hukum adat waris

Document Sample
hukum adat waris Powered By Docstoc
					MATERI KULIAH HUKUM ADAT




           Disusun Oleh :
      JB. SOESANTO, S.H. MS




      FAKULTAS HUKUM
  UNIVERSITAS WAHID HASYIM
         SEMARANG
            2011


                              1
                            HUKUM ADAT WARIS
1. PENGERTIAN HUKUM ADAT WARIS.


        Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan
  harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immateriil yang manakah
  dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang
  sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.


          Prof. Soepomo dalam " Bab-bab tentang hukum Adat " merumuskan
  hukum adat waris sebagai berikut: " Hukum adat waris memuat peraturan-
  peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-
  barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda
  (immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada
  turunannya. (Halaman 67 buku tersebut).


        Ter Haar dalam "Beginselen en stelsel v/h adat recht" merumuskan
  hukum adat waris sebagai berikut: "Hukum adat waris meliputi peraturan-
  peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat
  mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan
  pengoperan kekayaan materiil, dan immateriil dari satu generasi kepada
  generasi berikutnya." (Halaman 197 buku tersebut),


        Proses peralihannya itu sendiri.sesungguhnya sudah dapat dimulai semasa
  pemilik harta kekayaan itu sendiri masih hidup serta proses itu selanjutnya
  berjalan terus hingga keturunannya itu masing-masing menjadi keluarga-
  keluarga baru yang berdiri sendiri-sendiri (mentas dan mencar (Jawa).


        Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah, bahwa pengertian
  warisan itu memperlihat-kan adanya tiga unsur, yang masing-masing merupakan
  unsur esenaialia (mutlak), yakni :




                                                                             2
     a.   seorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan harta
          kekayaan.
     b.   seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan
          yang ditinggalkan itu.
     c.   harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan "in concreto" yang
          ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.




2.   SIFAT HUKUM ADAT WARIS.


           Hukum Adat waris menunjukkan corak-corak yang khas dari aliran pikiran
     tradisionil Indonesia. Hukum Adat Waris bersendi atas prinsip yang timbul dari
     aliran-aliran pikiran komunal serta konkrit bangsa Indonesia.Oleh karena itu,
     maka hukum adat waris memperlihatkan perbedaan yang prinsipiil dengan
     Hukum Waris Barat a.l. sbb. :


      Hukum Adat Waris                          Hkum Waris Barat seperti yang
                                                tercantum dalam KUH Perd

      Tidak mengenal “legitieme portie”,        Mengenal hak tiap-tiap ahli waris atas
      akan tetapi Hukum adat waris              bagian yang tertentu dari harta
      menetapkan dasar persamaan hak, hak       peninggalan, bagian warisan menurut
      sama ini mengandung hak untuk             ketentuan Undang-undang (“wetttelijk
      diperlakukan sama oleh orang tuanya       erfdeel” atau “legitieme portie” pasal
      di dalam proses meneruskan dan            913 s/d 929).
      mengoperkan harta benda keluarga.
                                                Menentukan adanya hak mutlak dari
      Disamping dasar persamaan hak             ahllli waris masing-masing untuk
      hokum adat waris juga meletakkan          sewaktu-waktu menuntut pembagian
      dasar    kerukunan     pada     proses    dari harta warisan. (Pasal 1066 KUH.
      pelaksanaan    pembagian      berjalan    Perdata).
      secara rukun dengan memperhatikan
      keadaan istimewa dari tiap waris.

      Harta warisan tidak boleh dipaksakan
      untuk dibagi antara para ahli waris.




                                                                                    3
          Sedangkan, kalau kita adakan perbandingan dengan hukum waris
  menurut hukum Islam, maka diketemukan perbedaan-perbedaan prinsipiil yang
  a.l. sbb :


          Hukum adat waris sangatlah erat hubungannya dengan sifat-sifat
  kekeluargaan daripada masyarakat hukum ybs. beserta pengaruhnya pada harta-
  kekayaan yang ditinggalkan dan berada dalam masyarakat itu.


          Lain daripada itu, hukum adat waris juga mendapat pengaruh tidak hanya
  dari perubahan-perubahan sosial, misalnya yang disebabkan makin kuatnya
  hubungan kekeluargaan "somah" dan makin lemahnya ika tan clan dan kerabat,
  tetapi juga dari peraturan peraturan hukum asing sejenis- yang oleh para hakim
  agama selalu diterapkan in concrete walaupun pengaruhnya itu sangat kecil.




