; Garis Besar Demokrasi _Agung_ Emy_
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Garis Besar Demokrasi _Agung_ Emy_

VIEWS: 453 PAGES: 21

  • pg 1
									May 7, 2011   “Demokrasi”



                                   BAB I
                               PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang
     Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara
sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara
untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.
     Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga
kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) untuk diwujudkan
dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam
peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis
lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi
dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.
     Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga
pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan
kewenangan      eksekutif,    lembaga-lembaga       pengadilan    yang    berwenang
menyelenggarakan kekuasaan yudikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat
(DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan
legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh
wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya
(konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain
sesuai hukum dan peraturan.
     Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting,
misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum.
Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara,
namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan
umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih
(mempunyai hak pilih).
     Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan
memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti
yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara
langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan


                                         Kelompok 1 : Makalah PKN “Demokrasi”      1
May 7, 2011     “Demokrasi”



rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak
kedaulatan rakyat. Walapun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu
pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir
lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola,
bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal
sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek
daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara.
Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah
melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memliki catatan
kriminal (misal, narapidana atau bekas narapidana).
1.2 Tujuan Penulisan
     Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan makalah ini adalah sebagai
berikut:
1.2.1 Tujuan Umum
     Untuk menambah wawasan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan
demokrasi dan HAM.
1.2.2 Tujuan Khusus
     Berdasarkan kenyataan yang tertuang dalam latar belakang sebelumnya,
makalah ini disusun dengan tujuan khusus sebagai berikut:
1.   Untuk mengetahui definisi dari demokrasi
2.   Untuk mengetahui landasan-landasan demokrasi
3.   Untuk mengetahui prinsip-prinsip demokrasi
4.   Untuk mengetahui cirri-ciri pemerintahan demokratis
5.   Untuk mengetahui perbedaan demokrasi klasik dan modern
6.   Untuk mengetahui perkembangan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa
7.   Untuk mengetahui penerapan budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari
1.3 Kegunaan
     Berdasarkan kenyataan yang tertuang dalam latar belakang sebelumnya,
makalah ini disusun dengan kegunaan sebagai berikut:
1.   Teoritis
     Menambah wawasan mengenai teori- teori yang berkaitan dengan demokrasi
     dan HAM.


                                         Kelompok 1 : Makalah PKN “Demokrasi”   2
May 7, 2011      “Demokrasi”



2.   Praktis
     Menambah pengalaman
1.4 Metode Penulisan
     Metode penulisan adalah cara yang digunakan penulis untuk menyusun sebuah
makalah. Metode penulisan dibagi menjadi tiga tahap, sebagai berikut:
1.4.1 Tahap Penyediaan Data
     Pengumpulan teori- teori yang berupa data- data yang berkaitan dengan
demokrasi dan HAM. Metode yang digunakan dalam penyediaan data yaitu metode
studi pustaka.
1.4.2 Tahap Analisis Data
     Tahap mengolah data awal atau data mentah sehingga menjadi sebuah
informasi yang kongruen. Metode yang digunakan adalah metode teoritis yaitu cara
pengumpulan teori yang sesuai dengan yang terdapat pada kerangka pemikiran yang
akan dibahas.
1.4.3 Tahap Pemaparan Data
     Tahap dimana data yang diperoleh dipaparkan dengan jelas. Metode yang
digunakan adalah metode deskriptif yaitu cara pemaparan dan penggambaran data
dengan jelas dan terperinci dan secara kualitatif.




                                           Kelompok 1 : Makalah PKN “Demokrasi”   3
May 7, 2011   “Demokrasi”



                                 BAB II
                             PERMASALAHAN


     Berdasarkan kenyataan yang tertuang dalam latar belakang sebelumnya,
makalah ini disusun dengan maksud mencari jawaban- jawaban atas permasalahan-
permasalahan yang berkaitan dengan demokrasi, yaitu sebagai berikut:
2.1 Apa definisi dari demokrasi?
2.2 Apa saja landasan-landasan demokrasi?
2.3 Apa saja prinsip-prinsip demokrasi?
2.4 Apa saja cirri-ciri pemerintahan demokratis?
2.5 Apa perbedaan demokrasi klasik dan modern?
2.6 Bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa?
2.7 Bagaimana penerapan budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari?
2.8 Bagaimana demokrasi di bidang ekonomi?
2.9 Bagaimana demokrasi di bidang politik?




