SEJARAH HUKUM ADAT SEBAGAI MASALAH POLITIK HUKUM

							  SEJARAH HUKUM ADAT SEBAGAI MASALAH POLITIK HUKUM, DI
       DALAM SISTEM PERUNDANGUNDANGAN DI INDONESIA


1. Masa Menjelang Tahun 1848
          Pada masa Kompeni tidak terdapat adanya politik hukum yang sadar dan
   tertentu terhadap hukum Adat. Hukum Adat dibiarkan saja seperti sediakala hidup
   berlaku untuk bangsa Indonesia dengan tidak pernah mempersoalkan atau
   menyelidiki sifat serta corak-corak hukum ini.
          Untuk pertama kalinya hukum adat mendapat sorotan sebagai masalah
   hukum oleh Pemerintah Belanda di negerinya adalah pada scat pengangkatan Mr.
   G.C. Hageman sebagai ketua "Hong Gerechtshof Hindia-Belanda" (Mahkamah
   Agung pada pemerintahan kolonial Belanda dahulu), yaitu pada tanggal 30 Juli
   1830
          Pada Hageman ditugaskan istimewa untuk mengadakan pemeriksaan yang
   sengaja dan selekas-lekasnya sedemikian rupa, agar undangundang umum yang
   ditetapkan kerajaan Belanda sedapat-dapatnya juga diperlakukan di Indonesia.
   Bagaimanakah putusan Hageman?
          Hageman beranggapan, bahwa ada kebutuhan adanya buku hukum sipil
   yang ditulis dalam bahasa Indonesia yang juga akan berlaku untuk bangsa
   Indonesia. Jadi Hageman membayangkan adanya persatuan buku hukum yang
   berlaku bagi bangsa Indonesia dan bangsa Eropa.



2. Hukum Adat Sebagai Masalah Politik Hukum Pada Tahun 1848 Dan
   Seterusnya
          Sebagai masalah dalam politik hukum, hukum adat diperbincangkan lebih
   hebat lagi pada tahun 1848, sebab pada saat itu kitab-kitab hukum Perdata,
   Dagang, Acara Perdata dan Acara Pidana, berdasarkan pola Belanda berlaku bagi
   penduduk Belanda di Indonesia.
          Mengenai hukum adat timbullah masalah bagi pemerintah kolonial,
   sampai di mana hukum ini dapat digunakan bagi tujuan-tujuan Belanda serta
   kepentingan-kepentingan ekonominya, dan sampai di mana hukum adat itu dapat
   dimasukkan dalam rangka politik Belanda. Kepentingan atau kehendak bangsa.
   Indonesia tidak masuk perhitungan pemerintah kolonial.
          Apabila diikuti secara kronologis usaha-usaha baik pemerintah Belanda di
   negerinya sendiri maupun pemerintah kolonial yang ada di Indonesia ini, make
   secara ringkasnya undang-undang yang bertujuan menetapkan nasib ataupun
   kedudukan hukum adat seterusnya di dalam sistem perundang-undangan di
   Indonesia, adalah sebagai berikut:
Usaha ke-1
       Mr. Wichers, Presides Mahkamah Agung pada saat itu, ditugaskan untuk
menyelidiki apakah hukum adat privet itu tidak dapat diganti dengan hukum
kodifikasi Barat.
       Rencana kodifikasi Wichers gagal, karena hukum Barat tidak cocok bagi
apa yang olehnya dinamakan perhubungan-perhubungan hukum sederhana bangsa
Indonesia.
Usaha ke-2
       Sekitar tahun 1870, pada seat perusahaan partikulir Belanda masuk
Indonesia menggantikan eksplotasi negara, Van der Putte, Menteri Jajahan
Belanda, mengusulkan penggunaan hukum tanah Eropa bagi penduduk desa di
Indonesia untuk kepentingan agraria pengusaha Belanda.
       Usaha ini pun gagal, karena Parlemen Belanda menuntut lebih dahulu
diadakan penyelidikan lokal mengenai hak-hak penduduk terhadap tanah.
Usaha ke-5
       Pada tahun 1914 Pemerintah Belanda dengan tidak menghiraukan
amandemen Idsinga, mengumumkan rencana KUH Perdata bagi selumh golongan
penduduk di Indonesia.
       Ditentang keras oleh Van Vollenhoven dalam karangannya "Strijd van het
Adatrecht" (Perjuangan bagi hukum adat).
       Rencana ini tetap tinggal rencana dan tidak pernah dimajukan kepada
Parlemen Belanda.
Usaha ke-6
       Pada tahun 1923 Mr. Cowan, Direktur Departemen Justine di Jakarta
membuat rencana baru KUH Perdata dalam tabus 1920, yang diumumkan
Pemerintah Belanda sebagai rencana unifikasi dalam tahun 1923.
       Gagal lagi, karena kritik Van Vollenhoven dalam karangannya "Juridisch
Confeetiewerk". Hukum Adat dengan demikian telah berkali-kali menerima
percobaan-percobaan yang semuanya berakhir dengan kegagalan. Apa sebab
gagal semua usaha itu?
       Sebab kegagalan semua usaha tersebut di atas adalah, karena kenyataan,
bahwasanya tidak mungkin, bangsa Indonesia yang merupakan bagian terbesar
dari penduduk, harus tunduk kepada hukum yang sebagian besar disesuaikan pada
kebutuhan bangsa Eropa sedangkan bangsa Eropa ini hanya merupakan bagian
kecil saja. Bangsa Indonesia tidak bisa dimasukkan dalam golongan Eropa di
dalam lapangan hukum privat.
       "Kedudukan penduduk Indonesia yang serba berada itu mengakibatkan
kesukaran-kesukaran dalam perkembangan ke arah satu hukum seragam. Akan
  tetapi akhirnya keseragaman itu tidak perlu didasarkan kepada sistem hukum
  Barat.

