Docstoc

Unsur Dasar dan Pemikiran Wawasan Nusantara

Document Sample
Unsur Dasar dan Pemikiran Wawasan Nusantara Powered By Docstoc
					                                              BAB I

                                      PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

       Kehidupan manusia di dunia mempunyai kedudukan sebagai hamba Tuhan Yang
Maha Esa dan sebagai wakil Tuhan (Khalifatullah) di bumi yang menerima amanat- NYA
untuk mengelola kekayaan alam. Adapun sebagai wakil Tuhan di bumi, manusia dalam
hidupnya berkewajiban memelihara dan memanfaatkan segenap karunia kekayaan alam
dengan sebaik – baiknya untuk kebutuhan hidupnya. Manusia dalam menjalankan tugas dan
kegiatan hidupnya bergerak dalam dua bidang yaitu universal filosofis dan sosial politis.
Bidang universal filosofis bersifat transeden dan idealistik misalnya dalam bentuk aspirasi
bangsa, pedoman hidup dan pandangan hidup bangsa. Aspirasi bangsa ini menjadi dasar
wawasan nasional bangsa Indonesia dalam kaitannya dengan wilayah Nusantara.

       Sebagai negara kepulauan dengan masyarakatnya yang berbhineka, negara Indonesia
memiliki unsur – unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan
keadaan geografi yang strategis dan kaya akan sumber daya alam (SDA). Sementara
kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus
disatukan dalam satu bangsa, satu negara dan satu tanah air.

        Dalam kehidupannya, bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh interaksidan
interelasi dengan lingkungan sekitarnya (regional atau internasional). Dalam hal ini bangsa
Indonesia memerlukan prinsip – prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang –
ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita – cita serta tujuan
nasionalnya. Salah satu pedoman bangsa Indonesia wawasan nasional yang berpijak pada
wujud wilayah nusantara sehingga disebut WAWASAN NUSANTARA. Karena hanya
dengan upanya inilah bangsa dan negara Indonesia tetap eksis dan dapat melanjutkan
perjuangan menuju mayarakat yang adil, makmur dan sentosa.

1.2 Rumusan Masalah

       1) Begaimana dasar pemikiran wawasan nusantara?
       2) Apa unsur-unsur dasar wawasan nusantara?

1.3 Tujuan

       1)     Dapat mengetahui dasar-dasar pemikiran wawasan nusantara
       2)     Dapat mengetahui unsur-unsur dasar wawasan nusantara
                                         BAB II
                                   PEMBAHASAN
2.1 Unsur Dasar Wawasan Nusantara
2.1.1 Pengertian Wawasan Nusantara dalam Geopolitik Indonesia adalah:
   Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba
beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dengan
tetap menghargai dan menghormati kebinekaan dalam setiap kehidupan nasional untuk
mencapai tujuan nasional.
     Dasar-dasar pemikiran wawasan nusantara ada 4, yaitu

       A. Latarbelakang Berdasarkan Falsafah Pancasila
       B. Latarbelakang Berdasarkan Aspek Kewilayahan Nusantara
       C. Latarbelakang Berdasarkan Aspek Sosial Budaya Bangsa Indonesia
       D. Latarbelakang Berdasarkan Aspek Kesejarahan


       a. Latarbelakang Berdasarkan Falsafah Pancasila.
       Berdasarkan falsafah Pancasila, manusia Indonesia adalah :
       • Makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai naluri, akhlak dan daya pikir dan sadar
       akan keberadaannya yang serba terhubung dengan sesamanya, lingkungan alamnya
       dan dengan Penciptanya.
       • Kesadaran ini menumbuhkan cipta, karsa dan karya untuk: mempertahankan
       eksistensi dan kelangsungan hidupnya dari generasi ke generasi demi terciptanya
       suasana damai dan tenteram menuju kebahagiaan demi terselenggaranya keteraturan
       dalam berhubungan dengan sesamanya.


