; Kredit Usaha Rakyat
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Kredit Usaha Rakyat

VIEWS: 2,152 PAGES: 15

Kredit Usaha Rakyat

More Info
  • pg 1
									PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
I. PROGRAM KUR RITEL
A. JENIS/TUJUAN PENGGUNAAN KUR :
   1. Kredit Modal Kerja
   2. Kredit Investasi

B. SISTEM/PROSEDUR KREDIT :
   Usaha produktif dan layak, namun belum bankable

C. KRITERIA PENERIMA :
   1. Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
   2. Lembaga Linkage

D. PERSYARATAN :
   1. a. Calon Debitur berupa UMKMK :
            Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari
              perbankan atau tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah
            Dapat sedang menerima kredit konsumtif.

      b. Calon Debitur berupa Lembaga Linkage :
            Diperbolehkan sedang memperoleh kredit/pembiayaan dari perbankan
            Tidak sedang memperoleh kredit program dari pemerintah

      c. Calon Debitur berupa Lembaga Keuangan Mikro :
            Telah memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang
            Telah melakukan kegiatan usaha simpan pinjam secara aktif minimal 6 (enam)
              bulan
            Memiliki pengurus aktif
            Memiliki AD/ART
            Mempunyai usaha yang layak untuk dibiayai
            Tidak memiliki tunggakan kredit baik di BRI maupun di bank/lembaga keuangan
              lainnya.

      d. Calon Debitur Koperasi Simpan Pinjam :
            Telah memiliki izin pendirian kegiatan usaha simpan pinjam dari instansi yang
              berwenang
            Telah melakukan kegiatan usaha simpan pinjam secara aktif minimal 6 (enam)
              bulan
            Memiliki pengurus aktif
            Mempunyai usaha yang layak untuk dibiayai
            Tidak memiliki tunggakan kredit baik dari BRI maupun bank lainnya

  2. Legalitas Calon Debitur :
       Individu : Identitas berupa KTP dan Kartu Keluarga
       Kelompok : Surat pengukuhan dari instansi terkait atau Surat Keterangan Usaha dari
         Lurah/Kepala Desa atau Akte Notaris
       Koperasi : Anggaran Dasar beserta perubahannya
       Badan Usaha Lainnya : Akta Pendirian beserta perubahannya.

  3. Perizinan Calon Debitur :
       Kredit ≤ Rp.100 juta : Surat Keterangan Usaha dari Lurah/Kepala Desa
       Kredit > Rp.100 juta : SIUP, SITU, TDP

E. PLAFOND :
    UMKMK                 : Maksimal Rp.500 juta
   Lembaga Linkage         : Maksimal Rp.1 Milyar

F. JANGKA WAKTU :
    Kredit Modal Kerja     : Maksimal 3 tahun
    Kredit Investasi       : Maksimal 5 tahun

G. SUKU BUNGA :
   Efektif maksimal 14% per tahun

H. AGUNAN :
   Menyesuaikan

II. PROGRAM KUR MIKRO
A. JENIS/TUJUAN PENGGUNAAN KUR :
   Tambahan Modal Kerja dan atau Investasi

B. KRITERIA PENERIMA :
     Mempunyai Usaha yang layak untuk diberikan KUR
     Feasible namun belum bankable

C. PERSYARATAN :
     Permohonan kredit dilampiri dengan Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan/Kepala
      Desa/Kepala Pasar, Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, Pas foto.
     Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan KUR dari bank lain

D. PLAFOND :
   Maksimal Rp.20 juta (total eksposure)

E. JANGKA WAKTU :
                               Kredit Modal Kerja       :maks. 3 tahun, perpanjangan maks. 6
      tahun
                               Kredit Investasi :maks. 5 tahun, perpanjangan maks. 10 tahun
                                 (terhitung sejak tanggal perjanjian awal)

F. SUKU BUNGA :
     Jangka waktu 6 bulan : suku bunga flat/bulan 1,085
     Jangka waktu 12 bulan        : suku bunga flat/bulan 1,025
     Jangka waktu 18 bulan        : suku bunga flat/bulan 1,015
     Jangka waktu 24 bulan        : suku bunga flat/bulan 1,020
     Jangka waktu 36 bulan        : suku bunga flat/bulan 1,040
     Jangka waktu 48 bulan        : suku bunga flat/bulan 1,065
     Jangka waktu 60 bulan        : suku bunga flat/bulan 1,095

