KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - DOC

Document Sample
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - DOC Powered By Docstoc
					                                                                                     1
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
         DAERAH JAWA BARAT
    RESOR TASIKMALAYA KOTA KOTA


                       HUBUNGAN DAN TATA CARA KERJA
                      DI LINGKUNGAN POLRES DAN POLSEK


                                      BAB I
                                  PENDAHULUAN

1.   Umum

     a.   Sejalan dengan adanya reformasi birokrasi Polri yang pada intinya
          menghendaki perlu adanya suatu perubahan pada tubuh Polri baik perubahan
          yang menyangkut aspek struktural, aspek kultural maupun aspek instrumental
          dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penegak hukum,
          pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelindung,
          pengayom dan pelayan masyarakat.

     b.   Perubahan dari aspek instrumental ditandai adanya penyempurnaan atau
          pembaharuan berbagai piranti lunak atau aturan – aturan yang ada / berlaku
          pada Polri dan mengatur tentang mekanisme kerja atau hubungan kerja antar
          pejabat di lingkungan Polri, baik ditingkat Mabes, Polda, Polres dan Polsek.

     c.   Pelaksanaan tugas Polri dapat dilaksanakan dengan baik tentu karena adanya
          komonikasi atau hubungan antar fungsi secara sinergi dan berkesinambungan
          untuk mencapai suatu tujuan, hal tersebut perlu disusun Hubungan dan Tata
          Cara Kerja ( HTCK ) dilingkungan Polres.

2.   Dasar

     a.   Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang KePolisian
          Negara Republik Indonesia
     b.   Kep. Kapolri Nomor : Kep/366/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Organisasi
          dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres).
     c.   Keputusan KaPolri No. Pol. : Kep / 44 / X / 2005, tanggal 31 Desember 2005
          tentang Sistem Perencanaan Strategis KePolisian Negara republik Indonesia.
     d.   Surat Keputusan KaPolda Jabar No. Pol. : Skep / 571 A / XI / 2003 tanggal 8
          Nopember 2003, tentang Naskah sementara hubungan dan Tata cara kerja di
          lingkungan Polda Jabar.
     e.   Keputusan Kapolri Nomor : Kep / 425 / VII / 2010 tanggal 5 Juli 2010, tentang
          Pedoman Penyusunan hubungan dan tata cara Kerja (HTCK) di lingkungan
          Polri.
3.   Maksud dan Tujuan

     a.   Maksud

          Memberikan gambaran mengenai Tugas Pokok, Fungsi dan Kegiatan serta
          hubungan antar komponen atau unsur dalam organisasi di tingkat Polres /
          Polsek.
                                                                     /b. tujuan…..
                                                                                          2
     b.    Tujuan
           Memperjelas hubungan hubungan dan tata cara kerja antra unsur yang ada
           dalam organisasi Polres / Polsek sehingga pelaksanaan Tupoksi dapat dicapai
           secara maksimal.

4.   Ruang Lingkup
     Ruang lingkup naskah HTCK Polres / Polsek ini memuat hubungan dan tata cara
     kerja atau mekanisme kerja antar unsur organisasi di Tingkat Polres / Polsek dalam
     melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepolisian.

5.   Tata Urut
     BAB      I      PENDAHULUAN
     BAB      II     TUGAS POKOK DAN FUNGSI
     BAB      III    POKOK-POKOK HTCK
     BAB      IV     PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
     BAB      V      PENUTUP

6.   Pengertian-pengertian
     a.    Hubungan
           Adalah perwujudan yang saling berkaitan antar komponen/unsur-unsur
           pengembangan fungsi dalam suatu organisasi.

     b.    Tata Cara Kerja
           Adalah aturan-aturan yang harus diikuti dalam melaksanakan kerja di
           lingkungan organisasi, sesuai dengan struktur dan hubungan fungsional antar
           komponen/unsur-unsur dalam organisasi tersebut.

     c.    Hubungan Tata Cara Kerja yang selanjutnya disebut HTCK
           Adalah suatu prosedur yang mengatur tentang mekanisme hubungan kerja
           antar komponen/unsur-unsur pengemban fungsi di lingkungan organisasi Polri
           dengan unsur-unsur pengemban fungsi di lingkungan organisasi atau lembaga
           Pemerintah non Polri yang dilaksanakan secara sistematis, transparan,
           proporsional, koordinatif serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna
           mencapai tujuan yang diinginkan.

     d.    Kepolisian Negera Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri
           Adalah suatu instansi pemerintah atau Aparatur Pemerintah setingkat
           Departemen, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada
           Presiden, serta mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban
           masyarakat, penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman
           dan pelayanan masyarakat.

     e.    Unit Orgnisasi
           Adalah organisasi Polri, dimana Kepala Unit Organisasi dijabat oleh Kapolri.
     f.    Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker
           Adalah satuan pengguna anggaran / pengguna barang yang berada di
           lingkungan Polri.

                                                                              /g. Tugas…..
                                                                                     3
g.   Tugas
     Adalah sekelompok kegiatan yang dikerjakan oleh suatu organisasi.

h.   Kegiatan
     Adalah penjabaran dan atau bagian dari pada program yang dilaksanakan oleh
     satu atau beberapa Satuan Kerja di lingkungan Polri sebagai bagian dari
     pencapaian tujuan dan sasaran program/rencana kerja Polri.

i.   Tugas Pokok
     Adalah sekumpulan kegiatan yang ada dan menjadi tanggungjawab dalam
     suatu organisasi.

j.   Peran
     Adalah aturan main, dalam hal ini terkait dengan organisasi Polri dalam menata
     hubungan koordinasi antara satu satuan fungsi Polri dengan satuan fungsi Polri
     lainnya.

k.   Wewenang
     Adalah hak dan kekuasaan setiap pejabat di lingkungan Polri untukmengambil
     sikap atau tindakan tertentu dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas yang
     menjadi tanggungjawab di bidangnya masing-masing.

l.   Tanggung Jawab
     Adalah suatu kewajiban atau keharusan bagi setiap pejabat atau staf di
     lingkungan Polri untuk memepertanggungjawabkan atas segala sesuatu yang
     diemban dan menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
     pada kesatuannya masing-masing.

m.   Bentuk
     Adalah wujud (lurus/sejajar/mendatar/horizontal) ; tegak lurus/berjenjang dari
     atas ke bawah/dari bawah ke atas/vertikal) ; diagonal.

n.   Hubungan Vertikal
     Adalah keterkaitan antar fungsi dalam rangka pelaporan dan pengendalian yang
     bersifat tegak lurus/berjenjang dari atas ke bawah/dari bawah ke atas.

o.   Hubungan Horizontal
     Adalah keterkaitan antar fungsi dalam rangka koordinasi yang bersifat
     lurus/sejajar/mendatar atau setingkat.

p.   Hubungan Diagonal
     Adalah keterkaitan antar fungsi sifatnya tidak vertikal/tidak horizontal dan dapat
     menjangkau eselon lain yang lebih tinggi maupun antar fungsi di lingkungan
     Polri.

q.   Hubungan Lintas Sektoral
     adalah kerjasama dengan instansi/lembaga diluar Polri dalam rangka kegiatan
     dan pelaksanaan fungsi teknis yang menjadi tanggungjawabnya.
                                                                            /BAB II….
                                                                                     4

                                      BAB II
                        TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEGIATAN

7.   Tugas pokok, fungsi dan kegiatan Seksi

     a.   SIUM
          a)   Tugas
               Menyelenggarakan dan membina terjaminnya pelayanan administrasi dan
               kelancaran tugas-tugas pimpinan yang mencakup fungsi kesekretariatan,
               kearsipan, dan administrasi umum lainnya serta pelayanan markas di
               lingkungan Polres

          b)   Fungsi
               a)   Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum
               b)   Penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan dan kearsipan.
               c)   Pelayanan Markas

          c)   Kegiatan
               a)   Menyiapkan bahan dan data dalam penyusunan perencanaan
                    Polres;
               b)   Membuat dan mengajukan rencana kebutuhan personel dan
                    anggaran termasuk membuat rincian anggaran biaya SekSium;
               c)   Membuat Rencana Kegiatan SekSium;
               d)   Meneliti naskah dinas, tata naskah dan registrasi naskah dinas dari
                    Bag/Sat/Sie dilingkungan polres dan Polsek;
               e)   Melaksanakan pendistribusian surat sesuai disposisi Pimpinan;
               f)   Mereproduksi dan mendistribusikan naskah dinas di lingkungan
                    polres;
               g)   Mengarsipkan naskah dinas meliputi pemeriksaan, pengklasifikasian
                    serta pemeliiharaan dan penyimpanan naskah dinas di lingkungan
                    Polres;
               h)   Memelihara dan merawat Sarpras yg menjadi tgg jwb Polres;
               i)   Menyelenggarakan kegiatan protokoler, upacara dan rapat pimpinan;
               j)   Melaksanakan kegiatan kantor pos di lingkungan Polres;
               k)   Membuat Laporan Evaluasi Kinerja bulanan dan pelaks giat lainnya;.

     b.   SIKEU
          a)   Tugas
               Menyelenggarakan pelayanan fungSikeu yang meliputi pembiayaan,
               pengendalian pembukuan dan akutansi, pelaporan serta pertanggung
               jawaban keuangan

          b)   Fungsi
               a)   Penyelenggaraan fungsi Sikeu;
               b)   Penyelenggaraan pembukuan dan akutansi;
               c)   Penyelenggaraan perwabku;
               d)   Penyusunan adm um dan perencanaan.


                                                                       /c) Kegiatan…..
                                                                              5

     c)   Kegiatan
          a)   Mendistribusikan gaji;
          b)   Mengajukan penggajian dan tunjangan;
          c)   Membuat neraca keuangan;
          d)   Membuat Lap. Realisasi anggaran;
          e)   Pembukuan dan akutansi;
          f)   Membuat buku kas;
          g)   Mengecek sahnya tagihan;
          h)   Melaks binteknis perwabku;
          i)   Mengecek Kelengkapan Perwabku;
          j)   Membuat Lap Perwabku;
          k)   Lap bul kinerja, usulan renbut.
c.   SIPROPAM
     a)   Tugas
          Menyelenggarakan yan dumas ttg penyimpangan prilaku tindakan angg
          Polri, Bin disiplin dan tatib termasuk Paminal dlm rangka penegakan
          disiplin dan pemuliaan profesi.

     b)   Fungsi
          a)   Penyelenggaraan Pelayanan pengaduan masyarakat;
          b)   Pelaksanaan Bindisipiln dan Tatib;
          c)   Pelaksanaan Pengamanan Internal;
          d)   Pelaksanaan pemulihan profesi;
          e)   Perencanaan umum dan adm.

     c)   Kegiatan
          a)   Menerima lap/du mas dan anggota (propam);
          b)   Melaks pengkajian atas dumas dan anggota (Propam);
          c)   Mengkoord dgn fungsi terkait (Propam);
          d)   Pulbaket. (Paminal);
          e)   Melaks riksa thd pers yg bermsl (Provoost);
          f)   Melaks Giat Gaktibplin. (Provoost);
          g)   Melaks sidang disiplin/KE/Sidang Profesi (Paminal);
          h)   Menyusun Lap. Akreditasi Profesi Polri. (Paminal);
          i)   Mengajukan rekom;
          j)   Melaks Lap dan adm umum;
          k)   Melaks Binteknis (Provost).
d.   SIWAS
     a)   Tugas
          Menyelenggarakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin
          maupun insidentil terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan oleh semua
          unit kerja khususnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan
          pencapaian rencana kerja, termasuk bidang material, fasilitas dan jasa
          serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.



                                                                /b) Pemberian….
                                                                                      6

          b)   Fungsi
               a)   Pelaksanaan monitoring secara rutin maupun insidentil;
               b)   Pemberian saran tindak thd penyimpangan;
               c)   Penyusunan adm umum dan perencanaan.

          c)   Kegiatan
               a)   Melakukan supervisi ke semua unit kerja secara berkala;
               b)   Melakukan verifikasi mutasi pejabat di lingk. Polres dan Polsek;
               c)   Menelaah Lapgiat fung;
               d)   Melaks pengkajian masalah atas pelaporan;
               e)   Melaks koord dgn fungsi terkait;
               f)   Membuat saran tindak;
               g)   Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
                    (LAKIP) Polres;
               h)   Membuat laporan bulanan;
               i)   Membuat laporan kegiatan yang dilaksanakan;
               j)   Membuat TOR (Term Of Reference) atau kerangka acuan kerja.

8.   Tugas Pokok, Fungsi dan kegiatan Bagian
     a.   Bagian Operasional
          1)   Tugas
               Merencanakan, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi
               operasi kepolisian, termasuk latihan pra operasi, melaksanakan koordinasi
               baik dalam rangka keterpaduan fungsi maupun dengan instansi dan
               lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan
               masyarakat, serta melaksanakan fungsi hubungan masyarakat termasuk
               pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID).

          2)   Fungsi
               a)   Perencanaan, pengendalian dan operasi;
               b)   Penyelenggaran Lat Pra Ops;
               c)   Pelaks Koord
               d)   Pelaks humas dan PPID.

          3)   Kegiatan
               a)   Subbag Bin Ops
                    (1)   Menyusun Prinlaks Ops;
                    (2)   Sun sprin Ops;
                    (3)   Melaks koord intern dan ektern;
                    (4)   Penyiapan sarpras duk Ops;
                    (5)   Ajuan renbut gar Ops;
                    (6)   Melaks Lat Pra Ops;
                    (7)   Membuat Laporan hasil Ops.

               b)   Subbag Dal Ops
                    (1)   Membuat anev ops;
                    (2)   Mengendalikan pelaks ops;

                                                                         / c) Subbag…..
                                                                               7

               (3)    Mengkompulir data hasil ops;
               (4)    Membuat panel data.

          c)   Subbag Humas
               (1)    Melaksanakan giat Penerangan dan sosialisasi kepada
                      masyarakat tentang Tupoksi Kepolisian;
               (2)    Melaksanakan kerma dengan media cetak dan elektronik;
               (3)    Melaksanakan dokumentasi peliputan kegiatan satuan;
               (4)    Menyiapkan bahan / data untuk press rilis; dan meluruskan
                      opini publik;
               (5)    Melaksanakan monitor terhadap informasi media;
               (6)    Memberikan binteknis kehumasan kepada Polsek Jajaran;
               (7)    Membuat laporan dan administrasi.

b.   Bidang Sumber Daya
     1)   Tugas
          Menyelenggarakan pembinaan dan administrasi personel, pelatihan fungsi
          dan pelayanan kesehatan, pembinaan dan administrasi logistik serta
          pelayanan bantuan dan penerapan hukum.
     2)   Fungsi
          a)   Penyelenggaraan pembinaan personil;
          b)   Penyelenggaraan administrasi personil;
          c)   Penyelenggaraan pelatihan fungsi;
          d)   Penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
          e)   Penyelenggaraan administrasi logistik;
          f)   Penyelenggaraan pelayanan bantuan dan penerapan hukum.
     3)   Kegiatan
          a)   Subbag Pers
                (1)   Menyusun Rengiat Subbag Pers;
                (2)   Menyelenggarakan latihan fungsi;
                (3)   Menyusun Renmut personil;
                (4)   Menyusun UKP dan UKG;
                (5)   Mengusulkan tanda penghargaan personil;
               (6)    Melaks DPK (Dewan Pertimbangan Karier) jab berpangkat
                      IPTU kebawah;
               (7)    Membantu penyelenggaraan seleksi penerimaan calon anggota
                      Polri;
               (8)    Melayani pembuatan KTA, KPI, ijin cuti, perjalanan dinas,
                      pembuatan sprint anggota;
               (9)    Melaksanakan sidang NTCR;
               (10)   Mengusulkan pengakhiran dinas;
               (11)   Melaksanakan Binrohtal;
               (12)   Melaksanakan pelayanan kesehatan personil dan keluarganya;
               (13)   Melaksanakan pemakaman anggota yang meninggal dunia;
               (14)   Melayani usulan catur sakti;
               (15)   Mengusulkan penggantian biaya pengobatan anggota Polri dan
                      PNS yang sakit ( restitusi );
               (16)   Mengusulkan personil Polri / PNS untuk mengikuti Dikjur dan
                      Dikbang, Latkatpuan;
                                                                              8
                                                         / (17) Melaksanakan....

               (17) Melaksanakan keSabharaan jasmani;
               (18) Melaks Administrasi pelaporan;
               (19) Melaks tugas Kepolisian lainnya.

          b)   Subbag Sarpras
               (1)   Menyusun Rengiat Subbag Sarpras;
               (2)   Mengusulkan pelaksanaan psikotest pemegang senpi;
               (3)   Melayani pembuatan kartu senpi;
               (4)   Mengusulkan kebutuhan Matfasjas;
               (5)   Menyelenggarakan pendistribusian BBM;
               (6)   Menyelenggarakan pendistribusian Kaporlap;
               (7)   Menyelenggarakan pendataan SIMAK BMN;
               (8)   Melaks koord dg insts terkait dlm rangka proses lelang
                     pengadaan barang/jasa;
               (9)   Melaks har matfasjas.

          c)   Subbag Hukum
               (1)   Memberikan bantuan hukum dan nasihat hukum kepada
                     anggota Polri dan PNS;
               (2)   Menyelenggarakan penyuluhan hukum;
               (3)   Menyampaikan usulan saran pendapat hukum ke Bidkum
                     Polda;
               (4)   Memberikan masukan dan koord dg pengemban fungsi hukum
                     dg Insts lain.

c.   Bidang Perencanaan
     1)   Tugas
          Menyusun renja dan anggaran, mengendalikan program dan anggaran
          serta analisa dan evaluasi atas pelaksanaannnya termasuk ren program
          pengembangan satwil.
     2)   Fungsi
          a)   Penyusunan renja dan anggaran.
          b)   Pengendalian program dan anggaran.
          c)   Pelaksanaan anev program dan anggaran.
          d)   Pengembangan satuan kewilayahan.

     3)   Kegiatan
          a)   Subbag Progar
               (1)   Menyusun dan melaksanakan pemutakhiran data dalam rangka
                     menentukan kebutuhan anggaran Satker;
               (2)   Merencanakan dan menyusun RKA-KL dan DIPA tingkat
                     Satker;
               (3)   Menyusun dan membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau
                     Term Of Reference ( TOR );
               (4)   Menyusun dan membuat Rincian Anggaran dan Biaya ( RAB );
               (5)   Merencanakan dan menyusun penetapan kinerja Polres;
               (6)   Melaksanakan revisi RKA-KL dan DIPA;
                                                                                   9
                                                                  / (7) Memberikan….

                    (7)  Memberikan sosialisasi dan arahan teknis hasil penyusunan
                         RKA-KL dan DIPA Satker;
                    (8) Mengumpulkan dan mengkompulir data dan bahan dalam
                         rangka penyusunan Rancangan Renja dan Renja Satker;
                    (9) Menyusun HTCK tingkat Satker;
                    (10) Menyusun dan membuat telaahan staf tingkat Satker;
                    (11) Melaksanakan sosialisasi Reformasi Birokrasi Polri (RBP);
                    (12) Membuat adm pelaporan.

               b)   Subbag Dalgar
                    (1)   Menyusun rencana penyerapan anggaran Satker;
                    (2)   Mengumpulkan dan mengkompulir data dan bahan dalam
                          rangka penyusunan Rancangan Renstra dan Renstra Satker;
                    (3)   Mengumpulkan, mengelola data serta menyajikan informasi
                          dan dokumentasi kegiatan program dan anggaran;
                    (4)   Membuat laporan realisasi anggaran (LRA);
                    (5)   Menyusun bahan analisa dan evaluasi terhadap anggaran;
                    (6)   Melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap anggaran;
                    (7)   Membuat laporan pelaksanaan Triwulan DIPA;
                    (8)   Menerima dan mengecek usulan anggaran yang diajukan oleh
                          Sub Satker;
                    (9)   Membuat adm pelaporan.
9.   Tugas Pokok, Fungsi dan kegiatan Satuan
     a.   Sentra pelayanan Kepolisian Terpadu
          1)   Tugas
               Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk
               penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan
               bantuan/pertolongan kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi TKP
               untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan olah TKP sesuai
               ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

          2)   Fungsi
               a)   Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu;
               b)   Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan;
               c)   Pelayanan masyarakat ;
               d)   Penyajian informaSium berkaitan dengan kepentingan masyarakat
                    sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan;
               e)   Penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian
                    laporan kepada Kapolres/TA.
          3)   Kegiatan
               a)   SPKT
                    (1)   Melaporkan situasi Kamtibmas kepada Waka / Kapolres;
                    (2)   Mengecek kehadiran anggota SPKT ;
                    (3)   Mengecek kondisi sarana, prasarana dan ATK yang diperlukan;
                    (4)   Memimpin serah terima tugas jaga fungsi;
                    (5)   Memberikan paparan tentang gangguan Kamtibmas yang
                          menonjol kepada SPKT yang bertugas berikutnya;
                                                                                  10
                                                                  / (6) Mendatangi….

               (6)  Mendatangi TKP bersama fungsi terkait untuk melaksanakan
                    kegiatan pengamanan dan Olah TKP;
               (7) Memonitor pelaksanaan tugas pelayanan maupun opsnal di
                    Polres dan situasi kamtibmas di jajaran Polsek;
                (8) Mengajukan rencana kebutuhan / anggaran.

          b)   Unit I, II dan III
               (1)     Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, berkaitan dengan
                       situasi kamtibmas ( PLN, Telkom, Damkar, Derek );
               (2)     Membantu SPKT dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
               (3)     Melaksanakan tugas SPKT apabila SPKT berhalangan;
               (4)     Membatu tugas Banit dalam pelayanan kepada masyarakat;

          c)   Banit
               (1)     Membuat Laporan Polisi (LP);
               (2)     Membuat Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL);
               (3)     Membuat Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK);
               (4)     Mendatangi TKP bersama fungsi terkait untuk melaksanakan
                       kegiatan pengamanan dan Olah TKP;
               (5)     Memelihara sarana prasarana yang ada guna penigkatan
                       pelayanan kepada masyarakat;
               (6)     Melaporkan kondisi sarana prasarana kepada Unit.

b.   Sat Intelijen
     1)   Tugas
          a)   Menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan,
               termasuk perkiraan intelijen, persandian, pemberian pelayanan
               dalam bentuk surat izin/keterangan yang menyangkut orang asing,
               senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial politik masyarakat
               dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kepada
               masyarakat serta melakukan pengamanan, pengawasan terhadap
               pelaksanaannya.
          b)   Membina dan menyelenggarakan kegiatan intelijen dalam bidang
               keamanan, termasuk persandian dan produk intelijen, pembentukan
               dan pembinaan jaringan intelijen, Kepolisian baik sebagai bagian dari
               kegiatan Satuan Intelkam        maupun sebagai bahan masukan
               penyusunan rencana kegiatan opreasional dan peringatan dini
               ( Early Warning ).
          c)   Memberikan pelayanan administrasi dan pengawasan senjata api
               atau bahan peledak, orang asing dan kegiatan sosial atau politik
               masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
               undangan.
          d)   Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan
               dokumentasi kegiatan Satuan Intelkam.
     2)   Fungsi
          a)   Penyelenggaraan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan antara
               lain persandian dan produk intelijen di lingkungan polres.


                                                                  / b) Pelaksanaan....
                                                                            11
     b)   Pelaksanaan kegiatan opreasional intelijen kemanan guna
          terselenggaranya deteksi dini ( Early Detection ) dan peringatan dini
          ( Early Warning ) melalui pemberdayaan personil pengemban fungsi
          Intelijen.
     c)   Pengumpulan, penyimpanan dan pemutakhiran biodata tokoh formal
          atau informan organisasi social masyarakat, politik dan pemerintah.
     d)   Pengdokumentasian dan penganalisaan terhadap perkembangan
          lingkungan strategi serta penyusunan produk intelijen untuk
          mendukung kegiatan polres.
     e)   Penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil
          analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian
          pimpinan.
     f)   Pemberian pelayanan dalam bentuk surat ijin atau keterangan yang
          menyangkut, orang asing, senjata api dan bahan peledak serta
          kegiatan sosial atau politik masyarakat dan SKCK kepada
          masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan dan
          pengamanan atas pelaksanaan.

3)   Kegiatan
     a)   Urusan pembinaan operasi
          (1)   Melaksanakan kegiatan oparasional intelijen kemanan guna
                terlaksananya deteksi dini ( Early detection ), peringatan dini
                ( Early Warning ) dan deteksi aksi ( Early Action )
          (2)   Melaksanakan kegiatan penyelidikan suatu perkara / gangguan
                kamtibmas;
          (3)   Melaksanakan kegiatan penggalangan terhadap kelompok-
                kelompok masyarakat;
          (4)   Melaksanakan kegiatan pengamanan terhadap kegiatan
                masyarakat;
          (5)   Mengumpulkan data dan informasi dari media massa / sumber
                terbuka lainnya;
          (6)   Melakukan analisis terhadap setiap perkembangan keadaan
                yang dapat berdampak pada situasi keamanan dan ketertiban
                masyarakat;

     b)   Urusan administrasi dan tata usaha
          (1)   Menyusun administrasi perencanaan antara lain, Penetapan
                Kinerja Rengiat, TOR, Lakip;
          (2)   Melaksanakan kegiatan administrasi umum, ketatausahaan,
                dan urusan dalam;
          (3)   Menyusun prakiraan Intelijen keamanan;
          (4)   Pelayanan surat izin atau keterangan kegiatan sosial
                masyarakat (keramaian, rapat, dan lain-lain) atau politik, SKCK
                dan yang menyangkut orang asing;
          (5)   Menyusun laporan bidang intelijen.

     c)   Unit I Politik
          (1)   Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan politik;
          (2)   Melaksanakan pengumpulan, penyimpanan dan pemutakhiran
                tokoh Politik.


                                                                    / d) Unit....
                                                                               12

          d)   Unit II Ekonomi
               (1)   Melaksanakan pengawasan    terhadap kegiatan ekonomi
                     masyarakat;
               (2)   Melaksanakan pengumpulan, penyimpanan dan pelaporan
                     hasil pelaksanaan.

          e)   Unit III Sosial Budaya
               (1)   Melaksanakan pengawasan administratif terhadap kegiatan
                     sosial masyarakat;
               (2)   Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan unit Sosbud.

          f)   Unit IV Keamanan (Was Senjata api dan handak)
               (1)   Menyelenggarakan        pengamanan,      pengawasan  dan
                     pengendalian serta perijinan senjata api dan amunisi dan
                     bahan pelefak serta alat / bahan berbahaya lainnya;
               (2)   Menyusun pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan Unit
                     Keamanan.

          g)   Unit V Sandi
               (1)   Pengiriman, penerimaan dan pengarsipan berita-berita rahasia;
               (2)   Menyelenggarakan dokumentasi guna menyusun data dan
                     rekaman hasil pelaksanaan tugas Polri.

          h)   Unit VI POA
               (1)   Melaksanakan pengawasan orang asing melalui pemberian
                     izin, keterangan dan rekomendasi sesuai ketentuan peraturan
                     perundang-undangan yang berlaku;
               (2)   Melakukan penggalangan dalam upaya menciptakan kondisi
                     tertentu di dalam masyarakat/orang asing yang menguntungkan
                     bagi pelaksanaan tugas Sat Intelkam.

c.   Sat Reskrim
     1)   Tugas
          Menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak
          pidana secara transparan dan akuntabel dengan penerapan SP2HP,
          memberikan pelayanan dan perlindungan khusus terhadap korban dan
          pelaku anak dan wanita, menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk
          kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, menyelenggarakan
          pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik dibidang operasional
          maupun administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan perundang-
          undangan.

     2)   Fungsi
          a)   Penyelenggaraan pembinaan dalam melaksanakan penyelidikan dan
               penyidikan tindak pidana;
          b)   Penerapan SP2HP secara transpran dan akuntabel;
          c)   Pemberian pelayanan perlindungan khusus terhadap korban dan
               pelaku anak dan wanita;
          d)   Penyelenggaraan pelayanan fungsi identifikasi baik untuk
               kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum;
                                                                    13
   e)   Penyelenggaraan koordinasi dan pengawasan PPNS baik dibidang
        operasional maupun administrasi penyidikan sesuai ketentuan
        hukum dan perundang-undangan;
   f)   Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari
        dan mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas satuan reskrim;
   g)   Penyelenggaraan pengawasan penyelidikan dan penyidikan tindak
        pidana;
   h)   Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan
        dokumentasi program kegiatan Satuan Reskrim.

3) Kegiatan
   a)   UrBin Ops
        (1)  Melaksanakan pembinaan Personil satuan reskrim melalui
             analisis dan gelar perkara beserta penanganannya;
        (2) Mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanakan tugas
             penyelidikan dan penyidikan;
        (3) Melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan
             memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan
             bahan literatur yang terkait; dan;
        (4) Mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi
             dan dokumentasi program kegiatan;
        (5) Mengkordinasikan Giat unit-unit Opsnal.
        (6) Memberikan pelayanan terhadap keluhan masyarakat dalam
             penanganan kasus;
        (7) Melaksanakan Latkat puan fungsi Reskrim;
        (8) Melakukan pengawasan terhadap kinerja penyidik;
        (9) Melaksanakan pengawasan penyelidikan dan penyidikan tindak
             pidana;
        (10) Melaksanakan supervisi, koreksi, dan asistensi kegiatan
             penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
        (11) Pemberian bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

   b)   Urmintu
        (1)   Menyusun perencanaan satuan Sat narkoba untuk jangka
              sedang dan jangka pendek, antara lain Renstra, Rancangan
              Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana, personel, dan
              anggaran;
        (2)   Melakukan pemeliharaan, perawatan administrasi dan
              ketatausahaan personel satuan reskrim;
        (3)   Menginventarisir dan memelihara barang milik Negara untuk
              input SIMAK-BMN;
        (4)   Menyelenggarakan laporan pertanggung jawaban keuangan;
        (5)   Menyusun Lakip meliputi analisis target pencapaian kinerja,
              sasaran, program dan anggaran;
        (6)   Menyusun laporan bulanan, tahunan dan lima tahunan.

   c)   Unit Idik I
        (1)   Menyusun Rengiat dan Renbut dalam pelaksanaan giat
              penyelidikan dan penyidikan;
        (2)   Melaksanakan giat penggalangan dan pembinaan informen
              untuk membantu giat penyelidikan dan penyidikan;

                                                    / (2) Melaksanakan....
                                                                                14
               (3)   Menyelenggarakan analisis dan evaluasi terhadap kinerja
                     kegiatan Lidik Sidik;
               (4)   Menganalisis metode yang dipergunakan agar terjadinya
                     percepatan dalam melaksanakan giat Lidik Sidik;
               (5)   Melaporkan perkembangan maupun hasil giat penyelidikan dan
                     penyidikan;
               (6)   Menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
                     narkoba, psikotropika dan obat-obatan berbahaya;
               (7)   Melakukan interview, observasi, surveillance, Under cover dan
                     penggunaan informen untuk mencari dan mendapatkan
                     keterangan yang dibutuhkan.

          d)   Unit Idik II
               (1)   Menyusun Rengiat dan Renbut dalam pelaksanaan giat
                     penyelidikan dan penyidikan;
               (2)   Melaksanakan giat penggalangan dan pembinaan informen
                     untuk membantu giat penyelidikan dan penyidikan;
               (3)   Menyelenggarakan analisis dan evaluasi terhadap kinerja
                     kegiatan Lidik Sidik;
               (4)   Menganalisis metode yang dipergunakan agar terjadinya
                     percepatan dalam melaksanakan giat Lidik Sidik;
               (5)   Melaporkan perkembangan maupun hasil giat penyelidikan dan
                     penyidikan;
               (6)   Menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
                     narkoba, psikotropika dan obat-obatan berbahaya;
               (7)   Melakukan interview, observasi, surveillance, Under cover dan
                     penggunaan informen untuk mencari dan mendapatkan
                     keterangan yang dibutuhkan.

d.   Sat Narkoba
     1)   Tugas
          menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak
          pidana Narkoba, serta koordinasi dalam rangka pembinaan, pencegahan,
          rehabilitasi korban dan penyalahgunaan Narkoba

     2)   Fungsi
          a)   Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelidikan dan
               penyidikan tindak pidana narkotika, psikotropika dan obat obatan
               berbahaya;
          b)   Penyelenggaraan pengawasan terhadap predaran narkotika,
               psikotropika dan obat-obatan berbahaya;
          c)   Penyelenggaraan pembinaan, pencegahan, rehabilitasi korban dan
               penyalahgunaan narkoba.

