Docstoc

Daftar Inventaris Masalah RUU PT

Document Sample
Daftar Inventaris Masalah RUU PT Powered By Docstoc
					DAFTAR INVENTARISASI MASALAH
   RANCANGAN UNDANG-UNDANG

              TENTANG

        PENDIDIKAN TINGGI
    Kementerian Pendidikan Nasional

              7 Juni 2011




                   1
No                          RUU Pendidikan Tinggi                                                    Usulan perubahan
                        Sidang Pleno DPR, 7 April 2011
1    Menimbang:                                                                Tidak ada perubahan
     a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
        1945 mengamanatkan Pemerintah untuk mengusahakan dan
        menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang
        meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang
        Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan
        kehidupan bangsa;
2    b. bahwa sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem                  Tidak ada perubahan
        pendidikan nasional, pendidikan tinggi memiliki peran strategis
        dalam pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia;
3    c. bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam                       Tidak ada perubahan
        menghadapi globalisasi dalam segala bidang, diperlukan
        pendidikan tinggi yang mampu menghasilkan sumberdaya
        manusia yang menguasai ilmu, teknologi, dan seni, mandiri,
        kritis, inovatif, kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh,
        serta berani membela kebenaran untuk kepentingan nasional;
4    d. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui              Tidak ada perubahan
        pembangunan berkelanjutan diperlukan pendidikan tinggi untuk
        mengembangkan ilmu, teknologi, dan/atau seni, bagi kemajuan,
        kemandirian, dan daya saing bangsa;
5    e. bahwa berdasarkan pertimbang-an sebagaimana dimaksud                   Tidak ada perubahan
        dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk
        Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi;
6    Mengingat:                                                                Tidak ada perubahan
     Pasal 20 dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik
     Indonesia Tahun 1945;
7    Menetapkan:
     UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN TINGGI.

                                                                         2
                                                                        Penyusunan Bab, bagian dan paragraph tetap, tetapi beberapa
                                                                        substansi yang tersebar perlu diurutkan dan dikumpulkan
8                                   BAB I                                                              BAB I
                            KETENTUAN UMUM                                                     KETENTUAN UMUM
                                   Pasal 1                                                            Pasal 1
     Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:                      Tidak ada perubahan
     1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur
       pendidikan formal setelah pendidikan menengah melalui
       kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada
       masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan
       persatuan bangsa sehingga mampu menghasilkan lulusan yang
       beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kompeten, beradab, dan
       berbudaya serta karya dalam bidang ilmu, teknologi, dan/atau
       seni.
9    2. Pendidikan akademik adalah jenis pendidikan tinggi yang         2. Pendidikan akademik adalah jenis pendidikan tinggi yang
       menghasilkan lulusan dengan kompetensi dalam penguasaan,            menghasilkan lulusan dengan kompetensi atau capaian
       pengembangan, dan/atau penemuan di bidang ilmu, teknologi,          pembelajaran dalam penguasaan, pengembangan, dan/atau
       dan/atau seni.                                                      penemuan di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni.
10   3. Pendidikan profesi adalah adalah jenis pendidikan tinggi yang   Tidak ada perubahan
       menghasilkan lulusan dengan kompetensi khusus dalam bidang
       pekerjaan tertentu setelah strata sarjana.

11   4. Pendidikan vokasi adalah jenis pendidikan tinggi yang           Tidak ada perubahan
       menghasilkan lulusan dengan ketrampilan dan keahlian terapan
       tertentu dapat setara dengan strata sarjana atau lebih.
12   5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan tinggi        5. Program Studi adalah program yang mencakup kegiatan
       berdasarkan kurikulum dan metode pembelajaran tertentu              pendidikan tinggi berdasarkan kurikulum dan metode
       dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan vokasi pada      pembelajaran tertentu pada satu strata dalam suatu jenis
       satu strata.                                                        pendidikan akademik, profesi, atau vokasi.
13   6. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan formal yang           6. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan formal yang

                                                                   3
       mengelola pendidikan tinggi berupa Perguruan Tinggi Negeri            mengelola pendidikan tinggi.
       yang didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah serta
       Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan dan diselenggarakan oleh
       masyarakat.
14   7. Perguruan Tinggi Negeri, selanjutnya disingkat PTN, adalah        Tidak ada perubahan
       Perguruan Tinggi yang didirikan dan dikelola oleh Kementerian.
15   8. Perguruan Tinggi Negeri Khusus selanjutnya disingkat PTN          Tidak ada perubahan
       Khusus adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan dikelola oleh
       Kementerian bersama Kementerian lain, dan/atau LPNK.
16   9. PTN berbadan hukum adalah PTN yang memiliki otonomi dalam         Tidak ada perubahan
       bidang akademik dan nonakademik melalui pendirian badan
       hukum oleh Pemerintah.
17   10. PTN mandiri adalah PTN yang memiliki otonomi dalam bidang        10. PTN mandiri adalah PTN yang memiliki otonomi dalam bidang
       akademik dan nonakademik melalui pendelegasian wewenang               akademik dan nonakademik melalui pendelegasian wewenang
       dari Menteri.                                                         dari Menteri.
18   11. Perguruan Tinggi Swasta, selanjutnya disingkat PTS, adalah       11. Perguruan Tinggi Swasta, selanjutnya disingkat PTS, adalah
       Perguruan Tinggi yang didirikan dan dikelola oleh badan hukum         Perguruan Tinggi yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat
       nirlaba berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.           melalui pendirian badan hukum nirlaba berdasarkan ketentuan
                                                                             peraturan perundang-undangan.
19   12. Statuta Perguruan Tinggi, selanjutnya disebut Statuta, adalah    Tidak ada perubahan
       peraturan dasar bagi Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai
       landasan untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan,
       dan mengembangkan kegiatan akademik dan nonakademik
       Perguruan Tinggi.
20   13. Organ Perguruan Tinggi, selanjutnya disebut Organ, adalah unit   Tidak ada perubahan
       organisasi Perguruan Tinggi yang menjalankan fungsi Perguruan
       Tinggi, baik sendiri maupun bersama-sama.
21   14. Majelis Pemangku adalah Organ yang menjalankan fungsi            14. Majelis Pemangku adalah Organ yang menjalankan fungsi
       penentuan kebijakan umum.                                             penentuan kebijakan umum dan pengawasan non akademik.
22   15. Pemimpin adalah pejabat yang memimpin Organ yang                 Tidak ada perubahan

                                                                    4
       menjalankan fungsi pengelolaan dengan sebutan rektor untuk
       universitas atau institut, ketua untuk sekolah tinggi, atau
       direktur untuk politeknik atau akademi.
23   16. Pimpinan adalah Pemimpin bersama dan sekelompok pejabat       Tidak ada perubahan
       di bawahnya yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan
       Statuta untuk secara bersama-sama menjalankan fungsi
       pengelolaan.
24   17. Senat Akademik adalah Organ yang menjalankan fungsi           Tidak ada perubahan
       perencanaan dan pengawasan kebijakan akademik.
25   18. Satuan Pengawas adalah Organ yang menjalankan fungsi          18. Komite Audit adalah Organ yang menjalankan fungsi
       pengawasan nonakademik.                                            pengawasan nonakademik yang bertanggung jawab kepada
                                                                          Majelis Pemangku atau Menteri.
26   19. Sivitas Akademika adalah kelompok atau warga masyarakat       19. Sivitas Akademika adalah kelompok masyarakat akademik yang
       akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa dengan              terdiri atas dosen dan mahasiswa.
       perwakilannya yang terbentuk melalui senat masing-masing.
27   20. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas    20. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas
       utama mentransformasikan, mengembangkan, dan                       utama mentransformasikan, mengembangkan, dan
       menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui      menyebarluaskan ilmu, teknologi, dan/atau seni melalui
       pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.          pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
28   21. Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang berusaha             21. Mahasiswa adalah warga perguruan tinggi yang
       mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang        mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada
       tersedia pada jenjang pendidikan tinggi dan jenis pendidikan       jenis dan strata pendidikan tertentu.
       tertentu.
29   22. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah      22. Pemerintah adalah pemerintah pusat yang memegang
       Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan                kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
       pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud        sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
       dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun          Republik Indonesia Tahun 1945.
       1945.
30   23. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah      23.Pemerintah provinsi adalah pemerintah daerah yang memegang
       kabupaten, atau pemerintah kota.                                   kekuasaan pemerintahan provinsi sesuai dengan ketentuan

