Docstoc

Pelaksanaan Supervisi dalam rangka Efisien dan efektifitas Pendidikan (DOC)

Document Sample
Pelaksanaan Supervisi dalam rangka Efisien dan efektifitas Pendidikan (DOC) Powered By Docstoc
					             Pelaksanaan Supervisi dalam rangka
                Efisien dan efektifitas Pendidikan


                    I.      Mengemlompokan Masalah yang ditemukan dalam
                    pelaksanaan Supervisi
                    1.      Pelaksanaan kewenangan dibidang Pendidikan
                         Sesuai dengan PP No. 25 Tahun 2000, kewenangan bidang
                    pendidikan terbagi atas (1) kewenangan pemerintah pusat,         (2)
                    kewenangan propinsi, dan (3) kewenangan kabupaten/kota. Dilihat
                    dari tingkat kewenangannya, kewenangan kabupaten/kota jauh lebih
besar daripada kewenangan propinsi dan kewenangan pemerintah pusat. Adanya tiga
macam level kewenangan tersebut berdampak pada timbulnya berbagai masalah terkait
dengan implementasi kebijakan yang menyangkut penjaminan mutu (quality assurance).
Supervisi pendidikan yang sekarang ini berlaku tidak lain adalah masalah kepengawasan
dan akreditasi sekolah, yang menjadi faktor utama dalam penjaminan mutu pendidikan di
suatu kabupaten/kota. Beragamnya kekuatan dan potensi kabupaten/kota cenderung
menimbulkan ketimpangan antar kabupaten/kota. Sementara itu, kewenangan propinsi
yang `dibatasi` cenderung mengakibatkan pelayanan pendidikan lintas kabupaten/kota
menjadi kurang tertangani dengan baik.


2. Pentingnya Pengembangan Sumber Daya Guru dengan Supervisi
   Hal – hal yang berkaitan dengan pengembangan Sumber Daya guru, yaitu :
   Pertama, jabatan guru diumpamakan dengan sumber air. Sumber air itu harus terus
menerus bertambah, agar sungai itu dapat mengalirkan air terus-menerus. Bila tidak, maka
sumber air itu akan kering. Demikianlah bila seorang guru tidak pernah membaca
informasi yang baru, tidak menambah ilmu pengetahuan tentang apa yang diajarkan, maka
ia tidak mungkin memberi ilmu dan pengetahuan dengan cara yang lebih menyegarkan
kepada peserta didik. Kedua, jabatan guru diumpamakan dengan sebatang pohon buah-
buahan. Pohon itu tidak akan berbuah lebat, bila akar induk pohon tidak menyerap zat-zat
makanan yang berguna bagi pertumbuhan pohon itu. Begitu juga dengan jabatan guru yang
perlu bertumbuh dan berkembang. Baik itu pertumbuhan pribadi guru maupun
pertumbuhan profesi guru. Setiap guru perlu menyadari bahwa pertumbuhan dan



Pelaksanaan Supervisi dalam rangka Efisien dan efektifitas Pendidikan            Page 1
pengembangan profesi merupakan suatu keharusan untuk menghasilkan output pendidikan
berkualitas. Itulah sebabnya guru perlu belajar terus menerus, membaca informasi terbaru
dan mengembangkan ide-ide kreatif dalam pembelajaran agar suasana belajar mengajar
menggairahkan dan menyenangkan baik bagi guru apalagi bagi peserta didik. Peningkatan
sumber daya guru bisa dilaksanakan dengan bantuan supervisor, yaitu orang ataupun
instansi yang melaksanakan kegiatan supervisi terhadap guru. Perlunya bantuan supervisi
terhadap guru berakar mendalam dalam kehidupan masyarakat.


3. Upaya Pendidikan Didalam Membina Ketahanan Moral Anak
   Perkembangan zaman diera modernisasi saat ini membawa banyak dampak dalam
kehidupan manusia, dampak tersebut ternyata masuk dalam dunia pendidikan terutama
pada peserta didik. Dampak perkembangan modernisasi membawa pergeseran terhadap
moral anak (peserta didik) yang mengakibatkan semakin menurunnya moral anak didik
disekolah. Sebagai contoh yang ada yaitu rendahnya rasa hormat peserta didik kepada
orang tua dan guru. Sopan santun berbahasa, serta segala bentuk kesalahan moral yang ada
dalam masyarakat. Pembelajaran di sekolah, pada materi – materi pelajaran tertentu justru
enggan mengikut sertakan nilai-nilai moral yang mesti tentunya disampaikan melalui
materi pelajaran tersebut. Maksudnya guru hanya memberikan materi sesuai dengan
bidang studi yang ada tanpa mengikutkan nilai – nilai moral kepada anak didik.


