Docstoc

LEMBARAN DAERAII

Document Sample
LEMBARAN DAERAII Powered By Docstoc
					                                                                                         5. undang-undangNomor I Tahiur 1995tentang Perseroan               Teraatas
                                                                                              (I-embax"dnNegara Tatlrn i995 Nomor 13, Tambahanlembaia;i
                            LEMBARAN DAERAII                                                  NegaraNomor    3587);
                               KOTA DUMAI                                                     Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha Kecil
               NOMOR : 18 TAIIITN 2000, SERI : C          NOMOR:      4                       (Lernbaran Negaratahun 1995 Nomor 7'1, TambahanLernbamn
                                                                                              Negara Nomor3511);
                      PERATURAT{ DAERAH KOTA DUMAI                                            UnCang-undangNs-rror -12 Tan'.::-- illl         t:ntang lerdagangan
                                                                                              BerjangkaKomoditi     (LembaranNegaraTahun 1997 Nomor 93,
                             NOMOR 16 TAHUN2OOO
                                                                                              tambahmlernbaran    Negara   Nomor 3720-S  ;
                                   TENTANG                                                    UnCang-undang     Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
                      lzIN us-A,HAPERDAGAT{GAN (SItrP)                                        Kodyi Daerah Tingkat II Dumai Q-ernbaranNegara Republik
                                                                                              Indsresia Tahun 1999 Nomor 50 Tambahan LernbaranNegara
                  DET{GAT{RAHMAT TUIIAN YANG MAHA ESA
                                                                                              Nomor 3829);
                               WALIKOTA DUMAI                                            9. Undang-undang      Nomor 22 Tahun 199?tentangPernerintah         Daerah
                                                                                              (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun             1999 Nomor 60,
Itlarimbar,g         bahwaunhrkrnelaksanakan   lebih laniut Undang-undang   Nomor 16          Tambahan  Lernbaran   Negara   Nomor 383v);
                     Tahun 1999 tentangpernbentulcan    Kotama{ye DaerahTrngkat II       t u. PeraruranPemerintahNomor 1 Tahun 1957 tentang Peny'ahran
                     Durnaq maka drpandangperlu memberikanpelayananan         kepada                      (Lembaran    NegaraTahrur 1957Norncr 7, Tarnbatr'an
                                                                                              Penrsah3an
                     masyarakatdalam rangka peningkatanpcrnberiantzin dibidang                                                                     telah diubah dan
                                                                                              LembaranNegaia Nomor 1144) sebagaimana
                     perdagangan bcrdasarkan
                                 dan              pelimpahankewenangan     yurg telatr
                                                                                              ditambah teraltrj; denganPerohran P:rnerintah Nomor 53 Tahwt
                     diietapkan,maka perlu menetapkankembali denganberdasarkan
                                                                                               1957 C.embaranNegara Tahr:n i957 Nc'mor i50, Tambatran
                     Keputusan tfifalikota Dumai tentang Ketentuin dan tata ]cara                       Negara  Nomor V67) ;
                                                                                              Lernbaran
                     perntedanIzin UsahaPerdagangan    (SIUP).
                                                                                         ll. Peraturan Pemerintah    Nomor 36 Tahrm i9i7 tentangPargalihiffi
                  b. bahwa Penetapan   Izin Usaha Perdagangan   (SIUP) sebagaimana            Kegiatan tJsahaAsing Ci Bidary Perdagangan          (I'ernbaranNegara
                     termaksud dalamhuruf (a) tersebutdiatas. perlu ditetapkandengan          Tahrrn1977Nomor 60, tambehan        Le,rbaranNega:aNornor 3l13)
                     PerahrranDaerah  PlotaDurrrai.                                           sebagaimana  telah Sitetapkaa  bebetpa kaii diubah ierakhir C:ngan
                                                                                              Perahran Pernerir.tah  i.lct.lur 15 tahr::r 1998 (Lcmbaran Negara
Meryingat                                 Ordonnantie1934(Sibl. 1938Nomor E6);
                : l. Bedrij8reglementerings                                                   tahun 1998 Nomor 25,tambahan       Lembararr  Negarr.  Nomor3734);
                  2. Undang-undang Drt Nomor 7 Tatrun 1955 tentang Pengusutan
                     Penindakandan PeradilanTindak Pidana Ekonomi ( Lembaran             t2 Pemturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang
                                                                                              Penyelenggaraan    PerdaganganBerja,lgka Komoditi (Lernbaran
                     Negara Tahun 1955 Nomor 27, tambahan Lembaran Negara                                                                  Lembaran          Nomor
                                                                                                                                                       lrTegara
                                                                                              Negaratahun   1999Nomor 16,Tambahan
                     Nomor 801) sebagaimana  telah beberapakali diubah terakhir
                                                                                              3805);
                     dengan iJndang-undalgNomor 17Tatnin 1964 (Lembaran Negara
                     Tahun 1964 Nomor i0l, TambahanLembaranNegaraNomor                   13. Peraturan  Pernerintah  bicmtr 10 iahun 1999 tentangTata Cara
                     2692);                                                                   Pcmeriksaan Bida:rg B,;:j*g.i<r iiomodrti {LenibarariNegara
                                                                                                            <ii
                                                                                              Tahun1999   Nomor 17,Tarnbahan      Lemb'aran   Negara   Nomor3805);
                     Undang-undangNomor 3 Tahr.rn 1982 tentang Wajib daftar
                     Ferusanaan Q.embar:nNegaraTahru: i982 Nomor ?, Tam!.,ahan
                                                                                         li
                                                                                         la-  Peraturan Pemcrhtah RI Nomol 25 Tahun 2000 tentan€
                     Lembaran  NegaraNomor 3214);                                             Kewenangan    Pemerintah Kew'enangan
                                                                                                                         dan                trrc'pinsisebagaiDaerah
                  4. Undar€-udang Nornor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian                  Cionom;
                     Q.embaran Negara Tahun 1992Nomor 116,Tambahan   Lembaran            l{   Keputusan  Presiden  Republii<  Indonesia hion]or i22ill Tairu l99il
                     NegaraNomor  3502);                                                      tentanePembentulan    KabinetReformasi     Pembanguruln     :
                   16. KeputusanPresidenRepublik Indonesia Nomor 12 Tahun I
                       tentang Komoditi yang dapat dijadilcan Subyek K
                       Be{angka;                                                              2. Perusahaan     adalah setiap bentuk usatra yang malala.rkan setap janis usaha yang
                                                                                                  bersifattetap dan ten:s menerusdanVangdidirilcan,tet"l'" sertaberkedudulgn dah;
                   17. kffuksi Presiden   Republikindonesianornor 5 Tahun 1984
                                                                    Perizinan di Bidang           wilayah NegaraRepublik lndonesia,unhrk tujuarr mernperolehkeunh:ngandan atau
                                                    dar
                       PedomanPenyederlrmaan Pengendalian
                                                                                                  laba;
                       Usaha;
                   t8 Surat Kepuh:sanbersarnaMenteri Dalam Negeri dan Menteri                 3. Surat lzin Usaha.Perdagangan      yeng disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat
                                                              '56ftU1971                          melaksanakan   kegiatanperdagangan
                       Perdagangan     dan Koperasi Nomor                  dan Nomor                                                   ;
                        l}3NlKJ.Vl7l       t-ntang Ketentuan Kewenangan dalam                 4. Surat permintaan Sruat Iz'n I Isaha Perd;agangarr   yang distnCkat Sp SIUp adalah
                       MernberikanIzin Ternpat Usatra dan Izin Usaha Pe:dagangan                  Formulir yang diisi oleh Pen:sahaan  yang raenruatdata Penxahaanwrtuk mernperoleh
                       sebagaimana    telah diubah dan ditambah terdktlir dengan Surat            SIUPkecil Menangah Besar;
                                                                                                                         dan
                       Kepuhrsan Benama Menteri Dalaln Negeri dan Menteri                    5. PembahanPenrsahaan        adaiahmelrputi pembahan dalam Perusahan yang meliputi
                       Perdagangan Koperasi Nomor 92 Tahun 1979 dan Nomor
                                      dan                                                         Perubatnn Nama Penlsahaan,     Benhrk Penrsaharq Alamat kantor PerusahaarL      Nama
                       a09/Y,PBN/t979;                                                            Pemilik/Penanggung   Jawab,alamat pernihk /penanggungJawab,Npwp, Modal dan
                   19. Kepuiusan Senarua Merrteri Perdagangandan Koperasi dan                     KekayaanBersih (netto), Kelembagaarq     Bidang Usatra"lsnis barang/Jasa    Dagangan
                       Menteri I'-euanganI'lomor 279fK4/VLVL98Cdan Nomor 395                      Utama;
                       A3{ts-C{r980 ttr^tangPer.cantuman     Nqnor Pokok ${ajib Pajak        6. Mented adalahlv{enteripenndustian dan perdagangan      ;
                       OIPWP)padaS-.rrat Usaha
                                             Lzir,      Prdagangan (SIUP);                   7. Walikota adalahWal*ota Dumai ;
                   20. K;putu-<ar: Menteri Perdagqgsll dan K.rpcasi Nomor                    8. KepalaDinas adalahlr^epala    Dinasperindustian dan perdagangan    Kota Dumai ;
                       44Kpl1/1980 jo. K:putusan Mer.teri Pril<iusinan dan                   9. cabang Perusaha.madalah penrsahaanyang merupalcan unit atau bagian dari
                       Perdageng:nNcm*r 227ftiYW Kq,t7ll997 tariang Ketattuan
                                                                                                 Perusahaan   induknya yarE rrapatberkedudrkandi tempat yqng bedainan &r, aaput
                       Grlcngar, Usaha, Uang Jaminan dan Biaya Administras:
                                                                                                 bersifat beidiri sendri ata,r bertugas untuk melatrsanaiin sebagian hrg* d"ri
                       Perusahaan  ;                                                             Perusahaan  induhfva ;
                   21. Keputulan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
                       254lMPP/lr.ep/711997      tentang Kdt€ria lndusti Kecil dan           10, Pfuwakilari Perusahaan    adalah perusarraah'y-g botindrk               t"rt*tpr*t
                                                                      Perindustriandan           perusahaan rurtrk melak-urkan suatukegiatanrian ataupen$msalnya ditenfukans-esuai
                                                                                                                                                              -"*,*dll
                       Perdag-ngan   Kecil di Lngkun€Bir Departernen
                                                                                                 denganwewerungyang diberikan;
                       Perdaganppn   ;
                                                                                            I l. Perq/akilanPe;usahaar:  yang dihrnj':k adaiahpenrsahaan  yang diberikan kewenagar-r
                            Denganpersetujurn:                                                   b€rtindakurth* nrew'akiliKantor hr.at Perusahaan bukaimerupakan bagra.r&ri
                                                                                                                                                    dan
                                                                                                 Kantor Pusat:
             DEWAN PERwl.zuLAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
                                   MEMUTUSKAN                                                                                 BAB II
Menetapkan         :      PERATURANDAERAH KOTA DUMAI TENTANG IZIN                                                 SURAT IZIN USAIIA PERDAGANGAN
                          US$IA PEF.DAGANGfN.                                                                                  Pasal 2

