; POTENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Kasus Kota Bandung)
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

POTENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Kasus Kota Bandung)

VIEWS: 3,337 PAGES: 29

POTENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Kasus Kota Bandung).

More Info
  • pg 1
									             POTENSI PE NE RI M AAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
                    SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN
                      (Studi Kasus di Pemda Kota Bandung)

                                     HIKMAH NUR AZZA

                                          109084000042

                               Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
                                   Fakultas Ekonomi dan Bisnis

                    Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
                                                2011
                                   hikmahnurazza@yahoo.com


1. Pendahuluan
     Dalam     bidang    perpajakan,    untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah
 pemerintah pusat telah memberikan bagian penerimaan yang berasal dari pajak pusat untuk
 kegiatan pembiayaan dan pembangunan bagi pemerintah daerah. Saat ini, pajak
 pusat yang sebagian penerimaannya telah diberikan kepada pemerintah daerah antara
 lain Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak
 Penghasilan Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan. Sebagian besar telah
 diberikan seperti Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
 Bangunan, sedangkan pajak lainnya masih sebagian kecil saja. Pembagian penerimaan pajak
 pusat pemerintah daerah merupakan contoh penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia.

                                        Tabel 1
                 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
                                        APBD
                              Kota Bandung Tahun 2008

                                                Target            Dalam           Realisasi
            Tahun 2008                                            Persen
APBD                                    Rp. 999.389.000.000       88,24%    Rp.1.125.000.000.000
Sektor pedesaan, perkotaan,
perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan                            Rp. 2.221.000.000.000     97,89%    Rp.2.269.000.000.000
Penerimaan dana bagi hasil pajak        Rp. 351.223.000.000.000   112,41%   Rp 312.449.000.000.000
Pos dana perimbangan                    Rp. 1.903.000.000.000     30,05%    Rp.1.125.000.000.000
Penerimaan dll                          Rp. 98.168.000.000        1,55%     Rp.1.125.000.000.000

Sumber: Bidang Pendapatan Pajak Bukan Pajak Daerah, DISPENDA Bandung 2009

                                                                                              1
      Pada tahun 2008, delapan belas kabupaten/kota di Jawa Barat berhasil mencapai target
pajak bumi dan bangunan (PBB). Sementara itu delapan kab./kota lainnya, belum mampu
memenuhi target yang ditetapkan. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menegaskan,
berdasarkan data hasil evaluasi pelaksanaan pemungutan PBB sektor pedesaan dan
perkotaan tahun 2008 di seluruh kabupaten/kota se-jabar, hasil yang dicapai masih dibawah
target yang ditetapkan, yakni Rp.999,389 miliar atau 88,24% dari rencana penerimaan
yang ditetapkan Rp.1,125 triliun. Kondisi serupa juga terlihat pada realisasi penerimaan
PBB sektor APBN secara keseluruhan, yaitu sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan, dengan nilai Rp. 2,221 triliun atau 97,89% dari rencana
penerimaan APBN sebesar Rp. 2,269 triliun.

      Kendati demikian, penerimaan dana bagi hasil pajak, terutama yang bersumber dari
dana bagi hasil PBB di Jabar, setiap tahun melampaui target penerimaan, tahun 2008,
tercatat realisasi penerimaan dana       bagi hasil PBB Prov.Jabar 2008 sebesar Rp
351,223 triliun atau 112,41% dari target penerimaan sebesar Rp 312,449 triliun. Menurut
Heryawan, di sisi lain pos dana perimbangan turut memberi kontribusi Rp 1,903 triliun atau
30,05% serta penerimaan lain-lain pendapatan yang sah Rp 98,168 miliar atau 1,55%
dari total realisasi APBD Jabar. “Pencapaian tersebut membuktikan tingkat kemandirian
fiskal di Jawa Barat sudah termasuk dalam kategori cukup mampu,”
      Setiap pemerintah kab./kota diberi target PBB berbeda-beda, sesuai dengan potensi
pajak yang     dimiliki. Target tersebut, secara umum dibagi kedalam lima kelompok.
Kelompok I daerah dengan target PBB Rp 12 miliar/tahun, kelompok II (Rp 13 miliar-
Rp 17 miliar), kelompok III (Rp 18 miliar-Rp 35 miliar), kelompok IV (Rp 36 miliar-Rp
75 miliar), dan kelompok V (di atas 75 miliar).

     Kota Bandung hanya menduduki peringkat kedua di kelompok V, kalah peringkat
oleh Kota Bekasi. Sedangkan Kab.Bandung berada di peringkat ketiga di kelompok IV,
berada dibawah Kab.Purwakarta, dan Kota Depok.

      Sementara itu, Kota Bandung meraih penghargaan atas capaian realisasi PBB tahun
2008. Kota Bandung menempati posisi kedua pada kelompok V, dengan target PBB
diatas Rp 75 miliar. Tahun 2008, realisasi PBB Kota Bandung mencapai 83,91% atau
Rp.180 miliar. Sedangkan target PBB Kota Bandung tahun 2008, adalah Rp 214
miliar.

      Wakil Wali Kota Bandung, Ayi Vivananda mengatakan, penghargaan serupa pernah
diraih Kota Bandung tahun 2007 dan 2006. Bahkan tahun 2006, Kota Bandung menempat
posisi pertama dengan realisasi PBB mencapai 101,09% atau 110 miliar. Ayi
mengatakan, tidak tercapainya realisasi PBB tahun 2007 dan 2008, lebih disebabkan
adanya transisi administrasi dalam pembayaran PBB. (Harian Pikiran Rakyat, sabtu
18 April 2009).

     Menurut Kasie Bagi Hasil Pajak Pusat Dispenda Kota Bandung Rahmat Setiadi, target
pajak bumi dan bangunan (PBB) kota Bandung pada tahun 2008 tidak tercapai
akibat perusahaan-perusahaan besar, seperti pabrik tekstil, mal, lembaga pendidikan, dan
sebuah Badan usaha Milik Negara (BUMN) menunggak hingga mencapai Rp 1,5 miliar.
Target Rp 214,6 miliar hanya tercapai 180,4% miliar atau hanya 84%. Perusahaan-
                                                                                        2
perusahaan itu menunggak karena terimbas krisis keuangan global.


     Kendati target PBB Kota Bandung tidak terpenuhi, Rahmat mengatakan bea
perolehan hak tanah dan     bangunan (BPHTB) over target, dari target Rp 150,3 miliar
terealisasi Rp 207,7 miliar atau 138%. “secara komulatif penerimaan PBB, BPHTB,
pertambangan, tercapai 105% dengan total dana yang terhimpun Rp 390,4 miliar,”
(Rahmat Setiadi dalam Tribun Bandung, 13 Februari 2009).

