; materi kewarganegaraan
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

materi kewarganegaraan

VIEWS: 4,358 PAGES: 31

  • pg 1
									                               BAB I
                           PENDAHULUAN
A. PENGERTIAN DAN TUJUAN PENDIDIKAN
   1. Pengertian pendidikan pancasila

      Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan
      bahwa di setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat terdiri dari
      Pendidikan Bahasa, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan.
      Kep. Mendikbud No. 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum
      Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa menetapkan bahwa
      “Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan
      termasuk dalam Mata Kuliah Umum (MKU) dan wajib diberikan dalam kurikulum
      setiap program studi”.
      Dengan penyempurnaan kurikulum tahun 2000, menurut Kep. Dirjen dikti No.
      267/Dikti/2000 materi Pendidikan Kewiraan disamping membahas tentang PPBN
      juga dimembahas tentang hubungan antara warga negara dengan negara. Sebutan
      Pendidikan Kewiraan diganti dengan Pendidikan Kewarganegaraan. Materi pokok
      Pendidikan Kewarganegaraan adalah tentang hubungan warga negara dengan
      negara, dan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN).

   2. Tujuan pendidikan kewarganegaraan

      Berdasarkan Kep. Dirjen Dikti No. 267/Dikti/2000, tujuan Pendidikan
      Kewarganegaraan mencakup:
      1. Tujuan Umum
      Untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa
      mengenai hubungan antara warga negara dengan negara serta PPBN agar menjadi
      warga negara yang diandalkan oleh bangsa dan negara.
      2. Tujuan Khusus
      a.Agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara
        santun, jujur, dan demokratis serta ikhlas sebagawai WNI terdidik dan
        bertanggung jawab.
      b.Agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam
        kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dapat mengatasinya
        dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila,
        Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional
      c.Agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai
        kejuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa.

B. Landasan pendidikan kewarganegaraan
   1. Landasan ilmiah
      a. Dasar pemikiran pendidikan kewarganegaraan

         Setiap warga negara dituntut untuk hidup berguna (berkaitan dengan
         kemampuan kognitif dan psikomotorik) bagi negara dan bangsanya, serta
         mampu mengantisipasi masa depan mereka yang senantiasa berubah dan selalu
         terkait dengan kontkes dinamika budaya, bangsa, negara dan hubungan
         internasional. Pendidikan Tinggi tidak dapat mengabaikan realitas global
         tersebut yang digambarkan sebagai kehidupan yang penuh paradoks dan
         ketakterdugaan itu. Untuk itu kepada setiap warga negara diperlukan adanya
                                                                                 1
  pembekalan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni (ipteks) yang
  berlandaskan nilai-nilai budaya bangsa. Nilai-nilai budaya bangsa tersebut
  berperan sebagai panduan dan pegangan hidup bagi setiap warga negara.
  Pokok bahasan Pendidikan Kewarganegaraan meliputi hubungan antara warga
  negara serta pendidikan pendahuluan bela negara, yang semua itu berpijak
  pada budaya bangsa. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa tujuan utama
  dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan
  kesadaran bernegara serta membentuk sikap dan perilaku yang cinta tanah air
  yang bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan
  nasional dalam diri para mahasiswa yang calon sarjana/ilmuan warga negara
  kesatuan republik indonesia yang sedang mengkaji dan akan menguasai IPTEK
  dan seni. Sebab kualitas warga negara yang baik adalah sangat ditentukan
  terutama oleh keyakinan dan sikap hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa
  dan bernegara disamping derajat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
  yang dipelajarinya.
  Sebagai perbandingan, di berbagai negara juga dikembangkan materi
  pendidikan umum sebagai pembekalan nilai nilai yang mendasari sikap dan
  prilaku warganegaranya.

  1.Warga negara dituntut hidup berguna dan bermakna bagi negara dan
     bangsanya, mampu mengantisipasi perkembangan serta perubahan masa
     depan.
  2. Diperlukan bekal ilpengtek dan seni yang berlandaskan nilai-nilai
     keagamaan, nilai-nilai moral, dan nilai-nilai budaya bangsa.
  3. Nilai-nilai dasar tersebut berperan sebagai panduan dan pegangan hidup
     warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  4. Sebagai perbandingan, berbagai negara juga dikembangkan materi
     pendidikan umum (general education/humanities) sebagai pembekalan
     nilai-nilai yang mendasari sikap dan perilaku warga negara:

     a. Amerika Serikat: History, Humanity, Philosophy ;
     b. Jepang: Japanese History, Ethics, Philosophy ;
     c. ilipina : Philipino, Family Planning, Taxation and Land Reform, The
        Philipine New Constitution, Study of Human Rights ;
     d. Beberapa negara lainnya : Civics Education.

b. Object pembahasan

  Setiap ilmu harus memenuhi syarat-syarat ilmiah, yaitu berobjek, mempunyai
  metode, sistematis dan bersifat universal. Objek pengetahuan ilmu yang ilmiah
  itu harus jelas baik material maupun formalnya. Objek material adalah bidang
  sasaran yang dibahas dan dikaji oleh suatu bidang atau cabang ilmu. Sedang
  objek formal sudut pandang tertentu yang dipilih atau yang dijadikan ciri untuk
  membahas objek material tersebut.
  Objek material dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah segal ahal yang
  berkaitan dengan warga negara baik yang empirik maupun yang non empirik,
  yang berupa wawasan, sikap dan perilaku warga negara dalam Negara
  Kesatuan Republik Indonesia. Sedang objek formalnya adalah mencakup dua
  segi, yaitu:

  1. Segi hubungan antara warga negara dengan negara (termasuk hubungan
     antara warga negara).
                                                                               2
     2. Segi pembelaan negara.
     Objek pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan menurut Keputusan Dirjen
     Pendidikan Tinggi No.267/Dikti/Kep/2000, pokok-pokoknya adalah sebagai
     berikut:
     1. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan, mencakup:
        a. Hak dan kewajiban warga Negara.
        b. Pendidikan Pendahuluan Bela Negara.
        c. Demokrasi Indonesia.
        d. Hak asasi manusia.
     2. Wawasan nusantara.
     3. Ketahanan nasional.
     4. Politik dan strategi nasional.

  c. Rumpun keilmuan
     Pendidikan kewarganegaraan dapat disejajarkan dengan civics education yang
     dikenal diberbagai negara. Sebagai bidang studi ilmiah, pendidikan
     kewarganegaraan bersifat antardisipliner bukan monodisipliner, karena
     kumpulan pengetahuan yang membangun ilmu kewarganegaraan ini diambil
     dari berbagai disiplin ilmu. Oleh karena itu upaya pembahasan dan
     pengembanganya memerlukan sumbangan dari berbagai disiplin ilmu yang
     meliputi politik, ilmu hukum, ilmu filsafat, ilmu sosiologi, ilmu administrasi
     negara, ilmu ekonomi pembangunan, sejara perjuangan bangsa dan ilmu
     budaya.

2. Landasan hukum

  a. UUD 1945
     1.Pembukaan UUD 1945, khusus pada alinea kedua dan keempat, yang memuat
      cita-cita tujuan dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaannya.
     2.Pasal 27 ayat ( 1 ) menyatakan bahwa ” Segala warga negara bersamaan
      kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung
      hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya “.
     3.Pasal 30 ayat ( 1 ) menyatakan bahwa ” Tiap-tiap warga negara berhak dan
      wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara “.
     4.Pasal 31 ayat ( 1 ) menyatakan bahwa ” Tiap-tiap warga negara berhak
      mendapatkan pengajaran “.
  b. Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
  c. Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
     Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia ( Jo. UU No. 1 Tahun 1988 )
      1.Dalam pasal 18 ( a ) disebutkan bahwa hak kewajiban warga negara yang
        diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya bela negara diselenggarakan
        melalui pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bagian tak terpisahkan
        dalam sistem pendidikan nasional.
      2.Dalam pasal 29 ayat ( 2 ) disebutkan bahwa pendidikan pendahuluan bela
        negara wajib diikuti oleh setiap warga negara dan dilaksanakan secara
        bertahap. Tahap awal pada pendidikan dasar sampai pendidikanan menengah
        ada dalam gerakan pramuka. Tahap lanjutan pada tingkat pendidikan tinggi
        ada dalam bentuk pendidikan kewiraan.
  d.Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan
     berdasarkan keputusan menteri pendidikan nasional Nomor 232/U/2000 tentang
     pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar
     mahasiswa dan Nomor 45/U/2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi telah
                                                                                 3
         ditetapkan bahwa pendidikan agama, pendidikan bahasa dan kewarganegaraan
         merupakan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian, yang wajib
         diberikan dalam kurikulum setiap program studi / kelompok program studi.
       e. Adapun pelaksanaannya berdasarkan surat keputusan jendral pendidikan tinggi
         departemen pendidikan nasional, Nomor
         43/DIKTI/Kep/2006 , yang memuat rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata
         kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi.

C. Hak dan kewajiban warga Negara
     1. Pengertian warga Negara dan penduduk
         Warga Negara
         warga negara adalah orang yang tinggal di suatu negara dengan keterkaitan
         hukum dan peraturan yang ada dalam negara tersebut serta diakui oleh
         negara, baik warga asli negara tersebut atau pun warga asing dan negara
         tersebut memiliki ketentuan kepada siapa yang akan menjadi warga
         negaranya.

