Docstoc

BukuKhususKementerian

Document Sample
BukuKhususKementerian Powered By Docstoc
					                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                       Kementerian




                                                                        Hal | 1




LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                               Kementerian




                                                                                 Hal | 2




                 BUKU PENGETAHUAN KHUSUS
             KEMENTERIAN DAN DEPARTEMEN

   KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

VISI

"Terwujudnya Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Untuk Mencapai


Makna dari Visi Indonesia yang sejahtera, maju dan mandiri tersebut selaras
Indonesia Sejahtera, Maju, dan Mandiri 2020"


dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawab dan diberikan kepada
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam mewujudkan
kesejahteraan rakyat.

Sejahtera dapat diartikan suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi
kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu
pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan
kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman.
Juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                         www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                              Kementerian

Maju diartikan masyarakat yang mampu bersaing, menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi, mampu mengakses informasi, kreatif, inovatif dan
profesional serta berwawasan ke depan yang luas.

Mandiri diartikan sebagai masyarakat yang mampu mengatasi masalah-
masalah di bidan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, serta mempunyai
                                                                                Hal | 3


prinsip dan dapat bekerjasama dengan negara lain.



Guna mewujudkan Visi, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan
MISI


Rakyat menetapkan Misi. Misi diharapkan dapat terlaksana demi terwujudnya
Visi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun Misi Kementerian Koordinator Bidang Kesra adalah :

"Mewujudkan Koordinasi Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan,
serta Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Pengendalian
Penyelenggaraan dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang


melalui koordinasi kebijakan :
Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan"



   1.   Pembangunan kesejahteraan sosial;
   2.   Pembangunan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup;
   3.   Pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan anak;
   4.   Pembangunan pendidikan dan aparatur negara serta pemuda dan
        olahraga;
   5.   Pembangunan agama, budaya dan pariwisata;
   6.   Penanggulangan kemiskinan;
   7.   Pengembangan dan peningkatan sistem informasi, penyediaan tenaga,
        dana, sarana dan prasarana.
   8.   Penyelenggaraan program khusus dari Presiden dan penyelesaian
        masalah strategis bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan
        kemiskinan.

LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                        www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                                 Kementerian


Berdasarkan peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan,
tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja kementrian negara republik
indonesia, kerja kementrian koordinator bidang kesejahteraan rakyat
mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan
perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta mensinkronkan pelaksanaan
kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan.
                                                                                  Hal | 4




Untuk melaksanakan tugas dimaksud kementrian koordinator bidang
kesejahteraan rakyat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

   1. koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan dibidang
      kesejahteraan rakyat dan penangulangan kemiskinan;
   2. sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat dan
      penangulangan kemiskinan;
   3. pengendalian penyelenggaraan kebijakan, sebagaimana dimaksud
      angka 1 dan angka 2;
   4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi
      tanggungjawabnya;
   5. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
   6. pelaksanaan tugas tertentu yang di berikan oleh presiden;
   7. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan dibidang
      tugas dan fungsinya kepada presiden

 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kementrian koordinator bidang
kesejahteraan rakyat mengkoordinasikan :.

   1.   departemen kesehatan.
   2.   departemen pendidikan nasional.
   3.   departemen sosial.
   4.   departemen agama.
   5.   departemen kebudayaan dan pariwisata.
   6.   kementrian negara dan lingkungan hidup.
   7.   kementrian negara pemberdayaan perempuan.
   8.   kementrian negara pendayagunaan aparatur negara.
   9.   kementrian negara perumahan rakyat.

LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                          www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                              Kementerian


   10. kementrian negara pemuda dan olahraga.
   11. instansi lain yang dianggap perlu.

Kewenangan Kementerian Koordinator Kesra:

       Penetapan kebijakan secara makro untuk keterpaduan dan sinkronisasi
                                                                                Hal | 5


       seluruh kebijakan lembaga Pemerintah di bidanganya.
       Perumusan dan penetapan agenda dan prioritas kebijakan secara
   •



       makro di bidangnya
       Penyusunan rencana makro untuk menyinkrokan rencana dan program
   •



       lembaga Pemerintah di bidangnya.
       Penandatanganan perjanjian atau persetujuan internasional
   •



       berdasarkan pelimpahan wewenang dari Presiden di bidangnya.
       Penetapan putusan hasil koordinasi..
   •


   •


Departemen / Kementerian Yang Dikoordinasikan:

       Departemen Kesehatan
       Departemen Pendidikan Nasional
       Departemen Sosial
   •



       Departemen Agama
   •



       Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
   •



       Kementerian Negara Lingkungan Hidup
   •



       Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
   •



       Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
   •



       Kementerian Negara Perumahan Rakyat
   •



       Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga
   •



       Pimpinan instansi lain yang dianggap perlu
   •
   •
   •




Untuk terselenggaranya kegiatan koordinasi, dan sinkronisasi penyiapan dan
Srategi Kementerian Koordinator Kesra


penyusunan kebijakan serata pelaksanaannya, maka strategi bidang
kesejahtraan rakyat adalah sebagai berikut :

LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                        www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                               Kementerian




Sesuai tugas dan fungsi kementerian koordinator, maka kegiatan
1. Koordinasi


koordinasimerupakan kegiatan inti yang dilaksanakan. Kegiatan koordinasi
harus bersifat aktif dan tidak menunggu. Oleh karena itu, untuk terwujudnya
sinkronisasi dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan serta
                                                                                 Hal | 6


pelaksanaannya dibidang kesejahtraan rakyat, maka koordinasi mutlak perlu
dilakukan.



Agar seluruh program kesejahtraan rakyat dapat diketahui dan dipahami oleh
2. Sosialisasi


seluruh instansi dan pejabat terkait serta anggota masyarakat, maka kegiatan
sosialisasi perlu diselenggarakan. Kegiatan sosialisasi terhadap
programkesejahtraan rakyat inidiselenggarakan bukan hanya agar diketahui
dan dipahami namun dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih
pelaksanaannya dengan sector lain serta diharapkan dalam pelaksanaannya
program-program masing-masing sector saling mendukung sehinggadapat
mewujudkan adanya Indonesia yang sejahtra, maju dan mandiri sebagaimana
diharapkan.Disisi lain kegiatan sosialisasi inidiselenggarakan untuk
mendapatkan suatu persepsi yang sama sehingga masing-masing komponen
baik instansi lain maupun masyarakat diharapkan dapat berperan sesuai
dengan kapasitas yang dimilikinya.



Keberadaan kelompok kerja pada hakekatnya adalah membantu dalam proses
3. Pembentukkan Kelompok Kerja


kegiatan pembangunan kesejahtraan rakyat. Oleh karena itu, dalam rangka
terselenggaranya kegiatan koordinasi, sinkronisasi dalam penyiapan dan
penyusunan kebujakan serta pelaksanaannya dibidang kesejahtraan rakyat,
maka pembentukan kelompok kerja yang terdiri dari berbagai komponen
sangat diperlukan. Disamping itu, kelompok kerja juga merupakan suatu
forum untuk saling memberikan informasi sehingga diperoleh suatu


LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                         www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                              Kementerian

persamaan persepsi yang dapat melancarkan terwujudkan kesejahtraan
rakyat.



Agar koordinasi berjalan dengan baik, diperlukan kemitraan dengan sesama
4. Kemitraan


departemen/kementerian lainnya sehingga terjadi sinergi karena saling
                                                                                Hal | 7



mengisi atas kekurangan masing-masing. Karena tidak ada satu
departemen/kemerterian-pun yang dapat mencapai tujuannya tanpa
mengikutsertakan dan bekerjasama dengan instansi lain. Secara langsung
atau tidak langsung semua departemen/kementerian pada kenyataannya
saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, kemitraan yang didasari
dengan prinsip saling menguntungkan merupakan strategi yang penting
untuk dilaksanakan. Sedangkan untuk memperluas kemitraan dalam
pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, maka keberadaan jaringan kerja
merupakan kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.



Kegiatan pengkajian dapat dilakukan dengan menganalisis hasil pelaksanaan
5. Pengkajian


atau kebijakan serta melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
program yang diselenggarakan sebagai bahan untuk mengkoordinasikan,
menyinkronkan penyiapan dan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan
pembangunan dibidang kesejahtraan rakyat, maka kegiatan pengkajian
merupakan salah satu strategi yang harus dilakukan.



Bagaimanapun baiknya suatu kebijakan dan strategi yang hany disusun oleh
6. Advokasi


kalangan internal, tanpa melibatkan pihak eksternal maka kebijakan dan
strategi belum sempurna. Oleh karena itu kegiatan advokasi dalam bentuk
pemberian masukan, arahan, penyamaan persepsi, kesepakatan atau
pembimbingan perlu dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan operasional yang



LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                        www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                                Kementerian

dilakukan setiap departemen/kementerian/instansi yang dikoordinasikan
Kementerian Koordinator Bidang kesejahtraan Rakyat.



Kegiatan monitoring dilakukan untuk mengetahui apakah program atau
7. Monitoring, evaluasi, dan pengkajian


kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Dari kegiatan monitoring
                                                                                  Hal | 8



akan diperoleh masukan atau informasi yang sebenarnya tentang pelaksanaan
program atau kegiatan ditingkat lapangan. Sehingga dengan diketahui hasil
melalui monitoring maupun evaluasi, maka akan mempermudah kegiatan
koordinasi dan sinkronisasi lebih lanjut.



Agar kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dapat berjalan efektif dan efisien,
8. Fasilitas


maka upaya yang perlu dilakukan adalah memberikan fasilitasi dan
kemudahan ataupun pelayanan terhadap program yang diselenggarakan oleh
departemen/kementerian/instansi terkait. Untuk itu, perlu dilakukan
pendekatan yang arif agar tidak terkesan ataudianggap mengintervensi tugas-
tugas departemen/kementerian/instansi yang dikoordinasikan.



Untuk dapat menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi sehingga
9. Data dan Informasi


pelaksanaan program ditingkat lapangan berjalan sebagaiman yang
diharapkan, maka departemen/kementerian yang dikoordinasikan harus
mempunyai persepsi yang sama tentang segala sesuatu yang berkaitan
dengan pelaksanaan program kesejahtraan rakyat. Oleh karena itu, untuk
mendapatkan persepsi yang sama dimaksud diperlukan suatu data dan
informasi dari seluruh program kesejahtraan rakyat yang sedang dan akan
diselenggarakan. Data dan informasi tersebut dikomunikasikan melalui
berbagai kesempatan dan forum yang ada.

10. Pemberdayaan


LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                          www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                              Kementerian

Dalam upaya meningkatkan terwujudnya kegiatan koordinasi dan
sinkronisasi maka seluruh departemen/kementerian perlu didorong untuk
meningkatkan kinerja di seluruh jajarannya dalam pengelolaan dan
pelaksanaan program kesejahtraan rakyat. Mendorong kepada seluruh
departemen/kementerian untuk mengkoordinasikan dan menyinkronkan
secara internal penyelenggaraan program dilingkungannya masing-masing.
                                                                                Hal | 9



Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih,baik dalam
penyusunan rencana maupun dalam pelaksanaannya dilapangan, disampinmg
itu untuk memberikan kelekuasaan nam,un terkendali dalam pelaksanaan
program-program yang menjadi kebijakannya.



Dalam kaitannya dengan azas desentralisasi yang dicanangkan melalui
11. Desentralisasi


Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, koordinasi yang perlu dikembangkan
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahtraan Rakyat terhadap instansi
terkait adalah senantiasa mengarahkan jajaran instansi teknis dalam
merumuskan kebijaksanaan agar selalu memperhatikan rambu-rambu tugas
instansi pusat yang lebih bertumpu pada perumusan norma, standar,
pedoman dan manual (NSPM).



Agar suatu program pembangunan kesejahtraan rakyat dapat berhasil secara
12. Fokus


efektif dan efisien, maka dalam pemilihan dan pelaksanaanya harus
difokuskan. Memprioritaskan atau mendahulukan diantara berbagai program
yang ada perlu dilakukan sehingga diharapkan dapat dicapai suatu hasil yang
optimal. Memfokuskan suatu program dinaksudkan untuk
mengkonsentrasikan pengelolaan, dana, daya, dan sarana yang ada.




LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                        www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                             Kementerian

       KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah unsur pelaksana
Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden
dan mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan
                                                                               Hal | 10



perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta mensinkronkan pelaksanaan
kebijakan di bidang perekonomian.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas koordinasi bidang
perekonomian, telah ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian. Peraturan dimaksud adalah:

1. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun
2007

2. Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3
Tahun 2007



VISI

“Terwujudnya lembaga koordinasi dan sinkronisasi pembangunan


Visi ini menunjukkan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
ekonomi yang efektif dan berkelanjutan”


yang mempunyai tugas mengkoordinasikan rencana dan penyusunan
kebijakan, serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan:

 1. Pertumbuhan perekonomian yang diingkan melalui peningkatan investasi
dan ekspor;

 2. Penurunan tingkat pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja;


LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                       www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                                 Kementerian

 3. Penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan melalui revitalisasi
pertanian dan perdesaan.

Pembangunan perekonomian tersebut dapat mewujudkan perekonomian
nasional yang mandiri, memperkokoh kondisi dalam negeri yang tangguh
dalam menghadapi tantangan era globalisasi, sehingga diharapkan dapat
                                                                                  Hal | 11


menaikkan taraf hidup serta membawa masyarakat Indonesia menuju
masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.



MISI

“Meningkatkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan,
serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian”



Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan adanya reformasi di bidang
ekonomi, perkembangan perekonomian dalam negeri maupun internasional,
kondisi era globalisasi yang semakin kompetitif, serta kebutuhan atau
tuntutan dari masyarakat yang menginginkan adanya akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Misi tersebut juga
mengisyaratkan adanya upaya untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi
dan kerjasama yang lebih baik dalam pengembangan perekonomian nasional,
melalui koordinasi kebijakan:
  1. Pengembangan Kebijakan Makro Ekonomi dan Keuangan

 2. Pengembangan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

 3. Penyusunan Tata Ruang Nasional

 4. Percepatan Pembangunan Infrastruktur

 5. Reformasi Pengelolaan Sumber Daya Air dan Jaringan Irigasi

 6. Pengembangan Desentralisasi Fiskal
LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                          www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                              Kementerian

 7. Pengembangan Pemanfaatan SDA, pertambangan, dan kehutanan

 8. Revitalisasi Perindustrian dan Perdagangan

 9. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

 10. Memperluas Kesempatan Kerja melalui Pertumbuhan Ekonomi yang
                                                                               Hal | 12


didorong oleh Peningkatan Investasi dan Ekspor

 11. Peningkatan Investasi

 12. Pengembangan revitalisasi pertanian dan perikanan

 13. Peningkatan Kerjasama Ekonomi Internasional

 14. Pengembangan Lembaga Keuangan

 15. Pengembangan Informasi Kebijakan Perekonomian

 16. Pengembangan Usaha yang Kondusif

 17. Pembangunan Sarana Akses Publik di Bidang Perekonomian

 18. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat




“Mewujudkan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian dan
TUJUAN


meningkatkan efektifitas koordinasi dalam mewujudkan perekonomian yang
tumbuh berkelanjutan”

Dengan dirumuskannya tujuan setrategis ini maka Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian dapat secara tepat mengetahui apa yang harus
dilakukan oleh organisasi untuk mewujudkan visi dan misinya dalam waktu
tahun 2004-2009 dengan mempertimbangkan sumber daya, dana, sarana dan
prasarana yang dimiliki. Selain itu, rumusan tujuan strategis ini untuk


LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                       www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                              Kementerian

memantau dan mengukur sejauh mana pencapaian visi, misi, dan kinerja
organisasi tercapai.


                                                                                Hal | 13


Sasaran yang ingin dicapai dalam koordinasi perencanaan dan penyusunan
SASARAN


kebijakan, serta pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian terwujudnya
sasaran pembangunan perekonomian nasional antara lain:

1. Terwujudnya tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 sebesar
7,6%;

2. Tercapainya penurunan tingkat pengangguran menjadi 5,1% dari angkatan
kerja pada tahun 2009;

3. Tercapainya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 8,2% pada tahun 2005
pada tahun 2009 dari jumlah penduduk.

Sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan
bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar
yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja
organisasi. Lebih jauh sasaran strategi ini diharapkan menjamin suksesnya
pencapaian kinerja jangka panjang yang sifatnya menyeluruh bagi
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dengan demikian, apabila
seluruh sasaran yang ditetapkan dapat dicapai, maka diharapkan tujuan
strategis terkait juga telah dapat dicapai. Selanjutnya, pada masing-masing
sasaran ditetapkan substitusi kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai
sasaran.




LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                        www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                               Kementerian




Sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Kementerian
KEBIJAKAN


Koordinator Bidang Perekonomian maka upaya-upaya yang dilakukan untuk
mewujudkan visi,misi, tujuan dan sasaran perlu suatu arah kebijakan yang
menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan
                                                                                 Hal | 14


Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Adapun arah kebijakan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yaitu:

         1. Meningkatkan stabilitas ekonomi
         2. Meningkatkan iklim investasi dan berusaha
         3. Meningkatkan ketahanan pangan
         4. Mengembangkan sumber daya alam sebagai sumber energi
            berkelanjutan yg terbarukan
         5. Mengembangkan infrastruktur untuk mendukung daya saing
            sektor riil




Dalam kaitan dengan arah kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan
STRATEGI


Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian antara lain adalah:

1.   Koordinasi
2.   Sosialisasi
3.   Pembentukan Pokja
4.   Kemitraan
5.   Pengkajian
6.   Advokasi
7.   Monitoring dan evaluasi
8.   Fasilitasi
LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                         www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                            Kementerian

9.   Data dan informasi
10. Pemberdayaan
11. Desentralisasi
12. Fokus
                                                                              Hal | 15




      KEMENTERIAN KOORDINATOR POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN




“Institusi utama dalam pengembangan dan perwujudan kehidupan politik
Visi Kemenko Polhukam


yang demokratis, supremasi hukum dan stabilitas keamanan”




 1. Mengkoordinasikan perencanaan, perumusan dan implementasi
Misi Kemenko Polhukam


kebijakan nasional di bidang politik, hukum dan keamanan;
 2. Melakukan evaluasi dan kajian untuk penyampaian saran dan
pertimbangan di bidang politik, hukum dan keamanan kepada Presiden.




LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                      www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                                  Kementerian

                                 KEMENTERIAN BUMN


   SEJARAH KEMENTERIAN BUMN
                                                                                    Hal | 16
   Kementerian Negara BUMN merupakan transformasi dari unit kerja
   Eselon II Depkeu (1973-1993) yang kemudian menjadi unit kerja
   Eselon I (1993-1998 dan 2000-2001). Tahun 1998-2000 dan tahun
   2001 sampai sekarang, unit kerja tersebut menjadi Kementerian
   BUMN.

   Organisasi Pemerintah yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)
   melaksanakan pembinaan terhadap Perusahaan Negara/Badan Usaha
   Milik Negara di Republik Indonesia telah ada sejak tahun 1973, yang
   awalnya merupakan bagian dari unit kerja di lingkungan Departemen
   Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya, organisasi tersebut mengalami
   beberapa kali perubahan dan perkembangan. Dalam periode 1973 sampai
   dengan 1993, unit yang menangani pembinaan BUMN berada pada unit
   setingkat Eselon II. Awalnya, unit organisasi itu disebut Direktorat Persero
   dan PKPN (Pengelolaan Keuangan Perusahaan Negara). Selanjutnya terjadi
   perubahan nama menjadi Direktorat Persero dan BUN (Badan Usaha
   Negara). Terakhir kalinya pada unit organisasi setingkat eselon II,
   organisasi ini berubah menjadi Direktorat Pembinaan BUMN (Badan Usaha
   Milik Negara) sampai dengan tahun 1993.


   Selanjutnya, seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk
   mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik
   Negara, dalam periode 1993 sampai dengan 1998, organisasi yang awalnya

LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                            www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                                Kementerian

   hanya setingkat Direktorat/Eselon II, ditingkatkan menjadi setaraf
   Direktorat Jenderal/Eselon I, dengan nama Direktorat Jenderal Pembinaan
   Badan Usaha Negara (DJ-PBUN).
                                                                                  Hal | 17


   Mengingat peran, fungsi dan kontribusi BUMN terhadap keuangan negara
   sangat signifikan, pada tahun 1998 sampai dengan 2000, pemerintah
   Republik Indonesia mengubah bentuk organisasi pembina dan pengelola
   BUMN menjadi setingkat Kementerian. Awal dari perubahan bentuk
   organisasi menjadi Kementerian terjadi di masa pemerintahan Kabinet
   Pembangunan VI, dengan nama Kementerian Negara Penanaman Modal
   dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.


   Pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001, struktur organisasi
   Kementerian ini dihapuskan dan dikembalikan lagi menjadi setingkat
   eselon I di lingkungan Departemen Keuangan. Namun, di tahun 2001,
   ketika terjadi suksesi kepemimpinan di Republik Indonesia, organisasi
   tersebut dikembalikan lagi fungsinya menjadi setingkat Kementerian
   sampai dengan periode Kabinet Indonesia Bersatu ini.




Sebagai institusi pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam
VISI DAN MISI KEMENTERIAN BUMN

rangka mengelola aset negara, Kementerian BUMN memiliki visi dan misi
sebagai berikut:




LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                          www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                           Kementerian



Visi :

"Meningkatkan peran BUMN sebagai instrumen negara untuk peningkatan
kesejahteraan rakyat berdasarkan mekanisme korporasi"                        Hal | 18




Misi :

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, kementerian BUMN menetapkan misi
sebagai berikut:

   1. Peningkatan kualitas pengelolaan BUMN yang semakin transparan dan
      akuntabel
   2. Peningkatan peran BUMN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
      nasional dan pendapatan negara
   3. Peningkatan kualitas pelaksanaan penugasan pemerintah untuk
      pelayanan umum
   4. Peningkatan peran BUMN dalam keperintisan usaha dan pengembangan
      UMKM
   5. Mewujudkan sistem pengelolaan BUMN berbasis mekanisme korporasi
   6. Peningkatan peran BUMN untuk percepatan pelaksanaan prioritas
      pembangunan nasional




LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                     www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                            Kementerian

Tugas dan Fungsi



                                                                              Hal | 19




      KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH




Terbentuknya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
DASAR HUKUM


Berdasarkan:
 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001.
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Menteri Negara.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Pemerintah Non Departemen.

LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                      www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                             Kementerian

 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2001 tentang
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara.
 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Tata Kerja, dan Susunan Organisasi Kementerian Negara Koperasi dan
UKM.
                                                                               Hal | 20


 6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia


VISI, MISI DAN TUJUAN


Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 09/M/2005
Visi Kementerian Koperasi dan UKM


tanggal 31 Januari 2005 bahwa kedudukan Kementerian Koperasi dan UKM
adalah unsur pelaksana pemerintah dengan tugas membantu Presiden untuk
mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan
kebijakan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Indonesia. Tugas
Kementerian Koperasi dan UKM adalah merumuskan kebijakan dan
mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta
pengendalian pemberdayaan koperasi dan UMKM di Indonesia. Sesuai dengan
kedudukan, tugas dan fungsinya Kementerian Koperasi dan UKM telah
menetapkan visi, yaitu:
Menjadi Lembaga Pemerintah yang kredibel dan efektif untuk mendinamisasi
pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam rangka meningkatkan
produktivitas, daya saing dan kemandirian.


Rumusan misi Kementerian Koperasi dan UKM adalah: Memberikan
Misi Kementerian Koperasi dan UKM


kontribusi nyata dalam pembangunan nasional melalui perumusan kebijakan
nasional; pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
kebijakan pemberdayaan di bidang koperasi dan UMKM; serta peningkatan
sinergi dan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam rangka


LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                       www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                               Kementerian

meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian koperasi dan
UMKM secara sistimatis, berkelanjutan dan terintegrasi secara nasional


Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM secara umum adalah menjadikan
Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM


KUMKM sebagai pelaku ekonomi utama dalam perekonomian nasional yang
                                                                                 Hal | 21


berdaya saing. Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM selama periode tahun
2005 - 2009 dapat dirumuskan sebagai berikut:


 1. Mewujudkan kondisi yang mampu menstimulan, mendinamisasi dan
memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya 70.000 (tujuh puluh ribu) unit
koperasi yang berkualitas usahanya dan 6.000.000 (enam juta) unit usaha
UMKM baru;
 2. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha
koperasi dan UMKM pada berbagai tingkatan pemerintahan;
 3. Meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian koperasi dan
UMKM di pasar dalam dan luar negeri;
 4. Mengembangkan sinergi dan peran serta masyarakat dan dunia usaha
dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM;
 5. Memberikan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, tepat, transparan
dan akuntabel.


TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG


Tugas dan fungsi Kementerian Koperasi dan UKM telah ditetapkan dalam
Tugas


Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia,
pasal 94 dan 95, yaitu: membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan
koordinasi kebijakan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.


LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                         www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                               Kementerian

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian koperasi dan UKM
menyelenggarakan:


 1. Perumusan kebijakan pemerintah di bidang pembinaan koperasi dan
Fungsi


usaha kecil menengah.
                                                                                 Hal | 22



 2. Pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan
program, pemantauan, analisis dan evaluasi di bidang koperasi dan usaha
kecil menengah.
 3. Peningkatan peran serta masyarakat di bidang koperasi dan usaha kecil
menengah.
 4. Pengkoordinasian kegiatan operasional lembaga pengembangan
sumberdaya ekonomi rakyat.
  5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang
tugas dan fungsinya kepada Presiden.


Wewenang


 1. Penetapan kebijakan di bidang KUKM untuk mendukung pembangunan
secara makro.
 2. Penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimum
yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidang KUKM.
 3. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang KUKM.
 4. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang
meliputi pemberian pedoman, pelatihan, arahan dan supervisi di bidang
KUKM.
 5. Pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang
disahkan atas nama negara di bidang KUKM.


LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                         www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                               Kementerian

 6. Penerapan standar pemberian izin oleh daerah di bidang KUKM.
 7. Penerapan kebijakan sistem informasi nasional di bidang KUKM.
 8. Penerapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidang KUKM.
 9. Penerapan pedoman akuntasi koperasi dan pengusaha kecil menengah.
                                                                                 Hal | 23


 10. Penetapan pedoman tata cara penyertaan modal pada koperasi.
 11. Pemberian dukungan dan kemudahan dalam pengembangan sistem
distribusi bagi KUKM.
 12. Pemberian dukungan dan kemudahan dalam kerjasama antar KUKM
serta kerjasama dengan badan lainnya


KEBIJAKAN DAN PROGRAM
LANDASAN KEBIJAKAN


Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 merupakan landasan
ideologi dan konstitusional pembangunan nasional termasuk pemberdayaan
koperasi dan usaha kecil dan menengah. Pemberdayaan koperasi dan usaha
kecil dan menengah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional
untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokratis, adil dan makmur
sesuai dengan amanat konstitusi Undang-undang Dasar Tahun 1945. Rencana
strategis Kementerian Koperasi dan UKM ini disusun atas dasar landasan idiil
Pancasila dan landasan konstitusional Undang-undang Dasar Tahun 1945,
Ketetapan MPR-RI, Undang-undang Nomor 25/1992 tentang Perkoperasian,
Undang-undang Nomor 9/1995 tentang Usaha Kecil, Undang-undang Nomor
25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta berbagai
undang-undang, peraturan pemerintah, Inpres dan Keppres dan Perpres
lainnya yang terkait.




LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                         www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                              Kementerian




Program pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam RPJM Periode Tahun
PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM


2004-2009 diarahkan pada 5 program pokok, yaitu:
                                                                                Hal | 24


 1. Program penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM; Tujuan
program ini adalah untuk memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha
yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan, dan non-diskriminatif
bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja usaha UMKM, sehingga dapat
mengurangi beban administratif, hambatan usaha dan biaya usaha maupun
meningkatkan rata-rata skala usaha, mutu layanan perijinan/pendirian usaha,
dan partisipasi stakeholders dalam pengembangan kebijakan UMKM.
 2. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM; Tujuan
program ini adalah mempermudah, memperlancar dan memperluas akses
UMKM kepada sumberdaya produktif agar mampu memanfaatkan
kesempatan yang terbuka dan potensi sumberdaya lokal serta menyesuaikan
skala usahanya sesuai dengan tuntutan efisiensi. Sistem pendukung dibangun
melalui pengembangan lembaga pendukung/penyedia jasa pengembangan
usaha yang terjangkau, semakin tersebar dan bermutu untuk meningkatkan
akses UMKM terhadap pasar dan sumber daya produktif, seperti sumber daya
manusia, modal, pasar, teknologi, dan informasi, termasuk mendorong
peningkatan fungsi intermediasi lembaga-lembaga keuangan bagi UMKM.
 3. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM;
Tujuan program ini adalah untuk mengembangkan jiwa dan semangat
kewirausahaan dan meningkatkan daya saing UKM sehingga pengetahuan
serta sikap wirausaha semakin berkembang, produktivitas meningkat,
wirausaha baru berbasis pengetahuan dan teknologi meningkat jumlahnya,
dan ragam produk-produk unggulan UKM semakin berkembang.
  4. Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro; Tujuan program ini adalah
untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan
usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang
masih berstatus keluarga miskin dalam rangka memperoleh pendapatan yang
tetap, melalui upaya peningkatan kapasitas usaha sehingga menjadi unit
usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan dan siap untuk tumbuh dan bersaing.
LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                        www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                               Kementerian

Program ini akan memfasilitasi peningkatan kapasitas usaha mikro dan
keterampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya
kepastian, perlindungan dan pembinaan usaha.
  5. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; Tujuan program
ini adalah untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi
agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai dengan
                                                                                 Hal | 25



jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk
memperoleh efisiensi kolektif, sehingga citra koperasi menjadi semakin baik.
Dengan demikian diharapkan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat
primer dan sekunder akan tertata dan berfungsi dengan baik; infrastruktur
pendukung pengembangan koperasi semakin lengkap dan berkualitas;
lembaga gerakan koperasi semakin berfungsi efektif dan mandiri; serta
praktek berkoperasi yang baik (best practices) semakin berkembang di
kalangan masyarakat luas.