3. SISTIM KEWARISAN ADAT


          Di Indonesia ini kita menjumpai tiga sistim kewarisan dalam hukum adat
  sebagai berikut :


  a. Sistim kewarisan individual.
     Cirinya harta peninggalan dapat dibagi-bagikan diantara para ahliwaris
     seperti dalam masyarakat bilateral di Java.
  b. Sistim kewarisan kolektif
     Cirinya harta peninggalan itu diwaris oleh sekumpulan ahli waris yang
     bersama-sama merupakan -semacam badan hukum dimana harta tsb., yang
     disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya diantara para
     ahliwaris dimaksud dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya saja
     kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja) seperti dalam
     masyarakat matrilineal di Minangkabau.



                                                                               4
  c. Sistim, kewarisan mayorat
    Ciri harta peninggalan diwaris keseluruhannya atau sebagian besar (sejumlah
    harta pokok dari satu keluarga) oleh seorang anak saja, halnya di Bali dimana
    terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua dan di Tanah-Semendo di
    Sumatera Selatan dimana terdapat hak mayorat anak per rempuan yang tertua.


         Sebab sesuatu sistim tsb. diatas dapat diketemukan juga dalam berbagai
  bentuk susunan masya rakat ataupun dalam satu bentuk susunan masyarakat
  dapat pula dijumpai lebih dari satu sistim kewarisan dimaksud diatas.
  Contohnya misalnya :
  - sistim kewarisan mayorat (hak anak perempuan tertua) selain dijumpai pada
   masyarakat patri-lineal di Tanah Semendo Sumatera Selatan,didapat juga di
   Kalimantan Barat pada masyarakat bilateral suku Dayak.
  - sistim kewarisan kolektif, selain didapat dalam masyarakat matrilineal di
   Minangkabau, dalam batas-batas tertentu dijumpai pula di Minahasa, dalam
   masyarakat yang bilateral.


4. HARTA PENINGGALAN YANG TIDAK DAPAT DI BAGI-BAGI


         Harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi ini, berdasarkan atas
  alasannya tidak dibagi-bagi, dapat dibeda-bedakan sbb. :


  a. Karena sifatnya memang tidak memungkinkan untuk dibagi-bagi (misalnya
    barang-barang milik suatu kerabat atau famili.)
  b. Karena kedudukan hukumnya memang terikat kepada suatu tempat/jabatan
    tertentu (contohnya misalnya barang-barang keramat keraton Kasepuhan
    Cirebon seluruhnya tetap jatuh pada ahliwaris yang menjadi Sultan Sepuh
    serta barang-barang itu tetap disimpan dikeraton Kesepuhan).
  c. Karena belum bebas dari kekuasaan persekutuan hukum ybs., seperti tanah
    kasikepan di daerah Cirebon.



                                                                               5
d. Karena pembagiannya untuk sementara ditunda, seperti banyak dijumpai di
  Jawa,misalnya apabila terdapat anak-anak yang ditinggalkan masih belum
  dewasa, maka demi kepentingan janda berserta anak-anaknya supaya tetap
  mendapat nafkah untuk hidup terus harta peninggalan tidak dibagi-bagi. Dan
  tiap tuntutan untuk membagi-bagi dari ahliwaris yang menurut hakim akan
  mengakibatkan terlantarnya janda beserta anak-anak tsb. Selalu akan ditolak
  oleh hakim.
e. Karena hanya diwaris oleh seorang saja (sistim kewarisan mayorat), sehingga
  tidak perlu dibagi-bagi.


       Harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi ini dibeberapa
lingkungan hukum adat disebabkan karena sifatnya yang memang tidak memberi
kemungkinan untuk tidak memiliki barang itu bersama-sama, dengan ahli waris
lain-lainnya


       Sebagai contoh daripada harta peninggalan semacam ini dapat disebut :
a. harta-pusaka di Minangkabau.
b. tanah-dati disemenanjung


Harta-pusaka di Minangkabau


       Sifat    kekeluargaan   di   Minangkabau     yang    matriarchaal   ini
memperlihatkan adanya barang-barang keluarga seperti tanah pertanian,
pekarangan dengan rumah dan ternak, perkebunan, keris dlsb., yang merupa-kan
harta-pusaka tnilik suatu keluarga. Barang-barang demikian ini hanya dapat
dipakai saja ("genggambaun tuiq") oleh segenap warga keluarga ybs., tetapi ti
dak boleh dimiliki oleh mereka itu masing Oleh para anggota keluarga tsb.hanya
memiliki hak pakai saja, maka meninggalnya seseorang anggota tidak
mempunyai akibat sedikitpun terhadap hubungan hukum antara para anggota
keluarga dimaksud yang masih hidup dengan harta-pusaka ybs. Tetapi wafatnya
seorang anggota malahan menambah harta-pusaka keluarga ybs. dengan barang-
barang yang diperoleh orang yang wafat itu (harta pencaharian) setelah di


