BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Badan Pusat Statistik (BPS) bertugas menyelenggarakan statistik dasar yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral. Hal ini tersirat dalam Undang-Undang Statistik No. 16 Tahun 1997. Sebagai lembaga penyedia data secara berkelanjutan guna mendukung perencanaan pembangunan, BPS selama ini telah melaksanakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) secara rutin setiap tahun yang pelaksanaannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pusat. Kebutuhan data sosial, khususnya mengenai kesejahteraan rakyat, perlu dipenuhi untuk
mengetahui apakah hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat terutama yang menyangkut berbagai aspek pemenuhan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan dan kesempatan kerja. Susenas merupakan survei yang mempunyai cakupan data sosial ekonomi masyarakat yang paling lengkap dan luas dengan pendekatan rumah tangga. Hasil Susenas selama ini telah dipergunakan baik oleh lembaga pemerintah, lembaga internasional (seperti UNICEF, ILO, dan lain-lain), dan masyarakat. Akan tetapi, hasil Susenas cenderung kurang mengakomodasi kebutuhan data di daerah yang cepat dan up to
date karena proses pengumpulan dan pengolahan datanya berjenjang dan membutuhkan waktu
relatif lama. Disamping itu, variabel/indikator yang dikumpulkan relatif kurang mengakomodasi kebutuhan riil di daerah. Dengan digulirkannya otonomi daerah, ketersediaan data sosial ekonomi yang bersumber pada Community Base Data secara rutin dan berkesinambungan menjadi hal yang sangat penting bagi kepentingan daerah. Untuk mendukung ketersediaan data sosial ekonomi dimaksud sejak tahun 2001 BPS Propinsi Jawa Barat melaksanakan Suseda setiap tahun, yaitu pada tahun 2001, 2002, 2003 dan 2004. Data yang dihasilkan dari kegiatan Suseda dapat memberi gambaran mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat Jawa Barat. Di samping itu, kendala dalam membuat perencanaan 1
pembangunan maupun untuk mengevaluasi hasil program yang telah dilaksanakan dapat di atasi baik oleh pemerintah daerah propinsi maupun kabupaten/kota.
1.2. Tujuan
Penyusunan Data Sosial Ekonomi Daerah diharapkan dapat dilaksanakan setiap tahun dan dapat menyediakan data pokok sosial ekonomi masyarakat Jawa Barat secara menyeluruh dan
berkesinambungan. Data Sosial Ekonomi Daerah 2005 dapat digunakan untuk masukan penyusunan kebijakan maupun digunakan sebagai alat untuk melihat keadaan, memonitor, dan mengevaluasi keberhasilan pembangunan.
1.3. Jenis Data yang dikumpulkan
a. Keterangan umum anggota rumahtangga yaitu nama, hubungan dengan kepala rumahtangga, jenis kelamin, umur, dan status perkawinan. b. Keterangan umum kesehatan dan pendidikan anggota rumahtangga. c. Keterangan anggota rumahtangga berumur 10 tahun keatas, meliputi kegiatan ekonomi dan sosial budaya. d. Keterangan fertilitas bagi anggota rumahtangga wanita yang pernah kawin dan keterangan Keluarga Berencana (KB) dari anggota rumahtangga yang berstatus kawin. e. Keterangan yang menyangkut karakteristik bangunan tempat tinggal, fasilitas perumahan dan lingkungan. f. Keterangan tentang rata-rata konsumsi rumahtangga dan pengeluaran rumahtangga, dan g. Keterangan sosial ekonomi lainnya
2
BAB II. METODOLOGI
2.1. Ruang Lingkup
Suseda 2005 dilakukan diseluruh wilayah Jawa Barat dengan ukuran sampel sekitar 14.000 rumahtangga. Data yang dihasilkan representatif disajikan sampai dengan tingkat kabupaten/kota. Rumahtangga yang tinggal dalam blok sensus khusus dan rumahtangga khusus yang tinggal di blok sensus biasa tidak dipilih dalam sampel.
2.2. Kerangka Sampel
Kerangka sampel untuk pemilihan sampel blok sensus Suseda 2005 terdiri dari kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus, kerangka sampel untuk sub blok sensus (khusus blok sensus yang mempunyai jumlah rumahtangga lebih besar dari 150 rumahtangga), dan kerangka sampel untuk pemilihan rumahtangga dalam blok sensus terpilih/sub blok sensus terpilih. Kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus di daerah perkotaan adalah daftar blok sensus yang terdapat di daerah perkotaan disetiap kabupaten/kota. Sedangkan kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus di daerah perdesaan adalah daftar blok sensus yang terdapat di daerah perdesaan di setiap kabupaten/kota. Kerangka sampel untuk pemilihan sub blok sensus adalah daftar sub blok sensus dalam blok sensus terpilih yang mempunyai jumlah rumahtangga lebih besar dari 150 rumahtangga.
2.3. Rancangan Sampel
Rancangan sampel Suseda 2005 adalah rancangan sampel bertahap dua untuk blok sensus yang tidak dibentuk sub blok sensus dan rancangan sampel bertahap tiga untuk blok sensus yang
3
dibentuk sub blok sensus, baik untuk daerah perkotaan maupun daerah perdesaan. Pemilihan sampel untuk daerah perkotaan dan daerah perdesaan dilakukan secara terpisah. Setiap tahap dalam rancangan pemilihan sampel adalah sebagai berikut: o Untuk blok sensus yang tidak dibentuk sub blok sensus, tahap pertama, dari kerangka sampel blok sensus dipilih sejumlah blok sensus secara linier sistemik sampling dengan size banyaknya rumahtangga hasil listing di setiap blok sensus hasil Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B). Tahap kedua, dari sejumlah rumahtangga hasil listing di setiap blok sensus terpilih dipilih 16 rumahtangga juga secara linier sistematik sampilng. o Untuk blok sensus yang dibentuk sub blok sensus, tahap pertama, dari kerangka sampel blok sensus dipilih sejumlah blok sensus secara probability proportional to size, dengan size banyaknya rumahtangga hasil listing di setiap blok sensus hasil P4B. Tahap kedua, dari setiap blok sensus terpilih dipilih sejumlah sub blok sensus, selanjutnya dipilih satu sub blok sensus secara pps dengan size banyaknya rumahtangga hasil listing P4B di setiap sub blok sensus. Dan tahap ketiga, dari sejumlah rumahtangga hasil listing di setiap sub blok sensus terpilih dipilih 16 rumahtangga juga secara linier sistematik sampling.
