Docstoc
EXCLUSIVE OFFER FOR DOCSTOC USERS
Try the all-new QuickBooks Online for FREE.  No credit card required.

PENDAHULUAN - PDF

Document Sample
PENDAHULUAN - PDF Powered By Docstoc
					Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak                                                                                                   




                                                                     BAB I
                                                      PENDAHULUAN
              1.1.1. Anggaran Publik dan Pemenuhan Hak-Hak Ekonomi,
                              Sosial, dan Budaya Anak




     Anggaran publik berbasis hak anak, semestinya merupakan anggaran yang berpijak pada prinsip-prinsip
yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak (KHA)/The Convention on The Rights of The Child (CRC) dan
Konvensi Internasional Hak Asasi Manusia (HAM) yang lain. Dengan kata lain, apakah anggaran publik suatu
negara menghargai, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak dapat dianalisis dengan instrument hukum HAM
internasional, sehingga dapat diketahui keberpihakan suatu rezim pemerintahan dalam memenuhi komitmennya
setelah meratifikasi suatu instrumen hukum HAM internasional.
        Anggaran publik merupakan dokumen publik yang menggambarkan bagaimana Pemerintah merencanakan
untuk mengumpulkan dan membelanjakan uangnya. Rencana tersebut merefeksikan                prioritas kebijakan
Pemerintah dan target pendapatannya, khususnya dari sektor fiskal. Dalam perspektif yang lain, anggaran
mengekspresikan tujuan dan aspirasi suatu Pemerintah. Pada suatu masyarakat yang demokratis, tujuan dan
aspirasi tersebut harus merefleksikan kehendak mayoritas pemilih. Dengan demikian yang dimaksud dengan
anggaran adalah suatu instrumen yang mana Pemerintah mengembangkan dan mengalokasikan sumber daya
keuangannya, kemudian melalui anggaran tersebut Pemerintah menyediakan kebutuhan dasar warga negara
terkait dengan kewajibannya untuk memenuhi HAM. Anggaran publik lebih dari sekedar kumpulan angka-
angka, anggaran merupakan deklarasi suatu masyarakat atau prioritas suatu bangsa.
        Terkait dengan kebijakan politik anggaran publik, Pasal 4 KHA menentukan bahwa negara akan mengambil
semua langkah legislatif dan administratif, dan langkah-langkah lain untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui
dalam Konvensi Hak Anak. Sepanjang yang menyangkut hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, negara akan
mengambil langkah-langkah maksimal dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia bila diperlukan
dalam kerangka kerjasama internasional. Tindakan-tindakan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut meliputi:

 Sumber hukum internasional tidak terbatas pada perjanjian internasional saja seperti kovenan, konvensi, protokol, dan bentuk lainnya.
Pasal 8 Statuta Mahkamah Pengadilan Internasional menyatakan bahwa dalam memutuskan perkaranya Mahkamah bersumber pada :
(i) hukum perjanjian internasional; (ii) kebiasaan internasional; (iii) prinsip-prinsip hukum umum yang diakui diterapkan oleh negara; dan
(iv) jurisprudensi pengadilan dan pendapat ahli hukum internasional.
   Alexandra Vennekens dan Shun Govender, Local Government Budget Guide, IDASA Budget Information Service, 2005, hal. 4
 Sebangun dengan ketentuan ini, Pasal 2 Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya paragraf pertama menyatakan bahwa setiap
negara berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah, baik secara individual maupun melalui bantuan dan kerjasam internasional, khu-
susnya dibidang ekonomi dan teknis sepanjang tersedia sumber dayanya secara progresif mencapai perwujudan penuh dari hak-hak yang
                                                                                                                       Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak
4

        . Memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan (legislative policy) secara penuh sesuai dengan
           prinsip-prinsip dan ketentuan KHA ;
        2. Membuat suatu strategi nasional secara komprehensif guna memenuhi dan melindungi hak-hak anak;
        . Mengalokasian dan menganalisis anggaran publik berdasarkan kepentingan terbaik untuk anak.

Butir ketiga kewajiban tersebut, kemudian diartikulasikan lebih detil dalam The Guidelines for Periodic Report
CRC Committee, sebagai berikut:5
   . Mengambil langkah-langkah guna memastikan terdapatnya koordinasi antara kebijakan ekonomi dan
                           osial;
       kebijakan layanan sosial;
   2. Pembagian anggaran publik yang proporsional untuk belanja layanan sosial baik di level pemerintah
       pusat maupun pemerintah daerah bagi kepentingan anak, termasuk kesehatan, kesejahteraan, dan
       pendidikan;
   . Terdapatnya kecenderungan kenaikan anggaran publik untuk kepentingan anak;
   4. Mengambil langkah-langkah guna memastikan semua kompetensi nasional dan daerah, termasuk
       para pengambil kebijakan anggaran publik, diorientasikan untuk kepentingan anak serta mengevaluasi
       penetapan prioritas alokasi anggaran yang ditujukan bagi kepentingan terbaik untuk anak;
   5. Memastikan tindakan-tindakan yang telah diambil tidak menimbulkan disparitas antar wilayah dan
       kelompok anak dan tindakan tersebut dapat menjembatani keterkaitan kebijakan alokasi anggaran
       publik dengan perlindungan sosial;
   6. Memastikan tindakan-tindakan yang diambil berdampak pada anak-anak khususnya kelompok anak yang
       tidak beruntung sehingga anak mendapatkan perlindungan terhadap risiko perubahan kebijakan ekonomi
       termasuk pengurangan alokasi anggaran untuk sektor sosial.

Langkah-langkah di atas apabila dikerangkakan dalam perspektif HAM, khususnya pemenuhan hak-hak ekonomi,
sosial, dan budaya maka Prinsip-Prinsip Limburg (The Limburg Principles on the Implementation of the International
Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights/ UN doc. E/CN.4/987/7) dapat dijadikan pijakan untuk
menginterpretasi lebih jauh ketentuan Pasal 4 KHA.6 Konsekuensi logisnya, politik kebijakan anggaran publik,
harus memenuhi nilai-nilai keadilan bagi setiap orang. Oleh karenanya, penetapan dan pemilihan skala prioritas
kebijakan alokasi anggaran publik yang ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan yang bersifat subsisten melalui
ketersediaan layanan-layanan sosial menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan.7 Kemudian, Pedoman
             The
Maastricht (The Maastricht Guidelines on �iolations of Economic, Social and Cultural Rights) untuk Pelanggaran
Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menetapkan  (tiga) kewajiban yang berbeda pada setiap negara, yakni
: kewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) HAM. Kegagalan
dalam melaksanakan salah satu kewajiban ini merupakan pelanggaran HAM. Kewajiban untuk menghormati
mengharuskan negara menahan diri untuk tidak campur tangan dalam penikmatan HAM. Selanjutnya kewajiban

diakui oleh kovenan dengan cara-cara yang sesuai, termasuk mengambil langkah-langkah legislatif.
   Rachel Hodgkin dan Peter Newell, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, UNICEF, New York, USA, 998, hal. 57 – 67
 Rachel Hodgkin dan Peter Newell, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child,ibid, hal. 6. Lihat Pasal 
ayat () KHA yang menentukan bahwa dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial
negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus merupakan pertim-
bangan utama.
 Prinsip-prinsip Limburg, khususnya bagian B merupakan upaya untuk menginterpretasikan ketentuan Pasal 2 Kovenan Hak-Hak Eko-
nomi, Sosial, dan Budaya yang bunyi ketentuannya sebangun dengan Pasal 4 KHA.
 Lihat paragraf 27 dan paragraf 28 Prinsip-Prinsip Limburg
Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak                                                                                            
untuk melindungi mengharuskan negara mencegah pelanggaran HAM oleh pihak ketiga. Kemudian kewajiban
untuk memenuhi HAM mengharuskan negara mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, anggaran,
hukum, dan semua tindakan lain yang memadai guna memenuhi sepenuhnya HAM. Politik kebijakan anggaran
publik yang diambil oleh suatu negara merupakan wujud dari implementasi kewajiban negara untuk memenuhi
HAM.
        Jika ditarik lebih jauh, kewajiban ini merupakan realisasi kewajiban kodrati dan filosofis didirikannya
sebuah negara, yakni melayani rakyatnya. Pembukaan UUD 1945 sebagai landasan filosofis berdirinya Negara
Indonesia, menegaskan 4 (empat) tujuan ideal negara yang meliputi : (i) melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia; (ii) memajukan kesejahteraan umum; (iii) mencerdaskan kehidupan
bangsa; dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, Perdamaian abadi dan
keadilan sosial.
Oleh karenanya politik kebijakan anggaran publik sudah semestinya merealisasikan tujuan negara tersebut.
Dalam rangka itu, anggaran publik setidak-tidaknya mewujudkan 2 (dua) unsur kewajiban negara untuk
menghargai, melindungi, dan memenuhi HAM, yakni: (i) kewajiban mengenai tindakan (obligation of conduct)
dan (ii) kewajiban mengenai hasil (obligation of result). Kewajiban yang pertama membutuhkan tindakan yang
diperhitungkan dengan cermat untuk menjamin dipenuhinya suatu hak tertentu. Sedangkan kewajiban yang
kedua, mengharuskan negara untuk mencapai target tertentu guna memenuhi standar substantif terinci.8
Pencapaian hasil dari suatu hak, memang tergantung pada ketersediaan finansial yang memadai dan sumber
daya yang lain. Namun, kurangnya sumber daya tidak mengurangi kewajiban negara untuk menjamin sedikitnya
tingkat minimum dari hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya bagi semua penduduk.9 Terkait dengan hal ini,
Komentar Umum (General Comment)0 Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB Nomor  (990)
tentang Sifat dari Kewajiban-Kewajiban Negara Peserta (On the Nature of State Obligations) menegaskan bahwa
realisasi progresif memiliki batas-batas. Dalam hal halangan sumber daya, negara harus menjamin sedikitnya
                                                                                                 minimum
tingkat minimal dari tiap-tiap hak untuk dipenuhi. Dengan kata lain, terdapat ambang batas (minimum core
obligations) di mana keterbatasan sumber daya tidak dapat dijadikan dalih bagi negara untuk mengingkari atau
tidak mampu memenuhi hak-hak tersebut. Malah negara diharuskan menciptakan standar nasional yang spesifik
yang akan memberikan dampak terpenuhinya setiap hak dalam tingkat yang esensial.2
        Dalam konteks politik kebijakan anggaran publik di Indonesia, baik di level pemerintah pusat maupun
level pemerintah daerah, nampaknya politik kebijakan yang diterapkan malah memproduksi kemiskinan yang
semakin masif. Konstantasi ini dapat dilihat dari kecenderungan arah prioritas penetapan alokasi anggaran
publik yang disusun oleh eksekutif dan ditetapkan oleh legislatif.
        Kecenderungan yang pertama, dilihat dari besaran alokasi anggaran publik di level pemerintah pusat
tersedot untuk membayar utang dalam negeri dan utang luar negeri. Pembayaran utang luar negeri dan dalam


 Lihat Pedoman Maastricht, bagian II Paragraf 2
 Lihat Kovenan Hak Ekonomi, Sosila, dan Budaya, Pasal 4 yang menyatakan bahwa Negara mengakui dalam hal pemenuhan hak-hak
yang dijamin oleh Negara sesuai dengan Kovenan ini, Negara hanya dapat mengenakan pembatasan hak-hak tersebut sesuai dengan
ketentuan hukum, sepanjang hal ini sesuai dengan sifat hak-hak tersebut, dan semata-mata dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan
umum dalam suatu masyarakat demokratis.
0 Komentar Umum (General Comment) adalah interpretasi legal yang dilakukan oleh Komite HAM atau Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial,
dan Budaya atau komite lain terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam sebuah instrumen hukum HAM internasional.
 Allan McChesney, Memajukan dan Membela : Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Yogyakarta, Insist Human Right, 200, hal. 29
 Office of the United Nation High Commissioner For Human Rights, Economic, Sosial and Cultural Rights Handbook for National Hu-
man Rights Institutions, Professional Training Series No. 2, New York & Geneva, 2005, hal. 22
 Pembayaran utang dalam anggaran pemerintah adalah bentuk penyaluran dana masyarakat yang dikumpulkan melalui penerimaan
pajak dan penerimaan dalam negeri lainnya kepada pihak kreditor. Untuk pembayaran utang luar negeri dananya diterima oleh kreditor
                                                                                                           Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak

negeri telah menghabiskan anggaran publik sebesar Rp 80 triliun-Rp 90 triliun setiap tahunnya. Kedua, beban
desentralisasi keuangan daerah yang harus ditanggung Pemerintah melalui DAU dan DAK, pada awal tahun 2000-
an kurang dari 50 triliun, kini mencapai Rp 20 triliun.4 Di sisi lain, penggunaan dana tersebut, realisasinya
lebih besar untuk belanja rutin negara ketimbang belanja pembangunan baik pada level pemerintah daerah
maupun level pemerintah pusat, rata-rata mencapai 2/ (dua pertiga) dari total belanja. Sebagian besar
belanja rutin tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai.5 Ketiga, beban subsidi minyak dan subsidi energi,
terutama listrik yang berjumlah hampir Rp l00 triliun.6
         Kecenderungan-kecenderungan di atas, berdampak pada gagalnya penghormatan, perlindungan, dan
pemenuhan hak-hak anak yang menjadi kewajiban inherent Negara Indonesia. Kegagalan negara ini merupakan
bentuk kekerasan struktural yang dilakukan secara sistematis melalui upaya legal. Dalam doktrin hukum HAM
situasi ini merupakan bentuk pelanggaran HAM melalui tindakan (act of commission).17




               1.1.b. Dampak Anggaran Publik terhadap Pemenuhan
                        Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Anak


       Struktur anggaran publik8 suatu negara sebenarnya merefleksikan memperlihatkan keberpihakan suatu
rezim. Indikatornya nampak pada berapa besaran alokasi anggaran untuk pembangunan fasilitas layanan publik
yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan permukiman; berapa banyak disiapkan untuk subsidi bahan kebutuhan
pokok; berapa pula alokasi untuk membayar utang luar negeri, belanja rutin, atau modernisasi angkatan
bersenjata. Kalau alokasi dana untuk keperluan yang terakhir ini, lebih besar ketimbang bagi dua kelompok
yang pertama, hampir pasti dapat disimpulkan bahwa rezim ini tidak berpihak kepada rakyat miskin.9
       Seharusnya, anggaran publik menjadi akses bagi sekelompok masyarakat yang secara tradisional
mengalami diskriminasi untuk menikmati hak asasinya. Dalam posisi ini, anggaran dapat dijadikan sebagai alat

asing, sedangkan pembayaran utang dalam negeri dananya akan dinikmati oleh pihak perbankan sebagai subsidi. Lihat Catatan Pengantar
Diskusi Advokasi dan Kampanye APBN P 2005, www.kau.or.id
 Media Indonesia, 6 Juli 2007
 Nina Toyamah & Saikhu Usman, Alokasi Anggaran Pendidikan di Era Otonomi Daerah : Implikasinya terhadap Pengelolaan Pelayanan
Pendidikan Dasar, Laporan Lapangan SMERU, Juni 2004, hal. .
 Media Indonesia, 6 Juli 2007
 Lihat Kovenan Hak Sipil dan Politik Pasal 5 () yang menyatakan bahwa tidak ada satu hal pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsir-
kan sebagai memberikan hak kepada suatu Negara, perorangan atau kelompok, untuk terlibat dalam suatu kegiatan atau melaksanakan
tindakan apapun, yang bertujuan untuk menghancurkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini, atau untuk
membatasi hak-hak tersebut dalam tingkat yang lebih besar daripada yang diperbolehkan dalam Kovenan ini.
 Struktur anggaran publik bisa dibedakan atas: struktur yang konservatif dan struktur yang ekspansif. Struktur yang pertama, berarti
pengeluaran pemerintah dilakukan secara hati-hati atau kontraktif. Indikasinya struktur anggaran ini memfasilitasi dan menstimulasi
investasi baik asing maupun domestik bukan pengeluaran pemerintah. Sedangkan struktur yang kedua kinerja pembangunan didorong
oleh pengeluaran pemerintah.         Struktur yang pertama kebijakan pemerintah merefleksikan ideologi neoliberal. Sedangkan yang ke-
dua merefleksikan ideologi di luar neoliberalisme (populisme, sosialisme atau nasionalisme). Lihat Coen Husain Pontoh, Anggaran Partisi-
patif: Pengalaman Sukses di Porto Alegre, Brazil dalam Gerakan Massa Menghadang Imperialisme Global, Yogyakarta, Resist Book, 2005,
hal. 9-40.
 Coen Husain Pontoh, Anggaran Partisipatif, ibid
Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak                                                                                                
oleh negara untuk menjalankan tindakan affirmatif (affirmative action). Tindakan afirmatif adalah kebijakan,
peraturan, atau program khusus yang bertujuan untuk mempercepat persamaan posisi dan kondisi yang adil
bagi kelompok-kelompok yang termarjinalisasi dan lemah secara sosial dan politik. Tindakan ini merupakan suatu
koreksi dan kompensasi atas diskriminasi, marjinalisasi, dan eksploitasi yang dialami oleh kelompok masyarakat
tersebut agar memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna tercapainya kesetaraan dan keadilan pada
semua bidang kehidupan.20
       Dalam konteks penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak, doktrin hukum HAM
internasional menegaskan kewenangan atributif negara untuk mengambil tindakan affirmatif bagi sekelompok
masyarakat yang dikategorikan sebagai kelompok rentan (vulnerable groups). Anak-anak termasuk ke
dalam kelompok ini.2 Artinya negara seharusnya melakukan intervensi secara aktif untuk menjamin hak-
hak anak melalui upaya-upaya yang secara khusus ditujukan kepada kelompok ini sebagai penerima manfaat
(benefeciaries). Dalam titik ini mengubah paradigma pembangunan yang semula tidak berorientasi kepada
kepentingan anak menjadi pembangunan berparadigma kepentingan terbaik bagi anak. Perubahan ini benar-
benar menjadi langkah fundamental.22 Dengan demikian, children mainstreaming policy menjadi solusi terbaik
untuk memecahkan persoalan-persoalan yang melingkupi anak-anak. Children mainstreaming policy merupakan
upaya mengintegrasikan prinsip-prinsip dan norma-norma hak asasi anak dalam setiap kebijakan publik yang
ditetapkan Negara.
           Dalam konteks penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak, karakteristik hak-hak anak
berkaitan erat dengan konsepsi HAM secara umum, sebagai berikut:
    . Menitikberatkan pada integritas dan martabat kehidupan manusia;
    2. Dijamin oleh standar yang bersifat internasional;
    . Mendapatkan perlindungan melalui hukum dan ditegaskan sebagai kewajiban negara;
    4. Melindungi setiap individu dan kelompok;
    5. Menempatkan negara dan aparatnya sebagai pemegang kewajiban;
    6. Dilekatkan secara khusus pada setiap individu;
    7. Tidak dapat dicabut tanpa dilandasi oleh hukum
    8. Universal, saling bergantung, tidak dapat dipisah-pisahkan, dan saling terkait
    9. Dapat diajukan melalui proses hukum (justiciability).3

       Melihat karakteristik di atas, kebijakan anggaran publik (publik budget policy) merupakan bagian dari
kewajiban konstitusional negara (constitutional obligation of the state) dalam rangka menghormati , melindungi,
dan memenuhi HAM warga negaranya baik individu maupun kelompok. Dalam kerangka seperti ini, anggaran

