Fungsi Manajemen Dan Strategi Global by elk15834

VIEWS: 727 PAGES: 45

More Info
									    PERCEPATAN DAN PEMANTAPAN
       IMPLEMENTASI POLMAS
    DALAM MENJAWAB TANTANGAN
        TUGAS POLRI KE DEPAN
   MELALUI MANAJEMEN PERUBAHAN

1. PROSES SUSUN NASKAH SEMENTARA
2. LANDASAN PEMIKIRAN
3. P2IP - KOD                      1
     PELAKSANAAN & HASIL YG DICAPAI
                SPRINT KAPOLRI 102/I/2008
 PERUMUSAN PERCEPATAN PEMANTAPAN POLMAS PADA KASATWIL


• HASIL APEL KASATWIL:
   – Polmas merupakan program seluruh satuan
   – Polmas melekat pd semua fungsi ops
   – Polmas wajib di lak scr nyata/fungsi ko/ gerakan
     moral
   – Sdh ada kesamaan persepsi, implementasi,
     memerlukan kreatif & inovatif Kasatwil/KOD sesuai
     kearifan lokal

   ASPEK MANAJERIAL DAN PERUBAHAN PERILAKU
    BELUM OPTIMAL (BUD-YAN)

                                                         2
                      SAMBUTAN KAPOLRI
      PD PEMBK RAPAT PERCEPATAN DAN PEMANTAPAN POLMAS
                      (LIDO, NOV-DES 2007)


POLMAS PROGRAM KESAT DR TOP MANAJEMEN SAMPAI TAKTIS OPSNAL

POLMAS, DEMOKRATISASI, HAM TERKAIT DG PELAKS TUGAS POLRI

POLMAS BUKAN KONSEPSI YG BARU BAGI POLRI

KENDALA YG DITEMUI ADALAH PENYESUAIAN METODE, MINIMNYA KUALITAS
DAN KUANTITAS PERSONEL PELAKSANA

POLMAS SBG STRAT HRS DILAKUKAN BERTAHAP & BERLANJUT

TARGET TH 2010 PETUGAS POLMAS PD 70.000 DESA/KELURAHAN

TITIK BERAT SASARANNYA ADALAH TERBANGUNNYA KERMA & DUKUNGAN
PEMDA, DPRD, PENGUSAHA, LEMBAGA SOSIAL KEMASY & MEDIA MASSA

                                                                  3
              SPRIN KAPOLRI 102/I/2008, TGL 24-1-2008

PERUMUSAN PERCEPATAN PEMANTAPAN POLMAS PADA KASATWIL

KESIMPULAN SEMENTARA:

  1. Pilun blm tersosialisasi & dipahami seluruh unsur Lak Polmas
  2. Polmas sdh dilaksanakan Kasatwil, blm menyentuh aspek
     perilaku
  3. Aspek pemetaan/penilaian situasi blm terpetakan scr akurat
  4. scr manajerial blm bersinergi dg F opsnal lainnya termasuk
     dg unsur non Polri & blm dikelola olh suatu tim, hanya
     tergantung keaktifan Bina mitra
  5. Ada kesan di masy Polmas hanya milik Polri
  6. Kesan dr pelaksana (BA/PA), penugasan di Polmas tidak
     memberi jaminan masa depan karir


                                                                4
                KESIMPULAN
• Pilun yg ada scr substansi msh dpt digunakan sbg
  pedoman (sambil berjalan diadakan penyempurnaan)
• Diperlukan Pilun dg pendekatan manajemen yg di
  fokuskan pd pelaksanaan Polmas di KOD
• Diperlukan pembentukan Tim manajemen KOD
  (forum & bukan Orgs struktural)
• Perumusan N.S. melibatkan unsur-unsur pelaksana
  lap Kapolres, Kapolsek, Kapospol, KA BKPM,
  Babinkamtibmas & angg Polri non pelaksana Polmas.