G. AGUNAN :
   Usaha yang dikelola calon debitur.
A. TUJUAN PENGGUNAAN :
   Usaha produktif yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku

B. JENIS KREDIT :
      KMK Aflopend
      KMK Transaksional
      Kredit Investasi

C. SIFAT/BENTUK KREDIT :
      KMK Aflopend Annuitas
      KMK Clean Up System
      KI Efektif Menurun

D. SUKU BUNGA :
     KUR Mikro  : maksimal 22% efektif per tahun
     KUR Ritel  : maksimal 14% efektif per tahun

E. PLAFOND KREDIT :
      KUR Mikro : Rp.5 juta s.d. Rp.20 juta
      KUR Ritel : diatas Rp.20 juta s.d. Rp.500 juta

F. JANGKA WAKTU :
      KMK : Maksimal 3 tahun, dapat diperpanjang maksimal 6 tahun
      KI    : Maksimal 5 tahun, dapat diperpanjang maksimal 10 tahun
              Dapat diberikan Grace period maksimal 12 bulan.
      KI Perkebunan Tanaman Keras : Maksimal 13 tahun, dapat diberikan grace period
      maksimal 7 tahun.

G. SELF FINANCING :
   Self financing atau dana sendiri untuk Kredit Investasi di atas Rp.50 juta minimal sebesar 10%

H. PROVISI & COMITMENT FEE :
   Tidak dikenakan

I.   BIAYA ADMINISTRASI :
     Tidak dikenakan

J. DENDA TUNGGAKAN :
   Sebesar 5% per tahun atas saldo yang tertunggak

K. ASURANSI KERUGIAN :
   Agunan pokok dan atau tambahan yang insurable harus diasuransikan pada perusahaan
   rekanan dengan bankers clause, premi atas beban debitur

L. PENJAMINAN KREDIT :
   Kredit yang diberikan dijamin oleh Perusahaan Penjaminan PT. Asuransi Kredit Indonesia
   (ASKRINDO) atau Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO)

M. AGUNAN :
     Agunan Pokok : Kelayakan usaha dan objek yang dibiayai debitur
     Agunan tambahan     : Minimal senilai 30% dari maksimum kredit
     Ketentuan agunan tambahan untuk KUR mikro minimal sebesar 20% dari maksimum kredit
       Pengikatan agunan sesuai ketentuan yang berlaku

N. KRITERIA & PERSYARATAN CALON DEBITUR :
      Tidak sedang menikmati fasilitas KMK dan atau KI dari perbankan serta kredit program dari
      pemerintah yang dibuktikan dengan SID Bank Indonesia, kecuali telah terbukti lunas/telah
      ada surat keterangan roya
      Tidak terdaftar dalam blacklist Bank Indonesia
      Memiliki Izin Usaha Lengkap minimal Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau
      Kecamatan (untuk maksimum < Rp.150 juta)
      Wajib memiliki NPWP (untuk maksimum > Rp.50 juta)
      Identitas diri berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga
      Pengalaman dibidang usaha minimal 1 tahun.

                        JENIS DOKUMEN                            PERORANG      BADAN
                                                                    AN         USAHA
    Fotokopi KTP dan KK                                              √           √
    Fotokopi Surat Nikah (bagi yang sudah menikah)                   √           -
    Surat Ijin Usaha (SIUP, TDP, SITU, HO) atau keterangan           √           √
    usaha dari Kelurahan/Kecamatan
    Fotokopi dokumen jaminan untuk kredit di atas Rp.5 juta *)       √            √
    Bukti pembayaran listrik, telepon dan PAM 3 bulan terakhir       √            √

     *) Bukti kepemilikan tanah, IMB dan PBB atau BPKB
I. KREDIT MIKRO MELALUI WARUNG MIKRO

  A. JENIS/TUJUAN PENGGUNAAN KREDIT :
     Modal Kerja dan Investasi

  B. POLA/FASILITAS :
     Penjaminan dari Lembaga Penjamin dengan premi/imbalan jasa penjaminan (UP)
     dibayarkan oleh pemerintah dengan menggunakan dana APBN