4. Struktur Organisasi Pengawas sekolah
    Jika dilihat secara mikro, pada dasarnya struktur organisasi pengawas sekolah yang
sudah berjalan selama ini bukan merupakan sumber munculnya permasalahan dalam
kepengawasan pendidikan. Namun, apabila dilihat secara makro, masih terdapat beberapa
hal yang perlu ditinjau kembali. Hal tersebut akan nampak antara lain jika dikaitkan
dengan bidang-bidang kepengawasan yang juga dilakukan lembaga lain, misalnya LPI,
LPMP, Inspektorat Jenderal Depdiknas, BPKP, dan sebagainya. Inilah yang kemudian
memunculkan upaya pencerahan melalui ”kue” pengawasan pendidikan di sekolah-
sekolah.Kondisi yang masih dirasakan oleh para guru dan kepala sekolah adalah bahwa
jabatan pengawas seolah-olah “senioritas”, memiliki kekuasaan lebih. Sebaliknya masih
ada sebagian yang beranggapan bahwa pengawas lebih rendah dari pada Kepala Cabang
Dinas Pendidikan dan Pengajaran. Oleh karena itu, mereka menginginkan keberadaan
pengawas hendaknya ditempatkan sesuai dengan struktur yang benar, sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan Supervisi dalam rangka Efisien dan efektifitas Pendidikan             Page 2
5. Pola pengawasan dari pengawas sekolah yang ada saat ini
   Sebagian besar guru menyatakan bahwa pola pengawasan yang dianut saat ini masih
kurang memuaskan, karena masih ada pengawas yang masih kurang sesuai dengan
bidangnya, kurang memahami tugasnya, dan kurang menguasai materi, Tidak berbeda
dengan pandangan para guru, kepala sekolah juga menyatakan bahwa pola pengawasan
saat ini masih kurang memuaskan.


6. Kesejahteraan Pengawas sekolah
    Jabatan pengawas sekolah atau biasa dikenal dengan istilah supervisor kurang diminati
atau boleh dikata bahwa menjadi seorang supervisor tidak sejahterah. Jabatan sebagai
supervisor hanya menjadi jabatan “buangan” atau sebagai “Pelarian” sehingga kompetensi
supervisor masih belum berkualitas. Perhatian           pemerintah dalam peningkatan
kesejahteraan supervisor dalam hal pemberian tunjangan khusus atau penghasilan
tambahan bagi supervisor masih rendah karenaa belum adanya peraturan pemerintah
mengenai tunjangan khusus tersebut.


7. Kinerja Pengawasan dilapangan
    Masih banyak pengawas yang belum menguasai tugasnya secara menyeluruh, belum
melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta kurang mampu
memberikan solusi dan kurang menguasai manajemen sekolah. Kinerja pengawas sekolah
dalam melaksanakan tugas pengawasan masih belum menyentuh kebutuhan guru.
Pengawas    masih   lalai   melaksanakan    kerja   yang   diemban    guna    peningkatan
profesionalisme guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.


8. Cara Pembinaan Supervisor terhadap guru
    Menurut Suharsimi Arikunto (2004: 3), supervisi adalah melihat bagaimana dari
kegiatan di sekolah yang masih negatif diupayakan menjadi positif, dan melihat mana yang
sudah positif untuk dapat ditingkatkan menjadi lebih positif lagi, yang penting pembinaan.
Dari pengertian tersebut jelas bahwa supervisi pada hakikatnya merupakan pembinaan
yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap guru dan staf sekolah lainnya agar mampu
bekerja lebih baik. Supervisi yang baik pada dasarnya lebih didasarkan pada upaya
bagaimana membina para guru dalam rangka memperbaiki kinerjanya yang masih kurang,
memecahkan hambatan dalam mengerjakan tugasnya serta meningkatkan kemampuan
yang dimiliki oleh guru. Dalam pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah harus

Pelaksanaan Supervisi dalam rangka Efisien dan efektifitas Pendidikan              Page 3
memperlakukan guru sebagai orang yang berpotensi untuk maju dan berkembang lebih
baik, sehingga tidak terkesan pelaksanaan supervisi hanya mencari kesalahan-kesalahan
guru dalam melaksanakan tugas tetapi lebih diarahkan pada proses pembinaan.


