Hukum Perdata Secara Formal - PowerPoint by lwc20467

VIEWS: 477 PAGES: 36

More Info
									HUKUM PERDATA
INTERNASIONAL
Teori Kualifikasi Lex Fori
Teori Kualifikasi Lex Cause

Teori Kualifikasi Bertahap
 TEORI KUALIFIKASI LEX FORI
Inti Teori :
“Kualifikasi harus dilakukan berdasarkan hukum dari
pengadilan yang mengadili perkara (lex fori) karena
sistem kualifikasi adalah bagian dari hukum intern lex
fori tersebut.”

Tokoh Kualifikasi Lex Fori :
1. Franz Kahn (Jerman)
2. Bartin (Perancis)
 TEORI KUALIFIKASI LEX FORI
FRANZ KAHN mengatakan bahwa kualifikasi harus dilakukan
berdasakan lex fori karena :

A. Kesederhanaan (simplicity)
   Pengertian, batasan dan konsep-konsep hukum yang
   digunakan dalam penyelesaian sengketa adalah yang paling
   dikenal oleh hakim.

B. Kepastian (certainty)
   Pihak-pihak yang berperkara mengetahui terlebih dahulu
   kualifikasi yang akan dilakukan oleh hakim berserta dengan
   konsekuensi yuridiknya.
    TEORI KUALIFIKASI LEX FORI
BARTIN mengatakan bahwa kualifikasi harus dilakukan dengan
Lex Fori karena :

   Seorang hakim telah disumpah untuk menegakkan hukumnya
    sendiri dan bukan sistem hukum asing mana pun.

   Pemberlakuan hukum asing hanya sebagai wujud kesukarelaan
    forum untuk membatasi kedaulatan hukumnya.

   Jika hakim menghadapi lembaga hukum asing yang tidak
    dikenal dalam lex fori, ia harus menerapkan konsep hukumnya
    sendiri yang dianggap paling setara dengan konsep hukum
    asing itu.
 TEORI KUALIFIKASI LEX FORI
Pengecualian penerapan kualifikasi Lex Fori :

a.   Jika perkara yang dihadapi menyangkut penentuan
     hakikat suatu benda sebagai benda tetap atau benda
     bergerak  Lex Situs (hukum dari tempat benda
     terletak).

b. Jika perkara menyangkut kontrak-kontrak yang
   dibuat melalui korespondensi, penentuan saat dan
   sah tidaknya pembentukan kontrak  Lex Loci
   Contractus (hukum dari tempat pembuatan
   kontrak).
TEORI KUALIFIKASI LEX FORI
Keunggulan:
  Perkara lebih mudah diselesaikan, mengingat
  digunakannya konsep-konsep hukum Lex Fori yang
  paling dikenal oleh hakim.

Kelemahan:
  Kemungkinan terjadinya ketidakadilan karena
  kualifikasi    adakalanya      dijalankan    dengan
  menggunakan ukuran-ukuran yang tidak selalu sesuai
  dengan hukum asing yang seharusnya diberlakukan,
  atau bahkan dengan ukuran-ukuran yang tidak
  dikenal sama sekali oleh sistem hukum tersebut.
    Langkah Kualifikasi Lex Fori
   Kualifikasikan peristiwa X dengan kaidah intern lex
    fori;
   Tentukan titik taut sekunder dengan melihat pada
    kaidah HPI lex fori;
   Tentukan lex cause;
   Selesaikan perkara dengan menggunakan kaidah
    intern lex cause.

