan rendah
     3.   Tatakelola pemerintahan yang buruk
     4.   Mental aparatur yang korup
Baca buku Friedman, L.M. 1977. Law & Society.
  Dalam kajian SOSIOLOGIS HUKUM, masyarakat tidak
    dipandang sebagai keadaan yang TETAP, tetapi
  sebagai suatu PROSES, bukan sebagai OBYEK semu
  yang KAKU, tetapi sebagai ALIRAN PERISTIWA yang
                 terus-menerus terjadi



    REALITAS SOSIAL adalah REALITAS HUBUNGAN antar
    INDIVIDUAL atau antar PERSONAL yg bersifat relatif &
                selalu BERUBAH/DINAMIS



Baca buku Friedman, L.M. 1977. Law & Society.
         KONSEP DASAR SOSIOLOGI HUKUM
   SOSIOLOGI : mempelajari masyarakat dlm konteks
    hubungan atau interaksinya antar warga.

   ILMU HUKUM : mempelajari sekumpulan aturan-
    aturan untuk membimbing perilaku manusia yang
    diterapkan & ditegakkan diantara anggota
    masyarakat (Negara).

   SOSIOLOGI HUKUM : Ilmu pengetahuan ttg interaksi
    manusia yg berkaitan dg hukum dlm kehidupan
    bermasyarakat. Sosiologi hukum sbg pengetahuan
    yg bersifat multi disipliner approach.
    (Baca Pokok-2 Sosiologi Hukum Soerjono Soekanto)
       MANFAAT mempelajari SOSIOLOGI HUKUM

     Mengetahui dan memahami perkembangan hukum positif
      (tertulis/tdk tertulis) di dalam masyarakat.
     Mengetahui efektifitas berlakunya hukum positif di dalam
      masyarakat.
     Mampu menganalisis penerapan hukum di dalam
      masyarakat.
     Mampu mengkonstruksikan fenomena hukum yg terjadi di
      masyarakat.
     Mampu mempetakan masalah-masalah sosial dalam kaitan
      dengan penerapan hukum di masyarakat.

(Baca Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum. B.R. Rijkschroeff)
HUKUM DALAM KONTEKS
  PERUBAHAN SOSIAL
                       PERUBAHAN SOSIAL
    Perubahan sosial adl transformasi dalam organisasi masyarakat,
     dalam pola berfikir dan dalam pola perilaku pd wakt tertentu
     (Macionis).
    Perubahan sosial merupakan modifikasi dlm pengorganisasian
     masyarakat (Persell).
    Perubahan sosial menyangkut perubahan pola perilaku, hub sosial,
     lembaga dan struktur sosial pd wkt tertentu (Farley).

    Kesimpulan :
1.   Perubahan sosial mengacu pd variasi hubungan antar individu,
     kelompok, organisasi, kultur dan masyarakat pd wakt tertentu.
2.   Proses penggantian nilai-nilai budaya & institusi-institusi sosial
     dalam konteks struktur dan organisasi masyarakat, menyangkut
     pula orientasi berfikir, & gaya hidup manusia yang berlangsung dlm
     kehidupan bersama sbg masyarakat.
        HUKUM DLM KONTEKS PERUBAHAN SOSIAL

                       SOLIDARITAS SOSIAL



        MEKANIS                                                   ORGANIS

   Masyarakat segmental                                          Masyarakat modern
                                    KESADARAN KOLEKTIF
                                   (Collective Conscience)



   HUKUM RESTITUTIF                                              HUKUM REPRESIF

(Baca Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum. B.R. Rijkschroeff)
         PERUBAHAN SOSIAL vs NETRALITAS HUKUM

ARUS POLITIK GLOBAL




                                        NETRALITAS
                                          HUKUM
       TUJUAN HUKUM
1.    KEADILAN SOSIAL      PERUBAHAN                  MASALAH
2.    KEBENARAN              SOSIAL                    SOSIAL
3.    KEMANFAATAN SOSIAL
                                       KEBERFIHAKAN
                                          HUKUM



     PEMBANGUNAN NAS
    KONSEP DASAR PERUBAHAN SOSIAL

              Terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu:

                  PERBEDAAN,
                    WAKTU,
           SISTEM SOSIAL YANG SAMA.

Perubahan sosial adalah setiap perubahan yang tidak
  terulang dari sistem sosial sebagai satu kesatuan
                     (Hawley)
PERUBAHAN SOSIAL dihubungkan melalui AKTOR
              INDIVIDUAL
                   karena
               MOTIF & PILIHAN
           CARA PILIHAN INDIVIDUAL
        akan mengubah PRANATA SOSIAL
Perubahan Sosial dapat dibedakan menjadi
     beberapa jenis, tergantung dari
            PERSPEKTIFNYA
               Antara lain:
    ASPEK, DIMENSI, & SISTEM SOSIAL

                 SEBAB




   SISTEM SOSIAL BERSIFAT KOMPLEKS
           Bentuk Perubahan Sosial
   Transformasi dalam organisasi masyarakat, dalam
    pola berfikir dan dalam berperilaku pada waktu
    tertentu (Macionis).
   Modifikasi atau transformasi dalam pengorganisasian
    masyarakat (Persell).
   Mengacu pada variasi hubungan antar individu,
    kelompok, organisasi, kultur dan masyarakat pada
    waktu tertentu (Ritzer).
   Perubahan pola perilaku, hubungan sosial, lembaga
    dan struktur sosial pada waktu tertentu (Farley).
                                        POLA PERUBAHAN SOSIAL
 1. Pola Linear : Perkembangan masyarakat mengikuti pola yg pasti.
  Auguste Comte - Tiga tahap dlm peradaban:

    1. Teologis & Militer : semua hub sos bersifat militer; masy/pok
    bertujaun menundukkan masy/pok lain; semua konsepsi teoritik
    didasarkan pd pemikiran mengenai adikodrati; dan kebijakan
    dilandasi imajinasi, penelitian tdk dihargai.
    2. Metafisik & Yuridis: jembatan perubahan dr bentuk masyarakat
    militer dg masyarakat industri; kebijakan masih dilandasi pd imajinasi
    ttp mulai bergeser kearah landasan penelitian.
    3. Ilpengtek & Industri: industri mendominasi hub sosial & produksi
    jadi tujuan utama masy; imajinasi tergeser olh hasil penelitian &
    konsepsi-2 teoritik.



Baca: buku Sosiologi Perubahan Sosial
    Unlinear : perkembangan masyarakat tidak selalu menuju kearah
     kemajuan tetapi bisa juga ke arah kemunduran (primitivisme).
    Spenser : struktur sosial berkembang secara “evolusioner” dari
     struktur yg homogen ke arah heterogen. Perubahan struktur sosial
     sll diikuti dg perubahan fungsi sosial. Masy sederhana bergerak
     maju scr evolusioner ke arah ukuran lebih besar, terpadu,
     majemuk, dan kepastian terjelma menjadi bangsa yg beradab atau
     sebaliknya menjadi bangsa yg primitif.
2.   Pola Siklus : perkembangan masyarakat laksana st roda, kadang di
     atas kadangkala turun ke bawah.
    Oswald Spengler : kebudayaan tumbuh, berkembang & pudar
     laksana gelombang yg muncul mendadak, berkembang kemudian
     lenyap, atau laksana tahap perkembangan seorang manusia
     melewati masa muda, dewasa, tua, dan akhirnya punah ( contoh :
     bangsa Yunanai, Romawi, Indian, Aborigin dll).
  PERUBAHAN SOSIAL lebih menekankan pada PERUBAHAN
STRUKTURAL karena PERUBAHAN STRUKTURAL lebih mengarah
 kepada PERUBAHAN SISTEM sebagai keseluruhan ketimbang
          perubahan di dalam SISTEM SOSIAL saja




 STRUKTUR SOSIAL merupakan sejenis KERANGKA PEMBENTUKAN
MASYARAKAT dan OPERASINYA. Jika STRUKTURNYA berubah, maka
         SEMUA UNSUR LAIN cenderung ikut BERUBAH
                       Dampak Perubahan Struktural

•Rakyat kecil dipakai untuk             Kehidupan ekonomi kian mahal dan sulit               Lingkungan hidup rusak
mendukung politik massa                                                                      akibat diskriminasi dlm
                                                                                             peruntukan tanah, dan
•Rakyat kecil di pelosok terperangkap                                                        kebuasan eksploatasi
dalam tarik-ulur politik lokal                                                               sumber daya alam




                                                                                 Manipulasi sentimen etnis dan agama
 Marginalisasi hak hidup warga                                                   untuk kepentingan elit politik
 asli/suku terasing
 MASALAH YG MENJADI PERHATIAN DLM PERUBAHAN
                   SOSIAL
• APA YANG BERUBAH. (Kependudukan, Pembagian Kerja,
  Perburuhan, Peranan Keluarga dll).
• KEMANA ARAH PERUBAHAN. (Tradisional, Modernisasi).
• BAGAIMANA KECEPATAN DARI PERUBAHAN. (Evolusi,
  Reformasi, Revolusi dll).
• MENGAPA TERJADI PERUBAHAN. (Kesenjangan budaya,
  Demoralisasi, Disorganisasi, Involusi, Polarisasi, Erosi
  Kepemimpinan dll).

• FAKTOR APA YG TERKANDUNG DLM PERUBAHAN. (Inovasi,
  Invensi, Difusi dll).
               INTERFACE DALAM PERUBAHAN SOSIAL
                                                       EKONOMI TRADISIONAL
                                                       FOKUSNYA ADL :
                                                       Proses sosial yg memungkinkan




                                           PERUBAHAN
                                                       elit ekonomi & politik mengelola
                 POLITIK
          (ORIENTASI KEKUASAAN)                        alokasi sumberdaya produksi
                                                       PERAN KEKUASAAN DALAM
                                                       KEPUTUSAN EKONOMI MRPKN
                                                       PIJAKAN UTAMA.

     EKONOMI                SOSIAL
(ORIENTASI PROVIT)     (ORIENTASI MORAL)

                                                       EKONOMI MODERN
                                                       FOKUSNYA ADL :
                                                       Alokasi efisien atas sumberdaya


                                           SOSIAL
                                                       produksi scr berkesinabungan dg
              PEMBANGUNAN                              memperhatikan mekanisme sosial
           (ORIENTASI MATERIAL)
                                                       politik, baik oleh lembaga swasta
                                                       maupun pemerintah utk memper-
                                                       tahankan/memperbaiki “standar
                                                       kualitas hidup manusia”.
     Tingkatan PERUBAHAN
            SOSIAL
1) MAKRO (sistem internasional, bangsa, negara, dll.)
2) MEZO (perusahaan, partai politik, gerakan agama,
   dll.)
3) MIKRO (keluarga, komunitas, kelompok pekerjaan,
   dll.)
KONSEP PERUBAHAN SOSIAL merupakan bagian terkecil dari
  DINAMIKA SOSIAL, PERUBAHAN SISTEM SOSIAL atau
     PERUBAHAN PADA SETIAP ASPEK-ASPEKNYA.


