Docstoc

Makalah HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Document Sample
Makalah HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Powered By Docstoc
					                                 I. Pendahuluan



       Konvensi I Jenewatahun 1949 pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

“ Pihak peserta berjanji untuk baik di pihak damai maupun di aktu perang,

menyebarkan teks konvensi ini seluas mungkin dalam Negara mereka masing-masing,

dan terutama untuk memasukkan pengajaran nya dalam program-program pendidikan

militer, dan jika mungkin dalam program pendidikan cipil sehingga asas-asas

konvensi ini dapat di kenal oleh seluruh penduduk, terutama oleh seluruh angkatan

perang oleh anggota dinas kesehatan dan pendeta.”

       Pasal 47 ini berisi tentang kewajiban bagi Negara peserta agung untuk

menyebarluaskan isi Konvensi Jenewa 1949. Kepad siapa saja konvensi itu harus di

sampaikan ?. Dikatakan bahwa asas-asas konvensi ini harus di kenal oleh seluruh

penduduk, terutama anggota angkatan bersenjata. Juga di nyatakan bahwa asas-asas

konvensi ini harus di masukan selain dalam kurikulum pendidikan militer, juga dalam

program pendidikan sipil.

       Mengingat bahwa dalam prinsipnya semua penduduk harus memahami isi

konvensi, memerhatikan pula luas dan kompleksnya isi konvensi itu di berikan

kepada semua penduduk.
                               II. Latar Belakang



       Untuk memenuhi suatu tugas individu mata kuliah HUKUM DAN HAM yang

berkaitan dengan Hukum Humaniter Internasional yang telah di bahas dalam tugas

kelompok sebelumnya, yang hanya membahas secara general atau dengan kata lain

secara umum yaitu tentang apa itu Hukum Humaniter atau Hukum Perang, dasar

hokum apa yang di gunakan dan apa perbadaannya dengan hukum-hukum yang lain.

       Maka di sini penulis mencoba mengeksplorasi lebih lanjut tentang Hukum

Humaniter Internasional dalam kaitan dengan system “Pelatihan Hukum Perang (

laws of training )”, yang pada hakekatnya memiliki tujuan dan fungsi yang sangat

penting dalam mengimplementasikan Hukum Humaniter itu sendiri.

       Singkatnya dengan adanya suatu Pelatihan Hukum Perang ( laws of war

training ), Hukum Humaniter atau Hukum Perang dapat di laksanakan dengan baik

dalam kondisi peperangan tentunya.
                            II. Rumusan Masalahan



       Di sini timbul suatu permaslahan dalam kaitan atau mengenai Prioritas, yaitu

sebagai berikut:

   a. Siapa atau bagian mana dari penduduk yang harus di dahulukan ?

   b. Bagian-bagian mana dari konvensi yang harus di berikan terlebih dahulu ?

Jadi, prioritas itu menyangkut, baik siapa yang harus di utamakan, maupun apa yang

harus di dahulukan.
                                 III. Pembahasan



A. Pelajaran Hukum Perang

   Pelajaran hukum perang yang di berikan kepada anggota angkatan bersenjata

biasanya di lakukan dalam suasana kurang menguntungkan, yang menghambat

atau mempersulit di terimanya pelajaran tersebut. Suasana yang dimaksudkan

adalah adanya sikap sisnis, yang sudah a priori atau tidak percaya akan kegunaan

hokum perang.

   Dapat di katankan bahwa umumnya di kalangan anggota angkatan bersenjata

terdapat perasaan yang meremehkan hokum perang. Apa yang menjadi penyebab

perasaan seperti itu ? dalam hal ini kiranya dapat di kemukakan dua penyebab

utama, yaitu sebagai berikut :

1. Pada umumnya mereka beranggapan bahwa hokum perang itu mempersulit

   mereka dalam melaksanakan tugas ( tempur ) mereka. Hukum perang kata

   mereka di susun oleh para ahli hukum yang tidak dapat memahami suasana

   pertempuran /atau peperangan.

2. Tidak ada gunannya menaati hulum perang karena lawan belum tentu

   menaatinya. Selain itu, apa sanksinya jika mereka ( lawan )melanggar

   ketentuan hokum perang ?