2.4. Metoda Pengumpulan Data
Pengumpulan data dari rumahtangga terpilih dilakukan melalui wawancara tatap muka antara pencacah dengan responden yang sesuai. Untuk pertanyaan yang bersifat individu dilakukan
wawancara dengan individu yang bersangkutan. Sedangkan keterangan tentang rumahtangga dapat dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumahtangga, suami/istri kepala rumahtangga, atau anggota rumahtangga lain yang mengetahui tentang karakteristik yang ditanyakan.
2.5. Pengolahan Data
Pengolahan data, mulai perekaman data (data entri), pemeriksaan konsistensi antar isian dalam kuesioner sampai dengan tahap tabulasi, sepenuhnya dilakukan dengan menggunakan komputer. Sebelum tahap ini dimulai, terlebih dahulu dilakukan cek awal atas kelengkapan isian 4
daftar pertanyaan, penyuntingan (editing) terhadap isian yang tidak wajar termasuk hubungan keterkaitan (konsistensi) antara satu jawaban dengan jawaban yang lainnya.
2.6. Referensi Waktu Survei
Dalam Suseda 2005, referensi waktu survei yang digunakan untuk pengumpulan data adalah suatu periode yang berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan rumahtangga. a. Keterangan kegiatan anggota rumahtangga berumur 10 tahun keatas, dan konsumsi makanan dengan referensi waktu survei seminggu yang lalu. b. c. Keterangan kesehatan dengan referensi waktu survei sebulan yang lalu. Pengeluaran untuk barang-barang bukan makanan dengan referensi waktu survei sebulan dan setahun yang lalu.
2.7. Sistematika Penyajian
Penyajian data/tabel dalam publikasi ini dikelompokkan kedalam delapan bagian. Bagian pertama memaparkan masalah kependudukan, termasuk tabel jumlah penduduk dan angka-angka persentase, diantaranya mengenai penduduk menurut jenis kelamin, umur, status perkawinan. Bagian kedua, menyajikan tentang kondisi kesehatan penduduk yang mencakup keluhan kesehatan utama, hari sakit, dan kondisi balita. Bagian ketiga ditampilkan kondisi pendidikan penduduk yang mencakup partisipasi sekolah, status pendidikan, tingkat pendidikan, dan melek huruf.
Ketenagakerjaan ditampilkan pada bagian keempat, yang mencakup kegiatan utama penduduk, jam kerja, lapangan pekerjaan, dan status pekerjaan. Selanjutnya gambaran mengenai fertilitas dan
keluarga berencana disajikan pada bagian kelima, disusul dengan data indikator makro mengenai perumahan pada bagian keenam, dan ditutup dengan data pengeluaran rumahtangga dan data sosial budaya pada bagian terakhir.
5
BAB III. KONSEP DAN DEFINISI
2.1. Blok sensus
Blok sensus adalah bagian dari suatu wilayah desa/kelurahan yang merupakan daerah kerja seorang petugas pencacah. Blok sensus membagi habis desa/kelurahan. Blok sensus harus mempunyai batas-batas (alam/buatan) yang jelas. Batas satuan lingkungan setempat (SLS) seperti rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), dusun atau lingkungan diutamakan sebagai batas blok sensus bila batas SLS tersebut jelas. Satu blok sensus harus terletak pada satu hamparan tidak boleh terpisah oleh blok sensus lain.
3.2. Rumahtangga dan Anggota Rumahtangga
Rumahtangga dalam hal ini dibedakan menjadi dua, yaitu rumahtangga biasa dan rumahtangga khusus. 1) Rumahtangga biasa adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur. Yang
dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola bersama menjadi satu. Selain rumahtangga biasa yang terdiri dari bapak, ibu dan anak, yang juga dianggap rumahtangga biasa antara lain: a. Seseorang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan. sensus dan mengurus makanannya secara sendiri. b. Keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus tapi makannya dari satu dapur asal kedua bangunan sensus tersebut masih dalam satu segmen. 6
c.
Suatu rumahtangga yang menerima pondokan dengan makan (indekos) yang pemondoknya berjumlah kurang dari 10 orang.
d.
Pengurus asrama, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan dan sejenisnya yang tinggal sendiri maupun bersama anak, istri serta anggota rumahtangga lainnya, makan dari satu dapur yang terpisah dari lembaga yang diurusnya.
e.
Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumahtangga biasa.
2)
Rumahtangga khusus, yaitu orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, dan sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih tidak dicakup dalam Susenas. Anggota rumahtangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu
rumahtangga, baik yang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun sementara tidak ada. Anggota rumahtangga yang telah bepergian 6 bulan atau lebih, dan anggota rumahtangga yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan pindah/akan meninggalkan rumah 6 bulan atau lebih, tidak dianggap sebagai anggota rumahtangga. Orang yang telah tinggal di suatu rumahtangga 6 bulan atau lebih atau yang telah tinggal di suatu rumahtangga kurang dari 6 bulan, tetapi berniat menetap di rumahtangga tersebut dianggap sebagai anggota rumahtangga. Kepala rumahtangga adalah seseorang dari sekelompok anggota rumahtangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumahtangga tersebut atau orang yang
dianggap/ditunjuk sebagai kepala di dalam rumahtangga tersebut.