              Perubahan TUNGGAL jarang terjadi……!
        Perubahan selalu berkaitan dengan ASPEK-ASPEK LAIN



  SOSIOLOGI harus menemukan
konsep yang lebih kompleks untuk
 MENGANALISIS BENTUK-BENTUK
    KAITAN dalam perubahan
Yang terpenting dalam PERUBAHAN SOSIAL…..!!
Pemikiran tentang PROSES SOSIAL yang
melukiskan rentetan perubahan yang SALING
BERKAITAN di antaranya menyangkut bidang
HUKUM

PROSES SOSIAL adalah:
Setiap perubahan subyek ttt dlm perjalanan
waktu, baik menyangkut wilayah maupun
masyarakat, juga modifikasi aspek tata-nilai
maupun norma-normanya (Pitirim Sorokin)
        KONSEP YANG DITUNJUKKAN DALAM
                 PROSES SOSIAL

1. BERBAGAI PERUBAHAN
2. MENGACU PADA SISTEM SOSIAL YANG SAMA
   (terjadi perpecahan di dalamnya atau mengubahnya
   sebagai satu kesatuan)
3. SALING BERHUBUNGAN SEBAB AKIBAT (tidak hanya
   faktor yang mengiringi atau mendahului faktor
   yang lain)
4. BERURUTAN MENURUT RENTETAN WAKTU
   PROSES SOSIAL yg memperngaruhi HUKUM

                    PERKEMBANGAN SOSIAL
                        PEREDARAN SOSIAL

                          KEMAJUAN SOSIAL




KEMAJUAN SOSIAL sangat berpengaruh dalam sejarah
          pemikiran normatif manusia
               PERKEMBANGAN SOSIAL
    MELUKISKAN PROSES PERKEMBANGAN POTENSI YANG
           TERKANDUNG DALAM SISTEM SOSIAL

       KONSEP INI MEMUAT 3 (TIGA) CIRI TAMBAHAN
 1.MENUJU KE ARAH TERTENTU (keadaan sistem tidak terulang
                 sendiri di setiap tingkatan)
2.KEADAAN SISTEM PADA WAKTU BERIKUTNYA MENCERMINKAN
  TINGKAT YANG LEBIH TINGGI DAN SEMAKIN MENDEKATI CIRI-
                         CIRI UMUM
 3.PERKEMBANGANNYA DIPICU OLEH KECENDERUNGAN YANG
                BERASAL DARI DALAM SISTEM
      ASSUMSI DASAR PERKEMBANGAN SOSIAL


PROSES yang digambarkan dalam perubahan merupakan
 KENISCAYAAN, TIDAK TERELAKKAN, dan TIDAK DAPAT
                   DIBALIKKAN




      Tidak terlepas dari tindakan manusia
                         PEREDARAN SOSIAL
     SUATU PROSES SOSIAL YANG TIDAK MENUJU KE ARAH TERTENTU, TETAPI
                JUGA TIDAK TERJADI KEARAH SERAMPANGAN

                        DITANDAI OLEH 2 (DUA) CIRI:
1.      MENGIKUTI POLA EDARAN (keadaan sistem pada waktu tertentu
        kemungkinan besar muncul kembali pada waktu mendatang, dan
        merupakan REPLIKA dari apa yang telah terjadi pada masa lalu.
2.      PERULANGAN DISEBABKAN KECENDERUNGAN PERMANEN DI DALAM
        SISTEM
        Karena sifatnya berkembang dengan cara bergerak kesana-kemari
        Walaupun dalam jangka pendek terjadi perubahan, tetapi dalam
        jangka panjang perubahan tidak terjadi karena sistem kembali ke
        keadaan semula
       KEMAJUAN SOSIAL (“SOCIAL PROGRESS”)
 MENAMBAHKAN DIMENSI PENILAIAN KATEGORI YANG LEBIH
 OBJEKTIF DAN LEBIH NETRAL TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN
                      NORMATIF

    Yang dimaksud KEMAJUAN dalam konteks ini adalah:
1. Prosesnya menjurus/menuju kearah tertentu
2. Terus menerus membawa sistem sosial semakin mendekati
   kearah TUJUAN yang lebih baik atau lebih menguntungkan

     Bersifat lebih UTOPIS, karena pemikiran tentang kemajuan ini
        menunjukkan KEADAAN MASYARAKAT menurut PANDANGAN
                    HIDUP (Weltanschauung) PEMIKIRNYA
  PEMIKIRAN DIKOTOMIS TSB MELAHIRKAN
  DUA STUDI YANG SALING BERTENTANGAN

 STUDI SINKRONIK/CROSS                 STUDI DIAKHRONIK
        SECTIONAL
                                   UPAYA UNTUK MENEMUKAN
UPAYA UNTUK MENEMUKAN                    HUKUM-HUKUM
HUKUM-HUKUM KESTABILAN                     PERGANTIAN
 (mengapa fenomena sosial
   tertentu selalu muncul
                              VS    (mengapa fenomena sosial
                                   tertentu selalu mendahului,
          bersama)                   atau mengikuti fenomena
                                            sosial lain)
mempelajari masyarakat
dalam keadaan statis, tanpa        memperhatikan rentetan
       batas waktu                  waktu dan memusatkan
                                   perhatian pada perubahan
                                       sosial yang terjadi
         TEORI ALTERNATIF
Dalam perkembangannya, teori SISTEM ORGANIK dan
DIKOTOMI SOSIAL diragukan validitasnya.
KECENDERUNGAN sekarang           adalah:
PENEKANAN PADA KUALITAS DINAMIS REALITAS SOSIAL YANG
DAPAT MENYEBAR KE SEGALA ARAH (membayangkan
masyarakat dalam keadaan bergerak/berproses)

TIDAK MEMPERLAKUKAN MASYARAKAT SBG OBYEK
(menyangkal konkretisasi/concretization realitas sosial)
     IMPLIKASI METODHOLOGIS
   PENOLAKAN KEABSAHAN STUDI SINKRONIK MURNI dan MENERIMA
               PERSPEKTIF DIAKHRONIK (HISTORIS)

                              karena
Pertentangan antara KEADAAN STATIS dan DINAMIS, dalam tataran realita
                       TIDAK MUNGKIN TERJADI
 TIDAK ADA OBYEK/STRUKTUR/KESATUAN tanpa mengalami PERUBAHAN


       PERUBAHAN MERUPAKAN SIFAT YG ALAMI & TETAP
                  (Alfred N. Whitehead)
         KEMUNGKINAN-2 YANG AKAN TERJADI DALAM
                  PERUBAHAN SOSIAL

   PERUBAHAN KOMPOSISI (misalnya; migrasi dalam kelompok,
    demobilisasi gerakan sosial, berkurangnya jumlah penduduk, dll.)
   PERUBAHAN STRUKTUR (misalnya; adanya ketimpangan, adanya
    kerjasama atau hubungan yang kompetitif, dll.)
   PERUBAHAN FUNGSI (misalnya spesialisasi dan differensiasi pekerjaan,
    hancurnya peran ekonomi keluarga, dll.)
   PERUBAHAN BATAS (misalnya penggabungan kelompok, mengendurnya
    kriteria keanggotaan, dll.)
   PERUBAHAN HUBUNGAN ANTAR SUBSISTEM (misalnya; penguasaan
    politik atas organisasi ekonomi, dll.)
   PERUBAHAN LINGKUNGAN (misalnya; kerusakan ekologi, bencana
    alam, dll.)
                   AKIBAT PERUBAHAN SOSIAL
                            (Abad ke-20)
   Jumlah penduduk dunia meningkat sangat tinggi
   Tuntutan bangsa untuk merdeka meningkat
   Polarisasi kekuasaan berkembang meluas
   Berkembangnya organisasi & oligarkhi menuntut perluasan
    spesialisasi
   Bertambah lebar jurang pemisah antara yang memerintah dg yang
    diperintah
   Hilangnya keseimbangan antara kekuasaan eksekutif, legislatif &
    yudikatif
   Krisis kekuasaan yudiceel yg disebabkan oleh jumlah gol semakin
    membesar, masing-2 berusaha merebut kekuasaan.
   Perundang-undangan yg lambat mengantisipasi, shg kekuasaan
    yudiceel dipengaruhi oleh kekuatan-2 dominan dlm masyarakat
    (politik, ekonomi).
HUKUM DLM KONTEKS
  PEMBANGUNAN
                      PEMBANGUNAN
   Kata “Pembangunan” secara umum diartikan sbg ush utk
    memajukan masy & warganya. Kemajuan dimaksud terutama
    menyangkut segi material, shg pembangunan sering diartikan sbg
    kemajuan yg dicapai masy hanya di bidang “ekonomi” dengan tdk
    melihat segi moralitas manusia.
   Ada perbedaan prinsipiil antara konsep pembangunan yg dianut olh
    “ngr berkembang” dg pembangunan “ngr maju” (Adikuasa).
   Di Ngr berkembang persoalan pembangunan adl bgm
    mempertahankan kehidupan sos, & bgm meletakkan dasar-dasar
    ekonomi kehidupan masy yg mampu bersaing di pasar
    internasional (Pembangunan berkelanjutan (sustainable
    development) dan pembangunan manusia (human development) .
   Di Ngr maju (adikuasa) persoalan pembangunan adl bgm
    melakukan ekspansi lebih lanjut bagi kehidupan ekonominya yg
    sdh mapan.
                     PERKEMBANGAN TEORI PEMBANGUNAN
   EKONOMI                                                            PHERY-PHERY     • KETDK SEIMBANGAN EKONOMI
   SOSIALIS                                                           (NGR PINGGIR)     NGR BERKEMBANG DG NGR MAJU
                                            MUNCUL NEGARA                             • EKSPLOITASI NGR MAJU THD NGR
LEPASNYA PAHAM                                                        METROPOLITAN      BERKEMBANG
MANUSIA DALAM                                                         (NGR PUSAT)     • COMPARATIVE ADVANTAGE
IKATAN-2 KOLEKTIF
MENUJU INDIVIDUALISM
                                                                                  FAKTOR PENYEBAB
                 • Free fight compatation
LIBERALISME      • Invisible hand            NEGARA- EROPA
MASHAB KLASIK    • devision of labour        (Trickle Down Efect)
                                                                      FAK INTERNAL    • PSIKOLOGI - VIRUS N’ACH
                 • spealization              ROSTOW
                                             • SUKSES
                                                                                                    • SPIRIT
     SELESAI
     PD I & II
                 →   AMERIKA SERIKAT                                                  • KEBUD       • KREATIFITAS
                         BANTU                                                                      • RASIONAL
 KEHANCURAN
   EKONOMI                                   NEGARA-2 ASIA
                                             AFRIKA                   FAK EKSTERNAL   • KETERGANTUNGAN SUATU
                                             AMERIKA LATIN                              NGR KPD NGR LAIN
                                             • GAGAL
• WELFARE STATE
• DEMOKRATISASI                                                                                 KESEIMBANGAN DLM
• POLITIK CHECKS &                                                  EKONOMI POLITIK
  BALANCES                   AWAL PERKEMBANGAN             →        EKONOMI PEMBANGUNAN
                                                                                                PEMBANGUNAN
                                                                                                EKONOMI DENGAN
• PERKUATAN                                                                                     PEMBANGUNAN POLITIK
•KEKUASAAN YUDICEEL                                                                             DALAM HAL :

                     PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN                          NEGARA BANGSA
                               (UNDP)
                         KEAMANAN MANUSIA
                          (HUMAN SECURITY)                              NEGARA
                                                                        KESEJAHTERAAN
        Hubungan Antara “Perubahan Sosial”
               dg “Pembangunan”
1. Resiprokal : penerapan program bersifat saling mengisi
   saling berbalasan, saling bermanfaat, saling tergantung,
                atau tidak saling mengurangi.

2. Kontradiktif : penerapan program tdk bersifat dialogis
   ttp lebih bersifat monologis/instruktif. Segala sesuatu
   yg terdapat di dalam masyarakat terjadi secara
   bertentangan yg kemudian menimbulkan konflik sosial
   yg berkepanjangan.
                                 Dampak Pembangunan

•Rakyat kecil dipakai untuk             Kehidupan ekonomi kian mahal dan sulit               Lingkungan hidup rusak
mendukung politik massa                                                                      akibat diskriminasi dlm
                                                                                             peruntukan tanah, dan
•Rakyat kecil di pelosok terperangkap                                                        kebuasan eksploatasi
dalam tarik-ulur politik lokal                                                               sumber daya alam




                                                                                 Manipulasi sentimen etnis dan agama
 Marginalisasi hak hidup warga                                                   untuk kepentingan elit politik
 asli/suku terasing
            PROBLEM SOSIAL MASA KINI
   Upaya mempersenjatai diri dan upaya mengurangi
    persenjataan (armament and disarment)
   Masalah Hak Asasi Manusia
   Alih teknologi, inflasi, tawar-menawar secara kolektif
    (collective bargaining)
   Biaya pemerintahan (government budgeting),
   Inovasi kelembagaan (institutional innovation),
   Restrukturisasi sosial (social restructuring)
   Keikutsertaan buruh dalam mengelola perusahaan, juga
    dalam hal penentuan kebijaksanan (codetermination)
    serta keterlibatan buruh dlm manajemen (worker’s self
    management)
   Hak atas non-diskriminasi (atas dasar jenis kelamin,
    gender, dan /atau kemampuan melahirkan anak, ras,
    kebangsaaan dst)
   Perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan
    dalam bidang khusus, seperti lapangan kerja, sistem
    peradilan dll
   Kebebasan vs kekerasan.
   Hak sipil dan politik lainnya (berkumpul, mengelaurkan
    pendapat dll)
   Pembagian waris bagi wanita.
   Alokasi & peruntukan tanah.
   Perubahan tata-nilai dlm kesenian (musik).
   Perkawinan sesasama jenis. dll
          KONFIGURASI MASALAH SOSIAL


               GRAND THEORY                   MASALAH KELEMBAGAAN
                              PROBLEM MAKRO
                                 STRATEGIS



MIDDLE RANCE THEORY           PROBLEM MESSO          MASALAH ORGANISASI
                                  TAKTIS



                                                               MASALAH
LOWER THEORY                                                   INDIVIDU
                              PROBLEM MIKRO
                                  TEKNIS
                 MASALAH SOSIAL
Masalah sosial adalah penyimpangan perilaku individu
maupun lembaga di dalam masyarakat sebagai akibat dari
kebijakan atau penerapan kebijakan tidak tepat dalam
mengelola masyarakat sehingga menimbulkan patologi
sosial.
PERMASALAHAN SOSIAL MENYANGKUT :
1.   Sistem kelembagaan.
2.   Fungsi lembaga.              Masalah Makro
3.   Peranan lembaga.
4.   Sarana dan prasarana.
5.   Pengorganisasian lembaga.
6.   Manajemen lembaga.            Masalah Mikro
Masalah Makro

                     ALIENASI
   Keterasingan, ketidakberdayaan, ketidakberartian,
    keterpencilan, ketidakseimbangan diri

   Keterasingan diri atas karyanya sendiri di dalam
    masyarakat atau kelompok, disertai perasaan
    tanpa norma, tanpa arti, tanpa daya, tanpa
    kemampuan, tanpa perhatian, merasa rendah diri,
    terisolasi, dan tersingkir dlm kehidupan.
                    POLARISASI
   Proses terjadinya dua lapisan dlm masyarakat (lapisan
    atas dan lapisan bawah) yang menunjukkan perbedaan
    sikap dan kemampuan dalam merespon (menyerap)
    ilmu pengetahuan dan teknologi serta hasil-hasil
    pembangunan sedemikian rupa, sehingga menimbulkan
    kesenjangan dlm kesejahteraan dan kemampuan kedua
    lapisan tersebut.

