Docstoc

Dewan Pendidikan _ Komite Sekolah

Document Sample
Dewan Pendidikan _ Komite Sekolah Powered By Docstoc
					                                    BAB I
                                PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

  Penyelenggaraan otonomi daerah harus diartikan sebagai upaya pemberdayaan daerah
  dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang
  kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat
  dalam bidang pendidikan, diperlukan wadah yang dapat mengakomodasi pandangan,
  aspirasi, dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi, transparansi,
  dan akuntabilitas. Salah satu wadah tersebut adalah Dewan Pendidikan di tingkat
  kabupaten/kota dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan.

  Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan amanat rakyat yang telah tertuang
  dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas)
  2000 – 2004. Amanat rakyat ini selaras dengan kebijakan otonomi daerah, yang telah
  memposisikan kabupaten/kota sebagai pemegang kewenangan dan tanggung jawab
  dalam penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di daerah tidak hanya
  diserahkan kepada kabupaten/kota, melainkan juga dalam beberapa hal telah diberikan
  kepada satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah.
  Dengan kata lain, keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi
  tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah propinsi,
  kabupaten/kota, dan pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat atau stakeholder
  pendidikan. Hal ini sesuai dengan konsep partisipasi berbasis masyarakat (community-
  based participation) dan manajemen berbasis sekolah (school-based management),
  yang kini tidak hanya menjadi wacana, tetapi telah mulai dilaksanakan di Indonesia.

  Untuk melaksanakan amanat rakyat tersebut, pada tahun anggaran 2001 Pemerintah
  telah melaksanakan rintisan sosialisasi pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite
  Sekolah di Propinsi Sumatera Barat, Bali, dan Jawa Timur masing-masing satu
  kabupaten/kota. Selain itu ada beberapa kabupaten/kota yang telah membentuk Dewan
  Pendidikan dan Komite Sekolah berdasarkan inisiatif sendiri.

  Berdasarkan hasil sosialisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Dewan
  Pendidikan dan Komite Sekolah memang dipandang sangat strategis sebagai wahana
  untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Beberapa kalangan masyarakat
  yang diundang untuk memberikan masukan tentang pembentukan Dewan Pendidikan
  dan Komite Sekolah, pada umumnya sangat antusias dan mendukung sepenuhnya
  gagasan ini.

  Sesuai dengan aspirasi berbagai kalangan masyarakat tersebut, maka proses
  pembentukan Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan Komite Sekolah di
  tingkat satuan pendidikan memerlukan program sosialisasi dengan perencanaan yang
  matang. Agar program sosialisasi dapat dilaksanakan dengan baik, diperlukan: (1)
  materi sosialisasi berupa Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, (2)
  petugas sosialisasi, dan (3) koordinasi dengan pemerintah propinsi dan kabupaten/kota.
B. Dasar Hukum

  Dasar hukum yang digunakan sebagai pegangan dalam pembentukan Dewan Pendidikan
  dan Komite Sekolah, termasuk pelaksanaan program kegiatan sosialisasi dan fasilitasi,
  adalah sebagai berikut:
       1.    Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
       2.    Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
       3.    Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan
        Nasional
       4.    (Propenas) 2000 – 2004.
       5.    Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat
       6.    dalam Pendidikan Nasional.
       7.    Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
       Pemerintah
       8.    dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
       9.    Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan
       10. Pendidikan dan Komite Sekolah.
       11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
       12. 559/C/Kep/PG/2002 tentang Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan
       Komite
       13. Sekolah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

C. Tujuan Panduan

  Panduan ini diharapkan menjadi buku acuan utama yang akan digunakan untuk
  membentuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dan/atau memperluas peran, fungsi,
  dan keanggotaan lembaga sejenis yang telah ada, serta untuk menjalankan roda
  organisasi. Walaupun demikian, panduan ini bukanlah merupakan satu-satunya rujukan.
  Pihak pemerintah kabupaten/kota dan sekolah dapat memperkaya dari sumber lain yang
  relevan.

D. Sasaran

  Panduan Umum ini akan digunakan oleh pihak-pihak sebagai berikut :

   1. Para pejabat (eksekutif dan legislatif) yang terkait dalam bidang pendidikan di setiap
      kabupaten/kota yang akan memberikan dukungan dalam proses pembentukan atau
      memperluas peran, fungsi, dan keanggotaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

   2. Orang tua siswa, warga masyarakat peduli pendidikan, dan pihak lain yang
      berkepentingan dengan proses pembentukan atau perluasan peran, fungsi, dan
      keanggotaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

   3. Para fasilitator yang akan memberikan fasilitasi di kabupaten/kota dan satuan
      pendidikan.

   4. Para petugas yang akan melaksanakan sosialisasi di kabupaten/kota dan satuan
      pendidikan.
                                BAB II
                           DEWAN PENDIDIKAN