3. Sejak Tahun 1927 Politik Pemerintah Hindia Belanda Terhadap Hukum
  Adat Mulai Berganti Haluan, Yaitu Dari "Unifikasi" Beralih Ke
  "Kodifikasi”
           Konsepsi Van Vollenhoven yang isinya menganjurkan diadakannya
  pencatatan-pencatatan yang sistematis dari pengertian-pengertian hukum yang
  sesungguhnya dari penduduk, daerah hukum demi daerah hukum, tetapi didahului
  dengan penelitian dan penyelidikan yang dipimpin oleh para ahli.
           Tujuan ini adalah untuk memajukan ketentuan hukum dan untuk
  membantu hakim yang harus mengadili menurut hukum adat.
           Konsepsi yang diperjuangkan oleh Van Vollenhoven ini disokong dan
  dibenarkan oleh dua hal yaitu:
  a. Pengalaman-pengalaman         yang   pahit   bertahun-tahun   lamanya,   bahwa
     memaksakan hukum Barat dari atas selalu gagal.
  b. Selalu berkembangnya pengertian akan pentingnya hukum adat dalam
     lingkungan penduduk bangsa Indonesia.
           Akhirnya pada tahun 1927 konsepsi Van Vollenhoven ini diterima. Dan
  politik pemerintah kolonial Belanda sejak itu sampai pendudukan Jepang pada
  tahun 1942, ditandai dengan suatu langkah kembali secara teratur ke arah
  dualisme.