                                                 5
    LANDASAN PEMIKIRAN

 MANAJEMEN PERUBAHAN
   BERWWSAN GLOBAL
   BERSIKAP NASIONAL
    BERTINDAK LOKAL
“POLMAS PERUBAHAN BUD”
                         6
                       Penanggung Jawab
                         POLSTRA KAM

SAT INDUK PUSAT          MABES POLRI                 SAT INDUK PUSAT
 BERSERAGAM                                        TIDAK BERSERAGAM
                          AUXILIARY
                          FUNGTION

      LAKPUS                                         LAKPUS
        BIN                                            OPS
                  POLDA SBG KESATUAN INDUK PENUH



               KOD    KOD     KOD     KOD    KOD
          UJUNG TOMBAK – UJUNG TOMBAK POLSEK


     TITIK – TITIK PELAYANAN OLEH PENGEMBAN DISKRESI



                                                                       7
                         BODY OF CONCEPT

                              POLMAS
                                 FALSAFAH
                             STRAT BIJAK,
                  Manajemen style, Organisational strategi

                            O P S N A L
                         (PEMBERDAYAAN & PARTISIPASI)
                              BUKAN MOBILISASI

PENANGKALAN (PREEMTIF)     PENCEGAHAN (PREFENTIF)             GAKKUM

             PARTISIPASI                  PERSUASI           PENINDAKAN
                                   SOFT POWER                 UPAYA
                         RASA
                         AMAN



                            SITUASI
                             AMAN
     PUBLIC
TRUST/CONFIDENCE                                                          8
                               SOFT POWER



   PENANGKALAN (PREEMTIF)     PENCEGAHAN (PREFENTIF)                  GAKKUM
      PENANGANAN HULU          CEGAH DAN TINDAK DINI              ALTERNATIF AKHIR


                PARTISIPASI                 PERSUASI               PENINDAKAN

                              SOFT POWER                              UPAYA

                              RASA
                              AMAN

                                   SITUASI
                                    AMAN
     PUBLIC
TRUST/CONFIDENCE

                    MENGHADAPI KONTINJENSI:(12 KATAGORI)
      PENYELAMATAN, PEMULIHAN KEAMANAN (PREEMTIF, PREFENTIF, GAKKUM), REHABILITASI

                                                                                     9
            TRUST BUILDING                                  BANGUN
“(IKLIM DEMOKRASI AKUNTABLEINTERNAL TRUST)“       PARTNERSHIP/NETWORKING
                 (2005-2009)                               (2010-2014)


        MABES POLRI (BIJAK STRA)
                                                SPINDEP & KERMA DN & LN

                POLDA (PSIP)



                POLRES (KOD)                       TIM JEMEN POLMAS
                                                 (BUREAUCRACY POLICING)


         POLSEK, POLPOS/POSPOL
           (SAT YAN TERDEPAN)


              PENGEMBAN
      DISKRESI/PELAKSANA POLMAS
                                                                          10
                             KONSEP DASAR
1                                      TO PROTECT & TO SERVICE
        POLMAS     TGS UMUM

                                                        LIN             BUD
                               PRILAKU       DLM RANGKA YOM
                                                                        YAN
                                NYATA
                                                        YAN


                                           HADIR
    2    KEINGINAN & HARAPAN
         MASYARAKAT                        NYATA

         POLMAS
                                                      I.    DAYA KEPEMIMPINAN
          a. PROFIL - WILAYAH
                    - MASYARAKAT
                    - PENEBALAN KUAT PARTISIPASI      II.   DAYA MANAJERIAL
                         -   APA YG ……….
          b. AKTIFITAS   -   DIMANA……….
                         -   KAPAN………..
                         -   BAGAIMANA…                     FAL & STRATEGI
          a. SENANG AKAN TUGASNYA
                                                                         11
          b. DISIPLIN
             PENGUATAN KAPASITAS PELAYANAN
KELEMBAGAAN      a. STRUKTUR   KEHADIRAN POLISI DI MASYARAKAT
                 b. DEPLOY     SETIAP HARI SEPANJANG WAKTU
   POLRES



    POLSEK                                     KOMUNITAS
                                                INDUSTRI
                                 KOMUNITAS
                                  PEKERJA
                                             POLMAS/       PEMDA
   POSPOL                                     POLRI

                                   KOMUNITAS
 PENGEMBAN                           ADAT         WARGA
  DISKRESI


     I.    BASIS POLMAS
                                  TOTAL FOOT BALL
     II.   BENTUK TIM JEMEN
                                   SESUAI TUPOKSI

