Docstoc

FAKTA BICARA, Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989 - 2005

Document Sample
FAKTA BICARA, Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989 - 2005 Powered By Docstoc
					Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005




  |I|
FAKTA BICARA




               |II|
                 Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005




     FAKTA BICARA
Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005




                Editor:
            Nashrun Marzuki
              Adi Warsidi




                  |III|
FAKTA BICARA




                         FAKTA BICARA
           Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989 - 2005

                  Hak Cipta dilindungi Undang-undang
                            All right reserved

                       ISBN: 978-979-15580-1-3

                      Cetakan Pertama, Maret 2011

                 Diterbitkan oleh Koalisi NGO HAM Aceh
               Jalan Alue Blang Lorong Cempaka Putih No.: 5
                       Neusu Aceh, Banda Aceh 23244
                   phone: +6265132826 Fax: +62651637013
                        http://www.koalisi-ham.org/

                          Penanggung Jawab
                            Evi Narti Zain

                           Kata Pengantar
                     Saifuddin Bantasyam, SH., MA.

                                Editor
                            Nashrun Marzuki
                              Adi Warsidi

                             Riset/Penulis
                             Qahar Muzakar
                                Mellyan

                        Penulis Analisa/Opini
                       Fuad Mardhatillah UY. Tiba
                              Syamsidar
                            Sepriady Utama

                              Tata Letak
                                Akmal
                           Decky R Risakotta

                              Kulit Muka
                             Akmal M. Roem




                                   |IV|
                            Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005




                       DAFTAR ISI

Ungkapan Terima Kasih ~ 1
Pengantar Penerbit ~ 3
Kata Pengantar ~ 5

Pendahuluan
  Sekilas Perang Panjang ~ 24

FAKTA KEKERASAN DI ACEH 1989 – 2005
  Kisah Awal DOM ~ 37
  Antara Daerah Operasi Militer dan Darurat Militer
  (1998 - 2003 ) ~ 58
  Operasi Wibawa ~ 62
  Operasi Sadar Rencong I, II, dan III ~ 64
  Jeda Kemanusiaan (2000 - 2003) ~ 73
  Operasi Cinta Meunasah I dan II ~ 77
  Operasi Keamanan dan Penegakan Hukum ~ 79
  COHA ~ 80
  Darurat Militer ~ 82
  Darurat Sipil ~ 91




                             |V|
FAKTA BICARA




KESAKSIAN KORBAN PELANGGARAN HAM
  Lautan Darah di Arakundo ~ 97
  Tragedi KNPI ~ 106
  Kisah Rumoh Geudong ~ 120
  (Bukit Haru Saksi Bisu)
  Kisah Pemerkosaan di Alue Lhok ~ 137
  (KISAH-KISAH DARI TENGAH)
  Pembantaian di Kanis Gonggong ~ 152
  Pepedang Berdarah ~ 166
  Perang Koboy di Pondok Kresek ~ 171
  Box: Kesaksian NA~ 184
  Tragedi Jamboe Keupok ~ 187

PEMENUHAN HAK KORBAN
  Menunggu Pengadilan HAM dan KKR ~ 199

ANALISA DAN OPINI
  Kehidupan Korban Yang Semakin Sulit ~ 209
  Hukum dan Komnas HAM ~ 214
  Refleksi Historis Atas Kejahatan HAM di Aceh ~ 225

TENTANG PENULIS




                           |VI|
                            Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005




               Ungkapan Terima Kasih
                            t
      Banyak sekali orang dan lembaga yang berjasa dalam
proses pembuatan buku ini. Seluruh data dan informasi yang
ada di pusat dokumentasi Koalisi NGO HAM Aceh merupakan
kerja banyak orang di banyak periode. Sebagian mereka ada
yang telah tiada. Untuk itu kami menyampaikan penghargaan
dan terima kasih yang tulus bagi para pendahulu kami, yang
telah berupaya memberikan yang terbaik.
      Secara khusus kami berterima kasih kepada para
saksi dan korban, baik yang sempat kami temui ketika
proses penerbitan buku baru-baru ini, atau pun saat kami
melakukan investigasi dan verifikasi data, atau mereka yang
datang kepada kami, mengisahkan tragedi yang mereka
hadapi. Semoga upaya yang sama-sama kita perjuangkan,
dapat berbuah keadilan bagi korban yang berhak.
      Tentu tak mungkin menuliskan deretan nama mereka
satu per satu di sini. Kami yakin, mereka akan maklum bahwa
kami sangat berterima kasih atas dedikasi dan upaya-upaya
yang telah mereka berikan bagi penghormatan dan tegaknya
hak asasi manusia serta perdamaian di Aceh.
      Terakhir, terima kasih kami tujukan kepada ICCO
(inter church organisation for development cooperation)
dan ICTJ (International Center for Transitional Justice) yang
mendukung kami melakukan pendokumentasian dari waktu
ke waktu hingga proses penerbitan buku ini. Tanpa bantuan
mereka, sulit bagi kami untuk dapat melaksanakan tugas-
tugas kampanye dan pendokumentasian hak asasi manusia

                              |1|
FAKTA BICARA

dengan lancar.
      Tentu, segala konsekuensi atas terbit dan beredarnya
buku ini menjadi tanggung jawab kami, Koalisi NGO HAM
Aceh. Semoga kerja-kerja tulus kita dapat bermanfaat bagi
pemenuhan hak-hak korban. []




                            |2|
                             Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005




                 Pengantar Penerbit
                            t
      Sejak dibentuk pada 7 Agustus 1998, Koalisi NGO HAM
Aceh bersama 29 lembaga anggota serta mitra jaringan,
mengumpulkan data dan informasi tentang pelanggaran HAM
di Aceh. Dari waktu ke waktu, hasil dokumentasi tersebut
dilengkapi dan dimutakhirkan, agar tindak pelanggaran HAM
di Aceh dapat diurai dan menjadi lebih terang.
      Selain berasal dari hasil investigasi dan testimoni para
saksi dan korban, dokumentasi Koalisi NGO HAM Aceh juga
bersumber dari berbagai publikasi yang dilansir media. Data
dan informasi itu menjadi bahan dasar berbagai advokasi,
sebagai upaya Koalisi NGO HAM Aceh untuk mendekatkan
korban dengan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.
      Namun, hingga kini, para korban belum merasakan
keadilan ditegakkan untuk mereka. Mekanisme penyelesaian
non-yudisial yang telah ditetapkan secara legislasi, masih
perlu terus diperjuangkan hingga benar-benar penuh
ditunaikan. Penyelesaian secara pidana untuk berbagai kasus
yang berkualifikasi pelanggaran HAM berat pun, hingga kini
belum juga menemukan titik terang.
      Memorialisasi seperti yang coba disuguhkan dalam
buku ini, diharapkan dapat menjaga ingatan kita pada
mereka yang terluka, kehilangan harta dan nyawa, akibat
perang kerap berulang di Aceh. Buku ini hanya mengungkap
sebagian fakta yang terekam dalam dokumentasi Koalisi NGO
HAM Aceh ihwal pelanggaran hak asasi manusia di Serambi
Mekkah.

                               |3|
FAKTA BICARA

      Tim penyusun menelusuri pula kondisi aktual korban
beberapa tragedi yang pernah terjadi di beberapa daerah
di Aceh. Paparan deskripsi kejadian, testimoni para saksi
dan korban, dimaksudkan untuk dapat mendekatkan kita
pada situasi dan kondisi pada waktu peristiwa berlangsung.
Sedang analisa dan opini para ahli di akhir laporan ini,
menjadi pemerkaya pemahaman atas konteks peristiwa yang
dipaparkan pada bagian-bagian awal.
      Pengayaan dari berbagai sumber, juga dilakukan untuk
memudahkan kita mengenali lebih baik konteks peristiwa
kekerasan dan pelanggaran HAM pada kurun waktu 1989–
2005 di Aceh.
      Dari laporan ini tampak bahwa korban masih harus
terus memperjuangkan keadilan dan perlakuan sepatutnya
dari pemerintah. Setidaknya, hingga akhir 2010, Negara
belum penuh menunaikan hak-hak korban, meski suasana
damai sudah mulai terasa.
      Karena itu, buku ini kami dedikasikan bagi para korban
pelanggaran hak asasi manusia, khususnya di Aceh. Selain itu,
publikasi ini juga untuk mereka yang peduli atas tegaknya
HAM dan keadilan di negeri ini.
      Kami sadar, masih banyak kekurangan dalam
pemaparan data dan analisa dokumentasi yang kami sajikan.
Apa lagi, data dan informasi yang melatari buku ini tidaklah
mewakili populasi tertentu. Tidak pula merujuk jumlah
seluruh angka pelanggaran HAM di Aceh. Kritik dan saran
Anda sangat perlu, untuk perbaikan kualitas terbitan-terbitan
kami di masa datang.
      Semoga Allah bersedia memelihara niat tulus kita.
Amien.


Evi Narti Zain
Direktur Eksekutif Koalisi NGO HAM Aceh




                             |4|
                            Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005




                   Kata Pengantar
                           t
           Oleh : Saifuddin Bantasyam, SH, MA



       Aceh adalah sebuah sejarah. Dalam konteks masa lalu
sejarah itu berisikan perjuangan menyetarakan diri dengan
bangsa-bangsa lain di Eropa pada abad ke-14 dan abad-abad
sesudahnya, sejarah mengenai pembebasan dari penjajahan.
Dalam konteks situasi pascakemerdekaan Indonesia, sejarah
itu antara lain berisikan perlawanan dan pemberontakan. Kini
perdamaian sudah bersemi di Aceh, karena itu bagi sebagian
orang, Aceh bisa bermakna tanah penuh harapan, namun bagi
sebagian yang lain Aceh masih menyisakan derita dan air
mata. Bagi mereka yang mencari keadilan, atau bagi sebagian
mereka yang pernah menjadi korban pelanggaran Hak Asasi
Manusia (HAM) dan atau korban konflik, Aceh adalah sebuah
tanah yang keadilan menjadi sangat sukar tumbuh subur di
atasnya, seberapa pun kerasnya mereka mencari keadilan
itu, tidak pada masa konflik, tidak juga pada masa setelah
perdamaian seperti saat ini.
       Keadaan di atas bukanlah sesuatu yang muncul begitu
saja, melainkan datang dari sebuah masa lalu yang penuh
luka, dari sebuah peristiwa di mana ketika kedaulatan
menjadi taruhan, maka perang adalah salah satu cara
mempertahankannya. Sejarah pun kemudian tertorehkan;
Aceh menjadi negeri yang tak pernah tertaklukkan ketika
Belanda dengan mudahnya menjajah daerah-daerah lain
di Nusantara. Aceh pun kemudian menjadi daerah modal
dan berperan penting dalam sejarah Indonesia meraih

                              |5|
FAKTA BICARA

kemerdekaannya. Tetapi sejarah tak lantas berakhir, sebab
pada tahun 1953 kemudian muncul gerakan DI/TII yang
dipimpin oleh Tgk. Muhammad Daud Beureueh, sebagai
bentuk perlawanan kepada sikap pemerintah pusat di
bawah kepemimpinan Soekarno yang mengingkari janji-janji
yang pernah diucapkan. Tgk. Muhammad Daud Beureueh
kemudian menghentikan perlawanannya pada tahun 1962,
mengakhiri sebuah episode penting dalam sejarah Aceh dan
Indonesia.
      Tahun 1976 Hasan Tiro di Gunung Halimun, Pidie,
memproklamirkan gerakan lain, yaitu Aceh Merdeka. Bagi
Hasan Tiro, sebagaimana dinukilkan dalam tulisan-tulisannya
dan juga dalam ulasan penulis lain, Aceh adalah sebuah negara
yang berdaulat, yang kemudian harus berjuang mendapatkan
kembali kedaulatan itu dari Indonesia. Meskipun demikian,
dalam beberapa literatur lain, konflik Aceh juga disebutkan
terkait dengan kebijakan politik ekonomi pemerintah pusat
terhadap daerah yang tidak adil, sehingga disebutkan bahwa
dalam hal penghasilan dari minyak dan gas misalnya, Jakarta
mengambil terlalu banyak dari Aceh dan mengembalikannya
sangat sedikit.
      Dalam konteks HAM, mau tidak mau, dalam beberapa
kesempatan, pengertian-pengertian atau pemahaman
mengenai makna self of determinationatau sering dibaca
juga sebagai hak atas kemerdekaan, muncul kembali ke
permukaan. Begitu juga mengenai hak atas pembangunan
(rights do development), sesuatu yang sangat terkait
dengan bagaimana masyarakat di suatu kawasan menjadi
objek sekaligus subjek pembangunan. Mengenai hak untuk
menentukan nasib sendiri, dalam kenyataannya, memang tak
kalah kontroversialnya dalam diskursus HAM, pada masa-
masa perumusan draft DUHAM. Tetapi toh kemudian hak itu
tetap dianggap sebagai salah satu hak dasar, dan karena itu
hak tersebut tak hanya diatur dalam Konvensi Internasional
Hak Sipil dan Politik, melainkan juga dalam Konvensi
Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

                             |6|
                            Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

      Sebagaimana kita ketahui kemudian, Hasan Tiro
pada akhirnya memilih berdamai dengan Indonesia, dan
sebuah sejarah penting Aceh yang juga mendapat perhatian
dunia internasional, pun kembali ditorehkan. Nun jauh di
sana, di Hensinki, Finlandia, Gerakan Aceh Merdeka (GAM)
yang dipimpin Hasan Tiro, menandatangani Memorandum
of Understanding (MoU) pada tanggal 15 Agustus 2005
dengan Pemerintah Indonesia, yang kemudian dikenal
dengan nama MoU Helsinki. Peristiwa penting itu adalah
puncak kemenangan kemanusiaan. Kedua pihak yang
bertikai mengakhiri pertikaiannya, bertekad membangun
Aceh bersama-sama dalam bingkai Indonesia sebagai
sebuah negara yang berdaulat. Namun bukan tiada sesuatu
yang tak tersisa. Konflik bersenjata, tak terhindarkan, telah
melahirkan banyak luka, sengsara, derita, yang mungkin sulit
tersembuhkan. Mereka yang hilang selama konflik, juga tak
mungkin kembali, meskipun rindu tiada henti tiap hari dari
keluarga yang ditinggalkan.

                            ***

       Jika diteliti kembali, maka pada masa konflik
bersenjata dulu, setidak-tidaknya terdapat tiga hal penting
mengenai Aceh, yang sebagian di antaranya memiliki
implikasi sangat panjang dan luas sampai dengan sekarang
ini. Ketiga hal tersebut adalah masalah pelanggaran HAM,
kondisi kemanusiaan (humaniter) di daerah-daerah konflik,
dan proses dialog sebagai upaya penyelesaian secara damai
konflik Aceh.
       Sebelum dijelaskan tentang masalah HAM, di sini
diberi sedikit gambaran tentang kondisi kemanusiaan
yang pernah dialami oleh masyarakat. Sebagaimana sedikit
dinukilkan di atas, konflik bersenjata telah mengakibatkan
istri kehilangan suami, anak kehilangan ayah, orang tua
kehilangan anak, anggota masyarakat kehilangan rumah
karena dibakar, ribuan orang harus mengungsi, anak-anak

                              |7|
FAKTA BICARA

tidak dapat bersekolah dengan baik dan lancar, tak kurang
pula orang-orang yang kehilangan pekerjaannya, atau
tidak lagi dapat berusaha dengan baik karena kondisi tak
mengizinkan. Segmen masyarakat yang paling menderita
lahir batin adalah para pengungsi, khususnya yang ada di
Aceh Timur dan Aceh Utara. Kala itu, pemerintah tampaknya
tak mampu menangani dengan baik persoalan-persoalan
pengungsi itu, sehingga dalam konteks HAM, pemerintah
sebenarnya berpotensi pula untuk melanggar HAM para
pengungsi. Sebagai anggota masyarakat, mereka memiliki
beberapa hak inti, yang dalam keadaan apapun tidak boleh
dicabut (nonderogable rights), misalnya hak untuk hidup, hak
untuk bebas dari penyiksaan, hak atas perlakuan yang sama
di depan hukum, dan sebagainya. Di sisi lain, negara memiliki
kewajiban untuk memenuhi hak-hak itu. Jadi, manakala
kewajiban itu tidak disanggup dijalankan, maka pemerintah
dapat dituduh melakukan pelanggaran HAM (by ommission).
      Akan halnya mengenai dialog untuk perdamaian,
pemerintah dan GAM memang menunjukkan kemauan yang
sangat tinggi untuk mengakhiri konflik atau setidak-tidaknya
mengelola konflik agar bisa meminimalisir kekerasan.
Tergantung dari sisi mana kita melihat, ada yang mengatakan
bahwa pengelolaan konflik adalah salah satu tugas yang
paling sulit dan rumit yang bisa diemban manusia. Hal ini
khususnya berlaku untuk bentuk-bentuk konflik yang sudah
sangat mengakar, sudah berlangsung dalam rentang waktu
yang lama, menggunakan senjata sebagai alat untuk mencapai
tujuan, dan objek sengketa menyangkut hal-hal yang sifatnya
ideologis, identitas, dan penguasaan wilayah.
      Dalam kasus Aceh, tekanan-tekanan baik internal
maupun eksternal telah mampu menggiring wakil-wakil RI
dan GAM untuk maju ke meja perundingan. Kedua pihak
tidak dapat menafikan kecenderungan global, memberikan
dukungan yang signifikan bagi upaya penyelesaian konflik
atau sengketa secara damai (peaceful solution). Ditengahi
oleh Henry Dunant Center for Humanitarian Dialogue

                             |8|
                            Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

(HDC), kedua pihak yang sedang bertikai sepakat untuk
menandatangani Joint Understanding on Humanitarian Pause
for Aceh (Jeda Kemanusiaan), yang mulai efektif berlaku
pada 2 Juni 2000. Namun realitas kemudian menunjukkan
bahwa Jeda Kemanusiaan tidak menghasilkan sesuatu yang
monumental bagi upaya peredaan konflik di Aceh. Selama
Jeda Kemanusiaan I dan II (2 Juni 2000 – 15 Januari 2001)
ketegangan dan kekerasan tetap terus terjadi dan telah
mengakibatkan jatuhnya korban yang tak sedikit. Mobilisasi
dana untuk bantuan kemanusiaan---tujuan kedua Jeda
Kemanusiaan---juga jauh di bawah harapan. Demikian pula
tujuan yang ketiga Jeda Kemanusiaan, yaitu untuk mendapat
dukungan atau kepercayaan publik kepada kedua pihak
dalam menyelesaikan perbedaan-perbedaan secara damai,
tidak terwujud sebagaimana diharapkan.
       Jeda Kemanusiaan kemudian berganti menjadi MoV-
--moratorium of violence (penghentian kekerasan). Belajar
dari kegagalan Jeda Kemanusiaan, banyak orang percaya
bahwa MoV dengan masa berlaku satu bulan (14 Januari–14
Februari 2001) akan berdampak positif bagi penyelesaian
konflik. Ternyata, kekerasan-kekerasan di daerah-daerah
konflik tak pernah reda. Dengan tetap difasilitasi oleh HDC,
kedua pihak yang bertikai kemudian menyetujui sebuah
lembaga baru, bernama Damai Melalui Dialog (peace through
dialog—DMD).
       Ada beberapa keputusan besar yang dibuat kedua pihak
ketika lahir MoV dan DMD. Pertama, terjadinya pertemuan
berkala antara level tertentu komandan pasukan RI dan GAM.
Kedua, sebagai hasil pertemuan itu, disepakati adanya Zona
Damai (peace zone), yaitu Aceh Utara dan Bireun. Namun, DMD
mengalami nasib sama dengan MoV dan Jeda Kemanusiaan.
Kontak senjata tetap berlangsung, kesepakatan Zona Damai
tidak dipatuhi, rumah-rumah penduduk dirusak atau dibakar,
bom ditanam di berbagai tempat, gelombang pengungsian
terus terjadi; semuanya adalah rangkaian keadaan yang tak
pernah dibayangkan orang sebelumnya. Pemerintah Pusat

                              |9|
FAKTA BICARA

akhirnya memutuskan untuk menetapkan keadaan Darurat
Militer untuk Aceh yang dikemudian dilanjutkan dengan
Darurat Sipil.
      Kebijakan politik pemerintah pusat sebagaimana
disebutkan di atas, menimbulkan banyak masalah di
lapangan, utamanya terkait dengan penegakan hukum dan
HAM, melengkapi kondisi buruk tahun-tahun sebelumnya.
Gambaran singkatnya mengenai HAM adalah sebagai berikut:
(a) kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa Aceh sebagai
daerah operasi militer (DOM) belum diselesaikan secara
adil berdasarkan pada kaedah-kaedah hukum nasional dan
internasional; (b) program pemberian kompensasi terhadap
korban pelanggaran HAM tidak dilaksanakan secara
maksimal; (c) kasus-kasus pelanggaran HAM pasca DOM---
sebagai akibat dari konflik bersenjata----belum diselesaikan
secara hukum.
      Tapi keadilan terasa begitu jauh dan sulit digapai.
Kasus-kasus semasa operasi militer (DOM) hilang ditiup
angin. Demikian juga berbagai indikasi pelanggaran HAM
sejak Agustus 1998 sampai dengan tahun 2010, terabaikan
penyelesaiannya. Tak ada penyelidikan terhadap kasus
simpang PT KKA Krueng Geukuh Aceh Utara, tidak juga
diketahui oleh publik bagaimana akhir proses hukum kasus
pembunuhan tiga relawan RATA yang terjadi di Blang Mangat
Aceh Utara dulu, atau investigasi kasus pembunuhan Tgk.
Al-Kamal dan Suprin Sulaiman di Aceh Selatan, sekedar
menyebut beberapa contoh.

                            ***

      Apa sebenarnya yang terjadi sehingga berbagai kasus
pelanggaran HAM itu tidak pernah terselesaikan secara
tuntas? Berikut ini adalah beberapa kemungkinan jawaban.
Pertama, berkembangnya pandangan bahwa apa yang terjadi
pada masa DOM, atau masa sesudahnya bukanlah kasus-
kasus pelanggaran HAM. “Kasus-kasus itu merupakan ekses

                            |10|
                            Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

dari pelaksanaan tugas negara dalam mengatasi persoalan
keamanan di Aceh,” demikian kurang lebih pernyataan Try
Sutrisno, di hadapan anggota DPR-RI Pansus Aceh pada
Desember 1999, yang disiarkan secara luas oleh siaran
televisi. Untuk menambah bahwa jawaban-jawaban di atas
menjadi sebuah pola tersendiri bagi aparatur pemerintah,
terlihat lagi saat Wiranto dan beberapa jenderal lainnya
diminta keterangan oleh DPR-RI awal Mei lalu tentang dugaan
keterlibatan mereka dalam kasus pelanggaran HAM di Timtim.
Wiranto mengatakan dirinya tidak bertanggungjawab atas
apa yang terjadi di Timtim, sebab operasi di Timtim adalah
sebuah tugas negara, dan merupakan keputusan politik resmi
pemerintahan pada masa itu.
       Tentu saja harus ada koreksi yang mendasar atas pola-
pola yang demikian itu. Koreksinya adalah bahwa setiap
pelaksanaan tugas, apapun tugas itu, tersimpan dalam
dirinya potensi pelanggaran atau penyimpangan dari tugas.
Ini berlaku pula bagi tugas-tugas yang disebut sebagai tugas
negara; sangat terbuka kemungkinan pengemban tugas
(sengaja atau tidak) terseret kepada tindakan-tindakan yang
melanggar HAM. Itu sebabnya mengapa, seperti diakui sendiri
oleh kalangan militer, prajurit atau aparat yang ditugaskan
melakukan operasi selalu dibekali pengetahuan tentang HAM
dan sosial kemasyarakatan. Juga pedoman-pedoman kepada
prajurit yang bertugas di lapangan.
       Menghindari diri dari pelanggaran HAM bukanlah
sebuah pekerjaan gampang, khususnya saat sudah berada
dalam sebuah suasana yang penuh dengan ketegangan, lelah
fisik dan mental, hingga berakibat demoralisasi pasukan.
Namun, secara hukum tetap saja semua itu tidak menjadi
alasan pemaaf, yang artinya harus ada proses hukum yang
adil terhadap tersangka pelanggaran HAM.
       Kedua, minimnya pemahaman tentang apa
sesungguhnya arti atau makna pelanggaran HAM itu.
Mana yang melanggar HAM, mana yang tidak, kapan suatu
pelanggaran HAM disebut telah terjadi, atau apa perbedaan

                             |11|
FAKTA BICARA

antara melanggar kriminal biasa dan melanggar HAM,
merupakan hal-hal yang tidak semua orang memiliki
jawabannya. Dalam realitas sehari-hari, pemahaman yang
berkembang selalu dalam arti “melakukan sesuatu.” Jika
motif melakukan sesuatu itu tidak ada, atau tidak terbukti,
atau karena merupakan ekses dari pelaksanaan tugas, maka
dianggap tak ada pelanggaran HAM, dan tidak ada pula
orang yang harus diminta pertanggungjawabannya. Ini juga
perlu dikoreksi; bahwa pelanggaran HAM sebenarnya dapat
terjadi dengan dua cara. Yaitu dengan melakukan sesuatu
(by commission), dan dengan tidak melakukan sesuatu (by
ommission). Jenderal Wiranto, dalam kasus Timtim sebagai
misal, memang tidak terbukti melakukan sesuatu perbuatan
di Timtim, tetapi Komnas HAM menemukan fakta bahwa
Wiranto tahu mengenai keadaan di Timtim namun tidak
melakukan upaya pencegahan apapun.
       Sering juga dipahami bahwa pelanggaran HAM hanya
dapat dilakukan oleh aparatur negara, dikaitkan dengan
kenyataan bahwa pada negara-lah terletak kewajiban
melindungi hak-hak warga negara. Berbagai konvensi
internasional HAM meletakkan kewajiban pertama dan utama
pada negara untuk melindungi HAM warga negara. Namun,
ada sebuah pandangan lain yang menyebutkan bahwa pelaku
pelanggaran HAM bisa dua pihak: state actor (aparatur
negara) dan nonstate actor. Pandangan lain ini menegaskan
kepada kita, bahwa mereka yang bukan aparatur negara juga
dapat dipandang melanggar HAM. Namun ada prasyarat,
misalnya memiliki kemampuan mempengaruhi kebijakan-
kebijakan ekonomi, politik, sosial dan budaya, atau dapat
memaksa pihak lain membuat kebijakan-kebijakan menurut
keinginan nonstate actor itu. Dalam kondisi konflik bersenjata
atau perang, maka pihak lawan yang bukan aparatur negara,
juga tidak terbebas dari tuduhan melanggar HAM, misalnya
karena tidak mengindahkan prinsip-prinsip Konvensi Jenewa
mulai dari Protokol I sampai IV.
       Ketiga, lemahnya kebijakan hukum dan tidak adanya

                             |12|
                           Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

kebijakan politik yang paripurna untuk menyelidiki tuntas
kasus-kasus pelanggaran HAM meskipun fakta-fakta
pelanggaran HAM atau konsep-konsep pelanggaran sudah
diketahui. Di sini, pemerintah disebut sebagai unwilling
(tidak memiliki keinginan) untuk mengusut dan mengadili
pelanggar HAM, misalnya dengan alasan akan membuat citra
negara atau korps menjadi rusak. Dengan kata lain, dengan
menutup berbagai fakta, maka tak ada pandangan jelek atas
negara. Ini juga harus dikoreksi. Dengan cara bagaimana?
Dengan cara mengatakan yang sebaliknya, bahwa citra
negara menjadi baik atau positif di mata dunia jika negara
menghilangkan praktek-praktek impunity (membiarkan
pelanggar HAM tak tersentuh hukum), menegakkan hukum,
respek kepada HAM dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya.
      Keempat, negara tidak mampu (unable) menuntaskan
pelanggaran HAM. Ketidakmampuan itu bisa dalam berbagai
wujud. Misalnya tidak adanya landasan hukum bagi
pengambilan tindakan, atau ada landasan hukum, namun
sumberdaya pelaksana berkualitas rendah. Bisa juga terjadi,
landasan hukum dan sumberdaya tersedia secara memadai,
namun prasarana pendukung lainnya, misalnya gedung
pengadilan tidak ada. Atau ada gedung pengadilan, namun
tidak ada hakim, seperti yang terjadi di Aceh pada masa
sekarang ini. Ini memberikan kontribusi tertentu pada upaya
penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM. Jadi, sebuah
kesepakatan yang ditujukan bagi berfungsinya kembali
lembaga-lembaga peradilan sangat perlu dipikirkan.
      Sangat mungkin, ada beberapa lagi sebab-sebab
lain mengapa tidak ada penuntasan terhadap kasus-kasus
pelanggaran HAM. Misalnya, ada korban, namun tidak
diketahui siapa pelakunya meskipun sudah dicoba cari,
antara lain dengan petunjuk dari korban. Atau ada korban,
namun korban tidak mau memberikan testimoni, misalnya
karena takut pada ancaman. Atau sudah diketahui pelakunya,
namun lemah segi pembuktian, sehingga tidak bisa diproses
lebih lanjut, atau jika ada proses maka pelaku dibebaskan

                             |13|
FAKTA BICARA

oleh pengadilan.
      Beberapa waktu belakangan ini, berkembang berbagai
wacana tentang bagaimana masyarakat mesti bersikap
terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM, seperti yang
terjadi di Aceh. Apakah akan dipakai pendekatan hukum atau
pendekatan politik? Dalam UU No.26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM misalnya, ada lembaga Komisi Kebenaran
dan Rekonsiliasi (KKR), tetapi Mahkamah Konstitusi
kemudian mencabut UU tentang KKR.
      Sesungguhnya masyarakat ini hidup normal, namun
pada saat yang sama kita dihadapkan pada kebutuhan
mencegah abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan).
Maka yang dibutuhkan, misalnya dalam penyelesaian kasus
pelanggaran HAM di Aceh, adalah tegaknya the rule of law,
bukan the rule of the ruler. Mungkinkah bandul jam bergerak
ke arah itu? Tentu sulit sekali. Kita tidak yakin, terhadap
kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu (past human rights
abuses), hak-hak korban semisal the victim’s rights to know
(hak untuk tahu), the rights to justice (hak untuk keadilan), tak
dapat dipersembahkan kecuali ada keinginan negara untuk
mengingat bahwa kekuasaan negara telah disalahgunakan di
masa lalu untuk melanggar hak-hak warganya (state’s duty to
remember).

                              ***

     Pemaparan di atas memberikan suatu pengertian
bahwa persoalan- persoalan HAM di Aceh, meskipun konflik
sudah berakhir, masih jauh dari selesai dan menyisakan
banyak pekerjaan bagi berbagai pihak, terutama pemerintah
yang mengemban tanggung jawab utama untuk menghargai,
melindungi, dan memenuhi HAM para rakyatnya. Kita
semua diingatkan kembali mengenai tugas-tugas tersebut,
dengan juga tidak mengecualikan tanggung jawab dan peran
masyarakat juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam konteks “mengingat” itulah buku yang berjudul “Fakta

                               |14|
                             Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

Bicara: Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989 – 2005”
dihadirkan ke depan sidang pembaca. Buku ini dibagi ke
dalam empat bagian.”
       Pada Bagian I disajikan sejarah-sejarah awal eksistensi
Aceh sebagai sebuah negeri yang berdaulat yang kemudian
terlibat perang mempertahankan diri melawan Portugis
pada abad ke-15, sampai kepada masa kejayaan Aceh pada
awal abad ke-16. Pada masa sesudah itu Aceh mengalami
kemunduran, sehingga akhirnya Belanda yang ingin
menaklukkan Aceh mengumumkan perang. Dalam sejarah,
inilah sebuah perang yang berlangsung sangat lama, dimulai
pada 1873 dan baru berakhir pada tahun 1942. Dalam rentang
waktu yang demikian, sekitar 10.000 tentara Belanda tewas,
namun Aceh tetaplah menjadi negeri yang tak sepenuhnya
dapat ditaklukkan oleh Belanda.
       Bagian ini juga menjelaskan bagaimana Aceh
setelah Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945.
Sebagaimana sudah saya nukilkan pada bagian terdahulu, di
dalam bagian awal buku ini dijelaskan juga perkembangan yang
terjadi pada masa awal kemerdekaan, termasuk di dalamnya
adalah pemberontakan DI/TII di bawah kepemimpinan Tgk.
Muhammad Daud Beureueh yang ingin menjadikan Aceh
sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia. Babakan selanjut
yang diulas pada bagian I ini adalah pergolakan politik
ketika Hasan Tiro memproklamirkan Aceh Merdeka yang
mendorong pemerintah pusat melakukan operasi militer,
namun pada saat yang sama juga dilakukan upaya untuk
menyelesaikan konflik secara damai pada tahun 1999-2001.
Upaya ini gagal, sehingga pemerintah pusat menetapkan
status Darurat Militer dan Darurat Sipil untuk Aceh. Pada
masa ini, TNI/Polri mengklaim telah berhasil menewaskan
dua ribu lebih orang GAM. Semua kebijakan yang berakibat
pada pelanggaran HAM di berbagai tempat itu berakhir
ketika gempa bumi dahsyat dan tsunami melanda Aceh pada
26 Desember 2004. Menyusul bencana ini, pemerintah pusat
dan GAM memutuskan untuk melanjutkan kembali upaya

                              |15|
FAKTA BICARA

penyelesaian konflik secara damai, yang berakhir dengan
penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005.
       Pada Bagian II yang diberi judul “Fakta-Fakta
Kekerasan 1989–2005” disampaikan data kekerasan di Aceh
dalam rentang waktu sejak 1989–2005. Bagian ini dibagi ke
dalam tiga fase, yaitu fase pemberlakuan operasi miiliter di
Aceh atau dikenal luas dengan masa (Aceh) sebagai DOM
(Daerah Operasi Militer), fase darurat militer, dan fase
darurat sipil. Dalam memori orang Aceh, tahun 1989 adalah
di mana kehidupan masyarakat di beberapa wilayah menjadi
seperti kisah seseorang yang masuk ke dalam gua gelap tiada
berujung, di mana kehidupan bisa berhenti secara tiba-tiba.
Sebagai balasan atas serangan yang dilakukan oleh GAM,
pemerintah pusat melancarkan operasi militer di daerah-
daerah basis GAM. Operasi penumpasan itu sebenarnya bukan
sebuah operasi baru, sebab sebelumnya pemerintah juga telah
melakukan penumpasan terhadap apa yang disebut Gerakan
Pengacau Keamanan (GPK). Namun operasi militer tahun
1989 dan operasi-operasi pada masa sesudahnya, berdampak
sangat luas kepada masyarakat, utamanya yang berada di
Kabupaten Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Masa-masa itu
disebut dengan masa DOM. Dalam benak orang Aceh, DOM
menjadi sebuah ringkasan yang menakutkan, menimbulkan
trauma fisik dan psikis sekaligus.
       Selanjutnya pada bagian ini dikemukan pula kejadian-
kejadian besar yang masuk dalam kategori pelanggaran HAM
berat, disertai dengan jumlah korban yang meninggal atau
hilang, atau yang mengalami penyiksaan dengan berbagai
cara dan dalam berbagai kesempatan. Pada tahun 1990,
tercatat misalnya kejadian di Desa Raya Sangeu, Kecamatan
Pidie, dan di Desa Puuk, Kecamatan Delima, Kabupaten
Pidie. Berikutnya kejadian di Desa Pulo, Tunong Are, yang
juga masih di Kabupaten Pidie yang berlangsyng tahun
1992. Keadaan yang sulit pada masa itu sebenarnya dicoba
suarakan oleh media massa internasional, nasional, dan lokal.
Di satu pihak, kontribusi media massa memang tak banyak

                             |16|
                            Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

berpengaruh kepada pengambil kebijakan, namun di pihak
lain media massa cetak dan elektronik berhasil menyajikan
kepada dunia mengenai berbagai hal yang terjadi di Aceh.
      Setelah serangkaian kampanye panjang dari berbagai
kelompok masyarakat, dan bertepatan dengan terjungkalnya
Soeharto dari kekuasaan pada Mai 1998, Pemerintah Pusat
akhirnya memutuskan mencabut status Aceh sebagai
DOM (orang kemudian menyebutnya dengan “mencabut
DOM”). Pada bagian ini dinukilkan secara kronologis proses
pencabutan DOM tersebut dalam bentuk suatu matrik,
sehingga pembaca lebih mudah mendapatkan pemahaman
dari sekuel yang satu ke sekuel yang lain.
      Di Bagian II ini selanjutnya diuraikan mengenai
keputusan Pemerintah Pusat untuk menetapkan status
Darurat Militer (DM) dan Darurat Sipil (DS) untuk Aceh.
Ini merupakan sebuah mimpi buruk, setelah sebelumnya
rakyat Aceh merasa lega dengan pencabutan DOM. Megawati,
Presiden RI mengeluarkan Kepres No. 28 Tahun 2003
tanggal 19 Mai 2003 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya
Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam. Melalui keputusan tersebut,
Megawati kemudian mengirim puluhan ribu tentara ke Aceh
untuk menumpas GAM yang saat itu diperkirakan sekiar
5.300 orang dengan kekuatan 2000 pucuk senjata api. Dan
sebagaimana lazimnya perang, maka korban pun berjatuhan,
demikian juga pelanggaran HAM. Mengutip laporan Human
Rights Watch (HRW), saat itu banyak terjadi eksekusi di luar
pengadilan (extrajudicial killing), penghilangan secara paksa
(force disappearance), pemukulan (beating), penangakapan
dan penahanan secara sewenang-wenang (arbitrarily arrest
and detention), serta pembatasan atas kebebasan bergerak.
      Menariknya, untuk melengkapi laporan itu, dalam
buku disajikan juga table mengenai bentuk-bentuk kekerasan
yang pernah didokumentasikan oleh HRW. Data kuantitatif
ini sangat membantu pembaca untuk memahami keadaan
nyata di lapangan dalam kaitannya dengan HAM. Data

                             |17|
FAKTA BICARA

kuantitatif itu menyajikan kekerasan atau kejadian dalam
dua periode waktu, yaitu 19 Mai–19 November 2003, dan
19 November 2003–19 April 2004. Sebagaimana diketahui,
setelah DM berakhir, pemerintah Megawati memberlakukan
DS yang tahapan pertamanya dimulai April dan berakhir 18
November 2004, dan tahapan ke dua mulai dari 18 November
2004 sampai dengan 18 Mai 2005. Pada masa ini, masyarakat
sipil menjadi korban terbanyak, mencapai 248 jiwa baik
dalam kasus penganiayaan dan pembunuhan, maupun dalam
kasus penculikan dan penangkapan. Korban jiwa juga jatuh
di pihak GAM dan TNI yang melakukan operasi penumpasan
GAM. Namun, DS berakhir saat Aceh dilanda gemba besar dan
tsunami raksasa pada 26 Desember 2004. Banyak pendapat
bahwa di balik korban jiwa yang sampai ratusan ribu
jumlahnya, bencana itu juga merupakan rahmat terselubung;
pihak RI dan GAM melanjutkan kembali perdamaian untuk
membangun Aceh yang sudah porak-poranda karena bencana
tersebut.
       Masih pada bagian II ini, kepada pembaca disajikan
juga hal-hal yang terkait dengan komitmen pihak RI
dan GAM melalui perdamaian di Helsinki. Isu HAM jelas
menjadi penting dalam perundingan tersebut, dan dicapai
kesepakatan bahwa Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran
dan Rekonsiliasi (KKR) akan didirikan di Aceh. Atas dasar
perintah MoU Helsinki, dibuat pula sebuah undang-undang
baru untuk Aceh yaitu UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan
Aceh, di mana ditegaskan kembali mengenai pembuatan
Pengadilan HAM dan KKR di Aceh melalui sebuah qanun.
Namun sebagaimana kita ketahui bersama, pendirian KKR
itu terhambat karena pendirian itu harus dikaitkan dengan
keberadaan KKR nasional, yang UU-nya sudah dicabut oleh
Mahkamah Konstitusi. Itu sebabnya qanun KKR belum
diajukan oleh eksekutif kepada legislatif sampai dengan awal
tahun 2011 ini. Nasib yang sama dialami oleh Pengadilan HAM
yang juga belum didirikan oleh pemerintah sebagaimana
diperintahkan oleh UU No. 11/2006.

                            |18|
                            Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

      Pada halaman-halaman lain dari Bagian II ini dijelaskan
bahwa penanganan korban konflik belum optimal. Namun
upaya-upaya tetap dilakukan, termasuk memberikan dana
reintegrasi kepada mantan GAM dan dana diyat kepada
korban konflik. Hanya saja, di sini sana terdengar laporan
mengenai ketidakadilan dalam penyaluran bantuan
kemanusiaan tersebut, terutama kepada para korban pada
masa konflik. Juga dinukilkan di sini mengenai penanganan
perempuan korban konflik, namun masalah ini tidak disajikan
secara panjang lebar. Bagian II ini ditutup dengan penyajian
data kuantitatif mengenai tindak kekerasan yang sempat
dicatat oleh KontraS Aceh. Data ini terasa sangat membantu
membaca memahami ragam kasus pelanggaran HAM dalam
rentang waktu 2004-2005.
      Bagaimana sesungguhnya nasib para korban konflik
atau korban pelanggaran HAM? Penderitaan seperti apa
yang mereka alami, dan bagaimana kondisi mereka saat ini?
Jawaban dari pertanyaan ini sebagian besar disajikan pada
Bagian III buku ini yang diberi judul “Kesaksian Korban
Pelanggaran HAM”. Sesuai dengan judulnya, di sini pembaca
misalnya dapat mencermati kasus-kasus pelanggaran HAM
di Ara Kundo, Idi Cut, Aceh Timur, tragedi di Gedung KNPI
Lhokseumawe.
      Kasus Ara Kundo itu, dari pemaparan para korban,
memang menggetarkan. Suatu malam, setelah selesai
ceramah, tentera melakukan serangan dengan menggunakan
senjata api terhadap warga masyarakat. Diperkirakan,
serangan itu ada kaitannya dengan sweeping yang dilakukan
oleh sejumlah orang sipil pada 3 Januari 1999 di Lhok Nibong,
dan dengan isi ceramah yang terkait dengan perjuangan
Aceh Merdeka, suatu keterkaitan yang diakui sendiri oleh AP
(salah serang korban), yang bertindak sebagai penceramah
pada malam tersebut. Sebanyak tujuh orang tewas dalam
serangkan pada 3 Februari itu, dan mayat ke tujuh orang
tersebut ditemukan di Sungai Ara Kundo. Dalam kasus ini,
keadilan tak pernah ditegakkan, kerugian jiwa dan harta tak

                              |19|
FAKTA BICARA

pernah mendapat perhatian sebagaimana semestinya. Jika
kita teliti dengan seksama, kasus Ara Kundo ini suatu saat
dapat ditelusuri kembali untuk memungkinkan keadilan
berpihak kepada orang-orang yang mencarinya.
       Tragedi KNPI yang diulas pada Bagian III ini bermula
dengan demonstrasi massa yang dihadang oleh tentara
yang menyebabkan meninggalnya beberapa pendemo serta
puluhan lainnya luka-luka. Di sini MD (salah seorang korban)
mendapat penyiksaan sebab dituduh sebagai penggerak
massa. Dia mengalami penyiksaan di bagian mata dan kaki
bersama dengan beberapa tahanan lain, selama beberapa
hari. MD merasakan bahwa dia tak mendapat bantuan yang
setimpal dibanding penderitaan yang sudah dia alami di
gedung KNPI pada tahun 1999 itu. Masih dalam kaitannya
dengan peristiwa di Gedung KNPI, dalam buku ini dipaparkan
pula pengalaman korban lainnya, bernama US yang juga
mengalami penyiksaan. Dia bernasib sama dengan MD, tak
mendapat kompensasi yang memadai dari pemerintah
sampai dengan saat ini. Kisah lain adalah kisah yang dialami
oleh DW, yang suaminya tewas dalam hubungannya dengan
kejadian di gedung KNPI tersebut. Lagi-lagi dia mengeluh
mengenai kurangnya perhatian yang diberikan pemerintah
kepadanya.
       Pada bagian selanjutnya disajikan keberadaan Pos Sattis
Billeu Aron, penyiksaan di Rumoh Geudong, pemerkosaan
di Bukit Haru, pembantaian di Kanis Gonggong, dan tragedi
Jamboe Keupok. Pada masing-masing bagian ini pembaca
dapat mencermati dampak yang muncul dari setiap kejadian,
yang rata-rata sangat menyedihkan. Konflik kadang kala
memang tak pandang bulu dalam memilih korbannya. Orang
tak bersalah kehilangan nyawa, atau hilang tak tentu rimba,
keluarga yang ditinggalkan juga hidup menderita. Sebagian
mereka tak tahu mengapa mereka harus mengalami kepahitan
hidup yang tak terhingga itu. Ada yang berusah tegar, namun
tak kurang pula yang kemudian kalah dalam menghadapi
kerasnya kehidupan yang mengelilingi mereka.

                             |20|
                             Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

       Pada Bagian IV yang diberi judul “Pemenuhan Hak
Korban” diulas hal-hal yang terkait kenyataan mengenai
rendahnya perhatian terhadap korban pelanggaran HAM
pada masa sesudah perdamaian terjadi di Aceh. Dipaparkan
bahwa di samping melalui jalur hukum, harapan banyak
diarahkan kepada KKR. Namun ini memang menimbulkan
masalah tersendiri; kontruksi mengenai KKR dalam MoU
Helsinki dan dalam UU No. 11/2006 dikaitkan dengan KKR
Nasional yang diatur dalam UU No. 27/2004, tetapi kemudian
dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dijelaskan pada
bagian ini bahwa jauh sebelum itu telah dilakukan berbagai
upaya untung membantu korban, dan KKR merupakan salah
satu mekanisme yang sangat ditunggu-tunggu. Namun KKR
ini tetap belum terwujud sampai dengan awal tahun 2011.

                             ***

       Dapat dipastikan bahwa buku ini lahir dari sebuah kerja
keras penuh komitmen para pihak yang terlibat di dalamnya,
dalam hal ini Koalisi NGO HAM. Pengalaman menunjukkan
bahwa menghimpun data pelanggaran HAM dalam rentang
waktu yang lama, bukanlah sebuah pekerjaan mudah. Namun
ketidakmudahan itu ternyata tak menyurutkan tekad Koalisi
NGO HAM untuk mempublikasikan data yang pernah mereka
dokumentasikan, dengan niat utama adalah agar orang-
orang tidak begitu saja melupakan kondisi HAM di Aceh
yang pernah berada dalam situasi yang sangat buruk dan
memprihatinkan.
       Harapan harus selalu dipelihara bagi perbaikan-
perbaikan di masa mendatang. Dunia tak akan pernah memberi
tempat bagi pihak-pihak yang diduga terlibat melanggar HAM.
Perumpamaannya, lari ke ujung dunia sekalipun, akan tetap
dicari. Negara-negara atau pihak-pihak yang melecehkan
HAM, akan mengalami pengucilan, khususnya secara politik
dan ekonomi, dua bidang yang dapat membuat suatu negara
mundur puluhan tahun ke belakang jika terkena embargo.

                              |21|
FAKTA BICARA

Saat ini, pemerintah dan masyarakat negara-negara maju,
semakin tersadarkan betapa perlunya mereka memberi
perhatian kepada orang-orang yang tertindas HAM-nya. Ini
pula yang mendorong, misalnya, banyaknya perhatian orang
atau pihak luar negeri, terhadap kasus-kasus pelanggaran
HAM di Aceh.
       Dalam kondisi sebuah negara unwilling dan unable
dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM, maka
mekanisme internasional pada akhirnya akan berlaku atas
negara tersebut. Masyarakat dunia akan mendorong PBB
untuk turun tangan. Dulu, hal ini hampir terjadi terhadap
kasus pelanggaran HAM di Timtim. Ketua Komisi Tinggi HAM
PBB, Mari Robinson, melakukan kunjungan ke Jakarta dan
bicara serta mendesak pemerintah RI agar mengadili pelaku
pelanggaran HAM di Timtim. Jika tidak diadili, maka PBB akan
menggunakan mekanisme yang ada untuk mengadili sendiri
kasus Timtim tersebut. Hal ini kemudian tidak terjadi, sebab
Jaksa Agung kemudian melaksanakan proses hukum terhadap
belasan orang yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM
di calon negara baru itu.
       Informasi-informasi mengenai pelanggaran HAM
diterima PBB dari berbagai sumber, terutama tentu saja
dari badan-badan khusus PBB pemantau HAM, dalam
bentuk komite-komite. Kontribusi berbagai organisasi
nonpemerintah juga tak kalah pentingnya bagi upaya
memberi keadilan kepada para korban, atau bagi tegaknya
hukum atas berbagai kasus pelanggaran HAM. Sejumlah
LSM di Aceh telah secara intensif melakukan kampanye pada
level nasional dan internasional. Sayang sekali, tak ada satu
pun kasus yang berhasil terangkat, misalnya sampai dengan
dilakukannya persidangan, baik dengan menggunakan
mekanisme hukum nasional maupun mekanisme atau
standar HAM internasional.
       Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa negara harus
menaruh perhatian serius terhadap past human rights abuses,
dengan melakukan berbagai koreksi, serta menanamkan

                             |22|
                           Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

tekad baru untuk mempersembahkan keadilan kepada yang
berhak. Seperti masyarakat yang dinamis, demikian pula
perkembangan tentang HAM. Aparatur, mau tidak mau, mesti
mencermati dengan baik seluk beluk HAM. Dalam bertindak,
mesti memperhatikan keabsahan (landasan hukum),
kebutuhan, proporsionalitas, etika dan sosial budaya.
Perilaku yang bertentangan dengan HAM, sudah jelas tidak
akan mendapat penghormatan dari masyarakat nasional
dan internasional. Juga harus selalu terbangun kesadaran
bahwa kritik-kritik atas pelanggaran HAM merupakan kritik
konstruktif bagi pembentukan citra sebuah negara. Ornop
sendiri merupakan sebuah lembaga yang sangat dinantikan
karya nyatanya. Memperbaiki kualitas, dengan demikian,
menjadi sebuah kewajiban, dalam rangka menuju ke sebuah
entitas yang menghargai HAM dan hukum serta demokrasi.
Jika tidak demikian, tak akan pernah ada kasus pelanggaran
yang selesai dengan tuntas, dan itu artinya para korban
pelanggaran ibarat pungguk merindukan bulan.

     Wallahu ‘alam bissawab.




                            |23|
FAKTA BICARA




               Sekilas Perang Panjang
                            t
PENDAHULUAN
       Penandatanganan kesepakatan damai, 15 Agustus 2005
antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka
adalah titik akhir dari sebuah kisah perang di Aceh yang telah
berlangsung lama. Konflik itu adalah episode terakhir dalam
lintas sejarah Aceh yang telah lelah hidup dalam suasana
perang.
       Babakan sebelumnya teramat panjang dan telah
menimbulkan ribuan korban. Sejak kolonial Belanda
memproklamirkan perang dengan Aceh pada 1873, konflik
tak berhenti di bumi serambi. Dari perang melawan penjajah
sampai perang memperjuangkan keadilan melawan
pemerintah. Berikut adalah sekilas catatan perang.
       Aceh telah lama ada. Dalam kisah Babad Cina pada abad
ke-6 Masehi, dituliskan telah ada sebuah kerajaan di bagian
ujung utara Pulau Sumatra yang mereka kenali sebagai Po-
Li. Kemudian naskah Arab dan India dalam kurun abad ke-9
Masehi juga mengatakan hal yang sama.
       Berbanding dengan kawasan-kawasan Indonesia yang
lain, Aceh merupakan daerah pertama yang mempunyai
hubungan langsung dengan dunia luar. Aceh memiliki sebuah
sejarah yang lama. Aceh memainkan peranan penting dalam
tranformasi yang dijalani sejak pertumbuhannya.
       Marco Polo, pada tahun 1292, pernah berkisah. Saat
dalam pelayaran ke Parsi dari China, dia sempat singgah di
Sumatra. Dia melaporkan terdapat enam pelabuhan yang
sibuk di bagian utara pulau tersebut. Termasuk diantaranya

                             |24|
                           Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

pelabuhan Perlak (Peurelak, Aceh Timur), Samudera
(Samudera Pasai, Aceh Utara) dan Lambri. Kerajaan Islam
yang pertama kali tumbuh di Aceh adalah Kerajaan Perlak
pada tahun 804, sekitar 100 tahun setelah pengaruh Islam
di Nusantara.
      Babakan perang dimulai dengan Portugis. Saat itu,
negara-negara di Eropa sedang melirik wilayah perdagangan
baru di Asia, mencari lada dan rempah-rempah dan membuka
wilayah jajahan baru. Tahun 1511, Portugis menguasai
pelabuhan Melaka, Malaysia. Aceh terdekat dengan wilayah
itu, sebagai kerajaan yang sedang tumbuh besar, perlu
melindungi pedagang yang umumnya muslim dari Gujarat
dan Arab. Akibatnya, Aceh perlu perang untuk mengusir
Portugis dari semenanjung Malaya.
      Perang itu berlangsung dalam beberapa tahap. Kerajaan
Demak di Pulau Jawa pernah membantu Aceh untuk mengusir
Portugis. Pangeran Pati Unus memimpin bala bantuan secara
langsung pada 1513. Portugis tak bergeming, bahkan tambah
meraja-lela mengepakkan sayap ke seantero Nusantara.
Wilayah Aceh sejauh itu memang tak terusik, masih terlalu
kuat untuk ditaklukkan.
      Hal ini menyebabkan, para pedagang Arab dan India
memindahkan perdagangan mereka ke Aceh, yang telah
menjadi kerajaan yang makmur. Aceh pun mendominasi
perdagangan dan politik di utara Sumatra khususnya dan
Nusantara pada umumnya.
      Keadaan ini terus berlangsung, sampai Aceh mencapai
puncak kejayaan kemakmuran pada tahun 1610 sampai 1640,
masa Sultan Iskandar Muda dan beberapa sultan sesudahnya.
Aceh aman di dalam negeri dan bahkan menjadi penjamin
keamanan beberapa wilayah lain di nusantara, kekuasaannya
bertambah luas.
      Aceh mengalami kemunduran sejak kemangkatan
Sultan Iskandar Thani pada 1641. Saat Belanda dan Inggris
yang mengantikan posisi Portugis di Melaka dan Nusantara.
Dengan berbagai taktik mereka mencoba memperluas wilayah

                             |25|
FAKTA BICARA

koloni perdagangannya. Pelan-pelan, dominasi perdagangan
oleh Inggris dan Belanda bertambah besar. Mereka berlomba
menguasai sebanyak mungkin kawasan di Nusantara. Aceh
diambang perang lagi.
       Sebuah kesepakatan antara Inggris dan Belanda pada
1824 telah memberi kuasa kepada Belanda, guna menguasai
segala kawasan Inggris di Sumatra. Sementara Belanda akan
menyerahkan segala kuasa perdagangan mereka di India dan
juga berjanji tidak akan menandingi Inggris untuk menguasai
Singapura.
       Saat itu, Aceh masih dijamin oleh Inggris sebagai
negara berdaulat dan Belanda harus mengakuinya. Sejauh
itu, Belanda masih belum bisa menjamah Aceh. Mereka terus
berusaha mencoba menguasai, sampai kemudian Perjanjian
Sumatera tahun 1871 membatalkan jaminan Inggris itu.
       Belanda leluasa dan perang pun dimaklumatkan
dengan Aceh, pada Maret 1873. Pecahlah Perang Aceh
yang berlangsung dari tahun 1873 ke 1942, tidak secara
terus menerus. Perang paling lama yang dihadapi Belanda,
merengut nyawa lebih 10.000 tentera mereka.
       Dalam sejarah, Belanda tidak pernah menguasai
Aceh secara penuh. Walaupun mereka mampu menguasai
Kesultanan Aceh, tapi perlawanan terus dilakukan Masyarakat
Aceh di bawah pemimpin mereka yang silih berganti, antara
lain, Tgk Chik Di Tiro, Panglima Polem, T. Umar, Cut Meutia,
Cut Nyak Dhien.
       Berakhirnya kekuasaan Belanda di Aceh ditandai
dengan pecahnya perang dunia II dan masuknya Jepang ke
Aceh pada 12 Maret 1942. Prajurit Jepang bergerak cepat
sampai ke daerah Gayo, Aceh Tengah. Rakyat pun menggila,
melucuti senjata kesatuan-kesatuan Belanda. 28 Maret 1942,
Belanda menyerah kalah di Aceh, tiga minggu setelah Batavia
menyatakan takluk kepada Jepang.
       Belanda hengkang. Aceh kemudian berada dalam
kekuasaan Jepang. Ratusan pemuda Aceh dilatih ketentaraan.
Mereka umumnya adalah angkatan muda Persatuan Ulama

                            |26|
                           Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

Seluruh Aceh (PUSA), yang kemudian mengambil banyak
kedudukan Ulee balang (turunan bangsawan, pemimpin
pemerintahan) di Aceh. Kekuasaan para Uleebalang pun
semakin berkurang.
      14 Agustus 1945, Jepang menyerah kalah dari
sekutu. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan
kemerdekaannya. Dua bulan kemudian beberapa perwira
Belanda hadir ke Aceh untuk mengadakan penyelidikan. Aceh
dijumpai dalam keadaan kacau balau, Belanda berpendapat
perlu diadakan pendudukan sekutu untuk mencegah
timbulnya pemberontakan.
      Pendudukan itu tidak pernah terjadi, sampai Jepang
meninggalkan Aceh pada Desember 1945. Sekutu masih sibuk
mengurus Jawa. Sumatera dan Aceh mengambil jalannya
sendiri. Sebuah pemerintahan republik didirikan dengan
Gubernur pertama, Mr. Teuku Moehammad Hasan. Belanda
tidak pernah lagi menembus Aceh, hingga membuat Aceh
daerah yang benar-benar nyata kemerdekaannya, saat itu.
      Mengawal kemerdekaan Indonesia, Aceh tercatat
sebagai penyumbang dua pesawat yang menjadi cikal-bakal
lahirnya Garuda Indonesia Airways. Tahun 1948, kala sekutu
berhasil menguasai pemerintahan Indonesia di Pulau Jawa,
Aceh menjadi daerah penyelamat. Melalui Radio Rimba Raya
di Aceh Tengah, dengung kemerdekaan Indonesia masih
dipancarkan dari sana.