                                                                               6
kurangi dengan pembayaran hutang-hutang si-wafat tsb.
       Misalnya di daerah Minangkabau ini ads seorang isteri yang mempunyai
milik perorangan sebidang sawah meninggal dunia, maka sawah ini menjadi
harta-pusaka dari anak-anak kandungnya; harta-pusaka demikian ini dinamakan
"harta pusaka dalam generasi pertama", juga disebut "harta saka" atau "harta-
pusaka rendah.


       Dengan demikian, maka harta-pusaka itu mempunyai tingkatan yang
sesuai, dengan tingkatan-tingkatan keluarga, artinya sebagai berikut :


a. harta pusaka tinggi dikuasai oleh keluarga yg lebih besar atau kerabat
  (Ter Haar menyebut -"familie") yang dipimpin oleh seorang "penghulu
  andiko."
b. "harta-pusaka rendah" dikuasai oleh keluarga yang lebih kecil, yang terdiri
  atas isteri de ngan anak-anaknya, atau suami dengan saudara-saudaranya
  sekandung beserta keturunan saudaranya perempuan yang sekandung.


Tanah - dati disemenanjung Hitu (Ambon)


       Sifat kekeluargaan didaerah ini adalah patriarchaal. Tanah-tanah yang
didapat seorang secara membeli atau membuka hutan, lama-lama menjadi
miliknya keluarga dan kemudian menjadi miliknya famili keturunan-pemilik
semula. Jadi sepeninggalnya pemilik semula tanah-tanah dengan tatanannya
tetap tinggal tidak dibagi-bagi. Seperti halnya harta-pusaka di Minangkabau,
maka tanah dati ini, apabila bati (=kerabat) yang menguasai tanah itu lenyap
(habis karena tiada keturunannya lagi), maka tanah itu jatuh ketangan. Dati yang
mempunyai hubungan kekeluargaan yang terdekat


       Di Minahasa terdapat juga suatu sebidang              tanah yang selalu
dipertahankan menjadi milik bersama-famili, yaitu. yang disebut "tanah
wawakes un teranak". Tanah demikian ini mempunyai fungsi sebagai tanda
pengikat yang riil terhadap tali kekeluargaan famili, jadi sebagai lambang


                                                                              7
  persatuan, dan kesatuan famili. Disamping itu, tanah demian ini lazimnya
  merupakan sejengkal tanah yang kurang artinya apabila akan dibagi-bagi merata
  diantara para akhliwaris.


         Ada pula harta peninggalan yang tidak dibagi-bagi bukan karena harta itu
  tidak dapat dibagi-bagi, melainkan karena pembagiannya memang untuk
  semetara ditangguhkan. Hal demikian ini dapat dijumpai didaerah - daerah
  dengan sifat kekeluargaan parental, seperti misalnya di Jawa. Pertangguhan
  pembagian harta peninggalan di sini pada pokoknya berdasar atas kebutuhan
  menegakkan langsung hidupnya suatu somah yang terdiri atas suatni-isteri dan
  anak-anak.


5. PENGHIBAHAN                ATAU      PEWARISAN           (TER        HAAR:
  "TOESCHEIDINGEN")


         Merupakan kebalikan daripada harta-peninggalan yang tidak dapat
  dibagi-bagi adalah perbuatan penghibahan atau pewarisan, yaitu pembagian
  keseluruhan ataupun sebagian dari pada harta-kekaya-an semasa pemiliknya
  masih hidup.


         Adapun dasar pokok ataupun motif daripada penghibahan ini adalah
  tidak berbeda dengan motif dari pada tidak memperbolehkan membagi-bagi
  harta peninggalan kepada para akhliwaris yang berhak, yaitu harta kekayaan
  somah raerupakan dasar kehidupan materiil yang disediakan bagi warga somah
  ybs. beserta keturunannya.


         Agar supaya didapat         gambaran   yang jelas mengenai masalah
  penghibahan ini, maka di bawah ini diuraikan beberapa contoh penghibahan
  yang terjadi diketiga daerah sifat kekeluargaan yang ada, yaitu parentil,
  patriarchaal dan matriarchaal.