                                                                 5
                                                                           peraturan perundang-undangan.
                                                                        24. Pemerintah kabupaten adalah pemerintah daerah yang
                                                                           memegang kekuasaan pemerintahan kabupaten sesuai dengan
                                                                           ketentuan peraturan perundang-undangan.
                                                                        25. Pemerintah kota adalah pemerintah daerah yang memegang
                                                                           kekuasaan pemerintahan kota sesuai dengan ketentuan
                                                                           peraturan perundang-undangan;
31   24. Kementerian adalah kementerian yang lingkup tugas dan          Tidak ada perubahan
        tanggung jawabnya di bidang pendidikan nasional.
32   25. Kementerian lain adalah kementerian yang lingkup tugas dan     Tidak ada perubahan
        tanggung jawabnya di bidang selain pendidikan nasional.
33   26. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, selanjutnya disingkat      Tidak ada perubahan
        LPNK, adalah badan atau lembaga Pemerintah yang
        melaksanakan tugas dan fungsi yang tidak termasuk dalam tugas
        dan fungsi Kementerian atau kementerian lain.
34   27. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang     Tidak ada perubahan
        pendidikan nasional.
35   28. Menteri lain adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung    Tidak ada perubahan
        jawabnya di bidang selain pendidikan nasional.
36   29. Kepala atau Ketua LPNK adalah pemimpin lembaga pemerintah      29. Pemimpin LPNK adalah Kepala atau Ketua lembaga pemerintah
        nonkementerian.                                                     nonkementerian.
37                                 Pasal 2                                                            Pasal 2
     Pendidikan Tinggi berasaskan:                                      Pendidikan Tinggi berasaskan:
     a. kebenaran ilmiah;                                               a. kebenaran ilmiah;
     b. otonomi keilmuan;                                               b. otonomi keilmuan;
     c. kebebasan akademik;                                             c. kebebasan akademik;
     d. kejujuran; dan                                                  d. kebebasan mimbar akademik.
     e. keadilan.                                                       e. kejujuran; dan
                                                                        f. keadilan.
38                               Pasal 3                                                              Pasal 3

                                                                  6
     Pendidikan Tinggi bertujuan:                                            Pendidikan Tinggi bertujuan:
     a. mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang            a. menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa
       beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan                      kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kompeten
       berakhlak mulia;                                                         dan berbudaya, serta memiliki sikap toleran, demokratis,
                                                                                berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk
                                                                                kepentingan nasional;

     b. menghasilkan lulusan yang menguasai bidang ilmu, teknologi,          b. menghasilkan lulusan yang menguasai bidang ilmu, teknologi,
       dan/atau seni yang dipelajari serta mampu mengaplikasikan                dan/atau seni yang dipelajari untuk memenuhi kepentingan
       dalam peningkatan daya saing bangsa serta memiliki sikap                 nasional dalam rangka peningkatan daya saing bangsa; dan
       toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela
       kebenaran untuk kepentingan nasional; dan

     c. menghasilkan karya penelitian dalam bidang ilmu, teknologi,          c. menghasilkan karya penelitian dalam bidang ilmu, teknologi,
       dan/atau seni yang bermanfaat bagi kemaslahatan bangsa,                  dan/atau seni yang bermanfaat bagi kesejahteraan
       negara, dan umat manusia.                                                masyarakat, kemajuan bangsa dan Negara, peradaban dan
                                                                                kemaslahatan umat manusia.

                                                                             d. menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang
                                                                                inovatif dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan
                                                                                kemajuan bangsa.

39                                    Pasal 4                                                             Pasal 4
     (1) Pendidikan Tinggi berfungsi membentuk dan mengembangkan             (1) Pendidikan Tinggi berfungsi membentuk dan mengembangkan
         ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta sikap kooperatif       kemampuan kognitif dan psikomotorik, serta sikap inovatif,
         mahasiswa melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi                afektif, responsif, dan kooperatif mahasiswa melalui
         yaitu:                                                                  pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu:
         a. dharma pendidikan;                                                   a. dharma pendidikan;
         b. dharma penelitian; dan                                               b. dharma penelitian; dan
         c. dharma pengabdian kepada masyarakat.                                 c. dharma pengabdian kepada masyarakat.

                                                                        7
     (2) Ruang lingkup, kedalaman, dan kombinasi pelaksanaan ketiga   (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup, kedalaman,
         dharma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan            dan kombinasi pelaksanaan ketiga dharma, sesuai dengan
         dengan karakteristik dan kebutuhan setiap jenis pendidikan       karakteristik dan kebutuhan setiap jenis pendidikan vokasi,
         vokasi, profesi, atau akademik.                                  profesi, atau akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
     (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup, kedalaman,        diatur dalam Peraturan Pemerintah.
         dan kombinasi pelaksanaan ketiga dharma sebagaimana
         dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.    Ayat (2) dan (3) disatukan
40                                   BAB II                                                          BAB II
                  PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI                                PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI
                                 Bagian Kesatu                                                  Bagian Kesatu
                                    Umum                                                             Umum
                                                                                                     Pasal 5
                                                                      (1) Menteri bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan
                                                                          tinggi.
                                                                      (2) Penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud
                                                                          pada ayat (1) mencakup pengaturan, perencanaan,
                                                                          pengawasan,      evaluasi,    pembinaan   dan  koordinasi
                                                                          penyelenggaraan pendidikan tinggi.
                                                                      (3) Fungsi dan tugas Menteri meliputi:
                                                                           a. mengembangkan pendidikan tinggi sebagai bagian dari
                                                                               sistem pendidikan nasional;
                                                                           b. menetapkan arah kebijakan pengembangan dan
                                                                               menyusun rencana pengembangan jangka panjang,
                                                                               menengah, dan tahunan pendidikan tinggi;
                                                                           c. menyehatkan dan meningkatkan kapasitas pengelolaan
                                                                               akademik dan manajemen sumber daya perguruan tinggi
                                                                               sesuai dengan otonomi perguruan tinggi dalam
                                                                               pengelolaan pendidikan tinggi;
                                                                           d. menghimpun dan mendayagunakan seluruh potensi
                                                                               masyarakat untuk mengembangkan pendidikan tinggi;

                                                                  8
        e. mengembangkan sistem evaluasi dan sistem penjaminan
           mutu pendidikan tinggi untuk meningkatkan standar
           pendidikan tinggi;
        f. memperluas dan meningkatkan akses pendidikan tinggi
           yang bermutu agar terjangkau oleh masyarakat di seluruh
           wilayah Negara;
        g. melakukan koordinasi penyelenggaraan pendidikan tinggi
           dengan Menteri lain dan Pemimpin LPNK yang mengelola
           pendidikan tinggi;
        h. memberikan ijin pendirian perguruan tinggi;
        i. memberikan ijin penyelenggaraan program studi;
        j. memberikan mandat tertentu kepada perguruan tinggi

                                  Pasal 6
    Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud
    dalam Pasal 5 ayat (3), Menteri berwenang untuk:
    a. mengubah atau mencabut ijin pendirian perguruan tinggi;
    b. mengubah atau mencabut ijin program studi yang tidak
       memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
    c. mendelegasikan atau memberikan kewenangan pengelolaan
       akademik kepada perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan
       sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    d. mendelegasikan pelaksanaan fungsi dan tugas tertentu kepada
       badan atau lembaga yang dapat dibentuk untuk
       melaksanakannya;
    e. membentuk dewan, majelis, atau komisi yang melibatkan
       masyarakat untuk melaksanakan fungsi:
        1. perumusan arah kebijakan pengembangan ilmu, teknologi,
           dan/atau seni, serta perumusan kebijakan penyelenggaran
           pendidikan tinggi;