 cat: langkah 2,3 dan 4 harus konsisten dengan apa
 yang dikulifikasikan oleh langkah 1.
TEORI KUALIFIKASI LEX FORI
KASUS OGDEN Vs. OGDEN (1908)
 Philip, pria warga negara Perancis, berdomisili di
  Perancis, dan berusia 19 tahun.
 Philip   menikah dengan Sarah (wanita) yang
  berkewarganegaraan Inggris.
 Pernikahan Philip dan Sarah dilangsungkan dan
  diresmikan di Inggris tahun 1898.
 Philip menikah dengan Sarah tanpa izin orang tua
  Philip. Izin ini diwajibkan oleh hukum Perancis
  (Pasal 148 Code Civil).
TEORI KUALIFIKASI LEX FORI
   Tahun 1901, Philip pulang ke Perancis dan
    mengajukan permohonan di pengadilan Perancis
    untuk pembatalan perkawinan dengan Sarah dengan
    alasan bahwa perkawinan itu dilangsungkan tanpa
    izin orang tua.
   Permohonan dikabulkan oleh pengadilan Perancis
    dan Philip kemudian menikah dnegan seorang wanita
    Prancis di Perancis.
   Sarah kemudian menggugat Philip di Inggris karena
    dianggap melakuan perzinahan dan meninggalkan
    istrinya terlantar. Gugatan ditolak karena alasan
    yurisdiksi.
TEORI KUALIFIKASI LEX FORI
   Tahun 1904, Sarah yang sudah merasa tidak terikat
    dalam perkawinan dengan Philip, kemudian menikah
    kembali dengan Ogden (WN Inggris), dan
    dilangsungkan di Inggris.
   Tahun 1906, Ogden menganggap bahwa Sarah masih
    terikat dengan perkawinan dengan Philip karena
    berdasarkan hukum Inggris perkawinan Philip dan
    Sarah belum dianggap batal karena keputusan
    pengadilan Prancis tidak diakui di Inggris.
TEORI KUALIFIKASI LEX FORI
   Ogden kemudian mengajukan permohonan
    pembatalan perkawinan dengan Sarah, dengan
    dasar hukum bahwa istrinya telah berpoligami.

   Permohonan diajukan di pengadilan Inggris.
 TEORI KUALIFIKASI LEX FORI
Proses Penyelesaian Sengketa:
 Untuk menerima atau menolak permohonan Ogden,

  hakim harus menentukan terlebih dahulu apakah
  perkawinan Philip dan Sarah sah atau tidak.
 Pokok permasalahan dalam perkawinan Philip dan

  Sarah berkisar pada persoalan izin orang tua sebagai
  persyaratan perkawinan, terutama dalam menetapkan
  apakah Philip memang memiliki kemampuan hukum
  untuk menikah.
 TEORI KUALIFIKASI LEX FORI
Kaidah HPI Inggris :

1. Persyaratan essensial untuk sahnya perkawinan, termasuk
   tentang kemampuan hukum serorang pria untuk menikah
   (legal capacity to marry) harus diatur oleh lex domicili (dalam
   hal ini menunjukkan ke arah hukum Perancis).

2. Persyaratan formal untuk sahnya perkawinan harus tunduk
   pada hukum dari tempat peresmian perkawinan (Lex Loci
   Celebrationis), dalam hal ini menunjuk ke arah hukum
   Inggris.
TEORI KUALIFIKASI LEX FORI
Kualifikasi :

  Prancis mengkualifikasikan izin orang tua
  sebagai persyaratan essensial berdasarkan
  Pasal 148 Code Civil.

  Inggris mengkualifikasikan izin orang tua
  sebagai persyaratan formal.
TEORI KUALIFIKASI LEX FORI
Kaidah Intern Inggris :

Tidak terpenuhinya persyaratan essensial akan
menyebabkan pembatalan perkawinan.

Tidak terpenuhinya persyaratan formal tidak
menyebabkan pembatalan perkawinan.
 TEORI KUALIFIKASI LEX FORI
Kesimpulan :
 Hakim Inggris mengkualifikasikan perkara berdasarkan Lex
  Fori.
 Berdasarkan hukum Inggris, izin orang tua dianggap sebagai
  persyaratan formil.
 HPI Inggris menunjuk hukum Inggris sebagai Lex Cause.

 Menurut hukum Inggris, perkawinan Philip dan Sarah tetap
  dianggap sah.
 Konsekuensinya, perkawinan Sarah dan Ogden dianggap tidak
  sah karena salah satu pihak masih terikat dengan perkawinan
  dengan suami pertamanya.
 Permohonan Ogden dikabulkan.
     TEORI KUALIFIKASI LEX
            CAUSE
Teori Kualifikasi Lex Cause sering pula disebut
Kualifikasi Lex Fori yang Diperluas.

Inti Teori :
Teori ini beranggapan bahwa proses kualifikasi dalam
perkara HPI dijalankan sesuai dengan sistem serta
ukuran-ukuran dari keseluruhan sistem hukum yang
berkaitan dengan perkara.

Tokoh : Martin Wolff.
       TEORI KUALIFIKASI LEX
              CAUSE

   Tindakan kualifikasi dimaksudkan untuk menentukan
    kaidah HPI mana dari Lex Fori yang paling erat
    kaitannya dengan kaidah hukum asing yang mungkin
    diberlakukan.