A. Pengertian dan Nama


  1. Pengertian



     Berdasarkan prinsip desentralisasi pendidikan, sekolah mendapat kewenangan untuk
     menyusun program yang akan diterapkan. Di samping itu sekolah juga memperoleh
     kewenangan untuk mengelola segala sarana dan prasarana yang tersedia, mengelola
     SDM yang dimiliki, serta melibatkan kepedulian stakeholder dalam pelaksanaan
     pendidikan. Untuk merealisasikan pasal 31 UUD 1945 setiap warga negara berhak
     memperoleh pendidikan dan pengajaran yang bermutu, dan juga untuk mencapai
     tujuan diserahkannya pengelolaan pendidikan dasar dan menengah kepada
     pemerintah daerah seperti yang tertuang dalam konsideran Undang-undang Nomor
     22 Tahun 1999, model pengelolaan sekolah yang bernuansa Manajemen Berbasis
     Sekolah (MBS) perlu diterapkan.



     Pengelolaan sekolah model MBS bertumpu pada kebutuhan, visi, harapan, dan
     kewajiban masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran yang
     pelaksanaannya diserahkan kepada sekolah. Mekanisme pelaksanaan pendidikan
     model ini adalah sebagai berikut.



     a. Peran serta masyarakat untuk memberikan pelayanan pendidikan yang relevan,
         bermutu, berwawasan keadilan dan pemerataan perlu terus ditingkatkan. Peran
         lebih aktif ini merupakan realisasi dari bentuk demokrasi berkeadilan yang
         bermakna bahwa masyarakat tidak hanya mempunyai hak untuk memperoleh
         pendidikan yang bermutu namun juga melekat kewajiban untuk ikut serta
         mengadakannya baik dalam menyediakan dana untuk pengadaan,
         pengembangan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan
         maupun kepakaran atau keahlian yang diperlukan dalam penyusunan program
         serta implementasi mulai dari yang berskala mikro hingga yang berskala makro.



     b. Penyaluran aspirasi serta kontribusi masyarakat yang beragam melalui institusi
         yang demokratis sebagai mana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 25
         Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004, di
        tingkat kabupaten/kota dinamakan Dewan Pendidikan dan di tingkat sekolah
        dinamakan Komite Sekolah.



        Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam
        rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di
        kabupaten/kota. Ada beberapa asumsi pentingnya peran serta masyarakat dalam
        penyelenggaraan pendidikan di daerah.



        Pertama, menggunakan pengalaman sekolah swasta yang memiliki
        ketergantungan sangat rendah, sehingga sekolah cenderung lebih berorientasi
        kepada kemampuan yang memungkinkan keterlibatan orang tua/masyarakat
        secara lebih bermakna dalam penyelenggaraan pendidikan.



        Kedua, penyelenggaraan pendidikan di daerah akan lebih efektif bila didukung
        oleh sistem berbagi kekuasaan (power sharing), antara Pemerintah Pusat dan
        Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pendidikan.



     2. Nama dan Ruang Lingkup



        Dewan Pendidikan adalah nama generik. Artinya, nama badan dapat disesuaikan
        dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing, seperti Dewan
        Pendidikan, Majelis Pendidikan, atau nama lain yang disepakati. Yang dimaksud
        dengan pendidikan di sini adalah pendidikan prasekolah, pendidikan sekolah, dan
        pendidikan luar sekolah.



B. Kedudukan dan Sifat


  1. Kedudukan



     Tujuan dikeluarkannya Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 22
     Tahun 1999 adalah untuk memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan
     bertanggungjawab kepada Daerah dan masyarakat sehingga memberi peluang
     kepada Daerah dan masyarakat agar leluasa mengatur dan melaksanakan
     kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat
     setempat dan potensi setiap daerah.
     Penyelenggaraan pendidikan memerlukan dukungan masyarakat yang memadai.
     Sebagai langkah alternatif dalam mengupayakan perolehan dukungan masyarakat
     untuk sektor pendidikan ini adalah dengan menumbuhkan keberpihakan konkret dari
     semua lapisan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu,
     mulai dari pimpinan negara, sampai aparat yang paling rendah, termasuk
     masyarakat yang bergerak dalam sektor swasta dan industri. Keberpihakan konkret
     itu perlu disalurkan secara politis menjadi suatu gerakan bersama (collective action)
     yang diwadahi Dewan Pendidikan yang berkedudukan di kabupaten/kota. Dalam
     kondisi dan kebutuhan tertentu, misalnya untuk pelaksanaan otonomi khusus, atau
     pertimbangan lain, Dewan Pendidikan dapat dibentuk di tingkat propinsi.