0 Pojka Advokasi Kebijakan Publik, Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia, Kertas Posisi: Tindakan Khusus Sementara: Menja-
min Keterwakilan Perempuan, Jakarta, 2002, hal. 2
 Berdasarkan Revised General Guidelines Regarding the Form and Contents of Reports to be Submitted by States Parties under Articles
16 and 17 of the International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights 7/06/9. UN Doc. E/C.2/99/ (Basic Reference
                                                                                                                                 land-
Document), Pasal , paragraph 2 (b) (i) yang dimaksudkan kelompok rentan sebagai berikut : petani yang tidak memiliki tanah (land-
              ,                  rural         ,                                                                 urban
less peasants), pekerja di desa (rural workers), pengangguran di desa (rural unemployed), pengangguran di kota (urban unemployed), ,
kaum miskin kota (urban poor), anak-anak (children), usia lanjut (elderly people), dan buruh migrant (migrant workers), masyarakat adat
(indigenous people) dan kelompok khusus lainnya
 Elaborasi kewajiban negara juga dikembangkan oleh Komite Hak Anak melalui Komentar Umum (General Comment) sebagai upaya
membangun interpretasi legal untuk menegaskan lingkup kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak anak. Komite Hak Anak PBB telah
mengeluarkan Komentar Umum No. 5 Tahun 200 yang menyangkut tindakan umum untuk mengimplementasikan KHA (Pasal 4, 42, dan
44 (6).
 Judith Asher , The Right to Health : A Resource Manual for NGOs, 2004, London, Commonwealth Medical Trust, AAAS, & HURIDOCS,
hal. 2
                                                                                                             Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak

berbasis HAM menjadi faktor signifikan untuk menunaikan kewajiban tersebut. Anggaran ini secara filosofis
mendasarkan pembentukkannya pada kontrak sosial yang dibuatnya dengan masyarakat sipil (civil society).
        Secara konseptual anggaran berbasis HAM adalah anggaran yang disusun dengan memenuhi prinsip-
prinsip dan tanggung jawab negara terhadap pemenuhan HAM. Terdapat 2 (dua) aspek penting anggaran
berbasis HAM, yaitu formal prosedural dan aspek substansial.
        Dari aspek formal prosedural, anggaran publik dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta
evaluasi     harus dilakukan dengan menjamin partisipasi penuh masyarakat. Syarat utama adanya partisipasi
masyarakat ini adalah: (i) terpenuhinya hak warga negara atas informasi terhadap data dan dokumen kebijakan
publik; (ii) adanya akses bagi setiap warga negara untuk mengikuti tahapan-tahapan pembahasan, perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi; dan (iii) adanya akses bagai masyarakat untuk menyatakan pikiran dan pendapatnya
secara damai dan bebas dari rasa ketakutan dalam memberikan usulan atau keberatan atas perencanaan
anggaran publik.
        Sedangkan, aspek substansial anggaran berbasis HAM adalah anggaran ditujukan untuk pemenuhan
HAM, seperti hak atas pangan yang layak, hak atas pekerjaan dan mata pencaharian, hak atas perumahan yang
layak, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak untuk bebas dari rasa takut, hak atas lingkungan hidup yang
layak dan nyaman, hak atas seni dan budaya, dan lain-lain.
        Dalam perspektif lain, terdapat anggaran pro orang miskin (pro poor budget)4 yang mensyaratkan
adanya kebijakan awal seperti pro-poor policy (kebijakan umum yang memihak pada orang miskin), pro-poor
institutions (adanya institusi-institusi – khususnya institusi pemerintah – yang melayani orang miskin), dan yang
lebih penting lagi adalah adanya pro-poor government (pemerintahan yang memihak orang miskin).25 Anggaran
pro orang miskin setidak-tidaknya dapat memenuhi 0 (sepuluh) hak asasi yang bersifat mendasar yaitu hak
atas layanan pendidikan, hak atas layanan kesehatan, hak atas perumahan, hak atas pekerjaan, hak atas tanah,
hak atas air bersih, hak atas pangan, hak atas lingkungan hidup dan sumber daya, hak atas rasa aman, dan hak
partisipasi.26
        Doktrin hukum HAM kesepuluh hak ini dapat dikategorikan dalam rumpun hak-hak ekonomi, sosial,
dan budaya - kecuali hak atas partisipasi dan hak atas rasa aman - di mana penghormatan, perlindungan, dan
pemenuhannya menghendaki intervensi peran negara secara aktif (positive rights).27 Pelaksanaan kewajiban

 Anggaran pro poor menurut definisi Badan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), adalah praktik kebijakan pengang-
garan yang melibatkan kepentingan dan kebutuhan dasar masyarakat yang paling miskin. Oleh sebab itu kecuali perlu mencermati jumlah
besaran uang yang tercantum tabel anggaran, beberapa asumsi dan target kegiatan yang termuat dalam dokumen Nota Keuangan perlu
pula dikritisi. Asumsi dasar dan target penting diketahui untuk melihat apakah kegiatan yang dibelanjakan ditujukan pada rakyat miskin
atau tidak, misalnya memberikan kredit mikro atau penyediaan layanan sosial dasar seperti pendidikan, kesehatan, santunan sosial, dan
kegiatan yang sejenis. Lihat, Bagaimana Mencermati Anggaran: Agenda Gerakan Anti Kemiskinan Struktural di Indonesia, www.ipcos.or.id
 Sulton Mawardi & Sudarno Sumarto, , Kebijakan Publik yang Memihak Orang Miskin (Fokus : Pro Poor Budgeting), SMERU, Maret 200,
hal 4. Kebijakan pro poor budget merupakan amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UUD 945 dan menjadi hak konsitu-
tif setiap orang miskin.
 Kesepuluh hak ini dimuat dalam dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinana (SNPK). Penyusunan dokumen ini dengan
menggunakan pendekatan berbasis hak. Lihat INFID Annual Lobby, Overview Proses dan Substansi PRSP di Indonesia, Background Paper,
2004, hal. 0. Ketentuan ini sebangun dengan Deklarasi Habitat II (Deklarasi Istanbul Hunian Manusia), paragraph 7 menyatakan bahwa
pelaksanaan penghapusan kemiskinan harus memperhatikan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia serta kebebasan dasar bagi
semua melalui jaminan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, nutrisi, layan kesehatan dasar dan secara khusus pemenuhan hak
atas perumahan yang layak .
 Terdapat irisan-irisan antara jaminan pemenuhan dan perlindungan antara HAM yang termasuk dalam rumpun hak-hak ekonomi, so-
sial, dan budaya dengan HAM yang termasuk dalam rumpun hak-hak sipil dan politik sehingga pada dasarnya kedua rumpun HAM ini saling
terkait (interrelated), saling bergantung, (interdependent) dan tidak saling terpisah (indivisibility). Hasil Konvensi Wina 99 tentang HAM
menegaskan hal ini.
Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak                                                                                             

tersebut jika mendasarkan pada Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya melalui
upaya-upaya, sebagai berikut :
    . Memaksimalkan sumber daya yang tersedia (to the maximum available resources) untuk
       menghormati hak-hak subsistensi minimum bagi semua orang;28
    2. Mengambil langkah-langkah (undertakes to take steps) ke arah realisasi sepenuhnya hak-
       hak yang tercantum dalam kovenan secara sendiri maupun melalui bantuan dan kerjasama
       internasional;
    . Melakukan cara-cara yang sesuai, termasuk secara khusus penerimaan ukuran-ukuran legislatif
       (by all appropriate means including particulary adoption of legislatif measures);
    4. Bertahap mencapai realisasi sepenuhnya atas hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (achieving
       progressively the full realization);
    5. Perlindungan terhadap kelompok rentan;29

        Meskipun, negara berkewajiban mengupayakan langkah-langkah terencana dan terukur dalam
memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya warga negaranya. Namun, upaya ini, tidak dapat
mengabaikan adanya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang sifat pemenuhannya seketika. Hak-
hak yang bersifat mendasar harus disediakan dan difasilitasi oleh negara. Pelanggaran kewajiban
ini berakibat pada hilangnya kepercayaan rakyat pada sistem dan rezim pemerintahannya. Di sisi lain
komunitas internasional akan meminta pertanggung jawaban secara internasional atau sekurang-
kurangnya mempermalukan secara politis di tingkat internasional. Dalam tingkat yang paling buruk,
kegagalan dalam pemenuhan HAM suatu negara akan mengakibat negara tersebut masuk dalam
katagori negara yang gagal. Pada gilirannya, negara gagal ini tidak akan diperhitungkan secara politik
maupun ekonomi di tingkat internasional.
        Oleh Karena itu, komunitas internasional kemudian mendorong hak-hak ini, tidak saja menjadi
hak-hak konstitusional, tetapi juga sebagai hak-hak hukum, sehingga hak-hak ekonomi, sosial, dan
budaya dapat diajukan melalui proses hukum (justiciable)      dan    pemenuhannya dapat ditegakkan
(enforceable). Klaim hukum ini dapat       merujuk pada kegagalan negara dalam pemenuhan hak-
hak ekonomi, sosial, dan budaya      yang diatur dalam norma dan standar hukum internasional dan
domestik.0

   Sumber daya untuk mengimplementasikan ketentuan suatu konvensi terbagi ke dalam  (tiga) kategori, yakni :
     . Sumber daya manusia, ialah “orang-orang” : kapasitas, tindakan, waktu dan energi dari setiap individu atau komuni-
         tas.
     2. Sumber daya ekonomi, ialah “sesuatu” : keuangan negara yang direfleksikan dalam anggaran publik, termasuk pem-
         biayaan untuk kepentingan sosial
     . Sumber daya organisasi ialah “lingkungan yang mendukung” : persetujuan informal dan formal antara orang-orang
         melalui suatu prosedur. Kemudian tindakan-tindakan ini terstruktur dalam tatanan masyarakat, termasuk di dalam-
         nya keseluruhan sumber daya dan distribusi kekuasaan serta komitmen politik untuk mengalokasikan secara efektif
         sumber-sumber ekonomi.
Lihat Rachel Hodgkin dan Peter Newell, op.cit, hal. 56
 Philip Alston dan Henry J. Steiner, International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals, New York, Oxford Univer-
sity Press, 2000, hal. 265-266
0 A. Patra M. Zen, Justisiabilitas Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya : Menarik Pengalaman Internasional, Mempraktikan-
nya di Indonesia, makalah, tanpa tahun, hal. . Lihat ketentuam Kovenan Hak Sipil dan Politik, Pasal 2 () yang menyatakan
bahwa Setiap Negara :
                                                                                                      Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak

       Dalam konteks pemenuhan hak anak, jika menilik alokasi anggaran publik baik di level pemerintah pusat
(Anggaran pendapatan dan Belanja Negara/APBN) dan daerah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/
APBD), terlihat ketidakberpihakkan negara terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Malahan anggaran publik
menjadi faktor yang signifikan melanggengkan terjadinya proses pemiskinan secara besar-besaran. Pemiskinan
struktural ini   pada gilirannya berdampak pada terhambatnya penikmatan hak-hak anak. Padahal fungsi
fundamental anggaran publik adalah fungsi keadilan yaitu untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara.
       Data-data berikut menjadi bukti empiris terjadinya pelanggaran hak-hak anak yang bersumber pada
alokasi anggaran publik yang tidak berpihak kepada kelompok orang miskin dan anak-anak.

Data Nasional

     a. Menurut survey BPS, pada 2006, terdapat 9, juta orang terpaksa hidup dalam kemiskinan. Kemudian,
        pada 2007, BPS melansir jumlah penduduk miskin di Indonesia berkurang sebanyak 2, juta orang
        menjadi 7,7 juta orang atau turun menjadi 6,58% dari 7,75% pada Maret 2006. Sementara
        menurut Laporan Bank Dunia pada Oktober 2006 lalu menyebutkan bahwa sebanyak 49 persen dari total
        penduduk Indonesia atau 08,7 juta jiwa tergolong miskin dengan memperhitungan kemampuan daya
        beli mereka kurang dari 2 dolar AS per hari. 2 Kemiskinan yang menjadi ruang hidup dan kehidupan
        anak-anak ini berdampak pada terhambatnya jaminan penikmatan hak asasi anak yang bersifat mendasar
        sebagaimana tampak pada data-data berikut :
          •    Diperkirakan terdapat 2 –  juta anak-anak sebagai generasi yang hilang (the lost generation)
               akibat kekurangan pangan, berpenyakitan, dan kurang berpendidikan;
          •    Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia berturut-turut: 68/000 (99), 45/000 (200), 5/000
               (2002), 46/000 (200), sementara itu, Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 994, 90/000 dan
               pada 200 masih tetap tinggi, 07/000;
          •    ILO memperkirakan, anak yang terlibat dalam pekerjaan berbahaya berjumlah 4.20.452, dari
               jumlahtersebut lebih dari ,5 juta orang diantaranya anak perempuan. Sementara, jumlah pekerja
               rumah tangga (PRT) di Indonesia sebesar 2,6 juta, dari jumlah tersebut sedikitnya 4,8 persennya
               tergolong anak, dan sekitar 9 persennya anak perempuan
          •    Menurut UNICEF, diperkirakan 0 persen pekerja seks komersil perempuan berumur kurang dari
               8 tahun. Bahkan ada beberapa yang masih berumur 0 tahun. Diperkirakan pula ada 40.000-
               70.000 anak menjadi korban eksploitasi seks dan sekitar 00.000 anak diPerdagangkan tiap
               tahun;
          •    Menurut penelitian UNICEF, 60 persen dari 8,4 juta anak-anak Indonesia dibawah umur 8 tahun
               tidak punya akte kelahiran, dari jumlah tersebut yang mempunya akte kelahiran hanya 0-5
               persen.

    1. Menjamin setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya dilanggar akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun
        pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;
    . Menjamin setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut melalui lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang
        berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum Negara , dan untuk mengembangkan segala
        kemungkinan upaya penyelesaian peradilan;
    3. Menjamin, bahwa lembaga yang berwenang tersebut akan melaksanakan penyelesaian demikian apabila dikabulkan.
 Investor Daily Indonesia, 4 Juli 2007
 www.antara.co.id/arc/2007/7/6/kondisi-indonesia-saat-ini-terburuk-dalam-6-tahun
 Badan Pangan Dunia (World Food Programme/WFP) menyatakan kondisi kelaparan pada anak-anak di Indonesia sangat memprihat-
inkan, tiap hari diperkirakan ada  juta anak di Indonesia yang kelaparan. Lihat Koran Tempo,  Juli 2007
Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak                                                                                              
      b. Ruang kelas SD yang rusak mencapai 489.57 atau hampir 60% dari total ruang kelas SD di Tanah
         Air sebanyak 877.772 ruang. Kerusakan ini belum termasuk kerusakan bangunan di tingkat SLTP dan
         SLTA;
      c. Data Balitbang Depdiknas mengungkapkan bahwa di tingkat sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (usia
         7-2 tahun) terdapat .422.4 orang (5,50 persen) yang tidak terlayani pendidikannya. Untuk tingkat
         SLTP/MTs (usia -5 tahun) yang tidak terlayani mencapai 5.80.22 anak (44,0 persen). Adapun
         di tingkat SMU/MA (usia 6-8 tahun) terdapat 9..94 anak (67,68 persen) yang tidak terlayani
         pendidikannya. Sementara itu, dari 26 juta anak usia 0-6 tahun, baru 7,5 juta atau 27 persen yang
         terlayani pendidikannya melalui berbagai satuan pendidikan usia dini. Khusus anak usia 4-6 tahun
         yang berjumlah 2,6 juta baru terlayani 4,6 juta anak. Artinya, masih ada 8 juta (6,4 persen) yang
         pendidikannya belum terlayani;
                                                                                                  ,
      d. Hingga tahun 2005, 64,7% orang Indonesia berpendidikan SD dan lebih rendah dari SD, padahal saat
         awal kemerdekaan 90% penduduk Indonesia berpendidikan SD ke bawah. Dengan demikian, meskipun
         Indonesia telah 60 tahun lebih merdeka, Pemerintah belum secara signifikan mampu menurunkan angka
         tersebut;
      e. Sampai 2002, masih ada ± 4, juta rumah tangga yang belum memiliki rumah, jumlah tersebut belum
         termasuk kebutuhan rumah yang berasal dari pertambahan penduduk setiap tahunnya sekitar 800 Kepala
         Keluarga (KK). Dari data statistik, jumlah yang ada tersebut ternyata 25 % (kurang lebih  juta) rumah
         dalam kondisi belum memenuhi standar teknis kelayakan hunian 4

Data DKI Jakarta :
   a. Terdapat 29.24 penduduk DKI Jakarta yang tergolong miskin, kemiskinan ini berdampak pada
        •    Terdapat 6.58 anak yang terlantar; 799 anak jalanan; 424 “anak nakal”; 7.24 anak
             menggelandang dan mengemis;
        •    Anak putus sekolah di DKI berjumlah 5 ribu;
   b. Gedung SD Negeri yang ambruk berjumlah 68 dan SLTP Negeri berjumlah 50. Sementara, ruangan
      rusak berat dan sedang pada: SD mencapai 4.066 ruang dari total 4.06 ruang; SMP mencapai .252
      dari total 7 .948; SMA mencapai 82 dari total 5.568 ruang; dan SMK mencapai 280 dari total 5.69
      ruang. 5

        Jika data-data tersebut jika disandingkan dengan persepsi dan perspektif anak yang membutuhkan
perlindungan khusus (children in need special protection/CNSP), terhadap pemenuhan hak anak atas pendidikan,
kesehatan, dan permukiman, khususnya di DKI Jakarta,36 memperlihatkan kausalitas dan korelasi positif antara
politik kebijakan anggaran publik terhadap rendahnya upaya dan komitmen pemerintah untuk memenuhi hak
anak. Persepsi dan perspektif anak-anak tersebut terungkap sebagaimana tersebut dalam data di bawah ini
:
    1. Permasalahan penikmatan hak atas pendidikan yang teridentifikasi sebagai berikut :
        • Mengalami kekerasan di sekolah;

 YPHA, Kertas Posisi : Merubah Paradigma dan Alokasi Anggaran 006 Akan Merubah Nasib Anak-Anak dan Orang Miskin : Dampak
Alokasi APBD DKI 005 terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Atas pendidikan, Kesehatan, dan Permukiman, Jakarta, 2005
 YPHA, Kertas Posisi : Merubah Paradigma dan Alokasi Anggaran 006, ibid
 Persepsi dan perspektif ini merupakan hasil konsultasi anak yang diselenggarakan oleh YPHA terhadap 79 partisipan anak yang terma-
suk kategori CNSP pada tahun 2005. Konsultasi ini dilakukan untuk menggali pengalaman anak atas penikmatan hak-hak anak khususnya
hak atas pendidikan, kesehatan, dan permukiman.
0                                                                                                      Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak

        • Putus sekolah karena tidak ada biaya;
        • Kesulitan membeli buku karena buku mahal;
        • Merasa kesulitan menerima pelajaran tetapi tidak di bantu oleh guru;
        • Dalam mengajar, guru tidak komunikatif;
        • Gurunya malas mengajar dan galak.
     2. Permasalahan penikmatan hak atas kesehatan yang teridentifikasi sebagai berikut :
        • Banyak mengalami penyakit tetanus, typhus, demam dan gatal-gatal;
        • Memilih membeli obat di warung karena obat dokter mahal;
        • Berobat mahal khususnya di rumah sakit.
     3. Permasalahan penikmatan hak atas permukiman yang teridentifikasi sebagai berikut :
        • Rumah sering kebanjiran;
        • Hanya mampu tinggal di kontrakan sempit dan kumuh;
        • Tidak ada privacy di rumah;
        • Lingkungan pemukiman tidak kondusif bagi anak karena adanya pertikaian antar kampung;
        • Tidak ada akses penerangan.7