                                                                                           (l)                  yang melalorkanUsahaPerdaganganWajib memperolehSgrat Izin
                                     B AB I                                                   *9p lryt"*
                                KETSNTUAN T.IFiUi'{                                           Usatn Perdagangarl
                                      Pasal 1                                              Q) surat Izin usaha Perdagangan
                                                                                                                         sebagaimanatermaksudpada ayat (l) terdiri dari :

Dalam Peraturan Daer'-h ini yang dimaksud dengan :                                               a. SIIJP Kecil
                                                                                                 b. SIUP Menengah
l.   Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus          c. SIUP Besar
     menerus dengan hrjuan pengaiiiran hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan
     atau komporasi ;                                                                                                             Pasal 3
                                                                                           (r) Kewenagan
                                                                                                       pemberianSIUPberadapadaMenteri.
(2) Menterimelimpahkankewenangan   sebagaimarndimalsud padaayat (l) kepada:                        c.   Pedagangkehlmg,pedegangasongan,pedag?ngpinggirjalarLatau
                                                                                                                                                              pedagang
    a, K.a Dinasunhrk menerbitkanSIUPKecil dan SITIPMenengah ;                                          kaki lima.
    b. Walikotauntuk menerbitkanSIUP Besar.
                                                                                               (2) Perusahaan dibebaskansebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat diberikan SIUP
                                         Pasal 4                                                   apabiladikehendakiyang bersangkutan.
        SIUP diterbi&an bsrdasarkanternpat keciudukan(Domisili) Penrsahaandan
                                                                                                                                     Pasal 9
berlakudi seluruh\fu'ilayahRepublikTndorre-<i2.
                                                                                                       SetiapPerusahaan   yang telah memperolehSIUP dalam jangka waktu 3 (tiga)
                                        Pasal 5                                               buian terhitiurgmrrlai tanggal diterbitkan SIUP wajib mendaftffkan Perusahaannya
                                                                                                                                                                             dalam
                                                                                              DeLftarPerusahaan  sesuaidengarrketenhrandalam Undang-undang      Nomor 3 Tahun 1982
      SIUPberlak-u                              masihmenjalankan
                                 yangbersangkutan
                  selamaPerusahaan                              kegiatan
                                                                                              tentangWajib DaftarPenxahaan.
UsahaPerdagangan.
                                                                                                                                       BAB III
                                                                                                                        TATA CARA PERMINTAAN SIUP
                                        Pasal 6
                                                                                                                                       Pasal10
(l) Perusahaan   yangmelalcukan    kegiatanUsahaPerdagangan    denganmodal cti setor dan
                                                                                             (1) Penrrurtaan  SIIJP Kecil atauMenangah bagr P€rusalaansebagaimana    dimaksuddalam
    kekayaan   be.rsih(netto) seluruluryasampaidengan Rp. 200.000.000,-    (dua rabrsjuta
                                                                                                 pasalt5a1'at(l) dan ayat (2) diajukn kepadaKepala Dinas seternpa! denganrnengisi
    rupiah) tidak termasuktarmhdan bangunan      tempetrsaha   wajib mernepooleh SIUP
                                                                                                  Formulir lvrodel SP-SIUPKeciV Menengah/ BesarModel A sebagainrana         dimalsud
    Kecil.                                                                                       padaLampran Keputusan      ini.
(2) Perusahaan   yang melahrkankegiatanUsaln Perdagangan       dertganmodal disetor dan
                                                                                             (2) Perr.dntaffISIUP Besarbagi Perusahaan  sebagaimana   dimaksuddalam pasal6 ayat (3)
    kekayaan   bersih (netto) selunrluryadiaracftp. 200.000.000,-  (dua ratusjuta rupiatt)
                                                                                                 diajukan kepada walikota seteripat deryan mengisi Fomuiir sp-srup              Kecil
,   sampai'dengan    Rp. 500.000.000; Qimaratusjuta nrpiatt) ti{ak termasuktanah rlnn            /rvenengafuBesar  Model A sebagairnana dimaksudpadaLampiran Keputusan      ini
    bangunan   tenrpatusatra, wajib memperolehSIUP MenengalU                                 (3) Permintaan   SIUP sebagaimana   dimaksud pada ayat (t) dan (2) harus ditandatangard
(3) Penrsahaan   ymg melakukankegiatanUsahaPerriagB{tgBn       d€nganmodal disetor dan
                                                                                                 oleh pemilik /Direbr Utama/Penanggung  jawab Penrsahaan_
    kekayaan   bersih (netto) seluniluya diatasRp. 500.000.000,-  (irna ratusjuta rupiah)
    tidak terma.suk tanahdanbangr:nan    tanpat usahawaji.brre.rperoleh SIUF Besar.
                                                                                                                                   Pasal 11
                                        Pasai 7
                                                                                                     PermintaanSIUP sebagaimana   dimaksuddalam pasal 7 diajuhn kepadaKcpala
        Perusahaan yurg melalnrkan          modal dan kdcayaan  bersih (netto) baft          Dinas atauWalikota setanpat sesrai denganketentuansebagaimana dimalsud padapasal
karern peningkatanmaupunp€riurunan yang dibuktilcandotgan Akta Perubaban  dan atau           10.
Neraca Perusahaanwajib mernproleh SIUP sesuai dengan ketentran sebagaimana
dimalcsuddalampasal6.                                                                                                              Pasal 12