3.3. Kesehatan
Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis, kecelakaan atau hal lain. Jenis keluhan kesehatan yang disurvei adalah panas/demam, batuk pilek, asma, diare/buang-buang air, sakit kepala, sakit gigi, dan lainnya. Terganggu kesehatan adalah tidak dapat melakukan kegiatan secara normal sebagaimana biasanya karena sakit atau keluhan dimaksud. 7
Imunisasi atau vaksinansi adalah memasukkan kuman atau racun penyakit tertentu yang sudah dilemahkan (vaksin) ke dalam tubuh dengan cara suntik atau diminum (diteteskan daLam mulut), dengan maksud agar terjadi kekebalan terhadap penyakit tersebut.
3.4. Pendidikan
Sekolah adalah sekolah formal mulai dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi, termasuk pendidikan yang disamakan. Tidak/belum pernah sekolah adalah mereka yang tidak atau belum pernah sekolah. Termasuk mereka yang tamat/belum tamat Taman Kanak-kanak yang tidak melanjutkan ke SD. Masih bersekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif pendidikan dasar, menengah atau tinggi. Tidak sekolah lagi adalah mereka yang pernah mengikuti pendidikan dasar, menengah atau tinggi, tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak lagi aktif. Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki adalah jenjang mengikuti pendidikan di
pendidikan yang pernah diduduki oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau sedang diduduki oleh seseorang yang masih sekolah. Untuk bisa melihat dengan jelas dan terarah beragam permasalahan pendidikan selama ini dan bagaimana mengimpelmentasikan program-program pendidikan secara baik dan terukur diperlukan ukuran atau indikator yang handal. Beberapa indikator yang sering digunakan di bidang pendidikan : Angka Partisipasi Kasar (APK) Indikator ini mengukur proporsi anak sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka ini memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak yang menerima pendidikan pada jenjang tertentu. APK biasanya diterapkan untuk jenjang pendidikan SD (usia 7-12 tahun), SLTP (usia 13-15 tahun) dan SLTA (usia 16-18 tahun). Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar (APK SD)
8
Angka partisipasi kasar SD diperoleh dengan membagi jumlah murid SD pada suatu waktu dengan penduduk usia 7-12 tahun pada waktu yang sama. Indikator ini digunakan untuk mengetahui besarnya tingkat partisipasi (kotor) penduduk pada jenjang pendidikan SD. Jumlah murid SD APK SD = Jumlah Penduduk usia 7-12 tahun x 100
Angka Partisipasi Kasar SLTP (APK SLTP) Angka Partisipasi Kasar SLTP diperoleh dengan membagi jumlah murid SLTP pada suatu waktu dengan penduduk usia 13-15 tahun pada waktu yang sama. Indikator menunjukkan kemampuan pendidikan SLTP dalam menyerap penduduk usia 13-15 tahun. Jumlah murid SLTP APK SLTP = Jumlah Penduduk usia 13-15 tahun x 100
Angka Partisipasi Kasar SLTA (APK SLTA) Angka Partisipasi Kasar SLTA diperoleh dengan membagi jumlah murid SLTA pada suatu waktu dengan penduduk usia 16-18 tahun pada waktu yang sama. Indikator ini digunakan untuk mengetahui besarnya tingkat partisipasi (kotor) penduduk pada jenjang pendidikan SLTA. Jumlah murid SLTA APK SLTA = Jumlah Penduduk usia 16-18 tahun x 100
Angka Partisipasi Murni (APM) Indikator ini mengukur proporsi anak yang bersekolah pada kelompok umur tertentu pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umur tersebut. APM selalu lebih rendah dibandingkan dengan APK karena pembilangnya lebih kecil sementara penyebutnya sama. Nilai APM yang mendekati 100 persen menunjukkan hampir semua penduduk bersekolah dan tepat waktu sesuai dengan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. APM biasanya diterapkan untuk jenjang pendidikan SD (usia 712 tahun), SLTP (usia 13-15 tahun) dan SLTA (usia 16-18 tahun). 9
Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar (APM SD) Angka Partisipasi Murni SD diperoleh dengan membagi jumlah murid SD usia 7-12 tahun pada suatu waktu dengan penduduk usia 7-12 tahun pada waktu yang sama. Indikator ini digunakan untuk mengetahui besarnya tingkat partisipasi (murni) penduduk pada jenjang pendidikan SD. Jumlah murid SD usia 7-12 tahun APM SD = Jumlah Penduduk usia 7-12 tahun Angka Partisipasi Murni SLTP (APM SLTP) Angka Partisipasi Murni SLTP diperoleh dengan membagi jumlah murid SLTP usia 13-15 tahun pada suatu waktu dengan penduduk usia 13-15 tahun pada waktu yang sama. x 100
Jumlah murid SLTP usia 13-15 tahun APM SLTP = 100 Jumlah Penduduk usia 13-15 tahun x
Angka Partisipasi Murni SLTA (APM SLTA) Angka Partisipasi Murni SLTA diperoleh dengan membagi jumlah murid SLTA usia 16-18
tahun pada suatu waktu dengan penduduk usia 16-18 tahun pada waktu yang sama. Indikator ini digunakan untuk mengetahui besarnya tingkat partisipasi (murni) penduduk pada jenjang pendidikan SLTA.
Jumlah murid SLTA usia 16-18 tahun APM SLTA = Jumlah Penduduk usia 16-18 tahun x 100
Angka Melek Huruf (AMH) Angka melek huruf adalah persentase penduduk yang memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan/atau lainnya. Indikator ini menggambarkan mutu sumber daya manusia yang diukur dalam aspek pendidikan. Semakin tinggi nilai indikator ini semakin tinggi mutu sumber daya 10
manusia suatu masyarakat. Untuk mempertajam analisis, batasan usia bisa diubah seusai kebutuhan. Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang melek huruf AMH 100 = Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas x
Pendidikan Yang Ditamatkan Indikator ini menunjukkan keterkaitan sistem pendidikan dalam mendidik sub kelompok penduduk dewasa. Persentase Penduduk Berpendidikan SLTP Keatas Indikator ini merupakan persentase penduduk usia 16 tahun keatas yang minimal berpendidikan SLTP. Angka yang diperoleh digunakan untuk mengetahui tingkat kualitas pendidikan penduduk dengan menggunakan pendidikan dasar menengah sebagai batasan minimal.