                           ***

       Sejarah kembali tercatat, saat Gubernur Aceh Daud
Beureueh menjabat. Dia merasa Jakarta mengkhianati
perjuangan Aceh, dengan melakukan beberapa tindakan
politik. Antaranya, membubarkan Divisi X TNI di Aceh yang
terkenal itu. Lalu, pada 23 Januari 1951, status Provinsi
Aceh dicabut oleh Kabinet Natsir. Aceh dipaksa lebur dalam
Provinsi Sumatera Utara.
       Kebencian rakyat Aceh kepada Soekarno, presiden RI

                            |27|
FAKTA BICARA

saat itu, menyala. Daud Beureueh masih sempat menghadap
Soekarno, tapi patah arang. Sebagai pemimpin, Beureueh pun
memukul genderang pemberontakan, 21 September 1953,
setelah kongres ulama di Titeue, satu kecamatan di Pidie. Di
sana dia menyatakan Aceh menjadi bagian dari Negara Islam
Indonesia (NII), mengikuti jejak Kartosoewirjo di Jawa Barat.
Perlawanan bersenjata dimulai. Bersama Beureueh, sejumlah
pasukan TNI pun bergabung menjadi Tentara Islam Indonesia
(TII). Sehari setelah proklamasi itu, mereka menguasai
sebagian besar daerah Pidie, dan bertahan di Garot.
       Pertempuran demi pertempuran terjadi. Kesepakatan
gencatan senjata diambil dalam sebuah perjanjian, Ikrar
Lamteh, 8 April 1957. Isinya, ada kesepakatan antara
pemerintah lokal dan pemberontak untuk mengutamakan
kepentingan rakyat dan daerah Aceh di atas kepentingan
kelompok. Gencatan senjata ini sempat berjalan sampai 1959.
Dan momentum itu pun menjadi titik balik pemberontakan.
       Di masa itulah Perdana Menteri Djuanda mengunjungi
Aceh. Dia sempat bertemu dengan Hasan Saleh, Panglima
DI/TII. Bersama Hasan Saleh, hadir juga Hasan Ali, Perdana
Menteri Negara Bagian Aceh, NII. Hasan Saleh menuntut
kepada Djuanda agar Aceh dijadikan Negara Bagian di bawah
Republik Indonesia. Tuntutan itu ditolak oleh Djuanda.
Alasannya, Indonesia telah berbentuk kesatuan. Meski begitu,
Hasan Saleh setuju untuk mencari jalan damai.
       Daud Beureueh lalu meminta Hasan Ali membatalkan
gencatan senjata dan memulai lagi serangan gerilya besar-
besaran. Beureueh letih bergerilya, setelah satu persatu
karibnya meninggalkannya di tengah jalan. Di ujung masa
pemberontakannya, Beureueh bergabung dengan Republik
Persatuan Indonesia, bersama PRRI dan Permesta. Bersama
itu pula sejak 1961 nama Negara Bagian Aceh/NII diubah
menjadi Republik Islam Aceh (RIA).
       Pemerintahan Aceh belum kuat. Saat Sjamaun Gaharu
digantikan Kolonel Mohammad Jasin menjadi Komandan
Daerah Militer Aceh. Jasin berhasil mendekati Daud Beureueh

                             |28|
                             Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

dengan rasa hormat, dan terus-menerus menyerukan agar
pemimpin pemberontak itu mau turun gunung. Sejak 1961,
surat-menyurat keduanya terus berlangsung. Bahkan Jasin
berani bertemu langsung dengan Beureueh, untuk berdialog
empat mata.
      Dengan berbagai bujukan dan jalan panjang Jasin,
akhirnya Beureueh luluh. Dia bersedia turun gunung, pada
9 Mei 1962, beserta pasukan setianya yang dipimpin oleh
Teungku Ilyas Leube. Daerah Aceh kembali seperti semula,
bahkan berstatus Istimewa. Kendati demikian, kondisi
kemakmuran rakyat masih morat-marit, meski sumber
minyak dan gas melimpah ruah di Aceh, setelah ditemukan
pada tahun 1970.
      Alasan itulah yang membuat Aceh kembali bergolak.
      Empat belas tahun setelah Beureueh turun gunung,
Hasan Tiro memimpin pemberontakan melalui Gerakan Aceh
Merdeka (GAM) yang diproklamirkan pada tahun 4 Desember
1976 di Tiro, Pidie.
      Seterusnya, terus-menerus kekacauan terjadi di Aceh.
Hasan Tiro kabur ke Swedia, memimpim pemberontakan dari
sana. Berbagai operasi digelar TNI di Aceh, untuk menumpas
GAM. Pemberontakan tak kunjung padam.
      Tahun 1989, Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi
Militer (DOM), dengan operasi jaring merah-nya. Berlangsung
selama 10 tahun, operasi itu tercatat banyak makan korban.
Pasca kejatuhan Presiden Soeharto, suara rakyat menuntut
peradilan hak asasi manusia makin gencar dilakukan. 7
Agustus 1998, operasi itu dicabut.
      Tuntutan kemerdekaan Aceh yang disuarakan GAM
kian bergema. Selain itu, muncul juga tuntutan referendum
sebagai akumulasi kekecewaan rakyat Aceh pada pemerintah.
Tuntutan itu dimobilisir oleh para intelektual Aceh yang
terhimpun dalam Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA),
yang didirikan di Banda Aceh pada 4 Februari 1999.
      Sejarah mencatat, aksi kolosal yang dibuat SIRA di Banda
Aceh pada 8 November 1999 dihadiri kurang dari sejutaan

                              |29|
FAKTA BICARA

rakyat Aceh (sebagian sumber menyebutnya dua jutaan)
dari berbagai kabupaten. SIRA yang dipimpin Muhammad
Nazar berhasil memobilisasi perjuangan rakyat Aceh, untuk
mendapatkan hak-haknya sebagai sebagai sebuah bangsa.
      Keinginan rakyat Aceh untuk menentukan nasib sendiri
semakin bergema dengan kelahiran berbagai organisasi
perlawanan rakyat, seperti KARMA, Farmidia, SMUR, FPDRA,
SPURA, PERAK, dan HANTAM, yang lahir dengan mengusung
berbagai macam isu. HANTAM misalnya, mengusung
isu antimiliterisme berhasil membuat sebuah aksi yang
spektakuler pada tahun 2002. Aksi yang dinilai paling
fenomenal itu menuntut cease-fire (gencatan senjata) antara
RI dan GAM. Selain itu HANTAM dalam aksinya mengusung
empat bendera, seperti bendera GAM, RI, Referendum dan
Bendera PBB.
      Aksi yang berlangsung pada 6 Mei 2002 itu berakhir
dengan penangkapan semua peserta aksi HANTAM. Aksi itu
memberikan makna khusus bahwa intervensi PBB untuk
memediasi konflik Aceh tak dapat ditolak.
      Situasi yang relatif aman tercipta setelah pihak GAM
dan pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian
damai, 9 Desember 2002 di Jenewa. Kendati bentrok terus
berlanjut, tapi kuantitasnya tidak seperti dulu. Komite
Keamanan Bersama (KKB), yang terdiri dari tiga pihak,
Indonesia, GAM, dan Henry Dunant Centre (HDC) sebagai
penengah pun dibentuk. Komite itu terkenal dengan nama
Joint Security Committee (JSC). Komite itu diketuai oleh
Thanongsuk Tuvinum, perwira tinggi asal Thailand.
      9 Februari 2003, perjanjian damai itu memasuki tahap
penting dan kritis. Kedua pihak telah sepakat sejak hingga
lima bulan ke depan, melucuti senjata masing-masing.
Pelucutan senjata akan diawasi oleh komite bersama itu.
Masalahnya, proses perundingan kemudian gagal.
      Pada Mei 2003, masa CoHA itu dinyatakan gagal
dan tidak dilanjutkan. Para juru runding GAM, ditangkap
dan dipenjara. Darurat Militer (DM) digelar pada 19 Mei

                            |30|
                              Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

2003. Ribuan personil TNI/Polri dikirim kembali ke Aceh,
untuk menumpas GAM. Satu tahun DM, TNI mengklaim
telah menewaskan 2.439 GAM, 2.003 ditangkap dan 1.559
menyerah. Sementara di pihak TNI, 147 orang tewas dan 422
luka-luka.
       Dalam darurat itu, puluhan aktivis yang kritis ditangkap,
tak sedikit pula yang harus hengkang ke luar Aceh. Salah satu
yang ditangkap ketika itu, Muhammad Nazar dari SIRA.
       Usai DM, status Aceh berganti menjadi Darurat Sipil
(DS) pada 19 Mei 2004. Kondisi Aceh hampir tak jauh
berbeda dengan masa DM. Aceh tertutup bagi dunia luar.
Ratusan korban muncul, terbanyak di pihak sipil. Pemerintah
tak pernah mengumumkan secara pasti, berapa jumlah
korban dari sipil. Namun Dinas Penerangan Umum Mabes
TNI mengakui, sejak masa darurat diberlakukan sampai
September 2004, sekitar 662 warga sipil tewas, 140 luka
berat dan 227 luka ringan.
       Banyak kalangan meyakini, korban lebih banyak dari
itu. Tak ada instansi yang punya referensi pasti berapa jumlah
korban sebenarnya dalam konflik Aceh. Buktinya, ada banyak
warga yang masih melaporkan saudaranya hilang, setelah
perang-perang itu berkobar.

                              ***

       Perang belum usai, saat tsunami membuat sejarah
baru. Bencana dahsyat tsunami membelalakkan mata warga
dunia, pada jumlah korban dan kerusakan yang ditimbulkan.
Hampir seluruh negara besar di dunia menyatakan berkabung
selama seminggu. Bahkan penjara milik Amerika Serikat
di Guantanamo, Kuba juga mengibarkan bendera setengah
tiang.
       Tercatat, sekitar 129.775 orang tewas, 36.786
orang hilang dan 174.000 orang hidup di tenda-tenda
pengungsian.
       Dari segi materil, 120.000 rumah rusak atau hancur,

                               |31|
FAKTA BICARA

800 kilometer jalan dan 2.260 jembatan rusak atau musnah,
693 fasilitas kesehatan (RS, Puskesmas, Pos Imunisasi, dan
klinik) rusak atau hancur dan 2.224 sekolah rusak atau
hancur. Kerugiannya, sekitar U$ 4,5 milyar.
       Bencana itu, membuka pintu Aceh bagi siapa saja.
Status DS tenggelam dengan sendirinya. Ratusan NGO asing
masuk, berlomba-lomba memberikan bantuan. Pelan-pelan
Aceh mulai membangun kembali kehidupannya. Darurat Sipil
diganti dengan Tertib Sipil pada 19 Mei 2005, disaat Aceh
sedang membangun pasca tsunami. Kontak senjata masih
terjadi di daerah-daerah, kendati dalam jumlah yang sudah
minim.
       Mustahil membangun Aceh kembali tanpa damai.
Kondisi inilah yang membuat petinggi Indonesia dan GAM
memikirkan kembali persoalan damai, agar tak banyak lagi
warga Aceh mati sia-sia. Damai pun disenandungkan.
       Pembahasan mencari damai di Aceh dipikirkan
keras. Kali ini Presiden RI Bambang Susilo Yodhoyono lebih
serius. Difasilitasi oleh Crisis Management Initiative (CMI)
perundingan antara GAM dan RI pun digelar di Helsinki,
Filandia. CMI diketuai oleh bekas Presiden Finlandia Martti
Ahtisaari.
       Setelah dialog lima babak di Helsinki, perundingan
mencapai kesepakatan. Perunding RI diketuai Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaluddin dan perunding GAM
diketuai Perdana Menteri-nya Malik Mahmud. Ditandatangani
pada 15 Agustus 2005, kesepakatan itu dikenal dengan MoU
Helsinki. Awal masa damai di Aceh.
       Poin-poin MoU mendukung sepenuhnya rekontruksi
Aceh pasca tsunami. Tim Pemantau Uni Eropa dan ASEAN,
Aceh Monitoring Mission (AMM) dibentuk. Mereka bertugas
sejak 15 September 2005, setelah sebelumnya sebuah tim
persiapan memonitor keadaan sejak damai dicetuskan. Tim
itu diketuai oleh Pieter Feith asal Belanda.
       Tugas utama AMM, melucuti senjata GAM dan memantau
penarikan pasukan TNI di Aceh. Sesuai dengan MoU, GAM

                            |32|
                           Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

harus menyerahkan 840 pucuk senjatanya. Sementara TNI/
Polri hanya boleh menyisakan 14.700 personil TNI dan 9.100
personil Polri di Aceh.
       Perlahan-lahan, damai mulai tampak setelah 29
tahun lebih konflik RI–GAM. Proses penyerahan senjata dan
penarikan pasukan berakhir sampai 26 Desember 2005.
Bersamaan dengan setahun tsunami di Aceh.
       Perang memang selalu menimbulkan korban. Buku
ini tak hendak menulis data dan fakta sepanjang perang di
Aceh. Buku ini hanya mencoba merekam fakta kekerasan dan
pelanggaran HAM yang tercecer sepanjang pemberlakuan
status DOM di Aceh sampai perdamaian diraih.
       Fakta banyaknya korban yang belum merasakan
keadilan adalah pemicu menyusun laporan ini. Sesungguhnya
slogan pencari keadilan masih terus mengiang. “Perdamaian
tidak berarti apa-apa, tanpa keadilan buat korban.”




                            |33|
FAKTA BICARA




               |34|
Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005




FAKTA KEKERASAN
DI ACEH 1989 - 2005




 |35|
FAKTA BICARA




               |36|
                           Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005




                  Kisah Awal DOM
                           t
       Sepanjang 1989-1998, Aceh berstatus Daerah Operasi
Militer (DOM). Status itu disandang karena Pemerintah
Indonesia di bawah Presiden Soeharto bermaksud untuk
memberantas Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang melakukan
perlawanan, untuk kemerdekaan Aceh. GAM diproklamirkan
oleh Hasan Tiro pada 4 Desember 1976.
       Sejumlah sumber menyebutkan bahwa status DOM
Aceh selama sembilan tahun, Misalnya dapat dilihat dari
judul buku “Aceh Bersimbah Darah, Mengungkap penerapan
Status Daerah operasi Militer (DOM) di Aceh 1989-1998, yang
ditulis oleh Al Chaidar, Sayed Mudhahar Ahmad dan Yarmen
Dinamika. Namun dokumen resmi tentang ditetapkannya
DOM pada tahun 1989, tidak ditemukan.
       Meski masyarakat luas mengetahui bahwa penerapan
DOM dimulai sejak tahun 1989, namun jauh sebelum itu,
pemerintah pusat telah melancarkan sejumlah operasi militer
untuk menumpas GAM, yang ketika itu disebut dengan Aceh
Merdeka (AM). Saat itu, masyarakat juga mengenal gerakan
tersebut dengan sebutan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)
sebagaimana yang dilabelkan pemerintah saat itu.
       Sebelum Aceh secara resmi dinyatakan berstatus DOM
dalam rentang 1989-1998, beberapa peristiwa kontak senjata
telah terjadi di wilayah ini, ditandai dengan dilakukannya
kampanye panjang berintensitas rendah yang bertujuan
melacak anggota-anggota GAM dan menghancurkan


                             |37|
FAKTA BICARA

pemberontakannya.1
       Operasi-operasi penanganan pemberontakan tersebut
telah menyebabkan terjadinya berbagai macam pelanggaran
HAM yang dilakukan oleh tentara Indonesia, dulu disebut
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
       Sejumlah operasi militer ABRI yang dilakukan di Aceh
awalnya dipicu oleh timbulnya gerakan bersenjata yang
disebut GPK. Meski begitu, penetapan status Aceh sebagai
daerah operasimiliter tidak terlepas dari peran Ibrahim
Hasan, Gubernur Aceh periode 1987-1993. Hal ini terungkap
dalam wawancara Ibrahim Hasan dengan Majalah Tempo,
pada Agustus 1998.2 Ia membedakan gerakan yang dilakukan
oleh GPK saat itu ke dalam dua kelompok, yakni GPK generasi
pertama(sejak tahun 1976), dan setelah itu merupakan GPK
generasi kedua.
       Menurut Ibrahim Hasan, GPK generasi kedua terjadi
karena penyelesaian masalah terhadap GPK generasi pertama
belum tuntas. Awalnya, pemerintah saat itu mengira bahwa
setelah Hasan Tiro, deklarator GAM hijrah ke luar negeri,
masalah GPK generasi pertama selesai. Tapi kemudian,
gerakan tersebut muncul lagi dengan melibatkan beberapa
orang Aceh yang eksodus ke Malaysia dan kemudian dibawa
mengikuti pelatihan militer ke Maktabah Tajurra di Libya.
       “GPK generasi kedua ini --generasi pertama tahun 1976-
- berbeda sekali dengan GPK generasi satu. GPK generasi
kedua ini luar biasa kejam. Ganas sekali. Tidak ada lagi nilai-
nilai kemanusiaan. Begitu datang, mereka serbu dulu polisi,
kantor-kantor polisi. Polisi ditembak mati di tengah jalan,
kemudian dipotong-potong. Istrinya kemudian diperkosa.”
       “Mereka itu GPK teroris. Teroris yang dilatih di Libya.
Kemudian murid di SD-SD di daerah tepi pantai dipaksakan
menyanyikan lagu Aceh Merdeka. Itu di Pidie. Kemudian
pos-pos ABRI, polisi diserang habis. Selesai dari Pidie,
1_Ross Clarke, Galuh Wandita, Samsidar, Memperhatikan Korban: Proses Perdama-
ian di Aceh dari Perspektif Keadilan Transisi, International Centre for Transitional
Jusctice, Jakarta Pusat 2008, hal. 11
2_Wawancara Prof. Dr. Ibrahim Hasan:”Yang Ganas itu GPK Generasi Kedua”, Ma-
jalah Tempo Edisi 23/03-8/Agustus/1998

                                        |38|
                                    Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

mereka menggilir ke Aceh Utara. Di Panton Labu, Jeunieb,
di Samalanga. Kemudian di Aceh Timur, di Keude Geurubak,
Peureulak. Di situ, GPK yang paling besar. Mereka memilih di
situ, karena mereka mudah lari. Dari Aceh Utara juga mudah
lari ke Malaysia. Pidie juga begitu. Kenapa dia tidak pilih Aceh
Tengah, Aceh Barat, apalagi Aceh Selatan? Dalam kondisi
seperti itulah saya panggil ABRI.”3
       Secara kronologis, penetapan DOM setidaknya dapat
disimak daripublikasi majalah Tempo. Di tahun 1989,
muncul gerakan bersenjata yang oleh pemerintah disebut
GPK. Gerakan mereka makin meningkat setelah merebut 21
pucuk senjata dan membunuh 20 prajurit ABRI yang sedang
melaksanakan kegiatan ABRI Masuk Desa pada tahun 1991.
       Wilayah kegiatan kelompok bersenjata itu mula-mula
hanya di Aceh Utara, kemudian meluas hingga Aceh Timur
dan Pidie. Menghadapi situasi ini, Gubernur Aceh waktu
itu, Ibrahim Hasan, minta bantuan pasukan ABRI kepada
Presiden Soeharto. “Saya mengundang putra-putra terbaik
bangsa dari Jakarta untuk membantu memulihkan keamanan
di Aceh,” ujar Ibrahim kala itu.
       Ibrahim juga berpesan agar rakyat Aceh membantu
tugas-tugas ABRI. “Beri nasi kalau mereka lapar, dan air kelapa
jika mereka haus. Ibarat orang meukeurija rayuek(pesta
besar) sudah tentu risikonya akan pecah piring dan gelas
selusin-dua lusin, hal itu janganlah jadi soal,” kata mantan
rektor Universitas Syah Kuala itu.4
       Sumber lain menyebutukan, sebelum DOM ditetapkan,
pemerintah telah mengupayakan pendekatan kultural
dengan mengedepankan peran tokoh-tokoh agama. Namun
usaha itu tidak mampu mengatasi kondisi keamanan kala
itu.Hingga akhirnya pemerintah memutuskan pendekatan
militer sebagai solusi penanganan keamanan di Aceh. Inilah
awal dari derita masa DOM yang dialami masyarakat Aceh.5
       Sumber tersebut menyebutkan juga, saat itu Ibrahim
3_Ibid
4_Ibid
5_Position Paper Koalisi NGO HAM Aceh

                                        |39|
FAKTA BICARA

Hasan sempat berkilah. Menurutnya, ia hanya melaporkan
kondisi keamanan Aceh sebagaimana yang mesti dilakukan
sebagai Gubernur Aceh kala itu. Hal tersebut menurutnya
dilakukan setelah melakukan konsultasi dengan berbagai
pihak; Muspida, ulama, pimpinan partai Golkar, serta tokoh-
tokoh Aceh lainnya seperti Ali Hasjmy, Noer Nikmat (di
Medan), serta mantan aktivis DI/TII seperti Hasan Saleh,
yang pernah menjadi Panglima Perang DI/TII, dan Hasan
Ali yang merupakan mantan Perdana Mentri DI/TII, bupati,
aparat keamanan dari Kodim dan Korem.
       Atas desakan Mayjen (Purn) H.R Pramono, Ibrahim
Hasan melaporkan kondisi Aceh kepada Presiden Suharto.
Ia menyampaikan bahwa aksi-aksi yang dilakukan GPK saat
itu tergolong ganas, mereka merupakan sisa-sisa GPK tahun
1976.
       Dalam pertemuan pertama, presiden menekankan agar
lebih dulu dilakukan pendekatan kultural dan kemasyarakatan.
Hal itu dilaporkan Ibrahim Hasan kepada kalangan Muspida,
ulama dan tokoh masyrakat. Salah satu yang kemudian
dilakukan adalah oleh Majelis Ulama Indonesia yang saat
itu diketuai Ali Hasjmy. Ia turun langsung ke daerah-daerah
rawan, namun pendekatan tersebut kemudian dinyatakan
gagal dan dianggap penting untuk menempuh pendekatan
militer.
       Mayjen (Purn) H.R Pramono sebagai Pangdam I Bukit
Barisan kemudian menerapkan Operasi Jaring Merah di
seluruh Aceh. Tokoh-tokoh yang dianggap bertanggung jawab
terhadap pemberlakuan DOM di Aceh adalah:
   1. Jendral (Purn) Haji Mohammad Suharto sebagai
       Presiden Republik Indonesia saat itu sekaligus sebagai
       Panglima Tertinggi dalam struktur Militer Indonesia.
   2. Jenderal (Purn) L.B Murdani, Mentri Pertahanan dan
       Keamanan
   3. Jenderal (Purn) Try Sutrisno, Pangab ABRI
   4. Letjen (Purn) Syarwan Hamid, Danrem 011 Lilawangsa,
       Aceh

                             |40|
                            Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

   5. Jenderal (Purn) Faisal Tanjung, saat itu menjabat
      sebagai Komandan Seskoad di Bandung (1989-24 Juli
      1992). Dalam masa jabatan sebagai Pangab (21 Mei
      1993-1998) banyak mengirimkan banyak pasukan
      non organik di Aceh. Dalam masa jabatan sebagai
      Menkopolkam (1998) ia menyatakan bahwa peristiwa
      pembantaian di Aceh bukanlah suatu pelanggaran
      HAM.
   6. Mayjen (Purn) H.R Pramono yang saat itu menjabat
      sebagai Pangdam I Bukit Barisan untuk wilayah Aceh,
      Sumut, Sumbar, dan Riau.
   7. Letjen Prabowo Subianto, saat itu menjabat sebagai
      Komandan Intelijen (Danjen) Kopassus.
   8. Prof. DR. Ibrahim Hasan, MBA saat itu sebagai Gubernur
      Daerah Istimewa Aceh (1986-1991).6

       Lebih kurang sebulan setelah Ibrahim Hasan
menyampaikan himbauannya tentang “meukeurija rayuek”
itu, kemudiandatanglah para “undangan” Gubernur Ibrahim,
terutama satuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dari
Jakarta. Sejak itu di seluruh wilayah Daerah Istimewa Aceh
dilancarkan Operasi Jaring Merah. Amnesti Internasional
mencatat, dari tahun 1989 hingga 1992, sebanyak 2.000
orang, termasuk warga sipil dan pendukung Aceh Merdeka,
dibunuh. Lebih kurang seribu warga sipil ditangkap atas
dugaan mendukung Gerakan Aceh Merdeka atau karena
memiliki hubungan saudara dengan anggota kelompok Aceh
Merdeka. Lebih dari 50 orang diadili dan dihukum penjara 13
hingga 20 tahun, atas tuduhan subversi.7
       Juli 1990, setahun sebelum Gubernur Ibrahim
mengundang pasukan dari Jakarta, satuan ABRI berhasil
menembak mati Yusuf A.B, seorang tokoh penting GAM. Yusuf,
Gubernur Wilayah Pasee dalam struktur GAM, ditembak di
kawasan Matang Seujuk, Kecamatan Baktinya, Kabupaten
Aceh Utara. Operasi yang lebih intensif dilancarkan dengan
6_Ibid
7_Loc.Cit

                             |41|
FAKTA BICARA

nama sandi Jaring Merah. Hasilnya, sejumlah pendukung
GAM ditangkap dan diadili. Dalam sebuah operasi di bulan
Desember 1993, Kopassus berhasil menembak mati Umar
Ibrahim, Panglima Wali Negara dan Ketua Komando Pusat
Negara Islam Aceh Merdeka.8
       Hingga beberapa tahun sejak operasi militer Aceh
berstatus DOM, tidak ada kabar yang begitu mencolok, apalagi
hingga diketahui dunia luar. Sejak sebelum ditetapkan dan
setelah ditetapkan sebagai wilayah DOM, tak banyak banyak
masyarakat yang tahu akan dampak yang ditimbulkan akibat
pemberlakuan status tersebut. Hanya sebagian masyarakat
yang tahu dan merasakan langsung dampaknya, seperti di
daerah Pidie dan Aceh Utara, dua daerah yang kemudian paling
banyak muncul dalam laporan kasus-kasus pelanggaran HAM
seusai DOM dicabut pada 1998.
       Sebenarnya,     upaya      pengungkapan     sejumlah
pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh pada masa DOM telah
mulai diupayakan sejak tahun 1991, khususnya oleh media.
Kantor berita Reuters pada bulan Mei 1991 melaporkan
sejumlah orang Aceh telah dieksekusi di depan umum.9 Selain
itu, majalah Tempo edisi 25 Mei 1991 juga menurunkan
liputan tentang kejadian tersebut.Namun minguan berita
itu tak mendapatkan bukti-bukti seperti dilaporkan Reuters
yang berpusat di Inggris itu.
       Tempo malah menurunkan counter beritadari Kepala
Penerangan Kodam I/Bukit Barisan waktu itu, Letkol Achmad
Soedjai,yang menyebutkan bahwa 13 anggota GPK Aceh
divonis di pengadilan, bukan dieksekusi di depan umum.
Pernyataan Achmad dibenarkan Kepala Pusat Penerangan
ABRI kala itu, Brigjen Nurhadi.10
       Bahkan Bupati Pidie, Diah Ibrahim yang pernah menjadi
salah satu sumber wartawati Reuters Elizabeth Pisani,
menampik pemberitaan ihwal eksekusi di depan umum
terjadi di wilayahnya. Ternyata, kantor berita Reuters keliru
8_The Killing Field di Aceh, Majalah Tempo Edisi 23/03-8/Agustus/1998
9_ibid
10_ibid

                                      |42|
                                     Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

menyebutkan tempat eksekusi. Berdasarkan liputan Tempo
pada Agustus 1998, disebutkan bahwa tim relawan Forum
Peduli Hak Asasi Manusia (FP-HAM) menyatakan eksekusi di
depan umum itu memang pernah terjadi. Namun bukan di
Pidie, melainkan di Desa Lueng Sa, Simpang Ulim, Aceh Timur.
Ada dua warga desa yang menjadi korban eksekusi: Sarjani
Ibrahim (35 tahun), penduduk Lueng Sa, dan Tengku Imum
Budiman (50 tahun) penduduk Lueng Dua. Eksekusi pada
tahun 1991 itu bertepatan pada bulan puasa, 17 Ramadan
1411 Hijriah.


Membongkar kekerasan masa DOM
       Tahun 1997 menjadi era baru kebangkitan demokrasi
di Indonesia. Mahasiswa dan rakyat turun ke jalan. Mereka
menuntut segera dilakukan reformasi di Indonesia. Pada 21
Mei 1998, Suharto mundur, rakyat pun berpesta. Sejumlah
kebobrokan yang dijaga ketat selama 32 tahun mulai
disuarakan.
       Kondisi itu dimanfaatkan para aktivis yang sedari
dulu telah menghimpun data berbagai macam pelanggaran
HAM di Aceh. Sebelumnya, tuntutan pencabutan status DOM
Aceh mengemuka dari beberapa pihak (lihat kronologis
pencabutan DOM). Ketika gaung reformasi semakin
membahana, kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di
Aceh pun ikut terangkat ke permukaan. Sejumlah data dan
fakta pelanggaran HAM di propinsi yang berstatus istimewa
itu segera terkabar ke hampir seluruh penjuru dunia.
       Akibat permberlakuan DOM dengan sandi operasi
Jaring Merah, rakyat harus menerima akibat yang sungguh
memilukan. Salah satu sumber menyebutkan bahwa sejak
tahun 1989 hingga 1998 jumlah korban mencapai 30.000
jiwa. Hal ini dianggap sebagai malapetaka peradaban yang
hanya mungkin terjadi dalam masyarakat primitif.11
11_Al Chaidar, Sayed Mudhahar Ahmad dan Yarmen Dinamika, Aceh Bersimbah
Darah, Mengungkap penerarapan Status Daerah operasi Militer (DOM) di Aceh 1989-
1998, Pustaka Al-Kausar, Jakarta 1999

                                      |43|
FAKTA BICARA

       Data yang dimiliki Koalisi NGO HAM Aceh menunjukkan
operasi yang semula bertujuan menumpas GAM, dalam
pelaksanaannya mengakibatkan 871 orang tewas di TKP
karena tindak kekerasan, 387 orang ditemukan mati, 550
orang hilang, 368 korban penganiayaan, 120 korban dibakar
rumahnya, serta 102 korban perkosaan.12
       Berdasarkan data korban DOM hasil investigasi yang
dilakukan oleh TPF yang dibentuk pasca pencabutan DOM
menunjukkan bahwa konsentrasi korban terbesar adalah
di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 1716 korban, kemudian
Aceh Timur sebanyak 1548 korban, kabupaten Bireuen yang
saat itu masih tergabung dengan Aceh Utara sebanyak 525
korban, dan Kabupaten Pidie yang mencakup Pidie Jaya saat
itu sebanyak 494 korban.

             Tabel Data Jumlah Kasus per Kabupaten

    Kab        1      2     3      3      4     5     6    7   8    Jumlah
  A Timur     808    237    26     1      0    530   574   1   20   2197
   AUtara     272    394   656    103     11    0     0    0   0    1436
  Bireuen      63    76    326     2      7     0     0    0   0     474
   Pidie      373    138    0      0      0     0     0    0   0     511
  jumlah      1516   845   1008   106     18   530   574   1   20   4618


Keterangan:
1= pembunuhan                           5= pelecehan seksual
2= penculikan                           6= kekerasan
3= Penganiayaan                         7= pembakaran
4= penangkapan                          8= pengerusakan

     Kedudukan Aceh Utara dan Aceh Timur sebagai wilayah
yang memiliki korban terbanyak mungkin disebabkan
karena di kabupaten itulah memiliki sumber daya gas alam
yang dikelola oleh PT Arun LNG.Co. Melindungi keberadaan
proyek tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah Orde
Baru untuk mengirimkan tentara dalam jumlah besar ke
12_Loc.Cit

                                   |44|
                             Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

Aceh. Hal ini diperkuat dengan data jumlah korban terbesar
di Aceh Utara berada di Kecamatan Baktiya, Jamboe dan
Matangkuli yang merupakan titik-titik eksplorasi gas alam
tersebut. Begitu juga di Aceh Timur, korban terbesar berada
di Idi, Simpang Ulim, dan Peurelak yang merupakan daerah
yang berada dekat dengan lokasi eksplorasi gas alam.
       Selain itu, pemerintah Orde Baru juga mengampanyekan
isu tentang keberadaan Gerakan Pengacau Liar (GPL) sehingga
operasi ABRI untuk melaksanakan Jaring Merah merupakan
langkah pemulihan keamanan Aceh. Hal ini mengakibatkan
warga di daerah-daerah yang menjadi basis GAM mengalami
teror yang luar biasa. Misalnya, di Kecamatan Tiro, tempat
kelahiran Hasan Tiro.13




      Tindakan paling keji dilaporkan terjadi pada masa
pemberlakukan DOM. Selain pembunuhan terhadap
masyarakat sipil, puluhan ribu warga lainnya ditahan dan
dimasukkan ke dalam kamp-kamp indoktrinasi. Kasus-kasus
kekerasan seksual dilaporkan terjadi di daerah-daerah konflik.
Para anggota GAM dikabarkan juga melakukan pelanggaran
terhadap mereka yang dituduh sebagai informan dan orang
Jawa yang mengikuti program transmigrasi sebagai sasaran
utama.14
      Ketika kasus-kasus pelanggaran HAM masa DOM
mengemuka pada 1998, banyak pihak menuntut pemerintah
mencabut status DOM Aceh. Tuntutan itu juga dibarengi rasa
13_Ibid
14_Loc.Cit. hal.1

                              |45|
FAKTA BICARA

tidakpercaya terhadap apa yang sudah terjadi di Aceh.
       “Saya terkejut juga menerima laporan kasus orang
hilang itu, kini lebih dari 1.000 orang, bahkan ada pihak
yang memperkirakan kasus tersebut mencapai angka 5.000
orang,” kata HT Djohan, Ketua DPR Propinsi Aceh tahun 1998
kepada Hari Sabarno Ketua Tim Pencari Fakta TPF DPR RI. Ia
juga menjelaskan kepada TPF DPR-RI bahwa sesuai laporan
yang diterimanya, selama berlangsung operasi pemulihan
keamanan di Aceh telah banyak terjadi tindakan kekerasan
dan pelanggaran HAM, termasuk kepada kaum wanita serta
munculnya kasus “orang hilang”.15
       Akibat pemberlakukan DOM, di Aceh telah
memunculkan beberapa sebutan yang bernada angker dan
menyedihkan. Misalnya,“Bukit Tengkorak” di Lhoksukon,
“Bukit Janda” di Pidie, dan “Rumoh Geudong” yang terkenal
dengan kesadisan penyiksaan yang pernah terjadi di tempat
itu. (Baca: Kisah Rumoh Geudong).
       Tim Pencari Fakta (TPF) untuk melakukan investigasi
ke berbagai kecamatan di Aceh Utara, hingga Minggu (20
September 1999) mendata 287 orang terbunuh, 328 orang
lainnya dinyatakan hilang. Tim investigasi yang dikoordinir
TS Sani di wilayah timur Aceh Utara, mencatat 116 orang
tewas dan 212 hilang dengan jumlah janda 233 orang dan
770 anak yatim.16
       Di wilayah barat, tim yang dikoordinir Muzakkir SH
dan Yacob Hamzah SH, mendapat data sementara orang
tewas (diketahui kuburnya) sebanyak 171 jiwa dan hilang
atau diculik 116 orang. Sedangkan janda 196 orang dengan
anak yatim 642 orang. Korban lainnya 290 orang mengalami
cacat fisik dan mental.
       Korban jiwa dan harta, menurut kedua koordinator tim
investigasi pencarian fakta itu, rata-rata terjadi antara 1989--
1997, dan umumnya dilakukan aparat keamanan di samping
Gerakan Pengacau Liar (GPL – Sebutan lain untuk GAM atau
AM).
       Tim yang menyisir desa-desa di Aceh Utara menemukan
69 unit rumah dibakar, beberapa unit lembaga pendidikan dan
balai pengajian. Kendaraan yang diambil terdiri atasempat
15_hamline.edu/apakabar/basisdata/1998/07/30/0007.html
16_zxbakri.tripod.com/selama-dom.html

                                   |46|
                                     Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

unit mobil dan 26 unit sepeda motor. Kehilangan barang
sebanyak 178 kasus dalam berbagai jenis, serta kerugian
uang ratusan juta rupiah. Di samping ratusan ekor ternak
lembu.17
        Tuntutan penarikan status DOM hingga tuntutan
adanya kepastian hukum bagi korban dan pelaku makin
nyaring disuarakan. “Masyarakat Aceh sangat menginginkan
DOM dihapus dan pasukan khusus ABRI ditarik dari daerah
ini,” kata Mustafa A Gelanggang kepada media pada Juli 1998.
Saat itu, ia adalah Sekretaris Fraksi Persatuan Pembangunan
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRD) Aceh. 18
        Pada bulan yang sama, Gubernur Aceh saat itu, Prof.
Dr. Syamsuddin Mahmud juga meminta kepada pemerintah
pusat agar status DOM Aceh segera diakhiri dan menarik
kembali satuan ABRI non organik yang bertugas di Aceh
saat itu. Permintaan itu tertuang dalam Surat Gubernur Aceh
bernomor 520/16588 bertanggal 29 Juli 1998. Tembusan
surat ditujukan kepada Ketua DPR/MPR, Menko Polkam,
Mendagri dan Menhankam/Pangab, seperti yang disampaikan
oleh Kepala Humas Pemda Aceh, Drs. H. Natsir Ali kepada
kantor berita Antara di Banda Aceh.
        Permintaan itu diikuti dengan alasan dan latar belakang
mengapa DOM harus dicabut. “Kehadiran satuan ABRI
yang berasal dari luar Aceh pada saat ini justru dirasakan
mengganggu karena tindakan-tindakan yang dilakukan
mereka menjadikan masyarakat merasa tidak aman,” sebut
Syamsudin Mahmud.19
        Satu bulan setelah Syamsudin Mahmud menyampaikan
surat tersebut, pemerintah melalui Menhankam/Pangab
Jenderal TNI Wiranto di Lhokseumawe, menyatakan
mengakhiri operasi militer di Aceh. Pernyataan itu juga
diikuti dengan permintaan maaf atas perlakuan yang pernah
dilakukan ABRI kepada rakyat Aceh pada masa DOM. Berikut
ini kronologis pencabutan DOM di Aceh yang terlihat jelas
harus diupayakan melalui jalan panjang oleh beberapa
elemen di Aceh.

17_Ibid
18_Loc.cit hal 7
19_zxbakri.tripod.com/hamaceh.html

                                      |47|
FAKTA BICARA



          Tabel Kronologis Pencabutan DOM Aceh20


   Waktu                               Keterangan
 14 Oktober Rektor Universitas Syiah Kuala Prof. Dr. Dayan
    1996    Dawood pada konferensi pers di Darussalam
            mengatakan, dalam kondisi sekarang, Aceh
            lebih aman dibanding Jakarta. Karenanya,
            predikat Aceh sebagai “Daerah Rawan” sudah
            saatnya dicabut, karena merugikan secara
            ekonomis, politis, dan psikologis
 24 Oktober Wakil Gubernur Lembahannas, Prof Dr Juwono
    1996    Sudarsono mengatakan, berdasarkan kajian
            mutakhir Lemhannas, Aceh lebih berpeluang
            dihapuskan dari predikat daerah rawan
            dibanding Timtim dan Irja, asal Aceh tidak
            lagi berniat memisahkan diri dari republik.
 29 Oktober Pangab Feisal Tanjung menegaskan, Aceh
    1996    sudah aman dan terkendali. Tapi, tentang
            pencabutan      predikat     daerah rawan,
            menurutnya, tak boleh gegabah. Semua itu
            harus dikaji dan dievaluasi.
    29    Kapolda Aceh, Kolonel Pol Drs Suwahyu
 Desember menilai situasi Aceh sudah cukup aman.
   1996   Karena itu sudah sepantasnya operasi militer
          dihentikan, diganti Operasi Kamtibmas.
    30    Pangdam I/BB Mayjen Sedaryanto menyatakan
 Desember mendukung sepenuhnya keinginan masyarakat
   1996   Aceh untuk itu. Namun, ia meminta jaminan
          “hitam di atas putih” sebelum status daerah
          rawan dicabut.



20_Diolah berdasarkan antenna.nl/indonesie/mn08172.html

                                    |48|
                          Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005


  1997      Selama tahun 1997, desakan terhadap
            pencabutan DOM atau penarikan pasukan
            khusus dari Aceh terus dilakukan berbagai
            kalangan, namun tidak lagi secara terbuka.
 Maret-    Terutama memasuki “Era Reformasi” desakan
April 1998 terhadap pencabutan digelar di mana-mana
           secara terbuka oleh kelompok-kelompok
           mahasiswa, para korban, LSM dan berbagai
           lapisan masyarakat. Para pengunjukrasa
           itu, baik di Aceh, Medan, maupun Jakarta
           mendesak pemerintah pusat untuk segera
           mencabut DOM.
 29 Mei     Atas desakan berbagai kelompok masyarakat,
  1997      terutama mahasiswa, LSM, dan korban
            DOM, DPRD Aceh melayangkan surat
            kepada Menhankam RI, yang isinya meminta
            pencabutan atau peninjauan status daerah
            operasi militer.
8-22 Juni   Karena DOM belum dicabut, 13 mahasiswa
  1998      melakukan mogok makan selama tiga minggu
            di Kampus Unsyiah, Banda Aceh. Mereka
            akhirnya berhenti dan merubuhkan tendanya
            karena harus ikut ujian final.
            Di bulan ini pula, para kobran DOM, terutama
            janda,    mulai     secara     terang-terangan
            melaporkan perlakuan sadis pasukan elite
            yang terlibat “Operasi Jaring” terhadap
            masyarakat.
            Laporan itu disampaikan antara lain ke DPR-
            RI, DPRD Aceh, DPRD Pidie, DPRD Aceh
            Utara, DPRD Aceh Timur, serta sejumlah
            LSM, bahkan organisasi pemuda. Bersamaan
            dengan itu, gedoran para mahasiswa juga
            semakin gencar.


                           |49|
FAKTA BICARA


   22 Juni     Majelis Ulama Indonesia (MUI) Aceh
    1998       mengusulkan kepada Menhankam/Pangab
               untuk mencabut DOM dan mengembalikan
               status “Bumi Serambi Mekkah” sebagaimana
               dicita-citakan masyarakat.
   22 Juli     Karena desakan dan laporan tadi, DPRD-RI
   1998        membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) “Kasus
               Aceh”. Tim ini diketuai Hari Sabarno yang juga
               Wakil Ketua MPR/DPR.
 26-31 Juli    TPF DPR mencari keterangan dan masukan
   1998        di Banda Aceh, Pidie, Aceh Utara, dan Aceh
               Timur sebagai bahan evaluasi masih layak-
               tidaknya pemberlakuan DOM. Selama berada
               di Aceh, TPF acap disambut dengan unjukrasa
               yang menuntut DOM segera dicabut.
   29 Juli     Gubernur Aceh, Prof. Dr. Syamsuddin Mahmud
   1998        mengirim surat kepada Presiden RI yang isinya
               minta pencabutan status DOM dan mengakhiri
               tindak kekerasan di Aceh.
   31 Juli     Direktur LBH Asosiasi Perempuan Indonesia
   1998        untuk Keadilan (APIK) Jakarta, Nursyahbani
               Kantjasungkana, SH menyerukan perempuan
               Indonesia   untuk     memboikot     Pemilu
               mendatang bila DOM di Aceh tak dicabut.
 4 Agustus     Kalangan LSM Aceh dan internasional (Yayasan
   1998        Leuser Internasional) menyebutpembantaian
               di Aceh sebagai malapetaka peradaban.
 7 Agustus     Menhankan/Pangab Jenderal TNI Wiranto
   1998        menyatakan segera menarik pasukan luar
               dari Aceh sebagai mengakhiri operasi militer.
               Dengan kata lain DOM dicabut. Ia juga minta
               maaf kepada rakyat Aceh atas tindakan kasar
               aparat ABRI.



                              |50|
                          Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005


17 Agustus Presiden Habibie minta maaf kepada rakyat
   1998    Indonesia atas pelanggaran HAM yang terjadi
           dalam menumpas gerakan separatis.
18 Agustus Gubernur Aceh Syamsuddin Mahmud meminta
   1998    kepada Presiden Habibie agar pelanggaran
           HAM selama berlangsungnya operasi militer
           di Aceh dituntaskan secara hukum.
20 Agustus 250 personil militer non-organik Aceh ditarik
   1998    Pangdam I Bukit Barisan. Pada saat yang
           sama Tim Komnas HAM diketuai Baharuddin
           Lopa tiba di Banda Aceh. Selama tiga hari
           melakukan investigasi dan interview dengan
           korban DOM, serta membongkar empat lokasi
           dari sekitar sembilan kuburan massal di
           Pidie dan Aceh Utara. Hasilnya, ditemukan 20
           kerangka korban DOM.
24 Agustus Tim Lopa mengumumkan di Jakarta, akibat
   1998    Peristiwa Aceh (1989- 20 Agustus 1998)
           setidaknya 781 orang tewas. Selain itu, 163
           orang hilang, 368 orang dianiaya, janda akibat
           suaminya meninggal/hilang sebanyak 3.000
           orang, anak yatim akibat Peristiwa Aceh
           15.00-20.000 orang. Bangunan, termasuk
           perumahan rakyat yang dibakar 98 unit, serta
           102 orang wanita diperkosa.
31 Agustus Seluruh pasukan non-organik di Aceh, ditarik
   1998    mundur.


      Kisah-kisah kekerasan masa DOM, membuat Aceh larut
dalam kesedihan dan kemarahan.
      Berikut ini adalah berapa fakta yang terekam media
dan lembaga-lembaga HAM.




                           |51|
FAKTA BICARA

Tahun 1990, di Desa Raya Sangeu, Kecamatan Pidie,
Kabupaten Pidie.
(Cerita berdasarkan kesaksian korban)

      Tanggal 22 Juni 1990 pukul 18.00 WIB korban II saat
itu sedang berada di rumahnya. Ia didatangi oleh aparat
gabungan TNI dan Brimob Pidie menggunakan kijang pick
up hitam, jumlahnya sekitar 12 orang. Korban kemudian
ditangkap karena diduga menyembunyikan abangnya yang
disebut sebagai pelaku perampokan atau GPK. Saat itu, abang
korban tidak berada di rumah.
      Korban kemudian di bawa ke pos jaga desa. Saat itu,
Siskamling desa telah dimulai sejak sore hari. Dari pos jaga
korban dibawa ke Polsek setempat dan ditahan selama dua
jam. Dia ditanyai tentang keberadaan abangnya. Kemudian
korban di bawa ke Kodim setempat. Selama dua jam di Kodim,
korban dibawa ke Satgas Lamlo, matanya ditutup dan tangan
diborgol. Ia tiba disana pukul 23.00. Pemeriksaan pertama
dilakukan selama empat jam, sambil disiksa. Dipukuli di
perut, kaki dan bahu dengan balok ukuran 7x7 sentimeter.
Penyiksaan itu dilakukan di dalam ruangan tertutup.
      Esoknya, pemeriksaan dilakukan dari pukul 14.00
WIB hingga 19.00 WIB. Korban dicambuk dengan kabel. Di
Satgas Lamlo korban ditahan selama delapan hari. Saat akan
dibebaskan, pelaku meminta tebusan sebanyak Rp 10 juta.
Korban hanya menyanggupi Rp 200 ribu. Pelaku meminta
Rp5 juta. Akhirnya tebusan hanya mampu diberikan Rp
750.000. Korban dipulangkan ke rumah tanggal 31 Juni 1991
mengunakan labi-labi (kenderaan umum).21


Tahun 1990, di Desa Puuk, Kecamatan Delima, Pidie.
(Cerita berdasarkan kesaksian istri korban)

      Pada tanggal 20 Desember 1990, korban UI yang saat
itu berumur 60 tahun dijemput dari rumahnya oleh dua
21_Database Koalisi NGO HAM

                              |52|
                              Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

orang TNI Kopassus dari pos desa setempat. Korban dibawa
ke meunasah desa, setelah sebelumnya di tempat itu sudah
berkumpul beberapa warga, termasuk istri dan anak korban.
      Di meunasah, korban dipukuli menggunakan tongkat
miliknya sendiri. Setelah dipukuli, ia dibawa ke Pos TNI Lamlo,
Kota Bakti. Ia ditahan di sana selama 10 hari. Dalam tahanan,
korban terus disiksa. Tanpa memakai baju, ia direndam air
WC yang dipenuhi lintah selama satu malam. Kemudian
kepalanya dipukuli dengan batu hingga berdarah. Tulang
rusuk korban juga patah akibat ditendang oleh pelaku.
      Pada tanggal 30 Desember 1990, korban dibawa ke
rumah dengan diantar oleh dua orang anggota TNI. Setelah
tiga hari di rumah, korban didatangi oleh anggota GAM.
Karena takut, istri korban melaporkan kedatangan tersebut
ke Pos TNI yang ada di desa. Setibanya anggota TNI, anggota
GAM tidak berada di tempat. TNI yang datang tersebut
kemudian langsung menarik korban dan memukulinya di
depan anak dan istri.
      Korban kemudian di tahan di Lamlo, Kota Bakti selama
satu setengah tahun. Di sana ia kembali disiksa; dipukuli
dengan kabel listrik, popor senjata dan balok. Korban
diantarkan ke rumah pada bulan Juli tahun 1992. Dia masih
diwajibkan melapor seminggu sekali selama enam bulan.
Korban saat ini sudah meninggal.
      Pada masa damai, tahun 2008, keluarga korban pernah
mendapatkan bantuan satu kaki palsu dan uang Rp10 juta.22

Tahun 1991, di Desa Puuk, Kecamatan Delima, Pidie.
(Cerita berdasarkan kesaksian salah seorang korban, TZ, saat
itu berumur 32 tahun)
      Tepatnya pada tanggal 21 Desember 1991. Saat itu
korban sedang berada di rumah. Tiba-tiba korban mendengar
teriakan bahwa semua warga Desa Puuk diperintahkan keluar
dari rumahnya. Mereka disuruh berkumpul di pos TNI yang
ada di desa tersebut, sekitar 90 meter dari rumah korban.
Menurut korban, TNI tersebut dari kesatuan Koppasus.
22_Database Koalisi NGO HAM

                               |53|
FAKTA BICARA

       Semua warga, lelaki dan perempuan kemudian kumpul
di sebuah lahan kosong di samping pos TNI. Di tempat itu,
mereka ditanyai keberadaan anggota GAM. Namun tak
seorang pun warga yang mengetahui. Kemudian pelaku
memerintahkan warga lelaki berguling di jalan selama satu
jam, dengan jarak kurang lebih 50 meter. Setelah itu, para
korban diperintah untuk jungkir balik dengan jarak yang
sama selama satu jam.
       Akibat perlakuan tersebut, TZ muntah di tempat,
kepalanya mengeluarkan darah terkena kerikil. Setelah itu,
lelaki, perempuan dan anak-anak dikumpulkan, mereka
dijemur di bawah terik matahari selama dua jam.23


Tahun 1992, di Desa Pulo Tunong Aree, Pidie.
(Cerita ini berdasarkan kesaksian salah seorang korban, SB,
saat itu berumur 32 tahun)

      Malam itu, tahun 1992, korban menuju ke pos jaga
untuk melakukan Siskamling. Di sana sudah ada empat orang
rekan SB yang juga ikut menjadi korban saat itu. Mereka
adalah, HS saat itu berumur 21 tahun, ND 24 tahun, HL 46
tahun, dan BD 47 tahun.
      Pukul 12.00 WIB, para korban tertidur di pos jaga. Saat
itulah, delapan orang anggota TNI dari pos di desa setempat
datang dan membangunkan mereka dengan cara menggedor
dinding pos jaga menggunakan popor senjata.
      Korban diperintah untuk bangun dan duduk di depan
pos jaga. Kemudian pelaku menampar pipi korban masing-
masing dua kali. Mereka dibawa ke pos TNI setempat. Setiba
di pos, di bawah guyuran hujan deras masing-masing korban
disuruh memanjat pohon kelapa. Dan di atas pohon kelapa,
mereka diperintahkan untuk bernyanyi dan menirukan suara
binatang, seperti kucing dan anjing.
      Setelah satu jam di atas pohon kelapa, korban
diperintahkan turun. Kemudian mereka disuruh lompat
23_Database Koalisi NGO HAM

                              |54|
                              Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

kodok. Setelah itu, pelaku meminta korban untuk mendatangi
pos jaga lain yang anggota jaganya tertidur. Mereka
menyampaikan bahwa pelaku meminta agar anggota jaga
mendatangi pelaku. Setelah mengantarkan teman dari pos
jaga lain tersebut, korban tidak tahu lagi bagaimana nasib
rekannya itu. 24
       DOM bukan hanya telah menyebabkan pelanggaran
hukum dan HAM, tapi juga suatu perusakan kultur dan agama
yang sudah berabad-abad dibangun leluhur masyarakat
Aceh. Masyarakat yang tidak mempunyai hubungan apapun
dengan dengan GAM atau GPK telah pula menjadi korban.
Bagi masyarakat Aceh, DOM telah menjadi momok sangat
menakutkan dan traumatik.
       Tindakan kekerasan, penyiksaan, atau penangkapan
tanpa prosedur, penculikan, pelecehan seksual, pemerkosaan,
penghilangan nyawa dan praktik-praktik pelanggaran hukum
dan HAM lainnya berlangsung hampir setiap saat. Dan jumlah
terbesar dari ribuan korban adalah masyarakat sipil yang
tidak ada hubungan dengan GAM.
       Ditetapkannya Aceh sebagai DOM adalah keputusan
politik, karenanya pencabutan DOM harus diikuti dengan
pertanggungjawaban politik, hukum dan sosial ekonomi.
Presiden Habibie, sebagai kepala Negara yang menggantikan
Suharto saat itu memang telah menyampaikan penyeselan
yang sedalam-dalamnya atas pelanggaran HAM yang terjadi
di Aceh semasa DOM. Tentu, hal itu tidak menggugurkan
upaya pengusutan dan pengadilan atas pelanggaran HAM
yang terjadi.
       Jenis pelanggaran HAM yang terjadi pada DOM
diklasifikasikan sebagai gross violation of the humanity atau
pelanggaran HAM berat dan masuk dalam kategori crime
against humanity atau kejahatan terhadap kemanusiaan yang
lengkap dan nyaris meliputi semua aspek pelanggaran HAM,
yaitu: penghilangan paksa, pembantaian yang termasuk
pembunuhan atau penghilangan nyawa secara paksa,
24_Database Koalisi NGO HAM


                               |55|
FAKTA BICARA

penahanan semena-mena dan penangkapan sewenang-
wenang, kekerasan terhadap perempuan termasuk
perkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan terhadap alat
reproduksi manusia.
      Umumnya, pelanggaran HAM yang dialami masyarakat
Aceh saat terjadi atas tuduhan; terlibat sebagai GAM,
membantu GAM, pernah bertemu atau berdialog dengan GAM,
mempunyai atau memiliki senjata, mengetahui keberadaan
GAM, dan merupakan anggota keluarga orang yang terlibat
atau dituduh sebagai GAM.
      Selain penyelidikan yang dilakukan oleh aktivis
kemanusiaan, sejumlah penyelidikan resmi oleh pemerintah
juga telah dilakukan sejak Juli 1998, yaitu:

   1. Juli 1998, TPF DPR dibentuk. Oktober 1998, tim ini
      mengumumkan temuan sementara yang menyebutkan
      bahwa lebih dari 1700 kasus pelanggaran HAM,
      termasuk 426 kasus paksa dan 320 kasus pembunuhan
      di luar jalur hukum
   2. Juli dan Agustus 1998, Komnas HAM melakukan
      penyelidikan di Aceh. Laporan pendahuluannya
      menyebutkan, paling tidak 781 orang meninggal,
      163 hilang, 368 kasus penyiksaan, dan 102 kasus
      pemerkosaan yang terjadi tahun 1989-1998.
   3. Juli 199, Komisi Independen Pengusutan Tindak
      Kekerasan Aceh (KPTKA) dibentuk melalui Intruksi
      Presiden. Dilaporkan bahwa komisi ini telah
      mengumpulkan keterangan mengenai 5000 kasus
      pelanggaran HAM. Komisi itu merekomendasikan lima
      kasus untuk segera diajukan ke pengadilan.
   4. November 1999, sidang Komisi DPR Aceh dilakukan,
      dimana pejabat senior dan pemerintah ditanya
      mengenai peranan mereka dalam pelanggaran HAM di
      Aceh sejak tahun 1989.
   5. November 1999, Kejaksaan Agung melakukan
      penyelidikan      terhadap    lima    kasus  yang

                           |56|
                                     Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

       direkomendasikan KPTKA, yaitu kasus pemerkosaan
       di Pidie pada Agustus 1996, kasus penyiksaan dan
       penghilangan paksa tahun 1997-1998 di Rumoh
       Geudong Pidie, pembunuhan di luar jalur hukum
       terhadap tujuh warga sipil di Idi Cut, Aceh Timur
       pada Februari 1999, pembunuhan di luar jalur hukum
       terhadap 35 warga sipil di Simpang KKA, Lhokseumawe
       pada Mei 1999, dan pembunuhan di luar jalur hukum
       terhadap seorang ulama dan pengikutnya di Desa
       Blang Meurandeh, Buetong Ateuh, Aceh Barat pada Juli
       1999.25




25_Loc.Cit, Position Paper Koalisi NGO HAM Aceh

                                       |57|
FAKTA BICARA




          Antara Daerah Operasi Militer
               dan Darurat Militer
                  (1998-2003)
                          t
      Status DOM Aceh dicabut pada 7 Agustus 1998, saat
presiden BJ Habibie yang menggantikan Soeharto berkuasa.
Sejenak masyarakat lega, berharap segala kekejian yang
pernah dialami semasa DOM tak akan terulang kembali. Tapi
fakta kemudian berkata lain. Berbagai macam pelanggaran
HAM terus berulang, seiring semakin meningkatknya
perlawanan yang dilakukan GAM saat itu.
      Paskadicabutnya status DOM, masyarakat menuntut
pemerintah untuk mengusut kekerasan dan pelanggaran
HAM yang terjadi selama masa DOM dan pasca DOM. Sidang
Tahunan tahun 1999 MPR secara jelas mengeluarkan mandat
Kepada Presiden dalam bentuk TAP MPR No. IV/1999
Tentang GBHN, BAB IV Arah Kebijakan, pada huruf g no.2
yang berbunyi:
      “Menyelesaikan kasus Aceh secara berkeadilan dan
bermartabat dengan melakukan pengusutan dan pelaksanaan
pengadilan yang jujur bagi pelaku pelanggar hak asasi
manusia, baik selama pemberlakuan daerah operasi militer
maupun pasca pemberlakuan daerah operasi militer.”
      Sementara itu berdasarkan Keppres RI No. 88 tanggal
30 Juli 1999, pemerintah membentuk Komite Independen
Pengusutan Tindakan Kekerasan di Aceh (KIPTKA). Sidang
paripurna DPR pada 18 November 1999, membentuk

                           |58|
                                     Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

tim Pansus Aceh. Namun, hingga kini proses peradilan
terhadap kekerasan dan pelanggaran HAM di Aceh belum
ditindaklanjuti dengan serius.26
       KIPTKA bertugas mengusut tindak kekerasan yang
tejadi di Aceh sehingga diharapkan dapat meredam amarah
dan mengobati rasa sakit rakyat Aceh. Dalam kesimpulannya
Komisi Independen menyatakan bahwa:
   1) Tindak kekerasan di Aceh tidak dapat dilepaskan dari
       dua persoalan mendasar, yaitu adanya kesalahan pros-
       es dan kebijakan politik pemerintah ketika harus me-
       mandang masalah serta munculnya Gerakan Pengacau
       Keamanan (GPK) generasi kedua yang sering disebut
       Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kesalahan kebijakan
       politik dengan menerapkan pendekatan keamanan,
       meskipun oleh pihak militer tidak dipahami sebagai
       darurat militer, tetapi dipahami publik sebagai DOM.
   2) Tindak kekerasan yang dilakukan oleh militer meru-
       pakan suatu jenis kekerasan negara, yang memang di-
       lakukan oleh agen negara untuk mengamankan proses
       pengerukan kekayaan alam dari Aceh untuk kepentin-
       gan pusat, kepentingan elite pusat maupun lokal yang
       dibuktikan dengan kondisi sosial dan ekonomi yang
       sangat pincang antara pusat dan daerah.
   3) Pada Pasca DOM, eskalasi situasi menjadi berbalik,
       yaitu saat titik ketidakpuasan berbaur dengan ideologi
       gerakan yang lebih luas, memasyarakat dalam dua ku-
       tub yaitu merdeka atau referendum. Hal ini harus dipa-
       hami sebagai suatu proses alamiah dari struktur sosial
       di Aceh yang telah mengalami penindasan cukup lama.
   4) Sebab khusus yang ikut mempercepat permasalahan
       di Aceh semakin kompleks, tidak terkendali dan sulit
       diselesaikan adalah munculnya akumulasi kekecewaan
       yang bersifat serbamuka dan multidimensional.

     Maka Komisi Independen merekomendasikan tujuh
rekomendasi mikro dan enam rekomendasi makro kepada
26_ Aceh Damai Dengan Keadilan, Kontras Aceh, 2006 hal 81.

                                      |59|
FAKTA BICARA

pemerintah. Antara lain, mewajibkan pemerintah untuk
segera:
   a) menghentikan kekerasan di Aceh melalui pendekatan
      dialogis dengan kelompok yang terlibat, pendekatan
      kultural dengan pihak-pihak yang berpengaruh demi
      rekonsiliasi nasional serta menarik seluruh pasukan
      militer non organik di Aceh dan digantikan oleh Polri;
   b) melaksanakan peradilan terhadap para pelaku tindak
      kekerasan di Aceh sesuai dengan kesepakatan Tim
      Koneksitas serta membentuk pengadilan khusus atas
      pelaku-pelaku tindak kekerasan di Aceh;
   c) melakukan langkah-langkah nyata untuk berupa re-
      habilitasi dan santunan bagi korban tindak kekerasan
      termasuk pengungsi.

      Melalui Menteri Negara Urusan HAM membentuk
badan yang berfungsi mengembalikan harkat dan martabat
masyarakat Aceh untuk mewujudkan tertib social
budaya,meratifikasi semua konvensi internasionalterutama
mengenai perlindungan terhadap saksi dan korban,mencari
akar masalah Aceh sekarang dan masa lalu beserta dampak
ikutannya,mempercepat UU No. 44 tahun 1999 tentang
Keistimewaan Aceh serta memproses pembahasan dan
pelaksanaan TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang Status
Otonomi Khusus kepada Daerah Istimewa Aceh sesuai
GBHNmerealisasikan program restorasi atau pengembalian
atas proses demoralisasi TNI/Polri menjadi aparat yang lebih
profesional dan dekat dengan rakyat.27
      Dari berbagai pembahasan yang dilakukan untuk masa
depan Aceh, pemerintah tetap menyetujui kembali operasi-
operasi militer di Aceh setelah pencabutan DOM. Operasi
Wibawa merupakan operasi gabungan yang dilakukan di
Aceh pasca DOM. Operasi yang dideklarasikan pada 2 Januari
1999, dipimpin Letkol Pol Iskandar Hasan (Kapolres Aceh
Utara) dengan wakilnya Kolonel Inf. Johny Wahab (Danrem
27_Aceh Damai Dengan Keadilan, Kontras Aceh, 2006, hal 84


                                     |60|
                            Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

Lilawangsa).
      Selanjutnya, Aceh dihujani operasi militer lainnya yang
membuat kondisi semakin memanas dan darah tetap mengalir
setiap harinya. Pihak militer melaksanakan beberapa operasi
militer diantaranya Operasi Sadar Rencong I (Mei 1999 –
Januari 2000), Operasi Sadar Rencong II (Februari 2000 –
Mei 2000), dan Operasi Sadar Rencong III (Juni 2000 – 18
Februari 2001), Operasi PPRM (Pasukan Penindak Rusuh
Massa) tahun 1993, Operasi Cinta Meunasah (Juni 2000-
2001), dan Operasi Cinta Damai (2001 – 2002). Operasi
militer pasca-DOM tetap mengakibatkan penderitaan bagi
masyarakat Aceh. Pembunuhan, penyiksaan, penculikan,
pemerkosaan semakin menjadi, gelombang pengungsian pun
membludak.




