Docstoc

Prinsip Kerja Broadband Access Technology - DOC

Document Sample
Prinsip Kerja Broadband Access Technology - DOC Powered By Docstoc
					            PEMBAHASAN MAKALAH
      EVALUASI PELAKSANAAN INPRES 5/2004
          TENTANG PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI:
 PEMBELAJARAN DAN KEBERHASILAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
                          DAERAH *)
                                Oleh: Komarudin **)



I. PENDAHULUAN
 Evaluasi Pelaksanaan Inpres 5/2004 dimaksudkan untuk
  mengetahui PELAKSANAAN:
  a. Prinsip-prinsip Good Governance; Good Local Governance;
     Reformasi Birokrasi
  b. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
  c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
  d. Sepuluh Instruksi Umum dan Sebelas Instruksi Khusus Inpres
     5/2004.
 Tujuh Asas Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
  KKN: Kepastian Hukum; Tertib Penyelenggaraan Negara;
         Kepentingan Umum; Keterbukaan; Proporsionalitas;
         P rofesionalitas; dan Akuntabilitas.
 Peraturan Perundang-undangan tentang Korupsi:
   UU 28/1999: Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
                 dari KKN
   UU 31/1999: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
   UU 20/2001: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
   UU 30/2002: Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
   Inpres 5/2004: Percepatan Pemberantasan Korupsi


*)  Disampaikan pada Rapat Koordinasi Regional Barat ”Evaluasi Pelaksanaan Inpres
    5/2004 tentang Percepatan Pe mberantsan Korupsi” Pembelajaran Dari Keberhasilan
    Penyelenggaraan Pe merintahan Daerah”, di Medan, 21-22 November 2007.
**) Staf Ahli Menpan Bidang Sistem Manajemen, Anggota Pokja Inpres 5/2004.




                                                                                      1
II. LANDASAN HUKUM: Korupsi, Renbangnas
1)    UU 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
      dari KKN:
2)    UU 31/1999 tentang Pe mberantasan Tipikor
3)    UU 20/2001 tentang Pe mberantasan Tipikor (Penyempurnaan UU
      31/1999)
4)    UU 30/2002 tentang KPTPK (me mbentuk KPK)
5)    Inpres 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
6)    UU 43/1999 tentang Ke pegawaian Negara
7)    UU 17/2003 tentang Ke uangan Negara
8)    UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
9)    UU 15/2004 tentang UU 15/2004 tentang Pe meriksaan Pengelolaan
      dan Tanggungjawab Ke uangan Negara
10)   UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pe mbangunan Nasional
11)   UU 32/2004 tentang Pe merintahan Daerah
12)   UU 33/2004 tentang UU 33/2004 tentang Perimbangan Ke uangan
      antara Pemerintah Pusat dan Daerah; dan Reformasi Pengelolaan
      Ke uangan Negara
13)   UU 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025
14)   PP 20/2004 tentang Rencana Kerja Pe merintah

15) PP 21/2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
    Ke menterian Negara/Lembaga
16) PP 42/2004 tentang Pe mbinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai
    Negeri Sipil.
17) PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
18) PP 65/2005 tentang Standar Pelayanan Minimal.
19) PP 79/2005 tentang Pedoman Pe mbinaan dan Pengawasan
    Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
20) PP 6/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara /
    Daerah
21) PP 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
    Pemerintah
22) Perpres 7/2005 tentang RPJMN 2004-2009
23) Perpres 39/2005 tentang RKP Tahun 2006
24) Perpres 19/2006 tentang RKP Tahun 2007


                                                                    2
25) Ke ppres 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
    Barang/Jasa Pe merintah dengan berbagai perubahannya, terakhir
    dengan Perpres 9/2006 tentang Perubahan Keempat atas Keppres
    80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
    Pemerintah.
26) Ke pmendagri 152/2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
    Daerah.
27) Peraturan Mendagri Nomor 7/2006 tentang Standarisasi Sarana
    dan Prasarana Ke rja Pemerintahan Daerah
28) Peraturan Mendagri Nomor 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan
    Ke uangan Daerah
        29)     Permendagri       24/2006     tentang    Pedoman
           Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

PENGAWASAN
Permenpan, Ke pme npan, dan SE tentang Pengawasan, TL Hasil
Pengawasan, Waskat, Pakta Integritas, dan Kormonev.

PELAYANAN PUBLIK
1. PP 65/2005 tentang Pedoman Umum Pe nyusunan Standar Pelayanan
   Minimal (SPM)
2. Permendagri 24/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
   Terpadu Satu Pintu
3. Inpres 5/2004, 9 Desember 2004, tentang Percepatan Pemberantasan
   Korupsi.
4. Ke pmenpan Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, 10 Juni 2003, tentang
   Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
5. Ke pmenpan Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004, 24 Februari 2004,
   tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
   Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
6. Ke pmenpan Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004, 24 Februari 2004,
   tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam
   Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
7. Permenpan Nomor PER/20/M.PAN/04/2006, 20 April 2006, tentang
   Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik.
8. Permenpan Nomor PER/25/M.PAN/05/2006, 19 Mei 2006, tentang
   Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.


                                                                  3
9. Permenpan Nomor PER/26/M.PAN/05/2006, 24 Mei 2006, tentang
    Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Dalam Rangka
    Pelaksanaan Kompetisi Antar Kabupaten/Kota.
10. Permenpan Nomor PER/31/M.PAN/08/2006, 7 Agustus 2006, tentang
    Perubahan Perme npan Nomor PER/26/M.PAN/05/2006 tentang
    Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Dalam Rangka
    Pelaksanaan Kompetisi Antar Kabupaten/Kota.
11. Permenpan Nomor PER/32/M.PAN/09/2006, 11 September 2006,
    tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Dalam Rangka
    Pelaksanaan Kompetisi Antar Kotamadya/Kabupaten Administrasi
    di Provinsi DKI Jakarta.
12. Ke pmenpan Nomor 209/KEP/M.PAN/12/2006, 14 Desember 2006
    tentang Pe mberian Penghargaan ”Citra Bhakti Abdi Negara” kepada
    Pemerintah Kabupaten/Kota yang berhasil Meningkatkan Kualitas
    Pelayanan Publik Tahun 2006.
13. Ke pmenpan Nomor 210/KEP/M.PAN/12/2006, 14 Desember 2006
    tentang Pe mberian Penghargaan ”Citra Pelayanan Prima” untuk
    Unit Kerja Pelayanan Publik Tahun 2006.
14. Ke pmenpan Nomor 228/KEP/M.PAN/12/2006, 14 Desember 2006
    tentang Pemberian Piagam Penghargaan ”Citra Pelopor Inovasi
    Pelayanan Prima” Tahun 2006.

SDM
1. UU 43/1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (perubahan UU
   8/1974)
2. PP 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS
3. PP ................................................... tindak lanjut UU 43/1999

TATA LAKSANA
1. SE Menpan tahun 2001 dan Tahun 2005 tentang Efisiensi,
   Penghematan, dan Disiplin Aparatur Negara

KELEMBAGAAN
1. PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Perubahan PP
   8/2003)



                                                                                 4
AKUNTABILITAS
1. Inpres 7/1999 tentang LAKIP / Sistem AKIP
2. Island of Integrity: Provinsi Riau, Provinsi Jambi

PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
1. Keppres 80/2003 dan Perubahan-perubahannya
2. Limabelas Langkah Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
3. Baca buku-buku publikasi Tim Kormonev.


III. ARAHAN MENPAN

LANDASAN:
Sepuluh Prinsip Dasar Berpikir
1.  Etika sebagai basc dasa kehidupan sehai-hari. UU Etika
    Penyelenggara Negara.
2. Kejujuran dan Integritas. Lakukan simulasi yang membedakan
    ini. Kita mati di lumbung padi dan saling menyalahkan.
3. Bertanggungjawab
4. Hormat pada aturan hukum dan norma masyarakat.
5. Hormat pada hak orang lain dan warga lain.
6. Cinta pada pekerjaan.
7. Berusaha keras menabung dan investasi.
8. Mau bekerja keras.
9. Selalu tepat waktu.
10. Tidak suka menyalahkan orang lain.

TIGA SYARAT KOORDINASI
1. Kesamaan Persepsi
   Lima Syarat: amanah mengurangi kemiskinan; pengangguran;
   meningkatkan growth; masyarakat sehat; dan pemberdayaan
   masyarakat
2. Kesamaan Tujuan
3. Kesamaan Action Plan



                                                                5
TIGA TAHAP REFBIR MEMBANGUN
PELAYANAN PUBLIK PRIMA DAN
MENCIPTAKAN TATA PEMERINTAHAN YANG
BAIK, BERSIH, DAN BERWIBAWA
1. Meningkatkan pelayanan publik 2004-2007
2. Meningkatkan Investasi (2007-2008)
3. Melaksanakan Grand Design Reformasi Birokrasi (2008 – 2015 s.d.
   2025)

PAGAR
1. Keinginan sungguh-sungguh Pemerintah (Contoh: Inpres 5/2004).
2. Single Identity Number (SIN); Sistem Informasi Administrsi
   Kependudukan)
3. e-Government; e-Procurement; e-Adm; e-Office; dll.
4. Pembenahan peraturan perunsang-undangan
5. Pembenahan kembali Criminal Justice System (CJS)

PILAR
Pilar 1: UU Pelayanan Publik, insya Allah Januri 2008 dittdi.
Pilar 2: UU Adm Pemerintahan – bagaimana wewenang
         dilaksanakan tidak sewenang2.
Pilar 3: RUU Etika Penyelenggaa Negara
Pilar 4: RUU Kepegawaian Negara
Pilar 5: RUU Kementerian dan Kementerian Negara.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT:
1. RUU Tata Hubungan dan Kewenangan Pemerintahan
2. RUU Badan Pelayanan Nirlaba
3. RUU Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda
4. RUU Siswasnas
5. RUU Sistem AKIP




                                                                6
MEMBANGUN KEMBALI
”KARAKTER” DAN ”JATI DIRI” BANGSA
4C:    concept, competence, connections, commitment
4W:    well plan, organize, arrange, and supervise/control
1MS:   Mind-Set (Pola Pikir, Pola Sikap, Pola Tindak)
1CS:   Culture Set dan Sistem Manajemen
BUDAYA KERJA, KODE ETIK, ETIKA PNS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1. Masalah: kemiskinan, pengangguran, dan sulitnya lapangan pekerjaan.
2. Isu-isu strategis kelembagaan pemberdayaan msyarakat dan
   penangguanga kemiskinan:
3.  Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa?
4.  Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS dalam rangka peningkatan kualitas
    pelayanan pe merinah desa/kelurahan kepada masyarakat?
5. Penguatan pe ran lembaga kemasyarakatan dalam manaje men pe mbangunan
    partisipatif melalui mus renbang?
6. Koordinasi program penanggulangan kemiskinan di pusat dan daerah?
7. Sinkronisasi dan sine rgitas Strategi Penanggulangan Ke miskinan Daerah (SKPD)
    dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan dokumen pe mbangunan lainnya
    (RPJMN, RPJMD)?
8. Pemahaman dan konsep indikator pe mberdayaan ekonomi masyarakat?
9. Pengembangan nilai-nilai tradisional, budaya, dan adat istiadat dalam rangka
    peningkatan integrasi bangsa.
10. Pengembangan energi alternatif sebagai prioritas kebijakan pemberdayaan
    masyarakat dalam rangka pe menuhan kebutuhan pokok masyarakat.
11. Perlunya ”Kesatuan Gerak Operasional Pemberdayaan Masyarakat dan Desa” sebagai
    pedoman pelaksanaan pe mberdayaan masyarakat dan desa secara terpadu di daerah.
12. Dibutuhkan kebijakan pemberdayaan masyarakat dengan ”Pengembangan
    kemampuan dan ke mandirian masyarakat dalam seluruh aspek kehidupannya, melalui
    pemberdayaan mayarakat dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan
    lingkungan:
    a. Aspek Ekonomi: senantiasa berkenaan dengan upaya pengembangan usaha
        ekonomi produktif masyarakat yang difokuskan pada penciptaan akses bagi
        masyarakat dalam pengelolaan sumber daya, pe nyediaan bantuan/kredit modal
        usaha, penge mbangan keterampilan berusaha, pendayag unaan teknologi tepat
        guna, penyediaan prasarana dan sarana perekonomian, serta peluang pe masaran
        hasil usaha masyarakat.
    b. Aspek Sosial Budaya: berkenaan dengan upaya pemantapan nilai-nilai sosial-
        budaya lokal sebagai pengatur sikap dan perilaku bersama me nuju keharmonisan
        kehidupan masyarakat, pengembangan pelayanan dasar bagi masyarakat dalam



                                                                                   7
       bidang pendidikan dan kesehatan, pe mbe rdayaan tenaga kerja, pemberdayaan
       pere mpuan, serta penanganan masalah kesejahteraan sosial.
    c. Aspek Politik: be rkenaan dengan upaya penge mbangan dan penyelenggaraan
       peme rintahan di tingkat lokal, melalui penguatan mana je men pembangunan
       partisipatif dan pengembangan demokrasi dalam penyelenggaraan peme rintahan
       daerah dan pemerintahan desa.
    d. Aspek Lingkungan: senantiasa berkenaan dengan upaya meingkatkan peran aktif
       masyarakat dalam me ndayagunakan sumber daya alam dan melestarikan
       lingkungan, agar dapat didayagunakan secara be rkelanjutan dan generasi
       mendatang.

Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Isu-isu strategis kelembagaan pemberdayaan masyarakat dan desa
meliputi:
1. Penegasan kembali tentang substansi cakupan PP 72/2005 tentang Desa dan PP 73/2005
   tentang Keluhan, dan bebe rapa peraturan pelaksanaan (Permendagri) – peraturan
   perundang-undangan.
2. Perlu menegaskan kembali peran strategis pengelolaan pe merintahan desa dan
   pembangunan perdesaan yang integrtif dan te rkoordinasi dalam sistem pe mbangunan
   nasional (peraturan perundang-udangan).
3. Peran dan fungsi strategis kelembagaan pe mbe rdayaan masyarakat dan desa
   (kelembagaan).
4. Perlu pembentukan dan penguatan “Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa” di
   setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota (kelembagaan).
5. Perlu pembentukan dan peningkatan kapasitas “Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan
   Desa (PMD) di setiap Kecamatan (organisasi/kelembagaan).

Penanggulangan Kemiskinan
Isu-isu strategis penanggulangan kemiskinan
1. Penegasan kembali pelaksanan Pe rpres 54/2005 tentang Tim Koordinasi
   Penanggulangan Ke miskinan (TKPK) dan pe raturan pelaksanannya.
2. Perlu segera dibentuk dan ditingkatkan kapasitas Tim Koordinasi Penanggulangan
   Kemiskinan Daerah (TKPKD) di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Perlu penyusunan Strategi Penanggulangan Ke miskinan Daerah yang selaras dengan
   kebijakan Penanggulangan Ke miskinan Pusat serta dokumen pe mbangunan lainnya
   (RPJMN dan RPJMD).
4. Perlu sistem dan kebijakan anggaran dan pendanaan yang mendukung Pemberdayaan
   Masyarakat dan Pe nanggulangan Ke miskinan di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota,
   baik oleh Pe merintah, Swasta, maupun Masyarakat.
5. Terbangunnya sistem data base dan informasi yang akurat, tepat, mudah, dan
   terintegrasi tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan yang
   mudah diakses oleh masyarakat luas di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
6. Meningkatnya kesempatan kerja dan berke mbangnya ekonomi pe rdesaan yang berbasis
   pengembangan ekonomi lokal.




                                                                                    8
SDM MASA DEPAN
Sepuluh Sifat dan Ciri Manusia Masa Depan
(The Ten Modern Commandments) – P rof. MT Zen (ITB, 2003)
  1. Kerja itu mulia.
  2. Prinsip hidup jelas dan bermoral-etika.
  3. Disiplin tinggi, tepat waktu, dan berkomitmen.
  4. Rendah hati, terbuka, mau belajar dan me ndengarkan orang lain.
  5. Hemat, suka me nabung (seperti Masyarakat Eropa Utara).
  6. Bertanggungjawab dan akuntabel.
  7. Rajin, tidak me nunggu, berdoa dan me minta.
  8. Sehat, gesit, lincah, penuh gairah hidup, action-man.
  9. Berorientasi pada iptek dan imtaq.
  10. Empathy kepada sesama manusia, peduli, cinta tanah air,
      me nghargai sesama (tidak hanya me muji bangsa lain).