   Suasana yang kurang menguntungkan ini harus di perbaiki dahulu supaya

pelajaran dapat di terima dengan baik. Kepada para pendengar harus di jelaskan

mengapa hukum itu harus di laksanakan dan harus di berikan alasan-alasan yang

dapat mereka terima mengapa hokum perang harus di taati. Mereka harus di

yakinkan dahulu akan penting dan manfaatnya pelaksanaan hokum perang.
   Dalam hal ini si pengajar mempunyai peran yang sangat menentukan. Ia hanya

dapat mengubah suasana sinis ini apabila ia sendiri percaya akan mutlak

pentingnya hokum perang. Apabila pengajar sendiri tidak percaya pada hukum

perang, dapat di ramalkan bahwa hasil pengajaran akan nihil.

    Jadi seorang pengjar sudah harus dapat menemukan jawaban atas pertanyaan

“ mengapa hokum perang itu perlu di pelajari dan harus di laksanakan ”.

   Pada umumnya pelajaran hokum perang yang di berikan kepada anggota

angkatan bersenjata di laksakan dalam suatu ruangan dengan metode kuliah atau

ceramah. Seiring dengan kemajian teknologi, di pakailah alat instruksi baru,

misalnya penggunaan slide atau pemutaran film instruksi.

   Salah satu kelemahan dari cara ini adalah bahwa mereka yang menerima

pelajaran secara maksimal hanya dapat memahami materi yang di ajarkan, tetapi

belum tentu mereka dapat memperaktikkannya padahal dalam hal ini belum cukup

apabila mereka hanya memahami saja. Mereka harus dapat memperaktikkannya.

   Kita dapat mengetahui bahwa orang tidak dapat menembak atau mengendarai

mobil dengan hanya di beritahu bagaimana cara menembak dan mengendarai

mobil tanpa di beri kesempatan untuk memperaktikkannya.

   Berdasarkan kenyataan tersebut akhir-akhir ini telah di kembangkan metode

baru, yang beryujuan agar anggota angkatan bersenjata tersebut dapat

melaksanakan meteri yang mereka sudah ketahui. Metode baru ini di sebut laws of

war training.
B. Latihan Hukum Perang ( Laws of War Training )



   Seperti di uraikan di atas, belumlah cukup apabila si prajurit hanya

mengetahui hokum perang. Seorang prajurit dalam medan perang harus dapat

bertindak sesuai dengan ketentuan hokum perang.

   Tindakan tersebut harus sudah merupakan suatu tindakan yang reflektif,

seperti kemahirannya untuk menghadapi keadaan yang ada hubungannya dengan

hukumperang misalnya ia menawan prajurit lawan harus sama dengan

kemahirannya mengggunakan senjatanya.

   Hukum perang sekarang sudah amat luas dan sangat kompleks. Oleh karena

itu, si prajurit tidak mungkin mengetahuinya semua dan ini mungkin memeng

tidak perlu. Jadi yang harus di tentuakan terlebih dahulu adalah ketentuan yang

harus mereka ketahui. Jadi di sini harus di tentukan ketentuan yang mendapat

perioritas yang tertinggi.

   Di samping masalah prioritas, timbul masalah lain yaitu bagaimanakah yang

harus di gunakan agar tujuan seperti di gambarkan di atas dapat tercapai. Dengan

perkataan lain, perlu di temukan metode ya ng paling efektif.



1. Prioritas

   Apabila kita berbicara masalah prioritas, seperti telah di kemukakan di atas,

   harus di bedakan antara:

       a. Prioritas dalam hal subjektif, dan

       b. Prioritas dalam hal objek, dalam arti siapa yang harus di dahulukan.

   Pembahasan sekarang adalah mengenai siapa yang harus di beri prioritas

untuk mendapat latihan. Mengenai hal ini Konvensi Jenewa tidak banyak memberi
petunjuk. Hanya di dalam pasal-pasal yang mengatur penyebarluasan terdapat

beberapa ketentuan yang dapat di pakai sebagai pegangan. Perlu di perhatikan

bahwa perumusan keempat pasal mengenai penyebarluasan yang terdapat dalam

Konvensi I, II, III, dan IV, tidak persis sama.

    Konvensi I – Pasal 47, antara lain berbunyi sebagai berikut.

    …..sehingga asas-asas konvensi ini dapat di kenal oleh seluruh penduduk,

    terutama angkatan perang, anggota dinas kesehatan dan pendeta.