       Realitas tersebut di atas menempatkan Indonesia pada posisi bawah bila dilihat dari indikator Human
Development Report (HDR) yang dikeluarkan oleh United Nation Development Program (UNDP). Tahun 2004,
UNDP memasukkan Negara Indonesia berdasarkan Human Development Index (HDI) dalam peringkat  dari
75 negara. Untuk tahun 2005, HDI Indonesia berada pada peringkat 0 dari 75 negara. Peringkat ini belum
bergeser jauh pada tahun 2006, di mana Indonesia menempati peringkat 08 dari 77 negara. Peringkat ini jauh
dibandingkan dengan negara-negara utama kawasan ASEAN lainnya, berturut-turut sebagai berikut : Philipina
(84), Thailand (74), Malaysia (6), Brunei Darussalam (4), dan Singapura (25).8 Indikator ini dapat menjadi
salah satu rujukan bahwa negara mengabaikan kewajiban yuridisnya untuk memberikan jaminan terpenuhinya
hak-hak anak. Pada dasarnya HDI adalah satuan yang dikembangkan UNDP guna mengukur kesuksesan
pembangunan suatu Negara berdasarkan  (tiga) dimensi, yaitu: panjang usia (longevity) dan kehidupan yang
sehat (healthy life); penduduk yang berpendidikan (being educated) , dan standar hidup (standard of living) suatu
bangsa. Dari berbagai indikator itu, HDI merupakan ukuran keberhasilan pembangunan kesehatan, pendidikan,
dan ekonomi suatu bangsa. Implikasinya, HDI yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan,
pendidikan, dan ekonomi. Sebaliknya, HDI yang rendah menunjukkan ketidakberhasilan pembangunan kesehatan,
pendidikan, dan ekonomi suatu negara.9
       Selain, laporan UNDP, Concluding Observation CRC Committee terhadap Laporan Pemerintah Republik
Indonesia kembali menegaskan kegagalan negara dalam mengimplementasikan kewajiban yuridisnya setelah
meratifikasi KHA.40 Tanggapan CRC Committee pada sidangnya yang ke-5 terhadap pelaksanaan kewajiban
Negara Indonesia dalam menjamin hak anak khususnya hak atas pendidikan, kesehatan, dan permukiman,

 YPHA, Laporan, Persepsi dan Perspektif Anak-Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (CNSP) mengenai Dampak Alokasi APBD
DKI Jakarta 005 terhadap Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak atas Pendidikan, Kesehatan, dan Permukiman, Jakarta, 2005
 www.hdr.undp.org
 UNDP, Human Development Indicators 006
0 Mekanisme pelaporan negara merupakan mekanisme monitoring yang dikembangkan oleh PBB berdasarkan instrument hukum HAM
yang mengatur berdasarkan kebutuhan spesifik. Mekanisme ini dikenal dengan mekanisme berdasarkan perjanjian internasional (monito-
ring based treaty). Mekanisme ini digunakan untuk mengukur sampai sejauhmana kepatuhan suatu negara yang telah meratifikasi KHA.
Empat tahun setelah ratifikasi dan kemudian setiap empat tahun sekali negara peserta diwajibkan untuk melaporkan kepada CRC Commit-
tee.
Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak                                                                                              
sebagai berikut :
   . Permasalahan hak anak atas pendidikan :
      • Pendidikan dasar masih dibebani biaya;
      • Pendidikan tinggi tidak mudah di akses oleh kelompok masyarakat miskin;
      • Angka drop out terus menerus tinggi;
      • Anak perempuan yang menikah dan hamil tidak bisa melanjutkan pendidikan;
      • Ratio guru-murid tidak seimbang, kualitas guru masih rendah;
      • Kekerasan terhadap anak di sekolah tinggi dan tidak ada peraturan yang melarang pendisiplinan murid
         dengan menggunakan hukuman fisik (corporal punishment). 4
   2.     Permasalahan hak anak atas kesehatan :
      • Angka kematian bayi tetap tinggi karena : malnutrisi; lahir dengan berat kurang; terinfeksi penyakit
         yang di sebarkan nyamuk; dan tingkat peserta imunisasi masih rendah. 42
   .     Permasalah hak atas permukiman :
      • Anak sulit mengakses air bersih dan sehat;
      • Sanitasi di pemukiman sangat buruk. 4

        Permasalahan-permasalahan pelanggaran hak-hak anak sebagaimana telah dipaparkan, jika ditelisik lebih
jauh bermuara pada politik kebijakan anggaran publik yang tidak berparadigma childmainstreaming budget.
Artinya anggaran publik yang ditetapkan Pemerintah dan parlemen, tidak berpijak pada upaya-upaya pemenuhan
hak-hak anak (child rights based). Politik kebijakan anggaran publik yang tidak berpihak pada kepentingan
terbaik bagi anak merupakan bentuk kekerasan struktural44 yang berdampak tertutupnya akses bagi anak-anak
untuk memenuhi hak-haknya.
        Dalam perspektif Fukuyama, Negara Indonesia          dapat dikategorikan sebagai negara yang gagal
menjalankan perannya atau dapat disebut sebagai ”negara lemah”. Indikasinya, menurut Fukuyama, ditandai
dengan berlanjutnya konflik horisontal, meningkatnya aksi terorisme, bertahannya tingkat kemiskinan, bencana
kelaparan, penyebaran berbagai penyakit dan meningkatnya penderita HIV/AIDS. Fenomena-fenomena ini
bukanlah hal yang berdiri sendiri, melainkan merupakan gejala politik di mana negara sebagai institusi terpenting
dalam masyarakat gagal menjalankan perannya. Sebangun dengan pemikiran Fukuyama, studi Gunnar Myrdall,
mengkategorikan Negara Indonesia sebagai ”negara lunak” (soft state) akibat ketidakmampuan negara
menciptakan dan menerapkan hukum serta aturan yang jelas dan tegas. Dalam perkembangannya kemudian,
konsepsi ini seringkali dipakai untuk menjelaskan pemerintah-negara yang tidak memiliki cukup kewibawaan dan
kemampuannya mengatasi dinamika kehidupan masyarakat.45 Kemudian, berdasarkan Indeks Penilaian Negara
                            Failed
yang Gagal tahun 2007 (Failed States Index Scores 007), yang mencakup 77 negara, Negara Indonesia di
tempatkan pada urutan ke-55 sebagai Negara yang berpotensi mengalami kegagalan menjalankan perannya.
Posisi Indonesia jika dibandingkan dengan Negara ASEAN terkemuka lainnya, maka posisi yang terdekat adalah

 Lihat Concluding Observation Paragraf 6
 Lihat Concluding Observation Paragraf 57
 Lihat Concluding Observation Paragraf 57
 Johan Galtung membagi tipologi kekerasan menjadi  (tiga) yaitu kekerasan langsung, kekerasan kultural, dan kekerasan struktural.
Kekerasan langsung adalah sebuah peristiwa (event); kekerasan struktural adalah sebuah proses; sedangkan kekerasan kultural adalah
sebuah sesuatu yang bersifat permanen. Ketiga tipologi kekerasan ini memasuki waktu secara berbeda , analog dengan perbedaan dalam
teori gempa bumi antara gempa bumi sebagai suatu peristiwa (kekerasan langsung), gerakan-gerakan lempeng tektonik sebagai sebuah
proses (kekerasan struktural), dan garis-garis retakan sebagai suatu kondisi yang permanen (kekerasan kultural). Johan Galtung, Studi
Perdamaian : Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban, Surabaya, Pustaka Eureka, 200, hal. 48
 Manuel Kaisiepo, ”Soft State” dan ”Powerhouse State”, Kompas, 2 Februari 2006
                                                                                                           Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak

Philipina (56), Thailand (86), Brunei (09), Malaysia (20), dan Singapura (6) . Vietnam sebagai Negara
anggota baru ASEAN menduduki posisi jauh lebih baik diurutan 79.46
        Tesis di atas terbukti dengan fenomena semakin meluasnya wilayah      kemiskinan di Indonesia yang
berdampak pada pelanggaran HAM. Kemiskinan keluarga dan pelanggaran HAM tersebut berarti kemiskinan
ruang hidup dan ruang sosial anak-anak dan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Kondisi ini, di samping
menghambat akses terhadap pemenuhan hak anak juga sekaligus mempercepat pereduksian penikmatan hak
anak. Dampak lebih jauh, kemiskinan menempatkan anak dalam suatu situasi dan kondisi yang mengancam
hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Situasi seperti ini menghadapkan
pada suatu keharusan peran secara aktif negara untuk merespon fenomena tersebut melalui kebijakan tindakan
afirmatif dan menempatkan permasalahan anak sebagai prioritas utama sehingga dapat meningkatkan kualitas
hidup anak-anak.
        Anggaran publik yang berpihak pada kepentingan terbaik seharusnya mempertimbangkan anak-anak
dalam konteks yang lebih luas karena anak merupakan bagian dari keluarga, komunitas, dan kebijakan nasional
dan internasional. Anak-anak merupakan bagian dari keseluruhan masyarakat dunia yang akan terpengaruh
penikmatan hak-haknya oleh kebijakan baik regulasi dan anggaran yang dibuat tanpa berpihak pada kepentingan
mereka. Keterkaitan anak dengan lingkungan kehidupannya yang luas nampak seperti gambar di bawah ini.47




 Terdapat  (tiga) kategori indikator besar yang dinilai untuk memberikan penilaian tersebut yaitu : (i) Indikator sosial; (ii) indika-
tor ekonomi; dan (iii) indikator politik. Indikator sosial terdiri dari 4 (empat) indikator, yaitu (1) Tekanan demografis; (2) Perpindahan
penduduk yang massif dari pengungsi; () warisan dendam kekerasan kelompok-kelompok identitas; (4) Pelarian kemanusiaan yang
berkelanjutan dan terus menerus. Indikator ekonomi terdiri dari 2 (dua) indicator, yaitu: () Pembangunan ekonomi tidak merata; (2)
Penurunan ekonomi yang tajam. Sedangkan indikator politik, ditandai () Delegitimasi atau kriminalisasi negara; (2) Penurunan secara
progresif layanan publik; () Kesewenang-wenangan penerapan hukum dan pelanggaran HAM yang meluas; (4) Pelaksanaan tugas aparat
keamanan sebagai pengamanan “Negara dalam Negara”; (5) Berkembangnya Faksionalisasi Elit Politik; dan (6) Intervensi dari Negara Luar
atau Pelaku Asing lainnya. Lihat http://www.foreignpolicy.com
 Joachim Theis, Promoting Rights-Based Approaches: Experiences and Ideas from Asia and the Pacific, Save the Children Sweden, 2004,
hal. 7
Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak                                                                                         



                                              1.1.c. Landasan Pemikiran


       Dilandasi pemikiran di atas, Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA) merancang dan melaksanakan
serangkaian tindakan dengan mengedepankan strategi pemenuhan hak anak melalui intervensi terhadap
proses politik penyusunan anggaran publik (APBN/APBD)48sebagai pintu utama. Landasan pemikiran bagi upaya
tersebut dilandasi konsep-konsep sebagai berikut:

1. Kewajiban Negara Indonesia (state responsibility) sebagai negara peserta (state party) untuk
   melaksanakan ketentuan hukum internasional HAM yang telah diratifikasi.

             Negara Republik Indonesia telah meratifikasi 2 (dua) instrumen hukum HAM utama yang dikenal
     sebagai bill of rights yakni Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik/ International Covenant on the Civil and
     Political Rights (ICCPR) dan Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya/ International Covenant on the
     Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) pada tanggal 0 September 2005.49 Ratifikasi ini memperkuat
     justisiabilitas HAM sehingga setiap warga Negara dapat mengajukan tuntutan (rights to claim) kepada
     Negara agar memenuhi setiap jenis HAM yang melekat padanya. Sebelumnya, Indonesia telah meratifikasi
     instrumen Hukum HAM Internasional        utama yang menjamin subyek hak berdasarkan karakteristik HAM
     yang spesifik.
                      Tabel 1 : Instrumen Hukum HAM Internasional utama yang telah diratifikasi

                                      Instrumen Hukum HAM                          Landasan Hukum Ratifikasi
                                        Internasional Utama

                        International Convention on the                   Undang-Undang No. 29 Tahun 999
                        limination of All Forms of Racial
                        Discrimination, 965

                        Convention against Torture and Other Cruel,       Undang-Undang No. 5 Tahun, 998
                        Inhuman or Degrading Treatment or Punish-
                        ment, 984

                        Convention on the Rights of the Child,989        Keputusan Presiden RI No. 6 Tahun 990


                        Convention on the Elimination of All Forms Dis-   Undang-Undang No. 7 Tahun 984
                        crimination against Women (CEDAW), 979




 APBN/APBD adalah perkiraan pendapatan dan belanja yang diharapkan akan terjadi dalam jangka waktu tertentu, dinyatakan dalam
satuan mata uang dan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Lihat Khoirunurrofik, Membedah APBD, bahan presentasi,
Formulasi DAU, Sumatera Utara, Juli 2002
 UU No.  Tahun 2005 mengesahkan Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan UU No. 2 Tahun 2005 mengesahkan Kov-
enan Hak-Hak Sipil dan Politik
                                                                                                      Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak

              Dengan demikian Indonesia terikat untuk mentaati dan menghormati pelaksanaan semua perjianjian
     internasional tersebut. Daya ikat ini berdasarkan prinsip hukum pacta sunt servanda. Pasal 26 Konvensi
     Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional menyatakan bahwa setiap perjanjian yang berlaku mengikat
     Negara pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik (in good faith).
              Alokasi anggaran publik merupakan refleksi kewajiban Negara untuk memenuhi (obligation state to
     fullfil) HAM warga Negara. Kewajiban negara untuk memenuhi dimaknai sebagai Negara mengambil semua
     langkah-langkah yang diperlukan melalui upaya legisltaif, administrasi, pengadilan, anggaran publik dan
     langkah-langkah lain guna memastikan bahwa setiap warga Negara memiliki kesempatan untuk menikmati
     HAM yang melekat padanya seperti yang tercantum dalam instrument hukum HAM internasional.50 Di sisi
     lain, kewajiban memenuhi ini juga memberikan implikasi yuridis bahwa Negara harus mengambil tindakan
     afirmatif untuk memastikan bahwa HAM yang dijamin tersebut tercapai. 5

2. Perlindungan hukum internasional terhadap aktivis hak anak
          Aktivis hak anak52 sebagaimana aktivis HAM lainnya, telah mendapatkan pengakuan secara legal
   secara hukum internasional. Hukum internasional mewajibkan setiap negara melindungi aktivis HAM
   dalam menjalani kerja-kerja pembelaan HAM. Perlindungan ini termaktub dalam Deklarasi Pembela Hak
   Asasi Manusia (Declaration on Human Rigths Defender).53 Pasal  deklarasi ini mengaskan bahwa setiap
   orang mempunyai hak secara sendiri-diri maupun bersama-sama untuk memajukan dan memperjuangkan
   perlindungan dan pemenuhan HAM dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan internasional. Kemudian
   Pasal 2 ayat () mengatur bahwa setiap negara mempunyai tanggung jawab utama untuk melindungi,
   memajukan, dan melaksanakan semua HAM dan kebebasan dasar, antara lain mengambil langkah-langkah
   yang mungkin perlu untuk menciptakan semua kondisi yang dibutuhkan dalam bidang sosial, ekonomi, politik
   maupun bidang lain serta jaminan hukum yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua orang di bawah
   yurisdiksinya, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dapat menikmati semua hak dan kebebasan
   manusia.
          Pasal 6 memperkuat jaminan tersebut bahwa setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri
   mapun bersama-sama : (a) untuk mengetahui, mencari memperoleh, dan menyimpan informasi tentang
   HAM dan kebebasan dasar termasuk mempunyai akses terhadap informasi mengenai bagaimana hak-hak dan
   kebebasan manusia memberi pengaruh dalam sistem legislatif, judicial atau administrasi di dalam negeri.
   Demikian pula dalam Pasal 8 ayat () dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak secara sendiri-sendiri
   maupun bersama-sama untuk mempunyai akses secara efektif atas dasar non diskriminatif, berpartisipasi
   dalam, pemerintahan dan dalam melakukan urusan-urusan publik suatu negara.




0 Judith Asher , The Right to Health, op.cit, hal. 
 Fundar, Dignity Counts : A guide to using budget analysis to advance human rights, 2004, hal. 2
 Aktivis hak anak, dalam perspektif pendekatan berbasis HAM (rights based approach) dapat berarti kelompok anak sebagai subyek
hukum HAM atau kelompok dewasa yang berperan memfasilitasi kelompok anak menuntut (rights to claim) hak asasinya.
 Disahkan oleh Majelis Umum PBB, tanggal 9 Desember 998
Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak                                                                                               
3. Prinsip Justisiabilitas (justiciability) Hak-Hak Anak atas Pendidikan, Kesehatan, dan
   Permukiman
          Dalam disiplin HAM, pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, menempatkan negara
   melaksanakan kewajibannya untuk melakukan sesuatu (obligation to do something).54 Namun demikian,
   tidak sedikit doktrin yang menyatakan bahwa hak-hak ini tidak justiciable, dalam arti tidak dapat diputuskan
   pemenuhannya lewat pengadilan dan dipaksa pemenuhannya lewat sebuah vonis hakim. Kondisi ini tidak
   terlepas dari terdapatnya 2 (dua) prinsip utama yang membatasi prosedural hukum, yakni (i) pengadilan
   tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan suatu kasus di luar kapasitasnya; dan (ii) pengadilan
   tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan semua kasus di luar legitimasinya.55
          Umumnya, doktrin mengemukakan, pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya bergantung
   pada sumber daya, sehingga tidak dapat diputuskan oleh badan peradilan. Keputusan untuk memenuhi
   hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dalam konteks ini, dipercaya an sich menjadi ruang lingkup dan beban
   keputusan dari otoritas politik dan pemerintah.56 Argumen yang melandasi doktrin ini, sebagai berikut :
       a. Kecenderungan karakter kewajiban Negara (state obligation)      lebih bersifat politik;
       b. Terdapat pembedaan antara obligation of result dan obligation of conduct dalam pemenuhan HAM.
          Pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya oleh Negara dikategorikan dalam obligation of
          conduct. Dengan kata lain, pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya merupakan sebuah
          tujuan yang hendak dicapai secara progresif sesuai dengan sumber daya yang tersedia, bukan
          hak yang pemenuhannya harus dilaksanakan dengan segera tanpa di tunda (justiciable rights of
          immideate application). 57

             Namun, perkembangan kontemporer doktrin HAM, meletakkan posisinya pada pemajuan prinsip
     justisiabilitas hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Prinsip-prinsip Limburg yang dihasilkan oleh pakar
     hukum merupakan upaya untuk mempromosikan dan mengelaborasi justisiabilitas hak-hak ini. Dokumen
     tersebut menyatakan beberapa hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya adalah hak-hak yang justiciable, 58
     dan sebagian hak-hak lainnya pemenuhannya dilakukan secara menyeluruh dan terus-menerus. Kemudian,
     Michael Addo menjelaskan perbedaan antara justiciable dan enforceable HAM. Penegakan HAM (enforceable)
     diberlakukan dengan mengidentifikasi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diciptakan oleh suatu rezim
     hukum, melalui rezim hukum tersebut hak dan kewajiban tersebut dijamin dan dilaksanakan. Di sisi lain,
     justiciable HAM mensyaratkan eksistensi suatu mekanisme peninjauan hukum jika Negara tidak melakukan
     kewajibannya sesuai dengan rezim hukum yang mengaturnya.59
             Pengakuan dan standard setting yang diadopsi lembaga-lembaga HAM internasional tentang
     justisiabilitas60 hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya membawa kecenderungan baru dalam upaya pemenuhan