                              |61|
FAKTA BICARA




                  Operasi Wibawa
                           t
      Operasi wibawa merupakan operasi militer gabungan
pertama yang diberlakukan setelah pencabutan status
daerah operasi militer. Operasi dimulai 2 Januari 1999.
Letkol Polisi Iskandar Hasan Kapolres Aceh Utara sebagai
Komandan Operasi Wibawa’99 dan wakilnya adalah
Danrem O11/Lilawangsa Kolonel Inf. Johny Wahab. Operasi
ini diberlakukan, penanggung jawab operasi ini adalah
Kepolisian Daerah Istimewa Aceh. Operasi ini diberlakukan
sebagai respon atas penculikan terhadap tujuh orang prajurit
AD di Lhok Nibong pada tanggal 29 Desember 1998.
      Saat itu, selasa 29 Desember 1998 sekitar pukul
10.00 WIB, delapan anggota yonif 113 Bireuen, Aceh Utara
yang menumpang Bus Kurnia menuju Medan, Aceh utara.
Ketika melintasi Lhok Nibong, sekelompok masyarakat
berjumlah sekitasr 200 orang yang membawa senjata tajam
menghentikan laju bus tersebut. Lalu, mereka masuk ke bus
dan melakukan sweeping dengan memeriksa Kartu tanda
Penduduk (KTP) untuk mencari penumpang anggota ABRI.
      Dari 18 anggota ABRI dan dua anggota Polri itu, yang
memiliki KTP hanya 12 orang dan dari dua anggota Polri
hanya satu orang yang memiliki KTP. Semua yang memiliki
KTP dilepas untuk melanjutkan kembali perjalanan,
sedangkan yang tidak memiliki KTP dipaksa tinggal dan
disandera massa.
      Sekitar pukul 13.00 WIB, laporan peristiwa tersebut
diterima Makorem setelah mendapat laporan lewat telepon

                            |62|
                                   Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

dari anggota ABRI yang lolos di Lhok Nibong, mereka
menelpon dari Peudawa Rayeuk, Aceh Timur. Selanjutnya
mereka menurunkan timnya ke lokasi untuk mencari anggota
ABRI yang ditawan.
      Pada hari yang sama sekitar pukul 23:00 WIB,
aparat keamanan telah menangkap sekitar 13 warga
pelaku penyanderaan dan yang terlibat pemeriksaan KTP.
Untuk mencari korban penyanderaan tersebut, dua Satuan
Setingkat Kompi (SKK) pasukan tambahan dari Yonif Linud
100/Medan. Selain itu dua Peleton ABRI dan Polisi dari Aceh
Timur ditambah tiga Peleton ABRI dari Lhoksumawe. Korban
tewas dalam kejadian tersebut berjumlah tujuh orang yang
ditemukan beberapa hari setelah kejadian.1
      Kejadian itu menjadi alasan Pangdam I Bukit Barisan
Mayjen Ismet Yuzairi untuk mengirim pasukan ke Aceh.
Pasukan TNI tersebut sebanyak 4 SSK (Satuan Setingkat
Kompi) sekitar 400 prajurit, dari Linud 100/Pematang Siantar,
Binjai–Sumatera Utara. Jakarta juga mengirimkan tentara ke
Aceh dengan nama Pasukan Penindak Rusuh Massa (PPRM)
dengan jumlah berkisar 5.000 personil.
      Banyak tragedi terjadi saat pemberlakuan operasi ini,
di antaranya; tragedi gedung KNPI, tragedi Idi Cut. (Baca:
Kesaksian Korban Pelanggaran HAM)




1_Data dan Dokumentasi koalisi NGO HAM, 1999


                                     |63|
FAKTA BICARA




                  Operasi Sadar Rencong
                       I, II, dan III
                                    t
       Operasi Sadar Rencong I, II, III dimulai awal Mei 1999
hingga 18 Februari 2000. Menurut Kapolda Aceh pada waktu
itu, Brigjen Polisi Bachrumsyah Kasman, operasi ini lebih
mengedepankan pendekatan manusiawi, pendekatan budaya,
dan pendekatan agama. Kenyataan yang terjadi sebaliknya,
lagi-lagi masyarakat yang menjadi pihak paling menderita
dan paling dirugikan.
       Setelah Menhankam Pangab TNI Jenderal Wiranto
mengirimkan pasukan PPRM dari Jakarta ke Aceh dengan
menggunakan alat tempur yang lengkap. Setiap perubahan
nama sandi operasi pemegang komando operasi juga berubah,
Komandan Satgas Penerangan Operasi Sadar Rencong II
adalah Letkol Sayed Husaeny.2
       Pada tanggal 2 Februari 2000 di Banda Aceh,
Kapolda Aceh Bachrumsyah Kasman mengumumkan akan
memberlakukan operasi dengan sandi Operasi Sadar Rencong
III sebagai pemegang komando dalam Operasi Sadar Rencong
III adalah Kolonel (Pol) Drs. Yusuf Muharram dan sebagai
Kasubsatgas Penerangan OSR III, Kolonel (Pol) Drs. Syafri
DM, SH.
       Operasi ini masih diwarnai berbagai bentuk
kekerasan dan tidak ada perubahan sama sekali dari operasi
sebelumnya. Ada sedikit perbedaan dalam hal kekerasan
2_Damai Aceh Dengan Keadilan?, Kontras Aceh, 2006, hlm 90


                                     |64|
                                   Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

yang target sasarannya adalah gedung-gedung sekolah yang
dibakar, selain itu terdapat kasus pembunuhan massal serta
munculnya Petrus (penembakan misterius) yang tidak pernah
terungkap.3 Operasi ini juga diwarnai berbagai tragedi, di
antaranya adalah;

Tragedi Alue Nireh
       Tragedi ini terjadi di kawasan Peurelak, Aceh Timur
pada 12 Juni 1999. Telah terjadi pemberondongan senjata ke
arah masa tanpa alasan yang jelas oleh anggota TNI satuan
PPRM yang menggunakan truk militer Unimag Yonif 111/
Karma Bakti, Tualang Cut.
       Kejadian berawal saat masyarakat sedang melakukan
aktivitasnya dan berlalu-lalang di jalan Medan–Banda Aceh.
Saat truk militer melintas di depan Keude Alue Nireh, tiba-
tiba ban truk sebelah kanan meletus. Kemudian seorang
anggota TNI yang ada dalam truk tersebut melepaskan
tembakan yang diikuti tembakan secara membabi buta ke
arah masyarakat dari anggota TNI lainnya yang telah turun
ke badan jalan.
       Tembakan tersebut kembali disusul oleh tentara yang
ada di Pos Alue Nireh Peureulak. Sebelum tembakan meletus,
tidak terdengar tembakan dari pihak lain. Korban tewas satu
orang perempuan dan dua laki-laki diangkut truk militer
dibawa ke Makodim 0104 Aceh Timur di Langsa, dua korban
yang masih anak-anak dibawa ke rumah sakit Peureulak. 4

Tragedi Kluet Utara
      Penembakan terhadap massa yang melakukan
demonstrasi ke Mapolsek Aceh Selatan. Sabtu, 11 september
1999 massa yang sebagian besar berasal dari Kluet Utara tiba
di Mapolres sekitar pukul 14.30 WIB dengan menumpang
belasan truk. Warga mendatangi Mapolres Aceh Selatan di
Tapak Tuan.
3_Ibid, 90
4_Data dan Dokumentasi Koalisi NGO HAM, 1999


                                    |65|
FAKTA BICARA

       Mereka menuntut agar Raja Faisal, warga Jambo
Manyang Kecamatan Kluet Utara yang ditangkap jumat 10
Oktober 1999 dibebaskan. Menurut warga, korban ditangkap
saat sedang tidur di meunasah setempat.
       Pada awalnya massa datang dengan damai, lautan
massa yang berada di luar pagar Mapolres memenuhi badan
jalan sehingga memacetkan arus lalu lintas. Situasi semakin
tegang, tawaran dialog dari pihak kepolisian ditolak massa.
Namun beberapa saat kemudian massa menerima tawaran
dialog dengan mengirim enam orang utusan ke Mapolres.
Utusan tersebut diterima oleh Wakapolres Mayor Pol Drs
Edi Rianto, karena pada saat itu Kapolres Letkol Pol Drs.
Gatot Subroto sedang melakukan kunjungan kerja ke jajaran
Mapolsek di sejumlah kecamatan.
       Saat dialog berlangsung 15 menit, ada seorang yang
memulai melakukan pelemparan batu berasal dari belakang
kelompok pengunjuk rasa. Massa kembali berteriak
agar jangan ada yang membuat rusuh dengan melempar
batu. Akhirnya suasana menjadi gaduh hingga terjadi
penyerangan.
       Untuk membubarkan massa, aparat melepaskan
tembakan ke udara hingga massa terlihat kocar-kacir dan
berusaha menyelamatkan diri dengan lari, tiarap ataupun
masuk ke parit-parit. Saksi mata mengatakan, pada saat
massa membubarkan diri, aparat keamanan yang terdiri dari
Brimob, Polisi, Gegana dan pasukan BKO TNI dari Batalyon
131 itu masih tetap melepaskan tembakan, tidak hanya ke atas
namun ke massa. Bahkan aparat terus melakukan pengejaran
terhadap para pengunjuk rasa yang telah membubarkan diri
tersebut.
       Aparat tampak beringas dalam menghadapi massa
dan mengejar warga sipil tersebut sampai ke belakang
rumah penduduk, baik ke arah gunung maupun ke arah laut
bahkan sebagian di antara aparat melakukan pemeriksaan ke
rumah-rumah penduduk. Dalam pengejaran tersebut, selain
menembak aparat juga melakukan pemukulan terhadap

                            |66|
                                   Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

massa. Peristiwa itu juga merusak mobil pengangkut massa
yang diparkir sepanjang jalan, aparat juga menembak dan
memecahkan kaca mobil.
      Dalam peristiwa tersebut, korban tewas sebanyak
tiga orang, luka parah akibat tertembus peluru sebanyak 13
orang dan korban yang menderita luka ringan sebanyak 229
orang.5

Tragedi Peudada
      Selasa 25 mei 1999 terjadi bentrokan antara aparat
keamanan dengan kelompok sipil bersenjata, di kawasan
Cot Trieng Kecamatan Peudada Kabupaten Aceh Utara.
Kejadian berawal dari laporan Kepala Desa Alue Kuta ke
Mapolsek dan Makoramil Peudada, ada dua orang korban
penembakan misterius di desanya yang berjarak 2 kilometer
dari Peudada.
      Kapolsek Peudada Pelda Naharuddin mengontak
Komando Sektor PPRM yang ada di Bireuen, Lettu Pol
Hendrik Budi P, meminta dukungan dan bantuan PPRM
untuk pengamanan identifikasi mayat korban dan penelitian
di TKP. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kapolres juga
meminta bantuan tim medis dari Pusat kesehatan Masyarakat
(Puskesmas). Dr. Fauziah dan empat petugas medis lainnya
turun lapangan melakukan visum. Tim medis akan berangkat
menggunakan ambulan, namun pihak Polsek Peudada
meminta tim medis berangkat dengan menggunakan truk
PPRM.
      Pukul 09:30 WIB rombongan menuju lokasi kejadian,
mereka terdiri dari personil PPRM, Polsek, Koramil serta tim
medis total berjumlah 18 orang. Sampai di Cot Kruet, secara
mendadak rombongan diberondong sekelompok orang
bersenjata dari atas bukit.
      Dari keterangan lain, saat diserang truk sedang mogok
setelah sempat tersendat-sendat karena tanjakan. Karena
truk berhenti, beberapa penumpang turun saat itulah
5_Data dan Dokumentasi Koalisi NGO HAM, 1999


                                    |67|
FAKTA BICARA

penyerangan dari arah semak belukar. Akibat serangat
tersebut, empat orang tewas, 12 luka-luka dan dua lainnya
berhasil selamat. Korban tewas termasuk Dokter Fauziah
yang sedang hamil tiga bulan. 6
      Salah satu tragedi yang paling besar dan terkenal Pada
masa operasi ini adalah tragedi Tengku Bantaqiah di Beutong
Ateuh, pada saat itu masih masuk dalam wilayah Aceh Barat
sebelum pemekaran pada 2002 menjadi Kabupaten Nagan
Raya.
      Sebanyak 215 orang pasukan TNI yang berasal dari
beberapa kesatuan, seperti Kopassus, Yonif Linud 328/
Dirgahayu Kostrad, Linud 100/Prajurit Setra, Yonif 113/
Jaya Sakti, serta pasukan dari Korem 011/Lilawangsa pada
tanggal 20 Juli 1999 sudah mulai bergerak menuju kawasan
Beutong Ateuh Aceh Barat guna melaksanakan Surat Telegram
Rahasia (STR) Danrem 012/Teuku Umar Kolonel Syafnil
Armen, bernomor STR/232/VII/1999 tentang perintah
penangkapan Tgk. Bantaqiah.7
      Pada tanggal 23 Juli 1999, tepatnya pukul 11.30 WIB,
pasukan tersebut sampai di tempat Tgk. Bantaqiah. Bantaqiah
serta para santrinya yang laki–laki dikumpulkan di halaman
pesantren tersebut, mulailah para tentara yang dipimpin
oleh Letkol Sudjono menembak Tgk. Bantaqiah beserta para
santrinya.
      Korban tewas termasuk Tgk. Bantaqiyah berjumlah 57
orang, sebagian meninggal di komplek pesantren, sebagian
lagi ditemukan di Kilometer 7, serta tiga orang hilang
ditambah tiga rumah warga yang dibakar TNI. 8
      Tragedi Simpang KKA.
      Jumat malam sekitar pukul 20.30 Wib masyarakat Desa
Cot Murong, Kecamatan Dewantara, mengadakan rapat akbar
untuk memperingati 1Muharram yang bertepatan dengan 30
April 1999. Oleh pihak keamanan, peringatan 1 Muharram
yang biasa diselenggarakan masyarakat Islam di manapun
6_Data dan Dokumentasi Koalisi NGO HAM, 1999
7_Matinya Bantaqiah,Menguak Tragedi Beutong Ateuh “Dyah Rahmany P,Cordova
8_Data dan Dokumentasi Koalisi NGO HAM, 1999

                                   |68|
                             Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

di seluruh Propinsi Aceh, disebut sebagai ceramah Gerakan
Aceh Merdeka (GAM).
       Lalu muncul kabar bahwa seorang anggota TNI dari
kesatuan Den Rudal 001/Pulo Rungkom berpangkat Sersan,
bernama Adityawarman, hilang saat melakukan penyusupan
di tengah kegiatan ceramah (Keterangan Kapuspen TNI,
nama anggotanya yang hilang itu adalah Sersan Kepala Edi,
dari Den Rudal 001/Pulo Rungkom, Aceh Utara).
       Tidak jelas apakah anggota TNI itu benar hilang atau
terjadi berbagai kemungkinan lainnya, tetapi yang pasti tidak
satupun dari penduduk yang mengetahui keberadaannya.
Dan yang pasti lagi, malam itu tidak terjadi apa-apa yang
berarti di Desa Cot Murong.
       Sabtu malam, 1 Mei 1999. Sebuah truk militer dari
kesatuan Den Rudal 001/Pulo Rungkom berputar-putar
dikawasan Desa Cot Murong dengan aktivitas yang tidak jelas,
tetapi hari itu tidak terjadi apa-apa. Esok harinya, Minggu
pagi, 2 Mei 1999, mulai pukul 05.00 WIB pasukan Den Rudal
001/Pulo Rungkom mulai melakukan operasi di kawasan
Desa Cot Murong. Pada minggu pagi itu masyarakat sedang
melakukan persiapan pelaksanaan kenduri untuk anak-anak
yatim sehubungan dengan peringatan 1 Muharram yang
dilaksanakan sejak Jumat malam sebelumnya. Masyarakat
memotong empat ekor lembu di halaman Masjid Al-Abrar,
Cot Murong.
       Pada saaat itulah, sekitar jam 11.00 WIB datang pasukan
Den Rudal ke tempat kenduri dan dengan dalih menanyakan
anggotanya yang hilang sehari sebelumnya mulai memuli
warga setempat. Dilaporkan, waktu itu ada tidak kurang
20 orang yang dianiaya oleh anggota TNI tersebut. Praktek
kekerasan dan penganiayaan dengan bertindak kasar,
menampar dan memukuli hingga cedera, telah terjadi.
       Ketika sedang melancarkan aksinya, penduduk sempat
mencatat kata-kata yang dikeluarkan para anggota TNI
yaitu “akan kami tembak semua orang Aceh apabila seorang
anggota kami tidak ditemukan”.

                              |69|
FAKTA BICARA

       Menyadari kondisi yang mulai mencemaskan tersebut
kemudian para warga dari Desa Murong dan desa-desa
tentangga seperti Desa Lancang Barat, Kecamatan Nisam dan
Paloh Lada, yang terdiri dari pemuda, perempuan, orang tua
serta anak-anak berkumpul untuk mencegah kemungkinan
penganiayaan lebih lanjut, apalagi aparat militer telah
mengeluarkan ancaman yang cukup menakutkan.
       Tiba-tiba, pada pukul 13.00 WIB datang lagi pasukan
tambahan yang terdiri dari tujuh truk anggota TNI ke lokasi
kenduri. Melihat itu, masyarakat yang telah berkumpul dari
berbagai penjuru Kecamatan mencoba menghadang. Tepat
pukul 14.00 WIB terjadi negosiasi (membuat perjanjian)
antara masyarakat Kecamatan Dewantara dengan Danramil
Kecamatan Dewantara yang diketahui pihak MUI kecamatan,
yang isinya: “TNI tidak akan datang lagi ke Desa Cot Murong
dengan alasan apapun”.
       Minggu malam, 2 Mei 1999. Masyarakat desa
mengetahui adanya penyusupan anggota TNI antara jam
20:00 WIB sampai dinihari ke Desa Cot Murong dan Desa
Lancang Barat. Bahkan penduduk pun mengetahui adanya
sebuah boat yang diperkirakan milik militer berupaya untuk
melakukan pendaratan di pantai Desa Cot Murong, namun
batal karena terlanjur diketahui oleh warga setempat. Sampai
waktu itu tidak terjadi apa-apa, namun kecemasan penduduk
semakin memuncak, dan sejak saat itu mereka semua mulai
berkumpul sampai Senin pagi.
       Senin pagi, 3 mei 1999. Tepat pukul 09:00 WIB, empat
truk pasukan TNI datang lagi memasuki Desa Lancang Barat,
Desa Tentangga Cot Murong. Massa rakyat yang berkumpul
merasa cemas dan mulai mempersenjatai diri dengan
kayu dan parang (tanpa senjata api). Lalu datang Camat
Dewantara, Drs. Marzuki Amin ke Simpang KKA dan mulai
melakukan negosiasi dengan aparat TNI. Aparat berkeras
dan negosiasi mentok. Camat tetap berpegang kepada
perjanjian terdahulu yang telah disepakati oleh masyarakat
dengan Koramil Dewantara yang intinya pihak TNI tidak lagi

                            |70|
                            Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

melakukan kegiatan operasi di daerah mereka. Negosiasi itu
berlangsung cukup lama. Waktu sudah menunjukkan hampir
jam 12.00 WIB.
      Untuk menunjukkan kesungguhan hati dan permohonan
yang sangat besar agar pasukan segera ditarik dan pihak TNI
menghormati perjanjian yang telah dibuat, Camat Marzuki
Amin sempat mencopot tanda jabatan dari dadanya. Tetapi
malah sang Camat kemudian dipukuli oleh tentara.
      Pada saat itu tiba-tiba satu truk milik TNI bergerak
dan sambil berlalu, dari atas truk para tentara melempari
batu ke arah masyarakat, dan masyarakat yang terpancing
balas melempari batu ke atas truk. Pada saat yang hampir
bersamaan juga seorang anggota tentara berlari kearah
semak-semak dan masyarakat yang terpancing mengejarnya.
Tiba-tiba dari arah semak itu terdengar satu letusan senjata.
Letusan senjata itulah yang seperti sebuah “komando” disusul
oleh rentetan serangan. Pembantaian segera dimulai. Tepat
jam 12.30 WIB.
      Suara gemuruh dan teriakan manusia memenuhi
Simpang KKA. Ribuan orang berlarian menghindari serangan
dari TNI. Dua wartawan RCTI (Umar HN dan Ali Raban) yang
kebetulan sudah berada di tempat itu sempat merekam
moment-moment penting yang terjadi baik dengan foto
atau video. Dapat dikatakan, hasil rekamannya itu menjadi
salah-satu bukti yang paling akurat dan tidak mungkin dapat
dipungkiri tentang bagaimana peristiwa yang sebenarnya.
      Selain melakukan tembakan kearah masa, TNI juga
mengarahkan tembakan ke rumah-rumah penduduk,
sehingga banyak warga yang sedang di dalam rumah juga
menjadi korban. Bahkan mereka mengejar dan memasuki
rumah-rumah penduduk dan melakukan pembantaian di
sana.
      Korban tewas dalam tragedi simpang KKA berjumlah
46 orang, korban luka tembak 156 orang dan korban hilang
berjumlah 10 orang.
      Pengungsian pun terjadi pada masa ini, kondisi

                              |71|
FAKTA BICARA

keamanan semakin tidak stabil. Kontak senjata antara kedua
kekuatan militer pihak yang bertikai (TNI/Polri dan GAM)
sering terjadi, penembakan misterius dan orang hilang
menjadi berita media massa. Akibatnya, banyak masyarakat
yang keluar dari desanya mengungsi di mesjid-mesjid,
sekolah-sekolah ataupun tempat umum lainnya. Jumlah
pengungsi sepanjang pemberlakuan Operasi Sadar Rencong
tahun 1999 mencapai 309.982 jiwa.9




9_Damai Aceh dalam Keadilan, Kontras Aceh

                                    |72|
                            Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005




                   Jeda Kemanusiaan
                      (2000-2003)
                           t
       Persoalan Aceh menjadi suatu prioritas tinggi
Pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan Megawati
Soekarnoputri atau setelahnya. Eskalasi militer akan terjadi
secara simultan melibatkan kepentingan politik nasional
yang berdampak secara internasional. Apa yang diwariskan
oleh Pemerintahan Abdurrahman Wahid terhadap “Peace
Agreement” antara Aceh-Indonesia, merupakan langkah maju
dan progressif. Hanya saja langkah-langkah Pemerintahan
Wahid tidak didukung oleh kekuatan Tentara Indonesia
yang berafiliasi dengan kelompok Nasionalis. Wahid
hanya menghadirkan suatu ‘peta baru’ (New Map) tentang
penyelesaian konflik yang berlarut dan mengakar dalam
kehidupan politik antara pemerintah Indonesia dan ASNLF/
GAM.10
       Ternyata Hasan Tiro dan pasukannya menjadi lawan
tangguh bagi pemerintahan Soeharto (1968-1998), Habibie
(1998), Wahid (1999-2001), dan Megawati (2001-2004). Ia
terus memperkuat solidaritas international yang sekarang
ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang Aceh.
       Upaya dialog dimulai dengan kesepakatan untuk
menerapkan Joint Understanding on Humanitarian Pause
For Aceh (Jeda Kemanusiaan) antara Pemerintah RI dan
10_Ibid, hlm 229




                             |73|
FAKTA BICARA

GAM, yang ditandatangani pada 12 Mei 2000 dan berlaku
pada 2 Juni 2000. Ini merupakan sebuah langkah maju bagi
pemerintah dan harapan bagi penyelesaian Aceh secara
damai dengan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan
kemanusiaan. Jeda Kemanusiaan memiliki badan tertinggi,
yaitu Forum Bersama yang berkedudukan di Swiss yang di
dalamnya berisi perwakilan pemerintah RI dan GAM serta
Henry Dunant Centre (HDC) sebagai fasilitator.
        Jeda Kemanusiaan ini memiliki tujuan untuk; 1)
Mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat
Aceh akibat konflik melalui Komite Bersama Kemanusiaan;
2) Menyediakan bantuan keamanan guna mendukung
pengiriman bantuan kemanusiaan dan untuk mengurangi
ketegangan serta kekerasan yang dapat menyebabkan
penderitaan selanjutnya melalui Komite Bersama Bantuan
Keamanan; dan 3) Meningkatkan langkah-langkah untuk
membangun kepercayaan untuk mendapatkan solusi damai
terhadap situasi konflik di Aceh (trust building).
        Sesuai kesepakatan, GAM dan RI tidak dibenarkan
melakukan provokasi maupun aksi yang dapat menyebabkan
terganggunya kegiatan bantuan kemanusiaan dan tidak
diperbolehkan untuk melaksanakan operasi militer yang
dapat mengakibatkan ketegangan dan keresahan dalam
masyarakat.
        Kebijakan yang diterapkan belum memberikan
jaminan atas perubahan yang signifikan terhadap situasi
keamanan di Aceh. Ruang ekspresi kebebasan masyarakat
sipil justru dibatasi. Baik TNI maupun GAM masih melakukan
mobilitas pasukan, penyisiran dan kontak senjata sehingga
mengakibatkan warga sipil harus mengungsi keluar dari
wilayahnya. Sedangkan di bidang kemanusiaan, kerja-kerja
komite tidak berjalan lancar akibat kelambanan dalam
menyikapi kebutuhan masyarakat.
        Pengungsian masih terjadi akibat ketakutan dan
intimidasi terhadap warga sipil. Bahkan tidak ada upaya



                           |74|
                            Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

kongkret terhadap rehabilitasi korban kekerasan serta
sarana dan prasarana sosial. Pelaksanaan Jeda Kemanusiaan
kemudian diperpanjang lagi selama empat bulan. Dalam
pelaksanaan JOU yang diperpanjang ini justru terjadi sebuah
peristiwa kekerasan terbesar selama disepakatinya JOU.
Peristiwa ini terjadi seiring dengan diadakannya Sidang
Rakyat Aceh untuk Kedamaian (SIRA-RAKAN) pada 10-11
November 2000 di Banda Aceh.
      Masa moratorium kekerasan merupakan hasil
perundingan RI dan GAM di Swiss pada 6-10 Januari
2001. Masa ini merupakan kesepakatan para pihak untuk
mentransformasi perjuangan GAM yang tadinya perjuangan
bersenjata menjadi perjuangan politik dan GAM akan bekerja
di bawah hukum humaniter yang berlaku.
      Sebuah intruksi presiden dikeluarkan, Inpres No. 4
tahun 2001 tentang langkah-langkah komprehensif dalam
rangka penyelesaian Aceh pada 11 April 2001. Intruksi itu
justru berdampak pada digelarnya kembali operasi militer di
Aceh dengan nama operasi Rajawali yang melibatkan hampir
seluruh satuan organik TNI/Polri. Kemudian meningkatnya
berbagai aksi kekerasan dan perlawanan bersenjata yang
dilakukan elemen-elemen bersenjata di Aceh, serta terpecah-
belahnya masyarakat sipil Aceh dengan sentimen pro dan
anti GAM.
      Selama diberlakukannya Inpres tersebut justru terjadi
peningkatan intensitas peristiwa kekerasan, bila tiga bulan
sebelum berlakunya inpres (Januari-Maret), terjadi 79
peristiwa kekerasan maka setelah dikeluarkannya Inpres
(April – Agustus), terjadi 1.216 peristiwa kekerasan di Aceh.
11

      Banyaknya kasus kekerasan di Bagian tengah Aceh
justru terjadi setelah inpres tersebut. Di antaranya tragedi
Kanis Gonggong, Pepedang dan Pondok Kresek. Sebagian
besar korban dibunuh secara sadis, pembantaian menjadi
kisah pilu yang tak kunjung usai saat itu (Baca: Kisah-Kisah
11_Ibid


                              |75|
FAKTA BICARA

Dari Tengah).
      Sejak awal Januari 2002 telah bergulir wacana tentang
rencana dihidupkannya kembali Kodam di Aceh. Berdasarkan
pernyataan Wakil Presiden, Menhan, Menkopolkam, maupun
Gubernur NAD dan DPRD Aceh, rencana pembentukan
Kodam tersebut merupakan bentuk keinginan rakyat Aceh
serta mendekatkan dengan rentang kendali serta bagian dari
solusi bagi rakyat Aceh.
      Pada 5 Februari 2002, pemerintah RI membentuk
Kodam Iskandar Muda di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
dengan Brigjen TNI Djali Yusuf sebagai panglimanya.
Pembentukan ini merupakan keputusan politik yang diambil
untuk merespon keputusan menyeluruh dari sebuah
pertahanan dan semata untuk memelihara kedaulatan serta
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.




                            |76|
                            Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005




             Operasi Cinta Meunasah
                     I dan II
                           t
      Operasi ini efektif pada 18 Agustus 2000 sampai 18
September 2001. Sebagai Komandan Satgas Pemulihan
Keamaman adalah AKBP Drs. D Achmad, Kepala Satuan Tugas
Penerangan Operasi Cinta Meunasah (OCM) Polda Aceh
dijabat oleh AKBP Sad Harun, sementara Kasub Satgaspen
dijabat oleh Senior Superintendent Safri DM.
      Tragedi yang terjadi dalam masa tersebut adalah
pembunuhan terhadap seorang intelektual Aceh, Prof H
Syafwan Idris MA, Rektor IAIN Ar- Raniry, Banda Aceh. Ia
meninggal ditembak di rumahnya oleh dua orang pengendara
sepeda motor yang tak dikenal pada 16 September 2000.
Peristiwa tersebut menyebabkan para pekerja HAM dan
kemanusiaan merasa ketakutan. Ini mengakibatkan mereka
tidak bisa melanjutkan pekerjaan mereka. Dalam keadaan
seperti ini, organisasi HAM, pekerja kemanusiaan, dan ribuan
pengungsi menghadapi banyak kesulitan untuk tidak terlibat
dalam konflik itu sendiri.
      Jeda Kemanusiaan yang berakhir pada 2 September
2000 gagal meningkatkan keamanan untuk pekerja HAM
dan kemanusiaan. Dua organisasi bantuan kemanusiaan
internasional sudah menghentikan kegiatannya untuk
sementara karena tidak ada jaminan keamanan untuk
mereka dan staf mereka di Aceh. Tetapi bagaimanapun juga



                             |77|
FAKTA BICARA

harus dimengerti bahwa tidak ada alternatif lain selain Jeda
Kemanusiaan.12
       Tiadanya jaminan keamanan untuk para pekerja
HAM dan kemanusiaan, mendorong delegasi NGO HAM
Internasional, pada 28 September 2000 lalu menyerukan
agar pemerintah memberikan jaminan keamanan dan
perlindungan kepada pekerja kemanusiaan Aceh. Delegasi ini
juga menyerukan agar organisasi HAM, pekerja kemanusiaan,
dan pengungsi tidak dijadikan alat politik oleh kedua belah
pihak.
       Delegasi Internasional NGO HAM terdiri dari perwakilan
organisasi HAM di empat negara yang mengunjungi Aceh dari
19 hingga 26 September 2000. Delegasi ini juga memberi
penilaian terhadap situasi sekarang dan meningkatnya
pelanggaran HAM di Aceh dan terhadap orang Aceh. Misi
kunjungan ini juga menarik perhatian internasional yang
dibutuhkan untuk kelanjutan investigasi yang terbuka atas
kematian Jafar Siddiq dan empat mayat yang ditemui bersama
jenazahnya pada 3 September 2000 serta ratusan orang
lainnya yang hilang dan dibunuh selama tahun terakhir ini
di Aceh.13
       Beberapa kejadian yang terjadi dalam kurun waktu
tersebut adalah pembunuhan terhadap empat aktivis
Rehabilitation Action Torture Victim in Aceh (RATA), pada
6 Desember 2000, saat penyisiran aparat di sekitar Markas
Koramil Tanah Luas, Aceh Utara. Satu orang aktivis berhasil
lolos dan membeberkan kasus itu kemudian.




12_Pekerja Kemanusiaan Aceh dan resiko Kematian, Asasi newsletter, Edisi Mei-
Juni 2001
13_Ibid



                                      |78|
                                     Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005




                    Operasi Keamanan
                  dan Penegakan Hukum
                                    t
      Pada April 2001 Operasi Keamanan dan Penegakan
Hukum ini dilancarkan. Perubahan operasi dan tekanan pada
penegakan hukum tidak mengubah pola kekerasan dan tidak
membuat jumlah korban menurun. Dalam operasi militer ini,
peristiwa yang mendapat perhatian masyarakat dan pekerja
HAM adalah terjadinya pembunuhan terhadap masyarakat
Gayo di Pepedang desa Mangku Kecamatan Syiah Utama
Kabupaten Aceh Tengah.
      Di Aceh Tengah juga sebanyak 2.179 jiwa warga ikut
ke Aceh Utara dan Bireuen karena mendapat intimidasi dan
sebagian rumah mereka telah di bakar, malah sekitar 462
orang penduduk (126 orang diantaranya adalah anak anak)
yang berasal dari beberapa desa di Kecamatan Syiah Utama
terpaksa menempuh perjalanan sekitar 250 kilometer
melalui hutan Rimba Gayo selama lima hari guna menghindar
dari ancaman kelompok milisi. Jumlah total pengungsi Aceh
tahun 2001 yaitu 6. 250 KK / 27. 578 Jiwa.14




14_Report PCC Aceh, tentang kondisi IDPs akhir september 2001

                                      |79|
FAKTA BICARA




                                 COHA
                                   t
       Secara kuantitas, peristiwa kekerasan menurun
drastis, walau masih terjadi konflik di berbagai wilayah Aceh.
Terbentuknya Acehnesse Civil Society Task Force (ACSTF)
yang merupakan sebuah organisasi yang diprakarsai oleh
beberapa aktifis/tokoh masyarakat Aceh di Washington
pada pertemuan Persaudaran Rakyat Aceh telah melahirkan
semangat kebersamaan dari kelompok-kelompok sipil di Aceh
dalam memperjuangkan penyelesaian masalah Aceh secara
damai dan demokratis. Tentu saja dengan mengedepankan
keterlibatan rakyat secara aktif.
       Salah satu yang dilakukan oleh ACSTF adalah
memberikan masukan kepada pihak pemerintah RI
dan GAM agar memasukan juga pandangan-pandangan
masyarakat sipil dalam setiap proses perundingan yang
sedang dilakukan. Seperti halnya jaminan akan partisipasi
publik dalam implementasi kesepakatan dan juga adanya
ruang demokrasi bagi rakyat dalam rangka ekspresi sikap
politiknya. Selain itu, ACSTF juga ikut melakukan sosialisasi-
sosialisasi hasil perundingan ke masyarakat di level akar
rumput (grassroots).15
       Dengan menguatnya organisasi masyarakat sipil,
dukungan dan desakan agar pihak RI dan GAM melakukan
gencatan senjata semakin kuat. Antara lain didengungkan
oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil dalam aksi-aksi
simbolik maupun demonstrasinya. Pencabutan status DOM,
ternyata tidak mengurangi eskalasi kekerasan terhadap
15_Aceh Damai Dengan Keadilan?, Kontras Aceh, 2006


                                    |80|
                           Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

warga sipil di Aceh. Dalam kurun waktu yang sama, jika
dibandingkan dengan masa DOM, jumlah korban kekerasan
yang terjadi lebih besar.
       Awal 2002, Jakarta bemaksud menumpas GAM, tapi
kemudian menempuh strategi politik dan diplomasi. Bank
Dunia, Amerika Serikat dan Jepang dilibatkan melalui
persiapan konferensi donor Tokyo. Pertama kali tercapai
suatu kesepakatan yang mantap dan rinci: Persetujuan
Penghentian Permusuhan atau CoHA (Cessation of Hostility
Agreement), yang ditandatangani RI dan GAM pada 9
Desember 2003 di Jenewa.
       Menurut rencana CoHA, dua bulan pertama merupakan
sosialisasi CoHA yang kepercayaan, disusul demilitarisasi
mulai Februari sampai Juli 2003, dan kemudian proses dialog
menyeluruh tentang otonomi NAD, disusul dengan pemilu
Aceh. Dua bulan pertama CoHA, yaitu Desember dan Januari
merupakan masa-masa aman di Aceh, tapi hanya sesaat.
       Kedua pihak melakukan pelanggaran gencatan. TNI
tidak merelokasi pasukan, Brimob tidak mengubah posisi,
sedangkan GAM juga belum memulai peletakan senjata. Selain
itu, GAM berkampanye “kemerdekaan tinggal sebatang rokok
lagi” dan Jakarta gagal menghentikan sumber penghasilan
“pajak” GAM.
       Sejak itu, proses damai CoHA merosot. Jakarta minta
sidang 25 April 2003 di Jenewa, tapi GAM menolak tanggal
tersebut. Sementara itu persiapan perang ditingkatkan dan
pemerintah Jakarta datang ke pembicaraan final di Tokyo
dengan ultimatum; GAM harus menerima NKRI, meletakkan
senjata dan menerima otonomi khusus. GAM bersedia
meletakkan senjata, tetapi tak mau secara ekplisit menerima
otonomi dan NKRI. Eskalasi persiapan perang sudah amat
meluas dan pembicaraan Tokyo akhirnya gagal. [ ]




                             |81|
FAKTA BICARA




                   Darurat Militer
                            t
      Status DOM Aceh dicabut pada tahun 1998, sejenak
masyarakat lega, berharap segala kekejian yang pernah
dialami semasa DOM tak akan terulang kembali. Tapi fakta
kemudian berkata lain. Berbagai macam pelanggaran HAM
terus berulang, seiring semakin meningkatknya perlawanan
yang dilakukan oleh GAM saat itu.
      Setahun DOM dicabut, Megawati Sukarnoputri, Ketua
Umum Partai Demokrasi Indonesai Perjuangan (PDIP) saat
itu, mengunjungi Aceh, 29 Juli 1999. Dalam pidato politiknya,
dia berkata, “Bila kelak Cut Nya’ memimpin negeri ini, tak
akan saya biarkan setetes pun darah rakyat menyentuh
Tanah Rencong yang begitu besar jasanya dalam menjadikan
Indonesia merdeka.” Pernyataan itu pula disampaikan
langsung di hadapan para wartawan dalam dan luar negeri di
Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta.
      PDIP menang pemilu legislatif 1999 dan Megawati
menjadi wakil presiden. Yang menjadi presiden saat itu
adalah Abdurrahman Wahid. Waktu terus berjalan, sampai
kemudian karena Abdurrahman Wahid dipaksa turun tahta
karena dinilai tak mampu memimpin negeri.
      Tanggal 23 Juli 2001, Megawati dilantik menjadi
Presiden Republik Indonesia (RI). Sebagai orang yang
pernah menumpahkan air matanya untuk Aceh, tentu saja
masyarakat Serambi Mekkah menaruh harapan besar kepada
putri Sukarno, presiden pertama RI yang juga pernah terisak
menangis di hadapan Daud Beureueh ketika awal-awal

                             |82|
                                    Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

kemederkaan.
      Sepekan Megawati menjabat sebagai presiden,
tumpahan darah terus berlanjut di Aceh. Sekurang-kurangnya
39 orang terbunuh--atau rata-rata lima hari dalam sepekan-.
Korban terbanyak adalah penduduk sipil, yang mencapai 28
orang (sebagian di antaranya menurut aparat adalah anggota
GAM), sembilan orang jelas GAM, dan dua anggota Polri.16
      Hari-hari selanjutnya, berbagai macam pelanggaran
terus berlanjut, di daerah yang katanya memiliki jasa besar
dalam menjadikan Indonesia merdeka. Pelanggaran itu tidak
hanya dilakukan oleh aparat TNI/Polri, tapi juga oleh GAM.
(Baca: Kisah-kisah dari Tengah).
      Dua tahun setelah menjadi presiden kelima RI, Megawati
lalu mengeluarkan sebuah kebijakan yang menetapkan Aceh
resmi menjadi zona perang. Tanggal 19 Mei 2003, pemerintah
menetapkan Aceh dengan status Darurat Militer (DM),
melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2003, TentangPernyataan Keadaan Bahaya Dengan
Tingkatan Keadaan Darurat Militer Di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam. Status tersebut diterapkan setelah perundingan
antara pihak Pemerintah Indonesia dan GAM berakhir pahit
di Tokyo, pada 17–18 Mei 2003. Empat juru runding GAM
langsung ditangkap di Banda Aceh.
      Pasal 1 Keppres tersebut dengan jelas mengatakan
bahwa seluruh wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
dinyatakan dalam keadaan bahaya dengan tingkatan Keadaan
Darurat Militer. Selanjutnya pada pasal 2 dikatakan bahwa
penguasaan tertinggi Keadaan Bahaya dengan tingkatan
Keadaan Darurat Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal
1 dilakukan oleh Presiden selaku Penguasa Darurat Militer
Pusat.
      Kemudian dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan
juga Penguasaan Keadaan Darurat Militer di wilayah Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam dilakukan oleh Panglima Daerah
16_Menunggu Tangisan Kedua Cut Nya’ Mega, KONTRAS Edisi 149, 1-6 Agustus
2001hamline.edu/apakabar/basisdata/2001/08/06/0069.html)


                                     |83|
FAKTA BICARA

Militer Iskandar Muda selaku Penguasa Darurat Militer
Daerah. Ayat (2) Dalam melakukan penguasaan Keadaan
Darurat Militer di Daerah, Panglima Komando Daerah Militer
Iskandar Muda dibantu oleh: Gubernur Propinsi Nanggroe
Aceh Darussalam; Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kepala
Kejaksaan Tinggi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
      Keppres yang melegalkan perang di Aceh tersebut
mulai berlaku sejak pukul 00:00 WIB tanggal 19 Mei 2003,
untuk jangka waktu enam bulan, kecuali diperpanjang
dengan Keputusan Presiden tersendiri, hal ini sebagaimana
yang disebutkan dalam pasal 6 Keppres tersebut.
      Setelah enam bulan, Darurat Militer kembali
diperpanjang untuk enam bulan ke depan melalui Keputusan
Presiden Nomor 97 Tahun 2003, pada 19 November 2003.
Perpanjangan status keadaan bahaya tersebut, karena selama
operasi sebelumnya dianggap belum berhasil.
      Menumpas kelompok pemberontak yang saat
itu jumlahnya bertambah banyak dibanding saat DOM,
pemerintah menerjunkan puluhan ribu pasukan. Jumlah
resmi yang disebutkan beberapa sumber mencapai angka
50.000 sampai 60.000 pasukan. Yang terdiri atas Angkatan
Darat, Brimob, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.17
      Sedangkan target jumlah musuh yang telah ditetapkan
saat itu adalah 5. 325 orang anggota GAM dengan 2.000
pucuk senjata. Dibandingkan dengan jumlah tentara yang
dikirim, ini artinya pemerintah telah menyiapkan 10 orang
pasukan untuk menghadapi satu orang anggota GAM yang
tidak semua bersenjata.
      Dilihat dari tujuan penetapan DM tersebut, terlihat
bahwa dalam menghadapi persoalan Aceh pemerintah pusat
hanya menempatkan GAM sebagai faktor tunggal, dan bukannya
melihat kembali pada kesalahan-kesalahan kebijakan yang
selama ini diambil dan dijalankan. Penyerdehanaan masalah
oleh Pemerintah RI hanya dengan menempatkan GAM
17_Aceh Damai Dengan Keadilan? Kontras 2006, hal. 122


                                     |84|
                                     Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

sebagai faktor tunggal bisa disimpulkan bahwa Pemerintah
RI berusaha melepaskan tanggung jawabnya atas kesalahan-
kesalahan politik dalam menghadapi persoalan Aceh selama
ini.
       Untuk menutupi semua aib berupa ketidakbecusan
kebijakan yang tidak pada tempatnya, kebobrokoan
pemerintah daerah Aceh, pengabaian atas kejahatan HAM
yang dilakukan aparat negara, ketidakadilan distribusi
ekonomi, kegagalan pemenuhan rasa keadilan hukum
masyarakat maka pemerintah mengambil jalan pintas:
darurat militer.18
       Sebenarnya, sebelum status DM Aceh ditetapkan oleh
Megawati, sejumlah pasukan sudah bersiap siaga. Pada
tanggal 17 April 2003, pasukan TNI di Aceh sudah siap siaga
berkumpul dalam jumlah 26.000 pasukan. Dan pada tanggal
24 April 2003 Pangdam Iskandar Muda Mayjend TNI Djali
Yusuf sudah mengumumkan Aceh dalam kondisi Siaga I. Dua
minggu sebelum Darurat Militer, sudah terjadi kontak senjata
di mana-mana.19
       Lazimnya sebuah perang pasti akan memakan
korban, termasuk korban warga sipil yang tak bersalah.
Pada Desember 2003, Human Rights Watch menurunkan
laporan tentang kondisi Aceh di bawah status darurat
militer. Laporan tersebut memberikan beberapa kenyataan
yang terjadi di lapangan: antara lain eksekusi di luar hukum
(extrajudicial execution), penghilangan secara terpaksa
(forced dissapearence), pemukulan (beating), penangkapan
dan penahanan secara sewenang-wenang (arbitrarily arrest
and detention), serta pembatasan atas kebebasan bergerak.
       Dalam laporan itu juga disebutkan bahwa, di dalam
banyak peristiwa yang dideskripsikan kepada Human Right
Watch, pasukan keamanan Indonesia–militer dan polisi–
secara rutin terutama mengambil jalan kekerasan terhadap
laki-laki muda Aceh yang diberhentikan untuk ditanyai. Para
18_Daniel Hutagalung,Problem Aceh : Menutup Aib Dengan Darurat Militer, seperti
yang dipublikasikan Aceh-eye.org, hal. 5
19_Aceh Damai Dengan Keadilan? Kontras 2006, hal. 121

                                      |85|
FAKTA BICARA

saksi mengatakan kepada Human Right Watch mengenai
pembunuhan para penduduk sipil saat terjadi “sweepings” di
desa-desa, sebagian ditanyai atau ditahan, beberapa lainnya
melarikan diri karena takut dianiaya.20
      Kehadiran 50.000 sampai 60.000 pasukan dan 5000
anggota GAM otomatis telah membuat Aceh bertabur perang.
Dari kota hingga ke pelosok desa. Pos-pos keamanan baru
tentara dibuat oleh TNI dan Brimob. Operasi pengejaran
GAM tidak hanya di kawasan pegunungan dan hutan, tapi
terjadi di perkampungan penduduk. Kontak tembak antara
GAM dan militer Indonesia saat itu adalah hal yang terjadi
saban hari. Pelanggaran hak asasi manusia yang meningkat
tajam sejak Darurat Militer dimulai bisa jadi sebagian
disumbangkan dari meningkatnya kontak sehari-hari antara
tentara dan penduduk desa. Meningkatnya kehadiran di
desa-desa nampaknya bertujuan untuk membatasi dukungan
materi dan moral dari penduduk lokal untuk GAM dan
kemampuan GAM untuk mengambil pengungsi di desa-desa
dan mengikutsertakan mereka dalam pengerahan.21




20_Aceh dibawah Darurat Militer:Di dalam perang rahasia, Human Rights Watch
Desember 2003, Vol. 15, No. 10 (C), hal. 3
21_Aceh dibawah Darurat Militer:Di dalam perang rahasia, Human Rights Watch
Desember 2003, Vol. 15, No. 10 (C), hal. 17

                                   |86|
              Tabel Data Kekerasan Enam Bulan DM Tahap I Periode 19 Mei -19 November 20031

        No       Bentuk       Nagan Aceh   Aceh Pidie Bireuen Aceh Aceh     Aceh  Jumlah
                kekerasan     Raya Selatan Besar              Utara Timur Temiang
         1    Pembunuhan       1      22     3      8      9       20     1        3         67
         2    Penangkapan      0      3      53     9      8       5      3        0         81
         3    Penghilangan     1      24     11     2      16      4      4        1         63
              Paksa
         4    Pemerkosaan      0      3      0      2      4       9      0        0         18




|87|
         4    Pelecehan        1      1      0      0      5       0      0        0          7
              seksual.
         5    Penyiksaan       3      52     1     29      24      59     0        0         168
         6    Pembakaran       0      2      0      0      1       0      0        0          3
              Rumah
         7    Penggeledahan    0      0      6     35      13      4      0        0         58
         8    Pemboman         0      0      1      1      0       0      1        0          6
         9    Intimidasi       0      0      1      1      0       0      1        0          3
                   TOTAL       6     107     75    89      80     104     9        4         474
                                                                                                   Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005




       1_Data Kontras Aceh
FAKTA BICARA

                               T
          able Data Kekerasan Enam Bulan DM tahap II
           Periode 19 November 2003-19 April 200422

   No          Jenis Kejadian          Event   Korban
    1       Pembunuhan                 210      316
    2       Penculikan                  25       63
    3       Penyiksaan                  51       89
    4       Penangkapan                 80      166
    5       Perkosaan                   1        1
    6       Pelecehan seks              1        1
    7       Pembakaran                  8        91
    8       Intimidasi                  2        2
    9       Peledakan BOM               2        13
 Total                                 380      742

      Berdasarkan telaah yang dilakuan terhadap data-
data pelanggaran HAM, 80 persen kasus pelanggaran HAM
yang dilakukan militer terhadap pihak-pihak yang dicurigai
berhubungan dengan GAM. Hubungan itu antara lain dalam
bentuk; dituduh terlibat, membantu, mengenal, atau nama
yang mirip dengan GAM yang dicari. Ada juga yang diminta
menunjukkan GAM, atau berada di lokasi saat terjadi kontak
tembak antara GAM dengan militer Indonesia.
      Selama penerapan DM, pelanggaran HAM dalam
berbagai bentuk terus terjadi. Yang didapat selama
masa tersebut hanya kemunduran-kemunduran derajat
penghormatan atas manusia dan kemanusiaan. Bentuknya
antara lain, pertama, terjadinya pelanggaran hak-hak dan
kebebasan dasar warga sipil Aceh. Berdasarkan data-data
yang ada, operasi militer tidak mampu membedakan anggota
kelompok bersenjata GAM dengan aktivis politik, pembela
hak asasi manusia termasuk para pekerja kemanusiaan, dan
22_Ibid

                                |88|
                                     Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

para jurnalis yang bekerja untuk memperoleh informasi.
       Dalam beberapa kasus, aparat keamanan sengaja
menyempitkan ruang publik (ruang demokrasi) di Aceh.
Hal ini terlihat dalam berbagai bentuk peristiwa seperti
pelarangan dan pembubaran aksi-aksi kelompok masyarakat
sipil hingga pembubaran sebuah kegiatan pelatihan yang
diadakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas
HAM).23
       Kondisi itu diperparah lagi dengan tertutup akses
terhadap Aceh. Sejumlah kasus-kasus yang terjadi hanya
terpendam di bumi rencoeng, yang kemudian semakin
menambah daftar panjang pelanggaran HAM yang terjadi
sejak masa DOM. Padahal, ketika itu, suasana politik Indonesia
baru saja menemui kebebasannya setelah Suharto lengser,
namun hal itu terkecuali untuk Aceh.
       Pintu menuju ke Aceh dikunci rapat. Pemerintah
melarang diplomat, pengamat internasional yang independen,
dan LSM internasional di bidang hak asasi manusia untuk
memasuki Aceh. Selain itu juga, pemerintah menganjurkan
badan kemanusiaan PBB dan LSM kemanusiaan luar negeri
untuk pergi dari Aceh. Pemerintah Indonesia telah sangat
sukses membatasi arus informasi dari propinsi tersebut.24
       Laporan perkembangan Aceh pasca-MoU oleh Imparsial
2006 lalu menyebutkan telah terjadi pembongkaran kuburan
warga sipil. Kebanyakan kuburan itu berada di dekat Pos-pos
keamanan TNI non-organik yang didirikan pada era Darurat
Militer hingga Darurat Sipil. Awalnya, pembongkaran itu
dilakukan karena kecurigaan penduduk sekitar dan juga
kecurigaan masyarakat yang kehilangan anggota keluarga
pada periode tersebut. Dari beberapa pembongkaran yang
dilakukan, kerangka yang ditemukan dapat diidentifikasi oleh
warga atapun keluarganya namun tidak diketahui penyebab
kematiannya.
       Hingga 30 Januari 2006 tercatat sebanyak 23 peristiwa
23_Aceh Damai Dengan Keadilan? Kontras 2006, hal. 123
24_Aceh dibawah Darurat Militer:Di dalam perang rahasia, Human Rights Watch
Desember 2003, Vol. 15, No. 10 (C), hal. 3 dan 4.

                                      |89|
FAKTA BICARA

penggalian. Dari tempat itu ditemukan sebanyak 38 kerangka
korban yang diindikasikan hilang pada masa Darurat
Militer berlangsung di Aceh. 34 diantaranya laki-laki, satu
perempuan dan tiga kerangka anak-anak. Beberapa kerangka
juga ditemukan dalam keadaan tangan terikat, kepala hilang
dan terbungkus dalam karung.
      Penggalian terhadap kuburan tersebut seharusnya
melibatkan pihak yang berwenang dan kelompok ahli
forensik. Hal ini dimaksud agar dapat terungkap persitiwa
yang terjadi. Namun, pihak yang berwenang tidak melakukan
perlindungan terhadap temuan kerangka tersebut dan
berbagai lokasi yang diindikasikan menjadi lokasi kuburan
korban pelanggaran HAM.
      Pembongkaran kuburan tersebut menghancurkan,
bahkan menghilangkan barang bukti pelanggaran HAM,
sehingga dapat menghambat penyelidikan. Sesuai dengan
mandat MoU perdamaian antara Pemerintah RI dan GAM
untuk penyelesaian masalah pelanggaran HAM di Aceh, maka
aparat penegak hukum diwajibkan untuk menjaga dan tidak
membiarkan terjadinya penghancuran barang bukti.25




25_Laporan MonitoringPerkembangan Aceh Pasca Mou1 Januari–28Februari 2006,
ImparsialFebruari 2006

                                    |90|
                                Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005




                           Darurat Sipil
                                t
       Status Darurat Militer di Aceh dicabut pada 19 Mei
2004, dan berganti menjadi Darurat Sipil (DS). Status
tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden nomor 43
tahun 2004, tentang Pernyataan Perubahan Status Keadaan
Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer menjadi
Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil di
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tertanggal 19 Mei 2004.
Status tersebut diterapkan selama satu tahun, dengan satu
kali perpanjangan.
       Status tersebut tetap merampas ruang gerak
masyarakat. Misalnya penambahan pasukan ke Aceh terus
berlangsung, seperti pengiriman 900 personil TNI Batalion
512 asal Malang Jawa Timur, pada awal DS diberlakukan.
Masa DS Aceh tetap mencekam. Korban mencapai 535 jiwa
dari periode pemberlakuan DS tahap pertama (19 Maret
2004-18 November 2004). Sementara DS tahap kedua pada
(19 November 2004-18 Mei 2005), korban sekitar 248 jiwa.
       Dalam pemberlakuan status darurat sipil di Aceh,
tercatat ada 140 anggota GAM meninggal. Anggota GAM yang
ditangkap ada sekitar 67 jiwa, sedangkan yang mengalami
penganiayaan (delapan jiwa) dan penculikan (enam jiwa).
Di pihakTNl/Polri, korban meninggal akibat pembunuhan
adalah 12 jiwa, dan korban penganiayaan (21 jiwa).26
       Tsunami pada 26 Desember 2004 yang terjadi masa
darurat sipil tahap kedua, membuat kedua belah pihak yang
26_Aceh kita.com, 17 Mei 2005


                                 |91|
FAKTA BICARA

berseteru berpikir lebih lunak. Meja perundingan menjadi
pilihan. Karena proses Rekonstruksi dan Rehabilitasi di
Aceh pasca bencana bisa berjalan maksimal apabila konflik
sudah reda, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah
Republik Indonesia (RI), akhirnya memberi respon yang postif
yaitu dengan bersepakat untuk duduk satu meja di Helsinki
membahas agenda perdamaian dalam rangka rekonstruksi
dan rehabilitasi Aceh yang disapu bencana dahsyat tsunami.
      Tidak heran jika banyak orang menafsirkan damai
Aceh karena tsunami. Jika tidak ada bencana tersebut, saat
ini Aceh dapat diprediksi masih berkubang darah dan hidup
dalam ketakutan. Perundingan Pertama dilaksanakan pada
tanggal 27-29 Januari 2005, Kedua tanggal 21-23 Februari
2005, Ketiga tanggal 12-17 April 2005, keempat tanggal 26-
31 Mei 2005 dan selanjutnya12 – 17 Juli 2005. Perundingan
tersebut difasilitasi Crisis Management Iniciative (CMI).
Pada 15 Agustus 2005, perundingan mencapai sepakat
menghentikan perang dan menghasilkan Memorandum of
Understanding (MoU) Helsinki.
      Masyarakat Aceh saat itu berduyun-duyun datang
ke Mesjid Raya Baiturahman, yang terletak di pusat kota.
Semuanya memanjatkan doa untuk keputusan terbaik demi
demi masa depan Aceh yang telah lelah berperang, hidup
dalam konflik selama puluhan tahun dan kebaikan untuk
Aceh yang waktu itu baru saja dihantam musibah tsunami.
      Hasil dari perjanjian damai antara Republik Indonesia
dan Gerakan Aceh Merdeka, telah membuka ruang terhadap
pengungkapan kejahatan kemanusiaan (Pelanggaran HAM).
Poin2, butir 2.2. menorehkan sebuah pengadilan HAM akan
dibentuk untuk Aceh, dan butir 2.3. KKR akan dibentuk di
Aceh dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya
rekonsiliasi.27
      Bagi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Poin 2. butir 2.2.
meminta bahwa pengadilan HAM di Aceh untuk mengadili
berbagai pelanggaran dengan asas retroaktif atau berlaku
surut. Standar yang menjadi pegangan GAM adalah perjanjian
27_ Draf Nota Kesepahaman antara Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka

                                    |92|
                                     Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

Nuremberg bahwa persoalan pelanggaran hak asasi manusia
tidak bisa dihilangkan oleh perjanjian damai atau perjanjian
lainnya. Berbeda lagi dengan pihak Indonesia, pemerintah
Indonesia mengklaim pengadilan HAM hanya berlaku untuk
mengadili pelanggaran HAM pasca-MoU.28
       Pemerintah Indonesia dan GAM masih berbeda
pendapat soal pengadilan HAM. Salah satu juru runding pihak
GAM, M Nur Djuli menegaskan asas retroaktif, sebaliknya
anggota juru runding pemerintah Indonesia, Sofyan Djalil
mengatakan pengadilan HAM di Aceh hanya mengadili
pelanggaran pasca kesepakatan damai, bukan pelanggaran
yang terjadi pada masa lalu.29 Semangat kesepahaman adalah
memaafkan, ungkap Sofyan Djalil. Pemerintah Indonesia
berpendirian bahwa pelanggaran HAM masa lalu tidak akan
diinvestigasi, yang diinvestigasi hanya pelanggaran HAM
yang terjadi setelah 15 Agustus 2005.30
       Bahasa yang digunakan dalam MoU Helsinki tidak
dijelaskan secara eksplisit apakah berlaku surut atau berlaku
ke depan, hanya disebut pengadilan HAM. Tidak disebut
berlaku surut atau berlaku ke depan. Hal inilah yang kemudian
mengakibatkan terjadinya perbedaan penafsiran.
       Pada dasarnya untuk kasus dugaan pelanggaran HAM,
berlaku asas retroaktif (berlaku surut) dan tidak mengenal
batasan waktu (kadaluarsa), karena itu pengadilan HAM
untuk Aceh bisa digetar secara retroaktif, tidak dikenalnya
kadaluarsa telah diatur pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor
26/2000 tentang pengadilan HAM, pemberlakuan retroaktif
diatur pada pasal 43 UU Nomor 26/2000. Hal seperti itu
juga diungkapkan oleh Usman Hamid, Koordinator Kontras
Jakarta.31
       KKR di Aceh sama rumitnya (baca: Menunggu
Pengadilan HAM dan KKR). Sampai awal 2011, KKR maupun
pengadilan HAM di Aceh masih menjadi mimpi dan angan-
28_ Harian Kompas 20 Agustus 2005
29_ Harian Kompas 12 Agustus 2005
30_ Harian Serambi Indonesia, 25 Agustus 2005
31Koran Tempo 20 Agustus 2005

                                      |93|
FAKTA BICARA

angan masyarakat. Mereka belum merasakan damai
yang sesungguhnya jika pengungkapan kebenaran belum
dilakukan, jika perlindungan jaminan hidup terhadap janda,
yatim korban konflik belum dipenuhi.
      Masyarakat Aceh, terutama mereka yang hidup di
pedalaman sangat kurang mendapatkan perhatian dari
pemerintah. Mereka lebih banyak bangun dan bangkit dari
keterpurukan dengan sendirinya. Berusaha melupakan
kejadian pahit yang mereka alami.