  2. Sifat



     Dewan Pendidikan merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai
     hubungan hierarkis dengan dinas pendidikan kabupaten/kota maupun dengan
     lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Posisi Dewan Pendidikan maupun dinas
     pendidikan kabupaten/kota maupun lembaga-lembaga pemerintah lainnya mengacu
     pada kewenangan (otonomi) masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku



     Dewan Pendidikan dibentuk berdasarkan kesepakatan yang tumbuh dari akar
     budaya, sosio demografis dan nilai-nilai daerah setempat, sehingga lembaga
     tersebut bersifat otonom yang menganut asas kebersamaan menuju ke arah
     peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan di daerah yang diatur oleh Anggaran
     Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Kondisi ini hendaknya dijadikan dasar
     pertimbangan oleh masing-masing pihak atau stakeholder pendidikan di daerah agar
     tidak terjadi adanya pelanggaran hukum administrasi negara yang mengakibatkan
     adanya konsekuensi hukum baik perdata maupun pidana di kemudian hari.



C. Tujuan


  Dewan Pendidikan merupakan organisasi masyarakat pendidikan yang mempunyai
  komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah.
  Dewan Pendidikan yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari
  budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun
  sesuai potensi daerah setempat. Oleh karena itu, Dewan Pendidikan yang dibangun
  harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat di daerah secara
  kolektif. Artinya, Dewan Pendidikan mengembangkan konsep yang berorientasi kepada
  pengguna (client model), berbagai kewenangan       (power sharing and advocacy model)
  dan kemitraan (partnership model) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan
  pendidikan di daerah.
  Adapun tujuan dibentuknya Dewan Pendidikan sebagai suatu organisasi masyarakat
  pendidikan adalah sebagai berikut.



    1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan
       kebijakan dan program pendidikan.
    2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan
       masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
    3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam
       penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.


D. Peran dan Fungsi


  1. Peran



     Keberadaan Dewan Pendidikan harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat

     dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di daerah. Oleh karena

     itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan

     otonomi yang ada. Adapun peran yang dijalankan Dewan Pendidikan adalah sebagai

     berikut.

      a. Pemberi pertimbangan (advisory body) dalam penentuan dan pelaksanaan
          kebijakan pendidikan.
      b. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran
          maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.
      c. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas
          penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
      d. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
        (legislatif) dengan masyarakat.
  2. Fungsi



     Untuk menjalankan perannya itu, Dewan Pendidikan memiliki fungsi sebagai
     berikut.
           a.      Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat
           terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
           b.      Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi),
           pemerintah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang
           bermutu.
           c.      Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai
           kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
              d.      Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada
              pemerintah daerah/DPRD mengenai:
             1) kebijakan dan program pendidikan;

             2) kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan;

             3) kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan
                 pendidikan;

             4) kriteria fasilitas pendidikan; dan

             5) hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.



       e. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan.

       f. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program,

             penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.



E. Organisasi


   1. Keanggotaan Dewan Pendidikan



      Keanggotaan Dewan Pendidikan terdiri atas unsur masyarakat dan dapat ditambah
      dengan unsur birokrasi/legislatif. Unsur masyarakat dapat berasal dari komponen-
      komponen sebagai berikut:

        a.   Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang pendidikan.
        b.   Tokoh masyarakat (ulama, budayawan, pemuka adat, dll).
        c.   Anggota masyarakat yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu
        d.   pendidikan atau yang dijadikan figur di daerah.
        e.   Tokoh dan pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan
        f.   mutu pendidikan.
        g.   Yayasan penyelenggara pendidikan (sekolah, luar sekolah,
             madrasah,pesantren).
         h. Dunia usaha/industri/asosiasi profesi (pengusaha industri, jasa, asosiasi,dan
             lain-lain).
         i. Organisasi profesi tenaga kependidikan (PGRI, ISPI, dan lain-lain).
         j. Perwakilan dari Komite Sekolah yang disepakati.
      Unsur birokrasi, misalnya dari unsur dinas pendidikan setempat dan dari unsur
      legislatif yang membidangi pendidikan, dapat dilibatkan sebagai anggota Dewan
      Pendidikan maksimal 4-5 orang.
      Jumlah anggota Dewan Pendidikan sebanyak-banyaknya berjumlah 17 (tujuh belas)
      orang dan jumlahnya harus gasal. Syarat-syarat, hak, dan kewajiban, serta masa
      bakti keanggotaan Dewan Pendidikan ditetapkan di dalam AD/ART.



2.     Kepengurusan Dewan Pendidikan
      Pengurus Dewan Pendidikan ditetapkan berdasarkan AD/ART yang sekurang-
      kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris, bendahara. Apabila dipandang
      perlu, kepengurusan dapat dilengkapi dengan bidang-bidang tertentu sesuai
      kebutuhan. Selain itu dapat pula diangkat petugas khusus yang menangani urusan
      administrasi.

      Pengurus dewan dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis. Khusus jabatan
      ketua dewan bukan berasal dari unsur pemerintahan daerah dan DPRD. Syarat-
      syarat, hak, dan kewajiban, serta masa bakti kepengurusan Dewan Pendidikan
      ditetapkan di dalam AD/ART.