     3)   Kegiatan
          a)   Urbin Ops
               (1)   Melaksanakan pembinaan Personil Sat narkoba melalui analisis
                     dan gelar perkara beserta penanganannya;
               (2)   Mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanakan tugas
                     penyelidikan dan penyidikan;
                                                            / (3) Melaksanakan....
                                                                     15

     (3)  Melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan
          memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan
          bahan literatur yang terkait;
     (4) Mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi
          dan dokumentasi program kegiatan;
     (5) Mengkordinasikan Giat unit-unit Opsnal;
     (6) Memberikan pelayanan terhadap keluhan masyarakat dalam
          penanganan kasus;
     (7) Melaksanakan Latkat puan fungsi Sat narkoba;
     (8) Melakukan pengawasan terhadap kinerja penyidik;
     (9) Melaksanakan pengawasan penyelidikan dan penyidikan tindak
          pidana;
     (10) Melaksanakan supervisi, koreksi, dan asistensi kegiatan
          penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
     (11) Pemberian bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana

b)   Urmin Ops
     (1)   Menyusun perencanaan satuan Sat narkoba untuk jangka
           sedang dan jangka pendek, antara lain Renstra, Rancangan
           Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana, personel, dan
           anggaran;
     (2)   Melakukan pemeliharaan, perawatan administrasi dan ketata
           usahaan personel satuan reskrim;
     (3)   Menginventarisir dan memelihara barang milik Negara untuk
           input SIMAK-BMN;
     (4)   Menyelenggarakan laporan pertanggung jawaban keuangan;
     (5)   Menyusun Lakip meliputi analisis target pencapaian kinerja,
           sasaran, program dan anggaran;
     (6)   Menyusun laporan bulanan, tahunan dan lima tahunan.

c)   Unit Idik I
     (1)   Menyusun Rengiat dan Renbut dalam pelaksanaan Giat
           penyelidikan dan penyidikan;
     (2)   Melaksanakan giat penggalangan dan pembinaan informen
           untuk membantu giat penyelidikan dan penyidikan;
     (3)    Menyelenggarakan analisis dan evaluasi terhadap kinerja
           kegiatan Lidik Sidik;
     (4)   Menganalisis metode yang dipergunakan agar terjadinya
           percepatan dalam melaksanakan giat Lidik Sidik;
     (5)   Melaporkan perkembangan maupun hasil giat penyelidikan dan
           penyidikan;
     (6)   Menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
           narkoba, psikotropika dan obat-obatan berbahaya;
     (7)   Melakukan interview, observasi, surveillance, Under cover dan
           penggunaan informen untuk mencari dan mendapatkan
           keterangan yang dibutuhkan.

d)   Unit idik II
     (1)   Menyusun Rengiat dan Renbut dalam pelaksanaan Giat
           penyelidikan dan penyidikan;
                                                                                 16
                                                               / (2) Melaksanakan....
               (2)   Melaksanakan giat penggalangan dan pembinaan informen
                     untuk membantu giat penyelidikan dan penyidikan;
               (3)   Menyelenggarakan analisis dan evaluasi terhadap kinerja
                     kegiatan Lidik Sidik;
               (4)   Menganalisis metode yang dipergunakan agar terjadinya
                     percepatan dalam melaksanakan giat Lidik Sidik;
               (5)   Melaporkan perkembangan maupun hasil giat penyelidikan dan
                     penyidikan;
               (6)   Menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
                     narkoba, psikotropika dan obat-obatan berbahaya;
               (7)   Melakukan interview, observasi, surveillance, Under cover dan
                     penggunaan informen untuk mencari dan mendapatkan
                     keterangan yang dibutuhkan;

e.   Sat Binmas
     1)   Tugas
          Menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi pembinaan
          teknis Polmas dan kerja sama dengan instansi pemerintah/
          lembaga/organisasi masyarakat, pembinaan bentuk-bentuk pengamanan
          swakarsa serta pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam
          rangka memberdayakan upaya pencegahan masyarakat terhadap
          kejahatan serta meningkatkan hubungan sinergitas Polri-masyarakat

     2)   Fungsi
          a)   Penyelenggaraan pembinaan teknis Polmas;
          b)   Penyenggaraan kerjasama dengan instansi pemerintah / lembaga/
               organisasi masyarakat;
          c)   Pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
          d)   Pemberdayaan upaya pencegahan masyarakat terhadap kejahatan;
          e)   Peningkatan hubungan sinergitas Polri – masyarakat.

     3)   Kegiatan
          a)   Urusan Pembinaan Operasi
               (1)   Membantu pelaksanaan tugas administrasi Sat Binmas;
               (2)   Melaksanakan bimbingan teknis fungsi Binmas;
               (3)   Pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dan
                     pengembangan manajemennya;
               (4)   Mengumpulkan dan mengolah data serta penyajian informasi
                     dan dokumentasi program kegiatan Binmas dilingkungan
                     Polres;
               (5)   Melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas /
                     kegiatan Bhabinkamtibas dan Brigadir Polmas Kawasan

          b)   Urusan administrasi dan tata usaha
               (1)   Membuat rengiat;
               (2)   Membuat renlat;
               (3)   Menyusun rencana anggaran kegiatan;
               (4)   Membuat surat perintah tugas;
               (5)   Mengagenda surat masuk dan keluar;
                                                                   17
                                                  / (6) Pengelolaan....
     (6) Pengelolaan tata naskah surat masuk dan keluar;
     (7) Melaksakan penataan kearsipan;
     (8) Membuat laporan kegiatan;
     (9) Pendistribusian surat-surat keluar;
     (10) Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan

c)   Unit Binpolmas
     (1)   Melaksanakan sosialisasi perpolisian masyarakat.
     (2)   Pembinaan peningkatan kemampuan personil pelaksana
           Polmas;
     (3)   Pemberdayaan potensi masyarakat dan membangun kemitraan
           melalui program Forum Komunikasi Polri dan Masyarakat (
           FKPM); dan
     (4)   Pelaksanaan pengawasan dan pebinaan pada keamanan
           lingkungan;
     (5)   Melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas /
           kegiatan Bhabinkamtibas dan Brigadir Polmas Kawasan;
     (6)   Mensosialisasikan kebijakan-kebijakan / Perkap /Pembentukan
           Polmas

d)   Unit Bintibmas
     (1)  Melaksanakan pembinaan terhadap potensi masyarakat;
     (2)  Melaksanakan pembinaan terhadap Relawan;
     (3)  Melaksanakan pembinaan terhadap pelajar dan mahasiswa;
     (4)  Melaksanakan pembinaan terhadap petugas perparkiran;
     (5)  Melaksanakan pembinaan terhadap kelompok-kelompok
          masyarakat ngambang;
     (6) Melaksanakan pembinaan terhadap saka bhayangkara dan
          PKS;
     (7) Peningkatan pelatihan kemampuan Senkom Mitra Polri;
     (8) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
     (9) Melaksanakan silaturahmi kamtibmas pada Toga, Tomas,
          Toda, dan Pondok Pesantren;
     (10) Melaksanakan pembinaan dan koordinasi terhadap Kepolisian
          Khusus.

e)   Unit Binkamsa
     (1)   Mensosialisasikan kebijakan-kebijakan / Perkap /Pam
           swakarsa;
     (2)   Menyelenggarakan dan melaksanakan pengawasan terhadap
           pelaksanaan tugas alat-alat kepolisian khusus dan keamanan
           swakarsa;
     (3)   Mengadakan koordinasi dengan pimpinan alat kepolisian
           khusus dalam rangka pelaksanaan tugas;
     (4)   Melaksanakan pembinaan alat-alat kepolisian khusus;
     (5)   Peningkatan pelatihan kemampuan Satpam;
     (6)   Peningkatan pelatihan kemampuan Kaposkamling;
     (7)   Mengadakan pelatihan dasar Satpam.



                                                              / f. Sat....
                                                                                 18

f.   Sat Sabhara
     1)   Tugas
          a)   Melaksanakan kegiatan – kegiatan prefentif dan refresif dalam
               rangka menciptakan stabilitas kamtibmas;
          b)   Melaksanakan dinas kepolisian lain.

     2)   Fungsi
          a)   Pelaksanaan tugas – tugas pengamanan ( penjagaan, pengaturan,
               pengawalan, patroli dan pelayanan unjuk rasa / pengendalian masa )
               dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat;
          b)   Pelaksanaan tugas penanganan tindak pidana ringan (TIPIRING)
               dan pengamanan tempat kejadian perkara (PTKP) dalam rangka
               pelayanan kepada masyarakat terkait masalah pelanggaran dan
               tindak pidana;
          c)   Pelaksanaan SAR terbatas dan masalah – masalah kontijensi.

     3)   Kegiatan
          a)   Urusan pembinaan operasi
               (1)   Membuat prencanaan tugas sesuai dengan perkiraan intelijen
                     harian;
               (2)   Memfloating anggota pada objek – objek yang memerlukan
                     pengamanan;
               (3)   Memberikan bimbingan teknis pada unit shabara polsek;
               (4)   Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data untuk evaluasi
                     pelaksanaan tugas shabara;
               (5)   Membuat perencanaan pelatihan peningkatan fungsi.

          b)   Urusan administrasi dan tata usaha
               (1)   Membuat rencana kegiatan satuan fungsi shabara;
               (2)   Membuat rencana anggaran yang dibutuhkan untuk
                     mendukung pelaksanaan tugas;
               (3)   Membuat surat perintah dalam setiap pelaksanaan tugas –
                     tugas fungsi shabara;
               (4)   Membuat anev pelaksanaan tugas ( bulanan, semester dan
                     tahunan )

          c)   Unit Turjawali
               (1)   Melaksanakan pengaturan pada tempat – tempat yang
                     berpotensi kerawanan laka lantas, laka kerja, ganguan lalu
                     lintas dan gangguan kamtibmas lainnya;
               (2)   Melaksanakan penjagaan baik pada pos-pos tetap ( Mako,
                     Rumdin pejabat ) maupun pos-pos sementara seperti
                     keramaian, kegiatan masyarakat dan instansi;
               (3)   Melaksanakan pengamanan pada tempat kejadian perkara
                     kriminalitas;
               (4)   Melaksanakan pengamanan pada tempat kejadian perkara
                     kriminalitas.


                                                                       / d) Unit....
                                                                                19


          d)   Unit Pam Obvit
               (1)   Melaksanakan penjagaan terhadap objek vital pemerintah dan
                     swasta;
               (2)   Melaksanakan pengawalan terhadap personil dan materil objek
                     vital pemerintah dan nasional.

          e)   Unit Dalmas
               (1)   Melaksanakan pelayanan dan pengamanan terhadap kegiatan
                     unjuk rasa;
               (2)   Melaksanakan pengamanan terhadap kejadian – kejadian
                     kontijensi (bencana alam, laka KA, laka pesawat) dan
                     pelaksanaan SAR terbatas.

g.   Sat Lantas
     1)   Tugas
          Menyelenggarakan dan Membina fungsi lalu lintas Kepolisian, yang
          meliputi Penjagaan, Pengaturan, Pengawalan dan Patroli, Pendidikan
          Masyarakat dan rekayasa Lalulintas, Registrasi dan Identifikasi
          pengemudi / Kendaraan Bermotor, Penyidikan Kecelakaan Lalu lintas dan
          Penegakan Hukum dibidang Lalu Lintas guna memlihara keamanan,
          keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu lintas.

     2)   Fungsi
          a)   Penyelenggaraan dan Pembinaan fungsi Lalu lintas Kepolisian;
          b)   Penyelenggaraan Turjawali Lantas;
          c)   Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa lalu lintas;
          d)   Penyelenggaraan Registrasi dan identipikasi Pengemudi / kendaraan
               bermotor;
          e)   Penyidikan Laka Lantas dan penegakan Hukum dibidang lalu lintas;
          f)   Pemeliharaan Kamseltibcarlantas.

     3)   Kegiatan
          a)   Kaur Bin Ops
               (1)   Melaksanakan Pembinaan manajemen Opsnal dan Pelatihan;
               (2)   Melaksanakan Anev;
               (3)   Pengelolaan Teknologi Informasi dan dokumentasi lalu lintas.

          b)   Kaur Mintu
               (1)   Membuat Rencana Kegiatan;
               (2)   Melaksanakan Manajemen Personil, Sarpras dan Kinerja;
               (3)   Melaksanakan Pelayanan Ketatausahaan dan urusan dalam
                     dalam lingkungan Lantas;
               (4)   Mengolah dan Menyajikan Data dibidang Lalu Lintas;
               (5)   Mengolah dan Menyajikan Data dibidang Lalu Lintas.

          c)   Unit Turjawali
               (1)   Melaksanakan Penegakan hukum dan tata tertib lalu lintas;
               (2)   Melaksanakan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan
                     Patroli Lalu lintas;
                                                                             20
                                                                / (3) Membina....

                 (3)   Membina dan menyelenggarakan tata tertib Lalu lintas dan
                       Angkutan Jalan;
                 (4)   Membina dan Menyelenggarakan Penanganan Pelanggaran
                       Lalu lintas.

          d)     Unit Dikyasa
                 (1) Membina dan melaksanakan Kerjasama lintas Sektoral;
                 (2) Melaksanakan Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa Lantas;
                 (3) Pembinaan Rekayasa dibidang Lalu lintas;
                 (4) Melaksanakan Koordinasi Lintas Sektoral dalam Pembinaan
                      dan Rekayasa Sarana Angkutan;

          e)     Unit Reg Ident
                 (1)   Menyelenggarakan dan Membina Pelaksanaan Reg Ident
                       Kendaraan Bermotor;
                 (2)   Pembinaan Pelaksanaan Reg Ident SIM, STNK dan BPKB.

          f)     Unit Laka
                 (1)   Menyelenggarakan Pembinaan dan Penanganan Laka Lantas;
                 (2)   Melaksanakan TP TKP Laka Lantas;
                 (3)   Melaksanakan Penyidikan Laka Lantas;
                 (4)   Mengajukan Berkas Perkara Laka Lantas ke Pengadilan;
                 (5)   Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

h.   Sat Tahti
     1)   Tugas
          Menyelenggarakan pelayanan perawatan dan kesehatan tahanan,
          termasuk pembinaan jasmani dan rohani, serta menerima, menyimpan
          dan memelihara barang bukti, yang didukung dengan penyelenggaraan
          administrasi umum yang terkait sesuai bidang tugasnya.

     2)   Fungsi
          a)     Penyelenggaraan pelayanan perawatan dan kesehatan tahanan
                 termasuk pembinaan jasmani dan rohani;
          b)     Penyelenggaraan pengamanan, penyimpanan barang bukti dan
                 pengelolaan data barang bukti.

     3)   Kegiatan
          a)     Urusan administrasi dan tata usaha;
                 (1)   Melaksanakan pencatatan dan registrasi serta pelaporan
                       jumlah tahanan;
                 (2)   Melaksanakan pengawasan terhadap administrasi keluar
                       masuknya tahanan.
          b)     Unit Perawatan Tahanan
                 (1)   Melaksanakan pengawasan, pengamanan dan pemeriksaan
                       tahanan serta fasilitas ruang tahanan secara berkala;
                 (2)   Mengatur, menjaga dan mengawasi tahanan dan kunjungan ke
                       rumah tahanan dengan menetapkan waktu dan tempat besuk
                       tahanan;
                                                                                 21
                                                               / (3) Melaksanakan....
               (3)   Melaksanakan pengawasan dan perawatan kesehatan
                     tahanan, pelayanan terhadap tahanan yang sakit dan
                     pemeriksaan kesehatan secara rutin terhadap para tahanan;
               (4)   Melaksanakan penjagaan dan penyiapan makan dan
                     kebersihan ruang tahanan serta fasilitas.
          c)   Unit Barang Bukti
               (1) Melaksanakan administrasi dan registrasi terhadap barang
                    bukti;
               (2) Melaksanakan pengawasan barang bukti, serta pelaporan dan
                    pencatatan terhadap keluar masuknya barang bukti dan kondisi
                    barang bukti;
               (3) Melakukan pengamanan, menjaga keluar masuknya dan
                    pengecekan kondisi barang bukti;
               (4) Melaksanakan pengadministrasian, barang bukti registrasi, dan
                    inventarisasi barang bukti.

i.   Sitipol
     1)   Tugas
          bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan
          teknologi informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan
          dan pengolahan serta penyajian data termasuk informasi kriminal dan
          pelayanan multimedia.

     2)   Fungsi
          a)   pemeliharaan jaringan komunikasi radio dan data serta pelayanan
               komunikasi;
          b)   pelayanan dan penyelenggaraan sistem informatika yang meliputi
               sentralisasi pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian
               informasi termasuk pelayanan multimedia;
          c)   Penyajian, penyiapan data, informasi kriminal dan pelayanan
               multimedia;
          d)   Penyajian, penyiapan data, informasi kriminal dan pelayanan
               multimedia.

     3)   Kegiatan
          a)   melaksanakan pemeliharaan jaringan informasi komunikasi radio
               dan data serta pelayanan komunikasi;
          b)   melaksanakan penyajian data informasi criminal dan multimedia;
          c)   melaksanakan evaluasi kinerja Tupoksi Sie TIPOL;
          d)   melaksanakan bimbingan tehnis TIPOL ke Polsek Jajaran;
          e)   melaksanakan penyusunan laporan rutin dan laporan insidentil;
          f)   melaks sun rengiat dan renbut (TOR RAB dll).

q.   Polsek
     1)   Tugas
          menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan
          ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan,
          pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri
          lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan
          serta kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.

                                                                       / 2) Fungsi….
                                                                           22

2)   Fungsi
     a)   pemberian pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat, dalam
          bentuk     penerimaan     dan     penanganan    laporan/pengaduan,
          permintaan bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan
          kegiatan masyarakat, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota
          Polri, sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dalam
          organisasi Polri;
     b)   Intelijen dalam bidang keamanan, baik sebagai pelaksana kegiatan
          satuan-satuan atas maupun sebagai pengumpulan bahan
          keterangan untuk keperluan deteksi dini dalam rangka upaya
          pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban
          masyarakat, serta pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian
          (SKCK) kepada warga masyarakat;
     c)   penyelenggaraan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan,
          patroli dan pengamanan kegiatan masyarakat dalam rangka
          pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk
          keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas;
     d)   penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan
          hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
     e)   pembinaan masyarakat sebagai upaya untuk mendorong
          peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap
          hukum dan perundang-undangan, memberdayakan peran serta
          masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban
          masyarakat, serta melaksanakan penjabaran penerapan Polmas;
     f)   Penyelenggaraan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan
          perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya serta
          pelayanan kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum
          ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.

3)   Kegiatan
     a)   Unit Provos
          Membantu tugas Provos Polres         untuk   pembinaan     disiplin,
          penegakan hukum anggota Polsek.
     b)   SekSium
          (1)   Membantu Polsek dalam mengkoordinir, mengelola kegiatan
                administrasi umum Polsek sehingga tugas administrasi surat
                menyurat berjalan dengan tertib;
          (2)   Mengelola anggaran Polsek sesuai dengan DIPA;
          (3)   Melaksanakan tugas tambahan sesuai perintah Polsek.

     c)   Sikum
          (1)   Mendata anggota yang bermasalah;
          (2)   Memberikan saran/pendapat hukum.

     d)   Sihumas
          (1)   Mediator antara Polri dengan masyarakat;
          (2)   Menyampaikan program unggulan Polres kepada masyarakat;
          (3)   Melaksanakan tugas-tugas tambahan sesuai perintah Polsek.

                                                               / e) Sentra....
                                                                  23

e)   Sentra Pelayanan Kepolisian terpadu
     (1)   Membantu Polsek dalam mengkoordinir pelaksanaan tugas
           patroli di wilayah Polsek melindungi, mengayomi, melayani
           masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan dalam rangka
           pemeliharaan kamtibmas;
     (2)   Melaksanakan tugas sesuai perintah Polsek.

f)   Unit Intelkam
     (1)   Membantu Polsek dalam pelaksanaan tugas deteksi terhadap
           kegiatan masyarakat;
     (2)   Melaksanakan pelayanan administrasi masyarakat.

g)   Unit Binmas
     (1)   Membantu Polsek dalam mengkoordinir pelaksanaan
           pemberdayaan polmas, potensi masyarakat lainnya, kerjasama
           bidang Kamtibmas serta pembinaan dan penyuluhan terhadap
           masyarakat di wilayah Polsek dalam rangka melindungi,
           mengayomi, melayani masyarakat dan            pemeliharaan
           kamtibmas;
     (2)   Melaksanakan tugas tambahan sesuai perintah Polsek.

h)   Unit Sabhara
     (1)   Membantu Polsek dalam mengkoordinir pelaksanaan tugas
           patroli di wilayah Polsek melindungi, mengayomi, melayani
           masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan dalam rangka
           pemeliharaan kamtibmas;
     (2)   Melaksanakan tugas sesuai perintah Polsek.

i)   Unit Reserse Kriminal
     (1)   Membantu Polsek dalam pelaksanaan enyelidikan dan
           penyidikan tindak pidana di wilayah Polsek dalam rangka
           melindungi, mengayomi, melayani masyarakat memelihara
           kamtibmas dan penegakan hukum;
     (2)   Melaksanakan tugas tambahan sesuai perintah Polsek.

j)   Unit Lalu Lintas
     (1)   Membantu Polsek dalam melaksanakan tugas fungsi
           pengaturan lalu lintas dan penjagaan;
     (2)   Menangani kecelakaan lalu lintas sampai dengan kejaksaan
           (P21) di wilayah Polsek Urban;
     (3)   Menangani kecelakaan lalu lintas di wilayah Polsek rural;
     (4)   Melaksanakan tugas sesuai perintah Polsek.




                                                            / BAB …..
                                                                                    24
                               BAB III
               POKOK – POKOK HUBUNGAN TATA CARA KERJA

10. Hubungan Tata Cara Kerja di Polres Tasikmalaya Kota
    a.   Kapolres Tasikmalaya Kota
         a)   Hubungan bersifat vertikal
              a)   Hubungan Kapolres Tasikmalaya Kota dengan Waka Polres
                   Tasikmalaya Kota
                   (1)   Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis
                         perintah/laporan;
                   (2)   Memberikan arahan kebijakan strategik Polres Tasikmalaya
                         Kota di bidang pembinaan maupun operasional di lingkungan
                         unsur pembantu Pimpinan dan pelaksana staff;
                   (3)   Memberikan      perintah/tugas  untuk   mewakili  Kapolres
                         Tasikmalaya Kota dalam hal Kapolres Tasikmalaya Kota
                         berhalangan;
                   (4)   Menerima laporan pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dalam
                         lingkungan unsur pembantu Pimpinan dan pelaksana staff.

              b)   Hubungan Kapolres Tasikmalaya Kota dengan Kabag Ops Polres
                   Tasikmalaya Kota.
                   (1)   Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis
                         perintah/laporan;
                   (2)   Memberikan arah kebijakan Strategik Polres terutama di bidang
                         Operasional guna di tuangkan dalam Perencanaan Operasi
                         Kepolisian dan dilaksanakan dalam situasi dan kondisi yang
                         tepat serta dalam program kerja Bag Ops dan Komunitinya;
                   (3)   Memberikan arah kebijakan Strategik terutama di bidang
                         Kehumasan Polri tingkat guna di tuangkan dalam program kerja
                         Bag Ops;
                   (4)   Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk
                         dilaksanakan Kabag Ops, termasuk mewakili Kapolres
                         Tasikmalaya Kota sesuai perintah/petunjuk;
                   (5)   Menerima Gelar Opsnal yang dilaksanakan Bag Ops Polres
                         Tasikmalaya Kota;
                   (6)   Menerima laporan pelaksanaan tugas Bag Ops Polres
                         Tasikmalaya Kota, terutama dalam hal pelaporan hasil Operasi
                         Kepolisian;
                   (7)   Memberikan petunjuk dalam penyampaian informasi terhadap
                         Publik.

              c)   Hubungan Kapolres dengan Kabag Ren Polres Tasikmalaya Kota
                   (1)   Menetapkan kebijakan dan strategi Polres Tasikmalaya Kota
                         jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
                   (2)   Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis
                         perintah / laboran;
                   (3)   Memberikan arah kebijakan Strategik Polres Tasikmalaya Kota
                         terutama di bidang pembinaan maupun Operasional guna
                         disusun dalam perencanaan Umum dan dituangkan ke dalam
                         Program Kerja Polres Tasikmalaya Kota;
                                                                  / (4) Memberikan.....
                                                                     25

     (4)   Memberikan     perintah,  arahan    dan    petunjuk    dalam
           penyiapan/penyusunan dokumen perencanaan;
     (5)   Memberikan     perintah,  arahan    dan    petunjuk    dalam
           penyiapan/penyusunan dokumen perencanaan;
     (6)   Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk
           dilaksanakan Kabag Ren Polres Tasikmalaya Kota, termasuk
           mewakili Kapolres Tasikmalaya Kota sesuai perintah/petunjuk;
     (7)   Memberikan kebijakan dalam penyusunan program, kegiatan
           dan anggaran yang disusun dalam Renja Polres Tasikmalaya
           Kota
     (8)   Menerima laporan hasil pelaksanaan tugas dan hasil pruduk
           perencanaan.

d)   Hubungan Kapolres Tasikmalaya Kota dengan Kabag Sumda Polres
     Tasikmalaya Kota
     (1)   Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis
           perintah/laporan.
     (2)   Memberikan arah kebijakan Strategik Polres Tasikmalaya Kota
           terutama di bidang pembinaan personel, peningkatan
           kemampuan dan pelayanan kesehatan di lingkungan Polres
           Tasikmalaya Kota untuk disusun dan dituangkan ke dalam
           Program Kerja Bag Sumda Polres Tasikmalaya Kota.
     (3)   Memberikan arah kebijakan Strategik Polres Tasikmalaya Kota
           terutama di pembinaan sarana dan prasarana (Logistik) di
           lingkungan Polres    Tasikmalaya Kota untuk disusun dan
           dituangkan ke dalam Program Kerja Bag Sumda Polres
           Tasikmalaya Kota.
     (4)   Memberikan arah kebijakan Strategik Polres Tasikmalaya Kota
           terutama di bidang pembinaan / penerapan hukum di
           lingkungan Polres Tasikmalaya Kota untuk disusun dan
           dituangkan ke dalam Program Kerja Bag Sumda Polres
           Tasikmalaya Kota.
     (5)   Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk
           dilaksanakan Kabag Sumda Polres Tasikmalaya Kota,
           termasuk mewakili Kapolres       Tasikmalaya Kota sesuai
           perintah/petunjuk.
     (6)   Menerima laporan pelaksanaan tugas Bag Sumda Polres
           Tasikmalaya Kota.

e)   Hubungan Kapolres Tasikmalaya Kota dengan Kasium Polres
     Tasikmalaya Kota
     (1)   Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis
           perintah/laporan.
     (2)   Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk
           dilaksanakan Kasium Polres Tasikmalaya Kota.
     (3)   Memberikan petunjuk penyelenggaraan urusan administrasi
           umum, reproduksi dan distribusi surat menyurat serta
           penyelenggaran kegiatan pos Polri.
     (4)   Memberikan petunjuk penyelenggaraan urusan kepaniteraan,
           upacara, urusan arsip yang meliputi pemeriksaan klasifikasi
           serta pemeliharaan dan penyimpanan.

                                                      / (5) Menerima....
                                                                     26
     (5)   Menerima laporan     pelaksanaan   tugas   Kasium     Polres
           Tasikmalaya Kota.

f)   Hubungan Kapolres Tasikmalaya Kota dengan Kasikeu Polres
     Tasikmalaya Kota
     (1)   Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis
           perintah/laporan.
     (2)   Memberikan arah kebijakan Strategik Polres Tasikmalaya Kota
           terutama di bidang pembinaan maupun operasional untuk
           disusun dan dituangkan dalam Program kerja Sikeu Polres
           Tasikmalaya Kota.
     (3)   Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk
           dilaksanakan Sikeu Polres Tasikmalaya Kota.
     (4)   Menerima laporan kemajuan dan pertanggung jawaban
           keuangan Polda Jabar, baik untuk ditanda tangani maupun
           dijadikan    bahan    pertimbangan     dalam    menentukan
           kebijaksanaan lebih lanjut, terutama dalam mendukung
           kegiatan Pembinaan maupun operasional Polres Tasikmalaya
           Kota.
     (5)   Menerima laporan pelaksanaan tugas Sikeu Polres
           Tasikmalaya Kota.

g)   Hubungan Kapolres Tasikmalaya Kota dengan Kasi Propam Polres
     Tasikmalaya Kota
     (1)   Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis
           perintah/laporan.
     (2)   Memberikan arah kebijakan Strategik Polres Tasikmalaya Kota
           terutama di bidang pembinaan maupun operasional untuk
           disusun dan dituangkan dalam Program kerja Sipropam Polres
           Tasikmalaya Kota.
     (3)   Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk
           dilaksanakan Sipropam Polres Tasikmalaya Kota.
     (4)   Menerima laporan pelaksanaan tugas Sipropam Polres
           Tasikmalaya Kota.

h)   Hubungan Kapolres Tasikmalaya Kota dengan Ka Siwas
     (1)   Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis
           perintah/laporan.
     (2)   Memberikan arah kebijakan Strategik Polres Tasikmalaya Kota
           terutama di bidang pembinaan maupun operasional untuk
           disusun dan dituangkan dalam Program kerja Siwas
           Tasikmalaya Kota.
     (3)   Memberikan arahan dan petunjuk dalam pengawasan dan
           pemeriksaan hasil kinerja satuan fungsi dan polsek jajaran.
     (4)   Memberikan surat perintah pelaksanaan tugas pengawasan
           dan pemeriksaan kinerja satuan fungsi dan Polsek jajaran.
     (5)   Menerima laporan hasil pelaksanaan pengawasan dan
           pemeriksaan kinerja satuan fungsi dan polsek jajaran.

i)   Hubungan Kapolres dengan SPKT Polres Tasikmalaya Kota
     (1)   Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis
           perintah/laporan.

                                                      / (1) Hubungan....
                                                                     27
     (2)   Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk
           dilaksanakan SPKT Polres Tasikmalaya Kota.
     (3)   Memberikan petunjuk penyelenggaraan pelayanan masyarakat
           dan markas yang bersifat umum dalam lingkungan Polres
           Tasikmalaya Kota termasuk pemondokan, fasilitas perkantoran,
           dukungan komunikasi dan elektronik dan ruang tahanan.
     (4)   Menerima produk-produk yang dihasilkan SPKT Polres
           Tasikmalaya Kota, untuk ditanda tangani atau dijadikan bahan
           pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan lebih lanjut.
     (5)   Menerima laporan pelaksanaan tugas SPKT Polres
           Tasikmalaya Kota.

j)   Hubungan Kapolres Tasikmalaya Kota dengan Kasat Intelkam Polres
     Tasikmalaya Kota
     (1)   Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis
           perintah/laporan.
     (2)   Memberikan arahan kebijakan strategik Polres Tasikmalaya
           Kota, terutama bidang operasional untuk disusun dan
           dituangkan dalam program kerja Sat Intelkam Polres
           Tasikmalaya Kota beserta komunitinya.
     (3)   Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk
           dilaksanakan Kasat Intelkam Polres Tasikmalaya Kota.

k)   Hubungan Kapolres dengan Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota
     (1)   Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis
           perintah/laporan.
     (2)   Memberikan arahan kebijakan strategik Polres Tasikmalaya
           Kota, terutama bidang operasional dan penegakkan hukum,
           untuk disusun dan dituangkan dalam program kerja Sat
           Reskrim Polres Tasikmalaya Kota beserta komunitinya.
     (3)   Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk
           dilaksanakan Sat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota, termasuk
           mewakili Kapolres Tasikmalaya Kota sesuai perintah/petunjuk.
     (4)   Menerima gelar perkara yang diselenggarakan Sat Reskrim
           Polres Tasikmalaya Kota terutama perkara menonjol dan
           mendapatkan perhatian baik dari pemerintah maupun
           masyarakat.
     (5)   Menerima laporan pelaksanaan tugas Sat Reskrim Polres
           Tasikmalaya Kota, terutama dalam hal penyidikan dan
           penegakkan hukum pada umumnya.

l)   Hubungan Kapolres dengan Kasat Narkoba Polres Tasikmalaya Kota
     (1)   Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis
           perintah/laporan.
     (2)   Memberikan arahan kebijakan strategik Polres Tasikmalaya
           Kota, terutama bidang operasional dan penegakkan hukum
           tindak pidana narkoba, untuk disusun dan dituangkan dalam
           program kerja Kasat Narkoba Polres Tasikmalaya Kota beserta
           komunitinya.



                                                    / (3) Memberikan....
                                                                 28
     (3)   Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk
           dilaksanakan Kasat Narkoba Polres Tasikmalaya Kota,
           termasuk mewakili Kapolres       Tasikmalaya Kota sesuai
           perintah/petunjuk.
     (4)   Menerima gelar perkara yang diselenggarakan Sat Narkoba
           Polres Tasikmalaya Kota terutama perkara menonjol dan
           mendapatkan perhatian baik dari pemerintah maupun
           masyarakat.
     (5)   Menerima laporan pelaksanaan tugas Sat NarkobaPolres
           Tasikmalaya Kota, terutama dalam hal penyidikan dan
           penegakkan hukum di bidang tindak pidana narkoba.

m)   Hubungan Kapolres dengan Kasat Binmas Polres Tasikmalaya Kota
     (1) Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis
         perintah/laporan.
     (2) Memberikan arah kebijakan Strategik Polres Tasikmalaya Kota
         terutama di bidang Operasional di lingkungan Polres
         Tasikmalaya Kota untuk disusun dan dituangkan dalam
         Program kerja Sat Binmas Polres Tasikmalaya Kota.
     (3) Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk
         dilaksanakan Sat Binmas Polres Tasikmalaya Kota, termasuk
         mewakili Kapolres Tasikmalaya Kota sesuai perintah/petunjuk.
     (4) Menerima laporan pelaksanaan tugas Sat Binmas Polres
         Tasikmalaya Kota.
n)   Hubungan Kapolres dengan Kasat Sabhara Polres Tasikmalaya Kota
     (1)   Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis
           perintah/laporan.
     (2)   Memberikan arahan kebijakan strategik Polres Tasikmalaya
           Kota, terutama bidang operasional, untuk disusun dan
           dituangkan dalam program kerja Sat Sabhara Polres
           Tasikmalaya Kota.
     (3)   Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk
           dilaksanakan Kasat Sabhara Polres Tasikmalaya Kota.
     (4)   Memberikan petunjuk tentang perumusan / pengembangan
           sistem dan metode serta pemantauan dan supervisi staf untuk
           dijadikan bahan Kapolres Tasikmalaya Kota dalam menentukan
           kebijakan lebih lanjut.
     (5)   Menerima laporan pelaksanaan tugas Kasat Sabhara Polres
           Tasikmalaya Kota.

o)   Hubungan Kapolres dengan Kasat Lantas Polres Tasikmalaya Kota
     (1)   Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis
           perintah/laporan.
     (2)   Memberikan arahan kebijakan strategik Polres Tasikmalaya
           Kota, terutama bidang Lantas Polres Tasikmalaya Kota.
     (3)   Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk
           dilaksanakan Kasat Lantas Polres Tasikmalaya Kota.
     (4)   Memberikan petunjuk tentang perumusan / pengembangan
           sistem dan metode serta pemantauan dan supervisi staf untuk
           dijadikan bahan Kapolres Tasikmalaya Kota dalam menentukan
           kebijakan lebih lanjut.