Penduduk usia 16 th keatas tamat SLTP keatas Penduduk Tamat SLTP Keatas = Jumlah penduduk usia 16 tahun keatas x 100
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan; yaitu tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Langkah pertama adalah memberi bobot pada variabel yang digunakan seperti dibawah ini :
Jenjang pendidikan 1. Tidak punya 2. SD/MI/sederajat 3. SMP/MTs/sederajat 4. SMA/MA/sederajat
Bobot 0 6 9 12
11
5. SM Kejuruan 6. DI/DII 7. DIII/Sarmud 8. DIV/S1 9. S2/S3
12 14 15 16 19
Secara sederhana prosedur penghitungan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :
RLS
fi x
i 1 10 i 1
10
LSi
fi
Dimana
RLS fi Si LSi LSi LSi
: Rata-rata lama sekolah : frekuensi penduduk pada jenjang pendidikan I : bobot masing-masing jenjang pendidikan I : 0 (bila tidak/belum pernah sekolah) : Si (bila tamat) : Si + kelas yang diduduki –1 (bila masih bersekolah dan pernah tamat)
3.5. Angkatan Kerja
12
Angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun keatas dan selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik bekerja maupun sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti yang sedang menunggu panen, pegawai yang sedang cuti dan pekerja bebas profesional (dukun, dalang) yang sedang menunggu pekerjaan berikutnya. Disamping itu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekejaan/mengharapkan dapat pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun keatas dan selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumahtangga, melakukan kegiatan lainnya dan tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan. Kegiatan yang terbanyak dilakukan adalah kegiatan yang menggunakan waktu terbanyak dibandingkan dengan kegiatan lainnya. Waktu terbanyak diperhitungkan dengan membandingkan waktu yang digunakan untuk bekerja, sekolah, mengurus rumahtangga dan lainnya (olah raga, kursus, piknik, dan kegiatan sosial). Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak
boleh terputus (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam usaha/kegiatan ekonomi). Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji termasuk semua tunjangan dan bonus uang atau barang termasuk bagi pengusaha. Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah mereka yang mempunyai pekerjaan/usaha tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena sesuatu sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen atau mogok kerja.
3.6. Fertilitas
Anak kandung lahir hidup adalah anak yang pada waktu dilahirkan menunjukkan tandatanda kehidupan walaupun mungkin hanya beberapa saat saja seperti jantung berdenyut, bernapas, 13
dan menangis. Anak yang pada waktu lahir tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan disebut lahir mati.
3.7. Perumahan
Luas lantai adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam perhitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, jemuran, dan warung (sebatas atap). Dinding adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan rumahtangga atau bangunan lain. Atap adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga orang yang mendiami di bawahnya terlindung dari teriknya matahari, hujan, dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.
3.8. Konsumsi pengeluaran Rumahtangga
Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumahtangga sebulan untuk konsumsi semua anggota rumahtangga dibagi dengan banyaknya anggota rumahtangga. Pengeluaran atau konsumsi rumahtangga dibedakan menjadi dua yaitu
konsumsi makanan dan bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumahtangga saja, tidak termasuk konsumsi pengeluaran untuk keperluan usaha rumahtangga atau yang diberikan kepada pihak lain. Pengeluaran untuk konsumsi makanan ditanyakan selama seminggu yang lalu, -sedangkan pengeluaran untuk bukan makanan setahun yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan.
14
BAB IV. PEMANFAATAN DATA STATISTIK
4.1. Sekilas Pemanfaatan Data Statistik
Secara sederhana pengertian statistik, dalam keilmuan dan dalam praktek dapat
diformulasikan sebagai kegiatan yang berurusan dengan angka beserta segala seluk beluk dan prosedur untuk menghadirkannya. Jika kita berpatokan pada definisi tersebut maka kegiatan statistik sebetulnya telah ada sejak lama. Tidak sekedar bagaimana kaisar Romawi mensensus pemudanya untuk perang atau statistik di arena perang atau statistik di arena judi Monte Carlo yang menghasilkan prinsip-prinsip probabilita sederhana, tetapi telah ada, sejak manusia ada, sejak manusia dapat mengetahui bahwa di dunia ada realita/fakta. Di negeri Cina misalnya di masa dinasti Chow abad ke sebelas Maharaja Susung untuk melahirkan keturunan yang paling sempurna (bibit, bebet, bobot) mempraktekkan prinsip-prinsip
statistik demografi dalam berhubungan dengan isteri-isterinya. Konon Susung memiliki 121 isteri (baik yang sah maupun yang kurang sah). Disebutkan bahwa setiap siklus bulan, pada 7 malam pertama, setiap malam dia berkencan dengan 9 orang isterinya dari kelas yang paling rendah, malam ke 8 sampai malam ke 10 juga setiap malam berkencan dengan 9 orang isterinya dari kelas yang sedikit 15