     Pajak merupakan salah satu unsur terbesar dalam menghasilkan pendapatan daerah.
Masalah yang tengah dihadapi oleh pemerintah daerah adalah lemahnya kemampuan
pendapatan daerah untuk menutupi biaya dalam melaksanakan belanja pembangunan
daerah yang setiap tahunnya semakin meningkat. Dalam hal ini, akan mengupas lebih
dalam mengenai pajak bumi dan bangunan. Hal ini dikarenakan kontribusi PBB
terhadap kelangsungan      pelaksanaan      pembangunan yang terangkum dalam dana
perimbangan walaupun cukup besar nilainya dianggap tidak        cukup menopang
pendapatan daerah. Selain itu juga disebabkan dana perimbangan termasuk dalam pajak
pusat yang mana masih terdapat bagian yang harus dibagi dengan pemerintah pusat.
Artinya tidak keseluruhan pendapatan dapat dikontribusikan pada pemerintah daerah.
     Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenahi
sumber pendapatan daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan, oleh karena itu
peneliti   mengambil     judul    “POTENSI P ENER IM AAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN”. (Studi Kasus di Pemda Kota
Bandung)


       1.1 Ruang lingkup / batasan masalah
     Penelitian ini dibatasi untuk mengetahui kebijaksanaan pemerintah Daerah
dalam meningkatkan penerimaan daerah yang didapat dari sektor pajak daerah
khususnya Pajak Bumi dan Bangunan yang diharapkan agar mampu membiayai
kegiatan pembangunan daerah. Untuk mempermudah evaluasi maka permasalahan
diatas dengan terperinci dirumuskan singkat sebagai berikut :

   1. Penelitian ini hanya mencakup data mengenai Pajak Bumi dan Bangunan sebagai
      sumber pendapatan Daerah Kota Bandung
   2. Sampel penelitian yang digunakan jangka waktu dimana dibatasi dari periode
      tahun 2002 – 2008.

       1.2 Identifikasi
   Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa
masalah yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:
      1. Bagaimana potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada pemerintah daerah
          kota Bandung dari tahun 2002 sampai dengan 2008 ?



                                                                                    3
     2. Bagaimana laju      pertumbuhan pendapatan daerah pada pemerintah daerah
        kota Bandung dari tahun 2002 sampai 2008 ?

     3. Seberapa besar kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap
        pendapatan daerah pada pemerintah daerah kota Bandung dari tahun 2002
        sampai dengan 2008 ?


     1.3 Tujuan Penelitian
  Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :
    1. Mengetahui potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada pemerintah
         daerah kota Bandung dari tahun 2002 sampai dengan 2008.

     2. Mengetahui laju pertumbuhan pendapatan daerah pada pemerintah daerah
        kota Bandung dari tahun 2002 sampai 2008

     3. Seberapa besar kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap
        pendapatan daerah pada pemerintah daerah kota Bandung dari tahun 2002 sampai
        dengan 2008


2. Pustaka
     2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

       2.1.1 Sumber Penerimaan Daerah

              Salah satu kemampuan yang dituntut terhadap daerah adalah
       kemampuan daerah tersebut untuk mengatur dan mengurus rumah
       tangganya sendiri (self- supporting) dalam bidang keuangan. Bidang
       keuangan merupakan suatu faktor yang penting dalam mengukur suatu
       daerah atas keberhasilan otonominya. Adapun sumber – sumber peneriman
       dari suatu daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia N0. 25 Tahun
       1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah terdiri dari :
              1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

                   a. Penerimaan pajak daerah.

                       Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan
                       pajak yang ditetapkan oleh daerah     untuk     pembiayaan
                       rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah
                       sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang
                       hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum
                       pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung
                       diberikan, sedang pelaksanaanya dapat dipaksakan.


                                                                                    4
     b. Penerimaan Retribusi Daerah.
        Retribusi daerah merupakan pungutan yang telah secara
        sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian
        atau karena memperole jasa pekerjaan, usaha      atau     milik
        pemerintah        daerah yang bersangkutan.           Retribusi
           daerah mempunyai sifat-sifat: pelaksanaanya bersifat
        ekonomis,      ada imbalan langsung walaupun memenuhi
        persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi tetap ada
        alternatif untuk mau tidak mau membayar, merupakan
        pungutan yang pada umumnya bersifat budgetairnya tidak
        menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan
        untuk sesuatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak    hal
        retribusi daerah tidak lebih dari pengembalian biaya yang
        telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi
        permintaan anggota masyarakat.

     c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan
        Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Yang disetor ke
        kas daerah, baik perusahaan. Hasil perusahaan milik daerah
        yang merupakan pendapatan daerah adalah keuntungan
        bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan
        daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang
        disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang
        dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan,
        maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan
        produksi yang bersifat menambahkan penghasilan daerah,
        memberi jasa penyelenggaraan kemanfaatan umum, dan
        memperkembangkan perekonomian daerah.

     d.     Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, Lain yang tidak
          termasuk ke dalam jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah
          dan pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah
          mempunyai sifat pembuka kemungkinan           bagi pemerintah
              daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan
          baik berupa materi dalam hal kegiatan tersebut bertujuan untuk
          menunjang, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan
          pemerintah daerah suatu bidang tertentu. Beberapa macam
          lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yaitu :
             i. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidakdipisahkan
             ii. Jasa giro
             iii. Pendapatan bunga
             iv. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata
                  uang asing.

2. Dana Perimbangan
   Dana perimbangan diperoleh        melalui bagian      daerah dari
   penerimaan Pajak Bumi dan         Bangunan baik       dari sektor
                                                                          5
         pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan dari sumber daya
         alam serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

      3. Pinjaman Daerah
         Pinjaman daerah adalah pinjaman dalam negeri yang bersumber
         dari pemerintah, lembaga komersial dan atau penerbitan obligasi
         daerah dengan diberitahukan kepada pemerintah sebelum
         tidaknya usulan pinjaman daerah diproses lebih lanjut. Sedangkan
         yang berwenang mengadakan dan menanggung pinjaman daerah
         adalah kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala
         daerah atas persetujuan DPRD.

      4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
         Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah antara lain hibah
         atau penerimaan dari Daerah Propinsi atau Daerah Kanupaten/Kota
         lainnya, dan penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundang-
         undangan.

2.1.1.1 Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

       Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
dijelaskan bahwa untuk        membiayai       pembangunan      di    daerah,
penerimaanya     bersumber     dari Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah,
Retribusi Daerah, Hasil perusahaan milik daerah,       Hasil     pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang
sah). Pemerintah daerah melakukan upaya maksimal dalam pengumpulan
pajak daerah dan retribusi daerah. Besarnya penerimaan daerah dari sektor
Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan sangat membantu
pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di daerah serta
dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah
pusat sesuai dengan harapan yang diinginkan dalam otonomi daerah.

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

       Pengertian pajak menurut beberapa ahli antara lain, menurut

Mangkoesoebroto :

         “Pajak     adalah   suatu pungutan       yang    merupakan   hak
         prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada Undang-
         Undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak
         untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan
         penggunaannya” (Mangkoesoebroto, 1998:181).

                                                                               6
      Menurut Prof. Dr. M. J. H. Smeets dalam bukunya De Economische

      Betekenis der Belastingen, 1951 (dalam Suandy, 2008),
      mengatakan
        “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang
        melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada
        kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang
        individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran
        pemerintah.”

      Sedangkan Rochmad Soemitro, menyatakan sebagai berikut :

         “Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-
         undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat cara
         timbal balik (kontra prestasi), yang langsung dapat diyujukan dan di
         gunakan untuk membayar pengeluaran umum” (dalam Mardiasmo,
         2003).
       Berdasarkan pendapat para ahli di atas tersebut di atas
disimpulkan bahwa pajak adalah iuran atau pungutan yang digunakan oleh
suatu badan yang bersifat umum (negara) untuk memasukkan uang ke
dalam kas negara dalam menutupi segala pengeluaran yang telah dilakukan
dimana pemungutannya dapat dipaksakan oleh kekuatan publik.