      Mekanisme kerja pengurus Dewan Pendidikan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

           Pengurus Dewan Pendidikan terpilih bertanggungjawab kepada
           a.
           musyawarah anggota sebagai forum tertinggi sesuai AD dan ART.
           b.
           Pengurus Dewan Pendidikan menyusun program kerja yang disetujui melalui
           c.
           musyawarah anggota yang berfokus pada peningkatan mutu pendidikan di
           d.
           daerah.
        e. Apabila pengurus Dewan Pendidikan terpilih dinilai tidak produktif dalam masa
           jabatannya, maka musyawarah anggota dapat memberhentikan dan
           mengganti dengan kepengurusan baru.
        f. Pembiayaan kegiatan operasional Dewan Pendidikan ditetapkan melalui
        g. musyawarah anggota.
        h. Untuk melaksanakan kegiatan operasional, Dewan Pendidikan dapat
        i. menyelenggarakan rapat yang jenis dan mekanismenya ditetapkan di dalam
           AD/ART.
3.    Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
     Dewan Pendidikan wajib memiliki AD/ART. Anggaran Dasar sekurang-kurangnya

     memuat:

      a. Dasar, tujuan, dan kegiatan.

      b. Keanggotaan dan kepengurusan.

      c. Hak dan kewajiban anggota dan pengurus.

      d. Keuangan.

      e. Mekanisme kerja dan rapat-rapat.

      f.    Perubahan AD/ART dan pembubaran organisasi.
       Anggaran Rumah Tangga sekurang-kurangnya memuat:

     a. Mekanisme pemilihan dan penetapan anggota dan pengurus.

     b. Rincian tugas anggota dan pengurus.

     c. Masa bakti keanggotaan dan kepengurusan.

     d. Kerja sama dengan pihak lain.

     e. Pertanggungjawaban pelaksana program kerja.



F. Pembentukan Dewan Pendidikan


  1. Prinsip Pembentukan



    Pembentukan Dewan Pendidikan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan
    demokratis. Yang dimaksud transparan dalam hal ini adalah bahwa Dewan Pendidikan
    harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas mulai dari
    tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan,
    kriteria calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota,
    proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan. Adapun akuntabel berarti bahwa
    panitia persiapan hendaknya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerjanya
    maupun penggunaan dana kepanitiaan. Sedangkan demokratis mempunyai makna
    bahwa dalam proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah
    mufakat. Jika dipandang perlu pemilihan anggota dan pengurus dapat dilakukan
    melalui pemungutan suara.



  2. Mekanisme Pembentukan



    Pembentukan Dewan Pendidikan diawali dengan pembentukan panitia persiapan yang
    dibentuk oleh bupati/walikota dan/atau masyarakat. Panitia persiapan berjumlah
    sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan
    (seperti guru, kepala sekolah, penyelenggara pendidikan) dan pemerhati pendidikan
    (LSM peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri).



    Panitia persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan Dewan Pendidikan dengan
    langkah-langkah sebagai berikut.
     a. Mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat (termasuk Majelis Pendidikan
         Kejuruan Daerah, Komite Kabupaten, Komite Pendidikan Luar Sekolah) tentang
         Dewan Pendidikan menurut keputusan ini.

     b. Menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari
        masyarakat.

     c. Menyeleksi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat.

     d. Mengumumkan nama-nama calon anggota kepada masyarakat.

     e. Menyusun nama-nama anggota terpilih.

     f.   Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota Dewan Pendidikan.

     g. Menyampaikan nama pengurus dan anggota kepada Bupati/Walikota.


    Panitia Persiapan dinyatakan bubar setelah bupati/walikota menetapkan Dewan
    Pendidikan.



  3. Penetapan Pembentukan Dewan Pendidikan



     Calon anggota Dewan Pendidikan yang disepakati dalam musyawarah atau
     mendapat dukungan suara terbanyak melalui pemungutan suara secara langsung
     menjadi anggota Dewan Pendidikan sesuai dengan jumlah anggota yang disepakati
     dari masing-masing unsur. Dewan Pendidikan ditetapkan untuk pertama kali dengan
     Surat Keputusan Bupati/Walikota, dan selanjutnya diatur dalam AD dan ART.
     Misalnya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disebutkan bahwa
     pemilihan anggota dan pengurus Dewan Pendidikan ditetapkan oleh musyawarah
     anggota Dewan Pendidikan.



     Pengurus dan anggota dewan terpilih dilaporkan kepada pemerintah daerah dan
     dinas pendidikan setempat. Untuk memperoleh kekuatan hukum, pengurus dan
     anggota Dewan Pendidikan dapat dikukuhkan dengan Surat Keputusan
     bupati/walikota.