    Konvensi II – Pasal 48, berbunyi sama dengan pasal 47 tersebut di atas.

    Konvensi III – Pasal 127, berbunyi sebagai berikut:

    ( Perumusan sama denagan pasal 47 di atas di tambah dengan:

    …..tiap penguasa militer atau penguasa lainnya, yang bertanggung jawab atas

    tawanan perang di waktu perang, harus memiliki teks Konvensi dan telah di

    beri pelajaran khusus mengenai ketentuan-ketentuan yang terdapat di

    dalamnya.

    Konvensi IV – Pasal 44 berbunyi sama dengan pasal 127 Konvensi III.

    Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa yang harus di dahulukan adalah :

    a. Angkatan perang

    b. Dinas kesehatan dan pendeta

    c. Penguasa militer yang bertanggung jawab atas tawanan perang.

    Dari Konvensi Jenewa kita tidak mendapatkan pegangan golongan dari

angkatan perang, yaitu Tamtama, Bintara, atau Perwira, yang harus di beri

prioritas.

    Tidak salahlah kirannya apabila di katakana bahwa hokum perang harus di

berikan untuk pertama kalinya pada waktu seorang warga negara mengikuti

pendidikan dasr ( basic training ) ketentaraan. Sudah barang tentu pelajaran
pertama ini belum mencukupi semua materi sehingga harus di ikuti dengan

pelajaran atau latihan lebih lanjut pada tahap pendidikan yang lebih tinggi.

   Selain harus di tentukan prioritas golongan yang harus mendapat pelajaran,

juga harus di perhatikan prioritas materi yang harus di berikan. Dengan perkataan

lain, bagian mana dari konvensi yang harus di dahulukan ?. Hal ini tidak terlepas

dari persoalan siapa yang akan menerima pelajaran itu.

   Apabila kita perhatikan isi ke-4 Konvensi Jenewa 1949, dapat di katakana

sebagai berikut.

   a. Konvensi I dan II terutama di tujukan atau penting bagi medical personnel

          yang berada di garis belakang.

   b. Konvensi III terutama di ajukan kepada personal yang mendapat tugas

          untuk mengurus Tawanan Perang.

   c. Konvensi IV adalah khusus untuk para Perwira Teritorial.

   Dengan demikian, dapat di ambil kesimpulan bahwa sebenarnya hanya sedikit

ketentuan yang harus di ketahui oleh semua anggota angkatan perang.

    Dapat pula di kemukakan di sini semacam dalil bahwa semakin tinggi atau

tingkat kedudukan seseorang, semakin luas dan mendalam ( seharusnya )

pengetahuannya mengenai hukum perang.

   Diatas telah di katakana bahwa anggota angkatan perang harus mendapat

prioritas pertama untuk mendapat pelajaran dan latihan hokum perang karena

apabila pecah suatu perang atau pertikaian bersenjata, para Tamtamalah yang

secara langsung harus dapat menerapkan beberapa ketentuan dari hokum tersebut.

Disamping itu, juga para Bintara yang memegeng komando, demikian pila para

perwira yang menjabat Dan Ton atau Dan Ki, perlu mendapat latihan hokum

perang.
    Di dalam suatu pertempuran, merekalah yang kemungkinan di hadapkan pada

situasi   yang   memerlukan     pengetahuan    hukum     perang    dalam    usaha

menghadapinnya.



2. Metode

    Seperti telah di uraikan di atas, salah satu hal yang kurang membantu

berhasilnya pelajaran atau latihan hukum perang adalah adanya suasana yang

seolah-olah a priori menentang pelajaran itu. Mengingat adanya suasana semacam

itu, kewajiban pertama dari seorang instruktur adalah menimbukan suasana yang

dapat membantu suksesnya pelajaran atau latihan.

    Jadi dalam hal ini peran instruktur merupakan factor penentu. Pelajaran dan

latihan hannya akan berhasil apabila instruktur sendiri percaya akan menfaat

hokum perang.

    Perlu selalu di ingat bahwa pelajaran dan latihan hokum perang harus selalu di

landasi prinsip-prinsip moral yang telah di miliki bangsa tersebut. Ini berarti

bahwa bagi bangsa Indonesia, pelajaran dan pelatihan hokum perang harus di

landasi Falsafah bangsa Indonesia yaitu pancasila terutama sila ke dua. Selain itu

juga ada Sapta Marga.