2.1.2.2 Aspek Ekonomi dari Perpajakan

        Sistem pajak yang baik dipandang dari ilmu ekonomi adalah
sistem perpajakan yang memiki pengaruh yang baik (Suhendi, 2006).
Konsep sistem pajak adalah membatasi masalah keadilan sistem pajak.
        Ada dua prinsip keadilan yang digunakan yaitu prinsip manfaat
atau benefit principle dan prinsip kemampuan atau ability to pay. Norma
keadilan yang ada disini untuk mengenakan pajak yang sama untuk hal-hal
yang sama dan tidak sama untuk hal-hal yang tidak sama. Suatu pajak
dapat disebut progresif, proporsional atau regresif jika membebani
pendapatan orang lain lebih besar dibanding mereka yang miskin dalam
proporsi yang sama.

2.1.2.3 Fungsi Pajak

        Peraturan   pajak    dibuat    dengan    didasarkan pada  tujuan
meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk meningkatkan kesejahteraan
umum aturan pajak tidak semata-mata dibuat untuk memasok uang sebanya-
banyaknya ke dalam kas negara, akan tetapi harus memiliki sifat yang
mengatur guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Penerimaan atas
uang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat harus ditingkatkan lagi
serta pemungutannya harus berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Fungsi
pajak    menurut    Mardiasmo       (2003)   dalam bukunya yang berjudul
“Perpajakan” adalah sebagai berikut :
                                                                                7
  (a) Fungsi Budgetair
     Pemungutan pajak bertujuan untuk memasukkan uang       sebanyak-
     banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan
     digunakan oeleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara
     baik    untuk pengeluaran rutin dalam melaksanakan mekanisme
     pemerintahan maupun pengeluaran untuk membiayai pembangunan.


  (b) Fungsi Mengatur
     Pada lapangan perekonomian, pengaturan pajak memberikan
     dorongan kepada pengusaha untuk memperbesar produksinya, dapat
     juga memberikan keringanan atau pembesaran pajak pada para
     penabung dengan maksud menarik uang dari masyarakat dan
     menyalurkannya antara lain ke sektor produktif. Dengan adanya
     industri baru maka dapat menampung tenaga kerja yang lebih
     banyak,    sehingga  pengangguran berkurang     dan     pemerataan
     pendapatan akan dapat terlaksana untuk mencapai keadilan sosial
     ekonomi dalam masyarakat.

2.1.2.4 Asas-Asas Pemungutan Pajak

           Pemungutan pajak baik dikelola oleh pemerintah pusat
     maupun pemerintah daerah selalu berpedoman pada asas-asas
     pemungutan pajak (Mardiasmo,2003) yaitu :
     (a) Asas kebangsaan
        Bahwa pajak pendapatan dipungut terhadap orang-orang
        bertempat tinggal di Indonesia.

     (b) Asas tempat tinggal
        Pajak pendapatan dipungut bagi orang-orang yang bertempat tinggal
        di Indonesia di tentukan menurut keadaan.

     (c) Asas sumber penghasilan
         Jika sumber penghasilan berada di Indonesia dengan           tidak
         memperhatikan     subjek    tempat   tinggal.  Selain    asas-asas
         berpedoman kepada hal tersebut di atas, ada asas-asas
         pemungutan pajak yang dilandasi oleh falsafah hukum. Ada
         beberapa teori pajak yang dilancarkan dari jaman ke jaman yaitu:
         1) Asas sumber penghasilan
            Negara mempunyai fungsi melindungi rakyat dengan segala
            kepentingannya      seperti keselamatan jiwa dan         harta.
            Untuk kepentingan tugas-tugas negara itu      seperti   halnya
            dengan perusahaan asuransi, maka rakyat harus membayar
            premi yang berupa pajak.
         2) Teori kepentingan
             Teori ini memperhatikan memungut pembagian beban
             penduduk seluruhnya supaya adil. Akan tetapi karena teori ini
                                                                              8
   membenarkan adanya hak pemerintah untuk memungut pajak
   dari rakyat dapat pula   digolongkan dalam teori yang
   memperkuat beban pajak didasarkan atas kepentingan masing-
   masing orang dalam tugas
   pemerintah termasuk dalam perlindungan jiwa orang-orang
   berserta harta bendanya.

3) Teori bukti
   Menurut teori ini seseorang tidak dapat berdiri artinya
   tanpa adanya persekutuan dimana persekutuan ini menjelma
   menjadi negara. Bahkan tiap-tiap individu menyadari tugas
   sosial sebagai tanda bukti kebaktian kepada negara dalam
   bentuk iuran atau pajak. Teori gaya pikul pemungutan pajak
   didasarkan pada gaya pikul individu dalam masyarakat yaitu
   dalam tekanan pajak tidak harus sama besarnya untuk tiap
   orang, jadi beban pajak harus sesuai pemikul beban. Ukuran
   kemampuan pikul antara lain penghasilan, kekayaan, dan
   pengeluaran belanja seseorang.
       Ada pula asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh
   Adam Smith (Waluyo,2005) didasarkan pada asas berikut :

(a) Equality
    Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu
    pajak dikenakan kepada orang atau pribadi yang harus sebanding
    dengan kemampuan membayar pajak atau ability to pay dan
    sesuai dengan manfaat yang diterima.

(b) Certainty
   Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang.
   Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan
   pasti
   besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, serta batas
   waktu pembayaran.

(c) Convenience
    Kapan wajib pajak itu harus membayar wajib pajak sebaiknya
    sesuai dengan saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.

(d) Economy
   Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya
   pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan
   seminimum mungkin, demikian pula beban yg dipikul wajib
   pajak.




                                                                     9
2.1.3 Macam-Macam Pajak

2.1.3.1 Menurut Golongannya

      a) Pajak Langsung

         Pajak langsung dapat dibedakan menjadi dua pengertian,
        yaitu pengertian adminitrasi dan ekonomi. Dalam pengertian
        administrasi, pajak adalah pajak yang dipungut secara periodik
        (terus-menerus) dalam waktu tertentu menurut kohir (ketetapan
        pajak). Sedangkan dalam pengertian ekonomis, pajak langsung
        adalah beban pajaknya tidak dapat digeserkan kepada pihak lain,
        atau pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak.
      b) Pajak tidak Langsung

        Pajak tidak langsung adalah suatu pajak yang dapat
        dilumpuhkan (digeserkan)    kepada pihak lain, misalnya pajak
        pembangun. Konsumen (pihak ketiga) menjadi tujuan pajak,
        sedangkan pihak kedua adalah pemilik rumah makan dan pemilik
        penginapan atau wakilnya.


2.1.3.2 Menurut Sifatnya

      a) Pajak Subjektif
         Pajak    Subjektif   adalah    pajak    yang dipungut dengan
         memperlihatkan keadaan wajib pajak menjadi ukuran terhadap
         besar kecilnya jumlah pajak yang dibayar.

      b) Pajak Objektif
         Pajak Objektif adalah pajak yang pungutannya berpangkal
         pada keadaan objektifnya. Pajak ini dipungut karena keadaan,
         pembuatan dan kejadian yang dilakukan atau terjadi dalam
         wilayah Negara dengan tidak mengindahkan sifat subyeknya.