G. Tata Hubungan Antarorganisasi


  Pelimpahan wewenang pengelolaan pendidikan pada daerah otonom pada jalur sekolah
  maupun luar sekolah sesuai dengan jenjang dan jenis, baik negeri maupun swasta, telah
  diatur melalui perundang-undangan serta perangkat peraturan yang mengikutinya.
Selain itu setiap penyelenggaraan pendidikan dibina oleh instansi yang berwenang.
Dengan demikian, kondisi tersebut berimplikasi terhadap tatanan dan hubungan baik
vertikal maupun horizontal yang baku antara Dewan Pendidikan dengan instansi lain.
Hubungan-hubungan tersebut bisa berupa laporan, konsultasi, koordinasi, pelayanan,
dan kemitraan.



Tata hubungan antara Dewan Pendidikan dengan dinas pendidikan daerah otonom dan
lembaga-lembaga pemerintahan lainnya yang bertanggungjawab dalam pengelolaan
pendidikan, termasuk dengan Komite-komite Sekolah bersifat koordinatif.
                                   BAB III
                               KOMITE SEKOLAH




A.   Pengertian dan Nama

     1. Pengertian



       Partisipasi yang berlaku pada masyarakat kita, masih belum diartikan secara
       universal. Para perencana pembangunan mengartikan partisipasi sebagai dukungan
       terhadap rencana atau proyek pembangunan yang direncanakan dan ditentukan oleh
       pemerintah. Ukuran partisipasi masyarakat diukur oleh berapa besar sumbangan
       yang diberikan masyarakat untuk ikut menanggung biaya pembangunan, baik
       berupa uang maupun tenaga yang diberikan kepada pemerintah. Partisipasi yang
       berlaku secara universal adalah kerja sama yang erat antara perencana dan rakyat
       dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil
       pembangunan yang telah dicapai.



       Sebagai konsekuensi perluasan makna partisipasi masyarakat dalam
       penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, maka perlu dibentuk
       suatu wadah untuk menampung dan menyalurkannya yang diberi nama Komite
       Sekolah. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta
       masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi
       pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah,
       jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.



       Komite Sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non profit dan non politis,
       dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stake-holder
       pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur
       yang bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.



     2. Nama



       Ditinjau dari perspektif sejarah persekolahan pada tingkat SD, SLTP, dan SMU/SMK
       di Indonesia, masyarakat sekolah, khususnya orang tua siswa, telah memerankan
       sebagian fungsinya dalam membantu penyelenggaraan pendidikan. Sebelum tahun
1974 masyarakat orang tua siswa di lingkungan masing-masing sekolah telah
membentuk Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG).



Sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pendidikan jalur sekolah semakin meningkat, maka POMG pada awal tahun 1974
dibubarkan dan dibentuk suatu badan yang dikenal dengan Badan Pembantu
Penyelenggara Pendidikan (BP3). Pasang surut perkembangan penyelenggaraan
pendidikan jalur dan jenis sekolah, tidak dapat dilepaskan dari partisipasi
masyarakat, khususnya orang tua peserta didik termasuk keberadaan BP3.



Seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan
hasil pendidikan yang diberikan oleh sekolah, dan dalam rangka mencapai tujuan
pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi
penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokratisasi pendidikan, perlu
adanya dukungan dan peran serta masyarakat untuk bersinergi dalam suatu wadah
yang lebih sekedar lembaga pengumpul dana pendidikan dari orang tua siswa.



Pada saat ini, selain adanya BP3 dibentuk pula Komite Sekolah (di beberapa sekolah
yang memperoleh program khusus), beranggotakan kepala sekolah sebagai ketua
dan salah seorang guru, ketua BP3, ketua LKMD dan tokoh masyarakat sebagai
anggota. Pembentukan komite dimaksudkan untuk menangani pelaksanaan
rehabilitasi bangunan sekolah (SD dan MI), dan pembangunan unit sekolah baru
(SLTP dan MTs), sedangkan di SMK, selain terdapat BP3 dibentuk juga Majelis
Sekolah yang mempunyai peran menjembatani sekolah dengan industri dalam
pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda (PSG), dan Bursa Kerja Khusus (BKK) yang
merupakan kerja sama sekolah dengan Depnaker dalam pemasaran lulusan.



Kondisi nyata tersebut dalam memasuki era Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
perlu dibenahi selaras dengan tuntutan perubahan yang dilandasi kesepakatan,
komitmen, kesadaran, dan kesiapan membangun budaya baru dan profesionalisme
dalam mewujudkan “Masyarakat Sekolah” yang memiliki loyalitas pada peningkatan
mutu sekolah. Untuk terciptanya suatu masyarakat sekolah yang kompak dan
sinergis, maka Komite Sekolah merupakan bentuk atau wujud kebersamaan yang
dibangun melalui kesepakatan (SK Mendiknas Nomor 044/U/2002).