 Martin Scheinin dalam A. Patra M. Zen, Justisiabilitas Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya : Menarik Pengalaman Internasional, Mem-
praktikannya di Indonesia, makalah, tanpa tahun, hal. 
 Jeff King, An Activist’s Manual on The International Covenant on the Economic, Sosial, and Cultural Rights, Law & Society Trust &
Center for Economic & Sosial Rights, 200, hal. 7
 A. Patra M. Zen, Justisiabilitas Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Buday, ibid
 A. Patra M. Zen, Justisiabilitas Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, ibid
 Piagam ini menegaskan : state parties shall provide for effective remedies including, where appropriate, judicial remedies.
 Jeff King, An Activist’s Manual op. cit, hal. 8
0 Lihat ketentuan UU Nomor 9 Tahun 999 tentang HAM, Pasal 0 menyatakan bahwa setiap orang, kelompok, organisasi politik,
organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas ter-
jadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan,
dan pemajuan hak asasi manusia.
                                                                                                       Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak

     hak-hak ini. Sebuah trend menuju pengikatan penuh (fully binding) negara dan pelaku non-negara untuk
     memenuhinya lewat mekanisme hukum dan akses terhadap peradilan yang fair.61
             Setidaknya, terdapat  (tiga) manfaat dari promosi justisiabilitas hak-hak ekonomi, sosial, dan
     budaya. Pertama pelibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi dan mengelola APBN/APBD secara
     efektif. Kedua, memberi keberdayaan bagi kelompok-kelompok masyarakat yang marjinal, minoritas, tidak
     teruntungkan, dan miskin. Ketiga, merupakan praktik dari partisipasi masyarakat dalam distribusi hasil-hasil
     pembangunan.62

4. Indikator-Indikator Pemenuhan Hak atas Pendidikan, Kesehatan, dan Permukiman yang dapat
   dijadikan parameter untuk mengeksaminasi kewajiban negara
           Dalam konteks pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan, dan pemukiman, Committee on Economic,
   Sosial, and Cultural / Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya telah menetapkan kriteria terpenuhinya hak-
   hak tersebut.
   . Hak atas pendidikan dikatakan telah terpenuhi apabila indikator-indikator kewajiban hukum Negara di
       bawah ini terpenuhi , yakni :
                                        ,
       a. Ketersediaan (availability), merujuk pada  (tiga) jenis kewajiban Pemerintah, yakni: (i) pendidikan
           sebagai hak sipil dan politik mensyaratkan bahwa Pemerintah menjamin kebebasan bagi setiap sekolah
           mengembangkan pendidikan formal dan non formal dan orang tua bebas memilih pendidikan bagi
           anaknya sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak; (ii) pendidikan sebagai hak ekonomi dan sosial,
           menyaratkan bahwa Pemerintah memastikan bahwa pendidikan dasar gratis dan tersedia bagi semua
           anak; dan (iii) pendidikan sebagai hak budaya menyaratkan penghormatan terhadap keragaman,
           khususnya bagi kelompok minoritas dan masyarakat adat;
                                       )
       b. Aksesibilitas (accessibility), dimaknai bahwa Pemerintah harus mengupayakan penghapusan praktik-
           praktik diskriminasi atas dasar gender dan ras, serta memastikan       akses pendidikan pada setiap
           tingkatan bagi setiap anak berdasarkan kesetaraan;
                          acceptability), ,
       c. Akseptibilitas (acceptability), menyaratkan jaminan minimum terhadap kualitas pendidikan dengan
           mempertimbangkan pengembangan sistem pendidikan yang menghormati budaya minoritas dan
           masyarakat adat. Kemudian, membuat aturan yang melarang pendisiplinan melalui penghukuman
           (corporal punishment). Kewajiban selanjutnya, mengembangkan kurikulum dan buku teks sesuai
           dengan nilai-nilai HAM;
                         adaptability),
       d. Adaptibilitas (adaptability), menyaratkan bahwa sekolah dapat merespon kebutuhan setiap individu
           anak sesuai ketentuan KHA dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. 6
    2. Hak atas kesehatan dikatakan telah terpenuhi apabila 4 (empat) standar dasar di bawah ini terpenuhi
       , yakni :

 A. Patra M. Zen, Justisiabilitas Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, loc.cit. Lihat ketentuan UU Nomor 9 Tahun 999 tentang HAM,
Pasal 7 menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua
pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah
diterima negara Republik Indonesia. Kemudian Pasal 7 menyatakan bahwa setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh
keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili
melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh
hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.
 A. Patra M. Zen, Justisiabilitas Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, ibid
 Katarina Tomasevski, Manual on rights-based education: global human rights requirements made simple, Bangkok: UNESCO Bangkok,
2004, hal. 7-8. Lihat Komentar Umum (General Comment) No.  Committee on Economic, Sosial, and Cultural, paragraf 8
Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak                                                                                                  
                                          ,
          a. Ketersediaan (availability), artinya         fasilitas kesehatan, distribusi obat-obatan dan pelayanan
             kesehatan publik serta program-program kesehatan mesti dapat dinikmati oleh setiap orang;
                                          )
          b. Aksesibilitas (accessibility), memiliki 4 (empat dimensi yaitu : non diskriminasi, aksesibiltas secara
             fisik, aksesibiltas secara ekonomi (affordability) dan aksesibilitas atas informasi;
                               acceptability),
                                             ,
          c. Akseptabilitas (acceptability), semua fasilitas kesehatan harus diberikan sesuai dengan HAM dan
             etika medis, menjunjung kehormatan pasien atau penghormatan terhadap klien, dan layak secara
             kultural;
          d. Kualitas (quality), prinsip kualitas mempunyai arti secara medis dan ilmu pengetahuan (scientifically)
             layak dan berkualitas baik. Pemenuhan prinsip ini berkaitan erat dengan keterampilan personel medis,
             dapat diuji berdasarkan ilmu pengetahuan, perlengkapan rumah sakit, air bersih, dan sanitasi yang
             memadai.64
     . Hak atas pemukiman, dikatakan telah terpenuhi apabila indikator-indikator di bawah ini terpenuhi ,
          yakni:
       a.    Aksesibilitas (accessibility), prinsip ini bermakna bahwa perumahan mesti dapat dimiliki setiap
             orang. Dalam prinsip ini dikenal dengan pemenuhan perumahan berdasarkan prioritas, seperti
             akses perumahan untuk komunitas atau golongan yang tak beruntung (disadvantaged groups) dan
             komunitas yang rentan seperti individu lanjut usia (lansia), anak-anak, kelompok difabel, individu
             yang menderita penyakit kronis;
       b.    Afordabilitas (affordability) , prinsip ini bermakna setiap orang dalam praktek dapat memiliki rumah.
             Harga rumah harus dapat terjangkau bagi setiap orang;
       c.    Habitabilitas (habitability) , prinsip ini juga merupakan prasyarat sebuah rumah dapat dikatakan
             ‘memadai’. Prinsip ini bermakna rumah yang didiami mesti memiliki luas yang cukup dan juga
             dapat melindungi penghuninya dari cuaca, seperti hujan, panas dan ancaman kesehatan bagi para
             penghuninya.
       d.    Aspek hukum tenurial (legal security tenure), bahwa setiap orang harus dijamin tingkat keamanan
             atas kepemilikan tanah melalui perlindungan hukum dari penggusuran paksa, pelanggaran hukum
             dan tindakan-tindakan lain.65

5.    Posisi dan Kepentingan Masyarakat terhadap Anggaran Publik
       a.   Anggaran berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Tidak jarang, kalangan tertentu
            yang terpinggirkan – tanpa sumber daya ekonomi dan kemampuan mempengaruhi kebijakan politik
            pemerintah – berkepentingan dengan anggaran sampai pada tingkat yang memungkinkan mereka
            mendapatkan penghasilan dan jaminan sosial. Di sisi lain anggaran jika tidak dikelola dengan
            baik bisa berdampak hanya menguntungkan segelintir orang, menimbulkan kerusakan lingkungan,
            menelantarkan pendidikan dan kesehatan anak, perempuan dan sebagainya. Di samping itu anggaran
            juga bisa memicu konflik, mempertajam kesenjangan antar kelas maupun daerah.66 Wilayah ini
            merupakan locus otoritas negara sehingga kemauan politik (political will) penyelenggara negara
            menjadi signifikan.
       b.   Anggaran merupakan produk politik dimana merupakan refleksi relasi politik antar aktor yang

 Judith Asher , The Right to Health, op.cit, hal. 7-8. Lihat General Comment No. 4. The right to the highest attainable standard of
health (art. 1)., paragraf 1
 A. Patra M. Zen, Upaya Pemenuhan Hak Rakyat atas Perumahan yang Memadai: Menduduki Rumah Pejabat Korup? Dalam Kumpulan,
 p.cit.
op.cit. hal 4. Lihat pula Komentar Umum (General Comment ) No. 4 (99), Committee on Economic, Sosial, and Cultural, paragraf 8
 Ahmad Helmi Fuady, et.al., Memahami Anggaran Publik, Yogyakarta, IdeaPress, 2002, hal. 8 – 22.
                                                                                         Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak

             berkepentingan terhadap alokasi sumber daya. Relasi kekuasaan tersebut berpengaruh terhadap
             bentuk kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah dan berkonsekuensi pula terhadap penyusunan
             anggarannya. Dengan demikian, anggaran – dalam setiap tahap-tahapnya – tidak pernah lepas
             dari konteks relasi politik tersebut. Relasi politik tersebut tidak selamanya berhubungan dengan
             seberapa jauh kepentingan masyarakat terakomodasi dalam anggaran.67 Oleh karena itu, penting
             bagi masyarakat sipil (civil society) untuk mengambil posisi dan sikap terhadap kebijakan anggaran.
             Raison d’etre sumber pembiayaan anggaran berasal dari sumber-sumber yang dimiliki oleh rakyat
             sendiri, seperti sumber daya alam, pajak, dan pungutan lain.
      c.          Anggaran merupakan ekspresi konkrit komitmen pemerintah dan parlemen terhadap warga
             negaranya. Dengan demikian, secara fungsional anggaran merupakan instrumen pemenuhan tanggung
             jawab negara (obligation of state) sebagai konsekuensi logis terjalinnya kontrak sosial dalam kerangka
             negara bangsa sehingga negara dilekati tanggung jawab menghormati, melindungi, dan memenuhi
             hak-hak atau kebutuhan warganya.68
      d.     Negara selalu berargumen dan menjustifikasi tidak memiliki dana yang mencukupi untuk melaksanakan
             kewajibannya. Dengan keterbatasan tersebut sangat penting untuk mengawasi penggunaannya agar
             mencapai dampak yang maksimum bagi pemenuhan HAM. Instrumen Hukum HAM Internasional
             memberikan pilihan bagi Negara agar dalam mempergunakan anggarannya tidak melanggar HAM. Di
             samping itu, Negara juga diberikan pilihan untuk memprioritaskan pengeluarannya untuk pemenuhan
             HAM, khususnya bagi kelompok rentan.69

6.   Pengabaian Kepentingan Anak dalam Merumuskan Kebijakan
           Secara prinsip, setiap manusia merupakan penerima manfaat HAM. Tetapi terdapat kategori penerima
     manfaat yang biasanya harus dibedakan terlebih dahulu. Perbedaan perlakuan ini dikarenakan kelompok-
     kelompok tersebut memang lebih rentan dari kelompok lainnya dan secara tradisional telah menjadi
     sasaran proses diskriminasi. Kelompok ini membutuhkan perlindungan khusus agar mendapat kesetaraan
     kesempatan untuk menikmati hak-haknya. Tindakan afirmatif (affirmative action) tertentu atau berbagai
     langkah-langkah khusus lainnya sangat di perlukan agar keadilan substantif dapat dicapai dalam waktu
     sesingkat mungkin, sehingga kelompok-kelompok tersebut segera memperoleh kesetaraan kesempatan.
     KHA dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
     (CEDAW) merupakan upaya untuk menjamin kesetaraan hak, status, dan dan kebutuhan-kebutuhan khusus
     kelompok anak dan perempuan termasuk dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya.
           Merujuk pada konsideran menimbang KHA dikatakan bahwa anak karena alasan ketidakdewasaan fisik
     dan jiwanya, membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang
     tepat. Meskipun, negara dibebani kewajiban untuk mengambil tindakan afirmatif, namun realitanya anak-
     anak belum sepenuhnya dapat menikmati kondisi ideal sebagaimana dijamin dalam KHA. Partisipasi anak
     sebagai akses utama untuk menyuarakan aspirasinya tidak pernah mendapatkan ruang. Bagi kebanyakan
     orang dewasa memberikan apa yang seharusnya menjadi hak-hak anak dipandang sebagai ancaman terhadap
     pola relasi kekuasaan antara orang dewasa dengan anak-anak. Dampaknya adalah anggaran yang disusun
     tidak berpijak pada kepentingan terbaik untuk anak sehingga anggaran yang disusun tidak merefleksikan
     kebutuhan anak yang bersifat spesifik.


 Ahmad Helmi Fuady, et.al., Memahami Anggaran Publik ibid, hal. 8
 Kata Pengantar dalam Ahmad Helmi Fuady, et. al, op. cit, hal. iii-iv
 Fundar, Dignity Counts, op. cit, hal. 3-4
Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak                                                                                              


7.    Hak korban pelanggaran HAM atas Upaya Pemulihan

         Setiap pelanggaran HAM yang menimbulkan korban senantiasa menerbitkan kewajiban negara untuk
      mengupayakan pemulihan (reparation) kepada korbannya. Dengan demikian, pemenuhan terhadap hak-hak
      korban tersebut harus dilihat sebagai bagian dari usaha pemajuan dan perlindungan HAM secara keseluruhan.
      Tidak ada HAM tanpa pemulihan atas pelanggarannya. Hal ini sama artinya dengan mengatakan bahwa
      impunitas akan terus berlangsung apabila tidak ada langkah konkret bagi pemenuhan hak-hak korban
      pelanggaran HAM. 70

      Korban pelanggaran HAM didefinisikan melalui studi van Boven dengan merujuk pada Deklarasi Prinsip-
      Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (Declaration of Basic Principle
      of Justice for �ictim of Crime and Abuse of Power) . Korban didefisinikan sebagai berikut :
          Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun
          mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak
          dasarnya, baik karena tindakan (by act) maupun karena kelalaian (by omission).7
      Perlu ditegaskan bahwa korban dalam pengertian yang digunakan dalam deklarasi di atas bukan hanya
      terbatas pada perseorangan atau kelompok yang mengalami secara langsung, tetapi juga mencakup orang-
      orang yang secara tidak langsung menjadi korban seperti kelurga korban, orang yang menjadi tanggungannya
      atau orang dekatnya (their relatives), dan orang-orang yang membantu atau mencegah agar tidak menjadi
      korban.72

           Terkait dengan upaya pemulihan korban, studi van Boven mengemukakan bahwa hak-hak korban
      pelanggaran HAM secara komprehensif tidak hanya terbatas pada hak untuk tahu (rights to know) dan
      hak atas keadilan (rights to justice), tetapi mencakup juga hak atas reparasi (rights to reparation).73
      Pemulihan adalah hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material
      bagi para korban pelanggaran HAM. Aspek-aspek pemulihan bagi korban meliputi kompensasi74, retitusi75,
      rehabilitasi76, kepuasan (satisfaction) dan jaminan terhadap tidak terulanginya lagi pelanggaran (guarantees
      of non-repetition).77




0 Ifdhal Kasim, “Prinsip-Prinsip van Boven” Mengenai Korban Pelanggaran Berat HAM, Kata Pengantar dalam Mereka yang Menjadi Kor-
ban : Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi, Jakarta, ELSAM, 2002, hal. xiii
 Ifdhal Kasim, “Prinsip-Prinsip van Boven, ibid
 Ifdhal Kasim, “
                 “Prinsip-Prinsip van Boven ibid, hal. viv
 Ifdhal Kasim, Prinsip-Prinsip van Boven, ibid. , hal. xv
 Kompensasi merupakan kewajiban yang harus dibayarkan dalam bentuk uang tunai atau diberikan dalam berbagai bentuk, seperti
perawatan kesehatan mental dan fisik, pemberian pekerjaan, perumahan, pendidikan, dan tanah. Lihat Ifdhal Kasim, Prinsip-Prinsip van
Boven, ibid. xvi
 Restitusi merupakan kewajiban pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan, atau kerugian yang diderita, penggantian
biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban atau penyediaan jasa oleh pelakunya sendiri. Lihat, Ifdhal Kasim, ibid
 Rehabilitasi merupakan kewajiban untuk memulihkan korban secara medis dan sosial., ibid
 Sedangkan kepuasan dan jaminan tidak terulangnya pelanggaran merupakan bagian dari kewajiban negara dan bentuk khusus dari
reparasi. ibid
0                                                                                                        Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak




1.1.d. Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak



         Kesenjangan antara jaminan yuridis (das sollen) dengan realitas (das sein) mengharuskan masyarakat
sipil (civil society) mengambil langkah-langkah untuk mendekatkan realitas pemenuhan hak anak dengan tataran
ideal sebagaimana telah dijamin dalam KHA.
         Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat sipil adalah melakukan gugatan dan desakan kepada negara
agar kebijakan anggaran publik yang ditetapkan tidak lagi mengabaikan pemenuhan hak-hak anak. Dengan
demikian masyarakat sipil mulai memasuki ranah politik karena menyangkut upaya mempengaruhi penguasa
tentang masalah-masalah yang menyangkut rakyat; terutama mereka yang telah dipinggirkan dan dikucilkan
dari proses politik. 78
         Dalam konteks anggaran publik beberapa hal mesti dipertanyakan:
    • Bagaimana persoalan dan kebutuhan anak dalam suatu wilayah pemerintahan dikenali?
    • Adakah kebijakan yang secara khusus dibuat untuk : mengatasi persoalan anak, mencegah terjadinya
         pelanggaran Hak Anak, menghentikan dan menanggulangi pelanggaran Hak Anak, dan upaya pemulihan
         bagi anak-anak korban pelanggaran Hak Anak?
    • Seberapa jauh kebijakan alokasi anggaran merefleksikan kebutuhan anak-anak dan menjamin
         terlaksananya kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan anak?
    • Apakah anggaran telah menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak?
    • Apakah anggaran menempatkan anak sebagai kelompok rentan sebagai pilihan dan prioritas utama yang
         harus menerima manfaatnya?
Berpijak dari pertanyaan di atas, maka upaya advokasi menjadi signifikan untuk dilakukan oleh LSM Anak,
mengingat dampak dari anggaran publik sangat berpengaruh pada kehidupan sosial, ekonomi dan politik sehari-
hari.