          Penduduk
          penduduk adalah kumpulan manusia yang tinggal di suatu wilayah (Negara,
          kota dan daerah) yaitu dengan memiliki surat resmi untuk tinggal di
          wilayah tersebut.

          Negara sebagai suatu entitas adalah abstrak, yang tampak adalah unsur-unsur
          negara yang berupa rakyat, wilayah, dan pemerintah. Salah satu unsur negara
          adalah rakyat. Rakyat yang tinggal diwilayah negara menjadi penduduk negara
          yang bersangkutan. Warga negara adalah bagian dari penduduk suatu negara.
          Warga negara memiliki hubungan ndengan negaranya. Kedudukannya sebagai
          warga negara menciptakan hubungan berupa peranan, hak dan kewajiban yang
          bersifat timbal balik.
          Kewarganegaraan memiliki keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau
          ikatan anatara negara dengan warga negara. Kewarganegaraan adalah segala
          hal ihlawal yang berhubungan dengan negara.

      Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu :
      a. Kewarganegaraan dalam arti Yuridis
          Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum
          antara orang –orang dengan negara. Adanya ikatan hukum itu menimbulkan
          akibat-akibat hukum tertentu, yaitu orang tersebut berada dibawah kekuasaan
          negara yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum , misalanya akta
          kelahiran, surat pernyataan, bukti kewarganegaraan, dsb.
      b. Kewarganegaraan dalam arti Sosiologis
          Kewarganegaraan dalam arti sosilogis tidak ditandai dengan ikatan hukum.
          Tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan
          nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir
          dari penghayatan warga negara bersangkutan.

    2 Asas asas kewarganegaraan

       Asas kewarganegaraan diperlukan untuk mengatur status kewarganegaraan
       seseorang. Hal ini penting agar seseorang mendapatkan perlindungan dari
       negara, serta menerima hak dan kewajibannya. Banyak contoh kasus tentang
       pentingnya status kewarganegaraan seperti anak yang lahir dari perkawinan
                                                                                       4
  yang orang tuanya berbeda kewarganegaraan, atau warga keturunan Tionghoa
  yang lahir dan besar di Indonesia namun kesulitan mendapatkan status
  kewarganegaraan. Ketentuan tentang status kewarganegaraan penting diatur
  dalam peraturan perundangan dari negara. Dalam asas kewarganegaraan
  dalam UU Nomor 12 Tahun 2006, dikenal dua pedoman yaitu :

A. Asas Kewarganegaraan

  a.Asas Kelahiran (Ius Soli)
    Ius berarti hukum atau pedoman, sedangkan Soli dari kata Solum yang
    berarti negeri.Jadi Ius Soli adalah penentuan status kewarganegaraan
    berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang.
  b.Asas Keturunan (Ius Sanguinis)
    Ius berarti hukum atau pedoman, sedangkan Sanguinis dari kata
    Sanguis yang berarti darah atau keturunan. Jadi, Ius Sanguinisadalah asas
    kewarganegaraan yang berdasarkan kewarganegaraan suatu negara.
  c.Asas Kewarganegaraan Tunggal
    Asas ini adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap
    orang. Setiap orang tidak dapat menjadi warga Negara ganda atau lebih dari
    satu.
  d.Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas
    Asas ini adalah asas yang menenukan kewarganegaraan ganda (lebih dari1
    warga negara) bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
    UU. Pada saat anak-anak telah mencapai 18 tahun, maka harus menentukan
    salah satu kewarganegaraannya. Seseorang tidak boleh memegang status dua
    kewarganegaraan. Oleh sebab itu, apabila seseorang berhak mendapatkan
    status kewarganegaraan karena kelahiran dan keturunan sekaligus, maka
    pada saat dewasa, harus memilih salah satu.

B. Asas Kewarganegaraan Khusus

  a.Asas Kepentingan Nasional
  Adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganeraan
  mengutamakan        kepentingan       nasional    Indonesia,    yang   bertekad
  mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-
  cita dan tujuannya sendiri.
  b.Asas Perlindungan Maksimum
  Adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan
  perlingdungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia dalam keadaan
  apapun, baik di dalam maupun di luar negeri.
  c.Asas persamaan didalam hukum dan pemerintahan
  Adalah asas yang menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia
  mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
  d.Asas kebenaran substantif
  Adalah asas dimana prosedur kewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat
  administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang
  dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
  e.Asas non-diskriminatif
  Adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang
  berhubungan dengan warga negara atas dasar suku ras, agama, golongan, jenis
  kelamin, serta haris menjamin, melindungi, dan memuliakan HAM pada
  umumnya dan hak warga negara pada khususnya
                                                                               5
      f.Asas pengakuan dan penghormatan terhadap HAM
      Adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga
      negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan HAM pada umumnya
      dan hak warga negara pada khususnya
      g.Asas keterbukaan
      Adalah asas yang menentukan bahwa segala hal ikhwal yang berhubungan
      dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
      h.Asas publisitas
      Adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh
      dan atau kehilangan kewarganegaraan RI akan diumumkan dalam
      berita negara RI agar masyarakat mengetahuinya.

D . Masalah Status Kewarganegaraan
      Masalah status kewarganegaraan seseorang akan muncul apabila
      asaskewarganegaraan tersebut di atas diterapkan secara tegas dalam sebuah
      negara, sehingga mengakibatkan terjadinya beberapa kemungkinan berikut :

      1.Apatride adalah seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan.
      Hal ini disebabkan karena orang tersebut lahir di negara yang menganut
      asas Ius Sanguinis.

      2.Bipatride adalah seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan. Hal ini
      dimungkinkan apabila orang tersebut berasal dari orang tua yang negaranya
      menganutSanguinis sedangkan ia lahir di negara yang menganut.

      3.Multipatride seseorang yang memiliki lebih dari dua status
      kewarganegaraan, yaitu seseorang (penduduk) yang tinggaldiperbatasan
      antara dua negara.

      Untuk memecahkan masalah kewarganegaraan di atas, setiap Negara memiliki
      peraturan sendiri-sendiri yang prinsipnya bersifat universal. Untuk mengatasi
      hal tersebut, di indonesia dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (4)
      bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Oleh sebab itu,
      melalui UU No. 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Indonesia
      dinyatakan bahwa cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia
      adalah :

      - Karena Kelahiran
      - Karena Pengakuan
      - Karena Dikabulkan Permohonan
      - Kerena Kewarganegaraan
      - Karena Perkawinan
      - Karena Pernyataan

E.Hak dan kewajiban warga Negara menurut UUD 1945

       Pasal – pasal UUD 1945 yang menetapkan hak dan kewajiban warganegara
       mencakup pasal – pasal seperti di bawah ini :
       a. Pasal 27 ayat (1) menetapkan hak warganegara yang sama dalam hukum dan
          pemerintahan, serta kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan.

                                                                                  6
  b. Pasal 27 ayat (2) menetapkan hak warganegara atas pekerjaan dan
     penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
  c. Pasal 27 ayat (3) dalam Perubahan Kedua UUD 1945 menetapkan hak dan
     kewajiban warganegara untuk ikut serta dalam upaya pembelajaran negara.
  d. Pasal 28 menetapkan hak dan kemerdekaan warganegara untuk berserikat,
     berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.
  e. Pasal 29 ayat (2) menyebutkan adanya hak kemerdekaan untuk memeluk
     agamanya masing – masing dan beribadat menurut agamanya.
  f. Pasal 30 ayat (1) dalam Perubahan Kedua UUD 1945 menyebutkan hak dan
     kewajiban warganegara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan
     keamanan negara.
  g. Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bah

Hak dan kewajiban bela Negara
 a. Pengertian
        Pembelaan negara atau bela negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga
 negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan yang dilandasi oleh
 kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bagi
 warganegara Indonesia, usaha pembelaan negara dilandasi oleh kecintaan pada
 tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dengan keyakinan
 pada Pancasila sebagai dasar serta berpijak pada UUD 1945 sebagai konstitusi
 negara. Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap
 warganegara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan
 negara serta persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah
 Nusantara dan yaridiksi nasional, serta nilai – nilai pancasila dan UUD 1945.

 b. Asas Demokrasi dalam Pembelaan Negara
         Berdasarkan pasal 27 ayat (3) dalam Perubahan Kedua UUD 1945, bahwa
 usaha bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warganegara. Hal ini
 menunjukkan adanya asas demokrasi dalam pembelaan negara yang mecakup dua
 arti :
 1. Setiap warganegara turut serta dalam menentukan kebijakan tentang
     pembelaan negara melalui lembaga – lembaga perwakilan sesuai dengan UUD
     1945 dan perundang – undangan yang berlaku.
 2. Setiap warganegara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara,
     sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing – masing.
 c. Motivasi dalam Pembelaan Negara
         kesadaran setiap warganegara akan hak dan kewajibannya. Kesadaran
 demikian perlu ditumbuhkan melalui proses motivasi untuk mencintai tanah air
 dan untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Proses motivasi untuk membela
 negara dan bangsa akan berhasil jika setiap warga memahami keunggulan dan
 kelebihan negara dan bangsanya. Disamping itu setiap warga negara hendaknya
 juga memahami kemungkinan segala macam ancaman terhadap eksistensi bangsa
 dan negara Indonesia. Dalam hal ini ada beberapa dasar pemikiran yang dapat
 dijadikan sebagai bahan motivasi setiap warga negara untuk ikut serta membela
 negara Indonesia.
 § Pengalaman sejarah perjuangan RI
 § Kedudukan wilayah geografis Nusantara yang strategis
 § Keadaan penduduk ( demografis ) yang besar
 § Kekayaan sumber daya alam
 § Perkembanganm dan kemajuan IPTEK di bidang persenjataan
 § Kemungkinan timbulnya bencana perang
                                                                               7
D. Hak hak asasi manusia
     a. Pengertian Ham

                  Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak
          manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat
          dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil
          kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata – mata
          karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian
          negara. Maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia
          lain, masyarakat lain, atau Negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari
          Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat
          diabaikan.