4. Dasar Hukum Sah Berlakunya Hukum Adat
           Sebelum Undang-Undang No. 19 tahun 1964 L.N. No. 107 tahun 1964,
  yakni Undang-Undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman,
  diundangkan pada tanggal 31 Oktober 1964, maka yang menjadi dasar hukum sah
  berlakunya Hukum Adat adalah masih pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang
  Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut: "Segala badan negara dan peraturan
  yang ads masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-
  Undang Dasar ini.
           Berdasarkan atas Aturan Peralihan tersebut di atas, maka Presiden sesuai
  dengan wewenang yang diberika.n kepadanya oleh pasal IV Aturan Peralihan
  Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut: "Sebelum MPR,
  DPR dan DPA dibentuk menurut UndangUndang Dasar ini, segala kekuasaan
  dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional Pusat."
  Tentang dasar/landasan hukum Bah berlakunya Hukum Adat sekarang.
           Jauh sebelum Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang ketentuan-
  ketentuan pokok kekuasaan kehakiman diundangkan, sesungguhnya secara
  konstitusional telah dapat diketemukan pasal-pasal yang merupakan landasan
   hukum berlakunya Hukum Adat. Namur pasal-pasal itu masih belum ada
   peraturan pelaksanaannya.
          Pasal-pasal tersebut adalah:
   1) Pasal 146 ayat (1) Konstitusi RIS yang menetapkan bahwa segala keputusan
      kehakiman harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman harus
      menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan hukum adat yang
      dijadikan dasar hukuman itu.
   2) Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang menegaskan
      kembali apa yang telah ditetapkan dalam pasal 146 ayat (1) Konstitusi RIS
      tersebut di atas.
          Ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal Konstitusi RIS dan Undang-
   Undang Dasar Sementara dimaksud di atas ternyata kemudian ditetapkan serta
   diatur kembali dalam pasal 17 Undang-Undang No. 19 tahun 1946."

5. Nilai-Nilai Yang Universal Dalam Hukum Adat
          Hukum adat yang tradisional ini menunjukkan juga adanya nilai-nilai
   yang universal seperti:
   a. Asas gotong royong.
   b. Fungsi sosial manusia dan milik dalam masyarakat.
   c. Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum.
   d. Asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan.
          Adakah dalam kehidupan sehari-hari di dalam suatu masyarakat kcsatuan
   hukum, misalnya desa, nampak adanya pencerminan, implementasi ataupun
   refleksi daripada asas-asas yang bernilai universal ini?
          Sudah barang tentu ada bahkan justru pencerminan daripada asas-asas
   itulah yang memberikan corak-corak khas dalam kehidupan tradisional di desa-
   desa dan di lain-lain masyarakat kesatuan hukum.
          Pencerminan dimaksud dalam kehidupan sehari-hari nampak sebagai
   berikut:
   a. Asas gotong-royong jelas nampak dengan adanya kebiasaan untuk kerja
      "gugur gunung" (bersama-sama) dalam membangun dan memelihara misalnya
      saluran-saluran air guna mengairi sawah-sawahnya, masjid desa, tanggul yang
      melindungi desa terhadap hahaya banjir, jalan-jalan desa dan lain sebagainya.
   b. Asas fungsi sosial manusia dan milik dalam masyarakat dicerminkan juga
      dalam kebiasaan "gugur gunung" dimaksud di atas (fungsi sosial manusia),
      sedangkan fungsi sosial milik nampak juga dalam kebiasaan sipemilik
      mengizinkan warga-warga sedesanya pada waktu-waktu tertentu atau dalam
      keadaan-keadaan tertentu menggunakan pula miliknya.
   c. Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum nampak dalam pelaksanaan
      Pamong Desa, di mana sudah menjadi kebiasaan, bahwa Kepala Desa dalam
      mengambil keputusan-keputusan yang penting yang menyangkut kepentingan
      kehidupan desanya, selalu lebih dahulu membicarakan masalahnya dalam
      Balai Desa untuk mendapatkan perinufakatan.
   d. Asas    perwakilan    dan     permusyawaratan   dalam   sister   pemerintahan
      penuangannya dalam kehidupan sehari-hari di desa berwujud dalam lembaga
      Balai Desa dimaksud di atas.

6. Kepribadian Hukum Adat Itu Bagaimana
          Hukum seperti hainya dengan hukum di mana pun di Dunia mengikutl
   jiwa dari bangsa masyarakatnya, karena hukum itu senantiasa tumbuh dari sesuatu
   kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup dari
   Bangsa/Masyarakatnya, yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat
   tempat hukum adat itu berlaku.
          Hukum merupakan salah satu penjelmaan dari kepribadian jiwa dan
   struktur bangsanya/masyarakatnya.
          Bangsa Indonesia berkepribadian Pancasila, sehingga hukum Adat pun
   berkepribadian Pancasila pula, demikian pula hukum yang dimaksud dalam
   Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman berkepribadian sama dengan
   Hukum Adat.