9. Efisiensi Pengajaran Di Indonesia
    Efisien adalah bagaimana menghasilkan efektifitas dari suatu tujuan dengan proses
yang lebih „murah‟. Dalam proses pendidikan akan jauh lebih baik jika kita
memperhitungkan untuk memperoleh hasil yang baik tanpa melupakan proses yang baik
pula. Hal-hal itu jugalah yang kurang jika kita lihat pendidikan di Indonesia. Kita kurang
mempertimbangkan prosesnya, hanya bagaimana dapat meraih standar hasil yang telah
disepakati. Beberapa masalah efisiensi pengajaran di dindonesia adalah mahalnya biaya
pendidikan, waktu yang digunakan dalam proses pendidikan, mutu pegajar dan banyak hal
lain yang menyebabkan kurang efisiennya proses pendidikan di Indonesia. Yang juga
berpengaruh dalam peningkatan sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik. Masalah
mahalnya biaya pendidikan di Indonesia sudah menjadi rahasia umum bagi kita.
Sebenarnya harga pendidikan di Indonesia relative lebih rendah jika kita bandingkan
dengan Negara lain yang tidak mengambil sitem free cost education. Namun mengapa kita
menganggap pendidikan di Indonesia cukup mahal? Hal itu tidak kami kemukakan di sini
jika penghasilan rakyat Indonesia cukup tinggi dan sepadan untuk biaya pendidiakan. Jika
kita berbicara tentang biaya pendidikan, kita tidak hanya berbicara tenang biaya sekolah,
training, kursus atau lembaga pendidikan formal atau informal lain yang dipilih, namun
kita juga berbicara tentang properti pendukung seperti buku, dan berbicara tentang biaya
transportasi yang ditempuh untuk dapat sampai ke lembaga pengajaran yang kita pilih. Di
sekolah dasar negeri, memang benar jika sudah diberlakukan pembebasan biaya
pengajaran, nemun peserta didik tidak hanya itu saja, kebutuhan lainnya adalah buku teks
pengajaran, alat tulis, seragam dan lain sebagainya yang ketika kami survey, hal itu
diwajibkan oleh pendidik yang berssngkutan. Yang mengejutkanya lagi, ada pendidik yang
mewajibkan les kepada peserta didiknya, yang tentu dengan bayaran untuk pendidik
tersebut. Selain masalah mahalnya biaya pendidikan di Indonesia, masalah lainnya adalah
waktu pengajaran. Dengan survey lapangan, dapat kita lihat bahwa pendidikan tatap muka
di Indonesia relative lebih lama jika dibandingkan negara lain. Dalam pendidikan formal
di sekolah menengah misalnya, ada sekolah yang jadwal pengajarnnya perhari dimulai dari
pukul 07.00 dan diakhiri sampai pukul 16.00.. Hal tersebut jelas tidak efisien, karena
ketika kami amati lagi, peserta didik yang mengikuti proses pendidikan formal yang

Pelaksanaan Supervisi dalam rangka Efisien dan efektifitas Pendidikan              Page 4
menghabiskan banyak waktu tersebut, banyak peserta didik yang mengikuti lembaga
pendidikan informal lain seperti les akademis, bahasa, dan sebagainya. Jelas juga terlihat,
bahwa proses pendidikan yang lama tersebut tidak efektif juga, karena peserta didik
akhirnya mengikuti pendidikan informal untuk melengkapi pendidikan formal yang dinilai
kurang. Selain itu, masalah lain efisiensi pengajaran yang akan kami bahas adalah mutu
pengajar. Kurangnya mutu pengajar jugalah yang menyebabkan peserta didik kurang
mencapai hasil yang diharapkan dan akhirnya mengambil pendidikan tambahan yang juga
membutuhkan uang lebih. Yang kami lihat, kurangnya mutu pengajar disebabkan oleh
pengajar yang mengajar tidak pada kompetensinya. Sistem pendidikan yang baik juga
berperan penting dalam meningkatkan efisiensi pendidikan di Indonesia. Sangat
disayangkan juga sistem pendidikan kita berubah-ubah sehingga membingungkan pendidik
dan peserta didik.


10. Standardisasi Pendidikan Di Indonesia,
   Masalah yang serius dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah
rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal
maupun informal. Dan hal itulah yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan yang
menghambat penyediaan sumber daya menusia yang mempunyai keahlian dan
keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang. Kualitas
pendidikan Indonesia yang rendah itu juga ditunjukkan data Balitbang (2003) bahwa dari
146.052 SD di Indonesia ternyata hanya delapan sekolah saja yang mendapat pengakuan
dunia dalam kategori The Primary Years Program (PYP). Dari 20.918 SMP di Indonesia
ternyata juga hanya delapan sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The
Middle Years Program (MYP) dan dari 8.036 SMA ternyata hanya tujuh sekolah saja yang
mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Diploma Program (DP).


11. Demokrasi Pendidikan
    Pelaksanaan demokrasi pendidikan ternyata tidak hanya terbatas pada pemberian
kesempatan belajar, tetapi juga menyediakan dan mencukupkan fasilitas – fasilitas
pendidikan sesuai jenis dan jenjang pendidikan yang dibutuhkan masyarakat dengan tetap
berorientasi pada peningkatan mutu, relevansi pendidikan atau keserasian antara
pendidikan dengan lapangan kerja. Demokrasi pendidikan diIndonesia sekarang ini, dalam
memenuhi tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak sudah dapat
dikatakan mencapai puncaknya, yang menjadi permasalahan yang ditemukan dilapangan

Pelaksanaan Supervisi dalam rangka Efisien dan efektifitas Pendidikan               Page 5
adalah di satu pihak sulitnya mencukupkan sarana dan sarana pendidikan dan di pihak lain
masih ada masyarakat yang masih belum mengerti dengan sistem pendidikan, yang
menyeleksi peserta didik atas dasar spesifikasi, sehingga kita masih melihat ada orang tua
yang memaksakan kehendaknya, yang mengakibatkan tidak seragamnya siswa di sekolah,
sehingga menyulitkan proses belajar mengajar. Misalnya bergabungnya anak cacat di
sekolah - sekolah normal, mereka masih enggan memasukkan anak mereka di SDLB
(Sekolah Dasar Luar Biasa). Lemahnya sistem seleksi penerimaan siswa baru, baik oleh
tekniknya maupun kebijaksanaan yang menyertainya, juga menambah heterogennya
murid-murid di sekolah, yang sama masalah dengan persoalan di atas. Dengan adanya
komite sekolah juga menambah demokrasi pendidikan semakin terbuka akan kehadiran
masyarakat untuk ikut dalam pengelolaan sekolah khususnya pelaksanaan tugas pokok
guru.