                       Jenis pelanggaran HAM
                    Priode 2004 s/d Maret 2005
 No      Jenis-jenis kasus     Peristiwa        Jumlah korban
 1    Pembunuhan                    15                  23
 2    Penghilangan paksa            13                  3
 3    Pembakaran rumah              1                   1
 4    Penangkapan                   19                  20
 5    Penyiksaan                    24                  62
 6    Intimidasi/teror              3                   3
               Jumlah               65              113

                   Tipologi kekerasan dan pelaku
                   Priode 2004 s/d Maret 20045
 No      Jenis-jenis kasus    TNI       POLRI     GAM        OTK
  1   Pembunuhan                6        1          4         4
  2   Penghilangan paksa        2        0          0         1
  3   Pembakaran rumah          1        0          0         0
  4   Penangkapan              17         2         2         0
  5   penyiksaan               23         1         1         0
  6   Intimidasi/teror          3        0          0         0
               jumlah         52      4       4               5
                 Sumber: laporan Ham 2005 Kontras

                             |94|
 Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005




KESAKSIAN KORBAN
PELANGGARAN HAM




  |95|
FAKTA BICARA




               |96|
                             Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005




            Lautan Darah di Arakundo
                            t
       ZY bersama adiknya US, saat itu masih duduk di kelas
dua dan tiga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Malam itu
mereka pulang dari lokasi ceramah dengan menggunakan
sepeda. Ia juga melihat masyarakat yang rumahnya jauh dari
lokasi ceramah sedang menunggu kendaraan.
       Di Simpang Kuala, tiba-tiba masyarakat diserang dari
arah Komando Rayon Militer (Koramil) Idi Rayeuk. Mendengar
suara tembakan, ZY panik, masuk ke parit menyelamatkan
diri. Tapi aparat yang melakukan penembakan menarik paksa
beberapa masyarakat yang bersembunyi di parit, termasuk
ZY.
       Setelah keluar dari parit, kepalanya ditendang. Tentara
melemparnya ke jalan. Tentara juga menembak kendaraan di
jalan. Serpihan peluru yang ditembakkan mengenai ZY.
       “Keunong serpihan jih bak punggong lon. Nyankeuh
nyan gadoh asoe punggong lon (Kena serpihannya di pantat
saya, itu sebabnya luka di pantat saya).”
       Kemudian ia dipukuli, ditampar dan diinjak-injak.
Tulang rusuknya patah. Setelah dianiaya, tentara melemparnya
ke dalam truk. ZY sempat melihat warga lain yang masih
bersembunyi di dalam parit dipaksa keluar dan dilempar ke
dalam truk. Di dalam truk, mereka masih mendapat pukulan
dengan tali pinggang dan popor senjata.
       Sedangkan US tidak sempat dimasukkan ke truk.
Setelah dipukul dan diijak-injak, US dilempar ke sebelah
parit. Sebelumnya US sempat berteriak memanggil ZY karena

                              |97|
FAKTA BICARA

ia melihat abangnya diangkut tentara.
      ZY yang kondisinya sudah sangat lemah hanya dapat
memandang US dari balik truk. Melihat abangnya dibawa,
US tidak dapat berbuat apa-apa. Ia kemudian lari ke dalam
hutan. Keesokan harinya US baru berani pulang ke rumah.
Di rumah, ia menceritakan semua yang mereka alami dan
mengatakan abangnya dibawa tentara.
      “Abang ka hana le (abang sudah tidak ada),” ujar US
waktu itu kepada orang tuanya.
      Malam itu ZY dibawa ke kantor Komando Rayon Militer
(Koramil). Keesokan harinya ia baru dibawa ke kantor Polisi
Resort (Polres) Langsa. ZY dimintai keterangan mengenai
keikutsertaannya mendengar ceramah.
      Kemudian ia dibebaskan dan pulang sendiri ke
rumahnya. Saat ini ia merantau ke Aceh Besar bersama sang
adik. Dia pernah mengikuti beberapa pertemuan terkait
korban yang diadakan Koalisi NGO-HAM.
      DH alias AP, yang pada malam itu mengisi ceramah,
mengatakan bahwa dakwah yang mereka lakukan waktu
itu memang untuk perjuangan Aceh Merdeka. Kegiatan
tersebut untuk memberitahu masyarakat tentang perjuangan
tersebut.
      “Dasar kegiatannya, meupeuget dakwah nyan kareuna
na saboh reuncana untuk meuprang (dasar kegiatan tersebut,
membuat dakwah karena ada rencana berperang).”
      Kegiatan tersebut yang keempat kalinya dilakukan
di desa berbeda. Pertama di Desa Kaseh Sayang, Desa Pulo,
Alue Meurebo, Kemuneng dan tragedi tersebut terjadi ketika
ceramah di Desa Matang Ulim, Meunasah Blang.
      “Isi ceramahnya ingin bebas, ingin pisah dari Indonesia.
Apalagi kita tahu sejarah, bahwa Aceh memang negara
merdeka. Otomatis kami masuk dalam struktur GAM, itu
kami lakukan tanpa paksaan, atas inisiatif sendiri,” ujar SB,
salah seorang panitia acara kala itu.
      Menurutnya, semua masyarakat yang malam hari
dibawa ke Langsa oleh aparat berjumlah 59 orang. Keesokan

                             |98|
                            Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

harinya tentara kembali membawa 12 orang masyarakat ke
Polres Langsa. Mereka semua ditanyai keikutsertaan dalam
ceramah tersebut.
      Setelah semua dibebaskan, hanya tinggal tiga orang
yang memang terlibat dalam penyelenggaraan acara, yaitu
RN, AP dan SB.
      Mereka kemudian diproses dan diajukan ke pengadilan.
Namun proses tersebut terhalang karena konflik yang terus
memanas. Selanjutnya oleh Presiden BJ Habibie mengeluarkan
kebijakan pembebasan tahanan politik. Mereka bebas.

                                 ***
      Tragedi itu terjadi di Simpang Kuala, Kecamatan Idi
Cut, kaupaten Aceh Timur, Rabu dinihari, 3 Februari 1999,
persis di depan Markas Komandan Rayon Militer (Koramil)
dan Kantor Polisi Sektor (Polsek) setempat.
      Selasa, 2 Pebuari 1999, warga Desa Matang Ulim, Idi
Cut, Kecamatan Darul Aman, Aceh Timur bergotong royong
untuk menyiapkan pentas kegiatan. Sekitar pukul 16.00 WIB
datang beberapa tentara dengan membawa senjata laras
panjang yang diperkirakan oleh para penduduk sebagai
anggota Koramil setempat.
      Aparat militer tersebut langsung mengobrak-abrik
pentas yang sedang dikerjakan serta menganiaya beberapa
orang yang pada saat itu berdiri di sekitar tempat pembuatan
pentas.Nama-nama korban pemukulan adalah; Ri, Za, Bm,
MB, Jn, Ms, Si, US, Su, Ml dan MN. Mereka semuanya berumur
antara 16 sampai 27 tahun.
      Tetapi tidak lama setelah itu masyarakat kembali
bergotong royong melanjutkan pekerjaan mereka yang
tertunda. Sebelum acara dimulai pada pukul 20.30. WIB,
massa sudah berkumpul sejak sore harinya serta membanjiri
lapangan Simpang Kuala, Idi Cut, sampai ke sisi jalan Medan-
Banda Aceh. Massa yang hadir pada saat dakwah tersebut
diperkirakan sekitar 10.000 pengunjung dan berbagai
daerah.

                             |99|
FAKTA BICARA

      Setelah acara selesai pukul 00.30 WIB dinihari, massa
kemudian bubar dan sempat tertahan lama di simpang jalan
Kuala Idi Cut karena banyaknya kendaraan yang akan keluar
dan jalan tersebut.
      Sekitar pukul 00:45 WIB, masyarakat yang mendengar
ceramah pulang ke rumah masing-masing, sebagian
berjalan kaki, menggunakan sepeda motor dan sebagian lagi
menggunakan mobil bak terbuka. Mereka melewati kantor
Koramil Idi Cut. Suasana gelap, tidak ada satu lampu pun yang
menyala. Pada saat itu massa menjadi kacau karena banyak
kendaraan yang diberhentikan oleh anggota Koramil.
      Pukul 01:00 WIB dini hari, terdengar suara tembakan
dari arah Barat kantor Koramil, sudah ada beberapa truk
aparat di sana. Menurut korban, ada tiga atau empat
truk. Setelah suara letusan pertama, dilanjutkan dengan
penembakan ke arah massa yang ramai. Menurut saksi mata
yang kebetulan pada saat penembakan brutal itu terjadi baru
kembali dan Kota Langsa Aceh Timur, sedan merah miliknya,
dihentikan beberapa meter setelah lewat di depan kantor
Koramil.
      Hi, 59 tahun, penduduk Desa Blang Pauh Sa, Kuta Binjei,
Aceh Timur. Malam itu Hi pulang bersama istrinya Cn. Tiba di
Simpang Kuala Idi Cut ia terjebak dalam insiden berdarah itu.
Mobilnya terpaksa berhenti karena dihadang oleh truk dari
arah berlawanan. Belakangan ia tahu itu truk militer.
      Ada tiga truk militer menghadang dari arah berlawanan.
Di depan mobilnya juga ada truk umum bermuatan tong-tong
fiber glass, biasa digunakan untuk mengangkut ikan atau
udang. Ban mobil tersebut kempes, karena ditembaki para
penghadang. Di depan truk satu mobil pick-up Chevrolet Luv
dipenuhi warga yang baru pulang dari ceramah. Menurut Hi,
pick-up itulah mobil yang pertama sekali dihadang. Karena ia
tidak melihat ada mobil lain di depan Chevrolet tersebut.
      Dari mobil Chevrolet itulah, ia melihat orang-orang
berhamburan meloncat ke jalan. Keadaan cukup panik saat
itu. Husaini mendengar suara tembakan kemudian jelas ia

                            |100|
                            Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

mendengar suara- suara teriakan kesakitan.
       Kemudian ia dan istrinya keluar dari mobil dan tiarap.
Karena panik, ia tidak sempat menutup pintu dan lampu
mobilnya masih menyala. Tentara marah karena adanya
penerangan dari mobil Hi. Tentara hendak menghancurkan
kaca mobilnya.
       Tiba-tiba Hi berdiri dan mengatakan pada tentara
itu bahwa ia keluarga tentara dan hidup di asrama tentara.
Anaknya juga seorang tentara. “Enak saja kamu. Anak saya
saja yang melatih kamu tidak sekejam itu,” bentak Hi.
       Mendengar suaranya yang membentak keras, tentara
lain menghampiri dan bertanya siapa Hi dan anaknya.
Kemudian Hi mengatakan nama anaknya, pangkat dan
tempat tugasnya. Mendengar itu, mereka menjadi lunak
dan menyuruh Hi dan istri untuk tiarap. Ia juga sempat
menanyakan mereka berasal dari kesatuan mana. Tentara
tersebut menjawab “cepek”. Karena itu Hi tahu mereka berasal
dari Linud 100.
       Pada saat itu orang-orang ditembaki. Setelah rubuh,
dicampakkan ke dalam truk tentara. Hi juga mendengar
perkataan dan aparat yang melakukan penembakan. “Kamu
yang membunuh tentara, habis semua. Kamu potong leher.
Kamu campak ke sungai.”
       Sebanyak 58 korban yang telah ditembak dinaikkan ke
dalam truk aparat. Baik yang sudah tewas maupun yang luka-
luka. Tapi ada beberapa korban yang terluka tidak terangkut,
karena bersembunyi di selokan-selokan samping jalan.
       Pukul 03:00 WIB truk aparat yang di dalamnya terdapat
korban-korban penembakan tampak bergerak menuju
jembatan Arakundo. Di markas Koramil tampak truk lain
yang masih kosong.
       Sebelum dicampak ke dalam truk dan kemudian
diangkut untuk dibuang ke sungai, para korban diikat telebih
dahulu dengan kawat di seluruh tubuhnya. Dimasukkan
ke dalam goni milik masing-masing tentara yang masih
bertuliskan nama pelakunya, seperti nama Sertu lskandar.

                             |101|
FAKTA BICARA

       Goni-goni yang telah berisi manusia itu kemudian
diberi batu pemberat dan terakhir dilemparkan dalam sungai
Arakundo. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan temuan
mayat-mayat korban pada 4 dan 5 Februari 1999.
       Seorang saksi bernama Bar, warga desa Tanjong Lhok
Blang kecamatan Julok, yang ketika kejadian tinggal sekitar
300 meter dari jembtan Arakundo. Saat itu Bar yang sedang
berada di dalam rumahnya mendengar tentara mengatakan
“lanjut-lanjut” dan kemudian terdengar suara gesekan
batu. Bar penasaran, kemudian mengintip dari balik gorden
rumahnya. Saat itu listrik padam. Di depan rumahnya
terparkir tiga truk. Dua truk dipenuhi tentara sedangkan satu
truk lagi terlihat kosong.
       Saat itu sekitar pukul 03:00 Wib. Kemudian salah satu
truk menuju jembatan Arakundo, sedangkan dua truk masih
berada di depan rumahnya dan terlihat sibuk membersihkan
sesuatu. Di depan rumah Bar terdapat jerigen air berukuran
20 liter yang digunakan tentara untuk menyiram jalan.
       Menurut Bar, mereka meninggalkan jembatan Arakundo
menuju ke arah Idi Cut. Tidak lama setelah itu, tercium bau
amis bersumber dari arah depan rumahnya.
       Saksi lainnya bernama Rl. Dia mengatakan ceceran
darah yang terdapat di sekitar jembatan Arakundo berusaha
ditutupi dengan pasir.
       Penduduk sekitar sungai sebagian besar bermata
pencaharian sebagai penambang pasir, hasilnya biasa mereka
tumpuk di pinggir sungai sekitar jembatan tersebut.
       Rabu, 4 Febuari 1999, pukul 07.00 WIB, masyarakat
melihat tetesan darah yang sudah kering sepanjang jalan
menuju jembatan Arakundo. Sampai siang berkisar pukul
08.00-12.00 WIB, tentara ternyata masih tetap bertahan juga
di sekitar lokasi pembantaian Idi Cut. Bahkan masih terjadi
muntahan peluru tanpa tentu arah.
       Kondisi ini disaksikan oleh Si yang kemudian dibawa
ke Kantor Koramil bersama dengan delapan orang lainnya
dengan truk aparat.

                            |102|
                            Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

      Masyarakat kemudian melakukan pencaharian di
sungai Arakundo dan menemukan IU, 22 tahun, warga Desa
Sapai Baro Kecamatan Darul Aman, Aceh Timur. Ia ditemukan
dalam keadaan meninggal di dalam goni yang bertuliskan
Sertu Iskandar. Goni tersebut masih disimpan oleh istrinya.
      Keesokan harinya pencarian dilanjutkan. Masyarakat
menemukan mayat HS, 35 tahun, warga Desa Leubok
Tuha, Kecamatan Julok; IM, 24 tahun dari Desa Jambo
Bale, Kecamatan Julok; JM, 22 tahun dari Desa Jambo Bale
Kecamatan Julok; KI, 20 tahun, dari Desa Matang Neuhen
Bagok, Kecamatan Julok; SY penduduk Boh Tren Desa Bandar
Baru Kecamatan Julok.
      Pecarian korban dilakukan dengan alat tradisional,
karena tentara dan pihak lainnya tidak membantu melakukan
pencarian. Sebagian besar korban tidak mengapung, karena
di tubuh mereka diikat alat pemberat berupa batu. Hal
tersebut menyulitkan pencarian.
      Menurut saksi, jumlah korban luka-luka sangat banyak.
Karena tentara memuntahkan peluru ke arah masa secara
membabi buta. Tapi sebagian besar masyarakat yang terluka
tidak melapor. Ditambah korban yang malam itu diangkut
truk ke Polres Langsa 58 orang. Keesokan harinya 12 orang
kembali dibawa ke Langsa.
      Selain korban luka dan meninggal, sebagian masyarakat
juga menderita kerugian harta benda. Saat penembakan,
beberapa orang kehilangan sepeda motor. Kaca mobil
dirusak.
      Il misalnya, mobilnya dirusak, dan menderita kerugian
Rp7 juta. Fyh, 35 tahun, motornya dirusak dan kerugian
sekitar Rp1,5 juta. Selain itu, masih banyak warga lainnya
yang mengalami kerugian materi.
      Setelah kejadian, masyarakat masih ketakutan. Teror
yang dilakukan oleh aparat militer terus berlangsung.
Aparat berkeliaran berkeliling kota dengan truk militer yang
bertulisan “Sambar Nyawa” pada kaca mobilnya. Tentara juga
menggunakan alat komunikasi (telepon) masyarakat dengan

                             |103|
FAKTA BICARA

paksa. Mereka menakut-nakuti warga agar mau menyerahkan
hasil buminya seperti sayuran, ikan hasil tangkapan nelayan,
dan kebutuhan sehari hari lainnya.
       Tindakan kekerasan di Idi Cut merupakan balas dendam
ABRI terhadap peristiwa sebelumnya, berupa swepping yang
dilakukan sejumlah orang sipil di Lhok Nibong, 3 Januari
1999. Hal itu terbukti dari makian-makian yang dilontarkan
para serdadu ABRI saat sedang membantai korban. “Kalian
bunuh kawan kami. Kalian ceburkan mereka ke sungai.
rasakan balasannya.”
                                 ***

       10 November 2010 setelah lima tahun perdamaian hadir
di Aceh, kondisi sebagian besar masyarakat masih trauma,
ditambah ekonomi yang memprihatinkan dan kurangnya
perhatian dari pemerintah. Buktinya AP, menyangka tripod
yang dibawa tim Koalisi NGO-HAM adalah senjata. Memang
benda penyangga berkaki tiga itu jika masih di dalam sarung
hitam sekilas terlihat seperti senjata.
       Saat Koalisi NGO-HAM mendatangi korban, mereka
sangat mengharapkan bantuan, terutama pendidikan dan
ekonomi. Karena banyak anak-anak korban yang tidak dapat
melanjutkan pendidikan, terkendala biaya.
       Di sisi kiri dan kanan Jembatan Arakundo yang berjarak
sekitar 23 kilometer dari Idi Cut, telah berdiri warung dan
doorsmeer (tempat pencucian kendaraan). Pinggir sungai
tertutupi rimbunnya pohon pisang milik warga.
       Dua remaja sedang beristirahat di bawah pohon rindang
di sisi kanan jembatan. Mereka masih duduk di kelas satu
dan dua Sekolah Menengah Pertama (SMA). Kedua remaja
tersebut bekerja paruh waktu di doorsmeer tersebut.
       Tidak ada tugu atau penanda apapun mengenai
jembatan tersebut. Sebagian orang yang lalu lalang tidak
pernah tahu jika di jembatan tersebut pernah terjadi tragedi
kemanusiaan. Hanya keluarga, korban dan masyarakat yang
akan terus mengenang peristiwa itu.

                            |104|
                          Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

     “Teupue na ditiek mayet dalam krueng nyoe, (tahu
pernah dibuang mayat di sini),” tanya Tim Koalisi NGO HAM
kepada remaja tersebut.
     “Teupue lah, mandum masyarakat inoe teupue,
(Tahulah, semua masyarakat di sini tahu),” jawab mereka
hampir bersamaan. Waktu peristiwa tersebut, mereka masih
berumur 6 tahun.[]




                           |105|
FAKTA BICARA




                    Tragedi KNPI
                           t
Kisah 1
       Minggu pagi, 3 Januari 1999 atau 15 Ramadhan,
terdengar pengumuman dari pengeras suara masjid. Isinya
mengajak seluruh masyarakat untuk berkumpul di masjid,
mereka akan mengadakan demo ke Kantor Bupati Aceh
Utara.
       Massa berkumpul dan bergerak ke Kantor Bupati Aceh
Utara. Karena Minggu, kantor tutup dan massa bergerak ke
pendopo yang berada di pusat Kota Lhokseumawe. Di tengah
jalan mereka dihadang tentara. Orang kampung membawa
senjata berupa parang dan pisau. Tiba-tiba ada lemparan
batu dari barisan belakang pendemo. Kemudian, aparat mulai
melepaskan tembakan ke arah massa. Padahal waktu itu di
barisan paling depan adalah anak-anak dan perempuan.
       Korban meninggal di tempat tiga orang. Luka-luka
mencapai puluhan, di antaranya anak-anak dan perempuan.
Massa ketakutan dan lari menyelamatkan diri. Lalu aparat
datang ke kampung-kampung, mengingatkan warga untuk
tidak ikut-ikutan melakukan demo.
       Karena kondisi sudah dianggap aman, sebagian
masyarakat pulang ke rumah masing-masing. MD, salah
satu korban tragedi di Gedung Komite Nasional Pemuda
Indonesia (KNPI) mengakui, ia tidak mengetahui siapa yang
menggerakkan massa.
       Setelah kejadian tersebut, MD berjalan menuju pasar.
Di tengah jalan ia melihat seorang anak berumur 15 tahun
terkena serpihan peluru. Ternyata anak yatim itu masih ada

                           |106|
                            Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

hubungan saudara dengannnya.
       Karena kasihan, ia membantu membawanya ke rumah
sakit. Di Jalan Iskandar Muda, dekat Gedung KNPI, persis
berdampingan dengan Markas Komando Resor Militer
(Korem) Lilawangsa, Tentara menghadang MD dan dua
perempuan lain yang menolong anak tersebut.
       Mereka menanyakan tujuan MD, ia mengatakan
hendak mengantar seorang anak ke rumah sakit, sebab klinik
di desanya tidak buka sejak demo. Sebelum pergi, MD telah
mengingatkan anak tersebut, jika ada pemeriksaan jangan
mengatakan ke rumah sakit akibat terkena peluru, tapi
karena jatuh dari kamar mandi. Namun si anak mengaku ia
terkena peluru.
       Tentara marah, MD dibawa dengan tuduhan sebagai
mata-mata daerah Pusong. Saat dibawa ke KNPI, ia
melewati beberapa tentara yang sedang istirahat, ada yang
meneriakinya sebagai orang Pusong, kemudian tentara
tersebut mengeroyok MD, satu lawan 10.
       Pusong adalah daerah pesisir yang sebagian besar
masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Sampai saat ini
masyarakat Pusong masih tinggal di rumah-rumah pinggir
pantai yang terbuat dari kayu.
       Karena serangan yang sangat tiba-tiba, MD berusaha
menyelamatkan diri. ia berusaha melawan, tapi hal tersebut
membuat tentara semakin marah karena dianggap melawan.
Kemudian mereka mulai menggunakan senjata. Saat itu MD
diam dan tidak berani melawan.
       Tentara terus memukulinya, kemudian ia disuruh
merangkak ke Gedung KNPI, air tergenang sepanjang jalan
dan lapangan menuju gedung. Ia berhenti merangkak tepat
di depan pintu KNPI.
       “Entah air hujan atau sengaja disiram di situ. Seperti
masa perang yang saya lihat di TV,” kenang MD.
       MD melihat tubuh-tubuh kaku berlumuran darah
berjejer di lantai. Ia ketakutan dan mulai berzikir, karena
merasa nasibnya akan sama seperti mereka. Kemudian

                             |107|
FAKTA BICARA

tentara-tentara memerintahkannya untuk tidur seperti yang
lain. Dengan jarak lebih dekat, ia melihat mereka masih ada
yang hidup, walaupun dalam keadaan sangat lemah. “Saya
lihat yang sudah meninggal dilempar ke sudut ruangan,
mereka sekitar 10 orang,” ujar MD.
       MD mengalami dan menyaksikan berbagai macam
penyiksaan. Mulai dengan tangan kosong dan menggunakan
alat seperti kabel, popor senjata dan lainnya. “Dihantam ke
lantai, inanju meupatee lage manok matee, na yang ditrom,
dianiaya lah tanyoe. (dihantam ke lantai, disitu menggelepar
seperti ayam mau mati, dipukuli, dianiaya kita). Diijak-injak,
ditendang muka, saya lihat ada teman yang sudah keluar biji
mata dan miring mulutnya.”
       MD dituduh sebagai komandan dari Pusong yang
menggerakkan aksi massa. Seorang tentara mengatakan
kepada semua orang MD komandan dari Pusong. Tentara
lain marah kemudian duduk di atas MD dan menyilet daging
bawah mata sebelah kiri. Perlakuan tersebut didapat karena
tentara curiga MD punya ilmu kebal. Kemudian ia ditendang
di bagian tengkuk, lalu MD melihat seperti cahaya berpendar,
kemudian hilang. Ia tak sadarkan diri.
       Sampai sekarang, luka bekas sayatan masih terihat di
bawah mata sebelah kirinya. Kejadian itu terulang ketika MD
dipaksa mengaku sebagai komandan dari Pusong. Ia dipaksa
naik kepanggung KNPI, namanya dipanggil berkali-kali.
Tapi ia tidak beranjak dari tempatnya. Karena ia ingat pesan
seorang tentara dari tim penasehat untuk tidak bangun jika
namanya dipanggil kecuali dipanggil komandan tersebut.
Tapi saat itu tentara Lintas Udara (Linud) yang masuk ke
ruang KNPI menyiksa MD.Tentara menyayat bagian bawah
matanya.
       “Wate ditarik sikin inan, sang ka diteubit iek, tapi nyan
keuh dupnan, meu ban syok teuh. Saket that. Meu kreut-kreut
(ketika disayat rasanya keluar pipis, bergetar-getar tubuh
saya, sakit sekali).”
       Dua kuku kakinya juga pernah dicabut saat ia dipaksa

                              |108|
                             Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

mengaku sebagai komandan Pusong. Karena sudah tidak
tahan dengan perlakuan yang ia alami, MD mencoba meminta
belas kasihan tentara. Ia menggigit bibir bagian dalam, tentara
melihat Madi mulai menggelepar, darah dan busa keluar dari
mulutnya. Kemudian ia dibiarkan karena dikira tidak akan
bertahan. “Udah tu, hampir lewat,” MD menirukan ucapan
tentara saat itu.
       MD menyebut mereka tim penyiksa, karena setelah tim
tersebut keluar, masuk tim lain yang ia sebut tim penasehat.
Semua tawanan diperintahkan untuk duduk, tangan mereka
diikat dengan kawat. Sampai meninggalkan bekas hitam.
       Karena korban sudah terlalu lemah, mereka tidak
dapat menyimak yang dikatakan tim penasehat. Sekilas,
MD menyimpulkan jika mereka mengatakan kepada
semua tawanan untuk jangan ikut-ikutan dan menyesalkan
keikutsertaan korban dalam demo. Karena walaupun mereka
tahu sebagian besar tawanan tidak bersalah, tetapi mereka
sudah terjaring operasi. Tidak lama kemudian, tim penyiksa
kembali masuk.
       Setiap hari mereka disiksa, MD ingat saat mereka
duduk memeluk lutut menghadap tembok. Tentara
mengambil tawanan secara acak. Korban lain tidak boleh
melihat perlakuan tentara tersebut. Tapi MD penasaran, ia
mencuri lihat dari bawah lengan, waktu itu ia melihat salah
satu korban sedang diangkat dan dihantam ke lantai. Tentara
melihat kelakuan MD, lalu ia pun dipukuli.
       Malam hari mereka istirahat, karena waktu itu bulan
puasa, mereka diberi makan ketika sahur dan buka puasa.
Malam mereka tidak disiksa. Tawanan tidur di lantai yang
dipenuhi darah. Pagi hari, mereka kembali disiksa.
       Setelah agak siang, masuk tentara yang menurut MD
baru pulang operasi, mereka terlihat sangar, mata merah,
pakaian lengkap, memakai tutup kepala. “Saya nggak pernah
lihat tentara seperti itu, ngeri that (mengerikan).”
       Hari ke lima, para tawanan diberi obat, karena
persediaan obat tidak cukup untuk korban yang sangat

                              |109|
FAKTA BICARA

banyak, sebagian korban yang mengalami luka sayat seperti
MD dijahit tanpa bius. “Lebih dari disiksa sakitnya.”
      Hari ke lima di KNPI, tawanan sudah tidak mendapatkan
siksaan. Tahanan satu persatu mulai dikeluarkan dari KNPI,
mata mereka ditutup dengan kain hitam. Sebanyak lima orang
dikembalikan lagi ke KNPI, MD tidak tahu nasib mereka.
      Hari ke tujuh ketika mereka dibariskan, MD ingat
jumlah tawanan 147 orang. Hari itu, polisi datang, MD sudah
pasrah dengan nasibnya.
      Satu hari satu malam MD berada di Kepolisian Resort
(Polres) Aceh Utara. Di situ ia dipaksa mengaku bahwa ia
komandan dari Pusong, dan membagi-bagikan senjata untuk
masyarakat yang mengadakan demo ke Kantor Bupati. “Kau
kan yang bagi-bagi senjata untuk orang kampung?” tanya
petugas.
      “Enggak pak, saya nggak bagi-bagi buat apa saya ngaku,
karena saya nggak bersalah, di rumah aja nggak ada parang
hanya ada pisau, itu pun sudah patah kalo tidak percaya lihat
di rumah saya,” ujar MD waktu itu membela diri.
      “Mengaku aja, biar cepat beres.”
      “Alah jangan pura-pura bego kau, malas saya, bawa aja
dia ke sana lagi.” ancam mereka. MD memohon untuk tidak
dikembalikan ke KNPI.
      Saat diketik di dalam laporan, MD dilabelkan sebagai
Komandan Pusong, yang membagikan parang saat demo. Ia
kembali protes. “Ini cuma merek aja, udah kau teken udah.
Kau pulang nanti,” ujar petugas.
      Kemudian keuchik dan orang tuanya datang, MD tetap
bersikeras tidak mau menandatangani surat pernyataan
bahwa ia Komandan Pusong yang membagikan senjata untuk
warga. “Han ek lon teken, lon hana ikot-ikotan, pajan lon ikot,
yang na ku ba aneuk yatim u rumoh saket (tidak mau saya
tanda tangan, saya enggak ikut-ikutan, saya hanya bawa anak
yatim ke rumah sakit).”
      Kemudian ibu MD memintanya untuk menandatangani
surat itu, karena orang tuanya sudah rela kalau memang

                             |110|
                              Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

setelah ditanda-tangan ia tidak kembali ke rumah. “Adak pih
dipeunget hana di puwo ureung chik lon ka rela. Karna weuh,
lheunyan lon teken (walaupun ditipu tidak dikembalikan ke
rumah, orang tua saya sudah rela. Karena sedih melihat orang
tua, akhirnya saya tanda tangan).”
       MD dibebaskan, hanya dikenai wajib lapor. Hari
pertama pulang dari Polres, ia dibawa ke rumah orang
tuanya. Istrinya kaget melihat kondisi MD. Wajah dan seluruh
tubuhnya bengkak, ia juga tidak mengenali istri dan anaknya.
Kondisinya terlalu lemah.
       Hari ke dua di rumah orang tuanya, beberapa orang
tentara dan camat datang menjenguknya. Tentara tersebut
meminta keterangan dari MD, bagian tubuh yang luka difoto.
Ketika ditanya bagaimana perlakuan yang dialaminya, MD
hanya diam, karena sebelum keluar dari KNPI, ia diancam
untuk tidak memberitahu perlakuan yang dialaminya kepada
siapapun. Karena jika ketahuan, ia akan diambil kembali
untuk dihabisi.
       Namun tentara yang mendatangi rumahnya meyakinkan
MD untuk menceritakan semua yang ia alami. “Ngaku saja
bang, nggak usah takut ada kami.”
       “Padahal saya takut karena ada mereka, lama mereka
menunggu kesaksian dari saya. lon pike pu nyoe dipanceng
enteuk malam ka di cok lon (saya fikir, apa ini hanya pancingan,
nanti malam saya kembali diambil),” cerita MD tentang
tentara berbaret hijau yang mendatanginya.
       Setelah lama menunggu, akhirnya MD menceritakan
semua yang dialaminya di gedung KNPI. Setelah itu, para
tentara dan camat mengatakan MD akan diberi bantuan.
“Masalah bantuan enggak terlalu saya dengar, tapi memang
ada bantuan tiga ratus ribu, yang diambil melalui Keuchik
tidak lama setelah kejadian.”
       Masyarakat di kampungnya ikut menjenguk MD,
mendoakan kesehatannya. Setelah ia lebih sehat, MD pulang
ke rumahnya di Pusong. Di rumahnya ia mendengar kabar
bahwa ia dituduh cuak (mata-mata) oleh warga kampung.

                               |111|
FAKTA BICARA

     Karena tidak terima dengan tuduhan tersebut, ia
mendatangi Panglima Wilayah Pusong yang waktu itu dijabat
Tengku Raju. Ia melapor bahwa ia dituduh cuak. Setelah
penyiksaan di KNPI Ia tidak menyangka orang kampung
menganggapnya cuak.
     “Nyoe ka dianggap cuak, bah droen bi beude sikrak,
neu pauso aneuk, neu peuruno kiban cara. (kalau memang
dianggap cuak, beri saya senjata, isi pelurunya, ajari saya
bagaimana cara menggunakannya),” tantang MD.
     Setelah itu, MD hidup normal kembali. Tahun 2002 ia
mengadu nasib ke Kutacane, Aceh Tenggara, berjualan jamu.
Selama belum damai, dia masih sering mendengar kabar,
masyarakat wilayah Pusong hidup dalam ketakutan. Jelang
tsunami dia kembali ke kampungnya.

                                    ***

       Setelah tsunami, tepatnya pasca-damai MD
mendapatkan bantuan Rp10 juta. “Kalau dikasih kan wajar
kita ambil, tapi kami sebagai korban enggak hanya cukup
dengan itu, maunya nasib kami diperjuangkan, jangan
dilalaikan dengan uang dan proposal. Maunya semua bersatu
dan kita tuntut hak kita yang pernah dirampas dulu. Kita bisa
berusaha dan mencari rezeki. Jangan sampai kena tipu lagi.”
       Ia sedih mengingat nasib sesama korban. Walaupun
sering sakit-sakitan ia bersyukur masih bisa bekerja.
Sedangkan korban lain seperti janda dan anak-anak korban
konflik nasibnya lebih menyedihkan. Tidak ada yang
menjamin kebutuhan hidup mereka. Ia juga mengingatkan
pemerintah agar tidak lupa pada korban konflik.
       “Mereka duduk di pemerintahan karena ada
pengorbanan dari seluruh rakyat Aceh, termasuk korban
konflik. Pemerintah mengusahakan pekerjaan dan biaya
pendidikan bagi anak korban, jangan sampai putus sekolah
karena tidak ada biaya,” harapnya.
       MD mempunyai empat orang anak, dua orang putus

                            |112|
                            Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

sekolah setelah duduk di kelas dua Sekolah Menengah Atas
(SMA) dan kelas dua Sekolah Menengah Pertama (SMP) di
Matang Kuli, Aceh Utara. Anaknya yang ke tiga, kelas dua
Sekolah Dasar (SD) dan sibungsu masih bayi.
       MD sering sakit-sakitan, hasil melautnya hanya cukup
untuk makan, tidak untuk membiayai pendidikan anak-
anaknya. “Nyoe kesedihan aneuk nyoe cukop that brat. Na
yang hana lon woe u rumoh karena hana sanggup lon kalon
aneuk mit nyoe (anak-anak saya sangat sedih, sampai saya
tidak sanggup pulang karena tidak sanggup melihat anak-
anak).”
       “Kalau bicara masalah dendam, sebenarnya dendam,
tapi ini sudah damai, kita pelihara damai ini.”
       Ia sangat berharap pemerintah berlaku adil terhadap
semua korban konflik, semuanya diadili dan dihukum sesuai
hukum yang berlaku di Indonesia. “Undang-undang yang
kita pelajari di sekolah ditegakkan, untuk apa juga belajar,
anak-anak sekarang juga belajar hal yang sama. Rugi saja
belajar sementara hukum tidak berjalan, hukum tidak bagi
penguasa, hanya untuk orang menindas orang kecil seperti
kami,” ujarnya mengakhiri. [ ]

Kisah 2
      Pada 3 Januari 1999, Pukul 12:00 WIB, istri dan anak
US belum kembali ke rumah setelah berdemo ke kantor
bupati sejak pagi. US memutuskan mencari mereka bersama
empat temannya yang juga mencari keluarga.
      Di persimpangan jalan dekat Rumah Sakit, ia diintrogasi
oleh tentara. US mengatakan apa adanya, ia menuju rumah
sakit mencari anak istri, karena ia dengar ramai korban demo
yang dibawa ke rumah sakit.
      Tapi para tentara tidak percaya yang dikatakan US.
Setelah dipukul, US dibawa ke KNPI. “Dipoh lage asee,
dipeueh-eh di dalam KNPI lage manyet, digidong, darah
meuhambo dalam KNPI, yang lon teupu 117 droe dalam KNPI,
yang na sileuwe dalam teuk. Ditumpok lage manyet, tentara

                             |113|
FAKTA BICARA

nyan ganas-ganas that (dipukul seperti anjing, di dalam
KNPI orang ditidurkan seperti mayat, diinjak-injak darah
berhamburan, yang saya ingat jumlahnya sekitar 117 orang.
Hanya tinggal celana dalam. Disusun seperti mayat, tentara
terlihat sangat ganas).”
       Ia juga mendengar suara tembakan pukul 04.00 WIB
pagi, US yakin ada tahanan yang ditembak.
       Selama di KNPI, US hanya sanggup berpuasa dua
hari, selanjutnya ia terlalu lemah untuk berpuasa. Seluruh
tubuhnya berdarah-darah.
       Untuk buang air kecil saja para tawanan dikawal lima
tentara. Ia juga ditanya mengenai pekerjaannya. Padahal
ia seorang nelayan, tapi karena ketakutan ia menjawab ia
seorang penjual ikan. Mendengar jawabannya, tentara marah
dan kembali memukuli US. Ternyata beberapa penjual ikan
tidak memberi ikan kepada tentara.
       Di gedung KNPI ia diinterogasi, mereka menuduh
US terlibat pemukulan terhadap seorang tentara bernama
Bambang. Memang beberapa waktu sebelum demo dan
kejadian KNPI, seorang tentara dipukul oleh masyarakat di
pasar ikan. Bambang memang terkenal sering membuat onar,
karena masyarakat tidak tahan melihat kelakuannya, lalu
dipukuli ramai-ramai.
       US ingat di KNPI ada tawanan yang disetrum, korban
yang disetrum hanya berjarak 10 meter darinya. Tawanan
tersebut dituduh membakar bendera merah putih saat
demo.
       Malam hari semua tawanan tidak bisa tidur, lantai
dingin, darah tergenang di lantai. Ketakutan, kesakitan dan
kelaparan.
       Hari ke tiga, keuchik dan camat datang. Ia sudah
tidak mengalami penyiksaan. Setelah dikeluarkan, US tidak
mengetahui nasib tawanan lain. Setelah bebas, dia berobat
ke Bireun. Karena jika tinggal di Pusong, ia ketakutan. Untuk
biaya pengobatan selama sebulan menghabiskan Rp5 juta.
       Ia tidak berobat di rumah sakit karena khawatir

                            |114|
                             Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

tidak diterima karena dianggap GAM pelarian dari Pusong.
USmemilih berobat tradisional. Dadanya sakit, karena sering
dipukuli. Ludahnya pun memerah.
      US trauma, melihat orang yang datang menjenguknya
ia pun ketakutan. sampai hari ini ia masih takut jika melihat
tentara. Bahkan kejadian itu masih sering terbawa mimpi.
      “Lon manteng teingat keu sue nyan, baje nyan, mantoeng
terbayang-bayang kejadiannya. Perasaan mantoeng hana
meuoh lom, trauma lheuh (saya masih ingat suara itu, baju itu,
kejadiannya masih terbayang-bayang. Perasaan masih belum
menentu. Masih trauma).”
      Satu bulan kemudian ia kembali ke Pusong, namun tiga
bulan setelah itu ia baru kembali melaut, karena kondisinya
belum pulih, sampai hari ini pun ia masih sering merasa sakit
di bagian dada.
      “Nyoe jino jak u laot saket dada wate tarek pukat. Man
tanyoe ka terpaksa kiban ta peuget (Kalau sekarang, kalau
saya tarik jala, dada terasa sakit. Tapi mau bagaimana lagi),”
      Sampai sekarang, US mengaku belum pernah
mendapatkan bantuan apapun setelah damai. US sangat
mengharapkan keadilan dapat ditegakkan. Selain itu,
pemerintah juga memperhatikan ekonomi masyarakat.
       “Sebetoi jih mantoeng beungeh, tapi tanyoe hanjeut
dendam, karna Allah peugah dosa dendamnyan, ta serah bak
Allah. Beungeh jeut tapi hanjeut dendam (sebetulnya saya
masih marah dengan pelaku, tapi kita tidak boleh dendam,
karena kata Allah dendam itu dosa, kita serahkan pada Allah
semuanya. Marah boleh, tapi jangan dendam),” ujar laki-laki
50 tahun ini. [ ]

Kisah 3
       Dw menggendong bayinya yang baru berumur enam
bulan dan menuntun seorang anaknya yang masih duduk di
kelas tiga Sekolah Dasar (SD). Sang suami ikut barisan laki-
laki. Tentara mulai menembak pendemo dengan membabi
buta.

                              |115|
FAKTA BICARA

       “Wate nyan dipeugah demo jak lake perdamaian, leh
pu perdamaian hom, lon hana meuphom (ketika itu katanya
demo meminta perdamaian, entah perdamaian seperti apa,
saya tidak mengerti).”
       DW melihat beberapa helikopter terbang rendah,
kemudian tentara mulai menembaki para pendemo. Ia
ketakutan tidak sanggup untuk lari, kakinya mendadak lemas.
Akhirnya ia berjalan di antara desingan peluru dan melihat
masyarakat yang kena terjangan timah panas tersebut. Di
tengah kepanikan ia berpesan pada anak sulungnya untuk
lari menyelamatkan diri, tapi si anak tetap ingin bersama ibu
dan adiknya. Akhirnya mereka terus berjalan. Satu tangan
menggendong si bungsu tangan sebelahnya menuntun si
sulung.
       “Bek mak, dak mate-mate sigo (jangan mak, kalaupun
mati, mati bersama kita),” ujar anak sulungnya yang waktu
itu masih duduk di kelas tiga SD ketika sang ibu menyuruhnya
untuk lari menyelamatkan diri.
       Pukul 11:00 WIB DW sampai di masjid kampungnya,
tapi ia tidak melihat Is, suaminya. Kepada siapa saja yang
datang, ia menanyakan suaminya. Pukul 16.00 WIB ia pulang
ke rumah. Namun sang suami tidak ada di rumah.
       Ia mulai gelisah, saat hendak pergi mencari suaminya
di Rumah Sakit, seorang yang dituakan di kampungnya, Abu
Sayed Amad melarangnya karena khawatir ia ikut hilang
seperti beberapa korban lain. Akhirnya Abu Sayed dan
beberapa orang lainnya mencari Is.
       Setelah Ashar, ambulan berhenti di depan rumahnya,
ternyata membawa mayat Is “Saya lihat di kepalanya terdapat
luka yang sangat besar, dada kirinya tertembus peluru
tembus sampai ke belakang. Uang dan KTP dirampas,” DW
mulai terisak.
       Setelah Magrib, jenazah dimandikan. DW melihat bekas
luka menganga di kepala Suaminya. Kepalanya bergeser
sampai beredar isu di masyarakat kepalanya putus. Si sulung
menyaksikan kondisi ayahnya. Jenazah kemudian dibawa ke

                            |116|
                            Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

Meunasah Blang, Kandang untuk dimakamkan.
      “Pu han ta e, cit ka di keu mata, (apa enggak dilihat,
memang sudah di depan mata),” ujar si sulung.
      Saat itu aparat masih keluar masuk kampung. Setelah
kematian sang suami, DW tidak pulang ke kampungnya, ia
duduk di pinggir jalan selama tujuh hari. Warga desa yang
kasihan melihat kondisi DW memberikan makanan untuk ke
dua anaknya.
      Kemudian ia pulang ke rumahnya di Pusong,
mengambil beberapa keperluan anak-anaknya. Para
tetanggga menasehati untuk mengungsi, tentara masih
mencari-carinya. Mereka menanyakan rumah Is. Tentara
mengetahui alamat dan nama suami DW dari dompet yang
dirampas. Ia mengungsi selama satu bulan. Beberapa bulan
setelah kejadian, ia mendapat bantuan yang diberikan melalui
keuchik Rp900.000.Selanjutnya Rp2,5 juta dari wali kota.
Dan Rp3 juta yang ditransfer melalui rekening bank. Setelah
damai, DW mengaku belum mendapatkan bantuan.
      Sekarang, anak sulungnya telah dewasa dan si bungsu
duduk di kelas satu SMP. Ia sangat membutuhkan biaya untuk
kebutuhan biaya pendidikan anaknya. Untuk mencukupi
kebutuhan hidupnya, DW bekerja menjadi buruh cuci.
Beberapa tahun yang lalu ia sempat membuat usaha ikan
kering, usaha tersebut terhenti karena tidak ada biaya.
      “Saya mengharap bantuan ekonomi, karena tidak ada
biaya untuk pendidikan anak. Sekarang sering lapar dari
pada kenyang. Kalau kita penduduk pinggir laut ini maunya
ada modal, misalnya untuk usaha ikan kering,” harap DW.

                             ***
      Waktu kejadian itu Su masih kelas enam SD. Ia belum
mengerti politik, ketika ada pengumuman untuk berkumpul
di mesjid, ia ikut berkumpul karena memang anak-anak dan
perempuan diikut-sertakan dalam demo tersebut. Sekarang
umurnya sudah 26 tahun. Berkulit hitam dan aktif membela
hak korban konflik di sebuah LSM di Lhokseumawe.

                             |117|
FAKTA BICARA

      Menurut Su, beberapa waktu sebelum kejadian itu ada
warga Desa Kandang yang ditangkap tentara, bahkan ada
warga Pusong yang menikah dengan penduduk Kandang juga
ikut ditangkap.
      Karena ada saudara yang ditangkap oleh tentara,
timbul rasa solidaritas. Massa berkumpul dan berdemo ke
kantor bupati. Namun, karena hari Minggu massa dialihkan
menuju pendopo.
      Awalnya orang tua Su melihat-lihat kondisi jalan saat
para pendemo mulai ramai. Orang tuanya melihat beberapa
tentara menembaki lampu jalan, sebagian berdiri di dalam
toko. Orang tua Su pulang dan berpesan padanya untuk tidak
ikut berdemo.
      Di tengah jalan, massa dihadang oleh tentara. Mereka
berjumlah lebih dari 100 orang, sedangkan massa berjumlah
ribuan. Pendemo berada di Jalan Keuramat. Sekarang di
simpang tersebut sudah ada bangunan toko.
      Tentara menembakkan senjata ke atas dan
memerintahkan massa untuk pulang. Masyarakat pada saat
itu sedang emosi, teriakan Allahhu Akbar bersahut-sahutan.
Perempuan dan anak-anak berjalan di barisan depan.
      “Karena kami kira tentara juga manusia dan punya
rasa kemanusiaan, tidak akan menembak, jadi anak-anak dan
perempuan berjalan di depan.”
      Massa terus meneriakkan Allahu Akbar. Seorang yang
dikenal dengan Bang Man Dukon yang berbama asli Idris
ditembak dalam jarak sekitar 20 meter. Kemudian masa
mulai kocar-kacir. Tentara juga mulai memuntahkan peluru
ke arah massa. Sebagian pendemo terkena tembakan. Anak-
anak dan perempuan juga ikut menjadi korban. Massa
lari menyelamatkan diri. Sebelum penembakan, terjadi
pelemparan batu dari masyarakat ke tentara.
      Su ikut lari menyelamatkan diri. Dia sangat ketakutan.
“Saya ketakutan, percikan api dari peluru sangat dekat dengan
saya, karena peluru di arahkan ke masyarakat.” Serentak
dengan kejadian tersebut, Su menceritakan kejadian yang

                            |118|
                            Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

terjadi belakang Meunasah Kota. Terjadi perlawanan antara
tentara dan masyarakat. Tentara menembak seorang warga,
ia tukang reparasi jam.
      Setelah kejadian itu, semua korban meninggal dibawa
ke masjid. Baju-baju korban ditanam di dekat mesjid. Sekarang
tempat itu dijadikan tempat wudhu jamaah laki-laki.
      Setelah demo, tentara turun ke kampung-kampung
mencari pendemo. Beberapa yang sudah dikenali wajahnya
langsung diambil dan dibawa ke KNPI. Di gedung pemuda
itulah ratusan orang disiksa seperti yang dialami MD dan US.
      Setelah 11 tahun kejadian, Peringatan tragedi KNPI
baru dua tahun dilaksanakan. Itupun dilaksanakan di masjid
desa, karena sebagian masyarakat terutama korban masih
trauma jika peringatan tersebut dilakukan di gedung KNPI.
      Acara tersebut diisi dengan doa, ceramah, pemberian
santunan untuk anak yatim serta makan bersama. Mereka
juga sedang mengupayakan dana untuk membangun tugu
peringatan tragedi KNPI. Karena kendala dana, acara yang
seharusnya diperingati tanggal 3 Januari harus mundur 9
Januari. “Kami semua berharap bantuan dari Koalisi NGO
HAM,” ujar Su.
      Demo yang dilakukan warga berhubungan dengan
kejadian penyerbuan tentara ke desa Kandang, penyerbuan
tersebut dilakukan untuk meringkus Ahmad Kandang,
seorang pentolan GAM. Namun tentara gagal menangkap
Ahmad Kandang, mereka menahan beberapa masyarakat
desa. Warga kemudian menggelar aksi untuk menuntut
pembebasan beberapa rekannya yang ditangkap. [ ]




                             |119|
FAKTA BICARA




               Kisah Rumoh Geudong
                             t
        Menjelang Magrib, 17 Juli 1997, tentara membawa
Mr dan suaminya, Tgk. Hf dari rumahnya di Tangse menuju
Rumoh Geudong di Desa Bilie Aron, Geulumpang Tiga, Pidie.
Sesampainya di sana, mereka diperiksa secara bergiliran,
dan ditahan. Keesokan harinya, sekitar pukul 10.00 WIB, Hf
kembali diperiksa dengan cara disetrum, dipukuli. Mereka
berdua ditelanjangi. Kabel hitam dijepitkan pada kemaluan
dan kabel merah di payudara.
        Kemudian mereka diperiksa secara terpisah, pelaku
ingin mengetahui jawaban dari mereka dari pasangan suami
istri tersebut. Aparat TNI bertanya kepada Mr dan Hf tentang
Abdullah Syafi’I (Panglima Angkatan Gerakan Aceh Merdeka
– saat itu), dan orang-orang yang membantu Panglima GAM
yang akrab dengan panggilah Tengku Lah tersebut.
        “Ku peugah kuturi Abdullah syafi’I dan kuturi ureng yang
bantu Tengku Lah (saya katakan pada mereka, saya kenal
Abdullah Syafi’I serta orang yang membantunya),” ujar Mr.
        Mendengar jawaban tersebut, Kopassus dibantu oleh
beberapa cuak (tenaga pembantu operasi) Aceh mengancam
akan menembak Hf. Tapi kemudian niat tersebut diurungkan,
Mr dan Hf kembali disiksa dengan cara disetrum dan
ditelanjangi.
        Mr mencoba melawan, ia melarang Kopassus dan
cuak menyiksa sang suami, namun perbuatannya membuat
mereka marah dan balik menyiksa Mr. “Han ku bi kontak lako
lon, dikontak lon (saya melarang mereka menyetrum suami,

                              |120|
                             Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

malah saya yang disetrum),” kisahnya.
       “Sekarang saya rela mati daripada disiksa,” ujarnya
waktu itu.
       Hf dan Mr duduk berdampingan dalam keadaan
telanjang. Aparat mulai menggerakkan senjata ke arah
pasangan suami istri tersebut. Namun mereka berhenti,
membatalkan niatnya untuk menembak mereka.
       Jam 09:00 WIB di Rumoh Geudong, anak mereka juga
ikut dibawa ke Rumoh Geudong. Bayi yang masih berumur 18
bulan itu digantung di atas Rumoh Geudong. Lalu Kopassus
dibantu oleh cuak melempari seurabee (sejenis tawon) ke
arah bayi tersebut. “Itu yang membuat saya paling sedih, saya
teriak-teriak mohon anak saya tidak diperlakukan seperti itu,
aneuk lon dikab le seurabee reuhung bak ming dan bak dada
ji. (anak saya digigit tawon di pipi dan dada),” ujar Mr mulai
terisak.
       Di Rumoh Geudong Mr tiga hari sekali diperiksa, setiap
pemeriksaan pasti disiksa. Seringkali ia disetrum, alat setrum
diletakkan di hidung dan di kemaluan, perlakuan yang sama
juga dialami sang suami, karena saat itu Mr sedang hamil
enam bulan, ia pindahkan alat setrum ke pahanya, sampai
sekarang bekasnya masih bisa dilihat.
       “Karena hamil, jaroe lon hana diikat jadi lon peuse alat
kontaknya, karena lon teungoh meume. (karena hamil, tangan
saya tidak diikat, saya pindah kan alat setrumnya ke paha),”
ceritanya.
       “Nyoe mate aneuk lon, kah tanggong jaweb beuh, (Kalau
anak saya mati, kamu yang tanggung jawab ya!),” ujarnya
kepada Saifuddin, salah satu cuak di Rumoh Geudong itu).
       “Hana peurele tupue lon, lon dari Aceh Timu (saya
enggak perlu tahu, saya dari Aceh Timur),” Mr menirukan
ucapan Saifuddin waktu itu.
       “Pu awak Aceh Timur, adoe kah GAM cit di gampong lon
dimeuwet-wet, hana pue ceuek-ceuk kah. (apanya orang Aceh
Timur, saudara kamu GAM, di kampung saya. Enggak usah
banyak gaya),“ jawab Mr marah, ia sering menyebut cuak di

                              |121|
FAKTA BICARA

rumah gedung dengan sebutan anak haram.
      Perlakuan lainnya, ketika Mr turun dari Rumoh
Geudong, ia sering dilempari batu dari belakang, padahal ia
sendiri dalam keadaan sangat lemah. Dia sering diturunkan
pukul 09:00 WIB dan baru dinaikkan kembali ke Rumoh
Geudong sekitar jam 01:00 WIB dini hari.
      Salah satu penyebab ia berada di Rumoh Geudong
adalah tuduhan membantu GAM. Memang ia membantu
gerilyawan dengan menyimpan sembilan senjata dan memberi
12 pasang baju. Anggota GAM pernah memberi Mr uang Rp
10 juta untuk belanja keperluan mereka di dalam hutan.
Berapapun sisa uang yang diberikan, pasti dikembalikan oleh
Mr. Setelah membeli keperluan berupa ikan teri, kue, obat-
obatan dan kebutuhan lainnya. Ia juga membeli plastik kaca
dalam jumlah yang banyak, seringkali ia berpapasan dengan
tentara ketika hendak mengantarkan bekal tersebut.
      “Untuk apa kak, banyak sekali plastiknya, apa untuk
GAM?,” tanya tentara suatu hari.
      “Bukan, untuk tutup pinang dan kandang lembu, kalo
enggak percaya lihat di rumah,” ujarnya beralasan.
      Mr juga sering memasak nasi untuk GAM, nasi
dimasukkan dalam timba dan diantarnya ke pinggir hutan,
ketika berjumpa dengan tentara, ia beralasan mau mencuci,
karena sumur memang jauh dari rumahnya.
      Sewaktu tentara melakukan penyisiran, mereka
menemukan roti sebanyak dua karung di dalam hutan,
tentara mulai curiga masyarakat sering mengantar makanan
dan membantu GAM.
      Ia teringat, pasukan Kopassus dan cuak seringkali
makan mie atau makanan lainnya di bawah Rumoh Geudong
yang berbentuk panggung, wanginya tercium sampai ke
kamar para tawanan. Mr merasa sedih, aroma makanan yang
terbawa angin membuat liurnya menetes. Padahal ia juga
sedang ingin makan nasi gurih, nasi goreng, roti dan mie.
Ia sering menghayalkan makanan yang ia ingikan. Namun
kenyataanya untuk makan saja, Mr harus berlomba-lomba

                           |122|
                              Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

dengan tikus. Seringkali ia menjemur nasi tanpa lauk yang
diberikan sehari sekali. Kalau sedang tidak sanggup makan
ia menjemur nasi di atas kertas, kebetulan banyak majalah
berserak di lantai.
        Pertama dibawa ke Rumoh Geudong, ia masih
ditempatkan di dalam ruangan besar, kemudian dibuat kamar
kecil bersekat dalam satu kamar lima sampai sebelas orang.
Dalam satu hari Mr melihat dua atau tiga tawanan dibawa
keluar menggunakan mobil. Mata ditutup dengan kain hitam,
sampai dalam mobil tawanan dimasukkan dalam karung,
dengan keadaan seperti itu korban dipaksa untuk duduk. Lalu
dililit dengan tali kabel. Kemudian dibawa kesuatu tempat.
        Menurut Mr, korban di Rumoh Geudong sangat banyak
jumlahnya. Bahkan menurut cerita suaminya, ada tawanan
bernama Abu Nie dikubur hidup-hidup dalam posisi duduk
di pekarangan Rumoh Geudong.
        Ada juga korban yang meninggal ketika digantung.
Karena Mr hamil, ia tidak terlalu dikurung. Jadi ia sering
keluar dan melihat perlakuan yang dialami tawanan di
Rumoh Geudong.
        Selain disiksa, sepeda motornya juga diambil tentara
dan satu ekor lembunya ditembak. Mr pernah minta keluar
dari Rumoh Geudong, karena anaknya sakit, kepalanya luka.
Karena permintaannnya, Mr ditendang di perut, padahal
waktu itu ia sedang hamil, ia ditendang berkali-kali.
        Empat bulan kemudian ia melahirkan di Rumoh
Geudong, dibantu seorang bidan bernama Cut. Ia melahirkan
bayi kembar, bayi perempuanya lahir sebesar botol kaca, bayi
laki-lakinya lebih kecil lagi, dua hari tidak bersuara dan tidak
minum ASI. Nashrun, salah seorang tentara yang menjaga
Mr, memberikan nama untuk bayinya. Namun ia punya nama
lain.
        “Yang laki-laki enggak bersuara, dadanya terlihat
dalam, hanya kulit berbalut tulang, tangannya sebesar jari
kita, seperti tidak ada harapan hidup,” kenangnya dengan
suara bergetar, air mata mulai menggenangi sudut matanya.

                               |123|
FAKTA BICARA

       Sekarang anak pertamanya duduk di kelas dua Sekolah
Menengah Pertama (SMP) sedangkan anak kembarnya duduk
di kelas satu SMP.
       Tiga hari setelah melahirkan, Mr keluar dari Rumoh
Geudong, lalu ia mengobati anak sulungnya yang ikut terluka
karena sering kena pukul di Rumoh Geudong. Tiga bulan
kemudian, suaminya pulang bersama anggota Koppasus dan
Cuak dari Rumoh Geudong. Suaminya membawa pulang uang
sebesar Rp60.000. Ternyata suaminya pulang karena aparat
meminta Mr membuat alat panah sekaligus mengecek apakah
anggota GAM masih berkunjung ke tempat Mr.
       Mr menulis surat yang isinya GAM sudah tidak ada
lagi di kampungnya, ia tidak bisa datang ke Rumoh Geudong
karena anaknya sakit dan ia tidak bisa membuat alat panah.
Surat itu ia titip pada suaminya, karena suaminya kembali
dibawa ke Rumoh Geudong.
       Setelah bayinya berumur tujuh bulan, Hf kembali
pulang bersama cuak dari Rumoh Geudong, kepulangan Hf
disambut dengan gembira, Ayah Mr membelikan durian dan
membakar lemang, sejenis makanan khas berupa beras ketan
yang dimasukkan dalam bambu yang telah dilapisi daun
pisang dan dibakar.