Manusia Indonesia Masa Depan (LIPI, 2000)
  1.    MELIHAT KE DEPAN (VISIONER),
  2.    PERCAYA DIRI,
  3.    SIKAP HIDUP KRITIS,
  4.    GAYA HIDUP KREATIF,
  5.    RASIONAL DAN ANALITIS,
  6.    STRATIFIKASI SOSIAL TERBUKA ATAS DASAR PRESTASI
        (ACHIEVEMENT),
  7.    KEKUATAN IPTEK BERPENGARUH KUAT,
  8.    MASYARAKAT DINAMIS,
  9.    SUKA MENCIPTAKAN DAN MENYEBARKAN INFORMASI DAN
        SELALU BERUSAHA MENCIPTAKAN INOVASI,
  10.   SUMBER HIDUP UTAMA INFORMASI DAN INDUSTRI,
  11.   MASYARAKAT HETEROGENEOUS DI BIDANG PROFESI,
  12.   RASIONAL DAN LONG-TERM PLANNING,
  13.   ORIENTASI BUDAYA GLOBAL,
  14.   KEPEMIMPINAN EFEKTIF, DAN
  15.   PENGAWASAN KUAT.

Manusia Indonesia yang akan dibentuk
  1. BERBUDAYA MALU,
  2. MANDIRI, CERDAS, SANTUN,
  3. PERCAYA DIRI, UNGGUL,

                                                                   9
  4.    MEMILIKI JIWA KEPEMIMPINAN (LEADERSHIP),
  5.    PRODUKTIF, RESPONSIF,
  6.    KOMPETITIF,
  7.    MENGUBAH MIND-SET,
  8.    TANGGUH, TAHAN UJI, TAHAN PERUBAHAN JAMAN,
  9.    KONSISTEN, BERKARAKTER DAN JATI DIRI,
  10.   MEMBANGUN KNOWLEDGE-BASE SOCIETY/ECONOMY,
        DAN TECHNOLOGY-BASEDDEVELOPMENT,
  11.   JUJUR,   TERBUKA,     AKUNTABEL,    TRANSPARAN,
        PROFESIONAL,
  12.   BERMORAL DAN BERTANGGUNGJAWAB,
  13.   MEMBERI PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT,
  14.   PANUTAN, CONTOH DAN TELADAN MASYARAKAT.

Manusia Indonesia yang diharapkan:
  1. Berjiwa entrepreneur;
  2. Beriptek dan berimtaq;
  3. Berbudaya e-governme nt;
  4. Profesional (pe ngalaman, terampil, berilmupe ngetahuan);
  5. Netral;
  6. Berkinerja produktif (integritas tinggi, tegas, lugas, berani, disiplin,
     bermoral, bertanggungjawab, bersih, tekun, teliti, sabar, dan
     hidup sederhana.
  7. Berakhlak mulia: jujur (siddiq), teladan (tabligh), terpercaya
     (amanah), profesional dan kreatif (fatonah), dan konsisten
     (istiqomah).


BENTUKLAH WATAK, TEMUKAN DAN BANGUN JATI
DIRI, WUJUDKAN PANUTAN DAN KETELADANAN
(Mayjen TNI Purn Soemarno Soedarsono, 2003)

Mulailah dengan keinginan me mbe ntuk pribadi unggul, efektif dan siap
jadi panutan:
1. Perlu ada hasrat untuk berubah;
2. Temukenali diri, tahu siapa dirinya, dimana dan mau kemana,
   bagaimana menuju kesana, kikis segala yang semu, dan mantapkan

                                                                          10
   tekad menuju sukses;
3. Tegakkan 5 sikap dasar: jujur, terbuka, berani mengambil resiko dan
   bertanggungjawab, komitme n berdasarkan hati nurani, dan
   sharing/berbagi peran;
4. Penuhi 3 syarat:
   a. niat – doa untuk mengawali pekerjaan (nawaitu),
   b. mohon perkenan Tuhan (Insya Allah), dan
   c. bersyukur (terimakasih kepada Tuhan atas apa yang didapat /
      alhamdulillah); dan
5. Tempuh 3 cara:
   a. shalat/doa;
   b. ada hasrat/keinginan untuk berubah; dan
   c. menjadi suri teladan/panutan.

Sejalan  dengan  itu,                  Nurcholish Madjid  dkk.
(“Pengembangan Budaya                  Kerja Aparatur Negara”)
menyarankan:
1. Tegakkan       ASK       ME:         (attitude/sikap,     skill/keterampilan,
   knowledge/pengetahuan, motivation/motivasi, dan environment/lingkungan).
2. Wujudkan profesionalitas (pengalaman/experience, keterampilan/skill, dan
   pengetahuan/knowledge).
3. Berakhlak       mulia         (kejujuran/siddiq,        keteladanan/tabligh,
   terpercaya/amanah, kreatif/fatonah, dan konsisten/istiqomah); dan
4. Berbudaya Produktif (jujur, integritas tinggi, tegas, lugas, berani, disiplin,
   bermoral, bertanggungjawab, bersih, tekun, teliri, sabar, hemat, dan hidup
   sederhana).

Kepribadian      yang    kuat  (strong   personality)   perlu
ditumbuhkembangkan menjadi ketahanan pribadi, ditandai sikap
memiliki percaya diri dan berpegang teguh pada prinsip, s ikap
mandiri meski tetap mendambkan kebersamaan, jiwa dinamis,
kreatif, dan pantang menyerah.




                                                                              11
Soemarno Soedarsono mengatakan:
When wealth us lost, nothing is lost.           Bila kekayaan hilang, tak
                                                sesuatu pun hilang.
When health is lost, something is lost.         Bila kesehatan hilang,
                                                sesuatu hilang.
When character is lost, everything is lost.     Bila watak hilang,
                                                segalanya hilang.


REINVENTING GOVERNMENT
Masyarakat berhak atas “pelayanan prima” sebagai konsekuensi atas
prinsip ”Customer-Driven Government” dalam pelaksanaan reformasi
administrasi/pembaharuan birokrasi (Reinventing Government). Dalam
bukunya berjudul “Reinventing Government: how the entrepreneurial spirit is
transforming the public sector”, 1995), Osborne dan Ted Gaebler menyarankan
penataan dan pembaharuan birokrasi pemerintahan secara menyeluruh (reinventing
government), dan mewirausahakan birokrasi, dengan membangun:
1. pemerintah berorientasi pelanggan (customer-driven government, meeting he
    needs of the customers, not the bureaucracy);
2. pemerintah berorientasi misi (mission-driven government, transferring rule-
    driven organization);
3. pemerintah yang tanggap (anticipatory government, prevention rather than
    cure);
4. pemerintah berorientasi hasil (result-oriented government, funding outcomes,
    not inputs);
5. pemerintah yang kompetitif (competitive government, injecting competition
    into service delivery);
6. pemerintah yang berjiwa wirausaha (entreprising government, earning
    rather than spending);
7. pemerintah yang terdesentralisasi (decentralized government, from hierarchy
    to participation and teamwor);
8. pemerintah milik masyarakat (community-owned government, empowering
    rather than serving);
9. pemerintah katalis (cataytic government, steering rather than rowing); dan
10. pemerintah berorientasi pasar (market-oriented government, leveraging
    change through the market. Put it all together).




                                                                            12
PRINSIP/KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE
10 PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK
  (DEPDAGRI;UN-HABITAT)
  1. KESETARAAN (EQUITY)
  2. PENGAWASAN (SUPERVISION)
  3. PENEGAKAN HUKUM (LAW ENFORCEMENT)
  4. DAYA TANGGAP (RESPONSIVENESS)
  5. EF ISIENSI DAN EFEKTIVITAS (EFFECTIVENESS AND
      EFFICIENCY)
  6. PARTISIPASI (PARTICIPATION)
  7. PROFESIONALISME (PROFESSIONALISM)
  8. AKUNTABILITAS (ACCOUNTABILITY)
  9. WAWASAN KE DEPAN (STRATEGIC VISION)
  10. TRANSPARANSI (TRANSPARENCY)

14 PRINSIP GOOD PUBLIC GOVERNANCE
(BAPPENAS, 2003)
1.  Wawasan ke Depan (Visionary
2.  Keterbukaan dan Transparansi (Opennes and Transparency)
3.  Partisipasi Masyarakat (Participation)
4.  Tanggung Gugat (Accountability)
5.  Supremasi Hukum (Rule of Law)
6.  Demokrasi (Democracy)
7.  Profesionalisme dan Kompetensi (P rofessionalism and
    Competency)
8. Daya Tanggap (Responsiveness)
9. Keefisienan dan Keefektifan (Efficiency and Effectiveness)
10. Desentralisasi (Decenralization)
11. Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Masyarakat (Private and
    Civil Society Partnership)
12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to
    Reduce Inequality)
13. Komitmen pada Lingkungan Hidup (Commitment to
    Environmental Protection)
14. Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market)

                                                           13
REFORMASI BIROKRASI APARATUR NEGARA:
tindakan atau rangkaian kegiatan pembaharuan secara konsepsional,
sistematis dan berkelanjutan dengan melakukan upaya penataan,
peninjauan,    penertiban,    perbaikan,   penyempurnaan    dan
pembaharuan sistem, kebijakan dan peraturan perundang-
undangan bidang aparatur negara, termasuk perbaikan akhlak-
moral sesuai tuntutan lingkungan dan memperhatikan komitmen
didasarkan atas asas dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku

Pokok-pokok Pikiran            Tentang       RefBir     Aparatur
Negara (2004)
1. KELEMBAGAAN, dengan ciri-ciri organisasi               ”ramping
   struktur dan banyak/kaya fungsi, efisien, dan efektif”
2. SDM APARATUR yang ditandai oleh “PNS yang profesional,
   netral, dan sejahtera, manajemen kepegawaian modern
   BERBASIS KINERJA
3. TATA          LAKSANA         atau     manajemen,       berusaha
   mewujudkan ”mekanisme, sistem, prosedur, dan tata kerja yang
   tertib, efisien, dan efektif”
4. AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR diarahkan untuk
   menciptakan ”Kinerja Instansi pemerintah yangberkualitas tinggi,
   akuntabel dan bebas KKN”
5. PENGAWASAN              yang    terkoordinasi    dengan     baik,
   KOMPREHENSIF, TERARAH, TERPADU.
6. PELAYANAN                PUBLIK,         diharapkan        dapat
   mewujudkan ”pelayanan publik yang prima dalam arti
   pelayanan yang cepat, tepat, adil, dan akuntabel”. pembangunan
   ke arah penyelenggaraan Good Governance: menjadi
   entrepreneurial-competitive government (pemerintahan yang
   kompetitif), customer-driven dan accountable government
   (pemerintahan tanggap/ responsive), serta global-cosmopolit
   orientation government (pemerintahan yang berorientasi global).
7. BUDAYA KERJA produktif, ditandai oleh ”terbangunnya kultur
   birokrasi pemerintah yang produktif, efisien, dan efektif”.

                                                                  14
   Perubahan Mind-Set dan Culture-set serta Perubahan Sistem
   Manajemen.
8. KOORDINASI program dan pelaksanaan, pemantauan dan
   evaluasi, pengawasan dan pengendalian program pendayagunaan
   aparatur negara (Koordinasi, Integrasi. Sinkronisasi .....
   Implifikasi).


SINGAPORE: Service with CARE
  Courtesy – custome centric and user friendly services.
  Accessibility – convenient and easy access services
  Responsiveness – services delivered in good time and minimal red-tape
  Effectiveness – effectively meeting needs of the public.
AUSTRALIA: FLAT
  Fairness;
  Law and Regulatory Framework;
  Accountability;
  Transparency
KOREA:      The Korean Government is Chaning!
Government Innovation!!!
MALAYSIA: CREATIVE MANAGEMENT FOR
GOVERNMENT
1. Elements of Creative Management for Government
     a) Improving effectiveness in the public sector.
     b) Enhancing quality of public service.
     c) Building people-centered administrative systems
     d) Co-producing with civil societies.
2. Focus: Enhancing efficiency and effectiveness of the Government
   Delivery System
3. Services delivered must be efficient, speedy, nd accurate, and
   develop Customer Satisfaction and National Competitiveness.

BANK DUNIA:             accountability, participatory,
predictability/rule of law, and transparency.



                                                                          15
JEMBRANA:              DOA --- dana, orang, alat.

PAKTA INTEGRITAS (INTEGRITY PACT)
Komitmen Kejujuran, Janji Melaksanakan Aturan, Menjauhi
Larangan.

KOREA:
K-PACT (Korea Pact of Integrity for Anti Corruption and
Transparency), 9 Maret 2005, ditandatangani 43 Pejabat Tinggi
(Presiden, PM, Politisi, Pengusaha, dll); dan CITIZENS CHARTER.

WILAYAH/DAERAH BEBAS KORUPSI
Perluasan dari lingkup obyek penandatangan Pakta Integritas

PULAU-PULAU                   INTEGRITAS            (ISLAND        OF
INTEGRITY)
Kesepakatan bersama ini meliputi seluruh kegiatan dalam upaya pencegahan
korupsi di wilayah pemerintahan propinsi/kabupaten/kota, meliputi:
1. pelaksanaan penerapan manajemen berbasis kinerja;
2. pelaksanaan pemberantasan korupsi pada proses pengadaan barang dan
    jasa pemerintah melalui penerapan Pakta Integritas (Integrity Pact);
3. pelaksanaan peningkatan kapasitas kinerja di bidang perencanaan
    pembangunan;
4. pelaksanaan peningkatan kapasitas kinerja Auditor;
5. pelaksanaan mekanisme pengaduan masyarakat;
6. pelaksanaan peningkatan kapasitas pemerintah daerah;
7. pelaksanaan reformasi pelayanan sektor publik;
8. pemberian akses untuk informasi;
9. pemberian mobilitas publik mlalui pendidikan dalam peningkatan
    kesadaran anti korupsi dan perilaku korupsi;
10. pelaksanaan pelatihan dan bantuan teknis; dan
11. pelaksanaan pertukaran informasi korupsi.

PENERAPAN MODEL ISLAND OF INTEGRITY DI
PEMDA
Tahun 2006:
   Pemerintah Propinsi Riau


                                                                      16
   Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan
   Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah
   Pemerintah Propinsi Gorontalo
   Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, Sumut
KEMAJUAN MENONJOL
   Pemkab/Kota se-Kalimantan Selatan, yaitu Pemkot Banjarbaru, Pe mkab Tapin.
   Pemkab Hulu Sungat Utara, Pemkab Hulu Sungai Tengah, dan Pemkab Tanah Bumbu.
PENERAPAN DI PEMDA PADA TAHUN 2007
   Pemprop, Pemkab, dan Pemkot se-Jambi
   Pemprop, Pemkab, dan Pemkot se-Sulawesi Utara
   Pemprop, Pemkab, dan Pemkot se-Sulawesi Selatan
   Pemprop, Pemkab, dan Pemkot se-Nangro Aceh Darussalam
   Pemprop, Pemkab, dan Pemkot se-DIYogyakarta
   Pemerintah Kota Denpasar (LANJUTAN 2006)



HUBUNGAN KORUPSI
DENGAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
Hubungan Korupsi, Transparansi, dan Akuntabilitas (Conceptual
  Framework of Transparency in e-Government – Relationship
  between Corruption and Transparency, Klitgaard, 1988):


(1) CORRUPTION             =    MONOPOLY + DISCRETION -
                                  ACCOUNTABILITY
(2) CORRUPTION   =              - TRANSPARENCY
(3) TRANSPARENCY =              - MONOPOLY - DISCRETION +
                                  ACCOUNTABILITY
    Implications:
   1. Transparency is high, where Competition exists, Administrative Discretion is
      restricted.
   5. Accountability is high (or Accountability is high, where Transparency is
      high).

Syahruddin Rasul (KPK, mantan Deputi BPKP): Korupsi tumbuh dari adanya
kewenangan yang diberikan oleh negara kepada seseorang tanpa disertai dengan
sistem akuntabilitas yang memadai:
      CORRUPTION            =      POWER        -     ACCOUNTABILITY
             C              =        P        -                 A



                                                                                17
Kunci untuk memberantas korupsi yang sistematis ini adalah
dengan membangun akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi
negara, selain melakukan tindakan-tindakan penegakan hukum terhadap para
koruptor secara tegas dan konsisten serta berkelanjutan.