II. Peranan dan Fungsi Pengawas Sekolah guna perbaikan pendidikan
   1. Peranan Pengawas Sekolah
        Peranan menurut Getzels (1967), “That roles are defined in terms of role
        expectations-the normative rights and duties that define within limits what a person
        should or should not do under various circumtances while he is the incumbent a
        particular role within an intitution.” Dari pendapat Getzels tersebut, maka
        perananperanan dapat didefinisikan dalam terminologi harapan-harapan peranan
        yang bersifat kebenaran normatif dan menetapkan batasan-batasan kewajiban-
        kewajiban apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan seseorang
        secara khusus di dalam suatu organisasi. Oleh sebab itu, setiap kita berbicara
        tentang peranan seseorang di dalam suatu organisasi termasuk juga organisasi
        sekolah/madrasah tentunya, selalu berupa peranan-peranan yang normatif atau yang
        ideal - ideal saja.
        Peranan adalah aspek dinamis yang melekat pada posisi atau status seseorang di
        dalam suatu organisasi seperti yang dinyatakan oleh Lipham & Hoeh (1974), “We
        indicate that a role is a dynamis aspect of a position, office, or status in
        institution.”.Karena peranan bersifat dinamis, maka ia berkembang terus sesuai
        dengan tuntutan kebutuhan organisasi.
        Peranan pengawas sekolah menurut Wiles & Bondi (2007), “The role of the
        supervisor is to help teachers and other education leaders understand issues and
        make wise decisions affecting student education.”

Pelaksanaan Supervisi dalam rangka Efisien dan efektifitas Pendidikan               Page 6
       Bertitik tolak dari pendapat Wiles & Bondi tersebut, maka peranan pengawas
      sekolah adalah membantu guru – guru dan pemimpin – pemimpin pendidikan untuk
      memahami isu – isu dan membuat keputusan yang bijak yang mempengaruhi
      pendidikan siswa. Untuk membantu guru dalam melaksanakan tugas pokok dan
      fungsinya serta meningkatkan prestasi belajar siswa.
   Adapun peranan umum pengawas sekolah adalah sebagai :
      a. observer (pemantau),
      b. supervisor (penyelia),
      c. evaluator (pengevaluasi) pelaporan, dan
      d. successor (penindak lanjut hasil pengawasan).
       Apa saja yang dilakukan setiap peranan akan dibahas pada subbab fungsi
      pengawas sekolah/madrasah di bawah ini.
       Dalam praktiknya, orang sering menyamakan antara arti pengevaluasian dengan
      penilaian. Pada hal, arti pengevaluasian berbeda dengan penilaian. Pengevaluasian
      pendidikan ialah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu
      pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang,dan
      jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
      Sedangkan penilaian ialah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk
      mengukur pencapaian hasil belajar siswa
       Peranan sebagai penyelia adalah melaksanakan supervisi. Supervisi meliputi : (1)
      supervisi akademik, dan (2) supervisi manajerial. Kedua supervisi ini harus
      dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas sekolah/madrasah.
       Sasaran supervisi akademik antara lain adalah untuk membantu guru dalam hal :
      a. merencanakan kegiatan pembelajaran dan atau bimbingan,
      b. melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan,
      c. menilai proses dan hasil pembelajaran/bimbingan,
      d. memanfaatkan        hasil     penilaian     untuk     peningkatan     layanan
         pembelajaran/bimbingan,
      e. memberikan umpan balik secara tepat dan teratur dan terus menerus pada
         peserta didik,
      f. melayani peserta didik yang mengalami kesulitan belajar,
      g. memberikan bimbingan belajar pada peserta didik,
      h. menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan,



Pelaksanaan Supervisi dalam rangka Efisien dan efektifitas Pendidikan           Page 7
      i. mengembangkan dan memanfaatkan alat bantu dan media pembelajaran dan
         atau bimbingan,
      j. memanfaatkan sumber – sumber belajar,
      k. mengembangkan interaksi pembelajaran/bimbingan (metode, strategi, teknik,
         model, dan pendekatan) yang tepat dan berdaya guna,
      l. melakukan penelitian praktis bagi perbaikan pembelajaran/bimbingan, dan
      m. mengembangkan inovasi pembelajaran/bimbingan.
        Dalam melaksanakan supervisi akademik, pengawas sekolah hendaknya memiliki
      peranan khusus sebagai :
      a. patner (mitra) guru dalam meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran
         dan bimbingan di sekolah binaannya,
      b. inovator dan pelopor dalam mengembangkan inovasi pembelajaran dan
         bimbingan di sekolah binaannya,
      c. konsultan pendidikan dan pembelajaran di sekolah binaannya,
      d. konselor bagi guru dan seluruh tenaga kependidikan di sekolah, dan
      e. motivator untuk meningkatkan kinerja guru dan semua tenaga kependidikan di
         sekolah/madrasah.
       Sasaran supervisi manajerial adalah membantu kepala sekolah dan tenaga
      kependidikan di sekolah di bidang administrasi sekolah yang meliputi :
      1) administrasi kurikulum,
      2) administrasi keuangan,
      3) administrasi sarana prasarana/perlengkapan,
      4) administrasi tenaga kependidikan,
      5) administrasi kesiswaan,
      6) administrasi hubungan/madrasah dan masyarakat, dan
      7) administrasi persuratan dan pengarsipan.
       Dalam melaksanakan supervisi manajerial, pengawas sekolah memiliki peranan
      khusus sebagai :
      1) konseptor yaitu menguasai metode, teknik, dan prinsip-prinsip supervisi dalam
         rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah;
      2) programer       yaitu   menyusun   program    kepengawasan   berdasarkan   visi,
         misi,tujuan, dan program pendidikan di sekolah ;
      3) komposer yaitu menyusun metode kerja dan instrumen kepengawasan yang
         diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawas di sekolah ;