  C. KRITERIA DAN PERSYARATAN CALON DEBITUR :
        Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan modal kerja atau investasi dari
        perbankan maupun program pemerintah yang dibuktikan dengan SID Bank Indonesia
        Dapat sedang menerima kredit/pembiayaan konsumtif (Kredit Pemilikan Rumah, Kredit
        Pemilikan Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit dan Kredit Konsumtif lainnya)

  D. PLAFOND :
     Maksimum Rp.20 juta

  E. JANGKA WAKTU :
                         Modal Kerja      : maks. 3 tahun, dapat diperpanjang maks. 6 tahun
                         Investasi : maks. 5 tahun, dapat diperpanjang maks. 10 tahun

  F. MARGIN/BAGI HASIL :
     Equivalen atau setara dengan margin 22% efektif p.a.

  G. SEKTOR :
     Semua sektor industri yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan rating sektor
     ekonomi pembiayaan BSM

  H. DENDA/PENALTY :
     0.000695 x jumlah tunggakan kewajiban x jumlah hari keterlambatan

  I.   BIAYA-BIAYA :
          Biaya administrasi 1% dari pembiayaan
          Biaya materai
          Biaya Notaris

  J. NILAI PENJAMINAN :
          80% dari plafond pembiayaan untuk sektor hulu pertanian, kelautan dan perikanan,
          kehutanan, industri kecil dan TKI
          70% dari plafond pembiayaan untuk sector lainnya (untuk sisa agunan sesuai
          ketentuan BSM)

  K. ASURANSI JIWA :
     Diwajibkan


II.KUR BARAKAH

  A. JENIS/TUJUAN PENGGUNAAN :
     Untuk pembiayaan investasi dan/atau modal kerja pada sektor pertanian, industri,
     perdagangan, jasa, perikanan dan sektor lainnya
B. POLA/FASILITAS :
   Penjaminan dari lembaga penjamin dengan premi/imbalan jasa penjaminan (UP)
   dibayarkan oleh pemerintah dengan menggunakan dana APBN

C. KRITERIA DAN PERSYARATAN CALON DEBITUR :
      Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan modal kerja atau investasi dari
      perbankan maupun program pemerintah yang dibuktikan dengan SID Bank Indonesia
      Dapat sedang menerima kredit/pembiayaan konsumtif (Kredit Pemilikan Rumah, Kredit
      Pemilikan Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit dan kredit konsumtif lainnya)
      Pembiayaan diberikan berdasarkan norma-norma pembiayaan yang sehat dan berlaku
      umum
      Pembiayaan yang diberikan sesuai dengan sistem, prosedur dan syarat-syarat umum
      pemberian, pengelolaan serta pengawasan pembiayaan yang berlaku pada penerima
      jaminan

D. PLAFOND :
   Maksimum Rp.500 juta

E. JANGKA WAKTU :
      Modal Kerja      : maksimal 3 tahun
      Investasi : maksimal 5 tahun

F. MARGIN/BAGI HASIL :
   Equivalen atau setara dengan margin 14% efektif p.a.

G. SEKTOR :
   Semua sektor industri yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan rating sektor
   ekonomi pembiayaan BSM

H. DENDA/PENALTY :
   0.000695 x jumlah tunggakan kewajiban x jumlah hari keterlambatan

I.   BIAYA-BIAYA :
        Biaya administrasi 1% dari pembiayaan
        Biaya materai
        Biaya notaries

J. NILAI PENJAMINAN :
   70% dari plafond pembiayaan.
A. JENIS/TUJUAN PENGGUNAAN :
   Kredit Modal Kerja dan/atau Investasi bagi pemohon/calon debitur yang menjalankan usaha
   produktif dalam kategori UMKM yang berbentuk peorangan, badan usaha dan koperasi.