KRONOLOGIS SEJARAH PERKEMBANGAN INSTANSI YANG MEMBIDANGI
KOPERASI,USAHA KECIL DAN MENENGAH
SEJARAH MENTERI YANG PERNAH MENJABAT




LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                         www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                                Kementerian




PERIODE SEBELUM KEMERDEKAAN


Koperasi adalah institusi (lembaga) yang tumbuh atas dasar solidaritas
                                                                                  Hal | 26


tradisional dan kerjasama antar individu, yang pernah berkembang sejak awal
sejarah manusia sampai pada awal Revolusi Industrial di Eropa pada akhir
abad 18 dan selama abad 19, sering disebut sebagai Koperasi Historis atau
Koperasi Pra-Industri. Koperasi Modern didirikan pada akhir abad 18,
terutama sebagai jawaban atas masalah-masalah sosial yang timbul selama
tahap awal Revolusi Industri.
Di Indonesia, ide-ide perkoperasian diperkenalkan pertama kali oleh Patih di
Purwokerto, Jawa Tengah, R. Aria Wiraatmadja yang pada tahun 1896
mendirikan sebuah Bank untuk Pegawai Negeri. Cita-cita semangat tersebut
selanjutnya diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode.
Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan
peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada
tahun 1915 dibuat peraturan Verordening op de Cooperatieve Vereeniging,
dan pada tahun 1927 Regeling Inlandschhe Cooperatieve.
Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk
memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha pribumi.
Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang
memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi. Hingga saat ini
kepedulian pemerintah terhadap keberadaan koperasi nampak jelas dengan
membentuk lembaga yang secara khusus menangani pembinaan dan
pengembangan koperasi.




LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                          www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                             Kementerian

Kronologis lembaga yang menangani pembinaan koperasi pada saat itu
adalah sebagai berikut:


Pemerintah Hindia Belanda membentuk Jawatan Koperasi yang
Tahun 1930


keberadaannya dibawah Departemen Dalam Negeri, dan diberi tugas untuk
                                                                               Hal | 27


melakukan pendaftaran dan pengesahan koperasi, tugas ini sebelumnya
dilakukan oleh Notaris.


Jawatan Koperasi dipindahkan ke Departemen Economische Zaken,
Tahun 1935


dimasukkan dalam usaha hukum (Bafdeeling Algemeene Economische
Aanglegenheden). Pimpinan Jawatan Koperasi diangkat menjadi Penasehat.


Jawatan Koperasi dipisahkan dari Afdeeling Algemeene Aanglegenheden ke
Tahun 1939


Departemen Perdagangan Dalam Negeri menjadi Afdeeling Coperatie en
Binnenlandsche Handel. Tugasnya tidak hanya memberi bimbingan dan
penerangan tentang koperasi tetapi meliputi perdagangan untuk Bumi Putra.


Pendudukan Jepang berpengaruh pula terhadap keberadaan jawatan
Tahun 1942


koperasi. Saat ini jawatan koperasi dirubah menjadi SYOMIN KUMIAI TYUO
DJIMUSYO dan Kantor di daerah diberi nama SYOMIN KUMIAI DJIMUSYO.


Didirikan JUMIN KEIZAIKYO (Kantor Perekonomian Rakyat) Urusan Koperasi
Tahun 1944


menjadi bagiannya dengan nama KUMAIKA, tugasnya adalah mengurus segala
aspek yang bersangkutan dengan Koperasi.
PERIODE SETELAH KEMERDEKAAN


Koperasi masuk dalam tugas Jawatan Koperasi serta Perdagangan Dalam
Tahun 1945


Negeri dibawah Kementerian Kemakmuran.

LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                       www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                            Kementerian




Urusan Perdagangan Dalam Negeri dimasukkan pada Jawatan Perdagangan,
Tahun 1946


sedangkan Jawatan Koperasi berdiri sendiri mengurus soal koperasi.
                                                                              Hal | 28


Jawatan Koperasi dibawah pimpinan R. Suria Atmadja, pada masa ini ada
Tahun 1947 - 1948


suatu peristiwa yang cukup penting yaitu tanggal 12 Juli 1947, Gerakan
Koperasi mengadakan Kongres di Tasikmalaya dan hasil Kongres menetapkan
bahwa tanggal 12 Juli dinyatakan sebagai Hari Koperasi.


Pusat Jawatan Koperasi RIS berada di Yogyakarta, tugasnya adalah
Tahun 1949


mengadakan kontak dengan jawatan koperasi di beberapa daerah lainnya.
Tugas pokok yang dihasilkan telah melebur Bank dan Lumbung Desa
dialihkan kepada Koperasi. Pada tahun yang sama yang diundangkan dengan
Regeling Cooperatieve 1949 Ordinasi 7 Juli 1949 (SBT. No. 179).


Jawatan Koperasi RI yang berkedudukan di Yogyakarta digabungkan dengan
Tahun 1950


Jawatan Koperasi RIS, bekedudukan di Jakarta.


Pembina Koperasi masih tetap diperlukan oleh Jawatan Koperasi dibawah
Tahun 1954


pimpinan oleh Rusli Rahim


Jawatan Koperasi menjadi bagian dari Kementerian Kemakmuran.
Tahun 1958




Perkoperasian dikelola oleh Menteri Transmigrasi Koperasi dan
Tahun 1960


Pembangunan Masyarakat Desa (TRANSKOPEMADA), dibawah pimpinan
seorang Menteri yang dijabat oleh Achmadi.



LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                      www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                              Kementerian




Transkopemada diubah menjadi Departemen Koperasi dan tetap dibawah
Tahun 1963


pimpinan Menteri Achmadi
                                                                                Hal | 29


Departemen Koperasi diubah menjadi Departemen Transmigrasi dan
Tahun 1964


Koperasi dibawah pimpinan Menteri ACHMADI kemudian diganti oleh Drs.
Achadi, dan Direktur Koperasi dibawah pimpinan seorang Direktur Jenderal
yang bernama Chodewi Amin
PERIODE TAHUN 1966 - 2004


Dalam tahun 1966 Departemen Koperasi kembali berdiri sendiri, dan
Tahun 1966


dipimpin oleh Pang Suparto. Pada tahun yang sama, Departemen Koperasi
dirubah menjadi Kementerian Perdagangan dan Koperasi dibawah pimpinan
Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, sedangkan Direktur Jenderal Koperasi
dijabat oleh Ir. Ibnoe Soedjono (dari tahun 1960 s/d 1966).


Pada tahun 1967 diberlakukan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967
Tahun 1967


tentang Pokok-pokok Perkoperasian tanggal 18 Desember 1967. Koperasi
masuk dalam jajaran Departemen Dalam Negeri dengan status Direktorat
Jenderal. Mendagri dijabat oleh Basuki Rachmad, dan menjabat sebagai Dirjen
Koperasi adalah Ir. Ibnoe Soedjono.


Kedudukan Direktorat Jenderal Koperasi dilepas dari Departemen Dalam
Tahun 1968


Negeri, digabungkan kedalam jajaran Departemen Transmigrasi dan Koperasi,
ditetapkan berdasarkan :
 1. Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1968 tentang Susunan Organisasi
Departemen.




LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                        www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                                Kementerian

 2. Keputusan Menteri Transmigrasi dan Koperasi Nomor 120/KTS/
Mentranskop/1969 tentang Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Susunan
Organisasi berserta Tata Kerja Direktorat Jenderal Koperasi.
Menjabat sebagai Menteri Transkop adalah M. Sarbini, sedangkan Dirjen
Koperasi tetap Ir. Ibnoe Soedjono.
                                                                                 Hal | 30




Direktorat Jenderal Koperasi kembali mengalami perubahan yaitu digabung
Tahun 1974


kedalam jajaran Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, yang
ditetapkan berdasarkan :
 1. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi
Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi.
  2. Instruksi Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor : INS-
19/MEN/1974, tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Koperasi
tidak ada perubahan (tetap memberlakukan Keputusan Menteri Transmigrasi
Nomor : 120/KPTS/Mentranskop/1969) yang berisi penetapan tentang
Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Koperasi.
Menjabat sebagai Menteri adalah Prof. DR. Subroto, adapun Dirjen Koperasi
tetap Ir. Ibnoe Soedjono.


Direktorat Jenderal Koperasi masuk dalam Departemen Perdagangan dan
Tahun 1978


Koperasi, dengan Drs. Radius Prawiro sebagai Menterinya. Untuk
memperkuat kedudukan koperasi dibentuk puia Menteri Muda Urusan
Koperasi, yang dipimpin oleh Bustanil Arifin, SH. Sedangkan Dirjen Koperasi
dijabat oleh Prof. DR. Ir. Soedjanadi Ronodiwiryo.


Dengan berkembangnya usaha koperasi dan kompleksnya masalah yang
Tahun 1983


dihadapi dan ditanggulangi, koperasi melangkah maju di berbagai bidang
dengan memperkuat kedudukan dalam pembangunan, maka pada Kabinet
Pembangunan IV Direktorat Jenderal Koperasi ditetapkan menjadi


LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                         www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                            Kementerian

Departemen Koperasi, melalui Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1983,
tanggal 23 April 1983.


Melalui Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1991, tanggal 10 September
Tahun 1991


1991 terjadi perubahan susunan organisasi Departemen Koperasi yang
                                                                              Hal | 31


disesuaikan keadaan dan kebutuhan.


Diberlakukan Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,
Tahun 1992


selanjutnya mancabut dan tidak berlakunya lagi Undang-undang Nomor: 12
Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian.


Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 96 Tahun 1993, tentang Kabinet
Tahun 1993


Pembangunan VI dan Keppres Nomor 58 Tahun 1993, telah terjadi perubahan
nama Departemen Koperasi menjadi Departemen Koperasi dan Pembinaan
Pengusaha Kecil. Tugas Departemen Koperasi menjadi bertambah dengan
membina Pengusaha Kecil. Hal ini merupakan perubahan yang strategis dan
mendasar, karena secara fundamental golongan ekonomi kecil sebagai suatu
kesatuan dan keseluruhan dan harus ditangani secara mendasar mengingat
yang perekonomian tidak terbatas hanya pada pembinaan perkoperasian saja.


Dengan adanya perkembangan dan tuntutan di lapangan, maka diadakan
Tahun 1996


peninjauan kembali susunan organisasi Departemen Koperasi dan Pembinaan
Pengusaha Kecil, khususnya pada unit operasional, yaitu Ditjen Pembinaan
Koperasi Perkotaan, Ditjen Pembinaan Koperasi Pedesaan, Ditjen Pembinaan
Pengusaha Kecil. Untuk mengantisipasi hal tersebut telah diadakan
perubahan dan penyempurnaan susunan organisasi serta
menomenklaturkannya, agar secara optimal dapat menampung seluruh
kegiatan dan tugas yang belum tertampung.




LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                      www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                             Kementerian




Dengan terbentuknya Kabinet Pembangunan VII berdasarkan Keputusan
Tahun 1998


Presiden Republik Indonesia Nomor : 62 Tahun 1998, tanggal 14 Maret 1998,
dan Keppres Nomor 102 Thun 1998 telah terjadi penyempurnaan nama
Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil menjadi Departemen
Koperasi dan Pengusaha Kecil, hal ini merupakan penyempurnaan yang kritis
                                                                               Hal | 32



dan strategis karena kesiapan untuk melaksanakan reformasi ekonomi dan
keuangan dalam mengatasi masa krisis saat itu serta menyiapkan landasan
yang kokoh, kuat bagi Koperasi dan Pengusaha Kecil dalam memasuki
persaingan bebas/era globalisasi yang penuh tantangan.


Melalui Keppres Nomor 134 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang
Tahun 1999


Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri
Negara, maka Departemen Koperasi dan PK diubah menjadi Menteri Negara
Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah.


 1. Berdasarkan Keppres Nomor 51 Tahun 2000 tanggal 7 April 2000, maka
Tahun 2000


ditetapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil
Menengah.
  2. Melalui Keppres Nomor 166 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. maka dibentuk Badan
Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pegusaha Kecil dan Menengah
(BPS-KPKM).
  3. Berdasarkan Keppres Nomor 163 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Menteri Negara, maka Menteri Negara Koperasi dan PKM diubah
menjadi Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
  4. Melalui Keppres Nomor 175 Tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000
tentang Susunan Organisasi dan Tugas Menteri Negara, maka Menteri Negara


LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                       www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                            Kementerian

Urusan Koperasi dan UKM diubah menjadi Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah.


  1. Melalui Keppres Nomor 101 Tahun 2001 tanggal 13 September 2001
Tahun 2001


tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata
                                                                              Hal | 33


Kerja Menteri Negara, maka dikukuhkan kembali Menteri Negara Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah.
  2. Berdasarkan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tanggal 13 September 2001
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Non Pemerintah, maka Badan Pengembangan Sumber Daya
Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah dibubarkan.
 3. Melalui Keppres Nomor 108 Tahun 2001 tanggal 10 Oktober 2001 tentang
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara, maka Menteri Negara
Koperasi dan UKM ditetapkan membawahi Setmeneg, Tujuh Deputi, dan Lima
Staf Ahli. Susunan ini berlaku hingga tahun 2004 sekarang ini.




LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                      www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                               Kementerian

                        KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP




Pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup di Indonesia relatif belum
SEJARAH
                                                                                Hal | 34


lama dan baru dirintis menjelang Pelita III. Namun demikian, dalam waktu
yang pendek itu Indonesia telah banyak berbuat untuk mulai mengelola
lingkungan hidupnya. Hasil utama pengembangan lingkungan hidup ini
nampak pada munculnya kesadaran dan kepedulian di kalangan masyarakat.
Antara lain nampak dalam peningkatan upaya swadaya masyarakat seperti
tercermin dalam kegiatan nyata dan keterlibatan masyarakat umum dalam
memecahkan masalah pencemaran di daerah. Padahal, 20 tahun sebelumnya,
istilah lingkungan hidup itu sendiri belum begitu dikenal.
Konsep dan kebijakan lingkungan hidup selama Pembangunan Jangka Panjang
(PJP) Pertama mengalami perkembangan yang sangat berarti. Selama Pelita
III bidang lingkungan hidup ditangani oleh Menteri Negara Pengawasan
Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Men-PPLH) dengan prioritas pada
peletakan dasar-dasar kebijaksanaan “membangun tanpa merusak”, dengan
tujuan agar lingkungan dan pembangunan tidak saling dipertentangkan.
Pada Pelita IV, bidang lingkungan hidup berada di bawah Menteri Negara
Kependudukan dan Lingkungan Hidup (Men-KLH), dengan prioritas pada
keserasian antara kependudukan dan lingkungan hidup. Pada Pelita V
kebijaksanaan lingkungan hidup sebelumnya disempurnakan dengan
mempertimbangkan keterkaitan tiga unsur, antara kependudukan,
lingkungan hidup dan pembangunan guna mewujudkan konsep pembangunan
berkelanjutan. Pembangunan hanya terlanjutkan dari generasi ke generasi
apabila kebijaksanaan dalam menangani tiga bidang tersebut selalu dilakukan
secara serasi menuju satu tujuan. Bila lingkungan dan sumber daya alam tidak
mendukung penduduk dan menunjang sumber daya manusia atau sebaliknya,
maka pembangunan mungkin saja dapat berjalan, namun dengan risiko
timbulnya ancaman pada kualitas dan daya dukung lingkungan.
Kebijaksanaan dasar yang bertumpu pada pembangunan berkelanjutan ini
akan tetap menjadi pegangan dalam pengelolaan lingkungan hidup pada
Pelita VI dan pelita-pelita selanjutnya.

LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                        www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                              Kementerian

Pada pelita VI, bidang lingkungan hidup secara kelembagaan terpisah dari
bidang kependudukan dan berada di bawah Menteri Negara Lingkungan
Hidup (Men-LH). Lingkungan hidup dirasakan perlu ditangani secara lebih
fokus sehubungan dengan semakin luas, dalam dan kompleksnya tantangan
pada era industrialisasi dan era informasi dalam PJP Kedua (yang dimulai
pada Pelita VI). Lintas sejarah perkembangan pengelolaan lingkungan hidup
                                                                                Hal | 35


di Indonesia diuraikan menjadi tiga babak, yakni masa tumbuhnya Arus
Global 1972, munculnya Komitmen Internasional, dan Komitmen Nasional
dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, serta Pasca Reformasi.




Periode ini menandai daya tanggap dan cikal bakal bangkitnya kesadaran
ARUS GLOBAL PRA-1972


lingkungan Indonesia menyongsong konferensi Lingkungan Hidup Sedunia I
di Stockholm, Swedia pada bulan Juni 1972, ketika pembangunan nasional
memasuki Pelita Pertama (1969-1974), Indonesia belum mengenal lembaga
khusus yang menangani masalah lingkungan hidup. Dengan demikian
perhatian terhadap masalah mulai nampak sebagaimana terlihat pada
peraturan perundangan yang disusun beserta kebijaksanaan dan program
sektoral yang dihasilkan selama periode tersebut.
Peraturan perundangan itu sudah memuat ketentuan yang mengatur
pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dengan mempertimbangkan
aspek konservasinya. Selain itu konsepsi serta kebijaksanaan pengembangan
wilayah yang dianut sektor juga sudah memasukan pertimbangan lingkungan.
Akan tetapi pendekatan yang dilakukan masih bersifat sektoral dengan
perhatian terhadap aspek pengelolaan lingkungan yang masih belum
memadai.
Sementara itu, perhatian terhadap lingkungan hidup dikalangan perguruan
tinggi dirintis oleh Universitas Padjadjaran Bandung melalui pendirian
Lembaga Ekologi pada tanggal 23 September 1972. Sebagai persiapan
menghadapi konferensi Stockholm, pada tanggal 15-18 Mei 1972
diselenggarakan seminar tentang “Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Pembangunan Nasional” oleh Universitas Padjadjaran di Bandung. Seminar itu
membahas “Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Manusia : Beberapa

LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                        www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                             Kementerian

Pikiran dan Saran”. Hasilnya dijabarkan ke dalam Country Report RI dan
disampaikan pada konferensi itu. Sebelumnya, Menteri Negara Penertiban
Aparatur Negara (Men-PAN) telah mengadakan rapat Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Pencegahan.
                                                                               Hal | 36


Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Sedunia yang diselenggarakan
KOMITMEN INTERNASIONAL (1972)


pada bulan Juni 1972 di Stockholm, Swedia, dapat dianggap sebagai
pengejawantahan kesadaran masyarakat internasional akan pentingnya kerja
sama penanganan masalah lingkungan hidup dan sekaligus menjadi titik awal
pertemuan berikutnya yang membicarakan masalah pembangunan dan
lingkungan hidup. Konferensi Stockholm dengan motto Hanya Satu Bumi itu
menghasilkan deklarasi dan rekomendasi yang dapat dikelompokkan menjadi
lima bidang utama yaitu permukiman, pengelolaan sumber daya alam,
pencemaran, pendidikan dan pembangunan.
Deklarasi Stockholm menyerukan perlunya komitmen, pandangan dan prinsip
bersama bangsa-bangsa di dunia untuk melindungi dan meningkatkan
kualitas lingkungan hidup umat manusia. Konsep lingkungan hidup manusia
yang diperkenalkan menekankan perlunya langkah-langkah pengendalian laju
pertumbuhan penduduk, menghapuskan kemiskinan dan menghilangkan
kelaparan yang diderita sebagian besar manusia di negara berkembang.
Konferensi Stockholm mulai berupaya melibatkan seluruh pemerintah di
dunia dalam proses penilaian dan perencanaan lingkungan hidup,
mempersatukan pendapat dan kepedulian negara maju dan berkembang bagi
penyelamatan bumi, menggalakkan partisipasi masyarakat serta
mengembangkan pembangunan dengan pertimbangan lingkungan.
Sehubungan dengan hal tersebut, Konferensi Stockholm mengkaji ulang pola
pembangunan konvensional yang selama ini cenderung merusak bumi yang
berkaitan erat dengan masalah kemiskinan, tingkat pertumbuhan ekonomi,
tekanan kependudukan di negara berkembang, pola konsumsi yang
berlebihan di negara maju, serta ketimpangan tata ekonomi internasional.
Indonesia hadir sebagai peserta konferensi tersebut dan turut
menandatangani kesepakatan untuk memperhatikan segi-segi lingkungan
dalam pembangunan.


LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                       www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                              Kementerian

Sebagai tindak lanjutnya, berdasarkan Keppres No. 16 Tahun 1972 Indonesia
membentuk panitia interdepartemental yang disebut dengan Panitia Perumus
dan Rencana Kerja Bagi Pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup guna
merumuskan dan mengembangkan rencana kerja di bidang lingkungan hidup.
Panitia yang diketuai oleh Prof. Dr. Emil Salim selaku Men-Pan/Wakil Ketua
Bappenas tersebut berhasil merumuskan program kebijaksanaan lingkungan
                                                                                Hal | 37


hidup sebagaimana tertuang dalam Butir 10 Bab II GBHN 1973-1978 dan Bab
4 Repelita II. Keberadaan lembaga yang khusus mengelola lingkungan hidup
dirasakan mendesak agar pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup baik di
tingkat pusat maupun di daerah lebih terjamin.
Tiga tahun kemudian, Presiden mengeluarkan Keppres No. 27 Tahun 1975.
Keppres ini merupakan dasar pembentukan Panitia Inventarisasi dan Evaluasi
Kekayaan Alam dengan tugas pokoknya adalah menelaah secara nasional
pola-pola permintaan dan persediaan serta perkembangan teknologi, baik di
masa kini maupun di masa mendatang serta implikasi sosial, ekonomi, ekologi
dan politis dari pola-pola tersebut.
Dalam periode ini telah dilakukan persiapan penyusunan perangkat
perundangan dan kelembagaan yang menangani pengelolaan lingkungan
hidup. Penyusunan RUU Lingkungan Hidup telah dimulai pada tahun 1976
disertai persiapan pembentukan kelompok kerja hukum dan aparatur dalam
pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Pada periode ini
beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan lingkungan dihasilkan
oleh berbagai instansi sektoral.
Di sejumlah perguruan tinggi, perhatian terhadap lingkungan hidup juga
mulai berkembang antara lain dengan dibentuknya lembaga yang bergerak di
bidang penelitian masalah lingkungan, yakni Pusat Studi dan Pengelolaan
Lingkungan IPB dan Pusat Studi Lingkungan ITB. Pengelolaan lingkungan
hidup pada periode ini masih berupa langkah awal pemantapan kemauan
politik sebagai persiapan untuk mewujudkan gagasan-gagasan dari
Konferensi Stockholm tersebut. Belum adanya lembaga khusus serta
perangkat peraturan perundangan yang menangani masalah lingkungan
secara komprehensif merupakan kendala yang perlu penanganan segera pada
waktu itu.


LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                        www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                            Kementerian




Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup
KOMITMEN POLITIK NASIONAL


(1978-1983)
Untuk melaksanakan amanat GBHN 1978, maka berdasarkan Keppres No. 28
Tahun 1978 jo. Keppres No. 35 Tahun 1978, dalam Kabinet Pembangunan III
                                                                              Hal | 38


diangkat Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup
(Men-PPLH) dengan tugas pokok mengkoordinasikan pengelolaan lingkungan
hidup di berbagai instansi pusat maupun daerah, khususnya untuk
mengembangkan segi-segi lingkungan hidup dalam aspek pembangunan.
Sedangkan tugas pertamanya adalah mempersiapkan perumusan
kebijaksanaan pemerintah mengenai pelaksanaan pengawasan pembangunan
dan pengelolaan serta pengembangan lingkungan hidup. Jabatan Menteri
dipegang oleh Prof.Dr.Emil Salim. Dalam upaya memantapkan koordinasi
pengelolaan lingkungan di daerah, Menteri Dalam Negeri menindaklanjuti
dengan menetapkan Keputusan Mendagri No. 240 Tahun 1980 tentang
Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan
Sekretariat DPRD Tingkat I yang di dalamnya terdapat Biro Kependudukan
dan Lingkungan Hidup.
Salah satu produk hukum terpenting yang dihasilkan selama periode PPLH
adalah ditetapkannya UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup . UU ini merupakan landasan berbagai
ketentuan dan peraturan mengenai masalah pengelolaan lingkungan hidup
seperti perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya alam dan
lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan, baku mutu
lingkungan dan lain-lain.
Penanganan masalah lingkungan hidup menuntut pengkajian dan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pendukungnya. Untuk itu,
pada tahun 1979 dibentuk Pusat Studi Lingkungan (PSL) yang tersebar di
berbagai perguruan tinggi Meskipun secara struktural tetap di bawah dan
bertanggung jawab pada universitasnya masing-masing, PSL memiliki peran
yang sangat besar dalam pendidikan lingkungan hidup. Hampir semua
pendidikan AMDAL dilakukan PSL di bawah koordinasi Men-PPLH (yang


LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                      www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                              Kementerian

kemudian menjadi Men-KLH). PSL juga banyak membantu di bidang
penelitian.
Pada periode PPLH pula, yakni pada 1981, penghargaan Kalpataru mulai
diperkenalkan. Penghargaan dengan lambang “Pohon Kehidupan” ini
diberikan kepada masyarakat yang memelihara lingkungan hidup dengan
kesadaran sendiri tanpa mengharapkan imbalan dan prestasinya dinilai luar
                                                                                Hal | 39



biasa.
Pemberian Kalpataru biasanya dilakukan pada saat puncak peringatan Hari
Lingkungan Hidup, tanggal 5 Juni setiap tahunnnya mengikuti ketentuan dari
UNEP (United Nations Environment Programme). Dalam bidang pengawasan,
Men-PPLH telah melakukan pemantauan terhadap tidak kurang dari 5.000
proyek pembangunan sehingga meningkatkan efisiensi pada BUMN,
merumuskan sebuah konsep sistem pengawasan pembangunan terpadu, dan
terbentuknya sistem pengawasan melekat. Periode ini disebut sebagai
pancawarsa pengawasan pembangunan dan lingkungan hidup. Berbagai
kekurangan dan kelemahan masih dihadapi, baik dalam hal kebijaksanaan
kelembagaan dan peraturan perundangan, sumber daya manusia maupun
pendanaan .
Kantor Menteri Negara Kependudukan Dan Lingkungan Hidup (1983-1993)
UU No. 4 Tahun 1982 antara lain menggariskan bahwa manusia dan
perilakunya merupakan komponen lingkungan hidup. Karena itu, perlu
adanya perpaduan antara aspek kependudukan ke dalam pengelolaan
lingkungan hidup. Untuk itu, berdasarkan Keppres No. 25 Tahun 1983 tentang
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Negara
Kependudukan dan Lingkungan Hidup, dibentuklah Kantor Menteri Negara
Kependudukan dan Lingkungan Hidup (Men-KLH) dengan menterinya adalah
Prof. Dr. Emil Salim.
Pada periode KLH ini, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun
1986 tentang AMDAL yang merupakan pedoman pelaksanaan suatu proyek
pembangunan. Setiap proyek yang diperkirakan memiliki dampak penting
diharuskan melakukan studi analsis mengenai dampak lingkungan. Sementara
itu, kegiatan pembangunan yang makin pesat disertai makin meningkatnya


LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                        www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                                 Kementerian

dampak terhadap lingkungan menuntut dibentuknya sebuah badan yang lebih
bersifat operasional.
Berdasarkan Keppres No. 23 Tahun 1990 dibentuk Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan (Bapedal) yang bertugas melaksanakan pemantauan dan
pengendalian kegiatan-kegiatan pembangunan yang berdampak penting
terhadap lingkungan hidup. Pusat Studi Kependudukan (PSK) dan PSL
                                                                                   Hal | 40



ditumbuhkembangkan bukan hanya di perguruan tinggi negeri, tetapi juga di
perguruan tinggi swasta. Saat itu tercatat 35 PSK dan 67 PSL yang tersebar di
berbagai perguruan tinggi di seluruh tanah air. Keberadaan PSK dan PSL di
setiap provinsi diharapkan akan dapat membantu pemerintah daerah dalam
menangani persoalan lingkungan di daerahnya sesuai dengan karakteristik
sosial, ekonomi, budaya dan biogeofisik setempat.
Keragaman ini juga akan memperkaya khazanah bagi pengelola lingkungan di
tingkat pusat yang pada gilirannya berguna dalam pengembangan
kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup. Pengembangan
kelembagaan disertai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia
dilakukan melalui jalur pendidikan, khususnya pendidikan kependudukan dan
lingkungan hidup, kursus-kursus dan pelatihan serta pengembanan sistem
dan penyebaran informasi kependudukan dan lingkungan hidup. Peningkatan
kualitas sumber daya manusia ini tidak hanya terbatas pada aparat lembaga
pemikir dan pengelola lingkungan, melainkan juga kepada aparat pendidik
bahkan LSM serta masyarakat luas.
Pendidikan bagi aparatur pemerintah terutama ditujukan bagi mereka yang
terlibat langsung dalam penanganan masalah kependudukan dan lingkungan
hidup seperti staf Kantor KLH, staf Bapedal, staf Biro KLH Tingkat I, Bappeda,
Komisi AMDAL pusat dan daerah serta aparat penegak hukum.
Program ini telah menghasilkan 72 orang sarjana program Strata 2 (Magister)
dan 9 orang dalam program Strata 3 (Doktoral) di bidang kependudukan dan
non-kependudukan. Saat iti, rata-rata Biro KLH memiliki 9 sarjana, bahkan di
Jawa rata-rata lebih dari 15 sarjana. Seiring dengan upaya di atas, dilakukan
pula pengembangan kemampuan bagian kependudukan di Biro KLH Propinsi,
penataan sistem dan pelatihan registrasi penduduk sampai tingkat tenaga
lapangan pada 54 di tingkat kabupaten/kota II di 15 propinsi.


LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                           www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                               Kementerian

Di samping jalur pendidikan formal, pendidikan kependudukan dan
lingkungan hidup dilaksanakan melalui program TOT (training of trainers)
bagi para dosen di perguruan tinggi negeri maupun swasta dengan tujuan
menambah wawasan para dosen tersebut. Sejak tahun 1991/1992 sampai
dengan 1992/1993 sejumlah 152 orang dosen perguruan tinggi negeri dan
swasta telah mengikuti program ini. Kursus-kursus AMDAL di PSL di berbagai
                                                                                Hal | 41


perguruan tinggi di Indonesia mulai diselenggarakan tahun 1982. Kursus ini
pada umumnya diselenggarakan melalui kerjasama antara perguruan tinggi,
Kantor KLH dan Bapedal.
Di bidang kependudukan, telah dilakukan pengembangan PSK. Penanaman
wawasan lingkungan kepada para guru telah pula dilakukan melalui
Penataran Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup bagi guru SD,
SMP dan SMA pada tahun 1989/1990 hingga 1992/1993 di 27 Provinsi di
Indonesia bekerjasama dengan Depdikbud. Sejumlah 5.108 guru telah
mengikuti penataran tersebut yang terdiri atas 2.330 guru SD, 1.410 guru SMP
dan 1.368 guru SMA. Di samping itu, sebanyak 4.600 orang kepala sekolah
SMP dan SMA telah mengikuti penataran serupa.


Pada Pelita V tahun 1989/1990 hingga 1992/1993 materi kependudukan dan
lingkungan hidup telah dimasukkan ke dalam kurikulum penjenjangan tingkat
Sepada, Sepala, Sepadya dan Sespa pada pendidikan dan latihan Lembaga
Adminsitrasi Negara (LAN).
Pada periode ini, seperangkat peraturan perundangan sebagai pelaksanaan
lebih lanjut dari UU No. 4 Tahun 1982 telah dihasilkan termasuk keputusan-
keputusan yang dikeluarkan oleh berbagai departemen yang berupa Pedoman
dan Petunjuk Teknis. Ketika Kabinet Pembangunan IV berakhir dan memasuki
Kabinet Pembangunan V, status Men-KLH tetap dipertahankan, dan Prof. Dr.
Emil Salim diangkat kembali menjadi menterinya. Dalam Periode KLH 1988-
1993 ini yang nampak gencar dilakukan adalah pemasyarakatan
pembangunan berkelanjutan dan seluruh bidang kegiatan kependudukan dan
lingkungan hidup pada periode tersebut ditujukan untuk menopang
pembangunan berkelanjutan ini juga berkaitan dengan penyelenggaraan
Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup dan Pengembangan atau yang


LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                        www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                               Kementerian

lebih popular dengan sebutan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de
Janeiro pada bulan Juni 1992.
Hasil-hasil dari konferensi ini sangat menekankan perlunya konsep
pembangunan berkelanjutan untuk menjamin pemanfaatan sumber daya
alam tidak hanya untuk pembangunan di masa sekarang, melainkan juga
untuk generasi yang akan datang. Di dalam periode ini pula, muncul gagasan
                                                                                 Hal | 42



bahwa kependudukan dan lingkungan hidup merupakan dua aspek yang tidak
dapat dipisahkan satu sama lain. Perubahan di bidang kependudukan sangat
berpengaruh dalam bidang lingkungan hidup. Demikian pula sebaliknya,
lingkungan dituntut untuk selalu memiliki daya dukung bagi kehidupan.
Karena itu, kebijaksaan yang dikembangkan dalam bidang kependudukan
berbeda dengan periode sebelumnya.
Masalah kependudukan tidak hanya dilihat dari segi demografi semata-mata
(seperti: fertilitas, mortalitas dan migrasi) melainkan lebih menekankan pada
unsur kualitas. Penduduk yang banyak tidak selamanya dapat dianggap
sebagai beban. Kalau berkualitas, mereka dapat dijadikan modal
pembangunan. Dalam kebijaksanaan tersebut, dijelaskan pula bahwa masalah
kependudukan dipengaruhi pula oleh factor lingkungan hidup. Karena itu
pengelolaan lingkungan hidup dilakukan sedemikian rupa sehingga daya
dukungnya dapat dipertahankan baik melalui pengaturan tata ruang,
penerapan AMDAL. Rahabilitasi lingkungan seperti Program Kali Bersih
(PROKASIH), maupun pemanfaatan keanekaragaman hayati. Penegakan
hukum mulai dikembangkan dalam periode ini, terutama sejak Pelita V,
dengan mulai dirintisnya kerjasama dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung.
Kasus-kasus penindakan terhadap industri yang mencemari lingkungan sudah
banyak dilakukan terutama yang berkaitan dengan pelaksaaan PROKASIH.
Produk hukum penting yang dihasilkan selama periode KLH 1988-1993 ini
antara lain di bidang kependudukan, RUU Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga Sejahtera telah disahkan DPR pada 21 Maret 1992,
yang kemudian diundangkan menjadi UU No. 10 Tahun 1992 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera pada
tanggal 6 April 1992.
Sedangkan di bidang lingkungan hidup, telah dikeluarkan PP No. 20 Tahun
1990 tentang Baku Mutu Lingkungan dan disetujuinya RUU Penataan Ruang
LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                         www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                              Kementerian

di DPR. Men-KLH juga mengeluarkan Keputusan Menteri No. 03 Tahun 1991
tentang Baku Mutu Limbah Cair. Seperti periode sebelumnya, berbagai
kelemahan masih dihadapi baik dalam hal kebijaksanaan, kelembagaan dan
peraturan perundangan, sumber daya manusia maupun pendanaan. Hal ini
bukan dikarenakan kegagalan pembangunan di sektor lingkungan hidup ini,
melainkan cenderung disebabkan karena semakin luas, intensif dan
                                                                                Hal | 43


kompleksnya permasalahan lingkungan yang dihadapi bersamaan dengan
makin pesatnya kegiatan pembangunan selama periode dasawarsa KLH
tersebut.


Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup (1993-1998)


Masalah kependudukan dan lingkungan hidup cenderung menjadi makin luas
dan kompleks sejalan dengan makin pesatnya laju kegiatan pembangunan dan
meningkatnya kesejahteraan masyarakat khususnya pada pembangunan
jangka panjang kedua (PJP II). Ketika proses industrialisasi mulai
dilaksanakan secara besar-besaran. Karena itu dipandang perlu membentuk
lembaga kementerian yang khusus bertugas menangani dan mengkoordinir
pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Untuk itu pada tahun 1993
dibentuklah Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup (Men-LH), dengan Ir.
Sarwono Kusumaatmadja sebagai menterinya. Agar pengelolaan lingkungan
hidup lebih fokus, pada era ini kependudukan dikeluarkan dari lembaga
pengelola lingkungan, dan atribut baru yang disandang adalah Kantor Menteri
Negara Lingkungan Hidup.
Pada awal periode ini berhasil diselenggarakan Rakornas I Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan 1994. Rakornas tersebut
membahas dan merumuskan Kebijaksanaan dan Strategi Nasional
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua
(1994/1995-2019/2020). Perumusan kebijaksanaan dan strategi nasional ini
ditujukan untuk mengantisipasi kemungkinan penurunan kualitas lingkungan
hidup di masa mendatang sehubungan titik berat pembangunan PJP II pada
bidang industri.


LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                        www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                                Kementerian

Hasil penting dari Rakornas I tersebut adalah munculnya strategi dan
kebijaksanaan satu pintu dan Sasaran Repelita Tahunan (SARLITA). SARLITA
merupakan penjabaran dari program Repelita yang diharapkan dapat menjadi
acuan pokok dalam penyusunan dan penilaian rencana kegiatan
pembangunan tahunan, khususnya yang dibiayai oleh APBN. Penyusunan
SARLITA Daerah sektor lingkungan hidup dilakukan oleh masing-masing
                                                                                 Hal | 44


provinsi sehingga diharapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.
Selama kurun waktu 1994/1995 Kantor Men-LH turut menyusun program
legislasi nasional yang dikoordinasikan oleh Badan Pembinaan Hukum
Nasional (BPHN). Beberapa usulan yang disampaikan oleh Kantor Men-LH
tentang program legislasi nasional adalah RUU Penyempurnaan UU No. 4
Tahun 1982, RUU Penataan Ruang Kelautan, RPP Tata Cara Penetapan dan
Pembayaran Biaya Pemulihan Lingkungan, Tata Cara Pengaduan, Penelitian
dan Penuntutan Ganti Rugi, Pengendalian Perusakan Lingkungan,
Pengendalian Pencemaran Udara, Laut, Kebisingan dan Tanah. Periode ini
merupakan pancawarsa menuju pembangunan berkelanjutan yang
berwawasan lingkungan dengan perhatian utama diarahkan pada upaya
pembinaan kemitraan kelembagaan.




Reformasi membawa perubahan secara dramatis dalam sistem politik dan
ERA REFORMASI (1998-1999)


ketatanegaraan di Indonesia, sejalan dengan itu, terjadi perubahan dalam
sistem kepemerintahan. Namun demikian, masalah lingkungan yang dihadapi
masih berkisar pada sumber daya alam, populasi dan kerjasama
regional/internasional.
Jumlah penduduk yang meningkat memberikan tekanan yang lebih besar
kepada sumber alam, salah satu dampaknya adalah kondisi kritis sumber
daya air khususnya di pulau Jawa. Hutan semakin menurun kualitas dan
kuantitasnya akibat over exploitation dan pembakaran. Menyusutnya sumber
daya hutan diikuti pula dengan menurunnya keanekaragaman hayati, hal yang
sama juga terjadi di lingkungan pesisir dan laut. Kondisi ini diperburuk lagi
dengan menurunnya kualitas udara akibat merebaknya industrialisasi dan


LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                         www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                                Kementerian

perlakuan yang tidak ramah kepada atmosfer seperti semakin banyaknya
polusi yang berasal dari kendaraan bermotor.
Sementara itu, aktifitas manusia menghasilkan limbah domestik, dan masalah
ini mulai merambah perdesaan. Kepadatan perkotaan turut pula
meningkatkan beban pencemaran pada lingkungan, dampak lain dari
kepadatan kota adalah alih fungsi lahan dari pertanian menjadi permukiman
                                                                                  Hal | 45



dan industri.
Ledakan jumlah penduduk memunculkan kelas masyarakat miskin, yang
diikuti dengan merebaknya permukiman kumuh, masalah kesehatan,
gelandangan, kriminalitas, dan berbagai masalah sosial lainnya. Sementara
itu, seiring dengan modernisasi, terjadi pergeseran nilai yang bersifat
tradisional agraris menuju masyarakat era indusrti yang antara lain ditandai
dengan perubahan pranata sosial, perubahan nilai-nilai sosial. Perpindahan
penduduk dari desa ke kota mengakibatkan turunnya ketahanan ekologis
perdesaan dan menaikkan tingkat kerentanan kota. Berbagai masalah sosial di
atas berdampak pada melemahnya kontrol sosial, dan cenderung diikuti
timbulnya masalah sosial psikologi dalam masyarakat. Sementara itu,
keanekaragaman kelompok dan ketimpangan ekonomi semakin
mempertinggi persaingan dan konflik kepentingan.
Berkenaan dengan itu, maka sasaran pembangunan lingkungan diarahkan
pada: (i) peningkatan pengenalan jumlah dan mutu sumber daya alam serta
jasa lingkungan yang tersedia, (ii) pemeliharaan kawasan konservasi, (iii)
peningkatan sistem pengelolaan lingkungan, (v) pengendalian pencemaran,
terutama pada daerah padat penduduk dan pembangunan, (v) pengendalian
kerusakan pantai, dan (vi) peningkatan usaha rehabilitasi lahan kritis.
Memperhatikan sasaran tersebut, maka kebijakan lingkungan diarahkan pada
6 program pokok, yaitu: (i) inventarisasi dan evaluasi sumber daya alam dan
lingkungan hidup, (ii) penyelamatan hutan, tanah dan air, (iii) pembinaan dan
pengelolaan lingkungan hidup, (iv) pengendalian pencemaran lingkungan
hidup,, (vi) rehabilitasi lahan kritis, dan (vi) pembinaan daerah pantai.
Periode reformasi ini relatif terjadi dalam kurun waktu yang sangat pendek
(1998-1999) dan Kementerian Lingkungan Hidup mengalami dua periode


LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                          www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                               Kementerian

kepemimpinan, yaitu: Prof. Dr. Juwono Sudarsono (1998), dan dr. Panangian
Siregar (1998-1999).


                                                                                 Hal | 46
PASCA REFORMASI (1999-2004)


Demi mengejar perolehan devisa negara baik pada tingkat pusat maupun
Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup (1999-2001)


daerah, pada era itu pemanfaatan sumber daya alam cenderung kurang
memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan sumberdaya alam yang
berkelanjutan dan berkeadilan. Pemanfaatan sumberdaya alam berorientasi
pada kepentingan jangka pendek sehingga kurang dan tidak efisien. Di lain
pihak, adanya urgensi pemulihan ekonomi cenderung menjadi sumber
permasalahan.
Otonomi daerah telah merubah berbagai kewenangan bidang lingkungan yang
terbagi menjadi lebih besar di kabupaten/kota dibandingkan di tingkat
nasional/provinsi. Pemerintah pusat tidak lagi menjadi pelaksana, tetapi
sebagai penyusun kebijakan makro dan penetapan berbagai norma, standar,
kriteria dan prosedur dalam pengelolaan lingkungan hidup. Mengantisipasi
berbagai implikasi penerapan otonomi daerah pada pengelolaan sumberdaya
alam dan lingkungan hidup, langkah-langkah yang diambil Kantor Menteri
Negara Lingkungan Hidup di antaranya adalah melakukan konsultasi dengan
sektor, daerah dan para mitra lingkungan untuk mensinergikan kewenangan,
mempertegas kembali komitmen penguatan lembaga lingkungan daerah,
memperkuat kapasitas lembaga lingkungan di daerah, dan pengembangan
berbagai program strategis seperti: Bumi Lestari, Prokasih, Adipura, Langit
Biru, dan lain-lainnya.
Secara internal, langkah-langkah strategis yang diambil Kantor Menteri
Negara Lingkungan Hidup pada masa kepemimpinan Dr. Alexander Sonny
Keraf adalah: (i) menjaga dan meningkatkan hubungan kerja internal; (ii)
memfokuskan langkah kerja setiap unit kerja, (iii) merumuskan berbagai
kriteria, indikator, baku mutu dan pedoman; dan (iv) melakukan inovasi
bentuk-bentuk kerja sama antar sektor, antar dinas dan stakeholders lainnya.



LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                         www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                                Kementerian




Pada awal era ini teridentifikasi bahwa penyebab kerusakan lingkungan
Kementerian Negara Lingkungan Hidup (2001-2004)


bersumber dari: (i) lemahnya penguatan dan dukungan politik untuk
pelestarian lingkungan dalam proses pengambilan keputusan, (ii) rendahnya
sanksi yang dijatuhkan kepada para pelanggar peraturan di bidang
lingkungan, dan (iii) kemiskinan. Sebaran dampaknya masih terpusat pada
                                                                                  Hal | 47



perusakan hutan dan lahan, pencemaran air, urbanisasi, perusakan &
pencemaran laut & pantai, dan imbas dari lingkungan global.
Strategi yang ditempuh Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH) pada
era kepemimpinan Nabiel Makarim, MPA.MSM. ini adalah: (i) peningkatan dan
perluasan aliansi strategis dalam rangka memperoleh dukungan dan kekuatan
politik untuk pelestarian lingkungan, (ii) pemberdayaan masyarakat sadar
dan aktif berperan dalam proses pengambilan keputusan, (iii) pengembangan
prinsip “good governance” dalam pelestarian lingkungan hidup di kalangan
pemerintah kabupaten/kota, (iv) peningkatan penaatan melalui penggunaan
instrumen hukum dan instrumen lainnya, dan (v) pengembangan
kelembagaan dan peningkatan kapasitas.
Pada awal era ini terjadi penggabungan antara Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan dengan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup menjadi
Kementerian Negara Lingkungan Hidup.




Pengelolaan lingkungan pada era Kabinet Indonesia Bersatu yang dimulai
Kementerian Negara Lingkungan Hidup (2004-sekarang)


pada tahun 2004 menempatkan Ir. Rachmat Witoelar sebagai menteri pada
Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Visi, misi, strategi, tujuan, kebijakan,
program, dan kegiatan KNLH merupakan fokus uraian pada Profil
Kementerian Negara Lingkungan Hidup ini




LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                          www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                              Kementerian




    (Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 11 Tahun 2010
   tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010 -
                                  2014)                                        Hal | 48



“Terwujudnya Kementerian Lingkungan Hidup yang handal dan proaktif,
VISI


serta berperan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, dengan
menekankan pada ekonomi hijau”.


MISI


 1. Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Mewujudkan
kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi,
guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan, dengan
menekankan pada ekonomi hijau;
 2. Melakukan koordinasi dan kemitraan dalam rantai nilai proses
pembangunan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi antara ekonomi dan
ekologi dalam pembangunan berkelanjutan;
  3. Mewujudkan pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaran
sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi
lingkungan hidup;
 4. Melaksanakan tatakelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan
kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
hidup secara terintegrasi.




Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010-2014
TUJUAN DAN SASARAN


sesuai Visi dan Misi tersebut di atas adalah: “Terwujudnya pembangunan

LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                       www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                               Kementerian

Indonesia berdasarkan pembangunan berkelanjutan dengan penekanan pada
ekonomi hijau (green economy) untuk "menahan laju kemerosotan daya
tampung, daya dukung, dan kelangkaan sumberdaya alam, serta mengatasi
bencana lingkungan”.
                                                                                 Hal | 49


Secara umum, sasaran pembangunan yang ingin dicapai adalah mewujudkan
Sasaran dan Lokus Prioritas


perbaikan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam yang
mengarah pada pengarusutamaan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Sasaran khusus yang hendak dicapai adalah:
 1. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai, danau,
pesisir dan laut, serta air tanah;
 2. Terlindunginya kelestarian fungsi lahan, keanekaragaman hayati dan
ekosistem hutan;
 3. Membaiknya kualitas udara dan pengelolaan sampah serta limbah bahan
berbahaya dan beracun (B3);
 4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi.


Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2010-2014, diarahkan pada
lokus prioritas sebagai berikut:
  1. Daerah Aliran Sungai (DAS), dengan lokus kegiatan utama yaitu Sungai
Ciliwung dan Bengawan Solo;
 2. Perkotaan, dengan lokus kegiatan mewakili karakteristik Kota
Metropolitan, Kota Besar, Kota Sedang, dan Kota Kecil;
 3. Ekosistem Pulau, dengan lokus kegiatan utama yaitu Teluk Tomini dan
pulau-pulau kecil terluar.




LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                         www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                              Kementerian

                KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
                          PERLINDUNGAN ANAK


                                                                               Hal | 50
Visi

   •   Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak.

Misi

       Mewujudkan kebijakan yang responsif gender dan peduli anak untuk
       meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, serta
       memenuhi hak tumbuh kembang dan melindungi anak dari tindak
   •



       kekerasan.

Tujuan dari pembangunan Pemberdayaan Perempuan adalah :

       Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai
       bidang pembangunan;
       Meningkatnya pemenuhan hak-hak perempuan atas perlindungan dari
   •



       tindak kekerasan;
       Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peran serta
   •



       masyarakat dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender dan
       pemberdayaan perempuan.
   •




Tujuan dari pembangunan perlindungan anak adalah:

       Meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak;
       Perlindungan anak dari segala bentuk perlakuan salah, kekerasan,
       eksploitasi, perdagangan dan diskriminasi;
   •



       Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peran serta
   •



       masyarakat dalam mendukung pemenuhan hak-hak anak.
   •




LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                       www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                              Kementerian




             KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA


Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
                                                                               Hal | 51


Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian
Negara Republik Indonesia kedudukan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara adalah pembantu Presiden yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Presiden.
Kedudukan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara adalah
Pembantu Presiden yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Presiden.


Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara , bertugas membantu Presiden
Tugas Pokok


dalam merumuskan kebijakan


Dalam melaksanakan tugas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Fungsi


menyelenggarakan fungsi:
   1. perumusan kebijakan nasional di bidang pendayagunaan aparatur
negara yang meliputi kelembagaan pusat dan daerah, sumber daya manusia
aparatur, tata laksana, pelayanan publik, pengawasan, dan akuntabilitas
aparatur;
   2. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur
negara yang meliputi kelembagaan pusat dan daerah, sumber daya manusia
aparatur, tata laksana, pelayanan publik, pengawasan, dan akuntabilitas
aparatur;
   3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi
tanggungjawabnya;
   4. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;


LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                       www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                                Kementerian

   5. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang
tugas dan fungsinya kepada Presiden.


                                                                                  Hal | 52
Visi dan Misi


VISI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah :
“Terwujudnya aparatur negara yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel
dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi menuju Kepemerintahan yang Baik”
Dalam rangka menciptakan Visi, Kementerian Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mempunyai Misi :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur;
3. Meningkatkan koordinasi pengawasan;
4. Terwujudnya kelembagaan yang efektif dan efisien;
5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan;
6. Meningkatkan profesionalitas SDM aparatur.




Eksistensi dan kiprah pengabdian Kementerian Pendayagunaan Aparatur
SEJARAH


Negara (Kementerian PAN), tidak dapat dilepaskan dari perjalanan panjang
sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah panjang itu dimulai ketika
Proklamasi Kemerdekaan RI dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Untuk menapak ke arah hari depan yang gemilang, saat itu roda Pemerintahan
Negara Republik Indonesia harus segera berjalan. Menyadari akan hal
tersebut, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidang pertamanya tanggal 18 Agustus
1945 menetapkan kebijakan strategis sebagai tonggak dimulainya kehidupan

LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                          www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                               Kementerian

kebangsaan dan kenegaraan yang berdaulat dan bermartabat dengan
mengambil tiga keputusan penting, yaitu :
 1. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Drs. Moh.
Hatta sebagai Wakil Presiden;
                                                                                Hal | 53



 3. Memutuskan bahwa, untuk sementara waktu, dalam melaksanakan
pekerjaannya Presiden dibantu oleh sebuah Komite Nasional.
Kondisi aparatur negara pada saat itu memang belum tertata dengan baik,
bahkan larut dalam pergolakan politik yang bergerak dinamis. Keadaan ini
berlangsung sampai dengan tahun 1966 pasca pemberontakan G30S/PKI
yang menyerat aparatur negara terlibat dalam pertikaian ideologis yang
mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Meskipun
demikian, langkah-langkah untuk melakukan penataan, penertiban dan
pendayagunaan aparatur negara terus menerus dilakukan oleh Pemerintah
Republik Indonesia di tengah-tengah kondisi bangsa yang masih belum stabil.
Hal ini dilakukan mengingat peran strategis aparatur negara untuk
menjalankan tata kehidupan kebangsaaan dan kenegaraan.
Pada tanggal 25 September 1945, KNIP yang diberikan amanat untuk
membantu melaksanakan pekerjaan Presiden membuat sebuah pernyataan
penting. Mr. Kasman Singodimedjo selaku Ketua KNIP mengeluarkan
pengumuman sebagai berikut : ”Presiden memutuskan bahwa pegawai-
pegawai Indonesia dari segala jabatan dan tingkatan ditetapkan menjadi
pegawai Negara Republik Indonesia dengan penuh kepercayaan bahwa
mereka akan menumpahkan segala kekuatan jiwa dan raga untuk
keselamatan Negara Republik Indonesia. Sekretaris Negara minta
diberitahukan bahwa hanya perintah dari Pemerintah Republik yang
diturutinya.”
Image Tetapi pernyataan penting tersebut tidak serta merta mengakibatkan
bersatunya potensi pegawai negeri yang memang sudah terkotak-kotak dalam
berbagai ikatan ideologis maupun politis. Apalagi ketika terjadi penggantian
UUD 1945 dengan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia
Serikat, gejala disintegrasi PNS semakin nyata seiring dengan perubahan
bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara federal. Pemerintah
LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                        www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                               Kementerian

Republik tidak tinggal diam menghadapi gejala tersebut. Melalui Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, dibentuklah Kantor Urusan Pegawai
(KUP) yang berada di bawah dan bertanggugjawab kepada Perdana Menteri.
Tapi karena keadaan politik yang selalu labil maka KUP tidak dapat berfungsi
sebagaimana mestinya. Meskipun pada tanggal 17 Agustus 1950, terjadi
pergantian UUDS Republik Indonesia Serikat menjadi UUDS Republik
                                                                                 Hal | 54


Indonesia yang berakibat terjadinya perubahan bentuk negara kembali ke
negara kesatuan, namun PNS tetap saja terkotak-kotak. Sistem pemerintahan
yang dianut adalah parlementer dimana pemerintah bertanggungjawab
kepada DPR yang menyebabkan terjadinya ketidakstablian politik. Program-
program pemerintah banyak yang tidak jalan karena diwarnai dinamika
politik yang sangat tinggi sehingga berimbas pula pada pembinaan PNS secara
keseluruhan.
Dalam situasi seperti itu, Pemerintah tetap berupaya melakukan penertiban,
penataan, dan pendayagunaan Aparatur Negara, seperti program
penyederhanaan organisasi Pemerintah Pusat dalam Kabinet Wilopo (3 April
1952 - 1 Agustus 1953). Pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo ke I (1 Agustus
1953 - 12 Agustus 1955) dilakukan program efisiensi aparatur negara serta
pembagian tenaga yang rasional dengan mengusahakan perbaikan taraf
kehidupan pegawai, dan memberantas korupsi serta birokrasi. Penertiban,
penataan, dan pendayagunaan aparat lainnya yang dilakukan adalah
pembentukan Panitia Organisasi Kementerian (PANOK), dan pembentukan
Lembaga Administrasi Negara (LAN), dengan Peraturan Pemerintah Nomor
30 Tahun 1957, yang tugas pokoknya menyempurnakan aparatur dan
administrasi negara. Kedua lembaga yang menangani pendayagunaan
aparatur negara ini langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Perdana Menteri.
Pada tanggal 5 Juli 1959, dikeluarkan Dekrit Presiden yang menyatakan
berlakunya kembali UUD 1945. Upaya pemurnian PNS dari upaya politisasi
birokrasi pun dilakukan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 2
Tahun 1959 yang melarang PNS golongan F menjadi anggota suatu partai
politik.
Selain itu dibentuk pula dibentuk pula Panitia Retooling Aparatur Negara
(PARAN) yang antara lain, menghasilkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun

LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                         www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                              Kementerian

1962 tentang Pokok-pokok Organisasi Aparatur Pemerintah Negara Tingkat
Tertinggi. Dua tahun kemudian dibentuk Komando Tertinggi Retooling
Aparatur Revolusi (KONTRAR) dengan Keppres Nomor 98 Tahun 1964, yang
merupakan kelanjutan dari PARAN, lebih bersifat politis, sesuai dengan
keadaan waktu itu.
Walaupun demikian, perkembangan aparatur negara sampai dengan akhir
                                                                                Hal | 55



masa Orde Lama diwarnai dengan ketidakpastian akibat peranan partai-
partai politik yang sangat dominan. Saat itu berkembang building block dari
partai-partai politik yang berkuasa terhadap jabatan-jabatan strategis di
jajaran pemerintahan demi kelangsungan partai politik yang bersangkutan. Di
bidang kepegawaian, spoil system juga merajalela sehingga pengangkatan,
penempatan, promosi dan instrumen kepegawaian lainnya tidak didasarkan
pada prestasi kerja dan obyektivitas, melainkan berdasarkan pertimbangan
politik, golongan dan unsur-unsur subyektif lainnya. Keadaan ini terus
berlangsung sampai terjadinya pemberontakan G-30 S/PKI pada tanggal 30
september 1965.
ImageRoda sejarah terus berputar sampai dikeluarkannya “Surat Perintah
Sebelas Maret (Supersemar)” pada tanggal 11 Maret 1966 oleh Presiden
Soekarno kepada Jenderal (TNI) Soeharto agar mengambil langkah-langkah
untuk menciptakan stabilitas politik keamanan pasca pemberontakan G.30
S/PKI. Tidak lama setelah itu, melalui Sidang Umum MPRS ke-4 telah
dikeluarkan Ketetapan MPRS Nomor XIII/MPRS/1966 tentang Kabinet
Ampera yang dimaksudkan untuk menggantikan Kabinet Dwikora. Dari
sinilah, tonggak pendayagunaan aparatur negara yang dilakukan oleh
pemerintah Orde Baru mulai dilakukan. Pada mulanya Pemerintah
membentuk Panitia Pembantu Presiden yang diketuai oleh Dr. Awaloedin
Djamin berdasarkan Instruksi Ketua Presidium Kabinet Ampera Nomor
01/U/IN/8/1966 tentang Pedoman Kerja Kabinet Ampera. Panitia ini
bertugas memberikan saran-saran tentang masalah penertiban dan
penyempurnaan administrasi negara. Setelah melakukan berbagai kajian dan
pengamatan secara cermat, Panitia ini telah melakukan berbagai langkah
strategis untuk menata, menertibkan dan menyempurnakan administrasi
negara Republik Indonesia, termasuk aparatur negara.



LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                        www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                              Kementerian

Untuk melanjutkan dan melakukan upaya-upaya strategis guna mewujudkan
penertiban dan penyempurnaan administrasi negara serta aparatur
pemerintah, keluarlah Instruksi Presidium Kabinet Nomor 14/U/IN/1967.
Dalam Instruksi ini ditetapkan agar Lembaga Administrasi Negara (LAN),
Kantor Urusan Pegawai Republik Indonesia, dan Biro Pusat Statistik (BPS)
membantu Dr. Awaloedin Djamin selaku Ketua Panitia Pembantu Ketua
                                                                                Hal | 56


Presidium Kabinet Ampera dalam upaya menertibkan dan menyempurnakan
administrasi negara. Selanjutnya, dengan Keputusan Presidium Kabinet
Ampera Nomor 266 Tahun 1967, tanggal 28 Desember 1967, Panitia
Pembantu Presidium tersebut kemudian diberi nama “Tim Pembantu
Presiden untuk Penertiban Aparatur dan Administrasi Pemerintah” atau
disebut dengan Tim PAAP. Tim PAAP terdiri dari 11 orang dengan Menteri
Tenaga Kerja sebagai Ketua, Direktur LAN sebagai sebagai Sekretaris, dan
dibantu oleh 5 orang Penasehat Ahli. Dalam melaksanakan tugasnya Tim
PAAP membantu Pejabat Presiden, Jenderal Soeharto, untuk melakukan
penelitian, penertiban dan penyempurnaan administrasi negara, baik di
tingkat Pusat maupun tingkat Daerah.
Hasil yang ditunjukkan oleh Tim PAAP merupakan pola yang diterapkan
dalam pembentukan dan penyusunan organisasi pemerintah sampai
sekarang. Melalui Keputusan Presidium Kabinet Nomor 75/U/KEP/11/1966
tentang Susunan dan Struktur Departemen, dalam organisasi kementerian
negara khususnya departemen terdapat unit Sekretariat Jenderal, Direktorat
Jenderal dan Inspektorat. Keputusan tersebut kemudian disempurnakan lagi
dengan Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 Tahun 1966. Di bidang
kepegawaian, dilakukan pengubahan penggolongan PNS dari Golongan A
sampai dengan F menjadi Golongan I sampai dengan IV dengan PGPS tahun
1968 yang masih tetap berlaku sampai sekarang. Sedangkan di bidang
ekonomi antara lain ditetapkan peninjauan Undang-Undang Nomor
19/PRP/1960 mengenai kedudukan hukum struktur Perusahaan Negara
sebagai implementasi Pasal 33 UUD 1945.
Pada tanggal 21 sampai dengan 27 maret 1968, diselenggarakan Sidang
Umum MPRS ke-5 yang menghasilkan 8 (delapan) Ketetapan diantaranya
Ketetapan MPRS Nomor XLI/MPRS/1968 tentang Pembentukan Kabinet
Pembangunan untuk menggantikan Kabinet Ampera dan menetapkan Tugas-


LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                        www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                             Kementerian

tugas Pokok Kabinet Pembangunan yang disebut ”Panca Krida Kabinet
Pembangunan” yaitu :
 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat untuk
berhasilnya pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) dan
Pemilihan Umum (Pemilu);
                                                                               Hal | 57


 2. Menyusun dan melaksanakan REPELITA;
 3. Melaksanakan Pemilu sesuai dengan Ketetapan MPRS Nomor
XLII/MPRS/1968;
 4. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis
habis sisa-sisa G-30-S/PKI dan setiap perongrongan, penyelewenangan serta
pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945;
 5. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh
aparatur negara dari tingkat Pusat sampai Daerah.
Image Untuk menindaklanjuti pelaksanaan Panca Krida Kabinet
Pembangunan tersebut, dibentuk Panitia Koordinasi Efisiensi Aparatur
Ekonomi Negara dan Aparatur Pemerintah yang disebut juga ”Proyek 13”
dengan Keppres Nomor 16 Tahun 1968 yang kemudian disempurnakan
dengan Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1968. Proyek 13 ini kemudian
diganti dengan Sektor Penyempurnaan dan Penertiban Administrasi Negara
yang dikenal dengan nama ”Sektor P” yang keanggotaannya terdiri dari
Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Administrasi Kepegawaian
Negara (BAKN), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS),
Sekretariat Negara, Departemen Keuangan, Departemen Tenaga Kerja, serta
Departemen Transmigrasi dan Koperasi. Sektor P ini diketuai oleh Dr.
Awaloeddin Djamin yang saat itu menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja
dengan tugas menyempurnakan administrasi pemerintah agar mampu
melaksanakan Repelita.
Ketika pertama kali dibentuk pada Kabinet Pembangunan I melalui keputusan
Presiden Nomor 19 Tahun 1968, nomenklatur MENPAN merupakan singkatan
dari Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara.
Pada masa bakti tersebut, jabatan MENPAN ditempati oleh dua orang putera
bangsa yakni H. Harsono Tjokroaminoto yang bertugas dari tahun 1968

LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                       www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                             Kementerian

sampai dengan tahun 1971, kemudian diteruskan kepada Dr. Emil Salim
sampai dengan berakhirnya periode Kabinet Pembangunan I Tahun 1973.
Dengan pembentukan MENPAN, Tim PAAP dan Sekretariat Proyek 13 yang
diketuai oleh Dr. Awaluddin Djamin dilebur sebagai staf Kantor MENPAN,
sedangkan Dr. Awaluddin Djamin sendiri ditarik kembali ke jajaran POLRI
menjadi Deputi Kapolri. Disamping melaksanakan tugas menjabarkan
                                                                               Hal | 58


program-program Repelita I khususnya Krida kelima dan sekaligus menjadi
Ketua Sektor Aparatur Pemerintah (Sektor P) dengan fungsi-fungsi yang
meliputi Penyusunan Kebijaksanaan, Perencanaan, Pembuatan Program,
Koordinasi, Pengendalian, dan Penelitian dalam rangka menyempurnakan dan
membersihkan aparatur negara, MENPAN juga menjadi anggota Sektor N
(Penelitian dan Pengembangan) dan Sektor Q (Keamanan dan Ketertiban).
Pada periode PELITA II, berdasarkan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973
tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), pembinaan aparatur negara
diarahkan untuk lebih mampu menggerakan dan memperlancar pelaksanaan
pembangunan, serta meningkatkan secara bertahap kemampuan aparatur
daerah, terutama Aparatur Pemerintah Desa. Berdasarkan pemikiran
tersebut, pada Kabinet Pembangunan II yang berlangsung dari Tahun 1973
sampai dengan Tahun 1978, sebutan MENPAN berubah menjadi Menteri
Negara Penertiban Aparatur negara sesuai dengan Keppres Nomor 9 Tahun
1973. Jabatan MENPAN selama Kabinet Pembangunan II dipegang oleh Prof.
Dr. J.B. Sumarlin yang sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua BAPPENAS.
Dalam periode ini, titik utama kegiatan PAN masih berkisar pada langkah-
langkah strategis di bidang kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan
pengawasan. Kiprah dan langkah-langkah Kantor MENPAN selama PELITA II
dilanjutkan pada PELITA III yang berlangsung dari tahun 1978 sampai dengan
tahun 1983. Seperti halnya periode sebelumnya, MENPAN tetap dijabat oleh
Prod. Dr. J.B. Sumarlin yang masih dipertahankan sebagai Wakil Ketua
BAPPENAS. Pada masa inilah, dikeluarkan INPRES Nomor 9 Tahun 1977
tentang Operasi tertib (Opstib) yang pada prinsipnya merupakan sutau upaya
strategis dan fenomenal membantu dan menggalakkan kegiatan pegawasan
pembangunan opelh aparat pengawasan fungsional di Pusat dan Daerah.
Berkaitan dengan pelaksanaan opstib ini, mungkin kita masih ingat ketika
MENPAN menyamar menjadi ”Pak Sidik” untuk mengetahui tindakan
pungutan liar yang dilakukan oleh aparatur pemerintah pada saat melakukan
inspeksi mendadak (sidak) di suatu instansi Pemerintah. Upaya ini
LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                       www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                             Kementerian

dilanjutkan dengan pembentukan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) sebagai aparat pengawasan fungsional intern
Pemerintah yang merupakan peningkatan dari Direktorat Jenderal
Pengawasan Keuangan Negara berdasarkan Keppres Nomor 31 Tahun 1983.
Image Memasuki era PELITA IV, sebutan MENPAN disesuaikan dengan
dinamika, perkembangan dan kebutuhan untuk penyempurnaan program-
                                                                               Hal | 59



program pembangunan di bidang aparatur negara. Melalui Keppres Nomor
45/M Tahun 1983, sebutan MENPAN menjadi Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara/Wakil Ketua BAPPENAS yang dijabat oleh Prof. Dr. Saleh
Afiff. Dalam periode ini, program dan langkah-langkah PAN lebih diarahkan
untuk mengintensifkan kegiatan evaluasi dan mengupayakan
penyempurnaan-penyempurnaan kebijaksanaan Pemerintah yang
mendukung pelaksanaan pembangunan, terutama strategi Pemerintah dalam
mengembangkan dan meningkatkan sumber daya ekspor non-migas.
Disamping tugas-tugas di bidang kelembagaan, kepegawaian, dan
pengawasan yang selama ini dilakukan, MENPAN juga mendorong kebijakan
deregulasi dan debirokratisasi untuk meningkatkan ekspor non migas. Dalam
masa bakti Kabinet Pembangunan IV yang berlangsung dari tahun 1983
sampai dengan tahun 1988 ini, MENPAN juga melakukan penyempurnaan dan
penyesuaian serta status BUMN melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 1983 tentang Tatacara Pembinaan dan Pengawasan BUMN.
Pada Kabinet Pembangunan V yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor
64/M Tahun 1988, Ir. Sarwono Kusumaatmadja diberi amanat oleh Presiden
Soeharto selaku Mandataris MPR untuk menjabat sebagai MENPAN. Sebagai
penjabaran dari Keppres Nomor 13 Tahun 1989 tentang PELITA V, ditetapkan
8 Program Pemacu PAN yang terdiri dari : Pelaksanaan Pengawasan Melekat
(WASKAT), Penerapan Analisis Jabatan (ANJAB), Penyusunan Jabatan
Fungsional (JAFUNG), Peningkatan Mutu Kepemimpinan Aparatur (MUTPIM),
Penyederhanaan Prosedur Kepegawaian (PROSPEG), Penyederhanaan
Tatalaksana Pelayanan Umum (YANUM), Perancangan Sistem Informasi
Administrasi Pemerintahan (SIAP), Penitikberatan Otonomi Daerah Tingkat II
(OTODAT).
Dalam periode Kabinet Pembangunan VI yang berlangsung dari tahun 1993
sampai dengan 1998, MENPAN dijabat oleh T.B. Silalahi. Program-program

LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                       www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                                Kementerian

PAN dalam masa bakti ini dirumuskan dalam Enam Kebijaksanaan PAN yang
terdiri dari : Sistem pembinaan Karier PNS, Kebijaksanaan Pertumbuhan Nol
PNS (Zero Growth), Perampingan Organisasi, Penarapan 5 Hari Kerja di
Instansi Pemerintah, Peningkatan Pelayanan Umum, dan Proyek Percontohan
Otonomi Daerah Tingkat II.
Seiring dengan perkembangan keadaan sosial kenegaraan, pada Kabinet
                                                                                 Hal | 60



Pembangunan VII, MENPAN berubah menjadi Menteri Koordinator
Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara (MENKO
WASBANGPAN) yang dimaksudkan untuk lebih meningkatkan fungsi
pengawasan pembangunan dan program-program di bidang aparatur negara
secara sistemik dan koordinatif. Dr. Ir. Hartarto Sastrosunarto diberikan
amanat untuk memimpin Kantor Menko Wasbangpan yang merupakan
penggabungan dari sebagian Kantor Menko Ekku Wasbang dan Kantor
MENPAN. Tetapi usia kabinet ini tidak berlangsung lama, karena pada periode
ini terjadi gerakan reformasi yang menyebabkan Presiden Soeharto
mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai Presiden RI dan akhirnya
digantikan oleh Wakil Presiden Prof. Dr. BJ. Habibie pada tangal 21 Mei 1998.
Melalui Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998, MENKO
WASBANGPAN tetap dipertahankan dalam Kabinet Reformasi Pembangunan
yang dibentuk oleh Presiden BJ. Habibie dan dipimpin kembali oleh Dr.Ir.
Hartarto Sastrosunarto. Langkah-langkah Kebijakan dan program kerja yang
dilakukan selama masa bakti kabinet yang singkat ini diarahkan untuk
melaksanakan amanat refromasi pembangunan sebagai tindak lanjut
Ketetapan MPR Hasil Sidang Istimewa bulan Nopember 1998. Ketetapan-
ketetapan MPR yang menjadi landasan utamanya adalah : TAP Nomor
X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka
Penyelematan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara,
TAP Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas KKN, TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan
Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya
Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta ketetapan lainnya.
Meskipun masa bakti kabinet ini berlangsung relatif singkat, namun mampu
menghasilkan langkah-langkah strategis untuk perjalanan kehidupan
kenegaraan yang lebih sejahtera dan demokratis. Salah satu prestasi penting
yang patut dicatat dalam sejarah adalah terselenggaranya pemilu yang
LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                         www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                                Kementerian

demokratis di tengah-tengah krisis multidimensional yang melanda negeri
kita tanpa menimbulkan gejolak politik dan sosial yang berarti. Dengan
pemilu tersebut, dihasilkan pemerintahan yang baru dibawah kepemimpinan
KH. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dan Megawati Soekarnoputeri
sebagai Wakil Presiden melalui Sidang Umum MPR Tahun 1999.
Image Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) kemudian membentuk
                                                                                  Hal | 61



Kabinet Persatuan Nasional yang menempatkan MENPAN sebagai salah satu
kementerian di dalamnya. Kedudukan MENPAN dijabat oleh Freddy Numberi
yang mengemban tugas pengabdian hanya selama 10 bulan sejak tanggal 29
Oktober 1999 sampai dengan 29 Agustus 2000. Tongkat estafet
kepemimpinan MENPAN selanjutnya beralih kepada Prof. DR. M. Ryaas Rasyid
yang akhirnya mengundurkan diri setelah menjabat selama 5 bulan. Jabatan
MENPAN kemudian dirangkap oleh dr. Marsilam Simanjuntak, S.H. yang
ketika itu menjabat sebagai Sekretaris Negara tanggal 7 Pebruari 2001.
Barulah pada tanggal 12 Juni 2001, Drs. Anwar Suprijadi, M.Sc ditunjuk secara
definitif menjadi MENPAN berdasarkan Keppres Momor 177/M Tahun 2001
pada tanggal 12 Juni 2001.
Namun dinamika sejarah negeri ini bergerak begitu cepat. Dua bulan setelah
itu, Drs. Anwar Suprijadi, M.Sc juga harus berhenti dari jabatannya seiring
dengan diberhentikannya Gus Dur dalam Sidang Istimewa MPR Tahun 2001.
Gus Dur kemudian digantikan oleh Megawai Soekarnoputeri sebagai Presiden
RI ke-5. Jabatan MENPAN selanjutnya ditempati oleh Drs. H.M. Feisal Tamin
yang diangkat berdasarkan Keppres Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9
Agustus 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong.
Baik pada masa Kabinet Reformasi Pembangunan, Kabinet Persatuan Nasional
maupun Kabinet Gotong Royong, Kementerian PAN berhasil meneguhkan
posisi aparatur negara sebagai unsur perekat bangsa yang profesional, handal
dan netral dari kepentingan politik. Di tengah-tengah dinamika politik yang
begitu tinggi, kemandirian PNS tetap tak tergoyahkan sehingga roda
pemerintahan tetap berjalan melaksanakan amanat konstitusi untuk melayani
kepentingan negara dan masyarakat. Peran aktif dan posisi strategis PNS yang
tetap netral, obyektif, mandiri dan profesional inilah yang menjadi salah satu
indikator keberhasilan bangsa Indonesia melaksanakan pemilihan umum
secara langsung, jujur, adil dan demokratis pada tahun 2004. Pesta demokrasi

LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                          www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                             Kementerian

yang panjang dan menyerap perhatian, keteguhan dan kemandirian bangsa
ini, akhirnya membuahkan hasil dengan terpilihnya anggota DPR, DPD, DPRD
Propinsi/Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.
Pada periode ini pulalah, semangat untuk menggulirkan Reformasi Birokrasi
sebagai upaya untuk mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (Good
Governance) mulai digerakkan dengan langkah-langkah yang sistematis,
                                                                               Hal | 62


cermat, terpadu dan terkoordinasi.
Tanggal 20 Oktober 2004 merupakan tonggak bersejarah dalam perjalanan
kehidupan kenegaraan di negeri kita. DR. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs.
H.M. Yusuf Kalla pada hari itu mengucapkan sumpah dan janji di hadapan
MPR sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama yang dipilih secara
langsung oleh rakyat Indonesia untuk periode lima tahun ke depan (2004-
2009). Sehari setelah itu, pada tanggal 21 Oktober 2004, Presiden terpilih
melantik anggota kabinetnya yang diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 187/M tahun 2004. Salah seorang
putera terbaik bangsa yang diberikan amanat untuk mengemban tugas
sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) dalam kabinet
ini adalah Drs. Taufiq Effendi, MBA. Dengan semangat untuk mewujudkan
Indonesia yang lebih aman, bersatu, rukun, damai, sejahtera, demokratis,
mandiri dan bermartabat, Kementerian PAN melangkah ke depan bersama
segenap jajaran pemerintah, masyarakat serta komponen bangsa lainnya
menatap hari esok yang lebih cerah. Bagi kami, hari kemarin adalah sumber
inspirasi yang tak pernah sia-sia, hari ini adalah kesempatan emas untuk
berbuat dengan karya nyata, sedangkan hari esok adalah harapan indah
meraih cita.
(Sumber : 50 Tahun Perjalanan Aparatur Negara Republik Indonesia, Memori
Akhir Jabatan Menko Wasbangpan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Periode Kabinet Reformasi Pembangunan, Kabinet Persatuan
Nasional, Kabinet Gotong Royong dan bahan bacaan lainnya).




LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                       www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                               Kementerian

         KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (Meneg PDT)
merupakan pelaksana pemerintah di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal
Kementerian Negara PDT dipimpin oleh Menteri Negara yang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Presiden
                                                                                 Hal | 63



KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Kementerian Negara PDT mempunyai tugas membantu Presiden dalam
merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang Pembangunan Daerah
Tertinggal. Tugas - tugas yang dimaksud diantaranya :

       perumusan kebijakan nasional di bidang Pembangunan Daerah
       Tertinggal;
       koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pembangunan Daerah
   •



       Tertinggal;
       pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung
   •



       jawabnya;
       pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
   •



       penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang
       tugas dan fungsinya kepada Presiden.
   •
   •



Kementerian Negara PDT menyelenggarakan fungsi :

       perumusan kebijakan nasional di bidang Pembangunan Daerah
       Tertinggal;
       koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pembangunan Daerah
   •



       Tertinggal;
       pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung
   •



       jawabnya;
       pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
   •



       penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang
       tugas dan fungsinya kepada Presiden.
   •
   •




LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                         www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                                Kementerian




   Ruang lingkup dari Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal ini
mencakup hal-hal berikut.

(1) Pengertian daerah tertinggal, didefinisikan, berdasarkan kondisi sosial,
    ekonomi, budaya, dan wilayah (fungsi inter dan intra spasial baik pada
                                                                                  Hal | 64



    aspek alam, aspek manusianya, maupun prasarana pendukungnya);
(2) Kriteria penentuan daerah tertinggal, dengan menggunakan
    pendekatan perhitungan 6 (enam) kriteria dasar yaitu : perekonomian
    masyarakat,    sumberdaya      manusia,    prasarana      (infrastruktur),
    kemampuan keuangan lokal (celah fiskal), aksesibilitas, dan karakteristik
    daerah;
(3) Kebijakan dan strategi pembangunan daerah tertinggal, ditujukan
    untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi daerah tertinggal
    secara umum berupa pemihakan, percepatan, dan pemberdayaan
    masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-
    masing daerah;
(4) Program prioritas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah maupun
    pemerintah daerah, meliputi:          pengembangan ekonomi lokal,
    pemberdayaan masyarakat, pengembangan daerah perbatasan
    pemutusan keterisolasian, penanganan komunitas adat terpencil (KAT),
    pengembangan daerah perbatasan, pengembangan prasarana dan sarana,
    serta pencegahan dan rehabilitasi bencana.
(5) Sumber-sumber pendanaan pembangunan daerah tertinggal berasal
    dari APBN, APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Swasta dan
    Masyarakat, serta Dana Penerimaan Lainnya yang sah.


VISI

Berlandaskan pada kenyataan bahwa masih banyak daerah yang tertinggal,
maka visi pembangunan daerah tertinggal adalah :
terwujudnya daerah tertinggal sebagai daerah yang maju dan setaraf dengan
daerah lain di Indonesia



LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                          www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                              Kementerian

MISI

Untuk mewujudkan visi diatas, maka misi pembangunan daerah tertinggal,
adalah:

       Mengembangkan perekonomian local melalui pemanfaatan sumber
       daya local ( sumber daya manusia, dan kelembagaan) melalui
                                                                               Hal | 65



       partisipasi semua pemangku kepentingan (stakeholders) yang ada.
   •



       Memberdayakan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat
       terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan, penciptaan lapangan
       kerja, peningkatan akses modal usaha, teknologi, pasar, informasi.
   •



       Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan
       masyarakat
       Memutuska keterisolasian daerah tertinggal melalui peningkatan
   •



       sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi sehingga memiliki
       keterkaitan dengan daerah lainnya
   •



       Mengembangkan daerah perbatasan sebagai beranda Negara kesatuan
       RI melalui pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis
       sumber daya alam dan pengembangan sector-sektor unggulan.
   •



       Mempercepat rehabilitas dan pemulihan daerah-daerah pasca bencana
       alam adan pasca konflik serta mitigasi bencana.
   •



TUJUAN

Pembangunan daerah tertinggal bertujukan untuk memberdayakan
masyarakat yang terbelakang agar terpenuhi hak dasarnya sehinga dapat
menjalankan aktifitasnya untuk berperan aktif dalam pembangunan yang
setara dengan masyarakat Indonesia lainnya.

SASARAN

Berdasarkan tahapan pembangunan, maka sasaran pembangunan daerah
tertinggal terbagi dalam sasaran jangka menengah (2009) dan sasaran jangka
panjang (2024).

Sasaran jangka menengah tahun 2009 adalah :


LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                       www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                              Kementerian

       berkurangnya jumlah daerah tertinggal sesuai dengan criteria yang
       telah ditetapkan
       menurunnya indeks keminskinan didaerah tertinggal melalui
   •



       peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan potensi sumber
       daya local
   •



       berkurangnya daerah yang terisolasi secara fisik (transpostasi da
                                                                                Hal | 66


       komunikasi) pada daerah tertinggal secara signifikan
       meningkatnya laju pendapatan penduduk didaerah tertinggal lebih
   •



       besar dari lahu pendapatan penduduk
       tercapainya rehabilitasi dan pemulihan pembangunan di daerah pasca
   •



       konflik dan bencana alam.
   •



Sasaran sampai dengan tahun 2024 adalah :

       berkurangnya isu kesenjangan antar daerah
       munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi pada daerah yang saat
       ini dikategorikan tertinggal
   •



       hilangnya daerah yang terisolasi secara fisik (transportasi dan
   •



       komunikasi)
       berkurangnya kesenjangan sosial dan ekonomi antara daerah tertinggal
   •



       dengan lain
       meningkatnya pendapatkan per kapita penduduk di daerah tertinggal
   •



       mendekati pendapatan per kapita nasional
   •




LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                        www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                           Kementerian

                      KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Sejarah

   1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1945 tentang Pembentukan
      Departemen-Departemen di Republik Indonesia.
   2. Pengumuman Pemerintah tanggal 19 Agustus 1945 tentang
                                                                            Hal | 67



      Pembentukan Kabinet I, untuk Departemen Kehakiman Republik
      Indonesia diangkat Prof.DR. MR. SUPOMO sebagai Menteri Kehakiman
      Republik Indonesia pertama kemudian pada tanggal 1 Oktober 1945
      Departemen Kehakiman diperluas :
         o Kejaksaan berdasarkan Maklumat Pemerintah tahun 1945 tanggal
            1 0ktober 1945.
         o Jawatan Topograpi berdasarkan Penetapan pemerintah tahun
            1945 Nomor 1/S.D.
   3. Mahkamah Islam Tinggi dikeluarkan dari Departemen Kehakiman
      Republik Indonesia dan masuk ke Departemen Agama Republik
      Indonesia berdasarkan penetapan pemerintah tahun 1946 Nomor
      5/S.D.
   4. Jawatan Topograpi dikeluarkan dari Departemen Kehakiman Republik
      Indonesia dan masuk ke Departemen Pertahanan berdasarkan
      Penetapan Pemerintah tahun 1946 nomor 8/S.D.
   5. Pada tanggal 5 Juli 1959 keluar DEKRIT Presiden untuk kembali ke
      Undang-undang Dasar 1945. Kemudian dibentuk Lembaga Pembinaan
      Hukum Nasional (LPHN) ber-dasarkan Keputusan Presiden Nomor 194
      tahun 1961 kedudukan LPHN dipindahkan dari Perdana Menteri ke
      Departemen Kehakiman Republik Indonesia.
   6. Undang-Undang Pedoman 19 tahun 1964, Lembaran Negara nomor 107
      tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman,
      berlaku tanggal 31 Oktaber 1964, maka Peradilan Negara Republik
      Indonesia menjalankan dan melaksanakan hukum yang mempunyai
      fungsi PENGAYOMAN, yang dilaksanakan dalam lingkungan :
         o Peradilan Umum;
         o Peradilan Agama;
         o Peradilan Militer.




LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                    www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                               Kementerian

            Peradilan Tata Usaha Negara
            Pada lingkungan Peradilan Umum berdasarkan Undang-Undang
            Nomor 13 tahun 1965. Lembaran Negara Nomor 70 tahun 1965
         o



            menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dalam lingkungan
            Peradilan Umum dilaksanakan oleh :
                Mahkamah Agung;
                                                                                 Hal | 68


                Pengadilan Tinggi;
                Pengadilan Negeri.
   7. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964, Lembaran Negara Nomor 107
      tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dianggap tidak
      sesuai lagi dengan keadaan, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor
      14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan
      Kehakiman dan mulai berlaku tanggal 17 Desember 1970 yang
      menegaskan Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan yang Merdeka,
      dilaksanakan oleh :
         o Peradilan Umum;
         o Peradilan Agama;
         o Peradilan Militer;
         o Peradilan Tata Usaha Negara.
   8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang
      Pokok-Pokok Organisasi Departemen. diatur tentang :
         o Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Departemen;
         o Susunan 0rganisasi Departemen: Tugas dan Fungsi
            Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal,
            Staf Ahli dan unit-unit Vertikal di Daerah.
            Untuk susunan 0rganisasi Departemen Kehakiman Republik
            Indonesia diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia
            Nomor 45 tahun 1974, Lampiran 3, Keputusan Menteri
            Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.S.4/3/7 tahun 1975
            tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
            Kehakiman Republik Indonesia
   9. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 23
      September 1985 Nomor M.06-UM.01.06 tahun 1985 tentang penetapan
      Tanggal 30 Oktober Sebagai hari Kehakiman Republik Indonesia. Pada
      Pasal 2 Hari Kehakiman disebut dengan HARI DHARMA KARYADHIKA.


LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                         www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                               Kementerian

   10.      Sistem Holding Compani ke Sistem Integrated di lingkungan
      Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Persetujuan
      MENPAN Nomor B 477/I/MENPAN/7/ 84 Tanggal 6 Juli 1984 KEPPRES
      RI Nomor 124/M Tahun 1984 dan KEPMENKEH RI Nomor M.05-
      PR.07.10 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dep.
      Kehakiman R.I
                                                                                 Hal | 69


   11.      Akibat Reformasi, dikeluarkan Keputusan Presiden Republik
      Indonesia Nomor 136 tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
      Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen. Keputusan Presiden
      Republik Indonesia Nomor 355/m tahun 1999 tentang Pengangkatan
      Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia.
      Keluarnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2000 tentang Perubahan
      Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-
      Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa pada menegaskan
      untuk di lingkungan Peradilan Umum dikeluarkan dari Departemen
      Kehakiman Republik Indonesia ke Mahkamah Agung Republik
      Indonesia dengan masa transisi paling lama 5(lima) tahun (lebih kurang
      tahun 2003 sudah selesai). Berdasarkan Surat Persetujuan Menteri
      Negara pendayaan Aparatur Negara Nomor 24/M.PAN/I/2000
      dikeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan
      Republik Indonesia Nomor M.O3-PR.07.10 tahun 2000 tanggal 5 April
      2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan
      Perundang-Undangan Republik Indonesia.
   12.      Setelah Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat
      Republik Indonesia pada tanggal 7 Agustus 2000 sampai dengan 14
      Agustus 2000, Presiden Republik Indonesia KH. ABDURRAHMAN
      WAHID merampingkan Kabinet Kesatuan dengan mengeluarkan
      Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/m 2000 tentang
      pengangkatan Menteri Kehakiman dan hak Asasi Manusia Prof. DR
      YUSRIL IHZA MAHENDRA




LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                         www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                              Kementerian

Kewenangan

Dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menyelenggarakan
kewenangan :                                                                    Hal | 70


   1. Penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan
      secara makro
   2. Penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya
   3. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi
      tenaga professional/ahli serta persyaratan jabatan dibidangnya
   4. Pengaturan penetapan perjanjian atau persetujuan internasional yang
      disahkan atas nama negara di bidangnya
   5. Penetapan kebijakan sistem informasi nasional dibidangnya
   6. Pembinaan hukum dan peraturan perundang-undangan nasional
   7. Pengesahan dan persetujuan Badan Hukum dibidangnya
   8. Pengesahan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual
   9. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan
      ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti:
         o Pengaturan dan pembinaan terhadap bidang persyaratan,
            keimigrasian dan kenotariatan
         o Pengaturan dan pembinaan terhadap bidang tahanan,benda
            sitaan negara dan barang rampasan negara, peradilan, penasehat
            hukum, pendaftaran jaminan fidusia, perubahan nama, harta
            peninggalan, kepailitan ketatanegaraan dalam bidangnya dan
            kewarganegaraan
         o Peraturan dan pembinaan di bidang daktoloskopi, garasi, amesti,
            abolisi, rehabilitasi dan penyidik pegawai negeri sipil
         o Penerapan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan
            hak asasi manusia.




LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                        www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                            Kementerian

              KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA


RENCANA STRATEJIK
                                                                              Hal | 71


Dalam rangka perwujudan amanat Peraturan Presiden RI no 5 Tahun 2010
Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 2010-2014


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-
2014 serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006




Dalam rangka perwujudan nyata amanat Peraturan Presiden RI No 7 Tahun
Rencana Strategis Departemen Kebudayaan dan Pariwisata 2005-2009


2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2004-2009, setiap Departemen diwajibkan untuk menyusun rencana strategis
sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga tesebut.


                         KEMENTERIAN KEHUTANAN

A. PERKEMBANGAN KEHUTANAN MENJELANG TAHUN 1983

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967, mengamanatkan bahwa pengurusan
hutan pada hakekatnya adalah untuk mendapatkan manfaat hutan yang
sebesar-besarnya secara serbaguna dan lestari baik secara langsung maupun
tidak langsung, bagi kemakmuran masyarakat.

Pengurusan hutan tersebut dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan,
yang mencakup:
1. Pengaturan pemolaan dan penataan kawasan hutan.
2. Pengaturan dan penyelenggaraan pengusahaan hutan.
3. Pengaturan terhadap perlindungan proses ekologi yang mendukung sistem.

LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                      www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                               Kementerian

penyangga kehidupan serta rehabilitasi hutan, tanah dan air.
4. Pengaturan terhadap usaha-usaha terselenggaranya dan terpeliharanya
pengawetan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
5. Penyelenggaraan penyuluhan dan pendidikan di bidang kehutanan.

Agar usaha-usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan hutan
                                                                                 Hal | 72


tersebut secara administratif dan teknis dapat terselenggara dengan baik
maka diperlukan adanya wadah atau sarana kelembagaan yang dapat
menampung seluruh aktivitas kegiatan di bidang kehutanan.

Pada PELITA I, sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah pada waktu itu,
kelembagaan yang menangani tugas-tugas atau kegiatan di bidang kehutanan
berbentuk Direktorat Jenderal, yang secara administratif dan teknis berada di
bawah Departemen Pertanian. Melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian No.
168/Kpts-Org/4/1971 ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Direktorat Jenderal Kehutanan, yang terdiri dari:
1. Sekretariat Direktorat Jenderal Kehutanan. Fungsinya adalah sebagai staf
   pembantu administrasi untuk penyelenggaraan bimbingan, koordinasi,
   integrasi, dan sinkronisasi seluruh kegiatan dan pekerjaan Direktorat
   Jenderal.
2. Direktorat Perencanaan. Fungsinya adalah sebagai staf pembantu teknis
   untuk pembinaan kegiatan pengumpulan dan penganalisis data,
   perencanaan program, pengukuhan, penataan dan pemanfaatan,
   inventarisasi serta evaluasi program sub sektor kehutanan.
3. Direktorat Reboisasi dan Rehabilitasi. Fungsinya adalah sebagai staf
   pembantu teknis untuk pembinaan reboisasi dan penghijauan serta
   persuteraan alam.
4. Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam. Fungsinya adalah sebagai
   pembantu teknis untuk pembinaan cagar alam, suaka margasatwa, hutan
   suaka alam, taman wisata, taman buru dan sebagainya.
5. Direktorat Eksploitasi dan Pengolahan. Fungsinya adalah sebagai staf
   pembantu teknis untuk pembinaan dan pengembangan eksploitasi dan
   pengolahan hasil hutan.
6. Direktorat Pemasaran. Fungsinya adalah sebagai staf pembantu teknis
   untuk pembinaan dan pengembangan pemasaran hasil hutan.


LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                         www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                                Kementerian

7. Lembaga Penelitian Hutan. Lembaga ini berfungsi sebagai pelaksana teknis
   penelitian hutan, tata air, satwa liar, sutera alam, dan pencegahan serta
   pembasmian hama dan penyakit.
8. Lembaga Penelitian Hasil Hutan. Lembaga ini berfungsi sebagai pelaksana
   teknis penelitian teknologi (fisik dan kimiawi), pemasaran dan sarana
   produksi (tenaga dan alat).
                                                                                 Hal | 73



Sejalan dengan usaha pemantapan organisasi di lingkungan Departemen
Pertanian dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas pada PELITA II, maka
pada tahun 1975 susunan organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal
Kehutanan, mengalami perubahan pula.

Dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 190/Kpts/Org/5/1975,
ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Kehutanan,
yang terdiri dari:
1. Sekretariat Direktorat Jenderal
2. Direktorat Bina Program Kehutanan
3. Direktorat Bina Produksi Kehutanan
4. Direktorat Bina Sarana Usaha Kehutanan
5. Direktorat Reboisasi dan Rehabilitasi
6. Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam

Dalam struktur organisasi yang baru itu, Lembaga Penelitian Hutan yang
semula adalah unsur pelaksana Direktorat Jenderal Kehutanan, dimasukkan
ke dalam Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (BPPP). Sedang
kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, hubungan masyarakat
dan penyuluhan dimasukkan ke dalam Badan Pendidikan Latihan dan
Penyuluhan Pertanian (BPLPP).

Sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan, organisasi harus dapat
menampung perkembangan tugas dan kegiatan yang terjadi. Oleh karena itu,
untuk lebih memantapkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan
pembangunan di sub sektor kehutanan dalam PELITA III, dengan Surat
Keputusan No. 453/Kpts/Org/6/1980, Menteri Pertanian mengadakan
pemantapan kembali Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal
Kehutanan.

LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                         www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                                Kementerian



Berdasarkan Keputusan tersebut Susunan Organisasi Direktorat Jenderal
Kehutanan                ditetapkan           sebagai         berikut:
1. Sekretariat Direktorat Jenderal
2. Direktorat Bina Program Kehutanan
3. Direktorat Bina Produksi Kehutanan
                                                                                  Hal | 74


4. Direktorat Reboisasi dan Rehabilitasi
5. Direktorat Tertib Pengusahaan Hutan
6. Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian tersebut Direktorat Bina Sarana
Usaha Kehutanan diubah menjadi Direktorat Tertib Pengusahaan Hutan.
Perubahan ini sesuai dengan perkembangan keadaan pada waktu itu, yang
menekankan perlunya usaha-usaha pemantapan dalam bidang pengusahaan
hutan.

Disamping perangkat tingkat pusat yang berfungsi sebagai unsur pembantu
bidang administrasi dan teknis, terdapat pula unsur pelaksana teknis
Direktorat Jenderal Kehutanan yang terdiri dari:
1. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dibentuk berdasarkan SK.
   Menteri Pertanian No. 429/Kpts/Org/7/1978, sebagai unit pelaksana
   teknis di bidang perlindungan dan pengawetan alam.
2. Balai Planologi Kehutanan (BPK), dibentuk berdasarkan SK. Menteri
   Pertanian No. 430/Kpts/Org/7/1978, sebagai unit pelaksana teknis
   bimbingan dan pengamanan sumber serta modal kehutanan.

Selain unsur-unsur tersebut, pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan
bidang kehutanan ditangani juga oleh beberapa instansi kehutanan lainnya
yang secara administratif berada di luar Direktorat Jenderal Kehutanan, yaitu:
1. Balai Latihan Kehutanan, dan Sekolah Kehutanan Menengah Atas yang
   merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pendidikan Latihan dan
   Penyuluhan Pertanian, yang khusus menangani kegiatan pendidikan dan
   latihan kehutanan.
2. Balai Penelitian Hutan (BPH) dan Balai Penelitian Hasil Hutan (BPHH),
   merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Penelitian dan


LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                          www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                              Kementerian

   Pengembangan Pertanian, yang khusus menangani kegiatan penelitian
   hutan dan hasil hutan.
3. Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I merupakan unsur pelaksana Pemerintah
   Daerah Tingkat I yang menangani urusan rumah tangga daerah di bidang
   kehutanan dan tugas-tugas perbantuan dari Direktorat Jenderal Kehutanan.     Hal | 75


B. PEMBENTUKAN DEPARTEMEN KEHUTANAN

Pembangunan kehutanan sebagai suatu rangkaian usaha diarahkan dan
direncanakan untuk memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya hutan
secara maksimal dan lestari. Tujuannya adalah untuk memadukan dan
menyeimbangkan manfaat hutan dengan fungsi hutan dalam keharmonisan
yang dapat berlangsung secara paripurna.

Dalam pelaksanaannya, yang sejalan dengan semakin berkembangnya usaha-
usaha lain dalam pembangunan nasional, pembangunan kehutanan
menghadapi berbagai masalah/hambatan yang sangat kompleks. Apabila
masalah dan hambatan tersebut tidak ditangani secara menyeluruh, tujuan
pembangunan kehutanan akan dapat terganggu.

Berbagai masalah yang berupa ancaman, gangguan, dan hambatan dalam
pelaksanaan pembangunan kehutanan, tidak akan dapat terselesaikan secara
tuntas apabila penanganannya tidak bersifat strategis, yaitu melalui
penanggulangan secara konsepsional dan paripurna dengan sistem
manajemen yang dapat menampung seluruh aktivitas kegiatan kehutanan
yang sudah semakin meningkat. Dalam kondisi seperti itu maka perlu adanya
suatu bentuk administrasi pemerintahan yang sesuai dan memadai, sebagai
sarana yang sangat dibutuhkan bagi terlaksananya keberhasilan
pembangunan kehutanan.

Instansi kehutanan yang setingkat Direktorat Jenderal dirasakan tidak mampu
mengatasi permasalahan dan perkembangan aktivitas pembangunan
kehutanan yang semakin meningkat. Beberapa hambatan yang secara
administratif mempengaruhi pelaksanaan pembangunan kehutanan antara
lain:


LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                        www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                                 Kementerian

1. Ruang lingkup direktorat jenderal sudah terlalu sempit, sehingga banyak
   permasalahan yang seharusnya ditangani dengan wewenang kebijaksanaan
   seorang menteri kurang mendapat perhatian. Akibatnya, Direktorat
   Jenderal Kehutanan sering dihadapkan kepada masalah-masalah
   hierarkhis, seperti misalnya di dalam melakukan kerjasama dengan
   instansi-instansi lain yang lebih tinggi tingkatannya.
                                                                                   Hal | 76


2. Akibat selanjutnya, barangkali terus ke tingkat yang lebih bawah. Direktorat
   Jenderal Kehutanan terpaksa banyak mendelegasikan wewenang kepada
   direktorat melebihi dari yang seharusnya. Maka, direktorat terlibat pula
   pada tugas-tugas lini dan tugas-tugas lintas sektoral/sub sektoral, yang
   memang banyak terjadi untuk kegiatan kehutanan.
3. Kewenangan yang melekat pada organisasi tingkat direktorat jenderal
   dirasakan terlalu kecil di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan
   yang bersifat kebijaksanaan, terutama dalam melakukan kerjasama dengan
   instansi lain yang terkait.
4. Hubungan teknis fungsional antara daerah dan pusat, dilakukan melalui
   Kantor Wilayah Departemen (Pertanian), yang karena berbedanya sifat
   kegiatan masing-masing sub sektor, menimbulkan kekurangserasian.
5. Keterbatasan untuk mengembangkan sarana personil terjadi, karena terikat
   pada jumlah formasi untuk tingkat direktorat jenderal.
6. Di samping itu terjadi pula keterbatasan pada unit organisasi, yang secara
   fungsional bertindak sebagai unsur pengawas.
7. Keseluruhan hambatan tersebut menyebabkan sering timbulnya masalah-
   masalah yang bersifat non rutin, yang memerlukan pemecahan secara
   khusus.

Selain itu, untuk mencapai tujuan pembangunan kehutanan diperlukan suatu
pangkal tolak dan orientasi dengan cakrawala yang luas serta menyeluruh
tentang hutan dan kehutanan, yang dalam pelaksanaannya mencakup aspek
pemanfaatan, konservasi sumber daya alam hutan, dan rehabilitasi lahan.

Dari hal-hal tersebut, maka terbentuknya Departemen Kehutanan pada
PELITA IV merupakan konsekuensi logis dari tuntutan keadaan dan
perkembangan selama itu, dengan demikian wadah baru setingkat
departemen tidak akan mampu menampung permasalahan-permasalahan
yang beranekaragam. Hal ini sejalan dengan pidato Presiden pada

LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                           www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                               Kementerian

pembentukan Kabinet Pembangunan IV pada tanggal 16 Maret 1983, sebagai
berikut:

   Untuk itu dianggap perlu untuk menambah jumlah departemen dengan
   memecah beberapa departemen yang dinilai ruang lingkup tugasnya perlu
   memperoleh perhatian yang lebih besar dan harus ditangani lebih intensif
                                                                                Hal | 77


   dalam PELITA IV nanti.

Sedangkan dalam pemecahan Departemen Pertanian menjadi Departemen
Pertanian dan Departemen Kehutanan, Presiden mengatakan:

   Pemecahan ini perlu, karena dalam PELITA IV nanti di satu pihak terus
   berusaha untuk meningkatkan produksi pertanian seperti pangan,
   perkebunan, peternakan, dan perikanan, sedangkan di lain pihak kita harus
   dapat memanfaatkan kekayaan alam kita yang berupa hutan bagi sebesar-
   besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap dan harus melaksanakan
   rehabilitasi dan kelestarian hutan.

Terbentuknya Departemen Kehutanan memang sangat tepat, karena hutan
dengan multi fungsinya tidak mungkin ditangani secara baik tanpa wadah
yang mandiri. Demikian pula ketiga aspek pembangunan kehutanan
(perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan) dapat dilaksanakan secara
saling menunjang, sehingga tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah
oleh berbagai departemen. Melihat pentingnya penanganan ketiga aspek
pembangunan kehutanan itu maka eksistensi Departemen Kehutanan
memang merupakan suatu kebutuhan yang mendasar sebagai sarana dalam
rangka tinggal landas kehutanan.

Untuk dapat menampung tugas dan fungsi pokok tersebut di atas maka sesuai
dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1984 Struktur Organisasi
Departemen Kehutanan ditetapkan sebagai berikut:
1. Menteri;
2. Sekretariat Jenderal;
3. Inspektorat Jenderal;
4. Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan;
5. Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan;

LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                        www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                                  Kementerian

6. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam;
7. Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan;
8. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;
9. Pusat Pendidikan dan Latihan Kehutanan;
10. Kantor Wilayah Departemen Kehutanan di Wilayah.                                Hal | 78


Di samping itu terdapat 12 UPT di lingkungan Departemen Kehutanan dan 24
Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I.

Pembentukan Departemen Kehutanan bukan merupakan restorasi dari
Direktorat Jenderal Kehutanan, melainkan merupakan suatu pembangunan
institusi kehutanan melalui pengembangan dan pemanfaatan kondisi dan
material yang dimiliki. Hal tersebut sekaligus merupakan jawaban atas
kondisi dan permasalahan yang dihadapi selama itu, yang antara lain berupa
keterbatasan masalah peraturan perundangan, kepemimpinan dan
kebijaksanaan, keterbatasan sarana, personil dan lain-lain. Atas dasar kondisi
tersebut kemudian ditetapkan kembali tujuan, misi dan tugas pokok serta
fungsi Departemen Kehutanan sebagai landasan pelaksanaan pembangunan
kehutanan.



                KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


                          Sejarah Terbentuknya
                 Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Sejak era reformasi bergulir di tengah percaturan politik Indonesia, sejak itu
pula perubahan kehidupan mendasar berkembang di hampir seluruh
kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti merebaknya beragam krisis
yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah
berkaitan dengan Orientasi Pembangunan. Dimasa Orde Baru, orientasi
pembangunan masih terkonsentrasi pada wilayah daratan.



LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                           www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                                Kementerian

Sektor kelautan dapat dikatakan hampir tak tersentuh, meski kenyataannya
sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat
beragam, baik jenis dan potensinya. Potensi sumberdaya tersebut terdiri dari
sumberdaya yang dapat diperbaharui, seperti sumberdaya perikanan, baik
perikanan tangkap maupun budidaya laut dan pantai, energi non
konvensional dan energi serta sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui
                                                                                 Hal | 79


seperti sumberdaya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain
dua jenis sumberdaya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa
lingkungan lautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan
dan perikanan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan dan
sebagainya. Tentunya inilah yang mendasari Presiden Abdurrahman Wahid
dengan Keputusan Presiden No.355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999
dalam Kabinet Periode 1999-2004 mengangkat Ir. Sarwono Kusumaatmaja
sebagai Menteri Eksplorasi Laut.

Selanjutnya pengangkatan tersebut diikuti dengan pembentukan Departemen
Eksplorasi Laut (DEL) beserta rincian tugas dan fungsinya melalui Keputusan
Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.
Ternyata penggunaan nomenklatur DEL tidak berlangsung lama karena
berdasarkan usulan DPR dan berbagai pihak, telah dilakukan perubahan
penyebutan dari Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut
dan Perikanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999
tanggal 1 Desember 1999. Perubahan ini ditindaklanjuti dengan penggantian
nomenklatur DEL menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP)
melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 tanggal 1 Desember
1999.

Dalam perkembangan selanjutnya, telah terjadi perombakan susunan kabinet
setelah Sidang Tahunan MPR tahun 2000, dan terjadi perubahan nomenklatur
DELP menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sesuai Keputusan
Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Departemen.

Kemudian berubah menjadi Kementrian Kelautan dan Perikanan sesuai
dengan Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan
LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                         www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                             Kementerian

Organisasi Kementerian Negara, maka Nomenklatur Departemen Kelautan
dan Perikanan menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan
struktur organisasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak
mengalami perubahan.

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000
                                                                               Hal | 80


tersebut, pada November 2000 telah dilakukan penyempurnaan organisasi
DKP. Pada akhir tahun 2000, diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 177
Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, dimana
organisasi DKP yang baru menjadi :

a. Menteri Kelautan dan Perikanan;
b. Sekretaris Jenderal;
c. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
d. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
e. Direktorat Jenderal Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
f. Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran;
g. Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
h. Inspektorat Jenderal;
i. Badan Riset Kelautan dan Perikanan;
j. Staf Ahli.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara
Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Preaturan
Presiden Nomor 94 Tahun 2006, maka struktur organisasi KKP menjadi :

a. Menteri Kelautan dan Perikanan;
b. Sekretaris Jenderal;
c. Inspektorat Jenderal;
d. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
e. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
f. Direktorat Jenderal Pengawasan & Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan;
g. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
h. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
i. Badan Riset Kelautan dan Perikanan;
LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                       www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                             Kementerian

j. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan;
k. Staf Ahli.

Tebentuknya Kementrian Kelautan dan Perikanan pada dasarnya merupakan
sebuah tantangan, sekaligus peluang bagi pengembangan sektor kelautan dan
perikanan Indonesia. Artinya, bagaimana KKP ini menempatkan sektor
                                                                               Hal | 81


kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor andalan yang mampu
mengantarkan Bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi yang
berkepanjangan. Setidaknya ada beberapa alasan pokok yang mendasarinya.

Pertama, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau 17.508
dan garis pantai sepanjang 81.000 km tidak hanya sebagai negara kepulauan
terbesar di dunia tetapi juga menyimpan kekayaan sumberdaya alam laut
yang besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.

Kedua, selama beberapa dasawarsa, orientasi pembangunan negara ini lebih
mangarah ke darat, mengakibatkan sumberdaya daratan terkuras. Oleh
karena itu wajar jika sumberdaya laut dan perikanan tumbuh ke depan.

Ketiga, dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatnya
kesadaran manusia terhadap arti penting produk perikanan dan kelautan bagi
kesehatan dan kecerdasan manusia, sangat diyakini masih dapat
meningkatkan produk perikanan dan kelautan di masa datang. Keempat,
kawasan pesisir dan lautan yang dinamis tidak hanya memiliki potensi
sumberdaya, tetapi juga memiliki potensi bagi pengembangan berbagai
aktivitas pembangunan yang bersifat ekstrasi seperti industri, pemukiman,
konservasi dan lain sebagainya.



Pembangunan Kelautan dan Perikanan :
VISI :


”Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar 2015”




" Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan "
MISI :


LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                       www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                                Kementerian




GRAND STRATEGY (The Blue Revolution Policies) :
 1. Memperkuat Kelembagaan dan SDM secara Terintegrasi.
 2. Mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan.
                                                                                  Hal | 82


 3. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Berbasis Pengetahuan.
 4. Memperluas Akses Pasar Domestik dan Internasional.




1. Memperkuat Kelembagaan dan SDM secara Terintegrasi.
SASARAN STRATEGIS :


  * Peraturan perundang-undangan di bidang Kelautan dan Perikanan sesuai
kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplementasikan secara
sinergis lintas sektor, pusat dan daerah."
  * Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan
terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang terkini dan
akurat.
  * Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan memiliki kompetensi
sesuai kebutuhan.


2. Mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan.
  * Sumber daya Kelautan dan Perikanan dimanfaatkan secara optimal dan
berkelnjutan.
  * Konservasi kawasan dan jenis biota perairan yang dilindungi dikelola
secara berkelanjutan.
  * Pulau-pulau kecil dikembangkan menjadi pulau bernilai ekonomi tinggi.
  * Indonesia bebas Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing serta
kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan.

LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                          www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                               Kementerian




3. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Berbasis Pengetahuan.
  * Seluruh kawasan potensi perikanan menjadi kawasan Minapolitan dengan
usaha yang bankable.                                                             Hal | 83


  * Seluruh sentra produksi kelautan dan perikanan memiliki komoditas
unggulan yang menerapkan teknologi inovatif dengan kemasan dan mutu
terjamin.
  * Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan mampu memenuhi
kebutuhan serta diproduksi dalam negeri dan dibangun secara terintegrasi.


4. Memperluas Akses Pasar Domestik dan Internasional.
  * Seluruh desa memiliki Pasar yang mampu memfasilitasi penjualan hasil
perikanan.
  * Indonesia menjadi market leader dunia dan tujuan utama investasi di
bidang kelautan dan perikanan.


Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dalam kerangka pembangunan
jangka menengah adalah :


 1. Terwujudnya kesejahteraan bangsa Indonesia melalui peningkatkan
pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, serta pelaku usaha kelautan dan
perikanan lainnya.
 2. Meningkatnya peran sektor kelautan dan perikanan dalam
perekonomian nasional.
 3. Terwujudnya kondisi lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan
yang berkualitas dan terciptanya kelestarian daya dukung.



LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                         www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                             Kementerian

Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah :


 1. Meningkatnya usaha dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kelompok
sasaran program                                                                Hal | 84


 2. Meningkatnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam
perekonomian nasional
 3. Menurunnya tingkat kerusakan dan tingkat pelanggaran pemanfaatan
sumberdaya kelautan dan perikanan.


Perubahan Nomenklatur Departemen menjadi Kementerian: Dengan
ditetapkannya Peraturan Presiden No. No. 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, maka Nomenklatur
Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi Kementerian Kelautan dan
Perikanan, sedangkan struktur organisasi pada Kementerian Kelautan dan
Perikanan tidak mengalami perubahan.


                          KEMENTERIAN KESEHATAN

Visi

Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan

Misi

   1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan
      masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani.
   2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya
      kesehatan yang paripurna, merata bermutu dan berkeadilan
   3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan
   4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik



LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                       www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                             Kementerian

Strategi

   1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat
      madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerja sama nasional
      dan global.
   2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu
                                                                               Hal | 85


      dan berkeadilan, serta berbasis bukti; dengan pengutamaan pada upaya
      promotif dan preventif.
   3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk
      mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional.
   4. Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan yang
      merata dan bermutu.
   5. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan
      alat kesehatan serta menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan
      mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan.
   6. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan
      berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi
      kesehatan yang bertanggungjawab.



Nilai-nilai

   1.   Pro Rakyat
   2.   Inklusif
   3.   Responsif
   4.   Efektif
   5.   Bersih




Kementerian Kesehatan RI mempunyai tugas membantu Presiden dalam
Tupoksi


menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan:
Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Kesehatan RI menyelenggarakan
fungsi :

LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                       www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                               Kementerian

  1. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan
teknis di bidang kesehatan;
 2. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
  3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung
jawabnya;
                                                                                 Hal | 86



 4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya.
  5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang
tugas dan fungsinya kepada Presiden;


Dalam menyelenggarakan fungsi, Kementerian Kesehatan RI mempunyai
kewenangan :


 1. Penetapan kebijakan nasional di bidang kesehatan untuk mendukung
pembangunan secara makro;
 2. Penetapan pedoman untuk menetukan standar pelayanan minimal yang
wajib dilaksanakan oleh kabupaten/Kota di bidang Kesehatan;
 3. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang kesehatan;
  4. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi
tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidang kesehatan;
 5. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang
meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi di
bidang kesehatan;
 6. Pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang
disahkan atas nama Negara di bidang kesehatan;
 7. Penetapan standar pemberian izin oleh daerah di bidang kesehatan;
 8. Penanggulangan wabah dan bencana yang berskala nasional di bidang
kesehatan;

LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                         www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                                Kementerian

 9. Penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidang kesehatan;
 10. Penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidang kesehatan;
 11. Penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidang kesehatan;
 12. Penetapan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan
                                                                                  Hal | 87


angka kematian ibu, bayi, dan anak;
 13. Penetapan kebijakan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan
masyarakat;
 14. Penetapan pedoman standar pendidikan dan pendayagunaan tenaga
kesehatan;
 15. Penetapan pedoman pembiayaan pelayanan kesehatan;
 16. Penetapan pedoman penapisan, pengembangan dan penerapan teknologi
kesehatan dan standar etika penelitian kesehatan;
 17. Penetapan standar nilai gizi dan pedoman sertifikasi teknologi kesehatan
dan gizi;
 18. Penetapan standar akreditasi sarana dan prasarana kesehatan;
 19. Surveilans epidemiologi serta pengaturan pemberantasan dan
penenggulangan wabah, penyakit menular dan kejadian luar biasa;
 20. Penyediaan obat esensial tertentu dan obat untuk pelayanan kesehatan
dasar sangat essential (buffer stock nasional);
 21. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yaitu :
      1) penempatan dan pemindahan tenaga kesehatan tertentu;
     2) pemberian izin dan pembinaan produksi dan distribusi alat
kesehatan.




LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                          www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                               Kementerian

                          KEMENTERIAN KEUANGAN

Bagaimanakah kisah munculnya Hari Keuangan?
Sejarah Departemen Keuangan




Segera sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus
                                                                                 Hal | 88



1945 diumumkan, pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk
mengeluarkan uang sendiri. Uang tersebut, bagi pemerintah tidak sekedar
sebagai alat pembayaran semata-mata, tetapi juga berfungsi sebagai lambang
utama suatu negara merdeka, serta sebagai alat untuk memperkenalkan diri
kepada khalayak umum.


Pada saat itu, pada awal pemerintahan Republik Indonesia keadaan ekonomi
moneter Indonesia sangat kacau. Inflasi hebat bersumber pada kenyataan
beredarnya mata uang pendudukan Jepang yang diperkirakan berjumlah 4
milyar. Untuk menggantikan peranan uang asing tersebut, dibutuhkan mata
uang sendiri sebagai alat pembayaran dan digunakan oleh rakyat Indonesia
dari masa ke masa sebagai alat pertukaran, pembayaran dan sebagai alat
pemuas kebutuhan yang sah.


Maka pada tanggal 30 Oktober 1946, pemerintah Indonesia merdeka
menyatakan hari tersebut adalah hari bersejarah bagi bangsa Indonesia
sebagai tanggal beredarnya Oeang Repoeblik Indonesia (ORI). Pada hari itu
juga dinyatakan bahwa uang Jepang dan uang Javasche Bank tidak berlaku
lagi. Sungguhpun masa peredaran ORI cukup singkat, namun ORI telah


LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                         www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                                 Kementerian

diterima dengan bangga di seluruh wilayah Republik Indonesia dan telah ikut
menggelorakan semangat perlawanan terhadap penjajah di segenap kubu
patriot pembela tanah air. Pada waktu suasana di Jakarta genting maka
pemerintah pada waktu itu memutuskan untuk melanjutkan pencetakan ORI
                                                                                  Hal | 89


di daerah pedalaman, seperti di Yogyakarta, Surakarta dan Malang.

Pencetak Uang


Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia disingkat Perum
Peruri yang berdiri sejak 15 September 1971 dikenal sebagai perusahaan
pencetak mata uang Republik Indonesia. Perusahaan ini penjelmaan dari dua
buah perusahaan Negara, yaitu Percetakan Kebayoran (P.N. Perkeba) dan P.N.
Arta Yasa.


P.N. Perkeba adalah perusahaan percetakan uang kertas yang didirikan pada
tanggal 17 April 1952, sedangkan P.N. Arta Yasa adalah perusahaan
percetakan uang logam yang didirikan pada tanggal 1 Juni 1953.


Pada Mei 1946, waktu suasana di Jakarta genting maka pemerintah pada
waktu itu memutuskan untuk melanjutkan pencetakan ORI di daerah
pedalaman, seperti di Yogyakarta, Surakarta dan Malang.

Gedung Kuno Itu


Gedung kuno itu bernama "Gedung Departemen Keuangan". Setiap perayaan


LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                          www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                               Kementerian

Hari Keuangan selalu disaksikan oleh gedung bisu, angker, dan tampak
berwibawa tersebut.


Gedung dengan dua pintu gerbang raksasa ini dibangun pada zaman
                                                                                 Hal | 90


pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels tahun 1809 dan selesai dibangun
pada masa pemerintahan Gubernur Du Bus tahun 1828. Bayangkan
pembangunannya yang memakan waktu 29 tahun.


Pada masa Daendels bercokol di bulan Maret 1809, yakni setahun setelah
beliau menjual tanah Weltevreden, pemerintah Belanda memutuskan
membangun sebuah istana yang berhadapan letaknya dengan Lapangan
Parade Waterlooplein (sekarang Lapangan Banteng).


Pembangunannya diserahkan kepada Letnan Kolonel J.C. Schultze, perwira ini
pernah berpengalaman membangun gedung Societet Harmonie di Batavia.


Walaupun keadaan keuangan pemerintah Balanda pada waktu itu mengalami
krisis namun rencana tersebut tetap dilaksanakan. Hal itu disebabkan karena
pemerintah Belanda pada waktu itu sudah mempunyai rencana. Yakni apabila
gedung ini kelak sudah jadi maka akan dipakai untuk kepentingan gubernur
jenderal sendiri. Sedangkan bangunan-bangunan lainnya akan dipergunakan
sebagai kantor-kantor pemerintah pusat, sebab hingga waktu itu pemerintah
pusat belum dapat memisahkan kantor-kantor bagiannya dari ruang
induknya.


LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                         www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                               Kementerian



Pada waktu itu gedung ini juga dimanfaatkan untuk tempat penginapan para
tamu pembesar-pembesar pemerintah Belanda, sehingga perlu dilengkapi
dengan kandang-kandang kuda yang fungsinya seperti tempat parkir mobil di
                                                                                 Hal | 91


masa sekarang. Hal ini dimaksudkan karena pada waktu itu kuda merupakan
salah satu alat pengangkutan penting bagi kegiatan masyarakat sehari-hari.


Untuk menyelesaikan pembangunan ini pemerintah Belanda mengambil
bahan-bahan bekas bangunan-bangunan dalam Kastil Batavia.


Ketika bangunan-bangunan induk baru selesai sebagian, sedangkan bangunan
sayap kiri dan kanan baru setengah jadi, masa jabatan Gubernur Daendels
habis. Penggantinya, Gubernur Jansen bukanlah gubernur yang menaruh
perhatian terhadap pembangunan gedung, karena terbukti selama ia berkuasa
bangunan ini tetap tinggal terlantar tidak sempurna.


Lain ketika Gubernur Jenderal Du Bus yang berkuasa pada tahun 1826.
Gedung ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bantuan tenaga Ir. Tromp.
Ini pun disebabkan karena gedung akan dipergunakan bagi kepentingan
kantor-kantor pemerintah Belanda di Indonesia.


Bangunan bersejarah ini akhirnya selesai dalam tahun 1828 yang diresmikan
oleh Gubernur Du Bus. Ini dapat disaksikan dan dibuktikan pada batu
peringatan yang bertuliskan:


LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                         www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                               Kementerian



MDCCCIX

                                                                                 Hal | 92
CONDIDIT DAENDELS
MDCCCXXVIII
EREXIT DU BUS


Prasasti ini tercantum di sebelah kiri pintu gerbang kanan Gedung
Departemen Keuangan Lama. Batu tersebut merupakan batu terakhir
pembangunan Gedung Departemen Keuangan.


Setahun kemudian setelah selesainya bangunan gedung ini, dibelakang
gedung ini ditanami berbagai macam tanaman-tanaman hias sebagai kebun-
kebun botani, tetapi sangat disayangkan tanaman-tanaman yang indah itu
akhirnya mati tiada bekas.


Dalam tahun 1835 dibagian ruangan bawah gedung ini pernah juga dipakai
sebagai Kantor Pos dan juga Percetakan Negara, sedangkan pada bagian lain
dipakai oleh Hoogerechtchef dan Algemene Secretarie.


Selanjutnya pada tanggal 1 Mei 1848 gedung ini secara resmi dipakai
Departemen Van Justitie (kehakiman) dan akhirnya gedung ini sekarang
merupakan tempat di mana masalah-masalah Keuangan Negara diolah dan
digarap. Tempat ini lalu dikenal sebagai Gedung Induk Departemen Keuangan.


LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                         www.LKITku.com
                         Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                                Kementerian



Dewasa ini bagian bawah gedung lama yang tadinya bekas tempat tahanan-
tahanan di zaman Daendels, digunakan menjadi kantor Biro Umum
Departemen Keuangan. Sedangkan pada pusat dokumentasi/kepustakaan
                                                                                  Hal | 93


Departemen Keuangan tersimpan buku-buku antara lain:
Staatblad Verenigde Nederlanden, Voor de Jare, 1813; Almanak Van
Nederlandsch Indie (Reg. Almanak), ‘s Lands drukkery Batavia, 1817;
Gedenkbock der Samarang - Joana, Stoomtran Maatschappij, 1907; Het
Moderne Geldwezeen door, S. Korteweg,ec. Drs,1952; Het Belastingrecht deel
III, Door Prof. Dr. P.J.A. Adriani, 1955.

Masa Perang Dunia II


Ketika pecah Perang Dunia II kedudukan Indonesia sebagai jajahan Belanda
pada waktu itu sangat sulit karena Pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia
terpaksa berdiri sendiri berhubung hampir tidak ada hubungannya dengan
Pemerintah pelariannya di Inggris.


Ini disebabkan karena terjepitnya pemerintah Belanda akibat serbuan bala
tentara Jerman. Namun demikian sikap pemerintah Belanda terhadap
Indonesia tidak berubah. Terbukti ketika di dalam "Dewan Rakyat" diajukan
suatu mosi yang mengusulkan perubahan-perubahan ketatanegaraan
Pemerintah Hindia Belanda menunggu keputusan Parlemen Belanda yang
sementara telah bubar karena penyerbuan tentara Jerman.


LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                          www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                                  Kementerian



Pada awal tahun 1941 Fraksi Nasional Indonesia mengusulkan kerja sama
dengan Belanda di atas dasar "Indonesia Merdeka". Pemerintah Hindia
Belanda menolak semua usul dari pihak Indonesia, menolak juga diadakannya
                                                                                   Hal | 94


milisi untuk bangsa Indonesia, meskipun pada waktu itu jelaslah sudah,
bahwa Indonesia tidak dapat dipertahankan oleh orang-orang Belanda
sendiri.


Akhirnya sebelum Perang Dunia II berakhir Pemerintah Hindia Belanda pada
tanggal 8 Maret 1942 bertekuk lutut dibawah telapak kaki pimpinan-
pimpinan balatentara Jepang.


Sejak detik itulah Jepang menguasai Indonesia dan dijadikannya Indonesia
sebagai daerah jajahannya di Asia. Mulai saat itu hubungan dengan negara-
negara lain terputus, kecuali dengan negara Jepang itu sendiri.


Selama penjajahannya di Indonesia segala kegiatan pemerintah Jepang di
Indonesia dipusatkan di Jakarta. Sejak itu untuk melaksanakan kegiatan
keuangan sehari-hari Gedung Lama Departemen Keuangan masih merupakan
tempatnya. Ini kiranya disebabkan karena pemerintah Jepang tidak mau
bersusah payah memindahkan pusat kegiatan keuangan ditempat yang lain.


Jadi Gedung Departemen Keuangan pada masa penjajahan Jepang di Indonesia



LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                           www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                                Kementerian

juga digunakan sebagai pusat kegiatan pengolahan keuangan.

Masa Sekarang


Setelah proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus
                                                                                 Hal | 95



1945 kota Jakarta menjadi pusat pemerintahan. Pada masa pemerintahan
tersebut Gedung Departemen Keuangan lama ini juga masih berfungsi sebagai
pusat kegiatan pengolahan keuangan sehari-hari.


Di sebelah kiri gedung lama Departemen Keuangan, yang dahulu bekas tempat
Gedung Volksraad (Dewan Rakyat pada masa pemerintahan Hindia Belanda )
kemudian sebagai gedung DPR pada awal masa kemerdekaan kini menjadi
Gedung Utama Departemen Keuangan Republik Indonesia.


Pada Gedung inilah Menteri Keuangan selaku pimpinan Departemen
Keuangan Republik Indonesia menjalankan tugasnya sehari-hari mengatur
kegiatan keuangan Republik Indonesia.


TUGAS DAN FUNGSI
Tugas Membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas
         pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara.
Fungsi• Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan
         teknis di bidang keuangan dan kekayaan negara;
       • Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan


LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                         www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                                Kementerian

         negara;
       • Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara yang menjadi tanggung
         jawabnya;
       • Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang keuangan dan
                                                                                 Hal | 96


         kekayaan negara;
       • Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di
         bidang keuangan dan kekayaan negara kepada Presiden.




Tugas Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan
Sekretariat Jenderal


         pemberian dukungan administrasi Departemen Keuangan sesuai
         dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan
         berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fungsi• Koordinasi kegiatan Departemen Keuangan;
       • Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung
         kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Keuangan;
       • Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan
         Kementerian Koordinator, Kementerian Negara, Departemen lain,
         Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan lembaga lain yang
         terkait;
       • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.


Tugas Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis
Direktorat Jenderal Anggaran


         di bidang penganggaran sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan

LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                         www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                              Kementerian

         oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-
         undangan yang berlaku
Fungsi• Penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang
         penganggaran;
                                                                                Hal | 97


       • Pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran;
       • Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di
         bidang penganggaran;
       • Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran;
       • Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.


Tugas Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan


         di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan
         Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri
         Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
         berlaku.
Fungsi• Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perimbangan keuangan
         antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
       • Pelaksanaan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara
         Pemerintah Pusat dan Daerah;
       • Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di
         bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
       • Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perimbangan
         keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
       • Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.


LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                        www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                                 Kementerian



Tugas Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis
Direktorat Jenderal Pajak


         di bidang perpajakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh
         Menteri, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
                                                                                  Hal | 98


         berlaku.
Fungsi• Penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang
         perpajakan;
       • Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
       • Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di
         bidang perpajakan;
       • Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan;
       • Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.


Tugas Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai


         di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan kebijakan yang
         ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan
         perundang-undangan yang berlaku.
Fungsi• Penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang
         kepabeanan dan cukai;
       • Pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai;
       • Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di
         bidang kepabeanan dan cukai;
       • Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepabeanan dan
         cukai;


LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                          www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                                Kementerian

       • Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.


Tugas Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang


         di bidang pengelolaan utang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan
                                                                                  Hal | 99


         oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-
         undangan yang berlaku.
Fungsi• Penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang
         pengelolaan utang;
       • Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan utang;
       • Pnyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di
         bidang pengelolaan utang;
       • Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
       • Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.


Tugas Membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar
Badan Pengawasan Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan


         modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan
         standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan
         kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan
         peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fungsi• Penyusunan peraturan di bidang pasar modal;
       • Penegakan peraturan di bidang pasar modal;
       • Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin
         usaha, persetujuan, pendaftaran dari Badan dan pihak lain yang
         bergerak di pasar modal;


LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                          www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                                Kementerian

       • Penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi Emiten dan
         Perusahaan Publik;
       • Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan
         sanksi oleh Bursa Efek, Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga
                                                                                 Hal | 100


         Penyimpanan dan Penyelesaian;
       • Penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal;
       • Penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga keuangan;
       • Pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan
         ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
       • Perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang
         lembaga keuangan;
       • Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lembaga
         keuangan;
       • Pelaksanaan tata usaha Badan.


Tugas Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis
Direktorat Jenderal Perbendaharaan


         di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan kebijakan yang
         ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan
         perundang-undangan yang berlaku.
Fungsi• Penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang
         perbendaharaan negara;
       • Pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai
         dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
       • Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di


LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                         www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                                Kementerian

         bidang perbendaharaan negara;
       • Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbendaharaan
         negara;
       • Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.
                                                                                  Hal | 101




Tugas Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara


         di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang sesuai dengan
         kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan
         peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fungsi• Penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang
         kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
       • Pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara,
         dan lelang;
       • Penyusunan standardisasi, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di
         bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
       • Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekayaan negara,
         piutang negara, dan lelang;
       • Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.


Tugas Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di
Inspektorat Jenderal


         lingkungan Departemen sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan
         oleh Menteri, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
         berlaku.
Fungsi• Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan;


LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                          www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                                 Kementerian

       • Pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan untuk
         tujuan tertentu atas petunjuk Menteri;
       • Pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Jenderal;
       • Penyusunan laporan hasil pengawasan.
                                                                                  Hal | 102




Tugas Melaksanakan analisis di bidang kebijakan fiskal dan kerjasama
Badan Kebijakan Fiskal


         internasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri
         Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
         berlaku.
Fungsi• Perumusan rekomendasi kebijakan pendapatan negara, belanja
         negara, ekonomi dan keuangan;
       • Perumusan rekomendasi pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka
         ekonomi makro serta proyeksi asumsi-asumsi dasar ekonomi makro
         jangka menengah;
       • Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kerjasama ekonomi dan
         keuangan internasional;
       • Analisis atas usulan rumusan kebijakan pendapatan negara, belanja
         negara, dan ekonomi dan keuangan;
       • Analisis, evaluasi, dan pengelolaan risiko fiskal;
       • Pengkajian kebijakan ekonomi, keuangan, dan fiskal;
       • Evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pendapatan negara, belanja
         negara, ekonomi dan keuangan;
       • Pemantauan perkembangan ekonomi dan keuangan;
       • Penyusunan dan pengembangan model ekonomi dan keuangan;


LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                          www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                              Kementerian

       • Penyelenggaraan sosialisasi kebijakan fiskal;
       • Pengelolaan data dan statistik;
       • Koordinasi pelaksanaan kegiatan tim tarif;
       • Pelaksanaan administrasi Badan.
                                                                                Hal | 103




Tugas Melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan


         sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan
         berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fungsi• Perumusan kebijakan Menteri di bidang pendidikan dan pelatihan
         keuangan negara dalam rangka pembinaan sumber daya manusia
         Departemen Keuangan;;
       • Pelaksanaan kebijakan Menteri Keuangan di bidang pendidikan dan
         pelatihan keuangan negara dalam rangka pembinaan sumber daya
         manusia Departemen Keuangan;
       • Penelaahan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan
         pendidikan dan pelatihan keuangan negara dalam rangka pembinaan
         sumber daya manusia Departemen Keuangan;
       • Pengkajian dan pengembangan pendidikan dan pelatihan di bidang
         keuangan negara;
       • Koordinasi pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan
         lembaga pendidikan dalam dan luar negeri, lembaga pemerintah, dan
         lembaga internasional.
       • Pelaksanaan administratif Badan.



LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                        www.LKITku.com
                         Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                                  Kementerian




Tugas Memberikan telaahan mengenai masalah-masalah di bidang
Staf Ahli Menteri


         hubungan ekonomi keuangan internasional, penerimaan negara,
                                                                                   Hal | 104


         pengeluaran negara, pengembangan pasar modal dan pembinaan
         umum pengelolaan kekayaan negara secara keahlian, dan
         memberikan penalaran pemecahan konsepsional atas petunjuk
         Menteri.
Fungsi• Pengolahan dan penelaahan masalah-masalah di bidang hubungan
         ekonomi keuangan internasional, penerimaan negara, pengeluaran
         negara, pengembangan pasar modal dan pembinaan umum
         pengelolaan kekayaan negara, serta penyiapan penalaran secara
         konsepsional;
       • Penalaran konsepsional suatu masalah di bidang keahliannya atas
         inisiatif sendiri dan pemecahan persoalan secara mendasar dan
         terpadu untuk bahan kebijakan Menteri sebagai penelaahan Staf;
       • Pemberian bantuan kepada Menteri dalam penyiapan bahan untuk
         keperluan rapat, seminar, dan lain-lain yang dihadiri oleh Menteri;
       • Pelaksanaan tugas-tugas lain atas petunjuk Menteri.


Tugas Melaksanakan pembinaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, dan
Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan


         pelayanan serta pengembangan sistem informasi dan teknologi
         keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri
         Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang


LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                           www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                                Kementerian

         berlaku.
Fungsi• Pembinaan, pelaksanaan, koordinasi, dan pelayanan serta
         pengembangan sistem informasi keuangan dan teknologi keuangan;
       • Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi
                                                                                 Hal | 105


         yang terpadu di lingkungan Departemen;
       • Pertukaran, integrasi, dan pengolahan data serta pengelolaan bank
         data Departemen;
       • Pengadministrasian, pembinaan, dan penilaian jabatan fungsional
         pranata komputer di lingkungan Departemen;
       • Pelaksanaan administrasi Pusat.


Tugas Melaksanakan analisis dan harmonisasi serta mensinergikan
Pusat Analisis Dan Harmonisasi Kebijakan


         kebijakan atas pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan,
         sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan
         berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fungsi• Pelaksanaan analisis, harmonisasi dan sinergi kebijakan, program dan
         kegiatan Menteri Keuangan di bidang penerimaan dan pembiayaan
         negara;
       • Pelaksanaan analisis, harmonisasi dan sinergi kebijakan, program dan
         kegiatan Menteri Keuangan di bidang pengeluaran negara, akuntansi
         pemerintah, kekayaan negara, dan jasa keuangan;
       • Pelaksanaan analisis, harmonisasi dan sinergi kebijakan, program dan
         kegiatan Menteri Keuangan di bidang lembaga internasional, sumber
         daya aparatur, dan pengawasan;


LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                         www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                                  Kementerian

       • Pelaksanaan urusan tata usaha dan pengolahan data Pusat.


Tugas Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pembinaan profesi akuntan
Pusat Pembinaan Akuntan Dan Jasa Penilai

        publik dan penilai publik, pengembangan dan pengawasan jasa
        akuntan publik dan jasa penilai publik, serta penyajian informasi
                                                                                    Hal | 106


        akuntan dan penilai publik, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan
        oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-
        undangan yang berlaku.
Fungsi• Penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan profesi akuntan
         publik dan penilai publik, register akuntan, perizinan, dan
         pengembangan jasa akuntan dan jasa penilai;
       • Penyiapan dan pelaksanaan program pemantauan kegiatan serta
         pemeriksaan akuntan publik dan penilai publik;
       • Penyajian informasi akuntan dan penilai publik.


Tugas Melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan investasi
Pusat Investasi Pemerintah

       Pemerintah Pusat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh
       Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan
       yang berlaku.
Fungsi•Pengelolaan Rekening Induk Dana Investasi;
       •Penyusunan rencana strategis bisnis;
       •Penyusunan rencana bisnis dan anggaran (RBA) tahunan;
       •Penilaian kelayakan, manajemen risiko, divestasi, pengembangan
        instrumen, pengendalian, pembiayaan, dan masalah hukum dan
        perjanjian investasi Pemerintah Pusat;

       •Penyusunan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan;
       •Pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas Pusat Investasi


LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                            www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                       Kementerian

          Pemerintah;

         •Pelaksanaan urusan umum;



(PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 131/PMK.01/2006 TENTANG
                                                                        Hal | 107



ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KEUANGAN)




Logo Departemen Keuangan Republik Indonesia


Motto     : Negara Dana Rakca
Keterangan Umum:


Bentuk : Segi lima
Tata      : Biru kehitam-hitaman, kuning emas,
warna     putih dan hijau
Lukisan :
•Padi sepanjang 17 butir;
•Kapas sepanjang 8 butir, terdiri dari:
 4 buah berlengkung 4; 4 buah berlengkung 5;
•Sayap;
•Gada;

LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                       Kementerian

•Seluruh unsur-unsur tersebut tergambar
 dalam ruang segi lima;

•Dasar segi lima berwarna biru kehitam-
Susunan:

 itaman;
                                                                        Hal | 108


•Padi kuning emas;
•Kapas putih dengan kelopak hijau;
•Sayap kuning emas;
•Gada kuning emas;
•Bokor kuning emas;
•Pita putih;
•Motto (semboyan) biru kehitam-hitaman.

•Padi dan kapas melambangkan cita-cita upaya
Makna:

 kita untuk mengisi kesejahteraan Bangsa dan
 sekaligus diberi arti sebagai tanggal lahirnya
 Negara Republik Indonesia;
•Sayap melambangkan ketagkasan dalam
 menjalankan tugas;
•Gada melambangkan daya upaya
 menghimpun, mengerahkan, mengamankan
 keuangan negara;
•Ruang segi lima melambangkan dasar negara
 Pancasila


Makna dari lambang tersebut adalah ungkapan
Arti Keseluruhan:


sesuatu daya yang mempersatukan dan
menyerasikan dalam gerak kerja, untuk


LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                               Kementerian

melaksanakan tugas Departemen Keuangan.


                      KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
                                                                                Hal | 109


Tanggal 3 Desember merupakan hari yang punya "Makna Khusus" bagi warga
SEJARAH


Departemen Pekerjaan Umum. Karena pada tanggal tersebut lima puluh tujuh
tahun yanga lalu terjadi peristiwa bersejarah. Gugur tujuh orang karyawan
yang berjuang mempertahankan markas Departemen PU di Kota Bandung
yang dikenal sebagai "Gedung Sate". Peristiwa ini kemudian dikenang dan
diperingati sebagai HARI KEBAKTIAN PEKERJAAN UMUM.
Gedung V & W ini dipertahankan mati-matian sampai titik darah penghabisan
oleh para pemuda/ pegawai Departemen PU. Karena mereka sadar, bahwa
gedung tersebut pada waktu itu dipergunakan sebagai kantor Pusat
Departemen
Setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan, para pemuda
pegawai Departemen Pekerjaan Umum tidak mau ketinggalan dengan
pemuda-pemuda lainnya di kota Bandung. Mereka mempersiapkan diri dalam
menghadapi segala kemungkinan yang sekiranya akan dapat merintangi serta
mengganggu kemerdekaan yang telah diproklamasikan.
Jiwa dan semangat perjuangan yang menyala-nyala dari para patriot muda ini
kemudian dihimpun dan disalurkan dalam suatu gerakan yang teratur dalam
bentuk organisasi dengan nama gerakan Pemuda PU.
Gedung Sate, telah berhasil diambil alih oleh gerakan pemuda PU dari tangan
Jepang. Kewajiban mereka selanjutnya pada saat itu adalah mempertahankan
dan memelihara apa yang telah diambil alih itu jangan sampai direbut kembali
oleh musuh. Untuk dapat menyusun pertahanan yang kompak, maka gerakan
pemuda ini lalu membentuk suatu seksi pertahanan yang dipersenjatai seperti
granat, beberapa pucuk bedil dan senjata api lainnya hasil rampasan dari
tentara Jepang.
Mulanya gerakan pemuda ini hanya menghadapi sam kekuatan lawan. Yaitu
tentara Jepang. Namun menjelang akhir bulan September 1945, di Tanah Air

LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                        www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                              Kementerian

ini mulailah mengalir tentara Sekutu yang katanya ditugaskan untuk menjaga
keamanan dan menyelesaikan tawanan perang akibat bertekuk lututnya
Jepang pada Sekutu.

                                                                                Hal | 110



Tepatnya tanggal 4 Oktober 1945, kota Bandung dimasuki tentara Sekutu
Sumpah Setia


yangdiiuti oleh serdadu Belanda dan NICA. Sejak saat itu suasana kota
Bandung menjadi semakin tidak aman. Sejak itu pula gerakan pemuda
pejuang harus berhadapan dengan tentara Jepang dan tentara Sekutu,
Belanda dan NICA.
Dengan semakin gawatnya situasi pada waktu itu, para pegawai dari Kantor
Pusat Dep. PU dibawah pimpinan Menteri Muda Perhubungan dan Pekerjaan
Umum. Ir Pangeran Noor pada tanggal 20 Oktober telah mengangkat Sumpah
Setia Kepada Pernerintah Republik Indonesia.
Hampir setiap hari kantor Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Umum
dikacau oleh tentara Sekutu/Belanda/NICA, akibatnya para pegawai tidak
dapat melaksanakan tugasnya dengan tenang. Oleh karena itu, pada mulanya
semua pegawai Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Umum
diperkenankan untuk tidak masuk kantor selama situasi belum aman. Kecuali
para pegawai yang memang diserahi barang-barang milik negara yang ada di
dalamnya. Tugas yang berat ini mereka terima sebagi suatu kewajiban yang
mulia yang akan dilaksanakan dengan taruhan jiwa dan raga.




Pada tanggal 24 Nopernber 1945, dibagian utara kota, meletus suatu
Terjadinya Peristiwa


pertempuran yang hebat. Penduduk sekitarnya banyak yang mengungsi ke
kota lain yang keadaannya masih aman.
Waktu itu Gedung Sate dipertahankan oleh Gerakan Pemuda PU yang
diperkuat oleh satu Pasukan Badan Perjoangan yang terdiri lebih kurang 40
orang dengan persenjataan yang agak lengkap.


LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                        www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                               Kementerian

Tetapi, bantuan yang diberikan itu tidak lama, karena pada tanggal 29
Nopember 1945, pasukan tersebut lalu ditarik dari Markas Pertahanan
Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Umum.
Tanggal 3 Desember 1945, jam I 1.00 pagi, waktu itu kantor Departemen
Perhubungan dan Pekerjaan Umum di Jl. Diponegoro 22 Bandung yang
dikenal dengan Gedung Sate itu hanya dipertahankan oleh 21 orang. Tiba-tiba
                                                                                 Hal | 111



datang menyerbukan sepasukan tentara Sekutu/Belanda dengan persenjataan
yang berat dan modern. Walaupun demikian petugas yang mempertahankan
Gedung Sate ini tak mau menyerah begitu saja. Mereka mengadakan
perlawanan mati-matian dengan segala kekuatan yang dimiliki tetap
mempertahankan kantor yang akan direbutnya itu.
Mereka dikepung rapat dan diserang dari segala penjuru. Pertempuran yang
dahsyat itu memang tidak seimbang. Pertempuran ini baru berakhir pada
pukul 14.00 WIB. Dalam pertempuran tersebut diketahui dari 21 orang
pemuda 7 diantaranya hilang. Satu orang luka-luka berat dan beberapa orang
lainnya luka-luka ringan. Setelah dilakukan penelitian ternyata para pemuda
yang hilang itu diketahui bernama : Didi Hardianto Kamarga, Muchtaruddin,
Soehodo, Rio Soesilo, Soebengat, Ranu dan Soerjono.
Semula memang belum diketahui dengan pasti, dimana jenazah dari ketujuh
orang pemuda ini berada. Baru pada bulan Agustus 1952 oleh beberapa bekas
kawan seperjuangan mereka dicarinya di sekitar Gedung Sate, dan hasilnya
hanya ditemukan empat jenazah yang sudah berupa kerangka. Keempat
kerangka para suhada ini kemudian dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan
Cikutra, Bandung.
Sebagai penghargaan atas jasa-jasa dari tiga orang lainnya yang kerangkanya
belum ditemukan telah dibuatkan 2 tanda peringatan. Satu dipasang di dalam
Gedung Sate dan lainnya berwujud sebuah Batu Alam yang besar ditandai
dengan tulisan nama-nama ketujuh orang pahlawan tersebut yang
ditempatkan di belakang halaman Gedung Sate.
Sebelummya, yakni pada tanggal 3 Desember 1951 oleh Menteri Pekerjaan
Umum pada waktu itu, Ir. Ukar Bratakusuma, ketujuh pemuda pahlawan
tersebut dinyatakan dan dihormati sebagai "PEMUDA YANG BERJASA" dan


LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                         www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                               Kementerian

tanda penghargaan itu telah pula disampaikan pada para keluarga mereka
yang ditinggalkan


                                                                                Hal | 112


Satu hari menjelang genap Dwi Windu Usia peristiwa 3 Desember 1945
Hari Bakti


tepatnya tanggal 2 Desember 1961, Menteri Pertama Ir. H. Djuanda
(almarhum) telah memberi "Pernyataan Penghargaan" tertulis kepada
mereka para pemuda pegawai yang gugur pada tanggal 3 Desember 1945
dalam mempertahankan Gedung yang pertama dari Depertemen Pekerjaan
Umum Republik Indonesia, di Jl. Diponegoro Nomor 22 Bandung. Peristiwa 3
Desember 1945 ini telah tercatat dalam sejarah perjuangan bangsa, dan
sejarah perkembangan Pekerjaan Umum pada khususnya.
Peristiwa ini telah mempersembahkan "Sapta Taruna Kesatrianya"
keharibaan Ibu Pertiwi. Dan melahirkan suatu korps Pemuda/Pegawai
Pekerjaan Umum yang mempunyai kesadaran sosial, jiwa kesatuan (Corp-
geest), rasa kesetiakawanan (Solidaritas) serta kebanggaan akan tugasnya
sebagai abdi masyarakat, khususnya dalam bidang pekerjaan umum.
Peristiwa 3 Desember 1945 akan terus dikenang dan diperingati sebagai Hari
Kebaktian Pekerjaan Umum. Saat ini para pegawai Departemen Pekerjaan
Umum terus berjuang untuk melanjutkan pengabdian mereka terhadap nusa
dan bangsa.
Perjuangan para generasi penerus ini telah diwujudkan dalam pengabdian
terhadap negara untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan
kegiatan pembangunan yang saat ini sedang giat dilaksanakan.


Departemen Pekerjaan Umum Dari Masa ke Masa


Istilah "Pekerjaan Umum" adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda "
Openbare Werken" yang pada zaman Hindia Belanda disebut "Waterstaat
swerken". Di lingkungan Pusat Pemerintahan dibina oleh Dep.Van Verkeer &

LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                        www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                               Kementerian

Waterstaat (Dep.V&W), yang sebelumnya terdiri dari 2 Dept.Van
Guovernements Bedri jven dan Dept.Van Burgewrlijke Openbare Werken.
Dep. V dan W dikepalai oleh seorang Direktur,yang membawahi beberapa
Afdelingen dan Diensten sesuai dengan tugas/wewenang Depertemen ini.
Yang meliputi bidang PU (openbare werken) termasuk afdeling
Waterstaat,dengan onder afdelingen. : 1. Lands gebouwen, 2. Wegen, 3.
                                                                                Hal | 113



Irrigatie & Assainering, 4. Water Kracht, 5. Constructie burreau (untuk
jembatan).
Disamping yang tersebut di atas, yang meliputi bidang PU (Openbare Werken)
juga afd. Havenwezen (Pelabuhan),afd. Electriciteitswezen (Kelistrikan)dan
afd. Luchtvaart (Penerbangan Sipil). Organisasi P.U (Open-bare werken) di
daerah-daerah adalah sebagai berikut :


   1. Di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur urusan
      Waterstaat/openbare werken diserahkan pada Pemerintahan Propinsi
      yang disebut :Provinciale Waterstaatdienst" dan dikepalai oleh seorang
      Hoofd Provinciale Waterstaatsdients (H.P.W)
   2. Diwilayah Gouv,Yogyakarta dan Gouv. Surakarta urusan-urusan
      Pekerjaan Umum/Waterstaat dijalankan oleh "Sultanas Werken"
      (yogya) "Rijkswerken" (Surakarta), Mangkunegaranwerken". Disamping
      itu diwilayah Vorstenlander terdapat 3 organisasi "Waterschap", "s"
      Lands gebouwendienst",Regentschap Werken" dan "Gremeente
      werken".
   3. Untuk daerah luar jawa Gouv.Sumatera, Borneo (Kalimantan) dan Grote
      Oost (Indonesia Timur) terdapat organisasi "Gewestelijke Inspectie v/d
      Waterstaat" dikepalai oleh seorang Inspektur.Diwilayah Residentie
      terdapat "Residentie Water Staatsdienst" yang dahulu dikenal dengan
      nama "Dienst der B.O.W". dan kepala dinas ini biasa disebut "E.A.Q"
      (Eerst Aanwzend Waterstaatsambtenar). Ketentuan yang dikeluarkan
      pada jaman Hindia Belanda untuk pedoman dalam pelaksanaan tugas
      dalam lingkungan Pekerjaan Umum dapat dibaca dalam "A.W.R". 1936
      B.W.R 1934 dan "W.V.O/W.V.V.".



LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                        www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                               Kementerian

Jaman Jepang


Setelah Belanda menyerahkan dalam perang pasifik pada tahun 1942, kepada
Jepang, maka daerah Indonesia ini dibagi oleh Jepang dalam 3 wilayah
pemerintahan, yaitu Jawa/Madura, Sumatera dan Indonesia Timur dan tidak
                                                                                Hal | 114


ada Pusat Pemerintahan tertinggi di Indonesia yang menguasai ke 3 wilayah
pemerintahan tersebut.
Dibidang Pekerjaan Umum pada tiap-tiap wilayah organisasi Pemerintahan
Militer Jepang tersebut diatas, diperlukan organisasi Jaman Hindia Belanda
dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dari fihak jepang,kantor pusat
"V & W". di Bandung, dinamakan "Kotubu Bunsitsu", sejak saat itu istilah
"Pekerjaan Oemoem" (P.O), Oeroesan Pekerdjaan Oemoem (O.P.O),
"Pekerjaan Umum" (PU), disampinmg "Doboku" lazim dipergunakan.


Kotubu Bonsitsu di Bandung hanya mempunyai hubungan dengan wilayah
Pemerintahan di Jawa/Madura, hubungan dengan luar Jawa tidak ada.
Organisasi Pekerjaan Umum di daerah-daerah, di Karesidenan-Karesidenan
pada umumnya berdiri sendiri-sendiri.
Sistem pelaksanaan pekerjaan ada yang mempergunakan sistem dan nama
jaman Ned. Indie, disamping menurut sistem Jepang.


Jaman Indonesia Merdeka


Setelah Indonesia memproklamirkan Kemerdekaan pada tanggal 17-8-1945,
maka semenjak itu Pemuda-pemuda Indonesia mulai berangsur-angsur
merebut kekuasaan Pemerintahan dari tangan Jepang baik di pusat
pemerintahan (Jakarta/Bandung) maupun Pemerintahan Daerah-daerah.
Sesudah Pemerintahan Indonesia membentuk Kabinet yang pertama, maka
pada Menteri mulai menyusun organisasi serta sifatnya. Pekerjaan Umum

LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                        www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                                Kementerian

pada waktu itu (1945) berpusat di Bandung, dengan mengambil tempat bekas
gedung V.&W. (dikenal dengan nama "Gedung Sate").
Ketika Belanda ingin mengembalikan kekuasaaan pemerintahan di Hindia
Belanda sebelum perang, datang mengikuti Tentara Sekutu masuk ke
Indonesia. Akibat dari keinginan Pemerintahan Belanda ini, terjadilah
pertentangan fisik dengan Pemuda Indonesia yang ingin mempertahankan
                                                                                  Hal | 115



tanah air berikut gedung-gedung yang telah didudukinya, antara lain "Gedung
Sate" yang telah menjadi Gedung Departemen Pekerjaan Umum pada waktu
itu (peristiwa bersejarah itu dikenal dengan peristiwa "3 Desember 1945").
Pada waktu revolusi fisik dari tahun 1945 s/d 1949, Pemerintah Pusat RI di
Jakarta terpaksa mengungsi ke Purworejo untuk selanjutnya ke Yogyakarta,
begitu juga Kementerian PU.
Sesudah Pemerintahan Belanda tahun 1949 mengakui kemerdekaan Republik
Indonesia maka pusat pemerintahan RI di Yogyakarta, berpindah lagi ke
Jakarta.


Sejak tahun 1945 itu, Pekerjaan Umum (PU) telah sering mengalami
perobahan pimpinan dan organisasi,sesuai situasi politik pada waktu itu.
Sebagai gambaran garis besar organisasi PUT diuraikan sebagai berikut:
   • Sebelum tentara Belanda masuk ke Yogyakarta Susunan Kemerdekaan
     PU. Perhubungan dapat dibagi menjadi 8 Jawatan dan 4 Balai.
   • Khusus pada masa Republik India Serikat Kementerian Perhubungan
     dan POU RIS dibagi dalam beberapa Departemen dan beberapa Jawatan
     dan beberapa instansi yang hubungan erat dengan tugas dari dep.PU.
     RIS.


Kementerian Perhubungan PU.RIS tersebut terdiri atas penggabungan 3
Departemen prae federal yaitu:
   • Departemen Verkeer, Energie dan Mynbouw dulu (kecuali Mynbouw
     yang masuk dalam kementerian Kemakmuran).
   • Departemen Van Waterstaat di Wederopbouw
LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                          www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                              Kementerian

   • Departemen Van Scheepvaart
Penggabungan dari 3 Departemen dari pemerintahan prae federal dalam satu
Kementerian yaitu Kementerian Perhubungan Tenaga dan PU.RIS dianggap
perlu, supaya hubungan 3 Departemen tersebut satu dengan lain menjadi
sangat erat, terlebih-lebih jika diingat, bahwa untuk pembangunan Negara
akan diadakan koordinasi dan rasionalisasi yang baik dan adanya tenaga ahli
                                                                                Hal | 116



dan pula untuk melancarkan semua tugas yang dibebankan pada Kementerian
Perhubungan Tenaga dan PU.RIS.
Khusus pada permulaan terbentuknya Negara Kesatuan RI, maka susunan
Kementerian berbeda sebagai berikut:
Dalam masa proloog G 30 S. PKI terjadilah dalam sejarah Pemerintahan RI
suatu Kabinet yang besar disebut dengan nama Kabinet DwiKora atau Kabinet
100 Menteri, dimana pada masa ini dibentuk Koordinator Kementerian. Tidak
luput Departemen PUT. yang pada masa itu ikut mengalami perubahan
organisasi menjadi 5 Dept. dibawah Kompartemen PUT Kabinet Dwikora,
dipimpin Jenderal Suprajogi. Adapun Kompartemen PUT ketika membawahi,
antara lain:


       Departemen Listrik dan Ketenagaan
       Departemen Bina Marga
   •

       Departemen Cipta Karya Konstruksi
   •

       Departemen Pengairan Dasar
   •

       Departemen Jalan Raya Sumatera
   •


Setelah peristiwa G.30S PKI Pemerintah segera menyempurnakan Kabinet
   •


Dwikora dengan menunjuk Ir.Soetami, sebagai menteri PUT untuk memimpin
Kompartemen PUT. Kabinet yang disempurnakan itu tidak dapat lama
dipertahankan.
Kabinet Ampera, sebagai Kabinet pertama dalam masa Orde Baru. Kembali
organisasi PUT dibentuk dengan Ir.Soetami, sebagai Menteri. Dengan Surat
Keputusan Menteri PUT tertanggal 17 Juni 1968 N0.3/PRT/1968 dan dirobah
dengan Peraturan Menteri PUT tertanggal 1 Juni 1970 Nomor 4/PRT/1970.
Departemen PUT telah memiliki suatu susunan struktur Organisasi.
LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                        www.LKITku.com
                         Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                                            Kementerian

Sebagai gambaran lebih jauh pembagian tugas-tugas dalam lingkungan Dep.
PUT, maka pada waktu itu azas tugas-tugas PU telah diserahkan pada
kewenangan daerah itu sendiri.

                                                                                                 Hal | 117

                LAMBANG DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
                                            Keterangan :

                                              Lambang Departemen PU berlukiskan Baling-
                                              baling dengan ketentuan seperti tercantum pada
                                              gambar.
                                              Warna dasar lambang adalah kuning (kuning
                                              kunyit).
                                              Warna baling-baling adalah biru kehitam-hitaman.
                                              Penggunaan lambang : lihat Manual Tata
                                              Persuratan.




               ARTI SIMBOLIS LAMBANG DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM


1. BALING-BALING                            5. BALING-BALING DENGAN 3 DAUN INI
    Menggambarkan “D I N A M I K A”.          MENGGAMBARKAN :
    Berdaun 3 yang merupakan segitiga         Tiga unsur kekaryaan Departemen Pekerjaan
     berdiri tegak lurus menggambarkan           Umum. Tirta, Wisma (Cipta) dan Marga.
     STABILITAS                                Trilogi Departemen Pekerjaan Umum,
    Secara keseluruhan menggambarkan            Bekerja keras, Bergerak cepat, Bertindak
     “DINAMIKA    YANG      STABIL”   dan        tepat.
     “STABILITAS YANG DINAMIS”.             6. W A R N A
2.                                             Warna kuning sebagai warna dasar
                                                 melambangkan        keagungan         yang
   1. BAGIAN DAUN BALING-BALING YANG             mengandung arti KeTuhanan Yang Maha
      MENGARAH KEATAS.                           Esa, Kedewasaan dan Kemakmuran.
      Melambangkan      “PENCIPTAAN           Warna biru kehitam-hitaman, mengandung
        RUANG”.                                  arti Keadilan Sosial, Keteguhan hati,
                                                 Kesetiaan pada tugas dan ketegasan
   2. BAGIAN LENGKUNGNYA DARI DAUN               bertindak.
      BALING-BALING.                        7. LAMBANG P.U.
      Memberikan    perlindungan untuk        Menggambarkan      fungsi    dan   peranan
        ruang kerja tempat tinggal bagi          Departemen    Pekerjaan     Umum    dalam
        manusia.                                 pembangunan dan Pembinaan prasarana
                                                 guna memanfaatkan bumi dan air serta
2. BAGIAN DAUN BALING-BALING YANG
                                                 kekayaan alam bagi kemakmuran rakyat,
   MENGARAH KE KIRI DENGAN BAGIAN
   LENGKUNGNYA YANG TELUNGKUP.

LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                                      www.LKITku.com
                          Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                                          Kementerian

     Menggambarkan penguasaan bumi da       berlandaskan Pancasila.
      alam dan pengusahaan untuk sebesar-
      besarnya kemakmuran rakyat.
     Garis Horizontal : bentang jalan /
      jembatan diatas sungai sebagai usaha     Keputusan Menteri P.U. No. 150/A/KPTS/1966
      untuk pembukaan dan pembinaan                    Tanggal 10 Nopember 1966
      daerah.                                                                                Hal | 118
      BAGIAN DAUN BALING-BALING YANG
   MENGARAH KE KANAN DENGAN BAGIAN
   LENGKUNGNYA YANG TERLENTANG.
   Menggambarkan usaha pengendalian dan
     Penyaluran untuk dimanfaatkan bagi
     sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
   Garis Horizontal : bentang jalan /
     jembatan diatas sungai sebagai usaha
     untuk pembukaan dan pembinaan
     daerah.




LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                                     www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                               Kementerian


                   KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Tugas Pokok

Membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan
di bidang perhubungan.
                                                                                 Hal | 119



Fungsi

       Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan
       teknis di bidang perhubungan;
       Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
   •



       Pengelolaan barang milik / kekayaan negara yang menjadi tanggung
       jawab Departemen Perhubungan;
   •



       Pengawasan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan;
   •



       Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang
       tugas dan fungsi bidang perhubungan kepada Presiden;
   •
   •



Visi

Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang handal, berdaya
saing dan memberikan nilai tambah;

Misi

       Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana
       perhubungan;
       Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di
   •



       bidang sarana dan prasarana perhubungan;
       Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa
   •



       perhubungan;
       Meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan
   •



       memberikan nilai tambah;
   •




LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                         www.LKITku.com
                           Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                                      Kementerian

Departemen Perhubungan telah ada sejak Periode awal Kemerdekaan
Indonesia yang dibentuk berdasarkan periode Kabinet Republik
Indonesia :



1.       Kabinet Presidensiil : 2 September 1945 s.d. 14 November 1945
                                                                                        Hal | 120




     •    Menteri Perhubungan adalah Abikusno Tjokrosujono.



2.       Kabinet Sjahrir ke I : 14 Nopember 1945 s.d. 12 Maret 1946

          Menteri Perhubungan adalah Ir. Abdulkarim.

3.       Kabinet Sjahrir ke II : 12 Maret 1945 s.d. 2 Oktober 1946
     •




          Menteri Perhubungan adalah Ir. Abdulkarim
          Menteri Muda Perhubungan adalah Ir. Djuanda
     •



4.       Kabinet Sjarir ke III : 2 Oktober 1946 s.d. 3 Juli 1947
     •




          Menteri Perhubungan adalah Ir. Djuanda
          Menteri Muda Perhubungan adalah Ir. Djuanda
          Menteri Muda Perhubungan adalah Setiadjid
     •
     •



5.       Kabinet Amir Sjarifudin ke I : 3 Juli 1947 s.d. 20 Januari 1948
     •




          Menteri Perhubungan adalah Ir. Djuanda

6.       Kabinet Amir Sjarifudin ke II : 11 Nopember 1947 s.d. 20 Januari 1948
     •




          Menteri Perhubungan adalah Ir. Djuanda

7. Kabinet Hatta ke I (Kabinet Presidensiil) : 20 Januari 1948 s.d. 4 Agustus
     •



1948


LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                                www.LKITku.com
                          Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                                 Kementerian

8.       Kabinet Darurat : 19 Desember 1948 s.d. 13 Juli 1949

         Menteri Perhubungan dan mewakili kemakmuran adalah Ir. Indratjaj

9. Kabinet Hatta k II (Kabinet Presidensiil) : 4 Agustus 1949 s.d. 20
     •



Desember 1949
                                                                                  Hal | 121



         Menteri Perhubungan adalah Ir. H. Laoh

10. Kabinaet Susanto (Kabinet Peralihan) : 20 Desember 1949 s.d. 21 Januari
     •



1950 Tidak ada Menterinya

11. Kabinet Halim (Republik Indonesia Jogya-Jakarta) : 21 Januari 1950 s.d.
6 September 1950

         Menteri Pekerjaan Umum dan Perhubungan adalah Ir.
         Sitompul
     •



12. Kabinet Republik Indonesia Serikat Pertama dan Terakhir : 20 Desember
1949 s.d. 6 September 1950

         Menteri Perhubungan adalah Mr. Wilopo

13. Kabinet Natsir (Kabinet Republik Indonesia Kesatuan ke I) : 6 September
     •



1950 s.d. 27 April 1951

         Menteri Perhubungan adalah Ir. Djuanda

14. Kabinet Sukiman (Kabinet Republik Indonesia Kesatuan ke II) 27 April
     •



1951 s.d. 3 April 1952

15. Kabinet Wilopo (Kabinet Republik Indonesia Kesatuan ke III) 3 April
1952 s.d.1 Agustus 1953

         Menteri Perhubungan adalah Ir. Djuanda

16. Kabinet Ali Sastroamidjoyo ke I (Kabinet Republik Indonesia ke IV): 1
     •



Agustus 1953 s.d. 12 Agustus 1955

LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                          www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                               Kementerian

       Menteri Perhubungan adalah Abikusno Tjokrosujoso
       Mulai tanggal 19 Nopember 1954 Mr. Abikusno Tjokrosujoso
       meletakkan jabatan sebagai Menteri Perhubungan ad interim dan
   •



       diganti oleh
   •



       DR. A. K Gani dengan Keppres No. 227 tahun 1954 tangal 18 Nopember
       1954
   •                                                                             Hal | 122



17. Kabinet Burhanuddin Harahap (Kabinet Republik Indonesia Kesatuan ke
V): 12 Agustus 1955 s.d. 24 Maret 1956

       Menteri Perhubungan adalah F. Laoh
       Menteri Muda Perhubungan adalah Asrarudin
   •



18. Kabinet Ali Sastroamidjoyo ke II (Kabinet Rep. Indonesia Kesatuan ke
   •



VI): 24 Maret 1956 s.d. 9 April 1957

       Menteri Perhubungan adalah H. Sjuchjar Tedjasukmana
       Menteri Muda Perhubungan adalah A. Be. De Rozari, terhitung tangal 9
       Januari 1967 diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
   •
   •




Program Kementerian Perhubungan jaman itu adalah :

a.  Memperlengkapi alat-alat transport untuk daerah yang menghasilkan
produksi banyak, sehinga tercapai imbangan yang baik antar produksi dan
konsumsi dengan mengutamakan rehabilitasi jalan-jalan di luar jawa.

b. Memajukan dan mengawasi pelayaran nasional serta melindungi
terhadap persaingan asing.

19. Kabinet Djuanda ? Kabinet Karya (Kabinet Republik Indonesia Kesatuan
ke VII): 9 April 1957 s.d. 10 Juli 1959

       Menteri Perhubungan adalah Mr. Sukardan

20. Kabinet Republik Indonesia (sesudah Dekrit Presiden 5 Juli 1959) dengan
   •



periode :

LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                         www.LKITku.com
                           Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                                    Kementerian

a.       Kabinet Kerja I : 10 Juli 1959 s.d. 18 Februari 1960

          Menteri Muda Perhubungan Laut adalah Ir. Abdul Mutholib
          Danunungrat
          Menteri Muda Perhubungan Darat dan Pos Telegrap dan Telepon
     •



          adalah Jend. Mayor Djatikusumo
                                                                                     Hal | 123


          Menteri Muda Perhubunga Udara adalah Kol . Udara R. Iskandar
     •




b.       Kabinet Kerja II : 18 Februari 1960 s.d. 6 Maret 1962
     •




          Menteri Perhubungan Darat dan Pos Telegrapdan Telepon, Pariwisata
          adalah Mayor Jend . Djatikusumo
          Menteri Perhubungan Laut adalah Ir. Abdul Mutholib Danunungrat
     •



          Menteri Perhubunga Udara adalah Kol . Udara R. Iskandar
     •



c.       Kabinet Kerja III : 6 Maret 1962 s.d. 13 November 1963
     •




          Menteri Perhubungan Darat dan Pos Telekomunikasi dan Pariwisata
          adalah Letjen Djatikusumo
          Menteri Muda Perhubungan Laut adalah Ir. Abdul Mutholib
     •



          Danunungrat
          Menteri Muda Perhubungan Darat dan Pos Telegrap dan Telepon,
     •



          Pariwisata adalah Letnan Jend. Mayor Djatikusumo
          Menteri Muda Perhubunga Udara adalah Kol . Udara R. Iskandar
     •




d.       Kabinet Kerja IV : 13 November 1963 s.d. 27 Agustus 1964
     •




          Menteri Perhubungan Darat dan Pos Telekomunikasi dan Pariwisata
          adalah Letjen Hidayat
          Menteri Perhubungan Laut adalah Brigadir Jenderal KKO Ali Sadikin
     •



          Menteri Perhubunga Udara adalah Laksamana Muda Udara Iskandar
     •



c.       Kabinet Dwikora : 27 Agustus 1964 s.d. 1965
     •




          Menteri Perhubungan Darat : Letjen Hidayat
          Menteri Perhubungan Udara : Partono (baru mulai 2 April 1965)
     •



21. Kabinet Sesudah Orde Lama yaitu :
     •




LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                             www.LKITku.com
                          Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                                  Kementerian

a.   Kabinet Dwikora yang disempurnakan : 24 Februari 1966 s.d. 28 Maret
1966

          Menteri Perhubungan Udara: Partono
          Menteri Perhubungan Laut : Mayjen KKO Ali Sadikin
     •



b.       Kabinet Dwikora yan disempurnakan : 27 Maret 1966 s.d. 25 Juli 1966
     •                                                                                Hal | 124




          Kementerian Perhubungan dengan Menteri : Laksamana Muda Laut
          Jatidjan
          Kementerian Perhubungan mempunyai :
     •



          Departemen Perhubungan Darat : Brigjen Utoyo Utomo
          Departemen Perhubungan Udara : Partono
     •
     •



c.       Kabinet Ampera : 25 Juli 1966 s.d. 17 Oktober 1967
     •




     Departemen Perhubungan

          Menteri Perhubungan : Sutopo
          Menteri Maritim : Laksamana Muda Laut Jatidjan
     •



22. Kabinet Pembangunan (Orde Baru) :
     •




a.       Kabinet Pembangunan I : 6 Juni 1968 s.d. 28 Maret 1973

          Menteri Perhubungan : Drs. Frans Seda

b.       Kabinet Pembangunan II : 28 Maret 1973 s.d. 28 Maret 1978
     •




          Menteri Perhubungan : Prof. DR. Emil Salim

c.       Kabinet Pembangunan III : 29 Maret 1978 s.d. 15 Maret 1983
     •




          Menteri Perhubungan : Roesmin Nuryadin

d.       Kabinet Pembangunan IV : 19 Maret 1983 s.d. Maret 1988
     •




     •    Menteri Perhubungan : Roesmin Nuryadin

LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                              www.LKITku.com
                          Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                                    Kementerian




Pada saat itu Departemen Perhubungan mempunyai Direktorat Perhubungan
Darat, Direktorat Perhubungan Laut, Direktorat Perhubungan Udara dan
mempunyai Kaperwahub dan Kanwil-Kanwil.

e.       Kabinet Pembangunan V : 1988 s.d. 1993
                                                                                      Hal | 125




         Menteri Perhubungan : Ir. Azwar Anas

Departemen Perhubungan membawahi Direktorat Jenderal Perhubungan
     •



Darat, Laut dan Udara serta dihapus Kaperwahub dan digabung menjadi
Kanwil ? Kanwil Perhubungan di setiap propinsi.

f.       Kabinet Pembangunan VI : 1993 s.d. 1998

     •   Menteri Perhubungan : DR. Haryanto Dhanutirto



LAMBANG DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

Lambang Departemen Perhubungan adalah gambar atau tanda sebagai
pengikat batin dan kesatuan jiwa seluruh aparatur serta merupakan
pengejawantahan keluhuran missi DEPHUB dalam keikutsertaan
mewujudkan cita-cita bangsa dan negara.

Lambang terdiri dari bentuk lingkaran dan pita bertuliskan Departemen
Perhubungan Republik Indonesia yang menggambarkan satu kesatuan,
kekompakan dan keterpaduan dalam melaksanakan tugas yang diemban
Departemen Perhubungan untuk mencapai cita-cita Bangsa dan Negara.