9
                                                                     2. perumusan kebijakan pendanaan pendidikan tinggi; dan
                                                                     3. perumusan kebijakan pemantauan dan evaluasi pendidikan
                                                                         tinggi.
                               Pasal 5                                                        Pasal 7
Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi:                       Prinsip penyelenggaraan Pendidikan Tinggi:
a. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan   a. berkeadilan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai
  menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai        keagamaan, nilai budaya dan kemajemukan bangsa;
  kultural, dan kemajemukan bangsa;                              b. komunitas belajar yang berkelanjutan dan pembelajaran yang
b. pencarian kebenaran oleh sivitas akademika;                       berpusat kepada mahasiswa; dan
c. komunitas belajar yang berkelanjutan, dan pembelajaran        c. pendidikan dengan sistem terbuka.
  berpusatkan pada mahasiswa;
d. kesamaan kesempatan berdasarkan kemampuan akademik
  tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, usia, dan
  kondisi fisik;
e. keberpihakan pada kelompok masyarakat yang kurang mampu
  secara ekonomi namun memiliki kelayakan akademik;
f. pilihan bidang studi berdasarkan minat mahasiswa; dan
g. sistem terbuka.
                                                                                        Bagian Kedua
                                                                                 Pengembangan Perguruan Tinggi

                                                                                               Pasal 8
                                                                 (1) Pemerintah mendirikan paling sedikit 1 (satu) Perguruan Tinggi
                                                                     berbentuk universitas atau institut di setiap provinsi.
                                                                 (2) Pada kota atau kabupaten yang belum terdapat perguruan
                                                                     tinggi, pemerintah kota atau kabupaten mendirikan akademi
                                                                     atau akademi komunitas dalam bidang yang sesuai dengan
                                                                     kemampuan, potensi, dan kebutuhan daerah.
                                                                 (3) Pemerintah dapat memberikan mandat khusus kepada
                                                                     perguruan tinggi untuk menjadi unggul dalam pengembangan

                                                            10
                                                                           ilmu, teknologi, dan/atau seni yang berkontribusi secara khusus
                                                                           pada pembangunan nasional .
                                                                       (4) Pemerintah memberikan mandat khusus kepada perguruan
                                                                           tinggi yang unggul dalam bidang pengembangan ilmu,
                                                                           teknologi, dan/atau seni, serta pengelolaan perguruan tinggi
                                                                           pada tingkat nasional, regional, provinsi untuk membina
                                                                           perguruan tinggi lainnya.
                                                                       (5) Pemerintah mengembangkan sistem pengelolaan informasi
                                                                           pendidikan tinggi, serta sistem jaringan penelitian dan
                                                                           pendidikan tinggi.
                                                                       (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)
                                                                           diatur oleh Peraturan Menteri.

41                                 Pasal 6                                                       Bagian Ketiga
     (1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah                        Jenis dan Strata Pendidikan Tinggi
         pendidikan menengah.
     (2) Pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)                                         Pasal 9
     diselenggarakan oleh perguruan tinggi.                            Jenis Pendidikan Tinggi terdiri atas:
                                                                       a. akademik;
     (3) Jenjang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)         b. profesi; dan/atau
         mencakup strata:                                              c. vokasi.
         a. diploma;
         b. sarjana;                                                                                  Pasal 10
         c. magister dan/atau spesialis; dan                           (1) Jenis pendidikan tinggi akademik sebagaimana dimaksud dalam
         d. doktor.                                                        Pasal 9 huruf a memiliki strata:
                                                                           a. sarjana;
                                                                           b. magister; dan
                                                                           c. doktor.
                                                                       (2) Jenis pendidikan tinggi profesi sebagaimana dimaksud dalam
                                                                           Pasal 9 huruf b memiliki strata:

                                                                  11
         a. profesi; dan
         b. spesialis.
     (3) Jenis pendidikan tinggi vokasi sebagaimana dimaksud dalam
         Pasal 9 huruf c memiliki strata:
         a. diploma satu;
         b. diploma dua;
         c. diploma tiga;
         d. sarjana terapan;
         e. magister terapan; dan
         f. doktor terapan.

                           Bagian Keempat
                        Bentuk Perguruan Tinggi

                             Pasal 11
     Dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, Perguruan Tinggi
     dapat berbentuk:
     a. universitas;
     b. institut;
     c. sekolah tinggi;
     d. politeknik;
     e. akademi; atau
     f. akademi komunitas.

                                  Pasal 12
     Organisasi Perguruan Tinggi paling sedikit terdiri atas:
     a. Unsur penyusun kebijakan terdiri atas Senat Akademik dan
         Pimpinan;
     b. Unsur pelaksana akademik terdiri atas fakultas/sekolah,
         lembaga/pusat, jurusan/departemen/bagian;

12
                                                                           c. Unsur penunjang akademik terdiri atas antara lain
                                                                              laboratorium/kebun percobaan/rumah sakit pendidikan,
                                                                              pusat, perpustakaan; dan
                                                                           d. Unsur pelaksana administrasi.
                                                                           .


42                               Pasal 7                                   Dihapus karena materinya sudah ditampung di dalam Pasal 4
     Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
     berkewajiban menyelenggarakan:
     a. pendidikan;
     b. pengembangan ilmu, teknologi,
        dan/atau seni;
     c. pelayanan dan pengabdian
        masyarakat; dan
     d. pengembangan kapasitas
        perguruan tinggi.

43                               Bagian Kedua                              Dipindahkan ke Pasal 8 di atas
                        Pengembangan Perguruan Tinggi
                                    Pasal 8
     (1) Pemerintah menyusun perencanaan, penyelarasan,
         pengembangan, pembinaan pendidikan tinggi secara nasional
         dan jangka panjang.
     (2) Pemerintah mendirikan paling sedikit 1 (satu) Perguruan Tinggi
         di setiap provinsi.
     (3) Pemerintah bersama pemerintah daerah mendirikan paling
         sedikit 1 (satu) Perguruan Tinggi setingkat akademi pada setiap
         kabupaten/kota untuk bidang yang sesuai dengan kemampuan,
         potensi, dan kebutuhan daerah.

                                                                     13
 (4) Pemerintah mengembangkan Perguruan Tinggi unggulan baik
    dalam bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni maupun dalam
    pengelolaan Perguruan Tinggi pada tingkat nasional, dan 1
    (satu) provinsi atau lebih.
(5) Pemerintah mengembangkan dan memfasilitasi kerjasama
    antara Perguruan Tinggi unggulan dengan Perguruan Tinggi lain
    dalam rangka pembinaan.
(6) Pemerintah mendorong dan memfasilitasi kerjasama antara
    Perguruan Tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri,
    alumni, pemerintah daerah, dan pihak lainnya.

(7) Pemerintah mengembangkan sistem informasi nasional
    pendidikan tinggi, serta jaringan penelitian dan pendidikan
    tinggi.




                                                                  14
44                             Bagian Ketiga                          Dipindahkan ke Bagian 3 di atas
                          Jenis Pendidikan Tinggi
                                  Pasal 9
     Perguruan Tinggi dapat menyeleng-garakan 3 (tiga) jenis
     pendidikan tinggi:
     a. akademik;
     b. profesi; dan/atau
     c. vokasi.




45                                  Pasal 10                         Dipindahkan ke Pasal 10 di atas
     (1) Jenis pendidikan tinggi akademik sebagaimana dimaksud dalam
         Pasal 9 huruf a memiliki strata:
         a. sarjana;
         b. magister; dan

                                                                 15
         c. doktor.
     (2) Jenis pendidikan tinggi profesi sebagaimana dimaksud dalam
         Pasal 9 huruf b memiliki strata:
         a. profesi; dan
         b. spesialis.
     (3) Jenis pendidikan tinggi vokasi sebagaimana dimaksud dalam
         Pasal 9 huruf c memiliki strata:
         a. diploma satu;
         b. diploma dua;
         c. diploma tiga;
         d. sarjana terapan;
         e. magister terapan; dan
         f. doktor terapan.
46                             Bagian Keempat                          Dipindah ke atas dan ditambahkan organisasi perguruan tinggi
                           Bentuk Perguruan Tinggi                     (Pasal 11 dan 12)
                                    Pasal 11                                                   Bagian Keempat
     Dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, Perguruan Tinggi                     Bentuk dan Organisasi Perguruan Tinggi
     dapat berbentuk:
     a. universitas;
     b. institut;
     c. sekolah tinggi;
     d. politeknik; atau
     e. akademi.
47                                  Pasal 12                                                        Pasal 13
     (1) Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan   (1) Universitas dan Institut menyelenggarakan jenis pendidikan
         Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dapat        tinggi akademik dan jenis pendidikan tinggi profesi, dan dapat
         menyelenggarakan jenis pendidikan tinggi akademik                 menyelenggarakan jenis pendidikan tinggi vokasi apabila
         sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan jenis            dibutuhkan oleh pemangku kepentingan dan diselenggarakan
         pendidikan tinggi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal        oleh lembaga terpisah setingkat fakultas.
         10 ayat (2).                                                  (2) Sekolah tinggi menyelenggarakan jenis pendidikan tinggi