7. Hukum Adat Dapat Diketemukan dimana Saja? Apakah Yang Menjadi
   Sumber-Hukumnya Serta Apakah Yang Menjadi Sumber Pengenalnya
          Di manakah hukum adat itu dapat dicari atau dimanakah tempat-tempat
   hukum adat itu? Jawabnya adalah sebagai berikut:
   a. Sebagian sangat beset hukum adat ini masih tidak tertulis serta berupa kaidah-
      kaidah kehidupan sehari-hari yang penting di dalam pergaulan masyarakat dan
      yang dikenal oleh masyarakat yang bersangkutan
      Kompleks norma-norma tak tertulis ini, seperti suatu tumbuhan hukum di
      dalam masyarakat yang senantiasa berkembang, penuh pepatah dan symbolik
      serta penuh kiasan.
   b. Ada pula didapat catatan-catatan ataupun himpunan-himpunan peraturan-
      peraturan hukum adat yang disusun dan dibukukan dalam kitab-kitab seperti:
      1) Ruhut Parsaoran di Habatahon (Kehidupan sosial di tanah Batak).
      2) Patik Dohot Uhum ni Halak Batak (Undang-undang dan ketentuan-
          ketentuan di tanah Batak).
      3) Undang-undang Jambi.
      4) Kitab Undang-undang dagang dan pelayaran dari suku Wajo di Sulawesi
          Selatan.
          Tetapi terhadap buku-buku ataupun karangan-karangan ini, kite wajib
  berhati-hati serta meneliti lebih lanjut, apakah peraturan-peraturan adat yang
  tercantum dalam buku-buku itu kini juga masih berliku dan hidup di dalam
  masyarakat yang bersangkutan dan tidak ketinggalan jaman, sebab seperti
  diketahui hukum adat itu terus berkembang seperti berkembangnya masyarakat
  itu sendiri.
          Sumber hukum adat adalah:
     Kebiasaan dan adat-istiadat yang berhubungan dengan tradisi rakyat (Van
      Vollenhoven).
     Kebudayaan tradisional rakyat (Ter Haar).
     Ugeran-ugeran yang langsung timbul sebagai pernyataan kebudayaan orang
      Indonesia asli, tegasnya sebagai pernyataan rasa keadilannya dalam hubungan
      pamrih (Djojodiguno).
     Perasaan keadilan yang hidup di dalam hati nurani rakyat (Supomo). Dan
      apakah yang menjadi sumber pengenalnya ("kenbron"). Sumber pengenalnya
      adalah:
     Pepatah-pepatah adat.
     Yurisprudensi adat.
     Laporan-laporan dari komisi-komisi penelitian yang khusus dibentuk,
      misalnya komisi Mr. W.B. Bergsma yang meneliti hukum tanah di Jawa dan
      Madura.
     Dokumen-dokumen yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang hidup
      pada waktu itu, baik yang berupa piagam (Pepakem Cirebon), peraturan-
      peraturan     (awig-awig     maupun   ketentuan-ketentuan/keputusan-keputusan
      (rapang-rapang di Makasar).
     Buku-buku undang-undang yang dikeluarkan oleh raja-raja atau sultan-sultan,
      seperti buku undang-undang kerajaan Bone.
     Buku-buku karangan para sarjana, seperti bukunya: Wilken, Vollenhoven,
      Hurgronje, Veth, Supomo, Djojodiguno, Hazairin, Endabumi dan lain
      sebagainya.