                                          Kelompok 1 : Makalah PKN “Demokrasi”   4
May 7, 2011   “Demokrasi”



                                  BAB III
                               PEMBAHASAN


     Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang tertuang dalam rumusan
masalah sebelumnya, maka pembahasan dan analisis mengenai permasalahan-
permasalahan yang berkaitan dengan demokrasi di atas adalah sebagai berikut:
3.1 Definisi Demokrasi
     Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni demos berarti rakyat dan
kratos berarti memerintah. Dengan demikian, demokrasi berarti pemerintahan rakyat.
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai
upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk
dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.
1.   Menurut Internasional Commision of Jurits
     Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan
     tertinggi di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-
     wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan yang bebas. Jadi, yang di
     utamakan dalam pemerintahan demokrasi adalah rakyat.
2.   Menurut Lincoln
     Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat
     (government of the people, by the people, and for the people). Sehingga,
     kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.
3.   Menurut C.F Strong
     Suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat
     politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa
     pemerintahan akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada
     mayoritas itu.
     Namun seiring berjalannya waktu pengertian demokrasi itu mengalami
perubahan ataupun perkembangan dimana Jeff Hayness membagi demokrasi ke
dalam tiga model berdasarkan penerapannya.




                                         Kelompok 1 : Makalah PKN “Demokrasi”    5
May 7, 2011     “Demokrasi”



1.   Demokrasi Formal
     Kesempatan untuk memilih pemerintahannya dengan teratur dimana ada aturan
     yang mengatur pemilu dalam hal ini pemerintahlah yang mengatur pemilu
     dengan memperhatikan proses hukumnya.
2.   Demokrasi Permukaan (facade)
     Demokrasi yang munafik dimana dari luarnya memang demokrasi, tetapi sama
     sekali tidak memiliki substansi demokrasi. Pemilu diadakan supaya dilihat oleh
     orang dunia namun hasilnya adalah demokrasi dengan intensitas rendah yang
     dalam banyak hal tidak jauh dari sekadar polesan pernis demokrasi yang
     melapisi struktur politik.
3.   Demokrasi Substantif
     Demokrasi yang murni yaitu demokrasi substantif memberi tempat kepada
     seluruh lapisan masyarakat mulai dari rakyat jelata, kaum miskin, perempuan,
     kaum muda, golongan minoritas keagamaan dan etnik, untuk dapat benar-benar
     menempatkan kepentingannya dalam agenda politik di suatu negara. Dengan
     kata lain, demokrasi substantif menjalankan dengan sungguh-sungguh agenda
     kerakyatan, bukan sekadar agenda demokrasi atau agenda politik partai semata.
3.2 Landasan-landasan Demokrasi
     Landasan-landasan demokrasi adalah sebagai berikut:
1.   Pembukaan UUD 1945
     a.   Alinea pertama
          Kemerdekaan ialah hak segala bangsa.
     b.       Alinea kedua
          Mengantarkan rakyat Indonesia kepintu gerbang kemerdekaan Indonesia
          yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
     c.       Alinea ketiga
          Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan
          luhur supaya berkehidupan dan kebangsaaan yang bebas.
     d.       Alinea keempat
          Melindungi segenap bangsa.




                                        Kelompok 1 : Makalah PKN “Demokrasi”    6
May 7, 2011     “Demokrasi”



2.    Batang Tubuh UUD 1945
      a.   Pasal 1 ayat 2
           Kedaulatan adalah ditangan rakyat.
      b.      Pasal 2
           Majelis Permusyawaratan Rakyat.
      c.      Pasal 6
           Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
      d.   Pasal 24 dan Pasal 25
           Peradilan yang merdeka.
      e.      Pasal 27 ayat 1
           Persamaan kedudukan di dalam hukum.
      f.   Pasal 28
           Kemerdekaan berserikat dan berkumpul.
3.    Lain-lain
      a.   Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang hak asasi
      b.   UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM
3.3   Prinsip-prinsip Demokrasi
      Setiap prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah
terakomodasi dalam suatu konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-
prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal
dengan "soko guru demokrasi." Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah:
1.    Kedaulatan rakyat;
2.    Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
3.    Kekuasaan mayoritas;
4.    Hak-hak minoritas;
5.    Jaminan hak asasi manusia;
6.    Pemilihan yang bebas dan jujur;
7.    Persamaan di depan hukum;
8.    Proses hukum yang wajar;
9.    Pembatasan pemerintah secara konstitusional;
10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;
11. Nilai-nilai tolerensi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.


                                        Kelompok 1 : Makalah PKN “Demokrasi”    7
May 7, 2011   “Demokrasi”