   Penentuan ini harus dilakukan dengan mendasarkan
    diri pada hasil kualifikasi yang dilakukan dengan
    memperhatikan     sistem    hukum     asing  yang
    bersangkutan.
       TEORI KUALIFIKASI LEX
              CAUSE
Prof. Sunaryati Hartono :
 Kesulitan mungkin akan timbul jika sistem hukum asing
  tertentu ternyata tidak memiliki sistem kualifikasi yang cukup
  lengkap, atau bahkan tidak mengenal klasifikasi lembaga
  hukum yang sedang dihadapi dalam perkara.

   Hakim biasanya menjalankan konstruksi hukum (analogi)
    dengan memperhatikan cara-cara penyelesaian sengketa
    hukum yang serupa atau sejenis di dalam sistem-sistem hukum
    yang dianggap memiliki dasar yang sama.

   Jika cara itu belum juga dapat membantu penyelesaian
    perkara, barulah kualifikasi dilakukan berdasarkan Lex Fori.
    TEORI KUALIFIKASI LEX
           CAUSE

Chesire menyarankan agar konsep-konsep
seperti “kontrak”, “perbuatan melawan hukum”
dan sebagainya dalam HPI diberi pengertian
yang lebih luas sehingga dapat mencakup
peristiwa / hubungan hukum yang sejenis dari
suatu sistem hukum asing.
     Langkah Kualifikasi Lex Cause
1.    Kualifikasikan peristiwa x dengan kaidah intern
      hukum asing;

2.    Tentukan titik taut sekunder dengan melihat pada
      kaidah HPI Lex Fori;

3.    Tentukan Lex Cause;

4.    Putusan dengan kaidah intern Lex Cause.
             Kasus Nicols v. Nicols (1900)

   Kasus    menyangkut      sepasang      suami      istri
    berkewarganegaraan Perancis.

   Pernikahan mereka diresmikan di Perancis.

   Ketika pernikahan dilangsungkan pada tahun 1854,
    kedua pihak tidak membuat perjanjian / kontrak tentang
    harta perkawinan.

   Setelah pernikahan, mereka pindah ke Inggris. Suami
    meninggal dunia di Inggris dengan meninggalkan
    testamen yang dibuat secara sah di Inggris.
   Isi testamen ternyata mengabaikan semua hak istri
    atas harta perkawinan.

   Istri kemudian mengajukan gugatan terhadap
    testamen dan menuntut haknya atas harta bersama.

   Gugatan diajukan di Pengadilan Inggris.
Proses Penyelesaian Perkara

   Perkara ini dapat dikualifikasikan sebagai pewarisan
    testamentair atau kontrak tentang harta perkawinan.

   Hakim Inggris kemudian mengkualifikasikan pekara ini
    sebagai pewarisan testamentair.

   Kaidah Intern Inggris mengatakan bahwa : “status kepemilikan
    atas benda-benda bergerak dari sepasang suami istri harus
    diatur dengan sebuah kontrak (tegas atau diam-diam).

   Kaidah HPI Inggris mengatakan bahwa “jika kontrak tentang
    status kepemilikan atas benda-benda bergerak dari sepasang
    suami istri tidak ada, maka status kepemilikan atas benda-
    benda itu harus diatur berdasarkan Lex Loci Celebrationis
    (hukum tempat peresmian perkawinan).
   Kaidah Intern Perancis mengatakan bahwa “Apabila
    para pihak dalam suatu perkawinan tidak membuat
    suatu kontrak secara tegas, harta yang ada dalam
    suatu perkawinan akan menjadi harta bersama
    (communaute des biens)”.

   Hakim kemudian mengkualifikasikan kembali
    perkara berdasarkan Kaidah Intern Perancis sebagai
    perjanjian diam-diam untuk bercampur harta.

   Konsekuensinya, kewenangan mewaris sang suami
    melalui testamen hanyalah mencakup setengah dari
    seluruh harta bersama.
    TEORI KUALIFIKASI LEX
           CAUSE

Hakim pada akhirnya memutuskan :

 testamen dianggap batal dan gugatan janda
                dikabulkan.
       TEORI KUALIFIKASI LEX
              CAUSE
1.   Kualifikasikan peristiwa x dengan kaidah intern
     hukum asing (dalam kasus sebagai communaute de
     Biens);
2.   Tentukan titik taut sekunder dengan melihat pada
     kaidah HPI Lex Fori (dalam kasus sebagia Lex Loci
     Celebrationis);
3.   Tentukan Lex Cause (dalam kasus adalah hukum
     Perancis);
4.   Putusan dengan kaidah intern Lex Cause (dalam
     kasus sebagai communaute de biens).
           TEORI KUALIFIKASI
              BERTAHAP
Inti Teori :
Penentuan Lex Cause dalam perkara HPI hanya dapat dilakukan
melalui proses kualifikasi, dan pada tahap penentuan Lex Cause
kualifikasi mau tidak mau harus dilakukan berdasarkan Lex Fori
terlebih dahulu.