8. Tentang Kedudukan Hukum Adat Dalam Tata Hukum Nasional Indonesia
          Pada tanggal 17 Agustus 1945 kita Bangsa Indonesia hidup dalam
  perumahan Bangsa sendiri, bebas dari segala ikatan Asing. Ikatan Politik,
  Ekonomi, Sosial, Kebudayaan dan Mental. Kita hidup sesuai dengan
  kepribadian/jiwa kita sendiri.
          Jaman baru telah lahir, salah satu Manifestasi dari jaman baru, hidup baru
  ini, adalah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus
1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah asli cerminan Kepribadian (identity)
Bangsa Indonesia.
       Dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas, Bangsa
Indonesia mempunyai dasar-dasar daripada tertib hukum baru, hukum yang
mencerminkan Kepribadian Bangsa Indonesia untuk mengatur tata-tertib hidup
Bangsa Indonesia dan Masyarakat Indonesia baru. Tertib Hukum baru ini disebut
Tata Hukum Nasional.
       Di dalam lampiran A dari Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 pada
paragraf 402 No. 34 dan 35 tersebut di atas disebut dengan jelas asas-asas yang
harus diperhatikan oleh para Pembina Hukum Nasional yaitu:
a. Pembangunan hukum Nasional harus diarahkan kepada homogenitet hukum
   dengan memperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup di Indonesia.
b. Harus sesuai dengan haluan Negara dan berlandaskan Hukum Adat yang tidak
   menghambat perkembangan Masyarakat adil dan makmur
       Lembaga Pembinaan Hukum Nasional yang diadakan dengan keputusan
Presiders nomor 107 tahun 1958 diberi tugas:
       Melaksanakan pembinaan Hukum Nasional sesuai yang dikehendaki oleh
ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960
(berlandaskan Hukum Adat) dengan tujuan mencapai Tata Hukum Nasional
sebagai berikut:
a. Menyiapkan rancangan-rancangan peraturan perundangan-undangan:
   a) Untuk meletakkan dasar-dasar Tata Hukum Nasional.
   b) Untuk mengganti peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan Tata
       Hukum Nasional.
   c) Untuk masalah-masalah yang belum diatur dalam suatu peraturan
       perundang-undangan.
b. Menyelenggarakan segala sesuatu yang diperlukan untuk menyusun keaturan
   dalam keadaan perundang-undangan.
       Dasar-dasar dan Asas-asas Tata Hukum Nasional, atas persetujuan Wakil
Menteri Pertama bidang dalam Negeri/Menteri Kehakiman Sahardjo dirumuskan
oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional sebagai berikut:
1) Dasar Pokok Hukum Nasional Republik Indonesia ialah Pancasila.
2) Hukum Nasional bersifat:
   a) Pengayoman
   b) Gotong Royong
   c) Kekeluargaan.
   d) Toleransi
   e) Anti "Kolonialisme, Imperialisme, Feodalisme."
3) Semua hukum sebanyak mungkin diberi bentuk tertulis.
  4) Selain hukum tertulis diakui berlaku hukum tidak tertulis sepanjang tidak
     menghambat terbentuknya Masyarakat Sosialis Indonesia.
  5) Hakim     membimbing     perkembangan        hukum   tidak   tertulis   melalui
     Yurisprudensi ke arah keseragaman hukum (homogenitet) yang seluas-
     luasnya dan dalam bidang hukum kekeluargaan ke arah sistem parental.
  6) Hukum tertulis mengenai bidang-bidang hukum tertentu sedapat mungkin
     dihimpun dalam bentuk kodifikasi (hukum perdata, hukum pidana, hukum
     dagang, hukum Acara Perdata).
  7) Untuk pembangunan masyarakat Sosialis Indonesia diusahakan unifikasi
     hukum.
  8) Dalam perkara, pidana:
     a) Hakim berwenang sekaligus memutuskan aspek perdatanya baik karena
         jabatannya maupun atas tuntutan pihak yang berkepentingan.
     b) Hakim berwenang mengambil tindakan yang dipandang patut dan adil di
         samping atau tanpa pidana.
  9) Sistem pidana harus bersikap memberikan pendidikan kepada terhukum untuk
     menjadi warga yang bermanfaat bagi masyarakat.
  10) Dalam bidang Hukum Acara Perdata diadakan jaminan supaya peradilan
     berjalan sederhana, cepat dan murah.
  11) Dalam bidang Hukum Acara Pidana diadakan ketentuan yang merupakan
     jaminan kuat untuk mencegah:
     a) Seseorang tanpa dasar Hukum yang cukup kuat ditahan atau ditahan lebih
         lama dari yang benar-benar diperlukan.
     b) Penggeledahan, penyitaan, pembukaan Surat-Surat dilakukan sewenang-
         wenang (lihat pidato Menteri Sahardjo tersebut di atas yang dimuat dalam
         hukum dan masyarakat tahun 1962 No. 4/5/6 halaman 194, 195 dan 196)
         pun Hukum dan Masyarakat No. Kongres I - 1961 halaman 224-227.