3.4 Ciri-ciri Pemerintahan Demokratis
     Istilah demokrasi diperkenalkan kali pertama oleh Aristoteles sebagai suatu
bentuk pemerintahan, yaitu suatu pemerintahan yang menggariskan bahwa
kekuasaan berada di tangan banyak orang (rakyat). Dalam perkembangannya,
demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh
negara di dunia. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut.
1.   Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan
     politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
2.   Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
3.   Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
4.   Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga
     perwakilan rakyat.
3.5 Demokrasi Klasik dan Modern
     Mendengar kata demokrasi seakan mengingatkan kita pada suatu bentuk
pemerintahan yang aspiratif. Tidak salah memang jika diartikan demikian karena
kata demokrasi itu sendiri berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk
rakyat. Dari segi etimologi, istilah demokrasi berasal Yunani kuno yaitu demos yang
berarti rakyat dan kratia yang artinya memerintah. Menurut para filsuf, demokrasi
merupakan perpaduan antara bentuk negara dan bentuk pemerintahannya. Seiring
dengan berlalunya waktu, demokrasi pun mewujudkan diri dalam banyak bentuk,
seperti demokrasi barat (liberal), demokrasi timur (proletar) dan sebagainya.
     Demokrasi, dalam pengertian klasik, pertama kali muncul pada abad ke-5 SM
tepatnya di Yunani. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi dilakukan secara langsung,
dalam artian rakyat berkumpul pada suatu tempat tertentu dalam rangka membahas
pelbagai permasalahan kenegaraan. Sedangkan demokrasi dalam pengertiannya yang
modern muncul pertama kali di Amerika. Konsep demokrasi modern sebagian besar
dipengaruhi oleh para pemikir besar seperti Marx, Hegel, Montesquieu dan Alexis de
Tocqueville. Mengingat semakin berkembangnya negara-negara pada umumnya,
secara otomatis menyebabkan makin luasnya negara dan banyaknya jumlah
warganya serta meningkatnya kompleksitas urusan kenegaraan, mengakibatkan
terjadinya perwalian aspirasi dari rakyat, yang disebut juga sebagai demokrasi secara
tidak langsung.


                                          Kelompok 1 : Makalah PKN “Demokrasi”    8
May 7, 2011   “Demokrasi”



1.    Demokrasi Klasik
      Bentuk negara demokrasi klasik lahir dari pemikiran aliran yang dikenal
berpandangan a tree partite classification of state yang membedakan bentuk negara
atas tiga bentuk ideal yang dikenal sebagai bentuk negara kalsik-tradisional. Para
penganut aliran ini adalah Plato, Aristoteles, Polybius dan Thomas Aquino.
      Plato dalam ajarannya menyatakan bahwa dalam bentuk demokrasi, kekuasan
berada di tangan rakyat sehingaa kepentingan umum (kepentingan rakyat) lebih
diutamakan. Secara prinsipil, rakyat diberi kebebasan dan kemerdekaan. Akan tetapi
kemudian rakyat kehilangan kendali, rakyat hanya ingin memerintah dirinya sendiri
dan tidak mau lagi diatur sehingga mengakibatkan keadaan menjadi kacau, yang
disebut Anarki. Aristoteles sendiri mendefiniskan demokrasi sebagai penyimpangan
kepentingan orang-orang sebagai wakil rakyat terhadap kepentingan umum. Menurut
Polybius, demokrasi dibentuk oleh perwalian kekuasaan dari rakyat. Pada prinsipnya
konsep demokrasi yang dikemukakan oleh Polybius mirip dengan konsep ajaran
Plato. Sedangkan Thomas Aquino memahami                 demokrasi    sebagai    bentuk
pemerintahan oleh seluruh rakyat dimana kepentingannya ditujukan untuk diri
sendiri.
2.    Demokrasi Modern
Ada tiga tipe demokrasi modern, yaitu :
a.    Demokrasi representatif dengan sistem presidensial.
      Dalam sistem ini terdapat pemisahan tegas antara badan dan fungsi legislatif
      dan eksekutif. Badan eksekutif terdiri dari seorang presiden, wakil presiden dan
      menteri yang membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Dalam
      hubungannya dengan badan perwakilan rakyat (legislatif), para menteri tidak
      memiliki    hubungan      pertanggungjawaban      dengan      badan    legislatif.
      Pertanggungjawaban para menteri diserahkan sepenuhnya kepada presiden.
      Presiden dan para menteri tidak dapat diberhentikan oleh badan legislatif.
b.    Demokrasi representatif dengan sistem parlementer
      Sistem ini menggambarkan hubungan yang erat antara badan eksektif dan
      legislatif. Badan eksekutif terdiri dari kepala negara dan kabinet (dewan
      menteri),   sedangkan   badan    legisletafnya   dinamakan    parlemen.      Yang
      bertanggung jawab atas kekuasaan pelaksanaan pemerintahan adalah kabinet


                                          Kelompok 1 : Makalah PKN “Demokrasi”      9
May 7, 2011     “Demokrasi”