                                                                               8
a. Pada suatu somah dengan sifat kekeluargaan parentil


       Kita ambil sebagai contoh suatu keluarga di Java yang terdiri atas suami-
isteri dengan beberapa anak laki-laki dan anak perempuan. Apabila anak yang
tertua itu seorang anak laki-lakit maka ada suatu kebiasaan untuk memberikan
kepadanya secara hibah sebagian daripada harta keluarga, misalnya sebidang
tanah pertanian, pada waktu ia menjadi dewasa dan telah cakap bekerja sendiri (
kuat gawe ) sebagai dasar materiil untuk kehidupannya selanjutnya setelah ia
mentas.


       Kepada anak perempuan yang telah dewasa dan dikawinkan, lazimnya
pada waktu dikawinkan itu, juga sebagai dasar materiil bagi kehidupannya lebih
lanjut setelah ia berdiri sendiri dengan suaminya sebagai suatu keluarga baru,
dihibahkan dari harta keluarga itu sebagian, misalnya sebidang tanah
perkebunan atau sebuah rumah.


       Penghibahan sebagian dari harta keluarga kcpa da seorang atau beberapa
orang anak demikian ini, kemudian setelah meninggalnya orangtua yang
menghibahkan itu dan akan dilakukan pembagian harta peninggalan kepada para
ahliwaris, diperhatikan serta diperhitungkan dengan bagian yang semustinya
diterima oleh anak-anak ybs




b. Pada suatu keluarga dengan sifat kekeluargaan patriarchaal


       Menurut hukum adat waris yang berlaku di daerah Minangkabau, maka
harta-pencarian seorang suami tidak akan diwaris oleh anak-anaknya sendiri,
melainkan oleh saudara-saudaranya sekandung beserta keturunan saudara-
saudara   perempuan    sekandung.    Ketentuan    adat   ini   mungkin    sekali
kini,mengingat akan kenyataan adanya perkembangan-perkembangan yang
sangat menguntungkan bagi hubungan kekeluargaan somah (suami-isteri dan


                                                                              9
  anak) didalam masyarakat Minangkabau, sudah berubah.
  c. Pada suatu keluarga dengan sifat kekeluargaan patriarchaal


         Pada suku Batak di daerah Toba, ketentuan hukum adat warisnya adalah,
  bahwa hanya anak-anak laki laki sajalah yang akan mewarisi harta peninggalan
  bapaknya.


         Ketentuan-ketentuan demikian ini dalam prakteknya diperlu nak dengan
  penghibahan sawah atau ternak oleh bapak kepada anak-anak perempuan yang
  tidak atau yang sudah kawin bahkan juga kepada cucu-cucunya yang pertama.


         Juga di Ambon, seorang bapak lazimnya melakukan penghibahan kepada
  anak perempuannya yang kawin yang berwujud kebun buah-buahan yang
  disebut "dusun lelepeello”.


         Lain daripada itu, perlu pula diketahui, bahwa sesuai dengan Keputusan
  Mahkamah Agung tanggal 23-8-1960 Reg.No. 225 K/Sip/1960 tentang hibah ini
  ditetapkan sebagai berikut :


  a. Hibah tidak memerlukan persetujuan ahliwaris
  b. Hibah tidak mengakibatkan akhliwaris dari si-penghibah tidak berhak lagi atas
    harta pening galan dari sipenghibah.


6. HIBAH-WASIYAT                ,   WEKASAN,        (JAWA)       ,    UMANAT
  (MINANGKABAU PENUNEUSAN, (ACEH ), NGENDESKAN
  (BATAK)


         Hibah-wasiyat merupakan juga suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan
  untuk semasa masih hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang
  pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang baru akan berlaku
  setelah ia meninggal dunia.



                                                                               10
       Keinginan terakhir ini, lazimnya diucapkan pada waktu sipeninggal
warisan sudah sakit keras serta tidak dapat diharapkan sembuh kembali lagi,
bahkan kadang-kadang dilakukan pada saat sebelum ia menghembuskan
nafasnya yang terakhir. Mengucapkan kemauan terakhir ini, biasanya dilakukan
dihadapan anggota keluarganya yang terdekat dan yang terpercaya olehnya.
Ucapan terakhir tentang keinginannya inilah yang di Jawa disebut "wekasan"
:
atau"welingan", di Minangkabau "umanat", di Aceh "peuneusan" dan di
Tapanuli "ngeudes-kan.