9. Bagaimanakah Kedudukan Hukum Adat ini Di Kemudian Hari?
         Tentang masalah ini Profesor Soepomo di dalam pidato Dies Natalis di
  Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tanggal 17 Maret 1947 menegaskan
  sebagai berikut:
  a. Bahwa dalam lapangan hidup kekeluargaan, hukum adat masih akan
     menguasai masyarakat Indonesia.
  b. Bahwa hukum pidana dari sesuatu negara wajib sesuai dengan corak dan sifat-
     sifat bangsanya atau masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, maka hukum adat
     pidana akan memberi bahan-bahan yang sangat berharga dalam pembentukan
     KUH Pidana baru untuk negara kita. Bahwa hukum adat sebagai hukum
   kebiasaan yang tak tertulis akan tetap menjadi sumber hukum baru dalam hal-
   hal yang belum/tidak ditetapkan oleh undang-undang.
       Seminar Hukum Nasional ke-4 yang diselenggarakan di Jakarta pada
tanggal 26-30 Maret 1979 mengenai sistem Hukum Nasional ini antara lain
menyimpulkan sebagai berikut:
a. Sistem Hukum Nasional harus sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum
   Rakyat Indonesia.
b. Landasan Hukum Nasional ialah PANCASILA dan Undang-Undang Dasar
   1945.
c. Asas-asas umum Hukum Nasional adalah asas-asas yang tercantum dalam
   Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan MPR. No. IV/MPR/1978) yaitu:
   1) Asas manfaat
   2) Asas Usaha Bersama dan Kekeluargaan.
   3) Asas Demokrasi
   4) Asas adil dan merata.
   5) Asas perikehidupan dalam keseimbangan.
   6) Asas kesadaran hukum.
   7) Asas kepercayaan kepada diri sendiri.
d. Fungsi Hukum Nasional ialah pengayoman.
e. Dalam rangka menciptakan ketertiban dan kepastian hukum untuk
   memperlancar Pembangunan Nasional, Hukum Nasional sejauh mungkin
   diusahakan dalam bentuk tertulis. Di camping itu hukum yang tidak tertulis
   tetap merupakan bagian dari Hukum Nasional.
f. Untuk memelihara persatuan dan kesatuan, Hukum Nasional dibina ke arah
   unifikasi dengan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat, khususnya
   dalam bidang-bidang yang erat hubungannya dengan kehidupan spiritual.
g. dan seterusnya.
                            SISTEM HUKUM ADAT