   Bentuk a.l kesenjangan dlm kesejahteraan, pendidikan,
    akses dlm berpolitik dll.
                   ANOMALI
   Anomali adalah proses penyimpangan fungsi-
    fungsi lembaga dalam masyarakat yg tdk segera
    diperbaiki peranannya sehingga menimbulkan
    kegalauan atau keadaan anomi.

   Bentuknya berupa pelanggaran thd norma-
    norma sosial yg tlh melembaga atau mapan,
    tidak ada sanksi yg efektif, & tidak melakukan
    perubahan scr substansial cara utk mengatasi
    masalah.
                      INVOLUSI
   Involusi adalah kemunduran, kemerosotan kebudayaan
    kr ketidakseimbangan yang terjadi di dalam kehidupan
    sosial sudah mencapai bentuk yang pasti, namun tidak
    berhasil diseimbangkan atau diubah menjadi suatu pola
    baru, justru terus berkembang hingga menjadi semakin
    rumit.
   Bentuknya berupa peningkatan teknik melangsungkan
    kehidupan atas dasar ketertutupan (exclucivisme), dlm
    konteks mekanisme daya tahan masyarakat (defence-
    mechanisme), hingga sikap sosial mengalami
    dehumanisasi, kepekaan sosial menghilang, persepsi
    sosial menjadi kabur, kebanggan hanya pada lambang-
    lambang kesuksesan, mabuk kekuasaan, materi dan
    panik
                         PATOLOGI
   Semua tingkah laku yg bertentangan dg norma kebaikan,
    stabilitas lokal, pola kesedarhanaan, moralitas, hak milik,
    solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin,
    kebaikan dan hukum formal (Penyakit Masyarakat).
   Perkembangan tdk seimbang dari macam-macam bagian
    kebudayaan, sehingga melahirkan kesenjangan sosial,
    kelambatan kultural (cultur lag), disorganisasi sosial,
    hingga disintegrasi sosial.
   Inter-dependensi antara disorganisasi sosial & lingkungan
    budaya yang buruk merupakan rangsangan bagi orang
    normal menjadi sakit sosial (sosiopatik).
   Bentuknya : Kemiskinan, Kebodohan,           Ketidakadilan,
    Penindasan, Diskriminasi dll.
      EROSION PATRON-CLIENT
Pengikisan hubungan ketergantungan antara
Klien (yang dipimpin, dilindungi, anggota)
terhadap Patron (Pelindung, Pemimpin)
disebabkan oleh menguatnya nilai kesadaran
rasional di satu sisi, di sisi laian melemahnya
nilai ketauladanan dan rasa tanggungjawab)
Patron sbg pengaruh dr orientasi materi yg
menonjol, serta berfikir dan bertindak scr
ekonomis.
                   KRISIS
   Krisis adl proses melemahnya daya pengikat
    sosial berupa nilai-nilai, lembaga-lembaga,
    fungsi-fungsi, status-status, peranan-peranan,
    mekanisme, tata-cara hidup dalam masyarakat
   Bentuknya berupa kontradiksi-kontradiksi sikap
    dan tindakan dlm bentuk arogan, brutal,
    agresif,  anarkhi   di   masyarakat     dalam
    menghadapi setiap kebijakan yg dianggap tidak
    selaras dengan pendapat umum
               CHEOS
Proses kerusakan daya pengikat sosial yang
berlangsung secara tumpang-tindih dengan
tidak berfungsinya kelembagaan formal maupun
non-formal (struktural dan kultural) dlm
kehidupan sosial sehingga sulit dibedakan mana
tindakan – kebijakan yang menurut nilai,
norma-norma, kaedah-kaedah, aturan-aturan
yang sebenarnya dan yang tidak sebenarnya
sehingga timbul suasana kalut, kacau-balau,
tidak menentu,tidak tentram, dan tidak aman
Masalah Mikro
                      CRIME
   Crime is societal problem not      criminal justice
    problem (Radcliff Brown).
   Tindakan yang bertentangan dg rasa solidaritas
    kelompok (Thomas).

   Pelanggaran thd perasaan ttg kasihan dan kejujuran
    (Garofalo).

   Konsep kejahatan sering dilihat dr aspek kegarangan
    tindakan (Feloni = kejahatan serius; Misdemeanor =
    kejahatan yg kurang serius)
Organized Crime : Suatu tindak kejahatan yg dilakukan

    oleh sekelompok orang scr sistematis (modus operandi).
Criminal Organization : Suatu organisasi yg didirikan oleh

    para penjahat utk mengoptimalkan pencapaian tujuan
    (punya struktur organisasi yg jelas, memiliki keanggotaan
    tetap, menggunakan peralatan teknologi, memiliki aksi
    kejahatan yang berkelanjutan, menggunakan akumulasi
    kekuasaan
State Organized Crime : tindakan yg menurut hk

    ditentukan sbg kejahatan & dilakukan olh pejabat pmrth
    dlm menunaikan tugas dr negara
Crime againts humanity : 1) kejahatan perang; 2)

    pembersihan etnik (genocide; 3) perbudaan dll.
      KEJAHATAN PD MASYARAKAT INDUSTRI
   Penyelundupan (smuggling) sbg bentuk kejahatan
    konvesional yg berdimensi baru, memanfaatkan
    teknologi komunikasi, transpotasi (kapal curah,
    container, cargo air transportation, diplomatic bag dll).
   Penyebaran hama & penyakit mll bahan makanan
    import kadaluarsa, baik berasal dr ngr pengeksport yg
    kondisi alat angkutnya buruk, maupun yg tertahan di
    pelabuhan tujuan.
   Pasar gelap (black market) barang-2 terlarang spt
    makanan, minuman, drug mll pengemasan & peredaran
    yg tdk konvensional (pembuangan limbah 3B, debt
    collector).
   Pemalsuan     merk    dagang    terkenal    &
    pembajakan hak paten.
   Penggelapan pajak, pemalsuan restitusi pajak.
   Penyalahgunaan credit card, pecurian pulsa
    telp, money laundry.
   Pelecehan sex dan child abused, kejahatan yg
    bersumber dr tekanan psikologis akibat kerja
    berat & diburu wakt.
   Cyber crime (kejahatan maya.
   Kejahatan asuransi.
                 TERORISME
   Strategi untuk mencapai suatu tujuan dengan
    menggunakan cara kekerasan atau ancaman
    kekerasan utk memaksa pemerintah, penguasa &
    rakyat dengan menimbulkan rasa takut.
   Digunakan olh kelompok yg hanya memperoleh
    dukungan kecil, tetapi memiliki keyakinan yang
    teguh atas kebenaran tujutannya.
   Berbagai tujuan terorisme : menarik perhatian
    dunia, mengacaukan stabilitas pemerintahan,
    mendukung revolusi, dan balas dendam.
                 WHITE COLLOR CRIME
   Ciri-2 WCC menurut Laura Snider :
    - Dilakukan dlm konteks kewenangan.
    - Berlindung di balik jabatan.
    - Akibat yg ditimbulkan meluas.
    - Menguntungkan diri sendiri maupun kelompok.
    - Dilakukan dlm konteks sindikat.
   Label yg mengandung pesan moral & politik utk kejahatan yg
    dilakukan olh orang-2 yg memiliki kedudukan sosial tinggi &
    terhormat dlm pekerjaannya (para pengusaha & eksekutif).
   Kegiatan tdk sah tanpa menggunakan kekerasan scr langsung
    teruama menyangkut penipuan, penyesatan, penyembunyian
    informasi, penggelapan dan manipulasi.
   WCC menggugurkan teori yg menyatakan pelaku kriminal adl
    orang-2 yg berasal dr kelas sosial & ekonomi rendah.
             JUDICIAL ACTIVISM
   Hakim     yg mengembangkan atau memperluas
    pengertian hukum dan peraturan konstitusi yang
    berlaku dengan menggunakan interpretasi hukum
    menurut pendapatnya sendiri.

   Kecenderungan para penegak hukum untuk
    mengarah     ke     upaya    memperluas  atau
    mempersempit pengertian peraturan hukum dan
    ketetapan konstitusi di luar kehendak pembuat
    peraturan hukum dan ketetapan tersebut.
      JUDICIAL CRIME
Kejahatan yang dilakukan olh
aparat penegak hukum dlm
konteks jabatan & kekuasaan
untuk menetapkan seseorang
atau sekelompok orang salah
atau tdk bersalah      dg cara
menyimpangkan perkara dari
tujuan hk shg menguntungkan
diri sendiri & merugikan fihak
lain   yg    berperkara   serta
merusak tatanan hukum.
     CRIMINAL LAWYER
Aktivitas lawyer yang menjadi
langganan pelanggar hukum baik
perorangan maupun terorganisir.
Pekerjaannya : merekayasa alibi,
mengatur pertemuan yg bersifat
tersembunyi, mempengaruhi polisi,
jaksa maupun hakin dlm membuat
berita acara, menuntut hingga
menyidangkan        perkara.  Juga
menakuti     saksi,    mengaburkan
peristiwa/perkara mll mass media,
dg cara menyuap aparat gakkum,
hingga mengancam keselamatan
hakim.
         EXTRA JUDICIAL CRIME
   Lembaga yg terbentuk kr ketidakpuasan
    masyarakat atas kinerja para penegak hukum.
   Masyarakat tdk mempercayai integritas moral
    para penegak hukum kr aparat tlah melakukan
    penyalahgunaan     wewenang      &    memberi
    perlindungan thd praktek-2 kejahatan.
   Masyarakat mengganggap tindakannya mrpkn
    tindakan suci (mahatma) & mrpkn hk positif.
   Masyarakat melakukan upaya penegakan
    hukum menurut pandangan & cara-cara mereka
    sendiri.
                   DESAS-DESUS
       (Horton & Hunt, Smelser, Kornblum, Light, Keller)

   Berita yg menyebar secara cepat, tidak berdasarkan
    fakta (kenyataan), dr persoalan moral hingga mslh
    kenegaraan.
   Tersebar karena orang perlu & suka.
   Menarik ketika terjadi ketegangan sosial.
   Dpt merusak nama baik (reputasi), kaburkan tujuan,
    lemahkan semangat – digunakan utk propaganda.
   Tdk dpt dibantah scr efektif hanya dg menggunakan
    penjelasan yg rasional.
   Desas-desus yg berlangsung lama & diterima sbg
    kebenaran bisa menjadi legenda.
                        PANIK
       (Horton & Hunt, Smelser, Kornblum, Light, Keller)

   Kondisi emosional yg diwarnai olh keputusasaan &
    ketakutan yg tdk terkendali, disertai penyelematan
    diri scr kolektif yg didasari olh sikap histeris.
   Terjadi pd pok yg mengalami keletihan kr tekanan
    jiwa (stress) sesaat atau berkepanjangan, berada
    dalam keadaan sangat berbahaya & hanya memiliki
    kemungkinan membebaskan diri scr terbatas.
   Setiap orang menempuh cara utk melindungi dirinya
    sendiri.
   “Kepemimpinan” sangat diperlukan dlm suasana
    panik guna mengorganisasi agr kerjasama; hilangkan
    ketidakpastian dg cara memberi arahan &
    membangun kepercayaan diri.
                PERILAKU KOLEKTIF
(Horton & Hunt, Smelser, Kornblum, Light, Keller)