                                                                 16
(2) Sekolah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c           akademik dalam 1 (satu) bidang keilmuan.
    dapat menyelenggarakan jenis pendidikan tinggi akademik          (3) Politeknik menyelenggarakan jenis pendidikan tinggi vokasi
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) pada 1 (satu)           strata diploma satu sampai dengan strata diploma tiga, dan
    bidang keilmuan.                                                     dapat menyelenggarakan jenis pendidikan tinggi vokasi strata
(3) Politeknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dan           sarjana terapan sampai dengan strata doktor terapan di bidang
    akademi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dapat            rekayasa teknologi apabila memenuhi persyaratan sumber daya
    menyelenggarakan jenis pendidikan tinggi vokasi sebagaimana          yang diperlukan, atau yang diselenggarakan bekerjasama
    dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3)                                     dengan perguruan tinggi yang menyelenggarakan strata sarjana
(4) Untuk dapat menyelenggarakan jenis pendidikan tinggi                 sampai dengan strata doktor di bidang yang sama.
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)       (4) Akademi menyelenggarakan jenis pendidikan tinggi vokasi
    universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi       strata diploma satu sampai dengan strata diploma tiga.
    wajib memperoleh izin Menteri.                                   (5) Akademi Komunitas menyelenggarakan jenis pendidikan tinggi
 (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud           strata diploma satu, strata diploma dua, dan pendidikan tinggi
    pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.                     lainnya yang setara.

                                                                                         Tambahan: Bagian Kelima
                                                                                                Dosen

                                                                                                    Pasal 14
                                                                     (1) Dosen    memiliki      tugas     utama     mentransformasikan,
                                                                         mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu, teknologi,
                                                                         dan/atau seni melalui pendidikan, serta penelitian, dan/atau
                                                                         pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang
                                                                         bersangkutan.
                                                                     (2) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat
                                                                         jasmani dan rohani, kemampuan mewujudkan tujuan
                                                                         pendidikan nasional, dan kualifikasi lain yang disyaratkan oleh
                                                                         perguruan tinggi tempat bertugas.
                                                                     (3) Dosen memiliki kualifikasi akademik sebagai berikut:
                                                                         a. pada strata diploma satu dan strata diploma dua, paling

                                                                17
           sedikit sarjana atau sarjana terapan atau yang
           disetarakan;
       b. pada strata diploma tiga, strata sarjana atau sarjana
           terapan, paling sedikit magister atau magister terapan atau
           yang disetarakan;
       c. pada strata magister, strata magister terapan, strata doktor,
           atau strata doktor terapan, paling sedikit doktor atau doktor
           terapan atau yang disetarakan;
       d. pada strata profesi, paling sedikit magister atau magister
           terapan atau yang disetarakan;
       e. pada strata spesialis, paling sedikit doktor atau doktor
           terapan atau yang disetarakan.
     (4) Orang yang memiliki keahlian dan ketrampilan yang memadai
         serta sesuai dengan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang
         dibutuhkan dapat diangkat sebagai dosen .
     (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyetaraan serta pengakuan
         keahlian dan ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
         dan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.

                                 Pasal 15
     (1) Dosen memiliki jabatan akademik pada perguruan tinggi.
     (2) Jenis jabatan akademik dan persyaratan untuk diangkat dalam
         jabatan akademik di perguruan tinggi diatur oleh Menteri
         bersama dengan Menteri yang bertanggung jawab dalam
         bidang pemberdayaan aparatur negara.




                              Bagian Keenam


18
                                Mahasiswa

                                    Pasal 16
      (1) Mahasiswa merupakan insan dewasa yang atas kesadaran dan
          minatnya mengikuti pembelajaran di Perguruan Tinggi.
     (2) Setiap mahasiswa berhak untuk:
          a. mendapatkan pelayanan pendidikan tinggi sesuai dengan
              standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi yang
              bersangkutan;
          b. mendapatkan pelayanan pendidikan tinggi sesuai dengan
              bakat dan minatnya sesuai dengan kemampuan perguruan
              tinggi untuk menyediakan;
          c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;
          d. mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa
              yang tidak mampu secara ekonomi;
          e. pindah program studi, strata, atau jenis pendidikan tinggi
              baik dalam satu Perguruan Tinggi maupun ke Perguruan
              Tinggi lain, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh
              Perguruan Tinggi tujuan;
          f. menyelesaikan program studi sesuai dengan kecepatan
              belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari
              ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh Perguruan
              Tinggi.
     (3) Setiap mahasiswa berkewajiban:
         a. menjaga etika dan norma Perguruan Tinggi untuk
             menjamin keberlangsungan proses pembelajaran dan
             keberhasilan pendidikan;
         b. ikut menanggung biaya penyelenggara pendidikan tinggi,
             kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban
             tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

19
                                      Pasal 17
     (1)   Syarat calon mahasiswa baru pendidikan tinggi adalah
           minimum berijasah SMA atau SMK atau sederajat.
     (2)   Penerimaan mahasiswa baru PTN untuk setiap program studi
           dapat dilakukan melalui pola penerimaan mahasiswa secara
           nasional, atau bentuk lain.
     (3)   Penerimaan mahasiswa baru PTS untuk setiap program studi
           diatur oleh PTS yang bersangkutan.
     (4)   Pola penerimaan mahasiswa secara nasional sebagaimana
           dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas prinsip kemampuan
           akademik, keadilan, keterjangkauan, dan pemerataan.
     (5)   PTN memrioritaskan penerimaan mahasiswa baru melalui pola
           penerimaan mahasiswa secara nasional.
     (6)   Pemerintah memberikan bantuan pada calon mahasiswa PTN
           yang tidak mampu secara ekonomi, yang ingin mengikuti pola
           penerimaan mahasiswa secara nasional.
     (7)   Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan pola
           penerimaan mahasiswa, serta pemberian bantuan calon
           mahasiswa PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4),
           ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan peraturan Menteri.
     (8)   Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru
           PTS diatur oleh badan hukum nirlaba yang bersangkutan.

                                 Pasal 18
     (1) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa pada Perguruan
         Tinggi yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan
         Republik Indonesia.
     (2) Warga negara asing sebagaimana dimaksud ayat (1) berhak
         mendapatkan visa mahasiswa yang masa berlakunya sesuai

20
                                                                            dengan program yang diikuti.
                                                                        (3) Ketentuan mengenai visa mahasiswa sebagaimana dimaksud
                                                                            pada ayat (2) diatur bersama dengan kementerian lain yang
                                                                            terkait.
                                                                        (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mahasiswa warga negara asing
                                                                            diatur dengan Peraturan Menteri

                                                                                                    Pasal 19

                                                                        (1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan
                                                                            sebagai wadah yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan
                                                                            untuk meningkatkan kemampuan, kepemimpinan, penalaran,
                                                                            minat, bakat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa dalam
                                                                            kehidupan kemahasiswaan.
                                                                        (2) Organisasi     kemahasiswaan       di    Perguruan    Tinggi
                                                                            diselenggarakan oleh, dari, dan untuk mahasiswa.
                                                                        (3) Organisasi kemahasiswaan dibentuk berdasarkan statuta.

48                            Bagian Kelima                                                    Bagian Ketujuh
                       Program Studi dan Kurikulum                                       Program Studi dan Kurikulum
                                Paragraf 1
                                                                                                    Pasal 20
                                Program Studi                           (1) Jenis dan strata pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud
                                   Pasal 13                                 dalam Pasal 10 dilaksanakan melalui suatu program studi.
     (1) Pendidikan Tinggi dilaksanakan melalui Program Studi.          (2) Program Studi dikelola oleh suatu unit sumber perguruan
     (2) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)                   tinggi yang dapat berbentuk jurusan/departemen/fakultas
         diselenggarakan pada setiap strata pendidikan.                     atau oleh perguruan tinggi.
     (3) Setiap strata pendidikan dapat menyelenggarakan lebih dari 1   (3) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
         (satu) program studi.                                              diselenggarakan pada setiap strata pendidikan.
     (4) Penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada        (4) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

                                                                   21
        ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai izin Menteri.              diselenggarakan dengan sistem terbuka.
                                                                         (5) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
                                                                             diselenggarakan dengan sistem pembelajaran berbasis
                                                                             teknologi informasi dan komunikasi.