          Contoh hak asasi manusia (HAM):

         Hak untuk hidup.
         Hak untuk memperoleh pendidikan.
         Hak untuk hidup bersama-sama seperti orang lain.
         Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama.
         Hak untuk mendapatkan pekerjaan


      b. Sejarah singkat timbulnya ham

                 Para ahli HAM menyatakan bahwa sejarah perkembangan HAM
          bermula dari kawasan Eropa. Sebagian mengatakan jauh sebelum peradaban
          Eropa muncul, HAM telah populer di masa kejayaan Islam. Wacana awal
          HAM di Eropa dimulai dengan Magna Charta yang membatasi kekuasaan
          absolut para penguasa atau raja-raja. Kekuasaan absolut raja, seperti
          menciptakan hukum tetapi tidak terikat oleh peraturan yang mereka buat,
          menjadi dibatasi dan kekuasaan mereka harus dipertanggungjawabkan secara
          hukum.

                 Sejak lahirnya Magna Charta pada tahun 1215, raja yang melanggar
          aturan kekuasaan harus diadili dan memepertanggungjawabkan kebijakan
          pemerintahannya di hadapan parlelen. Sekalipun kekuasaan para raja masih
          sangat dominan dalam hal pembuatan undang-undang, Magna Charta telah
          menyulut ide tentang keterikatan penguasa kepada hukum dan
          pertanggungjawaban kekuasaan mereka kepada rakyat.

          Empat abad kemudian, tepatnya pada 1689, lahir Undang-Undang Hak Asasi
          Manusia (HAM) di Inggris, pada masa itu pula muncul istilah equality before
          the law, kesetaraan manusia di muka hokum. Pandangan ini mendorong
          timbulnya wacana negara hukum dan negara demokrasi pada kurun waktu
          selanjutnya. Menurut Bill of Right, asas persamaan manusia di hadapan hukum
          harus diwujudkan betapa pun berat rintangan yang dihadapi, karena tanpa hak
          persamaan maka hak kebebasan mustahil dapat terwujud.


                                                                                     8
                  Untuk mewujudkan kebebasan yang bersendikan persamaan hak warga
          negara tersebut, lahirlah sejumlah istilah dan teori sosial yang identik dengan
          perkembangan dan karakter masyarakat Eropa, dan selanjutnya Amerika:
          kontrak sosial (J.J. Rousseau), trias politica (Montesquieu), Teori hukum
          kodrati (John Locke), dan hak-hak dasar persamaan dan kebebasan (Thomas
          Jefferson).

          Pada 1789, lahir Deklarasi Perancis. Deklarasi ini memuat aturan-aturan
          hukum yang menjamin hak asasi manusia dalam proses hukum, seperti
          larangan penangkapan dan penahanan tanpa surat perintah yang dikeluarkan
          oleh lembaga hukum yang berwenang.

                 Prinsip presumption of innocent adalah bahwa orang-orang yang
          ditangkapdianggap tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang
          berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Perinsip ini kemudian
          dipertegas oleh prinsip-prinsip HAM lain, seperti kebebasan mengeluarkan
          pendapat, kebebasan beragama, perlindungan hak milik, dan hak-hak dasar
          lainnya.

          Perkembangan HAM selanjutnya ditandai oleh munculnya wacana empat hak
          kebebasan manusia (the four freedoms) di Amerika Serikat pada 6 Januari
          1941, yang diproklamirkan oleh Presiden Theodore Roosevelt. Keempat hak
          itu adalah: hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat; hak kebebasan
          memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya;
          hak bebas dari kemiskinan; dan hak bebas dari rasa takut.

          Tiga tahun kemudian, dalam Konferensi Buruh Internasional di Philadelphia,
          Amerika Serikat, dihasilkan sebuah deklarasi HAM. Deklarasi Philadelphia
          1944 ini memuat pentingnya menciptakan perdamaian dunia berdasarkan
          keadilan sosial dan perlindungan seluruh manusia apa pun ras, kepercayaan,
          dan jenis kelaminnya. Deklarasi ini juga memuat prinsip HAM yang
          menyerukan jaminan setiap orang untuk mengejar pemenuhan kebutuhan
          material dan spiritual secara bebas dan bermartabat serta jaminan keamanan
          ekonomi dan kesempatan yang sama. Hak-hak tersebut kemudian dijadikan
          dasar perumusan Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang dikukuhkan oleh
          PBB dalam Universal Declaration of Human Right (UDHR) pada tahun 1948.

E. Demokrasi indonesia
        1. Pengertian dan perkembangan demokrasi
                   Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan
           suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan
           warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.
                   Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang
           membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan
           legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling
           lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain.
           Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan
           agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol
           berdasarkan prinsip checks and balances.
                   Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-
           lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan
           melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang
                                                                                       9
    berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga
    perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan
    menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif
    dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak
    sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang
    memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum
    dan peraturan.

2. Perkembangan demokrasi di Indonesia

    Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari Pelaksanaan
    Demokrasi yang pernah ada di Indonesiai ini. Pelaksanaan demokrasi di
    indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periodesasi antara lain :

    1. Pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi ( 1945 – 1950 ).
    Tahun 1945 – 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang
    ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum
    berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik.
    Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan hal itu
    terlihat Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbnyi sebelum MPR,
    DPR dan DPA dibentuk menurut UUD ini segala kekuasaan dijalankan oleh
    Presiden denan dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari kesan bahwa negara
    Indonesia adalah negara yang absolut pemerintah mengeluarkan :
   Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah
    menjadi lembaga legislatif.
   Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang Pembentukan
    Partai Politik.
   Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 tentang perubahan sistem
    pemerintahn presidensil menjadi parlementer

   2. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama
   a. Masa Demokrasi Liberal 1950 – 1959
   Masa demokrasi liberal yang parlementer presiden sebagai lambang atau
   berkedudukan sebagai Kepala Negara bukan sebagai kepala eksekutif.
   Masa demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi
   dan berkembangnya partai-partai politik.
   Namun demikian praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan :
 Dominannya partai politik
 Landasan sosial ekonomi yang masih lemah
 Tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950
   Atas dasar kegagalan itu maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5
   Juli 1959 :
 Bubarkan konstituante
 Kembali ke UUD 1945 tidak berlaku UUD S 1950
 Pembentukan MPRS dan DPAS
   b. Masa Demokrasi Terpimpin 1959 – 1966
   Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No. VII/MPRS/1965
   adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
   permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat
   secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang progresif
   revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan ciri:
1. Dominasi Presiden
                                                                            10
2. Terbatasnya peran partai politik
3. Berkembangnya pengaruh PKI
   Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain:
1. Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan
2. Peranan Parlemen lembah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan
   presiden membentuk DPRGR
3. Jaminan HAM lemah
4. Terjadi sentralisasi kekuasaan
5. Terbatasnya peranan pers
6. Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC (Blok Timur)
   Akhirnya terjadi peristiwa pemberontakan G 30 September 1965 oleh PKI
   yang menjadi tanda akhir dari pemerintahan Orde Lama.

     3. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru 1966 – 1998
     Dinamakan juga demokrasi pancasila. Pelaksanaan demokrasi orde baru
     ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966, Orde Baru
     bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan
     konsekwen. Awal Orde baru memberi harapan baru pada rakyat
     pembangunan disegala bidang melalui Pelita I, II, III, IV, V dan pada masa
     orde baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1971, 1977,
     1982, 1987, 1992, dan 1997.
     Namun demikian perjalanan demokrasi pada masa orde baru ini dianggap
     gagal sebab:
1.   Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada
2.   Rekrutmen politik yang tertutup
3.   Pemilu yang jauh dari semangat demokratis
4.   Pengakuan HAM yang terbatas
5.   Tumbuhnya KKN yang merajalela
     Sebab jatuhnya Orde Baru:
1.   Hancurnya ekonomi nasional ( krisis ekonomi )
2.   Terjadinya krisis politik
3.   TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan orba
4.   Gelombang demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden Soeharto untuk
     turun jadi Presiden.

     4. Pelaksanaan Demokrasi Reformasi {1998 – Sekarang).
     Berakhirnya masa orde baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari
     Presiden Soeharto ke Wakil Presiden BJ Habibie pada tanggal 21 Mei 1998.
     Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis
     antara lain:
1.   Keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok
     reformasi
2.   Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang
     Referandum
3.   Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang
     bebas dari KKN
4.   Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan
     Presiden dan Wakil Presiden RI
5.   Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV
     Pada Masa Reformasi berhasil menyelenggarakan pemiluhan umum sudah
     dua kali yaitu tahun 1999 dan tahun 2004.