                                                              12
                      KONSEPSI IMPLEMENTASI



    TIM JEMEN                     MENCARI & TEMUKAN SOLUSI AKSELERASI,
                                   KEMITRAAN DAN BERBASIS LOKAL
                                  STRUKTUR KERANGKA (FORUM)
                  FUNGSI          PEMBERDAYAAN SEMUA FUNGSI INTERNAL
                                  PEMBERDAYAAN INSTANSI PMRTH, LEMBAGA-
                                   LEMBAGA SOS. (STAKE HOLDER).
                                   RENC    S/D      MONEV

PELAKSANA TERDEPAN



    (POLSEK,POSPOL, BABINKTMS,PTGS POLMAS; PTGS POLRI LAINNYA (PENGEMBAN DISKRESI )
                                     BERMITRA DGN
         LEMBAGA-LEMBAGA ADAT (PRANATA SOS) FKPM, BKPM, ASOSIASI-ASOSIASI DLL

                                                                             13
         KEPOLISIAN NEGARA
         REPUBLIK INDONESIA


PEDOMAN PERCEPATAN & PEMANTAPAN
    IMPLEMENTASI POLMAS KOD
         (NASKAH SEMENTARA)




                                  14
                       SISTEMATIKA
                                           1.    UMUM
                                           2.    MAKSUD DAN TUJUAN
                         BAB I             3.    DASAR
                                           4.    RUANG LINGKUP
                  PENDAHULUAN              5.    SISTEMATIKA


                                           6.    KONSEP UMUM
                                           7.    LANDASAN PENERAPAN POLMAS
                                           8.    TUJUAN
                        BAB II             9.    SASARAN
               PERCEPATAN DAN PEMANTAPAN   10.   KEBIJAKAN
                                           11.   STRATEGI
  PEDOMAN       IMPLEMENTASI POLMAS KOD
                                           12.   POKOK-POKOK IMPLEMENTASI
PERCEPATAN &                               13.   PEMBENTUKAN TIM
 PEMANTAPAN                                      MANAJEMEN
IMPLEMENTASI
 POLMAS KOD
                        BAB III
                                           14. UMUM
                    TIM MAN AJEMEN         15. KEDUDUKAN DAN TUGAS
                      POLMAS KOD           16. PENGORGANISASIAN
                                           17. PEMBAGIAN TUGAS & TG JWB
                                           18. LANGKAH2 MANAJERIAL
                                           19. DUKUNGAN PERSONEL DAN
                                               MATERIIL LOGISTIK
                                           20. DUKUNGAN ANGGARAN
                        BAB IV             21. MONITORING DAN EVALUASI
                      PENUTUP
                                           22. PENUTUP

                                                                       15
                        BAB I
                    PENDAHULUAN
• UMUM :
   • ADANYA TUNTUTAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN YANG
     TERWUJUD PADA SIKAP, PERILAKU DAN KINERJA ANGGOTA POLRI
   • RENSTRA POLRI 2005-2009: POSTUR POLRI DIPRIORITASKAN DI BIDANG
     OPERASIONAL KEPOLISIAN  DIPROYEKSIKAN PADA PENGUATAN
     KAPASITAS KOD
   • STRATEGI OPERASIONAL SEJAK 2005 TELAH MENGIMPLEMENTASIKAN
     POLMAS SEBAGAI FALSAFAH DAN STRATEGI  PADA TINGKAT
     KEWILAYAHAN TELAH MENDAPATKAN RESPONS POSITIF
   • POLMAS  BERSENTUHAN DENGAN MASY  SCR KUANTITAS DIEMBAN
     OLEH ANGGOTA POLRI PADA TINGKAT KOD
   • UPAYA PERCEPATAN DAN PEMANTAPAN POLMAS  DIBENTUK TIM
     MANAJEMEN POLMAS TINGKAT KOD DENGAN MENGIKUTSERTAKAN
     UNSUR NON POLRI YG BERBASIS PD KEARIFAN LOKAL

                                                                  16
              MAKSUD DAN TUJUAN


• Maksud : mengefektifkan pelaksanaan Polmas dalam
  rangka perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,
  monitoring dan evaluasi  disesuaikan dengan kondisi KOD

• Tujuan : Polmas lebih efektif, kreatif dan inovatif
   memperhatikan corak, budaya dan kearifan lokal  guna
  terwujud dan terpeliharanya Kamtibmas serta sikap perilaku
  kepatuhan hukum