B. KRITERIA PENERIMA :
      Usaha produktif dalam kategori UMKM pada sektor ekonomi perindustrian, perdagangan
      dan jasa yang dinilai layak untuk dibiayai Bank, diutamakan industri perumahan (kredit
      konstruksi perumahan) dan terkait sektor perumahan (kredit pendukung perumahan seperti
      galian pasir dan batu, kayu komponen rumah, penutup atap, komponen lantai & dinding,
      cat dan produk komplemennya, peralatan rumah tangga, furniture serta yang memproduksi
      dan atau memperdagangkan komponen pembentuk rumah lainnya)
      Bukan merupakan usaha-usaha yang dilarang oleh ketentuan dan peraturan perundangan
      yang berlaku dan tidak terdapat informasi yang bersifat negatif
      UMKM yang sudah berjalan minimal 1 tahun serta memerlukan pengembangan atau
      peningkatan usaha dan mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan
      Usaha dalam kategori feasible not bankable

C. PERSYARATAN DAN KETENTUAN :
     Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah perorangan :
        Surat permohonan KUR yang ditandatangani pemohon dan istri/suami pemohon
        (apabila telah menikah)
        Menyerahkan dokumen pendukung :
        - KTP dan KK
        - Surat Nikah (bila telah menikah)
        - Perizinan Usaha (misal : surat izin dari Dinas Pasar bila usahanya di pasar, surat
           keterangan minimal Ketua RT/RW untuk lokasi usaha di lingkungan pemukiman dan
           sejenisnya)
        - Legalitas tempat usaha (bila ada), misal : bukti hak atas tanah, perjanjian sewa atau
           lainnya
        - Rincian peruntukan kredit
        - Agunan (jika ada disyaratkan bank)
        - NPWP (untuk kredit > Rp.100 juta)
       Usaha Kecil dan Menengah yang berbadan usaha dan koperasi :
          Surat permohonan KUR yang ditandatangani Direksi atau ketua badan usaha
          Menyerahkan dokumen pendukung :
          - Akte pendirian perusahaan sampai dengan perubahan terakhir
          - NPWP
          - Perijinan usaha sesuai bidang usaha seperti SIUP, TDP dan sejenisnya atau
             sekurang-kurangnya memenuhi kriteria perizinan usaha mikro
          - Legalitas tempat usaha (misal : bukti hak atas tanah, IMB, perjanjian sewa atau
             lainnya)
          - Laporan Keuangan terakhir atau minimal catatan keuangan usaha sebagaimana
             persyaratan untuk Usaha Kecil dan Menengah perorangan
          - Rincian peruntukan kredit
          - Agunan (jika ada disyaratkan bank)

D. PLAFOND :
      Sampai dengan Rp.500 juta.
      Maksimal pembiayaan tidak melampaui 80% dari kebutuhan modal kerja untuk KUR Modal
       Kerja dan tidak melampaui 70% dari total biaya investasi untuk KUR Investasi.

E. SIFAT KREDIT :
   Non revolving (adplofend atau bertahap)

F. JANGKA WAKTU :
        KUR KMK       :s.d. 3 tahun
        KUR KI        :s.d. 5 tahun dan dimungkinkan grace period pokok/bunga.

G. BUNGA :
   Maksimum 14% per tahun (efektif) – adjustable rate

H. AGUNAN :
     Agunan pokok adalah proyek/usaha yang dibiayai oleh bank
     Bank dapat meminta agunan tambahan sesuai pertimbangan bank

I.   BIAYA :
        Biaya Provisi 1%
        Biaya notaris/PPAT/Legal fee
        Biaya administrasi penjaminan 0,1‰ dari plafond kredit dan bea materai sesuai ketentuan.

                                                                                        UMKM
                                                             USAH        UMKM
                                                                                       BERBAD
                         DOKUMEN                               A       PERORANG
                                                                                         AN
                                                             MIKRO        AN
                                                                                        USAHA
 Menyerahkan surat permohonan yang ditandatangani
                                                                √            √
 pemohon dan istri/suami pemohon (apabila telah menikah)
 Menyerahkan surat permohonan yang ditandatangani oleh
                                                                                           √
 Direksi atau Ketua Badan Usaha
 Akte pendirian usaha sampai dengan perubahan terakhir                                     √
 KK dan KTP                                                     √            √
 Surat Nikah (apabila telah menikah)                            √            √
 NPWP                                                                        √             √
 Perijinan usaha sesuai bidang usaha seperti SIUP, TDP
 dan sejenisnya atau sekurang-kurangnya memenuhi                             √             √
 perizinan usaha mikro
 Perijinan usaha dari dinas pasar bila usahanya dipasar         √
 Surat keterangan Ketua RT/RW untuk lokasi usaha di
                                                                √
 lingkungan pemukiman
 Legalitas tempat usaha bila ada, misalnya bukti atas
                                                                             √             √
 tanah, IMB, perjanjian sewa atau lainnya
 Laporan keuangan terakhir atau minimal catatan
 keuangan usaha sebagaimana persyaratan untuk Usaha                                        √
 Kecil dan Menengah Perorangan
 Rincian peruntukan kredit                                      √            √             √
 Catatan keuangan usaha berupa kwitansi, faktur, bon
                                                                             √
 pembukuan, Rekening Koran dan sejenisnya
 Pemohon belum pernah mendapatkan fasilitas kredit darii
                                                                √            √             √
 bank
A. KRITERIA PENERIMA KUR :
   UMKM dan koperasi yang feasible namun belum bankable :
     Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan dari perbankan (kecuali kredit konsumtif
      dangan kolektibilitas lancar) dan atau
     Tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah
   Yang dibuktikan dengan hasil SID Bank Indonesia.
    Khusus untuk KUR Mikro tidak perlu dibuktikan dengan SID BI.