       b. Latarbelakang Berdasarkan Aspek Kewilayahan Nusantara.
         Geografi adalah wilayah yang tersedia dan terbentuk secara alamiah. Kondisi
       obyektif geografis merupakan wadah atau ruang sebagai ruang gerak hidup suatu
       bangsa yang didalamnya terdapat Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia.
          Oleh karena itu geografis merupakan fenomena yang mutlak diperhitungkan baik
       fungsi maupun pengaruhnya terhadap sikap dan tatalaku negara yang bersangkutan.
       Demikian juga sebaliknya, perlu diperhitungkan dampak sikap dan tatalaku negara
       terhadap geografis sebagai tata hubungan antara manusia dan wadah lingkungan.
             Geografi adalah wilayah yang tersedia dan terbentuk secara alamiah.
Suatu bangsa pasti didalamnya terdapat Sumber Daya Alam dan Sumber Daya
Manusia. Oleh karena itu geografis merupakan fenomena yang mutlak diperhitungkan
baik fungsi maupun pengaruhnya terhadap sikap dan prilaku negara yang
bersangkutan. Demikian juga sebaliknya, perlu diperhitungkan dampak sikap dan
prilaku negara terhadap geografis sebagai tata hubungan antara manusia dan wadah
lingkungan.
     Kondisi obyektif geografis nusantara merupakan         ribuan pulau-pulau yang
tersebar dan terbentang di katulistiwa terletak pada posisi yang strategis, dengan
watak atau karakteristik yang berbeda dengan negara lain.


• Wilayah Indonesia Pada Saat Proklamasi 17 Agustus 1945.
     Masih berlaku TERRITORIALE ZEE EN MARITIEME KRINGEN
 ORDONANTIE TAHUN 1939.
     Dimana lebar laut wilayah Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis air rendah
 dari masing-masing pulau Indonesia.
     Penetapan lebar wilayah laut 3 mil ini, tidak menjamin kesatuan wilayah Negara
 Kesatuan Republik Indonesia (bila dihadapkan dengan pergolakkan-pergolakkan
 yang terjadi di dalam negeri dan lingkungan keadaan alam). Atas pertimbangan
 tersebut maka keluarlah :


         Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Yang menyatakan tentang
          penentuan batas lautan teritorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis
          yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara
          Indonesia. Dimana terdiri dari 17.508 pulau-pulau baik pulau besar dan
          pulau kecil dan diantara batas-batas astronomis sebagai berikut :

                         o       o
              - Utara : 06 08 lintang utara
                             o       o
              - Selatan : 11 15 lintang selatan
                         o       o
              - Barat : 94 45 bujur barat
                             o       o
              - Timur : 141 05 derajad bujur timur

              Dengan jarak Utara – Selatan : kurang lebih 1.888 km persegi.

              Jarak antara Barat – Timur : kurang lebih 5.110 km persegi.
       •    Konferensi PBB tentang Hukum Laut Internasional yang ke-3

            Tahun 1982.

                   Melalui konferensi tersebut maka pokok-pokok asas negara
            kepulauan diakui dan dicantumkan dalam UNCLOS 1982(United Nation
            Convention On The Law Of The Sea). Indonesia meratifikasi UNCLOS
            1982 melalui Undang Undang No. 17 th 1985 pada tanggal 13 desember
            1985. Berlakunya UNCLOS 1982, akan berpengaruh dalam upaya
            pemanfaatan laut bagi kepentingan kesejahteraan Indonesia UNCLOC 1982
            memberikan keuntungan bagi pembangunan nasional.


                          1. Latarbelakang Berdasarkan Aspek Sosial Budaya
                          Bangsa Indonesia
    Kebudayaan diungkapkan sebagai cipta, rasa dan karsa manusia (budi, perasaan
dan kehendak). Sosio budaya sebagai salah satu aspek kehidupan nasional adalah
faktor dinamik masyarakat yang terbentuk oleh keseluruhan pola tingkah laku lahir
dan batin yang memungkinkan hubungan sosial diantara anggotanya. Masyarakat
Indonesia, sejak awal terbentuknya dengan ciri kebudayaan yang sangat beragam oleh
pengaruh ruang hidup berupa kepulauan dengan ciri alamiah tiap-tiap pulau yang
berbeda-beda pula. Disamping perbedaan ruang hidup, masyarakat Indonesia
dibedakan pula dengan dasar Ras dan Etnik, yang memberikan perbedaan-perbedaan
secara khas kebudayaan tiap daerah dan sekaligus menampakkan perbedaan-perbedaan
daya inderawi serta pola tingkah laku kehidupan baik dalam hubungan vertikal
maupun horisontal.