Governance – The Analytical Framework menurut Lynn, Heinrich, and Hill
(2001):
         O = f [ E, C, T, S, M ]
dimana: O = outputs/outcomes; E = environmental factors; C = client
        characteristics; T = treatments; S = structures; dan M = managerial roles
        and actions.

GONE Theory (Jack Bologne):
Faktor-faktor yangm menyebabkan terjadinya kecurangan, meliputi Greeds
(keserakahan), Opportunities (kesempatan), Needs (kebutuhan), dn Exposures
(pengungkapan).
Korupsi terjadi jika ada NIAT dan KESEMPATAN:
      N + K = C ( Niat + Kesempatan = Criminal )



IV. BUTIR-BUTIR INPRES 5/2004
Instruksi Umum
1. Kewajiban Menyampaikan LHKPN kepada KPK.
2. Bantuan kepada KPK dalam penyelenggaraan pelaporan
   pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan LHKPN.
3. Penetapan Kinerja dengan Pejabat di bawahnya secara
   berjenjang (mendukung capaian kinerja berupa hasil/manfaat
   melalui penetapan target kinerja, indikator kinerja.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (jasa/perijinan,
   transparansi dan standarisasi, persyaratan-waktu-biaya).
5. Penetapan Program dan Wilayah Bebas Korupsi.
6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Keppres 80/2003
   (konsistensi, pencegahan kebocoran dan pemborosan APN/APBD).
7. Kesederhanaan Hidup (hemat dalam kedinasan/kehidupan
   pribadi).


                                                                                18
8. Dukungan kepada Penegak Hukum – Polri, Kejaksaan RI, KPK
   (informasi, ijin pemeriksaan).
9. Kerjasama dengan KPK tentang penelaahan dan pengkajian
   sistem yang berpotensi menimbulkan tipikor.
10. Peningkatan       Pengawasan   dan Pembinaan    Aparatur
   (meniadakan perilaku koruptif).

Instruksi Khusus
1. Menko Perekonomian, Menkeu, dan Menneg Renbangnas /
   Kepala BAPPENAS:
   Melakukan kajian dan uji coba pelaksanaan E-Procurement Instansi
   Pemerintah.
2. Menkeu:
   Melakukan pengawasan ketentuan perpajakan, kepabeanan dan cukai,
   penerimaan bukan pajak, dan anggaran untuk menghilangkan
   kebocoran penerimaan keuangan negara.
   Mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan
   dengan keuangan negara yang dapat membuka peluang terjadinya
   praktek korupsi, dan sekaligus menyiapkan rancangan peraturan
   perundang-undangan penyempurnaannya.
3. Menneg Renbangnas/Ka.BAPPENAS:
   Menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi
   Tahun 2004-2009 berkoordinasi dengan Menteri/Kepala Lembaga
   Pemerintah Non-Departemen terkait dan unsur masyarakat serta KPK.
4. Menneg PAN:
   a. Menyiapkan rumusan kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas
      pelayanan publik.
   b. Menyiapkan rumusan kebijakan dalam rangka penyusunan
      penetapan kinerja dari para pejabat pemerintahan.
   c. Menyiapkan ruimusan kebijakan untuk penerapan prinsip-prinsip
      tata kepemerintahan yang baik pada Pemerintahan Daerah,
      Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Departemen.
   d. Melakukan pengkajian bagi perbaikan sistem kepegawaian negara.
   e. Mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan
      Instruksi Presiden ini.


                                                                  19
5. MenHuk-HAM:
   a. Menyiapkan rumusan amandemen undang-undang dalam rangka
      sinkronisasi dan optimalisasi upaya pemberantasan korupsi.
   b. Menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan yang
      diperlukan untuk pelaksanaan undang-undang yang terkait dengan
      pemberantasan tindak pidana korupsi.
6. Menneg BUMN:
   Memberikan petunjuk dan mengimplementasikan penerapan prinsip-
   prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada badan usaha milik
   negara.
7. Mendknas:
   Menyelenggarakan pendidikan yang berisikan substansi penanaman
   semangat dan perilaku anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan
   baik formal dan non-formal.
8. Menneg Kominfo:
   Menggerakkan dan mensosialisasikan pendidikan anti korupsi dan
   kampanye anti korupsi kepada masyarakat.
9. Jaksa Agung RI:
   a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap
      tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan
      menyelamatkan uang negara.
   b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan
      wewenang yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam
      rangka penegakan hukum.
   c. Meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian Negara RI, Pusat
      Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara
      yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian
      kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.
10. KAPOLRI:
    a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak
        pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan
        uang negara.
    b. Mencegah       dan    memberikan      sanksi    tegas    terhadap
        penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota
        Kepolisian Negara RI dalam rangka penegakan hukum.


                                                                      20
   c. Meningkatkan kerjasama         dengan Kejaksaan RI,      Badan
        Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan
        Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait
        dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian
        keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.
11. Gubernur dan Bupati/Walikota:
   a. Menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik di
      lingkungan pemerintah daerah.
   b. Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar
      dalam pelaksanaannya.
   c. Bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
      melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadi kebocoran
      keuangan negara baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.



BEBERAPA       CATATAN      EVALUASI
PELAKSANAAN INPRES 5/2004
(LIHAT MAKALAH LUKMAN SUKARMA)
PROGRAM, KEGIATAN, KELUARAN, DAN HASIL
  Program adalah bentuk instrume n kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
     dilaksanakan oleh instansi peme rintah/le mbaga atau masyarakat yang
     dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai saaran dan tujuan serta
     me mperoleh alokasi anggaran.
  Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa
     satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pda suatu program
     dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa
     personil (sumbedaya mausia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana,
     atau kombinasi dari beberapa atau kesema jenis sumbe rdaya tersebut sebagai
     masukan (input) untuk me nghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
  Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan o leh kegiatan yang
     dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan
     kebijakan.
  Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mence rminkan be rfungsinya keluaran dari
     kegiatan-kegiatan dalam satu program.




                                                                                   21
INPRES 5/2004: INSTRUKSI KEPADA GUBERNUR
DAN BUPATI/WALIKOTA
1. Melaporkan harta kekayaan kepada KPK serta membantu KPK
    dalam penyelenggaraan pelaporan, pendaftaran, pengumuman,
    dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
    Negara (LHKN) di lingkungannya.
2. Membuat penetapan kinerja dengan pejabat dibawahnya secara
    berjenjang: penetapan kinerja, indikator kinerja, capaian
    kinerja, hasi/manfaat outputoutcome).
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik baik dalam bentuk jasa
    ataupun perijinan dan meniadakan pungutan liar: pelayaan
    publik prima, one stop service, pelayanan satu atap, pelayanan
    satu pintu.
4. Menetapkan program dan wilayah bebas korupsi: Pakta
    Integritas (Integrity Pact), Pulau-pulau Integritas Island of
    Integrity), SE Menpan Nomor ..... tentang PI
5. Melaksanakan pencegahan kebocoran dalam proses pengadaan
    barang dan jasa: Keppres 80/2003.
6. Menerapkan Kesederhanaan Hidup: SE Menpan Nomor 372
    Tahun 2001 disempurnakan dengan Kepmenpan Nomor ........
    Tahun ......
7. Memberian dukungan maksimal terhadap upaya peningkatan
    korupsi: informasi, ijin.
8. Melakukan kerjsama dengan KPK untuk melakukan penelaahan
    dan pengkajian terhadap sistem-sistem yang berpotensi
    menimbulkan tindak pidana korupsi.
9. Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik: good
    governance, good local overnance, good public governance, good
    corporate governance.
10. Bersama-sama DPRD melakukan pencegahan terhadap
    kemungkinan      terjadinya   kebocoran      keuangan   negara
    (APBN/APBD).




                                                                22
PELAYANAN PUBLIK
1.  PP 65/2005 tentang Pedoman Umum Penyusunan Standar
    Pelayanan Minimal (SPM).
2. Permendagri 24/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan
    Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Inpres 5/2004, 9 Desember 2004, tentang Percepatan
    Pemberantasan Korupsi.
4. Kepmenpan Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, 10 Juni 2003,
    tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
5. Kepmenpan Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004, 24 Februari 2004,
    tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan
    Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
6. Kepmenpan Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004, 24 Februari 2004,
    tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam
    Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
7. Permenpan Nomor PER/20/M.PAN/04/2006, 20 April 2006,
    tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik.
8. Permenpan Nomor PER/25/M.PAN/05/2006, 19 Mei 2006,
    tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.
9. Permenpan Nomor PER/26/M.PAN/05/2006, 24 Mei 2006,
    tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Dalam
    Rangka Pelaksanaan Kompetisi Antar Kabupaten/Kota.
10. Permenpan Nomor PER/31/M.PAN/08/2006, 7 Agustus 2006,
    tentang Perubahan Permenpan Nomor PER/26/M.PAN/05/2006
    tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Dalam
    Rangka Pelaksanaan Kompetisi Antar Kabupaten/Kota.
11. Permenpan Nomor PER/32/M.PAN/09/2006, 11 September 2006,
    tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Dalam
    Rangka Pelaksanaan Kompetisi Antar Kotamadya/Kabupaten
    Administrasi di P rovinsi DKI Jakarta.
12. Kepmenpan Nomor 209/KEP/M.PAN/12/2006, 14 Desember
    2006 tentang Pemberian Penghargaan ”Citra Bhakti Abdi
    Negara” kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang berhasil
    Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2006.



                                                              23
13. Kepmenpan Nomor 210/KEP/M.PAN/12/2006, 14 Desember
    2006 tentang Pemberian Penghargaan ”Citra Pelayanan P rima”
    untuk Unit Kerja Pelayanan Publik Tahun 2006.
14. Kepmenpan Nomor 228/KEP/M.PAN/12/2006, 14 Desember
    2006 tentang Pemberian Piagam Penghargaan ”Citra Pelopor
    Inovasi Pelayanan Prima” Tahun 2006.
Baca: PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (perubahan
PP 8/2003).

BEST     PRACTICES   (PRAKTIK-PRAKTIK
TERBAIK; CONTOH KEBERHASILAN)
KRITERIA (6):
  1. dampak (impact),
  2. kemitraan (partnership),
  3. keberlanjutan       (sustainability)  –    legislasi, kebijakan
     sosial/strategi sektoral, institusional, efisiensi, efektivitas,
     transparansi, sistem manajemen; kepemimpinan (leadership)
  4. pemberdayaan masyarakat (community empowerment),
  5. kesetaraan gender dan pengecualian sosial (gender equity and
     social inclusion), inovasi dalam konteks lokal
  6. dapat ditransfer (innovation within local context and
     transferability, replikasi).
PARAMETER (7):
  1.situasi (sebelum-sesudah);
  2.motivasi;
  3.inovasi;
  4.pengukuran hasil (dampak);
  5.keberlanjutan;
  6.pengalaman (lesson learned, action plan);
  7.potensi pengembangan dan penerapan program untuk daerah
    lain (transferabilty).
Sumber: UN/UI, 2004.



                                                                   24
KEPUTUSAN MENPAN NOMOR
63/KEP/M.PAN/7/2003 TENTANG PEDOMAN
UMUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PUBLIK
I. Dasar:       bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan
pelayanan publik diperlukan suatu pedoman umum oleh aparatur
pemerintah
     pemberi pelayanan
II. Maksud dan Tujuan: (1) sebagai acuan bagi seluruh penyelenggara
pelayanan publik dalam pengaturan dan pelaksanaan sesuai
kewenangan
      yang diemban; dan (2) mendorong terwujudnya penyelenggaraan
pelayanan publik yang prima.
III. Hakekat Pelayanan Publik: pemberian pelayanan prima kepada
masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur negara
sebagai
      abdi masyarakat.
IV. Asas Pelayanan Publik:
  1.TRANSPARANSI: Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh
    semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai
    serta mudah dimengerti.
  2.AKUNTABILITAS:           Dapat    dipertanggungjawabkan  sesuai
    ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3.KONDISIONAL Disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan
    pemberi dan penerima pelayanan dengan prinsif efisiensi dan
    efektivitas.
  4.PARTISIPATIF: Mendorong peran serta masyarakat dalam
    penyelenggaraan pelayanan publik.
  5.KESAMAAN HAK: Tidak diskriminatif dalam arti tidak
    membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status
    ekonomi.
  6.KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN: Pemberi dan
    penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban
    masing-masing pihak.


                                                                 25
V. Kelompok Pelayanan Publik
 1.PELAYANAN ADMINISTRATIF: Pelayanan yang menghasilkan
   berbagai bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh public, antara lain
   KTP, SIM, Akta Catatan Sipil, BPKB, dlll.
 2.PELAYANAN BARANG: Pelayanan yang menghasilkan berbagai
   bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik. Seperti air bersih,
   listrik, telepon, dll.
 3.PELAYANAN JASA: Pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa
   yang dibutuhkan oleh publik. Seperti pendidikan, kesehatan, jasa
   transportasi, perbankan, dlll.
VI. Penyelenggaraan Pelayanan Publik
 Dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus memperhatikan dan
menerapkan :
 1. PRINSIP-PRINSIP PELAYANAN PUBLIK :
  a. KESEDERHANAAN: prosedur pelayanan publik tidak berbelit-
    belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.
  b. KEJELASAN: persyaratan baik teknis maupun administratif, unit
    kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam
    memberikan                pelayanan            dan    penyelesaian
    keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik,
    dan rincian biaya dan tatacara pembayarannya.
  c. KEPASTIAN WAKTU: pelaksanaan pelayanan publik dapat
    diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
  d. AKURASI: produk pelayanan publik dapat diterima dengan benar,
    tepat, dan sah.
  e. KEAMANAN: proses dan produk pelayanan publik memberikan
    rasa aman dan kepastian hukum
  f. TANGGUNG JAWAB: pimpinan penyelenggara pelayanan publik
    atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan
    pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan
    pelayanan publik.
  g. KELENGKAPAN SARANA DAN PRASARANA: tersedianya
    sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya
    yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi
    dan informatika (telematika).


                                                                    26
 h. KEMUDAHAN AKSES:                     tempat dan lokasi serta sarana
    pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan
    dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
 i. KEDISIPLINAN, KESOPANAN DAN KERAMAHAN: pemberi
    pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta
    memberikan pelayanan yang ikhlas.
 j. KENYAMANAN: lingkungan pelayanan harus tertib, teratur,
    disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang
    indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung
    pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dll.
2. STANDAR PELAYANAN PUBLIK, sekurang-kurangnya
    meliputi :
 a. PROSEDUR PELAYANAN: prosedur pelayanan yang dibakukan
     bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
 b.WAKTU PENYELESAIAN: waktu penyelesaian yang ditetapkan
     sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian
     pelayanan termasuk pengaduan.
 c. BIAYA PELAYANAN: biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya
     yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan
 d.PRODUK PELAYANAN: hasil pelayanan yang akan diterima
     sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 e. SARANA DAN PRASARANA: penyediaan sarana dan prasarana
     pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
 f. KOMPETENSI            PETUGAS           PEMBERI       PELAYANAN:
     kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan
     tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap, dan
     prilaku yang dibutuhkan.
3. POLA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
 a. POLA PELAYANAN FUNGSIONAL: pola pelayanan publik
     yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan sesuai dengan tugas,
     fungsi dan kewenangannya.
 b.POLA PELAYANAN TERPUSAT: pola pelayanan publik yang
     diberikan secara tunggal oleh penyelenggara pelayanan berdasarkan
     pelimpahan wewenang dari penyelenggara pelayanan terkait lainnya
     yang bersangkutan


                                                                     27
 c. POLA PELAYANAN TERPADU:                       tTerpadu satu atap
    (diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis
    pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani
    melalui beberapa pintu), dan terpadu satu pintu (diselenggarakan
    pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis      pelayanan yang
    memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu).
 d.GUGUS TUGAS: petugas pelayanan publik secara perorangan atau
    dalam bentuk gugus tugas ditempatkan pada instansi pemberi
    pelayanan dan lokasi pemberian pelayanan tertentu.
4. BIAYA PELAYANAN PUBLIK, penetapan besarnya biaya/tarif
   pelayanan harus memperhatikan:
 a. Tingkat kemampuan dan daya beli masyarakat;
 b.Nilai/harga yang berlaku atas barang dan atau jasa;
 c. Rincian biaya harus jelas untuk jenis pelayanan publik yang
    memerlukan tindakan seperti penelitian, pemeriksaan, pengukuran
    dan pengujian; dan
 d.Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan memperhatikan
    prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. PELAYANAN BAGI PENYANDANG CACAT, LANJUT USIA,
 WANITA HAMI DAN BALITA
 Penyelenggaraan pelayanan wajib mengupayakan tersedianya sarana
 dan prasarana yang diperlukan serta memberikan akses khusus berupa
 kemudahan pelayanan bagi penyandang cacat, lanjut usia, wanita
 hamil dan balita
6. PELAYANAN KHUSUS
 Penyelenggaraan jenis-jenis pelayanan publik tertentu seperti
 pelayanan transportasi, kesehatan, dimungkinkan untuk memberikan
 penyelenggaraan pelayanan khusus, dengan ketentuan seimbang
 seimbang dengan biaya yang dikeluarkan sepanjang tidak
 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, seperti ruang
 perawatan VIP di Rumah Sakit, dan Gerbong Eksekutif pada Kereta
 Api.
7. BIRO JASA PELAYANAN
 Sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
 pelayanan publik tertentu dimungkinkan adanya biro jasa. Status biro


                                                                   28
  jasa tersebut harus jelas, memiliki ijin usaha dari instansi berwenang,
  dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
 8. TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT
  Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh
  tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan
  memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan
  diharapkan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengukuran indeks
  kepuasan masyarakat.
 9. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
    PUBLIK
  a. Pengawasan melekat: pengawasan yang dilakukan atasan langsung;
  b.Pengawasan fungsional: pengawasan yang dilakukan oleh aparat
     pengawasan fungsional; dan
  c. Pengawasan masyarakat: pengawasan yang dilakukan oleh
     masyarakat
 10.PENYELESAIAN PENGADUAN DAN SENGKETA
  Setiap unit pelayanan wajib menyelesaikan setiap laporan/pengaduan
  masyarakat      mengenai      ketidakpuasan      masyarakat      sesuai
  kewenangannya.Dalam          menyelesaikan       pengaduan,       perlu
  memperhatikan : prioritas penyelesaian pengaduan, penentuan pejabat
  yang menyelesaikan pengaduan, prosedur penyelesaian pengaduan,
  rekomendasi penyelesaian pengaduan, pemantauan dan evaluasi,
  pelaporan proses, penyampaian hasil, dan dokumentasi penyelesaian
  pengaduan.