Komite Sekolah adalah nama badan yang berkedudukan pada satu satuan
pendidikan, baik jalur sekolah maupun luar sekolah, atau beberapa satuan
pendidikan yang sama di satu kompleks yang sama. Nama Komite Sekolah
merupakan nama generik. Artinya, bahwa nama badan disesuaikan dengan kondisi
dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah, Komite
       Pendidikan, Komite Pendidikan Luar Sekolah, Dewan Sekolah, Majelis Sekolah,
       Majelis Madrasah, Komite TK, atau nama lainnya yang disepakati. Dengan demikian,
       organisasi yang ada tersebut dapat memperluas fungsi, peran, dan keanggotaannya
       sesuai dengan panduan ini atau melebur menjadi organisasi baru, yang bernama
       Komite Sekolah (SK Mendiknas Nomor 044/U/2002). Peleburan BP3 atau bentuk-
       bentuk organisasi lain yang ada di sekolah, kewenangannya akan berkembang
       sesuai kebutuhan dalam wadah Komite Sekolah.



B.   Kedudukan dan Sifat


     1. Kedudukan



       Komite Sekolah berkedudukan di satuan pendidikan, baik sekolah maupun luar

       sekolah. Satuan pendidikan dalam berbagai jenjang, jenis, dan jalur pendidikan,

       mempunyai penyebaran lokasi yang amat beragam. Ada sekolah tunggal dan ada

       sekolah yang berada dalam satu kompleks. Ada sekolah negeri dan ada sekolah

       swasta yang didirikan oleh yayasan penyelenggara pendidikan. Oleh karena itu, maka

       Komite Sekolah dapat dibentuk dengan alternatif sebagai berikut:



       Pertama, Komite Sekolah yang dibentuk di satu satuan pendidikan. Satuan
       pendidikan sekolah yang siswanya dalam jumlah yang banyak, atau sekolah khusus
       seperti Sekolah Luar Biasa, temasuk dalam ketegori yang dapat membentuk Komite
       Sekolah sendiri.



       Kedua, Komite Sekolah yang dibentuk untuk beberapa satuan pendidikan
       sekolah yang sejenis. Sebagai misal, beberapa SD yang terletak di dalam satu
       kompleks atau kawasan yang berdekatan dapat membentuk satu Komite Sekolah.



       Ketiga, Komite Sekolah yang dibentuk untuk beberapa satuan pendidikan yang
       berbeda jenis dan jenjang pendidikan dan terletak di dalam satu kompleks
       atau kawasan yang berdekatan. Sebagai misal, ada satu kompleks pendidikan
       yang terdiri dari satuan pendidikan TK, SD, SLB, dan SMU, dan bahkan SMK dapat
       membentuk satu Komite Sekolah.
     Keempat, Komite Sekolah yang dibentuk untuk beberapa satuan pendidikan
     yang berbeda jenis dan jenjang pendidikan milik atau dalam pembinaan
     satu yayasan penyelenggara pendidikan, misalnya sekolah-sekolah di bawah
     lembaga pendidikan Muhammadiyah, Al Azhar, Al Izhar, Sekolah Katholik, Sekolah
     Kristen, dsb.



   2. Sifat


     Komite Sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai
     hubungan hierarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya. Komite
     Sekolah dan sekolah memiliki kemandirian masing-masing, tetapi tetap sebagai
     mitra yang harus saling bekerja sama sejalan dengan konsep manajemen berbasis
     sekolah (MBS).



C. Tujuan


  Dibentuknya Komite Sekolah dimaksudkan agar adanya suatu organisasi masyarakat
  sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan
  kualitas sekolah. Komite Sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan
  berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang
  dibangun sesuai potensi masyarakat setempat. Oleh karena itu, Komite Sekolah yang
  dibangun harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara
  kolektif. Artinya, Komite Sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada
  pengguna (client model), berbagai kewenangan (power sharing and advocacy model)
  dan kemitraan (partnership model) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan
  pendidikan.



  Adapun tujuan dibentuknya Komite Sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat
  sekolah adalah sebagai berikut.

    1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan
       kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
    2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
       pendidikan di satuan pendidikan.
    3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam
       penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.
D. Peran dan Fungsi

  1. Peran



     Keberadaan Komite Sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat
     dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah. Oleh
     karena itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi
     dan otonomi yang ada. Adapun peran yang dijalankan Komite Sekolah adalah
     sebagai berikut.

       a. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan
            kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
       b. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran,
            maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
       c. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas
          penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
       d. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan
          pendidikan.
  2. Fungsi



     Untuk menjalankan perannya itu, Komite Sekolah memiliki fungsi sebagai berikut.
      a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap
         penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
      b. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/ dunia
         usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan
         pendidikan yang bermutu.
      c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan
         pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
      d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan
         pendidikan mengenai:
        1) kebijakan dan program pendidikan;

        2) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);

        3) kriteria kinerja satuan pendidikan;

        4) kriteria tenaga kependidikan;

        5) kriteria fasilitas pendidikan; dan

        6) hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.

       d. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna
            mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
       e. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan
            pendidikan di satuan pendidikan.
       f.   Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program,
            penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
       Komite Sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, melakukan akuntabilitas
       sebagai berikut.
       a. Komite Sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada
          stakeholder secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan
          dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah.

       b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa
          materi (dana, barang tak bergerak maupun bergerak), maupun non materi
          (tenaga, pikiran) kepada masyarakat dan pemerintah setempat.