    Saat di kenal dua tipe mengajar Hukum Perang, yaitu sebagai berikut :

    1. Teaching to Convince

    Cara ini di pakai untuk mengajara orang-orang, yang karena kedudukannya

atau kecakapannya, mampu untuk mengajar hukum perang dengan cara yang

efektif dan dapat di pertanggungjawabkan. Cara ini bertujuan untuk:

    a. Menunjukan persoalan-persoalan yang timbul dalam hokum perang

    b. Menunjukan hal-hal yang menarik perhatian umum
    c. Menunjukan hal-hal yang berhubungan dengan kesenjataan atau dinas

          tertentu.

    Harus selalu di ingat bahwa ketentuan-ketentaun hokum perang harus selalu di

pelajari dengan memperhatiakan aspek-aspek khusus angkatan perang dan Negara

yang bersangkutan.

    Contoh metode mengajar terdapat dalam kursus yang di selenggarakan oleh

international Intitut of Humanitarian Law di San Remo ( Italia ).Peserta kursus ini

adalah perwira senior yang mempunyai tanggungjawab penuh terhadap

penyebarluasan hokum perang.

    Dalam kursus ini tidak di berikan pelajaran mengenai konvensi-konvensi

secara sistematik tetepai secara subjektif. Dengan begitu persoalan yang ada

dalam konvensi-konvensi yang berbeda-beda dapat di bahas bersama.

    Titik berat dalam kursus tersebut adalah adanya diskusi-diskusi dalam

kelompok-kelompok kecil. Kelompok ini di pimpin oleh seorang class leader,

yaitu seorang perwira yang telah mendalami hokum perang.

    Salah satu latihan yang menarik dan bermanfaat adalah dual action Exercise

latihan ini merupakan simulasi dengan menggunakan sekenario yang sederhana.

Dua Negara diandaikan sedang berperang dan ada Negara ketiga yang bersikap

netral.

    Para peserta melakukan peran yang berbeda-beda mulai dari yang terandah

sampai pada ya g tertinggi, course director membca kejadian tertentu yang harus

di jawab atau di tanggapi oleh peserta yang bersangkutan secara cepat. Course

leader hanya memberi koreksi apabila jawaban peserta terlalu menyimpang.
   Pelajaran yang alinnya seperti exercise sesuai dengan keadaan taktis yang

sebenarnya. Di sini dapat di ajukan tugas komandan pada tingkat yang berbeda-

beda.



   2. Teaching Properly so Called

Pelajaran atau latihan ini diberikan kepada semua tingkat dan keahlian. Di sini

harus dihilangkan kesan pelajaran atau latihan hokum perang itu seolah-olah

embel-embel atau hannya tambahan dari pelajaran lain; dengan perkataan lain

harus di hilangkan kesan bahwa pelajaran hukum perang itu merupakan pelajaran

yang tidak penting. Di dalam bukunya: Law of War and Armed Forces,ltk.

           The teaching of the war must cease to be marginal, as it all too

           frequently is, and must become integral part of the day-to day work

           and life of the soldier.

   Ada suatu asumsi bahwa yang harus di prioritas kan dalam perang adalah para

tamtama yang harus di berikan catatan tentang perang. Perlu di ingat bahwa

seorang Tamtama sering dengan tiba-tiba menghadapi situasi dimana ia harus

menghadapi suatu tindakan yang sesuai dengan hokum perang.

   Biasanya tindakan itu harus diambil dengan waktu yang singkat. Dan tidak ada

seorangpun yang dapat di ajak berbicara mengenai situasi itu. Jadi dalam situasi

demikian keputusan mengenai tindakan apa yang harus ia lakukan, benar-benar

harus dia ambil sendiri.

   Untuk menghadapi peristiwa seperti itulah seorang tamtama harus di bekali

pengetahuan dan keterampilan secukupnya. Sebagai contoh dari situasi semacam

itu dapat di kemukakan disisni seperti:

   a. Menghadapai musuh yang menyerah dengan mengangkat tangannya;
   b. Bertemu dengan musuh yang luka-luka berat;

   c. Dalam suatu serangan melihat penduduk berlari-lari mendekati.