                            EVALUASI

1.1 Pengertian Evaluasi
     Evaluasi dapat dilihat sebagai upaya meningkatkan kinerja,
akuntabilitas dan pada gilirannya mewujudkan penyelenggaraan negara
yang bersih dan bebas KKN dan pemerintahan yang baik (good
governance). Evaluasi menurut Kormonev Inpres 5/2004, “kegiatan
penilaian kinerja pelaksanaan dalam menentukan keberhasilan atau
ketidakberhasilan/kegagalan       pencapaian   target-target  yang



                                                                       29
ditetapkan dan mengidentifikasi hambatan serta akternatif
solusinya.”
1) Evaluasi adalah kegiatan analisis yang sistematis, pemberian
    nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta
    pemberian alternatif solusi atas masalah yang ditemukan untuk
    peningkatan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.
2) “Evaluasi adalah proses pengumpulan dan analisis data secara
    sistematis yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan dan
    menghasilkan umpan balik dalam kerangka efektivitas pelaksanaan
    kegiatan organisasi.”
3) “Evaluasi adalah proses untuk mengumpulkan informasi.”
    (Department of Health and Human Services).
4) “Evaluasi merupakan aplikasi penilaian yang sistematis terhadap
    konsep, desain, implementasi dan manfaat aktivitas dan program
    organisasi/instansi. Evaluasi dimaksudkan untuk menilai dan
    meningkatkan cara dan kemampuan berinteraksi organisasi yang pada
    akhirnya meningkatkan kinerja.
5) ”Evaluasi dapat diartikan sebagai penilaian atas relevansi dan
    efektivitas, serta konsistensi program dan/atau kegiatan terhadap
    tujuan kebijakan.”
6) ”Evaluation normally includes an ex-poost examination of the
    project in attaining its intended goals within the framework of both
    the timetable and budget.” (Louis J. Goodman dan Ralph Ngatata
    Love, “The Integrated Project Planning and Management Cycle
    (IPPMC): Major Factors and Issues.”)
7) Kegiatan evaluasi biasanya dilakukan setelah pemantauan
    (monitoring), menganalisis data dan informasi untuk menghasilkan
    argumentasi bagi perumusan dan rekomendasi perbaikan. Sifat
    evaluasi lebih persuasif, analitik, dan memperhatikan kemungkinan
    penerapannya. Tujuan evaluasi adalah menilai pelaksanaan kegiatan,
    merumuskan alternatif perbaikan, dan memanfaatkan informasi yang
    ada.
8) Ruang lingkup evaluasi, antara lain penilaian terhadap
    perencanaan (strategis), sistem pengukuran kinerja (perencanaan
    kinerja), penyajian dan pengungkapan informasi, program dan


                                                                      30
   kegiatan, dan kebijakan instansi/unitkerja. Fokus evaluasi, antara lain
   evaluasi atas proses atau penerapan kebijakan, keluaran (output),
   hasil dan manfaat keluaran (outcome), dan dampak (impact). Hasil
   evaluasi diharapkan dapat mengetahui kemajuan atau perkembangan
   (progress), menjaga agar kegiatan berada pada alurnya, dan
   meningkatkan efisiensi.
9) Langkah-langkah yang dikerjakan dalam evaluasi, meliputi: (a)
   Perumusan tujuan dan sasaran; (b) Penentuan ruang lingkup; (c)
   Perancangan desain; (d) Pemilihan Metode/Teknik dan
   Instrumen/Alat; (e) Pelaksanaan kegiatan; (f) Pelaporan; dan (g)
   Distribusi Hasil Evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan
   beberapa pendekatan dan teknik evaluasi.
EVALUASI
   Aktivitas analisis yang sistemis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan
     pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang
     ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja (dan akuntabilitas
     instansi/unit kerja pemerintah).
   Ruang lingkup evaluasi: evaluasi terhadap perencanaan strategis,
     perencanaan kinerja tahunan, pelaksanaan/penerapan anggaran
     berbasis kinerja, pelaksanaan program/kegiatan pengukuran capaian
     usaha, dan pelaporan kinerja.
   Fokus evaluasi: proses/penerapan sistem, keluaran/output, hasil dan
     manfaat/outcome, dan dampak/impact.

1.2 Pendekatan danTeknik Evaluasi
       Beberapa Pendekatan dan Teknik Dalam Evaluasi: Berdasarkan bentuk
dan orientasinya, evaluasi dapat diklasifikasikan secara konseptual ke dalam lima
kategori atau bentuk (Pedoman Umum Evaluasi LAKIP, 2004):
1. Evaluasi proaktif (proactive evaluation)
   a. dilakukan sebelum kebijakan/program ditetapkan (perkiraan kebutuhan, reviu
      riset, dan reviu praktik-praktik terbaik/best practices);
   b. dapat digunakan Metoda Delphi, survai kepuasan pelanggan/customer
      satisfaction survey, konsep pemetaan/mapping concept, dan pemilihan
      obyek/focus group.
2. Evaluasi klarifikatif (clarificative evaluation)
   a. difokuskan pada klarifikasi struktur internal dan fungsi kebijakan/program,
      cocok untuk program yang mulai dilaksanakan;



                                                                               31
   b. digunakan teknik penaksiran evaluabilitas/evaluability assessment,
      pembangunan logika/logic development, dan pengakuan/accreditation.
3. Evaluasi interaktif (interactive evaluation)
   a. untuk memperoleh data/informasi atas pelaksanaan program;
   b. digunakan teknik evaluasi responsif, riset tindakan, evaluasi pengembangan
      dan evaluasi pemberdayaan.
4. Evaluasi pemantauan (monitoring evaluation)
   a. digunakan terhadap program yang sudah dilaksanakan, menggunakan
      indikator kinerja;
   b. digunakan teknik analisis komponen (component analysis), penilaian kinerja
      (performance assessment), dan analisis sistem (system analysis).
5. Evaluasi dampak (impact evaluation)
   a. digunakan untuk menilai hasil dan dampak, sebagai bahan
      perbaikan/penyempurnaan;
   b. digunakan teknik evaluasi berdasarkan sasaran, evaluasi proses-hasil/outcome,
      evaluasi    berdasarkan     kebutuhan/needs-based      evaluation,    evaluasi
      komprehensif (tidak terpaku pada tujuan tertentu/goals-free evaluation,
      dampak positif dan negatif/unintended impact, dan tidak terbatas pada
      hasil/outcome), dan audit kinerja/performance audit

1.3    Evaluasi Pelaksanaan Rencana: Kasus RPJMD
        Evaluasi pelaksanaan rencana/program (perencanaan dan anggaran),
mengutip Mesdin Simarmata, Bappenas (2005), dilakukan untuk melihat:
1) Kinerja Operasional:
   a. Realisasi hasil dari satu program dibandingkan dengan rencananya.
   b. Realisasi pengadaan barang dan jasa sebagai keluaran dari kegiatan
dibandingkan
      dengan rencananya.
2) Kinerja Perencanaan dan Penganggaran:
   a. Program/kegiatan yang dianggarkan dibandingkan dengan yang direncanakan.
   b. Apakah keluaran dari kegiatan-kegiatan secara sinergis mendukung
     pencapaian hasil (outcomes) dari program induknya?
3) Kinerja Kebijakan:
    a. Sejauhmana hasil dari suatu program menyumbang sasaran pembangunan
daerah.
    b, Sejauhmana hasil dari suatu program memenuhi kebutuhan nyata di
masyarakat.
4) Efisiensi:
    a. Semua capaian di atas dibandingkan dengan inputnya.
    b. Mencermati keluaran (output) dan hasil (outcome).


                                                                                 32
1.4    Beberapa aspek Evaluasi Proyek
       Evaluation is in fact the means by which the entire success or failure of the
project is measured /and the only means by which useful information about its
impact can be transmitted. Evaluation should also be an ongoing process during
each phase of the integrated project cycle. Post-assessment consists of examining
the following factors: the effectiveness of the project in attaining its goals; the
impact of the project in attaining its goals; the impact of the project on sectoral,
regional, and national development; and the degree to which the goods and
services provided by the project have been made avaliable on a continuing basis
through normal administrative channels.
     Beberapa pertanyaan tentang evaluasi dan tindak
lanjut:
Was the need for the evaluation adequately perceived?
Were the objectives of the evaluation sufficiently clear?
What type of evaluation was decided upon? Was the focus to be on short-term,
medium-term, or long-term effects/benefits of the project?
Were formal evaluation procedures established? Was an evaluation timetable set
up?
What techniques were used in the evaluation (cost/benefit analysis, baseline
measures, etc.)?
Who did the evaluation? Was it an individual or a team? If a team, was it composed
of individuals independent and outside of the parent institution, or of individuals
from within, or both? Why?
What level of seniority did the evaluator(s) have?
Was adequate background information and data provided for evaluation purposes?
Was the evaluation team provided with adequate administrative support?
What were the results of the evaluation? Were the intended benefits realized? If not,
why not?
Was project efficiency measured from time schedule, budget, and performance
output considerations? What were the major factors causing delay, cost overruns,
lack of meeting project performance criteria?
Was variance analysis used to measure the difference between projected and actual
results?
Did the evaluation consider the appropriateness of the following aspects of the
projects: management information system? level of technology? operating design?
manpower capabilities? organizational structures and flexibilities?
Did the outcome of the project support the program and national policy goals for
which the project was intended and of which the project was a part?



                                                                                  33
What was the overall impact of the project on the local, sectoral, or national
setting?
What was the prevailing attitude and reaction of the end users at the start of the
project? What was it at the end? Did they perceive the project objectives in the
same way?
Did the evaluation identify unmet needs? Did the evaluation identify piggyback or
followup projects?
Did the evaluation identify replicable components of the project? Did it identify
followup investment or multiphase funding?
Did it detect unforeseen side effects of the project, whether fortunate ones or
unfortunate ones?
Were formal evaluation reports written up and presented? To which individuals or
agencies were they given? When? How were they used?
Did the project team see the reports or participate in their formulation or
preparation?
(Source: “Management of Development Projects – An International Case Study
Approach.” Louis J. Goodman, Ralph Ngatata Love, Pergamon Policy Studies,
1979).


                                 KINERJA
   1. Kinerja” unjuk kerja dan prestasi kerja atau hasil kerja yang
      diwujudkan dalam melakukan suatu kegiatan atau program atau
      mencapai tujuan dan sasaran tertentu.
   2. Kinerja adalah upaya dalam mencapai hasil dan capaiannya
      (accomplishment).
   3. Kinerja: unjuk kerja, prestasi kerja, tampilan hasil kerja, capaian
      dalam memperolah hasil kerja, tingkat kecepatan (efisiensi,
      efektivitas,vproduktivitas) dalam pencapaian tuuan (suatu state of
      condition pelakanaan kerja dalam mencapai sesuatu yang diinginkan
      (tujuan, sasaran, hasil, kondisi, atau perubahan yang diinginkan).
   4. Kinerja: keluaran/hasil kegiatan/program yang hendak atau telah
      dicapai sehubungan denga penggunaan anggaran dengan kuantitas dan
      kualitas terukur.
   5. Indikator:
      Variabel yang membantu dalam mengukur perubahan yang terjadi,
         baik langsung maupun tidak langsung (WHO, 1981).
      Statitik dan hal normatif yang menjadi perhatian kita yang membantu
         dalam pembuatan penilaian, ringkasan, komprehensif dan berimbang



                                                                               34
       terhadap kondisi atau aspek penting masyarakat (Depkes,
       Pendidikan dan Kesejahteraan, AS, 1969).
    Variabel yang mengindikasikan atau memberi petunjuk tentang
       keadaan tertentu sehingga dapat digunakan untuk mengukur
       perubahan (Green, 1992).
6. Indikator Kinerja:
    Ukuran kuantitatf/kualitatif yang menggambarkan tingkat usaha
       (efforts) dan pencapaian (accomplishment) tentang sesuatu
       tujuan/sasaran yang diukur kinerjanya dan ditetapkan organisasi.
    Sesuatu yang dijadikan alat untuk kinerja atau hasil yang dicapai
       (Kempan/BPKP).
    Sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan.
    Ukuran kInerja yang digunakan untuk mengetahui pekembangan upaya
       dalam mencapai hasil dan hasil kerja yang dicapai.
7. Fungsi Indikator Kinerja:
    Memperjelas tentang apa, berapa, dan bagaiman kemajuan pelaksanaan
       kegiatan/program dan kebijakan organisasi.
    Menciptakan konsensus yang dibangun berbagai pihak terkait untuk
       menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksananaan
       kebijakan/program/kegiatan dan dalam menilai kinerjanya temasuk
       kinerja instansi pemerintah yang melaksanakannya.
    Membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi
       kinerja/organisasi/unit kerja.
8. Syarat-syarat indikator kinerja:
    relevan: harus berhubungan dengan apa yang diukur secara objektf
       dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan
       tentang pencapaian apa yang diukur.
    penting: menjadi prioritas dan harus berguna untuk menunjukkan
       keberhasilan, kemajuan atau pencapaian.
    efektif dan layak: data/nfomasi yang berkaitan dengan indikator kinerja
       yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan
       biaya yang layak.
Karakterisik/kiteria indikatrkineja: relevan dan langsung, objektif dan
    tidak bias, spesifik, cukup, kuantitatif, terinci, praktis, dan dapat
    diyakini.


REVIU PENCAPAIAN SASARAN ORGANISASI
Instansi beserta Indikator Kinerja dan targetnya


                                                                        35
  a. membandingkan target dengan realisasi;
  b. membandingkan pelaksanaan tahunan dengan realisasi tahun
     lalu;
  c. menguji secara mendalam keselarasan yang ditetapkan dengan
     tujuan, visi, dan misi organsiasi;
  d. meneliti ukuran kinerja/indikator kinerja yang digunakan
     dalam mengukur pencapaian keberhasilan;
  e. meliputi analisis informasi/data kinerja yang melalui penilaian
     tingkat pencapaian sasaran secara keselurulan, menilai
     kelayakan sasaran, efisiensi biaya, efektivitas biaya, mencari
     dan menemukan peluang kebijakan dalam penetapan sasaran;
  f. didukung perbandingan data: rencana dengan realiasi, realisasi
     periode ini dengan realiasi peiode sebelumnya, rencana periode
     ini dengan rencana periode lalu, realisasi tahun ini dengan
     realisasi kumulasi sampai dengan akhir tahun ini, realisasi
     tahun ini dengan capaian organisasi lain yang sejenis;
  g. contoh: uraian sasaran/target/realisasi /%’ atau uraian
     sasaran/indikator target/realiasi/pencapaian.