2.1.3.3 Menurut Wewenang Negara

      1. Pajak Negara
         Pajak Negara yang berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah:

      a) Pajak Penghasilan (PPh) dasar hukum pengenaan pajak penghasilan
         adalah undang undang no.7 tahun 1984 sebagaimana telah
         diubah terakhir dengan undang undang no.17 tahun 2000.
      b) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
         Mewah (PPN & PPn BM) dasar hukum pengenaan PPN & PPn
         BM adalah undang-undang no.8 tahun 1983 sebagaimana telah
                                                                           10
   diubah terakhir dengan undang-undang no.18 tahun 2000. undang-
   undang PPN & PPn BM efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 april
   1985 dan merupakan pengganti UU pajak Penjualan 1951.
c) Bea Materai dasar hukum pengenaan bea materai adalah
   undang- undang no.13 tahun 1985. undang-undang bea materai
   berlaku mulai tanggal 1 januari 1986 menggantikan peraturan dan
   undang-undang bea materai yanglama(aturanbeamaterai1921).
d) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dasar hukum pengenaan pajak
   bumi dan bangunan adalah undang-undang no.12 tahun 1985
   sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no.12 tahun 1994.
   undang-undang PBB berlaku mulai tanggal 1 januari 1986 dan
   merupakan pengganti.
e) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
   dasar hukum pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan
   bangunan adalah undang-undang no.21 tahun 1997 sebagaimana
   telah diubah terakhir dengan undang-undang no.20 tahun 2000.
   undang-undang BPHTB berlaku sejak tanggal 1 januari 1998
   menggantikan Ordonansi bea balik nama staasblad 1924 No.291.

    2. Pajak Daerah

       Dasar hokum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah
undang-undang no.18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang no.34 tahun 2000.
Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Pajak propinsi, terdiri dari:

  a. Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air.
  b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
  c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
  d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air
     permukaan.

2. Pajak kabupaten/kota; terdiri dari:
   a. Pajak Hotel.
   b. Pajak Restoran.
   c. Pajak Hiburan
   d. Pajak Reklame
   e. Pajak Penerangan Jalan.
   f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
   g. Pajak Parkir
   h. Pajak lain-lain.




                                                                      11
2.1.4 Pajak Daerah

2.1.4.1 Pengertian Pajak Daerah

         Menurut UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor
18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah
             “Pajak daerah adalah iuran wajib yang dialihkan oleh orang
          pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbala langsung yang
          seimbang, yang dapat         dipaksakan     berdasarkan    peraturan
          perundang-undangan yang berlaku, yang             digunakan untuk
                    membiayai           penyelenggaraan pemerintahan daerah
          dan pembangunan daerah”.


2.1.4.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

         Sesuai dengan pembagian administrasi daerah, maka pajak daerah
  dapat digolongkan menjadi 2 macam yaitu:
         A. Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Propinsi, terdiri dari :
             a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, yaitu
                 pajak atas     kepemilikan dan/atau penguasaaan kendaraan
                 bermotor dan kendaraan di atas air.
             b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air,
                 yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor
                 dan kendaraan di atas air sebagai akibat dari perjanjian dua
                 pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi
                 karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau
                 pemasukan ke dalam badan usaha.
             c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yaitu pajak atas bahan
                 bakar    yang disediakan atau dianggap digunakan untuk
                 kendaran bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk
                 kendaraan di atas air.
            d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan
                 air permukaan, yaitu pajak atas pengambilan dan pemanfaatan
                 air di bawah tanah dan/atau air permukaan untuk digunakan
                 bagi orang pribadi atau bada, kecuali untuk keperluan dasar
                 rumah tangga dan pertanian rakyat.

        B. Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota
             a. Pajak Hotel
                 Adalah pajak atas pelayanan Hotel. Hotel adalah bangunan
                 yang khusus disediakan bagi orang-orang     untuk       dapat
                 menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau
                 fasilitas lain dengan dipungut bayaran termasuk bangunan
                 lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki pihak yang sama,
                 kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

                                                                                 12
b. Pajak Restoran
   Adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat
   menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan
   dengan dipungut bayaran, tidak termasuk jasa boga/catering.

c. Pajak Hiburan
   Adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan
   adalah semua jenis pertunjukkan, permainan, ketangkasan,
   dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang
   ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut
   bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah
   raga.

d. Pajak Reklame
   Adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah
   benda, alat perbuatan, atau media yang menurut bentuk
   dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan
   untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu
   barang, jasa atau orang, ataupun untuk mencari perhatian
   umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang
   ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengarkan
   dari suatu tempat umum kecuali yang diperlukan oleh
   pemerintah.

e. Pajak penerangan jalan
   Adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan
   ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia
   penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah
   daerah.

f. Pajak Pengambilan dan pengolahan bahan galian Golongan C
   adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian
   Golongan C sesuai dengan peraturan perundang-
   undangan yang berlaku

g. Pajak Parkir
   Tempat parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan yang
   disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang
   disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang
   disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan
   tempat penitipan kendaran      bermotor      dan     garasi
   kendaraan bermotor yang memungut bayaran.




                                                                 13
2.1.4.3 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

       1. Sistem Official Assessment
           Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan kepala
           daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah
           (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib Pajak
           setelah menerima SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan
           tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak
           Daerah (SSPD) pada kantor pos atau bank persepsi. Jika Wajib
           Pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan
           Surat Tagihan Pajak Daerah.

       2. Sistem Self Assessment
           Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri
           pajak daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah
           Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD adalah
           formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayaran dan
           melaporkan pajak yang terutang. Jika wajib pajak tidak atau
           kurang membayar atau terdapat salah hitung atau salah tulis
           dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan Surat Tagihan
           Pajak Daerah (STPD).

       Selain memungut pajak, Pemerintah daerah juga bisa memungut
retribusi. Adapun yang dimaksud retribusi menurut Undang-undang No. 34
Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah: Retribusi
Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

       Seperti pajak, retribusi juga ditetapkan dengan peraturan daerah.
Retribusi dipungut dengan menggunakan surat keterangan retribusi daerah
atau dokumen lain yang dipersamakan. Berdasarkan hal tersebut diatas
maka seharusnya masyarakat menyadari bahwa tujuan pemungutan pajak dan
retribusi adalah untuk pembangunan    daerah dan untuk lebih
menegakkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, sebab
kemungkinan pada dasarnya akan lebih menjamin ketahanan daerah khususnya
ketahanan dibidang ekonomi.
       Kesadaran yang tinggi dalam melakukan pembayaran pajak akan
menjadikan pembangunan dapat lebih digiatkan lagi, sebaliknya
apabila masyarakat menyadari maka penerimaan atau pemasukan uang akan
berkurang, dengan sedirinya pembangunan kurang lancar. Demikian pula
penerimaan pendapatan yang dikelola oleh pemerintah terutama pajak
daerah seluruhnya untuk kepentingan daerah sendiri dan untuk melaksanakan
pembangunan daerah.



                                                                            14
2.1.5 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
      Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan
 terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun
 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan
 Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994.PBB adalah pajak yang bersifat
 kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek
 yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar)
 tidak ikut menentukan besarnya pajak.

2.1.6 Objek PBB

Objek PBB adalah “Bumi dan atau Bangunan”:

Bumi:

     Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman
serta laut wilayah Indonesia, Contoh : sawah, ladang, kebun, tanah. pekarangan,
tambang,dll.

Bangunan :

    Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan
atau perairan.
Contoh : rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat
perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain
yang memberi manfaat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai, dll



2.1.7 Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan PBB

    Objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek yang :
1.Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah,
sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan
untuk memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah,
sekolah, panti asuhan, candi, dan lain-lain,
2.Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
3.Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah
penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani
suatu hak.
4.Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
5.Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan
oleh Menteri Keuangan.


2.1.8 Subjek Pajak dan Wajib Pajak
Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:
                                                                                   15
- mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau;
- memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;
- memiliki bangunan, dan atau;
- menguasai bangunan, dan atau;
- memperoleh manfaat atas bangunan.

Wajib Pajak adalah Subyek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak.