                                                      / (5) Menerima....
                                                                       29

     (5)   Menerima laporan pelaksanaan tugas Kasat Lantas Polres
           Tasikmalaya Kota.
     (6)   Operasional, untuk disusun dan dituangkan dalam program
           kerja.

p)   Sat Hubungan Kapolres Tasikmalaya Kota dengan Kasat Tahti
     Polres Tasikmalaya Kota
     (1)   Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis
           perintah/laporan.
     (2)   Memberikan arah kebijakan Strategik Polres Tasikmalaya Kota
           terutama di bidang pelayanan perawatan tahanan dan barang
           bukti untuk disusun dan dituangkan dalam Program kerja Sitipol
           Polres Tasikmalaya Kota.
     (3)   Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk
           dilaksanakan Kasat Tahti Polres Tasikmalaya Kota.
     (4)   Menerima produk-produk yang dihasilkan Sattahti Polres
           Tasikmalaya Kota, baik untuk ditanda tangani maupun dijadikan
           bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan lebih
           lanjut, terutama yang menyangkut perawatan tahanan dan
           barang bukti, yang didukung dengan penyelenggaraan
           administrasi umum yang terkait sesuai bidang tugasnya.
     (5)   Menerima laporan pelaksanaan tugas Kasat Tahti Polres
           Tasikmalaya Kota.

q)   Hubungan Kapolres      Tasikmalaya Kota dengan Kasitipol Polres
     Tasikmalaya Kota
     (1)   Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis
           perintah/laporan.
     (2)   Memberikan arah kebijakan Strategik Polres Tasikmalaya Kota
           terutama di bidang pembinaan maupun pengembangan sistem
           informasi dan teknologi informasi untuk disusun dan dituangkan
           dalam Program kerja Sitipol Polres Tasikmalaya Kota.
     (3)   Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk
           dilaksanakan Kasitipol Polres Tasikmalaya Kota.
     (4)   Menerima produk-produk yang dihasilkan Sitipol Polres
           Tasikmalaya Kota, baik untuk ditanda tangani maupun dijadikan
           bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan lebih
           lanjut, terutama yang menyangkut pemb`inaan dan
           pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi yang
           meliputi kriminal dan manajerial termasuk jaringan
           telekomunikasi dalam lingkungan Polres Tasikmalaya Kota.
     (5)   Menerima laporan pelaksanaan tugas Kasitipol Polres
           Tasikmalaya Kota.

r)   Hubungan Kapolres Tasikmalaya Kota dengan Kapolsek Jajaran
     (1)   Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis
           perintah/laporan.
     (2)   Memberikan arahan kebijakan strategik Polres Tasikmalaya
           Kota di bidang pembinaan maupun operasional di lingkungan
           unsur pelaksana utama kewilayahan Polres.
     (3)   Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk
           dilaksanakan Polsek.

                                                        / (4) Menerima....
                                                                           30
                (4)   Menerima laporan hasil pelaksanaan tugas Polsek jajaran
                      Polres Tasikmalaya Kota.

     2)    Hubungan Lintas Sektoral
           a)   Hubungan Kapolres dengan PEMDA / DPRD
                (1)   Hubungan dalam bentuk garis koordinasi.
                (2)   Koordinasi tentang Penanggulangan Gangguan Kamtibmas.
                (3)   Koordinasi dalam rangka pemberantasan penyakit masyarakat.
                (4)   Koordinasi tentang Penyusunan dan sosialisasi Perda.
                (5)   Koordinasi tentang penanggulangan bencana alam.
                (6)   Koordinasi dalam pengamanan VIP
                (7)   Koordinasi dalam Penertiban / rekayasa lalu – lintas.

           b)   Hubungan Kapolres dengan Dinas Pendidikan
                (1)   Koordinasi tentang cegah tangkal kenakalan remaja melalui
                      sekolah – sekolah.
                (2)   Koordinasi pengamanan naskah dalam rangka UANS.
                (3)   Koordinasi    tentang  pembinaan    Siswa    dalam   hal
                      penyalahgunaan narkoba.

           c)   Hubungan Kapolres dengan Kejaksaan
                (1)   Hubungan dalam bentuk Koordinasi.
                (2)   Koordinasi dalam hal Penanganan Kasus menonjol yang
                      menjadi sorotan Publik (Gelar perkara)

           d)   Hubungan Kapolres dengan TNI
                (1)   Hubungan dalam bentuk garis koordinasi.
                (2)   Koordinasi dalam rangka pelaksanaan operasi gabungan.
                (3)   Koordinasi dalam menciptakan situasi kamtibmas.
                (4)   Koordinasi dalam hal pembinaan Anggota.

b.   Bagian Operasional
     (1)   Hubungan Vertikal
           a)   Hubungan Kabag Ops dengan Kapolres
                (1)   Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis
                      menerima perintah / laporan.
                (2)   Menerima arahan dan kebijakan Kapolres dalam bidang
                      penyelenggarakan pembinaan kemampuan Operasional Polri
                      dan Operasional Kepolisian.
                (3)   Mengajukan konsep penjabaran kebijakan Kapolres dan Waka
                      Polres serta melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan
                      pembinaan kemampuan Operasional Polri dan Operasional
                      Kapolisian.
                (4)   Menerima pertunjuk dan arahan dalam penyampaian
                      informasiterhadap public.
                (5)   Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Operasional

     (2)   Hubungan Horizontal
           a)   Hubungan Kabag Ops dengan Kabag Sumda


                                                                / (1) Hubungan....
                                                                         31

     (1)   Hubungan bersifat Horizontal dan bentuk hubungan adalah
           garis koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam pembinaan personil yang menyangkut
           profesi, jiwa korsa, moril dan disiplin serta urusan administrasi
           personil dan karier.
     (3)   Koordinasi dalam merumuskan sistem dan metode produk
           HTCK.
     (4)   Koordinasi dalam dukungan logistik dalam pelaksanaan
           Operasional Kepolisian.
     (5)   Kordinasi bidang dokumentasi dan penyampaian informasi
           terhadap publik.

b)   Hubungan Kabag Ops dengan Kabag Ren
     (1)   Hubungan bersifat Horisontal dan bentuk hubungan adalah
           garis koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam perencanaan kegiatan Polres.
     (3)   Koordinasi dalam merumuskan sistem dan metoda produk
           perencanaan.
     (4)   Koordinasi dalam hasil pelaksanaan program dan anggaran
           untuk pengajuan rencana kebutuhan anggaran dalam
           penyusunan RKA-KL / DIPA
     (5)   Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan
           Penetapan kinerja Polres dan Jajaran.
     (6)   Kordinasi bidang dokumentasi dan penyampaian informasi
           terhadap publik.

c)   Hubungan Kabag Ops dengan Kasiwas
     (1)   Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah
           garis koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan
           Operasi Kepolisian.
     (3)   Memberikan informasi dalam pemerosesan pelaksanaan
           kegiatan Polres serta Polsek jajaran.
     (4)   Membantu kelancaran klarifikasi kegiatan Polres serta Polsek
           jajaran.

d)   Hubungan Kabag Ops dengan Kasi Ppropam
     (1)   Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah
           garis koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam penyelenggaraan Operasi guna monitor
           pelaksanaan Operasi Kepolisian.
     (3)   Memberikan informasi dalam pemerosesan anggota yang
           melakukan pelanggaran disiplin.
     (4)   Membantu kelancaran klarifikasi personil yang diduga
           melakukan penyimpangan.
     (5)   Koordinasi bidang dokumentasi dan penyampaian informasi
           terhadap publik.

e)   Hubungan Kabag Ops dengan Kasikeu
     (1)   Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah
           garis koordinasi.
                                                   / (2) Koordinasi....
                                                                            32

          (2)   Koordinasi dalam rangka pencairan dana, baik dilingkungan
                Bag Ops maupun untuk kegiatan Operasional Kepolisian.
          (3)   Koordinasi yang berhubungan fungsi teknis keuangan.

     f)   Hubungan Kabag Ops dengan Kasium
          (1)   Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah
                garis koordinasi.
          (2)   Koordinasi untuk masukan tata cara urusan arsip yang meliputi
                pemeliharaan dan penyimpanan.
          (3)   Koordinasi tata cara penyelenggaraan urusan administrasi
                umum, tata naskah dan distribusi.

3)   Hubungan Diagonal
     a)   Hubungan Kabag Ops dengan KSPKT
          (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
                koordinasi;
          (2)   Melaksanakan     kerjasama     dalam    pengawasan     dan
                pengendalian pelaksanaan operasional Kepolisian;
          (3)   Menerima laporan situasi Kamtibmas selama 1 x 24 jam;
          (4)   Kordinasi bidang dokumentasi dan penyampaian informasi
                terhadap publik.

     b)   Hubungan Kabag Ops dengan Kasat Intelkam
          (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
                koordinas.
          (2)   Meminta Kirka Intel dan Ren Intel dalam menyiapkan Rencana
                Operasi Kepolisian dan penyiapan personil yang diperlukan
                dalam mendukung pelaksanaan operasi.
          (3)   Koordinasi dalam penyampaian informasi masalah operasional.
          (4)   Kordinasi bidang dokumentasi dan penyampaian informasi
                terhadap publik.

     c)   Hubungan Kabag Ops dengan Kasat Reskrim
          (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
                koordinasi.
          (2)   Koordinasi dalam pelaksanaan tugas operasional yang
                berkaitan dengan tugas Sat Reskrim.
          (3)   Koordinasi dalam meminta pemeriksaan labfor dan identifikasi.
          (4)   Koordinasi dalam pelaksanaan tugas Operasional Kepolisian
                Gabungan.
          (5)   Kordinasi bidang dokumentasi dan penyampaian informasi
                terhadap publik.

     d)   Hubungan Kabag Ops dengan Kasat Narkoba
          (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
                koordinasi.
          (2)   Koordinasi dalam pelaksanaan tugas operasional yang
                berkaitan dengan tugas Sat Narkoba.
          (3)   Koordinasi dalam meminta pemeriksaan labfor.
          (4)   Koordinasi dalam pelaksanaan tugas Operasional Kepolisian
                Gabungan.
                                                          / (5) Koordinasi....
                                                                      33


     (5) Koordinasi bidang dokumentasi dan penyampaian informasi
         terhadap publik.

e)   Hubungan Kabag Ops dengan Kasat Binmas
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi masalah operasional Kepolisian yang berkaitan
           dengan fungsi Binamitra.
     (3)   Koordinasi dalam kegiatan fungsi Binamitra termasuk
           penerangan kepada masyarakat tentang peraturan perundang
           – undangan di bidang operasional Kepolisian.
     (4)   Koordinasi dalam pelaksanaan operasional Polri, terutama
           yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
     (5)   Kordinasi bidang dokumentasi dan penyampaian informasi
           terhadap publik.

f)   Hubungan Kabag Ops dengan Kasat Sabhara
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Melaksanakan kerjasama dalam rangka penyusunan rencana
           operasional Kepolisian.
     (3)   Melaksanakan kerjasama dalam pengawasan pelaksanaan
           operasional Kepolisian.
     (4)   Kordinasi bidang dokumentasi dan penyampaian informasi
           terhadap publik.

g)   Hubungan Kabag Ops dengan Kasat Lantas
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Melaksanakan kerjasama dalam rangka penyusunan rencana
           operasional Kepolisian.
     (3)   Melaksanakan kerjasama dalam pengawasan pelaksanaan
           operasional Kepolisian.
     (4)   Kordinasi bidang dokumentasi dan penyampaian informasi
           terhadap publik.

h)   Hubungan Kabag Ops dengan Kasat Tahti
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi masalah berkaitan dengan tahanan serta barang
           bukti.
     (3)   Koordinasi dalam pelaksanaan operasional Polri, terutama
           yang berkaitan dengan pelayanan tahanan dan pengamanan
           barang bukti.

i)   Hubungan Kabag Ops dengan Kasitipol
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.


                                                     / (2) Koordinasi....
                                                                            34

          (2)   Koordinasi mengenai pelaksanaan Operasi Kepolisian yang
                berhubungan dengan tugas yang ada kaitannya dengan Ur
                Sitipol dan tugas – tugas lainnya.
          (3)   Koordinasi dalam upaya mensukseskan kegiatan Operasional
                Polri di lapangan.
          (4)   Koordinasi dalam penyampaian berita terhadap Satfung dan
                Polsek Jajaran dalam giat Operasional.

     j)   Hubungan Kabag Ops dengan Kapolsek
          (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
                koordinasi.
          (2)   Melaksanakan kerjasama dalam rangka penyusunan rencana
                operasional Kepolisian.
          (3)   Melaksanakan kerjasama dalam pengawasan pelaksanaan
                operasional Kepolisian.
          (4)   Kordinasi bidang dokumentasi dan penyampaian informasi
          (5)   terhadap publik.

4)   Hubungan Lintas Sektoral
     a)   Hubungan Kabag Ops dengan Pemerintah Daerah
          (1)   Hubungan dalam bentuk garis koordinasi.
          (2)   Koordinasi tentang pelaksanaan Pilkades, Pilbup, Pilgub dan
                Pilpres berjalan aman lancar terkendali.
          (3)   Koordinasi dalam rangka pemberantasan penyakit masyarakat.
          (4)   Koordinasi tentang sosialisasi Perda.
          (5)   Koordinasi tentang penanggulangan bencana alam.

     b)   Hubungan Kabag Ops dengan Dinas Pendidikan
          (1)   Koordinasi tentang cegah tangkal kenakalan remaja melalui
                sekolah – sekolah.
          (2)   Koordinasi pengamanan naskah dalam rangka UANS.

     c)   Hubungan Kabag Ops dengan POL PP
          (1)   Hubungan dalam bentuk garis koordinasi.
          (2)   Koordinasi dalam rangka pemberantasan penyakit masyarakat.

     d)   Hubungan Kabag Ops dengan DISHUB
          (1)   Hubungan dalam bentuk garis koordinasi.
          (2)   Koordinasi dalam rangka penertiban lalulintas.

     e)   Hubungan Kabag Ops dengan TNI
          (1)   Hubungan dalam bentuk garis koordinasi.
          (2)   Koordinasi dalam rangka pelaksanaan operasi gabungan.
          (3)   Koordinasi dalam menciptakan situasi kamtibmas.




                                                                 / c. Bagian….
                                                                               35

c.   Bagian Sumber Daya
     1)   Hubungan Vertikal
          a)   Hubungan Kapolres dengan Kabag Sumda
               (1)   Memberikan arahan dan perintah yang berkaitan dengan tugas-
                     tugas Kepolisian.
               (2)   Memberikan arah kebijakan dibidang Sumda
               (3)   Menerima laporan hasil pelaksanaan tugas bidang Bag Sumda.

          b)   Hubungan Kabag Sumda dengan Kapolres
               (1)   Menerima petunjuk, arahan dan perintah dari Kapolres dibidang
                     Kepolisian khususnya bidang Sumda.
               (2)   Mewakili Kapolres untuk mengikuti kegiatan dalam hal Kapolres
                     berhalangan hadir.
               (3)   Memberikan saran pendapat dibidang Sumda.
               (4)   Melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang Sumda

     2)   Hubungan Horizontal
          a)   Hubungan Kabag Sumda dengan Kabag Ops
               (1)   Koordinasi dalam bidang pembinaan Personil, penggunaan
                     Personel dan logistik.
               (2)   Melaksanakan Koordinasi dibidang Operasional penyiapan
                     personel untuk kegiatan Operasi
               (3)   Menerima usulan untuk UKP, UKG, Mutasi Jabatan
                     dilingkungan Bag Ops Polres.
               (4)   Koordinasi untuk mendapatkan masukan mengenai perumusan
                     / pengembangan, petunjuk pelaksanaan / petunjuk administrasi
                     dibidang tugasnya.
               (5)   Koordinasi dalam pendataan personel Bag Ops untuk mengikuti
                     pendidikan kejuruan dan dikbang.
               (6)   Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan,
                     pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan
                     keluarganya.

          b)   Hubungan Kabag Sumda dengan Kabag Ren
               (1)   Melaksanakan Koordinasi dalam rangka Perencanaan tugas
                     administrasi dan anggaran Bag Sumda.
               (2)   Melaksanakan Koordinasi dibidang update data personel
                     sescara rutin dan berkala.
               (3)   Koordinasi dalam bidang pembinaan Personil, penggunaan
                     Personel dan logistik.
               (4)   Koordinasi dalam bidang Binpers untuk UKP, UKG, Mutasi
                     Jabatan dilingkungan Bag Ren Polres.
               (5)   Koordinasi dalam kegiatan pelaksanaan program dan anggaran
                     untuk pengajuan rencana kebutuhan dalam penyusunan RKA-
                     KL / DIPA
               (6)   Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan
                     Penetapan kinerja Polres dan Jajaran.

                                                                / (7) Koordinasi….
                                                                        36

     (7)   Koordinasi dalam pendataan personel Bag Ren untuk mengikuti
           pendidikan kejuruan dan dikbang.
     (8)   Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan,
           pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan
           keluarganya.

c)   Hubungan Kabag Sumda dengan Kasiwas
     (1)   Koordinasi dalam bidang administrasi dan kinerja Bag Sumda
           dan Siwas.
     (2)   Koordinasi dalam bidang pembinaan Personil, penggunaan
           Personel dan logistik.
     (3)   Koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan program kerja
           yang dilaksanakan oleh bag sumda.
     (4)   Koordinasi dalam pendataan personel untuk mengikuti
           pendidikan kejuruan dan dikbang.
     (7)   Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan,
           pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan
           keluarganya.

d)   Hubungan Kabag Sumda dengan Kasi Propam
     (1)   Koordinasi dalam penyiapan dan pelaksanaan penelitian
           kepribadian / mental ideologi dalam kegiatan penerimaan calon
           anggota Polri, penyiapan dan pelaksanaan penelitian
           kepribadian / mental ideologi dalam kegiatan seleksi
           pendidikan, penyiapan dan pelaksanaan penelitian bagi
           personel yang akan mengikuti pendidikan atau dinas keluar
           negeri, dan meminta catatan personel sebagai bahan Wanjak.
     (2)   Meminta catatan personel dalam rangka Wanjak yang UKP,
           mutasi dan sebagainya.
     (3)   Koordinasi dalam bidang pembinaan Personil, penggunaan
           Personel dan logistik.
     (4)   Meminta SKHP dalam rangka kenaikan Pangkat personel dan
           STNK rahasia untuk keandaraan dinas.
     (5)   Koordinasi dalam pelaksanaan sidang dan putusan sidang
           disiplin dalam rangka pembinaan dan memberikan kepastian
           hukum terhadap anggota.
     (6)   Koordinasi dalam pendataan personel untuk mengikuti
           pendidikan kejuruan dan dikbang.
     (8)   Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan,
           pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan
           keluarganya.

e)   Hubungan Kabag Sumda dengan Kasikeu

     (a)   Koordinasi dalam bidang rencana kebutuhan anggaran yang
           berkaitan dengan Bag Sumda dan Sikeu
     (b)   Koordinasi dalam bidang pembinaan Personil, penggunaan
           Personel dan logistik.
     (c)   Koordinasi dalam penyusunan program dan anggaran Bag
           Sumda       dalam      rangka pelaksanaan    administrasi
           pertanggungjawaban keuangan.

                                                       / (d) Koordinasi....
                                                                            37

          (d)   Koordinasi dalam pendataan personel untuk mengikuti
                pendidikan kejuruan dan dikbang.
          (e)   Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan,
                pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan
                keluarganya.

     f)   Hubungan Kabag Sumda dengan Kasium
          (a)   Koordinasi yang dalam penyampaian Produk Laporan atau
                administrasi lainnya yang di sampaikan kepada Kapolres
          (b)   Koordinasi dalam bidang pembinaan Personil, penggunaan
                Personel dan logistik.
          (c)   Koordinasi dalam rangka kearsipan, kesekretariatan dan
                administrasi umum lainnya
          (d)   Koordinasi dalam rangka pelayanan Markas dilingkungan
                Polres.
          (e)   Koordinasi dalam pendataan personel untuk mengikuti
                pendidikan kejuruan dan dikbang.
          (f)   Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan,
                pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan
                keluarganya.

3)   Hubungan Diagonal
     a)   Hubungan Kabag Sumda dengan KSPKT
          (1) Koordinasi     dalam upaya pembangunan kekuatan dan
                kemampuan personel pengemban fungsi SPKT.
          (2)   Koordinasi dalam bidang pembinaan Personil, penggunaan
                Personel dan logistik.
          (3)   Koordinasi dalam penyelenggaraan administrasi penjagaan.
          (4)   Menerima data usulan pembinaan kesejahteraan dan
                pembinaan karier personil.
          (5)   Koordinasi dalam pendataan personel untuk mengikuti
                pendidikan kejuruan dan dikbang.
          (6)   Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan,
                pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan
                keluarganya.

     b)   Hubungan Kabag Sumda dengan Kasat Intelkam
          (1)   Koordinasi dalam upaya pembangunan kekuatan               dan
                kemampuan personel pengemban fungsi Intelkam.
          (2)   Koordinasi dalam bidang pembinaan Personil, penggunaan
                Personel dan logistik.
          (3)   Koordinasi dalam upaya pengembangan kekuatan dan
                kemampuan personil pada fungsi Sat Intelkam.
          (4)   Menerima usulan UKP, UKG, dan kebutuhan administrasi
                lainnya.
          (5)   Koordinasi dalam pendataan personel untuk mengikuti
                pendidikan kejuruan dan dikbang.


                                                           / (6) Koordinasi....
                                                                    38


     (6)   Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan,
           pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan
           keluarganya.

c)   Hubungan Kabag Sumda dengan Kasat Reskrim
     (a)   Koordinasi dalam upaya pembangunan kekuatan             dan
           kemampuan personel pengemban fungsi Reskrim.
     (b)   Koordinasi dalam bidang pembinaan Personil, penggunaan
           Personel dan logistik.
     (c)   Koordinasi dalam upaya pengembangan kekuatan dan
           kemampuan personil pada fungsi Sat Reskrim.
     (d)   Menerima usulan UKP, UKG, dan kebutuhan administrasi
           lainnya.
     (e)   Koordinasi dalam pendataan personel untuk mengikuti
           pendidikan kejuruan dan dikbang.
     (f)   Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan,
           pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan
           keluarganya.

d)   Hubungan Kabag Sumda dengan Kasat Narkoba
     (a)   Koordinasi dalam upaya pembangunan kekuatan             dan
           kemampuan personel pengemban fungsi Sat Narkoba.
     (b)   Koordinasi dalam bidang pembinaan Personil, penggunaan
           Personel dan logistik.
     (c)   Koordinasi dalam upaya pengembangan kekuatan dan
           kemampuan personil pada fungsi Sat Narkoba.
     (d)   Menerima usulan UKP, UKG, dan kebutuhan administrasi
           lainnya.
     (e)   Koordinasi dalam pendataan personel untuk mengikuti
           pendidikan kejuruan dan dikbang.
     (f)   Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan,
           pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan
           keluarganya.

e)   Hubungan Kabag Sumda dengan Kasat Binmas
     (1)   Koordinasi dalam upaya pengembangan kekuatan dan
           kemampuan personil pada fungsi Sat Binmas.
     (2)   Koordinasi dalam bidang pembinaan Personil, penggunaan
           Personel dan logistik.
     (3)   Menerima usulan UKP, UKG, dan kebutuhan administrasi
           lainnya.
     (4)   Koordinasi dalam pendataan personel untuk mengikuti
           pendidikan kejuruan dan dikbang.
     (5)   Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan,
           pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan
           keluarganya.



                                                       / f) Hubungan….
                                                                      39


f)   Hubungan Kabag Sumda dengan Kasat Sabhara
     (1)   Koordinasi dalam upaya pengembangan kekuatan dan
           kemampuan personil pada fungsi Sat Sabhara.
     (2)   Koordinasi dalam bidang pembinaan Personil, penggunaan
           Personel dan logistik.
     (3)   Koordinasi dalam bidang bin Pers, Menerima usulan UKP,
           UKG, dan kebutuhan administrasi lainnya.
     (4)   Koordinasi dalam pendataan personel untuk mengikuti
           pendidikan kejuruan dan dikbang.
     (5)   Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan,
           pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan
           keluarganya.

g)   Hubungan Kabag Sumda dengan Kasat Lantas
     (1)   Koordinasi dalam upaya pengembangan kekuatan dan
           kemampuan personil pada fungsi Sat Lantas.
     (2)   Koordinasi dalam bidang pembinaan Personil, penggunaan
           Personel dan logistik.
     (3)   Menerima usulan UKP, UKG, dan kebutuhan administrasi
           lainnya.
     (4)   Koordinasi dalam pendataan personel untuk mengikuti
           pendidikan kejuruan dan dikbang.
     (5)   Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan,
           pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan
           keluarganya.

h)   Hubungan Kabag Sumda dengan Kasat Tahti
     (1)   Koordinasi dalam upaya pengembangan kekuatan dan
           kemampuan personil pada fungsi Sat Tahti.
     (2)   Koordinasi dalam bidang pembinaan Personil, penggunaan
           Personel dan logistik.
     (3)   Menerima usulan UKP, UKG, dan kebutuhan administrasi
           lainnya.
     (4)   Koordinasi dalam Binrohtal terhadap tahanan.
     (5)   Koordinasi dalam hal pinjam pakai barang bukti kendaraan
     (6)   Koordinasi dalam pendataan personel untuk mengikuti
           pendidikan kejuruan dan dikbang.
     (7)   Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan,
           pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan
           keluarganya.

i)   Hubungan Kabag Sumda dengan Kasitipol
     (1)   Koordinasi dalam penyampaian berita atau informasi yang perlu
           disampaikan terhadap Bag, Sat atau Polsek Jajaran.
     (2)   Koordinasi dalam bidang pembinaan Personil, penggunaan
           Personel dan logistik.
     (3)   Koordinasi dalam upaya pengembangan kekuatan dan
           kemampuan personil pada fungsi Sitipol.

                                                       / (4) Menerima....
                                                                          40
          (4)   Menerima usulan UKP, UKG, dan kebutuhan administrasi
                lainnya.
          (5)   Koordinasi dalam pendataan personel untuk mengikuti
                pendidikan kejuruan dan dikbang.
          (6)   Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan,
                pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan
                keluarganya.

     j)   Hubungan Kabag Sumda dengan Kapolsek
          (1)   Koordinasi dalam bidang pembinaan personil meliputi Binjah,
                Binkar, Binrohtal dan Binkatpuan.
          (2)   Koordinasi dalam penggunaa perawatan logistik, sarana dan
                prasarana perkantoran
          (3)   Koordinasi dalam upaya pengembangan kekuatan dan
                kemampuan personil Polsek.
          (4)   Menerima usulan UKP, UKG, dan kebutuhan administrasi
                lainnya.
          (5)   Koordinasi dalam pendataan personel Polsek untuk mengikuti
                pendidikan kejuruan dan dikbang.
          (6)   Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan,
                pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan
                keluarganya.

4)   Hubungan Lintas Sektoral
     a)   Hubungan Kabag Sumda dengan Dinas Pendidikan
          (1)   Koordinasi dalam rangka pemeriksaaan keabsahan / legalitas
                ijazah dalam penerimaan calon anggota Polri dan PNS.
          (2)   Koordinasi mengenai sosialisasi penerimaan calon anggota
                Polri dan PNS.

     b)   Hubungan Kabag Sumda dengan Dinas kependudukan dan Catatan
          Sipil
                                                           / (1) Koordinasi....
          (1)   Koordinasi dalam rangka pemeriksaaan keabsahan / legalitas
                Akte Kenal Lahir dalam penerimaan calon anggota Polri dan
                PNS.
          (2)   Koordinasi mengenai Keabsahan Domisili/ KTP dalam
                penerimaan calon anggota Polri dan PNS.
          (3)   Koordinasi mengenai anggota Polri yang melaksanakan
                Perceraian.

     c)   Hubungan Kabag Sumda dengan Depag
          (1)   Koordinasi dalam rangka pemeriksaaan keabsahan / legalitas
                Ijazah MA dalam penerimaan calon anggota Polri dan PNS.
          (2)   Koordinasi dalam rangka kesediaan menjadi tenaga binrohtal

     d)   Hubungan Kabag Sumda dengan KUA
          (1)   Koordinasi dalam rangka Persyaratan Nikah bagi anggota Polri
                dan PNS.
          (2)   Koordinasi dalam rangka Penyerahan Ijin Nikah dari kesatuan.
                                                                                 41
                                                                    / e) Hubungan....


           e)   Hubungan Kabag Sumda dengan Pengadilan Agama
                (1)   Koordinasi dalam rangka Persyaratan Cerai bagi anggota Polri
                      dan PNS.
                (2)   Koordinasi dalam rangka Penyerahan Ijin Cerai dari kesatuan.

           f)   Hubungan Kabag Sumda dengan Badan Pertanahan Nasional(BPN )
                (1)   Koordinasi dalam rangka Pembuatan Sertifikat tanah milik Polri.
                (2)   Koordinasi dalam rangka Penentuan Harga sertifikasi Tanah
                      milik Polri.

d.   Bagian Perencanaan
     (1)   Hubungan Vertikal
           a)   Hubungan Kabag Ren dengan Kapolres
                (1)   Menerima petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk
                      dilaksanakan Bag Ren yang berhubungan dengan tugas dalam
                      penyelenggaraan perencanaan umum, rencana kerja dan
                      anggaran,    menyelenggarakan    kegiatan   strategi dan
                      manajemen serta pengendalian program, melaksanakan usulan
                      manajemen struktur organisasi dan menyelenggarakan fungsi
                      pengendalian program.
                (2)   Melaporkan hasil pelaksanaan tugas yang menyangkut
                      penyelenggaraan perencanaan umum, rencana kerja dan
                      anggaran,    menyelenggarakan    kegiatan   strategi dan
                      manajemen serta pengendalian program, melaksanakan usulan
                      manajemen struktur organisasi dan menyelenggarakan fungsi
                      pengendalian program.

           b)   Hubungan Kabag Ren dengan Waka Polres
                (1)   Menerima petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk
                      dilaksanakan Bag Ren yang berhubungan dengan tugas dalam
                      penyelenggaraan perencanaan umum, rencana kerja dan
                      anggaran,    menyelenggarakan    kegiatan   strategi dan
                      manajemen serta pengendalian program, melaksanakan usulan
                      manajemen struktur organisasi dan menyelenggarakan fungsi
                      pengendalian program.
                (2)   Melaporkan hasil pelaksanaan tugas yang menyangkut
                      penyelenggaraan perencanaan umum, rencana kerja dan
                      anggaran,    menyelenggarakan    kegiatan   strategi dan
                      manajemen serta pengendalian program, melaksanakan usulan
                      manajemen struktur organisasi dan menyelenggarakan fungsi
                      pengendalian program.

     (2)   Hubungan Horizontal
           a)   Hubungan Kabag Ren dengan Kabag Ops
                (1)   Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah
                      garis koordinasi.
                (2)   Koordinasi    untuk     mendapatkan masukkan   mengenai
                      perumusan / pengembangan, petunjuk pelaksanaan / petunjuk
                      administrasi di bidang tugasnya.
                                                                       42

                                                      / (3) Koordinasi....

     (3)   Koordinasi untuk mendapatkan masukkan dalam rangka
           perencanaan umum dan anggaran dalam pelaksanaan tugas
           operasional.
     (4)   Koordinasi tentang hasil kegiatan pelaksanaan progam dan
           anggaran untuk pengajuan rencana kebutuhan dalam
           penyusunan RKA-KL / DIPA
     (6)   Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan
           Penetapan kinerja Polres dan Jajaran.
     (7)   Koordinasi dalam hal pengelolaan dan pengendalian anggaran
           pada Bag Ops .

b)   Hubungan Kabag Ren dengan Kabag Sumda
     (1)   Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah
           garis koordinasi.
     (2)   Koordinasi    untuk     mendapatkan    masukkan    mengenai
           perumusan / pengembangan, petunjuk pelaksanaan / petunjuk
           administrasi di bidang tugasnya.
     (3)   Koordinasi untuk mendapatkan masukkan dalam rangka
           perencanaan        umum     dan     anggaran    di    bidang
           pengadministrasian.
     (4)   Koordinasi dalam hal pengelolaan dan pengendalian anggaran
           pada Bag Sumda .
     (5)   Koordinasi tentang hasil kegiatan pelaksanaan progam dan
           anggaran untuk pengajuan rencana kebutuhan dalam
           penyusunan RKA-KL / DIPA
     (6)   Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan
           Penetapan kinerja Polres dan Jajaran.
     (7)   Mengusulkan UKP dan UKG personel yang ada di Bag Ren .
     (8)   Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan,
           pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan
           keluarganya.

c)   Hubungan Kabag Ren dengan Kasium
     (1)   Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah
           garis koordinasi.
     (2)   Melaksanakan koordinasi di bidang penyelenggaraan
           perencanaan umum,         rencana     kerja dan anggaran,
           menyelenggarakan kegiatan strategi dan manajemen serta
           pengendalian program, melaksanakan usulan manajemen
           struktur organisasi dan menyelenggarakan fungsi pengendalian
           program.
     (3)   Koordinasi tentang hasil kegiatan pelaksanaan progam dan
           anggaran untuk pengajuan rencana kebutuhan dalam
           penyusunan RKA-KL / DIPA.
     (4)   Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan
           Penetapan kinerja Polres dan Jajaran.
     (5)   Koordinasi dalam hal pengelolaan dan pengendalian anggaran
           pada Sium .

d)   Hubungan Kabag Ren dengan Kasikeu
                                                                  43
     (1)   Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah
           garis koordinasi.
                                                    / (1) Hubungan....

     (2)   Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam penyusunan
           rencana keuangan dan anggaran.
     (3)   Memberikan petunjuk dalam pelaksanaan baik di bidang
           perencanaan umum dan anggaran untuk disusun dan
           dituangkan dalam program kerja Sikeu.
     (4)   Koordinasi dalam hal pengelolaan dan pengendalian anggaran
           pada Sikeu.
     (5)   Koordinasi dan bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan
           penyusunan RKA-KL / DIPA.
     (6)   Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan
           Penetapan kinerja Polres dan Jajaran.
     (7)   Menerima laporan pelaksanaan tugas Sikeu dalam bidang
           perencanaan umum dan anggaran.

e)   Hubungan Kabag Ren dengan Kasi Propam
     (1)   Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah
           garis koordinasi.
     (2)   Memberikan arah kebijakan strategis, baik bidang perencanaan
           umum dan anggaran untuk disusun dan dituangkan dalam
           program kerja Sipropam .
     (3)   Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya dalam hal
           perencanaan umum dan anggaran serta pengendalian
           anggaran yang dilaksanakan oleh Sipropam .
     (4)   Menerima produk Sipropam , baik yang berupa konsep RUU,
           RPP, Keppres dan Keputusan Kapolri sesuai bidangnya
           maupun pendapat dan saran hukum sesuai fungsinya.
     (5)   Koordinasi tentang hasil kegiatan pelaksanaan progam dan
           anggaran untuk pengajuan rencana kebutuhan dalam
           penyusunan RKA-KL / DIPA
     (6)   Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan
           Penetapan kinerja Polres dan Jajaran.
     (7)   Menerima laporan pelaksanaan tugas Sipropam dalam bidang
           perencanaan umum dan anggaran.

f)   Hubungan Kabag Ren dengan Kasiwas
     (1)   Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah
           garis koordinasi.
     (2)   Koordinasi dan melaksanakan pengawasan baik bidang
           perencanaan umum dan anggaran untuk disusun dan
           dituangkan dalam program kerja Siwas.
     (3)   Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya dalam hal
           perencanaan umum dan anggaran serta pengendalian
           anggaran yang dilaksanakan oleh Siwas .
     (4)   Koordinasi tentang hasil kegiatan pelaksanaan progam dan
           anggaran untuk pengajuan rencana kebutuhan dalam
           penyusunan RKA-KL / DIPA.
     (5)   Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan
           Penetapan kinerja Polres dan Jajaran.
     (6)   Menerima laporan pelaksanaan tugas Siwas dalam bidang
           perencanaan umum dan anggaran.
                                                                          44
                                                            / (6) Menerima....