                                                                                                       Pasal 21
                                                                         (1) Program Studi diselenggarakan di domisili Perguruan Tinggi.
                                                                         (2) Dalam hal terdapat kebutuhan, program studi dapat diseleng-
                                                                             garakan di luar domisili Perguruan Tinggi.
                                                                         (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai program studi sebagaimana
                                                                             dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan
                                                                             Menteri.
49                                  Pasal 14
     Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat             Pasal 14 dihapus karena sudah dinyatakan di prinsip pendidikan
     diselenggarakan dengan sistem terbuka.                              tinggi (Pasal 2)
50                                  Pasal 15                             Pasal 15 ayat (3) dihapus karena sudah diatur pada Pasal 17.
     (1) Program Studi dilaksanakan di domisili Perguruan Tinggi.
     (2) Dalam hal tertentu, program studi dapat dilaksanakan di luar
         domisili Perguruan Tinggi.
     (3) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
         oleh Menteri
51                                  Pasal 16                             Dihapus karena materinya sudah ditampung di Pasal 23 di bawah.
     Penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam
     Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan standar
     nasional pendidikan tinggi.
52                                  Pasal 17
     Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan program        Pasal 17 PP diganti dengan Permen.
     studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 serta
     pelaksanaan program studi di luar domisili sebagaimana dimaksud

                                                                   22
     dalam Pasal 15 ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
53                                Paragraf 2                                                          Pasal 22
                                  Kurikulum                              (1) Kurikulum disusun untuk setiap program studi oleh masing-
                                   Pasal 18                                  masing perguruan tinggi berdasarkan standar nasional
                                                                             pendidikan tinggi.
     (1) Kurikulum disusun sesuai dengan strata pendidikan tinggi        (2) Standar nasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud
         dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.                  pada ayat (1) dirumuskan oleh suatu badan standar nasional
                                                                             pendidikan tinggi yang dibentuk oleh Menteri.
     (2) Penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)         (3) Standard nasional pendidikan tinggi tentang kurikulum
         dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-           pendidikan tinggi profesi dirumuskan oleh badan standar
         undangan.                                                           nasional pendidikan tinggi bekerjasama dengan masyarakat
                                                                             profesi dan/atau Kementerian lain dan/atau LPNK yang
                                                                             bertanggungjawab atas profesi yang bersangkutan.
                                                                         (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kurikulum diatur lebih lanjut
                                                                             dalam Peraturan Menteri.
54                                Pasal 19                               Disempurnakan dalam Pasal 23 di atas.
     (1) Program Studi diselenggarakan dalam satu kurikulum yang
         dikembangkan oleh Perguruan Tinggi.
     (2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat
         (1) didasarkan pada standar nasional pendidikan tinggi yang
         dikembangkan oleh badan standardisasi, penjaminan, dan
         pengendalian mutu pendidikan tinggi yang dibentuk oleh
         Pemerintah.
     (3) Kurikulum pendidikan profesi dikembangkan oleh Pemerintah
         bersama dengan organisasi profesi yang diakui oleh
         Pemerintah.
55                             Bagian Keenam                                                    Bagian Kedelapan
                        Perpindahan dan Penyetaraan                                       Perpindahan dan Penyetaraan
                                  Pasal 20
                                                                                                     Pasal 23

                                                                    23
     1) Perpindahan dapat dilakukan antar jenis pendidikan tinggi.    (1) Perpindahan mahasiswa dapat dilakukan antar program studi
     (2) Penyetaraan dapat dilakukan antar strata pada antarjenis         pada strata yang sama, antar jenis pendidikan tinggi, dan antar
         pendidikan tinggi atau perpindahan antarjenis pendidikan         perguruan tinggi.
         tinggi.                                                      (2) Perpindahan mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat
     (3) Penyerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan         (1) harus memenuhi syarat minimum yang ditetapkan oleh
         melalui pengakuan atas hasil pembelajaran terdahulu yang         Pemerintah dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh perguruan
         diukur dengan kesetaraan beban studi.                            tinggi tujuan.
     (4) Penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan     (3) Penyetaraan kompetensi atau capaian pembelajaran dalam
         oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah       perpindahan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
         Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan           dilakukan dengan Pengakuan Pembelajaran Lampau.
         tinggi.                                                      (4) Perguruan tinggi dapat mengakui kompetensi atau capaian
     (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpindahan sebagaimana          pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan non formal
         dimaksud pada ayat (1) dan penyetaraan sebagaimana               dan/atau pengalaman kerja.
         dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur dengan     (5) Penyetaraan capaian pembelajaran yang diperoleh dari
         Peraturan Pemerintah.                                            pendidikan non formal dan/atau pengalaman kerja
                                                                          sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan
                                                                          Pengakuan Pembelajaran Lampau
                                                                      (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpindahan mahasiswa
                                                                          sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan Pengakuan
                                                                          Pembelajaran Lampau sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
                                                                          dan ayat (5) diatur dengan peraturan Menteri
56                              Pasal 21                                                            Pasal 24
                                                                      (1) Lulusan pendidikan tinggi vokasi atau lulusan pendidikan tinggi
     Mahasiswa lulusan jenis pendidikan tinggi vokasi pada strata         profesi dapat melanjutkan pendidikan pada pendidikan tinggi
     pendidikan sarjana terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10       akademik melalui proses penyetaraan.
     ayat (3) huruf d, dapat melanjutkan pendidikan pada jenis        (2) Lulusan pendidikan tinggi akademik dapat melanjutkan
     pendidikan tinggi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10       pendidikan pada pendidikan tinggi vokasi atau profesi melalui
     ayat (1) huruf a melalui proses penilaian penyetaraan.               proses penyetaraan.




                                                                 24
57                               Pasal 22                                                              Pasal 25
     Warga negara asing yang mengikuti pendidikan tinggi di Indonesia   (1) Lulusan perguruan tinggi asing dapat mengikuti pendidikan
     mendapatkan penyetaraan kualifikasi untuk mengikuti pendidikan         tinggi di Indonesia setelah melalui proses penyetaraan.
     tinggi berdasarkan ketentuan penyetaraan yang ditetapkan           (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penyetaraan dan
     Pemerintah.                                                            lembaga yang melakukan penyetaraan sebagaimana dimaksud
                                                                            pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri
58                                Pasal 23                              Dihapus karena sudah dimasukkan ke Pasal 26 ayat (2) di atas
     Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penilaian penyetaraan dan
     lembaga yang melakukan penyetaraan sebagaimana dimaksud
     dalam Pasal 18 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

59                              Bagian Ketujuh                                                    Bagian Kesembilan
                               Ijazah dan Gelar                                                    Ijazah dan Gelar
                                    Pasal 24                                                           Pasal 26
     (1) Perguruan Tinggi memberikan ijazah dan gelar kepada            (1)   Perguruan Tinggi memberikan ijazah dan gelar pada lulusan
         mahasiswa yang telah lulus pendidikan tinggi.                        pendidikan tinggi akademik dan pendidikan tinggi vokasi.
     (2) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah      (2)   Perguruan Tinggi dapat memberikan sertifikat dan sebutan
         memenuhi persyaratan pendirian, persyaratan                          pada lulusan pendidikan tinggi profesi;
         penyelenggaraan jenis pendidikan tinggi, dan akreditasi.       (3)   Dalam memberikan sertifikat dan sebutan sebagaimana
     (3) Dalam memberikan ijazah dan gelar, Perguruan Tinggi                  dimaksud pada ayat (2), Perguruan Tinggi bekerja sama
         sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama                dengan masyarakat profesi dan/atau Kementerian lain
         dengan organisasi profesi.                                           dan/atau LPNK.
     (4) Kerjasama dengan organisasi profesi sebagaimana dimaksud       (4)   Perguruan Tinggi memberikan ijazah/sertifikat dan
         pada ayat (3) dilakukan hanya pada jenis pendidikan tinggi           gelar/sebutan kepada lulusan dari suatu program studi yang
         profesi.                                                             terakreditasi.