   Dalam hal ini seorang prajurit harus dapat merespon dengan tepat dan cepat,

artinya tindakan harus sesuai dengan hokum perang. Respon semacam ini harus

dapat di berikan secara otomatis dalam segala keadaan.

   Agar prajurit mampu melakukan hal demikian, ia harus di latih. Respon yang

otomatis itu hany dapat di capai dengan latihan yang intensif dan berulangkali.

   Untuk dapat mencapai tingkat yang demikian, harus di adakan latihan yang

terus menerus. Latihan hokum perang itu tidak perlu di lakukan sendiri, bahkan

seharusnya di masukkan dalam atihan-latihan kecil sehari-hari di lakukan oleh

kesatuan itu.

   Misalnya di dalam latihan regu atau pleton dalam serangan, atau dalam patroli

pengintai, dapat di selipkan adegan-adegan yang mengharuskan seorang prajurit

memangmbil tindakan sesuai dengan Hukum Perang. Maka, itulah sebabnya

mengapa di setiap latihan di selipkan aturan hokum perang, agar dapat mencapai

dua keuntungan, yaitu:

   a. Karena terus-menerus di latih, dapat di capai respons yang otomatis;

   b. Para prajurit akan memperoleh kesadaran bahwa pelajaran latihan hokum

       perang itu memeng mereka butuhkan.

   Di samping para prajurit, para Bintara yang biasanya bertindak sebagai

komando regu juga perlu mendapat latihan serupa. Pada umumnya, sebagai

komandan regu mereka harus mengambil keputusan sendirisering karena mereka

beroperasi jauh dari induk pasukannya. Mereka harus di berikan sesuai dengan

fungsi mereka.
    Demikian pula para Komandan Peleton dan Komandan Kompi harus di beri

latihan semacam itu. Tingkat letihan pun menyesuaikan pangkat atau kedudukan

mereka yaitu seakin tinggi pangkat atau kedudukan perwira tersebut semakin berat

pula pelatihannya.

    Latihan Hukum Perang untuk para prajurit, sebaiknya oleh pimpinan di

terbitkan oide memoire seperti yang di sebutkan Ltk de Milenen. Aide memoire

suatu petunjuk untuk bertindak tentang tindakan yang harus di lakukan apabila ia

menangkap atau menawan musush dan peristiwa yang mungkin terjadi lainnya.

Serta ada baiknya puala kalau pimpinan memberikan suatu petunjuk hal-hal yang

di larang di lakukan di dalam medan perang atau sering di sebut dengan ( soldier’s

rules ).
                                 IV. Kesimpulan



   Bahwa untuk meyakinkan dan memberi pengertian tentang pentingnya hukum

perang yang sering di artikan a priori oleh para prajurit perang, perlu danya

pembelajaran dan pelatiahan yang tidak hanya menekankan pada teori tentang

hokum perang tetapi juga langsung pada praktek atau tindakan yang di sesaikan

dengan kurikulum pelajaran para prajrit baik dalam ruangan atau di luar ruangan

atau sering di sebut lapangan.

   Mengenai hal apa saja yang harus di berikan tentang pengetahuan tentang

hukum perang di sesuaikan dengan tingkat pangkat atau kedudukan masing-

masing prajurit, jadi semakin tinggi pangkat prajurit maka semakin tinggi tingkat

kesulitan yang di dapat dalam pelatihan atau pelajaran hokum perang.

   Sebagai penutup dikutip ucapan Ltk. de Miliner yang sangat cocok untuk para

instruktur, yaitu sebagai berikut.

   Only men convinced of the need and credibility of the law of war will wish to

   do and know how to do what is required to ensure its respect.
                                  V. Daftar Pustaka



Haryomataram S.H, KGPH, Pengantar Hukum Humaniter
Sejarah diplomasi republik Indonesia dari masa ke masa Buku II, Periode 1950-1960.
       Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. 1996
Kusumaatmadja, Prof Mochtar, Konfensi Palang Merah.1949-1979
Oppenheim, International Law Vol II. 1951
Schindler-Taman, The Laws of Armed Conflicts.1981
     PELATIHAN HUKUM PERANG
      (LAWS OF WAR TRAINING)
“HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL”




               Di susun oleh:
         Nama : WIDA VIANASARI
         Kelas : A
         NIM : 2005061040




         FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMDIYAH YOGYAKARTA
                 2007