   Tindakan yg dilakukan scr bersama olh sejumlah orang,
    bersifat temporer (tdk bersifat rutin), tdk terorganisasi.
    Cenderung tdk terkendali.
   Sebagai tanggapan atas rangsangan tertentu atau dipicu olh
    suatu rangsangan yg sama (peristiwa, benda, ide), sangat
    dimungkinkan merusak dan berlaku kriminal.
   Contoh : Kerumunan berubah menjadi penjarahan.
   Penjarahan di New York – 1977, Los Angeles – 1992, 10 Mei
    1963 di Bandung, 13-15 Mei 1998 di Jakarta.
   Perlu disiapkan teknik pengendalian kerumunan.
               GERAKAN SOSIAL
        (Horton & Hunt, Smelser, Kornblum, Light, Keller)

   Perilaku   masa    yang   melakukan   kegiatan   secara
    berkesinabungan      untuk menunjang atau menolak
    kebijakan yg dianggap merugikan masyarakat atau
    kelompok.
   Awal mula gerakan dilakukan olh suatu kelompok yg
    merasa tdk puas thd suatu keadaan; pribadi kecewa;
    penyaluran kegagalan; atau mereka yg merasa hidup
    kurang berarti.
   Semula bentuk gerakan tidak terorganisasi, terarah dan
    terencana selanjutnya terorganisasi.
   Contoh: Gerakan demo, gerakan ekspresif, gerakan
    utopia, gerakan reformasi, gerakan revolusioner, (KAMI
    1966, Reformasi 1998).
   Faktor pendorong: kemiskinan, ketidakadilan, korupsi yg
    parah, kekejaman, konsumerisme, individualisme, gila
    materi & jabatan, hedonisme dll
             CIVIL DISOBEDIENCE
    (Horton & Hunt, Smelser, Kornblum, Light, Keller)

   Pembangkangan sipil adl penyimpangan hk
    secara umum dan terbuka karena terdorong
    oleh kata hati serta pandangan moral, disertai
    dengan kesediaan menerima sanksi hukum.

   Aksi tsb merupakan teknik paksaan tanpa
    paksaan yang menggunakan tuntutan dr
    sejumlah orang yang rela menderita demi
    menegakkan suatu pandangan moral.
   Pembangkangan sipil disebabkan kr muncul-
    nya kasus-2 yang berkaitan dengan adanya
    perasaan kurang puas atas sistem hukum
    yang tidak adil.
   Aksi ini merupakan tindakan politik yang
    bukan merupakan tindakan kekerasan dengan
    tujuan untuk mengubah hukum atau
    kebijakan pemerintah.
   Pembangkan sipil diilhami oleh pemikiran bhw
    keadilan yg berlaku di masyarakat hanya
    untuk golongan tertentu saja dan kurang
    memperhatikan golongan yang lain.
   Pembangkangan sipil bisa mencapai tuntutan
    yang dikehendaki apabila memiliki disiplin diri
    yg kuat dari para pelaku, dan tdk mengarah
    ke tindakan kekerasan.

   Cara ini umumnya berlaku di negara-negara
    demokrasi di mana para pelaku telah memiliki
    kesadaran cukup tinggi dlm hidup bernegara.
    Dengan kata lain tuntutannya benar-benar utk
    kepentingan bangsa dan negara.
   Social disobidience = Paksaan tanpa kekerasan
    (nonviolent coercion) sbg teknik perlawanan
    (non resistance) atau perlawanan pasif (pasif
    resistance).
   Sasarannya ialah membangkitkan perasaan
    simpati masyarakat dan mempermalukan partai
    dominan agar partai dominan mau membuat
    kelonggaran.
   Teori dasar: ketidakpuasan (discontent theory),
    ketidakmampuan menyesuaikan diri
    (malajusment theory), kesenjangan (deprivasi).
 HUKUM DALAM
KONTEKS POLITIK
                       ALUR PIKIR

Falsafati                 Social contract                       Socio legal

 Filsafat                 Status Naturalis                   Negara + Gereja

 Ideologi                Homohomoni lupus                     Ekspansi Raja

Demokrasi                 Social contract                    Negara ≠ Gereja

            Thomas Hobbes                                      Sekularisasi
                                        John Locke

            Non HAM/Totaliter          HAM/Demokrasi            Demokrasi

                                        Konstitusi
                                     Kedaulatan Hukum


                    Perlindungan HAM                 Pembatasan kekuasaan
                                                      Kekuasaan Residu HAM
                                                      Pembatasan
                                    KONSTITUSI

        Dasar pembentukan lembaga  constituir

        Dasar-dasar aturan main politik untuk
         menegakkan HAM dan membatasi
         kekuasaan dalam negara.




(Baca Hans Kelsen Teori Umum Hukum dan Negara)
                         KEDAULATAN HUKUM
   Kedaulatan hk pd dasarnya merupakan kelanjutan dp
    kedaulatan rakyat.
   Hukum berdaulat kr sifatnya imperatif (tanpa diterima olh
    rakyatpun hk tetap berlaku, Hans Kelsen).
   Hukum berdaulat kr bersumber pada kesadaran hk rakyat.
   Hukum yg baik adl hukum yg dibuat oleh penguasa diterima
    olh rakyat kr mencerminkan harapan rakyat.
   Dalam kenyataan hal itu sulit terjadi sebab melalui alih-alih
    pelembagaan hukum terdapat beberapa lembaga yang
    mempengaruhi

(Baca Hans Kelsen Teori Umum Hukum dan Negara)
                 ALIH-ALIH PELEMBAGAAN HUKUM
                        GOVERNMENT


                                                                              POLITIK (SUBYEKTIVASI)
                         RULE MAKING
                         INSTITUTION
     FEED BACK




                                                                   STATE
                                                                    Rule      EKONOMI (INTERNALISASI)
                                                                 Occupation
                         RULE MAKING
                         INSTITUTION

                                                                              HUKUM (OBYEKTIVASI)

                         ALL OTHER SOCIETAL
                         ALL PERSONAL FORCE


(Baca Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum. B.R. Rijkschroeff)
 Konsep Kedaulatan Tradisional
Kedaulatan dalam perspektif tradisional selalu
berkaitan dengan institusi yang bernama
“negara”. Kedaulatan negara
berwujud sebagai “hak kemerdekaan dan
otoritas untuk mengatur urusan domestik”.
Pemerintah sebuah negara baik itu negara
demokratis maupun negara otoriter berfungsi
sebagai pengambil keputusan tertinggi dari
penyelenggaraan negara, termasuk dalam
mengendalikan sumberdaya alam maupun
manusianya.
              Kritik Terhadap :
        Konsep Kedaulatan Tradisional
Kekuatan pasar global makin mudah menembus perbatasan
negara dan mempengaruhi perekonomian nasional dengan cara
yang tidak dapat diperkirakan, masalah lingkungan hidup,
pemanasan global, sistem komunikasi, krisis nuklir, terorisme,
perdagangan obat bius dll.
Pengembangan norma-norma universal seperti perlindungan atas
hak asasi manusia serta hukum-hukum kemanusiaan internasional
menjadi nilai universal yang diadopsi oleh banyak negara. Tahun
1992 Boutros Boutros Ghali menyatakan bahwa “masa
kedaulatan yang absolute dan eksklusif telah lewat. Teorinya tidak
pernah sesuai dengan kenyataan”.
Ketiga kemampuan negara dalam memonopoli dan mengelola alat-
alat kekerasan seperti militer dan polisi ternyata sangat terbatas,
terbukti pada menjamurnya satuan-satuan pengamanan swasta
pada sektor-sektor tertentu
         Pergeseran Paradigma
              Kedaulatan
         KAUM REALIS               KAUM LIBERAL
    Melihat Kedaulatan Negara    Melihat Kesejehteraan
     sebagai harga mati yang     Individu lebih utama,
       harus dipertahankan      dan untuk itu kerjasama
     dengan kekuatan militer      lintas negara lebih
                                     dikedepankan




 HOME LAND SECURITY & HUMAN SECURITY



BERAKHIRNYA KEDAULATAN NEGARA ABSOLUT
Konsep Kedaulatan Kaum Realis

Kaum realis berpendapat bahwa manusia atau
sebuah entitas sosial harus berjuang untuk
mempertahankan hidupnya, dengan demikian
“negara” adalah objek primer (pokok) yang
harus dipertahankan kedaulatannya, dalam
proses mempertahankan kedaulatan tersebut
instrumen utama yang digunakan adalah
kekuatan militer.
Konsep Kedaulatan Kaum Liberal

Kaum liberal percaya bhw manusia baik secara
individu maupun kelompok selalu memiliki saling
ketergantungan satu sama lain, mereka butuh
interaksi dan suatu sistem sosial yang manjamin
interaksi itu, menurut mereka masyarakat
negara harus dikedepankan pemenuhan hak-
haknya, dan proses pemenuhan inilah yang
kemudian menjadi sebuah proses kooperatif
antar individu maupun kelompok.
      Negara dan Individu

Munculnya pengakuan terhadap
bangsa dengan diberi tanggungjawab
untuk menjamin Hak-hak Asasi
Manusia tanpa bisa mengurangi
dalam kadar apapun dan dlm waktu
kapanpun.
                        PEMBIDANGAN HUKUM


  Hukum Publik                                                    Hukum Privat
                                                 Quasi               Hk. Waris
       Hk. Tata Negara
                                                                     Hk. Keluarga
Hk. Administrasi Negara                     Hk. Ketenagakerjaan
             Hk. Pidana                                              Hk. Pribadi
                                                 Cyber Law
                                                                     Hk. Harta Kekayaan
                                             Hk. Perlindungan
                                                 Konsumen
                                                Arbitrase dll


(Baca Hans Kelsen Teori Umum Hukum dan Negara)
                         MODEL HUKUM (Donald Black)
    KOMPONEN                              YURISPRUDESIAL         SOSIOLOGICAL

       Fokus                             Peraturan-Peraturan     Struktur Sosial
       Proses                            Logika                  Perilaku
       Cakupan                           Universal               Bervariasi
       Perspektif                        Partisipan              Pengamat
       Kegunaan                          Praktis                 Alamiah
       Tujuan                            Pengendalian            Keseimbangan