2.1.9. Cara Mendaftarkan Objek PBB

    Orang atau Badan yang menjadi Subjek PBB harus mendaftarkan Objek
Pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, Kantor Pelayanan PBB (KP
PBB), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) atau
Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayah
kerjanya meliputi letak objek tersebut, dengan menggunakan formulir Surat
Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang tersedia gratis di KPP Pratama, KP PBB,
KP2KP atau KP4 setempat.

2.1.10 Dasar pengenaan PBB adalah “Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)”.

     NJOP ditetapkan perwilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan
mendengar pertimbangan gubernur serta memperhatikan:
a.Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar;
b.perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan
fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya;
c.nilai perolehan baru;
d.penentuan Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

2.1.1 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

    NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena
pajak. Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah Kabupaten/Kota setinggi-tingginya
Rp12.000.000,- dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Setiap Wajib Pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu kali dalam
satu Tahun Pajak.
b.Apabila Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, maka yang mendapatkan
pengurangan NJOPTKP hanya satu Objek Pajak yang nilainya terbesar dan tidak
bisa digabungkan dengan Objek Pajak lainnya.

2.1.12 Dasar Penghitungan PBB

Dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).Besarnya NJKP
adalah sebagai berikut;
• Objek pajak perkebunan adalah 40%
• Objek pajak kehutanan adalah 40%

                                                                                  16
• Objek pajak pertambangan adalah 20%
• Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan):

- apabila NJOP-nya > Rp. l .000.000.000,00 adalah 40%
- apabila NJOP-nya <Rp. l .000.000.000,00 adalah 20%

2.1.13 Tarif PBB
Besarnya tarif PBB adalah 0,5%

2.1.14. Rumus Penghitungan PBB
Rumus penghitungan PBB = Tarif x NJKP
a. Jika NJKP = 40% x (NJOP - NJOPTKP) ,maka besarnya PBB
= 0,5% x 40% x (NJOP - NJOPTKP)
= 0,2%x (NJOP-NJOPTKP)
b. Jika NJKP = 20% x (NJOP - NJOPTKP), maka besarnya PBB
= 0,5% x 20% x (NJOP - NJOPTKP)
= 0,1 %x (NJOP -NJOPTKP)

2.1.15. Tempat Pembayaran PBB

     Wajib Pajak yang telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
(SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dari Kantor
Pelayanan PBB atau disampaikan lewat Pemerintah Daerah harus melunasinya tepat
waktu pada tempat pembayaran yang telah ditunjuk dalam SPPT yaitu Bank
Persepsi atau Kantor Pos dan Giro.

2.1.16. Saat Yang Menentukan Pajak Terutang.

      Saat yang menentukan pajak terutang atau belum dibayar adalah keadaan
Objek Pajak pada tanggal 1 Januari.Dengan demikian segala mutasi atau perubahan
atas Objek Pajak yang terjadi setelah tanggal 1 Januari akan dikenakan pajak pada
tahun berikutnya.

Contoh :

A menjual tanah kepada B pada tanggal 2 Januari 1996.Kewajiban PBB Tahun 1996
masih menjadi tanggung jawab A. Sejak Tahun Pajak 1997 kewajiban PBB menjadi
tanggung jawab B.
Pajak yang terjadi setelah tanggal 1 Januari akan dikenakan pajak pada tahun
berikutnya.

Contoh :
A menjual tanah kepada B pada tanggal 2 Januari 1996. Kewajiban PBB Tahun
1996 masih menjadi tanggung jawab A. Sejak Tahun Pajak 1997 kewajiban PBB
menjadi tanggung jawab B.


                                                                               17
        2.1.14 Penelitian Terdahulu

               Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan
         penelitian ini.Terdapat satupenelitian terdahulu yang dijadijkan bahan acuan
         dalam penulisan karya ilmiah ini.
               Tri Mayulia (2009), penelitian ini dilakukan di Kabupaten Klaten dan
         bertujuan untuk       mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi
         penerimaan pajak bumi dan bangunan daerah, menganalisis elastisitas
         masing-masing faktor dan memformulasikan upaya penggalian pajak
         daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah. Alat
         analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan metode Ordinary
         Least Square (OLS) dari fungsi masing-masing jenis penerimaan pajak daerah
         yang diamati, yaitu : Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan,
         dan total Pajak Daerah dengan menggunakan data sekunder tahun 2003-2007.
         Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh
         kuat terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Klaten adalah : (1) jumlah
         penduduk, (2) jumlah bangunan, (3) pendapatan perkapita, (4) jumlah
         petugas pajak, dan (5) jumlah wisatawan. Hal ini memberikan implikasi
         bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah perlu
         dilakukan upaya, antara lain : (1) peningkatan pendapatan perkapita melaui
         berbagai kebijakan pembangunan, (3) upaya menarik wisatawan untuk
         berkunjung di Kabupaten Klaten, dan (4) penataan bangunan                 dan
         penyusunan perda. Limitasi studi yang perlu diketengahkan antara lain
         bahwa model dikembangkan dari suatu studi terdahulu dengan variabel yang
         terbatas, karena terbatasnya ketersediaan data jumlah observasi terbatas pada
         N=21, sifat studi ini relatif kuantitatif sehingga fenomena yang sifatnya
         kualitatif belum dapat diakomodasi dalam model.



3. Kerangka Pemikiran

       Dengan ditetapkannya UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU
No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah,
maka pemerintah kabupaten/kota dituntut untuk meningkatkan kemampuan           dalam
merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber keuangan sendiri
sesuai dengan potensi yang dimiliki keuangan daerahnya. Hal ini disebabkan pemerintah
daerah harus mengelola keuangan daerahnya sendiri dengan meningkatkan penerimaan
daerahnya untuk dapat membiayai pengeluaran atau belanja daerah secara efektif dan
efisien.
       Pemerintah   daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan dan
pelayanan terhadap masyarakat di daerahnya. Untuk mewujudkan tugasnya tersebut maka
pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup dan memadai kerena
untuk pelaksanaan pembangunan daerah itu diperlukan biaya yang tidak sedikit. Salah
satu sumber keuangan untuk penyelenggaraan pembangunan daerah tersebut adalah dari
dana perimbangan yang mana salah satunya merupakan dana bagi hasil pajak yang
bersumber dari pajak bumi dan bangunan (PBB).
                                                                                         18
      Pengertian yang terkandung dalam pajak bumi dan bangunan menurut Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1985 adalah sebagai berikut: “Bumi adalah permukaan bumi dan
tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan
pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.
Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah
dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan”.

       PBB merupakan pajak pusat karena dalam     APBN     termasuk   dalam   dana
perimbangan. PBB juga merupakan azas pembantuan karena dana bagi hasil dari
penerimaan PBB sebesar 90% untuk daerah dengan rincian sebagai berikut
16,2% untuk daerah provinsi       yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas
umum daerah provinsi, 64,8% untuk daerah kabupaten; kota yang bersangkutan dan
disalurkan ke rekening kas    umum      daerah   kabupaten    kota, 9% untuk biaya
pemungutan. Sedangkan sisa 10% bagian pemerintah yang dibagikan kepada seluruh
kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran
berjalan dengan imbangan sebagai berikut: 6,5% dibagikan secara merata kepada
seluruh daerah kabupaten kota, dan 3,5% dibagikan secara intensif kepada daerah
kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai atau melampaui rencana
penerimaan sektor tertentu.