(3)   Hubungan Diagonal
      a)   Hubungan Kabag Ren dengan KSPKT
           (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
                 koordinasi.
           (2)   Memberikan arah kebijakan strategis , baik bidang
                 perencanaan umum dan anggaran untuk disusun dan
                 dituangkan dalam program kerja SPKT .
           (3)   Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya dalam hal
                 perencanaan umum dan anggaran serta pengendalian
                 anggaran yang dilaksanakan oleh SPKT .
           (4)   Koordinasi tentang hasil kegiatan pelaksanaan progam dan
                 anggaran untuk pengajuan rencana kebutuhan dalam
                 penyusunan RKA-KL / DIPA.
           (5)   Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan
                 Penetapan kinerja Polres dan Jajaran.
           (6)   Menerima laporan pelaksanaan tugas SPKT dalam bidang
                 perencanaan umum dan anggaran.

      b)   Hubungan Kabag Ren dengan Kasat Intelkam
           (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
                 koordinasi.
           (2)   Meminta Kirka Intel dan Ren Intel dalam rangka menyusun
                 perencanaan umum dan program kerja tingkat Polres.
           (3)   Memberikan arah kebijakan strategis , baik bidang
                 perencanaan umum dan anggaran untuk disusun dan
                 dituangkan dalam program kerja Sat Intelkam .
           (4)   Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya dalam hal
                 perencanaan umum dan anggaran serta pengendalian
                 anggaran yang dilaksanakan oleh Sat Intelkam .
           (5)   Koordinasi tentang hasil kegiatan pelaksanaan progam dan
                 anggaran untuk pengajuan rencana kebutuhan dalam
                 penyusunan RKA-KL / DIPA
           (6)   Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan
                 Penetapan kinerja Polres dan Jajaran.
           (7)   Menerima laporan pelaksanaan tugas Sat Intelkam dalam
                 bidang perencanaan umum dan anggaran.

      c)   Hubungan Kabag Ren dengan Kasat Reskrim .
           (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
                 koordinasi.
           (2)   Memberikan arah kebijakan strategis , baik bidang
                 perencanaan umum dan anggaran untuk disusun dan
                 dituangkan dalam program kerja Sat Reskrim .
           (3)   Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya dalam hal
                 perencanaan umum dan anggaran serta pengendalian
                 anggaran yang dilaksanakan oleh Sat Reskrim .
           (4)   Koordinasi tentang hasil kegiatan pelaksanaan progam dan
                 anggaran untuk pengajuan rencana kebutuhan dalam
                 penyusunan RKA-KL / DIPA.
                                                                     45
                                                     / (5) Koordinasi….


     (5)   Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan
           Penetapan kinerja Polres dan Jajaran.
     (6)   Menerima laporan pelaksanaan tugas Sat Reskrim dalam
           bidang perencanaan umum dan anggaran.

d)   Hubungan Kabag Ren dengan Kasat Narkoba
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Memberikan arah kebijakan strategis , baik bidang
           perencanaan umum dan anggaran untuk disusun dan
           dituangkan dalam program kerja Sat Narkoba .
     (3)   Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya dalam hal
           perencanaan umum dan anggaran serta pengendalian
           anggaran yang dilaksanakan oleh Sat Narkoba .
     (4)   Koordinasi tentang hasil kegiatan pelaksanaan progam dan
           anggaran untuk pengajuan rencana kebutuhan dalam
           penyusunan RKA-KL / DIPA.
     (5)   Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan
           Penetapan kinerja Polres dan Jajaran.
     (6)   Menerima laporan pelaksanaan tugas Sat Narkoba dalam
           bidang perencanaan umum dan anggaran.

e)   Hubungan Kabag Ren dengan Kasat Binmas
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Memberikan arah kebijakan strategis , baik bidang
           perencanaan umum dan anggaran untuk disusun dan
           dituangkan dalam program kerja Sat Binmas .
     (3)   Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya dalam hal
           perencanaan umum dan anggaran serta pengendalian
           anggaran yang dilaksanakan oleh Sat Binmas .
     (4)   Koordinasi tentang hasil kegiatan pelaksanaan progam dan
           anggaran untuk pengajuan rencana kebutuhan dalam
           penyusunan RKA-KL / DIPA
     (5)   Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan
           Penetapan kinerja Polres dan Jajaran.
     (6)   Menerima laporan pelaksanaan tugas Sat Binmas dalam
           bidang perencanaan umum dan anggaran.

f)   Hubungan Kabag Ren dengan Kasat Sabhara
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Memberikan arah kebijakan strategis , baik bidang
           perencanaan umum dan anggaran untuk disusun dan
           dituangkan dalam program kerja Sat Sabhara .
     (3)   Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya dalam hal
           perencanaan umum dan anggaran serta pengendalian
           anggaran yang dilaksanakan oleh Sat Sabhara .
     (4)   Koordinasi tentang hasil kegiatan pelaksanaan progam dan
           anggaran untuk pengajuan rencana kebutuhan dalam
           penyusunan RKA-KL / DIPA.
                                                                    46

                                                     / (5) Koordinasi….

     (5)   Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan
           Penetapan kinerja Polres dan Jajaran.
     (6)   Menerima laporan pelaksanaan tugas Sat Sabhara dalam
           bidang perencanaan umum dan anggaran.

g)   Hubungan Kabag Ren dengan Kasat Lantas
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Memberikan arah kebijakan strategis , baik bidang
           perencanaan umum dan anggaran untuk disusun dan
           dituangkan dalam program kerja Sat Lantas .
     (3)   Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya dalam hal
           perencanaan umum dan anggaran serta pengendalian
           anggaran yang dilaksanakan oleh Sat Lantas .
     (4)   Koordinasi tentang hasil kegiatan pelaksanaan progam dan
           anggaran untuk pengajuan rencana kebutuhan dalam
           penyusunan RKA-KL / DIPA.
     (5)   Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan
           Penetapan kinerja Polres dan Jajaran.
     (6)   Menerima laporan pelaksanaan tugas Sat Lantas dalam
           bidang perencanaan umum dan anggaran.

h)   Hubungan Kabag Ren dengan Kasat Tahti
     (1)   Hubungan bersifat dioagonal dan bentuk hubungan adalah
           garis koordinasi.
     (2)   Memberikan arah kebijakan strategis , baik bidang
           perencanaan umum dan anggaran untuk disusun dan
           dituangkan dalam program kerja Sat Tahti .
     (3)   Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya dalam hal
           perencanaan umum dan anggaran serta pengendalian
           anggaran yang dilaksanakan oleh Sat Tahti .
     (4)   Koordinasi tentang hasil kegiatan pelaksanaan progam dan
           anggaran untuk pengajuan rencana kebutuhan dalam
           penyusunan RKA-KL / DIPA.
     (5)   Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan
           Penetapan kinerja Polres dan Jajaran.
     (6)   Menerima laporan pelaksanaan tugas Sat Tahti dalam bidang
           perencanaan umum dan anggaran.

i)   Hubungan Kabag Ren dengan Kasitipol
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Memberikan arah kebijakan strategis , baik bidang
           perencanaan umum dan anggaran untuk disusun dan
           dituangkan dalam program kerja Sitipol.
     (3)   Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya dalam hal
           perencanaan umum dan anggaran serta pengendalian
           anggaran yang dilaksanakan oleh Sitipol .
                                                                                47
                (4)   Koordinasi tentang hasil kegiatan pelaksanaan progam dan
                      anggaran untuk pengajuan rencana kebutuhan dalam
                      penyusunan RKA-KL / DIPA.
                                                                / (5) Koordinasi….

                (5)   Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan
                      Penetapan kinerja Polres dan Jajaran.
                (6)   Menerima laporan pelaksanaan tugas Sitipol dalam bidang
                      perencanaan umum dan anggaran.

           j)   Hubungan Kabag Ren dengan Kapolsek Jajaran.
                (a)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
                      koordinasi.
                (b)   Memberikan arah kebijakan strategis , baik bidang
                      perencanaan umum dan anggaran untuk disusun dan
                      dituangkan dalam program kerja Polsek jajaran .
                (c)   Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya dalam hal
                      perencanaan umum dan anggaran serta pengendalian
                      anggaran yang dilaksanakan oleh Polsek jajaran .
                (d)   Koordinasi tentang hasil kegiatan pelaksanaan progam dan
                      anggaran untuk pengajuan rencana kebutuhan dalam
                      penyusunan RKA-KL / DIPA
                (e)   Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan
                      Penetapan kinerja Polres dan Jajaran.
                (f)   Menerima laporan pelaksanaan tugas Polsek jajaran dalam
                      bidang perencanaan umum dan anggaran.

     (4)   Hubungan Lintas Sektoral
           a)   Hubungan Kabag Ren dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan
                (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
                      koordinasi.
                (2)   Menerima petunjuk dan arahan dalam rangka pengajuan dan
                      pengesahan DIPA dalam pelaksanaan anggaran.

e.   Sium
     (1)   Hubungan Vertikal
           a)   Hubungan Kasium dengan Kapolres
                (1)   Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis
                      menerima perintah dan menyampaikan laporan.
                (2)   Menerima     arahan     dan    kebijakan     Kapolres   dalam
                      menyelenggarakan terjaminnya pelayanan administrasi dan
                      kelancaran tugas-tugas Kapolres yang meliputi fungsi
                      kesekretariaatan, kearsipan dan administrasi umum lainnya.
                (3)   Menerima arahan dan kebijakan Kapolres dalam administrasi
                      umum yang meliputi korespondensi, rapat-rapat pimpinan,
                      menyiapkan sarana prasarana di ruang rapat.
                (4)   Menerima     arahan     dan    kebijakan     Kapolres   dalam
                      menyelenggarakan pelayanan markas yang meliputi pelayanan
                      perkantoran, pelayanan kebersihan, pelayanan pemeliharaan
                      bangunan dan perkantoran di lingkungan sekitar Mapolres.
                (5)   Mengajukan konsep penjabaran kebijakan Kapolres serta
                      melaporkan pelaksanaan tugas Sium Polres.
                                                                        48
          (6)   Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sehari-hari Sium Polres
                kepada Kapolres.

                                                           / (7) Mangajukan....


          (7)   Mengajukan surat-surat keluar yang diajukan oleh Sium Polres
                untuk ditandatangani Kapolres.

     b)   Hubungan Kasium dengan Waka Polres
          (1)   Hubungan bersifat vertikal dan diagonal bentuk hubungan
                adalah garis menerima perintah, menyampaikan laporan dan
                koordinasi sesuai batas kewenangan yang diberikan Kapolres
                kepada Waka Polres.
          (2)   Melaporkan dan melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan
                tugas menyelenggarakan fungsi kesekretariaatan dan
                administrasi    umum      yang     meliputi    korespondensi,
                ketatausahaan dan kelancaran tugas-tugas Waka Polres,
                menyiapkan tempat rapat-rapat pimpinan termasuk sarana
                prasarana ruang rapat.
          (3)   Melaporkan     dan     melaksanakan       koordinasi   dalam
                menyelenggarakan pelayanan markas yang meliputi pelayanan
                perkantoran, pelayanan kebersihan, pelayanan pemeliharaan
                bangunan dan perkantoran di sekitar lingkungan Mapolres.
          (4)   Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sehari-hari Sium Polres
          (5)   melaporkan dan melaksanakan koordinasi dalam penjabaran
                kebijakan Kapolres.
          (6)   Mengajukan surat-surat keluar yang diajukan Sium Polres
                untuk ditandatangani Waka Polres sesuai perintah dan
                kewenangan apabila Kapolres berhalangan.

2)   Hubungan Horizontal
     a)   Hubungan Kasium dengan Kasiwas
          (1)   Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah
                garis koordinasi.
          (2)   Koordinasi dalam hal penyelenggaraan administrasi umum
                yang meliputi kesekretariaatan, ketatausahaan, kearsipan dan
                administrasi lainnya di lingkungan Siwas.
          (3)   Koordinasi dalam hal menyelenggarakan pelayanan markas
                yang     meliputi    pelayanan      perkantoran, kebersihan,
                pemeliharaan perkantoran dan bangunan di lingkungan Siwas.
          (4)   Koordinasi dalam hal pengawasan pencapaian rencana kerja
                Sium Polres.

     b)   Hubungan Kasium dengan Kasi Propam
          (1)   Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah
                garis koordinasi.
          (2)   Koordinasi dalam hal penyelenggaraan administrasi umum
                yang meliputi kesekretariaatan, ketatausahaan, kearsipan dan
                administrasi lainnya di lingkungan Sipropam Polres.
          (3)   Koordinasi dalam hal menyelenggarakan pelayanan markas
                yang     meliputi    pelayanan      perkantoran,    kebersihan,
                pemeliharaan perkantoran dan bangunan di lingkungan
                Sipropam Polres.
                                                                   49
     (4)   Koordinasi dalam hal pengawasan atas pelaksanaan tugas dan
           perilaku personel Sipropam Polres.

                                                      / (5) Koordinasi….

     (5)   Koordinasi dalam hal pengajuan rekomendasi bagi personel
           Sium yang telah melaksanakan putusan Ankum.

c)   Hubungan Kasium dengan Kasi Keu
     (1)   Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah
           garis koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam hal penyelenggaraan administrasi umum
           yang meliputi kesekretariaatan, ketatausahaan, kearsipan dan
           administrasi lainnya di lingkungan Sikeu Polres.
     (3)   Koordinasi dalam hal menyelenggarakan pelayanan markas
           yang     meliputi    pelayanan      perkantoran, kebersihan,
           pemeliharaan perkantoran dan bangunan di lingkungan Sikeu
           Polres.
     (4)   Koordinasi dalam hal penyerapan dan penyaluran anggaran
           Sium Polres sesuai DIPA, RKA-KL dan POK Polres.

d)   Hubungan Kasium dengan Kabag Ops
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam hal penyelenggaraan administrasi umum
           yang meliputi kesekretariaatan, ketatausahaan, kearsipan dan
           administrasi lainnya di lingkungan Bagops Polres.
     (3)   Koordinasi dalam hal menyelenggarakan pelayanan markas
           yang     meliputi    pelayanan      perkantoran,  kebersihan,
           pemeliharaan perkantoran dan bangunan di lingkungan Bagops
           Polres.
     (4)   Koordinasi dalam penggunaan kekuatan personel Sium Polres
           dalam melaksanakan operasi kepolisian dan kegiatan
           Kepolisian yang digelar Polres.

e)   Hubungan Kasium dengan Kabag Ren
     (1)   Hubungan bersifat horizontal dan diagonal dan bentuk
           hubungan adalah garis koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam hal penyelenggaraan administrasi umum
           yang meliputi kesekretariaatan, ketatausahaan, kearsipan dan
           administrasi lainnya di lingkungan Bagren Polres.
     (3)   Koordinasi dalam hal menyelenggarakan pelayanan markas
           yang     meliputi    pelayanan      perkantoran,  kebersihan,
           pemeliharaan perkantoran dan bangunan di lingkungan Bagren
           Polres.
     (4)   Koordinasi tentang data Surat menyurat dan giat rapat untuk
           pengajuan rencana kebutuhan dalam penyusunan RKA-
           KL/DIPA.
     (5)   Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan
           Penetapan kinerja Polres dan Jajaran.
     (6)   Koordinasi dalam penyusunan perencanaan Sium Polres yang
           meliputi perencanaan kerja, kegiatan dan anggaran serta
           perencanaan lainnya.
                                                                             50


                                                               / f) Hubungan....


     f)   Hubungan Kasium dengan Kabag Sumda
          (1)   Hubungan bersifat horisontal dan diagonal dan bentuk
                hubungan adalah garis koordinasi.
          (2)   Koordinasi dalam hal penyelenggaraan administrasi umum
                yang meliputi kesekretariaatan, ketatausahaan, kearsipan dan
                administrasi lainnya di lingkungan Bagsumda Polres.
          (3)   Koordinasi dalam hal menyelenggarakan pelayanan markas
                yang     meliputi    pelayanan      perkantoran,  kebersihan,
                pemeliharaan perkantoran dan bangunan di lingkungan
                Bagsumda Polres.
          (4)   Koordinasi dalam hal pembinaan personel Sium Polres.
          (5)   Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan,
                pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan
                keluarganya.

3)   Hubungan Diagonal
     a)   Hubungan Kasium dengan KSPKT
          (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
                koordinasi.
          (2)   Koordinasi dalam hal penyelenggaraan administrasi umum
                yang meliputi kesekretariaatan, ketatausahaan, kearsipan dan
                administrasi lainnya di lingkungan SPKT Polres.
          (3)   Koordinasi dalam hal menyelenggarakan pelayanan markas
                yang     meliputi    pelayanan      perkantoran, kebersihan,
                pemeliharaan perkantoran dan bangunan di lingkungan SPKT
                Polres.

     b)   Hubungan Kasium dengan Kasat Intelkam
          (a)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
                koordinasi.
          (b)   Koordinasi dalam hal penyelenggaraan administrasi umum
                yang meliputi kesekretariaatan, ketatausahaan, kearsipan dan
                administrasi lainnya di lingkungan Sat intelkam Polres.
          (c)   Koordinasi dalam hal menyelenggarakan pelayanan markas
                yang     meliputi    pelayanan      perkantoran,     kebersihan,
                pemeliharaan perkantoran dan bangunan di lingkungan Sat
                intelkam Polres.

     c)   Hubungan Kasium dengan Kasat Reskrim
          (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
                koordinasi.
          (2)   Koordinasi dalam hal penyelenggaraan administrasi umum
                yang meliputi kesekretariaatan, ketatausahaan, kearsipan dan
                administrasi lainnya di lingkungan Sat reskrim Polres.
          (3)   Koordinasi dalam hal menyelenggarakan pelayanan markas
                yang     meliputi    pelayanan      perkantoran,     kebersihan,
                                                                51
           pemeliharaan perkantoran dan bangunan di lingkungan Sat
           reskrim Polres.

                                                         / d) Hubungan....


d)   Hubungan Kasium dengan Kasat Narkoba
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam hal penyelenggaraan administrasi umum
           yang meliputi kesekretariaatan, ketatausahaan, kearsipan dan
           administrasi lainnya di lingkungan Sat narkoba Polres.
     (3)   Koordinasi dalam hal menyelenggarakan pelayanan markas
           yang     meliputi    pelayanan      perkantoran,    kebersihan,
           pemeliharaan perkantoran dan bangunan di lingkungan Sat
           narkoba Polres.

e)   Hubungan Kasium dengan Kasat Binmas
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam hal penyelenggaraan administrasi umum
           yang meliputi kesekretariaatan, ketatausahaan, kearsipan dan
           administrasi lainnya di lingkungan Sat binmas Polres.
     (3)   Koordinasi dalam hal menyelenggarakan pelayanan markas
           yang     meliputi    pelayanan      perkantoran,    kebersihan,
           pemeliharaan perkantoran dan bangunan di lingkungan Sat
           binmas Polres.

f)   Hubungan Kasium dengan Kasat Sabhara
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam hal penyelenggaraan administrasi umum
           yang meliputi kesekretariaatan, ketatausahaan, kearsipan dan
           administrasi lainnya di lingkungan Sat sabhara Polres.
     (3)   Koordinasi dalam hal menyelenggarakan pelayanan markas
           yang     meliputi    pelayanan      perkantoran,    kebersihan,
           pemeliharaan perkantoran dan bangunan di lingkungan Sat
           sabhara Polres.

g)   Hubungan Kasium dengan Kasat Lantas
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam hal penyelenggaraan administrasi umum
           yang meliputi kesekretariaatan, ketatausahaan, kearsipan dan
           administrasi lainnya di lingkungan Sat Lantas Polres.
     (3)   Koordinasi dalam hal menyelenggarakan pelayanan markas
           yang     meliputi    pelayanan      perkantoran,    kebersihan,
           pemeliharaan perkantoran dan bangunan di lingkungan Sat
           Lantas Polres.

h)   Hubungan Kasium dengan Kasat Tahti
                                                                             52
               (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
                     koordinasi.


                                                                   / (2) Koordinasi....


               (2)   Koordinasi dalam hal penyelenggaraan administrasi umum
                     yang meliputi kesekretariaatan, ketatausahaan, kearsipan dan
                     administrasi lainnya di lingkungan Sattahti Polres.
               (3)   Koordinasi dalam hal menyelenggarakan pelayanan markas
                     yang     meliputi    pelayanan      perkantoran,    kebersihan,
                     pemeliharaan perkantoran dan bangunan di lingkungan Sattahti
                     Polres.

          i)   Hubungan Kasium dengan Kasitipol
               (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
                     koordinasi.
               (2)   Koordinasi dalam hal penyelenggaraan administrasi umum
                     yang meliputi kesekretariaatan, ketatausahaan, kearsipan dan
                     administrasi lainnya di lingkungan Sitipol Polres.
               (3)   Koordinasi dalam hal menyelenggarakan pelayanan markas
                     yang     meliputi    pelayanan      perkantoran,   kebersihan,
                     pemeliharaan perkantoran dan bangunan di lingkungan Sitipol
                     Polres.

          j)   Hubungan Kasium dengan Kapolsek Jajaran
               (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
                     koordinasi.
               (2)   Memberikan        bimbingan       teknis      dalam       rangka
                     menyelenggarakan administrasi umum                     termasuk
                     kesekretariaatan,     ketatausahaan, urusan dalam dan
                     pengarsipan dan pelayanan kelancaran tugas-tugas Polsek
                     serta penyelenggaraan pelayanan markas termasuk pelayanan
                     perkantoran, kebersihan dan pelayanan pemeliharaan
                     bangunan dan perkantoran masing-masing Polsek jajaran
                     Polres.
               (3)   Koordinasi dalam hal penyelenggaraan administrasi umum
                     yang meliputi kesekretariaatan, ketatausahaan, kearsipan dan
                     administrasi lainnya di lingkungan Polsek jajaran Polres.
               (4)   Koordinasi dalam hal menyelenggarakan pelayanan markas
                     yang     meliputi    pelayanan      perkantoran,     kebersihan,
                     pemeliharaan perkantoran dan bangunan di lingkungan Polsek
                     jajaran Polres.
               (5)   Meneruskan kebijakan, petunjuk dan arahan dibidang
                     penyelenggaraan administrasi dan pelayanan ke Polsek-polsek.
f.   Sikeu
     1)   Hubungan Vertikal
          a)   Hubungan Kasikeu dengan Kapolres Tasikmalaya Kota
               (1)   Hubungan dersifat vertical dan bentuk hubungan adalah garis
                     menerima perintah / laporan.
                                                                           53
          (2)   Menerima petunuk dan arahan dari Kapolres dalam rangka
                penyusunan dan perumusan kebijakan teknis Kapolres di
                bidang ke uangan polres yang meliputi dari mulai perencanaan
                pendanaan sampai dengan penyaluran dan laporan keuangan.


                                                           / (3) Mengajukan....


          (3)   Mengajukan konsep juknis dan jukmin mengenai pengurusan
                keuangan negara di tingkat polres serta pengajuan konsep
                naskah kerja sama yang menyangkut penghasilan personil
                dengan instansi luar.
          (4)   Menerima petunjuk dan arahan dari Kapolres dalam masalah
                pendanaan yang menyangkut kepentingan khusus seperti
                untuk mendukung oprasional.proyek khusus dan lain – lain.
          (5)   Melaporkan segala sesuatu yang menyangkut           kegiatan
                penyelenggaraan dalam bidang pembinaan keuangan Polri.

2)   Hubungan Horizontal
     a)   Hubungan Kasikeu dengan Kabag Ops
          (1)   Hubungan bersifat horisontal dan berbentuk hubungan adalah
                garis koordinasi.
          (2)   Mengajukan daftar nama anggota Kasikeu yang terlibat satuan
                cadangan polri.
          (3)   Koordinasi dalam hal penyaluran dana Operasional.
          (4)   Koordinasi tentang bimbingan teknis administrasi keuangan
     b)   Hubungan Kasikeu dengan Kabag Ren
          (1)   Hubungan bersifat horisontal dan bentuk hubungan adalah
                garis koordinasi.
          (2)   Koordinasi dalam rangka pelayanan angkutan dan konsultasi
                mengenai administrasi umum dalam rangka mendukung
                kegiatan oprasional Kasikeu.
          (3)   Memberikan usulan dalam rangka masalah organisasi dan
                prosedur Kasikeu dan kemungkinan untuk pengembangan baik
                di tingkat polres maupun polsek serta penyusunan piranti lunak
                yang berlaku untuk itu.
          (4)   Melaksanakan Koordinasi dan kerja sama dalam penyusunan
                RKA-KL / DIPA
          (5)   Memberitahukan tentang perubahan system pengajian dalam
                rangka pembuatan DPP gaji yang dibuat secara teknis serta hal
                – hal tentang penyempurnaan dan perubahan.
          (6)   Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan
                Penetapan kinerja Polres dan Jajaran.
          (7)   Memberikan bimbingan teknis dalam rangka penyelenggaraan
                fungsi tehnis keuangan untuk lingkungan Kasubagren Polres
                Tasikmalaya Kota.

     c)   Hubungan Kasikeu dengan Kabag Sumda
          (1)   Hubungan bersifat horisontal dan bentuk hubungan adalah
                garis koordinasi.
          (2)   Mengikuti pokja dalam rangka penentuan eselonisasi jabatan
                terutama dalam penentuan elselon jabatan.
                                                                           54
          (3)   Mengajukan usulan dalam       rangka permintaan tambahan
                personil dan pegajuan kenaikan pangkat serta mutasi jabatan di
                lingkungan Kasikeu.



                                                           / (4) Mengajukan....


          (4)   Mengajukan usulan dalam rangka kenaikan gaji berkala,
                perjalanan dinas mutasi ,tanda jasa serta pembuatan peraturan
                mengenai hak – hak anggota Polri serta hal – hal lain yang
                menyangkut kesejahteraan seluruh anggota polri.
          (5)   Melakukan koordinasi dalam rangka penyaluran dana – dana
                APBN dan DPK serta bantuan medis untuk kepentingan
                kesejahteraan anggota Kasikeu.
          (6)   Memberikan bimbingan teknis dalam rangka penyelenggaraan
                fungsi tehnis keuangan.
          (7)   Menyertakan anggota Kasikeu dalam pencocokan dan
                penelitian tagihan dari BUMN atas LTAG dan BMP.untuk di
                proses lanjut dalam pembayaran / pemindahan dukungan ke
                instansi BUMN.

     d)   Hubungan Kasikeu dengan Kasiwas
          (1)   Hubungan bersifat horisontal dan bentuk hubungan adalah
                garis koordinasi.
          (a)   Menyampaikan laporan pelaksanaan penyerapan/penyaluran
                anggaran;
          (b)   Menyampaikan laporan hambatan dalam penarikan anggaran;
          (c)   Menyiapkan bahan laporan lakip yang berkaitan dengan
                penggunaan anggaran.

     e)   Hubungan Kasikeu dengan Kasium
          (1)   Hubungan bersifat horisontal dan bentuk hubungan adalah
                garis koordinasi
          (2)   Koordinasi dalam perumusan / pengembangan,petunjuk
                pelaksanaan / petunjuk administrasi di bidang tugas taud.
          (3)   Koordinasi dalam pengawasan dan pengarahan tentang tehnis
                pertanggung jawaban keuangan di lingkungan taud.
          (4)   Memberikan saran dan arahan tentang pembuatan perwabku.

     f)   Hubungan Kasikeu dengan Kasi Propam
          (1)   Memberikan masukan / informasi tentang data personil yang
                melakukan pelanggaran disiplin
          (2)   Memberikan masukan / informasi tentang        personil yang
                melakukan pelanggaran disiplin memberikan perintah, arahan
                dan petunjuk pimpinan.
          (3)   Koordinasi tentang pelaksanaan tugas dan kebijakan
                pimpinan dalam pengendalian pembukuan, akutansi, pelaporan
                serta perwabku.
          (4)   Koordinasi tentang kebutuhan anggaran Sipropam.
          (5)   Memberikan bimbingan teknis tentang administrasi keuangan
3)   Hubungan Diagonal
                                                                    55
a)   Hubungan Kasikeu dengan KSPKT
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan berbentuk hubungan adalah
           garis koordinasi.
     (2)   Memberikan bimbingan teknis administrasi keuangan
     (3)   Koordinasi dalam hal pengajuan kebutuhan anggaran SPKT
           dan pendistribusiannya.
                                                      / b) Hubungan....
b)   Hubungan Kasikeu dengan Kasat Binmas
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam rangka pengajuan rencana kebutuhan dan
           pendistribusian anggaran.
     (3)   Bekerja sama dalam rangka bimbingan fungsi teknis keuangan
           di lingkungan Sat Binmas.

c)   Hubungan Kasikeu dengan Kasat Intelkam
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam rangka pengajuan kebutuhan dan
           pendistribusian anggaran.
     (3)   Memberikan bimbingan teknis administrasi dalam rangka
           penyelenggaraan fungsi teknis keuangan di lingkungan sat
           intelkam

d)   Hubungan Kasikeu dengan Kasat Reskrim
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam rangka pengajuan rencana kebutuhan dan
           pendistribusian anggaran.
     (3)   Memberikan bantuan teknis akuntansi dalam mengungkap
           kasus penyimpangan uang negara.

e)   Hubungan Kasikeu dengan Kasat Narkoba
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam rangka pengajuan rencana kebutuhan dan
           pendistribusian anggaran.
     (3)   Memberikan bantuan teknis akuntansi dalam mengungkap
           kasus penyimpangan uang negara.

f)   Hubungan Kasikeu dengan Kasat Sabhara
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam rangka pengajuan rencana kebutuhan dan
           pendistribusian anggaran.
     (3)   Koordinasi dalam rangka pendistribusian anggaran baik
           dilingkungan sat Sabhara maupun untuk kegiatan operasi
           kepolisian.
     (4)   Bekerjasama dalam rangka pemberian arahan tentang fungsi
           teknis keuangan di lingkungan sat Sabhara.

g)   Hubungan Kasikeu dengan Kasat Lantas
                                                                                  56
                (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
                      koordinasi.
                (2)   Koordinasi dalam rangka pengajuan rencana kebutuhan dan
                      pendistribusian anggaran.
                (3)   Koordinasi dalam rangka pendistribusian anggaran baik
                      dilingkungan sat lantas maupun kegiatan operasi kepolisian.

                                                                     / (4) Bekerja....
                (4)   Bekerja sama dalam rangka pemberian arahan tentang fungsi
                      teknis keuangan di lingkungan Sat Lantas Polres Tasikmalaya
                      Kota.

           h)   Hubungan Kasikeu dengan Kasat Tahti
                (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
                      koordinasi.
                (2)   Koordinasi dalam penyelenggaraan fungsi teknis keuangan di
                      lingkungan Sat Tahti.
                (3)   Koordinasi dalam pengajuan rencana kebutuhan dan
                      pendistribusian anggaran serta pertanggungjawaban keuangan.

           i)   Hubungan Kasikeu dengan Kasitipol
                (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
                      koordinasi.
                (2)   Koordinasi dalam penyelenggaraan fungsi teknis keuangan di
                      lingkungan Sitipol.
                (3)   Koordinasi dalam pengajuan rencana kebutuhan dan
                      pendistribusian anggaran serta pertanggungjawaban keuangan
                      fungsi Sitipol.

           j)   Hubungan Kasikeu dengan Kapolsek
                (1)   Hubungan bersifat diagonal dan berbentuk garis koordinasi;
                (2)   Koordinasi tentang bimbingan teknis admisitraSikeu;
                (3)   Koordinasi tentang pengajuan rencana kebutuhan dan
                      pendistribusian anggaran;
                (4)   Memberikan bimbingan teknis tentang laporan pertanggung
                      jawaban keuangan sesuai dengan program kegiatan dan
                      anggaran.

     4)    Hubungan Lintas Sektoral
           a)   Hubungan Kasikeu dengan KPPN
                (1)   Koordinasi dalam menyiapkan SPP gaji dan pembukuan SPM
                      gaji;
                (2)   Koordinasi dalam pelaksanaan manajemen keuangan.

           b)   Hubungan Kasikeu dengan Dirjen Perbendaharaan
                (1)   Koordinasi dalam rangka Penyusunan DIPA.
                (2)   Koordinasi dalam rangka Revisi DIPA.

g.   Sipropam
     (1)   Hubungan Vertikal
           a)   Hubungan Kapolres dengan Kasi Propam
                                                                           57
           (1)   Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis
                 menerima perintah/ laporan.
           (2)   Memberikan perintah, arahan dan petunjuk
           (3)   Menerima laporan pelaksanaan tugas yang telah diberikan oleh
                 pimpinan.

                                                                / (4) Memberi....