E.   Organisasi


     1. Keanggotaan Komite Sekolah



       Keanggotaan Komite Sekolah berasal dari unsur-unsur yang ada dalam masyarakat.
       Di samping itu unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan,
       Badan Pertimbangan Desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota. Anggota Komite
       Sekolah dari unsur masyarakat dapat berasal dari komponen-komponen sebagai
       berikut:

         a. Perwakilan orang tua/wali peserta didik berdasarkan jenjang kelas yang dipilih
            secara demokratis.
         b. Tokoh masyarakat (ketua RT/RW/RK, kepala dusun, ulama, budayawan,
            pemuka adat).
         c. Anggota masyarakat yang mempunyai perhatian atau dijadikan figur dan
            mempunyai perhatian untuk meningkatkan mutu pendidikan.
         d. Pejabat pemerintah setempat (Kepala Desa/Lurah, Kepolisian, Koramil,
            Depnaker, Kadin, dan instansi lain).
         e. Dunia usaha/industri (pengusaha industri, jasa, asosiasi, dan lain-lain).
         f. Pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu
            pendidikan.
         g. Organisasi profesi tenaga pendidikan (PGRI, ISPI, dan lain-lain).
         h. Perwakilan siswa bagi tingkat SLTP/SMU/SMK yang dipilih secara demokratis
            berdasarkan jenjang kelas.
         i. Perwakilan forum alumni SD/SLTP/SMU/SMK yang telah dewasa dan mandiri.
       Anggota Komite Sekolah yang berasal dari unsur dewan guru, yayasan/ lembaga
       penyelenggara pendidikan, Badan Pertimbangan Desa sebanyak- banyaknya
       berjumlah tiga orang.



       Jumlah anggota Komite Sekolah sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang dan
       jumlahnya harus gasal. Syarat-syarat, hak, dan kewajiban, serta masa keanggotaan
       Komite Sekolah ditetapkan di dalam AD/ART.
2. Kepengurusan Komite Sekolah



   Pengurus Komite Sekolah ditetapkan berdasarkan AD/ART yang sekurang-kurangnya
   terdiri atas seorang ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang tertentu sesuai
   dengan kebutuhan. Pengurus komite dipilih dari dan oleh anggota secara
   demokratis. Khusus jabatan ketua komite bukan berasal dari kepala satuan
   pendidikan. Jika diperlukan dapat diangkat petugas khusus yang menangani urusan
   administrasi Komite Sekolah dan bukan pegawai sekolah, berdasarkan kesepakatan
   rapat Komite Sekolah.


   Pengurus Komite Sekolah adalah personal yang ditetapkan berdasarkan kriteria

   sebagai berikut.

     a. Dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis dan terbuka dalam
         musyawarah Komite Sekolah.
     b. Masa kerja ditetapkan oleh musyawarah anggota Komite Sekolah.
     c. Jika diperlukan pengurus Komite Sekolah dapat menunjuk atau dibantu oleh
       tim ahli sebagai konsultan sesuai dengan bidang keahliannya.
   Mekanisme kerja pengurus Komite Sekolah dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

     a. Pengurus komite Sekolah terpilih bertanggungjawab kepada musyawarah
         anggota sebagai forum tertinggi sesuai AD dan ART.
     b. Pengurus Komite Sekolah menyusun program kerja yang disetujui melalui
        musyawarah anggota yang berfokus pada peningkatan mutu pelayanan
        pendidikan peserta didik.
     c. Apabila pengurus Komite Sekolah terpilih dinilai tidak produktif dalam masa
        jabatannya, maka musyawarah anggota dapat memberhentikan dan
        mengganti dengan kepengurusan baru.
     d. Pembiayaan pengurus Komite Sekolah diambil dari anggaran Komite Sekolah
        yang ditetapkan melalui musyawarah.
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

  Komite Sekolah wajib memiliki AD/ART. Anggaran Dasar sekurang-kurangnya

  memuat:

    a. Nama dan tempat kedudukan.
    b. Dasar, tujuan, dan kegiatan.
    c. Keanggotaan dan kepengurusan.
    d. Hak dan kewajiban anggota dan pengurus.
    e. Keuangan.
    f. Mekanisme kerja dan rapat-rapat.
    g. Perubahan AD dan ART, serta pembubaran organisasi.
   Anggaran Rumah Tangga sekurang-kurangnya memuat:

    a. Mekanisme pemilihan dan penetapan anggota dan pengurus Komite Sekolah.
    b. Rincian tugas Komite Sekolah.
       c. Mekanisme rapat.
       d. Kerja sama dengan pihak lain.
       e. Ketentuan penutup.
F.   Pembentukan Komite Sekolah