                                                                            11
                              BAB II
                        WAWASAN NUSANTARA
A. Pengertian waawasan nusantara
   Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia diri dan
   lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam
   penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

B. Factor yang mempengaruhi wawasan nusantara

   Ada beberapa faktor yang mempengaruhi wawasan nusantara diantaranya:
   1. Wilayah (geografi).

   a. Asas Kepulauan (archipelagic principle)
   Kata „archipelago‟ dan „archipelagic‟ berasal dari kata Italia yakni „archipelagos‟. Akar
   katanya adalah „archi‟ yang berarti terpenting, terutama dan „pelagos‟ berarti laut atau
   wilayah lautan. Jadi archipelago adalah lautan terpenting.

   b. Kepulauan Indonesia.
   Bagian wilayah Indische Archipel yang dikuasai Belanda dinamakan Nederandsch Oost
   Indishe Archipelago. Itulah wilayah jajahan Belanda yang kemudian menjadi wilayah
   Negara Kesatuan Republik Indonesia.

   c. Konsep tentang Wilayah Lautan.
   Dalam perkembangan hukum laut internasional dikenal beberapa konsep mengenai
   kepemilikan dan penggunaan wilayah laut sebagai berikut :
        Res Nullius ? menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memilikinya.
        Res Cimmunis ? menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia
          karena tidak dapat dimiliki oleh masing – masing negara.
        Mare Liberum ? menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua
          bangsa.
        Mare Clausum (The Right and Dominion of The Sea) ? menyatakan bahwa
          hanya laut sepanjang pantai saja yang dapat dimiliki oleh suatu negara sejauh
          yang dapat dikuasai dari darat (kira – kira sejauh 3 mil).
        Archipelagic State Principles (asas negara kepulauan) ? menjadi dasar dalam
          konvensi PBB tentang hukum laut.

   d. Karakteristik Wilayah Nusantara.
   Nusantara berarti Kepulauan Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan benua
   Australia dan diantara samudra Pasifik dan samudra Indonesia, yang terdiri dari 17.508
   pulau besar maupun kecil. Kepulauan Indonesia terletak pada batas astronomi sbb:
   Utara : ± 6°08‟ LU, Selatan : ± 11°15‟ LS, Barat : ± 94°45‟ BT, Timur : ± 141°05‟ BT.
   Jarak utara-selatan sekitar 1.888 Kemerdekaan, sedangkan jarak barat-timur sekitar
   5.110 Kemerdekaan. Luas wilayah Indonesia seluruhnya adalah 5.193.250 km², yang
   terdiri dari daratan seluas 2.027.087 km² dan perairan seluas 3.166.163 km²




                                                                                         12
C. Geopolitik dan Geostrategi

        1. Pengertian Geopolitik

         Geopolitik berasal dari dua kata, yaitu ³geo´ dan ³politik´. Maka,
   Membicarakan pengertiangeopolitik, tidak terlepas dari pembahasan mengenai
   masalah geografi dan politik. ³Geo´ artinyaBumi/Planet Bumi. Menurut Preston
   E. James, geografi mempersoalkan tata ruang, yaitu sistemdalam hal menempati
   suatu ruang di permukaan Bumi. Dengan demikian geografi bersangkut-paut
   dengan interrelasi antara manusia dengan lingkungan tempat hidupnya.
   Sedangkan politik,selalu berhubungan dengan kekuasaan atau pemerintahan.

          Dalam studi Hubungan Internasional, geopolitik merupakan suatu kajia n
   yang melihat masalah / hubungan internasional dari sudut pandang ruang atau
   geosentrik.            Konteks            teritorial          di          mana
   hubungan itu terjadi bervariasi dalam fungsi wilayah dalam interaksi, lingkup
   wilayah, danhirarki aktor: dari nasional, internasional, samp ai benua-kawasan,
   juga provinsi atau lokal.

         2. Istilah geopolitik
           Istilah Geopolitik pertama kali digunakan oleh Rudolf Kjéllen, seorang ahli
   politik dari Swedia pada tahun 1905. sebagai cabang dari geografi politik, geopolitik
   fokus pada perkembangan dan kebutuhan akan ruang bagi suatu negara. Geopolitik
   mengkombinasikan teorinya Friedrich Ratzel‟s tentang perkembangan alami sebuah
   negara dengan Heartland Theory (teori kawasan inti) dari Sir Halford J. Mackinder‟s
   untuk membenarkan praktek-praktek yang bersifat ekspansionis dari beberapa negara.

          Sir Halford John Mackinder adalah ahli geography dari Inggris yang menulis
   paper pada tahun 1904 “The Geographical Pivot of History.” Dalam papernya
   Mackinder mengatakan bahwa menguasai Eastern Europe adalah perkara yang penting
   untuk      menguasai     dunia.      Dia      mengformulasikan      hipothesisnya:
   Who rules East Europe commands the Heartland Who rules the Heartland commands
   the World-Island Who rules the World-Island commands the world
   Mackinder‟s Heartland (juga disebut sebagai the Pivot Area) adalah daerah ini dari
   Eurasia, dan yang dimaksud dengan the World-Island adalah seluruh daerah Eurasia
   (Eropa dan Asia)

        3. Implementasi Wawasan nusantara

    Implementasi Wawasan Nusantara
    Implementasi atau penerapan wawasan nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola
    sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara
    daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan kata lain, wawasan nusantara
    menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka
    menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan bermayarakat, berbangsa dan
    bernegara. Imlementasi wawasan nusantara bertujuan untuk menerapkan wawasan
    nusantara dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup bidang politik, ekonomi,
    sosial, budaya, serta pertahanan nasional. Implementasi wawasan nusantara senantiasa
    berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan
    menyeluruh sebagai berikut :


                                                                                     13
1. Wawasan Nusantara sebagai Pancaran Falsafah Pancasila

   Falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang
   sesuai dengan aspirasinya. Keyakinan ini dibuktikan dalam sejarah perjuangan
   bangsa Indonesia sejak awal proses pembentukan Negara Kesatuan Republik
   Indonesia sampai sekarang. Dengan demikian wawasan nusantara menjadi
   pedoman bagi upaya mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk
   menjamin kesatuan, persatuan dan keutuhan bangsa, serta upaya untuk
   mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia.

2. Wawasan Nusantara dalam Pembangunan Nasional

a. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik
Bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia
dan perdamaian abadi melalui politik luar negeri yang bebas aktif. Implementasi
wawasan nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim
penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam
wujud pemerintahan yang kuat aspiratif dan terpercaya yang dibangun sebagai
penjelmaan kedaulatan rakyat.


b. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi
Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan
tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu,
implementasi wawasan nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelolaa
sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara
timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri.


1) Kekayaan di wilayah nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal
dan milik bersama bangsa untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah
Indonesia secara merata.

2) Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh daerah
tanpa mengabaikan ciri khas yang memiliki daerah masing-masing.

3) Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah nusantara diselenggarakan
sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi
kerakyatan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

c. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial Budaya
Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan
menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan
sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Implementasi ini juga akan
menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa
membedakan suku, asal usul daerah, agama, atau kepercayaan,serta golongan
berdasarkan status sosialnya. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu
kesatuan dengan corak ragam budaya yang menggambarkan kekayaan budaya
bangsa. Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing asalkan tidak
bertentangan dengan nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati.

                                                                            14
d. Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Satu Kesatuan Pertahanan dan
keamanan
Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan
akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut akan
membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan
sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini menjadi modal utama yang
akan mengerakkan partisipasi setiap warga negara indonesia dalam menghadapi
setiap bentuk ancaman antara lain :

1) Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya adalah
ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.

2) Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut
serta dalam pertahanan dan keamanan Negara dalam rangka pembelaan negara
dan bangsa.

3. Penerapan Wawasan Nusantara

a. Salah satu manfaat paling nyata dari penerapan wawasan nusantara. Khususnya
di bidang wilayah. Adalah diterimanya konsepsi nusantara di forum internasional.
Sehingga terjaminlah integritas wilayah territorial Indonesia. Laut nusantara yang
semula dianggap “laut bebas” menjadi bagian integral dari wilayah Indonesia.

b. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang lingkup tersebut menghasilkan sumber
daya alam yang mencakup besar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.

c. Pertambahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia internasional
terutama negara tetangga yang dinyatakan dengan persetujuan yang dicapai.

d. Penerapan wawasan nusantara dalam pembangunan negara di berbagai bidang
tampak pada berbagai proyek pembangunan sarana dan prasarana ekonomi,
komunikasi dan transportasi.

e. Penerapan di bidang sosial dan budaya terlihat pada kebijakan untuk
menjadikan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tetap merasa sebangsa,
setanah air, senasib sepenanggungan dengan asas pancasila.

f. Penerapan wawasan nusantara di bidang pertahanan keamanan terlihat pada
kesiapsiagaan dan kewaspadaan seluruh rakyat melalui sistem pertahanan dan
keamanan rakyat semesta untuk menghadapi berbagai ancaman bangsa dan
Negara.