Pelaksanaan Supervisi dalam rangka Efisien dan efektifitas Pendidikan           Page 8
      4) reporter yaitu melaporkan hasil-hasil pengawasan dan menindaklanjutinya untuk
         perbaikan program pengawasan berikutnya di sekolah ;
      5) builder yaitu :
         (a) membina kepala sekolah/madrasah dalam pengelolaan (manajemen) dan
               administrasi sekolah berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan
               di sekolah dan
         (b) membina guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan bimbingan konseling
               di sekolah ;
      6) supporter yaitu mendorong guru dan kepala sekolah/madrasah dalam
         merefleksikan hasil-hasil yang dicapai untuk menemukan kelebihan dan
         kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya di sekolah;
      7) observer yaitu memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan di sekolah;
         dan
      8) user yaitu memanfaatkan hasil-hasil pemantauan untuk membantu kepala
         sekolah dalam menyiapkan akreditasi sekolah.
       Pengawas sekolah selama ini menurut pengamatan sekilas di lapangan cenderung
      lebih banyak melaksanakan supervisi manajerial daripada supervisi akademik.
      Supervisi akademik misalnya seperti berkunjung ke kelas-kelas mengamati guru
      yang sedang mengajar tanpa mengganggu. Hasil pengamatan dianalisis dan
      didiskusikan dengan guru serta akhirnya dapat menjadi masukan guru dalam
      memperbaiki proses pembelajaran di kelas. Dengan demikian, hasil belajar siswa
      diharapkan akan meningkat.Komposisi kegiatan supervisi manajerial dengan
      kegiatan supervisi akademik disarankan 25 % berbanding 75 % (Pokja Pengawas,
      2006).
       Istilah pengawasan dalam beberapa literatur asing sekurang – kurangnya dapat
      dipahami dalam konteks: (1) inspection, (2) control, dan (3) supervision. Ketiga
      istilah di atas memiliki makna berbeda. Inspection memiliki esensi membangun
      legal complience, yaitu kepatuhan pada perundangan dan peraturan kelembagaan
      yang mengikat. Control mempunyai esensi membangun managerial compliance,
      yaitu kepatuhan pada kaidah manajerial, kepemimpinan, kebijakan, keputusan,
      perencanaan dan program institusi yang telah ditetapkan. Supervision memiliki
      esensi professional compliance, yaitu kepatuhan profesional dalam arti jaminan
      bahwa      seorang      profesional   akan   menjalankan   tugasnya   didasarkan   atas
      teori,konsep-konsep, hasil validasi empirik, dan kaidah-kaidah etik. Kontrol dan

Pelaksanaan Supervisi dalam rangka Efisien dan efektifitas Pendidikan                Page 9
      inspeksi dalam praktek pengawasan satuan pendidikan hanya diperlukan dalam
      batas-batas tertentu, sedangkan yang lebih utama terletak pada supervisi
      pendidikan.Berdasarkan tuntutan profesionalisme, otonomi dan akuntabilitas
      profesional;pengawasan    pendidikan   dikembangkan     dari   kajian   supervisi
      pendidikan. Supervisi pendidikan merupakan fungsi yang ditujukan pada
      penjaminan mutu pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Supervisi akademik sama
      maksudnya dengan konsep supervisi pendidikan. Educational supervision sering
      disebut pula sebagai Instructional Supervision atau Instructional Leadership.
      Fokusnya utamanya adalah mengkaji, menilai, memperbaiki, meningkatkan, dan
      mengembangkan mutu proses pembelajaran yang dilakukan bersama dengan guru
      (perorangan atau kelompok) melalui pendekatan dialog, bimbingan, nasihat dan
      konsultasi dalam nuansa kemitraan yang profesional. Merujuk pada konsep
      supervisi pendidikan di atas, maka pengawas sekolah/madrasah pada hakekatnya
      adalah supervisor (penyelia) pendidikan, sehingga tugas utamanya adalah
      melaksanakan supervisi akademik yaitu membantu guru dalam meningkatkan
      kualitas proses pembelajaran untuk mencapai hasil belajar yang lebih optimal. Di
      luar tugas itu, pengawas sekolah/madrasah melaksanakan juga supervisi manajerial
      yakni membantu kepala sekolah dan staf sekolah untuk mempertinggi kinerja
      sekolah agar dapat meningkatkan mutu pendidikan pada sekolah yang dibinanya.
       Pengawasan pendidikan juga diartikan sebagai proses kegiatan monitoring dan
      evaluasi untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan pendidikan di satuan pendidikan
      terlaksana seperti yang direncanakan dan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk
      mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan
      mengganggu pencapaian tujuan (Robbins,1997). Pengawasan juga merupakan
      fungsi manajemen yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan
      atau unit-unit dalam suatu organisasi sekolah guna menetapkan kemajuan sekolah
      sesuai dengan arah yang dikehendaki (Wagner dan Hollenbeck dalam
      Mantja,2001). Oleh karena itu pengawasan pendidikan adalah fungsi manajemen
      pendidikan yang harus diaktualisasikan, seperti halnya fungsi manajemen lainnya
      (Mantja, 2001).
       Dalam pendidikan, pengawasan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam upaya
      peningkatan prestasi belajar dan mutu sekolah. Sahertian (2000) menegaskan bahwa
      pengawasan atau supervisi pendidikan tidak lain adalah usaha memberikan layanan
      kepada stakeholder pendidikan, terutama kepada guru-guru, baik secara individu