      sehingga kebijaksanaan pemerintahan ditentukan juga olehnya. Kepala negara
      hanyalah simbol kekuasaan tetapi mempunyai hak untuk membubarkan
      parlemen.
c.    Demokrasi representatif dengan sistem referendum (badan pekerja).
      Dalam sistem ini tidak terdapat pembagian dan pemisahan kekuasaan. Hal ini
      dapat dilihat dari sistemnya sendiri di mana BADAN eksekutifnya merupakan
      bagian dari badan legislatif. Badan eksekutifnya dinamakan bundesrat yang
      merupakan bagian dari bundesversammlung (legislatif) yang terdiri dari
      nationalrat-badan perwakilan nasional- dan standerat yang merupakan
      perwakilan dari negara-negara bagian yag disebut kanton.
      Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh American Institute of Public
Opinion terhadap 10 negara dengan pemerintahan terbaik, diantaranya yaitu
Switzerland, Inggris, Swedia dan Jepang di posisi terakhir, dapat disimpulkan bahwa
ciri-ciri demokrasi (modern) yaitu adanya hak pilih universal, pemerintahan
perwakilan, partai-partai politik bersaing, kelompok-kelompok yang berkepentingan
mempunyai otonomi dan sistem-sistem komunikasi umum, frekuensi melek huruf
tinggi, pembangunan ekonomi maju, besarnya golongan menengah.
3.6   Perkembangan Demokrasi di Indonesia
1.    Demokrasi Orde Lama
      a.   Masa demokrasi Liberal (1950 – 1959)
           Demokrasi Liberal memiliki cirri-ciri sebagai berikut:
           1)     Dominasi partai politik di DPR
           2)     Kabinet silih berganti dalamwaktu singkat
           3)     Demokrasi Parlementer ini berakhir dengan Dekrit Presiden 1959.
      b.      Masa Demokrasi Terpimpin (1959 – 1966)
           Ciri umum demokrasi terpimpin, antara lain:
           1)     Adanya rasa gotong royong.
           2)     Tidak mencari kemenangan atas golongan lain.
           3)     Selalu mencari sintesa untuk melaksanakan amanat rakyat.
           Selama     pelaksanaan   demokrasi      terpimpin   kecenderungan   semua
           keputusan hanya ada pada Pemimpin Besar Revolusi Ir. Sukarno. Hal ini
           mengakibatkan rusaknya tatanan kekuasaan negara, misalnya DPR dapat


                                          Kelompok 1 : Makalah PKN “Demokrasi”   10
May 7, 2011     “Demokrasi”



           dibubarkan, Ketua MA, MPRS menjadi Menko pemimpin partai banyak
           yang ditangkapi.
2.   Demokrasi Orde Baru
     Masa Orde Baru berlangsung mulai dari 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei
1998. Berikut ini pelaksanaan demokrasimasa Orde Baru.
a.   Demokrasi yang berkembang adalah demokrasi Pancasila sesuai dengan
     Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat.
b.   Ciri umum demokrasi Pancasila, antara lain sebagai berikut:
     1)       Mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
     2)    Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
     3)       Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
     4)       Selalu diliputi semangat kekeluargaan.
     5)       Adanya rasa tanggung jawab dalam menghasilkan musyawarah.
     6)       Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
     7)       Hasil keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral
           kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan
           keadilan.
c.   Pelaksanaan demokrasi Pancasila antara lain sebagai berikut:
     1)    Masih belum sesuai dengan jiwa dan semangat ciri-ciri umum. Kekuasaan
           presiden begitu dominan baik dalam suprastruktur politik.
     2)       Banyak terjadi manipulasi politik dan KKN yang telah membudaya. Ini
           mengakibatkan negara Indonesia terjerumus dalam berbagai krisis yang
           berkepanjangan.
3.   Demokrasi Masa Reformasi
     Berlangsung mulai dari Mei 1998 sampai dengan sekarang. Ciri-ciri umum
demokrasi Pancasila masa Reformasi, seperti yang tercantum pada demokrasi
Pancasila. Selain itu juga lebih ditekankan pada :
a.   Penegakkan kedaulatan rakyat dengan memberdayakan pengawasan sebagai
     lembaga negara, lembaga politik, dan kemasyarakatan.
b.   Pembagian secara tegas wewenang antara badan legislatif, eksekutif, dan
     yudikatif.




                                           Kelompok 1 : Makalah PKN “Demokrasi”   11
May 7, 2011   “Demokrasi”



c.   Penghormatan kepada keberadaan asas, ciri aspirasi, dan program parpol yang
     multipartai.
3.7 Penerapan Budaya Demokrasi dalam Kehidupan Sehari-hari
1.   Di Lingkungan Keluarga
     Penerapan Budaya demokrasi di lingkungan keluarga dapat diwujudkan dalam
bentuk sebagai berikut:
a.   Kesediaan untuk menerima kehadiran sanak saudara;
b.   Menghargai pendapat anggota keluarga lainya;
c.   Senantiasa musyawarah untuk pembagian kerja;
d.   Terbuka terhadap suatu masalah yang dihadapi bersama.
2.   Di Lingkungan Masyarakat
     Penerapan Budaya demokrasi di lingkungan masyarakat dapat diwujudkan
dalam bentuk sebagai berikut:
a.   Bersedia mengakui kesalahan yang telah dibuatnya;
b.   Kesediaan hidup bersama dengan warga masyarakat tanpa diskriminasi;
c.   Menghormati pendapat orang lain yang berbeda dengannya;
d.   Menyelesaikan masalah dengan mengutamakan kompromi;
e.   Tidak terasa benar atau menang sendiri dalam berbicara dengan warga lain.
3.   Di Lingkungan Sekolah
     Penerapan Budaya demokrasi di lingkungan sekolah dapat diwujudkan dalam
bentuk sebagai berikut:
a.   Bersedia bergaul dengan teman sekolah tanpa membeda-bedakan;
b.   Menerima teman-teman yang berbeda latar belakang budaya, ras dan agama;
c.   Menghargai pendapat teman meskipun pendapat itu berbeda dengan kita;
d.   Mengutamakan musyawarah, membuat kesepakatan untuk menyelesaikan
     masalah;
e.   Sikap anti kekerasan.
4.   Di Lingkungan Kehidupan Bernegara
     Penerapan Budaya demokrasi di lingkungan kehidupan bernegara dapat
diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:




                                       Kelompok 1 : Makalah PKN “Demokrasi”      12
May 7, 2011   “Demokrasi”



a.   Besedia menerima kesalahan atau kekalahan secara dewasa dan ikhlas;
b.   Kesediaan para pemimpin untuk senantiasa mendengar dan menghargai
     pendapat warganya;
c.   Memiliki kejujuran dan integritas;
d.   Memiliki rasa malu dan bertanggung jawab kepada publik;
e.   Menghargai hak-hak kaum minoritas;
f.   Menghargai perbedaan yang ada pada rakyat;
g.   Mengutamakan musyawarah untuk kesepakatan berrsama untuk menyelesaikan
     masalah-masalah kenegaraan.
3.8 Demokrasi di Bidang Ekonomi
     Demokrasi ekonomi merupakan konsep yang digagas oleh para pendiri negara
Indonesia (founding fathers) untuk menemukan sebuah bentuk perekonomian yang
tepat dan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Penerapan dari konsep ini masih
terus dicari dan dikembangkan bentuknya hingga saat ini, karena tidak mudah
membentuk suatu sistem perekonomian yang khas Indonesia namun tetap sesuai
dengan perkembangan jaman. Menurut Sritua Arief, Juoro menilai bahwa demokrasi
ekonomi mengandung konsekuensi moral, tetapi secara khusus disoroti sebagai
bentuk perpaduan antara politik, ekonomi, dan moral kultural. Sistem politik,
ekonomi, dan moral kultural bekerja secara dinamis, seimbang, dan tidak saling
mensubordinasikan sehingga masing-masing berinteraksi secara baik.
     Dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi tersebut, saat ini, DPR RI
sedang membahas Rancangan Undang-Undang tentang Demokrasi Ekonomi. RUU
ini bertujuan untuk menyelenggarakan Perekonomian Nasional sebagai usaha
bersama dengan mengutamakan kepentingan rakyat banyak untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Seiring perkembangan sistem perekonomian Indonesia, maka
ada beberapa hal yang memperkuat lahirnya ruu ini, yaitu memperkuat kedaulatan
kita sebagai bangsa atas bangsa kita sendiri, kedaulatan kita untuk menjalankan roda
kehidupan di negara ini, kedaulatan untuk mencapai kesejahteraan, kedaulatan atas
apa yang dianugrahkan Tuhan kepada bangsa ini. Selain kedaulatan, ruu ini
diharapkan mampu membentuk sistem perekonomian khas Indonesia yang tidak
tergantung lagi oleh siapa yang memimpin negara ini, nemun menjadikan pemimpin




                                          Kelompok 1 : Makalah PKN “Demokrasi”   13
May 7, 2011   “Demokrasi”



negara ini mewujudkan apa yang sudah menjadi tujuan mulia yang digagas oleh para
founding fathers kita.
     Jika dilihat dari landasan Yuridis maka RUU ini berpijak pada Pasal 33 UUD
Tahun 1945 ayat (1) menyatakan bahwa: “Perekonomian disusun sebagai usaha
bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Filosofi berfikir Pasal 33 ayat (1)
dipahami sebagai memiliki kolektivisme. Substansi “usaha bersama” memiliki
makna bahwa perekonomian tidak dikuasai dan dieksplorasi oleh orang-perorang
akan tetapi dilakukan bersama-sama, yang memiliki arti saling bergotong-royong
antara pihak satu dengan lainnya. Makna bersama-sama ataupun makna gotong-
royong dalam budaya, dilakukan oleh satu pihak dengan pihak lainnya. Didalam
prakteknya selama ini adanya kesalahan penafsiran dengan apa yang dimaksud
dengan    istilah   “kekeluargaan”.     Kekeluargaan   bukan    diartikan   sebagai
“keluarga”dalam arti ansich tetapi filosofisnya adalah kolektivisme yang saling
menguntungkan satu dengan yang lainnya. Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 ayat (2) menyatakan bahwa: Cabang-cabang produksi yang penting bagi
negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
Ketentuan ini jelas memiliki makna unit-unit ekonomi yang menyangkut hajat hidup
orang dimiliki, diorganisasi dan didistribusikan sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Dari pengertian ini pengutamaan kepentingan masyarakat, memperoleh pengukuhan
(assertion dan reconfirmation) untuk kesejahteraan rakyat (welfare state).
Sebagaimana dikemukakan oleh Bung Hatta, dikuasai oleh negara dalam Pasal 33
ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lebih ditekankan pada segi
dimilikinya   hak    oleh   negara    (bukan   Pemerintah)   untuk   mengendalikan
penyelenggaraan cabang-cabang produksi yang bersangkutan. Pasal 33 ayat (3) UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: Bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Konsepsi penguasaan oleh negara
merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat
yang dianut dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik di bidang
politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham
kedaulatan rakyat itu, rakyat yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus
pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara. Dalam pengertian