       Di kota-kota besar khususnya, pada akhir-akhir ini tidak jarang hibah-
wasiyat itu ditulis oleh seorang notaris yang khusus diundang untuk
mendengarkan ucapan terakhir itu dengan disaksikan oleh dua orang saksi;
dengan cara demikian maka hibah-wasiyat memperoleh bentuk akta notaris dan
disebut "testamen"


       Tetapi meskipun sudah berbentuk testamen, sah atau tidaknya, isi hibah
wasiyat itu tetap dikuasai hukum adat materiil. Misalnya tidak akan sah semua
ketentuan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum adat waris
setetnpat, seperti pemberian sebidang sawah kasikepan kepada seorang yang
bukan warga sedesa Dengan hibah wasiyat ini, peninggal warisan dapat
menentukan bagaimana harta-kekayaannya kelak akan dibagi-bagi diantara
anak-anaknya.


       Apakah sesungguhnya maksud hibah-wasiyat itu? Maksudnya ialah
terutama   untuk     mewajibkan    para   ahliwarisnya   membagi-bagi   harta
peninggalannya dengan cara yang layak menurut anggapannya.


       Maksud kedua ialah untuk mencegah perselisihan, keributan dan cekcok
dalam membagi harta-peninggalannya dikemudian hari diantara para ahliwaris.




                                                                           11
         Hibah-wasiyat ini, seperti juga pewarisan atau penghibahan, menurut
  Prof. Soepomo mempunyai dua corak sbb. :


  a. Mereka yang menerima barang-barang harta itu adalah ahliwaris, yaitu isteri
     dan anak-anak. Olehsebab itu pewarisan atau hibah-wasiyat hanya
     merupakan perpindahan harta-benda didalam ahliwaris.
  b. Orang-tua yang mewariskan itu meskipun terikat oleh peraturan, bahwa
     segala anak harus mendapat bagian yang layak.


  Lagi pula pewarisan atau hibah-wasiyat mempunyai fungsi lain, yaitu :
  "mengadakan koreksi dimana perlu, terhadap hukum waris abintestato menurut
  peraturan-peraturan tradisionil atau agama, yang dianggap tidak memuaskan lagi
  oleh peninggal warisan"


7. HARTA-KEKAYAAN                KELUARGA            YANG        MERUPAKAN
  HARTA-PENINGGALAN.


         Harta-peninggalan keluarga tidak merupakan satu kumpulan ataupun
  kesatuan harta benda yang semacam dan se-asal. Oleh karena itu, maka
  pelaksanaan pembagiannya kepada para ahliwaris yang berkepentingan tidak
  dapat begitu saja dilakukan melainkan wajib di-perhatikan sepenuhnya sifat
  (macam), asal dan kedudukan hukum dari pada barang-barang itu masing-
  masing.


         Didalam harta-benda kekayaan keluarga yang merupakan harta-
  peninggalan itu terdapat barang dari suami, barang asal dari isteri dan barang
  gono-gini. Perbedaan sifat dari pada barang barang ini, sama sekali tidak berarti,
  apabila suami-isteri ybs. mempunyai anak.




                                                                                 12
Barang-barang kerabat ataupun barang-barang famili


       Barang-barang ini biasanya dibawa kedalam harta kekayaan keluarga
oleh isteri atau suami sebagai barang asal yang diperolehnya secara warisan dari
orang-tuanya dan orang-tuanya ini memperoleh barang-barang itu dulu juga
secara warisan dan be-gitu seterusnya; pokoknya barang-barang itu sudah turun-
menurun menjadi barang warisan


       Apabila peninggal warisan tidak mempunyai anak, maka barang-barang
famili demikian ini kembali lagi kepada famili ybs, artinya barang asal dari
famili suami kembali kepada famili suami dan barang asal dari famili isteri
kembali kepada famili isteri. Adapun maksud dari pada ketentuan ini adalah agar
supaya barang-barang itu tetap menjadi harta milik famili ybs.


Barang-barang pusaka yang keramat


       Barang-barang pusaka yang keramat, seperti keris , tumbak rencong dan
lain sebagainya yang dianggap dapat membawa kebahagiaan kepada keluarga,
tidak boleh disamakan dengan barang-barang biasa rumah - tangga lain-lainnya.


       Barang-barang keramat ini kadang-kadang terikat kepada kwalitas yang
memegangnya, misalnya barang-barang keramat dari keraton Kesepuhan di
Cirebon akan tetap selalu diwaris oleh yang akan mengganti jadi Sultan Sepuh.


Barang-barang somah atau barang-barang keluarga.


       Hubungan     kekeluargaan    didalam    somah    (suami-isteri-anak-anak)
menyebabkan adanya perbedaan hak mewaris terhadap barang-barang somah
bagi anak-anak dari per kawinan pertama, bagi anak-anak dari perkawinan ke-
dua, ketiga dan seterusnya.