           (4)   Memberi perintah lisan maupun tertulis tentang tugas-tugas dari
                 Kapolres dan melaporkan hasil pelaksanaannya.

      b)   Hubungan Kasi Propam dengan Kapolres
           (1)   Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis
                 menerima perintah/ arahan.
           (2)   Menerima arah kebijakan Kapolres baik langsung maupun
                 melalui ajudan Kapolres.
           (3)   Melaporkan     hasil kegiatan di bidang pengawasan dan
                 pembinaan personil serta pelayanan pengaduan masyarakat
                 yang menyangkut pelanggaran anggota.
           (4)   Menerima perintah lisan maupun tertulis tentang tugas-tugas
                 dari Kapolres dan melaporkan hasil pelaksanaannya.
           (5)   Memberikan laporan hasil penyelidikan dan penyidikan kasus
                 yang melibatkan personil Polri dan Pns Polri.
(2)   Hubungan Horizontal
      a)   Hubungan Kasi Propam dengan Kasiwas
           (1)   Hubungan bersifat horisontal dan bentuk hubungan adalah
                 garis koordinasi.
           (2)   Memberikan masukan / informasi tentang data personil yang
                 melakukan pelanggaran disiplin.
           (3)   Menerima masukan / informasi tentang             personil yang
                 melakukan pelanggaran disiplin.
           (4)   Melakukan koordinasi tentang pelaksanaan tugas dan
                 kebijakan pimpinan serta penyimpangan yang ditemukan di
                 lapangan.
           (5)   Koordinasi tentang sistem administrasi dan kinerja Sipropam.

      b)   Hubungan Kasi Propam dengan Kasikeu
           (1)   Hubungan bersifat horisontal dan bentuk hubungan adalah
                 garis koordinasi.
           (2)   Memberikan masukan / informasi tentang data penyeleseaian
                 kasus pelanggaran disiplin dan Kode Etik Profesi.
           (3)   Menerima masukan / informasi tentang personil yang
                 melakukan pelanggaran disiplin.
           (4)   Melakukan koordinasi tentang pelaksanaan tugas dan
                 kebijakan pimpinan dalam pengendalian pembukuan keuangan,
                 akutansi, pelaporan serta perwabku.
           (5)   Melakukan koordinasi tentang rencana kebutuhan dan
                 pendistribusian anggaran Sipropam.
           (6)   Memberikan masukan data anggota yang akan dihentikan hak
                 gaji / penghasilannya.

      c)   Hubungan Kasi Propam dengan Kasium
                                                                            58
           (1)   Hubungan bersifat horisontal dan bentuk hubungan adalah
                 garis koordinasi.
           (2)   Koordinasi dalam kesekretariatan, perpustakaan dan pelayanan
                 administrasi.
           (3)   Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan
                 urusan        dalam        di        lingkungan       Polres.

                                                             / d) Hubungan....

      d)   Hubungan Kasi Propam dengan Kabag Ops
           (1) Hubungan bersifat Horizontal dan bentuk hubungan adalah
               garis koordinasi.
           (2) Koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan anggota yang
               melaksanakan tugas Opsnal.
           (3) Memberikan laporan hasil pengawasan dalam pelaksanaan
               tugas Opsnal.
           (4) Koordinasi dalam pengawasan dan pembinaan terhadap
               personil Bag Ops.

      e)   Hubungan Kasi Propam dengan Kabag Sumda
           (1)   Hubungan bersifat Horizontal dan bentuk hubungan adalah
                 garis koordinasi.
           (2)   Koordinasi dalam pengawasan dan pembinaan seluruh personil
                 Polres Tasikmalaya Kota.
           (3)   Koordinasi dalam pengendalian personel di lingkungan Polres .
           (4)   Memberikan data pelanggaran anggota dan penyelesaiannya.
           (5)   Koordinasi dalam pelayanan dan konsultasi hukum bagi
                 anggota dan keluarganya.
           (6)   Koordinasi dalam pemberian rewards and vonisman.
           (7)   Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan,
                 pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan
                 keluarganya.

      f)   Hubungan Kasi Propam dengan Kabag Ren
           (1)   Hubungan bersifat Horizontal dan bentuk hubungan adalah
                 garis koordinasi.
           (2)   Koordinasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.
           (3)   Koordinasi dalam pengendalian anggaran serta evaluasi
                 terhadap akuntabilitas kinerja sub satker .
           4)    Koordinasi data personel, matlog, rencana kegiatan di
                 lingkungan Sipropam Polres.
           5)    Memberikan data pelanggaran anggota dan penyelesaiannya
                 untuk pengajuan rencana kebutuhan anggaran dalam
                 penyusunan RKA-KL/DIPA.
           6)    Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan
                 Penetapan kinerja Polres dan Jajaran.

(3)   Hubungan Diagonal
      a)   Hubungan Kasi Propam dengan KSPKT
           (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
                 koodinasi
           (2)   Koordinasi tentang pengawasan dan pembinaan anggota
                 SPKT;
                                                              59
     (3)   Koordinasi tentang penanganan kejadian atau pelayanan
           pengaduan masyarakat;
     (4)   Koordinasi dalam pengecekan dan pengawasan terhadap
           kinerja atau pelaksanaan tugas anggota SPKT;



                                                      / b) Hubungan....

b)   Hubungan Kasi Propam dengan Kasat Binmas
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koodinasi;
     (2)   Koordinasi dalam pengawasan dan pelaksanaan kegiatan
           anggota Sat Binmas;
     (3)   Koordinasi dengan Sat Binmas apabila terjadi pelanggaran
           yang dilakukan oleh anggota.

c)   Hubungan Kasi Propam dengan Kasat Intelkam
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah
           garis koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam kegiatan pengamanan markas.
     (3)   Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan
           urusan dalam di lingkungan Polres.
     (4)   Koordinasi dalam pengawasan dan pembinaan terhadap
           anggota.
     (5)   Koordinasi dengan sat Intelkam apabila terjadi pelanggaran
           oleh anggota.

d)   Hubungan Kasi Propam dengan Kasat Reskrim
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam menyusun spesifikasi teknis materiil
           peralatan khusus Sat Reskrim.
     (3)   Koordinasi dalam pengawasan terhadap penyidik dalam hal
           pelaksanaan pemeriksaan kasus dan pelayanan terhadap
           masyarakat yang berhubungan dengan anggota.
     (4)   Koordinasi dalam kegiatan pengamanan markas.
     (5)   Koordinasi dalam pengawasan dan pembinaan terhadap
           anggota.
     (6)   Koordinasi dengan Sat Reskrim apabila terjadi pelanggaran
           oleh anggota.

e)   Hubungan Kasi Propam dengan Kasat Narkoba
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam menyusun spesifikasi teknis materiil
           peralatan khusus Sat Narkoba.
     (3)   Koordinasi dalam pengawasan terhadap penyidik dalam hal
           pelaksanaan pemeriksaan kasus dan pelayanan terhadap
           masyarakat yang berhubungan dengan anggota.
     (4)   Koordinasi dalam pengawasan dan pembinaan terhadap
           anggota.
                                                                             60
                (5)   Koordinasi dengan Sat Narkoba apabila terjadi pelanggaran
                      oleh anggota

           f)   Hubungan Kasi Propam dengan Kasat Sabhara

                (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
                      koordinasi.
                                                                / (2) Koordinasi....

                (2)   Koordinasi dalam kegiatan pengamanan markas.
                (3)   Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan Umum.
                (4)   Koordinasi dalam pengawasan dan pembinaan terhadap
                      anggota.
                (5)   Koordinasi dengan Sat Sabhara apabila terjadi pelanggaran
                      oleh anggota.
                (6)   Koordinasi tentang pengawasan dalam pelaksanaan tugas
                      anggota Sat Sabhara.

           g)   Hubungan Kasi Propam dengan Kasat Lantas
                (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
                      koordinasi.
                (2)   Koordinasi dalam kegiatan pengamanan markas.
                (3)   Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan Umum.
                (4)   Koordinasi dalam pengawasan dan pembinaan terhadap
                      anggota.
                (5)   Koordinasi dengan Sat Lantas apabila terjadi pelanggaran oleh
                      anggota
                (6)   Koordinasi tentang pengawasan dalam pelaksanaan tugas
                      anggota Sat Lantas

           h)   Hubungan Kasi Propam dengan Kasat Tahti
                (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah
                      koordinasi.
                (2)   Koordinasi dalam bidang pengadministrasian, registrasi dan
                      inventarisasi tahanan anggota dan barang bukti.
                (3)   Melaksanakan koordinasi administrasi keluar masuk tahanan
                      anggota dan barang bukti.
                (4)   Koordinasi tentang pengawasan dan pembinaan terhadap
                      anggota.

           i)   Hubungan Kasi Propam dengan Kasitipol
                (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
                      koordinasi.
                (2)   koordinasi dalam hal pengawasan dan pembinaan atas
                      pelaksanaan tugas dan perilaku personel Sitipol Polres.
                (3)   Koordinasi dalam hal penyampaian berita ke jajaran.

h.   Siwas
     (1)   Hubungan Vertikal
           a)   Hubungan Kapolres dengan Kasiwas.
                                                                         61
           (1)   Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis
                 perintah
           (2)   Memberikan arah Kebijakan Strategis, bidang Pengawasan
                 umum untuk disusun dan dituangkan dalam Program Kerja
                 Seksi Pengawasan.
           (3)   Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk
                 dilaksanakan Kasiwas

                                                             / (4) Menerima....

           (4)   Menerima produk-produk yang dihasilkan Seksi Pengawasan.
           (5)   Menerima Laporan pelaksanaan tugas Kasiwas.

      b)   Hubungan Kasiwas dengan Kapolres
           (1)   Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis
                 memberikan laporan.
           (2)   Memberikan saran atau bahan masukan kepada pimpinan
                 tentang kinerja.
           (3)   Memberikan laporan hasil kegiatan yang dilaksanakan.
           (4)   Melaporkan produk-produk yang dihasilkan dalam pencapaian
                 kinerja.
           (5)   Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kasiwas.

      c)   Hubungan Waka Polres dengan Kasiwas
           (1)   Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis
                 perintah / laporan.
           (2)   Memberikan arah Kebijakan Strategis, bidang Pengawasan
                 umum untuk disusun dan dituangkan dalam Program Kerja
                 Seksi Pengawasan.
           (3)   Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk
                 dilaksanakan KaSiwas.
           (4)   Menerima Laporan pelaksanaan tugas KaSiwas.

      d)   Hubungan Kasiwas dengan Waka Polres.
           (1)   Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis
                 menerima perintah/laporan.
           (2)   Memberikan saran tindak kepada pimpinan terhadap
                 penyimpangan yang ditemukan.
           (3)   Menerima arahan/perintah serta bimbingan dalam pelaksanaan
                 tugas pengawasan umum.

(2)   Hubungan Horizontal
      a)   Hubungan Kasiwas dengan Kabag Ops.
           (1)   Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah
                 garis koordinasi.
           (2)   Koordinasi dalam penyelenggaraan pengawasan dan
                 pengendalian pelaksanaan Operasi Kepolisian.
           (3)   Memberikan informasi dalam pemerosesan pelaksanaan
                 kegiatan Polres serta Polsek jajaran.
           (4)   Membantu kelancaran klarifikasi kegiatan Polres serta Polsek
                 jajaran
       .
                                                                          62
b)       Hubungan Kasiwas dengan Kabag Sumda.
         (1)   Hubungan bersifat horisontal dan bentuk hubungan adalah
               garis koordinasi.
         (2)   Koordinasi dalam bidang administrasi dan kinerja Bag Sumda.
         (3)   Koordinasi dalam bidang Pembinaan Personil
         (4)   Koordinasi dalam bidan penggunaan dan perawatan logistic

                                                           / (5) Koordinasi….


         (5)   Koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
               program kerja yang dilaksanakan oleh bag sumda
         (6)   Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan,
               pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan
               keluarganya.

c)       Hubungan Kasiwas dengan Kabag Ren
         (1)   Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah
               garis koordinasi.
         (2)   Koordinasi dan melaksanakan pengawasan baik bidang
               perencanaan umum dan anggaran untuk disusun dan
               dituangkan dalam program kerja Siwas .
         (3)   Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya dalam hal
               perencanaan umum dan anggaran serta pengendalian
               anggaran yang dilaksanakan oleh Siwas.
         (4)   Koordinasi tentang Hasil kegiatan Siwas untuk pengajuan
               rencana kebutuhan dalam Penyusunan RKA-KL/DIPA.
         (5)   Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan
               Penetapan kinerja Polres dan Jajaran.
         (6)   Menerima laporan pelaksanaan tugas Siwas dalam bidang
               perencanaan umum dan anggaran
     .
d)       Hubungan Kasiwas dengan Kasi Propam
         (1)   Hubungan bersifat horisontal dan bentuk hubungan adalah
               garis koordinasi.
         (2)   Memberikan masukan / informasi tentang data personil yang
               melakukan pelanggaran disiplin.
         (3)   Koordinasi dalam bidang pengawasan dan pembinaan dalam
               pelaksanaan kinerja dan administrasi.
         (4)   Menerima masukan / informasi tentang             personil yang
               melakukan pelanggaran disiplin.
         (5)   Melakukan koordinasi tentang pelaksanaan tugas dan
               kebijakan pimpinan serta penyimpangan yang ditemukan di
               lapangan.
         (6)   Koordinasi tentang sistem administrasi dan kinerja Sipropam.

e)       Hubungan Kasiwas dengan Kasikeu
         (1)   Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah
               garis koordinasi.
         (2)   Koordinasi dalam bidang pengawasan dan pembinaan dalam
               pelaksanaan kinerja dan administrasi.
                                                                      63
           (3)   Koordinasi dalam pengawasan pengelolaan keuangan
                 termasuk penyerapan dan pendistribusian anggaran sesuai
                 DIPA, RKA-KL dan POK.
           (4)   Koordinasi dalam hal penyerapan dukungan anggaran Siwas
                 termasuk dalam pembuatan pertanggungjawaban keuangan
                 Siwas .

      f)   Hubungan Kasiwas dengan Kasium
           (1) Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah
               garis koordinasi.
                                                       / (2) Koordinasi….

           (2)   Koordinasi dalam bidang pengawasan dan pembinaan dalam
                 pelaksanaan kinerja dan administrasi.
           (3)   Koordinasi dalam penyelenggaraan administrasi umum Siwas
                 termasuk ketatausahaan, kesekretariaatan dan pengarsipan
                 serta administrasi lainnya.
           (4)   Koordinasi dalam monitoring dan pengawasan umum terhadap
                 bidang perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana
                 kerja Sium yang meliputi personel, materiil dan fasilitas di
                 bidang operasional dan pembinaan.

(3)   Hubungan Diagonal
      a)   Hubungan Kasiwas dengan KSPKT
           (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
                 koordinasi.
           (2)   Koordinasi dalam bidang pengawasan dan pembinaan dalam
                 pelaksanaan kinerja dan administrasi.
           (3)   Koordinasi dalam setiap perkembangan situasi gangguan
                 kamtibmas.
           (4)   Koordinasi dalam monitoring dan pengawasan umum terhadap
                 bidang perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana
                 kerja SPKT yang meliputi personel, materiil dan fasilitas di
                 bidang operasional dan pembinaan.

      b)   Hubungan Kasiwas dengan Kasat Intelkam
           (a)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
                 koordinasi.
           (b)   Koordinasi dalam bidang pengawasan dan pembinaan dalam
                 pelaksanaan kinerja dan administrasi.
           (c)   Koordinasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas
                 Sat intelkam yang meliputi pembinaan fungsi intelijen bidang
                 keamanan termasuk perkiraan intelijen, persandian, deteksi giat
                 masyarakat, pemberian pelayanan dalam bentuk surat
                 izin/keterangan, pengawasan orang asing, senjata api illegal,
                 bahan peledak dan penerbitan surat keterangan catatan
                 kepolisian (SKCK).
           (d)   Koordinasi dalam monitoring dan pengawasan umum terhadap
                 bidang perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana
                 kerja Sat intelkam yang meliputi personel, materiil dan fasilitas
                 di bidang operasional dan pembinaan.
                                                                          64
c)   Hubungan Kasiwas dengan Kasat Reskrim
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam bidang pengawasan dan pembinaan dalam
           pelaksanaan kinerja dan administrasi.
     (3)   Koordinasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas
           Sat reskrim yang meliputi penyelidikan dan penyidikan tindak
           pidana yang terjadi di wilayah , penyelesaian perkara dan
           bantuan teknis penyidikan

                                                         / (4) Koordinasi....

     (4)   Koordinasi dalam monitoring dan pengawasan umum terhadap
           bidang perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana
           kerja Sat Reskrim yang meliputi personel, materiil dan fasilitas
           di bidang operasional dan pembinaan.

d)   Hubungan Kasiwas dengan Kasat Narkoba
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam bidang pengawasan dan pembinaan dalam
           pelaksanaan kinerja dan administrasi.
     (3)   Koordinasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas
           Sat narkoba yang meliputi kejadian tindak pidana narkoba
           termasuk yang dilakukan oleh personel , penyelesaian perkara
           dan kegiatan pengembangan, penyuluhan dan rehabilitasi
           pengguna narkoba di wilayah .
     (4)   Koordinasi dalam monitoring dan pengawasan umum terhadap
           bidang perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana
           kerja Sat narkoba yang meliputi personel, materiil dan fasilitas
           di bidang operasional dan pembinaan.

e)   Hubungan Kasiwas dengan Kasat Binmas
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam bidang pengawasan dan pembinaan dalam
           pelaksanaan kinerja dan administrasi.
     (3)   Kordinasi dalam pengawasan tugas Sat Binmas Polres yang
           meliputi kegiatan pembinaan masyarakat,
     (4)   Koordinasi dalam pengawasan umum terhadap bidang
           perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja Sat
           Binmas yang meliputi personel, materiil dan fasilitas di bidang
           operasional dan pembinaan.

f)   Hubungan Kasiwas dengan Kasat Sabhara
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam bidang pengawasan dan pembinaan dalam
           pelaksanaan kinerja dan administrasi.
     (3)   Koordinasi dalam monitoring dan pengawasan umum terhadap
           bidang perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana
           kerja Sat sabhara yang meliputi personel, materiil dan fasilitas
           di bidang operasional dan pembinaan.
                                                                           65

g)   Hubungan Kasiwas dengan Kasat Lantas
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam bidang pengawasan dan pembinaan dalam
           pelaksanaan kinerja dan administrasi.




                                                          / (3) Koordinasi....

     (3)   Koordinasi dalam hal-hal yang berhubungan tugas Sat Lantas
           yang meliputi kegiatan patroli lalu lintas, penerbitan SIM, STNK
           dan BPKB termasuk administrasi tilang, kecelakaan lalu lintas
           dan pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas serta rekayasa
           lalu lintas.
     (4)   Koordinasi dalam monitoring dan pengawasan umum terhadap
           bidang perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana
           kerja Sat Lantas yang meliputi personel, materiil dan fasilitas di
           bidang operasional dan pembinaan.

h)   Hubungan Kasiwas dengan Kasat Tahti
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam bidang pengawasan dan pembinaan dalam
           pelaksanaan kinerja dan administrasi.
     (3)   Koordinasi dalam hal-hal yang berhubungan tugas Sat Tahti
           yang meliputi perawatan tahanan termasuk jumlah dan kondisi
           ruang tahanan serta fasilitas ruang tahanan termasuk dalam
           menerima, menyimpan dan memelihara barang bukti.
     (4)   Koordinasi dalam monitoring dan pengawasan umum terhadap
           bidang perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana
           kerja Sat Tahti yang meliputi personel, materiil dan fasilitas di
           bidang operasional dan pembinaan.

i)   Hubungan Kasiwas dengan Kasitipol
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam bidang pengawasan dan pembinaan dalam
           pelaksanaan kinerja dan administrasi.
     (3)   Koordinasi dalam hal-hal yang berhubungan tugas Sitipol yang
           meliputi perawatan dan perbaikan alat komunikasi,
           pengumpulan, pengolahan dan penyajian data termasuk
           informasi kriminal dan pelayanan teknologi komunikasi serta
           teknologi informasi.
     (4)   Koordinasi dalam monitoring dan pengawasan umum terhadap
           bidang perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana
           kerja Sitipol yang meliputi personel, materiil dan fasilitas di
           bidang operasional dan pembinaan.

j)   Hubungan Kasiwas dengan Kapolsek Jajaran
                                                                             66
               (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
                     koordinasi.
               (2)   Koordinasi dalam bidang pengawasan dan pembinaan dalam
                     pelaksanaan kinerja dan administrasi.
               (3)   Memberikan bimbingan teknis dibidang pengawasan umum dan
                     monitoring atas perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian
                     rencana kerja dan rencana kegiatan masing-masing Polsek
                     jajaran .
               (4)   Mengawasi manajemen pelaksanaan operasi Kepolisian dan
                     kegiatan Kepolisian.


                                                            / (5) Melaksanakan....

               (5)   Melaksanakan monitoring dan pengawasan umum terhadap
                     bidang perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana
                     kerja dan rencana kegiatan Polsek yang meliputi personel,
                     materiil dan fasilitas di bidang operasional dan pembinaan.
               (6)   Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan ke Polsek-polsek
                     dan merekap hasil temuannya.
               (7)   Meminta laporan akuntabilitas kinerja bulanan Polsek.
               (8)   Meneruskan kebijakan, petunjuk dan arahan pimpinan terutama
                     dalam hal pengawasan umum ke Polsek-polsek.

i.   SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU (SPKT)
     1)   Hubungan Vertikal
          a)   Hubungan KSPKT dengan Kapolres / Waka
               (1)   Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis
                     perintah/laporan.
               (2)   Menerima petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk
                     dilaksanakan SPKT Polres Tasikmalaya Kota.
               (3)   Menerima petunjuk penyelenggaraan pelayanan masyarakat
                     dan markas yang bersifat umum dalam lingkungan Polres
                     Tasikmalaya Kota termasuk pemondokan, fasilitas perkantoran,
                     dukungan komunikasi dan elektronik dan ruang tahanan.
               (4)   Memberikan produk-produk yang dihasilkan SPKT Polres
                     Tasikmalaya Kota, untuk ditanda tangani atau dijadikan bahan
                     pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan lebih lanjut.
               (5)   Memberikan laporan pelaksanaan tugas SPKT Polres
                     Tasikmalaya Kota.

     2)   Hubungan Horizontal
          a)   Hubungan KSPKT dengan Kasat Binmas
               (1)   Hubungan bersifat Horizontal dan bentuk hubungan adalah
                     garis koordinasi;
               (2)   Koordinasi dalam hal kegiatan pembinaan dan penyuluhan
                     terhadap masyarakat, untuk diketahui;
               (3)   Koordinasi dalam hal pengawasan dan pengendalian anggota
                     dalam pelaksanaan tugas fungsi.

          b)   Hubungan KSPKT dengan Kasat Reskrim
                                                                   67
     (1)   Hubungan bersifat Horizontal dan bentuk hubungan adalah
           garis koordinasi;
     (2)   Koordinasi dalam memberikan dan menerima Laporan
           Pengaduan dari masyarakat;
     (3)   Koordinasi dalam mendatangi kejadian perkara;
     (4)   Menyampaikan Laporan Polisi untuk ditindaklanjuti oleh Sat.
           Reskrim;
     (5)   Koordinasi dalam bidang administrasi dan pengawasan
           masalah keluar masuk tahanan dan barang bukti.



                                                      / c) Hubungan....

c)   Hubungan KSPKT dengan Kasat Narkoba
     (1)   Hubungan bersifat Horizontal dan bentuk hubungan adalah
           garis koordinasi
     (2)   Koordinasi dalam memberikan dan menerima Laporan
           Pengaduan dari masyarakat;
     (3)   Koordinasi dalam mendatangi kejadian perkara
     (4)   Menyampaikan Laporan Polisi untuk ditindaklanjuti oleh Sat.
           Narkoba;
     (5)   Koordinasi dalam bidang administrasi dan pengawasan
           masalah keluar masuk tahanan dan barang bukti.

d)   Hubungan KSPKT dengan Kasat Intelkam
     (1)   Hubungan bersifat Horizontal dan bentuk hubungan adalah
           garis koordinasi
     (2)   Koordinasi dalam hal pengawasan dan pengendalian anggota
           dalam pelaksanaan tugas fungsi;
     (3)   Koordinasi dalam hal langkah-langkah pelaksanaan tugas/
           tindak lanjut apabila adanya laporan pengaduan dari
           masyarakat;
     (4)   Koordinasi dalam hal adanya kegiatan masyarakat yang
           menonjol;
     (5)   Koordinasi tentang pemetaan wilayah atau daerah rawan
           terjadinya gangguan kamtibmas.

e)   Hubungan KSPKT dengan Kasat Lantas
     (1)   Hubungan bersifat Horizontal dan bentuk hubungan adalah
           garis koordinasi;
     (2)   Koordinasi dalam memonitor giat masyarakat yang
           mengundang kemacetan lalu lintas;
     (c)   menyampaikan informasi kejadian Laka Lantas;
     (d)   Menerima laporan dan menandatangani Laporan Polisi Laka
           Lantas;
     (e)   Menginput laporan kejadian Laka Lantas secara online ke
           Polda Jabar.

f)   Hubungan KSPKT dengan Kasat Sabhara
     (1)   Hubungan bersifat Horizontal dan bentuk hubungan adalah
           garis koordinasi;
                                                                            68
          (2)   Koordinasi dalam memonitor giat masyarakat                yang
                mengundang terjadinya ganggudan Kamtibmas;
          (3)   Koordinasi dalam mendatangi TKP;
          (4)   Koordinasi dalam hal pengawasan dan pengendalian anggota
                Sat Sabhara dalam pelaksanaan tugas jaga.

     g)   Hubungan KSPKT dengan Kasat Tahti
          (1)   Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah
                garis koordinasi;


                                                           / (2) Koordinasi....
          (2)   Koordinasi dalam bidang pengamanan, penjagaan, pengawalan
                tahanan dan barang bukti serta pengadministrasian, registrasi
                dan inventarisasi;
          (3)   Koordinasi dalam hal administrasi keluar masuk tahanan dan
                barang bukti

3)   Hubungan Diagonal
     a)   Hubungan KSPKT dengan Kabag Ops
          (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
                koordinasi;
          (2)   Melaksanakan     kerjasama     dalam    pengawasan     dan
                pengendalian pelaksanaan operasional Kepolisian;
          (3)   Melaporkan situasi Kamtibmas selama 1 x 24 jam;
          (4)   Koordinasi bidang dokumentasi dan penyampaian informasi
                terhadap publik.

     b)   Hubungan KSPKT dengan Kabag Ren
          (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
                koordinasi.
          (2)   Menerima arah kebijakan strategis , baik bidang perencanaan
                umum dan anggaran untuk disusun dan dituangkan dalam
                program kerja SPKT .
          (3)   Menerima petunjuk, arahan dan perintah lainnya dalam hal
                perencanaan umum dan anggaran serta pengendalian
                anggaran yang dilaksanakan oleh SPKT .
          (4)   Memberikan laporan tentang hasil kegiatan pelaksanaan
                progam dan anggaran untuk pengajuan rencana kebutuhan
                dalam penyusunan RKA-KL / DIPA.
          (5)   Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan
                Penetapan kinerja Polres dan Jajaran.
          (6)   Memberikan laporan pelaksanaan tugas SPKT dalam bidang
                perencanaan umum dan anggaran.

     c)   Hubungan KSPKT dengan Kabag Sumda
          (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
                koordinasi
          (2)   Koordinasi dalam bidang pembinaan personil SPKT;
          (3)   Koordinasi dalam bidang dukungan sarana dan prasarana
                dalam pelaksanaan tugas SPKT;
          (4)   Koordinasi dalam hal peningkatan kemampuan personil;
                                                                  69
     (5)   Koordinasi dalam hal Bantuan hukum bagi personil SPKT dan
           keluarganya.

d)   Hubungan KSPKT dengan Kasium
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam hal penyelenggaraan administrasi umum
           yang meliputi kesekretariaatan, ketatausahaan, kearsipan dan
           administrasi lainnya di lingkungan SPKT Polres.

                                                      / (3) Koordinasi....


     (3)   Koordinasi dalam hal menyelenggarakan pelayanan markas
           yang    meliputi   pelayanan   perkantoran,    kebersihan,
           pemeliharaan perkantoran dan bangunan di lingkungan SPKT
           Polres.

e)   Hubungan KSPKT dengan Kasikeu
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi;
     (2)   Memberikan bimbingan teknis administrasi keuangan;
     (3)   Koordinasi dalam hal pengajuan kebutuhan anggaran SPKT
           dan pendistribusiannya.

f)   Hubungan KSPKT dengan Kasi Propam
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koodinasi
     (2)   Koordinasi tentang pengawasan dan pembinaan anggota
           SPKT;
     (3)   Koordinasi tentang penanganan kejadian atau pelayanan
           pengaduan masyarakat;
     (4)   Koordinasi dalam pengecekan dan pengawasan terhadap
           kinerja atau pelaksanaan tugas anggota SPKT

g)   Hubungan KSPKT dengan Kasiwas
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam bidang pengawasan dan pembinaan dalam
           pelaksanaan kinerja dan administrasi.
     (3)   Koordinasi dalam setiap perkembangan situasi gangguan
           kamtibmas.
     (4)   Koordinasi dalam monitoring dan pengawasan umum terhadap
           bidang perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana
           kerja SPKT yang meliputi personel, materiil dan fasilitas di
           bidang operasional dan pembinaan.

h)   Hubungan KSPKT dengan Kasitipol
     (1)   Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah
           garis koordinasi;
     (2)   Menerima laporan tentang penerimaan informasi dari tingkat
           satuan atas;
                                                                               70
               (3)   Koordinasi tentang penyampaian berita / informasi kepada
                     Kapolres;
               (4)   Koordinasi tentang penyampaian berita dari Kapolres kepada
                     Bag, Sat, Si dan Polsek jajaran;
               (5)   Mengadakan       koordinasi     tentang pengawasan      dan
                     pengendalian anggota dalam pelaksanaan tugas jaga fungsi.

          i)   Hubungan KSPKT dengan Kapolsek Jajaran
               (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
                     koordinasi;

                                                                / (2) Koordinasi....


               (2)   Koordinasi dalam hal Laporan cepat tentang kejadian dan
                     kegiatan Masyarakat diwilayah Polsek;
               (3)   Koordinasi tentang pemantauan dan monitoring pelaksanaan
                     tugas anggota Polsek;
               (4)   Koordinasi tentang penyampaian berita dari Kapolres kepada
                     Bag, Sat, Si dan Polsek jajaran;
               (5)   Koordinasi dalam hal penanganan pertama terhadap terjadinya
                     gangguan kamtibmas.

     4)   Hubungan Lintas Sektoral
          a)   Hubungan KSPKT dengan PLN
               dalam hal adanya gangguan jaringan listrik akibat kerusakan teknis
               maupun gangguan alam yang mengganggu ketertiban umum

          b)   Hubungan KSPKT dengan Telkom
               dalam hal adanya gangguan jaringan telepon akibat kerusakan
               tekhnis maupun gangguan alam yang mengganggu ketertiban
               umum.

          c)   Hubungan KSPKT dengan Damkar
               tentang terjadinya peristiwa kebakaran yang memerlukan bantuan
               dari Damkar.

          d)   Hubungan KSPKT dengan Derek
               dalam hal informasi adanya kendaraan yang memerlukan Derek


j.   Satuan Intelijen
     1)   Hubungan Vertikal
          a)   Hubungan Kasat Intelkam dengan Kapolres
               (1)   Menyiapkan dan menyampaikan laporan harian / insidentil
                     mengenai situasi menonjol dan aktual yang di perlukan
                     Kapolres.
               (2)   Menyiapkan dan menyampaikan telaahan staf dan saran
                     pertimbangan sebagai bahan pengambilan keputusan
                     Kapolres.
                                                                      71
          (3)   Menerima perintah dan menyiapkan materi bahan rapat yang
                diperlukan Kapolres.
          (4)   Mewakili/mendampingi Kapolres sesuai perintah.

     b)   Hubungan Kapolres dengan Kasat Intelkam
          (1)   Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis
                perintah/laporan.
          (2)   Memberikan arah kebijakan Strategik terutama di bidang
                Operasional guna di tuangkan dalam Kirka intelijen sebagai
                bahan pengambilan keputusan.
          (3)   Memberikan arah kebijakan Strategik terutama di bidang
                keamanan.
                                                         / (4) Memberikan....

          (4)   Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk
                dilaksanakan Kasat Intelkam, termasuk mewakili Kapolres
                Tasikmalaya Kota sesuai perintah/petunjuk.
          (5)   Menerima laporan pelaksanaan tugas Intelijen.

2)   Hubungan Horizontal
     a)   Hubungan Kasat Intelkam dengan KSPKT

          1)    Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah
                garis koordinasi.
          2)    Koordinasi setiap laporan kejadian di wilayah hukum Polres
                guna mengantisipasi dalam mencegah terjadinya kejahatan dan
                pemeliharaan kamtibmas.

     b)   Hubungan Kasat Intelkam dengan Kasat Reskrim
          1)    Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah
                garis koordinasi.
          2)    Memberikan informasi hasil penyelidikan dan analisa terhadap
                kasus-kasus tindak pidana terutama yang berkaitan dengan
                opini publik serta hasil penanganan kasus-kasus orang asing,
                senjata api dan bahan peledak.
          3)    Menerima umpan balik hasil penyelidikan lanjut dan
                perkembangan penyidikan kasus tindak pidana yang menonjol.

     c)   Hubungan Kasat Intelkam dengan Kasat Narkoba
          1)    Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah
                garis koordinasi.
          2)    Memberikan informasi hasil penynyelidikan dan analisa
                terhadap kasus-kasus tindak pidana narkoba terutama yang
                berkaitan dengan opini publik serta hasil penanganan kasus-
                kasusnya.
          3)    Menerima umpan balik hasil penyelidikan lanjut dan
                perkembangan penyidikan kasus tindak pidana narkoba.

     d)   Hubungan Kasat Intelkam dengan Kasat Sabhara
          1)    Hubungan bersifat horizontal dalam rangka pelaksanaan
                tugasnya.
                                                                         72
          2)    Menyampaikan kirka intel dalam rangka penyiapan rencana
                operasi Kepolisian.
          3)    Menyampaikan Kirpat (perkiraan cepat) untuk menindak lanjuti
                dengan tindakan-tindakan cepat dalam dinamika operasi.
          4)    Melaksanakan kerja sama dalam rangka penyiapan program
                kerja di bidang operasional.
          5)    Melaksanakan kerja sama dalam penyampian informasi
                masalah operasional.

     e)   Hubungan Kasat Intelkam dengan Kasat Lantas
          1)    Hubungan    bersifat   diagonal   dalam   rangka   pelaksanaan
                tugasnya.

                                                          / 2) Menyampaikan....

          2)    Meyampaikan kirka intel dalam rangka penyiapan rencana
                operasi Kepolisian.
          3)    Menyampaikan Kirpat (perkiraan cepat) untuk menindak lanjuti
                dengan tindakan-tindakan cepat dalam dinamika operasi.
          4)    Melaksanakan kerja sama dalam rangka penyiapan program
                kerja dibidang operasional.
          5)    Melaksanakan kerja sama dalam penyampaian informasi
                masalah operasinal.

     f)   Hubungan Kasat Intelkam dengan Kasat Binmas
          1)    Hubungan bersifat Horizontal dan bentuk hubungan adalah
                garis koordinasi.
          2)    Melaksanakan koordinasi dan kerja sama fungsional dalam
                rangka penyelenggaraan fungsi intelkam.
          3)    Koordinasi dalam rangka operasi Kepolisian, kegiatan rutin dan
                kegiatan insidentil Kepolisian seperti bantuan tenaga bimbingan
                dan penyuluhan masyarakat (kemitraan).

     g)   Hubungan Kasat Intelkam dengan Kasat Tahti
          1)    Hubungan bersifat Horizontal dan bentuk hubungan adalah
                garis koordinasi
          2)    Melaksanakan koordinasi pengawasan tahanan dan barang
                bukti dalam rangka pengembangan perkara tindak pidana.