                                         Kelompok 1 : Makalah PKN “Demokrasi”   14
May 7, 2011     “Demokrasi”



tersebut, tercakup pula pengertian kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif.
Pasal 33 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:
Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi, dengan
prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional.
        Dari penjelasan landasan yuridis jelas terlihat sebanarnya bangsa Indonesia
telah    menentukan    bentuk    dari   sistem   perekonomiannya,      namun,   dalam
pelaksanaannya masih banyak yang harus disesuaikan kembali dengan Pasal 33 ini.
Banyak faktor yang menyebabkan sistem perekonomian Indonesia belum sepenuhnya
memcerminkan kepribadiannya, salah satu yang cukup besar pengaruhnya adalah
adanya kerjasama internasional baik bilateral maupun multilateral diberbagai bidang,
terutama     bidang   ekonomi.   Perdagangan     Internasional   ini   cukup    banyak
mempengaruhi kebijakan Indonesia terutama kebijakan yang berhubungan dengan
ekonomi. Contohnya, kesepakatan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara
untuk melakukan perdagangan bebas diantara negara-negara Asia Tenggara.
Memang, perjanjian ini memiliki dampak positif dan negatif, namun sebaiknya
ditelaah apakah kebijakan ini sesuai dengan konstitusi? Dan apakah kebijakan ini
semakin memperkuat kedaulatan bangsa terutama terkait dengan kepemilikan sumber
daya alam, mampu mengutamakan kepentingan bersama, dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat? Jika kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat tergadaikan
maka kebijakan tersebut sebaiknya dipertimbangkan lagi untuk dicari jalan keluar
yang tetap menguntungkan kepentingan nasional.
        Selain pelaksanaan perekonomian yang masih belum mencerminkan demokrasi
ekonomi yang sesuai dengan konstitusi, ada hal lain yang cukup mengkhawatirkan
bangsa Indonesia, yaitu semakin terkikisnya kedaulatan bangsa ini terutama yang
berkaitan dengan kepemilikan sumber daya alam. Banyak kontrak-kontrak kerja yang
memposisikan Indonesia berada di posisi yang lemah dalam hal pengolahan sumber
daya alam bangsa ini. Bahkan kedaulatan negara ini mulai tergadaikan oleh nilai
yang tidak sebanding dengan apa yang telah digadaikan. Kesadaran yang lemah atau
mungkin masyarakat Indonesia yang masih memiliki pengetahuan yang minim




                                          Kelompok 1 : Makalah PKN “Demokrasi”     15
May 7, 2011   “Demokrasi”



mengenai apa yang dimiliki bangsa ini atau bahkan ketidaktahuan mereka bagaimana
memperlakukan apa yang menjadi miliknya dicarikan solusinya.
     Disisi lain, kedaulatan Indonesia di bidang ekonomi juga perlahan-lahan mulai
terjadi erosi. Terkikisnya kedaulatan dibidang ekonomi sangat apik terbungkus dalam
wadah ekonomi pasar yang saat ini mulai sedikit-sedikit diterapkan di Indonesia.
Pelepasan beberapa komoditi yang menyangkut kepentingan rakyat oleh pemerintah
dengan alasan kemandirian masyarakat dan kemudian diserahkan kepada mekanisme
pasar. Hal ini harus segera diwaspadai dan dilakukan perbaikan terutama sistem dan
kebijakan agar tidak lagi terjadi penggadaian yang mampu merugikan kepentingan
rakyat banyak.
     Dari contoh-contoh permasalahan di atas cukup memberikan alasan yang kuat
untuk bangsa ini memiliki sistem perekonomian yang sesuai dengan kepribadian
bangsa dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan yang sedang memimpin di negara ini.
Demokrasi ekonomi merupakan pilihan yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Walaupun membutuhkan
waktu dan pengayaan yang cukup dalam untuk membentuk suatu sistem
perekonomian yang asli Indonesia. RUU tentang Demokrasi Ekonomi diharapakan
menjadi titik tolak undang-undang lain yang berhubungan dengan hajat hidup orang
banyak, agar tidak lagi merugikan kepentingan rakyat banyak dan mampu
memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia secara adil dan merata.
3.9 Demokrasi di Bidang Politik
     Berdasarkan pengalaman empiris selama 1950-1990, rezim demokrasi di
negara-negara dengan penghasilan per kapita USD 1.500 (dihitung berdasarkan
Purchasing Power Parity -PPP-dolar, 2001) mempunyai harapan hidup hanya 8
tahun. Pada tingkat penghasilan per kapita USD 1.500-3.000, demokrasi bertahan
rata-rata 18 tahun. Pada penghasilan per kapita di atas USD 6.000 daya hidup sistem
demokrasi jauh lebih besar dan probabilitas kegagalannya hanya 1:500.
     Demokrasi politik dengan demikian perlu diperkuat demokrasi ekonomi. Tentu
saja ironis menyatakan diri sebagai negara demokrasi tapi sebagian besar rakyat
ternyata masih hidup di bawah garis kemiskinan, mengalami pengangguran terbuka.
Meskipun proses demokrasi terus menunjukkan kemajuan, dari segi pendapatan per
kapita, logis bila dinyatakan bahwa Indonesia masih berada pada zona risiko tinggi