        PENGEMBANGAN HK TDK TERLEPAS DR ASPEK NORMATIF DAN
     SOSIOLOGIS. DALAM KENYATAAN KEDUA MODEL TSB SALING TERKAIT,
      SALING MELENGKAPI, DAN SALING MEMBERIKAN SUMBANGAN DLM
                              APLIKASI
(Baca Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum. B.R. Rijkschroeff)
               SISTEM HUKUM (Friedman)
    Adl seperangkat prasarana hukum yg meliputi sub-
    stansi hk, struktur hukum, & budaya hukum
   Substansi hukum terdiri dr : aturan, norma, & pola
    perilaku (hk yg tertulis & hk yg berlaku – hidup dalam
    masyarakat).
   Struktur Hukum terdiri dr : tatanan daripada elemen
    lembaga hukum (kerangka organisasi & tingkatan dr
    lembaga kepolisian, kejaksaan, kehakiman,
    pemasyarakatan, kepengacaraan).
   Budaya hukum terdiri dr : nilai-nilai, norma-norma &
    lembaga-lembaga yg menjadi dasar daripada sikap
    perilaku hamba hukum.
               RAGAM SISTEM HUKUM
                  (Eric L. Ricgard)
   Civil law (Eropa Kontinental) : hukum berdasarkan kode
    sipil yg terkodifikasi.
   Common law (Anglo Saxon) : hukum berdasarkan
    kebiasaan.
   Islamic Law (Timur Tengah) : hukum berdasarkan
    Syariah Islam yg bersumber dari Al-Quran & Hadis.
   Socialist law : hukum yg mendasari kepentingan umum.
   Far East law (Timur Jauh) : hukum berdasarkan
    perpaduan antara civil law, cammon law, dan hukum
    Islam.
1.        Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law)
                   Dari Romawi berkembang ke Jerman, Belanda, Perancis, Italia, Indonesia
                   Bahwa hukum itu memperoleh kekuatan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk
                   undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Kepastian hukumlah yang
                   menjadi tujuan hukum, dapat terwujud apabila segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup
                   diatur dengan peraturan tertulis.
                   Adagium: “tidak ada hukum selain undang-undang”. Dengan kata lain, hukum selalu diidentikkan
                   dengan undang-undang.
                   Hakim dalam hal ini tidak bebas dalam menciptakanhukum baru, karena hakim hanya menerapkan
                   dan menafsirkan peraturan yang ada berdasarkan wewenang yang ada padanya. Putusan hakim
                   tidak dapat mengikat umum tetapi hanya mengikat para pihak yang berperkara saja.
                   Hukum digolongkan menjadi dua bagian utama yaitu:
                         Hukum Publik: Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana
                         Hukum Privat: Hukum Perdata, Hukum Dagang
2.        Sistem Hukum Anglo Saxon (Common Law)
                   Dianut negara-negara anggota persemakmuran Inggris, AS, Kanada, Amerika Utara.
                   Bersumber pada putusan hakim/putusan pengadilan/yurisprudensi. Putusan-putusan hakim
                   mewujudkan kepastian hukum, maka melalui putusan2 hakim itu prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah
                   hukum dibentuk dan mengikat umum.
                   Hakim berperan besar dalam menciptakan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tata kehidupan
                   masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang luas untuk menafsirkan peraturan2 hukum dan
                   menciptakan prinsip2 hukum yang baru yang berguna bagi pegangan hakim2 yang lain dalam
                   memutuskan perkara sejenis.
                   Asas doctrine of precedent, hakim terikat pada prinsip hukum dalam putusan pengadilan yang
                   sudah ada dari perkara-perkara sejenis.
                   Hukum digolongkan menjadi dua bagian utama yaitu hukum publik dan hukum privat.
3.        Sistem Hukum Adat
                   Bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta
                   dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya.
                   Sifat: tradisional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyang.
4.        Sistem Hukum Islam
                    Bersumber pada Al Qur’an, Sunnah Nabi, Ijma dan Qiyas.
 Baca   buku Hans Kelsen, Teori Umum Hukum dan Negara.
                               PELEMBAGAAN HUKUM



    WORKING SYSTEM                             PRANATA HUKUM            TATA HUKUM
                                                 Subyek Hukum       Eropa Kontinental (Civil Law)
    Struktur Hukum                               Masyarakat Hukum   Anglo Saxon (Common Law)
    Substansi Hukum                              Peranan Hukum      Hukum Publik
    Budaya Hukum                                 Peristiwa Hukum    Hukum Privat
                                                 Hubungan Hukum
                                                 Obyek Hukum




Baca   buku Hans Kelsen, Teori Umum Hukum dan Negara.
                               WORKING SYSTEM

  Substansi Hukum                          Struktur Hukum                   Budaya Hukum
Substansi hukum merupakan isi            Struktur hukum merupakan        Budaya hukum ini terkait dengan
dari hukum itu sendiri, artinya isi   pranata hukum yang menopang        profesionalisme para penegak
          hukum tersebut harus         sistem hukum itu sendiri, yang    hukum dalam menjalankan
       merupakan sesuatu yang             terdiri atas bentuk hukum,     tugasnya, dan tentunya
   bertujuan untuk menciptakan           lembaga-lembaga hukum,          kesadaran masyarakat dalam
  keadilan dan dapat diterapkan        perangkat hukum, dan proses       menaati hukum itu sendiri
             dalam masyarakat.               serta kinerja mereka.
                        Misal : UU




               Lembaga Eksekutif            Lembaga Legislatif          Lembaga Yudikatif
                                 PRANATA HUKUM


                                                  3. Peranan Hukum
1. Subyek Hukum                                        Terdiri dari hak (fakultatif) dan kewajiban
     Adalah pengemban hak dan kewajiban.               (imperatif).
     Siapa saja? Orang pribadi dan badan
     hukum                                        4. Peristiwa Hukum
                                                  Merupakan perbuatan hukum yaitu segala
2. Masyarakat Hukum                               perbuatan yang dilakukan seseorang untuk
Kumpulan dari subyek hukum di dalam suatu         menimbulkan hak dan kewajiban
masyarakat sebagai suatu sistem yang teratur
dan hukum yang tercipta dalam hubungan            5. Hubungan Hukum
dengan masyarakat itu sendiri, bersifat abstrak   Bisa sederajat, timbal baik, dan timpang
dan memerlukan adanya relation and
communication.                                    6. Obyek Hukum
                                                  Segala sesuatu yang berguna bagi subyek
                                                  hukum, meliputi: materiil dan immateriil
 (Baca Hans Kelsen Teori Umum Hukum dan Negara)
                                     TATA HUKUM
   Eropa Kontinental – Ngr Hk adl ngr yg berdiri di atas hk
    yg menjamin “keadilan” kpd wrg ngr nya (Aristoteles)
   Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya
    kebahagiaan hidup utk wrg ngr, dan sbg dasar dp
    keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kdp setiap
    manusia.
   Paham laissez faire laissez aller – biarlah setiap warga
    masyarakat menyelenggarakan sendiri kemakmurannya
   Dua unsur pokok ngr hukum (Imanuel Kant) :
    1. Perlindungan thd HAM.
    2. Adanya “pemisahan kekuasaan”
   Tipe Ngr Hk : Ngr Kesejahteraan (welfare State)
(Baca Hans Kelsen Teori Umum Hukum dan Negara)
                                   RULE OF LAW
   Anglo Saxon– tdk mengenal ngr hk tetapi yang
    dikenal adl “the rule of law” = pemerintahan olh
    hukum (Dicey), kelanjutan dr ajaran John Locke.

   Tiga unsur rule of law :
    1. Supremacy of the law.
    2. Equality befor the law (kddkn sama didpn hk)
    3. Hak asasi tdk bersumber pd konstitusi/UUD
    (penegasan)ttp sdh ada sejak manusia dilahirkan
(Baca Hans Kelsen Teori Umum Hukum dan Negara)
                   LEMBAGA NEGARA
Lembaga negara adl lembaga pemerintahan atau Civilizated
Organization, dimana lembaga tersebut dibuat oleh negara, dari
negara, dan untuk negara yg bertujuan untuk membangun negara
itu sendiri.
Jenis & tugas lembaga negara antara lain adl :
1. Menjaga kestabilan atau stabilitas keamanan , politik ,
   hukum , ham , dan budaya
2. Menciptakan suatu lingkungan yang kondusif , aman ,
   dan harmonis.
3. Menjadi badan penghubung antara negara dan
   rakyatnya
4. Menjadi sumber insipirator dan aspirator rakyat
5. Memberantas tindak pidana korupsi , kolusi , maupun
   nepotisme
6. Membantu menjalankan roda pemerintahan negara
                        LEGITIMASI
• Legitimasi diartikan sbg seberapa jauh masyarakat mau menerima
& mengakui kewenangan, keputusan atau kebijakan yang diambil
oleh seorang pemimpin atau suatu lembaga.
• Dalam konteks legitimasi, hubungan antara pemimpin &
masyarakat yang dipimpin lebih ditentukan oleh “keputusan
masyarakat” untuk menerima atau menolak kebijakan yang diambil
oleh sang pemimpin.
• Legitimasi dpt diperoleh dengan berbagai cara yang
dikelompokkan dalam tiga kategori yakni secara simbolis, prosedural
atau material.
• Max Weber mendefinisikan tiga sumber untuk memperoleh
legitimasi yaitu: tradisional, karisma dan legal/rasional.
Tipe legitimasi yaitu: legitimasi tradisional, legitimasi ideologi,
legitimasi kualitas pribadi, legitimasi prosedural & legitimasi
instrumental.
                           IDEOLOGI
Istilah ideologie dicetuskan oleh filsuf Perancis, Antoine Destutt de
Tracy (1796) sebagai ilmu tentang pikiran manusia yang mampu
menunjukan arah yang benar menuju masa depan. Jadi semula
ideologi adalah ilmu seperti juga biologi, psikologi, fisika dll. Dari
semacam ilmu atau kajian ideologi bergeser menjadi paham, doktrin,
atau “keimanan”.
Ideologi bisa digunakan utk mempersatukan rakyat suatu ngr, atau
digunakan pemerintah utk membenarkan status quo, bisa juga
digunakan olh pembaharu utk mengubah haluan ngr, atau digunakan
pemberontak utk menyerang status quo.
Mannheim (1922) menyatakan bahwa, tiap pemikiran sosial tidak
pernah merupakan suatu refleksi yang netral melainkan selalu
berhubungan dengan situasi sosial sang pemikirnya, dengan
perkataan lain tiap ide sosial politik itu selalu bersifat ideologis.
   Munculnya kebutuhan masyarakat akan ideologi sbgway of life
    dijelaskan oleh C. Geertz (1994) dalam dua teori, yaitu teori
    kepentingan tentang ideologi (the interest theory) dan teori
    ketegangan tentang ideologi (the strain theory). Menurut teori
    yang pertama ideologi adalah topeng atau senjata yang
    dipergunakan untuk mengejar keuntungan, khususnya kekuasaan.
    Sedang menurut teori kedua ideologi adalah obat untuk
    mengobati ketidakseimbangan sosio-psikologis, atau untuk
    menghindari kecemasan.
   Pada masa sebelum Freud, ideologi adalah konsep yang
    dihubungkan dengan ”kesadaran”. Namun setelah ada pengaruh
    dari Sigmund Freud (1957 ke dalam ilmu-ilmu sosial, ideologi lebih
    dihubungkan dengan ”alam bawah sadar”.
                                          KEKUASAAN

   Di negara demokrasi, kekuasaan adalah ditangan rakyat, jalan
    menuju kekuasaan selain melalui jalur birokrasi biasanya
    ditempuh melalui jalur partai politik. Dlm hal ini partai politik
    berusaha merebut konstituen dalam masa pemilu.
   Kekuasaan politik adl kemampuan untuk membuat masyarakat
    dan negara membuat keputusan yang tanpa kehadiran kekuasaan
    tersebut tidak akan dibuat oleh mereka.
   Kekuasaan politik tidak berdasar UU tetapi merupakan suatu
    kerangka hukum yang berlaku sehingga bisa menjadi dasar bagi
    penggunaan kekuasaan yang konstitusional.
   Variasi yang dekat dari kekuasaan politik adalah kewenangan
    (authority), yaitu kemampuan atas dasar hukum atau mandat
    yang diperoleh dari negara untuk membuat orang lain melakukan
    suatu. Contoh, seorang polisi yang menghentian mobil di jalan
    tidak berarti dia memiliki kekuasaan tetapi dia memiliki
    kewenangan yang diperolehnya dari UU Lalu Lintas, sehingga bila
    seorang pemegang kewenangan melaksankan kewenangannya
    tidak sesuai dengan mandat peraturan yang ia jalankan maka dia
    telah menyalahgunakan wewenangnya, dan untuk itu dia bisa
    dituntut dan dikenakan sanksi.
   Kekuasaan politik berdasarkan paham Trias politika menganut
    bentuk “pemisahan kekuasaan” (separation of power), sedangkan
    pd negara integralistik menganut “pembagian kekuasaan”
    (distribution of power).
   Kekuasaan cenderung korup adalah ungkapan yang sering
    terdengar (Power tends to corrupct). Apa benar?? Memang belum
    tentu benar.
   Lenski (1966) menjelaskan, besarnya kekuasaan dalam suatu
    hubungan sangat tergantung pada penyebaran ”ketergantungan”
    dan ketersediaan jalan untuk ”melepaskan diri” (ceteris paribus
    atau hub yg tdk memperhatikan yang lain-lain). Semakin besar
    ketidakseimbangan dan semakin sulit pelepasan diri, maka
    semakin banyak tindakan yang tidak memperhatikan kepentingan
    diri sendiri dalam upaya pengeloalaan sumber-sumber yang ada,
    akibatnya kekuasaan yang terlibat di dalam hubungan itu juga
    menjadi semakin besar.
                         DEMOKRASI
   Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan
    suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat
    (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh
    pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah
    prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik
    negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam
    tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan
    berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran
    dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan
    agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling
    mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

   Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di
    Athena kuno pada abad ke-5 SM. Istilah ini telah berubah sejalan
    dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad
    ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem "demokrasi" di
    banyak negara.
   Demokrasi merupakan pemerintahan banyak orang – orang yg
    dipilih scr bebas – masalahnya adl bagaimana bisa
    mendapatkan yg orang-2 berkualitas.
   Tdk sekedar mll sistem pemilu yg baik tetapi juga sistem
    kepartaian yg sesuai/tepat (patronase partai – partai kompetitif)
   Demokrasi ф Liberalisme ф Individualisme – setiap
    orang/individu diberi olh Yang Maha Kuasa hak hidup,
    merdeka,kebahagiaan (Tri Tunggal).
             Tiga Macam Demokrasi
   Demokrasi kompetitif (competitive democracy) - kompetisi
    bebas dan terbuka berbagai elemen masyarakat untuk
    menjadi dominan dalam politik sebuah negara.
   Demokrasi partisipatoris (participatory democracy) -
    keterwakilan yang adil dari semua elemen masyarakat dan
    partisipasi yang seluas-luasnya
   Demokrasi dialogis (discourse or dialogue democracy) -
    semua anggota masyarakat memiliki hak dan kemampuan
    untuk berdialog dalam rangka mengelola kehidupan mereka
    bersama.
   Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitan kekuasaan suatu
    negara (prinsip Trias Politica) yang diperoleh dari rakyat yang
    harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
    Prinsip Trias Politika ini sangat penting untuk diperhitungkan
    ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah
    (eksekutif) yang begitu ”besar” ternyata tidak mampu untuk
    membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan
    kekuasaan ”absolut” pemerintah seringkali menimbulkan
    pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.
   Negara Demokrasi menurut Hans Kohn (1968) :
    1. Negara demokrasi tdk merdeka – USSR (dahulu), RRC. Lahir
    karena tradisi kebebasan yg dialami masyarakat selama
    sejarahnya kecil sekali.
    2. Negara demokrasi merdeka – Inggris, USA. Dlm sejarah
    terdapat suatu masa dimana masyarakat mulai menuntut
    kebebasan secara penuh.
   John Dewey (1974) – demokrasi adl hasil dr suatu perkembangan
    yg tergantung pd tingkat kesadaran (faham yg penuh dr
    masyarakat), & kebutuhan dlm menyelesaikan berbagai
    persoalan yg dihadapi oleh suatu bangsa.
   Demokrasi bukan ready made concept, melainkan philosofy of
    education, sikap & jiwa yg hrs ditemukan, dicari olh setiap
    generasi di setiap saat & setiap waktu. Demokrasi hanyalah “alat”
    untuk mencapai suatu tujuan, yaitu memperbaiki nasib rakyat
    secara luas, bukan tujuan itu sendiri.
   Sulitnya mewujudkan demokrasi bisa disebabkan karena jalannya
    suatu pemerintahan belum efektif dan sikap demokrasi pada
    masyarakat belum tumbuh secara meluas. Dalam hal ini faktor
    “pendidikan” belum menghasilkan “kesadaran demokrasi”
    (kecapakan utk menyatakan “ya” atau “tidak” pd masalah & saat
    yg tepat).
   Hambatan-2 Dlm Mewujudkan Dekorasi.
    Politis :
    1. Laissez faire (B. Ratrenau, Cuno & Hoover).
    2. Pengekangan panjang (penjajahan, kerajaan).
    3. Kurang upaya dlm meniadakan kebiasaan-2 yg tidak
       baik, juga memperbaiki elemen-2 ketata-negaraan yg
       dinilai usang atau tidak sesuai.
    4. Nasionalisme masih merupakan sammelbegrift
      (pengertian cakupan).
    5. UUD belum mengalami perlakukan semesatinya.

    Sosio-ekonomis :
    1. Bertambahnya jumlah pendudukan yg tinggi & masih
       rendahnya wawasan terhadap industrialisasi.
    2. Sistem & stabilitas ekonomi negara.
Amerika Serikat penganut Trias Politika relatif :
1. Kongres/Senat    - legislatif
2. Presiden         - eksekutif
3. Mahkamah Agung - Yudikatif
• Pres dpt memveto/tolak UU yg dibuat Kongres.
• MA dpt menguji UU yg dibuat oleh Kongres
• Kongres dpt mengimpeach/memecat Presiden bila
   melanggar hk, ham.
• Pres dg persetujuan Senat (2/3 anggota) mengangkat
   Jaksa Agung
• MA dpt menarik Presiden ke muka Pengadilan jika
   Presiden melanggar UU.
Inggris penganut Trias Politik :
1. Parlemen (pembuat UU) dpt menjatuhkan Perdana
   Menteri (berdasarkan Kep Pemerintah/eksekutif)
2. Perdana Menteri dpt membubarkan Parlemen (House
   of Common usul ke Ratu).
3. MA dpt menguji UU yg dibuat oleh Parlemen.
4. Perdana Menteri dg persetujuan Parlemen angkat
   Jaksa Agung.
Perancis tidak menganut Trias Politika :
• Parlemen dpt dibubarkan oleh Presiden, stlh konsultasi
   dg Perdana Menteri & Ketua Dewan Nasional (Parlemenm).
2. Presdien dpt diajukan ke Pengadilan atas hasil penelitian
   dr Dewan Nasional.
3. Presiden merupakan Ketua MA
4. Dewan Nasional meneliti/uji UU yg akan disahkan Parlemen
5. Dewan sosial ekonomi dpt memeriksa rancangan UU
              UUD 1945

 Perdebatan ideologi di BPUPKI (I)
 Yamin, 29 Mei = Lisan + Tulisan
 Hilangnya usul 30 Mei
 Soepomo, 31 Mei = Integralistik
 Soekarno, 1 Juni = Pancasila
 Panitia 9 / 22 Juni = Piagam Jakarta
 Pengesahan di BPUPKI (II) 10 – 16 Juli 1945
 Pengesahan di PPKI 18 Agustus 1945.
          PAHAM PRISMATIKA

 Fred W. Riggs, “Administration in
  Developing Countries”: Prismatik

 Pancasila = Modus Vivendi
 Monodualis = Individualisme vs Komunalisme
 Negara Hukum = Rechtsstaat dan RoL

 Theokrasi dan sekularisme.
            BEBERAPA MISTERI
 Pidato & usul tertulis Yamin
 “Diragukan”  Hatta dan Roeslan Abdulgani
 Buku Yamin, “Naskah Persiapan UUD” (sambutan Soekarno,
  terbit tahun 1957)
 Agak tak masuk akal: lisan dan tertulis, isi beda, pendek/
  panjang; kalau ada yang tertulis tentu ada sejak pagi.

 Pancasila = produk Panitia 9
 Beda filosofi (Bung Karno)
 Tak logis usul dua kali tapi beda (Yamin)
 Tak pernah diterima resmi (Soepomo).
 Hasil kerja bersama sebagai modus
  vivendi/prismatika/kompromi.
 Disepakati 10 – 16 Juli 1945
 16 Agustus 1945 Rengasdengklok (proklamasi mini)
 17 Agustus 1945 proklamasi resmi
 18 Agustus 1945 pencoretan 7 kata ?, pengesahan
 Peran Hatta didatangi orang Indonesia Timur
 Sikap 4 tokoh Islam (Ki Bagoes, Kasman, Wahid Hasyim, A. Hassan)

 Misteri Alasan Hatta
 Siapa orang dari Timur?
 Kesaksian Maeda (1995)
 Catatan BJ Bolland

 Yang resmi mengikat “18 Agustus”
 Blessing indisguised = Menjadi pengikat.
 MISTERI PENJELASAN UUD 1945

 Tak pernah ada dalam sidang BPUPKI - PPKI
 Masuk dalam LN No. 7 Tahun II/1946
 Jadi lampiran Dekrit Presiden = Kepres No.
  150/1959
 Tak umum UUD ada penjelasan
 Isi penjelasan kurang sinkron dengan isi.
                           PERKEMBANGAN INDONESIA
     INDONESIA 1945 - 1965                                                INDONESIA 1965 - 1998
UNI SOVYET                         BLOK BARAT

            Negara Indonesia                                          Nasionalis                     Eks Tapol/
                                                                         kiri                          Napol
                                     Eks
        Eks                       komprador
     pemberontak                   Belanda

                                                    Intelektual kritis/                                       Ekstrem
                                                     Ekstrem tengah                    Negara
       Komunis                  Rakyat eks daerah                                     Pancasila                kanan
         PKI                     Jajahan Belanda                                     Soeharto dg
                                                                                      Kendaraan
                                                                                      Golkar &
                                                                                     Dwi Fungsi
       Nasionalis                                                                       ABRI
                                 Pok agama
         PNI
                                PSI / Masyumi            Ekstrem                                               GPK/
                                                           kiri                                             Pok Separatis


                   Bangsa Indonesia
  Soekarno merangkul slrh elemen ke dlm Negara RI                     Anti Pancasila &
                                                                       Pembangunan
                                                                                                   WNI keturunan
  (Nasionalis, agama, komunis, eks KNIL/PETA, pok
      Timur Asing, rakyat Papua, slrh masy adat)
                 pendekatan fungsional
     REFORMASI KONSTITUSI
 UUD 1945 lahirkan otoriterisme (hasil
  penelitian)
 1945  1959  Demokratis (ditinggalkan/
  diganti)
 1959  1966  otoriter (diberlakukan)
 1966  1998  otoriter (diberlakukan).
    DEMOKRATIS SAAT TAK BERLAKU

 Penyebab otoriterisme
 Executive heavy
 Multi Interpretable
 Besarnya atribusi kewenangan
 Terlalu percaya pada semangat orang.
  ALASAN-ALASAN PERUBAHAN
 Sejak semula dimaksudkan sementara
a. Pidato Soekarno 18 Agustus 1945
b. Isi Aturan Tambahan
 Agar dibuat oleh wakil rakyat, bukan yang
  ditunjuk oleh negara
 Teori resultante KC Wheare.
a. Produk Poleksosbud waktu dan tempat tertentu
b. Kesepakatan politik ≠ benar/salah, baik/buruk
c. Poleksosbud berubah, konstitusi berubah.
KEMAJEMUKAN MASYARAKAT DI INDONESIA




                      VERTIKAL    PENGHASILAN
                                   PENDIDIKAN
                                   PEMUKIMAN
                                  KEDUDUKAN
                                 SOSIAL POLITIK




     HORISONTAL


       ETNIK/RAS
         AGAMA
         BAHASA
     ADAT ISTIADAT
      ASALTERITORI
     SIKAP PERILAKU
                            STRATIFIKASI SOSIAL
            STRATA MASYARAKAT                                 PARADIGMA KELAS


                        ELIT PENGUASA

                                                                       SEKARANG/BESOK
                          POK SILIBRITI                                MAKAN SIAPA?



                         POK BIROKRASI



                      KAUM PROFESIONAL



                       TENTARA, POLISI                                 SEKARANG/BESOK
                                                                       MAKAN DI MANA?



               KAUM INTELEKTUAL, PEGAWAI NEGERI



                     RAKYAT KEBANYAKAN                                 SEKARANG/BESOK
                                                                       MAKAN APA?