1.1.d.1. Pengertian Advokasi
Terdapat beberapa pengertian advokasi :
.   Advokasi adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk mengubah kebijakan, kedudukan atau program dari
     semua jenis institusi.79
2.   Advokasi terdiri atas sejumlah tindakan yang dirancang untuk menarik perhatian masyarakat pada suatu
     isu, dan mengontrol para pengambil kebijakan untuk mencari solusinya. Advokasi itu juga berisi aktivitas-
     aktivitas legal dan politis yang dapat mempengaruhi bentuk dan praktik penerapan hukum. Inisiatif untuk
     melakukan advokasi perlu diorganisir, digagas secara strategis, didukung informasi, komunikasi, pendekatan,
     serta mobilisasi.80
.   Advokasi sebagai proses perubahan sosial yang ditujukan untuk membentuk partisipasi publik, kebijakan,
     dan program agar menguntungkan kaum yang terpinggirkan, mempertahankan HAM, dan melindungi



 Valerie Miller dan Jane Covey, Pedoman Advokasi : Perencanaan, Tindakan, dan Refleksi, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2005,
hal. – 2
 Ritu R. Sharma, Pengantar Advokasi :Panduan Latihan, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hal. 7
0 Margaret Schuler dalam Sheila Espine-Villaluz et.al., Manual Advokasi Kebijakan Strategis, Jakarta, IDEA, 2004, hal. 28
Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak                                                                                              
       lingkungan hidup.8
4.     Advokasi lebih merupakan suatu usaha sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan
       terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap-maju (incrimental).8

1.1.d.2. Pengertian Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak

        Merujuk definisi tersebut dan dengan menempatkan anak sebagai korban kebijakan anggaran publik
sebagai subyek utama maka advokasi anggaran publik berbasis hak anak merupakan upaya sistematis dan
terencana yang ditujukan untuk merealisasikan perubahan anggaran publik yang menempatkan anak sebagai
penerima manfaat utama dengan berpijak pada pemenuhan hak-hak anak.
        Advokasi anggaran berbasis hak anak mendasarkan aktivitasnya pada pengalaman dan pengetahuan anak
sebagai korban (victim-based advocacy)8 untuk melakukan perubahan sosial (sosial transformation) dalam rangka
mengurangi beban kehidupan anak-anak akibat salah urus negara. 84 Dalam perspektif lain, upaya ini merupakan
upaya advokasi sosial untuk merubah anggaran publik sehingga secara substansif berbasis pada pemenuhan
hak-hak anak. Advokasi sosial adalah bentuk demokrasi partisipatoris dalam arti bahwa ia menawarkan jalur-
jalur alternatif bagi kegiatan politik di luar kerangka hukum yang telah ada. Tujuan akhirnya adalah memberikan
kompensasi kepada sekelompok masyarakat yang rentan. Di sisi lain mendobrak penyusunan anggaran publik
yang restriktif yang mana hanya melibatkan lingkaran elit pemerintahan yang relatif tertutup.
        Advokasi ini juga merupakan upaya mengintervensi dominasi institusi-institusi politik dalam proses politik
kebijakan anggaran publik.85 Dengan demikian untuk merealisasikan anggaran berbasis hak anak partisipasi
anak merupakan prakondisi yang harus ada. David Hodgson mengidentifikasi 5 (lima) kondisi yang dibutuhkan
agar anak-anak dapat berpartisipasi sehingga tujuan anggaran berbasis hak anak terealisasi, yakni :
    . Akses ke dalam proses pembuatan kebijakan;
    2. Akses untuk memperoleh informasi yang relevan;
    . Kebebasan untuk memilih sesuai dengan pilihannya;
    4. Institusi yang independent dan terpercaya yang dapat mendorong terepresentasikannya kepentingan
        dan kebutuhan anak;
    5. Terakomodasikannya cara untuk mengajukan perbaikan. 86

       Dengan demikian pijakan utama dalam membangun partisipasi anak adalah keterlibatan anak – sebagai
pihak yang selama ini tidak terlibat – serta komunikasi dua arah atau dialog. Terjemahan dari keterlibatan
semua pihak dan dialog antara lain : () membuka kesempatan ke banyak pihak, (2) membuat penawaran, ()
memperbanyak pilihan-pilihan, serta (4) membangun kesepakatan bersama. Pijakan ini menghendaki bentuk-
bentuk keterlibatan anak sehingga tercapai jaminan dan perlindungan atas haknya, yang meliputi : (i) keterlibatan

 Valerie Miller dan Jane Covey, Pedoman Advokasi : Perencanaan, Tindakan, dan Refleksi, op. cit. hal. 
 Roem Topattimasang, et.al., Merubah Kebijakan Publik, Jakarta, Pustaka Pelajar, 2000, hal. iv
 Basis advokasi ini berangkat dari pengalaman dan persepsi anak-anak berkaitan dengan dampak alokasi anggaran terhadap pemenu-
han hak-hak mereka melalui FGD terhadap 79 anak di DKI Jakarta. YPHA membatasi pada  (tiga) isu besar yaitu hak anak atas pendidi-
kan, kesehatan, dan permukiman.
 Mengadopsi Makinuddin, Air untuk Secangkir Kopi Petani : Refleksi Pengalaman Advokasi Irigasi di Way Seputih, Bandung, Yayasan
AKATIGA dan World Education Indonesia, hal.
 Lihat catatan kaki nomor 6, dalam Philippe Nonet dan Philip Selznick, Hukum Responsif : Pilihan di Masa Transisi, Jakarta, HuMa,
200, hal. 8
 Save The Children, Empowering Children and Young People Training Manual : Promoting Involvement in Decision-Making, Children’s
Rights Office, hal. 8
                                                                                                       Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak

anak dalam menyampaikan ide atau inisiatif, (ii) keterlibatan anak dalam merencanakan, (iii) keterlibatan anak
dalam mempersiapkan, (iv) keterlibatan anak dalam mengawasi atau mengontrol, termasuk dalam memberi
masukan, dan (v) keterlibatan anak dalam pemanfaatan atau dalam mendapatkan manfaat. Sebangun dengan
konsepsi di atas Roger Hart (997) memaknai partisipasi anak dengan menekankan pada choice atau bagaimana
anak terlibat dalam membuat pilihan dan decision-making proses atau bagaimana anak terlibat dalam proses
pembuatan keputusan.87

1.1.d.3. Tujuan Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak
       Dalam konteks anggaran berbasis hak anak advokasi bertujuan sebagai berikut :

b.   Alokasi anggaran publik meningkat                   secara signifikan yang diprioritaskan untuk memenuhi
     kebutuhan spesifik anak-anak.

            Alokasi anggaran publik harus memadai dengan jumlah anak di seluruh penjuru tanah air dan
      diperuntukan bagi program-program88 yang secara konkret ditujukan untuk memenuhi hak-hak anak. Di
      samping hal tersebut, terdapat alokasi anggaran publik yang ditujukan secara khusus untuk melaksanakan
      program-program dalam rangka tindakan khusus (affirmative action) dan diprioritaskan bagi anak-anak
      keluarga miskin. Mengingat kemampuan mengatasi risiko berbeda antara individu anak yang satu dengan
      individu anak yang lain, bahkan untuk satu individu anak yang sama dalam waktu yang berbeda.

            Dalam titik inilah seharusnya kita meletakkan sudut pandang pemenuhan hak hak anak. Anak termasuk
      kelompok rentan yang harus mendapatkan perlakuan khusus oleh negara. Bahkan dalam kelompok anak
      pun terdapat kelompok anak yang lebih rentan lagi yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih dan
      perlindungan khusus oleh negara. Kelompok ini disebut dengan Anak dalam situasi khusus (childern in
      need of special protection/CNSP). Mengacu pada Komite Hak Anak PBB terdapat setidak-tidaknya 4 (empat)
      kelompok anak yang termasuk kategori ini89 :
      . Anak-anak dalam situasi darurat (children in situation of emergency), yakni pengungsi anak (children
         refugee) baik pengungsi lintas negara maupun pengungsi dalam negeri (internally displaced people)90
         dan anak yang berada dalam situasi konflik bersenjata (children in situation of armed conflict)91
      2. Anak dalam situasi eksploitasi, meliputi eksplotasi ekonomi92, penyalahgunaan obat (drug abuse)93,
         eksplotasi seksual94, Perdagangan anak (trafficking) 95, dan ekploitasi bentuk lainnya96
      . Anak yang berhadapan dengan hukum (children in conflict with the Law)97


 Agus Hartono, Memahami Anak dalam Berpartisipasi, Buletin Kelopak, Indonesia, Juni 2004, hal. 6-7
 Lihat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , Pasal  butir 6 yang menyatakan bahwa pro-
gram adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk menca-
pai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
 Lihat Overview of the reporting procedured : 4/10/94 CRC/C/33
0 Lihat Pasal 22 KHA
 Lihat Pasal 8 KHA
 Lihat Pasal 2 KHA
 Lihat Pasal  KHA
 Lihat Pasal 4 KHA
 Lihat pasal 5 KHA
 Lihat Pasal 6 KHA
 Lihat Pasal 7, 9, dan 40 KHA
Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak                                                                                            
       4. Anak yang berasal dari masyarakat adat dan kelompok minoritas (children from indigenous people and
          minorities)98
       Berdasarkan pembagian tersebut YPHA mengidentifikasi lebih lanjut anak-anak dalam kondisi yang tidak
       menguntungkan sebagai berikut :
       a. Anak-anak di wilayah pedesaan, perkampungan nelayan, dan wilayah terisolasi;
       b. Anak-anak dalam wilayah miskin perkotaan (wilayah kumuh) dan yang dianggap sebagai penduduk
          liar/illegal, dan anak jalanan;
       c. Anak-anak Perempuan;
       d. Anak-anak laki-laki maupun perempuan korban eksploitasi seksual;
       e. Pekerja/buruh anak (di perkebunan, jermal, pekerja rumah tangga, buruh migran);
       f. Anak-anak di wilayah bencana alam dan pengungsian;
       g. Anak-anak di wilayah konflik;
       h. Anak-anak yang mengalami kecacatan;
       i. Anak-anak dari hubungan di luar perkawinan yang sah;
       j. Anak-anak tidak berkewarganegaraan;
       k. Anak-anak dengan HIV AIDS dan anak-anak yang hidup dengan penderita HIV/AIDS;
       l. Anak-anak korban Perdagangan obat-obat terlarang;
       m. Anak-anak dalam penjara;
       n. Anak-anak dalam masyarakat adat dan kelompok minoritas;
       o. Anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga;
       p. Anak-anak dengan orientasi seksual minoritas.

           Karena kondisinya maka anak-anak dalam kategori tersebut diatas mengalami tingkat kesulitan yang
       lebih besar dalam menikmati hak-haknya. Untuk itu negara perlu menetapkan pendekatan khusus untuk
       menjamin bahwa mereka dapat menikmati sebesar mungkin HAM mereka termasuk hak ekonomi, sosial,
       dan budaya. KHA telah menetapkan langkah-langkah implementasi umum sebagaimana tercantum dalam
       Pasal 4, Pasal 42, dan Pasal 42 KHA yang wajib dilaksanakan oleh negara.

a.    Pengarusutamaan hak anak terefleksikan dalam anggaran publik

           Children mainstreaming policy merupakan upaya mengintegrasikan prinsip-prinsip dan norma-norma
       hak asasi anak dalam setiap kebijakan publik yang ditetapkan. Dengan kata lain seluruh alokasi dana
       dalam tiap-tiap kebijakan dan program pembangunan yang diterapkan diorientasikan bagi pemenuhan hak-
       hak anak baik dari sisi jumlah penerima manfaat dan dampak dari kebijakan anggaran.99 Terkait dengan
       Children mainstreaming, perspektif anggaran berbasis jender00 melekat dalam upaya advokasi anggaran

 Lihat Pasal 0 KHA
 Deklarasi Dunia yang Layak bagi Anak, Paragraf 2 butir  menyatakan bahwa Pemerintah dan pejabat lokal melalui kemitraan yang
kuat di segala tingkatan dapat memastikan bahwa anak-anak adalah pusat agenda-agenda pembangunan. Butir 4 menegaskan bahwa
Para anggota parlemen merupakan kunci menuju implementasi rencana aksi yang keberhasilannya mengharuskan mereka giat membang-
kitkan kesadaran, membuat perundang-undangan yang diperlukan, memfasilitasi dan membagi setepatnya sumber daya keungan serta
memantau keefektifan pemanfaatannya.
00 Anggaran Berperspektif Gender (ABG) adalah pengeluaran dan penerimaan yang diharapklan akan terjadinya pada suatu periode
waktu tertentu, yang dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil mempertimbangkan keadilan bagi laki-laki dan perempuan. Lihat
Sri Mastuti dan Dian Kartikasari, Panduan Advokasi Anggaran, Jakarta, FTRA dan KPI, 200, hal. 40
                                                                                                          Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak

      berbasis anak karena anak-anak perempuan tingkat kerentanannya lebih tinggi ketimbang anak-anak laki-
      laki. Dengan demikin anggaran berperspektif gender perlu didesakkan pula dalam upaya advokasi anggaran
      berbasis hak anak sehingga seluruh alokasi dana dalam tiap-tiap kebijakan dan program pembangunan
      yang diterapkan adil gender baik dari sisi jumlah penerimaan manfaat dan akibat dari kebijakan, program
      dan kegiatan yang telah dianggarkan. Adapun tujuan anggaran berperspektif gender meliputi : 0

       .    Mendukung terciptanya kesetaraan gender, yaitu kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan;
       2.    Mengarahkan dan menjadi acuan secara menyeluruh dalam pelaksanaan kebijakan dan program
             pemerintah yang berdampak pada kemajuan taraf hidup seluruh rakyat yang secara khusus dan
             diprioritaskan untuk kelompok miskin, anak-anak, dan perempuan;
       .    Pertanggung jawaban pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya. Pertanggung
             jawaban itu harus menunjukkan keadilan, keterbukaan dan hasil pembangunan yang memadai antara
             belanja (pengeluaran dana) dan pencapaian pembangunan.

a.   Prioritas Anggaran ditujukan untuk pemenuhan hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan
     permukiman

          Pemenuhan hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan permukiman dijadikan basis isu advokasi
      anggaran berbasis hak anak dengan pijakan pada hal-hal berikut ini :
      1. Urgensitas pemenuhan hak anak atas pendidikan :
          a. Pendidikan merupakan prasyarat bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Penikmatan hak sipil dan
              politik, seperti kebebasan atas informasi, kebebasan berekspresi, berkumpul dan berorganisasi, hak
              untuk memilih dan dipilih atau hak atas kesamaan kesempatan atas pelayanan publik, bergantung
              pada sekurang-kurangnya suatu tingkat pendidikan minimum, termasuk kemelekhurufan. Sejalan
              dengan itu, banyak hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti hak untuk memilih pekerjaan, hak
              untuk menikmati keuntungan kemajuan ilmu pengetahuan dan untuk mendapatkan pendidikan yang
              lebih tinggi berdasarkan kemampuan hanya dapat dilaksanakan secara berarti setelah seseorang
              memperoleh tingkat pendidikan minimum.02 Pelanggaran hak pendidikan khususnya pendidikan
              dasar berdampak pada pemenuhan hak-hak anak. Oleh karenanya akses terhadap pendidikan
              dasar menjadi signifikan karena : (i) tidak terpenuhinya hak ini, berpeluang besar menimbulkan
              pelanggaran dan kejahatan HAM yang lain. Dengan kata lain, seseorang, khususnya anak-anak
              yang tidak memperoleh pendidikan dasar, berpotensi besar mendapat ancaman, kejahatan dan
              pelanggaran HAM lainnya. Anak-anak dari keluarga miskin yang tidak bisa bersekolah rentan
              menjadi buruh kasar, kerja paksa dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. (ii) Pendidikan dapat
              dipandang sebagai upaya pemberdayaan, sebagai “kendaraan” utama bagi setiap orang dan
              keluarga terlepas dari kemiskinan ekonomi dan keterpurukan sosial serta mewujudkan pemenuhan
              hak berpartisipasi dalam masyarakat;0
          b. Pendidikan bertujuan memperkuat HAM
              Dalam rangka memajukan kesadaran HAM dan saling toleransi antar manusia Konferensi Dunia
              HAM di Wina tahun 99, menyerukan kepada semua negara dan lembaga untuk memasukkan


0 Sri Mastuti dan Dian Kartikasari, Panduan Advokasi Anggaran, ibid
0 Manfred Nowak, Hak atas Pendidikan, dalam Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, op. cit. hal. 22 -24
0 A. Patra M. Zen, Pendidikan Dasar Gratis. Apa Bisa? Dialog tentang Hak Setiap Orang Atas Pendidikan, op. cit. hal. 9
Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak                                                                                                
                HAM, hukum humaniter, dan demokrasi dan penegakkan hukum sebagai mata pelajaran dalam
                kurikulum semua lembaga pengajaran dan pendidikan, baik formal maupun tidak formal. Dengan
                demikian hak atas pendidikan merupakan sarana yang paling efektif untuk menciptakan suatu
                kebudayaan hak asasi manusia yang universal.
       2. Urgensitas pemenuhan hak anak atas kesehatan :
            a. Peningkatan kondisi kesehatan anak akan memungkinkannya untuk mencapai pertumbuhan dan
                perkembangan anak secara optimal;
            b. Hak anak atas kesehatan, harus mencakupi kesehatan dalam arti luas, mencakup kesehatan fisik
                dan mental
            c. Hak atas kesehatan berdimensi luas karena terkait dengan pemenuhan hak-hak yang lain seperti :
                hak atas pakaian yang layak, hak atas layanan imunisasi, hak atas air bersih, hak atas kecukupan
                pangan dan gizi, hak atas layanan kesehatan yang baik dan terjangkau, hak mendapatkan
                lingkungan yang layak termasuk di dalamnya hak atas permukiman yang layak dan sanitasi yang
                sehat, hak atas kesempatan bermain dan beristirahat, dan hak atas lingkungan yang aman, bebas
                dari kekerasan dan tindakan diskriminatif.
       3. Urgensitas pemenuhan hak anak atas permukiman
            a. Hak atas standar kehidupan yang layak mensyaratkan terdapat tempat tinggal yang layak untuk
                dihuni oleh keluarga sebagai lingkungan sosiologis yang pertama bagi anak karena rumah
                menyediakan privacy, family, dan home
            b. Permukiman merupakan tempat untuk melindungi anak dari kondisi yang menghambat tumbuh
                dan kembang anak
       Dengan kata lain, jika salah satu dari ketiga aspek tersebut tidak terpenuhi, anak-anak tersebut memasuki
       kondisi sub human. Sub human merupakan kondisi di mana kemiskinan yang dialami anak-anak pada
       akhirnya menyebabkan kerusakan fisik, kerusakan psikologis, dan kerusakan moral.04
d.    Terbukanya ruang-ruang partispasi yang memungkinkan anak-anak berpartisipasi pada struktur
      birokrasi dan kerangka hukum kebijakan publik

              Seharusnya partisipasi dimaknai sebagai melibatkan secara luas seluruh elemen masyarakat madani
       (civil society). Anak-anak termasuk selama ini belum dilibatkan dalam dialog dengan para pengambil
       kebijakan di tingkat nasional dan local dan sekaligus memberikan pengakuan terhadap kepentingan mereka.
       Instrumen demokrasi yang ada belum cukup merefleksikan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu
       tanpa akses pada setiap peristiwa proses demokrasi, anak-anak tidak memiliki kekuatan untuk menuntut
       pemenuhan apa yang menjadi hak asasinya. Pengabaian anak berpartisipasi merupakan diskriminasi
       ganda terhadap anak (twofold discrimination on children).105 Padahal setiap legalisasi, regulasi, dan
       alokasi anggaran berdampak pada kehidupan anak-anak. Pengambil kebijakan selalu mengasumsikan
       bahwa mereka telah mewakili kepentingan anak. Hal yang bersifat mendasar yakni terdapatnya perbedaan
       perspektif antara anak-anak dengan dewasa mengenai bagaimana             kehidupan yang sesuai dengan
       kepentingan terbaik bagi anak tidak pernah menjadi bahan pertimbangan.
              Pengembangan mekanisme untuk melibatkan perspektif anak-anak dalam berbagai kebijakan
       publik yang mempengaruhi kehidupan mereka sudah seharusnya menjadi agenda pemerintah. Kemudian