     1. Prinsip Pembentukan



       Pembentukan Komite Sekolah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan
       demokratis. Dilakukan secara transparan adalah bahwa Komite Sekolah harus
       dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas mulai dari
       tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan,
       kriteria calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota,
       proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan. Dilakukan secara akuntabel
       adalah bahwa panitia persiapan hendaknya menyampaikan laporan
       pertanggungjawaban kinerjanya maupun penggunaan dana kepanitiaan. Dilakukan
       secara demokratis adalah bahwa dalam proses pemilihan anggota dan pengurus
       dilakukan dengan musyawarah mufakat. Jika dipandang perlu pemilihan anggota
       dan pengurus dapat dilakukan melalui pemungutan suara.



     2. Mekanisme Pembentukan



       Pembentukan komite Sekolah diawali dengan pembentukan panitia persiapan yang
       dibentuk oleh kepala satuan pendidikan dan/atau oleh atau oleh masyarakat.
       Panitia persiapan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas
       kalangan praktisi pendidikan (seperti guru, kepala satuan pendidikan,
       penyelenggara pendidikan), pemerhati pendidikan (LSM peduli pendidikan, tokoh
       masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri), dan orang tua peserta didik.



       Panitia persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan Komite Sekolah dengan
       langkah-langkah sebagai berikut :

            a.     Mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat (termasuk
            pengurus/anggota BP3, Majelis Sekolah, dan Komite Sekolah yang sudah
            ada) tentang Komite Sekolah menurut keputusan ini.
            b.     Menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan
            usulan dari masyarakat;
            c.     Menyeleksi anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;
            d.     Mengumumkan nama-nama calon anggota kepada masyarakat;
            e.     Menyusun nama-nama anggota terpilih;
            f.     Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota Komite Sekolah;
            g.   Menyampaikan nama pengurus dan anggota Komite Sekolah kepada
           kepala satuan pendidikan.
           h.    Panitia Persiapan dinyatakan bubar setelah Komite Sekolah terbentuk.
  3. Penetapan Pembentukan Komite Sekolah



     Calon anggota Komite Sekolah yang disepakati dalam musyawarah atau mendapat
     dukungan suara terbanyak melalui pemungutan suara secara langsung menjadi
     anggota Komite Sekolah sesuai dengan jumlah anggota yang disepakati dari masing-
     masing unsur. Komite Sekolah ditetapkan untuk pertama kali dengan Surat
     Keputusan kepala satuan pendidikan, dan selanjutnya diatur dalam AD dan ART.
     Misalnya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disebutkan bahwa
     pemilihan anggota dan pengurus Komite Sekolah ditetapkan oleh musyawarah
     anggota Komite Sekolah.



     Pengurus dan anggota komite terpilih dilaporkan kepada pemerintah daerah dan
     dinas pendidikan setempat. Untuk memperoleh kekuatan hukum, Komite Sekolah
     dapat dikukuhkan oleh pejabat pemerintahan setempat. Misalnya Komite Sekolah
     untuk SD dan SLTP dikukuhkan oleh Camat dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan
     Kecamatan; SMU/SMK dikukuhkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan
     Bupati/Walikota.



G. Tata Hubungan Antarorganisasi


  Penyelenggaraan pendidikan jalur sekolah sesuai dengan jenjang dan jenis, baik negeri
  maupun swasta, telah diatur melalui perundang-undangan serta perangkat peraturan
  yang mengikutinya. Selain itu setiap penyelenggaraan persekolahan dibina oleh instansi
  yang berwenang. Dengan demikian, kondisi tersebut berimplikasi terhadap tatanan dan
  hubungan baik vertikal maupun horizontal yang baku antara sekolah dengan instansi
  lain. Hubungan-hubungan tersebut bisa berupa laporan, konsultasi, koordinasi,
  pelayanan, dan kemitraan.



  Tata hubungan antara Komite Sekolah dengan satuan pendidikan, Dewan Pendidikan,
  dan institusi lain yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pendidikan dengan Komite-
  komite Sekolah pada satuan pendidikan lain bersifat koordinatif.
                                      BAB IV
                                     PENUTUP



Panduan ini merupakan acuan utama untuk membentuk dan/atau memperluas peran,
fungsi, dan keanggotaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dalam membentuk badan
tersebut, pemrakarsa dapat berkonsultasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dapat diatur melalui Peraturan Daerah
yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan di kabupaten/kota.

Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dapat difasilitasi oleh Tim
Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah :

   Sumber: www.depdiknas.go.id,

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:456
posted:6/19/2011
language:Indonesian
pages:21