    Oleh karena itu, dalam prospektif budaya tata kehidupan nasional yang
berhubungan dengan interaksi antar golongan masyarakat mengandung potensi konflik
yang sangat besar. Terlebih dengan kesadaran nasional masyarakat Indonesia yang
relatif masih rendah sejalan dengan masih terbatasnya jumlah masyarakat yang
terdidik.
      Kebudayaan diungkapkan sebagai cipta, rasa dan karsa manusia (budi, perasaan
dan kehendak). Sosial budaya adalah faktor dinamik masyarakat yang terbentuk oleh
keseluruhan pola tingkah laku lahir dan batin yang memungkinkan hubungan sosial
diantara anggotanya. Masyarakat Indonesia, sejak awal terbentuknya dengan ciri
kebudayaan yang sangat beragam oleh pengaruh ruang hidup berupa kepulauan
dengan ciri alamiah tiap-tiap pulau yang berbeda-beda pula. Disamping perbedaan
ruang hidup, masyarakat Indonesia dibedakan pula dengan dasar Ras dan Etnik, yang
memberikan perbedaan-perbedaan secara khas kebudayaan tiap daerah dan sekaligus
menampakkan perbedaan-perbedaan pola tingkah laku kehidupan baik dalam
hubungan vertikal maupun horisontal.

                Dari ciri-ciri alamiah dapat dibedakan secara lahiriah :

                 Orang Jawa, orang Batak, orang Madura, orang Dayak, orang Aceh dan
                 sebagainya.

                Dari ciri-ciri ruang hidup (asal-usul masyarakat) dapat dibedakan :

                 1. Masyarakat nelayan dengan sifat pemberani, agresif, terbuka dan
                    masyarakat agraris dengan sifat teratur (mengikuti ritme alam),
                    mementingkan keakraban, kurang terbuka.

                 2. Masyarakat Desa dengan sifat religius, kekerabatan dan gotong
                    royong.

                 3. Masyarakat Kota dengan sifat materialisti dan individual.

    Kebudayaan adalah warisan yang bersifat memaksa bagi masyarakat yang
bersangkutan. Artinya generasi suatu masyarakat lahir dengan serta merta mewarisi
norma-norma dari masyarakat sebelumnya.
Warisan budaya tersebut diterima secara emosional dan mengikat ke dalam individu
serta kuat
    Warisan budaya membentuk ikatan pada setiap individu atau masyarakat dengan
daerah asal sehingga dapat membentuk sentimen-sentimen kelompok, suku, yang
seringkali dapat dijadikan sebagai perisai terhadap ketidakmampuan individu-individu
atau kelompok masyarakat dalam menghadapi tantangan lingkungan yang dianggap
mengancam eksistensi budayanya. .
    Oleh karena itu, dalam prospektif budaya tata kehidupan nasional yang
berhubungan dengan interaksi antar golongan masyarakat mengandung potensi
konflik yang sangat besar. Terlebih dengan kesadaran nasional masyarakat Indonesia
yang relatif masih rendah sejalan dengan masih terbatasnya jumlah masyarakat yang
terdidik.
 Dari tinjauan sosial budaya tersebut pada akhirnya dapat dipahami bahwa:
     • Proses sosial dalam keseluruhan upaya menjaga persatuan nasional sangat
     membutuhkan kesatuan cara pandang segenap masyarakat, tentang eksistensi
     budaya yang sangat beragam namun mempunyai semangat untuk membina
     kehidupan bersama yang harmonis. Sehingga:
        Wawasan nasional atau wawasan kebangsaan indonesia diwarnai dengan
     keinginan untuk menumbuh suburkan :
                     Faktor positif : seperti terwujudnya persatuan dan kesatuan
                                      bangsa.
                      Keinginan untuk mengurangi faktor negatif yang dapat
                       menimbulkan disintegrasi bangsa.