RAKYAT MISKIN KOTA, BURUH, PETANI, MASY ADAT, SUKU TERASING            APA BESOK MASIH
                                                                       BISA MAKAN?
                        POTENSI KOFLIK

                                LAHAN, HUTAN, MINERAL – PASAR/DISTRIBUSI –
PERBEDAAN AKSES THD             BANK, KESEMPATAN BERKUASA, PENGANGGURAN,
SUMBER EKONOMI                  KEMISKINAN, PERLINDUNGAN POLITIK




PERLUASAN BATAS-                BAHASA, PEMUKIMAN, SI,BOL PUBLIK, UPACARA
BATAS BUDAYA                    PUBLIK, KESENIAN, ETIKET, KEBIASAAN




                                AGAMA (MUNCUL DLM BENTUK IDEOLOGI POLITIK/
PERTENTANGAN IDEOLOGI           BUDAYA/ETNIK, MONOPOLI EKONOMI), POLITIK
POLITIK & AGAMA                 (MEMPERKUAT SEGREGASI/KELANGGENGAN KEPT
                                EKONOMI)




KETIDAKBERESAN DALAM
PENYELENGGARAAN                ANTI DEMOKRASI, KKN, KETIDAKADILAN,, PENGUASAAN
NEGARA                         ALT PROD OLH ELIT EKONOMI, PENINDASAN EKO/MIL,
                               PELANGGARAN HAM, EXTRA YUDICIAL, PEMBERIAN
                               PREVILAGE PD KAUM ELIT, IMPUNITAS, PENCULIKAN,
                               PEMBUNUHAN THD AKTIVIS.
                                   POLA KONFLIK

                                           ELIT PENGUASA      SALING INCAR & SALING
                                           &                  MENJATUHKAN JABATAN
                                                              POWER PLAY
                      STATE                ANGGOTA PARLEMEN



                                          PENGUSAHA           JEGAL-JEGALAN, SALING
                                          KELAS ATAS          & SEROBOT JALUR




                                          KAUM PROFESIO-         BEREBUT REJEKI
                  TENTARA & POLISI        NAL



                                                              BEREBUT LAHAN BISNIS
                                          TENTARA & POLISI    (BACKING DLL)


    KELOMPOK
      KRITIS                                                     CARI PELUANG &
                                          POK INTELEKTIAL
 ANGG PARLEMEN                                                   LIMPAHAN REJEKI
                                          & KELAS MENENGAH
POK PROFESIONAL
                                          BAWAH
   INTELEKTIAL
   MAHASISWA
                   CIVIL SOCIETY                              -PENGHAKIMAN MASSA
                                          RAKYAT              -TAWURAN
                                          KEBANYAKAN          -BEREBUT LAHAN
                                                              -PERANG SUKU/ETNIK
          REFORMASI BENAR
         TAPI TAK SEMPURNA
 Karena kompromi dengan yang tak setuju
  sehingga harus ada kesepakatan dasar yang
  restriktif
 Waktunya jauh lebih lama
 Sosialisasinya tidak jelas kurang meluas.
   Mengundang pakar secara sporadis
   Kurang kunjungan ke kampus-kampus
   Tidak ada Uji kesahihan ke daerah-daerah
   Lamban komparasi ke luar negeri
     LATAR BELAKANG (MASA LALU)
   Banyak UU yang bermasalah tapi tak ada judicial review.
   Presiden dijatuhkan hanya dengan alasan politik
    (impeachment)
   Konflik antarlembaga negara atau lembaga pemerintah
    hanya diselesaikan di bawah kewibawaan Presiden atau
    melalui administratief beroep.
   Sengketa hasil pemilu melalui peradilan biasa yang tak
    begitu jelas.
   Pembubaran parpol melalui MA dengan mekanisme yang
    tak begitu jelas.
      CIVIL LAW
   (Eropa Kontinental)
                               PERGESERAN SISTEM HUKUM
    Peranan ngr dlm
 pembuatan UU dominan
                                           KOMPONEN    CAMMON LAW                CIVIL LAW
     Hk tertulis sbg
      andalan bagi                                    Partisipatif dg         Sentralistik karena
      kepastian hk                                    mengundangkan           pembuatannya lbh
                                          PEMBUATAN   seluas-luasnya          banyak ditentukan
                                                      parmas baik scr         olh lbg-2 ngr trtm
                                                      individu maupun         pemerintah
                                                      kelompok


     ORIENTASI               MASYARAKAT
                                                      Aspiratif,
                                                                              Positivis instrumen
                                                                              talis dlm arti isinya
                                                      memenuhi kehen-         lbh mencerminkan
                                           FUNGSI     dak masyarakat          kehendak atau alt
                                                      yg dkontestasikan       justifikasi atas pro
                                                      scr demokratis          gram yg akan
                                                                              dilakukan pmrth
     CAMMON LAW
      (Anglo Saxon)                                                           Interpretatif krn
  Hk tertulis & konvensi                              Limitatif karena        hanya memuat
                                                      memuat kttn prin-       mslh-2 pokok utk
  Mendapat tempat yg                                  sip scr rinci & ketat   ditafsirkan dg prtn
          penting                          PELUANG    shg tdk dpt diinter-    rendah yg dibuat
Hakim dpt membuat hk mll                              pretasikan scr sepi-    olh pemrth, dmn
                                                      hak olh pmrth,          interpretasi seke-
 Vonis-2 tanpa hrs terikat                            kecuali hal-2 teknis    dar menyangkut
       pd hk tertulis                                                         hal-2 teknis
   Keadilan diutamakan
                                STRUKTUR PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
1.   UU No2 Th 1981 Ttg METROLOGI LEGAL
2.   UU No3 Th 1984 Ttg WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
                                                                                     Psl 500KUHP                              BAB XIV         BAB XIV              BAB XIV          BAB V            BAB I               BAB X              BAB XI
3.   UU No5 Th 1985 Ttg PERINDUSTRIAN                                                                   BAB VII               BAB XIX                                                                                                       BAB XII
4.
5.
     UU No15 Th 1985 Ttg KETENAGA LISTRIKAN
     UU No7 Th 1992 Ttg USAHA PERASURANSIAN
                                                             INDUSTRI                UU No12/DRT/                             BAB XIXA        BUKU II              BUKU II          BUKU II          BUKU II             BUKU II
                                                                                                        BUKU II KUHP          BUKU II                                                                                                       BUKU II
6.   UU No1 Th 1995 Ttg PERSEROAN TERBATAS                                           1951                                     KUHP            KUHP                 KUHP             KUHP             KUHP                KUHP               KUHP

1. UU No10 Th 1995 Ttg KEPABEANAN
                                                                          INDEK         PIDANA SENPI                          PIDANA TEROR-CULIK        PIDANA SUS DAG ANAK           PIDANA TIBUM                          PIDANA UPAL
2. UU No32 Th 1997 Ttg PERDAGANGAN BERJANGKA KOMUDITI         EKSIM
3. UU No5 Th 1999 Ttg LARANGAN MONOPOLI & USH TDK SEHAT                    HAKI               PIDANA HANDAK                                   PIDANA BAJAK                                    PIDANA POLKAR                          PIDANA DOKPAL

1. UU No12 Th 1997 Ttg HAK CIPTA
2. UU No13 Th 1997 Ttg PATEN                                   HAKI
3. UU No14 Th 1997 Ttg MEREK                                                               PIDANA SENDAK                                 PIDANA RAS VICE                               PIDANA KAMNEG                               PIDANA PALSU


                                                                                                                                                                                                                             UU No3/71 DIUBAH UU No31/91
UU No24 Th 1994 Ttg LALU LINTAS DEVISA                         FALAS                                                                                                                                      APBN               Ttg KORUPSI
DAN SISTEM NILAI TUKAR                                                                                                                                                                                                       UU No28/99 Ttg PENYELENGG
                                                                                                                                                                                 DANA                                        NEG YG BERSIH/BEBAS KKN
                                                                                                                                                                                PEMERIN
1. UU No7 Th 1992 JO UU No10 Th 1998 Ttg P’BANKAN                                                                                                                                 TAH                                        UU No3/71 DIUBAH UU No31/91
2. UU No23 Th 1997 Ttg BANK INDONESIA
                                                              BANKU                                                                                                                                                          Ttg KORUPSI
                                                                        EKONOMI                                                           CJS                                                         NON APBN               UU No28/99 Ttg PENYELENGG
3. UU No 15 Th 2002 Ttg MONEY LAUNDERING                                                                                                                                                                                     NEG YG BERSIH/BEBAS KKN

1. UU No13 Th 1985 Ttg BEA METERAI
                                                                                                                                                                                                                             UU No3/71 DIUBAH UU No31/91
2. UU No17 Th 1997 Ttg BADAN SEL SENGKETA PJK                 MEJAKAI                                                                                                                                     BUMN               Ttg KORUPSI
                                                                                                                                                                                                                             UU No28/99 Ttg PENYELENGG
3. UU No11 Th 1995 Ttg CUKAI                                                                                                                                                                                                 NEG YG BERSIH/BEBAS KKN

                                                                                           INTERDEP                                                                               DANA
                                                                                                                                                                                                                            UU No3/71 DIUBAH UU No31/91
1.   UU No24 Th 1992   Ttg PENATAAN RUANG                                                                                                                                        NEGARA                                     Ttg KORUPSI
2.   UU No23 Th 1997   Ttg LINGKUNGAN HIDUP
3.   UU No5 Th 1967    Ttg KETENTUAN POKOK KEHUT             SAKMAR                                                                                                                                     SWASTA              UU No28/99 Ttg PENYELENGG
4.   UU No21 Th 1970   Ttg USAHA & PUNGUT HSL HUTAN                                                                                                                                                                         NEG YG BERSIH/BEBAS KKN
5.   UU No5 Th 1992    Ttg BENDA CAGAR ALAM BUDAYA
6.   UU No9 Th 1990    Ttg KEPARIWISATAAN
                                                                        LINGKUNGAN                                                                                                                                          UU No3/71 DIUBAH UU No31/91
1.   UU No2 Th 1961    Ttg KELUAR MASUKNYA TNM & B.TNM                                                                                  KOMISI-2                                                         USAHA
                                                                                                                                                                                                                            Ttg KORUPSI
                                                                                                                                                                                                                            UU No28/99 Ttg PENYELG NEG
2.   UU No6 Th 1967    Ttg KETENT POK TERNAK & B.TERNAK                                                                                                                                                  KECIL              YG BERSIH/BEBAS KKN
3.   UU No5 Th 1990    Ttg LESTARI POKOK SDH & EKOSISTEM     LAMYATI                                                                                                                                                        UU No 9/1995 Ttg USAHA KECIL
4.   UU No9 Th 1985    Ttg PERIKANAN                                                                                                                                          DANA KREDIT
                                                                                                                                                                                                                            UU No3/71 DIUBAH UU No31/91
5.   UU No16 Th 1992   Ttg KARANTINA HWN-IKN-TBH                                                                                                                               BANTUAN                                      Ttg KORUPSI
                                                                                                                                                                                                       KOPERASI             UU No28/99 Ttg PENYELG NEG
1.   UU No3 Th 1951 Ttg BERLAKU UU No29/1948 Ttg WAS BRH                                                                                                                                                                    YG BERSIH/BEBAS KKN
2.   UU No9 Th 1992 Ttg KEIMIGRASIAN                                                                                                                                                                                        UU No 25/1992 Ttg KOPERASI
3.   UU No25 Th 1997 Ttg KETENAGAKERJAAN
4.   UU No22 Th 1957 Ttg PENYELESAIAN PERSELISIHAN BRH
5.   UU No12 Th 1964 Ttg P H K DI PERUSAHAAN SWASTA
6.
7.
     UU No1 Th 1970 Ttg KESELAMATAN NAKER
     UU No3 Th 1972 Ttg TRANSMIGRASI
                                                             NAKERKIM
8.   UU No7 Th 1981 Ttg WAJIB LAPOR NAKER DI PABRIK                                                 PSIKOTROPIKA                                               NARKOTIKA                                          BAHAN BERBAHAYA
9.   UU No3 Th 1992 Ttg JAMSOSTEK