lebih tinggi, malam ke 11 sampai ke 14 dengan isteri-isteri yang lain, dan di malam ke 15 tatkala rembulan sedang purnama penuh, barulah sang Raja meniduri sang Permaisuri. Betapa cermatnya perhitungan-perhitungan statistik Cina waktu itu. Pada saat itu pula Cina menemukan teknologi penunjuk waktu (Disarikan dari G Muhammad, 1984). Statistik sebagai ilmu jejak perkembangannya relatif baru. Walaupun sebelumnya
komponen-komponen keilmuan statistik telah muncul tetapi perkembangan sebagai sebuah metode yang integratif dapat dikatakan baru dimulai pada abad ke 19. Salah seorang yang penting dicatat adalah ketokohan Karl Perason dan Galton yang mengembangkan pengukuran-pengukuran regresi dan korelasi, juga prosedur hipotesis dan beragam uji statistik termasuk 2 (Chi Square). Di awal abad ini tokoh-tokoh pengembang ilmu statistik dikenal misalnya karya-karya besar dari Jerzy Neyman (meninggal tahun 1981) mengembangkan berbagai teknik uji statistik dan juga R.A. Fisher (juga dengan Neyman) yang mengembangkan beragam analisis Variasi. Kesemuanya tokoh ini terus menerus mencoba mengembangkan berbagai teknik eksplorasi dan konfirmasi data (lihat GEP Box, Technometrics,Vol 26, 1984 dan Moore dan Olkin, The American Statistician , Vol 38, 1984). Perkembangan ilmu statistik di Indonesia dapat dikatakan relatif baru. Secara umum baru sejak tahun 1960-an pengajaran secara keilmuan dilaksanakan di beberapa perguruan tinggi khususnya yang dipelopori oleh ITB, IPB, ITS, UGM dan UNPAD. Sedangkan pada level akademi, mulai berkembang di awal tahun 1960-an dengan adanya Akademi Ilmu Statistik (AIS) yang dikelola oleh BPS. Dengan fakta-fakta yang disebutkan ini masuk akal jika "ruh" statistik itu sendiri sebetulnya belum begitu melekat dalam diri banyak pihak termasuk di kalangan peneliti Indonesia. Data Statistik adalah data kuantitatif yang didapat dari rangkaian proses bersambung dari pembentukan konsep, metodologi, aksi pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis dan
interpretasi data. Catatan khusus yang perlu diperhatikan oleh konsumen data statistik bahwa angka statistik dan perangkat indikatornya tidak tertarik, bahkan ditabukan untuk berurusan dengan nilai individual (individual values ). Apa yang menjadi ladang telaah dari visi keilmuan maupun empirisnya adalah persoalan-persoalan kelompok atau sesuatu yang bersifat agregatif. Dunia statistik, termasuk dalam cakrawala tugas perstatistikan yang diemban BPS, memiliki beberapa ciri spektrum telaah. Pertama, statistik berurusan dengan dimensi generalisasi. Dari angkaangka hasil pengumpulan data diolah dan disusun suatu kelompok angka yang merefleksikan dimensi 16
lokasi atau angka perwakilan dari deretan angka yang banyak. Ukuran ini dikenal luas sebagai ukuran pemusatan (measure of central tendency). Kedua, ilmu statistik juga mengakrabkan telaahnya pada dimensi keseragaman ( Variability atau Variance). Ketiga, statistik biasanya berurusan dengan beragam perangkat untuk memudahkan membaca informasi. Maka dikembangkanlah format-format penyajian data. Keempat, statistik memfungsikan dirinya sebagai alat konfirmasi dan alat komparasi. Dengan wahana yang demikian maka berkembang dan terus dikembangkan beragam metode pengukuran. Kelima, dan inti pekerjaan statistik adalah kemampunannya untuk menyimpulkan suatu fenomena tanpa harus mengukur seluruh unit populasi yang ada. Dari tugas yang demikian berkembanglah beragam teknik pengumpulan data ( Sampling Techniques ). Falsafah interpretasi output pekerjaan statistik senantiasa dilandasi pada keyakinan "mendekati kebenaran". Statistik tidak akan pernah berurusan dengan kebenaran mutlak. Hanya saja untuk mendekati kebenaran ini statistik biasanya ditegakkan di atas pondasi-pondasi baku yang disebut prinsip-prinsip veriviability (kejelasan langkah, prosedur dan output), konsisten yang ditandai dengan prinsip keterulangan ( Repeatability). Artinya bila suatu angka dihasilkan, dan apabila dilakukan prosedur yang sama, maka angka lain yang dihasilkan akan cenderung sama dengan sebelumnya. Untuk menjaga kultur veriviability, maka dalam statistik dibutuhkan persyaratan pengukuran yang disebut Validity dan Realibility. Validity bersentuhan dengan keinginan terus menerus ilmu statistik untuk senantiasa mengukur sesuatu dengan alat ukur yang sebenarnya, sedangkan realibility adalah kemampuan statistik untuk menyediakan alat ukur yang memberikan hasil konsisten. Dari spektrum sederhana tersebut dapat ditarik kesimpulan betapa luasnya dataran telaah ilmu statistik. Data statistik yang dihasilkan oleh insan dan lembaga statistik profesional tidaklah datang dengan cara sederhana dan mudah. Karena itu data statistik senantiasa mahal harga dan nilainya.