Pelaksanaan Supervisi dalam rangka Efisien dan efektifitas Pendidikan         Page 10
      maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki kualitas proses dan hasil
      pembelajaran.
       Atas dasar itu hakikat dari pengawasan pendidikan pada hakikat adalah bantuan
      profesional kesejawatan kepada stakeholder pendidikan terutama guru yang
      ditujukan pada perbaikan-perbaikan dan pembinaan kualitas pembelajaran. Bantuan
      profesional yang diberikan kepada guru harus berdasarkan penelitian atau
      pengamatan yang cermat dan penilaian yang objektif serta mendalam dengan acuan
      perencanan program pembelajaran yang telah dibuat. Proses bantuan yang
      diorientasikan pada upaya peningkatan kualitas proses dan hasil belajar itu penting,
      sehingga bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran sehingga mampu
      memperbaiki dan mengembangkan situasi pembelajaran yang lebih bermutu dan
      berdaya guna.
       Atas dasar uraian di atas, maka kegiatan pengawasan pendidikan harus berfokus
      pada : (1) standar dan prestasi yang harus diraih siswa, (2) kualitas layanan siswa di
      sekolah (keefektivan belajar mengajar, kualitas program kegiatan sekolah dalam
      memenuhi kebutuhan dan minat siswa, kualitas bimbingan siswa), serta (3)
      kepemimpinan dan manajemen sekolah. Jadi, keutamaan supervisi adalah
      membantu guru untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi siswa
      sebagaimana yang diungkapkan oleh Wiles & Bondi (2007), “Supervision is first
      about helping people grow and develop. It is the job of the supervisor in education
      to work with others to provide an improved process for aiding the growth and
      development of students.”
      Menurut Staf Tenaga Kependidikan (2006) dalam Laporan Rapat Kordinasi
      Pengembangan Tenaga Kependidikan, tugas pokok pengawas adalah :
      (1) menyusun program kerja kepengawasan untuk setiap semester pada sekolah
          binaannya;
      (2) melaksanakan penilaian, pengolahan, dan analisis data hasil belajar/bimbingan
          siswa dan kemampuan guru;
      (3) mengumpulkan dan mengolah data sumber daya pendidikan, proses
          pembelajaran/bimbingan, lingkungan sekolah yang berpengaruh terhadap
          perkembangan hasil belajar/bimbingan siswa;
      (4) melaksanakan analisis komprehensif hasil analisis berbagai faktor sumber daya
          pendidikan sebagai bahan untuk melakukan inovasi sekolah;



Pelaksanaan Supervisi dalam rangka Efisien dan efektifitas Pendidikan               Page 11
      (5) memberikan arahan, bantuan, dan bimbingan kepada guru tentang proses
          pembelajaran/bimbingan yang bermutu untuk meningkatkan mutu proses dan
          hasil belajar/bimbingan siswa;
      (6) melaksanakan penilaian dan pemantauan penyelenggaraan pendidikan di
          sekolah/madrasah binaan mulai dari penerimaan siswa baru, pelaksanaan
          pembelajaran, pelaksanaan ujian sampai kepada pelepasan lulusan/pemberian
          ijazah;
      (7) menyusun laporan hasil pengawasan di sekolah/madrasah binaannya dan
          melaporkannya kepada Dinas Pendidikan, Komite Sekolah, dan stakeholder
          lainnya;
      (8) melaksanakan penilaian hasil pengawasan seluruh sekolah/madrasah sebagai
          bahan kajian untuk menetapkan program pengawasan semester berikutnya;
      (9) memberikan bahan penilaian kepada kepala sekolah dalam rangka akreditasi
          sekolah; dan
      (10)    memberikan saran dan pertimbangan kepada pihak sekolah dalam
          memecahkan masalah yang dihadapi sekolah berkaitan dengan penyelenggaraan
          pendidikan.
      (11)    Berdasarkan tugas pokok pengawas tersebut di atas, maka peranan
          pengawas adalah sebagai: inspector, observer, reporter,coordinator, dan
          performer leadership (Surya Dharma, 2006).