0 Dom Helder Camara, Spiral Kekerasan, Yogyakarta, Resist Book, 2005, hal.27
0 Gerison Lansdown, Promoting Children’s Participatiom in Democratic Decision Making,   UNICEF Innocenti Insight, 200, hal. 7
                                                                                                                         Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak

       kesempatan bagi anak-anak dalam melaksanakan hak-hak sebagai warga negara dalam perdebatan publik
       juga semestinya dikembangkan. Di sisi lain anak-anak juga dipastikan dapat memperoleh akses atas semua
       informasi yang dibutuhkan oleh mereka untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Oleh karena itu
       membangun dan mengadaptasi struktur dan departemen/institusi yang ada guna menyediakan kondisi
       yang diperlukan bagi partisipasi anak sudah semestinya menjadi landasan dalam menetapkan kebijakan.06
       Anak-anak sebagai bagian dari masyarakat yang tengah bertumbuh kembang, mereka memiliki harapan
       untuk dapat berpartisipasi secara luas dari ranah privat sampai ranah publik dan dapat mempengaruhi
       suatu kebijakan dari tingkat lokal hingga tingkat global. Dengan demikian ruang-ruang partisipasi anak
       dapat digambarkan sebagai berikut.07




            Dalam pada itu KHA secara implisit mendorong setiap negara menciptakan kebijakan publik dengan
       sepenuhnya memperhatikan kepentingan-kepentingan, kebutuhan, dan perspektif anak selaku warga negara
       yang sederajat. Artinya pemerintah berkewajiban untuk menyediakan berbagai struktur yang diperlukan
       untuk memenuhi kebutuhan anak dan mendorong mereka berpartisipasi.08
             Roger Hart memaknai partisipasi sebagai suatu proses pembagian pengambilan suatu kebijakan yang
       mempengaruhi kehidupan seseorang dan kehidupan komunitas di mana seseorang hidup. Ini diartikan
       sebagai demokrasi yang dibangun dan menjadi ukuran pada demokrasi.09 Sedangkan partisipasi anak
       merujuk pada partisipasi aktif anak-anak dan secara nyata untuk memberikan pengaruh pada sebuah
       kebijakan yang berdampak pada kehidupan anak-anak. Partisipasi anak tidak hanya sebagai manipulasi,
       asesori atau kehadiran anak bersifat pasif karena menjalankan kepentingan orang dewasa. Pasal 2 KHA

0 Victoria Johnson, et. al. Institusi dan Kekuasaan dalam Anak-Anak Membangun Kesdaran Kritis, op. cit, hal. 486 - 487
0 R. Nimi’s presentasi pada UNICEF’s, Global Lifeskills Workshop in Salvador dalam Carol Bellamy,The State of The World’s Children
003, New York, UNICEF, 2002, hal. 
0 Victoria Johnson, et. al. Institusi dan Kekuasaan, ibid, hal. 478
0 Carol Bellamy,The State of The World’s Children 003, op.cit., hal. 4
Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak                                                                                                                   
       menjadi landasan hukum anak-anak untuk berpartisipasi. Pasal ini menyatakan bahwa Negara-negara akan
       menjamin anak-anak hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal
       yang menyangkut kehidupan anak, serta pandangan anak diberi akan diberikan bobot sesuai dengan usia
       dan kematangan anak. Namun hak anak untuk berpartisipasi dapat terjamin secara penuh apabila terdapat
       kondisi-kondisi berikut yakni : (i) anak bebas menerima, mencari, dan memberikan informasi (Pasal
        dan 7 KHA); (ii) anak bebas menyatakan pikirannya (Pasal 4 KHA); dan anak memiliki kebebasan
       berorganisasi dan berkumpul (Pasal 5 KHA).
             Tangga partisipasi dari Roger Hart (Hart’s Ladder of Participation) dapat dijadikan parameter
       bagaimana partisipasi anak semestinya direalisasikan. Namun tangga partisipasi Roger Hart tersebut harus
       dikonstruksikan ketika anak-anak menjalin relasi dengan orang dewasa. Ketika anak-anak menjalin relasi
       dengan Negara melalui cara partisipasi anak, Negara lah yang harus melakukan kewajibannya terlebih
       dahulu mempersiapkan prasyarat sebagai berikut :
           . Terdapat akses bagi anak-anak dalam proses pembuatan kebijakan;
           2. Terbuka akses bagi anak-anak untuk memperoleh informasi yang relevan;
           . Tersedia kesempatan bagi anak-anak menyuarakan aspirasi dan harapannya;
           4. Terdapat pihak yang dituju yang bertanggung jawab apabila anak-anak mengajukan tuntutan;
           5. Terdapat institusi/individu (sebagai pihak ketiga) yang independen dan terpercaya yang mendorong
                terepresentasikannya kepentingan dan kebutuhan anak;0

           Roger Hart membagi 8 (delapan) tipologi relasi antara anak dengan orang dewasa dalam sebuah tangga
       partisipasi (ladder of participation). Tangga partisipasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

              Tangga                   Tingkat Partisipasi Anak
              Partisipasi

              8. Young people-initi-   Inisiatif dilakukan oleh anak atau remaja, sedangkan pembuatan keputusan dilakukan bersama
              ated, shared decisions   antara anak/remaja dengan orang dewasa. Proses ini mendorong pemberdayaan anak/remaja
              with adults              yang pada saat sama mendorong kemampuan anak/remaja untuk meraih akses dan belajar dari
                                       pengalaman dan keahlian dari orang dewasa.


              7. Young people-         Anak-anak menginisiasi suatu ide dan memutuskan bagaimana program tersebut dijalankan.
              initiated and directed   Orang dewasa hanya mendukung dan tidak mengambil peran di dalamnya

             6. Adult-initiated,       Orang dewasa menginisiasi ide tetapi anak-anak dilibatkan dalam setiap tahap perencanaan dan
             shared decisions with     implementasi suatu program. Pandangan anak-anak menjadi bahan pertimbangan dan mereka
             young people              dilibatkan dalam mengambil keputusan.


             5. Consulted and          Program didesain dan dijalankan oleh orang dewasa tetapi berdasarkan konsultasi dengan anak-
                informed               anak. Anak-anak memiliki pemahaman yang penuh atas proses dan pandangan dijadikan bahan
                                       pertimbangan.


             4. Assigned but           Orang dewasa memutuskan anak-anak dapat terlibat dalam suatu program. Orang dewasa telah
                informed               memberitahukan kepada anak-anak informasi secara layak dan menghormati pandangan-pandan-
                                       gannya.



0 Mengadopsi Kathleen Comeau, Involving Children in Decision Making: A model for developing Children’s Participation, Surrey Children Fund, 2005, hal. 9
 Commonwealth Youth Programme, One Participation in the Second Decade of Life What and Why? Commonwealth Secretariat, London, UK, 2005, hal. 8
                                                                                                                    Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak


             . Tokenism              Anak-anak hanya menanyakan dan memberikan jawaban atas apa yang mereka pikirkan
                                      mengenai suatu permasalahan, tetapi hanya memiliki sedikit atau tidak memiliki pilihan mengenai
                                      bagaimana mereka mengekspresikan pandangannya atau cakupan ide yang akan mereka
                                      kemukakan.


             2. Decoration            Anak-anak hanya mengambil bagian pada suatu kegiatan, tetapi sesungguhnya mereka tidak
                                      memahami tujuan atau isu kegiatan tersebut.


             . Manipulation          Orang dewasa memimpin anak-anak sesuai dengan skema yang hanya diketahui oleh orang dewa-
                                      sa. Anak-anak tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Anak-anak tidak memiliki kebebasan
                                      untuk mengekplorasi pikiran atau tindakannya. Orang dewasa menggunakan idea anak-anak tetapi
                                      tidak mengakui ide tersebut.



             Tiga () tangga pertama yakni, manipulation, decoration, dan tokenism bukan partisipasi (non
       participatory) karena orang dewasa masih memegang kuasa dan kontrol. Di sisi lain informasi dan
       keterlibatan anak juga sangat minimal. Lima (5) tangga berikutnya yakni assigned but informed, consulted
       and informed, adult-initiated, shared decisions with young people, young people- initiated and directed,
       dan young people-initiated, shared decisions with adults dikategorikan sebagai partisipasi (participatory).
       Kondisi ideal partisipasi anak berada pada 2 (dua) tangga teratas yakni anak berinisiatif dan menjalankan
       idenya (child initiated and directed) dan anak-anak berinisiatif dan berbagi kekuasaan (child initiated and
       shared power). Pada posisi ini artinya anak-anak memegang kekuasaan dan mengontrol ide mereka sendiri,
       sementara orang dewasa memberikan dukungan dan arahan apabila dibutuhkan. Dengan kata lain, kondisi
       ini mengisyaratkan bahwa anak-anak telah terbangun rasa percaya diri (self-confidence), termotivasi (self-
       motivated), dan telah berdaya (feel empowered). Tiga () tangga tengah yakni, assigned but informed,
       consulted and     informed, adult-initiated, shared decisions with young people, merupakan cara yang
       paling mungkin diterap bagi anak-anak rentan untuk berpartisipasi. Karena ketiganya menyaratkan : (i)
       menetapkan aturan khusus bagi anak untuk terlibat dalam pembuatan keputusan; (ii) pemberian informasi
       kepada anak-anak diprioritaskan; dan (iii) terdapat pembagian wilayah keterlibatan dalam pembuatan
       keputusan. 11
             Dalam konteks advokasi anggaran berbasis hak anak, partisipasi anak dapat difokuskan pada tingkat
       partisipasi anak pada tangga tengah dari model Roger Hart. Hal ini disebabkan karena: (i) siklus anggaran
       yang meliputi penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan audit serta penilaian menempatkan eksekutif
       (birokrasi) dan legislatif sebagai aktor dominan (highly political); (ii) siklus anggaran   didominasi isu
       manajemen dan akuntansi; (iii) anggaran masih sangat sulit untuk diakses oleh publik; (iv) kerangka
       hukum yang ada (peraturan perundang-undangan) yang terkait dengan penganggaran belum membuka
       ruang partisipasi bagi anak.

e.     Standar pencapaian pemenuhan HAM yang terformulasikan dalam instrumen Hukum HAM
       Internasional dijadikan rujukan dalam menetapkan suatu program

            Pasal 27 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional menyatakan bahwa Negara tidak
       dapat mengemukakan justifikasi kegagalan untuk melaksanakan ketentuan perjanjian internasional yang


 Kathleen Comeau, Involving Children in Decision Making , op.cit, hal. 5
 The International Budget Project, A Guide to Budget Work for NGOs, 200, hal 2
Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak                                                                       
       diratifikasi dengan alasan melaksanakan ketentuan hukum nasionalnya. Karena pada dasarnya Negara
       memiliki kebebesan untuk menggunakan modalitas yang dimilikinya untuk mengimplementasikan kewajiban
       hukum internasional dan menyesuaikan ketentuan hukum nasional dengan kewajiban yang timbul dari
       suatu perjanjian internasional. Dengan demikian konsekuensi hukum utama ketika telah meratifikasi
       instrument Hukum HAM Internasional adalah melakukan penyesuaian substansi hukum nasional dengan
       ketentuan hukum internasional. Penyesuaian tersebut melalui : (i) meninjau sistem hukum dan sistem
       pembuatan kebijakan publik; atau (ii) menerapkan dalam praktik-praktik pengadilan.
             Dalam konteks implementasi ketentuan instrument Hukum HAM Internasional ke dalam anggaran
       publik maka semua HAM yang dijamin dalam ketentuan tersebut semestinya terefleksikan melalui alokasi-
       alokasi anggaran. Secara skematik pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya anak tergambar
       sebagai berikut.

                                                               DUHAM
                                                              (Pasal 22)



                                                      Konvensi Hak-Hak Ekonomi,
                                                      Sosial, dan Budaya (Pasal 2)


                                                                           Konvensi Anti Diskriminasi
                                            KHA
                                                                             terhadap Perempuan
                                          (Pasal 4)
                                                                             (Pasal 2 dan Pasal 3)



                               Hukum Internasional                                          Inkorporasi

                               Hukum Nasional


                                                               UUD 1945



                                       Undang-Undang                         Anggaran Publik



                                                        Praktik-Praktik Peradilan




          Instrumen Hukum HAM Internasional yang mengatur kewajiban Negara Indonesia untuk menjamin
       pemenuhan hak anak atas pendidikan, kesehatan dan permukiman melalui anggaran publik nampak pada
       tabel berikut.
0                                                                                                              Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak


                                                   Hak Anak atas Pendidikan

         Konvensi Hak-Hak                                Konvensi Hak Anak                           Konvensi Anti Diskriminasi
        Ekonomi, Sosial, dan                                                                           terhadap Perempuan
             Budaya
                  Pasal                                       Pasal 28                                           Pasal 0
• Pendidikan dasar harus diwajibkan dan      • Pendidikan dasar diwajibkan dan terbuka bagi     • Memperoleh kesempatan mengikuti pen-
tersedia secara cuma-cuma bagi semua         semua anak                                         didikan dan memperoleh ijazah dalam lem-
orang                                        • Mendorong perkembangan bentuk-bentuk             baga-lembaga pendidikan segala tingkatan
• Pendidikan lanjutan dan tinggi harus       pendidikan menengah                                • Pengikutsertaan pada kurikulum yang
tersedia dan terbuka bagi semua orang        •   Membuat pendidikan-pendidikan tersebut         sama, ujian yang sama, staf pengajar den-
dengan segala cara yang layak                tersedia dan dapat dimasuki oleh setiap anak       gan standar kualifikasi yang sama, serta ge-
• Pendidikan dasar harus sedapat mung-       • Mengambil langkah-langkah yang tepat sep-        dung dan peralatan sekolah yang berkuali-
kin ditingkatkan bagi orang-orang yang       erti memperkenalkan pendidikan cuma-cuma           tas sama;
belum menyelesaikan pendidikan dasar         dan menawarkan bantuan keuangan jika dibu-         • Penghapusan tiap konsep yang stereotip
• Pengembangan sistem sekolah pada           tuhkan                                             mengenai peranan laki-laki dan perempuan
semua tingkatan harus secara aktif di-       • Membuat pendidikan yang lebih tinggi dapat       di segala tingkat dan dalam segala bentuk
upayakan, suatu sistem beasiswa yang         dimasuki oleh semua anak berdasarkan ke-           pendidikan dengan menganjurkan ko-edu-
memadai harus dibentuk dan kondisi-          mampuan                                            kasi dan lain-lain jenis pendidikan, khusus-
kondisi materiil staf pengajar harus terus   • Membuat informasi pendidikan dan kejuruan        nya dengan merevisi buku wajib dan pro-
menerus diperbaiki.                          dan bimbingan tersedia dan dapat dimasuki          gram-program sekolah serta penyesualan
                  Pasal 4                   oleh semua anak                                    metode mengajar;
• Pada saat menjadi pihak perjanjian         • Mengambil langkah untuk mendorong ke-            • Kesempatan yang sama untuk mengam-
Negara belum mampu menyelenggarakan          hadiran yang tetap di sekolah dan penurunan        bil manfaat dari beasiswa dan lain-lain dana
wajib belajar tingkat dasar secara cuma-     angka putus sekolah.                               pendidikan;
cuma     harus berusaha dalam jangka         • Mengambil semua langkah yang tepat untuk         • Kesempatan yang sama untuk ikut serta
waktu dua tahun, untuk menyusun dan          menjamin bahwa disiplin sekolah dilaksanakan       dalam program pendidikan yang berkelan-
menetapkan rencana kegiatan rinci untuk      dalam cara yang sesuai dengan martabat             jutan, termasuk program pendidikan orang
diterapkan secara progresif, dan dalam                                                          dewasa dan pemberantasan buta huruf
beberapa tahun yang layak harus melak-                           Pasal 29                       fungsional,
sanakan prinsip wajib belajar dengan         •    Pengembangan kepribadian, bakat-bakat,        • Pengurangan angka putus sekolah pelajar
cuma-cuma bagi semua orang                   dan kemampuan mental dan fisik pada potensi        perempuan
                                             anak                                               • Penyelenggaraan program untuk anak
                                             • Pengembangan penghormatan terhadap hak-          perempuan yang sebelum waktunya me-
                                             hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan          ninggalkan sekolah.
                                             dasar                                              • Memperoleh kesempatan yang sama un-
                                             • Pengembangan penghormatan terhadap               tuk berpartisipasi secara aktif dalam olah-
                                             orang tua anak, jati diri budaya, bahasa dan ni-   raga dan pendidikan jasmani;
                                             lai-nilai sendiri                                  • Memperoleh penerangan edukatif khu-
                                             • Persiapan anak untuk kehidupan yang ber-         sus untuk membantu meniamin kesehatan
                                             tanggung jawab dalam suatu masyarakat yang         dan kesejahteraan keluarga, termasuk pen-
                                             bebas, dalam semangat saling pengertian, Per-      erangan dan nasehat mengenai keluarga
                                             damaian, tenggang rasa, persamaan jenis kela-      berencana.
                                             min, dan persahabatan antara semua bangsa,
                                             etnis, warga negara dan kelompok agama, dan
                                             orang-orang asal pribumi
                                             • Pengembangan untuk menghargai lingkungan
                                             alam.
Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak                                                                                               
                                                                                                            Pasal 4
                                                                                           • Bagi perempuan pedesaan untuk mem-
                                                                                           peroleh segala jenis pelatihan dan pendidi-
                                                                                           kan, baik formal maupun non formal, pem-
                                                                                           berantasan buta huruf fungsional, serta
                                                                                           manfaat semua pelayanan masyarakat dan
                                                                                           pelayanan penyuluhan guna meningkatkan
                                                                                           ketrampilan tehnik




                                                Hak Anak atas Kesehatan

           Konvensi Hak-Hak                          Konvensi Hak Anak                          Konvensi Anti Diskriminasi
          Ekonomi, Sosial, dan                                                                    terhadap Perempuan
               Budaya
                 Pasal                                     Pasal 24                                         Pasal 2
 • Standar kehidupan yang layak ter-      • Memperoleh berbagai fasilitas untuk pengo-     • Menjamin diperolehnya pelayanan kese-
 masuk pangan, sandang dan peruma-        batan penyakit dan rehabilitasi kesehatan        hatan atas dasar persamaan antara laki-laki
 han, dan atas perbaikan kondisi hidup    • Menjamin bahwa tidak seorang anak pun          dan perempuan.
 terus menerus dan bebas dari kelaparan   dapat dirampas haknya atas aksers ke pelay-      • Menjamin diperolehnya pelayanan kese-
                 Pasal 2                 anan perawatan kesehatan                         hatan termasuk pelayanan yang berhubun-
 • Menikmati standar tertinggi yang       • Mengurangi kematian bayi dan anak              gan dengan keluarga berencana
 dapat dicapai atas kesehatan fisik dan   • Menjamin penyediaan bantuan                    • Menjamin kepada perempuan pelayanan
 mental.                                  kesehatan yang diperlukan dan perawatan kes-     yang layak berkaitan dengan kehamilan,
 • Pengurangan tingkat kelahiran-mati     ehatan untuk semua anak dengan penekanan         persalinan dan masa sesudah persalinan,
 dan kematian anak serta perkembangan     pada perawatan kesehatan primer                  dengan memberikan pelayanan cuma-cuma
 anak yang sehat;                         • Memerangi penyakit dan kekurangan gizi         • Pemberian makanan bergizi yang cukup
 • Perbaikan semua aspek kesehatan        melalui, penerapan teknologi yang den-           selama kehamilan dan masa menyusui.
 lingkungan dan industri;                 gan mudah tersedia dan melalui penyediaan                           Pasal 4
 • Pencegahan, pengobatan dan pengen-     pangan bergizi yang memadai dan air minum        • Bagi perempuan pedesaan untuk mem-
 dalian segala penyakit menular, en-      bersih, dengan mempertimbangkan bahaya-          peroleh fasilitas pemeliharaan kesehatan
 demik, penyakit lainnya yang berhubun-   bahaya dan resiko-resiko pencemaran lingkun-     yang memadai, termasuk penerangan,
 gan dengan pekerjaan;                    gan                                              penyuluhan dan pelayanan dalam keluarga
 • Penciptaan kondisi-kondisi yang akan   • Menjamin perawatan kesehatan sebelum           berencana
 menjamin semua pelayanan dan per-        dan sesudah kelahiran yang tepat untuk para
 hatian medis dalam hal sakitnya ses-     ibu
 eorang.                                  • Menjamin bahwa semua bagian masyarakat,
                                          terutama orang tua dan anak, diinformasikan,
                                          mempunyai akses pendidikan dan ditunjang
                                          dalam penggunaan pengetahuan dasar men-
                                          genai kesehatan dan gizi anak, manfaat ASI,
                                          kesehatan dan sanitasi lingkungan dan pence-
                                          gahan kecelakaan
                                          • Mengembangkan perawatan kesehatan yang
                                          preventif, bimbingan bagi orang tua dan pendi-
                                          dikan dan pelayanan keluarga berencana.
                                                                                                     Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak

                                                           Pasal 27
                                         • Mengambil langkah-langkah yang tepat un-
                                         tuk membantu orang tua dan orang-orang lain
                                         yang bertanggung jawab atas anak itu untuk
                                         melaksanakan hak ini, dan akan memberikan
                                         bantuan material dan mendukung program-
                                         program, terutama mengenai gizi, pakaian dan
                                         perumahan.