3)   Hubungan Diagonal
     a)   Hubungan Kasat Intelkam dengan Kabag Ops
          (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan garis
                koordinasi.
          (2)   Menerima konsep umum operasi.
          (3)   Menyampaikan kirka intel dan ren intel untuk mendukung
                pelaksanaan operasi.
          (4)   Menyampaikan personel yang di perlukan dalam mendukung
                pelaksanaan operasi.
          (5)   Menyampaikan informasi dan dokumentasi yang berhubungan
                dengan publik.

     b)   Hubungan Kasat Intelkam dengan Kabag Sumda
                                                                   73
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam upaya pembangunan kekuatan dan
           kemampuan serta pembinaan personel menuju profesionalisme
           Polri.
     (3)   Memberikan pertimbangan / rekomendasi dalam penempatan
           pejabat intelejen baik di tingkat Polsek Jajaran.
     (4)   Koordinasi dalam menyusun renbut dan spesialisasi teknis
           peralatan khusus intel.
     (5)   Koordinasi dalam perencanaan pendistribusian materiil
           intelejen.


                                                       / (6) Koordinasi....

     (6)   Koordinasi dalam penyelenggaraan fungsi teknis logistik di
           lingkungan Sat Intelkam Polres.
     (7)   Menyampaikan informasi yang berkaitan dengan penyuluhan
           hukum.
     (8)   Koordinasi dan memberikan bantuan tenaga medis untuk rikes
           anggota Sat Intelkam secara rutin dan berkala.

c)   Hubungan Kasat Intelkam dengan Kabag Ren
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam penyiapan dukungan administratif untuk
           pelaksanaan kegiatan penyusunan strategi program dan
           anggaran.
     (3)   Menyiapkan bahan administrasi untuk mendukung penyusunan
           Rencana Kerja dan atau program kegiatan Polres.
     (4)   Koordinasi dalam hasil pelaksanaan program dan anggaran
           untuk pengajuan rencana kebutuhan anggaran dalam
           penyusunan RKA-KL / DIPA.
     (5)   Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan
           Penetapan kinerja Polres dan Jajaran.

d)   Hubungan Kasat Intelkam dengan Kasium
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Memberikan masukan mengenai perumusan / pengembangan,
           petunjuk pelaksana / petunjuk administrasi di bidang tugasnya.
     (3)   Koordinasi dalam pengawasan dan pengarahan atas terapan
           pelaksanaan / petunjuk administrasi di bidang tugasnya.
     (4)   Memberikan masukan tata cara penyelenggaraan urusan
           administrasi.

e)   Hubungan Kasat Intelkam dengan Kasikeu
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam penyelenggaraan fungsi teknis keuangan di
           lingkungan Sat Intelkam Polres Tasikmalaya Kota.
     (3)   Koordinasi dalam rangka pengajuan kebutuhan dan
           pendistribusian anggaran.
                                                                 74
     (4)   Koordinasi bimbingan teknis administrasi dalam rangka
           penyelenggaraan fungsi teknis keuangan di lingkungan sat
           intelkam

f)   Hubungan Kasat Intelkam dengan Kasi Propam
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam kegiatan pengamanan markas.
     (3)   Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan
           urusan dalam di lingkungan Polres.
     (4)   Koordinasi dalam pengawasan dan pembinaan terhadap
           anggota.
                                                     / (5) Koordinasi....

     (5)   Koordinasi dengan sat Intelkam apabila terjadi pelanggaran
           oleh anggota.
     (6)   Koordinasi dalam penanganan masalah yang menyangkut
           pampers (Penertiban SKHP), pamgiat, pammat (rekomendasi
           STNK rahasia) dan Pam Baket dilingkungan Sat Intelkam.

g)   Hubungan Kasat Intelkam dengan Kasiwas
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah
           koordinasi.
     (2)   Melakukan koordinasi tentang pengawasan pelaksanaan tugas
           fungsi intelijen.
     (3)   Koordinasi dalam pengawasan dan pengarahan atas terapan
           pelaksanaan kinerja yang akuntabel.

h)   Hubungan Kasat Intelkam dengan Kasiitipol
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam penyampaian informasi untuk menunjang
           pelaksanaan pengamanan untuk sukses dan berhasilnya tugas
           Polri.
     (3)   Koordinasi dalam hal pemanfaatan teknologi informasi untuk
           pengungkapan suatu kasus dan penyampaian informasi-
           informasi kepada masyarakat melalui dunia maya.
     (4)   Koordinasi dalam pengumpulan data kasus-kasus menonjol
           dari jajaran yang terjadi
     (5)   Koordinasi tentang penyampaian berita bidang intelijen kepada
           jajaran.

i)   Hubungan Kasat Intelkam dengan Kapolsek
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi tentang pembinaan Personil dan administrasi fungsi
           Intelijen pada Polsek.
     (3)   Koordinasi tentang penyampaian produk Laporan Informasi
     (4)   Koordinasi dalam pemetaan wilayah rawan kriminalitas.
     (5)   Koordinasi dalam hal penerbitan Perijinan terhadap
           Masyarakat.
                                                                              75
               (6)   Sat Intelkam memberikan bantuan personel pada Polsek sesuai
                     kebutuhan dalam hal pelaksanaan tugas dan prosedur serta
                     aturan tertentu

     4)   Hubungan Lintas Sektoral
          a)   Hubungan Kasat Intelkam dengan Pemkot/Pemda
               (1)   Hubungan bersifat Lintas sektoral dan bentuk hubungan adalah
                     garis koordinasi.
               (2)   Melaksanakan koordinasi dalam bidang kepemerintahan,
                     Ipoleksosbud hankam.



                                                                / b) Hubungan….

          b)   Hubungan Kasat Intelkam dengan TNI
               (1)   Hubungan bersifat Lintas sektoral dan bentuk hubungan adalah
                     garis koordinasi.
               (2)   Melaksanakan koordinasi dalam bidang Hankam.

          c)   Hubungan Kasat Intellkam dengan Kejaksaan
               (1)   Hubungan bersifat Lintas sektoral dan bentuk hubungan adalah
                     garis koordinasi.
               (2)   Melaksanakan koordinasi dalam bidang Keamanan.

k.   Sat Reskrim
     1)   Hubungan Vertikal
          a)   Hubungan Kasat Reskrim dengan Kapolres
               (1)   Hubungan bersifat Vertikal dan bentuk hubungan adalah
                     bersipat menerima perintah dan laporan.
               (2)   Menerima arahan dan perintah terhadap kebijakan-kebijakan
                     yang berkaitan dengan proses penanganan perkara pidana.
               (3)   Melaporkan segala kegiatan kegiatan penyelidikan dan
                     penyidikan tindak pidana.
               (4)   Menyampaikan laporan kemajuan hasil penyidikan tindak
                     pidana;
               (5)   Mengajukan penandatanganan berkas penyidikan

     2)   Hubungan Horizontal
          a)   Hubungan Kasat Reskrim dengan KSPKT
               (1)   Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat
                     koordinasi;
               (2)   Koordinasi dalam penerimaan Laporan Pengaduan dari
                     masyarakat;
               (3)   Koordinasi dalam mendatangi tempat kejadian perkara.
               (4)   Koordinasi masalah pengawasan dan pengendalian anggota
                     dalam pelaksanaan tugas jaga.
               (5)   Koordinasi tentang pelaporan dan pendataan hasil pelaksanaan
                     operasi kepolisian.
                                                                     76
b)   Hubungan Kasat Reskrim dengan Kasat Intel
     (1)   Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat
           koordinasi;
     (2)   Koordinasi dalam pemberian informasi penanganan kasus-
           kasus pidana;
     (3)   Koordinasi dalam giat Operasi;
     (4)   Koordinasi dalam menciptakan situasi aman di lingkungan
           masyarakat dengan penanganan suatu kasus agar tidak
           meluas di masyarakat.

c)   Hubungan Kasat Reskrim dengan Kasat Lantas.
     (1)   Hubungan bersifat   horizontal   bentuk   hubungan   bersifat
           koordinasi;
                                                      / (2) Koordinasi….

     (2)   Koordinasi dalam hal permintaan bantuan pemblokiran
           kendaraan yang tersangkut perkara pidana.
     (3)   Koordinasi dalam giat operasi/razia kendaraan untuk menekan
           angka kriminalitas.
     (4)   Koordinasi dalam terjadinya kecelakaan yang berindikasi
           adanya unsur kesengajaan.

d)   Hubungan Kasat Reskrim dengan Kasat Sabhara.
     (1)   Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat
           koordinasi;
     (2)   Koordinasi dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana
           ringan;
     (3)   Koordinasi dalam bantuan pengamanan rekonstruksi perkara
           pidana;
     (4)   Koordinasi dalam hal pelaksanaan operasi Kepolisian.
     (5)   Koordinasi dalam penanganan TKP tindak pidana;
     (6)   Meminta bantuan dalam hal pengawalan tahanan.

e)   Hubungan Kasat Reskrim dengan Kasat Binmas.
     (1)   Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat
           koordinasi;
     (2)   Koordinasi dalam hal giat penyuluhan kepada masyarakat;
     (3)   Koordinasi dalam hal meningkatkan peran serta masyarakat
           untuk aktif memberikan Informasi Kriminalitas.

f)   Hubungan Kasat Reskrim dengan Kasat Narkoba.
     (1)   Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat
           koordinasi;
     (2)   Koordinasi dalam hal penanganan kasus-kasus menonjol yang
           menjadi sorotan masyarakat.

g)   Hubungan Kasat Reskrim dan Kasat Tahti.
     (1)   Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat
           koordinasi;
     (2)   Koordinasi dalam hal pengelolaan / penjagaan tahanan dan
           barang bukti;
                                                                       77
          (3)   Koordinasi dalam hal pengelolaan administrasi tahanan dan
                barang bukti.

3)   Hubungan Diagonal
     a)   Hubungan Kasat Reskrim dengan Kabag Ops.
          (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
                koordinasi.
          (2)   Koordinasi dalam pelaksanaan tugas operasional yang
                berkaitan dengan tugas Sat Reskrim.
          (3)   Koordinasi dalam pelaksanaan tugas Operasional Kepolisian
                Gabungan.
          (4)   Kordinasi bidang dokumentasi dan penyampaian informasi
                penanganan kasus terhadap publik.
                                                          / (5) Koordinasi....

          (5)   Koordinasi tentang data kasus tindak pidana yang terjadi (crime
                total) dan hasil penyelesaian (crime clearance).

     b)   Hubungan Kasat Reskrim dengan Kabag Ren.
          (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
                koordinasi.
          (2)   Menerima arah kebijakan strategis , baik bidang perencanaan
                umum dan anggaran untuk disusun dan dituangkan dalam
                program kerja Sat Reskrim .
          (3)   Menerima petunjuk, arahan dan perintah lainnya dalam hal
                perencanaan umum dan anggaran serta pengendalian
                anggaran yang dilaksanakan oleh Sat Reskrim.
          (4)   Memberikan laporan jumlah kasus yang terjadi dan hasil
                penyelesaian kasus untuk acuan dalam penyusunan rencana
                kebutuhan anggaran ( Sun RKA-KL).
          (5)   Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan
                Penetapan kinerja Polres dan Jajaran.

     c)   Hubungan Kasat Reskrim dengan Kabag Sumda.
          (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
                koordinasi.
          (2)   Koordinasi dalam upaya pengembangan kekuatan dan
                kemampuan personil pada fungsi Sat Reskrim;
          (3)   Koordinasi tentang pembinaan personil Sat Reskrim;
          (4)   Koordinasi dalam pendataan personel untuk mengikuti
                pendidikan kejuruan dan dikbang.
          (5)   Koordinasi dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
                operasional Sat Reskrim.
          (6)   Koordinasi dalam bidang pembinaan hukum bagi anggota Polri
                dan keluarganya.

     d)   Hubungan Kasat Reskrim dengan Kasiwas.
          (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
                koordinasi;
          (2)   Koordinasi dalam pengawasan kinerja dan administrasi Sat
                Reskrim.
                                                                 78
     (3)   Koordinasi dalam monitoring dan pengawasan umum terhadap
           bidang perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana
           kerja Sat Reskrim.
     (4)   Koordinasi tentang pembinaan teknis fungsi Reskrim.

e)   Hubungan Kasat Reskrim dengan Kasi Propam .
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam pengawasan terhadap penyidik dalam hal
           pelaksanaan pemeriksaan kasus dan pelayanan terhadap
           masyarakat yang berhubungan dengan anggota.
     (3)   Koordinasi dalam pengawasan dan pembinaan terhadap
           anggota.

                                                         / (4) koordinasi....

     (4)   Koordinasi dengan Sipropam apabila terjadi pelanggaran oleh
           anggota.

f)   Hubungan Kasat Reskrim dengan Kasikeu.
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam rangka pengajuan rencana kebutuhan dan
           pendistribusian anggaran.
     (3)   Koordinasi tentang sistem administrasi keuangan dalam
           penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan

g)   Hubungan Kasat Reskrim dengan Kasium
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam hal penyelenggaraan administrasi umum
           yang meliputi kesekretariaatan, ketatausahaan, kearsipan dan
           administrasi lainnya di lingkungan Sat reskrim Polres.
     (3)   Koordinasi dalam hal menyelenggarakan pelayanan markas
           yang     meliputi    pelayanan      perkantoran,     kebersihan,
           pemeliharaan perkantoran dan bangunan di lingkungan Sat
           reskrim Polres.
     (4)   Koordinasi dalam hal Surat – menyurat.

h)   Hubungan Kasat Reskrim dengan Kasitipol.
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam memanfaatkan dan menggunakan peralatan
           teknologi komunikasi dan teknologi infomasi yang digunakan
           Sat reskrim guna mendukung pelaksanaan tugas Sat reskrim
           Polres.
     (3)   Koordinasi dalam hal monitor perkembangan situasi Kamtibmas
           terutama kejadian-kejadian tindak pidana di Polres termasuk
           Polsek-polsek jajaran Polres.
     (4)   Koordinasi dalam hal pemanfaatan teknologi informasi untuk
           pengungkapan suatu kasus dan penyampaian informasi-
           informasi kepada masyarakat melalui dunia maya.
                                                                           79

     i)   Hubungan Kasat Reskrim dengan Kapolsek Jajaran
          (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
                koordinasi.
          (2)   Memberikan bimbingan teknis dibidang penyidikan dan
                monitoring atas perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian
                rencana kerja dan rencana kegiatan masing-masing Polsek
                jajaran .
          (3)   Mengawasi pelaksanaan penyidikan dan penyelesaian perkara.
          (4)   Melaksanakan back up tentang pelaksanaan kegiatan
                penyidikan / penyelesaian kasus.
          (5)   Melaksanakan supervisi ke Polsek-polsek dan merekap hasil
                temuannya.

                                                         / (6) Meneruskan....

          (6)   Meneruskan kebijakan, petunjuk dan arahan pimpinan terutama
                dalam hal pengawasan umum ke Polsek-polsek
          (7)   Koordinasi dalam hal pembinaan fungsi teknis Reskrim di
                Polsek

4)    Hubungan Lintas Sektoral
     a)   Hubungan Kasat Reskrim dengan Kejaksaan Negeri
          (1) Koordinasi dalam hal SPDP
          (2) Koordinasi dalam hal perpanjangan penahanan
          (3) Koordinasi dalam hal pelimpahan berkas perkara tindak pidana

     b)   Hubungan Kasat Reskrim dengan Pengadilan
          (1)   Koordinasi dalam hal penerbitan surat ijin         penyitaan,
                penggeledahan
          (2)   Koordinasi dalam hal perpanjangan penahanan

     c)   Hubungan Kasat Reskrim dengan Pengacara
          Koordinasi dalam hal pendampingan tersangka yang sedang
          dilakukan pemeriksaan (BAP).

     d)   Hubungan Kasat Reskrim dengan BPK, BPKP dan BAWASDA
          Koordinasi dalam hal pemeriksaan audit investigasi dalam hal
          penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi.

     e)   Hubungan Kasat Reskrim dengan Perguruan Tinggi
          Koordinasi dalam hal permintaan pemeriksaan saksi ahli

     f)   Hubungan Kasat Reskrim dengan BAPAS
          Koordinasi dalam hal pemeriksaan terhadap korban/tersangka anak.

     g)   Hubungan Kasat Reskrim dengan Dinas-dinas terkait
          Koordinasi dalam hal upaya pencegahan terjadinya tindak pidana
          korupsi di lingkungan pemerintahan.
                                                                               80
          h)   Hubungan Kasat Reskrim dengan Polisi Militer
               Koordinasi dalam hal penanganan kasus-kasus yang melibatkan
               personil TNI

          i)   Hubungan Kasat Reskrim dengan Dinas Kehutanan / Perhutani
               Koordinasi dalam hal penanganan kasus-kasus illegal loging

          j)   Hubungan Kasat Reskrim dengan Satpol PP, Imigrasi, Beacukai dan
               lain-lain instansi yang memiliki PPNS.
               Koordinasi dalam hal Korwas PPNS.



                                                                        / l. Sat….

l.   Sat Narkoba
     1)   Hubungan Vertikal
          a)   Hubungan Kasat Narkoba dengan Kapolres
               (1)   Hubungan bersifat Vertikal dan bentuk hubungan adalah
                     bersipat menerima perintah dan laporan.
               (2)   Menerima arahan dan perintah terhadap kebijakan-kebijakan
                     yang berkaitan dengan proses penanganan perkara tindak
                     pidana narkoba.
               (3)   Melaporkan segala kegiatan kegiatan penyelidikan dan
                     penyidikan tindak pidana narkoba.
               (4)   Menyampaikan laporan kemajuan hasil penyidikan tindak
                     pidana narkoba;
               (5)   Mengajukan penandatanganan berkas penyidikan

     2)   Hubungan Horizontal
          a)   Hubungan Kasat Narkoba dengan KSPKT
               (1)   Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat
                     koordinasi;
               (2)   Koordinasi dalam penerimaan Laporan Pengaduan dari
                     masyarakat;
               (3)   Koordinasi dalam mendatangi tempat kejadian perkara.
               (4)   Koordinasi masalah pengawasan dan pengendalian anggota
                     dalam pelaksanaan tugas jaga.
               (5)   Koordinasi tentang pelaporan dan pendataan hasil pelaksanaan
                     operasi kepolisian.

          b)   Hubungan Kasat Narkoba dengan Kasat Intel
               (1)   Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat
                     koordinasi;
               (2)   Koordinasi dalam pemberian informasi penanganan kasus-
                     kasus pidana narkoba;
               (3)   Koordinasi dalam giat Operasi;
                                                                     81
          (4)   Koordinasi dalam menciptakan situasi aman di lingkungan
                masyarakat dengan penanganan suatu kasus agar tidak
                meluas di masyarakat.

     c)   Hubungan Kasat Narkoba dengan Kasat Lantas.
          (1)   Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat
                koordinasi;
          (2)   Koordinasi dalam hal permintaan bantuan pemblokiran
                kendaraan yang tersangkut perkara pidana narkoba.
          (3)   Koordinasi dalam giat operasi/razia kendaraan untuk menekan
                angka kriminalitas.

     d)   Hubungan Kasat Narkoba dengan Kasat Sabhara.
          (1)   Hubungan bersifat    horizontal   bentuk   hubungan   bersifat
                koordinasi;

                                                           / (2) Koordinasi….
          (2)   Koordinasi dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana
                narkoba;
          (3)   Koordinasi dalam bantuan pengamanan rekonstruksi perkara
                pidana Narkoba;
          (4)   Koordinasi dalam hal pelaksanaan operasi Kepolisian.
          (5)   Koordinasi dalam penanganan TKP tindak pidana narkoba;
          (6)   Meminta bantuan dalam hal pengawalan tahanan.

     e)   Hubungan Kasat Narkoba dan Kasat Tahti.
          (1)   Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat
                koordinasi;
          (2)   Koordinasi dalam hal pengelolaan / penjagaan tahanan dan
                barang bukti;
          (3)   Koordinasi dalam hal pengelolaan administrasi tahanan dan
                barang bukti.

     f)   Hubungan Kasat Narkoba dengan Kasat Binmas
          (1)   Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat
                koordinasi;
          (2)   Koordinasi dalam hal giat penyuluhan kepada masyarakat;
          (3)   Koordinasi dalam hal meningkatkan peran serta masyarakat
                untuk aktif memberikan Informasi Kriminalitas.

     g)   Hubungan Kasat Narkoba dengan Kasat Reskrim.
          (1)   Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat
                koordinasi;
          (2)   Koordinasi dalam hal penanganan kasus-kasus menonjol yang
                menjadi sorotan masyarakat.

3)   Hubunan Diagonal
     a)   Hubungan Kasat Narkoba dengan Kabag Ops
          (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
                koordinasi.
                                                                       82
     (2)   Koordinasi dalam pelaksanaan tugas operasional            yang
           berkaitan dengan tugas Sat Narkoba.
     (3)   Koordinasi dalam pelaksanaan tugas Operasional Kepolisian
           Gabungan.
     (1)   Kordinasi bidang dokumentasi dan penyampaian informasi
           penanganan kasus terhadap publik.
     (2)   Koordinasi tentang data kasus tindak pidana yang terjadi (crime
           total) dan hasil penyelesaian (crime clearance).

b)   Hubungan Kasat Narkoba dengan Kabag Ren
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Menerima arah kebijakan strategis , baik bidang perencanaan
           umum dan anggaran untuk disusun dan dituangkan dalam
           program kerja Sat Narkoba.


                                                        / (3) Menerima….

     (3)   Menerima petunjuk, arahan dan perintah lainnya dalam hal
           perencanaan umum dan anggaran serta pengendalian
           anggaran yang dilaksanakan oleh Sat Narkoba.
     (4)   Memberikan laporan jumlah kasus yang terjadi dan hasil
           penyelesaian kasus untuk acuan dalam penyusunan rencana
           kebutuhan anggaran ( Sun RKA-KL).
     (5)   Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan
           Penetapan kinerja Polres dan Jajaran.

c)   Hubungan Kasat Narkoba dengan Kabag Sumda
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam upaya pengembangan kekuatan dan
           kemampuan personil pada fungsi Sat Narkoba;
     (3)   Koordinasi tentang pembinaan personil Sat Narkoba;
     (4)   Koordinasi dalam pendataan personel untuk mengikuti
           pendidikan kejuruan dan dikbang.
     (5)   Koordinasi dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
           operasional Sat Narkoba.
     (6)   Koordinasi dalam bidang pembinaan hukum bagi anggota Polri
           dan keluarganya.

d)   Hubungan Kasat Narkoba dengan Kasiwas
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi;
     (2)   Koordinasi dalam pengawasan kinerja dan administrasi Sat
           Narkoba.
     (3)   Koordinasi dalam monitoring dan pengawasan umum terhadap
           bidang perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana
           kerja Sat Narkoba.
     (4)   Koordinasi tentang pembinaan teknis fungsi Narkoba.

e)   Hubungan Kasat Narkoba dengan Kasi Propam
                                                                    83
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam pengawasan terhadap penyidik dalam hal
           pelaksanaan pemeriksaan kasus dan pelayanan terhadap
           masyarakat yang berhubungan dengan anggota.
     (3)   Koordinasi dalam pengawasan dan pembinaan terhadap
           anggota.
     (4)   Koordinasi dengan Sipropam apabila terjadi pelanggaran oleh
           anggota.

f)   Hubungan Kasat Narkoba dengan Kasikeu
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam rangka pengajuan rencana kebutuhan dan
           pendistribusian anggaran.


                                                        / (3) Koordinasi....

     (3)   Koordinasi tentang sistem administrasi keuangan dalam
           penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan,

g)   Hubungan Kasat Narkoba dengan Kasium
     (1)   Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah
           garis koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam hal penyelenggaraan administrasi umum
           yang meliputi kesekretariaatan, ketatausahaan, kearsipan dan
           administrasi lainnya di lingkungan Sat Narkoba Polres.
     (3)   Koordinasi dalam hal menyelenggarakan pelayanan markas
           yang     meliputi    pelayanan      perkantoran,    kebersihan,
           pemeliharaan perkantoran dan bangunan di lingkungan Sat
           Narkoba Polres.
     (4)   Koordinasi dalam hal Surat – menyurat.

h)   Hubungan Kasat Narkoba dengan Kasitipol
     (1)   Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah
           garis koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam memanfaatkan dan menggunakan peralatan
           teknologi komunikasi dan teknologi infomasi yang digunakan
           Sat Narkoba guna mendukung pelaksanaan tugas Sat Narkoba
           Polres.
     (3)   Koordinasi dalam hal monitor perkembangan situasi Kamtibmas
           terutama kejadian-kejadian tindak pidana di Polres termasuk
           Polsek-polsek jajaran Polres.
     (4)   Koordinasi dalam hal pemanfaatan teknologi informasi untuk
           pengungkapan suatu kasus dan penyampaian informasi-
           informasi kepada masyarakat melalui dunia maya.

i)   Hubungan Kasat Narkoba dengan Kapolsek Jajaran
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
                                                                          84
          (2)   Memberikan bimbingan teknis dibidang penyidikan dan
                monitoring atas perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian
                rencana kerja dan rencana kegiatan masing-masing Polsek
                jajaran .
          (3)   Mengawasi pelaksanaan penyidikan dan penyelesaian perkara.
          (4)   Melaksanakan back up tentang pelaksanaan kegiatan
                penyidikan / penyelesaian kasus tindak pidana Narkoba.
          (5)   Melaksanakan supervisi ke Polsek-polsek dan merekap hasil
                temuannya.
          (6)   Meneruskan kebijakan, petunjuk dan arahan pimpinan terutama
                dalam hal pengawasan umum ke Polsek-polsek
          (7)   Koordinasi dalam hal pembinaan fungsi teknis Sat Narkoba di
                Polsek

4)   Hubungan lintas sektoral
     a)   Hubungan Kasat Narkoba dengan Kejaksaan Negeri
          (1)   Koordinasi dalam hal SPDP

                                                           / (2) Koordinasi....

          (2)   Koordinasi dalam hal perpanjangan penahanan
          (3)   Koordinasi dalam hal pelimpahan berkas perkara tindak pidana
                narkoba

     b)   Hubungan Kasat Narkoba dengan Pengadilan
          (2)   Koordinasi dalam hal penerbitan surat ijin         penyitaan,
                penggeledahan
          (3)   Koordinasi dalam hal perpanjangan penahanan

     c)   Hubungan Kasat Narkoba dengan Pengacara
          Koordinasi dalam hal pendampingan tersangka yang sedang
          dilakukan pemeriksaan (BAP).

     d)   Hubungan Kasat Narkoba dengan BAPAS
          Koordinasi dalam hal pemeriksaan terhadap korban/tersangka anak.

     e)   Hubungan Kasat Narkoba dengan Dinas-dinas terkait
          Koordinasi dalam hal upaya pencegahan terjadinya tindak pidana
          penyalahgunaan narkoba.

     f)   Hubungan Kasat Narkoba dengan Polisi Militer
          Koordinasi dalam hal penanganan kasus-kasus yang melibatkan
          personil TNI

     g)   Hubungan Kasat Narkoba dengan Satpol PP, Imigrasi, Beacukai
          dan lain-lain instansi yang memiliki PPNS.
          Koordinasi dalam hal Korwas PPNS.

     h)   Hubungan Kasat Narkoba dengan balai POM
                                                                          85
                Koordinasi dalam hal pemeriksaan secara labolatoris terhadap
                barang bukti narkoba.

           i)   Hubungan Kasat Narkoba dengan BNP/ BNK

                (1)   Koordinasi     dalam     hal    pencegahan,   peredaran,
                      penyalahgunaan, narkoba di masyarakat termasuk giat
                      penyidikan kasus-kasus narkoba dan tes Urine.
                (2)   Koordinasi dalam hal dukungan anggaran.

m.   Sat Binmas
     1)    Hubungan Vertikal
           a)   Hubungan Kasat Binmas dengan Kapolres / Waka Polres
                (1)   Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis
                      menerima perintah / laporan.
                (2)   Menerima arahan dan kebijakan Kapolres Tasikmalaya Kota
                      sebagaimana apa yang tertuang dalam Proja Polres
                      Tasikmalaya Kota untuk menyusun Proja.

                                                                  / (3) Melaporkan....

                (3)   Melaporkan setiap pelaksanaan tugasnya kepada Kapolres /
                      Wakapolres Tasikmalaya Kota.
                (4)   Mengajukan saran dan pertimbangan, baik lisan maupun
                      tertulis, yang menyangkut tugas pokok Binmas.
                (5)   Melaksanakan perintah dan kebijaksanaan Kapolres /
                      Wakapolres Tasikmalaya Kota.
                (6)   Menerima saran dan masukan dari Kapolres dalam
                      pelaksanaan tugas Sat Binmas
                (7)   Melaksanakan perintah dan petunjuk lainnya yang berkaitan
                      dengan tugas kepolisian.
                (8)   Melaporkan hasil pelaksanaan tugas.

          b)    Hubungan Kasat Binmas dengan Kasiwas
                (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
                      koordinasi.
                (2)   Koordinasi dalam bidang pengawasan dan pembinaan dalam
                      pelaksanaan kinerja dan administrasi.
                (3)   Kordinasi dalam pengawasan tugas Sat Binmas Polres yang
                      meliputi kegiatan pembinaan masyarakat,
                (4)   Koordinasi dalam pengawasan umum terhadap bidang
                      perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja Sat
                      Binmas yang meliputi personel, materiil dan fasilitas di bidang
                      operasional dan pembinaan.

          c)    Hubungan Kasat Binmas dengan Kasi Propam
                (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
                      koodinasi;
                (2)   Koordinasi dalam pengawasan dan pelaksanaan kegiatan
                      anggota Sat Binmas;
                (3)   Koordinasi dengan Sat Binmas dalam bidang pembinaan
                      disiplin anggota.
                                                                        86
d)   Hubungan Kasat Binmas dengan Kasikeu
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam rangka pengajuan rencana kebutuhan dan
           pendistribusian anggaran.
     (3)   Koordinasi dalam rangka bimbingan fungsi teknis keuangan di
           lingkungan Sat Binmas
     (4)   Laporan pertanggungjawaban keuangan Sat Binmas.

e)   Hubungan Kasat Binmas dengan Kasium
     (1)   Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah
           garis koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam hal penyelenggaraan administrasi yang
           meliputi kesekretariaatan, ketatausahaan, kearsipan dan
           administrasi lainnya di lingkungan Sat binmas Polres.
     (3)   Koordinasi dalam hal menyelenggarakan pelayanan markas
           yang     meliputi    pelayanan      perkantoran,     kebersihan,
           pemeliharaan perkantoran dan bangunan di lingkungan Sat
           binmas Polres.
                                                          / f) Hubungan....

f)   Hubungan Kasat Binmas dengan Kabag Ops
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan manajemen
           operasi kepolisian fungsi Binmas.
     (3)   Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan fungsi
           Binmas termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian
           data.
     (4)   Koordinasi tentang penunjukan anggota Binmas yang dilibatkan
           dalam kegiatan operasi Kepolisian.

g)   Hubungan Kasat Binmas dengan Kabag Sumda
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi
     (2)   Koordinasi dalam upaya pengembangan kekuatan dan
           kemampuan personil pada fungsi Sat Binmas.
     (3)   Koordinasi dalam bidang pembinaan Personil, penggunaan
           Personel dan logistik.
     (4)   Menerima usulan UKP, UKG, dan kebutuhan administrasi
           lainnya.
     (5)   Koordinasi dalam pendataan personel untuk mengikuti
           pendidikan kejuruan dan dikbang.
     (6)   Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan,
           pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan
           keluarganya.

h)   Hubungan Kasat Binmas dengan Kabag Ren
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
                                                                         87
          (2)   Menerima arah kebijakan strategis , baik bidang perencanaan
                umum dan anggaran untuk disusun dan dituangkan dalam
                program kerja Sat Binmas .
          (3)   Menerima petunjuk, arahan dan perintah lainnya dalam hal
                perencanaan umum dan anggaran serta pengendalian
                anggaran yang dilaksanakan oleh Sat Binmas .
          (4)   Koordinasi tentang hasil kegiatan pelaksanaan progam dan
                anggaran untuk pengajuan rencana kebutuhan dalam
                penyusunan RKA-KL / DIPA.
          (5)   Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan
                Penetapan kinerja Polres dan Jajaran.
          (6)   Memberikan laporan pelaksanaan tugas Sat Binmas dalam
                bidang perencanaan umum dan anggaran

2)   Hubungan Horizontal

     a)   Hubungan Kasat Binmas dengan KSPKT
          (1) Hubungan bersifat Horizontal dan bentuk hubungan adalah
              garis koordinasi;
          (2) Koordinasi dalam hal kegiatan pembinaan dan penyuluhan
              terhadap masyarakat, untuk diketahui;
                                                      / (3) Koordinasi….