Kualifikasi harus dilakukan melalui 2 tahap.

Tokoh Kualifikasi Bertahap :
Adolph Schnizer (Swiss), didukung oleh Prof. G.C. Cheshire,
Prof. Ehrenzweig, dan Prof. Sunaryati Hartono.
A. Kualifikasi Tahap Pertama

-   Dijalankan pada saat hakim harus menemukan
    kaidah HPI yang akan digunakan untuk
    menentukan titik taut penentu.

-   Kualifikasi ini dilakukan dalam rangka menetapkan
    Lex Cause.

-   Proses kualifikasi dilakukan dengan mendasarkan
    diri pada sistem kualifikasi intern Lex Fori.
B. Kualifikasi Tahap Kedua

-   Kualifikasi ini dijalankan setelah Lex Cause
    ditetapkan dan dalam rangka menetapkan kategori
    kaidah atau aturan hukum intern apa dari Lex Cause
    yang akan digunakan untuk menyelesaikan perkara.

-   Kualifikasi pada tahap ini harus dijalankan
    berdasarkan sistem kualifikasi intern yang dikenal
    pada Lex Cause.

-   Pada tahap ini semua fakta dalam perkara harus
    dikualifikasikan kembali berdasarkan kategori Lex
    Cause.
             LANGKAH-LANGKAH
         TEORI KUALIFIKASI BERTAHAP
Tahap I
1. Kualifikasikan perkara dengan menggunakan kaidah intern
   Lex Fori;
2. Lihat Kaidah HPI Lex Fori dan tentukan Titik Taut Sekunder
3. Tentukan Lex Cause.

Tahap II
1. Kualifikasikan kembali perkara dengan kaidah intern Lex
   Cause.
2. Selesaikan perkara dengan menggunakan kaidah intern Lex
   Cause.
Contoh Kasus :

A adalah seorang warga negara Swiss, yang berdomisili
terakhir dan meninggal dunia di Inggris. Pewaris
meninggalkan sejumlah harga peninggalan berupa
benda tetap di Perancis dan sejumlah benda bergerak di
Swiss dan Inggris. Para ahli waris semuanya adalah
warga negara Swiss yang berdomisili di Swiss dan
perkara pembagian warisan ini diajukan di Pengadilan
Swiss.

Hukum manakah yang dipergunakan hakim Swiss untuk
menyelesaikan persoalan ini?
Fakta Hukum :
Hukum Intern Swiss :

Hukum Swiss mengkualifikasikan perkara ini sebagai masalah
Pewarisan.

Hukum Intern Inggris :

Hukum Inggris mengkualifikasikan perkara ini menjadi:

Masalah pembagian harta tetap dikualifikasikan sebagai masalah
pewarisan benda tetap.

Masalah pembagian harga bergerak dikualifikasikan sebagai
masalah pewarisan benda bergerak.
Kaidah HPI Swiss :

Hukum yang dipergunakan untuk menyelesaikan masalah
pewarisan adalah hukum dari domisili terakhir dari pewaris.

Kaidah HPI Inggris :

   Untuk benda tetap  Lex Rei Sitae
   Untuk benda bergerak  domisili terakhir pewaris
Penyelesaian Perkara :
Tahap I:
- Kasus dikualifikasikan berdasarkan hukum intern Swiss sebagai
  masalah Pewarisan.
- HPI Swiss menunjuk hukum dari domisili terakhir dari pewaris
  sebagai Lex Cause.
- Lex Cause adalah Hukum Inggris.

Tahap II :
- Kualifikasikan kembali perkara dengan kaidah intern Inggris.
- Inggris mengkualifikasi perkara ini ke dalam 2 kualifikasi :
  a. Masalah pembagian harta tetap dikategorikan sebagai pewarisan
     benda tetap.
  b. Masalah pembagian harta bergerak dikategorikan sebagai masalah
     pewarisan benda bergerak.
Putusan Perkara :

-   Terhadap benda tetap, diterapkan kaidah intern
    Inggris yang mengatur pewarisan benda tetap.

-   Terhadap benda bergerak, diterapkan kaidah
    intern Inggris yang mengatur pewarisan benda
    bergerak.

								
To top