                                    ***

      Setelah damai, menurut pengakuannya Mr belum
pernah menerima bantuan apapun, padahal ia sering
membuat proposal bantuan. Untuk mencukupi kebutuhan
hidup, ia menjadi kuli upahan di sawah orang lain. Sedangkan
suaminya menjadi tukang RBT (Ojek), sekaligus menjual
minyak eceran di rumahnya.
      Menurut Mr, pemerintah seharusnya lebih adil dan
jeli melihat korban, karena selama ini yang tidak merasakan
siksaan semasa konflik diberikan bantuan, bahkan hingga
beberapa kali, sedangkan orang seperti dirinya tidak
mendapatkan apa-apa.

                            |124|
                            Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

      Keinginan terbesarnya adalah pelaku diadili dan
dihukum. Karena Mr masih ingat semua pelaku di Rumoh
Geudong. Menurut Mr, cuak yang membantu tentara
berjumlah tiga orang. Sedangkan tentara bernama Partono
(komandan), Sasmito (wakil komandan), Pak Kumis, Heri,
Makmur, Udin, Budi, Prapat dan satu lagi yang menamai diri
sendiri Algojo dan sering menakut-nakuti tawanan kalau ia
suka minum darah.
      Dari nama tersebut, ada beberapa yang menurut Mr
tidak menyiksa tawanan, yaitu Sasmito, Makmur dan Udin.
“Kalau bisa, ingin saya minum darah mereka, saya tahu semua
pelaku,” ujar Mr lantang.
      Mr sangat berharap diberi modal usaha karena
seringkali ia meminta bantuan tapi tidak pernah diberi. Saat
Koalisi NGO HAM meminta keterangannya, ia mengaku hanya
punya Rp20.000, dan bersedia datang memenuhi undangan
karena mengharapkan bantuan. Lagipula ia sudah tidak dapat
bekerja berat, karena siksaan di Rumoh Geudong membuatnya
sakit-sakitan, mata rabun kepala sering berdenyut. Kalau
kerja berat ia sering jatuh dan pingsan.
      Mr sering membuat proposal untuk mendapatkan
dana, tapi sampai sekarang belum ada yang cair. Ia juga
sering ke kantor camat dan Badan Reintegrasi Aceh (BRA)
untuk menanyakan nasib proposal rumah yang diajukan,
baginya anggota BRA adalah saudara dan teman. Namun
kenyataannnya berbeda, bantuan yang ia harapkan tak
kunjung datang.
      “Hari ini semua GAM telah mati, yang tertinggal hanya
orang Indonesia, seandainya masih ada GAM, mereka pasti
kenal saya. Satu Kecamatan Sakti dan Pidie kenal kami yang
dibawa ke Rumoh Geudong, mungkin tujuan mereka sekarang
memang memberi uang untuk orang kaya.”
      “Bagaimana caranya, saya minta kepada kalian (koalisi)
untuk membantu kami, supaya mendapat keadilan, yang kaya
tidak usah dibantu lagi.”
                                  ***

                             |125|
FAKTA BICARA

      Sama seperti Mr, salah seorang korban Rumoh Geudong
lainnya juga kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah,
namanya Ui, ia berasal dari desa Lancang Timur, Kecamatan
Kembang Tanjong. Dari kota Sigli ke Kembang Tanjong
berjarak sekitar 15 km.
      Ui hanya pernah mendapatbantuan Rp10 juta dari BRA.
“Ada diberi bantuan sepuluh juta. Apa cukup dengan uang
itu? Mereka (mantan kombatan) berapa ratus juta, proyek
ini dan itu. Ketika lebaran kan enggak ada salahnya diberi
kain sarung dan sirup. Lihatlah nanti akan kena bencana lagi.
Sebenarnya kita enggak perlu meminta, tapi saya coba minta
daging sekilo, enggak ada. Katanya ia juga sama seperti saya.
Saya sakit hati dengan mereka.”
      Menurut Ui, mantan kombatan sekarang banyak yang
telah melupakannya.
      Rumahnya pernah dibakar tahun 1990. Ia sudah
melapor ke kantor BRA, rumah batuan tersebut belum
diberikan kepada Ui.        Setelah tsunami 2004 lalu, ia
mendapatkan bantuan rumah untuk korban tsunami, bukan
sebagai korban konflik.
      Menurutnya, mantan kombatan sekarang berbeda
dengan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) atau Aceh
Merdeka (AM), sebutan untuk angkatan awal dari GAM. Ui
menilai anggota AM dulu lebih peduli pada masyarakat.
      “Mana ada lagi mereka (AM) sekarang, sudah habis
semua kena peluru. Sebagian di luar negeri. Mana mau
mereka pulang, keadaannya begini. Kalau GAM, kita ini
enggak ada arti. Orang yang dulu pegang senjata sekarang
kerja di sawah,” tuturnya.
      Ui kelahiran 1945, namun ia masih tampak bugar dan
tetap bersemangat menceritakan kisah yang telah dilaluinya.
Sejak DOM ditetapkna pada tahun 1989, ia mulai membantu
gerakan yang pada awalnya disebut AM atau GPK.
      Tahun 1990-an Ia mulai menerima GAM di rumahnya,
kemudian ia ikut dengan Abdullah Syafi’i, karena Tgk Lah
melihat Ui di dalam hutan, di Cot Pedoman, pedalaman Jeunib,

                            |126|
                             Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

Kabupaten Bireuen sekarang. Waktu itu Ui dan anggota GAM
lainnya dikejar-kejar oleh tentara. Ia seringkali kelaparan di
hutan. Ia ikut Abdullah Syafi’i bergerilya mengelilingi hutan
Aceh, sampai ke Tapak Tuan, Aceh Selatan hingga hutan
Meulaboh Aceh Barat.
      “Saya ditangkap karena terima GPK di rumah, bukan
GAM. GPK itu baik, GAM itu bagi saya hanya orang yang
sekedar melihat-lihat atau sekedar lewat saja. Bukan orang
yang ikut berperang. Enggak usah tanya sejarah perang sama
mereka, tanya sama saya, semua tersimpan dalam kepala ini.
Sekarang, kalau ada perang lagi saya masih mau ikut.”
      Ia juga pernah membantu mereka yang terluka
dan kelaparan dalam hutan, bahkan ia masih mengingat
beberapa nama yang ia tolong, seperti Robert, Jaman Burak
dan Arjuna.
      Selain menerima kombatan, Ui juga seringkali
berkeliling Aceh untuk mencari gadis-gadis muda yang
berasal dari pedalaman Aceh untuk dinikahkan dengan
petinggi-petinggi AM di luar negeri. Para petinggi tersebut
memberikan kriteria calon istri yang harus dicari oleh Ummi.
Yaitu harus Asli Aceh, santri pesantren dan miskin. Sendirian
ia mengantarkan calon istri anggota AM dari Aceh, dibawa ke
Medan Sumatera Utara, sampai ke Tanjung Bale, Malaysia.
      “Tujuh kali saya ke Malaysia melalui jalan laut, hebatnya
kami, selalu mengarungi laut membawa istri untuk mereka,
syaratnya mereka mau lapar, karena perang,” ujarnya.
      Selain mencari istri untuk anggota AM, Ui juga
berjumpa Malek Mahmud di Singapura dan pernah ke luar
negeri membelikan senjata untuk AM.
      Demi membantu AM, Ui bolak-balik Malaysia-Aceh
dengan mempertaruhkan nyawa. Di Malaysia, ia kerap
melalui pemeriksaan polisi wanita, beruntung pemeriksaan
tidak sampai ke bagian paling pribadi, karena ia sering
menyembunyikan uang di kemaluannya. Baik untuk membeli
senjata atau membawakan istri untuk para petinggi AM.
      Ia juga pernah tinggal di Hutan Montasik, Aceh Besar.

                              |127|
FAKTA BICARA

Selama satu bulan kelaparan. Ia nekat ke simpang Aneuk
Galong, Aceh Besar sekitar 20 kilometer dari Banda Aceh. Ia
bertemu dengan Kopassus. Mereka bertanya banyak hal pada
Ui, namun ia pintar berkelit dan tentara tersebut percaya.
       “Dari mana bu,”tanya tantara pada Ui waktu itu.
       “Mau ke Darussalam, anak saya kuliah disana.”
       “Kami sedang cari seseorang, dia membantu Abdullah
Syafi’i, Daud Paneuk dan Wali Nanggroe.”
       “Pokok jih meupu ditanyoeng, meupu lon jaweub.”
       Ia ingat saat Hasan Tiro meminta salah satu anak
lelakinya dibawa dan dilatih ke Libya, Ui sedih harus
berpisah dengan anaknya, namun ia rela karena anaknya
akan mendapatkan pendidikan di tempat barunya. Sekarang
anaknya berada di Denmark.
       “Seandainya bisa, sejarah itu jangan diceritakan lagi,
terlalu menyakitkan. Makanya ketika saya tahu dari orang
dari HAM (Koaisi NGO HAM), saya bilang sama cucu, untuk
membawa saya wawancara dengan orang HAM, mungkin
bisa dapat beras satu bambu,” ujar Ui ketika ia tahu Koalisi
NGO HAM akan mewawancarainya.
       Ui adalah korban Rumoh Geudong, karena ada cuak
yang melapor bahwa Ui membantu GAM. Ia mendekam empat
bulan kurang lima hari di sana.
       Saat diperiksa, ia ditanyai tentang Wali Nanggroe,
Daod Paneuk, dan Abdullah Syafi’i. Setelah beberapa hari di
Rumoh Geudong, Empat tawanan dibawa keluar dari Rumoh
Geudong, termasuk Ui. Ada yang dibawa ke arah Tiro dan Ui
sendiri dibawa ke Rancong, Aceh Utara.
       Setelah 15 hari mendapat siksaan di Rancong, sebuah
lubang disediakan untuk Ui, ia dipaksa masuk ke dalam
lubang tersebut. Ketika ia hendak ditembak, tiba-tiba tentara
membawa Ui kembali ke Rumoh Geudong.
       Di Rumoh Geudong dan Rancong, ia diperlakukan tidak
manusiawi, bekas luka ketika digantung, disilet dengan pisau,
dipukul dengan balok dan diestrum masih dapat dilihat
sampai sekarang.

                            |128|
                             Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

       Di rumoh Geudong, ia tidak mandi sehingga rambutnya
mengembang dan tinggi, tiga minggu sekali ia diturunkan dari
rumah gedung, untuk membersihkan halaman atau hal lain
yang diperintahkan, ia pernah diturunkan sekalian dengan
Pocut Sari, istri (Alm) Tgk Usman Lampoh Awe (mantan
petinggi GAM).
       Di dalam kamar berukuran 3x3 meter ia disekap. Di situ
Ui tetap berusaha shalat, wudhunya dengan tayamum. Kalau
ingin buang air besar ia teriak minta diturunkan dan dibawa
ke kamar mandi. Terkadang tentara dan cuak terlambat
menurunkannya, pernah suatu kali ia buang air kecil di atas
kepala mereka.
       Terkadang, saat ia diturunkan untuk membersihkan
halaman atau hal lain yang diperintahkan, tawanan laki-
laki sering berbisik pada Ui untuk menaikkan sisa puntung
rokok.
       Berbagai penyiksaan dialaminya; diikat, ditelanjangi,
dipukul dan disetrum. Ia dituduh berkomplot, melindungi
dan menyembunyikan Daud Paneuk, Abdullah Syafi’i, Adam
Malik dan Wali Nanggroe.
       Menurutnya, jumlah tawanan di Rumoh geudong
sangat banyak, karena ia pernah melihat satu truk berisi laki-
laki dari Desa Cot Murong Ujong Rimba, dibawa ke Rumoh
Geudong karena dituduh menyimpan senjata. Namun untuk
jumlah pastinya ia tidak dapat menyebutkan karena mereka
dipisah dalam kamar yang berbeda dan sangat jarang melihat
tawanan lain, hanya suara rintihan dan tangisan yang sering
ia dengar. Di rumoh Geudong menurut Ui, banyak sekali
korban yang ditanam di pekarangaan rumah.
       Ketika diperiksa, Ui menjawab semua yang ditanyakan,
bahkan menantang mereka untuk ke Swedia mencari Hasan
Tiro atau ke hutan mencari Abdullah Syafi’i dan petinggi GAM
lainnya. Tapi Ui berpesan, mereka harus berani, dia yang akan
memberikan alamatnya.

                             ***

                              |129|
FAKTA BICARA

      Semua korban yang dibawa ke Rumoh Geudong
mendapat tuduhan serupa, yaitu membantu GAM atau
dituduh terlibat GAM. Sama halnya dengan RU dan RK.
      Suatu ketika, RU bekerja di kebun. Menjelang magrib,
Kepala Desa datang ke kebunnya dan mengajaknya pulang. Di
rumahnya, ia ganti baju lalu mereka bersama menuju rumah
keuchik.
      Di halaman rumah keuchik terparkir mobil Rocky putih,
di dalam mobil ada Algojo yang bertanya pada RU rumah RK.
RU mengatakan ia tidak tahu karena RK sudah tidak tinggal
di Tiro tapi pindah ke Tu Geudeng.
      “Jadi siapa yang tahu rumah RK?”
      “MK pak,” jawab Sh. Salah seorang yang juga berada di
rumah keuchik waktu itu.
      Kemudian mereka naik mobil dan dibawa ke rumah MK.
Karena MK tahu rumah RK, ia juga ikut naik mobil menuju ke
Tu Geudeng. Sesampainya ke rumah RK, ia dibawa dengan
mobil Rocky putih tersebut.
      RU dan RK duduk berdekatan di dalam mobil, mereka
saling bertanya kenapa mereka dibawa dan akan dibawa
ke mana. Mendengar mereka bicara, cuak yang membawa
mereka marah dan memisahkan tempat duduk mereka.
      Usai Magrib, RU dan RK dibawa ke Rumoh Geudong,
mereka duduk di seuramoe, bagian depan rumoh Geudong.
Sekitar dua jam mereka duduk, mereka dibawa ke belakang
halaman belakang. Di situ mereka lihat orang-orang yang baru
disiksa, kulit punggung mereka terkelupas. Pukul 23:00 WIB
mereka mulai disiksa, pada awalnya RU dijadikan penonton,
ia duduk di kursi bulat yang terdapat di Rumoh Geudong, RK
dikontak empat kali.
      “Coba lihat tu, kawan kamu sebelum sampai giliran
kamu,” ujar aparat saat itu.
      RU melihat RK sudah tidak bergerak. Ia juga melihat
seorang tawanan meninggal akibat disetrum, namanya
Pahang. Setelah RK , kemudian RU dipukul dan disetrum.
Ia dituduh menyembunyikan GAM dan memberi izin Gani

                            |130|
                            Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

Ahmad (anggota GAM) tidur di rumahnya.
      “Saya nggak pernah nginapkan Gani Ahmad di rumah,
jangankan menginapkan Gani Ahmad, untuk tempat tidur
anak saya saja enggak ada, kalao enggak percaya boleh bapak
cek kerumah,” bantahnya.
      Mereka tidak percaya ucapan RU, tentara dan cuak
terus memukuli RU. setelah seluruh tubuh berlumuran darah,
sekitar pukul 01:00 WIB, RU dan RK di lempar keluar Rumoh
Geudong. Di luar sedang hujan, petir menyambar-nyambar,
angin kencang. Tentara memerintahkan mereka tengkurap
kemudian terlentang, mereka masih dalam keadaan telanjang,
kesempatan itu mereka gunakan untuk minum air hujan.
      Kemudian tentara mengancam akan membunuh
mereka berdua. “Sekarang titik terakhir, mau jawab silakan,
nggak mau jawab silakan, berapa malam kamu nginapkan
Gani Ahmad, berapa pucuk senjata si Gani Ahmad, berapa
kawan Gani Ahmad,” tanya tentara.
      Gani Ahmad adalah mantan AM yang sampai sekarang
masih hidup. Ia pejuang tahun 1976, sekarang di Tiro hanya
tinggal Gani Ahmad dan Tgk Ishak yang masih hidup.
      RU dan RK tetap menjawab tidak tahu, jawaban
tersebut membuat tentara marah dan menembakkan senjata
ke arah RU dan RK. Peluru itu hanya berjarak satu centimeter
dari telinga mereka. Setelah itu telinga mereka berdengung
seperti suara pesawat, kemudian tidak sadarkan diri.
      Ketika sadar mereka sudah berada di dalam salah
satu kamar di Rumoh Geudong. Di dalam kamar terdapat 11
tawanan.
      Setiap hari mereka disiksa, nasi diberikan satu
hari sekali, tanpa lauk. Mereka juga diperintahkan untuk
pemanasan. Biasanya jam 09:00 WIB pagi. Itu pun dalam
keadaan telanjang bulat.
      RU masih mengingat beberapa kebiasaan di Rumoh
Geudong, misalnya jika terdengar suara pintu ditendang,
mereka harus berdiri menghadap dinding. Pagi dan sore
seperti itu.

                             |131|
FAKTA BICARA

       Ia ditawan di Rumoh Geudong selama dua minggu. Ia
bebas karena seorang Koppasus dari Pintu Satu (pos tentara
di jalur masuk ke Kecamatan Tiro) yang ia kenal datang ke
Rumoh Geudong dan tidak sengaja melihat RU. Ia memohon
kepada Kopassus yang ia panggil Pak Pen untuk membawanya
ke Pintu Satu, karena ia sudah tidak tahan disiksa.
       “Bawa saya ke pintu satu apabila terbukti bersalah di
Pintu Satu, pisahkan kepala saya dengan badan saya, itu saja
janji saya pada pak Pen.”
       “Saya punya atasan, kalau permintaan Anda dikabulkan
dalam waktu dekat akan kami bawa Pintu Satu,” ujar orang
yang dipanggil Pak Pen itu.
       Ternyata keesokan harinya sekitar pukul 12.00
Wib mereka menjemput RU untuk dibawa ke Pintu Satu,
sedangkan RK tetap di Rumoh Geudong hingga dua bulan.
Sebelum dibawa, Kopasus bertanya pada RU, apakah ia kenal
dengan Tgk Amin.
       “Kenal, itu bapak saya,”ujar RU.”
       “Kenapa berani bilang bapak kamu, padahal kan dia
terlibat.”
       “Masalah terlibat masalah lain, itu urusan lain, saya
nggak tahu, saya di Tiro beliau di Panton Monot.”
       Kemudian ia dibawa ke Pintu Satu, di dalam kamar
tahanan ia berjumpa dengan Tgk Amin dan US. Mereka
memang terlibat dalam pemberontakan. Kopassus bertanya
kepada Tgk Amin, apakah ia mengenal RU.
       “Kenal, ini anak saya,” ujar Tgk Amin.
       Selama 17 hari berada di Pintu Satu, RU tidak mengalami
penyiksaan. Hanya menunggu luka-luka bekas penyiksaan di
Rumoh Geudong sembuh.
       Saat akan dilepaskan, RU diancam untuk tidak memberi
tahu kepada siapapun mengenai siksaan yang dialaminya. Ia
sembunyikan bahwa ia disiksa di Rumoh Geudong bahkan
dari ibu, adik dan istrinya.
       Satu minggu kemudian ketika ia mandi, sang istri
tidak sengaja masuk ke kamar mandi dan melihat seluruh

                             |132|
                           Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

bekas luka di tubuh RU. Saat itu pula istrinya menjerit dan
menangis.
        “Apa juga enggak dipukul,” tanya istrinya.
        “Ka jeut, bek peugah-peugah bak gob (sudah, jangan
katakana pada siapaun),” ujar RU menenangkan sang istri.
        Setelah damai banyak yang mendata para korban
konflik termasuk warga asing. Tapi RU kecewa, ia tidak
mendapatkan apa-apa. “Kadang ka bosan. Ditanyong-tanyong
mantoeng, Oh wate woe meurukok pih tan (sudah bosan,
hanya ditanya-tanya saja, uang rokok saja enggak diberi),”
terangnya.
        RU mengaku pernah mendapat bantuan sebanyak Rp10
juta, uang tersebut diambil tiga tahap, tahap selanjutnya
diberikan jika sudah menyerahkan pertanggungjawaban dari
pengambilan uang sebelumnya.
        “Dikoh leubeh bak sijuta (dipotong lebih dari satu
juta).”
        Tahun 2009, RU sudah melapor ke BRA mengenai
korban konflik yang belum mendapatkan rumah, tapi
jawaban dari BRA, rumah yang dibakar pada masa konflik
sudah tuntas dibayar.
        Padahal menurut catatan RU, masih sekitar 200 rumah
yang belum diganti di daerahnya. “Memang belum habis
diganti semua rumah yang dibakar, saya siap tanggung jawab
untuk daerah Tiro. Saya bukan berjuang untuk pribadi,
jadi saya mohon agar membantu korban konflik agar tidak
kembali terjadi kekacauan,” ujar RU.
        Ia sangat berharap pemerintah memperhatikan
mereka, karena pada masa konflik bukan hanya kombatan
yang dibunuh, bahkan masyarakat biasa juga menjadi korban.
Lainnya, “harus ada keadilan, menegakkan hukum, pelaku
yang salah dihukum. Orang yang dirugikan dibayar, kalau
enggak Aceh enggak akan aman,” ujar RU.

                            ***



                            |133|
FAKTA BICARA

       Setelah RU keluar dari Rumoh Geudong, RK masih
mejalani siksaan. Laki-laki berumur 65 tahun ini (sekarang)
dibebaskan Agustus 1998 beberapa hari sebelum Rumoh
Geudong dibakar massa.
       Ia dituduh menyimpan senjata dan menembak anggota
Koramil. Karena beberapa waktu sebelumnya, terjadi
pembunuhan terhadap anggota Koramil. Ia dibebaskan
begitu saja tanpa sebab. Sebelum bebas pelaku menanyakan
hari itu hari apa.
       “Hari Meugang,” jawabnya.
       “Mau pulang,” tanya tentara.
       “Mau.”
       Kemudian ia dibebaskan bersama dua tawanan lainnya.
Waktu itu hampir Magrib. Mereka juga pulang dengan
ancaman agar tidak memberitahu siksaan yang mereka alami
di Rumoh Geudong. Jika rahasia itu terbongkar mereka akan
diambil kembali.
       Bekas-bekas penyiksaan masih dapat dilihat sampai
sekarang. Bahkan ada bagian tubuhnya yang mati rasa, “mau
dipukul, dipatahkan, tapi enggak terasa,” ujar RK.
       Dengan kondisi sakit-sakitan, ia tetap ke sawah untuk
mencukupi kebutuhan hidupnya. RK pernah mendapat
bantuan sebesar Rp700.000, tapi uang tersebut tidak cukup
untuk berobat.

                            ***

      Temuan Tim Pencari Fakta DPR RI, hampir 50 persen
kasus tindak kekerasan yang terjadi di Pidie, dilakukan
di sebuah tempat yang disebut sebagai Pos Sattis Billie
Aron di Rumoh Geudong, Glumpang Tiga. Hingga Juli 1998
Komandan pos tersebut adalah Lettu (Inf) Sutarman, yang
menggantikan Dan Pos Sattis Billi Aron sebelumnya. Pos
tersebut beranggotakan enam personil, membawahi tiga
Kecamatan Glumpang Tiga, Kembang Tanjong dan Bandar
Baru yang semuanya terletak di kabupaten Pidie.

                            |134|
                             Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

       Rumoh Geudong terdiri dari beberapa ruang; ruang
makan, kamar mandi/wc, dilengkapi televisi, video player
dan beberapa perabot rumah lainnya. Suasana terkesan gelap
dan terdapat beberapa kamar kecil, disekat-sekat berjumlah
delapan kamar, kamar tahanan diberi nama dengan nama
hewan seperti Bilik Anjing, Kerbau, Harimau, Monyet,
Kambing dan sebagainya.
       Di ruang-ruang kecil inilah penyiksaan terjadi. Di sisi-
sisinya terlihat beberapa benda, seperti balok kayu, kabel
listrik. Rumah terkesan sepi dan baru saja dibersihkan oleh
aparat ketika TPF Komnas HAM datang 21 Agustus 1998.
       Samsidar, seorang aktivis perempuan yang pernah
mengunjungi tempat tersebut sebelum dibakar masih ingat
darah yang menempel di pohon kelapa di halaman Rumoh
Geudong. Ia juga melihat speaker terpasang di pepohonan.
Speaker tersebut berguna untuk meredam terikan korban
saat terjadi penyiksaan. Di halaman rumah juga terdapat
beberapa kolam yang menurut Samsidar digunakan untuk
menyiksa korban.
       Menurut para korban, Rumoh Geudong berbentuk
rumah panggung khas rumah adatAceh. Di bagian belakang
ada bangunan besar sehingga masyarakat menamakannya
Rumoh Geudong, Geudong dapat diartikan besar atau rumah
orang kaya. Rumoh Geudong berbentuk seperti dua rumah
yang digabungkan, sehingga sangat besar. Ada tempat
duduk yang biasa disebut panteu di tengah rumah, di bagian
belakangnya ada meja dan tiang-tiang besar, di dekat tiang
itulah tawanan disiksa.
       Rumoh ini sejak tahun 1990 dijadikan sebagai markas
militer dan sebagai tempat dilakukannnya berbagai tindak
kekerasan di Kabupaten Pidie. Tim KOMNS HAM yang
dipimpin Baharuddin Lopa datang pada tanggal 21 Agustus
1998, dibantu oleh masyarakat menyisisr halaman Rumoh
Geudong yang berukuran lebih dari 150x180 meter.
       Tim KOMNAS HAM menemukan serpihan tulang jari
kaki, tangan, rambut dan rantai. Namun tidak menemukan

                              |135|
FAKTA BICARA

satupun kerangka manusia di sana. Ketika melakukan
penyisiran ini, tim Komnas HAM tidak bertemu dengan
Komandan Sattis Kopassus. Sekitar pukul 15.00 WIB tim
komnas HAM meniggalkan lokasi. Entah siapa yang memulai,
tiba-tiba masyarakat marah dan akhirnya Rumoh Geudong
itu dibakar oleh massa. Namun sebagian menyebutkan yang
memerintahkan membakar tempat penyiksaan tersebut
adalah Ghazali Abbas yang saat itu menjabat sebagai anggota
DPR RI.
       Rumoh Geudong, pada awalnya merupakan rumah
seorang ulee balang yang sebenarnya diwarisi oleh cucunya
bernama Almarhum T A Rahman Ahmad yang bertugas di
PTP IX Sumatera Utara. Karena kakaknya sudah meninggal,
rumoh itu dialihkan kepada adiknya yang bernama Djaffar
Ahmad (Pensiunan Dinas perkebunan Aceh Timur) yang
saat ini tinggal di Glumpang Minyeuk tak jauh dari Rumoh
Geudong. Karena Djaffar sakit-sakitan, pengelolaan rumoh
tersebut dialihkan kepada anaknya yang bernama Cut Mayda
Wati, Perawat Pukesmas di Geulumpang Minyeuk.
       Rumoh tersebut awalnya dijaga oleh seorang
pembantu, sejak tahun 1990 rumoh tersebut mulai ditinggali
oleh aparat TNI setelah meminta izin kepada penjaga rumah
untuk dijadikan sebagai Pos Sattis Bilie Aron.
       Sejak tahun 1990 sudah tercatat tujuh orang Komandan
Sattis bersama anak buahnya tinggal di sana. Pada tahun
1998, rumoh tersebut dihuni oleh Lettu Sutarman (April-21
Agustus 1998), sebagai komandan pos, menggantikan Letda
Umar (yang hanya bertugas 10 hari). Komandan Pos (Danpos)
tersadis menurut beberapa korban adalah lettu Partono.
Selama masa tiga Danpos itu, wakilnya adalah Sasmito.
Dalam operasi tersebut, aparat umumnya didampingi oleh
beberapa TPO (Tenaga Pembantu Operasi). Setelah Kopasus
ditarik dari sana, TPO kabur dari kampungnya.[]




                           |136|
                            Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005




           (Bukit Haru Saksi Bisu)
       Kasus Pemerkosaan di Alue Lhok
                            t
       Mobil Panther orange terseok-seok dalam lubang besar
di sepanjang jalan menuju Alue Lhok, Aceh Utara. Tanah liat
dan sisa air hujan membentuk kubangan besar bewarna
kecoklatan. Di sisi kanan hamparan sawah tampak menghijau,
rumah penduduk terbuat dari kayu dan bambu yang dianyam.
Sebagian besar hampir roboh, dindingnya berlubang dengan
lantai beralas tanah. Biji coklat basah dalam goni ditumpuk
di pinggir jalan, menebar bau yang cukup menyengat.
       11 November 2010 Alue pukul 13.00 Wib, tim Koalisi
NGO HAM menuju desa Alue Lhok, menemui korban perkosaan
yang terjadi pada masa konflik. Menurut data Koalisi NGO
HAM, akhir tahun 1999 telah terjadi pemerkosaan terhadap
dua warga desa tersebut, kejadian tersebut terulang tiga
tahun kemudian dengan jumlah korban lima orang.
       Dua jam kemudian, tim sampai ke desa yang sebagian
besar penduduknya bermata pencaharian petani tersebut.
       Na bertubuh kurus, hari itu memakai rok coklat, baju
putih dan menutup kepala dengan kain panjang. Serta seorang
balita di dalam gendongannya. Awalnya, korban enggan
bercerita, setelah mendengar penjelasan kemudian mereka
lebih terbuka menceritakan kasus yang mereka alami.
       Menjelang Magrib, Juli 2003, satu bulan setelah
diberlakukan Darurat Militer (DM) di Aceh, sekitar lima orang
tentara mendatangi Desa Alue Lhok, mereka memeriksa
penduduk yang tidak memiliki KTP Merah Putih. Mereka
                             |137|
FAKTA BICARA

mendatangi rumah penduduk satu persatu.
       Kartu Tanda Penduduk (KTP) Merah Putih, kartu baru
ini diberikan kepada masyarakat, siapa yang tidak memilikinya
dianggap GAM. KTP Merah Putih dicetak Penguasa DM dan
Pemerintah Daerah Aceh. Kartu baru ini berbeda, karena tiga
kali lebih besar dari KTP biasa dan terlihat lebih menonjolkan
warna merah putih.
       Malam itu, Na berjalan kaki dari rumah menuju rumah
orang tuanya. Setelah menikah, ia tinggal terpisah dari
orang tua. Jarak rumah mereka tidak sampai satu kilometer.
Anaknya yang masih balita, sedang berada di rumah orang
tua. Ia mendengar kabar adiknya ditangkap tentara.
       Di perjalanan, ia berjumpa dengan tentara yang
sedang berpatroli, Na mulai ketakutan, tentara mencurigai
rantang makanan yang dibawa Na akan diberikan kepada
GAM. Sebenarnya itu makan yang ia siapkan untuk anaknya.
Tentara mengancam akan membawa Na ke markas. Namun
setelah memberi penjelasan ia dibiarkan pergi.
       Sesampai di rumah orang tuanya, ternyata tentara
sudah berada di situ dan menanyakan KTP kepadanya dan Nu,
Istri adiknya yang dikabarkan dibawa tentara. Karena tidak
mempunyai KTP, mereka berdua dituduh membantu GAM
dan dibawa untuk mencari GAM ke dalam hutan. Sebelum
pergi tentara sempat melempar anak Nu ke dalam pangkuan
neneknya.
       Selain mereka berdua, satu korban lainnya juga ikut
dibawa ke bukit. Nu dibawa ke atas bukit, kemudian tentara
tersebut melakukan perbuatan bejat kepadanya. Ia menangis,
meronta, tapi tidak mampu melawan, selain itu ia diancam
dengan senjata dan pisau di leher.
       Dua jam telah berlalu, namun ia belum dilepaskan.
Karena sudah sangat lelah dan ketakutan, ia berkata kepada
tentara tersebut bahwa tempat itu adalah kuburan. Tiba-tiba
angin bertiup kencang, mendung, petir menyambar-nyambar,
ranting-ranting pohon mulai berjatuhan di sekitar mereka.
       Mereka bertiga dilepaskan dengan bunyi tembakan

                             |138|
                             Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

ke udara, perempuan-perempuan malang itu ketakutan,
tertatih-tatih menuruni bukit, dari jauh Nu melihat cahaya
lampu dari sebuah rumah di tengah hutan yang sudah lama
tidak ditinggali. Namun ketika mereka mendekat, ternyata
cahaya tersebut tidak ada, mereka terus berjalan hingga
akhirnya melihat lampu desa dari kejauhan.
       Saat dibebaskan, tentara mengancaman untuk tidak
menceritakan kejadian yang mereka alami kepada siapapun.
Karena, jika rahasia tersebut bocor mereka akan dihabisi.
       Sesampainya di rumah, ia merasa ketakutan dan terus-
terusan menangis. Seluruh anggota keluarga berkumpul di
rumahnya. Terdengar suara di bawah rumah, seperti ada
yang mengintai. Rumah Nu berbentuk panggung, khas rumah
Aceh.
       Keesokan harinya masyarakat mulai datang dan
bertanya kejadian yang dialaminya. Akhirnya berita tersebut
sampai ke telinga keuchik, akhirnya Nu dan korban lainnya
melapor ke Kantor Koramil Matang Kuli, Aceh Utara.
       Di Pengadilan Militer, perjuangan Nu dan korban
lainnya sangat berat, diadili, disumpah, ditambah tekanan
mental terhadap korban karena berada di Koramil enam
hari untuk pemeriksaan. Mereka ditanya tentang kesatuan
pelaku, lambang baju, jenis senjata, nomor seri senjata dan
sebagainya.
       Pos pelaku terdapat di Cot Girek. Pelaku kemudian
dibawa ke Pengadilan Mahkamah Militer.
       Setelah kasus tersebut, ia menjual harta bendanya untuk
berobat, mengungsi dan untuk mengobati anaknya yang sakit-
sakitan. Ia mengungsi ke desa tentangga. Nu menjalani masa
sulit bersama anak dan orang tuanya, sedangkan suaminya
pergi setelah menjatuhkan talak kepadanya beberapa waktu
sebelum kejadian pemerkosaan. Mantan suaminya menjadi
anggota GAM.
       Beberapa tahun yang lalu ia kembali menikah, namun
diceraikan. Suami keduanya menjatuhkan talak setelah
mereka mempunyai seorang anak. Untuk mencukupi

                              |139|
FAKTA BICARA

kebutuhan hidup, Nu bekerja di kebun dengan upah Rp20.000
setiap harinya. Anak pertamanya laki-laki telah berumur 12
tahun, yang perempuan 10 tahun dan si bungsu 2,5 tahun
dari pernikahannya yang kedua.
       Kejadian pemerkosaan terjadi tiga hari berturut-turut
di wilayah itu. Pertama seorang warga Alue Lhok bernama An
diperkosa hari Jumat, malam Sabtu bulan Juni 2003 di dalam
kebun coklat di samping kuburan. Kemudian sore Minggu,
kejadian menimpa Nu , Nl dan satu korban lainnya.

                            ***

       Nl adalah adik iparnya Nu yang ikut diperkosa di Bukit
Haru. Ketika diperkosa umurnya 22 tahun dan telah menikah.
Nu diperkosa dua kali karena korban ketiga yang bernama
Nw sedang menstruasi, salah satu dari tiga tentara belum
melampiaskan nafsu bejatnya, sehingga Nu dipaksa melayani
dua tentara.
       Nurlaila berkulit hitam dan gemuk, suaranya lantang.
Setelah kejadian tersebut ia mengungsi ke Pulau Batam
selama tiga tahun, setelah perjanjian damai RI dan Gam
ditandatangani, ia kembali ke Aceh bersama suami dan
anaknya.
       Rumahnya terbuat dari anyaman bambu beratap daun
rumbia, berbentuk lurus dengan dua kamar, ruang tamu
dan dapur. Rumah Nu masih berlantai tanah, hanya ditutupi
karpet bunga-bunga merah jambu yang telah koyak.
       Ia mengeluhkan bantuan pemerintah yang tidak tepat
sasaran. “Yang menjadi korban tidak mendapatkan bantuan,
sedangkan yang bukan korban mendapatkan bantuan. Kami
mengharap perhatian, bukan harus diberikan uang Rp20
juta. Dulu, GAM menyuruh kami ke Jakarta, karena merdeka
di tangan kami masyarakat. Sekarang kita hanya dapat
merasakan asap mobil mereka saja.”
       Nu dan korban lainnya pernah mendatangi rumah
mantan kombatan, meminta bantuan dan menagih janji

                            |140|
                            Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

kesejateraan yang dijanjikan pada masa konflik. Tapi mereka
tidak mendapat perhatian layak dari pemilik rumah, mereka
duduk di lantai, dan tidak disuguhi minum.
      Nu sering membuat permohonan bantuan, setiap
mendengar akan diberikan bantuan untuk korban konflik
ia berusaha mengurus persyaratan untuk mendapatkan
bantuan. Namun bantuan tersebut belum diterimanya, selain
dana diyat Rp3 juta beberapa waktu setelah damai.
      Nu sangat berharap pemerintah memperhatikan
korban seperti dirinya.Namun ia teringat kejadian demo
yang dilakukan oleh penduduk Desa Alue Lhok dan Bukit
Tiji kepada GAM pada masa konflik. Ia berasumsi karena
demo tersebutlah Alue Lhok sangat sulit mendapat bantuan.
Karena penyaluran bantuan sebagian besar berada di tangan
BRA yang anggotanya adalah mantan kombatan.

                             ***

      Nr masih ingat semuanya, saat ia ‘direndahkan’ oleh
tentara yang mendatangi rumah-rumah penduduk untuk
mencari GAM. Malam Sabtu, 26 Desember 1999, ia dan Lf
diperkosa di rumah masing-masing.
      Saat itu pukul 01:00 WIB dini hari, hampir setiap
malam seluruh laki-laki di kampung tersebut sembunyi di
hutan, mereka takut karena laki-laki menjadi sasaran tentara.
kebetulan malam naas tersebut Suami Nr tidak ke hutan. Ia di
rumah bersama istri dan kedua anak mereka.
      Sebelum pelaku masuk ke rumah, lampu dimatikan
dari luar. Dalam suasana gelap tentara mengetuk pintu dan
memaksa masuk dan langsung memukuli sang suami. Tentara
bertanya kepada Nr mengenai GAM.
      “Ada kamu bantu GAM?”
      “Di mana kamu simpan duit Indonesia?” ujarnya
menirukan ucapan tentara waktu itu.
      Karena ia menjawab tidak tahu, lalu ia diperkosa dan
suaminya disiksa,diikat dan dipukuli. Jumlah pelaku menurut

                             |141|
FAKTA BICARA

Nr sekitar tiga sampai enam orang.
       ”Disiksa yang laki, yang perempuan diperkosa. Jadi
nggak dapat GAM, orang kampung yang kena. Kejadian itu
masih terbayang-bayang di kepala. Malamnya, tahunnya,
tanggalnya, jamnya, masih ingat semua,” ujar Nr.
       Setelah kejadian tersebut, sang suami kembali
menerima Nr dan membantu pemulihan mentalnya dengan
memberi dukungan. Dukungan juga ia dapatkan dari keluarga
besar yang selalu membantunya. Namun berbeda dengan
penduduk desa, mereka kurang menerima korban perkosaan
dalam lingkungannya. Karena dianggap ‘kotor’ dan aib di
kampung tersebut.
       “Dulu, awal-awal kejadian, pernah saya dengar ada
orang kampung bilang, enak ya, udah ‘main-main’ dengan
tentara dapat bantuan lagi,” cerita Nr.
       Tahun 2000, Nr melaporkan kejadian yang dialaminya,
namun karena tidak cukup bukti, laporan ditolak. Karena
mereka hanya tahu pelakunya TNI tanpa mengetahui satuan
dan nama pelaku. Ketika korban perkosaan pada tahun 2003
melapor, tentara kembali mencari Nr dan Lf . Karena mereka
mengungsi setelah kejadian tersebut, tentara kesulitan
menemukan jejak mereka.
       “Dulu saya tinggal sekitar dua kilometer dari sini, dulu
mungkin saya masih muda, kan sekarang ndak tanda lagi,
syukur juga mereka nggak ingat,” ujarnya sambil tertawa.
       Nr curiga jika pelaku pemerkosaan 1999 dan 2003
berasal dari kesatuan yang sama. Karena saat korban tahun
2003 melapor, korban tahun 1999 kembali dicari oleh
tentara.
       Nr merasa sangat bersyukur sekarang keadaan lebih
aman, bekerja di kebun tidak merasa dihantui peluru,
penghasilannya perbulan sekitar Rp500.000. Anak sulungnya
kelas tiga SMA, anak kedua kelas tiga SMP, yang ketiga duduk
di bangku SD dan si bungsu masih berusia sekitar dua tahun.
       Ia juga ingin kejadian yang dialaminya tidak diungkit
lagi, dengan alasan malu jika masalah tersebut sampai ke

                             |142|
                            Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

telinga anak-anak, karena mereka semakin besar. Ia tidak
ingin adanya pengadilan atau penegakan hukum terkait hal
tersebut. Nr hanya mengharap bantuan ekonomi dan biaya
pendidikan untuk anak-anaknya.
       Tapi satu hal yang sangat ia inginkan, yaitu
membersihkan seluruh korban dengan cara dimandikan oleh
tengku atau kiyai pesantren. Harapan tersebut disampaikan
oleh seluruh korban pemerkosaan 1999 dan 2003.
       “Tanyoe kon ka kuto (kami sudah kotor) kami mau
dimandikan oleh tengku untuk disucikan kembali. Karena
kalau sudah dimandikan kami merasa kembali suci, agar
penduduk desa kembali menerima kami.”
       Lf, korban yang lain adalah perempuan pendiam,
namun murah senyum. Ia sebenarnya tidak suka jika ada yang
menanyakan kejadian tersebut. Ia juga tidak mengharapkan
adanya pengadilan dan pembersihan nama baik. “Enggak
usah diingat lagi, kasus kayak gini nggak mau diungkit lagi,
tutup saja, jangan ada lagi yang datang tanya ini, tanya itu,
udah capek,” tuturnya.
       “Malas cerita, masuk koran, masuk televisi, karena
bukan sekali, udah sering. Kayaknya engak berhasil, yang ada
kita dicemoohkan orang, tahulah gimana mulut masyarakat,”
ujar Lf.
       Jika ada orang luar yang menemui korban, masyarakat
kembali ribut. Mereka mengira semua yang datang
memberikan uang untuk korban pemerkosaan tersebut.
Namun jika tidak ada yang menemui korban, penduduk diam
dan tidak mencemooh.
       Saat kejadian tersebut, Lf tinggal dekat kebun sawit
yang berjarak sekitar tiga kilometer dari tempat tinggalnya
sekarang. Kejadiannya persis sama seperti yang dialami oleh
Nr, lampu rumah dimatikan, kemudian pintu diketuk, tentara
masuk ke rumah dan menanyakan tentang GAM dan uang
Indonesia.
       Tangan sang suami diikat ke belakang, kemudian
dipukuli. Sementara Lf diperkosa, padahal ia sedang hamil

                             |143|
FAKTA BICARA

muda. Karena kejadian tersebut, Lf kehilangan bayinya.
Menurutnya, ketika itu masih ada korban selain ia dan Nr.
Namun mereka tidak mau melapor. Selain memperkosa,
tentara tersebut juga merampas uang simpanan Lf sebanyak
Rp7 juta.
       Setelah kejadian, sang suami kembali menerima Lf,
dan memberi dukungan untuk menghilangkan traumanya.
Kondisi suaminya juga sehat, namun menurut Lf, suaminya
masih trauma dan ketakutan jika melihat tentara.
       Nurjubah, Direktur JARI yang melakukan pendampingan
terhadap korban pemerkosaan menilai pemerintah kurang
memperhatikan perempuan korban perkosaan. Sehingga
tidak mendapatkan bantuan dan konseling yang sangat
dibutuhkan untuk pemulihan mental.
       Untuk mendapatkan bantuan, mereka harus melapor
dan membuat surat keterangan di Kantor Camat dan Koramil
setempat. Karena mereka tidak dianggap korban, Nurjubah
pernah melakukan advokasi bersama JARI sampai melapor ke
ketua BRA Banda Aceh, akhirnya korban mendapat bantuan
Rp10 juta perorang, namun setelah pemotongan, korban
hanya mendapatkan sekitar Rp5 juta.
       Menurutnya, sebenarnya yang dialami oleh korban
pemerkosaan lebih berat dari pada korban konflik lainnya.
Jika korban lain kelihatan bekas lukanya sedangkan korban
pemerkosaan menderita secara fisik dan mental, hal
tersebut diperparah dengan kondisi masyarakat yang kurang
menerima korban.
       Saat membuat laporan untuk mendapatkan bantuan,
mereka pernah harus divisum sebagi bukti. Sebenarnya, hasil
visum itu tidak mungkin didapatkan karena kejadiannya
terjadi tujuh hingga sebelas tahun yang lalu.
       Nurjubah mengatakan, pimpinan daerah yang sekarang
dijabat oleh mantan GAM juga menganggap mereka bukan
korban. Karena yang dianggap adalah orang yang ditembak,
cacat, serta dibunuh.
       Padahal, menurut Nurjubah sebelum damai pihak GAM

                           |144|
                           Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

sendiri yang memberikan semangat kepada korban untuk
melaporkan kejadian yang mereka alami, bahkan sampi ke
Jakarta. Agar dunia internasional tahu apa yang terjadi di
Aceh.
      Dari amatan JARI, korban masih trauma dan tertanam
dalam pikiran, bahwa mereka kotor, jadi harus dibersihkan
oleh ulama agar kembali suci, padahal ketika dalam
pendampingan Nurjubah memberitahu hal seperti itu
bukanlah sebuah kewajiban, tetapi masih menjadi keinginan
terbesar dari korban.
      Masyarakat juga kurang memberi dukungan untuk
pemulihan korban, bahkan Nurjubah pernah mendengar
salah seorang penduduk mengatakan, “kami mana ada dapat
bantuan kami kan enggak main sama tentara.” Padahal, tidak
semua yang datang menemui korban memberikan bantuan.
      Untuk mengurangi beban korban, JARI masih melakukan
pendampingan dan konseling, selain itu JARI juga memberi
modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi dan beasisiwa
pendidikan perbulan, untuk SD Rp10.000 persiswa, SMP
Rp15.000 dan SMA 20.000.
      Program tersebut telah berjalan sejak tahun 2007.
Rencananya sampai semua anak korban menyelesaikan
pendidikan hingga SMA. Selain itu, JARI juga memberi
beberapa ekor sapi untuk korban perkosaan. Nurjubah
berharap dengan bantuan seperti itu sedikit memulihkan
trauma yang mereka alami.
      “Karena kita sangat tidak adil ketika kita memerlukan
informasi dari mereka, tapi kita nggak pernah berbuat apa-
apa, seolah-olah kita hanya mengambil keuntungan dari
mereka, mengaku enggak mengaku itu intinya, walaupun kita
punya niat lagi, ingin mengkampanyekan bahwa ada kasus
pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM),” ujarnya.
      Nurjubah sangat berharap, pejabat berwenang memberi
perhatian yang sama terhadap korban pemerkosaan. Korban
pemerkosaan juga sama seperti korban lainnya. Malah lebih
parah, korban lain memang seumur hidup juga berbekas, tapi

                            |145|
FAKTA BICARA

kalau perkosaan sangat berbeda. Karena ini sangat sensitif,
belum lagi ditambah anggapan negatif dari masyarakatnya.

                            ***

        Tanggal 19 Juli 2003 Mahkamah Militer I-01 Kodam
Iskandar Muda di Lhokseumawe menjatuhkan vonis 2,6
hingga 3,6 tahun penjara kepada 3 orang prajurit TNI
anggota Batalyon Infantri Yonif 411/Pandawa Salatiga yang
terbukti bersalah melakukan pemerkosaan terhadap empat
perempuan di Desa Alue Lhok, Kecamatan Paya Bakong
Kabupaten Aceh Utara.
        Ketiga prajurit TNI tersebut secara nyata melanggar
Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 Ke-IV tentang Perlindungan
Orang-orang Sipil di Waktu Perang yang secara tegas melarang
tindakan perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama
perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat.
Termasuk pula di dalamnya pelanggaran terhadap Pasal
4 ayat (2) butir (e) Protokol Tambahan II (1977) Konvensi
Jenewa 1949 tentang Perlindungan terhadap Korban-korban
Perang Non-Internasional.
        Tindakan tersebut juga melanggar Konvensi
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi (Convention on the
Elimination of Discrimination Against Women) 1979 yang
telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU nomor 7 tahun
1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan 1979.
        Prajurit Kepala Seprianus Lau Webang, terdakwa
perkara pemerkosaan di Aceh Utara, menangis di persidangan.
Anggota Batalion Infanteri 411/Pandawa, Salatiga, itu
meminta majelis hakim tidak memecatnya dari dinas militer.
      Seprianus menangis saat Ketua Majelis Hakim
Mayor CHK Adil Karo Karo bertanya tentang tuntutan yang
dibacakan oditur militer. Dalam sidang sebelumnya, oditur
militer menuntutnya dengan hukuman empat tahun penjara
dan dipecat dari militer.

                            |146|
                             Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

       Seprianus bersama dua prajurit dari kesatuan yang
sama, Prajurit Satu Husni Dwila dan Pratu Awaluedin,
didakwa telah memerkosa empat warga sipil di Desa Aluee
Lhok, Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara, pada 20, 21, dan 22
Juni 2003. Oditur militer Mayor CHK Ahmad Dandy menjerat
ketiganya dengan dakwaan primer tentang pemerkosaan dan
subsider tindakan asusila di depan umum.
       Praka Seprianus sempat diberi kesempatan
menyampaikan permintaan terakhir sebelum majelis hakim
menjatuhkan vonis, ia memohon agar ia tidak dipecat, ia
memohon diberi hukuman yang ringan karena ia telah
berkeluarga dan mempunyai dua anak yang masih kecil-
kecil. Satu baru berumur tiga tahun, satu lagi baru berumur
lima hari ketika ia berangkat ke Aceh, majelis hakim
mempertimbangkan permintaan terdakwa.
       Selain kasus pemerkosaan tersebut, masih banyak
kasus yang dialami perempuan Aceh selama konflik
berlangsung, di antaranya seperti yang diberitakan TNI
Watch, (29/3/2000).
       Peristiwanya sebenarnya sudah berlangsung Rabu, 7
Maret 2000 Alue Lhok. Namun, peristiwa yang sebenarnya
tertutup rapat itu terbongkar setelah para korban berani
memberikan pengakuan.
       Penuturan korban, tindak perkosaan, pelecehan seksual
dan penyiksaan yang diikuti dengan perampokan terhadap
22 warga di dua desa pedalaman di Kecamatan Matangkuli,
Aceh Utara, terjadi pada dinihari, Rabu 7 Maret 2000. Para
pelaku berseragam loreng, bersenjata api laras panjang dan
pendek, serta mengenakan topeng. Para korban amat yakin
bahwa para pelaku itu adalah sekelompok anggota TNI/
Polri yang tiga malam sebelum kejadian sempat bermalam di
Meunasah (surau) Desa Alue Lhok setelah pada siang harinya
menyisir salah satu desa lokasi kejadian itu. Satu desa lainnya
yang warganya menjadi korban perampokan dan tindak
kekerasan seksual adalah di Seuneubok Aceh.
       Desa Aluee Lhok dan Desa Seuneubok Aceh adalah desa

                              |147|
FAKTA BICARA

bertetangga yang terletak cukup terpencil. Menurut sejumlah
warga kedua desa yang hanya berpenduduk 110 Kepala
Keluarga (KK) itu, merupakan ujung Kecamatan Matangkuli.
Perkampungan dikelilingi hutan lebat, areal persawahan dan
perkebunan.
      Peristiwa itu terjadi mulai pukul 01.00 WIB hingga 04:00
WIB. Saksi mengatakan, para pelaku mayoritas menggunakan
bahasa Indonesia aksen luar Sumatra yang sangat kental.
Sementara jumlah pelaku tidak terdeteksi secara detail,
karena antara satu rumah dengan rumah lain yang didatangi
jumlahnya bervariasi, dua hingga enam orang.
      Pemerkosaan dan perampokan yang terjadi di sembilan
rumah warga di Desa Alue Lhok dan Seuneubok Aceh itu,
berlangsung seragam. Rata-rata, pelaku mengetuk pintu
rumah, mematikan aliran listrik, meminta pria keluar dari
rumah kemudian tangannya diikat ke belakang dan disiksa,
selanjutnya isi rumah diobrak-abrik dan di antara istri dan
anak-anak mereka diperkosa.
      Ny Lt (32), wanita asal Aceh Tengah yang bersama
suaminya, R (34), menetap di Desa Alue Lhok, Ibu dua anak
yang masih kecil itu diperkosa secara bergilir oleh dua orang
aparat keamanan berseragam loreng setelah suaminya
diseret keluar rumah dan tangannya diikat ke belakang serta
kepalanya ditodong senjata api dan diperlakukan secara
tidak manusiawi.
      Ny Lt yang sebelumnya mengadukan kasus tersebut ke
delegasi Palang MerahInternasional (ICRC) di Lhokseumawe
mengungkapkan, pemerkosaan itu terjadi pada saat dua
aparat masing-masing bersenjata laras panjang dan pistol
mengacak-acak isi rumahnya untuk mencari benda-benda
berharga. Sementara suaminya terus dipukuli.
      “Kalau mau suamimu selamat, berikan semua uang
dan emas. Dan kamu buka pakaian seluruhnya,” ujar Ny Lt
menirukan para perampok dan pemerkosa itu. “Saya takut.
Dan kasihan sama suami saya. Sehingga sambil menangis
saya menanggalkan pakaian sampai akhirnya saya diperkosa,”

                             |148|
                            Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

ujarnya sambil menangis.
       Setelah memperkosa, kedua aparat itu masih meminta
uang dan emas miliknya. “Bila tidak dikasih, suami saya
katanya akan dibawa ke pos mereka di Cot Girek. Saya
akhirnya memberikan uang simpanan sebesar Rp3,5 juta
dan emas lima gram. Setelah beraksi sekitar setengah jam di
rumah kami mereka pergi,” ujar Ny Lt lagi.
       Korban perkosaan lain gerombolan itu adalah Ny Nah
(35). Warga Desa Alue Lhok ini diperkosa sekitar pukul 01:00
WIB. Dinihari itu, enam pria berseragam loreng dan bertopeng
dan senjata di tangan menggedor pintu. Setelah pintu dibuka,
aliran listrik dimatikan. Kemudian mereka menanyai pemilik
rumah dan suaminya digelandang ke luar rumah.
       Saat kejadian, di rumah korban ada lima wanita. Selain
Ny Nah, ada An (18), Ah (13) dan Mar (20) serta seorang
nenek. Tiga orang pelaku masuk dan tiga lainnya berada di
luar rumah mengobrak-abrik isi rumah seraya minta duit
dan emas simpanan.
        “Katanya untuk dana operasi. Kalau tidak kami akan
dibawa ke pos mereka di Cot Girek,” Karena perlakuan
tersebut, akhirnya semua uang simpanan sebesar Rp3 juta
diserahkan serta tiga jam tangan, dan satu pasang sepatu,”
cerita Nah.
       Setelah menguras harta, menurut Nah, tiga
pria berseragam loreng yang berada di dalam rumah
memerintahkan seluruh wanita membuka pakaian. Nah
digiring ke kamar kemudian diperkosa oleh satu orang.
Sedangkan tiga wanita lainnya, kecuali seorang nenek,
digerayangi.
       Bahkan, AN yang masih gadis dilaporkan ikut dicabuli.
“Kami tidak tahu harus bagaimana. Mereka bersenjata dan
mengancam tembak bila tidak menuruti. Bahkan setelah
selesai melakukan aksinya mereka masih mengancam kami
untuk tidak mengadu ke pihak manapun,” tutur Nah sambil
menangis.
       Ny Aih (45), warga Desa Alue Lhok menuturkan seorang

                             |149|
FAKTA BICARA

putrinya, mendadak pingsan pada saat empat pria berseragam
loreng dan bertopeng mengetuk pintu dan mengacak-acak isi
rumahnya sekaligus memerintahkan ketiga anaknya R (17),
As (15), dan B (13) untuk telanjang.
       Ketiga anak korban digerayangi tiga pria bersenjata
itu. “Satu tangan mereka memegangi senjata. Sedangkan satu
lainnya menggerayangi anggota tubuh kami,” ungkap mereka.
Aksi itu dilakukan para pelaku setelah menguras harta benda
mereka berupa uang kontan Rp1,5 juta dan sejumlah emas
perhiasan.
       Perlakuan tidak manusiawi lainnya juga menimpa Nd
(60). Ayah empat anak ini bersama seorang anaknya MF dan
menantunya AR, tangannya diikat ke belakang kemudian
dipukuli oleh dua dari empat orang berseragam. Dua lainnya,
kemudian mengacak rumah panggungnya. dan meminta
harta bendanya.
       “Setelah mendapat penyiksaan sekian lama, akhirnya
mereka menemukan uang Rp2,5 juta. Rp500 ribu di antaranya
uang warga yang akan saya pergunakan untuk menebus
beras murah. Sedangkan sisanya mau saya bayar harga lembu
acara perkawinan anaknya yang telah berlangsung lima
hari sebelum kejadian,” ungkap Nd yang juga diancam akan
dibawa ke Pos Cot Girek, Lhoksukon, bila tidak memberikan
uang.
       Dalam peristiwa yang sebelumnya tidak segera
terungkap itu, pelaku setidaknya menyantroni sembilan
rumah yang mengakibatkan 22 orang, 16 perempuan dan
enam pria, mengalami tindak kekerasan psikis dan fisik.
Selain itu, para korban perampokan dan tindak kekerasan
lainnya masing-masing Ny Hh (35) dan suaminya Mus (37)
warga Alue Lhok dengan kerugian uang kontan Rp1,2 juta,
Ny Ham, Seuneubok Aceh, Mar (30), warga Seuneubok Aceh
Rp300 ribu, Yusma (35), uang Rp1 juta dan emas 15 mayam
dirampok dan suaminya Yus diikat serta disiksa, Mah (37)
suaminya Ishak uang Rp1 juta disikat, Ny Aisyah uang tunai
Rp1,5 juta, dan N Fat uang Rp3 juta serta emas lima gram.

                           |150|
                            Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005



                              ***
       Perempuan menjadi pihak yang paling menderita
dalam perang. Bahkan, ketika konflik di Aceh, ada desa yang
dinamakan “Bukit Janda”. Hal ini muncul karena di desa
tersebut hanya tinggal perempuan saja, dengan anak kecil
dan beberapa laki-laki yang sudah lanjut usia. Sebagian
laki-laki memang terbunuh, diculik, tapi sebagian lagi pergi
meninggalkan desa demi keamanan, dan kembali pada pasca
DOM.
       Namun Pasca DOM-pun ternyata tetap ada desa yang
menjadi “kampung janda”, karena berbagai operasi yang
digelar pemerintah untuk menumpas GAM.
       Kala konflik panjang, perempuan-perempuan Aceh
yang melanjutkan seluruh kehidupan sosial di desa-desa,
menyelenggarakan upacara keagamaan, gotong royong
membersihkan desa, membantu tetangga yang sakit,
menguburkan mayat sampai berbagi cerita untuk mengurangi
penderitaan.[]




                             |151|
FAKTA BICARA




               (KISAH-KISAH DARI TENGAH)

         Pembantaian di Kanis Gonggong
                           t
       Satu persatu, warga meninggalkan desa. Ada yang
terang-terangan, ada yang secara diam-diam dengan alasan
ingin mengantarkan keluarga. Tapi yang mengantar pun tak
jua kembali ke desa.
       Tahun 2001, sama seperti daerah lain di seluruh Aceh,
suasana Desa Cemparam Jaya, Kecamatan Syiah Utama,
Kabupaten Bener Meriah (dulu Aceh Tengah) mencekam.
Sebabnya karena intensitas konflik Aceh yang semakin
meningkat. Ada perang antara aparat keamanan dengan
Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di mana-mana.
       Khususnya di wilayah Aceh bagian tengah, suasana
diperparah lagi dengan terjadinya pengusiran terhadap
warga keturunan Jawa oleh sekelompok orang. Pengusiran itu
bahkan dilakukan dengan cara kekerasan. Di Desa Cemparam
Jaya, kondisi itu memaksa sebagian warga untuk pindah ke
tempat yang dikira lebih aman.
       Jn, 50 tahun, adalah salah seorang warga Cemparam
Jaya yang memilih bertahan di desanya. Saat itu ia menjabat
sebagai kepala salah satu dusun. Sebagai pemimpin, ia merasa
memilki tanggung jawab untuk menjadi panutan warganya.
“Kalau pemimpinnya lari duluan, pemimpin macam apa saya
ini. Apa kata dunia,” katanya sambil terkekeh saat ditemui
beberapa waktu lalu di tempat kediamannya sekarang, Desa
Selirih Mara, Kecamatan Syiah Utama, Bener Meriah.