   2. FUNGSI PENGAWAS SEKOLAH
       Dengan mengacu pada Surat Keputusan Menteri Penertiban Aparatur Negara
      Republik Indonesia Nomor 118 tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Pengawas
      dan Angka Kreditnya, Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
      Republik Indonesia Nomor 03420/O/1996 dan Kepala Badan Administrasi
      Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996 tentang Petunjuk
      Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas dan Keputusan Menteri Pendidikan dan
      Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 020/U/1998 tentang Petunjuk Teknis
      Pelaksanaan Jabatan fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, dapat
      diketahui tentang fungsi pengawas sekolah adalah sebagai berikut :
      a. Pengawasan      penyelenggaraan   pendidikan    di   sekolah      sesuai   dengan
         penugasannya pada TK, SD, SLB, SLTP dan SLTA.



Pelaksanaan Supervisi dalam rangka Efisien dan efektifitas Pendidikan               Page 12
      b. Peningkatkan kualitas proses pembelajaran/bimbingan dan hasil prestasi
         belajar/bimbingan siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.
       Fungsi yang pertama merujuk pada pengawasan manajerial, sedangkan fungsi yang
      kedua merujuk pada pengawasan akademik. Pengawasan manajerial pada dasarnya
      berfungsi sebagai pembinaan, penilaian dan bantuan/bimbingan kepada kepala
      sekolah/madrasah dan seluruh tenaga kependidikan lainnya di sekolah/madrasah
      dalam pengelolaan sekolah/madrasah untuk meningkatkan kinerja sekolah dan
      kinerja kepala sekolah serta kinerja tenaga kependidikan lainnya.
       Pengawasan     akademik    berkaitan     dengan     fungsi    pembinaan,    penilaian,
      perbantuan,dan pengembangan kemampuan guru dalam meningkatkan kualitas
      proses pembelajaran/bimbingan dan kualitas hasil belajar siswa.
       Sejalan dengan fungsi pengawas sekolah/madrasah di atas, maka kegiatan yang
      harus dilaksanakan pengawas adalah :
      a. melakukan pembinaan pengembangan kualitas sekolah/madrasah, kinerja
         sekolah/madrasah, kinerja kepala sekolah/madrasah,kinerja guru, dan kinerja
         seluruh tenaga kependidikan di sekolah ;
      b. melakukan monitoring pelaksanaan program sekolah beserta pengembangannya;
      c. melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan sekolah
         secara kolaboratif dengan stakeholder sekolah ;
       Berdasarkan kajian tentang fungsi pengawas sekolah sebagaimana dikemukakan di
      atas, maka perspektif ke depan fungsi umum pengawas sekolah melakukan : (1)
      pemantauan,       (2)   penyeliaan,     (3)   pengevaluasian    pelaporan,   dan   (4)
      penindaklanjutan hasil pengawasan. Fungsi pemantauan meliputi pemantauan
      pelaksanaan pembelajaran/bimbingan dan hasil belajar siswa serta menganalisisnya
      untuk memperbaiki mutu pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran yang relevan
      di sekolah, pemantauan terhadap penjaminan/standar mutu pendidikan,pemantauan
      terhadap pelaksanaan kurikulum, pemantauan terhadap penerimaan siswa baru,
      pemantauan terhadap proses pembelajaran di kelas, pemantauan terhadap hasil
      belajar siswa, pemantauan terhadap pelaksanaan ujian, pemantauan terhadap rapat
      guru, pemantauan terhadap kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya di
      sekolah, pemantauan terhadap hubungan sekolah dengan masyarakat, pemantauan
      terhadap data statistik kemajuan sekolah, dan program-program pengembangan
      sekolah.