                                        Pasal t                                              (i)   Permintaan SItrP sebagaimanedimaksud dalam Pasal l0 dan pasal I I wajib
                                                                                                   melampirkandokumen-dokumen denganketentlransebagai
                                                                                                                                                    berikut:
(1) Perusahaanymg dibebaslandari kewajibanmernperoleh SIUPadalah:
    a. Cabang i  pemrakilanpenrsaham yang dalam menjalanton kegiatan Usaha
                                                                                                   &    Perusahaan yamgberbentrk PerseroanTerbatas:
       Perdagangan mempergr:nakan SILIPPerusatnan  Pusat
                                                                                                        l. Copy Akta Notaris PendirianPerusahaan
                                                                                                                                               ;
                  Kecil
    b. Pen"rsahaan Perorangan    yang dengan  memenutriketentuan      berilaf :
                                                                sebagai
                                                                                                        2. Copy Surat Keputusm Pengesahan   Badan Hukurn dari Menteri Kehakiman
       (l) Tidak berbentukBadanHukum atauPersehr[ran;
                                                                                                           bagi PeneroanTerbatas;
       (Zi Ain*, dijalanl€n atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan
           mempekerjakan anggota keluarga/ kerabatdeka[,
          3. Copy Karhr Tanda Penriuduk(KTP) PemililJ Direktu Utama/ Penaggung             (3) Terhadap penvuhon SIUP sebagimanadimaksud pada ayat (2) apabila telah
             jaivab Perusahaan;                                                                memperolehsuat Keputr:sanPengesahar       Badan Hukum dari Menteri KehakimarL
          4. CopyNPWPPenrsatraan                                                               wajib menyarnpaikan   copy surat Keputsan Pengesahan   badanHuhm dari Menteri
                                       ;
          5. Copy SuratIzin TempatUsaha(SITU) dari Pemerintah                                  Kehalciman  kepadawalikota atau KepalaDinas yurg bersangkutan     paling lambat 14
                                                                   Daerahsetempatbagi
             kryiatan Usaha Perdaganganyang di persyaratkan SITU berdasarkur                   (empat behs ) hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Pengesatran
             ketentuan  Undang-Undang    Gangguan  (HO);                                       tersebut.
          6. NeracaAwalPenrsahaan.                                                        (4) Bagi Perusahaan     sebagaimana dimalsud pada ayat (l) yang tidak dipersyaratkan
          Pe-nJ-qahaanberb'en!.*Kcperasi :                                                     merrperoletrSuratlzin Tempatusaha(sITt, berdasa*anketentuanUndang-uxrdmg
          L Copy Akta pendirian Koperasi 1,angtelah mendapatkanpengesahan         dari         Cangguan0{O), tidak wajib melampirkanSr:rat Keterangan      tidak perlu Surat Izin
             instansiberwenang  ;                                                              Tempat usaha (SITU) dari PemerintahDaerah setempat sebagaimana           dimaksud
          2. Copy Kartu TandaPenduduk      (KTP) Pimpnun /Penanggturg  JawabKoperasi;          dalam ketentuan surat Kepuhrscr bersama Menteri Dalam Negeri dan Mented
         3. CopyNPWPPerusahaan                                                                 perdagangan KoperasiNomor 92 Tahrur1979 dan Nomor 409lwB/ s/lg7g, d"n
                                                                                                            darr.
                                       ;
         4. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SIn) dari PemerintahDaerah Seternpat                 SIUPdapatditerbitkan.
             bagi kegiahn Usaha Perdagangan     yang dipersyaratkanSITU berdasarkan       (t cop &kumen sebagaimana        dimaksudpadaayat (l) harusdilampirkanaslinya guna
             ketentuan  Undang-undang    Gangguan (HO);                                        penelitian dan akan dikebalikan kepada Perusahaan     yang bersangl'Ttan setelah
         5. NeracaAwal Perusahaan.                                                             penelitia          s
                                                                                                        dokumen elesai.
         Perusalnan   yangtidak berbentukPerseroan   Terbatasdan Koperasi:
         l. Perusahaan   Persekutusr :                                                                                          Pasal 13
             a) Ccpy Suat .Al1a Pendirian Pen'sahaan/ Akta Notaris yarrg telah
                  didaftarkanpadaPengadlanNegeri;                                        (1) Perusalnan yang crbet'askan dali kewajfuan memperoleh slup sebagaimana
             b) Copy Kartu Tandas Penduduk (ts,Ip) Pemilik/Penaggung Jawab                   dimaksud pada pasal 8 ayat (l) huruf a dan b dapat diberikan SIUp apab:la
                 Perusahaan;                                                                 dikehatdakioleh Perusalnandenganmoryanpaikan surat PermintaanSILIp kepada
             c) CopyNPWPPerusahaan         ;                                                 Dinasseternpatdenganmelampirhn :
             d) copy $:rat Izn TernpatUsatra1Sm4 dari PemerintahDaeratr      setempat        a. Copy KTP Pemilik'Dilekf.r Utama/Penanggung     Jawab,rlan
                 bsgr kegiatan Ucsha pcrdagangan yang dipersya^ratkanSIru
                                                                                             b. Copy SuratKeterangan  Domisili dari Lurah/ KepalaDesasetempat.
                 berdasarkan Ketentuan   Undang-udang Cangguan    (FlO) Carr
            e) I'leracaAwal Penxahaan.
                                                                                         (2) copy KTP sebagaimana     dimaksud pada ayat (l) bufir a disqtai aslinya guna
         2. Perusatnan   Percrangan:
                                                                                             peaelitia:r dan akan dikembalikan kepada yurg bersangkutansetelah penelitian
            a) Copy Kartu landa PenCudrrk (KT?) Perniuld Penggung Jawab
                                                                                             selesai.
                 Penrsahaan;
            b) Copy NPWP Perusairaan      :
            c) Copy SuratIzin TempatUsaln (SIru dari Pernerintah                                                               Pasal 14
                                                                      Daerahsetanpat
                 bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU
                 berdased:,anketentuan  Undang-undang  G"ngguanGIO) ;                    (l)   Selambat-lambatnya (lima) hari ke{a terhitung sejak diterimanya SP-SIUP Model A
                                                                                                                  5
            d) NeracaAwal Penrsahaan.                                                          sebagaimanadimalsud dalam pasal 10, pasal ll dan pasal 12 secara lengkap dan
                                                                                               benar, Walikota alau Kepala Dinas yang bersangkutan wajib menerbitkan SIUp
Q) Apabila dalam jaryka wakhr 15 Qima belas) hari kerja sejak tanggal pengajuan                dengan m€nggunrkarr Formulir Model B dengan ketentuan sebagai berikut :
   permdronan pengesatran  badan Hukum kepada Menteri Kehakiman permohonan                     a.   Wama P.ldh Untuk g[rlP (sail :
   sIUP sebagaimana   dimalaud pada ayat (l) hunrf a belum mendapaflsan surat                  b.   WamaBiru Untuk SI{_,,?
                                                                                                                         Menengah;
   KeputusanPengesalmBadanHukum dari Menteri KehakimarLmakapeurohor sIUp
                                                                                               c.   Warna Kuning Untuk SIUP Besar ;
   cukupmelampirknn  copy DataAkta PendirianPerseroan copy Bukti Setor Biaya
                                                      dan
   Administrasi Pernbayaranproses pengesahanbadan tukum dari Departemen
   Kehakimansebagai  kelengkapanpe$yaratangunamerdapatSI{.IP.
 (3) Tertradap pemohon SIUP sebagimanadimaksud pada ayat (2) apabila telah
      memperolehsurat KeputusanPengesahm       Badan Huhrrn dari Menteri KehakimarL       (2) Apabila permohonm Surat Pemdntaan    dan kelengl€parnya sebagaimana    dimaksud
     wajib menyarnpaikan   copy Surat Keputrsan Porgesatran badanHukm dari Menteri            pada ayat (l) belum ler€lap dan benar, Walikota atau Ke,pala Dinas yang
      Kehalciman kepadaWalikota arauKepalaDinas yang besangkrrtanpaling lambat 14             bersargkuan selambat-lambatnya (ima) hri kerja terhitmg sejak diterimanya
                                                                                                                               5
     (empat belas ) hari ke{a terhitung sejak tanggal diterbitkannya Sr.rratPengesatran       SP-SruP Model A wajib melalerkan penundam pemtrerian SIUP dengan
     tersebut.                                                                                memberitahukansecara tertulis kepada p€nrsatraanymg b€rsanglatan dengan
(4) Bagi Pen:sahaan    sebagaimana  dimaksud pada ayat (l) r'ang tidak dipersyaratkan         alasan-alasarmya.
     menperolehSurat'Izin Tempatusaha (sITt, berdasarkan     ketentuanUndang-undang       (3) Perusahaan sSag3imana  dirnaks'rdpada zyatQ) wajib melakukan  perbarilcanutuk
     Cangguan(I{O), tidak wajib melampirkanSr:rat Keterangan     tidak perlu Surat Izin       melengkapi persyaratanselambat-lanbatrya5 (lima) hari kerjaterhitug sejak
     Tanpat Usaha (SITU) dari PemerintahDaerah setempat sebagaimana          dimalc.sud       diterimanyaSuratpernrdaarrPemberian   SIUP.
     daiam ketentuan Surat Kepuhrser bersema Menteri Dalam Negeri dan Merrteri            (4) Apabilasetelahjanglc waktu yang diten!*an sebagaimana   dimaksudpadaayat(3)
     perdagangan KoperasiNomor 92 Tahrurl9z9 dan Nomor 4a9lr<pB/
                  dan                                                      s/19'79"dur        Pensahaan yangbersan€kutan  tidak dapatmemeruhi persyaraturdengan    lengkap
          rlapatditerbitkan.
     5J1-jp                                                                                   danbenar,Walikota atauKepalaDirus yang b€rsangkutan    menolakpermintaan   siup
(t cogy dohman sebag'aimana      dimaksudpadaayat (l) harusdilampirlcan   aslinya guna
                                                                                              yangbr^sagkutan.
     penelitian dan akan dikebalikan kepada Perusahaan                                    r5l Perusahaanymg ditolak pennintaanSILJP dapatmengajukan
                                                                                                                                     nya                   kembali
                                                           yang bersangl-utanr"t"Uft
     penelitiadokumen  selesai.                                                               permintaanSIIIP.