KEGIATAN SDM YANG DILAKSANAKAN
1. Keppres 711/2004 tentang Formasi PNS Tahun 2004.
2. Kepmenpan Nomor KEP/23.1/M.PAN/2004 tentang Pedoman
   Klasifikasi Jabatan.
3. Kepmenpan Nomor KEP/61/M.PAN.6.2004 tentang Pedoman
   Pelaksanaan Analisis Jabatan.
4. Kepmenpan Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman
   Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja
   Dalam Rangka Penyusunan Formasi PNS.
5. Surat Edaran Menpan Nomor 10/M.PAN/1/2003 tentang
   Evaluasi Formasi PNS.
6. RPP tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.
7. Surat Edaran Menpan Nomor 400.1/M.PAN/11/2003 tentang
   Pengangkatan Pejabat Struktural.
8. Surat Edaran Menpan Nomor 314/M.PAN/9/2003 tentang
   Penggunaan Jenjang Jabatan Fungsional.


                                                                  36
9. Surat Edaran Menpan Nomor SE/15/M.PAN/4/2004 tentang
    Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Non-
    Guru.
10. Rancangan Keppres tentang Pola Dasar Karier.
11. Penyesuaian Gaji PNS pada tahun 2006 agar dapat mengejar
    inflasi.
12. Penyesuaian Tunjangan Jabatan bagi jabatan fungsional lama
    dan penetapan bagi jabatan fungsional baru sehingga 78 dai 92
    jabatan fungsional sudah mendapatkan tunjangan sesuai dengan
    PP 16/1994 tentang Jabatan Fungional PNS.
13. Penyesuaian tunjangan jabatan struktural di lingkungan Polri
    pada tahun 2002 dan di lingkungan TNI pada tahun 2003.
14. PP 28/2003 dalam rangka memperbaiki sistem pemeliharaan
    kesehatan PNS dan penerimaan pensiun.
15. Kepmenpan Nomor KEP/23.2/M.PAN tentang Pedoman
    Penataan PNS.
16. RPP PenggantiPP 32/1979 tentang Pemberhentian PNS.
17. RPP tentang Peraturan Disiplin PNS.
18. PP 42/2004 tentang Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.
19. PP 37/2004 tentang Larangan PNS menjadi Anggota Partai
    Politik.
20. Penyempurnaan Jabatan Fungsional sesuai Keppres 87/1999
    sebanyak 36 jabatan fungsional.
21. Penetapan jabatan fungsional dengan angka kredit sebanyak 15
    jabatan fungsional dan non-angka kredit sebanyak 1 jabatan
    fungsional.
22. Surat Edaran Menpan Nmor SE/07/01.PAN/3/2004 tentang
    Penataan Jabatan Fungsional PNS.
23. Kebijakan Diklat berbasis kompetensi jabatan, sebagai
    penyempurnaan PP 101 Tahun 1999 tentang Diklat Jabatan PNS.




                                                               37
MENGUKUR        KEBERHASILAN             KABUPATEN
SOLOK      dalam     melaksanakan        tata kelola
pemerintahan yang baik

1. Praktik Good Governance:
1.1 Pos Pelayanan Satu Pintu (Posyatu)
1.2 Pola Partisipatif
1.3 Revolving Fund
1.4 LAKIP
1.5 Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN)
1.6 Partisipasi Masyarakat
1.7 Pakta Integritas
1.8 Sistem Pengadaan Barang dan Jasa
1.9 Giro to Giro (G to G)
1.10 Performance Agreement
1.11 Anggaran Berbasis Kinerja
1.12 Tunjangan Daerah

2. JENIS GG DAN INDIKATOR KEBERHASILAN
YANG DICAPAI (Kebijakan/Indikator Keberhasilan )
2.1 Pos Pelayanan Satu Pintu
    a. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan
       sumberdaya
    b. Peningkatan Pelayanan Pubik
    c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat
    d. Peningkatan Transparansi
    e. Penurunan Angka KKN


                                                      38
2.2 Pola Partisipatif
    a. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan
       sumberdaya
    b. Peningkatan Pelayanan Pubik
    c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat
    d. Peningkatan Transparansi
    e. Penurunan Angka KKN
2.3 Revolving Fund
    a. Peningkatan Pelayanan Publik
    b. Peningkatan HDI
    c. Peningkatan Akuntabilitas
    d. Peningkatan Transparansi
    e. Peningkatan Angka Kesempatan Kerja
    f. Penurunan Angka Kemiskinan
2.4 LAKIP
    a. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan
       sumberdaya
    b. Peningkatan Transparansi
    c. Peningkatan Akuntabilitas
2.5 Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN)
    a. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan
       sumberdaya
    b. Peningkatan Transparansi
    c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat
    d. Peningkatan Pelayanan Publik
2.6 Partisipasi Masyarakat
    a. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan
       sumberdaya

                                                       39
    b. Peningkatan HDI
    c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat
    d. Peningkatan Transparansi
    e. Penurunan Angka KKN
2.7 Pakta Integritas
    a. Peningkatan transparansi
     b. Penurunan Angka KKN
2.8 Sistem Pengadaan Barang dan Jasa
    a. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan
       sumberdaya
    b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat
    c. Peningkatan Transparansi
    d. Penurunan Angka KKN
2.9 Giro to Giro (G to G)
    a. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan
       sumberdaya
    b. Peningkatan Transparansi
    c. Penurunan Angka KKN
2.10 Performance Agreement
   a. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan
       sumberdaya
    b. Peningkatan Transparansi
    c. Peningkatan Akuntabilitas
2.11 Anggaran Berbasis Kinerja
   a. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan
       sumberdaya
    b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat
    c. Peningkatan Transparansi

                                                      40
    d. Peningkatan Akuntabilitas
    e. Penurunan Angka KKN
2.12 Tunjangan Daerah
   a. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan
       sumberdaya
    b. Penurunan Angka KKN
    c. Peningkatan Transparansi

INDIKATOR KEBERHASILAN
  1. Peningkatan Angka Kesempatan Kerja
  2. Penurunan Angka Kemiskinan
  3. Peningkatan HDI
  4. Peningkatan Akuntabilitas
  5. Peningkatan Pelayanan Publik
  6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat
  7. Penurunan KKN
  8. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan
     Sumberdaya
  9. Peningkatan Transparansi
Tingkat Keberhasilan GG
TINGGI:
  1. Peningkatan Transparansi
  2. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan
     Sumberdaya
  3. Penurunan Angka KKN
  4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat
CUKUP:
  1. Peningkatan Pelayanan Publik

                                                      41
 2. Peningkatan Akuntabilitas
RENDAH:
 1. Peningkatan HDI
 2. Penurunan Angka Kemiskinan
 3. Peningkatan Angka Kesempatan Kerja


V. PEMBAHASAN MAKALAH:
   PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
   DAERAH (DI BALIKPAPAN, 21-22 NOV.
   2007)

1. KOTA BALIKPAPAN
        ”Kubangun, Kujaga, dan Kubela.”
 Membangun pelayanan kependudukan berdasarkan prinsip
 pelayanan publik.
 Keluarga Miskin: 5,2% (2003), 2,04% (2005).
 Inovasi Pemkot: manajemen kependudukan, penanggulangan
 kemiskinan.
 Peraturan Perundang-undangan Yanlik:
 1. Perda 4/2000 tentang IMB
 2. Perda 5/2000 tentang Ijin UU Gangguan (HO)
 3. Perda 9/2000 tentang Ijin Tempat Usaha
 4. Perda 26/2000 tentang Ijin Usaha Hiburan dan Rekreasi Umum
 5. Perda 14/2002 tentng Retribusi Penggantian Boiaya Cetak
    KTRP dan Akta Catatan Sipil
 6. Perda 22/2002 tentang Penyelenggaraan Administrasi
    Kependudukan
 7. Perda 3/2004 tentang Retribusi Ijin Usaha Perdagangan
 8. Perda 4/204 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan
 9. Perda 8/2004 tentang Penanggulangan Kemiskinan


                                                            42
   10.     Kepwalikota 4/2001 tentang Ketentuan Administrasi
      Kependudukan
   PELIMPAHAN WEWENANG kepada Kakantor Kependudukan
   dan Catatan Sipil (Kepwalikota Nomor 821/2004).
   JENIS DAN STANDAR PELAYANAN
   1. KTP
   1) Permohonan baru, perpanjangan, perubahan/penggantian,
      KTP WNA Asean, KTP WNA Non-Asean.
   2) Jaminan Kepastian Proses: 2%, 3% untuk keterlambatan
      pelayanan 3 jam/1 hari/3 hari.
   3) Asuransi Umum; premi Rp 500ribu (meninggal dunia); Rp
      2juta (meninggal akibat kecelakaan).
   4) Uang Jaminan Bagi Pendatang: Rp 150ribu (Kaltim); Rp
      200.000 (Kalimantan minus Kaltim); Rp 300ribu (Jawa
      Sulawesi); dan Rp 400ribu (Sumatera, Maluku, Papua).
   5) Up Data Data.
2. Penanggulangan Kemiskinan
   1) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
   2) Pelayanan Bidang Kesehatan: paket pelayanan Puskesmas,
      paket pelayanan RS, Mekanisme Pelayanan, standar pelayanan,
   3) Sstem pembayaran pelayanan kesehatan Gakin, program
      keterampilan kerja Gakin.
3. Pelayanan Bidang Pendidikan
   1) Beasiswa pendidikan: SD/MI (Rp 500ribu); SMP/MTs (Rp
   700ribu); SMA/MA/SMK (Rp 1juta).
   2) Bantuan Biaya Penggantian Uang SPP/SP3: SD/MI (Rp
   150ribu); SMP/MTs (Rp 264ribu); dan SMA/MA/SMK (Rp
   540ribu).
   3) Biaya Pendaftaran Ulang/Bantuan Dana Masuk Sekolah ke
   Jenjang Yang Lebih Tinggi: SD/MI (Rp 250ribu); SMP/MTs (Rp
   500ribu); dan SMA/MA/SMK (Rp 750ribu).
4. Pelayanan Bidang Pelatihan Keterampilan
5. Pelayanan Bantuan Modal Usaha
6. Pelayanan Terpadu: koordinatif
   UMPAN BALIK MASYARAKAT: pengaduan, kepuasan.


                                                               43
   Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah: pengelolaan keuangan,
   arus kas, transparansi dan akuntabilitas, insentif, kesejahteraan
   pegawai.
   HASIL NYATA: peningkatan pelayanan, penanggulangan
   kemiskinan, rakyat sehat.
Kota Balikpapan: pelayanan publik bidang pendidikan, kesehatan,
pelayanan SIM         cepat,   partisipasi  masyarakat,      industri
kecil/kerajinan, dan penataan lingkungan. Kota bisnis,


2. KOTA PASURUAN
Industri, investasi, lingkungan, jasa, industri kecil, pariwisata,



3. KOTA TARAKAN
 Kota Pusat Pelayanan,  Perdagangan dan Jasa, yang Sehat,
  Berbudaya, Adil Sejahtera dan Berkelanjutan. Menuju ---
  Little Singapore? Poros: Tarakan, Nunukan, Sabah.
 Tiga Pilar: pengembangan SDM; penegakan supremasi hukum;
  dan pengembangan ekonomi berbasis perdagangan dan jasa.
 Kota Tarakan: Walikota dua periode. Tarakan sebagai pusat
  penggerak pertumbuhan wilayah Utara P rovinsi Kaltim, pusat
  pelayanan, perdagangan dan jasa, yang sehat, berbudaya, adil
  dan sejahtera serta berkelanjutan, berusaha menciptakan ”surga”
  bagi investor didukung infrastruktur yang memadai, menghindari
  pungutan liar, mengedepankan pendidikan dan kesehatan, SDM
  yang memenuhi kompetensi lokal, dunia kerja, dan secara
  bertahap menuju kualitas internasional. meningkatkan kualitas
  pelayanan publik (kesehatan, penyediaan fasilitas umum, tempat
  wisata, kependudukan, catatan sipil dan KB, dan penyediaan
  tenaga listrik).
 Pelayanan Publik: administrative; barang; dan jasa
 Pelayanan Publik Bidang Pendidikan


                                                                     44
    1) Perbaikan Infrastruktur Sekolah pada semua tingkatan:
       sarana dan prasarana pendidikan yang representative.
    2) Alokasi Anggaran Bidang Pendidikan: di luar gaji dan
       tunjangan (17,04%; 2006). Tahun 2007: 20%.
    3) Peningkatan Mutu Pendidikan: program peningkatan mutu
       dan SDM, di samping untuk memenuhi kompetensi local dan
       dunia kerja, juga diupayakan secara bertahap menuju
       Kualitas Internasional.
    4) Full Day School: IQ (intelligent Quotient), kognitif; SQ
       (spiritual Quotient) dan EQ (emotional Quotient), afektif –
       sikap, bakat, minat, motivasi, empati, toleransi; membangun
       self-awareness.
    5) Direktur Sekolah – dibebaskan mengajar!
    6) Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidikan: insentif.
   Pelayanan Publik Bidang Kesehatan
   Pelayanan Publik dalam Penyediaan Fasilitas-Fasilitas Umum:
    Pemindahan pedagang dari Pasar Lama ke Pasar Baru tanpa
    gejolak.
   Pelayanan Publik dalam Penyediaan Tempat-Tempat Wisata:
    Agro Wisata Karungan; Situs Bersejarah dan Museum; Kawasan
    Wisata Pantai Amal; Wisata Tmbng Minyak dan Gas Bumi
    (Pompa Angguk. Menara Minyak, Rumah Drum).
   Pelayanan Publik di Bidang Kependudukan, Capi, dan KB
   Pelayanan Publik dalam Penyediaan Tenaga Listrik

4. KOTA BANJARBARU
Pakta Integritas, Island of Integrity, Tekad kuat Pemkot Banjarbaru
berantas KKN, ”Hadiah 50 Juta Bagi Penemu KKN,” perbaiki citra
pelayanan kepada publik, berusaha menciptakan daerah bebas
korupsi (island of integrity), dan wujudkan good governance.
PULAU-PULAU INTEGRITAS (ISLAND OF INTEGRITY)
Kesepakatan bersama ini meliputi seluruh kegiatan dalam upaya pencegahan
korupsi di wilayah pemerintahan propinsi/kabupaten/kota, meliputi:
pelaksanaan penerapan manajemen berbasis kinerja;
pelaksanaan pemberantasan korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa
   pemerintah melalui penerapan Pakta Integritas (Integrity Pact);

                                                                      45
pelaksanaan peningkatan kapasitas kinerja di bidang perencanaan
   pembangunan;
pelaksanaan peningkatan kapasitas kinerja Auditor;
pelaksanaan mekanisme pengaduan masyarakat;
pelaksanaan peningkatan kapasitas pemerintah daerah;
pelaksanaan reformasi pelayanan sektor publik;
pemberian akses untuk informasi;
pemberian mobilitas publik mlalui pendidikan dalam peningkatan kesadaran
   anti korupsi dan perilaku korupsi;
pelaksanaan pelatihan dan bantuan teknis; dan
pelaksanaan pertukaran informasi korupsi.



  5. KABUPATEN LAMONGAN
  a. Menuju Lamongan Lebih Baik dan Maju.
     Visi: Terwujudnya Kesejahteraan MAsyarakat Lamongan;
            Melalui Peningkatan Perekonomianm Kualitas SDM
            yang lebih baik dan maju,
            Dilandasi Kebersamaan dan Pemberdayaan Masyarakat.
  b. Tahap Menuju Perbaikan: penangguangan banjir membangun
     perekonomian daerah, dan peningkatan kinerja unit pelayanan
     publik.
  c. Gagasan Pemecahan Masalah: proaktif, terobosan.
  d. Konsepsi Pembangunan:
     1. Mewirausahakan Birokrasi Pemerintah (entrepreneurship
        government): dari government ke governance, dari mental
        penguasa ke melayani, mengembangkan potensi sumber
        daya daerah, memanfaatkan asset pemda, mendorong
        pertumbuhan ekonomi, dan memberdayakan masyarakat.
     2. Pemasaran Daerah (place marketing): perencanaan yang
        baik, menark investasi, membangun dan memanfaatkan
        pasar, mencitakan kesejahteraan (social welfare):
        a. penerimaan masyarakat (acceptability)
        b. konsistensi (consistence)
        c. minimum risiko konflik (minimum conflict risk)
        d. berprospek dan berkelanjutan (prospective and
           sustainability).