                                                                              13
       Anak-anak dari perkawinan pertama berhak mewaris-barang-barang yang
diperoleh dalam masa perkawinan pertama, sedangkan anak-anak dari
perkawinan kedua tidak mempunyai hak itu. Ketentuan inilah yg menyebabkan
orang-orang di Sulawesi Selatan (Muna) ber kata " barang-barang somah yang
satu tidak boleh, berpindah kesomah yang lain.


       Di Jawa kesulitan-kesulitan yang tirnbul karena seseorang kawin
beberapa kali, lazimnya diatasi dengan jalan menghibahkan barang-barang ybs.
semasa hi dupnya.


Barang-barang yang belum bebas dari hak pertuanan, hak ulayat desa


       Seperti sawah "Kasikepan" di Cirebon yang tidak bebas dari hak
pertuanan itu, apabila pemegangnya meninggal dunia, maka sawah itu tidak
boleh jatuh kepada orang yang :


a. bukan warga desa ybs.
b. tidak bertempat-tinggal di desa didalam daerah mana sawah kasikepan
  dimaksud terletak.
c. telah memiliki sawah kasikepan yang lain.


Barang-barang dengan wujud tertentu.


       Peraturan sendiri yang mengatur tentang pengoperan barangbarang
dengan wujud tertentu ini ("feit elijk bepaalde goederen") bukan merupakan
peraturan yang melarang atau mewajibkan, melainkan merupakan suatu anjuran
yang seberapa boleh supaya diturut


       Di Aceh misalnya, pekarangan yang menjadi tempat kediaman orang-tua,
pada waktu mereka      meninggal dunia, seberapa boleh beralih kepada anak
perempuan yang tertua.


                                                                          14
  Hutang-hutang


         Terhadap peninggalan yang merupakan beban ini terdapat kebiasaan-
  kebiasaan sebagai berikut :


   Di daerah-daerah Tapanuli (suku Batak), Kalimantan (suku Dayak) dan di
    pulau Bali misalnya, para akhliwaris wajib membayar hutang pewaris.
   Di daerah Gianyar di pulau Bali rupa-rupanya hutang-hutang sipeninggal
    warisan hanya beralih dari orang tua kepada anak-anaknya dan dari suami
    kepada isteri atau sebaliknya.
   Di Jawa, orang menganggap bahwa hanya harta peninggalan pewaris dapat
    dipergunakan untuk membayar hutangnya, sehingga harta itu tidak boleh
    dibagi-bagi dulu, sebelum hutang pewaris dibayar dari harta tsb.


7. PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN


         Pembagian harta-peninggalan adalah merupakan suatu perbuatan
  daripada para akhliwaris bersama sama.


         Apabila harta-peninggalan dibagi-bagi antara para akhliwaris, maka
  pembagian itu biasanya berjalan secara rukun, didalam suasana ramah- tamah
  dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap-tiap waris.          Pembagian
  berjalan atas dasar kerukunan.


         Didalam menjalankan kerukunan itu semua pihak mengetahui haknya
  masing-masing menurut hukum, sehingga mereka mengetahui juga apabila ada
  pembagian yang menyimpang serta seberapa jauh penyimpangan tersebut dari
  peraturan-peraturan hukum


         Pembagian harta peninggalan yang dijalankan atas dasar kerukunan,



                                                                              15
  biasanya terjadi dengan penuh pengetahuan, bahwa semua anak, baik laki mau
  pun perempuan, pada dasarnya mempunyai hak sama atas harta peninggalan
  orang tuanya.


         Apabila ternyata tidak terdapat permufakatan dalam penyelenggaraan
  pembagian harta peninggalan ini, maka hakim berwenang atas permohonan para
  ahliwaris, untuk menetapkan cara pembagiannya serta memimpin sendiri
  pelaksanaan pembagiannya.


8. PARA AHLIWARIS.


         Unsur akhliwaris ini, seperti telah diuraikan pada awal paragrap ini
  menimbulkan suatu persoalan, yaitu bagaimana dan sampai dimana harus ada
  tali-kekeluargaan antara si-peninggal warisan di satu pihak dan para akhliwaris
  dilain pihak agar harta-kekayaan si-peninggal warisan dapat beralih kepada para
  akhliwaris.


         Dalam hukum adat anak-anak dari sipeninggal warisan merupakan
  golongan akhliwaris yang terpenting oleh karena mereka pada hakekatnya
  merupakan satu-satunya golongan akhliwaris.