      Nominal 64,8% ini memiliki kontribusi yang cukup besarbagi pendapatan daerah.
Wajib pajak menyetorkan PBB pada suatu badan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk
kemudian dikelola lebih lanjut oleh kantor pajak bumi dan bangunan (KPBB).
Instansi ini bertanggung    jawab pada pemerintah pusat. Sedangkan         pengertian
pendapatan daerah menurut ketentuan umum Undang-Undang No.32 Tahun 2004 pasal 1
poin 15 tentang pemerintahan daerah adalah: “Pendapatan daerah adalah semua hak
daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan”.

      Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan        asli daerah, dana perimbangan
dan lain-lain pendapatan yang sah. Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang
bersumber dari APBN yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan
dana alokasi khusus. Dana bagi hasil terdiri bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea
perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB). Dan pajak penghasilan (PPh) pasal
25 dan 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21.

       Dalam penelitian ini akan dibahas pajak bumi dan bangunan yang    menitikberatkan
efektivitas   dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Dalam hal ini pajak bumi dan
bangunan merupakan faktor yang mempengaruhi untuk membantu daerah dalam mendanai
kewenangannya,       juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber        pendanaan
pemerintah     antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan
pemerintah antar daerah.




                                                                                     19
3.1 Bagan



                                    Gambar 2.1
                                Kerangka Pemikiran



      Basis Pajak Bumi dan Bangunan X Tarif Pajak




      Potensi   Penerimaan      Pajak                Realisasi Penerimaan   Pajak
      Bumi dan Bangunan                              Bumi dan Bangunan




                             Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan




                                Peningkatan Pajak Daerah




                                                                               20
    3.2 Model Penelitian
                          kan dalam penelitian ini adalah menggunak metode
    Pendekatan yang digunak                                       kan
deskriptif.
                           h
    Metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menge    etahui nilai
                             tu                                       pa
variabel mandiri, baik sat variabel atau lebih (independent) tanpa membuat
                         ubungkan dengan variabel lain (Sugiono, 2002:1
perbandingan, atau menghubu                                           11).
                          akan
    Alasan penulis menggunak metode ini karena tujuan metode ini ad   dalah untuk
                          n
membuat deskripsi, gambaran serta lukisan                           aktual dan
                                               secara sistematis, fak
akurat mengenai fakta-fak akta,                                      elidiki. Data
                                  sifat-sifat antar fenomena yang dise
yang penulis              usun, dijelaskan, dianalisis dan akhirnya diperoleh
               peroleh disu                                           a
kesimpulan.

       3.2.1 Teknik Pengumpulan Data
             Teknik pengumumpulan data merupakan suatu proses pengagadaan data untuk
                          n
       keperluan penelitian dimana data yang                        ah
                                                    terkumpul adala untuk menguji
                            n
       pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Sedangkan tek  knik yang akan
       digunakan adalah tel laah dokumen dilakukan   dengan       a
                                                               cara     mengumpulkan
                           yang
       dokumen-dokumen ya berkaitan dengan penelitian        ini     yaitu   data-data
                           dan                                   angunan
       Pendapatan Daerah, d data-data penerimaan pajak bumi dan bang

       3.2.2 Teknik Analisi Data

              Berdasarkan me                                             i
                              etode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode
                              k                                          data
      deskriptif, maka untuk menganalisis data yang telah terkumpul, d diolah dengan
                             a                                          ka)
      menghitung data-data yang berbentuk kuantitatif (angka-angka dan dinyatakan
                             untuk menginterprestasikan hasil
      dengan data kualitatif u                                         perhitungan tersebut
                                                                  data pe
                             n
      serta menyertai dan melengkapi gambaran yang diperoleh dari analisis data
      kualitatif untuk meme                                              nya
                              ecahkan masalah yang diteliti yang akhirny akan menarik
      kesimpulan dari peng   golahan data tersebut. Adapun langkah-lan  angkah pengolahan
                             i
      datanya adalah sebagai berikut:
      1. Membuat tabel penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2002-2008,
                          erimaan pendapatan daerah kota Bandung tah 2002-2008.
         dan realisasi pene                                       ahun
                          nsi                                      akan
      2. Menghitung potens PBB tahun 2002-2008 dengan menggunak rumus



                          pembayaran yang diterima untuk PBB
       Dimana: Y = jumlah pe
      3. Menyusun tabel analisis efektivitas PBB yaitu perbandinga antara
                                                                 an
                      n potensi PBB pada tahun 2002-2008.
         penerimaan dan po
      4. Rumus yang digun nakan dalam menghitung tingkat efektivittas PBB adalah:




                          i
              Dengan asumsi sebagai berikut:




                                           21
                               Tabel 3
                   abel Interpretasi Nilai Efektivitas
                  Ta

                         Persentase           Criteria
                           > 100%          Sangat Efektif
                          90-100%             Efektif
                           80-90%          Cukup Efektif
                           60-80%          Kurang Efektif
                           < 60%           Tidak Efektif


                                                                 ana,2005)
      Sumber: Depdag Kepmendagri No.690.900.327 ( dalam Yuni Maria
                   gri,


5. Menyusun ta                                         rah
                abel laju pertumbuhan pendapatan daer Kota Bandung
              02-2008, sehingga dapat diketahui tingka perkembangan
dari tahun 2002                                        at
penerimaan penda                                       k
                apatan daerah Kota Bandung. Adapun untuk menghitung laju
pertumbuhan     ari
               dar    penerimaan pendapatan   daerah    Kota   Bandung
                sebagai berikut:
digunakan rumus s




    Keterangan:

                tumbuhan pendapatan daerah Kota Bandung pe
Gx = laju pertumbu                                      pertahun Xt=Realisasi
                  tan
penerimaan pendapata daerah Kota Bandung tertentu

                     erimaan pendapatan
X(t-1)= realisasi pene                        daerah        Kota    andung pada tahun
                                                                   Ban
sebelumnya

6. Menyusun tab                                           rhadap Pendapatan
                  bel analisis kontribusi realisasi PBB terh
Daerah. Untuk me  engetahui bagaimana dan seberapa besar kon
                                                           ntribusi PBB, maka
                   sikan kriteria kontribusi PBB terhadap P
untuk mengklasifikas                                       Pendapatan Daerah
digunakan rumus sebagai berikut:




                           (Abdul Halim, 2004: 163)




                                      22
                           Klasifikasi Kriteria Kontribusi



                      Presentase                             Kriteria
                      0,00%-10%                           Sangat Kurang
                     10,10%-20%                             Kurang
                     20,10%-30%                             Sedang
                     30,10%-40%                            Cukup Baik

                     40,10%-50%                               Baik
                      Diatas 50%                           Sangat Baik

               Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol
               UGM 1991 (dalam Yuni Mariana, 2005)



             HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
                Deskripsi Data Variabel X

                45
                40
                35
                30
Persentase




                25
                20
                15
                10
                 5
                 0
                     2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
                                  Tahun



                                  Gambar 1




             Laju Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandung Tahun 2002-2008
                    Dari tahun 2002 sampai dengan 2008 realisasi pajak bumi dan bangunan
             mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2002, 2003, 2007,dan 2008 penerimaan
             pajak bumi dan bangunan tidak mencapai target yang telah ditentukan. Pada tahun
             2002 sampai dengan tahun 2008 laju pertumbuhan pajak bumi dan bangunan rata-rata
             mencapai 28,66%. Dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan pajak bumi dan bangunan
             kota bandung mengalami kenaikan terbesar pada    tahun 2004, dengan persentase
             sebesar 30,15%. Hal ini disebabkan pada tahun 2004 jumlah WP yang membayar
             pajak bumi dan bangunan mengalami peningkatan sehingga perolehan   pajak   bumi
             dan bangunan melebihi target yang telah ditentukan.