                                                                      46
          Membangun Kemitraan: BOT, BOOT, KSO, penyertaan
          modal.
  e.    Kebijakan:
        1. karakter wilayah
        2. lingkungan fisik
        3. ketersediaan layanan
        4. aspek rekreasi dan hiburan : wisata bahari Lamongan,
           Tanjung Kodok, Gua Maharani.
        5. Pengawsan Pelaksanaan Pembangunan …. PP 79/2005.
   f.   Strategi dan Program: .......................
  g.    Peraturan perundang-undangan
  h.    Jenis dan Standar Pelayanan Publik
        1. Pelayanan Terkait kebutuhan langsung masyarakt dan
           standar pelayanan;
        2. Pelayanan terpadu.
        3. Umpan Balik Masyarakat
   i.   Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Lamongan: pola pertanian tambak ayam pisang
(tamyamsang), kedele, pariwisata lokal, sinergi padi dan kedelai,
industri kecil dan kerajinan, dan pengawasan pembangunan oleh
rakyat.
Bupati Lamongan, Masfuk, ”menyulap Lamongan jadi kota industri,
pariwisata, dan jasa.” dan mendorong peercepatan investasi di
daerah. Harus bersaing dengan kota-kota sekitar: Tuban, Gresik,
dan Mojokerto.

  6. KAB. GIANYAR
Pariwisata, industri kecil,   jasa, pelayanan publik,   teknologi
informasi (e-government).

  7. KAB. PURBALINGGA
  “Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dalam Upaya
  Perbaikan Kesejahteraan Masyarakat”.



                                                               47
Terkenal: wig/rambut palsu, alis ….. produk unggulan!
  a. Masalah pengangguran, derajat kehidupan masyarakat rendah,
     pertumbuhan ekonomi          lambat,   sumber    pembiayaan
     pembangunan terbatas, kualitas sdm dan moralitas rendah.
  b. VISI: Purbalingga mandiri dan berdayasaing menuju
     masyarakat sejahtera berakhlak mulia.
  c. MISI (Bidang Kesehatan): mewujudkan kawasan perkotaan
     dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk kegiatan
     ekonomi dan sosial budaya melalui gerakan masyarakat.
  d. JAKBANGKESRA: Visi – Purbalingga mandiri dan
     berdayasaing menuju masyarakat sejahtera berakhlak mulia.
     Landasan: pemenuhan jebutuhan pokok manusia, utamanya
     pangan dan papan. Empat Pilar Pembangunan: Pendidikan
     dan Agama, Kesehatan, Kerakyatan, dan Perdesaan; serta
     Sektor-sektor lain.
  e. Tiga Pilar Utama Pembangunan Bidang Kesehatan:
        1) JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat)
        2) DSM (Desa Sehat Mandiri)
        3) Pengembangan P rogram Seruan Aksi Nasional untuk
           Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, meliputi:
           penyehatan    lingkungan,     pemasyarakatan    PHBS,
           peningkatan akses masyarakat terhadap yankes yang
           berkualitas, peningkatan perbakan gizi masyarakat,
           pelayanan KB dan kesehatan produksi, dan penanganan
           masalah darurat kesehatan.
  f. Strategi Penanggulangan Kemiskinan.
  g. Penyelenggaraan JPKM
      1) Tujuan Umum: Meningkatkan derajat kesehatan
          masyarakat untuk mencapai Purbalingga Sehat 2010.
      2) Tujuan      Khusus:     meningkatkan     akses   yankes;
          pembelajaran system pembiyaan kesehatan (dari out of
          pocket menjadi pra paya), dan menumbuhkan peran
          swasta dalam pengelolaan program kesehatan.
  h. Dasar Hukum Penyelenggaraan JPKM di Kabupaten
     Purbalingga:


                                                               48
       1. Perda 15/2003 tentang JPKM
       2. Kepbup 05/2003 tentag Juklak Penyelenggaraan JPKM
       3. Kepbup 440/40 Tahun 2001 tentang Pembentukan Bapim
          JPKM
       4. Kepbup 40/63 Tahun 2001 tentang Penunjukan P ra Bapel
          “Sadar Sehat Mandiri” sebagai Napel JPKM.
       5. SE Bupati Purbalingga Nomor 460/453 tgl. 16 Februari
          Tahun 2001 Perihal Kriteria Gakin.
       6. Kepbup 29/2003 tentang Kriteria Gakin.
   i. Rencana Tahapan Pengembangan JPKM di Kab. Purbalingga
         Tahun 2001-2005: Sosialisasi dan Inisiasi
         Tahun 2006-1009: Penguatan Instalasi
         Tahun 2010-2012: Kemantapan
         Tahun 2012-dst : Kemandirian
         PRINSIP: Komitmen Pemkab tidak akan memberlakukan
                   pelayanan kesehatan “gratis”.
  j. Grafik Perkembangan Kepesertaan JPKM:
       Meningkat dari 2001/2002 sampai dengan 2004/5, turun dan
       peningkatan tidak signifikan sampai dengan 2007. Alasan?
  k. Industri Kecil, produk unggulan daerah (rambut palsu,
      aksesoris mobil), profesionalitas SDM aparatur, investasi,
       pembinaan generasi muda.


  8. KAB. KARANGANYAR
Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih, SPd, M.Hum, Bupati
Karanganyar: Saya menyadari dengan otonomi daerah itu,
pemimpin bukanlah seorang raja kecil. Ia harus bisa turun ke
bawah dan mengangkat potensi-potensi daerah dengan tindakan
nyata. Tidak usah banyak teori, tetapi aksi nyata. Semua ini untuk
mewujudkan Karanganyar sebagai suatu daerah yang mandiri,
maju, adil, makmur dalam suasana tenteram. Selain itu, menjadi
pemimpin itu sebuah amanah. Pemimpin tidak hanya
bertanggungjawab pada msyarakat saja. tetapi juga pada Tuhan.
Kalau masyarakat bisa dibohongi, Tuhan tidak bisa kita bohongi.


                                                                49
Perubahan yang baik harus dimulai dari diri sendiri. Termasuk
dalam memberantas KKN.
Kabupaten   Karang     Anyar:   penanggulangan     kemiskinan,
pengembangan pariwisata,     partisipasi dan pemberdayaan
masyarakat perdesaan, turun ke desa, dan bersama masyarakat
membangun desa.



VI. PEMBAHASAN MAKALAH:
    PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
    DAERAH (DI MEDAN, 10-11 NOV. 2007)
PANEL – I:
1) Depkeu – Ditjen Pajak
   Visi-Misi; Menuju ke mandirian pe mbiayaan APBN; Resnstra 2008-
   2013; modernisasi pelayanan pajak; sistem adm.perpajakan modern
   efektif-efisien-profesional; dijabarkan ke dalam pelaksanaan; inti
   modernisasi adalah perubahan pradigma (shifting paradigm) internal-
   eksternal: mudah, sederhana, melayani; perubahan Budaya Ke rja dan
   Nilai Organisasi; Manajemen SDM Berbasis Kine rja – sesuai UU
   43/1999; Good Governance; Aspek: org; business process (tupoksi,
   SOP, IT, Manajemen SDM); 300 kantor pelayanan pajak (2/3nya
   modern); sisanya dalam persiapan; perubahan me ntal-sikap-perilaku
   (mind-set); Unsur-unsur Modernisasi Buiness-Process; Penataan
   Kantor Pelayanan Pajak. Manajemen SDM Berbasis Kinerja: Kode
   Etik Pegawai – Baca PP 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan
   Kode Etik PNS.
   e-tax; e-.......; ”da perbaikan pelayanan pajak – IT”;

2) PemprovRiau: “Pelayanan Terpadu Rekomendasi dan Perizinan”
   ”Pelayanan Prima – Responsif atas Keluhan Masyarakat”; perubahan
   paradigma; 145 jenis rekomendasi dan perijinan kewenangan Prov.Riau:
   61 jenis rekomendasi; 84 jenis periinan; Bagaimana aparatur Bersih; 10
   Strategi dan Langkah; sosialisasi www.kpt-riau.com ; ”Makin Baik,
   Transparan, dn Efisien”; transparansi, efektivitas dan efisiensi, equity,
   pelayanan prima dan responsif, sistem dan prosedur, sosialisasi, studi

                                                                         50
   banding ke Gorontalo dan Sidoarjo (Kunjungi: Prov – Gorontalo, Jatim;
   Kota - Tarakan, Bontang, Balikpapan, Kab - Jembrana, Sidoarjo, Sragen,
   Karanganyar, Solok); Biaya Survai lapangan pengurusan rekomendasi
   ditanggung P2TRP; sarana dan prasarana, pengawasan; pusat pengaduan
   (Complaint Board); menuju good governance dan clean government, 6815
   rekomendasi/perijinan pada 19 dinas/badan tahun 2006. Dalam proses
   mendapatkan ISO.
   Semangat Daerah menyelenggarakan KPT, di Pusat? Inpres
   3/2006, pengurusan Perizinan cukup di Kanwil saja; kewenangan
   Daerah ditarik.
   Kedua, UU Penanaman Modal 25/2006, disebut KPT di Pst, Prov,
   Kab/Kota. Psl 26, Tatacara BKPM, kewenangan ada di BKPM.
   Ada 5 Kab/Kota menyelenggarakan PPTSP (Permendagri
   24/2006). Sedang dipelajari PP 41/2007 tentang OPD.

3) Pemkab Karang Anyar: ”Peningkatan Kualitas Pelayanan
   Publik Melalui LARASITA (Layanan Rakyat untuk Sertifikasi
   Tanah)”
    Land Office Computerization (LOC), Eye pot (layar TV plasma 42 inchi),
    Kiosk (bank data), SMS (Short Message Services) Intan 081329504422,
    dan Mobil keliling, pelayanan dan pengawasan efektif, meningkatkan
    kualitas dan kuantitas pelayanan, membantu gerakan percepatan
    pemberantasan korupsi.
   ”Public Trust Building Sebuah Orkestrasi”, - Ir. M. Rukhyat Noor, MM
   Sasaran” desa yang tingkat perhubungan bidang tanah terdaftar masih
   rendah. Program ini diluncurkan 19 Desember 2006. Dilakukan sosialisasi,
   menggunakan, baliho besar. ”Pastikan batas pemilikan tanah anda, agar
   terhin dari sengketa tanah”!.
   SMS INTAN (Informasi Interaktif Pertanahan) engan 6 jenis layanan
   SMS.
   Pengendalian Intern, dirintis sejak 24 September 2005.
  Program 2007:
  1. Sertifikasi tanah massal swadaya.
  2. Kerjasama dengan Bank Jateng: kredit bunga ringan.
  3. Target 5.000 bidang tanah.
  KARANGANYAR Transparan, Terbuka, Blak-blakan! LARASITA
  jemput bola. Abdi Negara, Melayani maksimal sepenuh hati. Sertifikat
   Berbasis TI, internet, sms. Masyarakat bisa menelepon Bupati 24 jam.
   Laporan penyelewengan, silakan ke HP Bupati. Memutuskan mata rantai


                                                                        51
   pungli dan korupsi. Hindari Pungli dan Korupsi. KARANGANYAR
   damai-tenang. Penetapan Kinerja! WASKAT! WASTAT (ketat)! Evaluasi
   Bantuan! Diakui Pemerintah Jepang, pengelolaan hutan, penghijauan.
   Tidak ada tebang, yang ada ”tanam”. Cegah kerusakan lingkungan. Alih
   Profesi pekerja ”hutan” dan ”tambang”. Ternak sapi, lele, kambing, jual
   bakso, mie – latih 1-3 bulan, berikan ”Pinjaman harus dengan Agunan”.
   Tolak BLT. Jaminan ”Tanggung renteng” kelompok. Bisa 1 tahun subsidi
   bunga, 2 tahun bung saja, tahun ketiga mandiri. MEMBERDAYAKAN.
   ”Jangan beri uang yang tidak diamankan”! Data BLT, awal 40.000
   berkembang jadi 100.000 karena akan diberi uang!
   DESA SIAGA SEJAHTERA. Saling kerjasama, gotong royong, bersatu.
   Memang sulit. Masuk Karanganyar hampir hotmix semua. BANGUNAN
   Kantor Desa beton. Pemugaran Rumah! Dana Swadaya Masyakarat
   100M. Investor dari 500 jt dari miliaran. Hubungan antar pejabat,
   gunakan SATELIT.
   Pelelangan: baik katakan baik, buruk katakan buruk! SELOKAN 177jt.
   Check, ternyata selokan belum ada, fiktif. ernyata berada 2Km dari
   rencana. KABUPATEN ANTORIUM – KARANGANYAR ANTORIUM.
   Bisa 1M. Kirim tekmisi ke Malaysia, bukan TKI/TKW. Tanaman Hias,
   Green House 1 biji pot Rp 200 ribu. Besar Rp 35 juta, besar lagi Rp 1M.
   Bursa Antorium Karanganyar (BAK).
   Awal, Kontrol, Akhir. Ada buku Biografi Ratnaningsih. Anti Kporupsi:
   Tidak mengajak dan tidak diajak korupsi!
   1. PROVINSI OIT DI JEPANG SELATAN: ONE VILLAG E ONE PRODUCT
      MOVEMENT, BRING ING THE SPIRIT OF THE VILLAGE INTP THE
      CITY. SATU DESA SATU PRODUK UNGGULAN. GERAKAN KEMBALI
      KE DESA: Satu desa satu produk unggulan, Teknologi Masuk Desa, Pasar
      Desa, Pengusaha Desa/Masuk Desa.
   2. SAKA SAKTI (Satu Kabupaten, Satu Kompetensi Inti) – ANTORIUM!
   3. SDM LARASITA, diklat, tunjangan kinerja? Perangkat Mobil dan
      SDM membutuhkan Dana berapa?
   4. Antorium: untuk meraih Rp 1M, berapa dana harus disediakan? Pasar?
   5. Dana Diklat diperoleh dari mana?
   6. Apakah ada Kerjasama antar Pemkab dengan Sragen (Sister City).
   7. Mewirausahakan Birokrasi (Entreprising Government).
   8. Community-Based Development. Pembangunan Berbasis Masyarakat.


4) Pemprov NAD: “ P2TSP (Pelayanan Publik Terpadu Satu Pintu)”
Visi-Misi, Tujuan, Masalah, Strategi P2TSP.
Kerjasama dengan Asia Foundation

                                                                        52
Reformasi Birokrasi Perizinan:
          kewenangan, perubahan paradigma,
          penerapan standar pelayanan,
          penerapan standar waktu penyelesaian izin
Kondisi sebelum dan sesudah ada P2TSP
Jenis-jenis izin kewenangan provinsi: 51 (SDA), 57 NonSDA), 47
NonPerizinan)
Tingkat keberhasilan: mohon (1263), selesai (1041), perbaiki (175), tolak (47)
Image, kepercayaan, waktu
Kiat menuju pelayanan prima: dukungan/political will, komitmen, koordinasi,
dukungan legislatif, konsep jelas, dan dukungan masyarakat/dunia usaha.

5) ”e-Procurement Berkelanjutan”, Pemkot Surabaya
    Indikator Keberhasilan, Budaya Kerja (manual ke elektronis), Perubahan
   Mind-set, Sistem dan Prosedur, Prestasi ”Wajar Tanpa Perkecualian
   2006” (BPK), Penerapan prinsip-prinsip Best Practices, Replikasi dan
   Penerapan ke Daerah lain (Transferability), Membangun ”Sistem
   Manajemen Sumberdaya Pemerintahan”             (Govenment Resource
   Management System, GRMS), Menuju Era e-Procurement 2010, Advanced
   Procurement.
   Tujuan-Sasaran; Strategi Penerapan. Konsep Penerapan. Teknis
   Operasional Penerapan. Biasakan bekerja/budaya kerja, perubahan
   paradigma. Pelayanan cepat! Pengembangan selanjutnya, Advanced
   Procurement.
    1. Mengubah Sistem dan Orang, “secara bersamaan”?
    2. Jumlah SDM pada unit ini? Diklat SDM.