                                       Pasal 13
                                                                                                                 t.I
                                                                                                              PEMB KAAI{ Af"ir:",         PERwArnLA}r
                                                                                                                            PERUSAHAAN
( l)   Perusalmanyang crbebaskan dari kewajfuan memperoleh s{lp sebagaimana                                                   pasrl 15
       dimaksud pada pasal 8 ayat (l) huruf a dan b dapat diberilan sIUp apabila
       dikehendalii.olehPenrsatraan
                                  denganmenyunpailan Surat Permintaan  SILIPkepada        \r uPenr.sahann  p€rnegangSIUP yang akm membuka Lantor cabang / Perwakilan
       Dinasseternpat denganmelampirkan:                                                      perusaluarL wajib melaporsecaratertulis kepadakepalaDinas setanpai kedudukan
       a. Cory KTP Pemilik/ Direkf.r Utama/Penanggung     Jawab,dan                           kantor cabang/perwakilan                yang bersatgkutandenganternbrusan  kepada
       b. Copy SuratKcterangan    Domisi[ dari Lurah/ KepalaDesasetempat.                     Walikota.
                                                                                          (1\
                                                                                              Dalam menyanpaikanlaporan tertulis sebagaimana        dimalcsudpada ayat (1) wajib
       copy KTP sebagaimana     dimaksud pada ayat (r) butir a dise;tai aslinya guna          dilampiri dokumensebagai    berikut :
       penelitia:i dan akan dikembalikan kepada yang benangkutan setelah penelitian           a. Copy SIUP Pen:sahaan       Pusatyang dilegalisesi oleh Pejabatyang bennenarg
       selesai.                                                                                    mensrbitkanSITIPtersebut;
                                                                                              b. Copy Akte Notans etau bukti lainnya tentang pembrrkaan         Kantor Cabang
                                      Pasal 14                                                     Perusahaan  I
                                                                                              c. Copry.Kartu Tanda Penduduk (Ifl)            PenanggungJawab Kantor Cabang
                                                                                                   Penxahaan   drtempat  kedrd.rkanKantor Caburg PerusahaaU
(r)    selambat-lambahrya(lima) hari kaja terhihng sejakditerimanyasp-Sftrp Model A
                          5
                                                                                              C. Copy TandaDaftarPerusahaan         (Kantor Pmat) ;
       sebagaimana  dimahud dalampasal 10, pasal ll dan pasal 12 secaralengkapdan
                                                                                              e. Copy SITU dari PemerintahDaeratrternpat Kedudrkan Kantor Cabrrg ba€i
       benar, walikota atau Kepala Dinas yang benangkutan wajib menerbl*:n -stup
                                                                                                   kegiatan-raha perdaganganyang dipersyaratkanSITU berdasarkan        Undang-
       derrgarr
              menggunakarr Formulir Model B denganketenhran sebagaiberikut :                       undmg Gangguan    GIO) ;
       a. WamaPuthUnn:kSIIIPKecil,                                                        r1) Selambat-lambatrya Qima) hari kerja tetrinrng sejak diterimanya laporan dan
                                                                                                                   5
       b. WamaBiru Unhrk SIUP Menengah      ;                                                 dokurnen seoagaimana   iiimaksud pad.aayat (i) dan ayat (2) secaralengkap dan
       c. WamaKuning Unhrk SIUP Besar;                                                        benar, Ifu. Dinas diternpal kedudukan kantor CabangPerwakilan Perusahaan
                                                                                              mencatat/ merdaftar dalam buku laporan perntnrkaankntor Cabanglpcwakilan
                                                                                              Penrsahaandan mernbubuhkan bnda tarrgur, cap stempel pada copy SIUP
                                                                                              Perusahaan  Pusat sebagaibukti bahwa SIUP tersebut berhku juga bagt Kantor
                                                                                                      /
                                                                                              Cabar'g PerwakilanPen:sahaan.
 (4) Perusahaan  yang bukan menryakanbagiandari Kantor Pusatyang dihmjrrk sebagai                   b.     SIUP Kecil, yang modal dan kekapan bemsih(netio) setelah penrbahan
     Pern'akila.rPerusahaan, wajib melaporlan secaraterhrlis kepadaKa. Dinas dengan                       menjadidiatasRp. 200.000.000,-     (dua rat$ juta rupiah) sampaldengan Rp.
     tembusan kepada Walikota ditempat lcCudtikan Perusaham Perwakilan yang                               500.000.000,-        rairs jr$a nryiah) tidak termasuk tanrh dan barrgrnran
                                                                                                                        Qima
    bersangkutan  dengan melarnpfukandokumensebagai    berikut :                                          ternpat usaha wajib rnengajukan pentatan SIUP Kecil menjadi SIUP
     a. Cory SIUPdan Copy TDP Pentsahaan       yangmemrnjuk;
                                                                                                          Menengah;
    b. Copy SIUPdan Copy TDP Perusatnan        yang ditunjuk ;
                                                                                                    c.    SIUP Kecit yang modal dan kekayaan bersrh (netto) setelah perubahan
    c.    Salinan I cogy ALte PemmjukanPerwakilan atau surat tentang Penuqiulcn                           menjadi*btas Rp. 500.000.000,-    (ima ratrs juta nryiah) tidak temasuk tanatr
          Perw lcilaq;                                                                                    dan bargunan tempat usatra wajib mengajulwl perubahasanSIUP Kecil
    d. Copy iiTP Penanggungjawab       Perusairaan;                                                       menjadi  SIUPBesar;
    e. Copy SITU dari Pemerintatr Daerah Citempat kedudukan Perwakilan bagi                         d.    SIUP ld€nengahyug mengadakn peruUanan               mdal dan kekayaantrersih
          kegiatanUsahaPerdagangan    yang dipersyaratkarSITU berdasarkan ketenhun                        (netto) sehingga menjadi leoih besar dari semulq tetapi tiCak melebihi Rp.
          Undang-undang  Cansguan(HO) .                                                                   500.000.000,- (lima ratr:sjuta nryiah) tidak teirnasuk tuiah dan
(5) Selambat-lambatrya5 (tima) hari ke{a terhiturg sejak diterimanya laporan dan
                                                                                                         tempat  usal4 tidak wajib magajukan panrbatm SIUP ;
    dola:rnensebagaimana  dimalcsud padaayat(4) secara lengkapdan benar,Ka Dinas di                 e.    SIUP Menengah     yang modal dan kekayaanbersihnya (netlo) brun menjadi
    tempat kedudrkan Kantor Perwakilan Perusahaan       mencatat delam buku laporan                       dibawahRp. 200.000.000,-     (dua rafirs juta rupiah) tidak temrasuktanah dan
    Pemhkaan Kantor Cabang/Penvakilan     Penxahaandan rr,embubuhkan   tandatar€arL                      bangunan   tempatusalr4wajib merryesuaikan      SITIP-nya menjadiSIUPK-ecil;
    cap sternpelpada ccpy Akte pemmjukkanatau surattentangpemmjuldran    pem'akilan                 f     SruP Menengah         mengadakan    perubahan   yang modaldankekayaanbasih
    Perusahaan  sebagaibukti pembukaan  Kantor PerwakilarrPenrsahaan.                                                      1'ang
                                                                                                         (netto)mer:jadidiatasRp.500.000.0C0,-      (lima ratusjuta rupiah) tidak termasuk
                                                                                                          Lanah dan banguran tempat usaha wajib rnengeju-kan         penr'esuamn   manjuii
                                  BAB \Z                                                                  SILJP Besar;
                   PE}IUNJUKKAFI P&IABAT PENEI{BIT SIUP                                                  SIIJF Besaryu6 mergadakan        perubah.an   modal dan kekayaanbersih (netto)
                                                                                                    C.
                  , ..,1::          . : pas.l 16     .                                                   tuun menjadi sampai dengan dlbawah Rp. 500.000.000,-Qima ratus juta
                         .                                                                               rupiah)tidak temrasuk   tsnahdan bogum tempatlsah4 wajib menye$aftan
                                                                                                         SIUP-nya   menjadiSIUPMenengatr      ;
         Apatrila Pejabatyang Lerwarangmenerbidsan SIL? bedralangan  selama5 flima)                 h    SIUP Besaryang mengsdakan        perubahm rnodal dan kekayaanbersih (netto)
hari ke{a berturut-tm$. Pejabatyang bersangkutanwajib menunjuk satu Pcjabatsetingkat                     tr:run menjadi sampai dengan dioawah Rp. 200.000.000.-,(dua rafus juta
lebft. rendah yang bertindak r:ntrlt dan aias nama Pejabat yang bersurgitutan untrk                      rupiah)tidak termasu-k tanahdan bagunar tempat usaha wajib menyeuraikan
menerbi+*an SIIJP .                                                                                      SIUP-nya   menjadiSIUPKecil .
                                      BAB \II
                            PERUBAITAIYPERUSATIAr'}I                                              Penrbahansebagaimanadimaksud       padaayat(l) dan aptQ) wajib mengisiFormr:lir
                                                                                             \J,'
                                       Paral 17                                                   SP-SIUP  KeciVMenengalr,lBesar  Model A.
                                                                                             (4) Wallkota atau Kepala Dinas yang bersangkutan     selambat-lambatnya (ima) hari
                                                                                                                                                                    5
(l) Pemsahaan   yrrg telahmemperolehSIUP apabilamelakukanperubahansebagaimana                    kerja terhitungsejakditerimanyapermintaanpenrbatran   sSagaimma dimaksudpada
    dinaksuddalam.Pasal angka5 kecruli modal dan kekayaan
                           I                                     ixrsih (netto) selanrbat-       ayat (l) dan ayat (2) wajib mergeluarkan SIfiP, d€nSgr m€nggunakanFormulir
    lambattya 3 (tiga) bulan t€rhitung sejak dilahkm penrbahanwajib mengajulsn                   Model B sebagaimana    tercantum  dalarnLampirm Keputusanini:
                penrbatran SIUP kepadaWalikota atau Kepala Dinas yang berwarang              r5l PerrbahanPen:sahaan     yang tidak termasukdalam Pasal I angka5 wajib dilaporkan
    meneditkan SITJP   yang b€rsanglutsn.                                                        secaratertulis kepadaWalikota atau Kepala Dinas yang berwcnr'g menerbitkan,
(2) Perusahaan  y'rrgtelah mempe,roleh  SIUP apabilamelakukan               sebagaimana          SIUP yang bersangkr:lantanpa menganti atau mengambil SII IP yang telah
    dimalcsud dalarnpssal I angka 5 se,pa4iang    yurg menyanglut modal dan kekayaan             <iiperoieh
    bersih(nefio) ditstapkansebagai
    a- SIUP Kecil yrg mengadakan
                                     berihf :
                                        perubahatmodal dan kekayaan
                                                                                             (o  V/aiikota atau Kepala Dinas yang basanglutan selambat-lambatnya Qima) hari
                                                                                                                                                                    5
                                                                        bersihnya(netto)         kerja tethitrurg sejak diterimanyalaporan p.-rubatrm sebagaimana dimaksud pada
         sehinga mexdadi lebih besar dari sernula tehpi tidak melebihi Rp.                       ayat (t, wajib menggunahnForrnulir Mod€l G yang merupakan      bagianyang tidak
         200.000.000,-  (drarafi$ juta nrpiah) tidak termasuktanahdan Uogunan tempat             terpisahkan  darganSIUP    yangtelah diperoleh.
         usah4 tid^k wajib mengajukan    perubahan  SItiP ;
                                              Pasal 18                                                                                             Pasal 2If