                            |152|
                            Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

       Jn bukannya tak sadar akan resiko yang bakal diterima
atas keputusannya itu. Ia mengaku sering mendengar
kejadian-kejadian buruk yang berlaku di desa lain yang dihuni
oleh mayoritas suku Jawa. Tapi sebagai pemimpin, ia tetap
berpegang teguh pada prinsip, meski nyawa taruhannya.
       Ibu Jn juga sempat memohon agar ia ikut mengungsi
bersama yang lain. “Doanya saja mak yang mamak tinggalkan
untuk aku,” Jn tetap berpegang pada prinsip. Ia tak melarang
keluarga dan warga yang lain jika ingin meninggalkan desa.
       Secara pribadi Jn juga punya alasan lain untuk tetap
bertahan di desa yang letaknya di wilayah pedalaman Bener
Meriah. “Saya ingin tahu sebenarnya GAM itu siapa? Karena
memang saya belum tahu, yang namanya GAM itu siapa.
Kenapa orang pada takut semua,” pikir Jn kala itu.
       Hingga Juli 2001, dari total 61 Kepala Keluarga (KK)
yang tinggal di Cemparam Jaya, hanya 21 KK di antaranya
yang memilih bertahan. Dalam keadaan tetap was-was,
mereka memilih tetap tidak meninggalkan rumah yang telah
ditempati selama berpuluh tahun itu.
       Hingga suatu malam tanggal 9 Juli 2001. Hal yang
selama ini dikhawatirkan datang juga. Warga Cemparam Jaya
kedatangan tamu yang tak diundang. Jumlahnya puluhan
orang. Tanpa sepengetahun sang tamu, warga buru-buru
bersembunyi di kebun kopi yang tak jauh dari daerah
perumahan.
       Satu persatu, rumah-rumah dibakar. Dari dalam kebun
kopi, Jn dan warga yang lain hanya bisa menyaksikan peristiwa
itu dengan rasa amarah bercampur sedih. “Kami tidak berani
teriak. Karena tujuan mereka bukan cuma bakar rumah, tapi
orangnya pun dibunuh kalau jumpa.”
       Meski begitu, salah seorang warga yang tak tahan
melihat peristiwa itu mengusulkan agar mereka melakukan
perlawanan untuk melindungi harta benda. Jn menyergah,
pertimbangannya, pelaku pembakaran juga melibatkan anak-
anak yang berumur sekitar 12 tahun. Ia tak mau anak tersebut
menjadi korban jika mereka melakukan perlawanan.

                             |153|
FAKTA BICARA

       Menurut Jn, hanya ada dua orang GAM yang ikut dalam
pembakaran itu, selebihnya adalah anak-anak dan beberapa
warga setempat. Ternyata, pelaku adalah orang-orang yang
selama ini dianggap sebagai kawan oleh Jn. “Jadi sandiwara
mereka itu sudah saya baca,” kata Jn menyimpulkan apa yang
dilihatnya saat itu.
       “Katanya geriliya, tapi mainnya kok begitu? Berarti
mereka sudah mengganggap kita ini kerupuk semua.”
       Hampir semua rumah rata dengan tanah. Tapi Jn tidak
ingat berapa jumlahnya. Melewati tengah malam, warga
masih bertahan di kebun kopi. Tak berapa lama kemudian,
pelaku meninggalkan tempat kejadian.
       Api mulai padam, situasi dianggap sudah aman.
Tepat pada pukul 03:00 WIB, warga keluar dari lokasi
persembunyian, jumlahnya 12 orang. Mereka hanya bisa
memandang puing-puing rumah yang terbakar dengan sedih.
Tak ada lagi tempat untuk berteduh.
       Di tempat terbuka di salah satu sudut dusun, warga
berkumpul. Dalam situasi yang masih dirundung was-
was, mereka mengadakan musyawarah.             “Rumah kita
sudah dibakar, sebelum kita ini dibunuh habis, lebih bagus
kita berangkat turun (pergi dari desa) malam ini,” kata Jn
mengusulkan.
       Tujuannya, ke Sidodadi atau ke Selamet Rejo, desa lain
di Kecamatan Banda yang bertetangga dengan Kecamatan
Syiah Utama.
       Usulan itu ditolak oleh seorang tetua desa, yang tak
lain adalah paman Jn. Ia beralasan, tak mungkin melakukan
perjalanan melewati hutan pada malam hari dengan diikuti
oleh anak kecil bersama mereka. Ya, rombongan 12 orang
tersebut, termasuk beberapa di antaranya anak-anak.
       “Kita turun aja Lek...” Jn tetap menyarankan agar
perjalanan dilakukan pada malam hari. Ia tak yakin jika esok
hari para pelaku tidak akan mendatangi lagi dusun. Atau bisa
jadi pelaku akan mencegat mereka di jalan. “Kau tenang aja
nak,” kata Paman Jn meyakinkan.

                            |154|
                             Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

       Mereka kemudian sepakat untuk meninggalkan desa
keesokan harinya. Malam itu, warga menunggu datangnya
pagi di tempat terbuka, bersama puing-puing rumah dan
harta benda yang hangus terbakar.
       Keesokan pagi, matahari mulai bersinar. Suasana desa
yang dulunya asri berganti dengan legamnya asap dan arang
sisa pembakaran rumah. Warga hanya bisa memandang,
berserapah pun sudah tak ada gunanya lagi.
       Mereka berkeliling untuk mencari sisa-sisa harta yang
masih bisa digunakan. Perut lapar, untuk menanak nasi
memang sudah tak mungkin. Dari sebuah kedai kecil milik
salah seorang warga, Jn memungut beberapa makanan yang
masih mungkin untuk dilahap. “Yang tidak habis dimakan
mereka (pelaku), paginya kami yang makan,” kata Jn.
       Warga masih di desa. Jn menyarankan agar mereka
segera berangkat. Ia khawatir jika pelaku pembakaran rumah
akan menghadang mereka di jalan. Tapi pamannya memberi
nasehat, tak usah terburu-buru. Apa yang ditakutkan Jn
dianggap tak mungkin terjadi.
       Sudah pukul 08:00 WIB. Mereka mulai bersiap-siap
meninggalkan desa, tujuannya ke Desa Selirih Mara, tempat Jn
dan keluarga menetap sekarang. Jn sudah siap dengan sepeda
motornya. Anaknya yang perempuan duduk di belakang
sambil memegang sebuah tilam yang berhasil diselamatkan
pada malam hari.
       Mereka mulai berangkat. Dalam perjalanan, Sle, adik Jn,
menawarkan diri untuk memegangi tilam. “Udah bang, biar
aku saja,” kata Sle. Ia tak tega melihat anak gadis Jn bersusah
payah memegangi tilam tersebut.
       Kini, Jn berboncengan dengan Sle, sedangkan anak
gadisnya ikut bersama rombongan yang lain. Mereka
berangkat secara bergantian, agar tidak menampakkan
suasana mencolok di perjalanan.
       “Kau dengar omongku ini. Kita ini memang saudara
(Sle), tapi kalau dalam perjalanan ini, nyawa kita itu kita
sendiri yang selamatkan. Nanti kalau ada orang yang cegat

                              |155|
FAKTA BICARA

di jalan, nanti kau loncat saja. Lari terus, tinggalkan abang,”
kepada Jn memberikan nasehatnya. Sle mengiyakan perkataan
abangnya itu.
       Perjalanan dilanjutkan. Jn melaju sepeda motornya
dengan perasaan was-was. Desa Cemparam Jaya berada di
wilayah pedalaman Bener Meriah. Untuk keluar desa, warga
harus melewati arel hutan dan pegunungan. Desa Selisih
Mara berada tujuh kilometer dari Cemparam Jaya.
       Hingga pukul 09:00 WIB, perjalanan masih aman-
aman saja. Mereka sudah tiba di wilayah Kanis Gonggong.
Tiba-tiba, antara yakin dan tidak, dari kejauhan Jn melihat
lima sosok tubuh telungkup bersimbah darah. Belum cukup
waktu untuk meyakinkan apa yang dilihat, ia dikejutkan oleh
kemunculan beberapa orang yang gelagatnya sangat tidak
bersahabat. Mereka langsung mencegat.
       “Dari maka kau?” tanya mereka dengan suara keras.
       “Saya duluan yang harus nanya, siapa kau?” bukannya
menjawab, Jn balik bertanya.
       “Jangan banyak tanya, kubunuh kau!” dengan parang
yang terhunus di tangan, mereka langsung menuju ke arah
Jn.
       Sadar tidak akan mungkin terjadi negosiasi, Jn melaju
sepeda motor ke arah para pelaku. Sle masih duduk di
belakang, ia tak melaksanakan rencana yang disampaikan
kepadanya saat berangkat tadi. Jn menyikut Sle hingga
terjatuh, tujuannya agar ia segera meninggalkan tempat itu.
       Jn terus melaju sepeda motornya, menerobos kawanan
orang-orang yang ingin merenggut nyawa itu. Begitu dekat,
pelaku langsung menebaskan parang. Ketika pelaku menebas
bagian tangan kiri, Jn mengangkat tangannya. Tebasan dari
kanan pun segera datang, ia kembali memegang kemudi
dengan tangan kiri, tangan diangkat dengan segera. Pelaku
menebas bagian kepala, Jn segara menunduk. Ia berhasil
menghindar serangan pertama.
       Di depan, tiga orang sudah siap menunggu, dengan
parang terhunus. Sebagian mereka memakai sebu. Jn tetap

                             |156|
                             Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

melaju sepeda motornya ke arah pelaku yang memang berdiri
di badan jalan. Kali ini, Jn berpikir tak mungkin bisa melewati
mereka. Ia harus memberikan perlawanan.
       “Begitu mereka sudah ada lagi di depan saya, yang
sebelah kiri saya timpain kereta, yang depan saya tunjang,
yang kanan saya tinju,” kata Jn menceritakan kembali peristiwa
yang dialaminya hari itu. Semua gerakan itu dilakukan dalam
waktu yang bersamaan. “Saya juga heran, kok kena semua,”
Jn terkekeh.
       Tiga orang pelaku terjerambab ke tanah. Tapi bukan
berarti Jn segera lolos dari maut, bahaya malah semakin
mengancam. Sadar tak mampu melumpuhkan Jn, pelaku
berteriak meminta pertolongan. Seketika, pelaku yang lain
datang, Jn tak ingat berapa jumlahnya, yang ia tahu, ada
banyak sekali orang yang datang memakai sebu dengan
parang terhunus.
       Tak mungkin Jn melawan. Ia berlari sekencang mungkin
menuju ke rawa-rawa yang tak jauh dari lokasi kejadian. Jn
menerobos lumpur dan pepohonan rawa. Pelaku enggan
mengikuti ke dalam rawa. “Saya masuk ke dalam buangan air,
terus saya lari pontang-ponting.”
       Pelaku rupanya tak mengejar dari belakang. Mereka
mengitari ke sisi lain, tujuannya, ingin mencegat dari depan.
Begitu tiba ke sisi lain rawa-rawa tersebut, Jn sadar dirinya
sudah terkepung. Pelaku berada tepat di depannya, ia bisa
melihat langsung kaki mereka. Tapi Jn tak terlihat, rawa-rawa
tersebut memang dipenuhi semak-semak.
       “Ya Allah ya tuhanku, tolonglah saya, saya belum mau
mati. Tunjukkanlah kekuasaanmu,” dalam keadaan terkepung,
Jn bermunajat, ia benar-benar takut. Ia terus berdoa. Saat
itulah, Jn mengaku merasakan langsung kebesaran Tuhan.
       Suasana yang lengang tiba-tiba gaduh. Angin kencang
datang, berputar-putar tak menentu arah. Kayu-kayu
beterbangan, menimbulkan suara yang riuh. Kesempatan
itu tak disia-siakan Jn, ia melarikan diri, merayap di antara
pengepung.

                              |157|
FAKTA BICARA

       “Jangan cuma berdiri di situ kalian. Itu kalian tebas
semak itu, dia (Jn) masih di bawah kakimu. Kau tebas-tebas,
pasti dia ada di situ,” salah seorang pelaku memberikan
perintah tersebut ketika Jn telah melewati mereka sekitar 10
meter jaraknya.
       Menurut Jn, saat itu pelaku berbicara menggunakan
bahasa Gayo. “Kepada yang suku Gayo saya harap jangan
tersinggung. Itu kan masa lalu,” katanya menyelingi cerita
saat wawancara.
       Jn melanjutkan cerita. Pelaku segera melakukan
perintah yang menurut Jn adalah pimpinan dari kelompok
tersebut. Mereka membabat semak-semak, saat itulah
tampak bekas tempat Jn merayap.
       “Kejar terus kata mereka, itu yang berbahaya, kalau dia
lolos, habis kita semua!” teriak pelaku.
       Mendengar perkataan itu, rasa takut Jn bertambah. Ia
terus merayap agar tak terlihat oleh pelaku yang mengejar
mengikuti jejak Jn. Ia tak perduli apa yang ada di depan.
Semak belukar, pepohon berduri diterobos dengan buru-
buru. Dari amatannya saat itu, ada tiga orang pelaku yang
terus mengejar.
       Setelah merayap cukup jauh, Jn melihat ke belakang.
Tak tampak lagi pelaku yang mengejar. Perasaannya sedikit
lega, kali ini ia berlari sekuat tenaga melewati hutan seorang
diri. Setelah cukup yakin bahwa pelaku tidak mengejar lagi,
ia beristirahat sejenak.
       “Disitulah saya sadar, rupanya saya tidak pakai celana
lagi,” kata Jn. Ia yakin celana training yang awalnya dipakai
terlepas saat ia merayap menyelamatkan diri.

                                     ***

        Sejauh mata memandang, tak ada seorang pun yang
tampak, harta-harta penduduk ditinggal begitu saja. Jn baru
saja tiba di Desa Slamet Rejo, Kecamatan Bandar. Seorang
diri, ia berlari menyusuri jalan aspal desa tersebut. Tak ada

                             |158|
                             Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

sandal, hanya baju dan celana dalam yang ia pakai.
       Jn terus mencari-cari orang yang bisa ditemui. Ia
berlari ke mesjid desa, di sanalah, penduduk setempat dan
dari beberapa desa lainnya telah berkumpul. Ketika pertama
kali sampai ke mesjid, ia langsung bertemu dengan abangnya.
Tubuh Jn dipenuhi luka dan darah, si abang langsung
pingsan.
       “Aduh, malah aku yang jadi nolongin yang pingsan tadi,”
kata Jn sambil terkekeh.
       Jn segera meminta celana. Ia menceritakan apa yang
baru dialaminya. “Kawan kita mungkin banyak yang korban.
Saya salah satunya coba dibantai tadi,” Jelasnya.
       “Cobalah menurut kalian, bagaimana caranya, tolonglah
yang dibelakang itu,” kata Jn menyarankan. Saat itu, beberapa
orang anggota TNI dari Koramil Pondok Baru tengah berada
di tempat pengungsian. Akhirnya disepakati, bersama
beberapa warga lainnya, mereka akan mengecek keberadaan
warga Cemparam Jaya yang pergi meninggalkan desa pagi
tadi. Jn tidak ikut.
       Anggota TNI dan beberapa warga lain tiba di Kanis
Gonggong, tepatnya, di lokasi tempat Jn dan adiknya dihadang.
Di sana, darah berceceran. Tak ada seorang pun di tempat itu.
Setelah diperiksa, akhirnya diketahui, ada beberapa manyat
di dalam jurang, di tempat lokasi kejadian.
       Satu persatu mayat diangkat. Kondisi jurang yang
cukup dalam dan dipenuhi semak belukar membuat aparat
agak kesulitan mengangkat mayat-mayat itu. Kondisi mayat
itupun cukup mengerikan, penuh luka tatakan pedang.
Setelah diangkat, mayat-mayat itu dijejerkan di pinggir jalan.
Dihitung, dan diketahui ada 12 orang yang menjadi korban
pembantaian hari itu.
       Saat aparat dan warga bersiap-siap mengevakuasi
manyat itu, tiba-tiba ada hal yang mencurigakan. Daun pisang
yang dipakai untuk menutupi manyat salah satu korban itu
bergerak-gerak. Mereka langsung memeriksa, ternyata sosok
yang dipenuhi luka bacokan itu masih hidup.

                              |159|
FAKTA BICARA

       “Namanya Im, saat itu umurnya 14 tahun,” kata Jn.
       Padahal menurutnya, jika dilihat dari kondisi Im saat
itu, sangat tidak bisa diterima akal sehat jika dia selamat.
Badannya penuh luka parah, mata dicongkel dan tubuhnya
dilempar ke jurang yang dalam.
       Ketika diangkat dari jurang, Im dikira sudah meninggal.
Karena itu, tak ada pertolongan yang diberikan pada awalnya.
Ia diperlakukan sama seperti mayat-mayat yang lain. Karena
kondisi jurang yang cukup terjal, tubuh Im terpaksa ditarik
begitu saja. Darahnya terus berceceran.
       Diketahui masih hidup, Im langsung dilarikan ke Rumah
Sakit di Pondok Baru. Setelah diperiksa, dokter setempat
mengatakan pihaknya tak mampu menangani kondisi Im
yang cukup parah itu. Im kemudian dibawa ke rumah sakit di
Kota Takengon. Sama seperti sebelumnya, dokter setempat
juga mengatakan tidak mampu memberikan pertolongan.
       Im lalu dilarikan ke Rumah Sakit di Banda Aceh. Lagi-
lagi, dokter di Banda Aceh juga tak mampu memberikan
pertolongan. Setelah itu, Im di bawa ke Jakarta. Di sanalah
ia baru mendapatkan perawatan yang intensif. Sesampai di
Jakarta, Im juga dijadikan sebagai contoh kasus terhadap
sejumlah peristiwa yang terjadi di Aceh pada masa itu.
       Kejadian di Kanis Gonggong menyebabkan 11 orang
meninggal, termasuk Sle dan Paman Jn . Kondisi para korban
sungguh menggenaskan, “ada yang dikorek otaknya, ada yang
dikorek jantungnya dan wajahnya dihancurkan,” kata Jn.
       Anak perempuan Jn selamat, tapi anaknya sempat
melihat Paman Jn digorok lehernya oleh pelaku.
       Saat itu, menurut penuturan Jn dari pengakuan
anaknya, dihadapan pelaku, pamannya telah memohon
sambil bersujud, tapi permohonan itu tidak digubris. Dalam
keadaan bersujud, pelaku menyayatkan pedangnya ke bagian
leher lelaki malang itu.
       Melihat kejadian itu, anak perempuan Jn hilang
kendali, ia langsung melompat ke jurang bersama tiga orang
lainnya. Setelah berguling-guling, ia sempat tertindih tiga

                             |160|
                             Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

orang tersebut. Syukur, ia selamat. Setelah diobati, ia hijrah
ke Medan selama empat tahun.
       Pasca penghadanganan di Kanis Gonggong, warga
dari tiga desa, yaitu Cemparam Jaya, Sidodadi dan Slamet
Rejo memilih untuk mengungsi ke Mesjid Desa Sidodadi. Di
sana, mereka bertahan hidup sebisanya. Ketika malam hari,
mereka berjaga secara bergantian. “Di pengungsian lebih
susah lagi, aparat yang datang yang seharusnya melindungi
kita, tapi kita malah yang disuruh jaga. Jadi seolah kita yang
jagain dia,” kata Jn.
       Saat itu, desakan untuk mengungsi ke luar propinsi
kembali datang. Adik Jn yang lain mengajak abangnya itu
untuk pindah ke Medan, tapi ia menolak. “Saya lebih baik
takut daripada susah. Kalau susah kita sendirian, kalau takut
kita ya rame. Kalau di Medan kita susah sendiri, kalau di sini
kita takutnya rame-rame,” katanya memberikan alasan saat
itu.
       Empat bulan di pengungsian, Jn kemudian pindah ke
Desa Selisih Mara, kampung asal bapak dan mertuanya. Ia
tinggal di sana hingga sekarang. “Setelah kejadian itu, saya
baru tahu siapa GAM itu, dan saya juga takut. Awalnya saya
tidak takut, karena saya pikir kalau sudah kenal mungkin
tidak akan dibunuh, rupanya enggak, yang udah nyembah
pun terus dibunuh,” kata lelaki kelahiran Kuala Simpang
tahun 1984 itu.
                                ***

      Sebelum kejadian tersebut, warga Cemparam Jaya
mengaku tak pernah bermasalah dengan pihak siapapun.
Meski konflik Aceh terus memanas kala itu, hingga warga
memutuskan untuk meninggalkan desa, tidak pernah ada
pos aparat keamanan yang ditempatkan di desa.
      Menurut pengetahuan Jn, penyerangan dan
penghadangan dan pembunuhan terhadap warga Cemparam
Jaya dilakukan karena pelaku telah mengganggap orang Jawa
sebagai musuhnya.

                              |161|
FAKTA BICARA

      “Menurut saya, kalau dari pihak yang sesunggungnya,
enggak ada saya dengar begitu. Tapi di lapangan kok
kejadiannya begitu. Katanya Jawa kafir, Jawa penjajah, begitu
dia teriak waktu bakar rumah. Kita enggak mengerti apa
maksud mereka.”
      Karena itu Jn menggangap bahwa perang yang terjadi
saat itu bukanlah perang sesungguhnya. Bagi dia, yang
namanya perang jelas tidak akan memberikan keuntungan
bagi siapapun. “Kalau bisa anak cucu saya jangan merasakan
seperti itu lagi. Yang namanya perang itu kejam,” katanya.
      Bagi Ju, Perang yang terjadi saat itu lebih kepada
perang suku. Karenanya, sulit untuk dibayangkan jika harus
mencari siapa pelaku yang tega melakukan pembantaian
sadis tersebut. Ia tak mau terlalu memikirkan lagi. “Kalau
mau cari tau, stress saya. Lebih baik, kalau memang takut
dosa, ya enggak usah ikut perang. Kalau perang, kalau tidak
dibunuh, ya membunuh.”

                                    ***

       Berulang kali Jn telah menjelaskan, bahwa dirinya
adalah benar korban konflik dari Desa Cemparam Jaya. Adik
kandungnya benar-benar menjadi korban saat peristiwa 9 Juli
tahun 2001. Tapi petugas di Badan Reintegrasi Aceh (BRA)
setempat menuduh Jn telah mengada-ngada. Penjelasan
berulang kali dari Jn dianggap hanya rekayasa oleh mereka.
Saat itu, ia akan mengurus dana diyat dari pemerintah bagi
korban konflik Aceh.
       “Kemudian datang dari milisi yang ikut mengambil
mayat waktu kejadian, dia bilang, saya ini benar, adik saya
benar jadi korban. Baru mereka diam,” kata Jn menjelaskan.
Sebagai keluarga korban konflik, ia mengaku telah pernah
mendapatkan bantuan dari pemerintah sebanyak lima kali.
       Ia tak ingat rincian waktu dan jumlahnya, bantuan itu
diterima sekitar tahun 2001, 2002 dan 2007. Bantuan yang
terakhir diterima sejumlah Rp3 juta, yang tak lain adalah

                            |162|
                            Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

dana diyat.
       “Setelah damai cuma sekali dapat. Dana itu untuk saya
sebagai keluarga almarhum (adik), kalau bantuan untuk saya
korban konflik enggak pernah ada,” katanya.
       Di Desa Cemparam Jaya, kondisi sekarang lebih ramai
dibanding masa konflik. Jn tentu saja bersyukur dengan
semakin membaiknya kondisi tersebut. Bagi dia pribadi,
meski telah mengalami langsung perisiwa mengerikan
tersebut, namun tak ada istilah trauma baginya. “Sekarang
ini tinggal jengkelnya aja, bukan trauma. Apalagi kalau ada
orang pemerintah yang ngomong sok jujur di depan saya,
rasanya mau saya lepok terus. Taik kucing semua!” kata Jn
dengan nada kesal.
       Kekesalan ini bukan tanpa alasan, hal itu tak lain
disebabkan karena perangai pemerintah yang ditunjukkan
kepada masyarakat selama ini, khususnya terhadap warga
korban konflik. Bayangkan saja, meski di Desa Cemparam
Jaya saat ini telah dibangun begitu banyak rumah bagi warga
yang rumahnya dibakar pada masa konflik, namun hal itu
terkeculi buat Jn.
       Bantuan rumah tersebut diberikan oleh Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) Mamamia. Ketika pertama sekali
direncanakan akan dibangun rumah di desa, Jn langsung
mendaftarkan diri. Namun, saat pembangunan rumah akan
dilakukan, ia tidak masuk dalam daftar penerima rumah.
       Mengatahui hal itu, Jn langsung mendatangi pihak LSM
Mamamia. Ia menanyakan mengapa dirinya tidak masuk
dalam daftar penerima rumah. “Kelemahan Anda karena
aparat desa (kepala desa) Cemparam tidak mau tanda tangan
untuk bapak. Tinggal di tandatangan saja langsung kami
bangun rumah,” kisah Jn menceritakan alasan yang diberikan
LSM Mamamia saat itu.
       “Saya tahu bapak memang orang sana, bekas rumah
bapak juga saya tahu, tapi tolong bapak mengerti tentang
kami, siapapun yang kami buat rumahnya tanpa tandatangan
pemerintah setempat, itu saya yang harus tanggung jawab,”

                             |163|
FAKTA BICARA

sebut pihak LSM Mamamia saat itu, seperti diucapkan Jn.
       Mengetahui hal tersebut, sebagai warga yang pernah
tinggal di Desa Cemparam Jaya dan memilih untuk bertahan
hingga penghabisan darah terakhir, emosi Jn memuncak.
Ia mendatangi kepala desa dan berkali-kali berusaha
menjelaskan. Namun penjelasan itu tidak digubris. “Dia
(kepala desa) enggak mau tanda tangan. Katanya saya bukan
masyarkat di situ.”
       Yang lebih menyakitkan lagi, bantuan rumah justru
didapatkan oleh sanak famili kepala desa tersebut yang dulu
memilih untuk mengungsi ke Medan. “Saya kenal kepala desa,
dulu sama-sama di desa, dulu dia yang duluan mengungsi,”
kata Jn yang telah menetap di Bener Meriah sejak tahun 1984
itu.
       Usaha Jn tidak berhenti. Meski tidak mendapatkan
bantuan di desanya, ia berusaha mendapatkannya di tempat
lain. Setiap diundang ke pertemuan yang diperuntukkan bagi
korban konflik, ia selalu hadir, baik oleh pemerintah maupun
LSM. Tujuannya, untuk mendapatkan kejelasalan tentang apa
hak yang harus diterimanya. “Jadi saya lihat, kebenaran yang
dari pihak korban ini memang enggak didengar. Yang jadi hak
saya saja enggak diberikan, apalagi kalau kita minta bantuan,”
kata Jn menyimpulkan.
       Dan sekarang, Jn mengaku tidak terlalu menaruh
harapan lagi kepada pemerintah. Bagia dia, pemerintah
memang membenci yang namanya kebenaran. Dan itulah
sebenarnya yang menjadi sebab timbulnya berbagai macam
persoalan yang ada di dalam masyarakat saat ini.
       “Kalau pemerintah jujur, mungkin enggak ada yang
namanya GAM, enggak ada GPK, AM atau yang lainnya. Itu
kalau memang pemerintahnya jujur, adil, bisa buat sejahtera,”
kata Jn berpendapat. Bagi dia, pemerintahan sekarang masih
sama seperti yang dulu, belum ada perubahan.
       Bagaimana keadilan secara hukum? “Wah.. kalau
keadilan seperti itu sudah tidak diharapkan, karena sudah
enggak mungkin terjadi. Enggak bakal, jangan mimpi kalau

                             |164|
                             Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

sampai disidang,” kata Jn.
       Baginya, tidak ada lagi keadilan yang bisa diharapkan.
“Kalaupun ada, untuk meraih itu misalnya, memerlukan uang
yang seharusnya bisa untuk makan seminggu. Kalau ingin
menuntut keadilan, nggak bisa makan kita.”
       Saat ini, Jn menghabiskan hari-hari di kawasan sejuk,
di Desa Selisih Mara, Bener Meriah. Rumah yang ditempati
saat ini awalnya adalah milik mertuanya. Untuk menutupi
kebutuhan hidup sehari-hari, ia berusaha apa yang bisa.
Salah satunya, sebagai pedagang pisang, dibeli dari petani,
lalu dijual lagi. Kebun kopi sebenarnya ia punya, yaitu di Desa
Cemparam Jaya. Namun karena sudah tidak menetap lagi
di sana, kebun tersebut kini tidak terurus, dipenuhi semak
belukar.
       Ketika ditanya pontensi timbulnya konflik seperti pada
tahun 2001, dengan yakin Jn menjawab bahwa itu tidak tidak
ada lagi pada masa sekarang. Yang menjadi masalah hanya
persoalan begitu banyaknya janji-janji pemerintah kepada
korban konflik yang tak kunjung dipenuhi hingga saat ini. [ ]




                              |165|
FAKTA BICARA




                Pepedang Berdarah
                            t
       Sekitar akhir tahun 2001, masyarakat di dataran tinggi
Aceh, khusus di Kabupaten Bener Meriah dikejutkan oleh
kabar terjadinya pembantaian besar-besaran yang terjadi di
kawasan Pepedang. Tepatnya di sebuah ruas jalan tembus
Bener Meriah-Aceh Utara. Beberapa sumber menyebutkan,
jumlah korban atas kejadian itu mencapai 60 orang. Namun
tim penulis tidak berhasil mendapatkan angka pasti jumlah
korban. Motif pembunuhan juga masih misteri.
       Dari hasil penelusuran di lapangan, tim penulis
berhasil menemui seorang korban yang selamat dari kejadian
Pepedang. Awalnya, ia menolak untuk diwawancara, setelah
dijelaskan maksud dan tujuan, ia bersedia, tapi tidak mau
namanya disebut.
       Sebut saja namanya Saksi Pepedang (SP). Ia tak
ingat lagi kapan persisnya peritiwa itu terjadi, antara akhir
2001 atau awal 2002. Saat itu, SP bersama adik angkat dan
pamannya berangkat menuju ke Trusep, arah Kecamatan
Samar Kilang. Setelah menempuh perjalanan, mereka tiba
di kawasan Pepedang, suasana sepi. Satu kilometer dari
Pepedang, mereka tiba di tempat tujuan.
       Untuk sebuah keperluan, adik angkat SP yang bersuku
Jawa itu pergi ke sebuah tempat yang rutenya harus melewati
Pepedang. Tak berapa lama, SP yang warga asli Bener
Meriah mendengar suara letusan senjata. Ia khawatir, kalau-
kalau terjadi sesuatu terhadap adik angkatnya itu. Ia lantas
meminjam sepeda motor milik salah seorang temannya.

                            |166|
                                    Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

Mengunggunakan motor Honda CB itu, SP melaju ke arah
Pepedang.
       Saat itu jelang siang hari, setibanya di Pepedang, dari
kejauah SP melihat beberapa orang berpakaian loreng, ada
senjata di tangan. Jumlahnya 20 hingga 30 orang. Mereka
memanggil SP, melihat kondisi demikian, ia tak memutar
haluan sepeda motornya, hanya menurunkan kecepatan saja.
Ketika orang bersenjata itu memanggilnya, ia mengganguk
saja. “Iya..,” kata SP saat itu.
       Jarak antara SP dan orang bersenjata itu sudah
sangat dekat. Ia mencoba mencari tahu, siapa mereka? Tak
mau terlalu lama berpikir, SP melepaskan sepeda motor
yang terus melaju ke arah orang bersenjata itu, melihat SP
akan melarikan diri, beberapa orang bersenjata itu lantas
melepaskan rentetan senjata.
       Dor..dor..dor.. di bawah berondongan senjata, SP balik
arah, berlari sekuat tenaga. Setelah berlari sekitar 50 meter,
SP langsung melompat ke jurang. Beruntung ia, langsung
jatuh ke dalam air. Tapi tubuhnya luka-luka, tersayat ranting
pepohonan. Pelaku tidak melakukan penyisiran.
       “Orang itu kalau udah masuk ke jurang, ke semak-
semak, nggak di sisir lagi, paling berapa jam setelah itu,
mereka enggak berani langsung mencari. Masa itu, yang
namanya perang lawan pun punya senjata, jadi mereka nggak
berani mencari.”32
       SP selamat. Dengan tubuh yang luka-luka, ia berlari
seorang diri di dalam hutan, menuju ke Truseb. Setiba di
sana, ia mendapat pertolongan dari warga. SP menceritakan
apa yang baru saja dialaminya itu. Ia tak bisa memastikan
siapa pelaku yang menembaknya itu. Menurutnya yang pasti
mereka itu bukan GAM.
       Di Trusep, SP mencari tahu keberadaan adik angkatnya.
Setelah ditunggu-tunggu, sang adik tak muncul, juga tak
ada kabar tentang dirinya. Satu pekan berada di Trusep,
SP memutuskan untuk melihat ke Pepedang. SP ditemani
beberapa warga Trusep lainnya. Setiba di Pepedang, mereka
32_Wawancara SP, bukan nama sebenarnya, korban selamat peristiwa Pepedang

                                     |167|
FAKTA BICARA

menemukan mayat-mayat bergeletakan. Jumlahnya puluhan,
SP menyebut di atas 20 orang.
      Bau busuk menyengat hidung, kondisinya sangat
memprihatinkan. Mayat-mayat itu, ada yang digigit anjing
dan biawak. Wajah dan perut jasad itu sudah menggembung,
ada yang kepala terpisah dari badan. Hampir semua tak lagi
menggunakan pakaian, hanya celana dalam. SP tak mengenali
yang mana jasad adik sepupunya. Ia yakin, di antara mayat-
mayat itu, termasuk adik sepupunya.
      Setelah bermufakat dengan beberapa warga Trusep
lainnya, mayat-mayat itu dikuburkan, rencananya secara
massal. Mereka kemudian menggali lubang, tapi kemudian
penggalian tak tuntas dikerjakan. Mereka khawatir, kalau-
kalau pelaku datang dan mendapati mereka di tempat itu.
Warga kembali ke Trusep, sedangkan SP menuju ke kampung
untuk memberitahukan perihal yang menimpa adik angkatnya
kepada keluarga.
      Menurut kabar yang di dengar SP, beberapa hari
kemudian, mayat-mayat di Pepedang dievakuasi oleh Palang
Merah Indonesia (PMI) Aceh Tengah.
      Mustawalad, aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) asal
Bener Meriah menyebutkan bahwa kejadian di Pepedang
merupakan pembantaian besar33 yang pernah terjadi di Bener
Meriah pada masa konflik. Namun sayangnya belum ada satu
pihak pun yang menulis secara detail kisah tersebut.
      Lelaki asli Bener Meriah ini mengaku telah
mengupayakan pengumpulan informasi tentang kejadian
Pepedang. Ia mengaku telah pernah bertemu salah seorang
keluarga korban di Takengon yang mengaku kehilangan
empat orang anggota keluarga saat peristiwa Pepedang
terjadi.
      Dari hasil investigasi sementara, Mustawalad
menyebutkan, memang ada banyak sekali korban yang
berjatuhan di Pepedang. Koordinator K2HAU itu baru bisa
memastikan jumlah korban sebanyak 27 oang. Ada yang
dikuburkan secara massal, sebagian lainnya dibawa pulang
33_Wawancara Mustawalad, Koordinator K2HAU

                                  |168|
                            Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

oleh keluarga masing-masing. Korban kebanyakan bersuku
Aceh dan Gayo, ada juga suku Jawa. Menurutnya, Peristiwa
Pepedang memiliki keterkaitan dengan peristiwa-peristiwa
pembantaian lain yang terjadi sebelumnya di Bener Meriah
dan Aceh Tengah. Pepedang merupakan puncaknya.
       Menurut Mustawalad, sebagian korban dicegat dan
dibunuh saat melintasi jalur tersebut, sebagian lainnya
memang dibawa dari tempat lain dan mayatnya dibuang di
tempat itu. Misalnya ia menyebut nama salah seorang korban,
yaitu Keuchik Sabil, warga Weh Tenang Uken. Menurut
informasi yang diterimanya, Keuchik Sabil diculik dari
kampung dan mayatnya ditemukan di Pepedang. Identifikasi
terhadap jasad Keuchik Sabil diketahui dari luka ditubuhnya
yang berbentuk tulisan “Sabil.”
       Nama lain adalah Mak Den. Dalam catatan Kontras,
Mak Den merupakan korban orang hilang, namun ada yang
mengaku bahwa melihat mayat Mak Den ditemukan di
Pepedang. Mak Den adalah Ketua Pemuda Pancasila Aceh
Tengah.
       Informasi tentang kondisi mayat yang cukup
mengerikan juga didapat oleh Mustawalad. Kondisi manyat
sudah rusak karena dimakan biawak. “Ini indikasinya bahwa
memang kejadian itu sudah lama,” kata Mustawalad.34
       Dari pengalaman Mustawalad bertemu dengan
beberapa saksi dan menelesuri informasi mengenai peristwa
Pepedang, pada umumnya keluarga korban mengaku sangat
trauma dengan kejadian itu. Karena memang kondisi mayat-
mayatnya sangat mengerikan, sadis. Harapan keluarga
korban, dalam istilah Gayo disebut dengan ngeh simungeh,
ageh simengeh, yang artinya kira-kita “cukup sudah, jangan
terulang lagi.“
       “Jika berbicara proses hukum, mereka juga ingin ada
kejelasan hukumnya. Tegaknya hukum, kepastian hukum, dan
siapa pelakunya? Kenapa mereka dikorbankan. Tapi walau
bagaimanapun jangan terulang lagi kejadian itu. Bagaimana
ini jangan terulang lagi, pemerintah yang harus menjamin hal
34_Ibid hal.2

                             |169|
FAKTA BICARA

ini. Ngeh genap, cukup sudah.” 35
       Begitu juga dengan SP, ia mengaku tak sanggup
membayangkan jika konflik harus terulang lagi. Apalagi
saat ini ia harus membiaya kebutuhan hidup keluarga dan
pendidikan anaknya. Di masa damai, sebagai korban konflik,
SP mengaku tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah.
Padahal, selain kehilangan keluarga, pada masa konflik ia
juga banyak kehilangan harta benda; dua sepeda motornya
hilang akibat konflik. []




35_Ibid hal.2

                           |170|
                            Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005




        Perang Koboy di Pondok Kresek
                            t
       Tahun 1999, intensitas konflik Aceh semakin memanas,
tak terkecuali kawasan Bener Meriah (dulu masuk Kabupaten
Aceh Tengah). Konflik di sana dikisahkan kembali oleh tokoh
masyarakat setempat, Sutrisno.
       Saat itu, Sutrisno adalah Kepala Desa Pondok Kresek,
Kecamatan Pondok Baru. Belakangan, nama Pondok Kresek
berganti menjadi Sedie Jadi. Sejak tahun 2004, Sutrisno
menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Bener Meriah.
       Sutrisno dan beberapa warga lain di desa itu mulai
gusar saat konflik mendera. Bukan karena perang antara
GAM dan TNI/Polri yang terjadi di mana-mana, tapi ada isu
lain yang mulai merebak. “Kalau orang Jawa lewat ke daerah
Aceh, nanti akan disweeping sama GAM. Bisa dibilang hilang
lah,” kata Sutrisno.
       Selain itu, ia juga mendapat kabar bahwa di beberapa
tempat telah terjadi pengusiran terhadap penduduk di
kampung-kampung yang dihuni suku Jawa. Misalnya, di
Jantho, Kabupaten Aceh Besar, di Samalanga, Kabupaten Aceh
Utara (sekarang Bireuen), di Aceh Timur, dan di beberapa
tempat lainnya yang dihuni oleh warga transmigrasi asal
Jawa.
       Awalnya, Sutrisno tak percaya, hingga kemudian kabar
itu benar-benar dialami langsung oleh salah seorang familinya
di kawasan Bireuen. Di sana, ada beberapa Kepala Keluarga
(KK) suku Jawa yang diusir secara paksa dari kampung

                             |171|
FAKTA BICARA

mereka. Harta benda yang telah diusahakan selama sekian
tahun, dihargai dengan sesuka hati oleh pelaku pengusiran.
“Dan ada juga yang dibunuh,” kata Sutrisno.36
       Kabar yang dulu hanya didengar, kini telah dialami
langsung oleh keluarganya. Keputusan harus dibuat. Tapi,
jika harus pergi, pergi ke mana? Sutrisno memang bersuku
Jawa, tapi ia lahir di Aceh Tengah, pada 27 mei 1967 silam.
Kakeknya dan neneknya sudah menetap di kawasan dataran
tinggi Aceh itu sejak tahun 1937. Keduanya meninggal dan
dikuburkan di Bener Meriah.
       Saat itu, Sutrisno sama sekali tidak tahu di mana
kampung asalnya di Pulau Jawa. Begitu juga dengan sebagian
besar penduduk transmigrasi lainnya. Ketika sudah menjadi
anggota Dewan, Sutrisno mencoba melacak keberadaan
tempat asal dan familinya yang ada di Pulau Jawa. April 2010
lalu, ia berhasil menemukan tempat dan sanak familinya
itu. Satu orang keponakannya kini tinggal bersama di Bener
Meriah.
       Atas dasar pemikiran; jikapun harus pergi, hendak
pergi ke mana, warga Pondok Kresek memutuskan, mereka
tidak akan meninggalkan desa yang telah ditempati selama
puluhan tahun itu. Mereka menyatukan diri, bersepakat,
jika memang ada yang datang dan mengusir, akan dilawan
bersama-sama.
       Kekhawatiran adanya pengusiran paksa terhadap
warga suku Jawa tidak hanya dirasakan oleh penduduk
Pondok Kresek, tapi juga oleh warga suku Jawa yang tinggal di
beberapa desa lain yang keseluruhannya berjumlah 30 persen
dari penduduk yang ada di Bener Meriah dan Aceh Tengah37.
Para tokoh masyarakat dari berbagai desa berkumpul, dan
memutuskan akan bertahan.
       Keputusan sudah dibuat, musuh yang akan dihadapi
pun sudah jelas, dan mereka bersenjata. Lalu, bagaimana cara
melawan jika sewaktu-waktu musuh datang dan mengusir
36_Wawancara Sutrisno, mantan kepala Desa Pondok Kresek, saat ini anggota DPRK
Bener Meriah
37_Ibid hal.1

                                     |172|
                              Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

secara paksa? Tentu dengan senjata pula. Lalu darimana
mendapatkan senjata?
       Khususnya di Pondok Kresek, kebetulan saat itu ada
seorang warga yang sudah memiliki pengalaman tempur
sebagai anggota Operasi Perlawanan Rakyat (OPR) di masa
DI/’TII. Namanya Tg, ia mahir membuat senjata rakitan.
Warga kemudian menyuplai bahan-bahan seadanya kepada
Tg untuk diolah menjadi senjata rakitan. Dari olahan tangan
Tg tersebut, terciptalah beberapa jenis senjata api rakitan.
Pokoknya senjata api, apakah itu bagus atau tidak.
       Salah satu jenis senjata api rakitan yang dibuat saat itu
adalah kecepek. Amunisi senjata ini diolah dari korek api. Di
dalam bagian pelurunya dimasukkan hancuran besi. Dengan
jarak tembakan sekitar 200 meter, kecepek mampu mengenai
semua sasaran yang ada di depannya. Pelurunya menyebar,
hampir mirip senjata modern Shotgun Pump (SP). Kecepek
mampu mematikan lawan dengan jarak maksimal 60 meter.
       Ketika di Pondok Kresek warga mempersiap diri untuk
bertahan, di tempat lain, pembantaian terhadap suku Jawa
benar-benar terjadi. Ju, yang tak lain adalah paman Sutrisno
menjadi salah seorang korban. Tepatnya pada tanggal 6
September tahun 2000, bersama beberapa orang lainnya,
mayat Ju ditemukan di Weh Kanis. Dari informasi yang
diterima Sutrisno, pamannya itu menjadi korban sweping
terhadap warga Jawa yang dilakukan oleh sekelompok
orang. Seminggu setelah meninggal, mayat Ju dibawa dan
dikuburkan di Pondok Kresek.
       “Jadi yang sebelumnya saya dengar bahwa ada sweping
orang jawa, dan bahkan dibunuh, sudah menimpa langsung
keluarga saya. Dengan dasar itu, memperkuat bahwa betul
kita memang mau dihabiskan,” ujarnya.
       Untuk kesekian kalinya, warga dari beberapa desa
mengadakan rembukan di Pondok Kresek, bisa dibilang,
desa ini adalah tempat berkumpulnya warga suku Jawa
khususnya di Aceh Tengah untuk mengadakan rembukan.
Mereka berkoordinasi untuk menyikapi masalah yang

                               |173|
FAKTA BICARA

terjadi. Menurut Sutrisno, ketika pamannya menjadi korban
sweping, pasukan GAM saat itu masih menguasai Kecamatan
Permata dan sekitarnya selama 11 hari penuh. Mereka bebas
menenteng senjata ke sana kemari. Jelas saja hal itu semakin
membuat takut warga Desa Pondok Kresek, karena memang
berbahaya bagi mereka.
        Rasa khawatir bertambah, meski kondisi semakin
tak menentu, namun tak ada aparat keamanan yang patroli
atau ditempatkan di desa. Padahal saat itu, Sutrisno sudah
pernah menghadap ke Bupati Aceh Tengah yang saat itu
dijabat oleh Mustafa Tami, ia meminta agar aparat keamanan
ditempatkan di Pondok Kresek. Namun permintaan itu tak
kunjung ditanggapi.
        Kondisi sudah jelas, warga memang harus
mempertahankan keselamatannya sendiri. Pirin, salah
seorang warga Pondok Kresek mengusulkan kepada Sutrisno
agar warga membuat bunker (lubang pertahanan), di salah
satu sudut desa. Saat itu, usulan tersebut benar-benar tak
diterima akal Sutrisno, karena ia tak pernah membayangkan
akan terjadi perang di desa yang dipimpinnya itu. Bahkan ia
sempat mengganggap Pirin kurang waras.
        Tak berapa lama, bersama istrinya, Pirin berhasil
merampungkan pembangunan bunker sederhana itu. Ada
juga beberapa bunker lain yang dipersiapkan warga.
        Bunker sudah ada, senjata api rakitan juga, tapi senjata
itu butuh peluru. Dengan bahan-bahan seadanya, warga juga
mencoba mempersiapkan peluru. Bagaimanapun caranya,
peluruh harus ada. Beberapa di antaranya didapatkan dari
polisi yang ditukarkan dengan kayu grupel.
        “Entah beli, entah dari mana, kadang kita tukar kayu
grupel dengan Brimob yang datang, kita dapat peluru lima
biji. Jadi kita upayakan hal-hal seperti itu, dengan tujuan,
apabila betul memang kita diserang pakai senjata api, kita
bisa memberi perlawanan, meskipun dengan suara saja.”
        Memasuki tahun 2001 keadaan semakin memanas.
Untuk memudahkan komunikasi, warga juga mengupayakan

                              |174|
                            Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

Handy Talkie (HT). Sejak tahun tahun 2000, pada malam
hari warga tidak lagi tidur di rumah masing-masing. Yang
perempuan berkumpul, yang lelaki berjaga-jaga dalam
beberapa kelompok.
      Untuk kesekian kalinya, Sutrisno kembali meminta
kepada aparat keamanan agar pasukan ditempatkan di desa
mereka. Kepada Kapolsek setempat, ia memohon, paling
tidak pada malam hari ada aparat keamanan yang tinggal di
desa. Tapi menurut Sutrisno, permintaan itu tidak ditanggapi,
aparat keamanan juga takut saat itu.
      Malam, 5 Juni tahun 2011. Seperti malam-malam
sebelumnya dalam beberapa waktu terakhir, warga lelaki
berjaga-jaga di beberapa sudut desa. Ada di pos bawah tak
jauh dari pintu gerbang masuk ke Desa Pondok Kresek. Ada
juga di pos atas, di salah satu ujung desa yang letaknya agak
di ketinggian. Desa ini memang berada di kaki pegunungan,
memasuki desa dari arah pintu gerbang, kita langsung
menemukan jalur menanjak.
      Saat itu, selain warga desa Pondok Kresek, ada juga
warga dari Desa Jumirah yang memilih bermalam di desa
ini. Informasi yang berkembang saat itu, akan segera
terjadi penyerangan. Dari HT yang dimiliki warga Pondok
Kresek, mereka bisa berkomunikasi dengan anggota GAM
yang berada di sekitar desa. Tapi warga Pondok Kresek tak
paham dengan sandi yang digunakan oleh GAM. Dari hasil
analisa semampunya, diketahui bahwa benar akan terjadi
penyerangan. Sasarannya, Sidodadi dan Pondok Gajah, bukan
Pondok Kresek.
      Menurut Sutrisno, saat itu di Pondok Gajah ada
Koramil dengan 12 orang anggota TNI. Atas dasar informasi
yang berkembang saat itu, enam orang anggota TNI Koramil
Pondok Gajah ditempatkan ke Sidodadi. Sedangkan di Pondok
Kresek tidak ada aparat keamanan yang berjaga, hanya warga
yang bersenjata rakitan.
      Informasi lain yang didapati tim penulis, warga yang
berjaga-jaga saat itu bukan karena adanya kabar akan terjadi

                             |175|
FAKTA BICARA

penyerangan, tapi memang karena adanya pengumuman
agar dilaksanakan jaga malam massal di seluruh Kabupaten
Aceh Tengah.
       Sebagai kepala desa, Sutrisno memimpin penjagaan.
Ia berada di pos bawah, dengan senjata api rakitan, HT dan
sepatu PDL. Di pos atas, ada sekitar delapan orang. Mereka
berjaga sambil bakar jagung. Jelang pukul 22.00 WIB, salah
seorang di antara mereka menuju ke arah semak untuk buang
air kecil.
       Saat itulah, ketika menoleh ke arah bukit, 30 meter
dari tempatnya berdiri, ia melihat puluhan orang sedang
berendap-endap. “Ada orang masuk!” kata dia setengah
berbisik kepada rekannya yang lain. “Siapa?” teman yang
lainnya bertanya. Belum sempat pertanyaan terjawab “Dor…!,”
spontan lelaki yang berbisik itu melepaskan tembakan dari
senjata rakitannya.38
       Sutrisno di pos bawah, mendengar letusan itu, spontan
ia berserapah. “Kurang ajar anak-anak itu, main petasan
malam-malam. Belum ada instruksi udah maen itu,” kata dia.
       Ada 10 butir peluru yang dibawa bersamanya. Belum
habis rasa kesalnya, tiba-tiba kembali terdengar suara letusan,
kali ini lebih dahsyat, jumlahnya tak terbilang. Ia yakin suara
itu berasal dari moncong senapan serbu AK-47.
       “Serbuu..!” Sutrisno berteriak. Begitu hendak menuju
ke pos atas, langkahnya terhenti oleh penampakan musuh
yang ternyata sudah begitu dekat, tak jauh dari lokasi pos
bawah.
       Dor..! dor..! dor..! rentetan tembakan senapan otomatis
langsung ditujukan ke arah mereka. Sesekali diselingi
ledakan bom! Sutrisno dan rekan-rekan urung menuju ke pos
atas, mereka bersembunyi di sebuah rumah warga. Dari luar,
tembakan bertubi-tubi menghantam dinding rumah.
       Karena jumlah peluru yang sedikit, warga harus
menghemat peluru. Tembakan baru dilepaskan jika sasaran
sudah jelas. “Dor..!” sesekali balasan tembakan terdengar
dari dalam rumah tempat Sutrisno dan rekan-rekannya
38_Wawancara YA, salah seorang warga yang berjaga di pos atas

                                     |176|
                            Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

bersembunyi. Setelah tembakan sedikit mereda, mereka ke
luar, tujuannya ke tempat lain yang lebih aman.
       Di pos atas, YA dan rekan-rekan memilih mundur. Pos
tersebut tepat berada di samping rumah YA . Di dalam ada
ibu, kakak perempuan dan keponakannya. YA mundur ke
tangga menuju halaman rumah. Rupanya musuh sudah ada
di mana-mana, mereka terkepung. Di bawah berondongan
senjata, sesekali ia melepaskan tembakan balasan.
       Saat itu, YA mengaku sempat menembak salah seorang
musuhnya dari jarak dekat. Ia yakin, tembakan itu mengenai
sasaran. Tepatnya di tempat tak jauh dari tempat pertamakali
ia terkepung, “Saya rasa kenak dia,” kata YA .
       Sebelumnya, rekan YA sempat memperingatkan musuh
tersebut untuk berhenti. YA langsung menembak. Setelah itu,
ia juga mengaku sempat menembak satu orang musuhnya
yang lain, ia yakin, tembakan itu juga mengenai sasaran.
Setiap satu tembakannya dibalas dengan berondongan.
       Listrik padam, tapi suasana terang benderang. Malam
itu purnama. Rentetan tembakan diiringi letusan bom terus
menggema di desa yang berada di kaki bukit itu. YA dan
rekan-rekan berusaha menghidar dari amatan pelaku. Tapi
mereka tidak lari, berendap-endap sambil sesekali membalas
tembakan. Saat itu, pelaku mulai membakar rumah warga
satu persatu, termasuk rumah YA . “Waktu dibakar rumah,
kami masih di sekitar lokasi, sembunyi,” kata Yudi.
       Di pos bawah, Sutrisno dan rekan-rekannya masih
terus menghadapi gempuran musuh. Mereka juga tidak lari
meninggalkan desa, hanya menghindar. Mereka menyelinap
dari balik-balik rumah, tujuannya hendak ke pos atas. Ketika
hendak sampai di pos atas, mereka menemukan salah
seorang warga yang menjadi korban penembakan, namanya
Edy Suyono. Ia menghembuskan nafas terakhir setelah
sebelumnya dievakuasi ke dalam bunker.
       Melihat salah seorang warganya tertembak, Sutrisno
memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan ke pos
atas, tapi menghindar ke sisi lain ujung desa. Setibanya di

                             |177|
FAKTA BICARA

sana, beberapa rumah telah hangus terbakar.
       Sudah satu jam, suara tembakan masih terdengar. Bak
bermain petak umpet, Sutrisno dan rekan-rekan menghidar
dari pantauan pelaku. Ketika mereka tiba di ujung desa sisi
lain, pelaku tiba di pos bawah. Sambil melepaskan tembakan
dan memabakar rumah, mereka berteriak-teriak, dalam
bahasa Aceh dan Gayo. “Kata-katanya kira-kira, Jawa harus
pergi dari sini. Habiskan semua, habiskan!” kata Sutrisno
menceritakan.
       Rumahnya termasuk yang dibakar pelaku. Suara
tembakan baru reda pada pukul 23:30 WIB, atau satu
setengah jam sejak suara tembakan pertama kali meletus.
       Pelaku sudah meninggalkan desa, dari kejauhan, suara
tembakan sesekali terdengar. Sutrisno memperkirakan
jumlah pelaku ratusan orang. Begitu juga dengan YA. Bahkan
ia mendapat informasi bahwa ada 30 orang pasukan inti
pelaku dari Aceh Utara yang ikut penyerangan malam itu.
Mereka memakai loreng. Setiap tiga sampai enam orang
pelaku memiliki satu pucuk senjata.
       Ada juga pasukan jerigen, yang bertugas sebagai
pembakar rumah. Kemudian hari didapatkan informasi
bahwa sebagian pasukan jerigen adalah warga yang menetap
di Pondok Kresek, dan dari desa tetangga yang diajak paksa
oleh pelaku untuk ikut penyerangan dan pembakaran itu.
       Suasana mulai lengang. Api masih membara dari rumah
yang dibakar. Warga mulai berkumpul, mereka menyisir
kampung. Pirin, 60 tahun adalah korban meninggal yang
pertamakali ditemukan. Awalnya, mayat Pirin tidak dikenali,
karena setengah badan bagian atas hangus terbakar. Di
tubuhnya ada luka tembak, kepalanya terbelah oleh tatakan
parang. Anak Pirin menyakini bahwa itu adalah ayahnya.
       Korban lain adalah Edy Suyono, ia terkena tembakan dan
meninggal saat dievakuasi ke dalam bunker. Zen Kaharuddin,
50 tahun, ia meninggal di dalam bunker akibat jantungan.
Sedangkan Marnak, 60 tahun, baru ditemukan abu jasadnya
setelah warga mematikan kobaran api dari salah satu rumah

                            |178|
                            Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

yang dibakar. “Cuma tinggal abunya saja,” kata Sutrisno.
       Korban lain adalah Irma Yuni Prastika, dua tahun. Ia
terkena tembakan dan meninggal dalam perjalanan menuju
rumah sakit. Satu orang terluka, terkena tembakan di kaki
(baca; kesaksian NA). Peristiwa 5 Juli 2001 itu memakan
korban jiwa lima orang, 15 rumah dan balai desa ludes dilalap
api. Aparat keamanan baru tiba di Desa Pondok Kresek pada
pukul 00:30 WIB.
       “Mareka baru datang, untuk apa lagi, sudah ada tidak
ada lagi penyerang. Orang kita sudah beberapa orang jadi
korban,” kata Sutrisno. Ia juga menduga beberapa pelaku turut
menjadi korban saat perang malam itu. Ketika penyerangan
selesai, warga menemukan banyak jejak darah yang diyakini
milik pelaku. Di tempat kejadian, pelaku juga meninggalkan
sepatu, parang, dan tentu saja selonsong peluru dari berbagai
jenis senjata; AK-47, Double Loop, Shotgun, dan GLM. Saat
dikumpulkan, jumlahnya mencapai satu ember.
       YA menduga korban dari pihak musuh mencapai 13
orang. “Menurut informasi ada 13 orang mereka yang kena.
Setelah beberapa hari kejadian, ada banyak tentara yang
dikirim. Ada juga yang dari mereka (pelaku) yang kita pegang,
dia mengaku, ada sekitar 13 orang mereka yang kena. Yang
jelas di mata saya waktu itu dua orang.”
       Ia juga menyebutkan dua nama anggota GAM yang
terlibat penyerangan malam itu, yang kemudian menyerahkan
diri di Buntul.
       Pagi hari, kabar telah terjadinya perang selama satu
setengah pada malam itu dengan cepat menyebar ke desa-
desa lain. Warga dari berbagai desa kemudian berbondong-
bondong menuju kampung duka itu, termasuk Komandan
Kodim setempat. Hari itu, dalam suasana duka, warga
tetap memilih untuk bertahan di desa. Mereka berkumpul
di mesjid. Sore hari, yang lelaki melakukan patroli, dan saat
malam tiba jaga malam seperti sebelum penyerangan itu
tetap dilakukan.
       Sebulan lamanya warga mengungsi di mesjid. Mereka

                             |179|
FAKTA BICARA

sempat menerima sejumlah bantuan dari Bupati Aceh
Tengah dan dari warga Budha yang ada di kabupaten ini.
Setelah itu, warga kembali ke rumahnya masing-masing. Bagi
yang rumahnya dibakar, mereka menumpang pada sanak
famili. Pondok Kresek hanya pernah diserang sekali. Usai
penyerangan itu, jika ada orang yang mencurigakan, menurut
Sutrisno, pihaknya segera mengamankan orang tersebut.
       Pondok Kresek telah nyata diserang. Pelakunya
menggunakan bahasa Gayo dan Aceh. Untung saja peristiwa
penyerangan kampungnya itu tidak menyebabkan perang
saudara, atau perang antara suku-suku yang ada di Aceh
Tengah. Sutrisno masih ingat benar, salah seorang yang sangat
berjasa menghindari terjadinya perang saudara tersebut
adalah Kopral Nawawi, anggota TNI 142.
       Kopral Nawawi lah yang berupaya menghubungkan
para tokoh masyarakat dari suku Jawa, Gayo dan Aceh untuk
mengadakan pertemuan membicarakan kelanjutan masalah
yang terjadi saat itu. Jika dibiarkan, kondisi akan semakin
memburuk; orang Jawa tidak berani ke kampung Gayo, dan
begitu juga sebaliknya. Pada tanggal 9 Juni 2001, pertemuan
diadakan di Pondok Baru. “Ada juga sebagian masyarakat kita
yang dari kelurga korban yang sudah tak terkontrol,” kata
Sutrisno.
       Bagi Sutrisno, untung ada saja ada pertemuan itu,
jika tidak perang saudara secara terangan-terangan bakal
meledak di Aceh Tengah. Kalau pun memang terjadi beberapa
pertentangan, hal itu bukan secara keseluruhan, artinya
musuh yang dihadapi saat itu sudah jelas dari pihak mana.
Tidak semua orang Aceh atau Gayo dianggap musuh, dan
juga sebaliknya tidak semua orang Jawa diaggap musuh, bisa
dipilah-pilah.
       Perang terus berlanjut di beberapa tempat. Sutrisno
mengaku tetap ikut perang, tapi ia juga aktif mengikuti
pertemuan-pertemuan         dalam    rangka     menyamakan
pandangan antar beberapa suku. “Artinya, saya juga tidak
mau mati konyol.”39 Setelah dilakukan sejumlah perundingan,
39_Loc.cit hal.1