                                                                          23
            Gambar 2



Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan mKota Bandung Tahun 2002-20 2008
                            an
        Dampak dari kenaika pada tahun 2004 mengakibatkan peningkkatan rata-rata
                           bumi                                  .877. Sementara
realisasi penerimaan pajak bum dan bangunan menjadi Rp 80.434.890.
                            n                                    h
itu, realisasi pajak bumi dan bangunan tahun 2003 dan 2005 masih berada di
                           n
bawah rata-rata sedangkan untuk tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 realisasi
penerimaan pajak bumi dan b bangunan berada diatas rata-rata


                            n                                         ami
        Dari tahun ke tahun pendapatan daerah kota Bandung mengala peningkatan.
Dimana rata-rata pertahun me                                         tan
                            encapai Rp 1.307.061.617.446,00. Pendapata daerah terbesar
                            sar                                        cil
terjadi pada tahun 2008 sebes Rp 2.018.841.349.189,00 dan yang terkec pada tahun
2002 sebesar Rp 843.811.90                                            i
                            09.467,07. selama periode tahun 2002 sampai 2008 terdapat
simpangan pada pendapatan da aerah sebesar Rp 358.353.028.500.00.

                            ah
Realisasi Pendapatan Daera Kota Bandung Tahun 2002-2008
                            a                                     ota
       Dapat diketahui bahwa penyumbang total pendapatan daerah Ko Bandung tahun
2002 sampai 2008 yang terbesar berasal dari dana perimbangan khus susnya dana yang
berasal dari dana          lokasi umum, hal ini menunjukan bahwa tr
                          alo                                    transfer pemerintah
       pusat lebih dominan d                                    li daerah.
                             n dibandingkan dengan pendapatan asli d

Pembahasan
        Perhitungan efektivitas berdasarkan target dilakukan dengan car membandingkan
                              s                                       ra
                             bumi                                    utan
realisasi pemungutan pajak bum dan bangunan dengan target pemungut pajak bumi dan
                             n
bangunan. Dari perhitungan menggunakan sistem target ini, dapat dilihat pada tahun
2002 dan 2003 tingkat efektivitas pajak bumi dan bangunan sebesar 88,  8,29% dan 84,42%
dengan kriteria cukup efe                                             han
                            efektif, hal ini disebabkan masih ada tagih pajak bumi dan
                              jek                                     lu
bangunan yang tidak jelas obj pajaknya dan penetapan pajak yang terlalu tinggi, sehingga
target pajak bumi dan bang angunan kota Bandung tidak tercapai.

                               pai
       Pada tahun 2004 samp dengan 2006 penerimaan pajak bumi d     i dan bangunan
                               sar
mengalami peningkatan sebesa 104.42%,105.49%, dan 117.08% de    % dengan kriteria
                               da
sangat efektif, sedangkan pad tahun 2007 penerimaan pajak bumi d   i dan bangunan
mengalami       penurunan       d
                                dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 103,12%. Pada
                              jak
tahun 2008 penerimaan paja bumi dan bangunan kembali mengalami pe    penurunan, karena
                           i pembayaran pajak bumi dan bangunan dan adanyatunggakan
adanya transisi administrasi pe                                     n
                             sar
perusahaan- perusahaan besa yang terimbas krisis keuangan global


                                          24
        Berdasarkan hasil analisis efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan,
dapatdisimpulkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung telah berhasil dalam
realisasi pajak bumi dan bangunan sesuai atau lebih dari target pajak bumi dan
bangunan yang telah ditentukan.

       Selain itu     dapat diketahui     laju pertumbuhan pendapatan daerah pada
tahun 2002 sampai dengan 2008, mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun
2002 sampai dengan 2004 laju pertumbuhan pendapatan daerah mengalami kenaikan,
tahun 2002 realisasi pendapatan daerah   sebesar Rp 843.811.909.467,07 menjadi Rp
961.568.767.564,50 pada tahun 2003 dengan persentasi 13,96%. Tahun 2004 realisasi
sebesar Rp 1.118.761.646.228,75 dengan laju pertumbuhan         16,35%,      kenaikan
tersebut diakibatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-
lain pendapatan yang sah mengalami kenaikan. Hal tersebut dapat meningkatkan laju
pertumbuhan pendapatan daerah. Pada tahun 2005 laju pertumbuhan pendapatan
mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu hanya sebesar 0,39%. Hal
tersebut dikarenakan sumber-sumber pendapatan daerah tidak mengalami kenaikan yang
cukup berarti.

       Tahun 2006, laju pertumbuhan pendapatan daerah mengalami kenaikan terbesar
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dengan persentase 24,45%. Laju pertumbuhan
pendapatan daerah kembali mengalami penurunan pada tahun 2007 dan 2008 dengan
persentase masing-masing sebesar 20,59% dan 19,76%.
       Berdasarkan analisis laju pertumbuhan pendapatan daerah       dapat disimpulkan
bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah terendah terjadi pada tahun 2004 dengan
persentase sebesar 0,39% sedangkan laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2006
dengan persentase sebesar 24,45%
       Dengan diberlakukannya UU PDRB yang disetujui DPR bulan agustus tahun
2009, terdapat penambahan empat jenis pajak daerah, yaitu rokok di             tingkat
provinsi dan tiga jenispajak kabupaten/kota, yaitu PBB Pedesaan dan Perkotaan, Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Sarang Burung Walet. Dengan adanya
penambahan jenis pajak daerah diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah.
       Untuk menghitung kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah
adalah dengan cara membandingkan realisasi pajak bumi dan bangunan dengan realisasi
pendapatan daerah. Tingkat kontribusi pajak bumi dan bangunan dari tahun 2002 sampai
dengan 2008 selalu mengalami fluktuasi, dan berada pada Kriteria sangat kurang.
       Dari hasil perhitungan ini dapat diketahui bahwa kontribusi terbesar terjadi pada
tahun 2008 yakni sebesar 7.18% dan terendah pada tahun 2003 yakni sebesar 4.71%
sedangkan rata-rata kontribusi pajak bumi dan bangunan adalah sebesar 5.94% yang
menurut kriteria berarti sangat kurang atau rendah. Hal ini dikarenakan pajak bumi dan
bangunan termasuk dalam dana perimbangan yang merupakan pajak pusat dimana masih
terdapat bagian yang harus dibagi dengan pemerintah pusat.
        Selain itu pajak bumi dan bangunan merupakan bagian terkecil dari kelompok dana
bagi hasil pajak, oleh karena itu kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap
pendapatan daerah termasuk dalam kategori kurang efektif. Padahal jika dilihat dari
penerimaan pendapatan daerah, kontribusi terbesar penyumbang total pendapatan daerah
berasal dari dana perimbangan. Dengan      kata   lain seharusnya sumbangan atau
manfaat yang diberikan oleh pajak bumi dan bangunan kota Bandung terhadap pendapatan
daerah mencapai kriteria baik atau sangat baik. Akan tetapi berdasarkan hasil analisis,