Pelaksanaan Supervisi dalam rangka Efisien dan efektifitas Pendidikan                Page 13
          Fungsi penyeliaan meliputi penyeliaan terhadap: kinerja sekolah, kinerja kepala
      sekolah, kinerja guru, kinerja tenaga kependidikan di sekolah, pelaksanaan
      kurikulum/mata     pelajaran,    proses      pembelajaran,pemanfaatan   sumberdaya,
      pengelolaan sekolah, dan unsur lainnya seperti : keputusan moral, pendidikan
      moral, kerjasama dengan masyarakat. mensupervisi sumber-sumber daya sekolah
      sumber daya manusia, material, kurikulum dan sebagainya, penyeliaan kegiatan
      antar sekolah binaannya, kegiatan in service training bagi kepala sekolah, guru dan
      tenaga kependidikan di sekolah lainnya, dan penyeliaan pelaksanaan kegiatan
      inovasi sekolah.
       Fungsi pengevaluasian pelaporan meliputi pengevaluasian pelaporan terhadap
      kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap
      berbagai komponen pendidikan di sekolah sebagai bentuk pertanggungjawaban
      penyelenggaraan pendidikan, pelaporan perkembangan dan hasil pengawasan
      kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Propinsi dan/atau Nasional,
      pelaporan perkembangan dan hasil pengawasan ke sekolah binaannya, Komite
      Sekolah    dan     stakeholder    lainnya.      Fungsi   penindaklanjutan   meliputi
      penindaklanjutan terhadap laporan hasil pengawasan untuk perbaikan program
      pengawasan berikutnya di sekolah; penindaklanjutan terhadap kelebihan-kelebihan
      dan kekurangan sekolah hasil refleksi guru, kepala sekolah, dan tenaga
      kependidikan lainnya; penindaklanjutan terhadap hasil - hasil pemantauan
      pelaksanaan standar nasional untuk membantu kepala sekolah dalam menyiapkan
      akreditasi sekolah; dan penindaklanjutan terhadap karya tulis ilmiah yang telah
      dihasilkan oleh guru dan kepala sekolah.
       Peranan tidak dapat dipisahkan (inherent) dengan fungsi seperti yang dinyatakan
      Stoner & Freeman (2000), “For the purpose of managerial thinking, a role is the
      behavioral pattern expected of someone within functional unit. Roles are thus
      inherent in functions.” Sebagai konsekuensi dari pendapat Stoner & Freeman
      tersebut, maka dapat dimaknai bahwa peranan adalah orang yang memainkan
      fungsi, sedangkan fungsi adalah kegiatan atau proses yang harus dimainkan oleh
      pemeran. Jadi, peranan harus berkaitan dengan fungsi atau sebaliknya fungsi
      berkaitan dengan peranan.
       Atas rasional tersebut, maka fungsi umum dan fungsi khusus pengawas sekolah
      harus memiliki hubungan timbal balik dengan peranan umum dan peranan khusus



Pelaksanaan Supervisi dalam rangka Efisien dan efektifitas Pendidikan             Page 14
      seperti yang telah diutarakan di atas. Adapun fungsi umum dan fungsi khusus
      pengawas sekolah seperti berikut ini :
      a. Fungsi umum pengawas sekolah/madrasah adalah sebagai :
      (1) pemantauan,(2) penyeliaan (supervision), (3) pengevaluasian pelaporan, dan (4)
         penindaklanjutan hasil pengawasan.
      b. Fungsi khusus pengawas sekolah/madrasah adalah sebagai : (1) persekutuan
         (kemitraan),   (2)   pembaharuan,     (3)   pempeloporan,   (4)   konsultan,   (5)
         pembimbingan, (6) pemotivasian, (7) pengonsepan, (8) pemegrograman, (9)
         penyusunan, (10) pelaporan, (11) pembinaan, (12) pendorongan, (13)
         pemantauan, (14) pemanfaatan, (15) pengawasan, (16) pengkoordinasian, dan
         (17) pelaksanaan kepemimpinan.




Pelaksanaan Supervisi dalam rangka Efisien dan efektifitas Pendidikan             Page 15
                                  DAFTAR PUSTAKA

Getzels, J.W. 1967. Administration as a Social Process, in Administrative Theory
            in Education. New York: Macmillan.

Lipham, J.M. & Hoeh, J.A. 1974. The Principalships: Foundations and
                      Functions.New York : Harper & Row, Publisher.

Mantja, W. 2001. Organisasi dan Hubungan Kerja Pengawas Pendidikan.
         Makalah,disampaikan dalam Rapat Konsultasi Pengawasan antara
         Inspektorat Jendral Departemen Pendidikan Nasional dengan Badan
         Pengawasan Daerah di Solo,tanggal 24 s/d 28 September2001.

Pokja Tenaga Pengawas. 2006. Manajemen Pengembangan Tenaga Pengawas
                         Satuan Pendidikan. Jakarta : Direktorat Tenaga
                         Kependidikan. Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu
                         Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen
                         Pendidikan Nasional.

Robins, S.P. 1984. Management : Concepts and Practices. Englewood Cliffs:
             Prentice-Hall

Sahertian, P.A. 2000. Konsep Dasar & Teknik Supervisi Pendidikan. Jakarta:
               Rineka Cipta.

Staf Tenaga Kependidikan, 2006. Laporan Rapat Kordinasi Pengembangan
                             Kebijakan Tenaga Kependidikan. Jakarta :
                             Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat
                             Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan
                             Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan
                             Nasional.

Stoner, J.A.F. & Freeman, R.A. 2000. Management. Englewood Cliffs, New Jersey
                                : Prentice-Hall International Editions.

Surya Dharma. 2006. Kepemimpinan Pengawas Sekolah: Mengembangkan
                 Budaya Tanggung Jawab. Dalam Jurnal Tenaga
                 Kependidikan.Vol. 1, No. 2-Agustus, hal. 9.

Wiles, J. & Bondi. 2007. Supervision A Guide to Practice. Second Edition.
                London:Charles E. Merril Publishing Company.Oleh :
                Surya DharmaDirektur Tenaga Kependidikan (Dalam Jurnal
                Tenaga Kependidikan Vol. 3, No. 1, April 2008)




Pelaksanaan Supervisi dalam rangka Efisien dan efektifitas Pendidikan    Page 16

				
DOCUMENT INFO
Tags:
Stats:
views:1533
posted:6/29/2011
language:Indonesian
pages:16
Jerry  Makawimbang, M. Pd Jerry Makawimbang, M. Pd Teacher
About Kenalan langsung donk