B. SEGMEN KUR :
   1. KUR Mikro :
      Yaitu kredit/pembiayaan limit maksimal Rp.5 juta kepada setiap calon debitur baik
      langsung (direct) dan tidak langsung (linkage).
   2. KUR Retail :
      Yaitu kredit/pembiayaan limit diatas Rp.5 juta sampai dengan maksimal Rp.500 juta
      kepada setiap calon debitur baik langsung (direct) dan tidak langsung (linkage).

C. POLA PENYALURAN :
     Pola Langsung : KUR diberikan Bank kepada UMKMK secara langsung dengan limit sesuai
      segmen KUR
     Pola Tidak Langsung (Linkage) :
      1. Pola Linkage Executing :
           KUR diberikan Bank kepada Lembaga Linkage untuk diteruskan ke UMKMK.
           Kewajiban pengembalian kredit merupakan tanggung jawab lembaga linkage
           Limit maksimal per lembaga linkage Rp.1 milyar
           Limit maksimal per end user Rp.100 juta
      2. Pola Linkage Channeling :
           KUR diberikan Bank kepada UMKMK melalui lembaga linkage
           Kewajiban pengembalian kredit merupakan tanggung jawab debitur UMKMK
           Limit maksimal per lembaga linkage sesuai daftar nominative end user
           Limit maksimal per end user Rp.500 juta.
      Atas penyaluran linkage, lembaga linkage berhak memperoleh fee yang besarnya sesuai
      kesepakatan Unit Bisnis dengan Lembaga Linkage.

D. FITUR KUR RETAIL

         FITUR              KREDIT MODAL KERJA                     KREDIT INVESTASI
    Tujuan kredit     Memenuhi kebutuhan modal kerja Untuk pembiayaan investasi
                      usaha dengan tujuan produktif           usaha dengan tujuan produktif
    Limit kredit      1. KUR individual
                         Diatas Rp.5 juta s.d. maksimal Rp.500 juta
                      2. KUR linkage :
                          Pola executing : maksimal Rp.1 milyar per lembaga linkage dan
                           maksimal Rp.100 juta untuk end user
                          Pola channeling : limit per lembaga linkage sesuai dengan daftar
                           nominative calon debitur yang diajukan oleh lembaga linkage
                           dengan limit diatas Rp.5 juta s.d. maksimal limit Rp.500 juta per
                           debitur.
                           Untuk limit kredit maksimal Rp.5 juta per debitur berlaku
                           ketentuan KUR mikro.