  (l)ApabiJaSIUP yangdiperolehPenrsatraan    hilang ataurusaktidak terbaca" penrsahaan                             Perusahaan yang telah mernperolehSIUP wajib memberikandata /informasi
     yang bersangkutan  barus mengajukanpermintaanpenggantianSIttP ;;m          terhilis                   mengenaikegiatanrxahanya apabiladiminta sewaktu-waktuoleh Menteri atau pejabat
     kepadaWalikota atau Kepala Dinas yang berwenang;engeluadsanSIUp tersebut                              yangditunjulcrrya
                                                                                                                           atauPejabatymg berwenang menerbitlcan
                                                                                                                                                               SII_Ip.
     wrtrk mernpa'olehSIUPbaru
 (2) Perrnintaan penggantian SIUP yang hilang atau rusak sebagaimana    dinalaud pada                                                              Pasal2l
     ayat(l) diajulun dengan ketentuan sebagi berikut :
     a. dilakukansesuai dengan ketentuan pasalI 0;                                                         (1)
                                                                                                           SetiapPerusahaan 1'angsudahtidaklagr meiakukarkegiaianusaliaperdagangan
                                                                                                                                                                                 atau
     b. melarnpirkan   surat keterangan hitang dari kepolisian setempatbagi SIUp yang                      men$up prusahaanya wajib melaporkan secara teruLs kepada Walikota atau
           hilang;                                                                                         Kepaia Dinas yang benanglutan sesuaidengan SiIJP yang dimilikin-va disertai
     c. melampirkan    SIUP asli bagi yangnrsak;                                                           alasanpenuhpandanmorgembalikan    SIUpas[;
                                                                                                       (2) Walikota atau
 (3)     Selambat-lambatrya Qima)hari kerja terhihurg sejakditerimanya surat pemrintaan
                           5                                                                                             {enala Dinas yang mengeluarkan Sit,? Penxahaan yang dihrhrp
                                                                                                           sebagaimanadimaksud pada ayat (l), meag;ehiarkankepuhrsan penutryan
         pen&antian SIUPsebagaimanadimaksudpada ayat (2), Walikota atau Kepala Dinas
         yang bersangkutan                                                                                 Perusahaan denganmenggunakan   FormulirModel H.
                         wajib mengeiuarkan SIUP denganmenggunakan      formulir Model
         B.
                                                                                                                                               BAB VIII
                                     PAB \III
                                                                                                                                            KETENTUA}{ LAI}I
                                 PELAPORAIJ
                                       Pasal 19                                                                                                 Ptisa\ 22