                                                 Hak Anak atas Permukiman
     Konvensi Hak-Hak Ekonomi,                        Konvensi Hak Anak                       Konvensi Anti Diskriminasi
         Sosial, dan Budaya                                                                     terhadap Perempuan



                Pasal                                    Pasal 27                                       Pasal 4
 • Standar kehidupan yang layak terma-   • Mengambil langkah-langkah yang tepat un-     • Bagi perempuan pedesaan periakuan
 suk pangan, sandang dan perumahan       tuk membantu orang tua dan orang-orang lain    sama pada landreform dan urusan-urusan
                                         yang bertanggung jawab atas anak itu untuk     pertanahan termasuk pengaturan-pen-
                                         melaksanakan hak ini, dan akan memberikan      gaturan tanah pemukiman;
                                         bantuan material dan mendukung program-        • Bagi perempuan pedesaan menikmati
                                         program, terutama mengenai gizi, pakaian dan   kondisi hidup yang memadai, terutama
                                         perumahan.                                     yang berhubungan dengan perumahan,
                                                                                        sanitasi, penyediaan listrik dan air, pen-
                                                                                        gangkutan dan komunikasi.




      Pemenuhan hak-hak yang bersifat mendasar seharusnya menjadi tujuan program melalui perencanaan
      pembangunan4 dan berprioritas tinggi (high-priority goals). Meskipun, pencapaian hak-hak ini secara
      bertahap dan mengakui realitas keterbatasan sumber daya yang tersedia, namun di sisi lain juga
      menetapkan berbagai kewajiban yang memiliki efek segera (immediate effect).115 Hak atas pendidikan,
      kesehatan, dan permukiman merupakan HAM yang bersifat mendasar bagi pencapaian kehidupan manusia
      yang bermartabat.
           Hak-hak ini bersifat justiciable, yang dapat dituntut di muka pengadilan. Argumen maximum available
      resources atau progressive realization tidak dapat digunakan untuk mengesampingakan pemenuhan segera
      hak-hak tersebut.6 Artinya tidak terpenuhinya hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan permukiman
      berpeluang besar menimbulkan pelanggaran HAM yang lain. Oleh karenanya akses pemenuhan hak-hak ini
      melalui peningkatan alokasi anggaran menjadi signifikan. Dengan demikian, alokasi anggaran publik harus

 Lihat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , Pasal  butir  yang menyatakan bahwa per-
encanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia.
 Paragraf ke dua Pasal 2 Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menyatakan bahwa
setiap negara ... melaksanakan langkah-langkah ... sampai ke tingkat maksimum dari sumber-sumbernya yang tersedia ... (mencapai)
secara progresif realisasi penuh hak-hak yang dinyatakan dalam kovenan ini dengan segala cara yang memungkinkan ...”
 Ifdhal Kasim Kata Pengantar, Memajukan Advokasi terhadap Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Hak Ekonomi, Sosial, dan
Budaya : Esai-Esai Pilihan, op. cit, hal. xvii
Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak                                                                                            
       responsif terhadap kebutuhan paling minimal anak, meskipun dalam suatu kondisi negara tidak memiliki
       kemampuan membiayai karena keterbatasan anggaran untuk melaksanakan kewajibannya itu. Oleh karena
       itu penilaian terhadap penggunaan sumber daya yang ada di dalam negeri secara maksimal berdasarkan
       skala prioritas harus dilakukan terlebih dahulu sebelum diputuskan penetapan kebijakan alokasi anggaran.
       7
            Menjauhkan alokasi anggaran yang ada untuk pemenuhan kebutuhan yang bersifat mendasar bagi
       anak sebagai prioritas, berarti negara tidak menerapkan kebijakan penggunaan sumber daya yang tersedia
       secara maksimal untuk menanggulangi masalah anak-anak. Oleh karenanya, Negara tidak dapat berdalih
       karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki menegasikan kewajibannya menghargai, melindungi,
       dan memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya anak-anak. Untuk itu, Negara memiliki kewajiban
       mengenai tindakan (obligations of conduct) dan kewajiban mengenai hasil (obligations of result). Dengan
       kata lain, Negara semestinya tidak hanya melakukan kewajiban mengambil langkah untuk memenuhi hak-
       hak anak semata, tanpa disinergikan dengan kewajiban untuk menetapkan hasil (outcome) yang spesifik
       bagi pemenuhan hak asasi anak.
            Dalam hal penetapan kriteria dan indikator pencapaian keberhasilan dalam memenuhi hak-hak ekonomi,
      sosial, dan budaya, Negara Indonesia terikat pada kewajiban moral melalui Millennium Development Goals
      (MDG’s) sebagai hasil KTT Millenium PBB 2000. Melalui KTT tersebut semua negara, baik negara maju dan
      berkembang/miskin sudah menggariskan jumlah penduduk miskin di dunia akan berkurang separuhnya
      pada tahun 205.8 Indikator-indikator MDG’s seharusnya terakomodasi dalam kebijakan dan program
      melalui alokasi belanja publik adalah indikator yang tercantum dalam MDG’s. MDG’s dalam perspektif HAM
      khususnya implementasi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya merupakan eloborasi kewajiban mengenai
      tindakan (obligation of conduct) dan kewajiban mengenai hasil (obligation of result).      Mengacu pada
      indikator-indikator yang tercantum dalam MDG’s paling tidak dapat dijadikan acuan bagi Negara untuk
      memenuhi kewajiban bagi pemenuhan hak anak. Kewajiban mengenai tindakan membutuhkan tindakan
      yang diperhitungkan secara cermat untuk memenuhi hak tertentu. Dalam MDG’s dipaparkan kewajiban
      negara untuk melakukan tindakan tertentu agar sasaran tersebut tercapai. Sedangkan kewajiban mengenai
      hasil dalam MDG’s mengharuskan negara untuk mencapai target tertentu (outcome) guna memenuhi standar
      substansif pada tahun 205. Tujuan MDG’s secara lengkap dapat terlihat pada tabel di bawah ini.




 Meskipun dengan keterbatasan sumber daya mengenai kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak
ekonomi, sosial, dan budaya dapat mengacu pada Prinsip-prinsip Limburg mengenai Pelaksanaan Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan
Budaya. Pengaturan tersebut      khususnya mengacu bagian B yang memuat Prinsip-prinsip Interpretatif dan Secara Spesifik Berhubun-
gan dengan Bagian II dari Kovenan khususnya frasa “sampai batas maksimum dari sumber daya yang tersedia”. Ketentuan tersebut di-
antara pada : (i) Paragraf 25 yang menyatakan bahwa Negara berkewajiban tanpa memandang tingkat pembangunan ekonominya, untuk
memastikan penghormatan terhadap hak-hak subsistensi minimum bagi semua orang; dan (ii) Paragraf 28 menyatakan bahwa dalam
penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia, prioritas akan diberikan bagi terwujudnya hak-hak yang diakui dalam kovenan, dengan
mengingat pada kebutuhan untuk memastikan bahwa setiap orang terpuaskan kebutuhan subsistensinya maupun tersedia pelayanan-
pelayanan terpenting.
 89 negara anggota PBB menandatangani Deklarasi Millennium pada KTT PBB bulan September 2000, yang berisi antara lain solidari-
tas internasional untuk pembangunan dan pengurangan kemiskinan di seluruh dunia termasuk Sasaran Pembangunan Milenium (Millen-
nium Development Goals/MDGs).
                                                                                                 Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak


                TUJUAN DAN TARGET                                        INDIKATOR UNTUK MONITORING
Tujuan 1: Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan
Target : Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat              •   Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan
pendapatannya di bawah $  per hari menjadi setengahnya antara       nasional.
990 - 205                                                      •   Proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari
                                                                     $  per hari.
                                                                 •   Kontribusi kuantil pertama penduduk berpendapatan
                                                                     terendah terhadap konsumsi nasional.

Target 2: Menurunkan proporsi penduduk yang menderita            •   Prevalensi balita kurang gizi.
kelaparan menjadi setengahnya antara tahun 990-205.            •   Proporsi penduduk yang berada di bawah garis
                                                                     konsumsi minium (2.00 kkal/per kapita/hari).

Tujuan 2: Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua
Target : Memastikan pada 205 semua anak-anak dimana            •   Angka Partisipasi Murni di sekolah dasar.
pun, laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan             •   Angka Partisipasi Murni di sekolah lanjutan tingkat
pendidikan dasar                                                     pertama.
                                                                 •   Proporsi murid yang berhasil mencapai kelas 5.
                                                                 •   Proporsi murid di kelas  yang berhasil menamatkan
                                                                     sekolah dasar.
                                                                 •   Proporsi murid di kelas  yang berhasil menyelesaikan
                                                                     sembilan tahun pendidikan dasar.
                                                                 •   Angka melek huruf usia 5-24 tahun.

Tujuan 3: Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Target 4: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat            •   Rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki di
pendidikan dasar dan lanjutan pada 2005 dan di semua                 tingkat pendidikan dasar, lanjutan, dan tinggi, yang
jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 205.                      diukur melalui angka partisipasi murni anak perempuan
                                                                     terhadap anak laki-laki.
                                                                 •   Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki usia
                                                                     5-24 tahun, yang diukur melalui angka melek huruf
                                                                     perempuan/laki-laki (indeks melek huruf gender).
                                                                 •   Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor
                                                                     pertanian.
                                                                 •   Proporsi kursi DPR yang diduduki perempuan.

Tujuan 4: Menurunkan Angka Kematian Anak
Target 5: Menurunkan angka kematian balita sebesar dua           •   Angka kematian balita.
pertiganya, antara 990 dan 205                                 •   Angka kematian bayi.
                                                                 •   Persentase anak di bawah satu tahun               yang
                                                                     diimunisasi campak.
Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak                                                                                
Tujuan 5: Meningkatkan Kesehatan Ibu
Target 6: Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga       •   Angka kamatian ibu.
perempatnya antara 990 - 205                             •   Proporsi pertolongan persalinan oleh       tenaga
                                                               kesehatan terlatih.
                                                           •   Angka pemakaian kontrasepsi.

Tujuan 6: Memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya
Target 7: Mengendalikan penyebaran HIV/AIDS dan mulai      •   Prevalensi HIV di kalangan ibu hamil yang berusia
menurunnya jumlah kasus baru pada 205.                        antara 5 -24 tahun.
                                                           •   Penggunaan kondom pada hubungan            seks
                                                               beresiko tinggi.
                                                           •   Penggunaan kondom pada pemakai kontrasepsi.
                                                           •   Persentase anak muda usia 5-24 tahun yang
                                                               mempunyai pengetahuan komprehensif           tentang
                                                               HIV/AIDS

Target 8: Mengendalikan penyakit malaria dan mulai         •   Prevalensi malaria dan angka kematiannya.
menurunnya jumlah kasus malaria dan penyakit lainnya       •   Persentase penduduk yang menggunakan cara
pada 205                                                      pencegahan yang efektif untuk memerani malaria.
                                                           •   Persentase penduduk yang mendapat penanganan
                                                               malaria secara efektif.
                                                           •   Prevalensi tuberkulosis dan angka kematian penderita
                                                               tuberkulosis dengan sebab apa pun selama pengobatan
                                                               OAT.
                                                           •   Angka penemuan penderita tuberkulosis BTA positif
                                                               baru.
                                                           •   Angka kesembuhan penderita tuberkulosis.

Tujuan 7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup
Target 9: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan            •   Proporsi luas lahan yang tertutup hutan.
berkelanjutan dengan kebijakan dan                         •   Rasio luas kawasan lindung terhadap luas daratan.
program nasional serta mengembalikan sumber daya ling-     •   Energi yang dipakai (setara barel minyak) per PDB (juta
kungan yang hilang.                                            rupiah).
                                                           •   Emisi CO2 (per kapita).
                                                           •   Jumlah konsumsi zat perusak ozon metrik ton).
                                                           •   Proporsi jumlah penduduk berdasarkan bahan       bakar
                                                               untuk memasak.
                                                           •   Proporsi penduduk menggunakan kayu bakar dan arang
                                                               untuk memasak.

Target 0: Penurunan sebesar separuh, proporsi penduduk    •   Proporsi penduduk dengan akses terhadap sumber air
tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan            minum yang terlindungi dan berkelanjutan.
berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada 205     •   Proporsi penduduk dengan akses terhadap fasilitas sani-
                                                               tasi yang layak.

Target : Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidu-   •   Proporsi rumah tangga dengan status rumah milik atau
pan penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun              sewa.
2020
                                                                                          Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak

Tujuan 8: Mengembangkan Kemitraan Global untuk Kemitraan
Target 2: Mengembangkan lebih jauh lagi Perdagangan       Bantuan resmi pemerintah (ODA)
terbuka dan sistem keuangan yang melibatkan komitmen       • Total ODA untuk negara-negara kurang maju merupak-
terhadap pengaturan manajemen yang jujur dan bersih,          an prosentase pendapatan nasional bruto negara-negara
pembangunan dan pengurangan tingkat kemiskinan secara         anggota OECD/DAC.
nasional dan internasional.                                • Proporsi dari seluruh bantuan bilateral ODA dari negara-
Target : Membantu kebutuhan-kebutuhan khusus neg-           negara donor OECD/DAC dialokasikan untuk layanan so-
ara maju, termasuk pembebasan tarif dan kuota eksport,        cial dasar (pendidikan dasar, kesehatan dasar, pangan,
mengembangkan program pembebasan dan penghapusan              air bersih, dan sanitasi).
utang untuk negara paling miskin, dan bantuan pembangu-    • Proporsi bantuan bilateral negara-negara OECD/DAC
nan untuk mengurangi kemiskinan.                              sebagai bantuan resmi tanpa ikatan.
                                                           • ODA yang diterima di negara-negara berkembang di
Target 4: Membantu kebutuhan-kebutuhan khusus neg-           wilayah terpencil sebagai bagian dari pendapatan nasi-
ara-negara tertinggal, dan kebutuhan khusus dari negara-      onal bruto.
negara terpencil dan kepulauan-kepulauan kecil.            • ODA yang diterima di negara-negara berkembang kepu-
Target 5: Secara komprehensif mengusahakan persetu-          lauan kecil.
juan mengenai masalah utang negara-negara berkembang.      Akses pasar
                                                           • Proporsi total impor negara maju (tidak termasuk per-
                                                              senjataan) dari negara-negara berkembang dan negara-
                                                              negara kurang maju, diperlakukan           bebas pajak.
                                                           • Tarif rata-rata diatur oleh negara maju terhadap produk
                                                              pertanian, tekstil, dan pakaian dari      negara-negara
                                                              berkembang.
                                                           • Perkiraan dukungan sector agrikultur untuk negara-
                                                              negara anggota OECD merupakan prosentase domestic
                                                              bruto.
                                                           • Proporsi ODA untuk membantu peningkatan kapasitas
                                                              dalam Perdagangan.

                                                           Pengelolaan utang yang berkelanjutan
                                                           (debt Sustainability)
                                                           • Pengurangan Beban utang yang disepakati sesuai den-
                                                              gan inisiatif pengurangan utang bagi negara termiskin
                                                              dengan beban utang yang berat
                                                           • Komitmen pegurangan merupakan inisiatif negara-nega-
                                                              ra paling miskin dengan beban utang yang berat
                                                           • Pembayaran utang merupakan prosentase dari eks-
                                                              port barang dan jasa
Target 6: Dalam kerjasama dengan negara maju,         •       Angka pengangguran kaum muda usia 5-24 tahun,
mengembangkan dan melaksanakan strategi produktif yang         berdasarkan jenis kelamin dan jumlah.
baik, dijalankan untuk kaum muda
Target 7: Dalam kerjasama dengan perusahaan farmasi,      •   Angka pengangguran kaum muda usia 5-24 tahun,
menyediakan akses pengobatan dasar yang terjangkau di          berdasarkan jenis kelamin dan jumlah.
negara-negara berkembang.
Target 8: Dalam kerjasama dengan pihak swasta, mem-       •   Sambungan telephone dan cellular yang dijangkau
bangun adanya penyerapan keuntungan dari teknologi-            orang per 00 penduduk
teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komuni-   •   Pengguna komputer secara individu per 00 penduduk.
kasi.
Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak                                                                                                   

          Sejalan dengan MDG’s, Deklarasi Dunia yang Layak bagi Anak ( World Fit For Children) juga seharusnya
      menjadi acuan bagi Pemerintah dalam mengalokasikan anggaran publik. Bagian III, Paragraf 4
      mendefisinikan Dunia yang Layak bagi Anak adalah dunia di mana semua anak mendapatkan awal kehidupan
      yang sebaik mungkin dan mempunyai akses terhadap pendidikan dasar yang bermutu, termasuk pendidikan
      dasar yang bersifat wajib dan tersedia tanpa bayaran bagi semua. Untuk membangun dunia yang layak
      bagi anak    diperlukan komitmen Pemerintah untuk merealisasikan prinsip-prinsip dan tujuan deklarasi
      tersebut, yakni : () dahulukan kepentingan anak; (2) pemberantasan kemiskinan; () jangan sampai
      seorang anakpun tertinggal; (4) perawatan bagi setiap anak; (5) pendidikan bagi setiap anak.9




1.1. e.         Memahami Lingkungan Advokasi Anggaran
                Berbasis Hak Anak