    Sifat kredit       Revolving dan non revolving           Non revolving
Jangka waktu & 1.Revolving                               Jangka waktu maksimum 5
restrukturisasi     Maksimal 1 tahun dan dapat           tahun termasuk grace period
                    diperpanjang
                 2.Non Revolving
                    Maksimal 3 tahun
                Untuk keperluan perpanjangan,              Untuk                keperluan
                suplesi dan restrukturisasi, maka          restrukturisasi, maka jangka
                jangka waktu dapat diperpanjang            waktu dapat diperpanjang
                menjadi maksimal 6 tahun terhitung         menjadi maksimal 10 tahun
                sejak tangal perjanjian kredit awal.       terhitung     sejak    tanggal
                                                           perjanjian kredit awal
                  Ketentuan tambahan limit kredit dan jangka waktu kredit :
                  Debitur dapat memperoleh perpanjangan jangka waktu kredit
                  maupun tambahan limit kredit tanpa menunggu pinjaman ybs
                  dilunasi dengan sayarat :
                  1. Debitur masih belum bankable
                  2. Ketentuan limit :
                     - Untuk KUR retail total limit tidak melebihi Rp.500 juta
                     - Untuk KUR melalui lembaga linkage pola executing total limit
                       tidak melebihi Rp.1 milyar
                  Restrukturisasi :
                  Debitur bermasalah dimungkinkan di restrukturisasi sesuai ketentuan
                  berlaku di bank dengan ketentuan :
                   Tidak diperbolehkan menambah plafond pinjaman KUR
                   Ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan KUR retail
                   Untuk KUR yang direstrukturisasi tidak menggugurkan hak klaim
                     dari bank kepada perusahaan penjamin

Suku bunga        Maksimal 14% p.a efektif floating
                  Suku bunga maksimal dapat ditetapkan lain oleh Departemen
                  Keuangan atas rekomendasi komite kebijakan
Agunan            1. Obyek yang dibiayai                 1. Obyek yang dibiayai
                  2. Tambahan agunan fixed asset
                     minimal sebesar 30% dari limit
                     kredit
Pengikatan        Tanah dan bangunan yang sudah bersertifikat seperti SHM/SHGB
Agunan              dengan limit kredit diatas Rp.50 juta diikat Hak Tanggungan
                  Tanah dan bangunan yang sudah bersertifikat seperti SHM/SHGB
                    dengan limit kredit sampai dengan Rp.50 juta disyaratkan
                    pembuatan SKMHT
                  Khusus pola linkage dengan limit kredit per end user s.d. Rp.50
                    juta dengan kondisi tanah yang belum bersertifikat anatar lain
                    Surat Girik, AKte Hibah, Petok D, Letter C disyaratkan Surat
                    Kuasa Menjual yang harus diperbaharui setiap dilakukan
                    perpanjangan fasilitas kredit
                  Agunan lainnya diikat sesuai ketentuan
Penilaian Agunan Dilakukan oleh Credit Operations atau perusahaan appraisal
                  rekanan Bank dengan biaya atas beban calon debitur
                  Penilaian yang dilakukan oleh perusahaan appraisal rekanan bank
                  dan direview oleh credit operation bank sesuai dengan ketentuan
                  yang berlaku
Penjaminan        Maksimal 70% dari limit kredit ditutup melalui lembaga penjamin
Kredit            kredit PT. Askrindo atau Perum Jamkrindo dengan imbal jasa
                  penjaminan beban pemerintah
Asuransi Agunan Agunan yang insurable wajib ditutup asuransi rekanan bank dengan
                  syarat banker’s clause
Keputusan kredit  Diputus oleh Business Unit sesuai SPK segmen Small Business
                       melalui ILP dengan mempertimbangkan pemenuhan              Risk
                       Acceptance Criteria (RAC) dan ketentuan KUR mandiri.

E. PERSYARATAN DOKUMEN POLA INDIVIDU
            JENIS DOKUMEN            PERORANG                   BADAN USAHA
                                        AN                   BERBADA     NON
                                                             N HUKUM    BADAN
                                                                        HUKUM
   Aplikasi kredit                                  √            √        √
   Fotokopi KTP suami/istri yang masih              √
   berlaku
   Fotokopi surat nikah untuk yang sudah            √
   menikah
   Fotokopi Kartu Keluarga                          √
   Fotokopi KTP Direksi/Komisaris yang masih                        √         √
   berlaku
   Fotokopi akte pendirian perusahaan, tanda                        √         √
   bukti    pengesahan       pendaftaran  dan
   pengumuman dari instansi yang berwenang
   Foto pemohon ukuran 4 x 6                        √               √         √
   NPWP perusahaan/pribadi                          √               √         √
   TDP & SIUP                                                       √         √
   Bukti kepemilikan asset yang akan                √               √         √
   dijaminkan
   Fotokopi rekening giro dan atau tabungan 6       √               √         √
   bulan terakhir (bila ada)
   IMB dan bukti setoran pembayaran PBB             √               √         √