Dewasa ini kita menyaksikan bahwa kehidupan individu dalam bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara sedang mengalami perubahan. Dan kita juga menyadari
bahwa faktor utama yang mendorong terjadinya proses perubahan tersebut adalah
nilai-nilai kehidupan baru yang di bawa oleh negara maju dengan kekuatan
penetrasi globalnya. Apabila kita menengok sejarah kehidupan manusia dan alam
semesta, perubahan dalam kehidupan itu adalah suatu hal yang wajar, alamiah.
Dalam dunia ini, yang abadi dan kekal itu adalah perubahan. Berkaitan dengan
wawasan nusantara yang syarat dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dan di
bentuk dalam proses panjang sejarah perjuangan bangsa, apakah wawasan bangsa
Indonesia tentang persatuan dan kesatuan itu akan terhanyut tanpa bekas atau akan
                                                                               15
   tetap kokoh dan mampu bertahan dalam terpaan nilai global yang menantang
   Wawasan Persatuan bangsa. Tantangan itu antara lain adalah pemberdayaan
   rakyat yang optimal, dunia yang tanpa batas, era baru kapitalisme, dan kesadaran
   warga negara

4. Hubungan wawasan nusantara dengan ketahanan nasional
   Wilayah Indonesia yang sebagian besar adalah wilayah perairan mempunyai
   banyak celah kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh negara lain yang pada
   akhirnya dapat meruntuhkan bahkan dapat menyebabkan disintegrasi bangsa
   Indonesia. Indonesia yang memiliki kurang lebih 13.670 pulau memerlukan
   pengawasan yang cukup ketat. Dimana pengawasan tersebut tidak hanya
   dilakukan oleh pihak TNI/Polri saja tetapi semua lapisan masyarakat Indonesia.
   Bila hanya mengandalkan TNI/Polri saja yang persenjataannya kurang lengkap
   mungkin bangsa Indonesia sudah tercabik – cabik oleh bangsa lain. Dengan
   adannya wawasan nusantara kita dapat mempererat rasa persatuan di antara
   penduduk        Indonesia     yang    saling    berbhineka     tunggal      ika.
   Wawasan nasional bangsa Indonesia adalah wawasan nusantara yang merupakan
   pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional. Sedangkan
   ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses
   pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Oleh
   karena itu, diperlukan suatu konsepsi ketahanan nasional yang sesuai
   dengan karakteristik bangsa Indonesia.Dengan adanya wawasan nusantara,
   kita harus dapat memiliki sikap dan perilaku yang sesuai kejuangan, cinta tanah
   air serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Dalam kaitannya dengan pemuda
   penerus bangsa hendaknya ditanamkan sikap wawasan nusantara sejak dini
   sehingga kecintaan mereka terhadap bangsa dan negara lebih meyakini dan lebih
   dalam.




                                                                                16
                                    BAB III

                       KETAHANAN NASIONAL
A. Latar belakang dan landasan ketahanan nasional

1. Latar belakang landasan ketahanan nasional

           Terbentuknya Negara Indonesia dilatarbelakangi oleh perjuangan seluruh
    bangsa. Beberapa ancaman dalam dan luar negeri telah dapat diatasi bangsa Indonesia
    dengan adanya tekad bersama menggalang kesatuan dan keutuhan bangsa. Kekuatan
    bangsa dalam menjaga keutuhan Negara Indonesia tentu saja harus selalu didasari oleh
    segenap landasan baik landasan ideal, konsttusional dan juga wawasan visional.
    Landasan ini akan memberikan kekuatan konseptual filosofis untuk merangkum,
    mengarahkan, dan mewarnai segenap kegiatan hidup masyarakat, berbangsa dan
    bernegara.

2. Landasan ketahanan nasional
 a. Pancasila sebagai Landasan Ideal
    Pancasilamerupakan pandangan bangsa Indonesia. Dalam Ketahanan Nasional pancasi
    lamerupakan dasar spiritual yang akan membawa bangsa dalam suasana merdeka,berd
    aulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat.
 b. UUD
    1945 sebagai LandasanKonstitusional Negara Indonesia adalah negara yang berdasark
    an pada aturankonstitusional yaitu berdasarkan pada hukum.
 c. Wawasan
    Nusantara sebagaiLandasan Visional Wilayah Indonesia sangat luas dan ada berbagai
    macam ragambudaya, suku, agama dan ras. Sehingga wawasan tentang nusantara Indo
    nesia sangatperlu untuk diketahui agar kelangsungan dankeserasian dalam kehidupan
    bangsa bisaterwujud.

3. Ruang Lingkup dan Pengertian Ketahanan Nasional
   1.Pokok Pikiran yangMendasari Konsepsi Ketahanan Nasional Mengandung keuletan
   dan ketangguhanuntuk tetap mengembangkan kekuatan nasional menghadapi segala ta
   ntangan,ancaman dan gangguan. Konsepsi didasarkan pada beberapa pokok pikiran:

         a.Manusia sebagai makhluk yang Berbudaya Manusia merupakan makhluk yang
          memilikinurani, intelegensi dan keterampilan sehingga memungkinkan ia meng
         aktualisasikankreatifitasnya dalam hubungan Tuhan, manusia lain dan alam sekit
         arnya. Pernyataantersebut menunjukan bahwa manusia sebagai makhluk yang be
         rbudaya.

         b. TujuanNasional, Filsafat dan Ideologi Negara Pancasila adalah pandangan dan
          ideologibangsa Indonesia, mengandung cita-
         cita yang menjadi tujuan nasional. Untuk mencapaitujuan tersebut perlu ketahan
         an nasional agar bangsa tetap utuh.


3. Pengertian ketahanan nasional



                                                                                     17
   KetahananNasioanal (Indonesia) adalah kondisi dinamis suatu bangsa (Indonesia)
   yang meliputi segenap kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan
   ketangguhan yang mengandung kernampuan mengembangkan kekuatan nasional,
   dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan ancaman, hambatan dan gangguan,
   baik yang datang dari dalam maupun dari luar, untuk menjamin identitas, integritas,
   dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Serta perjuangan mencapai tujuan
   nasional(Lemhannas,2000:98).


   •Ketangguhan

   Adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan, kuat
   menderita, atau dapat menanggulangi beban yang dipikulnya.

   •Keuletan
   Adalah usaha secara giat dengan kemampuan yang keras dalam menggunakan
   kemampuan tersebut diatas untuk mencapai tujuan.

   •Identitas
   Yaitu ciri khas suatu bangsa atau negara dilihat secara keseluruhan (holistik).
   •Integritas
   Yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa baik unsur sosial
   maupun alamiah, baik yang bersifat potensial maupun fungsional.

   •Ancaman
   Yang dimaksud disini adalah hal/usaha yang bersifat mengubah atau merombak
   kebijaksanaan dan usaha ini dilakukan secara konseptual, kriminal dan politis.

   •Tantangan
   Yaitu hal atau usaha yang bersifat menggugah kemampuan

   •Hambatan
   Adalah hal atau usaha dari diri sendiri yang bersifat dan bertujuan melemahkan atau
   menghalangi secara tidak konsevsional.

   •Gangguan
   Adalah hal atau usaha yang berasal dari luar, bersifat dan bertujuan melemahkan dan
   atau menghalangi secara tidak konsepsional.

4. Hakekat ketahanan nasional dan hakikat konsep ketahanan nasional
   a. Ketahanan nasional sebagai suatu kenyataan
   b. Ketahanan nasional sebagai konsep
   c. Ketahanan nasional sebagai metode berpikir/ suatu mode pendekatan
5. Asas asas ketahanan nasional

   A. Asas Kesejahteraan dan Keamanan
   Kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dan
   merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial, baik sebagai perorangan
   maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

   B. Asas Komprehensif integral atau menyeluruh terpadu

                                                                                   18
   Ketahanan nasional mencakupketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara
   utuh, menyeluruh dan terpadu.

   C. Asas mawas ke dalam dan mawas ke luar
   Sistem kehidupan nasionalmerupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa
   yang saling berinteraksi. Mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat dan
   kondisi kehidupan nasional itu sendiri. Mawasw ke luar bertujuan untuk dapat
   mengantisipasi dan ikut berperan serta menghadapi dan mengatasi dampak
   lingkungan strategis luar negeri.

   D. Asas kekeluargaan
   Mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong rotong, tenggang
   rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

6. Sifat sifat ketahanan nasional
   1. Mandiri
   Ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan
   keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta
   bertumpu pada identitas, integritas dan kepribadian bangsa.

   2. Dinamis
   Ketahanan nasional tidaklah tetap melainkan dapat meningkat dan atau menurun
   tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara serta kondisi lingkungan
   strategisnya.

   3. Wibawa
   Makin tinggi tingkat ketahanan nasional Indonesia makin tinggi pula nilai
   kewibawaan nasional yang berarti makin tinggi tingkat daya tangkal yang dimiliki
   bangsa dan negara Indonesia.

   4. Konsultasi dan kerjasama
   Konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan
   antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata tetapi lebih
   pada sikap konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dengan mengandalkan
   pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa.