4.2. Memahami Data Statistik
Para peneliti umumnya sangat menyadari bahwa untuk memahami suatu teori, paradigma dan fakta-fakta statistik tidak mungkin dapat dilakukan tanpa mengetahui sepenuhnya konsepkonsep yang digunakan dalam suatu proses kegiatan ilmiah. Konsep dalam literatur ilmiah adalah 17
semacam abstraksi/generalisasi dari berbagai fenomena yang berserakan atau dengan bahasa yang lebih sederhana disebut sebagai suatu fakta buram yang diberi atribut terang. Batasan-batasan dari atribut ini, untuh memudahkan telaahan dan perbandingan, disebut sebagai definisi operasional. Selama ini pengertian konsep masih banyak yang sangat rancu. Dalam contoh sederhana "rambut". Rambut adalah konsep. Mengapa, karena merupakan suatu abstraksi dari fakta tentang sesuatu yang tumbuh di atas kepala (umumnya kepala manusia). Tujuan adanya konsep adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap suatu fakta atau gejala. Batasan-batasan uraian dari konsep disebut definisi operasional. Kembali ke soal rambut, jika diopersionalkan dalam bentuk definisi maka yang digolongkan rambut adalah sesuatu yang tumbuh di atas kepala. Inilah yang disebut lingkup atau batasan. Walaupun bentuk, zat dan wujudnya sama tetapi tumbuh di atas bibir (bibir atas) konsepnya akan berubah menjadi kumis, tumbuh di dagu namanya jenggot, sesuatu seperti rambut tetapi tidak di atas kepala, tidak juga di atas bibir atau di dagu maka namanya akan berubah menjadi bulu (buat contoh oleh anda sendiri). Data statistik seperti halnya data hasil penelitian lain tidak mungkin dapat dibaca tanpa kita mengetahui konsep dan definisi yang jelas serta batasan operasional apa yang ada di balik angka tersebut. Di samping tidak bisa dibaca juga tidak bisa diperbandingkan antar wilayah atau antar negara, jika untuk suatu fenomena, konsep dan definisi yang digunakan berbeda-beda. Di sinilah kunci dasar khususnya bagi para peneliti untuk memahami data statistik. Ambil contoh data pengangguran. Di Belanda angka pengangguran terbuka sebesar 12 persen dari total Angkatan Kerja, di Indonesia menurut hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) sebesar 7,2 persen. Apa kesimpulan Anda? Bukankah teori ekonomi selama ini mengajarkan kita bahwa pengangguran tinggi refleksi dari "disequlibrium" tenaga kerja sebagai konsekuensi dari mekanisme ekonomi yang kurang sehat. Betulkah perekonomian Belanda lebih tidak sehat dari perekonomian Indonesia dengan angka pengangguran yang lebih tinggi? Kita perlu hati-hati untuk menarik suatu kesimpulan. Untuk menyimpulkan angka-angka di atas, langkah paling awal yang perlu dilakukan adalah dengan mempertanyakan konsep-definisi yang digunakan untuk mengklasifikasikan seorang menganggur atau tidak menganggur.
18
4.3. Sumber Data Makro dari Survei
Data statistik merangkum berbagai dimensi aktivitas baik yang bernuansa "institutional
Basis" atau "Community Base Data". Data institusional biasanya didapat dari proses
pengumpulan data Instansi, lembaga atau Instansi lainnya, sedangkan data yang bernuansa "Community Based" biasanya dikumpulkan langsung dari masyarakat. BPS mengumpulkan data yang berbasis komunitas ini lewat berbagai Instrumen
Pengumpulan. Kegiatan yang sangat dikenal sejauh ini: 1. Sensus Penduduk, yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali pada setiap tahun yang berakhiran nol. 2. Sensus Pertanian, yang juga dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk setiap tahun berakhiran tiga.
3.
Survey Volume Besar. 3.1. 3.2. Suseda (Survei Sosial Ekonomi Daerah) dilaksanakan setiap tahun. Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), yang dilakukan setiap 10 tahun sekali pada tiap tahun yang berakhiran lima. 3.3. 3.4. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dilaksanakan setiap tahun. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) dan berbagai survei skala besar lainnya.
Apa yang perlu diketahui bahwa data Sensus Penduduk cenderung lebih akurat. Hal ini di samping karena kesederhanaan instrumen pengumpulan data yang digunakan, juga oleh cakupan geografis yang lebih besar. Sedangkan data hasil survei cenderung dengan sampel yang lebih terbatas tetapi dengan ragam informasi yang lebih kaya. Untuk data kependudukan dan sosial ekonomi masyarakat, di BPS, tersedia setiap tahun, data dari kegiatan Survei Sosial Ekonomi Daerah tidak hanya jumlah, struktur, komponen dan komposisi penduduk yang tersedia datanya, tetapi juga beragam karakteristik sosial ekonomi penduduk juga dikumpulkan lewat kegiatan Suseda ini. 19
Dalam dunia keilmuan statistik dikenal suatu anekdot (ekspresi kejengkelan) bahwa mendapatkan data itu sangat mudah, semudah menyebut angka-angka dari data kuantitatif yang tersaji. Pengalaman menunjukkan memang demikian, betapa mudahnya data itu didapat, disajikan dan dibaca. Tidak heran jika beragam data bisa muncul pada pidato-pidato, pada laporan-laporan, pada koran dan majalah apa saja. Namun demikian dari perspektif statistik, sebetulnya tidak begitu. Sekedar review dari apa yang dipaparkan terdahulu, para pakar statistik umumnya sangat hati-hati untuk memunculkan sebuah angka. Data memang mudah diperoleh, jika diabaikan faktor-faktor metodologis dan konsep definisi operasional yang digunakan dalam proses pengumpulan data. Persoalan data statistik seperti disebutkan sebelumnya, memang pada dataran
metodologisnya. Data yang kita dapat tidak memiliki banyak makna tanpa didukung oleh pegangan metodologis yang Suffisien, konsisten dan relevan. Perangkat metodologis dimaksud tidak hanya pada nuansa bagaimana teknik sampling yang digunakan, tetapi terutama pada "Community Based
Data" (data penduduk) adalah bagaimana formulasi atribut dengan batasan operasional yang jelas.
Untuk para peneliti di perguruan tinggi sangat banyak publikasi data hasil Sensus, Survei maupun indikator-indikator hasil perhitungan yang dilakukan BPS yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan masalah, pembentukan hipotesis, maupun untuk komparasi dengan hasil penelitian berskala kecil (tetapi dalam) yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Kekuatan data BPS dewasa ini terletak pada data hasil Sensus dan Survei. Tidak semua data hasil survei tersebut betul-betul akurat, terutama yang sifat distribusi populasinya maupun frekuensi kasusnya tergolong "rare cases" (kasus jarang). Tetapi data yang seperti ini umumnya telah terlebih dahulu diseleksi. Hanya data yang secara statistik (termasuk oleh feeling statistisi) dianggap layak tampil (karena relatif standar error pada batas toleransi statistik) itu yang biasanya dipublikasikan pada forum publik (masyarakat). Data dari hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) seperti beragam jenis data yang disajikan merupakan contoh kekayaan data yang sangat menantang untuk dapat dimanfaatkan atau ditindak lanjuti oleh para peneliti. Dari mulai persoalan-persoalan Sumber Daya Manusia, Sosial Ekonomi Rumah Tangga dan beragam data situasi masyarakat terekam lewat data hasil Suseda.