 (l)                                                                                                           Sesuai ketenhffl dalam Kepuhsan Menteri Ferindustian dan perdagangan
           l:ry{ryryleqryrg         lnfe Kecil yang modal dan-kskayaan   bersih (netro) di,bawah              227/NIPP/RIp/7/1997 tentang Penyenijnrn-rean Ketrttusan Menteri net,fi!a"!-
           Rp. 50.000.00C,-  (tjina puluhjuta rupiah) tidak termasukr€nahdan turgung1 tesrpat         Yqgt
                                                                                                      d,m KoperasiNomor04/Kp/V1980     tartang ketenhranGolonganUsaha,UangJaminanJar.
          usahadibebaskan rewajiban menyrnpaikan laporan;
                              dari
                                                                                                      BiayaAdminisbasi Perusahaan.  rrarrgJaninan darr Biayaaaminista-.i d.h; p*gil;
(2)       Perruahaan    seba$imanadimaksuddql*q ps5a;1 ayat (l) yang telah merrperoleh
                                                              6                                       SILII-sebesar 0,- (nol mpiah).
                                                                                                                  Rp.
          SIUP Kecil denganmodal disetordan kekayaanbenih diatasRp. 50.000.000,
                                                                                            6i11,u
          puluh juta r'ryialD sampaidsnganRp. 200.000.000.- (dua ratus
                                                                              _iutanrpiah) ti&k                                                   Pasal 2-1
          termasuk ta-nahdm bangurnn tenpat usahs,wajib manyanrpairanlaporan-kepada
          KepalaDinas yangbersangkutan        mengenai  kegiatanusalunyasetiapsafutatlm sikali             Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan;rang mempgnyai
         selambat-lambatrya      tangal 3I Januaritahunberikutnya;                                   Kekhususanatau prolesi        perdaganganJasa, penjualanbeqenjang, porjrrl*
(3)                    sebagiarnana    dimatsud dalam Pasai6 ayat (2) yang telah memperoleh                                 J@.'ti
         lAylyg"                                                                                     Minumum Beralkoholdan PasarModern,perizinannyadian:r sendiri.
         stuP Menengah wajib manyampailcn laporn keparla r.gat" Dinas- yang
         bersangrdan mengenai        kegiatanusahanya sebanyak (dua)kali dalamsetahrm.
                                                                2
(4)      frysatnan sdagaimanadimaksuddalarn Pasal6 ayat (3) yang telah meurperoleh                                                               Pasal 24
         sIuP B€sar wajib menyanpaikan laporan k"p"du walikota yang uersangkutan
                                                                                                     SRJPtidak berlek: unhrk mel'eln:kan       perdagangari
                                                                                                                                       k-egratan         p.ejangkaK-cmorliii.
         mangenai    kegiatanusahanya    sebarryak (dua)kali dalamsetahun;
                                                  2
(5)      Penyampaian     fuoran sebagaimana    dimalcsud  padaayat (3) dan (a) dilakukan dengan
        jadwai sebagai    benlut :                                                                                                               BAB D(
        a. Sernesterpertama       selambat-lambatrya                                                                                            SANKSI
                                                     setiaptangpl 3l Juli;                                                                       pasal ls
        b. semester    keduaselambat-lambatrya     setiapAnggal 3l Jam:ari tahunberikunya.
(6)     Laporan sebagaimana        dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) disampaikanaengan             (l)         Penrsahaan
                                                                                                                          diberi peringatantertulisapabila;
        menggunakan       FonrnrlirModd C.
                                                                                                                 a. tidak melakukankewajiban sesuaidenganketentr:andalam pasal 15 ayat (l),
                                                                                                                     Pasal17 ayat (l) dan ayat (2), pasal 19 ayat (2), (3) dan (4) sertapasal'2d
                                                                                                                     Deraturan
                                                                                                                             Daerahini :
                                               .,.                                                                                                                                                 /
       b rnclakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usah4 kegiatan
                                                                                                                                     Pasal27
         usalur dan jaris barang/jasa'lagangan utama )'ang tefcanturn dalam SIUP yang
         telah diperoleh:                                                                    (l )    SIUPdapatdicabutapabila:
    c    beium mendaftarkan Perusahaan dalam Daftar Penxahaan sebagaimana
         dimaksud dalam Pasal 9 :                                                                    a'   SIUPyang diperolehberdasarkan   keterangarl- yang tidak benar/atau piiJsrr
                                                                                                                                                       data
    d    adanya laporan/pengaduan dari Pejabat yang berwenang ataupun pemilik dan                         dari perusahaan yang bersangkutan atau ddak r*,oi k".t*tr* d"t"- p^"r e,
         arau penega4g I{AKJ bahwa rrenrsahaan yang bersangkuta,i melakukil                               Pasal Pasal12,pasal13danpasal17;
                                                                                                                7,
         pelanggamnFIAKI sepertrantaraliain Hak Cipta Patenatau Merek :                              b.   Pen:sahaan yurg bersangkuhntidak melakukanperbaikansetelahrnrlampaui
    e.   adanya laporan/pengaduan dari Pejabat yang benruenangbahwa penuatraan                            bataswaktu pembekuan   sebagaimana dimaksuddarampasalzo ayat 1r;;
         tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketenhran yang berlaku :                c.   Penxahaaan  yangbersangkuian  telahdijatirhi hr:larinasr
(2) Peringatan tertuIis sebag:airnana dimaksud pada ayat (l) diberikan sebanyak-                          atauPidana dari Bada' peradilanyangtelah berkekuatanhukG tetap;
    banyalcrrya 3 (trga) kali berturut-turut dengan tenggang wakhr I (satu) bulan oleh               d'   Perusahaan  yurg bersangkutanmchnggar ketenhranperah'an penrndarrq
    pejabat yarg benfr'enmg mengeluarkan SIUP dengan menggunakan Formr:lir Model                          undangan yangm€rnuatseksipencabutan    Sn-rp.
    D.
                                                                                            (2) Pencabutrr sIUP dilakr:kan oreh walikota atau Kepala
                                                                                                                                                     Duras yang berwen.ang
                                        Pasal 26                                                menerbitkansluP yang bersangkutandenganmenggunakan   Form'lir il,iodel F.
fl \   SIUP Perusaha.rnyang bersangkutan dibeh*an apabila :
       a.   tidak mengindahkan peringatan sebagairnanadimal$ud pada pasal 25 ayatQ);
           melal-ukan kegiatarr usaha yang rrremiliki kelfiususan seperti ; perdagang"an
                                                                                                                                    pasal 2g
       b.
           jasa/peryualan be{enjang dan tidak sesuai dcngan bidang usaha, kegiatan usaha
            dan jenis buang/jasa dagangan utarrra yang telcantum dalam SIUP yang telah      (l)
                                                                                                    f"d-o"p Pencabutan  SIUP yang dti"!+-,    oleh Kepala Dinas perusatraan
                                                                                                                                                                          ya'g
            drperoleh :.                                                                            beisangkr:+;' selambat-iar,rbatrys30 (bga puluh) hari keq'a te*it'ng
                                                                                                                                                                          seiai
       c.sedangdiperiksadi sidang pengadilankarena didakwarnelakukenpehnggaran
                                                                                                    _9911'.k.t*ya Pencabutan  |IIJF dapat mer,s"iukd peunohoran burding kepada
         HAKI, dan ataumelalrukan  tindak pidanalainny'a-                                           wolikota dan kepada Direkn' Jerderal p;dagaqfu Dahm Ncgeri i.*,^aup
Q) Sela.rra                 ydrg be$er€hltan dibekulian,Perusaha3n
            SIIJP Per.rsahaan                                                dila:tu:rg
                                                                     tersebrrt                      PencabutmSILIpyangdilakukan Walikota_
    uqtrk melakJkankegiatanusahaperdagangan.
(3) Jangla waktupernbeL-r:aa SILJ-? perusairaan
                                  bagi            sebagairrranadimaksudpadaayat (l)
                                                                                           @        ,Pej{at setr€aimana dimal$ud padz ayzt (l) selambat-lambatrya (tiga putuh)
                                                                                                                                                                     3c
                                                                                                    hari keg'a terhitmg sejak diterimanya permotronanbanding dapat morerima
    huruf a dan b bertakuselama6  (enam)btrlan terhinng sejak dikehuricanpenetapan                                                                          "alastul-       atau
                                                                                                    meaolakpennohonmbandingsecara      tatulis dis€rtaidengan      alasan.
    pembekuan   SIIJP.
(4) Jangka waktu pernbehranSIUPbagi perusatraan   sebagaimana dimakstd padaayat (l)                                                Pasal 29
    huruf c b€rtaku sampai dengan adanya Keputusan Badan Peradilan yang telah
    berkekuatan tetap.                                                                             Pelanggaranterhadapketentr:andalam pasal 2, pasal 9, pasar lJ ayat (l) dan
(t PernbekuanSIUP dilahr},an oleh Walikoa atau Kepala Dinas yang berwenang                 Pasal24 oikenakansarksi pidanases'ai ketentuanp*"rdarg-*-d"rga" yangberlaku.
    menerbitlcan SIUF y'angbasangkutandenganmenggunakan      Formulir Model E.
(6) SIUP yang telah dibetqul<an dapat diberlalarkankernbali apabrraperusahaan   yang                                            BABX
    bersangkutan;                                                                                                    PEMBINAA}{ DAN PENGAWASAN
    a. telah mengindatrkan  peringatan denganmelahrlcan   perbaikandan mela-\sanakan                                              I'ASAL   gi
         kewajibannyasesraidenganketeniran dalamKeputsan ini;
    b. dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggann IIAKI dan atau tidak                        PembirBandan pengawasan   atas pelalsanaanatas PerahrranDaerahini selain
         melallrkan tindak pidana sesuai Keputusan Badan Peradilan yang telah                      oleh Dinas yang bersangl.Ttan
                                                                                                                               juga dilakukan of"n pofisilarnong Fraja kota
                                                                                           $^h+tt
         berkekuatan tetap.                                                                Dumai
                                   BAB )il                                                     f.     Meminta banhun tenaga ahli dalarn rangka pelaksanaanhrgas penyidikan
                              KETENTUAI{ PIDANA                                                      tindak pidanadibidangperpajakan retibusi daeratr;
                                                                                                                                      dan
                                   Pasal31                                                     g.    Menyuruh berherrti,melarang seseofturg  meninggalkanruanganatau tanpat
                                                                                                     padasaatpemeriksaan    sedangberlangsung memeriksa
                                                                                                                                              dan           identitasorangatau
(l)   Barangsrapayang melanggarketentuandalamPeraturan  Daerahini diancam Pidana
                                                                                                     dokilrnenyangdibawasebagaimana    dimaksudpadahuruf e;
      kurungan selama-iramanya (enam)bulan dan atau dendasebanyakban-vakryaRp.
                             5
                                                                                               h.    Memohet seseorang    atauyang berkaitandengantindak pidanaperpajakan dan
      5.0@.000.(lh a_iu*.a
               -         rupiah);
                   sebagaimana      ayat(l) Pasal adalah
                              drsebut            uri     pelanggaran .                               ictrib.ai daerah
Q)    TindakPidana                                                                                                   '
                                                                                               i.    Memanggil orang unh:.k mendenga: keterangarnya dan diperiksa sebagai
                                                                                                     tersargka  atausaksi;
                                    BAB )ilI                                                  j.     Menghentikanpenyrdikaru
                               UANG PERANGSANG
                                    Pasal32                                                   k.     Melakukantindakanlain yang perlu unhrkkelancaran
                                                                                                                                                    penyidiliantindak pidana
                                                                                                     dibidang perpajakan dan retribusi daerah msnurut huhrn yang dapat
                 ataspemungutan ditetapkansebesar % (lima persen);
(l) Uangperangsang            ini               5                                                                jawabkan.
                                                                                                     dipertanggung
             uang perangsang
\2) Pernbagian                       dintaksuCayat (l) diat'x telsendti dengan
                           sebagaimana
               Walikota.
      Keputwar-l
                                                                                        /1)   Penyidilian sebagaimanadrmalsud pada ayat (l) pa;al mi memberitahukan
                                     sAilxftt                                                 dtmuldnya penyidkan dan manyrhpaikan hasil penyrsikannyakepada Penuntut
                                   PEI{VIDIKAN                                                Umum, sesuaid.enganketentuan),angdiatur dalamUndang-undang
                                                                                                                                                       Nomor 8 Tahun
                                     Pasal33                                                  l98l tentangHukumAcaraPidana.