F. PERSYARATAN DOKUMEN POLA LINKAGE-KOPERASI
                 JENIS DOKUMEN                                   NON KOPKAR
                                                             ANGGOTA   KOPERASI
  Untuk anggota koperasi
  PKS dengan koperasi dan atau perusahaan inti telah            √
  ditandatangani
  Surat penjaminan dari perusahaan inti dan atau koperasi       √
  telah diserahkan
  Telah menyerahkan pernyataan dari koperasi kepada bank        √
  (Standing instruction) untuk mendebet rekening koperasi
  setiap bulan untuk angsuran (pokok dan bunga) anggota
  kopperasi kepada bank
  Telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam              √
  perjanjian kredit (PK) dan Surat Penawaran Pemberian
  Kredit (SPPK)
  Telah menandatangani Perjanjian Kredit                        √
  Telah memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh          √
  pejabat yang berwenang memutus kredit
  Untuk Koperasi
  Menyerahkan RAT terakhir                                                √
  PKS antara koperasi dengan perusahaan inti telah                        √
  ditandatangani (apabila ada penjaminan)
  Koperasi telah menandatangani Perjanjian Kredit (PK) dan                √
  Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK)
  Koperasi telah membuka rekening di Bank Mandiri untuk                   √
  aktivitas transaksi usahanya
  Telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam PK                     √
  dan SPPK
  Telah menandatangani PK                                                 √
  Telah memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh                             √
  pejabat yang berwenang memutus kredit


G. PERSYARATAN DOKUMEN POLA LINKAGE-KELOMPOK TANI
                       JENIS DOKUMEN                   PERORANGAN KELOMPOK
                                                                     TANI
   Copy KTP/Identitas pemohon & suami/istri                 √
   Copy surat nikah/cerai                                   √
   Copy Kartu Keluarga                                      √
   Photo 4 x 6                                              √
   Rencana Difinitif Kebutuhan Individu (RDKI)/Rencana      √
   Difinaitif Kelompok(RDK)
   Copy dokumen kepemilikan agunan                          √
   Aturan Kelompok                                                    √
   Susunan Pengurus                                                   √
   Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)                        √
   Copy KTP/Identitas pengurus                                        √

H. KETENTUAN PENJAMINAN (SESUAI SOP)
   1. Syarat Klaim :
      Klaim dapat diajukan kepada perusahaan penjamin setelah :
           Perjanijan kredit jatuh tempo dan debitur KUR tidak melunasi kewajiban pengembalian
           pinjaman atau
           KUR dalam kolektibilitas 4 (diragukan) sesuai ketentuan BI atau
           Keadaan Insolvent :
            Debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang
            Debitur dikenakan likuidasi berdasarkan keputusan pengadilan yang berwenang
              dan untuk itu telah ditunjuk likuidator
            Debitur diletakkan dibawah pengampuan
   2. Besarnya klaim
      Klaim penjaminan yang dapat diajukan oleh bank sebesar 70% x (sisa pokok + bunga +
      denda) dengan setinggi-tingginya sebesar 70% x plafond KUR
   3. Resiko kerugian debitur KUR yang tidak dijamin :
           Bencana alam nasional (atau wabah penyakit menular pada manusia/hewan
           berkuku/unggas) yang ditetapkan pleh pemerintah pusat
           Reaksi nuklir, sentuhan radioaktif, radiasi rekasi inti atom yang langsung
           mengakibatkan kegagalan usaha debitur untuk melunasi KUR tanpa memandang
           bagaimana dan dimana terjadinya
           Peperangan baik dinyatakan maupun tidak atau sebagian wilayah Indonesia
           dinyatakan dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan darurat perang
           Huru hara yang berkaitan dengan gerakan atau kerusuhan politik yang secara
           langsung mengakibatkan kegagalan debitur wan prestasi
       Kecuali ditetapkan lain oleh Komite Kebijakan.
   4. Subrogasi
           Klaim yang telah dibayar oleh perusahaan penjamin kepada bank tidak membebaskan
           debitur dari kewajibannya untuk melunasi kredit/pembiayaan
           Dalam hal perusahaan penjamin telah membayar klaim kepada bank maka hak tagih
           dan hasil penjualan agunan beralih menjadi hak subrogasi yang dibagi secara
           proporsional antara perusahaan penjamin dan bank
           Berdasarkan pertimbangan dan untuk kepentingan debitur KUR, anatara lain dalam hal
           pemenuhan agunan tambahan, maka Depaartemen Keuangan melalui Peraturan
           Menteri Keuangan dapat mengatur kembali mengenai ketentuan dan pelaksanaan
           subrogasi tersebut di atas
   5. Pelaksanaan pembayaran klaim
           Apabila terjadi tuntutan klaim dari bank dan persyaratan klaim telah terpenuhi untuk
           dibayar sedangkan lembaga penjamin kredit belum menerima imbal jasa penjaminan
dari pemerintah maka lembaga penjamin harus melakukan pembayaran atas tuntutan
klaim tersebut
Secara keseluruhan pembayaran klaim maksimum yang dapat dilakukan oleh lembaga
penjamin adalah sebesar maksimum dana penyertaan modal Negara (PMN) yang
ditempatkan pada lembaga penjamin ditambah hasil investasi dari modal PMN dan
imbalan jasa penjamin setelah dikurangi biaya operasional.
A. JENIS/TUJUAN PENGGUNAAN :
   Kredit/pembiayaan yang diberikan kepada UMKMK yang memiliki usaha layak dibiayai untuk
   Modal Kerja atau Investasi di sektor usaha produktif, menghasilkan barang dan atau jasa yang
   memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.