7. Kedudukan dan fungsi konsepsi ketahanan nasional

   a). Kedudukan
   ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh
   bangsa Indonesia serta merupakan cara terbaik yang perlu di implementasikan secara
   berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan,
   wawasan nusantara dan ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual,
   yang didasari oleh Pancasil sebagai landasan ideal dan UUD sebagai landasan
   konstisional dalam paradigma pembangunan nasional.

   b). Fungsi :
   Ketahanan nasional nasional dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu
   dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak dan pola
   kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat inter – regional (wilayah), inter
   – sektoral maupun multi disiplin. Konsep doktriner ini perlu supaya tidak ada cara
                                                                                    19
      berfikir yang terkotak-kotak (sektoral). Satu alasan adalah bahwa bila penyimpangan
      terjadi, maka akan timbul pemborosan waktu, tenaga dan sarana, yang bahkan
      berpotensi dalam cita-cita nasional. Ketahanan nasional juga berfungsi sebagai pola
      dasar pembangunan nasional. Pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman dalam
      pelaksanaan pembangunman nasional disegala bidang dan sektor pembangunan secara
      terpadu, yang dilaksanakan sesuai dengan rancangan program.

B. Pengaruh ham, Demokrasi dan lingkungan ketahanan nasional
        1. Hak asasi manusia
           Dalam UU No 39 Th. 1999 tentang ham yang isinya sbb:
              a. Hak asasi manusia
              b. Hak dasar manusia
              c. Diskriminasi
              d. Pelaksanaan
              e. Pelanggaran ham

             Hak asasi manusia dalam UUD 1945

           a. Hak mengeluarkan pendapat berserikat
           b. Hak yang sama kedudukannya dalam hukum
           c. Hak kebebasan dalam berkumpul
           d. Hak kebebasan dalam beragama
           e. Hak asas kehidupan yang layak
        2. Demokrasi
           Unsure unsur demokrasi ala Indonesia
               1. Kedaulatan rakyat
               2. Kekuasaan mayoritas
               3. Pemerintahan berdasarkan persetujuan
               4. Diakuinya hak minoritas
               5. Jaminan terhadap ham
               6. Pemilihan yang bersifat jujur
               7. Persamaan didepan umum
               8. Pembatasan pemerintah yang konstituional
               9. Pluralism social ekonomi
               10. Nilai nilai toleransi pragmatism kerja sama, mufakat
C. Pengaruh aspek tahanan nasional terhadap bela Negara dan kehidupan berbangsa
        1. Pengaruh aspek idiologi

         a. Liberalisme(Individualisme)
            Negara adalah masyarakat hukum (legal society) yang disusun atas kontrak
            semua orang (individu) dalam masyarakat (kontraksosial). Liberalisme bertitik
            tolak dari hak asasi yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat
            diganggu gugat oleh siapapun termasuk penguasa terkecuali atas persetujuan
            dari yang bersangkutan. Paham liberalisme mempunyai nilai-nilai dasar
            (intrinsik) yaitu kebebasan kepentingan pribadi yang menuntut kebebasan
            individu secara mutlak. Tokoh: Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau,
            Herbert Spencer, Harold J. Laski
         b. Komunisme(ClassTheory)
            Negara adalah susunan golongan (kelas) untuk menindas kelas lain.
            Golongan borjuis menindas golongan proletar (buruh), oleh karena itu kaum
            buruh dianjurkan mengadakan revolusi politik untuk merebut kekuasaan negara

                                                                                      20
   dari kaum kapitalis & borjuis, dalam upaya merebut kekuasaan /
   mempertahankannya, komunisme,akan:

   1. Menciptakan situasi konflik untuk mengadu golongan-golongan tertentu
   serta menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.
   2. Atheis, agama adalah racun bagi kehidupan masyarakat.
   3. Mengkomuniskan dunia, masyarakat tanpa nasionalisme.
   4. Menginginkan masyarakat tanpa kelas, hidup aman, tanpa pertentangan,
   perombakan masyarakat dengan revolusi.

c. PahamAgama
   Negara membina kehidupan keagamaan umat dan bersifat spiritual religius.
   Bersumber pada falsafah keagamaan dalam kitab suci agama. Negara
   melaksanakan hukum agama dalam kehidupan dunia.

   Ideologi Pancasila

   Merupakan tatanan nilai yang digali (kristalisasi) dari nilai-nilai dasar budaya
   bangsa Indonesia. Kelima sila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh
   sehingga pemahaman dan pengamalannya harus mencakup semua nilai yang
   terkandung didalamnya.

          Ketahanan ideologi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan
   ideologi bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang
   mengandung kemampuan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi
   segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan yang dari luar/dalam,
   langsung/tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan
   ideologi bangsa dan negara Indonesia.

          Untuk mewujudkannya diperlukan kondisi mental bangsa yang
   berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila sebagai ideologi
   bangsa dan negara serta pengamalannya yang konsisten dan berlanjut.

          Untuk memperkuat ketahanan ideologi perlu langkah pembinaan
   sebagai berikut:

1. Pengamalan Pancasila secara obyektif dan subyektif.
2. Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu direlevansikan dan diaktualisasikan
   agar mampu membimbing dan mengarahkan kehidupan masyarakat, bangsa,
   dan negara.
3. Bhineka Tunggal Ika dan Wasantara terus dikembangkan dan ditanamkan
   dalam masyarakat yang majemuk sebagai upaya untuk menjaga persatuan
   bangsa dan kesatuan wilayah.
4. Contoh para pemimpin penyelenggara negara dan pemimpin tokoh masyarakat
   merupakan hal yang sangat mendasar.
5. Pembangunan seimbang antara fisik material dan mental spiritual untuk
   menghindari tumbuhnya materialisme dan sekularisme
6. Pendidikan moral Pancasila ditanamkan pada anak didik dengan cara
   mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain



                                                                                  21
     2. PENGARUH ASPEK POLITIK

       Politik berasal dari kata politics dan atau policy yang berarti kekuasaan
       (pemerintahan) atau kebijaksanaan.

       Politik di Indonesia:

1.     DalamNegeri

             Adalah kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan
       UUD ‟45 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi
       masyarakat dalam satu system yang unsur-unsurnya:

       a.StrukturPolitik
       Wadah penyaluran pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat dan
       sekaligus wadah dalam menjaring/pengkaderan pimpinan nasional
       b.ProsesPolitik
       Rangkaian pengambilan keputusan tentang berbagai kepentingan politik
       maupun kepentingan umum yang bersifat nasional dan penentuan dalam
       pemilihan     kepemimpinan      yang   akhirnya     terselenggara  pemilu.
       c.BudayaPolitik
       Pencerminan dari aktualisasi hak dan kewajiban rakyat dalam kehidupan
       bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang dilakukan secara sadar dan
       rasional melalui pendidikan politik dan kegiatan politik sesuai dengan
       disiplinnasional.
       d.KomunikasiPolitik
       Hubungan timbal balik antar berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
       dan bernegara, baik rakyat sebagai sumber aspirasi maupun sumber pimpinan-
       pimpinan nasional

2.     LuarNegeri
       Salah satu sasaran pencapaian kepentingan nasional dalam pergaulan antar
       bangsa.
       Landasan Politik Luar Negeri = Pembukaan UUD ‟45, melaksanakan
       ketertiban dunia, berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
       dan anti penjajahan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan.
       Politik    Luar     Negeri     Indonesia   adalah    bebas    dan     aktif.
       Bebas = Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada
       dasarnya       tidak       sesuai     dengan      kepribadian       bangsa.
       Aktif = Indonesia dalam percayuran internasional tidak bersifat reaktif
       dan tidak menjadi obyek, tetapi berperan atas dasar cita-citanya.

               Untuk mewujudkan ketahanan aspek politik diperlukan kehidupan
       politik bangsa yang sehat dan dinamis yang mengandung kemampuan
       memelihara stabilitas politik yang bersadarkan Pancasila UUD „45

       Ketahanan pada aspek politik dalam negeri = Sistem pemerintahan yang
       berdasarkan hukum, mekanisme politik yang memungkinkan adanya perbedaan
       pendapat. Kepemimpinan nasional yang mengakomodasikan aspirasi yang
       hidup dalam masyarakat


                                                                                22
   Ketahanan pada aspek politik luar negeri = meningkatkan kerjasama
   internasional yang saling menguntungkan dan meningkatkan citra positif
   Indonesia. Kerjasama dilakukan sesuai dengan kemampuan dan demi
   kepentingan nasional. Perkembangan, perubahan, dan gejolak dunia terus
   diikuti dan dikaji dengan seksama.memperkecil ketimpangan dan mengurangi
   ketidakadilan dengan negara industri maju. Mewujudkan tatanan dunia baru
   dan ketertiban dunia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melindungi
   kepentingan Indonesia dari kegiatan diplomasi negatif negara lain dan hak-hak
   WNI di luar negeri perlu ditingkatkan

3. PENGARUH ASPEK EKONOMI

   Perekonomian:

1. Aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi
    masyarakat meliputi: produksi, distribusi, dan konsumsi barang-barang jasa
2. Usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu
    maupun kelompok, serta cara-cara yang dilakukan dalam kehidupan
    bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan.

          Sistem perekonomian yang diterapkan oleh suatu negara akan memberi
   corak terhadap kehidupan perekonomian negara yang bersangkutan. Sistem
   perekonomian liberal dengan orientasi pasar secara murni akan sangat peka
   terhadap pengaruh-pengaruh dari luar, sebaliknya sistem perekonomian sosialis
   dengan sifat perencanaan dan pengendalian oleh pemerintah kurang peka
   terhadap pengaruh-pengaruh dari luar.

   Perekonomian Indonesia = Pasal 33 UUD „45
   Sistem perekonomian sebagai usaha bersama berarti setiap warga negara
   mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan roda
   perekonomian dengan tujuan untuk mensejahterakan bangsa. Dalam
   perekonomian Indonesia tidak dikenal monopoli dan monopsoni baik oleh
   pemerintah/swasta. Secara makro sistem perekonomian Indonesia dapat disebut
   sebagai sistem perekonomian kerakyatan.