          (3)   Koordinasi dalam hal pengawasan dan pengendalian anggota
                dalam pelaksanaan tugas fungsi

     b)   Hubungan Kasat Binmas dengan Kasat Intelkam.
          (1)   Hubungan bersifat Horizontal dan bentuk hubungan adalah
                garis koordinasi.
          (2)   Melaksanakan koordinasi dan kerja sama fungsional dalam
                rangka penyelenggaraan fungsi intelkam.
          (3)   Koordinasi dalam rangka operasi Kepolisian, kegiatan rutin dan
                kegiatan insidentil Kepolisian seperti bantuan tenaga bimbingan
                dan penyuluhan masyarakat (kemitraan).
          (4)   Koordinasi pembinaan terhadap mantan pelaku tindak pidana /
                Residivis.
          (5)   Koordinasi    giat    pengumpulan        pendapat    masyarakat
                (Pulpatmas)

     d)   Hubungan Kasat Binmas dengan Kasat Reskrim.
          (1)   Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat
                koordinasi;
          (2)   Koordinasi dalam hal giat penyuluhan kepada masyarakat;
          (3)   Koordinasi dalam hal meningkatkan peran serta masyarakat
                untuk aktif memberikan Informasi Kriminalitas.
          (4)   Koordinasi pembinaan terhadap mantan pelaku tindak pidana /
                Residivis.
          (5)   Koordinasi    giat   pengumpulan      pendapat   masyarakat
                (Pulpatmas)

     e)   Hubungan Kasat Binmas dengan Kasat Narkoba
                                                                            88
          (1)   Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan           bersifat
                koordinasi.
          (2)   Koordinasi dalam hal giat penyuluhan kepada masyarakat
                tentang dampak daripada penyalahgunaan narkoba.
          (3)   Koordinasi dalam hal meningkatkan peran serta masyarakat
                untuk aktif memberikan Informasi Kriminalitas terhadap Polri.
          (4)   Koordinasi pembinaan terhadap mantan pelaku tindak pidana /
                Residivis.
          (5)   Koordinasi    giat   pengumpulan      pendapat      masyarakat
                (Pulpatmas).
          (6)   Koordinasi kegiatan pembinaan dan penyuluhan dalam
                pemberantasan Narkoba.

     f)   Hubungan Kasat Binmas dengan Kasat Sabhara
          (1)   Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah
                garis koordinasi
          (2)   Berkoordinasi dalam menyiapkan bantuan personel untuk
                kegiatan operasional Sabhara.
          (3)   Koordinasi dalam kegiatan pembinaan dan penyuluhan
                terhadap masyarakat yang dapat menjadi potensi gangguan
                kamtibmas.

                                                         / (4) Berkoordinasi....

          (4)   Berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas operasi kepolisian
                gabungan
          (5)   Kerjasama dan koordinasi dalam pemberdayaan bentuk-bentuk
                Pam swaskarsa masyarakat.

     g)   Hubungan Kasat Binmas dengan Kasat Lantas
          (1)   Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah
                garis koordinasi.
          (2)   Menyiapkan personel Binmas dalam mendukung pelaksanaan
                tugas Lantas di bidang operasional maupun pelatihan yang
                dilaksanakan oleh Lantas.
          (3)   Berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas operasi kepolisian
                gabungan.
          (4)   Koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan Kamtibcar Lantas
          (5)   Koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan pembinaan pramuka
                dan PKS.

     h)   Hubungan Kasat Binmas dengan Kasat Tahti
          (1)   Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah
                garis koordinasi
          (2)   Koordinasi kegiatan-kegiatan pembinaan terhadap tahanan
                maupun keluarganya
          (3)   Koordinasi tentang Pembinaan mental tahanan
          (4)   Tatap Muka / kunjungan ke keluarga yang anggota keluarganya
                ditahan di rutan Polres.
          (5)   Pemberian motivasi terhadap tahanan maupun keluarganya.

3)   Hubungan Diagonal
                                                                              89

          a)   Hubungan Kasat Binmas dengan Kasitipol
               (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
                     koordinasi.
               (2)   Melaksanakan koordinasi tentang prosedur penggunaan
                     Komlek dalam pelaksanaan tugas operasional.
               (3)   Penyiapan dukungan peralatan Komlek dalam tugas
                     operasional Bag Binmas.
               (4)   Berkoordinasi dalam pendataan Babinkamtibmas.
               (5)   Koordinasi bimbingan dan bantuan tekhnis komputerisasi
                     anggota sat binmas.

          b)   Hubungan Kasat Binmas dengan Kapolsek Jajaran
               (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan koordinasi
                     dan pelaporan.
               (2)   Memberikan arahan dalam bidang pembinaan kemitraan tingkat
                     Polsek dan pembinaan Babinkamtibmas.
               (3)   Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sat
                     Binmas yang membutuhkan atensi pimpinan.
               (4) Koordinasi tentang Pembinaan Fungsi Tekhnis Binmas.

                                                               / (5) Koordinasi….

               (5) Koordinasi pelaksanaan kunjungan kegiatan pembinaan
                   dan penyuluhan dilingkungan Polsek.
               (6) Koordinasi pemberian penghargaan kepada masyarakat
                   peduli kamtibmas.
               (7) Koordinasi Pembinaan Babinkamtibmas dan Potensi
                   masyarakat lainnya.
               (8) Menerima laporan hasil kegiatan Babinkamtibmas.

     4)   Hubungan Lintas Sektoral

          a)   Hubungan Kasat Binmas dengan Instansi terkait
               (1)   Koordinasi dalam hal kegiatan Rapat Koordinasi berkaitan
                     dengan situasi kamtibmas.
               (2)   Melaksanakan kegiatan terpadu.
               (3)   Koordinasi pembinaan POLSUS
               (4)   Koordinasi pembinaan PPNS.
               (5)   Koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pembinaan
                     Linmas.
               (6)   Koordinasi dan bekerjasama dalam penanggulangan Bencana
                     Alam.
               (7)   Koordinasi dan bekerjasama dalam hal pembinaan Ketertiban
                     dan ketentraman masyarakat.

n.   Sat Sabhara
     1)   Hubungan Vertikal
          a)   Hubungan Kasat Sabhara dengan Kapolres
                                                                         90
          (1)   Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis
                perintah/laporan.
          (2)   Menerima arahan kebijakan strategik Polres Tasikmalaya Kota,
                terutama bidang operasional, untuk disusun dan dituangkan
                dalam program kerja Sat Sabhara Polres Tasikmalaya Kota.
          (3)   Menerima petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk
                dilaksanakan Kasat Sabhara Polres Tasikmalaya Kota.
          (4)   Menerima petunjuk tentang perumusan / pengembangan
                sistem dan metode serta pemantauan dan supervisi staf untuk
                dijadikan bahan Kapolres Tasikmalaya Kota dalam menentukan
                kebijakan lebih lanjut.
          (5)   Melaporankan pelaksanaan tugas Kasat Sabhara Polres
                Tasikmalaya Kota

2)   Hubungan Horizontal

     a)   Hubungan Kasat Shabara dengan KSPKT
          (1)   Hubungan bersifat Horizontal dan bentuk hubungan adalah
                garis koordinasi;
          (2)   Koordinasi dalam memonitor giat masyarakat yang
                mengundang terjadinya ganggudan Kamtibmas;
          (3)   Koordinasi dalam menindak lanjuti pengaduan Masyarakat:

                                                          / (4) Koordinasi….

          (4)   Koordinasi dalam mendatangi TKP gangguan kamtibmas;
          (5)   Koordinasi dalam hal pengawasan dan pengendalian anggota
                Sat Sabhara dalam pelaksanaan tugas jaga.

     b)   Hubungan Kasat Shabara dengan Kasat Reskrim.
          (1)   Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat
                koordinasi;
          (2)   Koordinasi dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana
                ringan;
          (3)   Koordinasi dalam memberikan bantuan pengamanan
                rekonstruksi perkara pidana;
          (4)   Koordinasi dalam hal pelaksanaan operasi Kepolisian;
          (5)   Koordinasi dalam penanganan TKP tindak pidana;
          (6)   Memberikan bantuan dalam hal pengawalan tahanan.

     c)   Hubungan Kasat Shabara dengan Kasat Narkoba.
          (1)   Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat
                koordinasi;
          (2)   Koordinasi dalam penanganan kasus tindak pidana penyalah
                gunaan narkoba;
          (3)   Koordinasi dalam memberikan bantuan pengamanan
                rekonstruksi perkara pidana penyalah gunaan narkoba;
          (4)   Koordinasi dalam hal pelaksanaan operasi Kepolisian.
          (5)   Koordinasi dalam penanganan TKP tindak pidana penyalah
                gunaan narkoba;
          (6)   Memberikan bantuan dalam hal pengawalan tahanan.

     d)   Hubungan Kasat Shabara dengan Kasat Intel
                                                                         91
          (1)   Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan        bersifat
                koordinasi
          (2)   Koordinasi dalam pelaksanaan Patroli pada daerah yang telah
                diprediksi rawan gangguan kamtibmas
          (3)   Koordinasi dalam pelaksanaan tugas operasi Kepolisian.
          (4)   Koordinasi dalam kegiatan pengamanan giat Masyarkat.
          (5)   Melaksanakan kerja sama dalam rangka penyiapan program
                kerja di bidang operasional.
          (6)   Menyampaikan laporan informasi tentang kemungkinan
                timbulnya gangguan kamtibmas.

     e)   Hubungan Kasat Shabara dengan Kasat Lantas
          (1)   Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat
                koordinasi
          (2)   Melaksanakan kegiatan rutin dalam rangka membantu tugas
                pengaturan lantas.
          (3)   Melaksanakan kerja sama dalam kegiatan Turjawali dan
                penindakan pelanggaran lantas dengan mempergunakan
                Tilang.
          (4)   Koordinasi dan kerja sama dalam penanganan TKP Laka
                lantas.
          (5)   Koordinasi dalam pelaksanaan tugas Operasi Kepolisian.

                                                          / (6) Koordinasi….

          (6)   Koordinasi dalam pemetaan wilayah rawan macet dan Laka
                Lantas.

     f)   Hubungan Kasat Shabara dengan Kasat Bimas
          (1)   Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah
                garis koordinasi
          (2)   Berkoordinasi dalam menyiapkan bantuan personel untuk
                kegiatan operasional Sabhara.
          (3)   Koordinasi dalam kegiatan pembinaan dan penyuluhan
                terhadap masyarakat yang dapat menjadi potensi gangguan
                kamtibmas.
          (4)   Berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas operasi kepolisian
          (5)   Kerjasama dan koordinasi dalam pemberdayaan bentuk-bentuk
                Pam swaskarsa masyarakat.

     g)   Hubungan Kasat Shabara dengan Kasat Tahti
          (1)   Hubungan bersifat Horizontal dan bentuk hubungan adalah
                garis koordinasi.
          (2)   Koordinasi dalam penjagaan, pengawalan dan perawatan
                tahanan dan barang bukti.
          (3)   Kerjasama dalam bidang Pembinaan Jasmani dan Rohani
                Tahanan;
          (4)   Koordinasi tentang pembuatan administrasi dan registrasi
                dalam pengelolaan tahanan dan barang bukti.

3)   Hubungan Diagonal

     a)   Hubungan Kasat Shabara dengan Kasiwas
                                                                         92
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam bidang pengawasan dan pembinaan dalam
           pelaksanaan kinerja dan administrasi.
     (3)   Koordinasi dalam monitoring dan pengawasan umum terhadap
           bidang perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana
           kerja Sat sabhara yang meliputi personel, materiil dan fasilitas
           di bidang operasional dan pembinaan.

b)   Hubungan Kasat Shabara dengan Kasi Propam
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam kegiatan pengamanan markas.
     (3)   Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan Umum.
     (4)   Koordinasi dalam pembinaan terhadap anggota Sat Sabhara.
     (5)   Koordinasi tentang pengawasan dalam pelaksanaan tugas
           anggota Sat Sabhara

c)   Hubungan Kasat Shabara dengan Kasikeu
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi;

                                                         / (2) Koordinasi....

     (2)   Koordinasi dalam rangka pengajuan rencana kebutuhan dan
           penyerapan anggaran;
     (3)   Koordinasi dalam rangka penyerapan anggaran baik di
           lingkungan Sat Sabhara maupun untuk kegiatan operasi
           kepolisian;
     (4)   Koordinasi dalam rangka pembinaan tentang fungsi teknis
           keuangan di lingkungan Sat Sabhara.

d)   Hubungan Kasat Shabara dengan Kasium
     (1)   Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah
           garis koordinasi;
     (2)   Koordinasi dalam hal penyelenggaraan administrasi yang
           meliputi kesekretariaatan, ketatausahaan, kearsipan dan
           administrasi lainnya di lingkungan Sat Sabhara Polres;
     (3)   Koordinasi dalam hal menyelenggarakan pelayanan markas
           yang     meliputi    pelayanan      perkantoran,    kebersihan,
           pemeliharaan perkantoran dan bangunan di lingkungan Sat
           sabhara Polres.

e)   Hubungan Kasat Shabara dengan Kabag Ops
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Melaksanakan kerjasama dalam rangka penyusunan rencana
           operasional Kepolisian.
     (3)   Melaksanakan kerjasama dalam pengawasan pelaksanaan
           operasional Kepolisian.
     (4)   Kordinasi bidang dokumentasi dan penyampaian informasi
           terhadap publik.
                                                                    93
     (5)   Memberikan data personel untuk kegiatan         Operasional
           Kepolisian.
     (6)   Koordinasi dalam pemetaan wilayah rawan           gangguan
           Kamtibmas.

f)   Hubungan Kasat Shabara dengan Kabag Sumda
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi;
     (2)   Koordinasi dalam upaya pengembangan kekuatan dan
           kemampuan personil pada fungsi Sat Sabhara;
     (3)   Koordinasi dalam bidang pembinaan Personil, penggunaan
           Personel dan logistik;
     (4)   Koordinasi dalam bidang bin Pers, Menerima usulan UKP,
           UKG, dan kebutuhan administrasi lainnya;
     (5)   Koordinasi dalam pendataan personel untuk mengikuti
           pendidikan kejuruan dan dikbang;
     (6)   Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan,
           pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan
           keluarganya.



                                                       / g) Hubungan....


g)   Hubungan Kasat Shabara dengan Kabag Ren
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Menerima arah kebijakan strategis , baik bidang perencanaan
           umum dan anggaran untuk disusun dan dituangkan dalam
           program kerja Sat Sabhara .
     (3)   Menerima petunjuk, arahan dan perintah lainnya dalam hal
           perencanaan umum dan anggaran serta pengendalian
           anggaran yang dilaksanakan oleh Sat Sabhara.
     (4)   Koordinasi tentang hasil kegiatan pelaksanaan progam dan
           anggaran serta membrikan data personel untuk pengajuan
           rencana kebutuhan dalam penyusunan RKA-KL / DIPA.
     (5)   Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan
           Penetapan kinerja Polres dan Jajaran.
     (6)   Memberikan laporan pelaksanaan tugas Sat Sabhara dalam
           bidang perencanaan umum dan anggaran.

h)   Hubungan Kasat Shabara dengan Kasitipol
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam bidang komunikasi dan informasi untuk
           kelancaran tugas Sat Sabhara.
     (3)   Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan Operasi Kepolisian.
     (4)   Koordinasi dalam perawatan dan sistem penggunaan alat
           komunikasi.

i)   Hubungan Kasat Shabara dengan Kapolsek Jajaran
                                                                                94
               (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
                     koordinasi.
               (2)   Koordinasi dalam hal pembinaan fungsi tehnis Sat Sabhara
                     Polsek.
               (3)   Koordinasi dalam hal bantuan personel pada Polsek sesuai
                     kebutuhan dalam hal pelaksanaan tugas dan prosedur serta
                     aturan tertentu dalam penanganan giat masyarakat.
               (4)   Koordinasi dalam hal pelaksanaan kegiatan Operasi Kepolisian.
               (5)   Koordinasi     tentang   pengawasan     dan    pengendalian
                     pelaksanaan tugas anggota dalam kegiatan Operasi Kepolisian.
              (6)    Menerima Laporan hasil kegiatan unit Sabhara Polsek.
                 .
     4)   Hubungan Lintas Sektoral

          a)   Hubungan Kasat Shabara dengan Pengadilan Negeri
               Koordinasi dalam hal pelaksanaan tugas            kepolisian   yang
               berhubungan dengan tindak pidana ringan.

          b)   Hubungan Kasat Shabara dengan Kasat Pol PP            Pemkot dan
               Pemda.
               Koordinasi dalam Pelaksanaan tugas penertiban umum wilayah
               pemerintahan kota.

                                                                 / c) Hubungan….

          c)   Hubungan Kasat Shabara dengan Kejaksaan.
               Koordinasi dalam Pelaksanaan tugas pengawalan tahanan.


o.   Sat Lalu Lintas
     1)   Hubungan Vertikal
          a)   Hubungan Kasat Lantas dengan Kapolres.
               (1)   Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis
                     menerima perintah/laporan.
               (2)   Menerima arahan kebijakan strategik Polres Tasikmalaya Kota,
                     terutama bidang operasional, untuk disusun dan dituangkan
                     dalam program kerja Sat Lantas Polres Tasikmalaya Kota.
               (3)   Menerima petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk
                     dilaksanakan Kasat Lantas Polres Tasikmalaya Kota.
               (4)   Mengajukan Gelar perkara dalam penanganan atau penyidikan
                     laka lantas.
               (5)   Melaporkan hasil perumusan / pengembangan sistem dan
                     metode pelaksanaan tugas sat lantas untuk dijadikan bahan
                     Kapolres Tasikmalaya Kota dalam menentukan kebijakan lebih
                     lanjut.
               (6)   Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sat Lantas Polres
                     Tasikmalaya Kota.

          b)   Hubungan Kasat Lantas dengan Waka Polres
               (1)   Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis
                     menerima perintah / laporan.
                                                                         95
          (2)   Menerima petunjuk, arahanan dan perintah dalam pelaksanaan
                Operasi Kepolisian.
          (3)   Mengajukan Rencana kegiatan Sat Lantas untuk dirumuskan
                dan dimasukan dalam rencana kerja Polres.
          (4)   Memberikan laporan pelaksanaan tugas Satuan lalu lintas.

2)   Hubungan Horizontal
     a)   Hubungan Kasat Lantas dengan KSPKT
          (1)   Hubungan bersifat Horizontal dan bentuk hubungan adalah
                garis koordinasi;
          (2)   Koordinasi dalam memonitor giat masyarakat yang
                mengundang kemacetan lalu lintas;
          (3)   Koordinasi dalam Penanganan kejadian Laka Lantas;
          (4)   Koordinasi tentang laporan kejadian dan penandatanganan
                Laporan Polisi Laka Lantas;
          (5)   Koordinasi tentang sistem laporan kejadian Laka Lantas secara
                online ke Polda Jabar.
          (6)   Koordinasi tentang pengawasan anggota dalam melaksanakan
                tugas jaga di mako.


                                                            / b) Hubungan….


     b)   Hubungan Kasat Lantas dengan Kasat Intelkam
          (1)   Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan adalah
                Koordinasi.
          (2)   Koordinasi dalam pemetaan wilayah rawan dalam rangka
                penyiapan Rencana Operasi Kepolisian.
          (3)   Menerima masukan perkiraan cepat untuk menindak lanjuti
                suatu gangguan kamtibmas dengan tindakan-tindakan cepat
                dalam dinamika Operasi.
          (4)   Melaksanakan kerjasama dalam rangka penyiapan Program
                Kerja di bidang Operasional.
          (5)   Melaksanakan kerjasama dalam penyampaian informasi
                masalah Operasional.

     c)   Hubungan Kasat Lantas dengan Kasat Reskrim
          (1)   Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat
                koordinasi;
          (2)   Koordinasi dalam hal permintaan bantuan pemblokiran
                kendaraan yang tersangkut perkara pidana.
          (3)   Koordinasi dalam terjadinya kecelakaan yang berindikasi
                adanya unsur kesengajaan
          (4)   Koordinasi dalam rangka meminta pemeriksaan Laboratorium
                Forensik.
          (5)   Koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas Operasi
                Kepolisian gabungan.
          (6)   Koordinasi bidang identifikasi.

     d)   Hubungan Kasat Lantas dengan Kasat Sabhara
                                                                         96
          (1)   Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat
                koordinasi
          (2)   Melaksanakan kegiatan rutin dalam rangka membantu tugas
                pengaturan lantas.
          (3)   Koordinasi dalam kegiatan Turjawali dan penindakan
                pelanggaran lantas dengan mempergunakan Tilang.
          (4)   Koordinasi dalam penanganan TKP Laka lantas.
          (5)   Koordinasi dalam pelaksanaan tugas Operasi Kepolisian.
          (6) Koordinasi dalam pemetaan wilayah rawan macet dan
              Laka Lantas.

     e)   Hubungan Kasat Lantas dengan Kasat Binmas.
          (1)   Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah
                garis koordinasi.
          (2)   Menyiapkan personel Binmas dalam mendukung pelaksanaan
                tugas Lantas di bidang operasional maupun pelatihan yang
                dilaksanakan oleh Lantas.
          (3)   Koordinasi dalam pelaksanaan tugas operasi kepolisian
                gabungan.
          (4) Koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan Kamtibcar
              Lantas.

                                                        / (5) Koordinasi....

          (5) Koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan pembinaan
              Saka Bhayangkara dan PKS.

     f)   Hubungan Kasat Lantas dengan Kasat Narkoba
          (1)   Hubungan bersifat Horizontal dan bentuk hubungan adalah
                garis koordinasi.
          (2)   Koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas Operasional yang
                berkaitan dengan tugas Sat Narkoba.
          (3)   Koordinasi dalam rangka meminta pemeriksaan Laboratorium
                Forensik.
          (4)   Melaksanakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas
                Operasi Kepolisian gabungan.
          (5)   Koordinasi bidang identifikasi.
          (6)   Koordinasi penanggulangan tindak pidana Narkoba.

     g)   Hubungan Kasat Lantas dengan Kasat Tahti
          (1)   Hubungan bersifat Horizontal dan bentuk hubungan adalah
                garis koordinasi.
          (2)   Koordinasi dalam penjagaan, Perawatan Tahanan dan barang
                bukti.
          (3)   Koordinasi dalam bidang Pembinaan Jasmana dan Rohani
                Tahanan.
          (4)   Koordinasi dalam Pemeliharaan dan Penyimpanan Barang
                Bukti.
          (5)   Koordinasi tentang administrasi keluar masuk tahanan dan
                barang bukti.

3)   Hubungan Diagonal
                                                                     97
a)   Hubungan Kasat Lantas dengan Kabag Ops
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Memberikan data personil untuk dilibatkan dalam pelaksanaan
           operasi kepolisian.
     (3)   Memberikan data daerah rawan macet dan laka lantas untuk
           analisa dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas
     (4)   Koordinasi dalam rangka penyusunan rencana operasional
           Kepolisian.
     (5)   Koordinasi dalam pengawasan pelaksanaan operasional
           Kepolisian.
     (6)   Koordinasi bidang dokumentasi dan penyampaian informasi
           terhadap publik.

b)   Hubungan Kasat Lantas dengan Kabag Sumda.
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam bidang pembinaan Personil, penggunaan
           Personel.
     (3)   Koordinasi dalam bidang pemenuhan dan perawatan sarana
           dan prasarana operasional lalu lintas.

                                                      / (4) Koordinasi….

     (4)   Koordinasi dalam pendataan personel untuk mengikuti
           pendidikan kejuruan dan dikbang.
     (5)   Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan,
           pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan
           keluarganya.

c)   Hubungan Kasat Lantas dengan Kabag Ren.
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Menerima arah kebijakan strategis , baik bidang perencanaan
           umum dan anggaran untuk disusun dan dituangkan dalam
           program kerja Sat Lantas
     (3)   Menerima petunjuk, arahan dan perintah lainnya dalam hal
           perencanaan umum dan anggaran serta pengendalian
           anggaran yang dilaksanakan oleh Sat Lantas.
     (4)   Koordinasi tentang hasil kegiatan pelaksanaan progam dan
           anggaran yang meliputi data personel, data laka, tilang,
           langganan daya dan jasa dan data pelaksanaan turjawali lantas
           untuk pengajuan rencana kebutuhan dalam penyusunan RKA-
           KL / DIPA.
     (5)   Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan
           Penetapan kinerja Polres dan Jajaran.
     (6)   Memberikan laporan pelaksanaan tugas Sat Lantas dalam
           bidang perencanaan umum dan anggaran

d)   Hubungan Kasat Lantas dengan Kasium.
     (1)   Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah
           garis koordinasi.
                                                                            98
         (2)   Koordinasi dalam hal penyelenggaraan administrasi umum
               yang meliputi kesekretariaatan, ketatausahaan, kearsipan dan
               administrasi lainnya di lingkungan Sat Lantas Polres.
         (3)   Koordinasi dalam hal menyelenggarakan pelayanan markas
               yang     meliputi    pelayanan      perkantoran,    kebersihan,
               pemeliharaan perkantoran dan bangunan di lingkungan Sat
               Lantas Polres.

    e)   Hubungan Kasat Lantas dengan Kasi Propam
         (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
               koordinasi.
         (2)   Koordinasi dalam kegiatan pengamanan markas.
         (3)   Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan Umum.
         (4)   Koordinasi tentang pembinaan terhadap anggota sat lantas.
         (5)   Koordinasi tentang pengawasan dalam pelaksanaan tugas
               anggota Sat Lantas

    f)   Hubungan Kasat Lantas dengan Kasikeu
         (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
               koordinasi.
         (2)   Koordinasi dalam rangka pengajuan rencana kebutuhan dan
               penyerapan anggaran.
                                                         / (3) Koordinasi....


         (3)   Koordinasi dalam rangka penyerapan anggaran baik di
               lingkungan sat lantas maupun kegiatan operasi kepolisian.
         (4)   Koordinasi dalam rangka pemberian arahan tentang
               administrasi keuangan di lingkungan Sat Lantas Polres.
         (5)   Koordinasi dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban
               keuangan Sat Lantas.
.
    g)   Hubungan Kasat Lantas dengan Kasiwas
         (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
               koordinasi.
         (2)   Koordinasi bidang      pengawasan dan pembinaan dalam
               pelaksanaan kinerja dan administrasi Sat Lantas.
         (3)   Koordinasi dalam hal-hal yang berhubungan tugas Sat Lantas
               yang meliputi kegiatan patroli lalu lintas, penerbitan SIM, STNK
               dan BPKB termasuk administrasi tilang, kecelakaan lalu lintas
               dan pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas serta rekayasa
               lalu lintas.
         (4)   Koordinasi dalam monitoring dan pengawasan umum terhadap
               bidang perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana
               kerja Sat Lantas yang meliputi personel, materiil dan fasilitas di
               bidang operasional dan pembinaan.

    h)   Hubungan Kasat Lantas dengan Kasitipol
         (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
               koordinasi.
         (2)   koordinasi dalam bidang komunikasi dan informasi untuk
               kelancaran tugas lalu lintas.
                                                                      99
               (3)   Melaksanakan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan
                     Operasi Kepolisian.
               (4)   Melaksanakan koordinasi dalam perawatan dan sistem
                     penggunaan alat komunikasi.

          i)   Hubungan Kasat Lantas dengan Polsek Jajaran
               (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
                     koordinasi.
               (2)   Koordinasi tentang penanganan laka lantas yang terjadi di
                     wilayah Polsek.
               (3)   Memberikan pelatihan fungsi teknis lantas untuk diterapkan di
                     wilayah Polsek.
               (4)   Menerima laporan kegiatan lalu lintas dan kejadian laka lantas
                     serta upaya penyelesaiannya

     4)   Hubungan Lintas Sektoral Kasat Lantas
          a)   Hubungan Kasat Lantas dengan Pemerintahan Kota
               (1)   Koordinasi tentang pengawalan VIP
               (2)   Koordinasi tentang rekayasa Lalu Lintas / pemasangan rambu-
                     rambu lalu lintas;


                                                                 / (3) Koordinasi….

               (3)   Koordinasi dengan Dinas Pendidikan bidang DikMasLantas ke
                     sekolah-sekolah;
               (4)   Bekerjasama dengan Dispenda dalam rangka meningkatkan
                     pelayanan kepada masyarakat tentang pajak kendaraan
                     bermotor.

          b)   Hubungan Kasat Lantas dengan Pengadilan
               Koordinasi tentang pengiriman hasil Tilang dan Tindak Pidana
               Ringan.

          c)   Hubungan Kasat Lantas dengan Kejaksaan Negeri
               Koordinasi tentang penyidikan kasus Laka Lantas

          d)   Hubungan Kasat Lantas dengan Perbankan
               Koordinasi tentang penyetoran PNBP

          e)   Hubungan Kasat Lantas dengan TNI
               Kerjasama dengan TNI untuk membantu operasi Kepolisian bidang
               lalu lintas.

p.   Satuan Tahanan dan Barang bukti
     1)   Hubungan Vertikal
          a)   Hubungan Kasat Tahti dengan Kapolres
               (1)   Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis
                     perintah/laporan.
                                                                          100
          (2)   Menerima arah kebijakan Strategik Polres Tasikmalaya Kota
                terutama di bidang pelayanan perawatan tahanan dan barang
                bukti untuk disusun dan dituangkan dalam Program kerja Sitipol
                Polres Tasikmalaya Kota.
          (3)   Menerima petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk
                dilaksanakan Kasat Tahti Polres Tasikmalaya Kota.
          (4)   Melaporkan produk-produk yang dihasilkan Sat Tahti Polres
                Tasikmalaya Kota, baik untuk ditanda tangani maupun dijadikan
                bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan lebih
                lanjut, terutama yang menyangkut perawatan tahanan dan
                barang bukti, yang didukung dengan penyelenggaraan
                administrasi umum yang terkait sesuai dengan bidang
                tugasnya.
          (5)   Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kasat Tahti Polres
                Tasikmalaya Kota.
          (6)   Melaporkan kondisi tahanan dan barang bukti secara rutin
                setiap bulan
          (7)   Menerima perintah dan menyiapkan materi bahan rapat yang
                diperlukan Kapolres.

2)   Hubungan Horizontal
     b)   Hubungan Kasat Tahti dengan KSPKT
                                                            / (1) Hubungan….


          (1)   Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah
                garis koordinasi;
          (2)   Koordinasi dalam bidang pengamanan, penjagaan, pengawalan
                tahanan dan barang bukti serta pengadministrasian, registrasi
                dan inventarisasi;
          (3)   Koordinasi dalam hal administrasi keluar masuk tahanan dan
                barang bukti

     c)   Hubungan Kasat Tahti dengan Kasat Reskrim
          (1)   Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat garis
                koordinasi;


          (2)   Koordinasi dalam hal pengelolaan / penjagaan tahanan dan
                barang bukti;
          (3)   Koordinasi dalam bidang pengadministrasian, registrasi dan
                inventarisasi tahanan dan barang bukti.
          (4)   Melaksanakan koordinasi administrasi keluar masuk tahanan
                dan barang bukti.

     d)   Hubungan Kasat Tahti dengan Kasat Narkoba
          (1)   Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat garis
                koordinasi;
          (2)   Koordinasi dalam hal pengelolaan / penjagaan tahanan dan
                barang bukti;
          (3)   Koordinasi dalam bidang pengadministrasian, registrasi dan
                inventarisasi tahanan dan barang bukti.
                                                                      101
          (4)   Melaksanakan koordinasi administrasi keluar masuk tahanan
                dan barang bukti

     e)   Hubungan Kasat Tahti dengan Kasat Sabhara
          (1)   Hubungan bersifat Horizontal dan bentuk hubungan adalah
                garis koordinasi.
          (2)   Koordinasi dalam penjagaan, pengawalan dan perawatan
                tahanan dan barang bukti.
          (3)   Kerjasama dalam bidang Pembinaan Jasmani dan Rohani
                Tahanan;
          (4)   Koordinasi tentang pembuatan administrasi dan registrasi
                dalam pengelolaan tahanan dan barang bukti.

     f)   Hubungan Kasat Tahti dengan Kasat Lantas
          (1)   Hubungan bersifat Horizontal dan bentuk hubungan adalah
                garis koordinasi.
          (2)   Koordinasi dalam penjagaan, Perawatan Tahanan dan barang
                bukti.
          (3)   Koordinasi dalam bidang Pembinaan Jasmana dan Rohani
                Tahanan.
          (4)   Koordinasi dalam Pemeliharaan dan Penyimpanan Barang
                Bukti.
                                                           / (5) Koordinasi


          (5)   Koordinasi tentang administrasi keluar masuk tahanan dan
                barang bukti.

     g)   Hubungan Kasat Tahti dengan Kasat Binmas
          (1)   Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah
                garis koordinasi
          (2)   Koordinasi tentang Pembinaan mental tahanan
          (3)   Koordinasi tentang pelaksanaan pembinaan terhadap keluarga
                yang anggota keluarganya ditahan di rutan Polres.
          (4)   Koordinasi tentang Pemberian motivasi terhadap tahanan
                maupun keluarganya.
          (5)   Memberikan data pelaku tindak pidana yang sudah keluar dari
                penjara untuk dilakukan pembinaan dan penyuluhan.

     h)   Hubungan Kasat Tahti dengan Kasat Intelkam
          (1)   Hubungan bersifat Horizontal dan bentuk hubungan adalah
                garis koordinasi.
          (2)   Melaksanakan koordinasi pengawasan tahanan dan barang
                bukti dalam rangka pengembangan perkara tindak pidana.
          (3)   Memberikan data pelaku tindak pidana yang sudah keluar dari
                penjara untuk dilakukan pengawasan.

3)   Hubungan Diagonal
     a)   Hubungan Kasat Tahti dengan Kabag Ops
          (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
                koordinasi.
                                                                 102
     (2)   Koordinasi dalam pelaksanaan operasional Polri, terutama
           yang berkaitan dengan pelayanan tahanan dan pengamanan
           barang bukti.
     (3)   Melaporkan data tahanan dan barang bukti.
     (4)   Melaporkan data personel yang diperlukan dalam mendukung
           pelaksanaan operasi.
     (5)   Menyampaikan informasi dan dokumentasi tentang tahanan
           dan barang bukti.

b)   Hubungan Kasat Tahti dengan Kabag Sumda
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam upaya pengembangan kekuatan dan
           kemampuan personil pada fungsi Sat Tahti.
     (3)   Koordinasi dalam bidang pembinaan Personil, penggunaan
           Personel dan logistik.
     (4)   Koordinasi dalam pembinaan, perawatan terhadap tahanan
           dan barang bukti.
     (5)   Koordinasi dalam pemberian data personel untuk mengikuti
           pendidikan kejuruan dan dikbang.
     (6)   Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan,
           pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan
           keluarganya.