         Didalam masyarakat Indonesia tidak hanya dikenal anak kandung saja,
  melainkan terdapat juga : a. anak angkat. b. anak tiri, dan disamping itu, juga
  anak yang lahir diluar perkawinan.


  Anak yang lahir diluar perkawinan


         Menurut hukum adat waris di Jawa, anak yang lahir diluar perkawinan
  itu hanya menjadi waris didalam harta-peninggalan ibunya saja serta juga
  didalam harta-peninggalan kerabat ataupun famili dari pihak ibu.




                                                                              16
Anak angkat


        Kedudukan hukum anak angkat ini, dibeberapa daerah lingkungan
hukum adat di Indonesia ternyata tidak sama, Didalam masyarakat hukum yang
sifat susunan kekeluargaannya parentil, seperti di Jawa Tengah dan di Jawa
Barat, dan didalam masyarakat hukum yang sifat susunan kekeluargaannya
patriarchaal, seperti dipulau Bali, kedudukan anak angkat adalah berbeda.


        Di pulau Bali perbuatan mengangkat anak adalah merupakan perbuatan
hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarga dengan orang tuanya
sendiri serta memasukkan anak itu kedalam keluarga bapak angkat.


        Di Jawa (Timur-Tengah-Barat) perbuatan mengangkat anak itu hanyalah
memasukkan anak itu ke kehidupan rumah tangganya saja sehingga ia
selanjutnya menjadi anggota rumah-tangga orang-tua yg mengangkatnya, tetapi
tidak memutuskan pertalian-keluarga antara anak itu dengan orang-tuanya
sendiri.


        Khusus di Jawa dan umumnya di daerah-daerah yang mengenal anak
angkat ini, maka dengan perbuatan mengambil serta mengasuh anak itu sampai
menjadi dewasa dalam lingkungan somahnya, lambat laun timbul dan
berkembanglah hubungan kerumah-tanggaan antara orang-tua angkat dan anak
yang diangkat


Konsekwensi itu digambarkan dalam beberapa yuris prudensi seperti dibawah
ini :


a. Putugan Landraad Purworejo tanggal 25 Agustus 1937, barang pencarian dan
    barang gono-gini jatuh kepada janda dan anak angkat, sedangkan barang asal
    kembali pada saudara-saudara peninggal harta, jikalau yang meninggal itu
    tidak mempunyai anak kandung.


                                                                            17
b. Putusan Raad Justisi Jakarta dahulu tanggal 24 Mei 1940 menurut hukum
   adat Jawa-Barat, anak angkat berhak atas barang-barang gono-gini orang-
   tuanya angkat yang telah meninggal, jikalau tidak ada anak kandung atau
   turunan seterusnya.


Dalam kedua yurisprudensi diatas nampak dengan jelas digambarkan kedudukan
anak angkat sebagai anggota rumah-tangga, sedangkan ia bukan waris.


       Jikalau orang-tua angkat semasa hidupnya telah menghibahkan barang-
barang kepada anaknya angkat , sejumlah demikian, hingga nafkah anak.tsb.
telah terjamin seperlunya, maka ia pada pembagian harta peninggalan sudah
tidak berhak apa-apa lagi


       Landraad Purworejo pada tanggal 6 Oktober 1937 dimuat dalam T.148
halaman 307 memutuskan, bahwa karena adopsi seorang-orang anak tidak
kehilangan hak warisnya dari harta peninggalan orangtuanya kandung


Anak tiri


       Anak tiri yang hidup bersama dalam satu rumah dengan Ibu kandung dan
bapak tiri atau sebaliknya adalah warga serumah-tangga pula. Terhadap ibunya
atau bapaknya kandung, anak itu adalah akhliwaris, tetapi terhadap ibunya atau
bapaknya tiri, anak itu bukan akhliwaris, melainkan hanya warga serumah-
tangga saja.


       Hidup bersama dalam satu rumah-tangga ini membawa hak-hak dan
kewajiban-kewajiban antara anggota yang satu terbadap anggota yang lain.
Kadang-kadang pertalian rumah tangga antara bapak tiri dan anak tiri yang
hidup bersama dalam satu-rumah-tangga itu menjadi begitu eratnya, hingga
terjadi kenyataan kenyataan, bahwa seorang bapak tiri menghibahkan sebidang
sawah kepada anak tirinya.


                                                                            18
       Anak tiri tidak berhak atas warisan bapak tirinya, tetapi ia ikut mendapat
penghasilan dan bagian dari harta peninggalannya bapak tiri yang diberikan
kepada ibu kandungnya sebagai nafkah janda (Putusan Landraad Purworejo
tanggal 14 Agustus 1937 dalam T.148 halaman 286).