1. Sendi-Sendi Hukum Adat Yang Merupakan Landasan (Fundamental)
          Tiap hukum merupakan suatu sistem, artinya kompleks normanormanya
   itu merupakan suatu kebulatan sebagai wujud pangejawantahan daripada kesatuan
   alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat.
          Sistem hukum adat bersendi atas dasar alam pikiran bangsa Indonesia
   yang sudah barang tentu berlainan dengan alam pikiran yang menguasai hukum
   Barat. Dan untuk dapat memahami serta sadar akan hukum adat, orang harus
   menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia.
          Menyimpang ataupun lebih tepat berlainan dengan hukum Barat yang
   individualistis-liberalistis sifatnya itu, hukum adat memiliki corakcorak sebagai
   berikut:
   a. Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat artinya manusia
      menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang
      erat, rasa kebersamaan ini meliputi seluruh lapangan hukum adat.
   b. Mempunyai corak religio-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup
      alam Indonesia.
   c. Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkrit; artinya hukum adat
      sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan-
      perhubungan hidup yang konkrit.
   d. Hukum adat mempunyai sifat yang visual, artinya perhubungan hukum
      dianggap hanya terjadi, oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat
      dilihat (tanda yang kelihatan)
          Corak-corak khas dimaksud di atas nampak pula dengan jelas
   implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sifat komunal, sifat kebersamaan
   ataupun “komune trek" terlihat dalam warga desa melakukan kerja "gugur-
   gunung" nampak pola dalam kebiasaan hidup tolong-menolong, bantu-membantu.
   Bahkan pada suku bangsa Jawa terdapat suatu pepatah adat yang melukiskan
   secara tepat sekali sifat komunal ini, yaitu pepatah yang berbunyi: "Dudu sanak
   dudu kadang ning yen mati melu kelangan" (= bukan anggota keluarga bukan
   saudara sekandung, tetapi kalau ia meninggal merasa turut kehilangan juga).
          Corak religio-magis terlihat dengan jelas sekali pada upacara-upacara adat
   di mana lazimnya diadakan sesajen-sesajen yang ditujukan kepada roh-roh leluhur
   yang ingin diminta restu serta bantuannya.
          Antara sistem hukum adat dan sistem hukum Barat terdapat beberapa
   perbedaan yang fundamental, misalnya:
          1. Hukum Barat mengenal "zakelijke rechten" dan "persoonlijke rechten".
          Zakelijke rechten adalah hak atas benda yang bersifat zakelijk artinya
   berlaku terhadap tiap orang. Jadi merupakan hak mutlak atau Absolut.
   "Persoonlijke reehten" adalah hak atas sesuatu obyek (benda) yang hanya berlaku
   terhadap sesuatu orang lain tertentu. Jadi merupakan hak relatif.
          Hukum adat tidak mengenal pembagian hak dalam dua golongan seperti
   tersebut di atas, Hak-hak menurut sistem hukum adat perlindungannya ada di
   tangan hakim.
          Hakim mempertimbangkan kepentingan siapa yang lebih berat dalam
   perkara konkrit yang diadili itu, kepentingan pemilik atau kepentingan pembeli
   yang bersangka baik.
          2. Hukum Barat mengenal perbedaan antara hukum publik dan hukum
   privat. Hukum adat tidak mengenal perbedaan ini.
          3. Hukum Barat membedakan pelanggaran-pelanggaran hukum dalam dua
   golongan, yaitu pelanggaran yang bersifat pidana dan harus diperiksa oleh hakim
   pidana, dan pelanggaran-pelanggaran yang hanya mempunyai akibat dalam
   lapangan perdata saja serta yang diadili oleh hakim Perdata.
          Hukum adat tidak mengenal perbedaan demikian. Perbedaan-perbedaan
   fundamental dalam sistem ini, pada hakikatnya disebabkan karena:
   a. Corak serta sifat yang berlainan antara hukum adat dan hukum Barat
   b. Pandangan hidup yang mendukung ("Volksgeist menurut Von Savigny) kedua
      macam hukum itu juga jauh berlainan.

2. Bahasa Hukum
          Lukisan sesuatu sistem hukum memerlukan pemakaian hukum teknis
   secara konsekwen.
          Hukum Barat telah memiliki istilah-istilah hukum teknis yang dibina
   berabad-abad oleh para ahli hukum, para hakim dan oleh pembentuk undang-
   undang.
          Hukum Adat, pembinaan bahasa hukum ini justru masih merupakan suatu
   masalah yang sangat meminta perhatian khusus pada para ahli hukum Indonesia.
          Bahasa hukum adalah bukan sesuatu yang dapat diciptakan dalam satu dua
   hari saja, tetapi harus melalui suatu proses yang cukup lama.
          Dengan demikian, maka sudah dengan sendirinya, bahwa bahasa rakyat
   yang bersangkutanlah merupakan bahasa yang pertama-tama yang sanggup
   melukiskan perasaan rakyat dimaksud secara tepat