(1) PegawaiNegeri Sipil terteniu Amgfungan PemerintahDaerah diberi wewenang                                                 BAB )ilV
    khusrs sebagarparl"idik untrlr melakukan penyidikan tindak Pidana dibidang                                        KETENTUA}I PERALII{AN
    oerpajakandaerah atau retribusi daerah sebagaimana dimakcud dalam Undang-                                                Pagal 34
    u.rdrng Nomor 8 Tahun i98l tentangHul:um A;ara PiJana;
                                                                                        (1) Tanda Dafta. Usaln PerCagmgari     yarg ;elanjunva disebut TDUP dan SI'II? yang
(,?) Wewyrang-                 dirrlalsud ayat(l) Pasalini adalah:
             Penyidiksebagaimana                                                            telah diperoleh Pertrsalaansebel'.rmditetapkarurya
                                                                                                                                             Peraturan Daerahiri, dinyatakan
                                                                                            tetapberlakudenganketentuansebagai     berikut :
      a.   Menerima, mencari, mengumpr:lkandan meneliti keterangan atau laporan
           berkenaan dengan tindak Pidana dibidang perpajakan daerah dan agar                 a.     TDUP yang telah diperoleh penrsahaan    sebelumditetapkanPerahran Daerah
           keterangan ataulaporantersebutlengkapdanjelas;                                            ini dinyatakanbedaku sebagaiSIUP Kecil berdasarkan      PeraturanDaerahini
      b.   Menelifi, meacari dan mengrmpulkanketerangan    mengenaiorang pribadi atau                tanpadiperlukanpermintaan  penrbatrm,;,
           badan tarbng kebenaranyang dilahkan sehubungandcngan tindak Pidana                 b.     SIUP yang telah diperoleh pen:sahaan   sebelumditetapkanPeraturanDaerah
           dibidangperpajakan  atauretribusidaerahtersebut;                                          i:i, yang morlal dan kekayaanbersih (netto) diatasRp 200.000.000;-(dua ratus
      c.   Meminta keterangan bahanbulli
                                dan            dad orangpribadi atau badansehubungS,'               juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,-     (ima ratrrsj$a nrpiatr) tidak
           dengan tindak pidanad$idang perpajakan rebibusi daoah:
                                                   dan                                              terrnasuktanahdm ban$man tempatusahadinyrbkan balaku sebagaiSIUP
                                                     dan dokurnendokurnen lain serta                 Menagah.
      d.   Mernerilsa buku-bukn, catatan-catatan,
                      penyitaantertndapbahanbukti tersebut;                                   b.    SIUP yang telah diperoleh Perusahaan    sebehrn ditetaplcan PeraturanDaerah
           melakukan
                                                                                                    n4 yang modal dan kekayaan bersih (netto) diatas Rp 500.000.S0-0ima
      e.   Melalcukan pengeledahan unhrk merdapatkan batran hrkti pembukuan'                        rafi$) tidak temrasuk tanah dan bmgunm tanpat usaha dinyatakanb€rlaku
           pencatatanaar aohmenaokurnen lairu serta melahlkan penyitaan teftadap                    sebagai  SIUP Besar.
           batranbukti tenebut;
  (:1.) 'l'erhadap Pen:satnan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat rnclal.rrllarr
        permntaan perubahan apabila dikehendaki oleh perusalnan yang bersanliutan.
                                                                                                       Agar supaya sehap orang dapat mengetahunya" merrerintahkan penglrvlirrrl.rrr
                                                                                               PeraluranDaerahini denganpenempatan dalam Lembaran DaerdhKota Dumai

                                            Pasal 35

 (l)     Penrsatraan yr€       teiah memperoleh TDUP apabila melakukan perubahan
                                                                                                                                              Dtetapkan di Dumai
         sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 5 yang modal kelcayaan bersih (netto)
                                                                                                                                              pada tanggal 23 September 2000
         selunrhnya setelahperubatraanhrrun menjadi atau kurang dari Rp.200.000.000,-(dua
         rah:s juta rupnh) tidak termasuk tanah dan bangunan tenrpat l:saft4 wajib melakukan
                                                                                                                                                 WALIKOTA DUMAI
         pen:bahmTDUP denppn SIUP Kecil;

                                                                                                                                                        cap/ dto
 (.?) Perusahaanyurg telah memperoleh SI{JP apabila melahrkan perubatnn sebagaimana
      dimaksud dalam Pasal I angka 5 yang modal kekayaan bersih (netto) selurutnya
                                                                                                                                                WAN SYAMSIR YUS
      setelahperubal'aan manjadi diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai
      C:ngarr Rp. 500.000.000,-(lima rahrsjuta rupiah) tidak remasuk tanah dan bangnan
                                                                                                Di undangkandelam Lembaran Daerah Kota Dumar
      ternpat uah4 wajib melahrkan pembahan SIUP tersebut dengan SluP menengah.
                                                                                                      Nomor 18 tanggal27 September2000
                                                                                                             Sen: C Ncr nor : 4
 (,jl   Penxatraanya'tg telatr memperoieh SRJP apebila melakulsanperubahansebagaimana
        din"ksurl pada P'asal I angla 5 yang modal dan kekayaan benih (netto) selun:tnya
                                                                                                             Seketans l)aerah Kota
        setelah pcrubahaan menjadi diatas Rp. 500.000.000,- ftma ratrrs juta rupiah) tidak
        rema.ul: tanal dan bangunan tempat usehq wajib melakukan perubahan SIIJp
                                                                                                                    cap/ dto
        tcrsebut cier4gn SIUP Besar.
                                                                                                           WAN FAUZT EFFE-NDI
                                           Pasal 36

         Terhadap Per'.rsaha.an
                              yang mengajukan pernintaan untrk memperoleh TDUP dan
SIIJP yarg sedang dalam Proses penyelesaian sebelum ditetapkan Perarhrran Daerah ini ,
'va1ib mengajukan kembali permintaan baru kepada Walikota atau Kepala Dinas lnurk
nternperoleh SIUP sesuai ketentnn dalam Peraturan Daerah ini.



                                       B AB XV
                                 KETET\IUAN PET{UTUP
                                        Pasal 37

( 1)    Dengan dibcrla]:r:kan Pearahrran Daerah ini mai'la pengaturdn tentang Ketentuan dalr
                                                                  Koia"* dii :'1s
                                                                    Du ai'sa:   rr
        3n'ffi Hffi f#;,:ffi
             ffi                              fi ffilffiTi*
(.2) Segala biaya yang timbul akrbat Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran
        Pendapatandan Belanja Daerah Kotra flumai;
(3) Perahuan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
                                   PE:IIJELASAI{                                                B . PASAL DEMI PASAL
                     PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
                                                                                                   Pasal I
                             NOMOR 16 TAHUN 2OOO                                                       Culup jelas
                                     TE}ITA}IG
                                                                                                   Pasal 2
                     SURAT IZIN IISAIIA PERDAGAI{GAI\                                                  Ayat(l)
                                                                                                                                  jelas
                                                                                                                            Crt|<uO