60                                Pasal 25                                                         Pasal 27
     (1) Perguruan Tinggi yang tidak memilik akreditasi sebagaimana     (1) Perguruan Tinggi dilarang memberikan ijazah/sertifikat dan
         dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilarang memberikan ijazah        gelar/sebutan pada lulusan program studi yang tidak

                                                                   25
        dan gelar.                                                           terakreditasi.
                                                                         (2) Perguruan Tinggi wajib menutup program studi yang tidak
     (2) Perguruan Tinggi yang tidak memiliki akreditasi sebagaimana         terakreditasi;
         dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan memberikan ijazah dan      (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penutupan program studi
         gelar kepada lulusannya dikenakan sanksi administratif berupa       sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan
         penutupan penyelenggaraan pendidikan.                               Menteri.
61                                Pasal 26                                                          Pasal 28
     Ketentuan mengenai bentuk dan singkatan gelar diatur dalam          Ketentuan mengenai bentuk dan singkatan gelar/sebutan diatur
     Peraturan Pemerintah.                                               dalam peraturan Menteri.

62                           Bagian Kedelapan                                                     Bagian Kesepuluh
                                Penelitian                                                           Penelitian

                                    Pasal 27                                                             Pasal 29
     (1) Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian.      (1)   Perguruan Tinggi menyelenggarakan penelitian.
     (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh    (2)   Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
         sivitas akademika sesuai dengan norma dan etika akademik              sivitas akademika sesuai dengan norma, etika akademik, dan
         dalam otonomi keilmuan.                                               otonomi keilmuan untuk:
     (3) Penelitian dapat berbentuk:                                           a. mencari dan menemukan kebenaran;
         a. penelitian dasar;                                                  b. mencari dan memberikan solusi atas masalah yang dihadapi
         b. penelitian terapan;                                                    masyarakat;
         c. penelitian pengembangan; dan/atau                                  c. mengembangkan ilmu, teknologi, dan/atau seni;
         d. penelitian industri.                                               d. memperkuat inovasi nasional, meningkatkan daya saing
     (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa                bangsa, dan memajukan budaya dan peradaban bangsa.
         hasil penelitian empiris atau hasil penelitian teoritis         (3)   Penelitian dapat berbentuk:
                                                                               a. penelitian dasar;
                                                                               b. penelitian terapan dan/atau
                                                                               c. penelitian pengembangan.
                                                                         (4)   Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa
                                                                               penelitian empirik atau teoritik.

                                                                   26
                                                                         (5) Hasil penelitian dijadikan pengayaan bahan ajar bagi
                                                                             mahasiswa.

63                                 Pasal 28
     Penyelenggaraan penelitian berprinsip pada:                         Dihapus
     a. kebebasan akademik;
     b. kebebasan mimbar akademik; dan
     c. otonomi keilmuan.
64                                 Pasal 29                                                            Pasal 30
     (1) Pemerintah dan masyarakat mendayagunakan Perguruan              (1) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota
         Tinggi sebagai pusat penelitian atau pengembangan ilmu,             dan masyarakat mendayagunakan Perguruan Tinggi sebagai
         teknologi, dan/atau seni.                                           pusat penelitian atau pengembangan ilmu, teknologi, dan/atau
     (2) Perguruan tinggi dapat mendayagunakan fasilitas penelitian di       seni.
         kementerian lain, dan/atau LPNK.                                (2) Perguruan tinggi dapat mendayagunakan fasilitas penelitian di
                                                                             Kementerian lain, dan/atau LPNK.
                                                                                                  Bagian Kesebelas
                                                                                          Pengabdian Kepada Masyarakat

                                                                                                      Pasal 31
                                                                         (1) Perguruan Tinggi menyelenggarakan pengabdian kepada
                                                                             masyarakat secara institusional.
                                                                         (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada
                                                                             ayat (1) dilakukan dalam rangka mengaplikasikan ilmu,
                                                                             teknologi, dan/atau seni yang bermanfaat untuk
                                                                             memberdayakan dan/atau meningkatkan kesejahteraan
                                                                             masyarakat.
                                                                         (3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada
                                                                             ayat (1) dilakukan sesuai dengan norma, etika akademik,
                                                                             otonomi keilmuan, dan kondisi sosial budaya masyarakat.
                                                                         (4) Pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk:

                                                                   27
         a. Penyuluhan;
         b. Pendampingan;
         c. kuliah kerja; dan
         d. bentuk lain yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah,
            pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota.
                           Tambahan Bagian baru:
                              Bagian Keduabelas
                        Pendanaan Pendidikan Tinggi

                                 Pasal 32
     (1) Pendanaan pendidikan tinggi adalah penyediaan anggaran
         Pemerintah dan anggaran pemerintah daerah provinsi,
         kabupaten/kota, serta upaya memobilisasi bantuan dana
         masyarakat untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
     (2) Anggaran pendidikan tinggi yang disediakan oleh Pemerintah
         dan pemerintah provinsi, kabupaten/kota sebagaimana
         dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari minimal 20%
         Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan minimal
         20% Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana
         diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

                                  Pasal 33
     (1) Anggaran pendidikan tinggi yang disediakan oleh Pemerintah
         terdiri atas:
         a. Anggaran Kementerian;
         b. Anggaran Kementerian, Kementerian lain dan LPNK yang
            digunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan
            pendidikan tinggi yang wajib direncanakan bersama dengan
            Menteri.
     (2) Anggaran pendidikan tinggi yang disediakan oleh Pemerintah

28
        sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada
        perguruan tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan akademik
        dan nonakademik.

                                 Pasal 34
     (1) Anggaran pendidikan tinggi yang disediakan oleh pemerintah
         provinsi, kabupaten/kota merupakan bantuan dana yang
         disediakan untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi di daerah
         masing-masing.
     (2) Bantuan dana untuk pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud
         pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah provinsi,
         kabupaten/kota untuk menyelenggarakan kegiatan akademik
         dan nonakademik.

                                   Pasal 35
     (1) Bantuan dana masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
         32 ayat (1) terdiri atas:
          a. Biaya pendidikan yang dibayarkan oleh mahasiswa mampu
             kepada perguruan tinggi;
          b. Bantuan dana masyarakat lainnya yang dapat berupa hibah,
             wakaf, zakat, sumbangan perusahaan, dan/atau
             penerimaan lain yang sah.
     (2) Sumbangan dan/atau bantuan dana yang berasal dari
         masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
         termasuk pendapatan negara bukan pajak.
     (3) Menteri Keuangan memberikan insentif perpajakan yang dapat
         berbentuk antara lain pembebasan pajak (tax exemption)
         dan/atau pengurangan pajak (tax deduction) bagi perusahaan
         atau anggota masyarakat yang memberikan bantuan atau
         sumbangan untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi.

29
                                                                      Catatan: Pasal 35: Berdasar Peraturan Perundangan yang ada
                                                                      (UU 17/2003), dana masyarakat tidak bisa untuk dinyatakan
                                                                      sebagai pendapatan negara bukan pajak.




                                                                                                 Pasal 36
                                                                     Ketentuan lebih lanjut tentang pendanaan pendidikan tinggi
                                                                     sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan
                                                                     Pasal 35 diatur dengan peraturan Menteri.

65                                 BAB III                                                          BAB III
      PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN PERGURUAN TINGGI             PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN PERGURUAN TINGGI
                                  Pasal 30                                                         Pasal 38
     (1) Perguruan Tinggi diselenggarakan oleh Pemerintah atau       (1) Perguruan Tinggi didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat.
         masyarakat.                                                 (2) Pendirian Perguruan Tinggi oleh Pemerintah sebagaimana
     (2) Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Pemerintah                dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
         sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:              a. Kementerian; dan
         a. Kementerian; dan                                             b. Kementerian bersama dengan Kementerian lain dan/atau
         b. Kementerian lain dan/atau LPNK.                                  LPNK;
                                                                         c. Kementerian bersama dengan pemerintah provinsi,
                                                                             dan/atau pemerintah kabupaten/kota
     (3) Pendirian Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat   (3) Pendirian Perguruan Tinggi oleh masyarakat sebagaimana
         (1) wajib memperoleh izin Menteri.                              dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum nirlaba.
     (4) Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh masyarakat            (4) Pendirian Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat
         sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan         (1) wajib memperoleh izin Menteri.
         hukum nirlaba.