        Mengupayakan suatu perubahan kebijakan publik stricto sensu anggaran publik, diperlukan pemahaman
secara holistik tentang lingkungan advokasi. Lingkungan advokasi adalah konteks politik dan sosio-ekonomi
spesifik yang melatarbelakangi advokasi. Dalam lingkungan advokasi terdapat para pemain, proses advokasi,
dan produk advokasi.
        Pemain advokasi dapat dikategorisasi sebagai negara, masyarakat sipil, dan pemain-pemain pasar. Posisi
advokasi berada di persimpangan antara negara, pasar, dan masyarakat sipil. Oleh karenanya dalam melakukan
advokasi, diperlukan pemahaman yang jelas mengenai peranan dan interaksi antar negara20, pasar2,
dan masyarakat sipil.22 Ukuran, kekuatan dan kekuasaan relatif masing-masing sektor tersebut yang dapat
mempengaruhi pola relasi yang terjalin.
        Institusi masyarakat sipil berkaitan dengan ungkapan dan perlindungan inti nilai-nilai kemanusiaan,
ideologisasi, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat melalui proses fasilitasi dan pengorganisasian,
termasuk di dalamnya memajukan nilai-nilai bersama, kepentingan komunitas, dan warga negara.
        Pasar menimbulkan kegiatan ekonomi dan kekayaan material. Oleh karenanya, pasar dianggap mesin


 Lihat Bagian I Paragraf 7, Deklarasi Dunia yang Layak bagi Anak, dalam Buku : Dunia yang Layak bagi Anak-Anak, UNICEF
0 Negara adalah orang-orang yang memiliki posisi atau wewenang politik formal di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif baik di
level nasional maupun level lokal. Lihat Sheila Espine-Villaluz, op. cit., hal. 7
 Pasar adalah orang-orang yang berkecimpung dalam pertukaran barang dan jasa, dan termasuk pula asosiasi-asosiasi pengusaha,
bankir, pedagang, pemodal, dan lain-lain. Lihat Sheila Espine-Villaluz, Manual Advokasi Kebijakan Strategis, ibid
 Masyarakat sipil adalah individu-individu atau kelompok-kelompok yang memperjuangkan kepentingan dan masakah sektoral, yang
tergabung ke dalam kelompok-kelompok organisasi non pemerintah, partai poltik, organisasi kemasyarakatan, serikat pekerja, gerakan
agama, paguyuban, dan sejenisnya. Sheila Espine-Villaluz, Manual Advokasi Kebijakan Strategis ibid.
                                                                                        Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak

ekonomi masyarakat. Berbeda dengan fokus masyarakat sipil yakni pada kelompok warga negara, ekonomi pasar
cenderung memperlakukan orang secara individual. Bekerjanya pasar cenderung pada peluang ekonomi dan
kemakmuran, tetapi dapat pula menimbulkan ketidakmerataan, ketidakadilan, pelanggaran HAM, dan masalah
lingkungan.
       Sedangkan negara menentukan dan menegakan aturan untuk menata masyarakat. Oleh karena negara
dianggap merepresentasikan wilayah publik maka kewenangannya tersebut menyentuh kehidupan semua
warga negara. Wilayah ini merupakan wilayah politik, tempat di mana kebijakan publik dirumuskan, pemenuhan
HAM setiap warga Negara direncanakan, dan pendistribusian sumber daya Negara dirancang. Tetapi dalam
banyak situasi, kebijakan publik hanya dikuasai oleh elit politik, militer, pelaku ekonomi atau elit lain. Jaringan
antar elit tersebut menyingkirkan sebagain besar masyarakat untuk berpartisipasi. Kalau kekuasaan ini tidak
dibatasi oleh sektor lain, kekuasaan negara dan elit penguasa dapat menjadi makin korup, tidak tanggap, dan
repersif.2 Dalam konteks advokasi, pola relasi para pelaku pada lingkungan makro ekonomi, politik, dan sosial
dapat tergambarkan di bawah ini.




                                                                      Masyarakat
                                                     Negara
                                                                         Sipil




                                                              Pasar




       Upaya advokasi terjadi diperpotongan jalinan relasional antar ketiga sektor, dimana masyarakat sipil
bertindak dari wilayah sipil menuju wilayah publik dengan mandat dari masyarakat. Advokasi merupakan upaya
untuk mencegah dan menentang dominasi sektor negara dan sektor pasar yang dilekati kuasa. Negara yang
mendapatkan kewenangan baik secara atributif maupun delegatif cenderung sewenang-wenang. Sedangkan
pasar yang memiliki kekuatan finansial mampu melakukan intervensi kepada Negara agar memfasilitasi
kepentingan ekonomisnya. Upaya advokasi merupakan klaim daulat rakyat agar kebijakan negara tertuju bagi
kepentingan rakyat dan membatasi kekuatan pasar. 24
       Dalam perspektif yang sebangun, dalam konteks peta politik daerah, John Price Gaventa seorang peneliti
dari Institute of Development Studies Brightson memaparkan bahwa perubahan sosial sebuah masyarakat
dapat dipahami melalui analisis kekuasaan (power). Power sangat berkaitan dengan partisipasi, advokasi, dan


 Valerie Miller dan Jane, op. cit. hal. 29 - 2
 Valerie Miller dan Jane, ibid
Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak                                                                       
demokrasi.
        Terdapat  (tiga) jenis power yang harus diungkap untuk melihat bagaimana peta politik suatu daerah,
yaitu visible, hidden, dan invisible. Invisible dan hidden power adalah 2 (dua) jenis power yang sama-sama
tidak terlihat tetapi dapat dirasakan pengaruhnya dalam kehidupan. Oleh karena keberadaannya tidak terlihat,
kedua jenis power ini menjadi lebih penting dibandingkan dengan visible power. Sementara itu, visible power
merupakan jenis power yang         dapat terlihat sebagai kekuasaan di atas kertas. Jadi power jenis ini mudah
dipetakan karena merupakan power yang melekat pada institusi-institusi formal. Namun dalam kenyataannya,
power jenis ini kerap tidak memiliki power yang sesungguhnya.25
        Invisible power atau kekuasaan yang tersembunyi adalah jenis power yang membentuk dan menentukan
makna, nilai, dan apa yang diasumsikan sebagai sesuatu yang normal. Power seperti ini dapat dikenali dari
sosialisasi dan kontrol informasi. Pada akhirnya proses, praktek, kebiasaan, dan norma budaya ini membentuk
pemahaman orang terhadap kebutuhan, peran, kemungkinan, dan tindakannya. Perasaan-perasaan yang
menghinggapi kelompok-kelompok marginal seperti subordinasi, apatis, menyalahkan diri sendiri, tidak berdaya,
atau marah merupakan bukti adanya invisible power. Beberapa strategi yang bisa digunakan untuk menyikapi
masalah-masalah yang diakibatkan oleh invisible power ini adalah pendidikan bagi warga, kolaborasi, analisis
dan kesadaran politik, dan penggunaan media alternatif.26
        Hidden power atau kekuasaan yang tidak terlihat dapat berupa seperangkat aturan dan agenda yang
dapat mempengaruhi suatu keputusan secara signifikan. Misalnya kelompok-kelompok elit dapat mempengaruhi
perubahan kebijakan padahal kepentingannya sama sekali tidak mewakili kepentingan masyarakat. Untuk
menyikapi power seperti ini, strategi yang harus disiapkan adalah membangun konstituen yang aktif, memperkuat
akuntabilitas organisasi, koalisi, dan gerakan sosial. 27
        �isible power atau kekuasaan yang terlihat adalah jenis power yang dapat membuat dan memperkuat
aturan-aturan. Power seperti ini biasanya terdapat pada institusi-instituri formal seperti presiden, anggota
parlemen, para menteri, kejaksaan, Bank Dunia, Kadin, IMF, Polisi, TNI, dan sebagainya. Contoh dari visible
power yang harus dipetakan dari kerangka kerja advokasi misalnya bias hukum atau kebijakan seperti kebijakan
kesehatan yang tidak bisa menjawab masalah-masalah yang dihadapi anak-anak miskin.              Strategi yang
bisa dibangun untuk menanggapi power seperti ini adalah lobi/monitoring, negosiasi dan litigasi, media dan
pendidikan publik, penelitian kebijakan, inovasi model, kolaborasi, dan sebagainya.28
        Dengan demikian lembaga-lembaga yang sedang melakukan kerja-kerja advokasi dan ingin meningkatkan
partisipasi politik masyarakat harus dapat memetakan visible, hidden, dan invisible power di arena kerjanya.
Seruan ini juga mungkin bisa ditujukan kepada elemen-elemen masyarakat dan warga yang ingin meningkatkan
partisipasinya baik dalam perubahan sosial maupun dalam perubahan politik. Selain itu sukses sebuah advokasi
bukan hanya dilihat dari perubahan kebijakan tetapi yang lebih penting adanya perubahan relasi kekuasaan yaitu
makin dalam dan kuatnya kekuasaan rakyat.29 Untuk itu pemahaman relasi kekuasaan antar pelaku yang bisa
mempengaruhi politik anggaran publik di daerah dapat digambarkan di bawah ini.0




   BIGS, Meningkatkan Impak Politik dari Sebuah Advokasi, www.bigs.or.id
   BIGS, Meningkatkan Impak Politik dari Sebuah Advokasi, ibid
                                                        ,
      BIGS, Meningkatkan Impak Politik dari Sebuah Advokasi, ibid
   BIGS, ibid
   BIGS ibid
0   Ahmad Helmi Fuady, op. cit. 94
0                                                                                                 Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak




                          Negara                                         Masyarakat sipil
                        (Legislatif dan
                          eksekutif)




                                                    APBD
                                          (Akuntabilitas, partisipasi,
                                              dan transparansi)




                                                                                Pasar
                    Institusi Global                                     Penguasaha Korporasi
                  Lembaga keuangan dan                                   Multinasional Institusi
                    hukum multilateral :                                        finansial
                       WB.IMF,WTO




Relasi saling pengaruh mempengaruhi antar aktor-aktor fungsional di atas, pada akhirnya yang menentukan
pilihan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah. Akibatnya prioritas-prioritas dan besaran-besaran
anggaran ditentukan pula dari hasil interaksi relasi tersebut. Apakah kepentingan anak menjadi prioritas, apakah
subsidi akan dikurangi, apakah akan ada pembangunan rumah murah, puskesmas, semuanya ditetapkan dalam
anggaran menurut pola relasi yang terjadi.
Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak                                                                                         




                                                           BAB II

                                        DASAR HUKUM
                                      ALOKASI ANGGARAN




       Kebijakan alokasi anggaran publik berada pada locus kewenangan /otoritas negara. Dengan demikian
alokasi anggaran merupakan pengejawantahan kewajiban negara untuk memenuhi HAM warga negaranya.
Dalam titik ini terdapat  (tiga) komponen dari sistem HAM untuk menganilisis politik kebijakan anggaran publik,
yakni : 

     Pertama, semua kategori HAM didasarkan pada ketentuan standar dasar yang menjamin kehidupan manusia.
     Di sisi lain secara legitimasi seluruh anggota komunitas memiliki hak untuk mengajukan tuntutan kepada
     negara untuk memenuhi hak-haknya.
     Kedua, permasalahan HAM mempertautkan relasi antara individu/kelompok dengan negara. HAM memberikan
     legitimasi kepada setiap orang untuk menuntut negara yang melalaikan kewajibannya.
     Ketiga, HAM mempunyai dimensi hukum dan mekanisme lain bagi korban pelanggaran HAM untuk menuntut
     negara agar melaksanakan kewajibannya.

       Dalam konteks hukum positif Indonesia, konstitusi Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan
yang secara hierarkis mengelaborasi ketentuan konstitusi akan memperkuat          jaminan HAM warga negara,
apabila (i) berkesesuaian dengan norma-norma dan prinsip-prinsip yang menjadi substansi instrumen hukum
HAM internasional;2 dan (ii) ketentuan tersebut diimplementasikan untuk memenuhi HAM warga negara. Oleh
karena itu, secara yuridis negara harus memenuhi HAM warga negara karena jaminan yuridis tersebut melalui
intervensi aktif negara yang terefleksikan dan terformulasikan ke dalam politik kebijakan anggaran publik.

 Rolf Kunnemann dan Sandra Epal-Ratjen, The Right to Food : A Resource Manual for NGO’S, HURIDOCS, 2004, hal. 2 – 24
 Komentar Umum No. 5 (200) tentang Tindakan-Tindakan Umum untuk Mengimplementasikan KHA (CRC Committee), Bagian IV
Tindakan Legislatif menyatakan bahwa Negara berkewajiban untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentaun KHA diatur dalam sistem hu-
kum domestik untuk memberikan landasan hukum hak-hak yang dijamin dalam KHA. Pengaturan tambahan yang bersifat sektoral seperti
kesehatan, pendidikan, tetap konsisten dengan ketentuan KHA
 Lihat UU Nomor 9 Tahun 999, Pasal 7 aya (2) tentang HAM menyatakan bahwa, ketentuan hukum internasional yang telah diteri-
ma negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional
                                                                                        Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak

        Anak dalam diskursus HAM merupakan kelompok rentan dimana peran aktif negara dibutuhkan untuk
memenuhi hak-haknya. Untuk itu alokasi anggaran yang khusus ditujukan dan diprioritaskan kepada kepentingan
anak sebagai penerima manfaat menjadi krusial untuk dilakukan. Pasal 4 KHA secara expressive verbis
mengamanatkan negara untuk mengambil langkah untuk memenuhi hak-hak anak.4 Dalam hal pemenuhan
hak-hak ekonomi dan sosial budaya khususnya yang bersifat mendasar, pada dasarnya tidak boleh dihalangi
oleh keterbatasan finansial dan sumber daya Negara. Ini berarti bahwa betapa pun terbatasnya kemampuan
finansial Negara, pemenuhan hak-hak ekonomi sosial dan budaya anak yang meliputi hak-hak atas pendidikan,
kesehatan, dan pemukiman tidak dapat di tunda. Hal ini ditegaskan kembali dalam Komentar Umum Komite Hak
Anak (General Comment CRC) No. 5 yang menegaskan bahwa Pasal 4 KHA mengharuskan Negara mengambil
langkah-langkah legislatif, administratif dan semua upaya untuk penghargaan, perlindungan dan pemenuhan
hak-hak anak.
        Dalam konteks advokasi anggaran publik berbasis hak anak penggunaan ketentuan hukum nasional
semestinya tetap diperkuat dengan ketentuan Hukum HAM Internasional karena: (i) beberapa ketentuan hukum
nasional masih belum sesuai dengan rujukan instrumen Hukum HAM internasional; dan/atau (ii) ketentuan
hukum nasional menimbulkan interpretatif yang berbeda-beda (kabur). Kedua kondisi ini merupakan reduksi
substansi universalitas HAM. Reduksi universalitas nilai-nilai HAM tersebut biasanya diawali pada saat Negara
meratifikasi suatu instrumen Hukum HAM Internasional, yakni melalui reservasi.            Proses reduksi ini terus
berlanjut manakala instrumen Hukum HAM Internasional diimplementasikan ke dalam ranah hukum domestik.
Pertentangan perspektif universalitas dan perspektif partikularitas menjadi faktor signifikan mereduksi substansi
instrumen Hukum HAM Internasional.          Undang-undang yang semestinya mengelaborasi dan memperkuat
instrumen Hukum HAM Internasional,         materi muatannya justru merefleksikan kompromi politik partai
politik yang membawa politik identitas.       Pada posisi demikian, instrumen Hukum HAM Internasional tetap
penting dijadikan sebagai kerangka hukum (legal frame work) dalam melakukan advokasi anggaran publik
berbasis pemenuhan hak asasi anak.
        Di bawah ini beberapa cara mempergunakan pertautan antara ketentuan hukum nasional dan ketentuan
Hukum HAM Internasional untuk advokasi anggaran berbasis hak anak.5




 Lihat pula Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Pasal 2 ()
 Fundar, Dignity Counts, op. cit, hal
Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak                                                                                    



                               Apakah Konstitusi dan peraturan
                               perundang-undangan telah                              Bandingkan ketentuan hukum
                               sejalan dengan ketentuan hukum                        nasional dengan ketentuan Hukum
                               HAM regional dan internasional                        HAM Regional dan Internasional




                                                        Jika ketentuan HAM dalam Kon-
                                                        stitusi dan Peraturan Perundang-
                                                        Undangan telah kuat dan jelas
                                                        maka dapat dipergunakan untuk
                                                        melakukan advokasi



                                Jika Konstitusi dan peraturan                         Merujuk pada ketentuan Hukum
                                perundang-undangan tidak                              HAM Regional dan Internasional
                                memberikan perlindungan HAM




                                                                                     Menggunakan ketentuan Hukum
                               Jika Hukum Nasional menjamin                          HAM Regional dan Internasional
                               HAM tapi ketentuannya kabur                           sebagai standar untuk melakukan
                                                                                     advokasi




                               Jika Konstitusi dan peraturan                         Menggunakan ketentuan Hukum
                               perundang-undangan lemah                              HAM Regional dan Internasional
                               dalam menjaminan HAM                                  untuk memperkuat upaya advokasi




       Kendatipun, kewajiban hukum yang berasal dari ketentuan hukum nasional dapat dijadikan sandaran
hukum untuk mengadvokasi anggaran publik berbasis hak anak, namun analitis kritis tetap dikedepankan
untuk melihat kesesuaian substansi hukum nasional dengan instrumen perjanjian internasional yang menjadi
acuannya.
       Kewajiban negara berdasarkan hukum nasional untuk mengalokasikan anggaran publik bagi kepentingan
anak dapat identifikasi sebagai berikut.
                                                                                                      Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak


2.1. Dasar Yuridis Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak

       Advokasi anggaran berbasis hak anak bertujuan merealisasikan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan
budaya anak sebagaimana telah dijamin dalam KHA melalui anggaran publik. Untuk mencapai tujuan ini maka
dibutuhkan analisis kebijakan publik terhadap peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia
sehingga terpetakan dasar hukum upaya advokasi tersebut.
       Dalam perspektif pendekatan HAM (rights based approach) terdapat : (i) pihak yang bertanggung jawab
untuk memenuhi hak asasi anak; dan (ii) pihak yang yang dilekati hak. Pihak yang disebut pertama, terdiri dari:
(i) masyarakat sipil; (ii) korporasi; dan (iii) negara. Masing-masing pelaku ini mempunyai tanggung jawab yang
sama namun dengan beban tanggung jawab yang berbeda. Berdasarkan KHA negaralah yang diberikan mandat
utama bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya memenuhi hak anak. Kemudian diikuti oleh
korporasi yang kini semestinya juga bertanggung jawab untuk melindungi hak anak karena dalam menjalankan
usahanya berpotensi turut berkontribusi dalam pelanggaran hak asasi anak. Sedangkan masyarakat sipil
bertanggung jawab sekaligus sebagai pihak yang memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mendukung upaya
anak-anak menuntut hak-haknya. Pihak yang kedua, adalah kelompok anak sebagai subyek hukum yang dilekati
hak berdasarkan KHA sehingga anak-anak memiliki legalitas untuk menuntut Negara untuk memenuhi haknya
(claim rights).
       Diagram di bawah ini menunjukkan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak asasi
anak.6




 Save the Children Alliance, Child Rights Programming: How to Apply Rights-Based Approaches to Programming, Lima, Save The Chil-
dren, Second Edition, 2005, hal. 6
Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak                                                                   

Berdasarkan uraian di atas maka, peraturan-peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sandaran
hukum bagi upaya advokasi pada dasarnya dapat dikategorikan: (i) ketentuan yang mengatur jaminan hak-
hak sipil dan politik warga negara untuk menuntut hak-haknya; dan (ii) ketentuan yang mengatur jaminan
bahwa hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang melekat pada setiap warga negara akan dipenuhi oleh Negara.
Dengan kata lain, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang semestinya dipenuhi melalui anggaran publik
diadvokasikan dengan menggunakan hak-hak sipil dan politik warga negara.

        Landasan yuridis upaya advokasi anggaran berbasis hak anak dalam sistem hukum Indonesia dapat
diklasifikasikan seperti pada tabel berikut.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:585
posted:7/8/2011
language:Indonesian
pages:45