 c. Latarbelakang Berdasarkan Aspek Kesejarahan.
     Perjuangan suatu bangsa dalam meraih cita-citanya pada umumnya tumbuh dan
berkembang akibat latarbelakang sejarah, demikian pula dengan sejarah Indonesia.
Melalui proses perjuangan yang panjang Indonesia berhasil merubah batas wilayah
perairan dari 3 mil laut menjadi 12 mil laut, melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember
1957 yang sekaligus merupakan kehendak politikRI dalam menyatukan tanah air RI
menjadi satu kesatuan hingga terwujud Kesatuan Wilayah RI dan sejak saat itu kata
Nusantara resmi mulai digunakan dalam istilah konsepsi Nusantara sebagai nama dari
Deklarasi Djuanda.

     1) Pengertian secara Historis
           Pada tanggal 01 Juni 1945 Ir. Soekarno berpidato tanpa teks mengenai
     rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara        Pada tanggal 17 Agustus 1945
     Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, kemudian keesokan harinya 18
     Agustus 1945 disahkanlah UUD 1945 termasuk Pembukaannya dimana
     didalamnya terdapat rumusan 5 Prinsip sebagai Dasar Negara yang duberi nama
     Pancasila. Sejak saat itulah Pancasila menjadi Bahasa Indonesia yang umum. Jadi
     walaupun pada Alinea 4 Pembukaan UUD 45 tidak termuat istilah Pancasila
     namun yang dimaksud dasar Negara RI adalah disebut istilah Pancasila hal ini
     didaarkan interprestasi (penjabaran) historis terutama dalam rangka pembentukan
     Rumusan Dasar Negara.
     2) Falsafah Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Indonesia
     Falsafah Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia, dapatlah kita
temukan dalam beberapa dokumen historis dan di dalam perundang-undangan
negara Indonesia seperti di bawah ini :
a.        Dalam Pidato Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945.
b.     Dalam Naskah Politik yang bersejarah, tanggal 22 Juni 1945 alinea IV
yang kemudian dijadikan naskah rancangan Pembukaan UUD 1945 (terkenal
dengan sebutan Piagam Jakarta).
c.        Dalam naskah Pembukaan UUD Proklamasi 1945, alinea IV.
d.     Dalam Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS)
tanggal        27 Desember 1945, alinea IV.
e.        Dalam Mukadimah UUD Sementara Republik Indonesia (UUDS RI)
tanggal 17 Agustus 1950.
f.        Dalam Pembukaan UUD 1945, alinea IV setelah Dekrit Presiden RI
tanggal       5 Juli 1959.
Mengenai perumusan dan tata urutan Pancasila yang tercantum dalam dokumen
historis dan perundang-undangan negara tersebut di atas adalah agak berlainan
tetapi inti dan fundamennya adalah tetap sama sebagai berikut :
3) Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dalam Pembukaan UUD 1945
          Dalam Pembukaan UUD Proklamasi 1945 alinea IV yang disahkan oleh
PPPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 itulah Pancasila dicantumkan secara resmi,
autentik dan sah menurut hukum sebagai dasar falsafah negara RI, dengan
perumusan dan tata urutan sebagai berikut :
       Kemanusiaan yang adil dan beradab.
       Kerakyatan      yang   dipimpin    oleh   hikmat    kebijaksanaan   dalam
permusyawaratan / perwakilan.
       Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.


4) Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dalam Mukadimah Konstitusi
     RIS 1949
Pada waktu yang sama dengan KMB di Kota Den Haag, di Kota Scheveningen
(Netherland) disusun pula Konstitusi RIS yang mulai berlaku pada tanggal 27
Desember 1949. Walaupun bentuk negara Indonesia telah berubah dari negara
Kesatuan RI menjadi negara serikat RIS dan Konstitusi RIS telah disusun di
negeri Belanda jauh dari tanah air kita, namun demikian Pancasila tetap
tercantum sebagai dasar falsafah negara di dalam Mukadimah pada alinea IV
Konstitusi RIS 1949, dengan perumusan dan tata urutan sebagai berikut :
       Ketuhanan Yang Maha Esa.
          Prikemanusiaan.
          Kebangsaan.
          Kerakyatan.
          Keadilan Sosial.
5) Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dalam Mukadimah UUD
     Sementara RI (UUDS-RI 1950)
Negara federasi RIS tidak sampai setahun usianya, oleh karena terhitung mulai
tanggal 17 Agustus 1950 Presiden Soekarno menyampaikan Naskah Piagam,
pernyataan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berarti
pembubaran Negara Federal RIS (Republik Indonesia Serikat).
Pada saat itu pula panitia yang diketuai oleh Prof. Mr. Dr. Soepomo mengubah
konstitusi RIS 1949 (196 Pasal) menjadi UUD RIS 1950 (147 Pasal).
Perubahan bentuk negara dan konstitusi RIS tidak mempengaruhi dasar falsafah
Pancasila, sehingga tetap tercantum dalam Mukadimah UUDS-RI 1950, alinea IV
dengan perumusan dan tata urutan yang sama dalam Mukadimah Konstitusi RIS
yaitu :
          Ketuhanan Yang Maha Esa.
          Prikemanusiaan.
          Kebangsaan.
          Kerakyatan.
          Keadilan Sosial.
6) Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dalam Pembukaan UUD 1945
     Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959
     Dengan kegagalan konstituante tersebut, maka pada tanggal 5 Juli 1950
Presiden RI mengeluarkan sebuah Dekrit yang pada pokoknya berisi pernyatan :
a.         Pembubaran Konstuante.
b.        Berlakunya kembali UUD 1945.
c.         Tidak berlakunya lagi UUDS 1950.
d.        Akan dibentuknya dalam waktu singkat MPRS dan DPAS.
Dengan berlakunya kembali UUD 1945, secara yuridis, Pancasila tetap menjadi
dasar falsafah negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV
dengan perumusan dan tata urutan seperti berikut :
          Ketuhanan Yang Maha Esa.
          Kemanusiaan yang adil dan beradab.
          Persatuan Indonesia.
          Kerakyatan    yang     dipimpin   oleh   hikmat   kebijaksanaan   dalam
permusyawaratan/perwakilan.
             Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2.2 UNSUR DASAR WAWASAN NUSANTARA
   Wawasan Nusantara sebagai fenomene atau gejala sosial harus dilihat sebagai gejala
dinamis. Dilihat dari segi ini maka Wawasan Nusantara itu mempunyai 3 (tiga) unsur utama;
yaitu wadah, isi, tata laku. Di mana wadah dan isi membentuk konsepsi dasar Wawasan
Nusantara, sedangkan tata laku merupakan konsepsi pelaksanaannya.
2.2.1 WADAH
      Dalam meninjau wadah ini maka perlu membicarakan terlebih dahulu azaz
      archipelago. Archipelago berasal dari kata “Archi” yang berarti penting, dan
      “Pelagus” yang berarti laut atau wilayah lautan. Indonesia mengartikan archipelago
      sebagai : Suatu kesatuan utuh wilayah, yang batas-batasnya ditentukan oleh laut,
      dalam lingkungan mana terdapat pulau-pulau dan gugusan pulau-pulau. Dan
      archipelago memiliki arti ke dalam dan ke luar sebagai berikut : Nusantara (Indonesia)
      yang letak geografisnya berada di antara dua benua dan dua samudra, sehingga berada
      di persimpangan jalan penghubung, memiliki sifat dan ciri sebagai posisi silang
      dengan segala konsekuensinyasendiri, sehingga merupakan kepribadiannya.

      Ke dalam : Nusantara lebih menampakkan sifat dan ciri sebagai kesatuan wilayah laut
      dengan pulau-pulau dan gugusan pulau-pulau di dalamnya, yang merupakan suatu
      kesatuan utuh dengan segenap unsur-unsurnya yang manunggal.

2.2.2 ISI
      Isi terdiri dari tiga unsur, yaitu :
             Cita-cita
      Cita-cita yang terkandung dalam Wawasan Nusantara adalah seperti yang dirumuskan
      di dalam pembukaan UUD 1945, adalah :
      “... untuk membentuk suatu Pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap Bangsa
      Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
      umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
      berdasarka kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial...”
      Pada hakekatnya Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan,
      ketentraman dan keamanan bagi Bangsa Indonesia.