                                                                30
66                                Pasal 31                                                             Pasal 38
     (1) Perguruan Tinggi yang didirikan oleh kementerian               (1) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat
         sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a berjenis      (2) huruf a disebut PTN.
         PTN.                                                           (2) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat
     (2) Perguruan Tinggi yang didirikan oleh kementerian lain dan/atau     (2) huruf b dan huruf c disebut PTN Khusus.
         LPNK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b      (3) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat
         berjenis PTN Khusus.                                               (3) disebut PTS.
     (3) Perguruan Tinggi yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana
         dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) berjenis PTS.
                                                                                                       Pasal 39
                                                                        (1) PTN, PTN Khusus, dan PTS yang didirikan sebagaimana
                                                                            dimaksud dalam Pasal 39 harus memiliki Statuta.
                                                                        (2) Statuta PTN, PTN Khusus, dan PTS paling sedikit memuat:
                                                                            a. nama dan tempat kedudukan;
                                                                            b. visi, misi, dan tujuan;
                                                                            c. ciri khas dan ruang lingkup kegiatan;
                                                                            d. jangka waktu berdiri;
                                                                            e. struktur organisasi serta nama dan fungsi setiap organ;
                                                                            f. susunan, tata cara pembentukan organ, kriteria dan
                                                                               persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian, serta
                                                                               pembatasan masa jabatan pimpinan dan keanggotaan organ;
                                                                            g. jumlah kekayaan yang dipisahkan atau yang dikelola oleh
                                                                               pendiri sebagai kekayaan awal;
                                                                            h. sumber daya;
                                                                            i. tata cara penggabungan atau pembubaran;
                                                                            j. perlindungan terhadap pendidik, tenaga kependidikan, dan
                                                                               peserta didik; dan

                                                                 31
                                                                         k. tata cara pengubahan statuta.
67                               Pasal 32                                                          Pasal 40
     Perubahan Perguruan Tinggi terdiri atas:                         Perubahan Perguruan Tinggi terdiri atas:
     a. perubahan nama dan/atau bentuk Perguruan Tinggi;              a. perubahan nama dan/atau bentuk Perguruan Tinggi;
                                                                      b. penggabungan 2 (dua) Perguruan Tinggi atau lebih menjadi 1
                                                                         (satu) Perguruan Tinggi baru;
                                                                      c. 1 (satu) Perguruan Tinggi atau lebih menggabungkan diri ke
                                                                         Perguruan Tinggi lain;
                                                                      d. pemecahan dari 1 (satu) bentuk Perguruan Tinggi menjadi 2
     b. penggabungan 2 (dua) Perguruan Tinggi atau lebih menjadi 1       (dua) bentuk Perguruan Tinggi atau lebih; atau
       (satu) Perguruan Tinggi baru;                                  e. pengalihan Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh
     c. 1 (satu) Perguruan Tinggi atau lebih menggabungkan diri ke       masyarakat menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan
       Perguruan Tinggi lain;                                            oleh Pemerintah.
     d. pemecahan dari 1 (satu) bentuk Perguruan Tinggi menjadi 2
       (dua) bentuk Perguruan Tinggi atau lebih; atau
     e. pengalihan Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh
       masyarakat menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh
       Pemerintah.
68                                  Pasal 33                                                         Pasal 41
     (1) Penutupan Perguruan Tinggi dapat dilakukan oleh Menteri      (1) Penutupan Perguruan Tinggi dapat dilakukan oleh Menteri
         dengan mencabut izin pendirian.                                  dengan mencabut izin pendirian.
     (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
         apabila:                                                         apabila:
         a. Perguruan Tinggi tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan     a. Perguruan Tinggi tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan
            pendirian Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan               pendirian Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan
            peraturan perundang-undangan; atau                               peraturan perundang-undangan; atau
         b. proses penyelenggaraan Perguruan Tinggi tidak sesuai          b. proses penyelenggaraan Perguruan Tinggi tidak sesuai
            dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                   dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
                                                                         c. terjadi sengketa antar organ perguruan tinggi yang tidak
                                                                             dapat diselesaikan oleh para pihak; atau

                                                                 32
                                                                        d. perguruan tInggi membubarkan diri.


69                                  Pasal 34                                                         Pasal 42
     Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, perubahan, dan        Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, perubahan, dan
     penutupan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal      penutupan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
     31, Pasal 32, dan Pasal 33 diatur dalam Peraturan Pemerintah.    37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 diatur dalam
                                                                      peraturan Menteri.
70                                    BAB IV                                                          BAB IV
                      PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI                                    PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI
                                   Bagian Kesatu
                                      Umum
                                     Pasal 35                                                       Pasal 43
     Pengelolaan Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip:                Pengelolaan Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip:
     a. nirlaba;                                                      a. penjaminan mutu;
     b. otonomi;                                                      b. nirlaba;
     c. efektivitas dan efisiensi;                                    c. otonomi;
     d. transparansi;                                                 d. transparansi;
     e. akuntabilitas; dan                                            e. akuntabilitas; dan
     f. penjaminan mutu.                                              f. efektivitas dan efisiensi.
                                                                                                    Pasal 44
                                                                      (1) Perguruan Tinggi dapat diberikan otonomi dalam bidang
                                                                          akademik dan/atau bidang non akademik untuk mengelola
                                                                          lembaganya secara mandiri.
                                                                      (2) Ruang lingkup bidang akademik dan bidang non akademik yang
                                                                          diotonomikan kepada Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud
                                                                          pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan Perguruan
                                                                          Tinggi dalam mengelola lembaganya secara mandiri.
                                                                      (3) Ruang lingkup bidang akademik sebagaimana dimaksud pada
                                                                          ayat (1) meliputi penetapan norma, kebijakan, dan

                                                                 33
         pelaksanaan:
         a. bidang pendidikan tinggi:
         b. bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
     (4) Ruang lingkup bidang non akademik sebagaimana dimaksud
         pada ayat (1) meliputi penetapan norma, kebijakan, dan
         pelaksanaan:
         a. bidang organisasi;
         b. bidang keuangan;
         c. bidang kemahasiswaan;
         d. bidang sumber daya manusia;
         e. bidang sarana dan prasarana.


                                   Pasal 46
     (1) Menteri, Menteri lain dan/atau Pemimpin LPNK sesuai dengan
          kewenangan masing-masing berwenang menetapkan,
          mengubah ruang lingkup otonomi sebagaimana dimaksud
          dalam Pasal 44 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
     (2) Badan hukum nirlaba yang mendirikan dan mengelola PTS
          berwenang menetapkan dan mengubah ruang lingkup
          otonomi bidang non akademik sebagaimana dimaksud dalam
          Pasal 44 ayat (4).

                                Pasal 46
     (1) Berdasarkan ruang lingkup otonomi Perguruan Tinggi yang
         telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46,
         Menteri menetapkan status Perguruan Tinggi yang terdiri atas:
         a. PTN berbadan hukum;
         b. PTN mandiri;
         c. PTN dan PTN Khusus unit pelaksana teknis Pemerintah; dan

34
                                                                            d. PTS.
                                                                        (2) Organisasi, jumlah dan jenis fungsi serta organ pada
                                                                            Perguruan Tinggi ditetapkan berdasarkan status Perguruan
                                                                            Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