                                                               17
                                               DASAR
a.   UUD 45 Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 30 ayat 1, 2, 4 dan 5.
b.   UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
c.   UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM
d.   UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
e.   UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
f.   UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025.
g.   PP No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009.
h.   Kep Kapolri No. Pol. : Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan
     Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
i.   Kep Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan
     Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Tingkat Kewilayahan.
j.   Kep Kapolri No.Pol. : Kep/37/IX/2004 tanggal 9 September 2004 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara
     Republik Indonesia (Renstra Polri) T.A. 2005 – 2009.
k.   SKEP Kapolri No. Pol. : Skep/1044/IX/2004 tanggal 6 September 2004 tentang Program Pembangunan Polri T.A.
     2005–2009.
l.   Grand Strategi Polri 2005-2025
m.   SKEP Kapolri No.Pol.: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model
     Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
n.   SKEP Kapolri No. Pol.: Skep/431/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Pedoman Pembinaan Personil Pengemban
     Fungsi Polmas.
o.   SKEP Kapolri No. Pol.: Skep/432/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Fungsi Opsnal Polri
     dengan Pendekatan Polmas.
p.   SKEP Kapolri No. Pol.: Skep/433/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Pembentukan dan Operasionalisasi Polmas.
q.   Bijak dan strategi Kapolri tanggal 8 Desember 2007 tentang Percepatan dan pemantapan implementasi Polmas.
r.   DIPA POLRI 2008 ; Prioritas Implementasi Polmas di Daerah Perbatasan dan desa terpencil.


                                                                                                          18
                       BAB II
 PERCEPATAN DAN PEMANTAPAN IMPLEMENTASI POLMAS KOD


LANDASAN PENERAPAN POLMAS DALAM
     MASYARAKAT DEMOKRATIS
                                                  SUPREMASI HUKUM


                                              JAMINAN & LINDUNG
                                                    HAM


                                            TRANSPARAN



                                        AKUNTABILITAS


                                  ORIENTASI KAT KUALITAS
                                       HIDUP MASY



                                                                    19
                             KAT KUAL F. OPSNAL  POLRI YG DIPERCAYA
       TUJUAN
                             TERWUJUD KEMITRAAN POLRI DGN MASY UTK CEGAH TANGKAL,
                             KJ, PMCH-SOS, KEPATUHAN HUKUM




                      SASARAN



                                                          SIKAP PERILAKU



                                                MENINGKATKAN KEMITRAAN
KOMUNITAS YG SIAP BERMITRA
DNG POLRI                          DIPERCAYA & YAN KPD MASY


                    KERJASAMA – HARKAMTIBMAS

                                                                             20
                        POLMASGERAKAN ETIKA MORAL,KOMITMEN BG
                        TIAP PIMPINAN & SLURUH ANGGOTA POLRI


KEBIJAKAN

                      MERUPAKAN PROGRAM KESATUAN YG WAJIB &
                      TANGGUNGJAWAB PIMP SATUAN.




STRATEGI
                    PENGUATAN KAPASITAS OPNAL :
                    TATA SISTEM, DIKLAT SDM, DUK GAR
                    MAT LOG




      PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN
      SEBAGAI FORUM POLMAS KOD



                                                              21
POKOK-POKOK                    POLMAS
IMPLEMENTASI



                SBG FALSAFAH            SBG STRATEGI



                       •SIKAP PERILAKU
                   •PEMOLISIAN PROAKTIF
                         •KEMITRAAN
                 •PENCEGAHAN KEJAHATAN
                   •PEMECAHAN MASALAH
               •POTENSI GANGGUAN KAMTIBMAS
                •MASYARAKAT PATUH HUKUM
                    •BKPM/BALAI POLMAS
                               •FKPM

                                                       22
   PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN


- SIKAP PERILAKU AGG POLRI, BERI-YAN.
- MEMOTIFASI WARGA MASY MENJD POLISI BAGI
  DIRINYA & LINGK.
- GELAR KUAT PERS POLMAS DIKELOLA SCR
  PROFESIONAL (MANAJERIAL & JEMEN OPSNAL).
- SUSUN SOP SESUAI KONDISI WIL.