20
Kegiatan statistik yang dilakukan oleh BPS, dan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di perguruan tinggi sebetulnya memiliki benang merah yang jelas. Penelitian perguruan tinggi akan lebih terfokus pada dua kepentingan yaitu dari sisi pengembangan ilmu dan upaya penerapan ilmu pengetahuan bagi pembangunan masyarakat. Sedangkan spektrum tugas statistik lebih tertuju pada upaya memberi masukan bagi perencana pembangunan. Untuk memahami data BPS, para peneliti dianjurkan untuk terlebih dahulu memahamai metodologi dari proses data itu tercipta. Di antara yang paling dituntut adalah pemahaman yang mendalam terhadap konsep dan definisi yang digunakan. Di samping itu akan lebih efisien dan optimum upaya penelusuran ilmiah yang dilakukan oleh para peneliti jika terlebih dahulu memanfaatkan data yang telah dihasilkan oleh BPS.
4.4. Data Statistik Wilayah Kecil (Small Area Statistics)
Ketidaktersediaan informasi kuantitatif tentang situasi sosial-demografi di daerah sampai wilayah kecil (small area statistics) menjadi kendala yang cukup serius dalam perencanaan pembangunan di daerah selama ini. Untuk mencapai sasaran pembangunan yang memiliki kedekatan langsung dengan kebutuhan real masyarakat, informasi kuantitatif yang akurat dan tepat waktu pada level wilayah yang paling kecil, seperti tingkat kecamatan dan tingkat desa sudah menjadi suatu keharusan. Penyusunan Regitrasi Penduduk yang masih jauh dari sempurna, mengakibatkan kita kehilangan sumber informasi penting sampai tingkat wilayah terkecil (desa/kelurahan). Begitu sulitnya mendapatkan informasi yang dianggap mencerminkan situasi masyarakat di daerah dikarenakan standar metode pengumpulan data yang ada selama ini masih demikian beragam, pada tingkatan konsep dan variabel yang digunakan masuk akal, tapi pada tataran standar prosedur dan metodologi statistik yang digunakan seringkali masih jauh dari layak; sehingga data yang dihasilkan sebetulnya bukanlah data statistik yang benar dan layak dipercaya untuk menjadi data publik. Kita mungkin kaget dengan fakta tersebut, tetapi ini realitas kita, tidak ada satu kecamatan pun di seluruh Indonesia (apalagi untuk tingkat desa) yang mengetahui bagaimana tingkat pendidikan Sumber Daya Manusia yang ada, berapa banyak orang buta huruf, berapa tingkat pengangguran di daerahnya, dan berapa sesungguhnya orang yang bekerja menurut sektor, jenis pekerjaan, status pekerjaannya, dan beragam informasi kuantitatif lain, padahal, data statistik jenis 21
ini sangat dibutuhkan dalam rangka membuat perencanaan pembangunan wilayah kecil ( small spatial
for development planning). Pertanyaan pun bergulir, bagaimana daerah akan mengisi otonomi itu jika
tidak mengenal situasi objektif masyarakatnya?. Jika kita mengupas kembali sejarah tentang pengumpulan informasi kuantitatif di Indonesia, khususnya mengenai situasi masyarakat, tidak akan terlepas dari sejarah sensus penduduk yang pernah dilaksanakan di Indonesia. Semenjak Indonesia merdeka, sensus penduduk pertama kali dilaksanakan pada tahun 1961 (SP 1961). Pada waktu itu keadaan perekonomian nasional sedang tidak stabil dan terpuruk, bahkan situasi politik dan keamanan juga kurang stabil. Akibatnya, data hasil SP 1961 hampir tidak dapat disajikan secara keseluruhan. Sehingga kebutuhan informasi kuantitatif bagi pijakan dasar pembangunan saat itu masih belum terpenuhi sepenuhnya. Pada tahun 1971, Indonesia menyelenggarakan sensus penduduk yang kedua. Sensus penduduk kali ini, jauh lebih baik dari sensus penduduk sebelumnya bahkan boleh dikatakan cukup berhasil di masanya, karena dari segi teknis pencacahan jauh lebih baik bahkan pengolahannya sudah menggunakan media komputer yang cukup canggih untuk ukuran waktu itu. Penyelenggaraan SP 1971 dilakukan dengan sensus sampel dan cakupan data yang dikumpulkan sudah cukup beragam, sehingga mampu memenuhi kebutuhan data bagi perencanaan pembangunan secara nasional. Sensus-sensus berikutnya dilaksanakan pada tahun 1980 dan tahun 1990. Bagi perjalanan sejarah sensus penduduk di Indonesia, Sensus Penduduk 2000 (SP2000) yang dilaksanakan pada bulan Juni 2000, merupakan sensus pertama yang pencacahannya dilakukan secara lengkap terhadap seluruh penduduk Indonesia. Informasi kuantitatif yang akan dihasilkan dari kegiatan SP2000 sangat kaya dengan nuansa keberpihakan pada Otonomi Daerah. Cakupan data yang dikumpulkan pada SP2000 memuat aspek-aspek penting bagi perencanaan pembangunan daerah secara lebih rinci sampai tingkat wilayah paling kecil seperti tingkat kecamatan maupun desa. Tampaknya kebutuhan informasi kuantitatif tentang situasi sosial-demografi di daerah akan menjadi kenyataan. Kebutuhan informasi kuantitatif seperti data ketenagakerjaan, pendidikan, fertilitas dan mortalitas, status perkawinan, bahkan data tentang bangunan dan perumahan dapat tersajikan sampai tingkat wilayah paling kecil. Daerah tidak perlu lagi terlalu gamang dalam meramu kebijakan pembangunan yang lebih memiliki kedekatan dengan rakyat, karena pijakan dasar pembangunan yang berbasis informasi kuantitatif yang memadai, sebagian mampu terpenuhi dari hasil SP2000 ini. 22