Kedudukan Janda.


Selanjutnya menurut hukum adat di daerah Tapanuli pada perjalanan zaman
pada waktu sekarang temyata terdapat ketentuan- ketentuan sebagai berikut :
a. Si isteri dapat mewarisi harta pencaharian sang suami yang meninggal dunia.
b. Anak yang belutn dewasa dipelihara dan berada dalam pengampunan ibu.
c. Karena anak berada dibawah pengampunan ibu, maka harta kekayaan anak
   dikuasai dan diurus oleh ibu.
Putusan Mahkamah Agung tanggal 17-1-1959 Reg.No. 320 K/Sip./1958).


       Hanya si janda tsb.wajib tetap berada dalam ikatan kekeluargaan kerabat
suaminya, bahkan sering terjadi janda itu kemudian menjadi isteri saudara laki-
laki almarhum suaminya


       Janda berhak mendapat nafkah seterusnya, sehingga untuk keperluan itu
kadang-kadang harta peninggalan dibiarkan padanya tak dibagi-bagi, termasuk
juga barang asal suaminya. Janda atau orang tua lainnya yang masih hidup (
duda dalam bahasa Jawa ) selalu mendapat bagian waris bersama-sama dengan
ahli waris lain-lainnya.


       Hukum Adat diseluruh Indonesia perihal warisan mengenai seorang
janda perempuan dapat dirumuskan sedemikian rupa, bahwa seorang janda
perempuan selalu merupakan akhliwaris terhadap barang asal suaminya dalam
arti, bahwa sekurang-kurangnya dari barang-barang asal itu sebagian harus tetap
berada ditangan janda, sepanjang perlu untuk hidup secara pantas sampai ia
meninggal dunia atau kawin lagi.


                                                                              19
Kedudukan janda laki-laki atau "duda" (Jawa)


       Juga kedudukan janda laki-laki atau " duda" (Jawa) ini dimasing-masing
daerah dengan sifat kekeluargaannya yang matrilineal, patrilineal atau parentil
itu tidak sama.


       Di daerah Minangkabau dengan sifat kekeluargaan matrilineal, suami
pada hakekatnya tidak masuk keluarga isteri. Akibat daripada keadaan ini
adalah, bahwa suami pada hakekatnya tidak berhak menerima.apa-apa dari harta
warisan isterinya.


       Di pulau Bali yang sifat kekeluargaannya patriarchaal, ditegaskan, bahwa
janda laki-laki mendapat bagian dari harta warisan isterinya, yaitu dari barang-
barang yang dulu oleh isteri dibawa dari rumahnya sendiri pada waktu nikah.


Ahli waris - ahli waris lainnya (selain anak dan janda)


       Kalau peninggal warisan tidak meninggalkan anak atau cucu serta
keturunan seterusnya kebawah, maka orang tuanya adalah berhak atas harta
warisannya bersama - sama dengan jandanya kalau ada; kalau orang tuanya itu
sudah wafat lebih dahulu , maka harta warisannya jatuh kepada saudara-
saudaranya sekandung.




                                                                              20
9.   BEBERAPA HAL LAIN SEKITAR HUKUM ADAT ] WARIS.


     Hadiah kepada orang bukan waris peninggal harta.


     Dapatkah seorang yang mempunyai isteri dan anak menghadiahkan barang-
     barang harta kekayaannya kepada seorang bukan waris?




     Menurut     Djojodigoeno-Tirtawinata    di Jawa Tengah sering terjadi hadiah
     kepada bukan waris. Pemberian hadiah ini tidak diganggu, kecuali jikalau
     peristiwa itu akan menyebabkan para waris kehilangan bagian warisannya.


     Dapatkah penghibahan itu dicabut ?


     Putusan Raad Justisi Jakarta tanggal 31 Maret 1939 dalam T.151 halaman 183
     berbunyi, bahwa penghibahan dapat dicabut kembali atas alasan-alasan berdasar
     adat, sebagai misalnya kurang hormat atau tabiat lain yang membuktikan
     kelalaian anak terhadap orang tua.


     Djojodigoeno Tirtawinata menegaskan, bahwa pencabutan hibah demikian ini
     hanya mungkin, sekedar barang-barang yang dihibahkan itu. masih ditangan
     waris yang menerima hibah dimaksud.




                                                                                21

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:2333
posted:6/27/2011
language:Indonesian
pages:21
Description: hukum adat smester 2 fakultas hukum unwahas