                                         23
             TIM MANAJEMEN POLMAS
                      TINGKAT MABES
                      TINGKAT POLDA
                       TINGKAT KOD


                       5 LANGKAH
                       MANAJERIAL
                         POLMAS
 PEMUTAKHIRAN
DATA, ANALISA DAN                           MONITORING &
PENILAIAN SITUASI                             EVALUASI



        PENENTUAN                        PENYUSUNAN DUK
       SASARAN GIAT                           GIAT


                        POLA PENERAPAN
                         DAN KEGIATAN
                                                           24
          BAB III
TIM MANAJEMEN POLMAS KOD
                 UMUM
          KEDUDUKAN DAN TUGAS
           PENGORGANISASIAN
        PEMBAGIAN TUGAS & TG JWB
          LANGKAH2 MANAJERIAL
 DUKUNGAN PERSONEL DAN MATERIIL LOGISTIK
          DUKUNGAN ANGGARAN
        MONITORING DAN EVALUASI

                                           25
                                    UMUM
•    KOD BERMITRA DG PEMDA & UNSUR MASY
•    BENTUK POKJA (NON STRUKTUR) : TIM JEMEN POLMAS KOD
•    MABES & POLDA, BACK UP DAN SUPERVISI

                KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
•   Kedudukan; kelompok kerja fungsional bertanggung jawab kepada KA KOD.
•   Tugas; membantu KA KOD menyelenggarakan fungsi manajemen dalam rangka P2IP,
    termasuk koordinasi & kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta dan
    masyarakat/komunitas pada umumnya.
    Fungsi :
    1)    Penyiapan/perumusan program aktualisasi
    2)    Perumusan pelatihan, pengembangan pola penerapan dan kegiatan serta
          monitoring dan evaluasi pelaksanaan.
    3)    Penyusunan tata cara pelaksanaan, penggunaan dukungan anggaran
          dan materiil logistik.
    4)    Penyelenggaraan kerjasama di bidang operasional dan pembinaan
          kemampuan pelaksana Polmas dengan pemerintah, masyarakat         dan
    lembaga swasta setempat.


                                                                              26
              PENGORGANISASIAN (FORUM)
EGALITER/KEMITRAAN (DEMOKRASI) X OTOTRITER/TOP TO DOWN

                         LINK DEPAN



                             BID
                           BIN LAT
                         LINK TENGAH

                   BID
                          LINK INTI    BID
                   MON
                          KETUA I      OPS
                    EV
                          KETUA II



                            FKPM
                          KODYA/KAB




                                                   27
                                    PENGORGANISASIAN
    • Di luar struktur organisasi Polri, pembentukannya bdrs Sprin Ka KOD & bdrs
       kesepakatan bersama dpt mengikutsertakan pers non Polri dr unsur pemda &
       tokoh tokoh dr komponen masy/komunitas
    Susunan organisasi :
       Ketua I                : Waka KOD
       Ketua II               : Unsur pemrintah yg berkaitan dg giat Polmas
       Sekretaris             : Kasubag Binops
       Anggota terdiri dr     :
        – BidBin & lat : Unsur Bagmin & atau non Polri.
        – BidOps : Unsur satops & atau non Polri.
        – BidMonEv: Unsur bagops, P3D & atau non Polri.