   Wujud ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi kehidupan perekonomian
   bangsa yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang
   sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi
   nasional dengan daya saing tinggi dan mewujudkan kemampuan rakyat.

   Untuk mencapai tingkat ketahanan ekonomi perlu pertahanan terhadap
   berbagai hal yang menunjang, antara lain:
1. Sistem ekonomi Indonesia harus mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan
   yang adil dan merata.
2. EkonomiKerakyatanMenghindari:
   a. Sistem free fight liberalism: Menguntungkan pelaku ekonomi yang kuat.
   b. Sistem Etastisme: Mematikan potensi unit-unit ekonomi diluar sektor
   negara.
   c. Monopoli: Merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita
   keadilan sosial.

                                                                             23
      3. Struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang antara sektor pertanian,
         perindustrian dan jasa.
      4. Pembangunan ekonomi dilaksanakan sebagai usaha bersama dibawah
         pengawasan anggota masyarakat memotivasi dan mendorong peran serta
         masyarakat secara aktif.
      5. Pemerataan pembangunan.
      6. Kemampuan bersaing.

      4. PENGARUH ASPEK SOSIAL BUDAYA

 Sosial = Pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat yang mengandung nilai-nilai
          kebersamaan, senasib, sepenanggungan, solidaritas yang merupakan unsur
          pemersatu

Budaya = Sistem nilai yang merupakan hasil hubungan manusia dengan cipta rasa dan
         karsa yang menumbuhkan gagasan-gagasan utama serta merupakan kekuatan
         pendukung penggerak kehidupan.

          Kebudayaan diciptakan oleh faktor organobiologis manusia, lingkungan alam,
          lingkungan psikologis, dan lingkungan sejarah.

          Dalam setiap kebudayaan daerah terdapat nilai budaya yang tidak dapat
          dipengaruhi oleh budaya asing (local genuis). Local genuis itulah pangkal
          segala kemampuan budaya daerah untuk menetralisir pengaruh negatif budaya
          asing.

          Kebuadayaan nasional merupakan hasil (resultante) interaksi dari budaya-
          budaya suku bangsa (daerah) atau budaya asing (luar) yang kemudian diterima
          sebagai nilai bersama seluruh bangsa. Interaksi budaya harus berjalan secara
          wajar dan alamiah tanpa unsur paksaan dan dominasi budaya terhadap budaya
          lainnya.

          Kebudayaan nasional merupakan identitas dan menjadi kebanggaan Indonesia.
          Identitas bangsa Indonesia adalah manusia dan masyarakat yang memiliki
          sifat-sifat dasar:

      -   Religius
      -   Kekeluargaan
      -   Hidup seba selaras
      -   Kerakyatan

                 Wujud ketahanan sosial budaya tercermin dalam kondisi kehidupan
          sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional, yang mengandung
          kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya
          manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
          yang maha esa, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam
          kehidupan yang serba selaras, serasi dan seimbang serta kemampuan
          menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan
          nasional.

      5. PENGARUH ASPEK HANKAM

                                                                                     24
     Pertahanan Keamanan Indonesia=> Kesemestaan daya upaya seluruh
     rakyat Indonesia sebagai satu sistem ketahanan keamanan negara dalam
     mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup
     dan kehidupan bangsa dan negara RI.

     Pertahanan keamanan negara RI dilaksanakan dengan menyusun,
     mengerahkan, menggerakkan seluruh potensi nasional termasuk kekuatan
     masyarakat diseluruh bidang kehidupan nasional secara terintegrasi dan
     terkoordinasi.

     Penyelenggaraan ketahanan dan keamanan secara nasional merupakan salah
     satu fungi utama dari pemerintahan dan negara RI dengan TNI dan Polri
     sebagai intinya, guna menciptakan keamanan bangsa dan negara dalam rangka
     mewujudkan ketahanan nasional Indonesia.

     Wujud ketahanan keamanan tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa
     yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung
     kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara (Hankamneg)
     yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya serta
     kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk
     ancaman.

     Postur kekuatan pertahanan keamanan mencakup:

-    Struktur kekuatan
-    Tingkat kemampuan
-    Gelar kekuatan

     Untuk membangun postur kekuatan pertahanan keamanan melalui empat
     pendekatan:

1.   Ancaman
2.   Misi
3.   Kewilayahan
4.   Politik

           Pertahanan diarahkan untuk menghadapi ancaman dari luar dan
     menjadi tanggung jawab TNI. Keamanan diarahkan untuk menghadapi
     ancaman dari dalam negeri dan menjadi tanggung jawab Polri.

     TNI dapat dilibatkan untuk ikut menangani masalah keamanan apabila diminta
     atau Polri sudah tidak mampu lagi karena eskalasi ancaman yang meningkat ke
     keadaan darurat.

     Secara geografis ancaman dari luar akan menggunakan wilayah laut dan udara
     untuk memasuki wilayah Indonesia (initial point). Oleh karena itu
     pembangunan postur kekuatan pertahanan keamanan masa depan perlu
     diarahkan kepada pembangunan kekuatan pertahanan keamanan secara
     proporsional dan seimbang antara unsur-unsur utama.

     Kekuatan Pertahanan = AD, AL, AU. Dan unsur utama Keamanan = Polri.

                                                                              25
    Gejolak dalam negeri harus diwaspadai karena tidak menutup kemungkinan
    mengundang campur tangan asing (link up) dengan alasan-alasan:

-   Menegakkan HAM
-   Demokrasi
-   Penegakan hukum
-   Lingkungan hidup

            Mengingat keterbatasan yang ada, untuk mewujudkan postur kekuatan
    pertahanan keamanan kita mengacu pada negara-negara lain yang membangun
    kekuatan pertahanan keamanan melalui pendekatan misi yaitu = untuk
    melindungi diri sendiri dan tidak untuk kepentingan invasi (standing armed
    forces):

1. Perlawanan bersenjata = TNI, Polri, Ratih (rakyat terlatih) sebagai fungsi
   perlawanan rakyat.
2. Perlawanan tidak bersenjata = Ratih sebagai fungsi dari TIBUM, KAMRA,
   LINMAS
3. Komponen pendukung = Sumber daya nasional sarana dan prasarana serta
   perlindungan masyarakat terhadap bencana perang.

    Ketahanan pada Aspek Pertahanan Keamanan

1. Mewujudkan kesiapsiagaan dan upaya bela negara melalui penyelenggaraan
   SISKAMNAS.
2. Indonesia adalah bangsa cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan dan
   kedaulatan.
3. Pembangunan pertahanan keamanan ditujukan untuk menjamin perdamaian
   dan stabilitas keamanan.
4. Potensi nasional dan hasil-hasil pembangunan harus dilindungi.
5. Mampu membuat perlengkapan dan peralatan pertahanan keamanan.
6. Pembangunan       dan     penggunaan      kekuatan   pertahanan    keamanan
   diselenggarakan oleh manusia-manusia yang berbudi luhur, arif, bijaksana,
   menghormati HAM, menghayati nilai perang dan damai.
7. TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang berpedoman pada Sapta Marga.
8. Polri sebagai kekuatan inti KAMTIBMAS berpedoman pada Tri Brata dan
   Catur Prasetya.




                                                                            26
                                     BAB IV
                 POLITIK STRATEGI NASIONAL

A. Pengertian Istilah
           Kata “Politik” secara etimologis berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar
   katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara
   dan teia, berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics
   mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan
   rangkaian asas, prinsip, keadaaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai
   tujuan tertentu yang kita kehendaki. Politics dan policy mempunyai hubungan yang
   erat dan timbal balik. Politics memberikan asas, jalan, arah, dan medannya, sedangkan
   policy memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut
   sebaik-baiknya.

   Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara
   melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum
   (public policies) yang menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber-
   sumber yang ada.

   Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara,
   kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan (policy), dan distribusi atau alokasi
   sumber daya.

   a.Negara
   b.Kekuasaaan
   c.PengambilanKeputusan
   d.KebijakanUmum
   e.Distribusi

B. PengertianStrategi
   Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai “the art of the
   general” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl
   von Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang
   penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu
   sendiri merupakan kelanjutan dari politik.

   Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapat-kan kemenangan atau
   pencapaian tujuan. Dengan demikian, strategi tidak hanya menjadi monopoli para
   jendral atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan.

C. Politik dan Strategi Nasional

                                                                                       27
  Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk
  mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik
  nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan
  (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan
  kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah
  cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang
  ditetapkan oleh politik nasional.


D. Penyusunan Politik dan Strategi Nasional
   1. Supra struktur dan intra struktur politik
              Yang termasuk dalam Suprastruktur politik adalah semua lembaga-lembaga
     negara yang tersebut di dalam konstitusi negara ( termasuk fungsi legislatif,
     eksekutif, dan yudikatif ). Dalam Penyusunan keputusan-keputusan kebijaksanaan
     diperlukan adanya kekuatan yang seimbang dan terjalinnya kerjasama yang baik
     antara suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan terwujudnya
     cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat/Negara

     Dalam hal ini yang dimaksud suprastruktur politik adalah Lembaga-Lembaga
     Negara. Lembaga-lembaga tersebut di Indonesia diatur dalam UUD 1945 yakni
     MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah
     Konstitusi, Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga ini yang akan membuat keputusan-
     keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum.