PANEL – II:
1) Pemkab Agam” “Peningkatan Kinerja Aparat Pemerintah
   Dalam Percepatan Pemberantasan Korupsi”
   Pelayanan publik, Instruksi Khusus butir 11, Visi-Misi, kondisi umum,
   skala prioritas, tujuan, langkah-langkah yang dilakukan, pengawasan
   (wasdal, wasnal, wasleg), pelayanan berbasis masyarakat, perilaku aparat
   agamis, kemampuan dan pengetahuan aparat, kompetensi pejabat
   struktural dan fungsional, peran serta masyarakat (termasuk di
   perantauan), peningkatan kinerja, konsultatif, dan peningkatan
   kesejahteraan.



                                                                           53
             Sudah dikaitkan dengan Butir-butir 10 Instruksi Umum
             dan 11 Instruksi Khusus.

2) Pelayanan Publik Bidang Pendidikan, Pemkot Malang
   Visi-Misi, Indikator Keberhasilan, Manajemen Berbasis Sekolah,
   Pendidikan untuk Semua (Education for All), Pemendagri 22/2006 (Isi), 23
   (Kompetensi), dan 24 (Juklak) Pendidikan Dasar dan Menengah,
   Pendidikan Berbasis Pemanfaatan Teknologi Informasi/Elektronis, Dumas,
   Pengawasan, Kemitraan dengan Industri/Dunia Usaha dan Masyarakat,
   Mewirausahakan Birokrasi, Health Promoting School, Malang Cyber City,
   Malang Internet and Education Exchange, HotSpot, Broadband Internet
   Access, WIMAX, TV Edukasi,

   ”Malang Kota Pendidikan, Industri, dan Pariwisata” (Contoh
   Science-Based and Industrial Park, Serpong; Tsukuba Science City
   di Jepang; Daeduk Science and Industrial-Based City di Korea;
   dan Silicon Valley di Amerika Serikat), Segudang Prestasi Bidang
   Pendidikan.
          Permendiknas 22, 23, 24/2006? (isi, kompetensi, juklak)

3) Pemkot Sawahlunto: “Bidang Kesehatan di Kota Sawahlunto”
   Waskat, Wasnal, Dumas, Manajemen RS Berbasis Pelayanan, Sehat
   Untuk Semua (Health for All), Kinerja (meningkatkan prestasi),
   Penghargaan dan Sanksi, Penerapan Teknologi Informasi (e-Health).
   1. Adakah perlakuan khusus kepada “bekas pemambang btbr tanpa ijin?
   2. Program: “Sawahlunto Berbasis Ekonomi Kerakyatan”

   Rumah Sakit Umum Daerah (Pasal 31 – PP 42/2007)
  Rumah sakit umum daerah kelas A terdiri dari paling banyak 4 (empat) wakil direktur dan
  masing-masing wakil direktur terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bagian/bidang, masing-masing
  bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional dan/atau terdiri dari 2 (dua) seksi.
  Pada wakil direktur dimaksud, yang membidangi administrasi umum terdiri dari paling banyak
  4 (empat) bagian dan bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian.
  Rumah sakit umum daerah kelas B terdiri dari paling banyak 3 (tiga) wakil direktur dan
  masing-masing wakil direktur terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bagian/bidang, masing-masing
  bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang membawahkan
  kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari paling banyak 2 (dua) seksi.
  Rumah sakit umum daerah kelas C terdiri dari 1 (satu) bagian dan paling banyak 3 (tiga)
  bidang, bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) dubbagian dan masing-masing bidang
  membawahkan kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari paling banyak 2 (dua) seksi.
  Rumah sakit umum daerah kelas D terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan 2 (dua) seksi.



                                                                                            54
  Rumah sakit khusus daerah kelas A terdiri dari 2 (dua) wakil direktur, masing -masing wakil
  direktur terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bagian/bidang, masing-masing bagian terdiri dari 2
  (dua) subbagian, dan masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional atau
  terdiri dari 2 (dua) seksi.
  Rumah sakit khusus daerah kelas B terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak
  3 (tiga) seksi.

2. SUMUT .... Citra Bakti Abdi Negara; Citra Pelayanan Publik
 Pemkot Medan                            x
 Badan Pengelola RSU Rantau PrapatLabuhanBatu x
 Badan RSUD Kab.Deli Serdang, Lubuk Pakam          x
 Ktr.Pendaft.Penddk dan Cttn.Sipil KotaPmt.Siantar x
 PDAM Tirtanadi Kota Medan                         x
 BalaiYanPenempatan TKI Medan, Depnakertrans x
 PTJsRhrjaCabSumut, PT Jasa Raharja (Persero)      x
 SamsatMedanUtr/UPTDispendaMedanUtara              x
 Kt.CabPTAskes(Persero)PematangSiantar,PTAskes(Persero)              x
3. SUMBAR
 Pemkab Solok                  x
 Pemkab Agam                   x
 Pemkab Tanah Datar                     x
 Pemkot Sawahlunto                      x
 Puskesmas Padang Pasir, Kota Padang                      x
 Puskemas Silungkang, Kota Sawahlunto                     x
 Puskemas Kebun Sikolos, Kota Padang Panjang              x
 PDAM Payakumbuh, Kota Payakumbuh                                    x
 Puskesmas Sioban, Kab.Kep.Mentawai                                  x
 SeklhUsahaPerikananMenengahPariaman,Dep.KP                          x
 H. Gamawan Fauzi, Gubernur Sumatera Barat                                      @

4) Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Pemkot
   Pematang Siantar
   Visi – Misi – Motto; mudah-cepat-transparan;
   Pelayanan Prima Modern, e-Penduduk, Jabatan Fungsional, Manajemen
   Berbasis     Keberhasilan   (Results-Based   Management), Indikator
   Keberhasilan, Diklat Pegawai, Pengawasan, Kinerja.
             Peningkatan Kinerja; Manajemen Kinerja; Informasi
             Kinerja
             Sistem Administrasi Kependudukan ..........
             Single Identity Number (SIN) ...............

5) Pemkab Deli Serdang: ”Badan Pelayanan Kesehatan Rujukan”
   RSUD Deli Serdang Lubuk Pakam


                                                                                              55
         Visi-Misi, arah kebijakan pembangunan kesehatan, kebijakan prioritas
         dan program, fasilitas kesehatan, ketenagaan, sarana dan prasarana,
         instalasi rawat jalan, motto CERMAT (cepat, efisien, ramah, memuaskan,
         aman, terjangkau), janji layanan, strategi mencapai tujuan-sasaran
         (peningkatan mutu pelayanan dan kepuasan pasien/petugas), strategi
         percepatan pemberantasan korupsi, transparansi dan akuntabilitas
         (Petugas dan Pelanggan), insentif, jasa medik, komitmen Direktur
         melarang pungutan liar, perkembangan pelayanan, dan kunci
         keberhasilan.
         Kunjungan masyarakat naik signifikan; Kunci Keberhasilan
         (pasien percaya, komitmen pipinan, prestasi daerah, tgjwb, etos
         kerja, gairah kerja, kesejahteraan, pendapatan, kunjungan
         meningkat); memperoleh penghargaan.


     VII. PENUTUP
     ISU-ISU PENTING terkait dengan Inpres 5/2004:

Pemberantasan Korupsi: pencegahan, penyidikan, penuntutan,
            percepatan pemberantasan korupsi. (UU 28/1999; UU 31/1999;
      UU20/21; dan UU 30/2002)
Prinsip-prinsip Good Governance; Good Public Governance; Good Local
      Governance; Good Corporate Governance –
           GCG (Transparency; Accountability; Responsibility; Independency;
      Fairness).
Reformasi Birokrasi Pemerintahan
Strategi Induk Reformasi Birokrasi Pemerintahan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: pelayanan publik prima,
           transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. PP 65/2005
           SPM; Permendagri 24/2006 PPTSP
Pembinaan dan Pengawasan Peny.Pemerintahan Daerah (PP
           79/2005)
Kode Etik, Budaya Kerja, Etos Kerja, Etika (PP 42/2004)
Mewirausahakan Birokrasi
Perubahan Mind-set dan Culture-set
Efisiensi, Efektivitas, dan Produktivitas


                                                                            56
Inovasi Pemerintahan Daerah ....... Korea: Government Innovation!

     12. KINERJA:
        Pengukuran; Indikator; Informasi; Manajemen; Manajemen
        Komprehensif; Inovasi; Standar; Anggaran; Evaluasi; Kontrak;
        Penetapan; Kinerja Individu; Kinerja Instansi; Assessment;
        Insentif; Bonus; Penghargaan; Model Pengukuran; Sistem; Key
        Performance Indicator (KPI); Performance-Based Management;
        Performance Aggreement and Evaluation.

     RESULTS-BASED           MANAGEMENT      = PERFORMANCE
     MEASUREMENT and MANAGEMENT APPROACH which focus on
     achieving desired goals and objectives.

     PERFORMANCE MANAGEMENT:
     AREA: personnel; finance; e-Government; policy
     LEVELS: individual group; organization; department; nation
     WAYS: top-down; bottom-up; outside-in; inside-out
     TOOLS: restructuring; downsizing; decentralization; privatization;
             e-Govt
     VALUES: transparency; opennes; efficiency; effectiveness; equity;
             accountability

     From Performance Management
     To Integrated IT-enabled Performance Management System.

     Develop:   LOCAL PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM.




                                                                     57
                   KORUPSI-BASMI!!!
     Basmi Korupsi Sekarang Juga!
     Definisi Korupsi dijelaskan dalam 13 buah
     Pasal dalam UU 31/1999 jo UU 20/2001!
     TIGA PULUH BENTUK/JENIS TIPIKOR:
Pasal 2
          Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan
          keuangan negara; Pasal 2 ayat 1
Pasal 3
         Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri
         sendiri dan dapat merugikan keuangan negara; Pasal 3
Pasal 5 ayat (1) huruf a
         Menyuap Pegawai Negeri; Pasal 5 ayat 1 huruf a
Pasal 5 ayat (1) huruf b
         Menyuap Pegawai Negeri; Pasal 5 ayat 1 huruf b
Pasal 5 ayat (2)
         Memberi hadiah kepada Pegawai Negeri karena jabatannya;
         Pasal 13
Pasal 6 ayat (1) huruf a
         Pegawai Negeri menerima suap; Pasal 5 ayat 2
Pasal 6 ayat (1) huruf b
         Pegawai Negeri menerima suap; Pasal 12 huruf a
Pasal 6 ayat (2)
         Pegawai Negeri menerima suap; Pasal 12 huruf b
Pasal 7 ayat (1) huruf a
         Pegawai Negeri menerima hadiah yanaag berhubungan dengan
         jabatannya; Pasal 11
Pasal 7 ayat (1) huruf b
         Menyuap Hakim; Pasal 6 ayat 1 huruf a
Pasal 7 ayat (1) huruf c


                                                                    58
         Menyuap Advokat; Psal 6 ayat 1 huruf b
Pasal 7 ayat (1) huruf d
         Hakim dan Advokat menerima suap; Pasal 6 ayat 2
Pasal 7 ayat (2)
         Hakim menerima suap; Pasal 12 huruf c
Pasal 8
         Advokat menerima suap; Pasal 12 huruf d
Pasal 9
         Pegawai Negeri menggelapkan uang atau membiarkan
         penggelapan; Pasal 8
Pasal 10 huruf a
         Pegawai Negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan
         administrasi; Pasal 9
Pasal 10 huruf b
         Pegawai Negeri merusakkan bukti; Pasal 10 huruf a
Pasal 10 huruf c
         Pegawai Negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti; Pasal
         10 huruf b
Pasal 11
         Pegawai Negeri membantu orng laian merusakkan bukti; Pasal
         10 huruf c
Pasal 12 huruf a
         Pegawai Negeri memeras; Pasal 12 huruf e
Pasal 12 huruf b
         Pegawai Negeri memeras; pasal 12 huruf g
Pasal 12 huruf c
         Pegawai Negeri memeras pegawai negeri lain; Pasal 12 huruf f
Pasal 12 huruf d
         Pemborong berbuat curang; Pasal 7 ayat 1 huruf a
Pasal 12 huruf e
         Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang
Pasal 12 huruf f
         Rekanan TNI/Polri berbuat curang
Pasal 12 huruf g
         Pengawas Rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang


                                                                   59
Pasal 12 huruf h
         Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang
Pasal 12 huruf i
         Pegawai Negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan
         orang lain
Pasal 12B jo Pasal 12C
         Pegawai Negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya
Pasal 13
         Pegawai Negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK; Pasal
         12 B UU 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001 ayat 1; Pasal 12 C
         UU 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001 ayat 1; dan Pasal 12 C
         UU 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001 ayat 2

     TUJUH KELOMPOK BENTUK/JENIS TIPIKOR:
     1. KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
     Pasal 2
     Pasal 3
          MELAWAN HAKIM UNTUK MEMPERKAYA DIRI DAN
          DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ADALAH
          KORUPSI
          MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN UNTUK
          MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI DAN DAPAT
          MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ADALAH KORUPSI

     2. SUAP MENYUAP
     Pasal 5 ayat (1) huruf a
     Pasal 5 ayat (1) huruf b
     Pasal 13
     Pasal 5 ayat (2)
     Pasal 12 huruf a
     Pasal 12 huruf b
     Pasal 11
     Pasal 6 ayat (1) huruf a
     Pasal 6 ayat (1) huruf b


                                                                     60
Pasal 6 ayat (2)
Pasal 12 huruf c
Pasal 12 huruf d
   MENYUAP PEGAWAI NEGERI ADALAH KORUPSI
   MEMBERI HADIAH KEPADA PEGAWAI NEGERI
      KARENA JABATANNYA ADALAH KORUPSI
 PEGAWAI NEGERI MENERIMA SUAP ADALAH
      KORUPSI
 PEGAWAI NEGERI MENERIMA HADIAH YANG
      BERHUBUNGAN DENGAN JABATANNYA ADALAH
      KORUPSI
 MENYUAP HAKIM ADALAH KORUPSI
 MENYUAP ADVOKAT ADALAH KORUPSI
 HAKIM DAN ADVOKAT MENERIMA SUAP ADALAH
      KORUPSI
 HAKIM MENERIMA SUAP ADALAH KORUPSI
 ADVOKAT MENERIMA SUAP ADALAH KORUPSI

3. PENGGELAPAN DALAM JABATAN
Pasal 8
Pasal 9
Pasal 10 huruf a
Pasal 10 huruf b
Pasal 10 huruf c
      PEGAWAI NEGERI MENGGELAPKAN UANG ATAU
      MEMBIARKAN PENGGELAPAN ADALAH KORUPSI
      PEGAWAI NEGERI MEMALSUKAN BUKU UNTUK
      PEMERIKSAAN ADMINISTRASI ADALAH KORUPSI
      PEGAWAI NEGERI MERUSAKKAN BUKTI ADALAH
      KORUPSI
      PEGAWAI NEGERI MEMBIARKAN ORANG LAIN
      MERUSAKKAN BUKTI ADALAH KORUPSI
      PEGAWAI NEGERI MEMBANTU ORANG LAIN
      MERUSAKKAN BUKTI ADALAH KORUPSI



                                                61
4. PEMERASAN
Pasal 12 huruf e
Pasal 12 huruf g
Pasal 12 huruf f
      PEGAWAI NEGERI MEMERAS ADALAH KORUPSI
      PEGAWAI NEGERI MEMERAS PEGAWAI NEGERI
      YANG LAIN ADALAH KORUPSI

5. PERBUATAN CURANG
Pasal 7 ayat (1) huruf a
Pasal 7 ayat (1) huruf b
Pasal 7 ayat (1) huruf c
Pasal 7 ayat (1) huruf d
Pasal 7 ayat (2)
Pasal 12 huruf h
      PEMBORONG BERBUAT CURANG ADALAH KORUPSI
      PENGAWAS PROYEK MEMBIARKAN PERBUATAN
      CURANG ADALAH KORUPSI
      REKANAN TNI/POLRI BERBUAT CURANG ADALAH
     KORUPSI
      PENGAWAS REKANAN TNI/POLRI MEMBIARKAN
     PERBUATAN CURANG ADALAH KORUPSI
      PENERIMA BARANG TNI/POLRI MEMBIARKAN
     PERBUATAN CURANG ADALAH KORUPSI
      PEGAWAI NEGERI MENYEROBOT TANAH NEGARA
     SEHINGGA MERUGIKAN ORANG LAIN ADALAH
     KORUPSI

6. BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN
Pasal 12 huruf i
      PEGAWAI NEGERI TURUT SERTA DALAM
     PENGADAAN YANG DIURUSNYA ADALAH KORUPSI




                                                62
7. GRATIFIKASI
 Pasal 12B jo Pasal 12C
 PEGAWAI NEGERI MENERIMA GRATIF IKASI DAN
     TIDAK LAPOR KPK ADALAH KORUPSI

TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN
TIPIKOR

  MERINTANGI PROSES PEMERIKSAAN PERKARA
  KORUPSI
       UU 31/1999 jo UU 20/2001, Pasal 21
  TERSANGKA TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN
  MENGENAI KEKAYAANNYA
      UU 31/1999 jo UU 20/2001, Pasal 22
      UU 31/1999 jo UU 20/2001, Pasal 28
  BANK YANG TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN
  REKENING TERSANGKA
         UU 31/1999 jo UU 20/2001, Pasal 22
         UU 31/1999 jo UU 20/2001, Pasal 29
  SAKSI ATAU AHLI YANG TIDAK MEMBERI KETERANGAN
  ATAU MEMBERI KETERANGAN PALSU
         UU 31/1999 jo UU 20/2001, Pasal 22
         UU 31/1999 jo UU 20/2001, Pasal 35
  ORANG YANG MEMEGANG RAHASIA JABATAN TIDAK
  MEMBERIKAN KETERANGAN ATAU MEMBERI
  KETERANGAN PALSU
      UU 31/1999 jo UU 20/2001, Pasal 22
      UU 31/1999 jo UU 20/2001, Pasal 36
  SAKSI YANG MEMBUKA IDENTITAS PELAPOR
      UU 31/1999 jo UU 20/2001, Pasal 24
      UU 31/1999 jo UU 20/2001, Pasal 31

Sumber:
Ditulis kembali dari Data KPK.