                                           25
kontribusi pajak bumi dan bangunan kota Bandung terhadap pendapatan daerah masuk
dalam kriteria sangat kurang dengan persentase rata-rata hanya mencapai 5,94% pertahun.
       Jika dibandingkan kontribusi pajak bumi dan bangunan dengan sumber PAD,
kontribusi pajak bumi dan bangunan merupakan kontribusi yang tertinggi, hal ini
dapat dilihat dari hasil penelitian sebelumnya (Trisma, 2008) menunjukkan rata-rata
kontribusi retribusi pasar terhadap PAD pada tahun 2001 sampai dengan 2006 sebesar
2,07% dan masuk dalam kategori sangat kurang
       Sebagai komparasi, kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan
daerah di kota Cirebon Tahun 2007 sebesar 3,90% yang  artinya masih kurang
(Nurwulan,2008). Maka dapat disimpulkan kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap
pendapatan daerah Kota Bandung masih yang tertinggi diantara sumber-sumber PAD
lainnya.
        Dengan diberlakukannya UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan
retribusi daerah (UUPDRB)          membawa perubahan yang cukup signifikan khususnya
pada sektor pajak bumi dan bangunan     (PBB). Pajak bumi dan bangunan yang selama
ini pengaturannya dilakukan dalam UU Nomor 12 tahun 1994 dengan diberlakukannya UU
PDRD menjadi bagian dari pajak daerah khususnya untuk pajak bumi dan bangunan sektor
pedesaan dan perkotaan.
       Dari segi substansi pajak, pada hakikatnya kewenangan pemajakan atas
tanah dan bangunan merupakan hak dari pemerintah daerah dimana tanah dan
bangunan tersebut berada atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa hak
pemajakan PBB sektor perdesaan dan perkotaaan sejatinya berada pada pemerintah
daerahbukan pada pemerintah pusat.
       Hal ini pun sudah disadari dan dipahami         dengan sangat baik boleh
pemerintah pusat dimana sebagian besar hasil pungutan PBB (bukan hanya sektor
perdesaan dan perkotaan) dikembalikan lagi ke daerah (baik daerah tempat objek berada
maupun daerah lainnya secara merata) melalui mekanisme Dana Bagi Hasil Pajak
(DBH Pajak) dalam APBN. Bahkan,9% penerimaan PBB yang merupakan biaya pungut
sebagian besar juga kembali disalurkan ke daerah. Sehingga dapat dikatakanbahwa
meskipun mekanisme pemungutan PBB sebelum pemberlakuan UU PDRD berada di
tangan pemerintah pusat, namun hasil pungutannya kembali disalurkan ke daerah melalui
mekanisme APBN (DBH Pajak) (Eka, 2010)
       Kebijakan mengalihkan kewenangan pemajakan PBB sektor   perdesaan dan
perkotaan kepada pemerintah daerah dapat dikatakan seperti pedang bermata dua.
Di satu sisi kebijakan ini dapat membawa kebaikan namun di sisi lain apabila
pemda tidak mampu mengelola dengan baik maka kebijakan ini justru dapat
membawa keburukan.

        Sisi positif utama kebijakan ini adalah         potensi kenaikan     pendapatan
daerah. Sebagaimana diketahui, pendapatan daerah terdiri atas tiga komponen yaitu
pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah.
Sebelum pemberlakuan UU PDRD maka bagi hasil PBB dari pemerintah pusat
diklasifikasikan dalam pendapatan transfer pada subbagian transfer pemerintah pusat-dana
perimbangan.
      Setelah menjadi pajak daerah maka seluruh  penerimaannya  akan  menjadi
bagian dari PAD.       Dengan kata lain perubahan status menjadi pajak daerah
membawa konsekuensi pada reklasifikasi penggolongannya pada laporan   realisasi

                                           26
anggaran     pemda, sehingga     kenaikan pendapatan daerah secara keseluruhan
hanya bisa terjadi jika penerimaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan sebagai pajak
daerah melebihi penerimaan dana bagi hasil PBB sektor perdesaan dan perkotaan
sebelum pemberlakuan UU PDRD.
        Namun terlepas dari potensi besarnya untuk menaikkan pendapatan daerah maka
terselip juga resiko inherent berupa hal sebaliknya yaitu justru menimbulkan
penurunan      pendapatan daerah. Hal ini utamanya didorong karena ketidaksiapan
infrastruktur pemda untuk mengeksekusi kewenangannya memajaki PBB sektor perdesaan
dan perkotaan.
        Probabilitas resiko ini menjadi semakin besar manakala pengalihan kewenangan tidak
disertai dengan perubahan paradigma berpikir karena selama ini           praktis   daerah
langsung menikmati dana bagi hasil pajak tanpa upaya                pemungutan     karena
dilakukan pemerintah pusat. Waktu yang diberikan oleh UU PDRD sampai awal 2014
harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk penyiapan infrastruktur yang diperlukan
dan     yang     lebih penting harus ada knowledge transfer dari pemerintah pusat ke
pemerintah daerah.

4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah pendapat sementara dan pedoman serta arah dalam penelitian yang disusun
berdasarkan pada teori yang terkait, dimana suatu hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk
pernyataan yang menguhubungkan dua variabel atau lebih (J. Supranto, 1997). Setelah
adanya kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

Ho = Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak bumi dan bangunan Tahun 2002 sampai
dengan 2008 berdasarkan target. didapatkan nilai tertinggi pada tahun 2006 dengan
kriteria sangat efektif

H1 = Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang di ukur melalui PAD di kota Bandung


5. Daftar Pustaka
Abdul Halim, (2004). Manajemen Keuangann Daerah, Yogyakarta:UPP AMP YKPN

Anastasia Diana. Dan Lilis Setiawati, (2009). Perpajakan Indonesia, Yogyakarta:Andi

Bambang Supomo dan        Nur Indriantoro. (2002). Metode Penelitian Bisnis. Yogyakatra:
Andi

Darwin, (2009). Pajak Bumi dan Bangunan,Jakarta: Mitra Wacana Media

Dinas Pendapatan Kota Bandung. (2009). Pajak Bumi dan Bangunan. Bandung: Dinas
Pendapatan Kota Bandung.

Dinas Pendapatan Kota Bandung. (2008). Dispenda       dalam   Angka.   Bandung: Dinas
Pendapatan Kota Bandung


                                            27
I Wayan (2008). Analisis Kontribusi Pajak Bumi danBangunan Terhadap Pemerintahan
Daerah. Yogyakarta

Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto, (2006). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
di Indonesia, Malang: Bayumedia Publishing

Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit: Andi.

Mardiasmo, (2003). Perpajakan, Yogyakarta:Andi

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan Menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan peraturan menteri
dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

PERMENDAGRI           No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Siahaan, Marihot P, (2009). Pajak Bumi dan Bangunan       di Indonesia, Yogyakarta:Graha
Ilmu.

Siti Kurnia, (2009). Perpajakan. Yogyakarta: Graha Ilmu Sugiono.(2001). Metode
Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta

Sudjana. (1999). Statistik Untuk Ekonomi dan Niaga II. Bandung: Tarsito

Suharsimi Arikunto. (2006). ProsedurPenelitian. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. (2003). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat

Yahya (2009). Analisis      Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame dan PAD terhadap
Kemandirian Daerah Kota Bandung. Bandung: Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pendidikan Indonesia




                                            28
6. Ucapan Terima Kasih
Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan makalah ini tidak terlepas dari dukungan dan
bantuan yang diberikan. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-
besarnya kepada:
     1. Allah SWT yang selalu memberikan nikmat dan rahmatnya kepada penulis sehingga
       penulus dapat menyelesaikan makalah ini.

     2. Bpk. Tony S. Chendrawan S.T, S.E, M.Si, selaku dosen mata kuliah Ekonomi
        Wilayah dan Perkotaan yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam
        menyelesaikan makalah ini.

     3. Kedua orangtua, yang telah banyak memberikan dukungan moral, materil serta doa
        untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini.

     4. Teman – teman IESP angkatan 2009 dan semua pihak yang tidak dapat penulis
        sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan saran serta pendapatnya
        sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini.




                                           29

								
To top
;