                                        Kelompok 1 : Makalah PKN “Demokrasi”    16
May 7, 2011      “Demokrasi”



untuk keberhasilan demokrasi. Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sekitar
4.000 dollar AS, dan batas kritis bagi kelangsungan demokrasi adalah 6.600 dollar
AS.
        Taraf hidup akan meningkat bila pertumbuhan ekonomi dinikmati oleh seluruh
masyarakat. Kita sudah kenyang pengalaman bahwa adanya laporan pertumbuhan
ekonomi yang tinggi, namun kenyataannya yang kepalaran masih banyak.
Pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh sebagian sangat kecil masyarakat.
        Kesejahteran meningkat bila orientasi pembangunan ekonomi ikut menguatkan
posisi tawar rakyat semesta, bukan hanya kepentingan kapital besar semata. Dalam
kenyataan ini kita sering mengabaikan ekonomi rakyat. Sentral ekonomi rakyat
sering sengaja dan tidak dimatikan oleh kebijakan publik yang memihak pemodal.
        Akar kemiskinan di Indonesia lebih disebabkan karena masalah-masalah
struktural. Rakyat Indonesia bukan bangsa pemalas dan dengan demikian miskin
karena sikap malasnya. Umumnya kemiskinan Indonesia karena pemerintah dan
kebijakannya abai dan sering menutup dan membatasi akses perekonomian rakyat.
Teramat banya situasi yang menyebabkan masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan
produktifnya secara penuh. Adanya kebijakan pembangunan yang tidak tepat sasaran
merupakan sebab struktural yang penyelesaiannya harus melalui tindakan struktural
pula.
        Kebijakan ekonomi kita lebih mencintai kelompok pemodal besar dan
mengabaikan       kekuatan     rakyat.   Demokratisasi   ekonomi    menjelma   menjadi
diskriminasi karena umumnya ekses kebijakan hanya dinikmati oleh kelompok
masyarakat tertentu, baik dalam bentuk kebijakan monopoli sampai kartel. Pemilik
modal pada akhirnya pun berusaha untuk membeli kebijakan aparat pemerintah.
Aparat lalu berubah fungsi dari pelayan rakyat menjadi sekedar rent seekers alias
pencari rente.
        Demokrasi politik menjadi prasyarat bagi terciptanya demokrasi ekonomi, dan
juga sebaliknya demokrasi politik akan hancur tanpa demokrasi ekonomi. Dalam
demokrasi ekonomi dan politik maka setiap kebijakan pemerintah adalah representasi
suara rakyuat semesta, bukan hanya segolongan elit tertentu saja.
        Demokrasi politik harus menjamin setiap individu agar memperoleh akses
sama dalam setiap kegiatan ekonomi. Demokrasi ekonomi menjamin adanya


                                             Kelompok 1 : Makalah PKN “Demokrasi”   17
May 7, 2011   “Demokrasi”



kegiatan ekonomi tanpa diskriminasi dan menghilangkan peran serta politik yang
merugikan rakyat. Selama ini peran serta politik dalam ekonomi cenderung tidak
membela rakyat umumnya, melainkan segolongan kelompok tertentu saja. Negara
gagal menjalankan fungsinya sebagai pemegang kendali dan mediator yang
membantu rakyat miskin keluar dari kemiskinannya.
     Perlu pula disampaikan agar demokrasi kita tidak tergantung pada kapital
melulu. Demokrasi membutuhkan kematangan dalam mengolah perbedaan dan
konflik dalam masyarakat. Demokrasi mengandaikan nalar publik yang rasional.
Rasionalitas itu harus dibekali dengan kecukupan akan kebutuhan pokok.
     Seruan against poverty harus dibarengi dengan tindakan politik yang nyata
untuk melawan sumber-sumber kemiskinan. Di sini tak mengherankan bila seorang
Muhammad Yunus, peraih nobel perdamaian 2006, dan masyhur melalui Bank
Grameen perlu terjun ke dunia politik.
     Kecemasan Prof Boediono bahwa demokrasi akan gagal bila tidak dimbangi
dengan peningkatan taraf hidup rakyat layak diapresiasi dan perlu menjadi refleksi
kita. Ketika politik gagal menyelesaikan masalah ekonomi seperti kelangkaan beras,
sulitnya rakyat mendapatkan minyak tanah dan seterusnya akan menjadi bom waktu
yang akan menghancurkan proses demokrasi politik yang dibangun di sisi lain. Hal
seperti ini harus dijadikan bahan refleksi elit politik untuk mempertanyakan sejauh
mana orientasi kebijakan pemerintah selama ini dalam meningkatkan taraf hidup
masyarakat.