PELAKSANA
•    Babinkamtibmas & persBalai Polmas.
•    Pers Pos Pol/Pol Pos , pers BKPM & atau pers Polri sebagai anggota FKPM & atau lembaga-
     lembaga adat setempat.
•    Pers Polsek sesuai bidang tugasnya maupun karena penugasan.
•    Pers SPK di KOD.
•    Pers sat ops (Samapta, Lalu lintas, Reserse, Intelkam, Pam obvit dan Polair) sesuai Tupoksi,
     program dan giat yg terkait Polmas.
                                                                                            28
                    PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB.
•   Ketua I, :
     –   merumuskan program kegiatan & mengkoordinasi/Kerma dengan pemda/swasta.
     –   pertemuan rutin dg tokoh masy, Instansi terkait, akademisi (penilaian situasi & pemecahan mslh)
     –   Membina, mengarahkan, mengawasi, mengendalikan tim jemen, dan Lap pelaksanaan.
•   Ketua II, :
     –   Mengusulkan pd Pemda untuk dukungan program dlm APBD.
     –   Mensosialisasikan program Polmas dilingkungan instansi Pemda & jajarannya.
     –   Mensinergikan program pemberdayaan masyarakat desa dengan Polmas.
•   Sekretaris:
      – Menyiapkan pilun & mensinkronkan program & kegiatan Polmas
      – Menyiapkan administrasi & mendistribusikan program Polmas.
      – Himpun & pendataan, melaporkan hasil kegiatan Polmas kepada KA KOD dan Bupati/Walikota.
•   Ketua BidBinLat (Kabagmin), :
      – Membuat program dan materi pelatihan serta menyeleksi pelaksana Polmas.
      – Menyiapkan tim pelatih/instruktur
      – Menyiapkan dukungan materiil logistik, anggaran, sistem komunikasi dan informasi.
•   Ketua BidOps (Kasat Binmas);
      – Susun rengiat bulanan bdsr analisis penilaian situasi internal KOD maupun situasi dan kondisi masyarakat yang
         meliputi :Pemutakhiran data, Penentuan sasaran kegiatan, rendukgiat, Pola kegiatan,MonEv
      – Kerma & berkoordinasi dg pemda & masy utk bang pola kegiatan Polmas.
•   Ketua BidMonEv (Kasat Samapta):
      – Susun renlat, lak, anev hasil lakgiat polmas dan rekomendasi
•   Pelaksana adalah : Pa/Ba Polri, yg ditugaskan pelaksana terdepan Polmas bertanggungjawab atas pelaksanaan
    kegiatan sesuai dengan rencana dan target kegiatan yang telah ditetapkan serta melaporkan hasil pelaksanaan
    tugas.



                                                                                                                29
          LANGKAH-LANGKAH MANAJERIAL
                        PEMUTAHIRAN & OLAH DATA
                                                             PENI-
                        PEMETAAN KONDISI SATUAN              LAIAN
                                                            SITUASI
GIAT PERENCANAAN      PEMETAAN KONDISI EKSTERNAL

                          PENYUSUNAN REN GIAT

                            POLA PENERAPAN



                        POLA                    POLA UMUM
  PELAKSANAAN        PENERAPAN
                       & GIAT             POLA BABINKAMTIBMAS

                                         POLA POS POL / POL POS

                                                POLA BKPM

   SOSIALISASI &                          POLA BINMAS LINGK
    KOORDINASI                                  POLA FKPM


                                                                30
        GIAT PERENCANAAN


PEMUTAHIRAN & OLAH DATA

                             PENILAIAN
PEMETAAN KONDISI SATUAN
                              SITUASI
PEMETAAN KONDISI EKSTERNAL
      (PROFIL MASY)

  PENYUSUNAN REN GIAT


     POLA PENERAPAN



                                         31
           PELAKSANAAN KEGIATAN

                          PATROLI

                      HARKAMTIBMAS
        POLA
                      BINA KEMITRAAN
        UMUM
                    BANGUN PARTISIPASI

                       BERIKAN YAN
 GIAT
                                              BINA
NYATA
                    POLA BABINKAMTIBMAS      SENTUH

                    POLA POS POL / POL POS   PANTAU
        POLA             POLA BKPM
        POLMAS
                    POLA BINMAS LINGK

                         POLA FKPM



                                                      32
                      POLA PENERAPAN
                       Pola Penerapan
Pola penerapan, dirumuskan berdasarkan pola-pola yang pernah
dan sedang dilaksanakan :

   – Pola Umum; melekat pada setiap kegiatan anggota Polri
     dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

   – Pola Babinkamtibmas; yaitu setiap anggota Polri, karena
     penugasannya, bertempat tinggal menetap atau tidak menetap
     ; pada Balai Polmas /komunitas tertentu, Balai adat atau
     tempat/bangunan lainnya atas persetujuan masyarakat pada
     wilayah desa/ kelurahan/komunitas
     Babinkamtibmas yang tinggal di wilayah tersebut diatas
     dapat mengembangkan dan menerapkan bentuk- bentuk
penerapan Polmas