A. UMUM                                                                                                 Ayat (2)
                                                                                  pelayanan                 Cukup jelas
  Tujuan PenetapanPeraturanDaerah ini adalah untuk mernudatriian
  keiadarnasy-arakat     Kota Dumai lr,husustrya dall masyarakat daefah lain
                                                      ,                                           Pasal 3
                                                                                        yang
  runumnya baik yang datang dari luar daerah maupun dari luar negeri                                  Ayat(l )
  ingin berdagaflg    ata; benrsaha Kota Dumai dalam hal
                                     ke                               pengurusan perizinan
                                                                                                          - Yang di maksud dengan Menteri dalam pasal ini
  perda$ngan .                                                                                               Menteri Perindustian dan Pa'dagangan
                                                                                                                                                .
  sebagaimana      diketahui bahwaKota Drrmaiadalah Kota yang bartr diresmikan' yang
  ruanasebelumrrya     adalah sebgah Kota Acminist afif Dr,nrai di bawah naunSan                        Ayat(2)
                                                                                           16
  KabupatorBengkalis, dan dengan di u:rcang - rrndangkannya uu . liomor  ,                                  - Yang di :nalcsud dengan Kepela Dinas adalah Kepala
  tairrurlggg makaDumai res*i menjadi Kotamadya Daerah                     Tk . ii Dumat ,                    Dinas PerindustiarrPerdagangan
                                                                                                                                           Kota Dumai .
                                                                                  22 Tahut
  darr dengan mengarukepada keten5ran undang - rurdarg Nomor                                                - Yang d      malceu<i dengan Walikota adalah Walikota
   1999 Bab II Pasal 2-ay* r , maka Kotamadya           Daerah Tk . II , hanya disebut                        Dumai.
   Daerah Kota saja.
                                                                                 tat'un 2000      Pasal4
   Sebelum adanya Peraturan Daerah( Perda) Kota Dumai - Nomor 16                                       -           Yang di maksud dengan kedudukan ( do{nisili ) adalah tempat
   tentangsuratrzin usaha Perdagangan( sluP ) , diahlr             dalam KeputusanMenteri
                                                                                                                   psrtemasekali alte pendirian Perusahaan di buat .
                                                                                                                                                         itu
                                                                                      tentang
   Perindustian dan Perdagangan Nomor 591 / MPP / Kep I L0 / lgry ,
                                         surat  ll,n Us'aha Perdagangan      (SIUP) '
   Keteniuandmtata"*p"mu"ti*                                                                      Pasal 5
                                                                         -             No' 22          Cukup jelas
   sesuai dengan kewenagan yang diberikon oleh Llndang r:ndang
   tahrur2000JoPP No.25 rt zoo'o datampenyelenggaraan            o0onomi di Daerah di
   mana di berikankewenangan yang luas-, ty"t"                  dan bertansgung jawab             Pasal 6
   k"pada Daerah sehinga iemerintah memb€dkan                 peluang-kepada ry.e.rah€q                A.v-at( I )
                                                                              sendiri sesui
   t"ti*" mengat' dan mfrksanakan kewenangarmyaatas pfkarsa                                                 Cukup -ielas
   dengan kep-entingan     masyarakat  setcmpat    danpoterni setiapdaerah, kewenanganini
   p"ai a"r"*y".oop.tot          .ryuy" unt'k mangatasikewenqrgan . Pemerintah dart                     Ayat(2)
   l"*"1ug*      irropinsi' r.U"g; Daerah otonom , karenaPernerintatr daa Propirni                          Cr,kupjeias
            *                                                                       yang di
   ha,rya diperken"*"" minyAengg'rakan kegiatarr Otonomi sebatas
                                                      +:h':n 2000 '                                     A r,           + / 2 \
   tetapkandalam PeraturanPemerintahNo ' 25                                                            N Y CL(J'
                                                                                                             -
                                                                                                                   ^

                                                                                                                       Cukup jelas
    Dalamarti kata bahwa selain yang diatul oleh Pemerintah        Pusatdan Prcpirsi ad-alatt
    diatur oleh Daerah   Kota atauKabupaten    '                                                  Pasal 7
                                                                                                       Cukup jelas
Pasal 8
    Ayat (l)                     Pasal 13
        Cukup jelas                      Ayat Ll)
                                             Cukup jelas
     Ayat (2)
         Cukup jelas                        Ay at (2)
                                                   Cukup jelas
Pasal g '
     Cukup jelas                    Fasai i4
Pasal l0                                 Ayat (l)
     Ayat (l)                                 Cukup jelas
         Cukup jelas
                                         Ayat (2)
     Ayat (2)                                - Penundaffi adalahpenghentiansementara proses pengurusan SIUP
           Cukup jelas                         sambil menunggu kelengkapan yang diminta .

     Ayat q3)                                   Ayat (3)
          Cutcupjelas                                Cukup jelas

Pasal ll                                        Ayat ( 4)
    Cukup jelas                                      Cukup jelas

Pasal 12                                        Ayat (5)
    ayat ( I )                                    Cukup jelas

          Huruf      a              Pasal 15
                   Cukup jelas           Ayat (l)
                                             -    Melap<rr adaiah memberitahulan secard tP.rhrlis tempat
         Huruf          b                         keciudulanFensahaanyary dkan di buka .
                   Cukup jelas
            Huruf c                         Ayat (2)
                Cukup jetas                       Cukup jelas

      Ayat ( 2)                                 Ayat (3)
        CUL-up jelas                              Cukup jelas

    Ayat (3)                                    AYat ( 4)
         n,.l^.-   :^t^^
         vrrauP    jrrzlr                            Culary jelas

    Ayat (4)                                    Ayat ( 5)
        Cuhry jelas                                  Cukup jelas

    Ayat ( 5)                       Pasal       l6
        Cnkup jelas                         -    Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang   ditutjuk   oleh
                                                 Perahran Daexah untuk menerbitlon SItiP.
Pasal 17                                                                    Pasal20
    Ayat(l)                                                                       CukuP jelas
            Cukup jelas
     Ayat ( 2)                                                               Pasal2l
            Cukup jelas                                                          AYat (l)
      Ayat (3)                                                                        CukuPjelas
            Cukup jelas
     A;,at ( 4)                                                                        AYat ( 2)
            Cukup jelas                                                                     CukuPjelas
      Ayat (5)
            Cukup jelas                                                      Y asal    tz
      Ayat (6)                                                                        CukuP jelas
         Cukup jelas
                                                                             Pasal23
                                                                                                                         diahrr dengan Surat
Pasal 18                                                                           - Diatu tersendiri , maksudnya adatah
      Ay at (r)                                                          Keputusan
           Cukup jetas                                                               Walikota Dumai '

      Ayat (2)                                                               Pasal 24
        Cukup jelas                                                              CukuP jelas

     Ayat ( 3)                                                               Pasal25
         Cukup jeias                                                             A1'at ( I )
                                                                                                                               yang-diberikan kepada
                                                                                     -    Peringatan ieltulis , adalah teguran                  yarE
                                                                                          setiap'Pengusa-ha Besal Menengah,  Kecil .danpercrangan
Pasal 19                                                                                                          '
    Ayat ( 1)                                                                             *"-f*gai["t*n^       , d"tg* melakukan kegiatandiirur SIUP
         -   Laporan adelairpenyampaian data kegiatan Perusahaankepada                    Yang  diberikn
            Dina: alau Walikota rurftk seiun:h kegiatal usalnnya dalam
            tenggarrgwaktu kali daiam setahun.
                           2                                                           Ayat (2)
                                                                                            CukuP jelas
     Aya t (2)
         Cukup jelas                                                           Pasal 26
                                                                                     AYat (l)
      Ayat (3)                                                                           - ilt"tot*      adalab dihentikan unnrk semerdam selu'uh
           Culnrp jelas                                                                       t"got    usaha si pemegang qIYP .saTpT ada kekuatan
                                                                                                     "
                                                                                              k"i"to"m Peng:adilanyangberkekuatanhu-kumtetap'
      Ayat (4)
           Cukup jelas                                                                      Ayat ( 2)
                                                                                                Cukup jelas
      Ayat (5)
           Cukup jelas                                                                      Ayat (3)
                                                                                                CukuP jelas
      Ayat (6)
         Cukup jelas
                                                                            P asal 32
        Ayat ( 4)                                                                 Ayat ( l)
            Cukup jelas                                                                            UanS perangsang adalah uang yang <iiperoleh dari hasil
                                                                                                   p*g.t-    Pengusaha yang didenda karena melalaikan atau
        Airat ( 5)                                                                                 meklnggar ketenhlan dalam perahran Daerah '
             Cukup jelas
           u                                                                        Ayat         ( 2)
       Ayat (6)                                                                                   CuknP ida-s
           Cuhp jelas
 Pasal2T                                                                    I-.rsai33
    Ayat (l)                                                                       . \ yai( i)
         - Pencabutanadalah dihentikan seluruh kegiatan usaha si pemegarg                        - Penyidikadalahpejabat polisinegar aRlat aupejabat pegawal
               sruP                                                                                  Neger iSipilt er t enht yansdiber iwewenangkelulusanoleh
                                                                                                     Undang -rurdtnguntuk melalnrkan penyidikan'
      Ay at (2)
            Cukup jelas                                                               Ayat       ( 2)
                                                                                                 CukuP jeias
Pasal28
    Ayat(l )                                                                          A1'at ( 3)
        -       Banding adalah psngaJuan keberatan atas pencabutan SI'JP                 CukuP jelas
               kepada Walikota dan kepada Direkhu Jenderal Perdagangan
               DalamNegeri.                                                 P asal34
                                                                                  Ayat ( 1)
                                                                                          CukuP jelas
       Ay at (2)
          Cukup jelas                                                                 Ayat       ( 2)
                                                                                                 Cukup jelas
Pasal 29
    Culorp jelas                                                            P asal3i
                                                                                   Ayat           ( l. t
Pasal 30                                                                                          CukuP jelas
    - Po[si Pamong Praja adalatr pernbantu kepada wilayah di bidang
      pembinaanpuryelenggaraan
                             ketentaman dan ketertiban serta penegakan
      pelaksanaan
                Peraturan
                        Daerahdan KeputusanKepalaDaeratr.                             Ayat (2)
                                                                                           Cukrrp jelas
Pasal 3l
      Ayat(l)
           Cukup jelas                                                                Ayat (3)
                                                                                         CukuP jelas

     Ay at (2)
            Cukup jelas                                                      Pasal36
                                                                                   Cukup jelas
Pasal3T
     Ayat (i)
          Cukup jelas

     Ay at (2)
         Cukup jelas
        a

      Ayat (3)
        Culrupjelas

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:39
posted:7/7/2011
language:Indonesian
pages:15