                                         Kelompok 1 : Makalah PKN “Demokrasi”   18
May 7, 2011   “Demokrasi”



                                    BAB IV
                                   PENUTUP


4.1 Kesimpulan
     Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara
sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara
untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.
     Namun seiring berjalannya waktu pengertian demokrasi itu mengalami
perubahan ataupun perkembangan dimana Jeff Hayness membagi demokrasi ke
dalam tiga model berdasarkan penerapannya.
1.   Demokrasi Formal
2.   Demokrasi Permukaan (façade)
3.   Demokrasi Substantif
     Landasan-landasan demokrasi adalah sebagai berikut:
1.   Pembukaan UUD 1945
2.   Batang Tubuh UUD 1945
3.   Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang hak asasi
4.   UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM
     Setiap prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah
terakomodasi dalam suatu konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-
prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal
dengan "soko guru demokrasi."
     Istilah demokrasi diperkenalkan kali pertama oleh Aristoteles sebagai suatu
bentuk pemerintahan, yaitu suatu pemerintahan yang menggariskan bahwa
kekuasaan berada di tangan banyak orang (rakyat).
     Demokrasi, dalam pengertian klasik, pertama kali muncul pada abad ke-5 SM
tepatnya di Yunani. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi dilakukan secara langsung,
dalam artian rakyat berkumpul pada suatu tempat tertentu dalam rangka membahas
pelbagai permasalahan kenegaraan. Sedangkan demokrasi dalam pengertiannya yang
modern muncul pertama kali di Amerika. Konsep demokrasi modern sebagian besar
dipengaruhi oleh para pemikir besar seperti Marx, Hegel, Montesquieu dan Alexis de
Tocqueville. Mengingat semakin berkembangnya negara-negara pada umumnya,


                                        Kelompok 1 : Makalah PKN “Demokrasi”   19
May 7, 2011   “Demokrasi”



secara otomatis menyebabkan makin luasnya negara dan banyaknya jumlah
warganya serta meningkatnya kompleksitas urusan kenegaraan, mengakibatkan
terjadinya perwalian aspirasi dari rakyat, yang disebut juga sebagai demokrasi secara
tidak langsung.
     Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi menajadi, demokrasi masa orde
lama, demokrasi orde baru, dan demokrasi masa reformasi.
     Budaya demokrasi dapat diterapkan dalam lingkungan keluarga, masyarakat,
sekolah, dan kehidupan bernegara.
4.2 Saran
     Mewujudkan budaya demokrasi memang tidak mudah. perlu ada usaha dari
semua warga negara, yang paling utama tentu saja adalah:
1.   Adanya niat untuk memahami nilai-nilai demokrasi.
2.   Mempraktekanya secara terus menerus, atau membiasakannya.
     Memahami nilai-nilai demokrasi memerlukan pemberlajaran, yaitu belajar dari
pengalaman negara-negara yang telah mewujudkan budaya demokrasi dengan lebih
baik dibandingkan     kita. Dalam    usaha mempraktekan budaya demokrasi, kita
kadang-kadang mengalami kegagalan disana-sini, tetapi itu tidak mengendurkan niat
kita untuk terus berusaha memperbaikinya dari hari kehari. Suatu hari nanti, kita
berharap bahwa demokrasi telah benar-benar membudaya di tanah air kita, baik
dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara.




                                         Kelompok 1 : Makalah PKN “Demokrasi”     20
May 7, 2011    “Demokrasi”




                             DAFTAR PUSTAKA

Ave.            http://www.averroes.or.id/opinion/demokrasi-politik-dan-demokrasi-
       ekonomi.html. 21 Januari 2009

Defli. http://mklh11demokrasi.blogspot.com/ 19 Mei 2009

Nerro.   http://www.forumsains.com/artikel/demokrasi-klasik-vs-modern/.             17
     November 2007

Rastri. http://umum.kompasiana.com/2009/04/01/demokrasi-ekonomi/. 1 April 2009

Setiawanti,     Nur.       http://nursetiawanti.wordpress.com/2008/06/04/makalah-
     demokrasi/. 4 Juni 2008

Sirait, Revol. http://revolsirait.com/tag/pengertian-demokrasi-politik 11 Januari 2010

Kaelan, H. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi.
     Paradigma.Yogyakarta




                                          Kelompok 1 : Makalah PKN “Demokrasi”     21

								
To top