                            |180|
                            Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

jelaslah siapa musuh yang dihadapi, yaitu GAM.
       Waktu itu, Sutrisno sudah dengan sikap yang tegas,
pro kepada NKRI, perlawanan yang mereka berikan ada
bukti bahwa mereka memihak kepada merah putih. Mereka
berlindungya kepada TNI-Polri. Ia juga bergabung bersama
Pembela Tanah Air (PETA),pernah menjabat sebagai wakil
ketua.
       Baru saja usai dilakukannya pertemuan, kejadian
mengerikan lainnya terlanjur terjadi. Di kawasan Pepedang
telah terjadi pembantaian besar-besaran terhadap
masyarakat. Sutrisno tahu kabar itu, menurutnya ada 60 orang
yang tewas. Pihaknya termasuk yang ikut turun melakukan
evakuasi terhadap korban. 60 orang itu bercampur; suku
Gayo, Aceh dan termasuk Jawa.
       Pertemuan lainnya pernah diikuti Sutrisno adalah
adalah di Camp, sebuah tempat yang berada di Nisam.
Pertemuan itu diadakan saat masa CoHA, dihadiri oleh tokoh
masyarakat, ulama. Ada juga GAM yang hadir. Saat undangan
pertemuan pertama, Sutrisno tak berani hadir. Ia baru
datang pada pertemuan yang kedua. Sutrisno hadir dengan
menyamar sebagai wartawan, membawa kamera dan sempat
memotret beberapa di antara mereka.
       Sebagai seorang kepala desa saat itu, Sutrisno terus
mengupayakan berbagai hal untuk warganya. Tak lama usai
penyerangan dan pembakaran rumah warga, ia langsung
menemui bupati, meminta agar disediakan bantuan rumah.
Permintaan itu ditanggapi, tapi hanya untuk 10 rumah saja,
kurang dari jumlah total rumah yang dibakar. Satu rumah
dijatahkan Rp7 juta.
       Dengan dana 10 rumah itu, warga bersama-sama
bekerja, memotong kayu di hutan untuk bahan pembangunan
rumah. Hasilnya, dari jatah 10 yang tersedia, mereka berhasil
mendirikan 13 unit rumah. Tahap kedua, pemerintah
setempat kembali memberikan bantuan rumah, untuk tiga
unit. Jumlah itu kemudian disiasati hingga seluruh rumah
yang terbakar dan rusak bisa diperbaiki. Keseluruhan yang

                             |181|
FAKTA BICARA

dibangun mencapai 20 rumah.
       Sejak tahun 2004, Sutrisno menjadi anggota DPRK
Bener Meriah. Jabatan Kepala Desa Pondok Kresek yang
sudah berganti nama menjadi Desa Sedie Jadi dipegang
oleh Ali Udin. Saat ini, Desa Sedie Jadi dihuni oleh 130 (KK),
hampir semua berprofesi sebagai petani.
       Bagi Ali Udin, sebagai daerah yang pernah mengalami
masa konflik yang parah, pemerintah masih kurang
perhatiannya terhadap desa tersebut. Memang, selama ini
keluarga korban telah pernah menerima dana diyat, tapi
menurutnya itu saja tidak cukup jika dibanding apa yang
dialami pada masa konflik.
       Di sisi lain, ia sangat mensyukuri perdamaian yang ada
sekarang ini. Warga kini dapat leluasa mencari rezeki. Tak ada
lagi dendam yang dipendam terkait peristiwa 5 Juni tersebut.
“Pagi kita kebun, sore pulang. Ya begitu saja sudah cukup.”40
       Jikapun berbicara keadilan terkait apa yang telah
dialami warga Desa Sedie Jadie, menurut Ali Udin, yang paling
harus diperhatikan adalah keadilan di bidang ekonomi, hal itu
sudah cukup adil. Pemerintah harus memperhatikan kondisi
perekonomian warga. Nah, inilah yang dalam pandangannya
dikatakan belum ada. Keadilan terkait ekonomi oleh
pemerintah, diberi nilai nol olehnya.
       Hal serupa juga disampaikan oleh YA, yang ayah dan
keponakannya meninggal akibat konflik. Bagi dia, tak mungkin
jika harus menuntut keadilan secara hukum. Bagi dia, konflik
tetap berakibat buruk bagi masyarakat. Jika masa lalu itu
kemudian diungkit lagi sekarang, hal itu dikhawatirkan akan
menimbulkan konflik lain lagi di dalam masyarakat. Sehari-
hari YA saat ini bekerja di kebun; kopi dan berbagai jenis
tanaman sayuran lainnya.
       “Jadi kalau mau tuntut pelaku enggak mungkin,
bagaimana kita tuntut begitu banyak, Siapa yang akan kita
tuntut. Apa mungkin semua GAM itu akan diadili, kan enggak
mungkin kalau satu persatu. Jadi keadilannya, bagaimana kita

40_Loc.Cit hal. 4

                             |182|
                            Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

ini yang jadi korban ya diperhatikan lah oleh pemerintah.”41
       Dalam pandangan YA, perhatian pemerintah
terhadap korban konflik saat ini masih kurang. Yang lebih
menyakitkannya lagi, kebanyakan yang diperhatikan atau
yang mendapat bantuan selama ini adalah orang-orang
yang bukan korban konflik. Misalnya, ia menyebut di daerah
Cemparam Jaya (baca; peristiwa Kanis Gonggong), di sana
ada warga yang bukan korban konflik namun mendapat
rumah sebanyak dua unit. Sementara rumah YA dan keluarga
yang dibakar 5 Juni 2001, masih seadanya. Janji pemerintah
untuk dibuatkan rumah permanen hingga saat ini belum
terealisasi.
       Untuk mengenang peristiwa 5 Juni, warga membangun
tugu peringatan, letaknya tak jauh dari pos atas ketika
peristiwa itu terjadi. Di tugu itu, tercantum nama-nama
korban, dan nama Sutrisno di bagian belakangnya. Tugu ini
dibangun atas inisiatif warga sendiri, dan biayanya juga dari
warga. Semuanya untuk mengenang mereka yang membela
desa, tanah lahir. []




41_Loc.cit hal.4

                             |183|
FAKTA BICARA




                 Box: Kesaksian NA
                            t
      NA sempat berhadap muka dengan pelaku, ketika
terjadi penyerangan ke Desa Pondok Kresek pada 5 Juni
2001. Malam itu, ia berada di dalam rumah bersama anak
perempuan dan cucunya, Irma Yuni Prastika, dua tahun. Tepat
di sebelah rumah, beberapa lelaki lainnya berjaga, lengkap
senjata rakitan.
      “Dor..!” suara tembakan pertama dari senjata rakitan
terdengar. Hanya berselang detik, berondongan AK-47
menambah kekagetan NA. Seorang diri di kamarnya, ia segera
merebahkan diri ke lantai, takut-takut rentetan peluru itu
mengenainya. Tapi, belum sempat ia tiarap, sebutir peluru
mengenai kaki kirinya.
      Di kamar lain, Irma bersama ibunya. Dalam berondongan
peluru yang ternyata diarahkan ke rumah berkontruksi papan
itu mereka berlari menuju ke kamar NA. Naas, sebutir peluru
keburu mengenai kepala Irma yang saat itu berada dalam
pelukan ibunya. “Aduh mak, anakku kenak!”
      Mendengar tembakan itu, Pirin, 60 tahun berlari
menuju ke rumah. Belum sempat tiba di tempat tujuan, ia
dihadang pelaku. “Angkat tangan!” teriak pelaku. Lalu, dor..!
peluru bersarang di dada kakek tua itu. Pelaku kemudian
membacok kepalanya, dan melemparkan tubuh Pirin ke
dalam kobaran api dari rumah yang dibakar pelaku.
      Di dalam rumah, NA terduduk di lantai. Kakinya tak
lagi berasa, darah berceceran. Sedangkan Irma terkulai
dalam pelukan ibunya. Pelaku datang, mereka memecahkan

                            |184|
                            Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

kaca jendela, lalu masuk ke rumah. Jumlahnya empat orang,
menenteng senjata, mukanya tertutup sebu. Mereka pakai
baju biasa. Yang lain tetap di luar rumah.
       Di hadapan NA, pelaku marah-marah, dalam bahasa
Gayo. “Kenapa tak buka pintu!” bentak pelaku. NA hanya
terduduk diam. Sekitar 10 menit berada di dalam rumah,
NA dan yang lain dipaksa ke luar. Pasukan jerigen mendekat,
berliter-liter minyak tanah disiram, api disulut, dan sekejap
saja api membumbung tinggi.
       Usai perang selama lebih satu jam, pelaku pergi. Dalam
keadaan kaki terluka, NA, anak, cucunya yang bersimbah
darah, dan beberapa tetangga lain menuju ke kebun yang
berada tak jauh di belakang rumah. Jalurnya menanjak, NA
dibopong. Mereka bersembunyi di kebun kopi selama satu
jam.
       Setelah dirasa suasana mulai aman, NA dan yang lain
menuju ke masjid desa, berkumpul bersama warga yang lain.
Malam itu juga, ia dan cucunya yang terkena tembakan dibawa
lari ke rumah sakit di Pondok Baru. Tapi dalam perjalanan,
cucu kesayangannya itu meninggal dunia.
       Pihak Rumah Sakit di Pondok Baru tak mampu
menangani kondisi NA, pagi hari ia dilarikan ke rumah sakit
di Takengon. Empat hari kemudian, karena kondisinya tak
kunjung membaik, NA dibawa ke Rumah Sakit Adam Malik,
Medan.
       Sampai di Medan, 10 hari kemudian baru dioperasi.
“Waktu itu mereka (petugas di rumah sakit) tanya KTP terus,
sedangkan saya tidak punya lagi KTP karena sudah terbakar
di rumah. Rumah saya dibakar yang ditanyak kok KTP aja,”
kata NA mengungkap kekesalannya saat itu. 42
       Semua biaya operasi di Medan ditanggung sendiri oleh
keluarganya.
       Kaki NA terpaksa diamputasi, dari tumit hingga ke
bawah. Meski begitu, luka tersebut belum sepenuhnya
sembuh. “Belum baik, enggak percaya tengok,” ia membuka
sepatu dan memperlihatkan luka yang belum sembuh
42_Wawancara NA

                             |185|
FAKTA BICARA

itu. Sehari-hari NA memakai sepatu, yang di dalamnya
dimasukkan kain. Oleh sebuah lembaga yang ia tak ingat lagi
namanya, NA pernah dijanjikan akan diberikan kaki palsu,
tap hingga saat ini janji itu tak kunjung ditunaikan.
       Beberapa pihak lain juga telah pernah mendatangi NA.
Mereka tanya ini, tanya itu, ambil foto, tapi tak ada apapun
yang diterima yang diterima hingga sekarang. Bantuan
yang pernah diterima hanya dana diyat. Karena almarhum
suaminya memiliki dua orang istiri jadi bantuan yang diterima
itu dibagi dua. Tiga kali, masing-masing Rp3 juta, dibagi dua.
Ia tak ingat lagi kapan bantuan itu diterima.
       Dibekas rumah yang dibakar, kini telah dibangun rumah
lain, bentuknya tak lebih bagus dari rumah awalnya. rumah
bantuan yang dibangun hanya bagian depan saja, sedangkan
bagian dapur dibangun atas biaya sendiri.
       “Pinginnya, ya opo, paling pangan pingine, ekonomi,”
kata NA mengungkapkan keinginannya terkait peristiwa
yang dialami 2001 lalu itu.
       Masih dendam tidak? “Ya kalau anu ya masih,” ucapnya
tertawa sambil mendekap cucunya yang lain, berumur empat
tahun. Saat ini, sehari-hari, NA berkebun; kopi dan tanaman
sayuran lainnya. Untuk pergi ke kebun, ia harus memakai
tongkat.[]




                             |186|
                             Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005




              Tragedi Jamboe Keupok
                             t
       ”Siapa yang lari ke gunung berarti GAM.” Pada medio
tahun 2003, pernyataan itu sering dilontarkan oleh anggota
Tentara Nasional Indonesia (TNI) setiap kali mereka
melakukan operasi atau sekedar patroli ke Desa Jambo
Keupok, Kecamatan Bakongan, Aceh Selatan.
       Bagi penduduk setempat, kata-kata itu menjadi
semacam ancaman yang mengkhawatirkan, sekaligus
pernyataan yang melegakan. Khawatir, karena siapa yang
lari ke hutan berarti GAM (Gerakan Aceh Merdeka), namun
sedikit melegakan, jika tak ingin dituduh sebagai GAM, maka
jangan lari ke hutan. Tetap di kampung.
       Karena itu, ketika Jumat malam tanggal 16 Mei 2003,
dari kejauhan terdengar rentetan salak senjata sejak pukul
22:00 WIB hingga beberapa jam lamanya, warga tak menaruh
firasat apa-apa. Mereka berdiam diri di rumah, tak perduli
sebab musabab rentetan senjata itu.
       Warga juga tak akan menyangka, jika keesokan harinya
akan menjadi saat yang paling memilukan dalam hidup. 16
orang meninggal, 12 di antaranya dibakar hidup-hidup, tiga
rumah hangus. “Sembilan orang termasuk famili saya,” kata
SB, 25 tahun, salah seorang keluarga korban yang ditemui di
Saree School, Aceh Besar. Saat itu SB sedang mengikuti training
penulisan bagi korban konflik Aceh. SB dan sepupunya, N, 29
tahun, mewakili korban dari Jamboe Keupok, Aceh Selatan.
       Desa Jamboe Keupok berada 12 kilometer dari Ibu Kota
Kecamatan Bakongan. Letaknya di ujung perkampungan,

                              |187|
FAKTA BICARA

Setelah desa ini, yang ditemui hanya areal pegunungan.
Dengan luas dua kilometer persegi, Jamboe Keupok memiliki
empat dusun, Keude Tuha, Hilir, Seneubok Pareh, dan Dusun
Tengah.
       SB menceritakan kisah pilu yang menimpa keluarganya
itu. SB memang tak mengalami langsung peristiwa tersebut,
namun semua yang diceritakan SB dibenarkan oleh N.
       Selain orang tua, N juga kehilangan suami tercinta.
Ia melihat langsung peristiwa itu. N tak mampu untuk
menceritakan kembali tragedi. Setiap kali mengingat, air
matanya berderai tak tertahan.
       Ceritanya, pagi hari, Sabtu, tanggal tanggal 17 Mei
2003, atau dua hari sebelum Aceh ditetapkan sebagai daerah
Darurat Militer (DM). Seperti hari-hari sebelumnya, saat itu,
warga bersiap mengawali aktivitas. Ayah SB sudah tiba di
sebuah warung kopi yang tak jauh dari rumah. Ia membawa
serta kitab suci Al Quran. Rencananya, bersama beberapa
rekan yang lain, usai menikmati kopi ia akan menuju ke
tempat pengajian.
       Jelang pukul 07.30 WIB. Rencana ayah SB untuk
mengikuti pengajian terpaksa urung dilaksanakan. Pasalnya,
anggota TNI sudah berada di setiap sudut desa. “Sebenarnya
mereka sudah masuk sejak pukul 06.00 WIB,” kata SB. Namun
tidak ada pergerakan apa-apa hingga menjelang pukul 07:30
WIB. “Mereka datang menggunakan tiga reo, TNI Parako.”
       Saat itu, entah kapan dan dari mana munculnya, tiba-
tiba saja puluhan anggota TNI sudah berada di setiap rumah-
rumah penduduk. Mereka berjaga, di bagian depan dan
belakang. Warga tak bisa berkutik. Termasuk Ayah SB dan
beberapa rekannya yang lain. “Hanya bisa duduk diam di
tempat,” kata SB.
       Sesaat kemudian, terdengar suara deru mobil memasuki
dusun. ”Seperti mobil pelontar,” kata SB. Bersamaan dengan
suara deru mobil tersebut, pelaku yang sudah bersiap di
setiap rumah penduduk mulai bergerak. Mereka masuk ke
dalam rumah, memeriksa isi rumah, dan memaksa keluar

                            |188|
                              Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

setiap orang yang berada di dalam.
       Lelaki, perempuan, tua, muda, semua digiring ke
luar, lalu dikumpulkan di sebuah tempat. Kelompok laki-
laki dipisah dari kaum perempuan dan anak-anak. Mereka
ditempatkan di depan sebuah rumah berkontruksi papan.
Lalu, tanpa pandang bulu, para lelaki dipukuli habis-
habisan.
       Tak tahan melihat suami mereka disiksa, beberapa
perempuan berteriak histeris. Salah seorang perempuan
yang suaminya ikut disiksa hari itu nekat untuk menolong.
Bersama dengan seorang anaknya, ia nekat menerobos
kawalan pelaku saat melihat sang suami terjerambab ke tanah
akibat dipukuli. Ia berusaha menarik suaminya, menjerit dan
meronta sekuat tenaga.
       ”Dor..,” sebutir peluru bersarang di kakinya. Ia tak bisa
berkutik lagi. Pelaku menyeretnya kembali ke kumpulan
perempuan. Bersama para perempuan lainnya, ia dimasukkan
ke dalam sebuah rumah. Di luar, penyiksaan terhadap suami
mereka terus berlanjut.
       Dari dalam rumah, salah seorang perempuan mencoba
mencuri pandang. Ia menyaksikan para pelaku memukuli
kelompok lelaki yang berada di luar. Saat itu, tiba-tiba melintas
salah seorang penduduk lain menggunakan sepeda motor.
Pelaku langsung melepaskan tembakan, tepat di kepala lelaki
naas tersebut.
       Melihat kejadian itu, spontan saja perempuan yang
mengintip dari dalam rumah menjerit histeris. Mendengar
jeritan itu, pelaku berang, mereka kemudian melepaskan
tembakan ke arah rumah. Beruntung tidak ada yang kena.
Lalu para perempuan itu diperintahkan ke luar. Di antara
mereka, terdapat seorang lelaki yang tak lain ada suami N.
Saat pelaku memeriksa ke dalam rumah ketika pertama
datang, ia berhasil bersembunyi. Namun karena merasa takut
saat pelaku memberondong rumah tersebut, ia memutuskan
ikut ke luar bersama para perempuan.
       “Padahal kalau di dalam rumah saja mereka (pelaku)

                               |189|
FAKTA BICARA

tidak tahu. Sampai di luar dia dikumpulkan bersama lelaki
lainnya,” kata SB.
       Setiba di luar, perempuan dan anak-anak kemudian
digiring ke dalam rumah sekolah yang tak jauh dari lokasi
awal. Bagi mereka, hari itu, waktu seolah berjalan lambat. Di
bawah rentetan suara senjata yang tak henti-henti, mereka
terus saja merapal segala macam doa, berharap kengerian itu
segera berakhir.
       Dikurung di dalam gedung sekolah, para perempuan
itu tak bisa berbuat apa-apa. Mereka tak tahu lagi apa yang
terjadi pada suami dan sanak saudara lelaki yang masih
dalam pengawasan para pelaku. Yang terdengar hanya suara
rintih dan rentetan tembakan.
       Tak berapa lama kemudian, 12 orang lelaki tersebut
dimasukkan ke dalam rumah yang berada dekat dengan
lokasi kejadian. Sama seperti para perempuan tadi, mereka
dikurung dari luar. “Lalu rumah itu dibakar,” kata SB.

                                 ***
      Suasana mulai tenang, tidak ada lagi suara rintihan
dan rentetan senjata. Pelaku sudah meninggalkan lokasi,
dan kobaran api dari rumah tempat 12 orang lelaki itu
dikurung mulai padam. Bahu membahu, para perempuan
yang dikurung di dalam gedung sekolah mencari cara untuk
keluar, mereka berhasil.
      Suasana masih mencekam, darah penyiksaan
berceceran. Isak tangis saling menyahut. Awalnya mereka
bingung hendak ke mana, setelah bermusyarah, mereka
sepakat menuju ke sungai yang tak jauh dari lokasi.
      Dalam perjalanan, ketika rombongan perempuan dan
beberapa orang anak-anak itu melewati sebuah rumah yang
sudah terbakar, salah seorang perempuan melihat tumpukan
hitam di antara sisa-sisa rumah yang terbakar. Ia mendekat,
dan sontak saja ia berkata “Nyoe pat ureng nyo mandum
(Mereka di sini semua).”
      “Dari 12 orang itu, tidak ada satupun yang bisa ditanda

                            |190|
                              Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

wajahnya,” kata SB. Lima orang di antara korban tersebut
berumur 18 hingga 20 tahun. Salah seorangnya Usman, 18
tahun, yang tak lain sepupu SB.
       N mendekat ke tempat tumpukan mayat. Ia memeriksa
satu persatu tubuh-tubuh yang terbakar itu. Ada sesosok
manyat yang bagian kakinya tak habis terbakar. Dari tanda
kuku, N meyakini, sosok mayat tersebut adalah suaminya
tercinta.
       Kabar tentang kejadian itu langsung tersiar ke desa lain.
16 orang meninggal, satu luka tembak, tak ada lagi lelaki di
desa Jamboe Keupok. Mengetahui kabar itu, beberapa warga
dari desa tetangga langsung mendatangi tempat kejadian,
hari itu juga.
       Mayat-mayat diangkat dari puing-puing rumah,
dimandikan dan dikuburkan di satu tempat. “Manyat tidak
bisa diluruskan lagi. Bagaimana bentuk saat meninggal,
begitulah dikuburkan,” kata SB. Warga trauma, tak berani lagi
tinggal di desa. Mereka memilih untuk mengungsi ke sebuah
masjid di desa tetangga.
       Menurut informasi yang diketahui SB, penyerangan
terhadap Desa jamboe Keupok terjadi akibat informasi
yang diberikan seorang cuak (informan) kepada TNI. Ia
memberitahu bahwa di Desa Jamboe Keupok, terdapat
banyak orang GAM. Hanya 15 orang dari total penduduk yang
tidak terlibat GAM.
       Sebelum tahun 2001, menurut SB, di desanya memang
banyak anggota GAM. Bahkan, mereka pernah menjadikan
Jamboe Keupok sebagai tempat latihan militer. Tidak hanya
bagi anggota GAM, latihan itu juga diperuntukkan bagi anak-
anak di desa tersebut. Lelaki dan perempuan, termasuk yang
masih bersekolah. Bagi yang tidak bersedia ikut latihan, akan
dianggap tidak setuju dengan perjuangan.
       Saat itu, usai bangun tidur pagi, SB dan beberapa teman
seusianya yang lain diperintahkan untuk latihan fisik seperti
lari, melompat, dan merayap. Tidak ada latihan menembak.
“Setelah latihan baru ke sekolah. Memang kelihatannya

                               |191|
FAKTA BICARA

mereka tidak mengutamakam pendidikan. Seharusnya yang
anak sekolah kan jangan diganggu,” kata SB seolah kesal.
       Latihan tersebut tidak hanya mengganggu sekolah para
pelajar di Jamboe Keupok, tapi juga keselamatan mereka. Di
desa itu dan desa-desa sekitar lainnya, TNI sering melakukan
razia. Mereka melakukan pemeriksaan badan terhadap siapa
saja yang lewat. Termasuk kepada anak sekolah.
       “Mereka periksa siku kami, kalau sikunya luka berarti
ikut latihan. Kami anak sekolah yang ikut latihan luka semua
sikunya, kami semua kena sama TNI,” kata SB.
       Ia juga menyebutkan, jika pada masa itu ada banyak
orang GAM yang menenteng-nenteng senjata di desa. Ada
juga mesin bubut untuk merakit senjata. “Dari beberapa
kecamatan, semua (GAM) berkumpul di desa kami.”
       Sebelum peritiwa Jamboe Keupok, aparat memang
sering masuk ke desa. “Yang paling sering Brimob,” kata SB.
Setiap kali datang, mereka selalu mengambil paksa harta
penduduk, seperti televisi, kulkas, hingga sepeda motor.
Sebelum kejadian itu, kontak tembak antara aparat dengan
GAM memang sering terjadi. Bukan di Desa Jamboe Keupok,
tapi di sekitar pegunungan yang jauh dari desa.
       Namun, 16 orang yang menjadi korban itu bukanlah
GAM, SB menyakini itu. Saat itu menurutnya GAM tidak lagi
menetap di kampung. Hanya sesekali melintas. “Mereka tidak
lagi di desa sejak tahun 2001. Mereka sudah ke hutan. Setelah
kejadian itu GAM tidak pernah lagi ke kampung, mereka tidak
berani. Dan orang kampung pun sudah marah, jangan sampai
gara-gara mereka ada di kampung, datang lagi tentara, kami
lagi yang jadi korban.”
       Pada tahun 2001, SB baru saja menyelesaikan
pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Orang tuanya
kemudian memutuskan untuk melanjutkan pendidikan SB ke
sebuah dayah terpadu yang berjarak 12 kilometer dari desa.
       Ketika peristiwa tragis yang merenggut nyawa sembilan
orang familinya, SB baru lima hari tiba di dayah. “Kamu balik
saja ke pasantren,” kata SB mengenang saat-saat terakhir

                            |192|
                            Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

bersama ayahnya.
      Di dayah, hari itu, usai menjalankan tugas sebagai
pengawas, ia beristirahat di sebuah bilik. SB tertidur lelap.
      Tiba-tiba, SB tersentak. Ia baru saja bermimpi buruk
tentang kampung dan keluarganya. Buru-buru ia keluar
dari bilik. Belum habis rasa penasaran karena mimpi buruk
yang baru saja dialami, rasa penasaran SB bertambah akibat
tingkah teman-temannya.
      Semua menatap SB dengan mimik iba. Ia makin
terheran. “Ada apa?” SB bertanya pada salah seorang teman.
“Tak ada apa-apa,” sang teman menjawab sambil berlalu.
Pimpinan dayah kemudian memanggil SB untuk menghadap.
Ia menceritakan apa yang telah berlaku di Desa.
      Rasa sedih dan amarah spontan berkecamuk.“Seperti
apa mimpi saya, seperti itulah kejadiannya,” kata SB. Ia
langsung minta pulang ke desa, tapi pimpinan dayah tidak
mengizinkan, kondisi saat itu memang tidak memungkinkan.
Tanpa bisa melihat langsung lokasi kejadian atau mengunjungi
tempat pengungsian, SB harus menerima kenyataan pahit
itu.
      Waktu berjalan, hingga satu bulan lamanya. Warga masih
bertahan di tempat pengusian. Setelah dikira memungkinkan,
45 hari setelah kejadian, warga memutuskan untuk kembali
ke desa. Tapi SB masih belum diizinkan pulang.
      Hingga kemudian, setelah hampir dua bulan, dari
seorang utusan yang dikirim ke dayah, SB mendapat pesan,
ibunya meminta agar ia segera pulang. “Langsung saya
pulang,” kata SB.
      Setiba di desa, rasa sedih beserta amarah kembali
memuncak. Orang-orang menatap SB dengan wajah iba.
Suasana haru menyelimuti kepulangan SB. Ada banyak orang
yang melayat ke rumahnya. Maklum saja, Sembilan orang
korban tragedi Jamboe Keupok adalah keluarga SB.
      Setelah dua hari di kampung, SB lalu mengajak
beberapa orang warga untuk mengadakan khanduri bagi
para almarhum sekaligus pemasangan batu nisan di kuburan.

                             |193|
FAKTA BICARA

Warga yang umumnya perempuan itu sepakat. Usulan itu
juga mendapat sambutan dari petua desa.
      “Hari itu kami mencari batu ke sungai, tidak jauh dari
desa. Besok paginya, kami undang pimpinan pasantren untuk
doa bersama.”
      Kini, hampir delapan tahun telah berlalu. Bagi SB,
peristiwa itu terlalu pahit untuk dilupakan. Tak hanya dalam
ingatan, cerita mengenai tragedi Jamboe Keupok dan berbagai
peristiwa lain di masa konflik ditorehkannya dalam catatan
hariannya (diary). “Ketika masa konflik, ada 27 orang warga
(Jamboe Keupok) yang meninggal,” ucapa SB membeberkan
salah satu isi catatan hariannya.
      Khusus peristiwa Jamboe Keupok, untuk mengenang
para almarhum, setiap tahunnya warga mengadakan
peringatan ala kadar dengan cara doa bersama. Acara
dipusatkan di makam tempat 16 orang korban dikubur,
Letaknya di tempat pekuburan umum desa, 500 meter dari
rumah SB, atau 50 meter dari rumah tempat korban dibakar.
      Awalnya, tempat pemakaman korban dibangun
seadanya. Hingga pada tahun 2007, dari hasil sumbangan
warga dan bantuan lembaga Kontras Aceh, warga membangun
pagar besi yang mengelilingi tempat 16 orang korban tragedi
Jamboe Keupok disemayamkan.
      Selain itu, sebagai bentuk solidaritas, SB juga
menggerakkan warga untuk membentuk komunitas yang
disebut sebagai Perkumpulan Korban Konflik Jamboe
Keupok. Warga juga mempercayakan SB untuk menjadi
ketua. Komunitas ini murni inisiatif warga sendiri, khususnya
keluarga korban.
      ”Ada orang GAM waktu itu mau jadi ketua, tidak kami
izinkan. Kami tidak mau disangkut-sangkut pautkan dengan
lembaga lain,” kata SB.
      Sebagai keluarga korban konflik, SB mengaku pernah
mendapatkan dana diyat dari Badan Reintegrasi Aceh (BRA).
Menurutnya ada 30 orang warga Jamboe Keupok yang masuk
dalam daftar penerima diyat. 27 orang warga biasa, dan tiga

                            |194|
                            Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

lainnya adalah GAM. SB menerima dua kali, tahun 2007 dan
2008, masing-masing sebanyak Rp3 juta.
      Begitu pula dengan tiga rumah yang dibakar, semuanya
sudah dibangun, termasuk rumah kepala desa, sekretaris
desa, dan ketua pemuda. Selain dana diyat, tak pernah ada
bantuan lain yang diterima SB. Padahal menurutnya, telah
beberapa kali dirinya dan beberapa warga lain didata oleh
pihak-pihak tertentu dengan iming-iming akan mendapat
bantuan.
      Suatu ketika, Kepala Desa Jamboe Keupok kedatangan
tamu. Mereka menanyakan berbagai hal tentang peristiwa
yang dialami warga pada masa konflik. Usai meminta segala
macam data dan cerita, mereka pulang.
      SB datang menjumpai kepala desa untuk menanyakan
siapa gerangan tamu yang baru saja pulang itu. Kepala desa
mengaku tak tahu, ia tak menanyakan asal muasal si tamu
tersebut. Dan hingga saat ini, tamu itu tak pernah muncul
lagi.
      Setelah dibentuknya Perkumpulan Korban Konflik
Jamboe Keupok, warga kemudian sepakat, siapa saja
yang datang untuk menanyakan tentang peristiwa yang
pernah di Jamboe Keupok, mereka harus diproses; apa
tujuan, manfaatnya dan harus mengikut tatacara yang
telah disepakati. Misalnya, tak boleh berkunjung di waktu
Magrib. “Itu karena kami sudah capek,” kata SB. Peraturan itu
ditetapkan bagi siap saja, tak pandang bulu.
      “Keadilan hukum. Para pelaku harus diproses secara
hukum. Harus dihukum sesuai perbuatannya. Kami sangat
berharap pengadilan HAM (Hak Asasi Manusia) dapat
dibentuk di Aceh,” kata SB ketika ditanyakan keadilan seperti
apa yang paling diingikan dirinya selaku keluarga korban
konflik.
      ”Kalau pelaku sudah diadili, baru ada keadilan bagi
korban.”
      Namun, bukan berarti dirinya tak mengharapkan
keadilan lain seperti pemberdayaan ekonomi, tapi yang paling

                             |195|
FAKTA BICARA

utama adalah adanya proses hukum bagi pelaku. ”Kami ingin
menuntut, tapi kami tidak tahu bagaimana caranya, untuk
lembaga-lembaga yang tahu itu, tolong tunjukkan caranya
kepada kami.”
      Setamat Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Bakongan, SB
tak melanjutkan pendidikan lagi. Ia tahu, selepas kepergian
tulang punggung keluarganya saat tragedi Jamboe Keupok,
kondisi perekonomian mereka semakin terjepit. Tak banyak
harta warisan yang ditinggal oleh ayahnya.
      Sebagai anak lelaki tertua yang masih hidup, SB berusaha
sekuat tenaga membantu beban keluarga. Ijazah terakhir di
MAN yang telah diperolehnya tak banyak membantu. “Saya
kerjakan apa saja, yang penting halal,” kata SB.
      Hari-hari terus dilalui, bersama ibu dan dua orang adik
lelakinya. Karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinan,
satu orang diantaranya tak lagi bersekolah. Seorang lainnya
berstatus sebagai siswa kelas tiga MAN. “Saya ingin usahakan
agar dia nanti bisa kuliah.”[]




                             |196|
Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005




   PEMENUHAN HAK
          KORBAN




 |197|
FAKTA BICARA




               |198|
                             Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005




     Menunggu Pengadilan HAM dan KKR
                            t
      MoU Helsinki mengamanatkan pengadilan HAM dan KKR.
Tercantum pada poin nomor dua, jalan ke sana masih buntu.
Deadline pun telah lewat, rakyat parau dalam teriaknya.

       Tak luntur semangat dua ratusan massa pagi itu, kendati
hujan mengguyur Banda Aceh. Akhir Juli 2007 lalu, mereka
punya unek-unek yang akan dilemparkan ke gedung dewan.
Yel...yel ... membahana di tengah ocehan para orator, kadang
parau diiringi isak tangis perempuan yang banyak ikut serta.
Mereka datang dari -sedikitnya-10 kabupaten/kota di Aceh.
       Korban dan keluarga korban yang tergabung dalam
Solidaritas Persaudaraan Korban Pelanggaran (SPKP) HAM
Aceh, menyodorkan sejumlah PR (pekerjaan rumah) yang
belum terselesaikan. Soal Pengadilan Hak Azasi Manusia
(HAM) dan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
(KKR) di Aceh.
       Serambi ini telah damai. Tugas itu adalah bagian dari
amanat kesepakatan damai (MoU) yang lahir di Helsinki,
Finlandia, dua tahun lalu. Undang-undang Nomor 11 Tahun
2007 tentang Pemerintahan Aceh (UU-PA) yang disahkan
pada Juli 2006 lalu, juga mengamanatkan hal yang sama.
       Massa menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
(DPRA) agar segera menindak lanjuti hasil MoU Helsinki dan
UU-PA dengan memperjelas tindak lanjut dari pelanggaran
HAM pada masa konflik dulu. “Sejarah kelam Aceh harus
segera diungkap melalui instrumen KKR,” Ali Zamzami,

                              |199|
FAKTA BICARA

koordinator aksi dalam orasinya.
       “Dalam UU-PA kasus pelanggaran HAM akan diusut,
tapi mana janji itu, sudah hampir setahun KKR aja belum
ada,” sebut Ali Zamzami.
       Memang KKR di Aceh masih mengambang. Padahal
dalam UU-PA tercantum bahwa KKR Aceh harus dibentuk
maksimal setahun setelah UUPA disahkan. Pembentukan
KKR Aceh pun harus dibentuk oleh KKR Nasional. Di sinilah
masalahnya, Mahkamah Konstitusi telah mencabut UU KKR
Nasional pada awal Desember 2006.
       Mahkamah Konstitusi menyatakan produk Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut bertentangan dengan
konstitusi. Dengan dicabutnya Undang-Undang No. 27/2004
itu, praktis upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak azasi
lewat jalur rekonsiliasi mandek. Demikian pula nasib 42
calon anggota Komisi Kebenaran hasil seleksi DPR.
       Putusan Mahkamah itu menjawab gugatan uji material
yang diajukan, antara lain oleh LBH Jakarta, Elsam, Kontras,
Solidaritas Nusa Bangsa, dan Imparsial. Setahun setengah
silam lembaga-lembaga tersebut meminta Mahkamah
membatalkan pasal 1 ayat 9, pasal 27, dan pasal 44 Undang-
Undang Komisi Kebenaran. Mereka menyebut pasal-pasal itu
bertentangan dengan UUD 45.
       Pada pasal 1 ayat 9, misalnya, disebutkan amnesti
diberikan presiden untuk pelaku pelanggaran berat terhadap
hak asasi setelah memperhatikan pertimbangan DPR.
Menurut Mahkamah, untuk pelaku pelanggaran berat hak
asasi tidak ada ruang sama sekali untuk amnesti. Jadi, pasal
ini bertentangan dengan hukum internasional yang sudah
diterima oleh hukum Indonesia.
       Adapun pasal 27 menegaskan, kompensasi dan
rehabilitasi untuk korban diberikan jika permohonan amnesti
pelaku kejahatan dikabulkan presiden. Menurut Mahkamah,
pemberian kompensasi dan rehabilitasi bagi korban tidak
bergantung pada satu kondisi, termasuk amnesti. Nah, pasal
ini dinilai bertabrakan dengan konstitusi, yang memberikan

                            |200|
                            Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

jaminan warga Indonesia mendapat perlindungan hak asasi.
       Sebenarnya hanya pasal 27 yang dibatalkan Mahkamah.
Pasal itu, menurut Mahkamah, jelas bertubrukan dengan UUD
45. Namun, karena seluruh ”operasional” Undang-Undang
Komisi Kebenaran dinilai bergantung dan bermuara pada
pasal 27, Mahkamah pun ”membekukan” undang-undang
tersebut. Menurut Mahkamah, dengan aturan-aturan seperti
itu, undang-undang itu justru tidak mendorong pelaku
menyelesaikan perkaranya lewat Komisi Kebenaran. ”Karena
mengandung banyak ketidakpastian hukum,” kata Ketua
Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie seperti dikutip dari
Majalah Tempo.
       Banyak yang kecewa putusan itu. Banyak juga usulan
lain muncul dari aktivis hak azasi. Bekas Sekjen Komnas HAM,
Asmara Nababan, misalnya, mengusulkan pemerintah segera
mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-
undang (perpu). ”Atau masyarakat membuat sendiri Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi,” ujarnya.
       Bagaimana dengan Aceh?
       Batalnya putusan di tingkat nasional itu memandekkan
jalan bagi KKR Aceh. Padahal itu adalah amanat MoU Helsinki.
Dalam kesepakatan yang ditanda-tangani pada 15 Agustus
2005 lalu, pihak GAM dan Pemerintah RI sepakat bahwa;
“Sebuah Pengadilan Hak Asasi Manusia akan dibentuk
untuk Aceh” dan “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan
dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya
rekonsiliasi.” (MoU Poin 2.2 dan 2.3).
       Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (UU-PA) menyebutkan; Untuk mencari
kebenaran dan rekonsiliasi, dengan UU ini akan dibentuk
KKR di Aceh. Kemudian, KKR Aceh merupakan bagian yang
tak terpisahkan dari KKR Pusat serta bekerja dengan aturan
perundang-undangan. (Pasal 229)
       Dalam pasal 259 dan 260 disebutkan bahwa Pengadilan
HAM dan KKR sudah terbentuk di di Aceh maksimal satu

                             |201|
FAKTA BICARA

tahun setelah UU-PA disahkan. UU-PA disahkan pada 11 Juli
2006. Deadline itu terlewat sudah. Pengadilan HAM dan KKR
Aceh masih nihil.
      Pemerintahan Aceh dan penggiat HAM di Aceh optimis,
KKR tetap bisa dibentuk kendati UU tentang KKR telah
dicabut Mahkamah Kontitusi. Acuannya tentu pada amanat
UU-PA. Jalan itu sedang terus dirintis.

                           ***

      Satu jalan buntu. Analis politik Indra J. Piliang
mengatakan, pembentukan KKR Aceh akan terhambat karena
tidak mempunyai landasan hukum. “Kita harus menunggu
adanya Undang Undang KKR yang baru,” katanya dalam
sebuah seminar di Banda Aceh.
      Dia mengatakan, masyarakat Aceh harus bekerja
lebih keras dengan melakukan permintaan dan mengirim
surat kepada Mahkamah Agung, Menteri Dalam Negeri serta
Mahkamah Konstitusi. “Ajukan surat supaya Mahkamah
Agung dan Mahkamah konstitusi mendorong pemerintah
dan DPR untuk cepat berbuat, supaya UU KKR yang baru
segera lahir.”
      Tapi Pemerintahan Aceh dan para aktivis azasi di
Aceh punya pandangan lain. Mereka optimis, KKR tetap
bisa dibentuk tanpa mengacu kepada UU No. 27 tahun 2004
tentang KKR yang telah dicabut mahkamah.
      Sayed Fuad Zakaria, Anggota DPR - RI menilai
pembentukan KKR di Aceh tidak harus mengacu pada KKR
pusat. “Kita sudah ada UU khusus yaitu UU PA dan kita
mengacu ke sana, ini bagian dari tugas pemerintah Aceh
selaku pelaksana jalannya roda pemerintahan, pembangunan
dan kesejahteraan masyarakat Aceh,” katanya ketika masih
menjabat sebagai Ketua DPR Aceh.
      Dalam hal ini, pemerintah Aceh terus mendesak
Jakarta untuk segera mempersiapkan landasan hukum
supaya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh bisa

                          |202|
                            Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

secepatnya dibentuk. Wakil Gubernur Aceh, Muhammad
Nazar mengatakan pihaknya telah menyampaikan desakan
berkali-kali kepada Pusat untuk segera mempersiapkan
landasan itu. “Berkali-kali sudah kita sampaikan, seperti
kepada Lemhanas, bahkan kepada Wakil Presiden Jusuf
Kalla. Kita harus mendorong pembentukan KKR Nasional,”
sebutnya.
       Sesuai amanat MoU dan UU-PA, harusnya Pengadilan
HAM dan KKR Aceh sudah terbentuk di Aceh maksimal
setahun usai UU-PA disahkan. Deadline itu sudah lewat
sejak 11 Juli 2007 lalu, Pengadilan HAM dan KKR masih
mengambang.
       Aktivis HAM di Aceh terus merapatkan barisan berjuang
untuk keadilan bagi korban. “Kalau kita bicara mandat,
otomatis kedua-duanya menjadi penting dan memang
dibutuhkan oleh korban,” sebut Asiah, Direktur Komisi untuk
Orang hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh.
       Dengan bekunya UU tentang KKR, Asiah berpendapat
masih terbuka peluang bagi Aceh untuk membentuk KKR
di Aceh. Alasannya, yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi
adalah Undang-undangnya, bukan intitusi KKR. Lagi pula,
Aceh punya UU-PA yang mengamatkan pengadilan HAM dan
KKR. Jadi peluang untuk itu masih saja terbuka.
       Afridar Darni, mantan Direktur Lembaga Bantuan
Hukum (LBH) Banda Aceh berpendapat, kalau ada niat
semua masalah akan bisa diatasi. Tapi, masalah KKR di Aceh
adalah pekerjaan besar dan mungkin menghabiskan waktu
yang cukup lama. “Sampai hari ini saya tidak tahu, apakah
dibahas ulang atau bagaimana masalah KKR ini di tingkat
pusat,” sebutnya.
       Menjawab tuntutan masyarakat Aceh terkait
kepentingan pembentukan KKR di Aceh, Menteri Hukum
dan HAM Patrialis Akbar, September 2010 lalu menyatakan
pemerintah segera mengajukan Rancangan Undang-
Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ke DPR, karena
penyusunannya sudah final. RUU KKR yang akan dilimpahkan

                             |203|
FAKTA BICARA

itu telah disepakati dibahas oleh parlemen pada periode
2010, karena dinilai sudah mendesak dan dibutuhkan oleh
masyarakat.
      Menurut dia, keterlambatan dalam pengajuan RUU KKR
disebabkan pemerintah sangat berhati-hati menyusunnya,
karena RUU KKR sebelumnya dibatalkan Mahkamah
Konstitusi (MK) pada Desember 2006, akibat beberapa
pasalnya dinilai lemah.
      Jika UU KKR sudah disahkan pemerintah segera
membentuk Badan KKR nasional untuk menangani masalah
khususnya terkait HAM yang muncul hingga memberi
keadilan bagi korban kekerasan. Jika dalam waktu dekat,
UU KKR nasional lahir, pembentukan KKR di Aceh tidak lagi
menjadi masalah.

                           ***

      Masyarakat Aceh banyak yang tak paham apa itu
Pengadilan HAM dan KKR. Ini menjadi kesulitan tersendiri
dalam menuntut keadilan bagi korban konflik di Aceh.
      Asiah menilai, salah satu faktor pelanggaran HAM di
Aceh banyak yang tidak terungkap, karena masyarakat tidak
tahu mekanisme penyelesaian itu. “Ada yang keluarganya
hilang, ada yang keluarganya disiksa atau dipukul,
masyarakat tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk
mendapatkan keadilan dari apa yang mereka alami.”
      “Dari temuan kami, masyarakat sadar bahwa hak-hak
mereka dilanggar tapi mereka tidak mengerti dengan aturan
konstitusi yang ada,” sambung Asiah.
      Sosialisasi yang dilakukan pun selama ini masih
terbatas, hanya menyentuh kalangan atas.
      Sosialisasi hanya terjadi antara Pemerintah Aceh ke
Pemerintah Kabupaten. Kemudian juga ke beberapa LSM.
Sedikit sekali yang menyentuh masyarakat bawah yang
merasakan sendiri dampak langsungnya.
      KontraS telah setahun terakhir mencoba melakukan

                          |204|
                           Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

penguatan korban konflik dan korban pelanggaran HAM di
Aceh. “Kita juga melakukan sosialisasi tentang pengadilan
HAM dan KKR,” urainya.
      Apapun, keduanya penting karena merupakan amanat
MoU dan UUPA. Dua landasan yang lahir mengisi perdamaian
di Aceh. “Satu lagi yang perlu diingat, problem konflik di
Aceh karena adanya rasa ketidak-adilan. Kalau KKR dan
pengadilan HAM terbentuk, asumsinya sebagian dari rasa
keadilan korban itu terpenuhi,” sebut Afridar Darni.
      “Maka dari itu Aceh bisa menjadi lebih damai.”
      Masalah menghadirkan keadilan di Aceh itu memang
komplek. Pengadilan HAM dan KKR masih sebatas
merangkak. Pemerintahan Aceh dan aktivis HAM masih
dalam perjuangannya. Masyarakat terus berteriak dengan
suara parau, meneriakkan sebuah amanat MoU yang lesu,
dalam aksi-aksi itu. [ ]




                            |205|
FAKTA BICARA




               |206|
Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005




ANALISA DAN OPINI




 |207|
FAKTA BICARA




               |208|
                             Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005




    Kehidupan Korban Yang Semakin Sulit
                            t
                     Oleh: Samsidar
                 Aktivis Perempuan Aceh


      Pada masa konflik Aceh, khususnya mengenai
pelanggaran Hak Asasi Manusian (HAM) terhadap perempuan,
kekerasan seksual merupakan kasus yang paling sulit dan
rumit penyelesaiannya, karena ada banyak persoalan yang
tumpah tindih. Saat seperti itu, yang paling menderita adalah
si korban itu sendiri (perempuan). Apalagi jika dikaitkan
dengan pandangan dalam masyarakat kita, yang menganggap
perempuan sebagai simbol kesucian.
      Faktanya, hingga saat ini sangat sedikit kasus-kasus
perkosaan yang terungkap. Korban berusaha menutupi kisah
kelam yang dialami di masa silam. Salah satu temuan dari
sebuah penelitian saya beberapa waktu lalu, ada keuchik
yang mengumumkan agar jangan ada perempuan di desanya
yang mengaku pernah diperkosa, dengan alasan pengakuan
itu akan membuat malu desa.
      Hal demikian adalah salah satu bentuk pembungkaman
terhadap kebenaran dan derita yang dialami korban.
Seharusnya, jika ingin menyelesaikan masalah, bukan korban
yang dibungkam, tapi pelakunya yang harus diungkap.
      Harus diingat, pencabutan status Aceh sebagai Daerah
Operasi Militer (DOM) salah satunya dilakukan karena
keberanian korban perkosaan yang mengungkap kisah
mereka ke publik. Saya masih ingat, ketika di Pidie, ada salah
seorang korban perkosaan yang bersaksi langsung di hadapan
mentri tentang apa yang dialami. Itu merupakan keberanian

                              |209|
FAKTA BICARA

dan pengorbanan luar biasa, yang mempertaruhkan
kehidupannya demi pengungkapan kebenaran.
       Begitu juga dengan korban perkosaan di Rumoh
Geudong yang terkenal dengan perbudakan seksual. Semua
itu diungkapkan oleh korban hingga menarik simpatik
dunia international. Tapi hingga sekarang para korban tidak
mendapatkan apa-apa dari pemerintah, malah mereka
dipersulit.
       Betapa tidak, pemerintah menempatkan korban
perkosaan sama dengan korban pelanggaran HAM lainnya,
yang dimintai pembuktian fisik untuk menentukan benar
atau tidak ia menjadi korban perkosaan.
       Alasannya, hal itu dilakukan agar tidak ada yang
cuma mengaku-ngaku sebagai korban perkosaan. Adakah
perempuan yang ingin mengaku sebagai korban perkosaan?
Membuat korban mengaku saja sulit, konon lagi mencari
perempuan yang mengaku sebagai korban perkosaan!
       Menurut saya, orang gila sekalipun tidak akan mau
mengaku-ngaku sebagai korban perkosaan. Karena itu saya
berpendapat, mekanisme pembuktian fisik itu dibuat oleh
orang yang tidak punya otak, alias gila.
       Pada tahun 2000, di Langsa, Aceh Timur, kami pernah
menemukan seorang dokter yang ketakutan ketika menangani
korban perkosaan. Korban tersebut mengalami pendarahan
hebat akibat perkosaan yang dialami. Hingga sekarang, ia
masih sering mengalami pendarahan. Tak ada upaya apapun
yang dilakukan oleh pemerintah. Bahkan ada satu korban,
ketika ia datang ke kantor camat untuk menanyakan dana
diyat, ia ditolak. Alasannya, korban perkosaan tidak termasuk
kasus besar. Diyat hanya untuk korban hilang, meninggal dan
luka.
       Mekanisme pembuktian seharusnya dibuat dengan
berpihak pada korban. Dan kami sudah pernah menawarkan
mekanisme tersebut kepada BRA pada tahun 2010.
Mekanisme itu merupakan hasil rumusan beberapa lembaga
masyarakat sipil yang sudah lama melakukan pendampingan

                            |210|
                            Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

kepada korban kekerasan seksual. Namun hingga sekarang,
tidak ada tanggapan apapun dari BRA.
      Memang tidak mudah untuk mendapat pengakuan dari
para korban perkosaan. Harus dilakukan oleh orang yang
benar memahami kondisi perempuan, dan kondisi masing-
masing si korban itu sendiri.
      Selain kendala dari dalam dirinya, ada kendala lain
yang saya temukan ketika melakukan penelitian beberapa
waktu lalu. Ada salah saeorang perempuan yang mengaku
takut diceraikan suaminya kalau kisah itu terungkap ke
publik. Atau seorang gadis yang pernah diperkosa, ia takut
menceritakan itu ke publik karena khawatir tidak ada yang
mau menikahinya lagi. Hal-hal seperit ituah yang membuat
hidup korban semakin menderita. Karena masyarakat
menghakimi seolah-olah korbanlah yang bersalah.
      Dalam konteks yang lebih luas, pada umumnya korban
saat ini hidup dalam kondisi serba kekurangan, mereka
mengatasi kesulitan hidup sendiri. Padahal jelas kesulitan
hidup yang dihadapi itu akibat dari konflik di masa lalu, ada
trauma yang masih membekas. Di bidang lain, pemerintah
memiliki banyak program khusus. Untuk orang sakit jiwa
misalnya, pemerintah memilik program bebas pasung, Ini
tentu sangat bagus. Di bidang kesehatan pemerintah punya
progam cerdas JKA.
      Tapi pemerintah juga jangan lupa bahwa sebegaian
besar masyarakat Aceh adalah korban pelanggaran HAM.
Lalu apa program khusus untuk mereka? Tidak bisa hanya
dibiarkan BRA dengan dana diyatnya yang konsep dan
pelaksanaannya masih dipertentangankan untuk mengatasi
para korban konflik.
      Memang, BRA sebagai sebuah institusi harus dukung,
tidak ada di tempat lain lembaga semacam BRA ini. Tapi dari
segi konsep dan pelaksanaan, masih banyak kekurangan yang
harus dibenahi. Namun, tidak juga menunggu BRA selesai
dibenahi, sementara korban tidak tertangani. Harus ada
program khusus untuk korban konflik, di bidang ekonomi,

                             |211|
FAKTA BICARA

pendidikan, kesehatan dan mental.
       Bukan berarti hal ingin mengatakan bahwa para korban
kurang waras, tapi harus diakui mereka hidup dalam bayang-
bayang pelanggaran HAM masa lalu. Melihat keluarga mereka
ditemukan dalam kondisi mengenaskan, atau melihat kejadian
mengerikan di depan mata. Di Jambo Keupok misalnya, ada
yang mendengar orang dibakar meminta tolong, bahkan ada
anak yang melihat langsung kejadian itu. Hal tersebut juga
terjadi terhadap kasus-kasus lainnya.
       Saya sudah ketemu dengan korban, saya pernah
mendengarkan itu dari salah seorang pejabat pemerintah.
Pertanyaannya, apakah penanganannya seperti itu yang harus
dilakukan? Hanya mengumpulkan korban dan mendengar
cerita mereka lalu selesai?
       Menurut saya, tidak demikian, tidak cukup hanya dengan
seperti itu, tidak cukup hanya dengan mengantarkan korban
ke Rumah Sakit. Artinya tidak mesti seorang pejabat untuk
melakukan hal seperti itu. Tapi apa mekanismenya? Sekali
lagi, harus ada program khusus bagi korban pelanggaran
HAM, pemerintah seharusnya tidak larut menunggu KKR dan
pengadilan HAM, baru korban dipulihkan.
       Hingga saat ini tidak ada kemajuan apapun dalam
penaganan kasus pelanggaran di Aceh. Malah bisa dikatakan
semakin mundur, karena seiring berjalan waktu, ingatan kita
terhadap berbagai macam pelanggaran HAM itu semakin
dikubur, seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu di masa
lalu. Sungguh miris; di satu sisi kita terus menikmati berbagai
macam dana, tapi di sisi lain kita berusaha menguburkan
kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu.
       Padahal di sisi lain, Aceh bisa menikmati berbagai dana
saat ini tak lepas pengaruhnya dari konflik puluhan tahun
dan bencana tsunami yang melanda. Dengan kata lain –dalam
konteks konflik misalnya-- triliunan dana dan berbagai
macam bantuan itu tak lain karena adanya ribuan orang yang
menjadi korban.
       Ada tanggung jawab rasa kemanusian yang sedang kita

                             |212|
                           Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

gadaikan. Pemerintah seharusnya menjalankan tanggung
jawab penuh dalam penegakan HAM, selama ini yang terjadi,
jika masyarakat sipil tidak bergerak, maka pemerintah pun
mendiamkannya.
      Jangan pernah melihat masalah pelanggaran HAM
di Aceh hanya urusan Jakarta, ini merupakan urusan kita
semua. Tanggung jawab siapa saja yang duduk di pemerintah,
baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah. Baik
pemerintah sebelumnya, maupun pemerintah sekarang.
Tidak ada alasan untuk menguburkan masalah ini.
      Saya rasa semua orang di Aceh bukan tidak tahu, tapi
banyak orang yang tidak mau tahu, termasuk mereka yang
mempunyai tanggung jawab itu. Pemerintah Aceh jangan
hanya menunggu pemerintah Indonesia itu menyelesaikannya.
Pemerintah Aceh harus punya inisiatif, karena paling dekat
dengan masyarakat Aceh sendiri. Namun kenyataan, hingga
saat ini tidak ada kemajuan apapun mengenai penyelesaian
kasus-kasus pelanggaran HAM Aceh. Padahal menurut
saya, UUPA sudah menjadi landasan hukum yang kuat bagi
pemerintah Aceh untuk bekerja.
      Di Timor Leste, ada yang disebut namanya sebagai
Komisi Persahabatan Timor Leste. Hebatnya, komisi ini
tidak memiliki landasan yuridis apapun. Sedangkan di Aceh,
yang sudah ada landasan yuridisinya, namun tidak ada kerja
apapun yang dihasilkan. Ini sangat disayangkan.
      Dari semua yang ada, kendala terbesar yang
dihadapi saat ini ada pada political will pemerintah untuk
melaksanakan penegakan HAM. Dari sini sekali lagi dapat
disimpulkan bahwa persoalan-persoalan pelanggaran HAM
Aceh masa lalu memang ingin “dikuburkan hidup-hidup”
oleh pemerintah.
      Indikatornya jelas, sejak tahun 2006 hingga sekarang,
langkah apapun yang dilakukan pemerintah, khususnya
Pemerintah Aceh. Ini merupakan fakta dari refeleksi,
monitoring, dan evaluasi terhadap empat tahun sejak UUPA
diundangkan.[]

                            |213|
FAKTA BICARA




               Hukum dan Komnas HAM
                           t
               Oleh: Sepriady Utama, SH,
      Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh



       Sebelum berbicara tentang proses hukum, agaknya
penting untuk memperhatikan dengan cermat dan seksama
perbedaan antara pelanggaran HAM dengan pelanggaran
HAM yang berat. Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM,
pelanggaran HAM diartikan sebagai setiap perbuatan yang
dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang, termasuk
aparat negara, baik dengan sengaja ataupun tidak disengaja,
atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi,
menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM seseorang
atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini
(UU HAM) dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak
akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil berdasarkan
mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, jika
merujuk pada definisi itu, sesungguhnya makna pelanggaran
HAM dalam UU tersebut adalah pelanggaran terhadap
prinsip-prinsip HAM.
       Sementara itu, Istilah Pelanggaran HAM berat (Gross
Violation on Human Rights) yang menjadi bagian dari hukum
positif nasional sejak diundangkannya Undang-undang No.
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pada tanggal 23
November 2000 (LN No. 208 dan TLN 4026), memang tidak
mendefinisikan pengertian istilah “pelanggaran HAM berat”,
melainkan menyebutkan katagori kejahatan yang merupakan
pelanggaran HAM berat, yakni kejahatan genosida dan
kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 1 angka 2, juncto
                           |214|
                             Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

Pasal 7 beserta penjelasannya dan juncto Pasal 9 beserta
penjelasannya).
       Kedua jenis kejahatan tersebut, sesungguhnya
merupakan beberapa dari jenis-jenis kejahatan yang masuk
dalam Internasional seriouse crime dan extra ordinary
crimes, dan karenanya UU No 26 Tahun 2000 dapat
disebut sebagai erga omnes dan instrumen atau mekanisme
[judisial] nasional dalam perlindungan dan penegakan HAM
di Indonesia, yang secara khusus mengatur keberadaan
pengadilan yang sifatnya terbatas dan khusus untuk mengadili
serta menghukum pelaku kejahatan genosida dan kejahatan
terhadap kemanusiaan.
       Dengan demikian, jika dikaitkan dengan konteks
Aceh, maka sesungguhnya, penanganan dan penyelesaian
terhadap kasus pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM dan
pelanggaran HAM yang berat masa lalu, tidak bergantung
sepenuhnya pada satu mekanisme, melainkan perpaduan
antara mekanisme judisial, dan mekanisme non judisial.
       Diakui atau tidak, secara politik, penyelesaian
pelanggaran HAM berat masa lalu bukan sesuatu yang
gampang dan sederhana. Sebab, masalah pertanggungjawaban
atas pelanggaran HAM berat masa lalu di Aceh, sebagaimana
halnya di wilayah konflik bersenjata lainnya, merupakan salah
satu issu yang sangat pelik yang kita hadapi sekarang. Apalagi,
konflik Aceh itu, tidak ada yang “menang” atau “kalah”. Secara
objektif banyak diantara pemerintahan transisi dihadapkan
dengan kebutuhan untuk menyelematkan terlebih dahulu
proses transisi ke demokratis ketimbang mendahulukan
kewajiban internasionalnya dalam menangani pelanggaran
HAM dan pelanggaran HAM berat masa lalu [erga omnes].
Dengan bahasa lain, apakah kita mendahulukan kebenaran
atau keadilan. Kita dihadapkan, setidaknya oleh tiga pertanyaan
(1) Apakah menyelesaikannya dengan mengajukan ke
pengadilan (to punish); (2) menyelesaikannya dengan cara
melupakannya (to forget); (3) menyelesaikan dengan cara
memaafkannya (to pardon).
       Meskipun dalam bahasa yang berbeda, kita bisa
dihadapkan pada tiga model penyelesaian pelanggaran HAM
berat masa lalu, yaitu;pertama,“to Forget and to forgive”
(Melupakan dan memaafkan; artinya tidak ada pengadilan
                              |215|
FAKTA BICARA

dan lupakan masa lalu). Model ini agak dilematis. Disatu
sisi masyarakat korban diminta melupakan begitu saja
--sekaligus memaafkan tanpa proses hukum-- kejahatan
atau pelanggaran HAM yang pernah dilakukan terhadap
dirinya dan orang-orang terdekatnya, sementara disisi lain
peristiwa tsb berdampak thd jalan hidupnya dan menyisakan
“kenangan pahit” yang traumatik. Melupakan dan memaafkan
tanpa proses hukum mungkin pilihan yang diinginkan para
pelaku. Tapi itu kontradiktif dgn keinginan masyarakat
korban. Model ini juga akan menjadi preseden diburuk di
masa depan, melanggengkan praktek impunity dan tidak
memberikan “efek jera”.
      Kedua, “Never to forget, never to forgive”, (Tidak
melupakan dan tidak memaafkan). Artinya, peristiwa masa
lalu akan diproses secara hukum. Para pelaku akan diadili
dan apabila terbukti bersalah maka dijatuhi hukuman. Tetapi
model ini agak beresiko, mengundang resistensi pelaku dan
berdampak bagi proses damai.
      Ketiga, Never to forget but to forgive” (Tidak melupakan,
tetapi kemudian memaafkan. Artinya, Ungkapkan terlebih,
sampaikan kebenaran, kemudian ampuni). Ini adalah bentuk
kompromi.
      Merujuk pada pertanyaan atau pilihan diatas, maka
model penyelesaian ideal yang sesuai dengan rasa keadilan
masyarakat korban adalah melalui pengadilan. Namun begitu,
tidak bisa tidak, harus dipertimbangkan pula bahwa Aceh
masuk dalam “katagori transisi”. Nah dalam konteks inilah,
Komnas HAM sebagai lembaga negara memiliki tanggung
jawab hukum untuk turut menyelesaian kasus pelanggaran
HAM berat di Aceh, bersama dengan Kejaksaan Agung dan
Pengadilan HAM43.
      Atas dasar itu pula kemudian Sidang Paripurna
Komnas HAM membentuk Tim Pengkajian Kekerasan
di Aceh berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Nasional
43_Terdapat beberapa kasus yang diindikasikan sebagai pelanggaran HAM berat,
antara lain, {1}Kasus Pelanggaran HAM pada masa DOM, [2]. Kasus Pembunuhan
di Bumi Flora; [3]. Kasus Idi Cut; [4]. Kasus Simpang KKA; [5]. Kasus-kasus pada
saat: (a) Darurat Militer I, (b) Darurat Militer II, (c) Darurat Sipil I dan (d)
Darurat Sipil II. Komnas HAM antara lain pernah membentuk TPF pada masa DOM,
Tim Penyelidik Pro Justicia Dugaan Peristiwa Pelanggaran HAM Berat Bumi Flora,
Tim Adhoc Aceh pada masa DM.