                                                         / c) Hubungan....

c)   Hubungan Kasat Tahti dengan Kabag Ren
     (1)   Hubungan bersifat dioagonal dan bentuk hubungan adalah
           garis koordinasi.
     (2)   Menerima arah kebijakan strategis , baik bidang perencanaan
           umum dan anggaran untuk disusun dan dituangkan dalam
           program kerja Sat Tahti .
     (3)   Menerima petunjuk, arahan dan perintah lainnya dalam hal
           perencanaan umum dan anggaran serta pengendalian
           anggaran yang dilaksanakan oleh Sat Tahti .
     (4)   Koordinasi / melaporkan data tahanan dan perawatan tahanan
           serta melaporkan hasil pelaksanaan progam dan anggaran
           untuk pengajuan rencana kebutuhan dalam penyusunan RKA-
           KL / DIPA.
     (5)   Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan
           Penetapan kinerja Polres dan Jajaran.
     (6)   Menyiapkan bahan administrasi untuk mendukung penyusunan
           Rencana Kerja dan atau program kegiatan Polres.

d)   Hubungan Kasat Tahti dengan Kasium
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam hal penyelenggaraan administrasi umum
           yang meliputi kesekretariaatan, ketatausahaan, kearsipan dan
           administrasi lainnya di lingkungan Sattahti Polres.
     (3)   Koordinasi dalam hal menyelenggarakan pelayanan markas
           yang     meliputi    pelayanan      perkantoran,    kebersihan,
                                                                   103
           pemeliharaan perkantoran dan bangunan di lingkungan Sattahti
           Polres.

e)   Hubungan Kasat Tahti dengan Kasikeu
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam penyelenggaraan fungsi teknis keuangan di
           lingkungan Sat Tahti.
     (3)   Koordinasi dalam pengajuan rencana kebutuhan dan
           penyeraan anggaran serta pertanggung jawaban keuangan.

f)   Hubungan Sat Tahti dengan Kasi Propam
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam bidang pengawasan kinerja anggota sat tahti.
     (3)   Melaksanakan koordinasi administrasi keluar masuk tahanan
           anggota dan barang bukti.
     (4)   Koordinasi tentang pembinaan terhadap anggota anggota sat
           tahti.

g)   Hubungan Kasat Tahti dengan Kasiwas
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.

                                                         / (2) Koordinasi….

     (2)   Koordinasi dalam bidang pengawasan dan pembinaan dalam
           pelaksanaan kinerja dan administrasi sat tahti.
     (3)   Koordinasi dalam hal-hal yang berhubungan tugas Sat Tahti
           yang meliputi perawatan tahanan termasuk jumlah dan kondisi
           ruang tahanan serta fasilitas ruang tahanan termasuk dalam
           menerima, menyimpan dan memelihara barang bukti.
     (4)   Koordinasi dalam monitoring dan pengawasan umum terhadap
           bidang perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana
           kerja Sat Tahti yang meliputi personel, materiil dan fasilitas di
           bidang operasional dan pembinaan.

h)   Hubungan Kasat Tahti dengan Kasitipol
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam pengiriman dan penerimaan informasi dari
           satuan atas untuk pelaksanaan tugas Sat Tahti.
     (3)   Koordinasi tentang perawatan dan sistem penggunaan alat
           telekomunikasi.

i)   Hubungan Kasat Tahti dengan Kapolsek Jajaran
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam bidang perawatan, pengadministrasian,
           registrasi dan inventarisasi tahanan dan barang bukti.
     (3)   Melaksanakan koordinasi administrasi keluar masuk tahanan
           dan barang bukti.
                                                                              104
               (4)   Koordinasi tentang administrasi penitipan tahanan dan barang
                     bukti.
               (5)   Menerima laporan / data jumlah tahanan dan barang bukti.

     4)   Hubungan Lintas Sektoral

          a)   Hubungan Kasat Tahti dengan Kejaksaan Negeri

               (1)   Hubungan bersifat eksternal dan bentuk hubungan adalah
                     koordinasi.
               (2)   Koordinasi terntang pengiriman tahanan dan barang bukti.

          b)   Hubungan Kasat Tahti dengan Pengadilan Negeri

               (1)   Hubungan bersifat eksternal dan bentuk hubungan adalah
                     koordinasi
               (2)   Koordinasi dalam hal pengajuan ijin sita barang bukti perkara
                     tindak pidana.

q.   Sitipol
     1)   Hubungan Vertikal
          a)   Hubungan Kasitipol Polres dengan Kapolres
               (1)   Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis
                     perintah/laporan.
                                                                / (2) Menerima....

               (2)   Menerima arah kebijakan Strategik Polres Tasikmalaya Kota
                     terutama di bidang pembinaan maupun pengembangan sistem
                     informasi dan teknologi informasi untuk disusun dan dituangkan
                     dalam Program kerja Sitipol Polres Tasikmalaya Kota.
               (3)   Menerima petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk
                     dilaksanakan Kasitipol Polres Tasikmalaya Kota.
               (4)   Melaporkan hasil produk-produk Sitipol Polres Tasikmalaya
                     Kota, baik untuk ditanda tangani maupun dijadikan bahan
                     pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan lebih lanjut,
               (5)   Menerima arahan dan pembinaan tentang pengembangan
                     sistem informasi dan teknologi informasi.
               (6)   Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kasitipol Polres
                     Tasikmalaya Kota.

          b)   Hubungan Kasitipol Polres dengan Waka Polres
               (1)   Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis
                     perintah/laporan.
               (2)   Menerima arah kebijakan Strategik Polres terutama di bidang
                     pembinaan maupun pengembangan sistem informasi dan
                     teknologi Informasi untuk disusun dan dituangkan dalam
                     Program kerja Sitipol.
               (3)   Menerima petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk
                     dilaksanakan Kasitipol.
               (4)   Melaporkan hasil produk-produk yang dihasilkan Sitipol Polres
                     Tasikmalaya Kota, baik untuk ditanda tangani maupun
                                                                     105
           direkomendasi sebagai         bahan pertimbangan       dalam
           menentukan kebijaksanaan lebih lanjut.
     (5)   Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kasitipol.

c)   Hubungan Kasitipol dengan Kabag Ops Polres
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi mengenai pelaksanaan Operasi Kepolisian yang
           berhubungan dengan tugas yang ada kaitannya dengan Ur
           Sitipol dan tugas – tugas lainnya.
     (3)   Koordinasi dalam penyampaian berita terhadap Satfung dan
           Polsek Jajaran dalam giat Operasional
     (4)   koordinasi dalam hal penggunaan kekuatan personel Sitipol
           yang dlibatkan dalam operasi kepolisian yang digelar Polres.
     (5)   koordinasi dalam pelayanan telekomunikasi, pengumpulan dan
           pengolahan data serta penyajian informasi untuk mendukung
           fungsi operasional kepolisian Polres.
     (6)   koordinasi dalam menyampaian laporan situasi kamtibmas
           melalui fasilitas komunikasi dan teknologi informasi yang
           dikelola Sitipol.

d)   Hubungan Kasitipol Polres dengan Kabag Ren Polres
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.

                                                       / (2) Menerima....

     (2)   Menerima arah kebijakan strategis , baik bidang perencanaan
           umum dan anggaran untuk disusun dan dituangkan dalam
           program kerja Sitipol .
     (3)   Menerima petunjuk, arahan dan perintah lainnya dalam hal
           perencanaan umum dan anggaran serta pengendalian
           anggaran yang dilaksanakan oleh Sitipol .
     (4)   Memberikan laporan hasil kegiatan pelaksanaan progam dan
           anggaran, data dan keadaan alat komunikasi untuk pengajuan
           rencana kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA-KL /
           DIPA.
     (5)   Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan
           Penetapan kinerja Polres dan Jajaran.
     (6)   Memberikan laporan pelaksanaan tugas Sitipol dalam bidang
           perencanaan umum dan anggaran

e)   Hubungan Kasitipol Polres dengan Kabag Sumda Polres
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi;
     (2)   Koordinasi dalam penyampaian berita atau informasi yang perlu
           disampaikan terhadap Bag, Sat atau Polsek Jajaran.
     (3)   Koordinasi dalam bidang pembinaan Personil, penggunaan
           Personel dan logistik.
     (4)   Koordinasi dalam upaya pengembangan kekuatan dan
           kemampuan personil pada fungsi Sitipol.
                                                                    106
     (5)   Menerima usulan UKP, UKG, dan kebutuhan administrasi
           lainnya.
     (6)   Koordinasi dalam pendataan personel untuk mengikuti
           pendidikan kejuruan dan dikbang.
     (7)   Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan,
           pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan
           keluarganya.

f)   Hubungan Kasitipol Polres dengan Kasiwas
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam bidang pengawasan dan pembinaan dalam
           pelaksanaan kinerja dan administrasi.
     (3)   Koordinasi dalam hal-hal yang berhubungan tugas Sitipol yang
           meliputi perawatan dan perbaikan alat komunikasi,
           pengumpulan, pengolahan dan penyajian data termasuk
           informasi kriminal dan pelayanan teknologi komunikasi serta
           teknologi informasi.
     (4)   Koordinasi dalam monitoring dan pengawasan umum terhadap
           bidang perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana
           kerja Sitipol yang meliputi personel, materiil dan fasilitas di
           bidang operasional dan pembinaan

g)   Hubungan Kasitipol Polres dengan Kasi Propam Polres
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.

                                                        / (2) Koordinasi….

     (2)   Koordinasi dalam hal pengawasan dan pembinaan atas
           pelaksanaan tugas dan perilaku personel Sitipol Polres.
     (3)   Koordinasi dalam hal penyampaian berita ke jajaran

h)   Hubungan Kasitipol Polres dengan Kasium Polres
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam hal penyelenggaraan administrasi yang
           meliputi kesekretariaatan, ketatausahaan, kearsipan dan
           administrasi lainnya di lingkungan Sitipol Polres.
     (3)   Koordinasi dalam hal menyelenggarakan pelayanan markas
           yang     meliputi    pelayanan      perkantoran,   kebersihan,
           pemeliharaan perkantoran dan bangunan di lingkungan Sitipol
           Polres.
     (4)   Koordinasi penyiapan alat komunikasi dan penyampaian
           informasi dalam hal kegiatan rapat-rapat atau kegiatan lainnya
           tentang tugas Kepolisian.

i)   Hubungan Kasitipol Polres dengan Kasikeu
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam penyelenggaraan fungsi teknis keuangan di
           lingkungan Sitipol.
                                                              107
     (3)   Koordinasi dalam pengajuan rencana kebutuhan dan
           penyerapan anggaran serta pertanggungjawaban keuangan
           fungsi Sitipol
     (4)   Menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan Sitipol
           Polres sesuai DIPA, RKA-KL dan POK Polres.

j)   Hubungan Kasitipol dengan KSPKT
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi;
     (2)   Koordinasi tentang penerimaan informasi dari tingkat satuan
           atas;
     (3)   Koordinasi tentang penyampaian berita / informasi kepada
           Kapolres;
     (4)   Koordinasi tentang penyampaian berita dari Kapolres kepada
           Bag, Sat, Si dan Polsek jajaran;
     (5)   Koordinasi tentang pengawasan dan pengendalian anggota
           dalam pelaksanaan tugas jaga fungsi
     (6)   Koordinasi dalam pemantauan kegiatan Operasional Bag, Sat
           dan Polsek Jajaran.

k)   Hubungan Kasitipol dengan Kasat Intelkam
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam penyampaian informasi untuk menunjang
           pelaksanaan pengamanan untuk sukses dan berhasilnya tugas
           Polri.

                                                     / (3) Koordinasi....

     (3)   Koordinasi dalam hal pemanfaatan teknologi informasi untuk
           pengungkapan suatu kasus dan penyampaian informasi-
           informasi kepada masyarakat melalui dunia maya.
     (4)   Koordinasi dalam pengumpulan data kasus-kasus menonjol
           dari jajaran yang terjadi
     (5)   Koordinasi tentang penyampaian berita dan perkembangan
           situasi kamtibmas dari jajaran

l)   Hubungan Kasitipol dengan Kasat Reskrim
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi;
     (2)   Koordinasi dalam memanfaatkan dan menggunakan peralatan
           teknologi komunikasi dan teknologi infomasi yang digunakan
           Sat Reskrim guna mendukung pelaksanaan tugas Sat Reskrim.
     (3)   Koordinasi dalam hal monitor perkembangan situasi Kamtibmas
           terutama kejadian-kejadian tindak pidana di Polres termasuk
           Polsek-polsek jajaran;
     (4)   Koordinasi dalam hal pemanfaatan teknologi informasi untuk
           pengungkapan suatu kasus dan penyampaian informasi-
           informasi kepada masyarakat melalui dunia maya
     (5)   Koordinasi dalam hal pengiriman dan penerimaan berita ke
           Bag, Sat dan Polsek Jajaran.
                                                                      108
m)   Hubungan Kasitipol dengan Kasat Narkoba
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam memanfaatkan dan menggunakan peralatan
           teknologi komunikasi dan teknologi infomasi yang digunakan
           Sat Narkoba guna mendukung pelaksanaan tugas Sat Narkoba
           Polres.
     (3)   Koordinasi dalam hal monitor perkembangan situasi Kamtibmas
           terutama kejadian-kejadian tindak pidana di Polres termasuk
           Polsek-polsek jajaran Polres.
     (4)   Koordinasi dalam hal pemanfaatan teknologi informasi untuk
           pengungkapan suatu kasus dan penyampaian informasi-
           informasi kepada masyarakat melalui dunia maya
     (5)   Koordinasi dalam hal pengiriman dan penerimaan berita ke
           Bag, Sat dan Polsek jajaran.

n)   Hubungan Kasitipol dengan Kasat Binmas
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Melaksanakan koordinasi tentang prosedur penggunaan
           Komlek dalam pelaksanaan tugas operasional.
     (3)   Penyiapan dukungan peralatan Komlek dalam tugas
           operasional Sat Binmas.
     (4)   Berkoordinasi dalam pendataan Babinkamtibmas.
     (5)   Koordinasi dalam memanfaatkan dan menggunakan peralatan
           teknologi komunikasi dan teknologi infomasi yang digunakan
           Sat binmas guna mendukung pelaksanaan tugas Sat binmas
           Polres.
                                                      / (6) Koordinasi....

     (6)   Koordinasi dalam hal monitor perkembangan situasi Kamtibmas
           terutama kegiatan masyarakat di Polres termasuk Polsek-
           polsek jajaran Polres.
     (7)   Koordinasi dalam pengiriman dan penerimaan berita giat sat
           Binmas ke Jajaran.

o)   Hubungan Kasitipol dengan Kasat Sabhara
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam memanfaatkan dan menggunakan peralatan
           teknologi komunikasi dan teknologi infomasi yang digunakan
           Sat sabhara guna mendukung pelaksanaan tugas Sat sabhara
           Polres.
     (3)   Koordinasi dalam hal monitor perkembangan situasi kamtibmas
           di Polres termasuk Polsek-polsek jajaran dalam pelaksanaan
           kegiatan patroli quick respon.
     (4)   Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan Operasi Kepolisian.
     (5)   Koordinasi dalam perawatan dan sistem penggunaan alat
           komunikasi
     (6)   Koordinasi dalam pengiriman dan penerimaan berita giat sat
           Sabhara ke Jajaran.

p)   Hubungan Kasitipol dengan Kasat Lantas
                                                                             109
               (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
                     koordinasi.
               (2)   Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan Operasi Kepolisian.
               (3)   Koordinasi dalam perawatan dan sistem penggunaan alat
                     komunikasi
               (4)   koordinasi dalam memanfaatkan dan menggunakan peralatan
                     teknologi komunikasi dan teknologi infomasi yang digunakan
                     Sat Lantas guna mendukung pelaksanaan tugas Sat Lantas
                     Polres.
               (5)   Koordinasi dalam hal monitor perkembangan situasi
                     kamseltibcar lalu lintas di wilayah Polres termasuk Polsek-
                     polsek jajaran Polres.
               (6)   Koordinasi dalam pengiriman dan penerimaan berita giat sat
                     Lantas ke Jajaran.

          q)   Hubungan Kasitipol dengan Kasat Tahti
               (6)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
                     koordinasi.
               (7)   Koordinasi dalam pengiriman dan penerimaan informasi dari
                     satuan atas untuk pelaksanaan tugas Sat Tahti.
               (8)   Koordinasi tentang perawatan dan sistem penggunaan alat
                     telekomunikas
               (9)   Koordinasi dalam hal pendataan tahanan dan barang bukti di
                     masing-masing Polsek jajaran Polres yang meliputi makan dan
                     perawatan tahanan termasuk kesehatan fisik dan mental
                     tahanan serta fasilitas dan kondisi ruang tahanan dan keadaan
                     barang bukti.

                                                                  / r) Hubungan....

          r)   Hubungan Kasitipol dengan Kapolsek Jajaran
               (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
                     koordinasi.
               (2)   Memberikan bimbingan teknis dan koordinasi dalam hal
                     penyelenggaraan pelayanan teknologi komunikasi dan
                     teknologi informasi yang meliputi komunikasi kepolisian,
                     pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data termasuk
                     informasi kriminal dan pelayanan multimedia.
               (3)   Memberikan bimbingan teknis dan koordinasi dalam
                     menyelenggarakan sistem komunikasi elektronika dan
                     komunikasi data yang meliputi pelayanan komunikasi
                     elektronika termasuk pemeliharaan alkom, data dan
                     jaringannya.
               (4)   Menerima laporan bulanan gangguan kamtibmas, laporan
                     hilang temu kendaraan bermotor dari Polsek-polsek
               (5)   Menerima laporan triwulan kondisi alkom dari Polsek-polsek.
               (6)   Meneruskan kebijakan, petunjuk dan arahan pimpinan di
                     bidang penyelenggaraan dan pengelolaan infomasi dan
                     komunikasi.

r.   Polsek
     1)   Hubungan vertikal
          a)   Hubungan Kapolsek dengan Kapolres
                                                                        110
          (1)   Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis
                perintah/laporan.
          (2)   Menerima arahan kebijakan strategik Polres Tasikmalaya Kota
                di bidang pembinaan maupun operasional di lingkungan unsur
                pelaksana utama kewilayahan Polres.
          (3)   Menerima petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk
                dilaksanakan Polsek.
          (4)   Memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas Polsek jajaran
                Polres Tasikmalaya Kota.

     b)   Hubungan Kapolsek dengan Waka polres
          (1)   Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis
                perintah/laporan.
          (2)   Menerima arahan kebijakan strategik Polres Tasikmalaya Kota
                di bidang pembinaan maupun operasional di lingkungan unsur
                pelaksana utama kewilayahan Polres.
          (3)   Menerima petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk
                dilaksanakan Polsek.
          (4)   Memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas Polsek jajaran
                Polres Tasikmalaya Kota.

2)   Hubungan Diagonal
     a)   Hubungan Kapolsek dengan Kabag Ops
          (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
                koordinasi.

                                                      / (2) Melaksanakan....

          (2)   Melaksanakan Koordinasi dalam rangka penyusunan rencana
                operasional Kepolisian.
          (3)   Melaksanakan Koordinasi dalam pengawasan pelaksanaan
                operasional Kepolisian.
          (4)   Memberikan Laporan Bulanan kegiatan Polsek dan kejadian di
                kewilayahan Polsek.
          (5)   Koordinasi dalam penunjukan anggota untuk dilibatkan dalam
                Operasi Kepolisian
          (6)   Kordinasi bidang dokumentasi dan penyampaian informasi
                terhadap publik.

     b)   Hubungan Kapolsek dengan Kabag Sumda
          (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
                koordinasi.
          (2)   Koordinasi dalam bidang pembinaan personil meliputi Binjah,
                Binkar, Binrohtal dan Binkatpuan.
          (3)   Koordinasi dalam penggunaa perawatan logistik, sarana dan
                prasarana perkantoran
          (4)   Koordinasi dalam upaya pengembangan kekuatan dan
                kemampuan personil Polsek.
          (5)   Memberikan usulan UKP, UKG, dan kebutuhan administrasi
                lainnya.
          (6)   Koordinasi dalam pendataan personel Polsek untuk mengikuti
                pendidikan kejuruan dan dikbang.
                                                                    111
     (7)   Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan,
           pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan
           keluarganya.

c)   Hubungan Kapolsek dengan Kabag Ren
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Menerima arah kebijakan strategis , baik bidang perencanaan
           umum dan anggaran untuk disusun dan dituangkan dalam
           program kerja Polsek jajaran .
     (3)   Menerima petunjuk, arahan dan perintah lainnya dalam hal
           perencanaan umum dan anggaran serta pengendalian
           anggaran yang dilaksanakan oleh Polsek jajaran .
     (4)   Koordinasi tentang hasil kegiatan pelaksanaan progam dan
           anggaran untuk pengajuan rencana kebutuhan dalam
           penyusunan RKA-KL / DIPA
     (5)   Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan
           Penetapan kinerja Polres dan Jajaran.
     (6)   Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Polsek jajaran dalam
           bidang perencanaan umum dan anggaran.

d)   Hubungan Kapolsek dengan Kasium
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.


                                                             / Menerima....


     (2)   Menerima bimbingan teknis dalam rangka menyelenggarakan
           administrasi umum             termasuk          kesekretariaatan,
           ketatausahaan, urusan dalam, pengarsipan dan pelayanan
           kelancaran tugas-tugas Polsek serta penyelenggaraan
           pelayanan      markas      termasuk    pelayanan    perkantoran,
           kebersihan dan pelayanan pemeliharaan bangunan dan
           perkantoran masing-masing Polsek jajaran Polres.
     (3)   Koordinasi dalam hal penyelenggaraan administra Umum yang
           meliputi kesekretariaatan, ketatausahaan, kearsipan dan
           administrasi lainnya di lingkungan Polsek jajaran Polres.
     (4)   Koordinasi dalam hal menyelenggarakan pelayanan markas
           yang     meliputi    pelayanan       perkantoran,    kebersihan,
           pemeliharaan perkantoran dan bangunan di lingkungan Polsek
           jajaran Polres.
     (5)   Meneruskan kebijakan, petunjuk dan arahan dibidang
           penyelenggaraan administrasi dan pelayanan ke Polsek-polsek.
     (6)   Koordinasi dalam hal penyampaian surat dan laporan ke
           Kapolres.

e)   Hubungan Kapolsek dengan Kasikeu
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan berbentuk adalah garis
           koordinasi;
     (2)   Koordinasi tentang bimbingan teknis admisitrai keuangan;
                                                                         112
          (3)   Koordinasi tentang pengajuan rencana kebutuhan           dan
                penyerapan anggaran,
          (4)   Menerima bimbingan teknis tentang laporan pertanggung
                jawaban keuangan sesuai dengan program kegiatan dan
                anggaran.

     f)   Hubungan Kapolsek dengan Kasi Propam
          (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
                koordinasi.
          (2)   Koordinasi dalam bidang pengawasan kinerja anggota Polsek.
          (3)   Koordinasi tentang pembinaan terhadap anggota anggota
                Polsek.

     g)   Hubungan Kapolsek dengan Kasiwas
          (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
                koordinasi.
          (2)   Koordinasi dalam bidang pengawasan dan pembinaan dalam
                pelaksanaan kinerja dan administrasi.
          (3)   Memberikan bimbingan teknis dibidang pengawasan umum dan
                monitoring atas perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian
                rencana kerja dan rencana kegiatan masing-masing Polsek
                jajaran .
          (4)   Mengawasi manajemen pelaksanaan operasi Kepolisian dan
                kegiatan Kepolisian.



                                                       / (5) Melaksanakan....


          (5)   Melaksanakan monitoring dan pengawasan umum terhadap
                bidang perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana
                kerja dan rencana kegiatan Polsek yang meliputi personel,
                materiil dan fasilitas di bidang operasional dan pembinaan.
          (6)   Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan ke Polsek-polsek
                dan merekap hasil temuannya.
          (7)   Meminta laporan akuntabilitas kinerja bulanan Polsek.
          (8)   Meneruskan kebijakan, petunjuk dan arahan pimpinan terutama
                dalam hal pengawasan umum ke Polsek-polsek

3)   Hubungan Horizontal
     a)   Hubungan Kapolsek dengan KSPKT
          (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
                koordinasi;
          (2)   Koordinasi dalam hal Laporan cepat tentang kejadian dan
                kegiatan Masyarakat diwilayah Polsek;
          (3)   Koordinasi tentang pemantauan dan monitoring pelaksanaan
                tugas anggota Polsek;
          (4)   Koordinasi tentang penyampaian berita dari Kapolres kepada
                Bag, Sat, Si dan Polsek jajaran;
          (5)   Koordinasi dalam hal penanganan pertama terhadap terjadinya
                gangguan kamtibmas.
                                                                    113
b)   Hubungan Kapolsek dengan Kasat Intelkam
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi tentang pembinaan Personil dan administrasi fungsi
           Intelijen pada Polsek.
     (3)   Koordinasi tentang penyampaian produk Laporan Informasi
     (4)   Koordinasi dalam pemetaan wilayah rawan kriminalitas.
     (5)   Koordinasi dalam hal penerbitan Perijinan terhadap
           Masyarakat.

c)   Hubungan Kapolsek dengan Kasat Reskrim
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Menerima bimbingan teknis dibidang penyidikan dan monitoring
           atas perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja
           dan rencana kegiatan masing-masing Polsek jajaran .
     (3)   Koordinasi dalam hal pengawasan penyidikan dan
           penyelesaian perkara.
     (4)   Menerima supervisi dan pembinaan kinerja Polsek tentang
           penanganan Kasus tindak pidana.
     (5)   Menerima arahan tentang kebijakan, petunjuk dan arahan
           pimpinan terutama dalam hal pengawasan umum ke Polsek-
           polsek
     (6)   Koordinasi dalam hal pembinaan fungsi teknis Reskrim di
           Polsek


                                                       / d) Hubungan….

d)   Hubungan Kapolsek dengan Kasat Narkoba
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Menerima bimbingan teknis dibidang penyidikan dan monitoring
           atas perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja
           dan rencana kegiatan masing-masing Polsek jajaran .
     (3)   Koordinasi dalam hal pengawasan             penyidikan dan
           penyelesaian perkara tindak pidana penyalah gunaan narkoba.
     (4)   Menerima supervisi dan pembinaan kinerja Polsek tentang
           penanganan Kasus tindak pidana penyalah gunaan narkoba.
     (5)   Menerima arahan tentang kebijakan, petunjuk dan arahan
           pimpinan terutama dalam hal pengawasan umum ke Polsek-
           polsek
     (6)   Koordinasi dalam hal pembinaan fungsi teknis Sat Narkoba di
           Polsek

e)   Hubungan Kapolsek dengan Kasat Binmas
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan koordinasi
           dan pelaporan.
     (2)   Menerima arahan dalam bidang pembinaan kemitraan tingkat
           Polsek dan pembinaan Babinkamtibmas.
     (3)   Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sat
           Binmas Polsek yang membutuhkan atensi pimpinan.
                                                                    114
     (4)   Koordinasi tentang Pembinaan Fungsi Tekhnis Binmas.
     (5)   Koordinasi pelaksanaan kunjungan kegiatan pembinaan dan
           penyuluhan dilingkungan Polsek.
     (6)   Koordinasi pemberian penghargaan kepada masyarakat peduli
           kamtibmas.
     (7)   Koordinasi    Pembinaan    Babinkamtibmas     dan   Potensi
           masyarakat lainnya.
     (8)   Memberikan laporan hasil kegiatan Babinkamtibmas

f)   Hubungan Kapolsek dengan Kasat Sabhara
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           Koordinasi / laporan.
     (2)   Menerima arah kebijakan strategi Polsek di bidang Operasional
           guna dituangkan dalam perencanaan operasi Kepolisian dan
           dilaksanakan dalam situasi dan kondisi yang tepat serta dalam
           program kerja Polsek.
     (3)   Menerima petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk
           dilaksanakan Polsek.
     (4)   Menerima petunjuk tentang perumusan atau pengembangan
           system dan metode serta pemantauan dan supervisi staf untuk
           dijadikan bahan Kapols dalam menentukan kebijakan lebih
           lanjut.
     (5)   Melaporkan hasil pelaksanaan tugas unit Sabhara Polsek.

g)   Hubungan Kapolsek dengan Kasat Lantas
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi / laporan.
                                                     / (2) Koordinasi….

     (2)   Koordinasi tentang penanganan laka lantas yang terjadi di
           wilayah Polsek.
     (3)   Menerima pelatihan fungsi teknis lantas untuk diterapkan di
           wilayah Polsek.
     (4)   Memberikan laporan kegiatan lalu lintas dan kejadian laka
           lantas serta upaya penyelesaiannya
     (5)   Koordinasi dalam kegiatan Operasi Kepolisian.

h)   Hubungan Kapolsek dengan Kasat Tahti
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah
           koordinasi.
     (2)   Koordinasi dalam bidang perawatan, pengadministrasian,
           registrasi dan inventarisasi tahanan dan barang bukti.
     (3)   Melaksanakan koordinasi administrasi keluar masuk tahanan
           dan barang bukti.
     (4)   Koordinasi tentang administrasi penitipan tahanan dan barang
           bukti.
     (5)   Melaporkan data jumlah tahanan dan barang bukti.

i)   Hubungan Kapolsek dengan Kasitipol
     (1)   Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis
           koordinasi.
     (2)   Menerima bimbingan teknis dan koordinasi dalam hal
           penyelenggaraan pelayanan teknologi komunikasi dan
                                                                                    115
                          teknologi informasi yang meliputi komunikasi kepolisian,
                          pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data termasuk
                          informasi kriminal dan pelayanan multimedia.
                   (3)    Menerima      bimbingan     teknis dan     koordinasi   dalam
                          menyelenggarakan sistem komunikasi elektronika dan
                          komunikasi data yang meliputi pelayanan komunikasi
                          elektronika termasuk pemeliharaan alkom, data dan
                          jaringannya.
                   (4)    Memberikan laporan bulanan gangguan kamtibmas, laporan
                          hilang temu kendaraan bermotor dari Polsek-polsek
                   (5)    Memberikan laporan triwulan kondisi alkom dari Polsek-polsek.
                   (6)    Menerima kebijakan, petunjuk dan arahan pimpinan di bidang
                          penyelenggaraan dan pengelolaan infomasi dan komunikasi

         4)   Hubungan Lintas Sektoral
              a)   Hubungan Kapolsek dengan Kecamatan
                   (1)    Hubungan dalam bentuk garis koordinasi.
                   (2)    Koordinasi tentang Penanggulangan Gangguan Kamtibmas.
                   (3)    Koordinasi dalam rangka pemberantasan penyakit masyarakat.
                   (4)    Koordinasi tentang sosialisasi Perda.
                   (5)    Koordinasi tentang penanggulangan bencana alam.
                   (6)    Koordinasi Pembinaan dan penyuluhan terhadap Masyarakat.

              b)   Hubungan Kapolsek dengan Dinas Pendidikan
                   (1)    Koordinasi tentang cegah tangkal kenakalan remaja melalui
                          sekolah – sekolah.
                                                                   / (2) koordinasi....

                   (2)    Koordinasi pengamanan naskah dalam rangka UANS.
                   (3)    Koordinasi    tentang  pembinaan    Siswa   dalam         hal
                          penyalahgunaan narkoba.

              c)   Hubungan Kapolres dengan Kejaksaan Negeri
                   (1)    Hubungan dalam bentuk Koordinasi.
                   (2)    Koordinasi dalam hal Penanganan Kasus menonjol yang
                          menjadi sorotan Publik (Gelar perkara)

              d)   Hubungan Kapolres dengan TNI
                   (1)    Hubungan dalam bentuk garis koordinasi.
                   (2)    Koordinasi dalam rangka pelaksanaan operasi gabungan.
                   (3)    Koordinasi dalam menciptakan situasi kamtibmas.
                   (4)    Koordinasi dalam hal pembinaan Anggota.


                                        BAB IV
                         PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

     Fungsi pengawasan dan pengendalian dimaksudkan agar tujuan yang akan dicapai
dapat berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan guna memperoleh hasil yang
optimal.
                                                                                  116
      Pengawasan dan pengendalian di lingkungan Polres dilaksanakan oleh masing-
masing pimpinan Bagian, Satuan fungsi, Seksi dan Polsek jajaran Polres secara melekat
dalam pelaksanaan tugas anggota sehingga tugas yang akan dicapai sesuai dengan
program dan anggaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan hubungan pimpinan
dengan anggota terjalin secara sinergi sehingga dapat menghindari adanya
penyimpangan – penyimpangan anggota dalam pelaksanaan tugasnya.

      Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terdapat perkembangan yang
bersifat khusus dan Kapolres dapat memberi arahan untuk mendapat keputusan dalam
pemecahannya.

                                       BAB V
                                      PENUTUP

      Demikian naskah sementara Hubungan Tata Cara Kerja dan Pertelaan Tugas di
lingkungan Polres ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman bagi masing-masing Bagian,
Satuan Fungsi, Seksi dan Polsek jajaran Polres, sehingga akan tercapai suatu sinergitas
baik secara vertikal, horizontal maupun diagonal.


                                          Tasikmalaya,   Desember 2010
                                    KEPALA KEPOLISIAN RESOR TASIKMALAYA KOTA


                                                          Ttd

                                      Drs. MOH. HENDRA SUHARTIYONO, M.Si
                                              AKBP NRP 67050615
                                             117
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
           DAERAH JAWA BARAT
        RESOR TASIKMALAYA KOTA
Jalan Letnan Harun No.  Kota Tasikmalaya




    HUBUNGAN TATA CARA KERJA
              (HTCK)
  DI LINGKUNGAN POLRES & POLSEK
     POLRES TASIKMALAYA KOTA




                             DESEMBER 2010
                                                                                          118



       KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
                  DAERAH JAWA BARAT
               RESOR TASIKMALAYA KOTA
     Jl. Letnan Harun No. Kota Tasikmalaya 46151                Tasikmalaya,   Desember 2010


      Nomor         :   B/ 1190 / XII / 2010 / Bagren
      Klasifikasi   :   BIASA
      Lampiran      :   Satu berkas
      Perihal       :   HTCK Polres Tasikmalaya Kota TA. 2010
                                                                     Kepada
                                                                Yth. KEPALA KEPOLISIAN
                                                                     DAERAH JAWA BARAT

                                                                    di

                                                                    Bandung


     u.p. Karorena


     1.    Surat Kapolda Jabar Nomor : B / 18137 / XII / 2010 / Rorena tanggal 1 Desember
           2010 tentang HTCK Polres dan Polsek.

     2.    Sehubungan dengan hal tesebut di atas, bersama ini dikirim kepada KA, Hubungan
           Tata Cara Kerja (HTCK) di lingkungan Polres dan Polsek, Polres Tasikmalaya Kota
           sebagaimana terlampir.
     3.    Demikian untuk menjadi periksa.




                                                   Tasikmalaya,   Desember 2010
                                             KEPALA KEPOLISIAN RESOR TASIKMALAYA KOTA

                                                                    ttd


                                               Drs. MOH. HENDRA SUHARTIYONO, M.Si
      Tembusan :                                       AKBP NRP 67050615
1.    1. Kapolda Jabar.
      2. Irwasda Polda Jabar.

				
DOCUMENT INFO