                                                               33
                    PENYUSUNAN RENGIAT
• Tahunan oleh Tim Jemen & Kapolsek untuk memadukan Renja
  tahunan dalam DIPA KOD
• Bulanan oleh Tim Jemen, dijabarkan dalam rengiat mingguan di
  Polsek.
• Harian oleh pelaksana terdepan Polmas.
                       POLA PENERAPAN

Pola penerapan, dirumuskan berdasarkan pola-pola yang pernah
dan sedang dilaksanakan :
   – Pola Umum; melekat pada setiap kegiatan anggota Polri
      dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
   – Pola Babinkamtibmas; yaitu setiap anggota Polri, karena
      penugasannya, bertempat tinggal menetap atau tidak menetap
      ; pada Balai Polmas /komunitas tertentu, Balai adat atau
      tempat/bangunan lainnya atas persetujuan masyarakat pada
      wilayah desa/ kelurahan/komunitas
                                                                 34
• Babinkamtibmas yang tinggal di wilayah tersebut diatas dapat
  mengembangkan dan menerapkan bentuk-bentuk penerapan
  Polmas pada Desa/ Kelurahan/komunitastertentu dengan pola
  desa Binaan, Sentuhan dan Pantauan
• Pola Bimmas lingkungan : setiap agg POLRI bertempat tinggal di
  tengah masyarakat/komunitas.
• Pola Pos Pol/Pol Pos : Yan Kepolisian terdepan, dan berfungsi
  sebagai BKPM.
• Pola Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM)
  Babinkamtibmas atau agg Polri yg bertugas di BKPM, bertempat
  tinggal menetap/tidak menetap pada balai tersebut dan tempat
  kegiatan FKPM.
• Pola FKPM : kegiatan yang dilakukan masy & agg Polri, untuk
  pemecahan masalah sosial & cegah kejahatan.



                                                               35
     SOSIALISASI & KOORDINASI

- KOORD & KERMA DG PEMDA/LEMDIK/LEMSOS/TOKOH MASY,
  MOU PEMBENTUKAN TIM JEMEN POLMAS KOD.
- INFORMASIKAN PENCANANGAN PEMBENTUKAN TIM JEMEN
  POLMAS KPD SELURUH WARGA KOMUNITAS/MASY.
- SOSIALISASIKAN TUGAS FUNGSI & PERAN TIM JEMEN
  POLMAS KOD.
- BUKA AKSES SELUAS2NYA UTK PEROLEH DUKUNGAN DARI
  MASY



                                                     36
                         DUKUNGAN



         PERS                           GAR, MAT, LOG
•   POLRI
     –   STANDAR                       1. KOD
         INTERNAL
     –   KHUSUS                        2. PEMDA
•   NON POLRI                          3. MASY
     –   STANDAR
         DITERAPKAN
     –   KESEPAKATAN
         TIM JEMEN



                        GIAT NYATA
             TRANSPARAN, AKUNTABEL, (LEGALITAS)




                       LEGITIMASI
                                                        37
               MONEV


  ASPEK           OPSNAL
                                    ASPEK LAK
MANAJERIAL        SISLAP




               EVALUASI           • MASYARAKAT
             (UTK BANGUN TRUST)   • PEMDA
                                  • SATUAN ATAS


                                                  38
            MONITORING DAN EVALUASI.

Aspek Manajerial.
- Situasi internal dan situasi eksternal berkaitan
  dengan dinamika kehidupan masyarakat setempat.
- Penyusunan Rencana Kegiatan dan pelaksanaanya.
- Penyusunan penggelaran kekuatan pelaksanaan
  Polmas.
- Penyusunan alokasi Dukgar & matlog.
Aspek Pelaksanaan.
- Pelaporan Kegiatan
- Penilaian Kinerja KOD
- Survei Persepsi Masyarakat

                                                     39
• Sistem pelaporan pelaksanaan memedomani petunjuk yang ada
  dan dapat dikembangkan sesuai sistem pelaporan dan
  komunikasi yang ada di KOD.