Akan tetapi sayangnya, informasi dari hasil SP2000 belum sepenuhnya dimanfaatkan secara baik oleh berbagai kalangan. Masa sentralistik yang begitu lama, diduga akan sangat sulit mengubah paradigma dari para elite politik daerah. Perubahan paradigma dari sekedar penerima menjadi pengambil keputusan, pengatur, pengurus, sekaligus pelaksana tentunya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Kebiasaan selama ini dari para elite politik daerah yang cenderung menunggu
kebijakan dari pusat, mengakibatkan lemahnya struktur kebijakan yang lebih memihak kepentingan daerah. Sudah tidak menjadi rahasia lagi, banyak para perencana pembangunan di daerah senantiasa menerapkan standar ganda dalam penggunaan informasi kuantitatif bagi pijakan dasar
perencanaannya di masa pemerintahan Orde Baru. Pemimpin Daerah senantiasa melaporkan hasilhasil pembangunan secara ABS (Asal Bapak Senang) ke pusat, sehingga terkesan berhasil dan meningkat. Tapi di sisi lain, jika ada program bantuan bagi pembangunan masyarakat, seperti Inpres Desa Tertinggal, pemimpin-pemimpin di daerah berlomba-lomba menyajikan informasi situasi daerahnya seolah-olah layak mendapat bantuan. Akibatnya informasi kuantitatif yang tersaji banyak yang salah kaprah dan terkesan mengada-ada. Sedangkan informasi data yang disajikan oleh lembaga penyedia data – dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS) cenderung kurang mendapat tempat bagi pijakan dasar perencanaan
pembangunan daerah di masa lalu, sekalipun data yang disajikan sangat diakui kesahihannya baik secara nasional maupun internasional. Sekarang di era keterbukaan (reformasi) ini, kebutuhan data kuantitatif yang mencerminkan situasi masyarakat sebenarnya, sudah selayaknya mendapat tempat yang paling tinggi dalam penyusunan perencanaan pembangunan, khususnya di daerah. Sehingga hasil-hasil pembangunan benar-benar dapat dinikmati langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Ragam informasi kuantitatif yang begitu melimpah dan sarat makna dari berbagai kegiatan yang dilakukan BPS Propinsi Jawa Barat beserta Bapeda Propinsi Jawa Barat sudah cukup banyak tersaji. Terserah daerah, apakah akan menggunakan informasi kuantitatif tersebut bagi kepentingan daerah atau tetap mempertahankan budaya Orde Baru yang menggunakan data asal data.
4.5. Indikator
23
Petunjuk yang memberikan indikasi tentang sesuatu keadaan dan merupakan refleksi dari keadaan tersebut disebut juga sebagai Indikator. Dengan kata lain, indikator merupakan variabel penolong dalam mengukur perubahan. Variabel-variabel ini terutama digunakan apabila perubahan yang akan dinilai tidak dapat diukur secara langsung. Indikator yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: (1) sahih ( valid), indikator harus dapat mengukur sesuatu yang sebenarnya akan diukur oleh indikator tersebut; (2) objektif, untuk hal yang sama, indikator harus memberikan hasil yang sama pula, walaupun dipakai oleh orang yang berbeda dan pada waktu yang berbeda; (3) sensitif, perubahan yang kecil mampu dideteksi oleh indikator; (4) spesifik, indikator hanya mengukur perubahan situasi yang dimaksud. Namun demikian perlu disadari bahwa tidak ada ukuran baku yang benar-benar dapat mengukur tingkat kesejahteraan seseorang atau masyarakat. Indikator bisa bersifat tunggal (indikator tunggal) yang isinya terdiri dari satu indikator, seperti Angka Kematian Bayi (AKB) dan bersifat jamak (indikator komposit) yang merupakan gabungan dari beberapa indikator, seperti Indeks Mutu Hidup (IMH) yang merupakan gabungan dari 3 indikator yaitu angka melek huruf (AMH), angka kematian bayi (AKB) dan angka harapan hidup dari anak usia 1 tahun (e 1). Menurut jenisnya, indikator dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok indikator, yaitu: (a) Indikator Input, yang berkaitan dengan penunjang pelaksanaan program dan turut menentukan keberhasilan program, seperti: rasio murid-guru, rasio murid-kelas, rasio dokter, rasio puskesmas. (b) Indikator Proses, yang menggambarkan bagaimana proses pembangunan berjalan, seperti: Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), rata-rata jumlah jam kerja, rata-rata jumlah kunjungan ke puskesmas, persentase anak balita yang ditolong dukun. (c) Indikator Output/Outcome, yang menggambarkan bagaimana hasil (output) dari suatu program kegiatan telah berjalan, seperti: persentase penduduk dengan pendidikan SMTA ke atas, AKB, angka harapan hidup, TPAK, dan lain-lain.
4.6. Beberapa Indikator Tunggal Yang Sering Digunakan
Indikator Jenis Indikator 24
Input (1) a. Kependudukan Jumlah Penduduk Angka Kematian Bayi (AKB/IMR) Angka Fertilitas Total (AFT/TFR) Angka Pertumbuhan Penduduk Tingkat Kepadatan Penduduk Persentase wanita kawin yang menggunakan alat/cara kontrasepsi Rata-rata umur kawin pertama Jumlah Wanita Usia Subur (2)
Proses (3)
Output (4)
b. Ketenagakerjaan Jumlah Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Angka Beban Tanggungan Persentase anak-anak (10-14 tahun) yang bekerja
Jenis Indikator Indikator Input (1) c. Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah Angka Buta Huruf / Angka Melek Huruf Persentase penduduk yang telah menamatkan SLTA (2) Proses (3) Output (4)
d. Kesehatan 25
-
Angka Kesakitan Angka Harapan Hidup (AHH) Persentase anak balita yang persalinannya ditolong dukun.
e. Perumahan Rata-rata luas lantai per penghuni Persentase rumah tangga dengan lantai “tanah” Persentase rumah tangga dengan penerangan listrik Persentase rumah tangga dengan sumber air ledeng
26