                                     |216|
                             Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

Hak Asasi Manusia Nomor 53/Komnas HAM/IX/2008
tentang Pembentukan Tim Pengkajian Kekerasan di Aceh,
yang selanjutnya disebut Tim Pengkajian Aceh.Meskipun
Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh masuk dan menjadi
bagian dari Tim, tetapi penggunaan mandat pengkajian,
bukan pemantauan dan penyelidikan, dikritik oleh Kantor
Perwakilan Komnas HAM Aceh.
       Pada 9 Desember 2008, Kantor Perwakilan Komnas
HAM Aceh memberikan rekomendasi tertulis kepada Sidang
Paripurna Komnas HAM berkenaan dengan tindak lanjut
penanganan kasus Aceh. Dalam hal ini, Kantor Perwakilan
Komnas HAM Aceh telah mengusulkan agar Sidang Paripurna
Komnas HAM seharusnya dan sepatutnya menetapkan
keputusan yang sesuai dan berdasarkan ketentuan Undang-
undang No. 39 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 26 Tahun
2000. Keputusan tersebut antara lain:
       Pertama, Membentuk Tim Penyelidikan Pemeriksaan
dalam rangka melaksanakan pemantauan berdasarkan Pasal
89 ayat (3) UU 39/1999 dan atau Tim adhoc Penyelidikan
Pro Justicia sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2)
UU 26/2000. Tugas untuk mengkaji, memeriksa dan atau
verifikasi dokumen penyelidikan merupakan salah satu dari
tanggung jawab dari Tim Penyelidikan.
       Kedua, dengan tanpa mengenyampingkan kemungkinan
diselidikinya peristiwa-peristiwa masa lalu, maka tempus
delicti dari peristiwa yang akan diselidiki baik berdasarkan
Undang-undang No. 39 Tahun 1999 maupun Undang-undang
No. 26 Tahun 2000 sebaiknya difokuskan pada peristiwa atau
kasus-kasus yang terjadi sejak diundangkannya UU. 26/2000,
sehingga Komnas HAM dapat dengan mudah melakukan
penyelidikan, dan tidak memerlukan persetujuan politik
dari DPR sebagaimana yang terjadi dalam kasus-kasus yang
terjadinya sebelum di undangkannya Undang-undang No.
26/2000
       Ketiga, Untuk memudahkan penelusuran dokumen,
maka sebaiknya Peristiwa yang akan diselidiki adalah
peristiwa-peristiwa yang telah pernah dipantau atau diselidiki
oleh Komnas HAM, sehingga dokumen hasil pemantauan
dan penyelidikan lebih mudah ditelusuri kembali, termasuk
kasus penghilangan orang paksa yang telah diinvestigasi dan
                              |217|
FAKTA BICARA

diverifikasi oleh Kontras Aceh dan kemudian diserahkan
kepada Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh dan Komnas
HAM Jakarta;
       Keempat, Rangkaian penyelidikan pro-justicia oleh
Komnas HAM adalah langkah awal menuju penyelesaian
pelanggaran HAM berat di Aceh melalui Pengadilan HAM.
Dengan demikian, penyelidikan pemeriksaan dan penyelidikan
projusticia Komnas HAM memiliki arti penting bagi
penegakan HAM. Melalui penyelidikan projusticia, Komnas
HAM ditugasi oleh Undang-undang untuk menentukan
apakah suatu peristiwa terdapat pelanggaran HAM berat atau
tidak. Dalam konteks ini, Komnas HAM menjadi penentu ada
tidaknya suatu kejahatan (crimes) dalam sebuah peristiwa.
Tanpa penyelidikan pro-justicia oleh Komnas HAM, kasus-
kasus pelanggaran HAM berat di Aceh tidak mungkin disidik
oleh Jaksa Agung.
       Selanjutnya, setelah mempertimbangkan usulan
Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh dan berbagai pihak
lainnya, serta melalui pengkajian yang komprehensif, Tim
Pengkajian Aceh bekerja dan menghasilkan rekomendasi
yang disetujui oleh Sidang Paripurna Komnas HAM, yang
pada intinya menyatakan bahwa penyelesaian pelanggaran
HAM dan pelanggaran HAM berat di Aceh di Aceh
menggunakan apa yang disebut sebagai ”jalan ketiga” yaitu
pengkombinasian antara jalan pengadilan dan pengungkapan
kebenaran. Keduanya, yakni KKR dan Pengadilan HAM,
bukan merupakan jalan yang terpisah satu sama lain, tetapi
saling melengkapi. Tim juga berpendapat bahwa negara
mempunyai kewenangan untuk mengamankan keutuhan
wilayah dan warga negarnya. Akan tetapi operasi militer
yang dilakukan di Aceh telah menyebabkan terjadinya
tindak-tindak kekerasan dan pelanggaran HAM. Selain itu
Tim menyimpulkan bahwa selama konflik bersenjata terjadi
kedua belah pihak telah melakukan tindakan-tindakan yang
mengakibatkan terjadinya korban di kalangan penduduk
sipil.
       Adapun rekomendasi lengkap dari Tim, yaitu,
       Pertama: Menindaklanjuti hasil laporan kajian
kekerasaan di Aceh, untuk disampaikan kepada pihak-
pihak terkait yaitu: Presiden, DPR RI, Mahkamah Agung, dan
                           |218|
                            Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

Pemerintah Aceh:
 a)    Untuk menjalankan kewajibannya menyelesaikan
       pelanggaran HAM yang berat di Aceh sebagai bentuk
       pemenuhan kewajiban negara memproses secara
       hukum pelaku kekerasan (the duty to prosecute)
       dan pemenuhan hak korban atas kebenaran,
       keadilan, dan reparasi. Upaya dimaksud harus
       menggunakan pendekatan transitional justice atau
       keadilan transisi dimana pendekatan ini merupakan
       bentuk akuntabilitas negara, yaitu: [1]. Penyelesaian
       pelanggaran HAM berat melalui mekanisme UU No.
       26 Tahun 2000; dan [2] Penyelesaian melalui KKR
 b)    Mengambil langkah-langkah penyelesaian terutama
       dengan mempertimbangkan hasil Tim kajian yang
       dilakukan oleh Komnas HAM.

      Kedua, Mendesak Pemerintah termasuk Pemerintah
Aceh untuk mengalokasikan anggaran secara khusus yang
dipergunakan bagi penyelesaian berbagai kasus pelanggaran
hak asasi manusia serta pemberian reparasi kepada para
korban.
      Ketiga, Komnas HAM harus menindaklanjuti laporan
Tim Ad-hoc Pemantauan Perdamaian di Aceh Komnas HAM
tahun 2004 serta menyempurnakan laporan Tim ini sehingga
mencakup keseluruhan periode DM dan DS hingga MoU
Helsinki.
      Keempat, Mendorong segera dibentuknya Pengadilan
HAM dan KKR di Aceh sebagaimana diamanatkan di dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh.
      Sayangnya, sampai sekarang, rekomendasi yang
menjadi kebijakan Komnas HAM dalam penyelesaian dan
penanganan kasus pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM
berat masa lalu di Aceh, belum diumumkan kepada publik.
      KKR adalah bagian dari mekenisme keadilan di
masa transisi, dan merupakan salah satu mekanisme
(komplementer) dalam menyelesaikan pelanggaran HAM
masa lalu. Komisi ini --sebagai badan resmi yang temporer dan
non judicial-- bekerja dalam masa transisi, dengan rentang

                             |219|
FAKTA BICARA

batas tertentu, untuk pengambilan pernyataan/kesaksian,
penyelidikan riset, dan dengar pendapat umum, sebelum
Komisi mengakhiri tugasnya dalam bentuk laporan akhir.
Komisi ini tidak sepenuhnya dirancang untuk menggantikan
kebutuhan atas penuntutan. KKR bukan semata-semata
menentukan upaya rekonsiliasi, tetapi memberikan catatan
resmi tentang pelanggaran HAM masa lalu (historical record
of past abuses), yang akan berguna untuk menentukan dan
menjadi dasar bagaimana memperlakukan para pelaku,
memperlakukan korban dan memperbaiki kondisi yang
selama ini tercabik-cabik.
      Pembentukan KKR Aceh merupakan “perintah” MoU
Helsinki 2005, sebagaimana tersebut dalam angka 2.3 yaitu
: ”Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh
oleh Komisi kebenaran dan rekonsiliasi Indonesia dengan
tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi.
Dasar hukum pembentukan KKR adalah pasal 229 ayat (1)
Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh. Selanjutnya, dalam Pasal 229 ayat (2) disebutkan
bahwa KKR Aceh merupakan bagian tak terpisahkan dengan
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional. Tetapi MK
telah memutuskan bahwa UU KKR dinyatakan tidak berlaku
(tidak mengikat secara hukum). Dari sisi hukum, putusan
MK mebatalkan UU. KKR melanggar prinsip ultra-petita.
(Memutuskan sesuatu melebihi apa yang diminta/dituntut
para pihak). Meskipun ada pandangan atau tafsiran yang
menyatakan bahwa sesungguhnya, tanpa menunggu UU
KKR pun, KKR Aceh dapat dibentuk, namun tidak bisa
dibantah bahwa pembatalan UU KKR oleh MK secara nyata
telah memperlambat proses rekonsiliasi yang di Aceh. Oleh
karena itu, Pemerintah Pusat harus segera menunjukkan
kesungguhannya untuk mengesahkan RUU KKR Nasional
yang baru pada tahun 2011, bukan saja karena tanggung
jawab terhadap penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu
merupakan state responsibility, pengungakapan kebenaran
oleh KKR Aceh selain penting untuk mendorong proses
damai yang permanen di Aceh, juga untuk penegakan keadilan
dalam masa transisi.
      Terkait keadilan buat korban, pada dasarnya, secara
hukum, korban dan keluarganya berhak menggunakan
                           |220|
                            Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

semua mekanisme untuk menuntut keadilan, baik itu
nasional maupun internasional. Untuk konteks Aceh,
mekanisme nasional yang digunakan adalah, pertama,
penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui Pengadilan HAM
berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2000, dan kedua,
KKR. Selain itu, penggunaan mekanisme internasional tetap
dimungkinkan. Namun harus diingat bahwa pada prinsipnya,
mekanisme internasional bersifat komplementer, yang hanya
“akan diberlakukan” jika mekanisme nasional (atau sebuah
negara), tidak berniat (unwilling) dan tidak mampu (unable)
melaksanakan peradilan yang fair terhadap kejahatan yang
oleh instrumen hukum internasional dikatagorikan sebagai
kejahatan yang serius (serious crimes) dan luar biasa (extra
ordinary crimes), dan karenanya dianggap sebagai “hostis
humanis generis”.
      Dengan demikian, mekanisme nasional penyelesaian
pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat di Aceh [baik
melalui Pengadilan HAM menurut UU No. 26 Tahun 2000
maupun KKR yang saling melengkapi] harus merupakan
mekanisme yang fair, terbuka untuk umum dan pengawasan
internasional serta dilakukan dengan merujuk Undang-
undang No. 26 Tahun 2000, UU KKR dan berdasarkan standar
dan instrumen hukum internasional. Jika mekanisme tersebut
dilakukan “tidak dengan kesungguhan” untuk memberikan
“rasa keadilan” dan “mengungkap kebenaran”, maka
implikasinya adalah (bukan tidak mungkin) Mekanisme HAM
Internasional dan Jurisdiksi Universal dapat diterapkan.
      Dalam UUPA, dicantumkannya beberapa ketentuan
HAM sipol dan ekosob, seperti hak untuk tidak ditangkap
dan tidak ditahan tanpa berdasarkan hukum, hak untuk tidak
disiksa, hak pendidikan dan hak kesehatan, selain merupakan
langkah maju menuju Aceh baru yang berkeadilan, juga
adalah bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memajukan
dan menegakkan HAM di Aceh di masa mendatang. Demikian
juga halnya dengan Pengadilan HAM berdasarkan ketentuan
pasal 228 UUPA. Keberadaan pengadilan HAM tersebut,
harus dilihat dalam konteks masa paska damai [masa depan]
dan bukan untuk menyelesaikan kasus masa lalu.
      Selain itu, pengadilan HAM dibawah UUPA, bukanlah
pengadilan pidana. Dalam Pasal 228 ayat (1) UUPA
                             |221|
FAKTA BICARA

disebutkan bahwa “untuk memeriksa, mengadili, memutus dan
meyelesaikan perkara pelanggaran HAM yang terjadi sesudah
Undang-undang ini diundangkan dibentuk Pengadilan Hak
Asasi Manusia di Aceh”.Penggunaan istilah pelanggaran HAM,
bukan pelanggaran HAM yang berat (groos violation of human
rights) menunjukkan bahwa pengertian pelanggaran HAM
dalam Pasal 228 ayat (1) sejalan dengan maksud Pelanggaran
HAM yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-undang
No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.
      Ketiadaan jurisdiksi untuk mengadili Pelanggaran
HAM yang berat, dapat diartikan bahwa (sesungguhnya)
Pengadilan HAM di Aceh yang dibentuk berdasarkan UUPA,
berbedadengan Pengadilan HAM yang dimaksud oleh Undang-
undang No. 26/2000. Dengan demikian, pengadilan dibawah
UUPA tidak ditempatkan sebagai pengadilan yang sifatnya
khusus untuk menangani extra-ordinary crimes (kejahatan
yang luar biasa) yang berdampak secara luas baik pada
tingkat nasional maupun internasional. Jurisdiksi Pengadilan
HAM berdasarkan UUPA lebih cenderung (atau relatif) sama
dengan yurisdiksi Pengadilan Umum lainnya yang menangani
kejahatan biasa (ordinary crimes) atau, jika melihat jenis
putusan sebagaimana yang diatur dalam ayat (2) pasal 228,
merupakan pengadilan yang memeriksa gugatan [perdata]
atas pelanggaran HAM sebagaimana halnya pengadilan HAM
Eropa.
      Pengungkapan kebenaran, meskipun bukan mekanisme
resmi yang legal, setidaknya dilihat dari sisi advokasi,
pengungkapan kebenaran yang dilakukan korban dan
kalangan NGO, dapat mendorong pemerintah untuk segera
dan mempercepat terbentuknya Undang-undang KKR yang
baru sebagai langkah awal pengungkapan kebenaran menuju
rekonsiliasi.
      Terkait perlindungan saksi, Sejak 11 Agustus 2006,
Regulasi Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia diatur
dalam UU. No. 13 Tahun 2006, dan diundangkan dalam
LNRI Tahun 2006 No. 64. Keberadaan undang-undang ini
setidaknya merupakan langkah maju bagi perlindungan para
saksi dan korban, termasuk untuk kasus-kasus pelanggaran
HAM yang berat.
      Dalam pasal 4 Undang-undang itu, disebutkan bahwa
                            |222|
                           Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

perlindungan saksi dan korban bertujuan untuk memberikan
rasa aman kepada saksi dan atau korban dalam memberikan
keterangan dalam setiap proses peradilan pidana. Sementara
dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 13/2006, disebutkan hak-hak
saksi dan korban, yaitu:
  • Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga &
      harta benda lainnya, serta bebas dari ancaman yang
      berkenaan dng kesaksian yg akan, sedang atau telah
      diberikannya;
  • Ikut serta dlm proses memilih & menentukan bentuk
      perlindungan dan dukungan keamanan;
  • Memberikan keterangan tanpa paksaan;
  • Mendapat penterjemah;
  • Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
  • Mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus
      & ptsn pengadilan;
  • Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
  • Mendapatkan identitas baru dan tempat kediaman
      baru;
  • Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai
      kebutuhan;
  • Mendapat nasihat hukum; dan atau
  • memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai
      batas waktu perlindungan berakhir.

      Selain itu, ketentuan Pidana dapat diberlakukan
kepada setiap orang yang memaksa kehendaknya baik
menggunakan kekerasan (yang menimbulkan luka berat dan
atau mengakibatkan matinya saksi/korban) maupun cara-
cara tertentu, atau menghalang-halangi dengan cara apapun
dengan tujuan agar saksi atau korban tidak memperoleh
perlindungan atau bantuan, kehilangan pekerjaan, serta
memberitahukan keberadaan saksi dan korban yang
dilindungi oleh LPSK (lihat Pasal 37 sd 43 UU 13/2006);
Jika perbuatan itu dilakukan oleh pejabat publik, ancaman
pidananya ditambah dengan 1/32menyebabkan saksi/korban
tidak memperoleh perlindungan (Pasal 42 UU 13/2006).
      Merujuk pasal 4 UU 13/2006 diatas, agaknya dapat

                            |223|
FAKTA BICARA

disebutkan bahwa perlindungan saksi dan korban hanya dapat
diberikan untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang
diselesaikan melalui mekanisme judicial, yaitu Pengadilan
HAM. Sementara untuk mekanisme non judisial, seperti KKR
tidak disebutkan. Dengan demikian, untuk melindungi saksi
dan korban yang mengungkapkan pengakuan dan kebenaran
di hadapan KKR, perlu dibangun kerjasama antara KKR
dengan LPSK, sebagai sesama lembaga negara yang bekerja
berdasarkan Undang-undang.[]




                           |224|
                            Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005




                 Refleksi Historis
           Atas Kejahatan HAM di Aceh
                            t
            Oleh: Fuad Mardhatillah UY. Tiba



       Rangkaian kekerasan dan kejahatan kemanusiaan telah
menghiasi sejarah eksistensial Negara Kesatuan Republik
Indonesia, sejak awal berdirinya. Yakni, pada periode awal
kepemimpinan bangsa Indonesia telah ditandai dengan
adanya perang saudara antar anak-anak bangsa dalam
pemberontakan DI/TII dan PRRI/Permesta yang sebab-
sebab pertikaiannya menyangkut bentuk dan bagaimana
Negara ini harus dikelola. Juga ada peristiwa G30S/PKI yang
ditandai berbagai tindak kekerasan yang membuat Negara
ini bergelimangan darah dan harus kehilangan banyak warga
bangsanya.
       Kemudian, pada periode selanjutnya juga banyak dihiasi
dengan berbagai kekerasan dan kejahatan kemanusiaan dalam
berbagai peristiwa berdarah. Mulai dari pembasmian sisa-
sisa anggota gerakan komunisme Indonesia, hingga politik
pembungkaman aspirasi dan suara kritis masyarakat sipil
serta kebijakan penumpasan berbagai gerakan separatisme,
di Aceh, Papua dan Timor Timor. Semua aksi pemerintah itu,
banyak sekali merenggut nyawa anak-anak bangsa, melalui
berbagai bentuk dan adegan kekejaman atas kemanusiaan.
Tragis memang!
       Terjadinya semua tragedi kebangsaan dan kemanusiaan
itu, sedikitnya telah dilatari oleh dua alasan mendasar.
Pertama, karena wawasan, cara pandang dan pola pikir
                             |225|
FAKTA BICARA

para pendiri/penguasa Negara yang tergolong masih amat
primitive dan merupakan manifestasi dari pemerintahan
barbarism modern.44 Fenomena keprimitifan dan barbarisme
ini terutama terlihat dalam praksis bagaimana konsep
dan prinsip-prinsip dasar organisasi Indonesia sebagai
sebuah Bangsa dan Negara yang baru lahir dan berdasarkan
Pancasila ini, semestinya harus dirumus, diurus dan dikelola,
yang kemudian dipenuhi berbagai tindak kekerasan dan
kejahatan kemanusiaan.
      Sehingga berbagai pemikiran, pertimbangan, dan
aksioma-aksioma logis-rasional serta pola-pola politik
nir-kekerasan, niscaya tidak lebih dikedepankan dalam
menyusun kerangka dasar yang menjadi landasan bagi
pelaksanaan pembangunan kebangsaan dan kenegaraan
yang benar dan aspiratif. Tetapi semua dimensi rasional yang
melahirkan pikiran-pikiran kritis tampak telah terpinggirkan
sedemikian rupa. Akhirnya Negara dijalankan sesuai selera
dan kepentingan politik dan ekonomi para penguasanya.
      Konsekuensi logisnya, kekerasan dalam berbagai
bentuknya menjadi pendekatan dan modus pilihan yang
selalu cendrung dikedepankan, dan digunakan di atas premis
membela keutuhan negara. Ini jelas memberi kesimpulan
kepada kita, bahwa para pendiri Negara yang telah berhasil
mengusir penjajah Belanda keluar dari tanah air Indonesia
dan kemudian mereka menjadi para penguasa, yang ternyata
mewarisi dan meniru cara-cara kejam yang telah digunakan
Belanda untuk menguasasi, memperbudak rakyat dan
mempertahankan daerah jajahannya.45
44_Lebih lanjut mengenai kultur penguasa barbaric yang mengenyampingkan di-
mensi rasionaitas dalam memahami berbagai tuntutan pemenuhan dari kebutu-
han hidup, yang sebenarnya diperlukan untuk mengenyahkan segala bentuk kek-
erasan ketika manusia dipenuhi keinginan yang perlu dipenuhi dalam kehidupan
masyarakat manusia, baca misalnya, Stjepan G. Mestrovic, The barbarian Tempera-
ment, Toward a Postmodern Critical Theory, (London and New York: Routledge),
1993, khususnya hal. 28-48.
45_Agaknya, gerakan social bangsa pribumi untuk mengenyah seluruh tradisi colo-
nial yang telah sekian lama menjadi pengalaman keseharian kaum jajahan, kiranya
telah menjadi proses social modeling yangf menyebabkan para pribumi yang ke-
mudian menjadi para penguasa cendrung menerapkan cara-cara colonialist dalam
mengelola daerah dan bangsa jajahannya. Untuk ini baca misalnya, Linda Tuhiwai

                                     |226|
                                         Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

      Tegasnya, para penguasa yang kemudian memimpin
Indonesia hanya mampu mengusir fisik para penjajah, tetapi
memungut dan mengamalkan seluruh prilakunya, untuk
diterapkan pada bangsanya sendiri. Inilah proses social
modelling kolonialisme yang sukses.
      Kedua, karena adanya nafsu obsessive kekuasaan
(obsessive lust of power) para pemimpinnya yang dapat
ditengarai sedang mengalami semacam mental disorder,
setelah sekian lama merasa tertekan, yang kemudian
menyebabkan dirinya kehilangan dimensi social (altruism)
dari jati kemanusiaannya. Maka kekuasaan Negara yang
diperolehnya digunakan secara sempurna sebagai sebuah
kesempatan untuk menguasai seluruh rakyatnya, mengekang
berbagai bentuk kebebasannya, membonsai daya kritis
pemikiran dan nalarnya. Di samping itu, penguasa juga
menyeragamkan segala bentuk keragaman, membungkam
segala aspirasi kritiknya dan semata-mata mengharapkan
kepatuhannya. Dengan demikian, penguasa sentral dan
seluruh para punggawanya akan dengan mudah dapat
memenuhi segala kehendak dan kemauan politik dan
ekonominya.46
      Sehingga sistem pengelolaan Negara yang dibangun
kemudian adalah sistem yang memusatkan segala kekuasaan
di tangan seorang Presiden dan segala kebijakan kenegaraan
terpusat pada segala kepentingan politik dan ekonominya.
Dan pada gilirannya, Negara Indonesia dimasa rezim Orba
menjadi rezim yang kleptokatis, yang dipenuhi para penguasa
pencuri, yang masih terwariskan hingga saat ini.47 Kekuasaan
tunggal ini, akan memberi kesempatan hidup aman dan
Smith, (terj.), Dekolonialisasi Metodologi, (Jogjakarta: Insist Press), 2005, hal. 165-
172.
46_Prilaku politik ekonomi Orde Baru yang akhirnya memuarakan krisis ekonomi
dan moneter luar biasa yang justru kemudian berdampak menjatuhkan kedudukan
Soeharto sebaggai Presiden, kiranya dapat dibaca lebih jauh dalam, Pradjoto, Mence-
gah Kebangkrutan Bangsa, Pelajaran dari Krisis, (Jakarta: Masyarakat Transparansi
Indonesia), 2003, khususnya hal. Bab I hingga V.
47_Memahami lebih lanjut, bagaimana para penguasa pencuri memainkan kekua-
saan untuk memperkaya diri, baca misalnya, Prof. Dr. T. Jacob, Tragedi Negara Klep-
tokratis: Catatan di Senjakala, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), 2004.

                                          |227|
FAKTA BICARA

enak hanya kepada para pengikutnya yang patuh saja. Segala
bentuk kritik, perdebatan, pertentangan dan kekuatan
perlawanan dari manapun dan siapapun, semuanya harus
dilumpuhkan atau bahkan dibantai habis. Akhirnya rakyat
hanya menjadi mangsa kekuasaan, dan sasaran persemaian
aneka ketakutan dan segala akibat eksponensialnya.
      Itulah situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia saat
berada di bawah sistem kekuasaan rezim sentralistik-otoriter
Orde Baru, yang menjalankan kepemimipinan Negara secara
tangan besi dan kejam,48 dan tentunya ditandai dengan
banyaknya berbagai tindak kekerasan, dalam berbagai
jenisnya, dan pelanggaran HAM berat yang menimpa
rakyatnya.49

                                        ***

       Salah satu akibat sistemik yang cukup tragis dari libido
kekuasaan yang mengurus Negara secara terpusat, penuh
korupsi, kolusi, nepostisme, ketidakadilan dan penindasan
struktural yang dilaksanakan oleh pemerintahan Orde
Baru adalah, munculnya perlawanan dan pemberontakan
bersenjata dari rakyat Aceh, yang dimanifestasikan lewat
Gerakan Aceh Merdeka yang dipimpin oleh Tgk Hasan di Tiro.
Gerakan Aceh Merdeka yang bercita-cita untuk memisahkan
Aceh dari Indonesia ini, lahir setelah sekian lama rakyat
Aceh menderita berbagai keitidak-adilan, penindasan
dan kekerasan dalam berbagai bentuknya, akibat sistem
otoritarian pemerintahan Orde Baru.
       Maka pemberontakan bersenjata yang muncul di Aceh
ini, cukup menjadi alasan yang dianggap sah secara hukum
48_ Untuk memahami berbagai kekejaman yang pernah dipraktekkan selama Orde
Baru berkuasa, baca misalnya, Margiyono dan Kurniawan Triyunanto, Neraka Rezim
Soeharto, Misteri Tempat Penyiksaan Orde Baru, (Jakarta: Spasi & VHR Book), Mei
2008.
49_Untuk memahami detail, bagaimana prilaku kekuasaan dari rezim Orde Baru,
baca misalnya, Benedict O’G Anderson and Audrey Kahin, (eds.),Interpreting Indo-
nesianPolitics: Thirteen Contribution to the Debate,Interim Reports series,no. 62,Cor-
nell Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, (Ithaca, New York: Cornell
University), 1982.

                                        |228|
                                        Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

oleh penguasa Orde Baru untuk melakukan berbagai tindakan
militeristik dalam upaya menumpas sampai ke akar-akarnya
gerakan pemisahan diri Aceh itu. Tanpa merasa perlu harus
memiliki semacam petunjuk moral atau kode etik operasi
militer yang dirumuskan berdasarkan kesadaran kebangsaan
yang multikultural berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.
Dengan demikian, segala bentuk aksi dan tindakan
pembasmian terhadap kelompok yang memberontak dan
menggugat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
dipandang sah dan boleh untuk dilakukan apa saja. Tanpa
sama sekali merasa perlu untuk merisaukan, baik persoalan-
persoalan menyangkut moral kebangsaan, maupun hukum
dan nilai-nilai kemanusiaan serta berbagai tugas suci (divine
task) sebagai makhluk bertuhan.50
       Konsekuensinya, terjadilah di Aceh aksi euphoria
militerisme yang seolah sedang merayakan kemenangan
perang. Ini diperlihatkan melalui serangkaian panjang
dan dalam waktu yang cukup lama, berbagai kejahatan
kemanusiaan dan pembantaian kehidupan yang luar biasa
sadisnya.51 Bukan saja terhadap para anggota pemberontak
bersenjata, tetapi juga terhadap rakyat sipil Aceh yang
tak berdosa, semua menjadi sasaran berbagai tindak
penganiayaan, penyiksaan, pembunuhan dan penistaan oleh
aksi militer Indonesia.52
50_Sebenarnya manusia yang telah memiliki perjanjian primordial dengan Tuhan,
selalu merasa wajib untuk berbuat sesuatu yang merupakan kebaikan bagi sesame
manusia. Namun tampaknya, pemerintah Indonesia di masa Orba bersama semua
aparatur pelaksana kebijakan bengisnya benar-benar telah kehilangan dimensi tu-
gas suci kemanusiaan itu. Lebih lanjut mengenai tugas suci yang semestinya dia-
malkan dalam urusan apapun, baca misalnya, William C. Chittick, The Sufi Path of
Knowledge, Ibn al-‘Arabi’s Metaphysics of Imagination, (New York: State University of
New York), 1989, hal. 98-99.
51_Kesan euphoria kekerasan militer Indonesia di masa Orba, ddapat dilihat dari se-
jumlah kasus kejahatan berat kemanusiaan yang pernah dilaporkan oleh masyarakat
Aceh Timur, Utara dan Pidie, menjelang dan setelah pencabutan DOM, yang kemu-
dian dibukukan dalam misalnya, Al-Chaidar, Aceh Bersimbah Darah, hal. 126-143.
52_Untuk mengetahui lebih lanjut rangkaian panjang dan detail-detail kejahatan
kemanusiaan dalam berbagai jenis dan modusnya yang dialami rakyat Aceh se-
lama pemerintah pusat memberlakukan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer “Jar-
ing Merah”(1989-1998), baca misalnya, Al-Chaidar (dkk), Aceh bersimbah Darah,
(Jakarta: Pustaka Al-Kaustar), Edisi Revisi, 1998.

                                         |229|
FAKTA BICARA

      Dalam konteks euphoria itu, berbagai foto-foto yang
mengabadikan kekerasan yang telah dilakukan di Aceh selama
Operasi Militer dan banyak tersebar di dalam masyarakat, juga
telah benar-benar menjadi indikasi yang memperlihatkan
euphoria kekuasaan Orde Baru yang mengesankan tidak ada
lagi kekhawatiran yang merasa perlu bahwa kejahatan itu
disembunyikan. Memang saat itu, seolah tampak sudah tidak
ada lagi kekuatan yang mampu melawan atau menghentikan
berbagai kejahatan kemanusiaan yang amat sadis tersebut.
      Akan tetapi, ketika gelombang kebencian rakyat
Indonesia yang menggumpalkan kesadaran dan kekuatan
untuk melawan rezim bengis Soeharto itu terus semakin
membesar, akhirnya penguasa tertinggi rezim Orde Baru
yang tadinya sangat amat menakutkan rakyat, mampu
dipaksa mundur dari jabatan Presiden pada bulan Mei 1998.
Meskipun besar juga harga social-politik dan ekonomi yang
harus dibayar dalam peristiwa untuk memaksakan sebuah
perubahan tampuk pimpinan Indonesia itu.
      Menyusul turunnya Soeharto itu, dan menggumpalnya
tuntutan dan desakan rakyat Aceh untuk pencabutan status
DOM yang telah cukup lama tersiksa, maka status Aceh sebagai
Daerah Operasi Militer (DOM) yang telah berlangsung sejak
tahun 1989, juga akhirnya terpaksa dicabut oleh panglima
ABRI saat itu, Jendral Wiranto.
      Pascapencabutan DOM, berbagai kekerasan masih juga
terus terjadi dan bahkan semakin menggila dan liar saja,
dengan sasaran yang sangat acak. Penculikan, pembunuhan,
penganiayaan, pembantaian dan pembubuhan racun pada
rokok Dji Sam Soe dan di dapur-dapur pengungsi, nyaris
setiap hari menghiasi headline berita surat kabar di Aceh,
khususnya harian Serambi Indonesia.
      Seiring itu, kekuatan GAM juga berhasil melakukan
konsolidasi, bahkan kekuatan GAM menjadi semakin terus
membesar kembali melebihi kekuatan yang pernah dimiliki
sebelumnya. Ini bisa terjadi ketika berbagai bantuan
strategis para aparatur Indonesia yang konon dikatakan telah

                            |230|
                             Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

melakukan disersi dan membelot membantu GAM, dengan
berbagai perangkat perang, termasuk mesin bubut yang
dapat digunakan untuk membuat senjata rakitan pernah
ditemukan oleh aparat di belantara hutan Aceh Utara dan
telah menjadi pemberitaan sejumlah media massa di Aceh
sekitar tahun 2001.
       Selanjutnya, rangkaian peristiwa kekerasan, mulai
dari peristiwa pembantaian massal Arakundo, penembakan
membabi buta di Gedung KNPI Lhokseumawe, Simpang KKA,
pembantaian massal di Pesantren Tgk Bantaqiyah, Beutong
Ateuh, semua dapat terjadi dengan mulus tanpa ada halangan
sama sekali dari siapapun atau pihak manapun.
       Semua kisah nestapa kejahatan kemanusiaan itu
bersama ratusan kasus-kasus pembantaian, penghilangan
paksa, pembunuhan dan penyiksaan lainnya, tampak telah
terjadi dan berlangsung begitu saja di tengah pusaran konflik
vertical Aceh. Seolah seluruh kekuatan social, politik dan
keagamaan yang ada di Aceh atau Indonesia seperti memberi
legitimasi terhadap seluruh kejahatan kemanusiaan itu.
Hingga akhirnya kembali diberlakukan status Aceh sebagai
Daerah Darurat Militer.
       Pada masa Darurat Militer yang ditetapkan melalui
Keppres No. 28/2003, yang berlangsung selama 6 bulan dan
kemudian ditambah lagi dengan Darurat Sipil, juga dihiasi
oleh berbagai kejahatan kemanusiaan yang sama sekali tidak
tersentuh hukum. Singkat cerita, dari semua realitas kejahatan
kemanusiaan yang hingga kini sulit disentuh hukum, telah
benar-benar mencitrakan Indonesia sebagai Negara yang
para penguasanya telah cukup banyak menistakan nilai-nilai
kemanusiaan bangsanya sendiri. Sehingga kini diperlukan
suatu kesadaran baru, dalam mengemudi sejarah perjalanan
Negara dan bangsa ini menuju masa depannya yang diisi
dengan situasi kehidupan yang demokratis dalam makna yang
lebih substansial, berupa tegaknya keadilan dan perlindungan
optimal terhadap nilai dan hak-hak dasar kemanusiaan.



                              |231|
FAKTA BICARA

       Berbagai kejahatan sistemik di Indonesia, khususnya
di Aceh, yang telah menistakan seluruh nilai-nilai mulia
kemanusiaan, sebagai makhluk berakal dan bertuhan,
sepertinya telah mengantarkan bangsa ini untuk menuai
kerusakan kumulatif eksponensial, menyangkut nyaris
seluruh sector dan aspek kehidupan di negeri ini. Kita
boleh yakin, bahwa tidak ada satu sektor dan aspekpun
dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang hari ini tidak
bermasalah atau tidak mengalami krisis.
       Semua jenis kerusakan menyangkut semua sektor dan
aspek kehidupan itu, bermula dari rusaknya human capital
yang diakibatkan oleh sistem bernegara dan pengelolaannya
yang tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Sebut
misalnya, sistem bernegara yang memusatkan segala
kekuasaan berada di tangan Presiden, sungguh telah
menciptakan otoritarianisme yang mematikan dimensi
dinamis dan kreatif bangsa. Karena dimensi dinamis bangsa
selalu menghendaki berlangsungnya perubahan sebagai
sebuah keniscayaan. Akibat lanjutannya, segala bentuk
kreatifitas pun ikut tergerus setelah kehidupan selalu diarah
menuju statisme kemapanan.
       Selanjutnya, sistem otoritarian dengan kekuasaan
terpusat itu, juga memperlakukan realitas kebangsaan
Indonesia yang sangat majemuk untuk tidak mendapat tempat
yang layak dan penghargaan yang memadai dalam konteks
aktualisasi diri yang didasarkan pada keunikannya masing-
masing, yang tentu akan cukup beragam dan berbeda-beda.
Akibatnya, bangsa ini nyaris sama sekali tidak disiapkan
untuk mampu memahami dan menghargai pluralitas sebagai
khasanah kekayaan bangsa yang dapat membuat bangsa ini
menjadi kreatif dan unggul.
       Selain itu, system kekuasaan yang otoriter dan terpusat
itupun telah membuat bangsa ini kehilangan kebebasannya
dalam beraktualisasi diri. Karena kebebasan aktualisasi
diri ini selalu cendrung menciptakan munculnya perbedaan
dalam berbagai hal, seperti perbedaan pendapat, pikiran,

                             |232|
                                       Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

pilihan dan putusan. Kemudian berbagai perbedaan itu,
cendrung melahirkan gugatan kritis terhadap realitas yang
ada, untuk kemudian oleh para penguasa cendrung dipahami
sebagai ancaman bagi upaya mereka melestarikan kekuasaan
yang dirancang sebagai pintu gerbang bagi usaha menumpuk
kekayaan bagi melayani orientasi kehidupan hidupnya yang
cendrung mendambakan kemewahan, tanpa harus kerja
keras.
       Itulah sebabnya jika muncul suara-suara yang
secara kritis mempersoalkan cara-cara mengelola Negara
yang penuh ketidak-adilan dan akan membawa bangsa
ini pada suatu sitruasi masa depan yang akan menuai
banyak masalah, segera saja para penguasa bertindak tegas
untuk membungkam dan hanya kepatuhan yang semata
diharapkan. Dan jika ada suara rakyat yang memberontak
atas kehendak penguasa yang membungkamkan itu, berbagai
bentuk kekerasan segera saja menjadi pilihan strategis
yang dengan mudah saja dilaksanakan. Tanpa merasa perlu
mempertimbangkan berbagai nilai kemanusiaan yang secara
moral memang sepatutnya dipertimbangkan.53
       Apalagi jika menyangkut pemberontakan untuk
melepaskan diri dari bingkai Negara Kesatuan Republik
Indonesia, seperti yang diperjuangkan oleh rakyat Aceh,
segera saja para penguasa memilih pendekatan militer
sebagai satu-satu alternative penyelesaian konflik tersebut.
Karena konsep introspeksi diri tidak pernah ada dalam benak
pikiran para penguasa otoriter. Tetapi menganggap diri
seolah selalu berada di pihak yang benar, dan melihat bahwa
pemberontakan rakyat Aceh itu sebagai tindakan yang salah
dan perlu dibasmi sampai ke akar-akarnya. Maka akhirnya
muncullah sejumlah aksi kejahatan kemanusiaan yang dari
hari ke hari semakin meningkatkan derajat kesadisannya,
53_ Manusia sebagai entitas yang unik yang senantiasa pasti memiliki cita-cita keba-
hagiaan dan ketenangan, semestinya ditempatkan sebagai focus pemahaman yang
selalu perlu diuji komitmen perjuangannya bagi orang-orang lain. Untuk memahami
lebih lanjut tentang entitas manusia yang memiliki keunikannya masing-masing
bersama segala kebutuhannya, baca misalnya, Alexis Carrel, Misteri Manusia, (Band-
ung: Penerbit Remaja Karya), hal. 9-32.

                                        |233|
FAKTA BICARA

yang kemudian memunculkan trauma psychis dan ketakutan
rakyat yang luar biasa.
       Itulah serangkaian dampak yang diakibatkan oleh
penerapan sistem kenegaraan yang otoritarian-militeristik
dengan kekuasaan terpusat yang kemudian menghendaki
banyak sekali tindakan kekerasan dan kejahatan kemnusiaan
hanya untuk sekedar membela kelestarian kekuasaan.54
Dan akhirnya, sepeninggal system itu, rakyat pun menjadi
kehilangan berbagai modal sosialnya. Ini antara lain, hilangnya
rasa saling percaya antar individu masyarakat, antar kelompok
masyarakat dan juga antara masyarakat dengan pemerintah.
Hilangnya rasa percaya ini juga menggiring dirinya menjadi
amat individualis, yang hanya bersedia berjuang untuk
keselamatan dan kesenangan dirinya semata.
       Selanjutnya, orientasi hidup yang sangat individualis
ini, otomatis membuat masyarakat, termasuk para aparatur
pemerintahan, menjadi kehilangan kemampuannya untuk
bekerjasama secara saling percaya, kreatif dan produuktif,
khususnya dalam merencanakan, merumuskan, membangun
dan melaksanakan cita-cita bersama secara bersama-sama.
Maka salah satu krisis yang dialami bangsa ini kini adalah
krisis perencanaan anggran yang dikelola pemerintah. Yakni
bagaimana kemudian anggaran itu dapat diharapkan mampu
menjawab berbagai permasalahan yang ada dalam kehidupan
masyarakat. Berbagai aksi korupsi yang secara pandemic
mengidap nyaris seluruh aparat penguasa negeri ini, adalah
bukti kongkrit yang menunjukkan adanya kesulitan untuk
merencanakan kebaikan bagi masyarakatnya.
       Korupsi yang mulai berkembang dan terus menjadi-jadi
ketika kekuasaan Orde Baru sedang berada pada masa-masa
keemasannya, kini semakin tak terhentikan. Karena para
penguasa dan kelompok pendukungnya mengalami kesulitan
untuk memikirkan kepentingan bersama secara serius dan
sistematis. Maka masyarakat yang mayoritasnya berada di
54_Untuk memahami bagaimana militer Indonesia memainkan peran politiknya di
masa Orde Baru, baca misalnya, Harold Crouch, The army and Politics in Indonesia,
(Ithaca New York: Cornell University Press), 1988.

                                      |234|
                                        Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

lapis bawah piramida sosial, terus saja menderita, baik secara
lahir maupun batinnya. Berbagai program pemerintah yang
dikatakan untuk menjawab persoalan kemiskinan masyarakat
ternyata hanya melestarikan kemiskinan itu sendiri.
       Kini, apatisme social tampak sedang mengidap sebagian
besar warga masyarakat Aceh. Mereka sepertinya menyadari
betapa titik terang masa depan Aceh semakin tidak tampak
dan buram. Tentu, untuk menumbuhkan kembali optimisme
rakyat terhadap masa depannya yang cemerlang, kiranya
dibutuhkan seorang pemimpin yang bersedia memimpin
perubahan.55 Masalahnya adalah bagaimana menemukan
seorang sosok pemimpin yang kiranya memiliki pemikiran
luas dan lintas disiplin untuk memimpin perubahan mendasar
dalam berbagai sektornya.

                                            ***

       Menyadari secara kritis-retrospektif tentang situasi
realitas kontekstual kemanusiaan masyarakat Aceh yang
kini sedang terkurung dalam segala dampak negative dari
kejahatan kemanusiaan masa lalu, adalah sebuah awal yang
baik bagi upaya merencanakan nasib masa depan rakyat
Aceh. Dari kesadaran kontekstual ini, diharapkan lahir
sebuah kesadaran dan semangat bersama di masa transisi
sekarang ini, untuk secara bersama melakukan perubahan
yang direfleksikan dari berbagai pengalaman pahit masa
lalunya.56
       Maka tuntutan rakyat Aceh yang telah dituangkan
dalam UU No. 11/2006 tentang Pemerintah Aceh, terhadap
55_Ada sejumlah criteria pemimpin yang sangat diperlukan dalam memimpin suatu
gerakan perubahan, terutama menyangkut kapasitas kepemimpinan yang mampu
merajut kembali kebersamaan dari suatu masyarakat Aceh yang fragmented dan
cendrung lebih hanya mementingkan diri sendiri. Lebih lanjut baca, misalnya, Mi-
cheal Fullan, Leading in a Culture of Change, (San Fransisco: Jose Bass Publisher),
2001.
56_Ada pelajaran bagus yang dapat dipetik dari pengalaman Afrika Selatan yang
kiranya bisa memperkaya wawasan substansial KKR Aceh, baca misalnya, Simpson
G, A Brief Evaluation of South Africa’s Truth and Reconciliation Commission: SomeLes-
sons for Societies in Transition, 1998.

                                         |235|
FAKTA BICARA

pendirian lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
(KKR) kiranya dapat menjadi salah satu entry point untuk
mengungkap kebenaran dalam rangka memahami masa lalu.
Sekaligus berguna bagi pelurusan sejarah yang sejauh ini
masih dibalut kabut gelap tentang apa, siapa dan mengapa
sebuah kejahatan kemanusiaan yang pernah terjadi dulu,
agar kemudian dapat dipahami secara benar.
      Dapat diyakini, bahwa pembentukan KKR dalam
substansi operasionalnya yang lebih akan membawa
kesadaran bagi perlunya perubahan sistemik dalam penataan
masa depan Aceh, melalui perbaikan sistem pengelolaan
pemerintahan, kiranya dapat menjadi landasan penting yang
perlu dirumuskan bersama. Artinya, KKR itu tidak perlu
lebih dilihat sebagai upaya pengungkapan kebenaran dalam
perspektif hukum untuk menegakkan keadilan. Karena
substansi semacam ini seringkali dilihat sebagai ancaman
bagi eksistensi para pelangagar HAM berat masa lalu.
      Akan tetapi barangkali dapat lebih dilihat dan
dirumuskan bahwa KKR adalah lembaga pengungkap
kebenaran yang diperuntukkan bagi upaya pelurusan sejarah
kejahatan kemanusiaan masa lalu di Aceh. Agar generasi ke
depan nanti dapat mengambil pelajaran berharga, untuk
kemudian mereka tidak mengulangi kesalahan tersebut
di masa depannya. Jadi, perspektif pembentukan KKR
perlu lebih dirumuskan dalam upaya mempertimbangkan
kehidupan generasi masa depan, agar tatanan kehidupannya
menjadi maju dan manusiawi.57
      Kecuali itu, perubahan mendasar menyangkut sistem
pengelolaan pemerintahan yang bersifat lebih terbuka,
akuntabel, partisipatif dan mengembalikan segala kedaulatan
ke tangan rakyat. Tatanan system yang seperti ini akan sangat
potensial menjadi energi atau kekuatan transformative
bagi penciptaan social capital baru dalam kehidupan
57_Memahami lebih lanjut dan mendalam tentang bagaiaman seluk beluk rancan-
gan KKR dalam perspektif generasi masa depan, baca misalnya, Adolfo Ceretti, The
Truth and Reconciliation Commission: A Justice Looking Also to Future Generations,
(Italy: Milano-Bicocca University), 2008.


                                      |236|
                                      Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

kemasyarakatan di Aceh.58
      Harus disadari, bahwa keharusan perubahan sistem
pemerintahan ini merupakan pra syarat dalam upaya
sistematis membangun nasib baik masa depan rakyat
Aceh. Ini kini telah menjadi tuntutan mendesak, yang perlu
disikapi secara cerdas dan berani dalam merombak segala
sistem tirani yang didasarkan pada aturan-aturan yang lebih
berpihak pada penguasa dan di pihak lain justru menistakan
rakyat, yang justru menjadi salah satu biang kerok penyebab
bagi terjadinya kejahatan kemanusiaan di masa lalu.
      Semangat perubahan yang bersifat sistemis ini, kini
terbuka lebar peluang aktualisasi nya, ketika UUPA yang
kini menjadi landasan hokum bagi pemerintahan di Aceh
memerlukan puluhan qanun yang harus dirumuskan dalam
semangat transformative. Maka kemampuan orang Aceh
dalam memanfaatkan peluang luas UUPA bagi penciptaan
perubahan secara sistematis inilah yang akan sangat
menentukan nasib masa depan rakyat Aceh. Dan secara
meyakinkan dapat memastikan, bahwa berbagai kejahatan
sistematis yang menistakan nilai-nilai kemanusiaan dapat
sejak dini diantisipasi keterulangannya.
      Masa lalu yang pahit, hina dan penuh penderitaan dapat
menjadi sumber inspiratif yang menyadarkan kita dalam
membangun masa depan secara rasional bersama kerja sama
produktif yang akan membahagiakan kita semua. Karena
pada dasarnya, tidak ada kebahagiaan yang dapat dirasa
sendiri, betapapun seseorang memiliki harta melimpah, jika
ia hidup di tengah komunitas yang penuh penderitaan.
                              ***
58_Social Capital ini dapat dijabarkan rincian bentuk-bentuk karakter yang perlu
dimiliki setiap warga masyarakat Aceh, meliputi: kejujuran, keterbukaan, kemam-
puan dan kemauan menghargai perbedaan, rasa saling percaya, kemampuan mer-
ancang perencanaan pembangunan bersama, kesediaan membangun kerjasama
lintas kelompok yang efektif dan produktif dapat menghasilkan realitas perwujudan
keinginan bersama, terbangunnya kapasitas social enterprenerialship, semuanya
merupakan modal-modal dasar yang perlu dimiliki masyarakat bagi membangun
realitas nasib masa depannya dalam kualifikasi kemanusiaan yang maju dan manu-
siawi. Untuk ini, baca misalnya, David Bornstein, How to Change the World: Social
Enterpreneurs and the Power of New Ideas, (New York: Oxford University), 2004.

                                       |237|
FAKTA BICARA

       Sebuah entitas pemerintahan yang ingin ditegakkan di
atas linangan darah dan deraian air mata, serta pengingkaran
atas cucuran keringat rakyatnya, adalah sebuah nestapa yang
tentu tidak akan membawa bangsa dan Negara ini menjadi
kuat dan mulia di mata dunia. Kecuali kalau kemudian ada
kerelaan untuk bertaubat dari para pendosa yang masih
tersisa, dengan mengakui segala kesalahan dalam proses
berbangsa dan pengelolaan Negara, serta kesediaan untuk
memperbaiki kesalahan menuju tatanan kehidupan baru
dalam sistem berbangsa dan bernegara.
       Jika perubahan dapat menjadi semangat zaman,59
sebagai momentum yang hari ini harus kita lalui, dan mampu
membuat semua orang siap untuk merubah diri, maka
disinilah kita telah memiliki landasan bagi pembinaan nasib
baik masa depan rakyat Aceh. Sejauh ini, meskipun di satu
pihak, kata, terminologi dan frasa “perubahan” tampaknya
secara retorika telah seolah menjadi tuntutan mayoritas
masyarakat Aceh. Namun di pihak lain, kekuatan resisten
yang seolah tak tampak, yang menolak terjadinya perubahan,
kiranya masih cukup kuat. Bagi kalangan yang menolak
perubahan ini, kiranya mereka lebih melihat perubahan
sebagai ancaman bagi pupusnya berbagai kenikmatan dan
keuntungan yang dapat diperoleh dari situasi status quo.
       Jadi, kejahatan masa lalu yang telah menistakan
kemanusiaan Aceh sekian lama bahkan hingga saat ini, justru
sebenarnya merupakan produk system yang dipakai oleh
orang-orang yang hingga saat ini masih belum ingin untuk
berubah, dan masih berusaha berusaha bertahan untuk
semaksimal menangguk keuntungan dari sistem yang jahat
tersebut yang hingga kini masih berlaku.
       Itulah sebabnya, qanun-qanun menyangkut tata-
laksana pemerintahan yang baik dan bersih yang semestinya
menjadi turunan pertama yang perlu dihasilkan menyusul
59_Dalam al-Quran, surah as-Syams: 9, Allah menegaskan betapa orang-orang
yang senantiasa mau menyucikan jiwa-jiwanya dengan melakukan perubahan dan
perbaikan adalah orang-orang yang beruntung. Maka untuk memperoleh nasib
masa depan bangsa yang penuh keberuntungan, maka penyucian jiwa-jiwa warga
masyarakat Aceh mutlak diperlukan.

                                  |238|
                           Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

disahkannnya UUPA No 11/2006, hingga hari ini sekedar
dipikirkan pun belum. Masyarakat Aceh, khususnya para
elit yang diuntungkan dengan system yang ada, tampaknya
sama sekali tidak may belajar dari pengalaman pahit masa
lalu masyarakatnya. Karena sistem masa lalu tampaknya
telah sukses mempola pikirannya untuk sekedar menjadi
individualis yang justru menentang ajaran Islam, yang kini
dikodifikasi menjadi hokum positif yang tak membawa oarng
Aceh menjadi lebih mulia, kalau tidak menjadi lebih hina….

     Wallahu’alam bish-shawaab….




                            |239|
FAKTA BICARA




               |240|
                             Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005


TENTANG PENULIS
Adi Warsidi, wartawan untuk Tempo Inti Media dan The
Asahi Shimbun yang bekerja untuk wilayah Aceh. Salah
seorang pengurus Aliansi Jurnalis Independen Banda Aceh,
aktif sebagai pengajar jurnalistik di Muharram Jurnalis College
(MJC) dan beberapa pelatihan jurnalistik lainnya yang digelar
lembaga-lembaga mahasiswa maupun organisasi lain. Pernah
terlibat dalam beberapa penelitian terkait perdamaian di
Aceh, serta ikut menjadi editor beberapa buku, di antaranya
Merangkai Kata Damai dan Kisah Usai Perang (Katahati
Institute, 2009).

Fuad Mardhatillah UY Tiba, adalah penulis dan narasumber
yang sangat produktif. Tulisan dan berbagai analisis yang
bermuatan filosofis dipublikasikannya melalui berbagai
media maupun jurnal internasional, dan telah memberi
warna dalam dinamika perkembangan pemikiran masyarakat
Aceh. Pria asal Tiba, Meureudu, Pidie Jaya yang lahir pada
1961 ini dikenal pula sebagai pendidik pada beberapa
perguruan tinggi di Aceh dan pulau Jawa. Master Studi Islam
dari Mc Gill University, Montreal, Kanada ini merupakan
dosen Pendidikan Filsafat dan Metodologi Penelitian IAIN
Ar-raniry serta dosen Filsafat Ilmu di Unsyiah. Dia juga aktif
sebagai peneliti, konsultan dan fasilitator berbagai training
perdamaian, resolusi konflik dan hak asasi manusia.

Qahar Muzakar, Putra Lhokseumawe lulusan Fakultas
Hukum Unsyiah ini pernah menjadi jurnalis berbagai
media cetak dan situs berita sejak di bangku kuliah, antara
lain, sebagai wartawan Koran AcehKita untuk Banda Aceh,
koresponden majalah Nasional Mingguan Gatra untuk Banda
Aceh dan sekitarnya, Redaktur di Tabloid Sipil Aceh serta
beberapa media lainnya. Kini, selain menjadi kontributor
untuk media, dia terlibat dalam berbagai proyek penulisan
dan penelitian pada beberapa NGO di Banda Aceh.

                              |241|
FAKTA BICARA

Melyan Nyakman, adalah Sarjana Hukum Islam IAIN Ar-
raniry, Banda Aceh. Peraih juara harapan 1 tingkat nasional
pada Anugerah Jurnalistik Komisi Pemilihan Umum (2009)
dan juara harapan 1, penulisan studi antropologi dan
jurnalisme damai (2009) ini pernah menjadi wartawan
tabloid mingguan SIPIL, Banda Aceh. Kini dia aktif menulis
sebagai kontributor Aceh Feature.

Nashrun Marzuki, adalah Knowledge Management Manager
Koalisi NGO HAM Aceh. Selain itu, alumni Fakutas Hukum UII
Yogyakarta ini juga aktif sebagai konsultan dan fasilitator
pada berbagai pelatihan terkait perdamaian, komunikasi
serta hukum dan hak asasi manusia. Dia pernah menjadi
Direktur Eksekutif Indonesian Institute for Investigative
Journalism (IIIJ), Jakarta. Memulai karir jurnalistik di
harian Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta pada akhir 1980-an,
kemudian dia memimpin news room beberapa media cetak,
antara lain, Harian Aceh, Harian Lampung Post dan Harian
Umum Republika, Jakarta.

Samsidar, pernah menjadi anggota Komisi Perempuan
tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan di
Indonesia (1998 - 2006). Pada tahun 2005, sebagai tanggapan
terhadap bencana tsunami Aceh dan kesepakatan damai,
dia ditunjuk sebagai Pelapor Khusus untuk provinsi dan
menghasilkan laporan tentang kondisi perempuan di kamp-
kamp pengungsian dan isu-isu keadailan bagi perempuan
Aceh. Dia juga pernah melakukan penyeldikan mengenai
pelanggaran Hak Asasi Manusia di Aceh dengan Komnas
HAM, dan merupakan anggota pendiri dan board pada
relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPuK), sebuah
LSM perempuan terkemuka di Aceh.

Sepriady Utama, adalah Kepala Kantor Perwakilan Komnas
HAM Aceh. Alumni Fakultas Hukum Unsyiah ini pernah pula
menjabat Koordinator Daerah Tim Adhoc Aceh Komnas HAM

                           |242|
                            Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005

RI pada saat Darurat Militer I dan II di Aceh [2003-2004].
Ketika kuliah, ia adalah Ketua Biro Pers Mahasiswa Fakultas
Hukum Unsyiah. Selain menjadi narasumber dalam berbagai
seminar dan pelatihan, ia juga beberapa kali mengikuti
Workshop HAM yang difasilitasi UN-OHCHR, baik di Jakarta
maupun Jenewa [Swiss].

Saifuddin Bantasyam, adalah dosen Fakultas Hukum dan
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unsyiah, Banda Aceh. Analisa
sertaga gasannya kerap dipublikasi berbagai media massa
nasional. Memperoleh gelar Master of Arts dari Ateneo
de Manila University, Manila, Filipina, dia pernah menjadi
liaison officer KOMNAS HAM untuk Aceh serta konsultan
untuk berbagai badan dan lembaga internasional. Ketua tim
perumus naskah akademik Qanun Perlindungan Anak ini
pernah mengikuti pelatihan internasional HAM (Kanada,
1999), pelatihan HAM dan Resolusi Konflik (Jakarta, 1999),
TOT HAM Polisi (Bogor, 2000), short course Peace and
Development (Washington, 2000), short course Hukum
Humaniter Internasional (Jenewa, 2003), dan short course
tentang socio-legalstudies (Jakarta, 2010). Berpengalaman
sebagai fasilitator pelatihan HAM untuk aparat penegak
hukum dan masyarakat di Provinsi Aceh, dia juga pendiri
serta Direktur Eksekutif Yayasan Peduli Hak Asasi Manusia,
serta pendiri Aceh Recovery Forum (ARF), Banda Aceh.




                             |243|
FAKTA BICARA




               |244|
Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005




 |245|
FAKTA BICARA




               |246|

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:4905
posted:7/10/2011
language:Indonesian
pages:252
Description: This book contains informations and several documented cases and victims' testimonies on human right violations in Aceh during 1989 - 2005.