B. KRITERIA PENERIMA :
      Usaha Mikro
      Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi
      Kelompok dan atau Gabungan Kelompok Usaha Mikro
      Kelompok dan atau Gabungan Kelompok Usaha Kecil

C. PERSYARATAN :
   1. Bentuk usaha : perorangan atau Badan Usaha atau Badan Hukum
   2. Usaha telah berjalan lebih dari 2 tahun
   3. Menyerahkan fotokopi identitas pribadi (KTP, KK atau sejenisnya), fotokopi perijinan dan
      legalitas usaha sesuai dengan jenis/bidang usaha (antara lain NPWP, SIUP, TDP dan
      perijinan/legalitas lainnya)
   4. Mempunyai tempat usaha (milik sendiri atau sewa atau sejenisnya) disertai dengan fotokopi
      dokumennya
   5. Menyerahkan fotokopi rekening (tabungan atau giro) minimal 6 bulan terakhir dan bersedia
      membuka rekening (tabungan dan giro) pada Bank Bukopin
   6. Tidak sedang menikmati kredit/pembiayaan dari perbankan lainnya
   7. Memenuhi ketentuan dan kelengkapan administrasi lainnya.

D. PLAFOND :
      KUR Ritel      : Plafond Rp.5 juta s.d. Rp.500 juta sesuai dengan ketentuan dan analisa
      kelayakan dari bank
      KUR Mikro      : Plafond s.d. Rp.5 juta

E. SETTING (BENTUK) KREDIT :
   Setting kredit dalam bentuk aflopen/installment/angsuran sesuai dengan analisa kelayakan dari
   bank dan sesuai dengan kemampuan (cashflow) dari calon debitur

F. JANGKA WAKTU :
      Kredit Modal Kerja    : maks. 3 tahun dan tidak dapat diperpanjang
      Kredit Investasi      : maks. 5 tahun dan tidak dapat diperpanjang.

G. AGUNAN :
      Penjaminan dari PT. ASKRINDO/PERUM JAMKRINDO dengan maksimal sebesar 70%
      dari plafond KUR
      Agunan milik UMKMK dapat berupa usaha yang dibiayai dan atau hak kebendaan lainnya
      seperti : kendaraan (mobil), fixed asset (tanah dan atau bangunan atau kios atau ruko atau
      apartemen atau sejenisnya) kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank

H. SUKU BUNGA :
   Suku bunga yang diberikan untuk KUR RITEL maksimal 14% efektif per tahun dan KUR MIKRO
   maksimal 22% efektif per tahun.

I. BIAYA-BIAYA :
      Provisi 1% dari plafond per jangka waktu
      Administrasi 1‰ dari plafond fasilitas kredit
      Asuransi berdasarkan jaminan yang diagunkan ke Bank Bukopin
Pengikatan Notaris atau pengikatan intern Bank Bukopin sesuai dengan ketentuan yang
berlaku pada Bank Bukopin

								
To top