             Sifat dan Ciri-ciri
      Wawasan Nusantara mempunyai ciri atau sifat :
    1)     Manunggal
    Keserasian dan keseimbangan yang dinamis dalam segenap aspek kehidupan, baik
    aspek alamiah maupun aspek sosial. Segenap aspek kehidupan sosial itu selalu
    menuntut untuk dimanunggalkan secara serasi dan seimbang, sesuai dengan makna
    sesanti Bhineka Tunggal Ika yang merupakan sifat azazi dari negara Pancasila.
    2)     Utuh menyeluruh
    Utuh menyeluruh bagi Nusantara dan rakyat Indonesia sehingga merupakan suatu
    kesatuan yang utuh bulat dan tidak dapat dipecah-pecah oleh kekuatan apa pun dan
    bagaimanapun, sesuai dengan Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa.

          Cara kerja
    Cara kerja dalam Wawasan Nusantara berpedoman pada Pancasila sebagai kebulatan
    pandangan hidup bangsa Indonesia. Kristalisasi kepribadiannya, berwujud tata
    pergaulan dalam hidup yang dicita-citakan bersama azaz kenegaraan menurut UUD
    1945 memberikan arah cara mengendalikan hidupbmasyarakat dan cara penetapan
    hak-hak serta kewajiban azazi para warga negaranya. Ini berarti bahwa dalam
    pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila telah terkandung pula cita-cita,
    azaz-azaz (prinsip-prnsip) serta nilai-nilai filosofis dan pedoman cara kerja, termasuk
    pula cara atau sistem “ mawas lingkungan hidup bangsa” yang dinamakan Wawasan
    Nusantara.

2.2.3 TATA LAKU

    Mengenai tata laku dapat dibagi dalam dua unsur, yaitu :
    a.     Tata laku batiniah
    Tumbuh dan terbentuk karena kondisi dalam proses pertumbuhan hidupnya, pengaruh
    keyakinan pada suatu agama, dll. Seperti diketahui, sikap batin atau mental tidak lain
    adalah wujud produk dari kebiasaan-kebiasaan yang membudaya. Kaenanya setiap
    gejala penyimpangan tafsiran dan penenrangan falsafah dari pengarahan sesuai sesuai
    falsafah, perlu segera ditertibkan, untuk mencegah agar jangan sampai menjadi
    kebiasaan apalagi membudaya.
    b.     Tata laku lahiriah
    Tata laku lahiriah dituangkan dalam suatu pola tata laksana yang dapat dirinci
    menjadi: Tata perencanaan; Tata pelaksanaan; Tata pengawasan. Secara singkat
penerapan dari ketiga unsur dasar Wawasan Nusantara itu dapat dikembangkan
sebagai berikut :
      Wawasan Nusantara dalam wujud dan wadahnya sebagai Wawasan Nasional
adalah perumusan isi, Republik Indonesia dalam wadahnya yang berupa suatu negara
kepulauan yang sejak dulu kala merupakan kesatuan.
Secara lengkap dapat dirumuskan :
1)     Wadah Republik Indinesia berupa : Nusantara, yang manakala diisi atau diberi
“isi” menampakkan wujud dan wajahnya sebagai Wawasan Nusantara.
2)     Isi Republik Indonesia berupa : falsafah Pancasila dan UUD 1945
3)     Tata laku Republik Indonesia berupa UUD 1945 yang bila dilaksanakan dan
diterapkan berdasarkan Wawasan Nusantara, akan menghasilkan Ketahanan Nasional
Indonesia.
      Ajaran Wawasan Nusantara adalah wujud dan isi kepribadian bangsa, yang
hendak mewujudkan diri dalam lingkungan alam Indonesia yang sarwa nusantara
menurut cara-cara Indonesia di dalam ruang hidup yang sarwa nusantara.
                               BAB IV
                        KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
    Wawasan nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia
    mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis
    dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dengan tetap menghargai
    dan menghormati kebinekaan dalam setiap kehidupan nasional untuk mencapai
    tujuan nasional.
4.2 Saran
    Wawasan nusantara harus ditanamkan sejak dini agar dapat membentuk pribadi
    generasi penerus bangsa yang cinta tanah air

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4662
posted:6/25/2011
language:Malay
pages:12