     Tingkat Polsek
      • Kapolsek yang sehari-hari oleh Pa/Ba Taud yang bertugas menghimpun laporan
        hasil pelaksanaan tugas harian dari unsur pelaksana Polmas di jajarannya.
      • Hasil pelaksanaan kegiatan Polmas setiap bulan dilaporkan oleh Tim
        manajemen Cq Kabag Binamitra dengan tembusan Ka KOD dan Pemda
        setempat.
     Tingkat KOD.
      • Laporan pelaksanaan kegiatan Polmas setiap bulan di evaluasi dan dilaporkan
        ke Kapolres dengan tembusan Bupati/Walikota setempat.
      • Laporan kegiatan Polmas KOD ke Polda dilaksanakan minimal tiga bulan sekali,
        disertai evaluasi dan rencana tindak lanjut tiga bulan yang akan datang.


    - GIAT (PRILAKU NYATA)
    - BANGUN FRAME OF CULTURE
    - HINDARI SEREMONIAL (ABS)
                                                                                 40
EVALUASI :
- Pada setiap awal tahun dan minimal setiap 6 bulan; dengan
  melibatkan seluruh Tim manajemen.
- Dalam hal menghadapi masalah - masalah tertentu yang
  memerlukan penanganan segera melalui kegiatan Polmas
  pada forum Tim Jemen KOD
- Lit dan Bang minimal satu tahun sekali untuk kat efektifitas
  Polmas hadapi perkembangan lingkungan
LAIN - LAIN :
- Untuk lebih mengefektifkan kegiatan Tim Manajemen KOD
  sesuai kondisi KOD dapat membuat ruangan pusat
  kegiatan/forum Polmas, dalam rangka rapat perencanaan,
  evaluasi pelaksanaan Polmas maupun kegiatan-kegiatan lain
  dari Tim Manajemen KOD dalam rangka pelaksanaan Polmas.
                                                            41
                                       PENUTUP

•   Ketentuan-ketentuan terdahulu apabila masih sesuai dan tidak bertentangan dengan pedoman
    ini, dapat dipedomani (Skep Kapolri No. 737 Th. 2005, beserta turunannya)
•   NS ini dilengkapi dengan lampiran-lampiran untuk dipedomani dan dapat dikembangkan sesuai
    dengan kebutuhan operasional di tingkat KOD.
•   Pimpinan KOD dapat mengembangkan model-model penerapan Polmas, termasuk
    pembentukan tim manajemen pada tingkat Polsek sesuai karakteristik, tuntutan peningkatan
    pelayanan Kepolisian masy.
•   Pembentukan tim manajemen Polmas tingkat Mabes Polri dan tingkat Polda akan diatur lebih
    lanjut dengan Surat Keputusan Kapolri.
•   NS ini berlaku selama dua tahun sejak ditetapkan, dalam operasionalisasinya dapat dilakukan
    perbaikan dan pengembangan lebih lanjut untuk dijadikan pedoman yang bersifat tetap.
                                       Ditetapkan di : Jakarta
                                       Pada Tanggal :                   Juli              2008
                                      a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
                                                             WAKA


                                                  Drs. R. MAKBUL PADMANAGARA
                                                   KOMISARIS JENDERAL POLISI
                                                                                           42
 PERAN POLMAS DALAM PAM PEMILU
KOD
      SIAPKAN SATUAN     STRATEGI
          & MASY        PAM PEMILU
                       POLRI & MASY


        MAPPING


        PROFIL MASY

         POTENSI
        DUKUNGAN

         POTENSI
        GANGGUAN

           PAM
         PILKADA
                                      43
 REAKTUALISASI POLMAS DALAM PAM PEMILU 2009

• Ka KOD perkuat soliditas internal dan eliminasi perilaku2 menyimpang
• Ka KOD kembangkan model partisipasi masy
• Ka KOD berdayakan kearifan lokal untuk cegah perilaku
  kekerasan/anarkis dalam berdemokrasi
• Ka KOD kreatif membuat inovasi model PAM pemilu
• Ka KOD hati-hati, jangan sampai FKPM digunakan untuk kepentingan
  politik praktis

 Peran Polri dalam agenda demokrasi:
  . Independen dalam mengawal & mengamankan pemilu
  . Menjadi perekat kebhinekaan sbg Kuat PAM Pemilu
  . Proses pembelajaran menuju demokrasi yang berbudaya



                                                                         44
PERCAYA DIRI, BANGKIT, CERDAS & BERSEMANGAT
    DEMI PEMULIAAN PROFESI KEPOLISIAN


               SEKIAN
                DAN
            TERIMA KASIH
         SELAMAT BERTUGAS
                                         45

								
To top