     Sedangkan Infrastruktur Politik adalah Badan yang ada di masyarakat seperti
     Parpol, Ormas, media massa, Kelompok kepentingan (Interest Group), Kelompok
     Penekan (Presure Group), Alat/Media Komunikasi Politik, Tokoh Politik (Political
     Figure), dan pranata politik lainnya. melalui infrastruktur politik ini masyarakat
     dapat menyalurkan aspirasinya. Tuntutan dan dukungan sebagai input dalam proses
     pembuatan keputusan. Dengan adanya partisipasi masyarakt diharapkan keputusan
     yang dibuat pemerintah sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat.
  2. Penentuan kebijakan
  a. Tingkat Penentu Kebijakan Puncak
  1). Tingkat kebijakan puncak meliputi Kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara
  nasional dan mencakup: penentuan Undang-undang Dasar, penggarisan masalah
  makro politik bangsa dan negara untuk merumuskan idaman nasional (national goals)
  berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. kebijakan tingkat puncak ini dilakukan oleh
  MPR      dengan    hasil   rumusan    dalam    GBHN       dan   ketapan    MPR.

  2). Dalam hal dan keadaaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti
  tercantum pada pasal-pasal 10 s.d. 15 UUD 1945, tingkat penentuan kebijakan puncak
  ini juga menackup kewenangan presiden sebagai kepala negara.

  b. Tingkat Kebijakan Umum
  Tingkat kebijakan umum merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan
  puncak, yang lingkupnya juga menyeluruh nasional. Hasil-hasilnya dapat berbentuk:

  1). Undang-undang yang kekuasaan pembuatannya terletak di tangan presiden dengan
  persetujuan      DPR       (UUD      1945      pasal     5     ayat    (1)     ).
  2). Peraturan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan undang-undang yang wewenang
                                                                                    28
penerbitannya berada di tangan presiden (UUD 1945 pasal 5 ayat (2) ).
3). Keputusan atau instruksi presiden, yang berisi kebijakan-kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan yang wewenang pengeluarannya berada di tangan
presiden (UUD 1945 pasal 4 ayat (1) ).
4). Dalam keadaan tertentu dapat pula dikeluarkan Maklumat Presiden.

c. Tingkat Penentuan Kebijakan Khusus
Kebijakan khusus merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama (major area)
pemerintahan.

d. Tingkat Penentuan KebijakanTeknis
Kebijakan teknis merupakan penggarisan dalam satu sektor dari bidang utama di atas
dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program,
dan kegiatan.

e. Dua Macam Kekuasaan dalam Pembuatan Aturan di Daerah
1). Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah terletak di
tangan gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah
yuridikasinya masing-masing.
2). Kepala Daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan
persetujuan DPRD.
Politik      Pembangunan         Nasional      dan       Manajemen         Nasional
Tujuan politik bangsa Indonesia telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945aline
ke-4, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial.

a. Makna Pembangunan Nasional
Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan
masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.
Tujuan pembangunan nasional itu sendiri adalah sebagai usaha untuk meningkatkan
kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia.

b. Manajemen Nasional
Manajemen nasional pada dasarnya merupakan sebuah sistem, sehingga lebih tepat
jika kita menggunakan istilah “sistem manajemen nasional”. Orientasinya adalah pada
penemuan dan pengenalan (identifikasi) faktor-faktor strategis serta menyeluruh dan
terpadu. Pada dasarnya sistem manajemen nasional merupakan perpaduan antara tata
nilai, struktur, dan proses untuk mencapai kehematan, daya guna, dan hasil guna
sebesar mungkin dalam menggunakan sumber dana dan daya nasional demi mencapai
tujuan nasional.

a. Unsur, Struktur, dan Proses
Unsur-unsur utama sistem manajemen nasional dalam bidang ketatanegaraan meliputi:
1). Negara sebagai “organisasi kekausaan” mempunyai hak dan peranan atas
pemilikan, pengaturan dan pelayanan yang diperlakukan dalam mewujudkan cita-cita
bangsa.
2). Bangsa Indonesia sebagai unsur “Pemilik Negara” berperan dalam menentukan
sistem nilai dan arah/haluan/kebijak-sanaan negara yang digunakan sebagai landasan
dan pedoman bagi penyelenggaraan fungsi-fungsi negara.
                                                                                29
3). Pemerintah sebagai unsur “Manajer atau Penguasa” berperan dalam
penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerin-tahan umum dan pembangunan kearah cita-
cita bangsa dan kelangsungan serta pertumbuhan negara.
4). Masyarakat adalah unsur “Penunjang dan Pemakai” yang berperan sebagai
kontributor, penerima, dan konsumen bagi berbagai hasil kegiatan penyelenggaraan
fungsi pemerintahan tersebut di atas.

Sejalan dengan pokok pikiran di atas, unsur-unsur utama SISMENNAS tersebut secara
struktural tersusun atas emapt tatanan (setting). Yang dilihat dari dalam ke luar adalah
Tata Laksana Pemerintahan (TLP), Tata Administrasi Negara (TAN), Tata Politik
Nasional (TPN), dan Tata Kehidupan Masyrakat (TKM).

b. Fungsi Sistem Manajemen Nasional
SISMENNAS memiliki fungsi pokok “pemsyrakatan politik” Hal ini berarti segenap
usaha dan kegiatan SISMENNAS diarahkan kepada penjaminan hak dan penertiban
kewajiban rakyat. Hak rakyat pada pokoknya adalah terpenuhinya berbaai
kepentingan, sedangkan kewajiban rakyat pada pokoknya adalah keikutsertaaan dan
tanggung jawab atas terbentuknya situasi dan kondisi kewarganegaraan yang baik.

Dalam proses Arus Masuk terdapat dua fungsi, yaitu pengenalan kepentingan dan
pemilihan kepemimpinan. Sedangkan pada aspek Arus Keluar, SISMENNAS
diharapkan                                                            menghasilkan:
1. Aturan, norma, patokan, pedoman, dan lain-lain, yang secara singkat dapat disebut
kebijaksanaan umum.
2. Penyelenggaraan, penerapan, penegakan, maupun pelaksanaan berbagai
kebijaksanaan                                                              nasional.
3. Penyelesaian segala macam perselisihan, pelanggaran, dan penyelewengan yang
timbul sehubungan dengan kebijaksanaan umum serta program tersebut dalam rangka
pemeliharaan tertib hukum.

Otonomi Daerah
Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan
salah satu wujud politik dan strategi nasional secara teoritis telah memberikan dua
bentuk otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi terbatas bagi daerah propinsi dan
otonomi luas bagi daerah Kabupaten/Kota. Perbedaan Undang-undang yang lama dan
yang baru ialah:

1. Undang-undang yang lama, titik pandang kewenangannya dimulai dari pusat
(central government looking).
2. Undang-undang yang baru, titik pandang kewenangannya dimulai dari daerah (local
government looking).

Kewenangan Daerah
1. Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999tenang Otonomi Daerah, kewenagan
   daerah mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, kecuali kewenangan
   dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan
   fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.
2. Kewenagnan bidang lain, meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan
   pengendalian pembangunan secara makro.
3. Bentuk dan susunan pemerintahan daerah,
   a. DPRD sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai eksekutif
       daerah dibentuk di daerah.
                                                                                     30
    b. DPRD sebagai lwmbaga perwakilan rakyat di daerah merupakan
       wahanauntukmelaksanakan demokrasi
       1).Memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan
       Walikota/Wakil Walikota.
       2).Memilih anggota Majelis Permusawartan Prakyat dari urusan Daerah.
       3).Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/ Wakil Gubernur,
       Bupati/Wakil       Bupati,      dan        Walikota/Wakil         Walikota.
       4).Membentuk peraturan daerah bersama gubernur, Bupati atas Wali Kota.
       5).Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama
       gubernur, Bupati, Walikota.
       6.)Mengawasi pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota,
       pelaksanaan APBD, kebijakan daerah, pelaksanaan kerja sama internasional di
       daerah, dan menampung serta menindak-lanjuti aspirasi daerah dan masyarakat
E. Implementasi Politik dan Strategi Nasional yang Mencakup Bidang-bidang
   Pembangunan Nasional

       1. Visi dan Misi GBHN 1999-2004
       Terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan,
       berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik
       Indonesia.
       2. Implementasi Polstranas di Bidang Hukum
       3. Implementasi Polstranas di Bidang Ekonomi
       4. Implementasi Polstranas di Bidang Politik
         a. Politik Dalam Negeri.
         b. Politik Luar Negeri.
         c. Penyelenggaraan Negara.
         d. Komunikasi, Informasi, dan Media Massa.
         e. Agama.
         f. Pendidikan.
       5. Implementasi di Bidang Sosial dan Budaya
          a. Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
          b. Kebudayaan, Kesenian, dan Pariwisata.
          c. Kedudukan dan Peranan Perempuan.
          d. Pemuda dan Olahraga.
          e. Pembangunan Daerah.
          f. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
       6. Implementasi di Bidang Pertahanan dan Keamanan
          a. Kaidah Pelaksanaan.
          b. Keberhasilan Politik dan Strategi Nasional




                                                                               31

								
To top