                                              63
IV.   ISLAND OF INTEGRITY
       Dari sebelas kegiatan tersebut, tujuh prioritas program yang ditetapkan
sebagai PROGRAM UTAMA ISLAND OF INTEGRITY (KEMPAN – KPK)
adalah
   Penerapan Manajemen Pemerintahan Berbasis Kinerja:
   a. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
   b. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, SKPD; dan
   c. Anggaran Berbasis Kinerja).
   Reformasi Pelayanan Sektor Publik:
       PP 65/2005 tentangPedman Umum Penyusunan dan Penerapan SPM;
       Kepmenpan Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum
       Penyelengaraan Pelayanan Publik;
       Permendagri 7/2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Satu Atap);
       Kepmenpan Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004, 24 Februari 2004, tentang
       Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan
       Instansi Pemerintah;
       Kepmenpan Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004, 24 Februari 2004, tentang
       Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan
       Pelayanan Publik;
       Permenpan Nomor PER/20/M.PAN/04/2006, 20 April 2006, tentang
       Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
       Permenpan Nomor PER/25/M.PAN/05/2006, 19 Mei 2006, tentang Pedoman
       Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
       Permenpan Nomor PER/26/M.PAN/05/2006, 24 Mei 2006, tentang Pedoman
       Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Kompetisi
       Antar Kabupaten/Kota.
   Pencegahan korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa publik:
   a. Keppres 80/2003 entang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa
   Pemerintah;;
   b. Pakta Integritas.
   Peningkatan Kesadaran Anti Korupsi pada aparatur dan masyarakat:
   a. Pakta Integritas Komprehensif, berisi 7-11 program Kesepakatan Bersama;
   b. PP 68/1999 tentang Peranserta Masyarakat
   c. PP 71/2000 tentang Peranserta Masyarakat dan Penghargaan dan Sanksi
   dalam
      Pemberantasan Korupsi.
   Peningkatan penanganan pengaduan masyarakat:
   a. Dumas.
   b. .................................................................................................................
   Peningkatan kemampuan teknis aparatur:

                                                                                                                   64
   a. PP 79/2005 tentang Binwas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
   b. ...............................................................................................................................
   Peningkatan kapasitas daerah melalui perbaikan dan penyempurnaan
   kelembagaan, tata laksana, dan peningkatan kesejahteraan aparatur:
   a. PP 8/2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah (sedang menunggu revisi);
   b. Capacity Building Aparat Pemda;
   c. ......................................................................................................................... ....
   ..



MODEL RENCANA IMPLEMENTASI
a. Pentingnya peran pemimpin/kepemimpinan;
b. Percepatan pemberantasan korupsi diupayakan dengan melaksanakan 3 (tiga)
   kegiatan, yaitu:
     pengembangan sumber daya manusia aparatur; penyederhanaan dan
     pengaturan tata laksana; dan penataan organisasi dan kelembagaan;
     peningkatan               kapasitas              organisasi, diupayakan     dengan
     upaya ..................................
     menciptakan                  pelayanan               publik   yang      berkualitas,
     ditandai .......................................
     manajemen kinerja (SAKIP, Sistem Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah;
     sistem akuntansi keuangan daerah, SAKD; manajemen berbasis kinerja; dan
     anggaran berbasis kinerja);
c. menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat.

RENCANA AKSI IMPLEMENTASI
   Program dan langkah kerja yang dilaksanakan: kegiatan nyata, pelaksanaan
   RAN-PK, menegakkan prinsip-prinsip good governance, dan melaksanakan
   reformasi birokrasi.
   Program dimaksud paling sedikit terdiri atas
Peningkatan kinerja pelayanan publik
Penerapan manajemen pemerintahan berbasis kinerja (SAKIP, Penganggaran
Kinerja dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah)
Peningkatan kapasitas pemerintah daerah
Percepatan pemberantasan korupsi
3. Waktu dan jadual pelaksanaan kerja:
    Disesuaikan dengan situasi, kondisi, karakteristik, sumber daya, kemampuan
daerah,
   kepentingan daerah, prioritas dan fokus pembangunan, dan variabel-variabel
   tertentu.

                                                                                                                                65
4. Penanggungjawab pelaksanaan program: perlu ditetapkan koordinator masing-
masing
    program, sehingga jelas siapa mengerjakan apa dan siapa bertanggungjawab
terhadap
     kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan.
5. Prosedur evaluasi untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan implementasi Island
of Integrity:
    Perlu dilakukan evaluasi berkelanjutan untuk melihat kemajuan yang
    dicapai atau keberhaslan/ketidakberhasilan, dan menentukan langkah perbaikan
    dan tindak lanjut.

INDIKATOR KEBERHASILAN
       Dibutuhkan indikator pengukur keberhasilan program island of integrity
dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik, ditandai penyelenggaraan negara
yang baik, bersih, dan berwibawa. Indikator dimaksud adalah
Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya
Peningkatan pelayanan publik
Peningkatan Human Development Index (HDI)
Peningkatan Human Poverty Index (HPI)
Peningkatan partisipasi masyarakat
Peningkatan transparansi
Peningkatan akuntabilitas
Penurunan angka KKN
KEY SUCCESS FACTORS PELAKSANAAN ISLAND OF INTEGRITY
Komitmen Pimpinan
Dasar Hukum yang Kuat
Sistem yang baku
Inisiatif Internal
Coaching oleh pihak luar
Close Monitoring and Evaluation
Can Do Spirit
BEST PRACTICES “ISLAND OF INTEGRITY”
Peran Kepemimpinan.
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah: Penataan Kelembagaan; Pengaturan
Ketatalaksanaan; dan Penataan SDM Aparatur.
Peningkatan Pelayanan Publik: prima, berkualitas.
Penerapan Manajemen Pemerintahan Berbasis Kinerja: penerapan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara utuh; penerapan
Penganggaran Berbasis Kinerja.



                                                                             66
Percepatan Pemberantasan Korupsi: kampanye anti korupsi;peningkatan kesadaran
anti KKN; penanganan pengaduan masyarakat; dan pencegahan korupsi ada Proses
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Pemantauan (monitoring) dan Evaluasi Program (Monev): monitoring dan
evaluasi.


Penyaji Makalah:



Drs. Komarudin, MA, Prof.riset
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 69, Jakarta Selatan 12190
Telepon (021) 7398347, Fax (021) 5252720, 5270948
e-mail: komar_udi@yahoo.com dan komarudin@menpan.go.id
Rumah: (021) 5848242, Telp/Fax (021) 5848242, 584831; HP 0812 926 9650



Inpres 5/2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
Dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, Presiden menginstruksikan: para
Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Jaksa Agung RI, Panglima TNI, Kepala Kepolisian
Negara RI, para Kepala LPND, para Gubernur, dan para Bupati dan Walikota.
PERTAMA: kepada seluruh Pejabat Pemerintah yang termasuk dalam kategori
Penyelenggara Negara sesuai UU 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan
bebas dari KKN yang belum melaporkan harta kekayaannya untuk segera melaporkannya
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KEDUA: membantu KPK dalam rangka penyelenggaraan pelaporan, pendaftaran,
pengumuman dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di
lingkungannya.
KETIG A: membuat penetapan kinerja dengan Pejabat dibawahnya secara berjenjang,
yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya
tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan
keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil maupun manfaat.
KEEMPAT: meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik baik dalam bentuk jasa
ataupun perijinan melalui transparansi dan standardisasi pelayanan yang meliputi
persyaratan-persyaratan, target waktu penyelesaian, dan tarif biaya yang harus dibayar
oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut sesuai peraturan perundang-
undangan dan menghapuskan pungutan-pungutan liar.
KELIMA: menetapkan program dan wilayah yang menjadi lingkup tugas, wewenang
dan tanggungjawabnya sebagai program dan wilayah bebas korupsi.
KEENAM: melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah secara konsisten untuk mencegah berbagai macam kebocoran dan
pemborosan penggunaan keuangan negara baik yahng berasal dari APBN maupun APBD.


                                                                                   67
KETUJUH: menerapkan kesederhanaan baik dalam kedinasan maupun dalam kehidupan
pribadi serta penghematan pada penyelenggaraan kegiatan yang berdampak langsung pada
keuangan negara.
KEDELAPAN: memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan
korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI dan KPK dengan cara
mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi
dan mempercepat pemberian ijin pemeriksaan terhadap saksi/tersangka.
KESEMBILAN: melakukan kerjasama dengan KPK untuk melakukan penelaahan dan
pengkajian terhadap sistem-sistem yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi
dalam ruang lingkup tugas, wewenang dan t anggungjawab masing-masing.
KESEPULUH: meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan aparatur untuk
meniadakan perilaku koruptif di lingkungannya.
KESEBELAS: khusus kepada:
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri
    Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS melakukan
    kajian dan uji coba untuk pelaksanaan sistem E-Procurement yang dapat dipergunakan
    bersama oleh Instansi Pemerintah.
2. Menteri Keuangan melakukan pengawasan terhadap jketentuan perpajakan,
    kepabeanan dan cukai, penerimaan bukan pajak, dan anggaran untuk menghilangkan
    kebocoran dalam penerimaan keuangan negara, serta mengkaji berbagai peraturan
    perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara yang dapat membuka
    peluang terjadinya praktek korupsi, dan sekaligus menyiapkan rancangan peraturan
    perundang-undangan penyempurnaannya.
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS
    menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi Tahun 2004 -2009
    berkoordinasi dengan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen terkait
    dan unsur masyarakat serta KPK.
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara:
    a. Menyiapkan rumusan kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan
        publik.
    Menyiapkan rumusan kebijakan dalam rangka penyusunan penetapan kinerja dari para
        pejabat pemerintahan.
    Menyiapkan ruimusan kebijakan untuk penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan
        yang baik pada Pemerintahan Daerah, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan
        Departemen.
    d. Melakukan pengkajian bagi perbaikan sistem kepegawaian negara.
    e. Mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden
        ini.
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia:
    a. Menyiapkan rumusan amandemen undang-undang dalam rangka sinkronisasi dan
        optimalisasi upaya pemberantasan korupsi.
    b. Menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk
        pelaksanaan undang-undang yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana
        korupsi.


                                                                                   68
6. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara memberikan petunjuk dan
    mengimplementasikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada
    badan usaha milik negara.
7. Menteri Pendidikan Nasional menyelenggarakan pendidikan yang berisikan substansi
    penanaman semangat dan perilaku anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan baik
    formal dan non-formal.
 8. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi menggerakkan dan mensosialisasikan
    pendidikan anti korupsi dan kampanye anti korupsi kepada masyarakat.
 9. Jaksa Agung Republik Indonesia:
    a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana
        korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara.
    b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang
        dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum.
    c. Meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian Negara RI, Pusat Pelaporan dan
        Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya
        penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak
        pidana korupsi.
10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia:
    a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk
        menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara.
    b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahguna an wewenang
        yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara RI dalam rangka penegakan
        hukum.
    c. Meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan RI, Badan Pengawas Keuangan
        dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan
        Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian
        kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.
11. Gubernur dan Bupati/Walikota:
     a. Menerapkan prinsip-prinsip tata kepemrinmtahan yang baik di lingkungan
        pemerintah daerah.
     b. Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam
        pelaksanaannya.
     c. Bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pencegahan
        terhadap kemungkinan terjadi kebocoran keuangan negara baik yang bersumber
        dari APBN maupun APBD.
KEDUABELAS: agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab
dan melaporkan hasilnya kepada Presiden. Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada
tanggal dikeluarkan, 9 Desember 2004.
Dalam Inpres ini, Menpan ditugaskan menangani pelayanan publik, kinerjaaparatur,
prinsip tata pemerintahan yang baik, penataan kepegawaian, koordinasi,
monitoring/pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Inpres.




                                                                                    69
Pembahas Makalah:

Drs. Komarudin, MA, Prof.riset
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 69, Jakarta Selatan 12190
Telepon (021) 7398347, Fax (021) 5252720, 5270948
e-mail: komar_udi@yahoo.com dan komarudin@menpan.go.id
Rumah: (021) 5848242, Telp (021) 5848242, 584831; Fx 021-5848311. HP 0812 926 9650

Riwayat Hidup Singkat:

1.   Staf Ahli Menpan Bidang Sistem Manajemen (sejak Agustus 2005);
2.   Mantan Deputi Menpan Bidang Program PAN (Juli 2004 s.d. Agustus 2005);
3.   Deputi Menpan Bidang Tatalaksana (Nopember 2001 s.d. Juli 2004);
4.   Deputi Ka.BPPT Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi (Juli 1999 s.d. Oktober 2000); dan
5.   Deputi Ka.BPPT Bidang Analisis Sistem (April 1994 s.d. Juli 1999).

Kegiatan tertentu:
1. Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK (September 2003 s.d. Desember 2003),
2. Anggota Forum Pemberantasan Korupsi (Forum 2004), sejak Januari 2004;
3. Anggota Sub-Komite Kebijakan Publik, Komite Kebijakan Governance, sejak September 2004; pada
   Kementerian Koordinator
4. Bidang Perekonomian; dan
5. Anggota Pengarah ”Tiga Pilar Kemitraan” Menuju Indonesia BTP (Bersih, Transparan, Profesional),
   sejak 2003.

Kegiatan Sosial Kemasyarakatan
Mantan Sekretaris II Pengrurus Pusat ICMI 1990-1995 dan Ketua Departemen Iptek ICMI Pusat, 1995-
  2000.
Pemrakarsa Pembangunan Masjid At-Taqwa dan fasilitas pendukungnya (TK, TPA, SMP, Asrama
  Putera/Puteri, Tanah Wakaf 3.500 M2, dan penggunaan lahan pertanian 1,5 Ha) di sebelah perumahan
  Korpri KPR-BTN Griya Pesona Binong Indah, Desa Cibinong Hilir, Kecamatan Cilaku, 10 Km
  Selatan Cianjur, total bantuan dana pembangunan Rp 2,0M, 1991-1996, Hubungi: Ridwan Malik,
  Telepon (0263) 282536; HP 0811240029. Telepon SMP (0263-2294846) dan Asrama Santri (0263-
  2294845). Bantuan ZIS dan amal-saleh dikirimkan kepada: YPI AT-TAQWA, Bank Mandiri Cabang
  Cianjur, No.Rek. 1330004134904. Semoga amal-saleh Bapak/Ibu dibalas Allah SWT berlipat ganda.




                                                                                                     70

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:646
posted:7/8/2011
language:Indonesian
pages:71
Description: Prinsip Kerja Broadband Access Technology document sample