Unsur lambang tersebut terdiri dari :

         Sayap tujuh helai disebelah kiri dan tujuh helai di sebelah kanan
         Jangkar yang menyatu dengan sayap dan ekor
     •
     •




LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                              www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                              Kementerian

       Bola dunia warna biru dengan garis-garis warna emas yang menyatu
       dengan roda gigi sebanyak 12 buah warna emas dan 12 buah warna
       biru
   •



       Ekor warna emas lima helai
       Padi 45 butir dan kapas 17 buah seluruhnya berwarna emas yang
       tangkainya diikat dengan pita warna emas berbentuk angka delapan
   •
                                                                                Hal | 126


       Seloka "Wahana Manghayu Warga Pertiwi" diletakkan di dalam jangkar
   •



       warna biru
       Pita warna emas dan biru diletakkan dibawah lingkaran warna mas
   •



       dengan tulisan Departemen Perhubungan Republik Indonesia
   •



Arti unsur-unsur pada lambang ialah :

       Burung merupakan simbolis sarana tercepat untuk mencapai sasaran
       dan jangkauan perhubungan juga melambangkan Perhubungan Udara
       Jangkar merupakan sarana kokoh dan kuat menggambarkan missi
   •



       perhubungan dapat menjangkau Kepulauan Nusantara maupun seluruh
       dunia dengan tabah dan tenang sekaligus melambangkan Perhubungan
   •



       Laut
       Bola dunia menggambarkan tugas dan fungsi Perhubungan melayani
       jasa Perhubungan ke seluruh penjuru dunia
       Padi dan kapas berarti sandang dan pangan yang merupakan cita-cita
   •



       Bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur
       Roda bergigi 24 terdiri dari 12 warna emas dan 12 warna biru
   •



       perlambang aparatur perhubungan menjalankan tugas selama 24 jam
       terus menerus sekaligus melambangkan Perhubungan Darat
   •



       Lingkaran luar warna emas perlambang keseluruhan aparatur
       Departemen berfungsi dalam kesatuan sistem Perhubungan Nasional
       Pita pengikat padi dan kapas melambangkan keadilan dan kemakmuran
   •



       dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
   •



Makna unsur-unsur pada lambang ialah :

       tujuh helai sayap kiri dan kanan bermaknakan Sapta Prasetya KORPRI
       24 jam gigi roda bermaknakan aparatur perhubungan menjalankan
       tugasnya selama 24 jam terus menerus melayani masyarakat
   •



       lima helai ekor bernamakan 5 Citra manusia Perhubungan yaitu :
   •


   •

LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                        www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                                 Kementerian

   1. Citra untuk mampu memelihara ketertiban dan kebersihan di segala
      bidang
   2. Mampu membudayakan tepat waktu dalam pemberian jasa
      Perhubungan
   3. Mampu memberikan kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat
      pengguna jasa Perhubungan
                                                                                  Hal | 127


   4. Mampu bertindak gesit tidak berlaku lamban
   5. Peka terhadap keluhan masyarakat namun tetap memancarkan
      kepribadian yang ramah

       45 butir padi 17 buah kapas yang diikat oleh simpul pita berbentuk
       angka bermakna tanggal, bulan dan tahun proklamasi RI yaitu 17-8-
       1945
   •




Warna lambang terdiri dari warna biru tua yang melambangkan suasana
kedamaian yang terwujud dengan pelayanan jasa angkutan yang dilayani
dengan tertib, teratur, cepat, tepat, aman dan nyaman dan warna kuning emas
melambangkan kejayaan dan keagungan alam semesta.



LOGO PERHUBUNGAN

Logo Departemen Perhubungan adalah suatu bentuk simbolis yang
menggambarkan keluarga besar Perhubungan

Logo terdiri dari bentuk lingkaran mempunyai unsur-unsur roda bergigi,
jangkar, burung Garuda, dan bulatan bumi.

Arti dari unsur Logo ialah :

       Roda bergigi berarti matra Perhubungan Darat
       Jangkar berarti matra Perhubungan Laut
       Burung Garuda berarti matra Perhubungan Udara
   •



       Bulatan bumi berarti lingkup pelayanan jasa Perhubungan
   •
   •
   •




LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                          www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                                Kementerian

Warna logo terdiri dari warna biru langit (cerulean blue) berarti kedamaian
dan kuning berarti keagungan.


                                                                                  Hal | 128

                     KEMENTERIAN PERTANIAN


Ruh merupakan nilai (value) dan jiwa (spirit) yang melandasi pembangunan
dan penyelenggaraan pembangunan. Pembangunan khususnya sektor
pertanian tanpa dilandasi ruh yang menjadi dasar pijakan akan kehilangan
arah dan semangat yang akhirnya dapat menyimpang dari tujuan dan sasaran
pembangunan. Apalagi untuk sektor pertanian yang obyek pembangunannya
adalah benda hidup yakni manusia, hewan, tanaman dan lingkungannya
(human activity system), maka ruh pembangunan sangat diperlukan, agar
pembangunan tidak bersifat eksploitatif dan merusak kelestarian dari obyek
pembangunan.

Seiring dengan semangat reformasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang
baik (good governance) oleh pemerintah yang bersih (clean government),
maka selayaknya semangat reformasi ini dijadikan sebagai ruh di dalam
pembangunan pertanian oleh Departemen Pertanian: Selain itu, semangat
penyelenggaraan pemerintah yang baik oleh suatu pemerintahan yang bersih
menjadikan hasilhasil pembangunan diarahkan untuk sebesar besarnya
kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain ruh kepedulian harus
menjadi nilai dan orientasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang
bersih. Tidak berlebihan jika Departemen Pertanian dalam penyelenggaraan
pembangunan pertanian Indonesia melandaskan pada nilai dan ruh yang
Bersih dan Peduli. Bersih berarti bebas dari KKN (korupsi, kolusi dan
nepotisme), amanah, transparan, akuntabel, demokratis dan aspiratif. Peduli
berarti memberikan fasilitasi, pelayanan, perlindungan, pembelaan,
pemberdayaan, dan keberpihakan terhadap kepentingan umum (masyarakat
pertanian) diatas kepentingan pribadi dan golongan.



LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                          www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                                 Kementerian

VISI Pembangunan Pertanian periode 2005-2009 adalah Terwujudnya
pertanian tangguh untuk kemantapan ketahanan pangan, peningkatan
nilai

tambah dan daya saing               produk   pertanian   serta   peningkatan      Hal | 129
kesejahteraan petani.



Pertanian tangguh atau pertanian industrial adalah sosok pertanian yang
memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

   1. pengetahuan merupakan landasan utama dalam pengambilan
      keputusan, memperkuat intuisi, kebiasaan, atau tradisi;
   2. kemajuan teknologi merupakan instrumen utama dalam pemanfaatan
      sumberdaya;
   3. mekanisme pasar merupakan media utama dalam transaksi barang dan
      jasa;
   4. efisiensi dan produktivitas sebagai dasar utama dalam alokasi
      sumberdaya dan karenanya membuat hemat dalam penggunaan
      sumberdaya;
   5. mutu dan keunggulan merupakan orientasi, wacana, sekaligus tujuan;
   6. profesionalisme merupakan karakter yang menonjol; dan
   7. perekayasaan merupakan inti nilai tambah sehingga setiap produk yang
      dihasilkan selalu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan lebih
      dahulu dalam mutu, jumlah, berat, volume, bentuk, warna, rasa, khasiat,
      dan sifat-sifat lainnya dengan ketepatan waktu.



Untuk mencapai visi Pembangunan Pertanian tersebut, Departemen
Pertanian mengemban MISI yang harus dilaksanakan adalah:

   1. Mewujudkan birokrasi pertanian yang profesional dan memiliki
      integritas moral yang tinggi;
   2. Mendorong pembangunan pertanian menuju pertanian yang tangguh,
      berdayasaing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                          www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                               Kementerian

   3. Mewujudkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi komoditi
      pertanian dan penganekaragaman konsumsi pangan;
   4. Mendorong peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap
      perekonomian nasional, melalui peningkatan PDB, ekspor, penciptaan
      lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan
      kesejahteraan masyarakat.
                                                                                 Hal | 130


   5. Memfasilitasi pelaku usaha melalui pengembangan teknologi,
      pembangunan sarana, prasarana, pembiayaan, akses pasar dan
      kebijakan pendukung;
   6. Memperjuangkan kepentingan dan perlindungan terhadap petani dan
      pertanian Indonesia dalam sistem perdagangan Internasional.




 TUJUAN DAN SASARAN


Tujuan pembangunan pertanian Indonesia tahun 2005-2009 adalah:

   1. Menumbuh kembangkan usaha pertanian di pedesaan yang akan
      memacu aktivitas ekonomi pedesaan, menciptakan lapangan kerja dan
      meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
   2. Menumbuhkan industri hulu, hilir dan penunjang dalam meningkatkan
      daya saing dan nilai tambah produk pertanian;
   3. Memanfaatkan sumberdaya pertanian secara optimal melalui
      pemanfaatan teknologi yang tepat sehingga kapasitas sumberdaya
      pertanian dapat dilestarikan dan ditingkatkan;
   4. Membangun kelembagaan pertanian yang kokoh dan mandiri;
   5. Meningkatkan kontribusi sektor pertanian dalam pemasukan devisa;



Sasaran pelaksanaan pembangunan pertanian tahun 2005-2009 adalah:

   1. Berkembangnya usaha-usaha penunjang dan pengolahan hasil
      pertanian, seperti industri benih, kios pupuk, jasa alsintan , industri
      pangan dan lainnya;
LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                         www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                                Kementerian

   2. Produksi pertanian rata-rata per tahun meningkat : untuk tanaman
      pangan 2 persen; hortikultura 5 persen; perkebunan 5 persen; dan
      peternakan 5 persen
   3. Pendapatan riil petani meningkat 3,5 persen per tahun;
   4. Nilai ekspor produk pertanian pertanian meningkat dari US $ 3,7 milyar
      pada tahun 2004 manjadi US $ 9,0 milyar pada tahun 2009;
                                                                                  Hal | 131


   5. Agroindustri meningkat ditandai oleh meningkatnya produk olahan
      pertanian rata rata 5 persen per tahun,
   6. Dikembangkannya organisasi dan kelembagaan pertanian seperti
      kelompok tani di sebagian besar desa, asosiasi setiap komoditi, koperasi
      pertanian dan organisasi agribisnis lainnya, yang dicirikan oleh
      meningkatnya daya tawar petani.
   7. Meningkatnya kemandirian pangan yang ditandai oleh berkurangnya
      import bahan pangan utama rata-rata 10 persen per tahun,
   8. PDS Pertanian meningkat 2,5 persen per tahun;




LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                          www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                                      Kementerian

ARTI WARNA, LOGO dan LAMBANG




                                                                                        Hal | 132




1 Tunas menggambarkan pengertian Biologis dari pada seluruh kegiatan yang dilola oleh
Departemen Pertanian. Kecuali manusia, sebagai benda hidup. Warna Hijau muda
melambangkan pengertian kehidupan

2 Lingkaran berwarna merah, melambangkan pengertian kesatuan

3 Lingkaran yang bersudut lima buah berwarna coklat, melambangkan pengertian dari
pada unsur pelaksana utama (tugas-tugas pokok Departemen Pertanian)

4 Warna dasar baik untuk Panji, maupun Vandel, serta bentuk lainnya adalah "KUNING
EMAS" sebagai lambang kemegahan.

5 Air berwarna biru muda, mempunyai pengertian sebagai lambang keagungan.

6 Tulisan DEPARTEMEN PERTANIAN, berwarna Putih/Hijau daun.




LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                                www.LKITku.com
                                 Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                                                            Kementerian


                                  KEMENTERIAN SOSIAL


VISI :                                                                                                          Hal | 133


KESEJAHTERAAN SOSIAL OLEH DAN UNTUK SEMUA



Visi ini mengandung makna bahwa pembangunan kesejahteraan sosial
merupakan upaya dan gerakan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan
sosial oleh perorangan, keluarga, kelompok masyarakat, organisasi dan dunia
usaha bagi seluruh rakyat Indonesia.



MISI :

 1 Meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup manusia.

 2 Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial sebagai
   investasi modal sosial.

 3 Mencegah dan mengendalikan serta mengatasi permasalahan sosial, dampak yang tidak diharapkan dari proses
   industrialisasi, krisis sosial ekonomi, globalisasi dan arus informasi.

 4 Mengembangkan sistem informasi sosial dan perlindungan sosial.

 5 Memperkuat ketahanan sosial melalui upaya memperkecil kesenjangan sosial dengan memberikan perhatian
   kepada warga masyarakat rentan dan tidak beruntung serta pembinaan semangat kesetiakawanan sosial dan
   kemitraan.



                                               KEBIJAKAN:

  1 Meningkatkan jangkauan dan pemerataan sosial

  2 Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial serta peran aktif sosial masyarakat dalam pelayanan sosial.




LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                                                      www.LKITku.com
                               Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                                                          Kementerian

  3 Memantapkan manajemen pelayanan sosial.

  4 Mendukung terlaksananya kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan
    pembangunan.

                                                                                                              Hal | 134


                                            STRATEGI:

  1 Pemberdayaan sosial, yang mengandung makna pembinaan bagi aparatur pelaku pembangunan
    kesejahteraan sosial untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerjanya, serta pemberian kepercayaan dan
    peluang pada masyarakat, dunia usaha dan penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk mencegah dan
    mengatasi masalah yang ada di lingkungannya.

  2 Kemitraan Sosial, yang mengandung makna adanya kerjasama, kepedulian, kesetaraan, kolaborasi dan
    jaringan kerja sistem informasi masalah-masalah sosial yang menumbuh-kembangkan kemanfaatan timbal
    balik antara pihak-pihak yang bermitra.

  3 Partisipasi Sosial yang mengandung makna adanya prakarsa dan peranan dari penerima pelayanan dan
    lingkungan sosialnya dalam pengambilan keputusan serta melakukan pilihan terbaik untuk peningkatan
    kesejahteraan sosialnya.

  4 Advokasi Sosial, yang mengandung makna adanya upaya-upaya untuk mendukung, membela dan
    melindungi masyarakat, sehingga dapat melakukan tindakan sosial dan perubahan sosial yang menolong
    mereka memenuhi kesejahteraan sosial dan meningkatkan kualitas SDM.




LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                                                    www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                                Kementerian

            KEMENTERIAN TENAGA KERJA dan TRANSMIGRASI

Visi

"Terwujudnya Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi yang                        Hal | 135
Produktif, Kompetitif dan Sejahtera"



Misi

   1. Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pelayanan penempatan
      tenaga kerja serta penguatan informasi pasar kerja dan bursa kerja
   2. Peningkatan kompetensi ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja
      dan masyarakat transmigrasi
   3. Peningkatan pembinaan hubungan industrial serta perlindungan sosial
      tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi
   4. Peningkatan pengawasan ketenagakerjaan
   5. Percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dan
   6. Penerapan organisasi yang efisien, tatalaksana yang efektif dan terpadu
      dengan prinsip kepemerintahan yang baik (good govermance), yang
      didukung oleh penelitian, pengembangan dan pengelolaan informasi
      yang efektif.



SEJARAH SINGKAT DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Pada awal pemerintahan RI, waktu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
menetapkan jumlah kementerian pada tanggal 19 Agustus 1945, kementerian
yang bertugas mengurus masalah ketenagakerjaan belum ada tugas dan
fungsi yang menangani masalah-masalah perburuhan diletakkan pada
Kementerian Sosial baru mulai tanggal 3 Juli 1947 ditetapkan adanya
kementerian Perburuhan dan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
1947 tanggal 25 Juli 1947 ditetapkan tugas pokok Kementerian Perburuhan
Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) Nomor 1 Tahun
1948 tanggal 29 Juli 1947 ditetapkan tugas pokok Kementerian Perburuhan

LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                          www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                              Kementerian

yang mencakup tugas urusan-urusan sosial menjadi Kementerian Perburuhan
dan Sosial, pada saat pemerintahan darurat di Sumatera Menteri Perburuhan
dan Sosial diberi jabatan rangkap meliputi urusan-urusan pembangunan,
Pemuda dan Keamanan.

Pada pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) organisasi Kementerian
                                                                                Hal | 136


Perburuhan tidak lagi mencakup urusan sosial dan struktur organisasinya
didasarkan pada Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 1 Tahun 1950 setelah
Republik Indonesia Serikat bubar, struktur organisasi Kementerian
Perburuhan disempurnakan lagi dengan Peraturan Kementerian Perburuhan
Nomor 1 tahun 1951. Berdasarkan peraturan tersebut mulai tampak
kelengkapan struktur organisasi Kementerian Perburuhan yang mencakup
struktur organisasi Kementerian Perburuhan yang mencakup struktur
organisasi sampai tingkat daerah dan resort dengan uraian tugas yang jelas.
Struktur organisasi ini tidak mengalami perubahan sampai dengan kwartal
pertama tahun 1954. Melalui Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 70 mulai
te4rjadi perubahan yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan
Menteri Perburuhan Nomor 77 junto Peraturan Menteri Perburuhan Nomor :
79 Tahun 1954. Berdasarkan Peraturan tersebut Kementerian Perburuhan
tidak mengalami perubahan sampai dengan tahun 1964, kecuali untuk tingkat
daerah. Sedangkan struktur organisasinya terdiri dari Direktorat Hubungan
dan Pengawasan Perburuhan dan Direktorat Tenaga Kerja.

Sejak awal periode Demokrasi Terpimpin, terdapat organisasi buruh dan
gabungan serikat buruh baik yang berafiliasi dengan partai politik maupun
yang bebas, pertentangan-pertentangan mulai muncul dimana-mana, pada
saat itu kegiatan Kementerian . Perburuhan dipusatkan pada usaha
penyelesaian perselisihan perburuhan, sementara itu masalah pengangguran
terabaikan, sehingga melalui PMP Nomor :12 Tahun 1959 dibentuk kantor
Panitia Perselisihan Perburuhan Tingkat Pusat (P4P) dan Tingkat Daerah
(P4D).

Struktur Organisasi Kementerian Perburuhan sejak Kabinet Kerja I sampai
dengan Kabinet Kerja IV (empat) tidak mengalami perubahan. Struktur
Organisasi mulai berubah melalui Peraturan Menteri Perburuhan Nomor : 8
Tahun 1964 yaitu dengan ditetapkannya empat jabatan. Pembantu menteri

LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                        www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                               Kementerian

untuk urusan-urusan administrasi, penelitian, perencanaan dan penilaian
hubungan dan pengawasan perburuhan, dan tenaga kerja.

Dalam perkembangan selanjutnya, organisasi Kementerian Perburuhan yang
berdasarkan Peraturan tersebut disempurnakan dengan Peraturan Menteri
Perburuhan Nomor 13 Tahun 1964 tanggal 27 November 1964, yang pada
                                                                                 Hal | 137


pokoknya menambah satu jabatan Pembantu Menteri Urusan Khusus.

Dalam periode Orde Baru (masa transisi 1966-1969), Kementerian
Perburuhan berubah nama menjadi Departemen Tenaga Kerja (Depnaker)
berdasarkan Keputusan tersebut jabatan Pembantu Menteri dilingkungan
Depnaker dihapuskan dan sebagai penggantinya dibentuk satu jabatan
Sekretaris Jenderal. Masa transisi berakhir tahun 1969 yang ditandai dengan
dimulainya tahap pembangunan Repelita I, serta merupakan awal
pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT I).

Pada pembentukan Kabinet Pembangunan II, Depnaker diperluas menjadi
Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, sehingga ruang
lingkup tugas dan fungsinya tidak hanya mencakup permasalahan
ketenagakerjaan tetapi juga mencakup permasalahan ketransmigrasian dan
pengkoperasian. Susunan organisasi dan tata kerja Departemen Tenaga Kerja
Transmigrasi dan Koperasi diatur melalui Kepmen Nakertranskop Nomor Kep
1000/Men/1975 yang mengacu kepada KEPPRES No 44 Tahun 1974.

Dalam Kabinet Pembangunan III, unsur koperasi dipisahkan dan Departemen
Tenaga kerja , Transmigrasi dan Koperasi, sehingga menjadi Departemen
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans). Dalam masa bakti Kabinet
Pembangunan IV dibentuk Departemen Transmigrasi, sehingga unsur
transmigrasi dipisah dari Depnaker Susunan organisasi dan tata kerja
Depnakerditetapkan dengan Kepmennaker No. Kep 199/Men/1984
sedangkan susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Transmigrasi
Nomor : Kep-55A/Men/1983.

Pada masa reformasi Departemen Tenaga Kerja dan Departemen
Transmigrasi kemudian bergabung kembali pada tanggal 22 Februari 2001.
Usaha penataan organisasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus

LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                         www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                              Kementerian

dilakukan dengan mengacu kepada Keputusan Presiden RI Nomor 47 Tahun
2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja.

                                                                                Hal | 138
Rencana Strategis Kemenakertrans

Sebagai bagian dari pembangunan nasional, bidang ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian merupakan bagian dari upaya pengembangan sumberdaya
manusia dan sumberdaya alam yang memegang peranan penting dalam
mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat
Indonesia seluruhnya. Oleh karena itu, pembangunan di bidang
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian diarahkan untuk memberikan
kontribusi nyata dan terukur dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga
kerja, ketenangan berusaha dan kesejahteraan transmigrasi yang
dilaksanakan melalui berbagai kebijakan.

Upaya peningkatan daya saing bidang ketenagakerjaan diarahkan untuk:

   1. Mendorong terciptanya kesempatan kerja yang layak (decent work),
      yaitu lapangan kerja produktif dengan perlindungan dan jaminan sosial
      yang memadai;
   2. Mendorong terciptanya kesempatan kerja yang seluas-luasnya dan
      merata dalam sektor-sektor pembangunan;
   3. Meningkatkan kondisi dan mekanisme hubungan industrial untuk
      mendorong kesempatan kerja;
   4. Menyempurnakan peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan
      melaksanakan peraturan ketenagakerjaan pokok (utama), sesuai
      hukum internasional;
   5. Mengembangkan jaminan sosial dan pemberdayaan pekerja;
   6. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas;
   7. Menciptakan kesempatan kerja melalui program-program pemerintah;
   8. Menyempurnakan kebijakan migrasi;
   9. Mengembangkan kebijakan pendukung pasar kerja melalui informasi
      pasar kerja.



LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                        www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                             Kementerian

PROGRAM KERJA

I. Program Pokok

   1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
      Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan keterampilan, keahlian
      dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas, sedangkan peningkatan
                                                                               Hal | 139



      kualitas tenaga kerja dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan
      kerja dan pengembangan di tempat kerja sebagai satu kesatuan sistem
      pengembangan SDM.

      Kegiatan program ini adalah :
        1. Pengembangan standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi
            kompetensi tenaga kerja
        2. Penyelenggaraan program-program pelatihan kerja berbasis
            kompetensi
        3. Fasilitasi pelaksanaan uji kompetensi yang terbuka bagi semua
            tenaga kerja
        4. Penguatan kelembagaann BNSP
        5. Peningkatan relevansi dan kualitas lembaga pelatihan kerja
        6. Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur
            latihan kerja
        7. Peningkatan sarana dan prasarana lembaga latihan kerja



   2. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
      Tujuan program ini adalah untuk mendorong kesempatan kerja
      produktif serta mobilitas tenaga kerja dalam rangka mengurangi
      pengangguran dan setengah pengangguran baik di perdesaan maupun
      di perkotaan serta memenuhi kebutuhan pasar kerja internasional.

      Kegiatan program ini adalah:
        1. Penyempurnaan peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan agar
            tercipta pasar kerja yang fleksibel



LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                       www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                               Kementerian

         2. Penyusunan berbagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang
            Nomor: 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan
            TKI di Luar Negeri
         3. Pemantauan dinamika pasar kerja dan berbagai tindakan agar
            penciptaan lapangan kerja formal dapat terlaksana
         4. Penyempurnaan berbagai program perluasan lapangan kerja yang
                                                                                Hal | 140


            dilakukan oleh pemerintah
         5. Koordinasi penyusunan rencana tenaga kerja dan informasi pasar
            kerja
         6. Pengembangan infrastruktur pelayanan umum dalam rangka
            kegiatan pendukung pasar kerja
         7. Peningkatan kerjasama antarlembaga bursa kerja dengan
            industri/perusahaan
         8. Pemberdayaan, rehabilitasi dan reintegrasi TKI Purna



   3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
      Tujuan program ini adalah untuk menciptakan suasana hubungan kerja
      yang harmonis melalui peningkatan pelaksanaan fungsi dan peranan
      sarana hubungan industrial bagi pelaku proses produksi barang dan
      jasa.

      Kegiatan program ini adalah :
        1. Penyelesaian berbagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang
            tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
        2. Pemberian pemahaman dan penyamaan persepsi atas isi dan
            maksud peraturan/kebijakan ketenagakerjaan
        3. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum
            terhadap aturan yang berlaku
        4. Peningkatan fungsi lembaga-lembaga ketenagakerjaan
        5. Terciptanya suasana yang seimbang dalam perundingan antara
            pekerja/buruh dan pemberi kerja
        6. Penyelesaian permasalahan industrial secara adil, konsisten dan
            transparan


LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                        www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                            Kementerian

         7. Tindak lanjut pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN)
            Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak



   4. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
      Tujuan program ini adalah untuk mendorong percepatan pembangunan
                                                                              Hal | 141



      kawasan-kawasan yang berpotensi sebagai pusat-pusat pertumbuhan di
      luar jawa, agar dapat mengoptimalkan pengembangan potensi
      sumberdaya alamnya untuk mendukung upaya peningkatan daya saing
      kawasan dan produk-produk unggulannya di pasar domestik dan
      internasional, sehingga dapat mempercepat pembangunan ekonomi
      wilayah, yang pada akhirnya diharapkan pula dapat mendorong dan
      mendukung kegiatan ekonomi di wilayah-wilayah tertinggal dalam
      suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi.

      Kegiatan program ini adalah :
        1. Peningkatan pengembangan kawasan-kawasan yang strategis dan
            cepat tumbuh, khususnya kawasan yang memiliki produk
            unggulan, melalui fasilitasi dan pemberian bantuan teknis dan
            pendampingan kepada pemerintah daerah, pelaku usaha,
            pengrajin, petani dan nelayan
        2. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kawasan melalui
            fasilitasi, pemberian bantuan teknis dan pendampingan kepada
            pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat
        3. Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana, seperti
            pembangunan sistem jaringan perhubungan termasuk outlet-
            outlet pemasaran yang efisien dalam rangka menghubungkan
            kawasan strategis dan cepat tumbuh
        4. Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah melalui sistem
            jejaring kerja () yang saling menguntungkan. Kerja sama ini
            sangat bermanfaat sebagai sarana saling berbagi pengalaman
            (sharing of experiences), saling berbagi manfaat (sharing of
            benefits), dan saling berbagi dalam memikul tanggung jawab
            pembiayaan pembangunan (sharing of burdens) terutama untuk
            pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi

LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                      www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                               Kementerian

             yang menuntut skala ekonomi (scale of economy) tertentu agar
             efisien untuk dibangun di masing-masing daerah.



   5. Program Pengembangan Wilayah Tertinggal
      Tujuan program ini adalah untuk mendorong dan meningkatkan
                                                                                 Hal | 142



      kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tertinggal yang
      tersebar di seluruh nusantara, termasuk di wilayah-wilayah yang dihuni
      komunitas adat terpencil.

      Kegiatan program ini adalah:
        1. Pembentukan pengelompokan permukiman untuk meningkatkan
            efisiensi dan efektivitas penyediaan pelayanan umum, terutama
            untuk wilayah-wilayah yang mempunyai kepadatan penduduk
            rendah dan tersebat. Hal ini antara lain dapat dilaksanakan
            melalui transmigrasi lokal maupun antar regional
        2. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kawasan melalui
            fasilitasi, pemberian bantuan teknis dan pendampingan kepada
            pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat
        3. Peningkatan akses petani, nelayan, transmigran dan pengusaha
            kecil menengah kepada sumber-sumber permodalan, khususnya
            dengan skema dana bergulir dan kredit mikro, serta melalui
            upaya penjaminan kredit mikro oleh pemerintah kepada
            perbankan
        4. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah tertinggal
            dengan wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis, terutama
            pembangunan sistem jaringan transportasi yang menghubungkan
            antar wilayah, antar pulau, maupun antar moda transpotasi,
            khususnya untuk wilayah-wilayah Papua dan Kalimantan,
            Sulawesi dan Nusa Tenggara



II . Program Penunjang



LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                         www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                              Kementerian

   1. Program Pengelolaan Sumberdaya Manusia Aparatur
      Kegiatan program ini adalah meningkatkan kualitas dan pemberdayaan
      sumberdaya manusia aparatur
   2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
      Kegiatan dari program ini adalah meningkatkan kenyamanan,
      keamanan dan ketertiban kerja pegawai
                                                                                Hal | 143


   3. Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan

      Kegiatan program ini adalah:
      Pemerintahan

         1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pemrograman
            pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
         2. Meningkatkan efektifitas, efisiensi dan optimalisasi pembiayaan
            pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
         3. Meingkatkan kualitas dan efektifitas hubungan dan kerjasama
            luar negeri
   4. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

      Kegiatan program ini meliputi:
      Negara

         1. Peningkatan akuntabilitas pengawasan
         2. Peningkatan kualitas dan efektivitas sumberdaya pengawasan
         3. Peningkatan kapasitas kelembagaan
   5. Program Penguatan Kelembagaan IPTEK
      Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain meliputi:
         1. Peningkatan keterlibatan organisasi profesi ilmiah, perguruan
            tinggi serta masyarakat dalam memperkuat landasan etika dalam
            perumusan kebijakan IPTEK
         2. Peningkatan kuantitas dan kualitas, serta optimalisasi dan
            mobilisasi potensi SDM IPTEK melalui kerjasama nasional
            maupun internasional



III. Program Lainnya

Untuk mendukung kinerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
menjadi optimal, maka berbagai kegiatan yang belum tertampung dalam

LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                        www.LKITku.com
                        Sumber Materi Soal CPNS 2010

                                                           Kementerian

program pokok ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, akan diupayakan
untuk memperoleh tambahan dari program lain berupa:

   1. Program Pendidikan Non Formal untuk mendukung pelaksanaan
      pelatihan kompetensi dan pelatihan kemasyarakatan
   2. Program Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Informasi Publik
                                                                             Hal | 144


      untuk mendukung pengembangan informasi ketenagakerjaan dan
      ketransmigrasian
   3. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan untuk mendukung
      pelaksanaan pembangunan ketransmigrasian yang berada di wilayah
      perbatasan




LKIT – Lowongan Kerja Indonesia Terbaru                     www.LKITku.com

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:155
posted:6/28/2011
language:Indonesian
pages:144