3. Pepatah adat
           Kecuali istilah-istilah hukum adat, di berbagai lingkaran hukum adat
   terdapat pula "pepatah adat" - "kato adat" - 'patitih - mamangan" - "umpama" -
   "pitua" yang sangat berguna sebagai petunjuk tentang adanya sesuatu peraturan
   hukum adat.
   Contoh:
           a. Dari daerah Tapanuli, misalnya yang berikut: "togu urat ni bulu, toguan
   urat ni padang, togu pe na nidok ni uhum, toguan na nidok ni padan. Artinya:
   "akar bambu kuat, akan tetapi akar rumput lebih kuat lagi."
           Umpama ini mengandung dasar hukum, bahwa peraturan-peraturan
   hukum (positif) adalah kuat, akan tetapi sesuatu persetujuan adalah lebih kuat
   daripada peraturan hukum.
           b. Dari daerah Minangkabau, misalnya yang berikut: "Sakali aie gadang,
   sakali tapian baranjak, sakali raja ba(r) ganti, sakali adat ber ubah. - Artinya:
   "Apabila air meluap, tempat permandian bergeser, Apabila ada penggantian raja,
   maka adat akan berganti juga."
           Pepatah ini mengandung pengertian, bahwa adat itu tidak statis, melainkan
   berubah menurut perubahan yang berlaku dengan penggantian kepada adat.

4. Penyelidikan Hukum Adat
           Apabila berkehendak melakukan penyelidikan setempat, maka agar
   memperoleh bahan-bahan yang tepat serta berharga tentang hukum adat perhatian
   harus diarahkan kepada yang berikut:
   a. Research tentang putusan-putusan petugas hukum ditempat/didaerah yang
       bersangkutan;
   b. Sikap penduduk dalam hidupnya sehari-hari terhadap hal-hal yang sedang
       disoroti dan diinginkan mendapat keterangan dengan melakukan “field
       research" itu.
           Bagaimanakah caranya melakukan “field research?" Wajib menemui para
   pejabat desa, orang-orang tua, para cerdik pandai dan orang-orang terkemuka di
   daerah yang bersangkutan, serta menanyakan fakta-fakta yang telah dialami atau
   diketahui sendiri oleh mereka itu.
           Dengan cara ini dapat diperoleh keterangan tentang peraturan-peraturan
   yang benar-benar berlaku di dalam hidup bersama di daerah yang sedang
   diselidiki serta selanjutnya dapat dilukiskan hukum adat yang nyata-nyata hidup
   di daerah itu.

5. Hukum Adat Sebagai Aspek Kebudayaan
           Penyelidikan Van Vollenhoven dan sarjana-sarjana lain membuktikan
   bahwa wilayah Hukum Adat Indonesia itu tidak hanya terbatas pada daerah-
   daerah hukum Republik Indonesia yaitu terbatas pada daerah kepulauan
Nusantara kita. Hukum Adat Indonesia tidak hanya bersemayam dalam hati
nurani orang Indonesia yang menjadi warga negara Republik Indonesia di segala
penjuru Nusantara kita, tetapi tersebar meluas sampai kegugusan kepulauan
Philipina dan Taiwan di sebelah Utara, di pulau Malagasi (Madagaskar) dan
berbatas di sebelah Timur sampai di kepulauan Paska, dianut dan dipertahankan
oleh orang Indonesia yang termasuk golongan orang Indonesia dalam arti ethnis.
       Hukum yang terdapat di dalam masyarakat manusia, betapa sederhana dan
kecil pun masyarakat itu, menjadi cerminnya. Karena tiap masyarakat, tiap rakyat,
mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak dan sifatnya sendiri, mempunyai
struktur alam pikiran sendiri.
       Begitu pula halnya dengan hukum ada di Indonesia, hukum adat itu
senantiasa tumbuh dari sesuatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan
pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat
tempat hukum adat itu berlaku.