1.   UU No22 Th 1959 Ttg UNDIAN
2.
3.
     UU No2 Th 1989 Ttg SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
     UU No4 Th 1990 Ttg SERAH SIMPAN KIRIMAN CETAK - REKAM
                                                                         NAKER
4.   UU No8 Th 1992 Ttg PERFILMAN
5.   UU No24 Th 1992 Ttg PENYIARAN                            DIKBUD     DIKTEL                                                                                                  ALAM                                                    MAKANAN
6.   UU No8 Th 1999 Ttg PERLINDUNGAN KONSUMEN                                          PSIKOTROPIKA                    OBAT KERAS                   SYNTETIS                                           BAHAN BAKU                        MINUMAN
1.   UU No6 Th 1984 Ttg P O S                                                           UU No. 23/1992                 UU No. 23/1992              UU No. 23/1992            UU No. 23/1992
2.   UU No3 Th 1989 Ttg TELEKOMUNIKASI                                                  Ttg KESEHATAN                  Ttg KESEHATAN               Ttg KESEHATAN             Ttg KESEHATAN              UU No. 23/1992                 UU No. 23/1992
3.   UU No13 Th 1992 Ttg PERKERETA APIAN
                                                                                        UU No. 22/1997                 UU No. 22/1997              UU No. 22/1997            UU No. 22/1997             Ttg KESHT                      Ttg KESHT
4.
5.
     UU No14 Th 1992 Ttg LALU LINTAS & ANGKUTAN JALAN RAYA
     UU No15 Th 1992 Ttg PENERBANGAN
                                                             HUB TEL                    Ttg NARKOTIKA                  Ttg NARKOTIKA               Ttg NARKOTIKA             Ttg NARKOTIKA
6.   UU No21 Th 1985 Ttg PELAYARAN
    MAHKAMAH KONSTITUSI
    sbg Penengah
 Lembaga yudikatif yang independen dan
  sejajar dengan MA.
 MK = peradilan ketatanegaraan.
 MA = peradilan umum konvensional.
 Dwi lembaga yudisial adalah produk
  perubahan UUD 1945.
 Indonesia adalah negara demokrasi dan negara
  nomokrasi.
HUKUM DALAM KONTEKS
     KEAMANAN
HUMAN SECURITY (Keamanan Manusia)
Multi Faset Keamanan Manusia :
   Keamanan kultural & agama.
   Keamanan harta milik.
   Keamanan hak-hak manusia.          Human security sbg
   Keamanan perempuan. Anak & lansia. Sistem keamanan
   Keamanan kerja.                      perspektif liberal
   Keamanan keluarga & Kediaman.      berlawanan dengan
                                       Sistem keamanan dr
   Keamanan makanan.
                                          perspektif realis
   Keamanan perjalanan.
   Keamanan informasi.
   Keamanan hak cipta.
   Keamanan pendidikan.
   Keamanan kesehatan jiwa & bencana.
      PENDEKATAN KEAMANAN MANUSIA
   Pengusangan perang.
   Pengusangan kekerasan.
   Demokratisasi politik, ekonomi & hukum (peradilan)
   Keadilan hukum.
   Pelestarian lingkungan.
   Penyelesaian konflik scr damai.
   Perubahan umur kerja.
   Multikulturalisme & multirelijionisme.
   Hak manusia dg relativism kultural.
   Ekoteknologi.
                INDUSTRI KEAMANAN
   Asuransi (pendidikan, usia lanjut, rumah,
    kendaraan, kecelakaan, harta, pekerjaan,
    perjalanan).
   Pengawalan, patroli, jaga malam.
   Detektif swasta.
   Pengamanan fisik (pagar, kunci, alarm, mata
    elektronik, senjata api, foto kamera).
   Praktek dokter.
   Akutansi.
           TANTANGAN KEAMANAN MASA DEPAN
   Pangan, air, tanah, udara.
   Ekologi.
   Informasi.
   Kemiskinan mayoritas.
   Hak intelektual.
   Bencana alam.
   Perpecahan keluarga.
   Kesehatan.
   Radikalisasi agama.
   Terorisme.
   Trans-nasitional crime.
   Keseimbangan biomassa.
       Militer di Indonesia
Tiga Faksi Besar Militer 1920-1945
• Koninklijke Nederlands Indische Leger – KNIL
• Pembela Tanah Air - PETA
• Tentara Pelajar (TP)
• Hisbulwaton
• Laskar Rakyat
     TNI dan Sejarah Konflik Internal 1945-1957
• Agustus 1945: Pendirian BKR
• Oktober 1945 : Perubahan menjadi TKR
• Juni 1947 : Menjadi TNI
• Laskar Rakyat mendirikan “TNI Masyarakat” & memboikot
  beberapa perjanjian antara RI dengan Belanda
• Konflik AH Nasution vs TNI Masyarakat
• Program Reorganisasi dan Rasionalisasi:
  a. Pelucutan senjata
  b. Eliminasi kekuasaan Jend. Sudirman dan Amir
      Syarifuddin
  c. Laskar Rakyat menentang program ReRa dan
     berujung pada konflik (diantaranya peristiwa Madiun
     1948)
      Politik Jalan Tengah Nasution
                 1958-1965
• November 1958, AH Nasution memperkenalkan konsep
  Jalan tengah militer
• Setelah berhasil memaksa Soekarno mengeluarkan UU
  Darurat 1957, Angkatan Darat membubarkan beberapa
  Parpol
• July 1959, Soekarno mengeluarkan Dekrit membubarkan
  parlemen
• Modernisasi TNI oleh Nasution melalui Soekarno
• Juni 1962, TNI kembali menjadi ABRI
• Perang Dingin dan naiknya Soeharto, (militer, golkar dan
  birokrasi)
Konsep Dwi Fungsi 1965-1999
•   Konsep Dwi Fungsi
•   Tiga Kaki Kekuasaan: ABRI – Golkar - Birokrasi
•   Strategi Massa Mengambang
•   1998 : Refromasi
RSK di Indonesia
                    Adakah Jalan Keluar ?
Merencanakan Strategi Raya Pertahanan Negara
• Merumuskan National Interest Core Value, meliputi :
politik, ekonomi, hukum dll. Proses ini harus melibatkan
civil siciety. Dalam tahap ini harus dihasilkan juga
kerangka kerja nasional dalam sektor keamanan.
• Menyusun strategi keamanan nasional, strategi ini
mencakup strategi kebijakan luar negeri, ekonomi, sosial
dan kebijakan pertahanan.
• Menyusun strategi pertahanan, merumuskan peran
dan fungsi pertahanan negara, serta merumuskan
doktrin dan postur TNI.
                          Postur
                                                          Large and self
                                                            sufficient
                                                          organisation

                     Requirements

       Medicine                         Stores
                      Individual
                       training
 Pay
                                                 Repair
                    Combat Units
                  delivering military
Housing                capability
                                            Transport


       Doctrine                         Music

                     Procurement
                            Postur Ideal                         More efficient More
                                                                      effective
                                                                  More focussed
                                Individual
Contracting out of               training
services a feature
                                   Individual
                                    training                   Logistics




                                  Combat        Joint
              Medicine                                     Transport
                                    units       Forces


    Housing                 Doctrine

                                                            Music
                      Joint
                     Doctrine
                                             Procurement
    TANTANGAN KEAMANAN MASA DEPAN
   Pangan, air, tanah, udara.
   Ekologi.
   Informasi.
   Kemiskinan mayoritas.
   Hak intelektual.
   Bencana alam.
   Perpecahan keluarga.
   Kesehatan.
   Radikalisasi agama.
   Terorisme.
   Trans-nasitional crime.
   Keseimbangan biomassa.
                          ISSUE
                          STRATEGIS
KONTROL DEMOKRATIK oleh otoritas sipil
termasuk civil society, aspek yang harus
diperkuat :
 Aspek wewenang
 Aspek kapasitas
 Aspek sikap
                                        ISSUE
                                        STRATEGIS

Reformasi TNI :
 Penempatan Panglima TNI di bawah Menteri Pertahanan.
 Reformasi sistem peradilan militer.
 Penghapusan bisnis militer.
 Evaluasi fungsi dan struktur komando teritori TNI.
 Perubahan doktrin pertahanan, serta strategi, taktik dan
  operasional TNI.
 Efesiensi, efektifiktas dan akuntabilitas budget TNI.
 Modernisasi alutsista dan akuntabilitas pengadaan alutsista.
                                      ISSUE
                                      STRATEGIS
Reformasi POLRI
 Menjadikan Polisi menjadi Civilian Police yang profesional dan
  tidak berwatak militeristik.
 Pengelolaan kepolisian oleh otoritas propinsi.
 Penempatan Polri di bawah salah satu kementerian dan tidak
  perlu langsung di bawah presiden.
 Proses Rekruitmen yang sarat KKN.
 Pengawasan eksternal.
                                 ISSUE STRATEGIS


Reformasi Intelijen
 Penyusunan peraturan tentang peran dan
  kewenangan Intelijen.
 Reformasi organisasi Intelijen, serta mekanisme
  kerja dan koordinasi dari berbagai institusi Intelijen.
 Akuntabilitas Intelijen, baik operasi, akuntabilitas
  penggunaan anggaran Intelijen dan produk intelijen.
• Pembangunan nasional blm menentukan aspek pertahanan
   sbg prioritas  prioritas masih aspek kesejahteraan.
• Pembangunan pertahanan negara blm dirumuskan secara
   sistemik dengan komponen-komponen pertahanan lainnya.
• Pertahanan nasional Indonesia belum meletakkan prioritas
   sesuai dengan geostrategi.
• Rasio anggaran pertahanan scr nominal meningkat, tetapi
   peningkatan masih pada kebutuhan rutin, utk modernisasi
   alutsista belum tercukupi.
• Masih menganut sistem pertahanan semesta, dengan basis
  TNI-AD, komponen cadangan & pendukung blm terbentuk/
  terkelola.
Situasi keamanan global abad XXI  Uncertainty
Muncul pandangan sistem keamanan baru.
Terorisme sbg ancaman global  Delicate Issues
Ancaman militer (traditional security issues) masih tetap
challenging
Ancaman nirmiliter/polisionil  mengemuka
Pada tataran domestik :
  Bentang & posisi strategis NKRI
  Beberapa segmen perbatasan  hotspot
  Pelanggaran wilayah
  Bhineka Tunggal Ika vs konflik ethno-religius
  Spill over dari negara lain
      Konflik Israel - Palestina
      Situasi internal Timor Leste
      Thailand Selatan
      dll
  Global warming & bencana alam
                    MENCAKUP



               ORGANISASI
               PROFESSIONALISME
               ALUTSISTA


            RELATED DEVELOPMENT PLAN

 SUPPORT TO DEVELOPMENT OF CIVIL-MILITARY
  RELATIONS
 SUPPORT SECURITY SECTOR REFORM
                                              DEFNC INDUSTRY
 SUPPORT ECONOMY RECOVERY EFFORTS
                                              DOMESTIC PROD
               KONSEP KEAMANAN REALIS

      TERTIB SIPIL              DARURAT SIPIL   DARURAT MILITER           KEADAAN PERANG

ANC KTDK TERTIBAN/KRIMINAL   KEKERASAN POK      ANC BERSENJATA              ANC MILITER
     BENCANA ALAM/KRIMINALITAS/KONFLIK ANTAR POK/ANC POK /KEKERASAN B’SENJATA/PERANG


                                   PELAKSANAAN

     PEMERINTAH DAERAH/BANTUAN MASY                       POLRI DIGARIS BELAKANG

            LINTAS DEPARTEMEN                              MOBILISASI KOMBATAN

         CRIMINAL JUSTICE SYSTEM                         TNI + MOBILISASI KOMBATAN
                     POLRI                                        GABUNGAN TNI
   KEPASTIAN HUKUM, WILAYAH OTORITAS DAN TG JAWAB, MEKANISME DAN
 PROSEDURE ALIH KOMANDO/PEMEGANG KEKUASAAN SESUAI STATUS KEADAAN
                          YANG DITETAPKAN
              Hingga kini pola lama cenderung masih digunakan
             KONSEP KEAMANAN LIBERAL
      KEAMANAN NASIONAL                          ANCAMAN DARI
           FUNGSI                                DALAM NEGERI
                                             (PELANGGARAN HUKUM)
        PEMERINTAHAN

                                                  KEAMANAN
 INTELEJEN                                       DALAM NEGERI
                                              (PENEGAKAN HUKUM)

         KEBIJAKAN                         PPNS/APRT GAKKUM / POLRI
TNI
                             GOOD
                          GOVERNANCE
                                                  KEAMANAN
  PERTAHANAN                FUNGSI NON            MANUSIAWI
                          KEAMANAN FISIK



                                                 ANCAMAN TERHADAP:
                                                 • KESEJAHTERAAN
ANCAMAN MILITER                                  • KESELAMATAN
DARI LUAR NEGERI                                 • KEMERDEKAAN
                                                 • HAK ASASI
      Tantangan dalam Reformasi TNI
   Gagasan supremasi sipil dalam UU 34 belum sebagaimana
    diharapkan. Misalnya, kewenangan presiden hanya pada
    penggunaan kekuatan, bukan pada pembangunan kekuatan
   Panglima dibawah Presiden
   DPR hanya menilai aspek moralitas dan kepribadian, tidak
    termasuk aspek kemampuan profesi.
   Tidak konsistennya sipil dalam menempatkan peran TNI
    dengan menarik militer ke kancah politik
   Pemenuhan anggaran militer
   Mensinergikan kekuatan utama dan kekuatan pendukung
   Netralitas Politik
   Kembalinya TNI ke pemikiran konservatif, bahwa otoritas sipil
    tidak mampu mengambil keputusan politik yang cepat dalam
    mengatasi masalah keamanan
     Tantangan dalam Reformasi Polri
   Belum terkikisnya paradigma dan budaya militer
    akibat trauma reposisi
   Keberadaan Polri di bawah presiden
   Format Polri sebagai kepolisian nasional
    menyebabkan pemenuhan segala kebutuhan Polri
    ditanggung APBN
   Netralitas Politik
   Polri masih mencari anggaran sendiri
   Ratio perbandingan
     Tantangan Reformasi Intelijen
   Kesungguhan Pemerintah untuk mengatur
    intelijen dalam kerangka kerja demokratis
   Penghapusan Paradigma lama, tidak lagi
    pemerintah memaknai inteliijen sebagai
    instrument untuk merepresi
   Pengawasan DPR dan Masyarakat Sipil untuk
    menjamin profesionalisme dan akuntabilitas
    intelijen
   Netralitas Politik
   Penguatan pengetahuan dan pengalaman
    masyarakat sipil mengenai intelijen
MENYONGSONG HARI ESOK




        TERCIPTANYA
     KEAMANAN MANUSIA

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:982
posted:7/14/2011
language:Indonesian
pages:178