71                                Pasal 36                                                       Bagian Kedua
     (1) Perguruan Tinggi berkedudukan sebagai pengelola Pendidikan                           PTN Berbadan Hukum
         Tinggi berdasarkan pendelegasian tugas atau pemberian                                     Paragraf 1
         mandat oleh Menteri.                                                                        Umum
     (2) Pendelegasian tugas atau pemberian mandat sebagaimana
         dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi bidang akademik                                      Pasal 47
         dan/atau nonakademik.                                          (1)   PTN berbadan hukum diberikan otonomi untuk mengelola
                                                                              perguruan tingginya secara mandiri, baik dalam bidang
                                 Pasal 37                                     akademik maupun bidang nonakademik.
     PTN yang diselenggarakan oleh Kementerian menerima                 (2)   Otonomi akademik pada PTN berbadan hukum diberikan oleh
     pendelegasian tugas dari Menteri untuk mengelola Pendidikan              Menteri.
     Tinggi dalam bidang akademik dan nonakademik.                      (3)   Otonomi nonakademik dalam bidang keuangan pada PTN
                                                                              berbadan hukum diberikan oleh Menteri Keuangan.
                                 Pasal 38                               (4)   Otonomi nonakademik dalam bidang tata kelola dan sumber
     (1) PTN yang diselenggarakan oleh Kementerian bersama                    daya manusia pada PTN berbadan hukum diberikan oleh
        Kementerian lain, dan/atau LPNK menerima pendelegasian                Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pemberdayaan
        tugas dari Menteri untuk mengelola Pendidikan Tinggi dalam            aparatur negara.
        bidang akademik.
     (2) Kementerian dapat mendelegasikan tugas dan mandat kepada        Catatan: Untuk PTN Berbadan Hukum, ada kendala dalam peraturan
                                                                         Keuangan Negara (UU 17/2003), Perbendaharaan Negara ( UU
        Kementerian lain, dan/atau LPNK dalam
                                                                         1/2004), dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (UU 15/2004).
                                                                         Pada prinsipnya ayat (5) butir b s/d g tidak masalah, butir a dengan
                                 Pasal 39                                persetujuan Menteri Keuangan. Anggaran dari Pemerintah harus
     PTS yang diselenggarakan oleh badan hukum nirlaba menerima          melalui DIPA Kementerian
     pendelegasian tugas dari Menteri untuk mengelola Pendidikan
     Tinggi dalam bidang akademik.bidang akademik.

                                                                   35
                                                              (5) Otonomi nonakademik dalam bidang keuangan sebagaimana
                                                                  dimaksud pada ayat (2) meliputi tugas dan wewenang untuk:
                                                                  a. menetapkan tarif layanan dan standar biaya satuan;
                                                                  b. menetapkan rencana alternatif perolehan dana;
                                                                  c. menetapkan sistem dan besaran remunerasi di lingkungan
                             Pasal 40                                PTN;
Menteri berwenang mengubah atau menarik pendelegasian tugas       d. melakukan pinjaman dana jangka pendek dan jangka
atau pemberian mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36            panjang;
sampai dengan Pasal 39 dengan melakukan perubahan atau            e. melakukan investasi jangka panjang melalui pendirian
pencabutan izin pendirian Perguruan Tinggi.                          badan usaha dan atau portofolio;
                                                                  f. pengelolaan aset yang telah dipisahkan;
                                                                  g. menggunakan standar akuntansi yang berlaku umum dalam
                                                                     menyusun laporan keuangan.
                                                              (6) Otonomi nonakademik dalam bidang keuangan sebagaimana
                                                                  dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Menteri setelah
                                                                  memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri Keuangan.
                                                              (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan PTN berbadan
                                                                  hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
                                                                  peraturan Menteri.

                                                                                           Pasal 48
                                                              (1) PTN berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
                                                                  ayat (1) memiliki organ:
                                                                  a. Majelis Pemangku;
                                                                  b. Pimpinan;
                                                                  c. Senat Akademik; dan
                                                                  d. Komite Audit.
                                                              (2) Majelis Pemangku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
                                                                  menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum dan melakukan
                                                                  pengawasan bidang non akademik.

                                                         36
     (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
         menjalankan fungsi pengelolaan.
     (4) Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
         menjalankan fungsi perencanaan dan pengawasan bidang
         akademik.
     (5) Satuan Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
         memiliki fungsi pengawasan bidang nonakademik untuk dan
         atas nama Majelis Pemangku.

                              Paragraf 2
                           Majelis Pemangku

                                   Pasal 49
     (1) Majelis Pemangku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat
         (1) huruf a beranggotakan:
         a. Menteri atau yang mewakili;
         b. Menteri Keuangan atau yang mewakili;
         d. Gubernur atau yang mewakili;
         e. Pemimpin;
         f. wakil dari dosen;
         g. wakil dari Tenaga Kependidikan; dan
         h. wakil dari masyarakat.
      (2) Anggota Majelis Pemangku sebagaimana dimaksud pada ayat
         (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

                               Pasal 50
     (1) Menteri memberikan tugas dan wewenangnya dalam bidang
         akademik dan nonakademik kepada Majelis Pemangku.
     (2) Menteri Keuangan memberikan tugas dan wewenangnya
         dalam bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3)

37
         kepada Majelis Pemangku .
     (3) Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pemberdayaan
         aparatur negara memberikan tugas dan wewenangnya kepada
         Majelis Pemangku dalam bidang:
         a. susunan organisasi PTN berbadan hukum beserta
            perubahannya;
         b. pengelolaan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah
            yang diperbantukan pada PTN berbadan hukum.

                                  Pasal 51
     (1) Tugas dan wewenang Majelis Pemangku:
         a. Menetapkan statuta dan perubahannya atas usul Senat
             Akademik;
         b. Menetapkan rencana pengembangan jangka panjang 25
             tahun, rencana strategis 5 tahun, rencana kerja dan
             anggaran tahunan atas usul pimpinan setelah mendapat
             pertimbangan Senat Akademik;
         c. Mengangkat dan memberhentikan pemimpin PTN berbadan
             hukum atas usul Senat Akademik;
         d. Melakukan pengawasan umum dan pengelolaan PTN
             berbadan hukum;
         e. Melakukan evaluasi tahunan kinerja pimpinan PTN
             berbadan hukum;
         f. Mengangkat dan memberhentikan ketua serta anggota
             Satuan Audit;
         g. Melakukan penilaian laporan pertanggungjawaban tahunan
             Pimpinan, Senat Akademik, dan Komite Audit.
     (2) Ketentuan tentang pengangkatan, dan pemberhentian
            pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c diatur
            dalam peraturan Menteri.

38
                                  Paragraf 3
                                  Pimpinan

                                     Pasal 52
     (1) Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf
         b terdiri atas 1 (satu) orang Pemimpin dan paling sedikit 2 (dua)
         orang Wakil Pemimpin.
     (2) Wakil Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
         dari:
          a. wakil Pemimpin bidang akademik; dan
          b. wakil Pemimpin bidang nonakademik.

                                     Pasal 53
     (1) Pemimpin dilarang merangkap:
          a. jabatan pada Perguruan Tinggi lain;
          b. jabatan pada lembaga Pemerintah atau pemerintah daerah;
             atau
          c. jabatan lain yang ditetapkan oleh Senat Akademik.
     (2) Pemimpin yang mempunyai jabatan rangkap sebagaimana
         dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pemberhentian dari
         jabatan.

                               Pasal 54
     Tugas dan wewenang pemimpin:
     a. menyusun rencana strategis 5 tahun, rencana kerja dan
        anggaran tahunan untuk diusulkan kepada Majelis Pemangku
        setelah mendapat pertimbangan dari Senat Akademik;
     b. menyusun dan menetapkan kebijakan akademik setelah

39
        mendapat persetujuan dari Senat Akademik;
     c. mengangkat dan memberhentikan wakil pemimpin, dosen, dan
        tenaga kependidikan berdasarkan statuta serta ketentuan
        peraturan perundang-undangan;
     d. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan
        pelanggaran terhadap norma, etika, dan atau peraturan
        akademik berdasarkan rekomendasi Senat Akademik;
     e. menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan
        yang melakukan pelanggaran, selain sebagaimana yang
        dimaksud pada huruf d, berdasarkan statuta serta ketentuan
        peraturan perundang-undangan.

                                Paragraf 4
                             Senat Akademik

                                  Pasal 55
     Senat Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1)
     huruf c beranggotakan:
     a. wakil dari dosen berjabatan akademik profesor setiap fakultas
        dan/atau jurusan atau nama lain yang sejenis;
     b. wakil dari dosen berjabatan akademik bukan profesor setiap
        fakultas dan/atau jurusan atau nama lain yang sejenis.


                                Pasal 56
     Tugas dan wewenang senat akademik:
     a. memberi pertimbangan atas rencana pengembangan jangka
        panjang 25 tahun, rencana strategis 5 tahun, rencana kerja dan
        anggaran tahunan yang diusulkan          oleh Pemimpin PTN
        berbadan hukum;

40
     b. memberi persetujuan atas kebijakan akademik yang disusun
        oleh Pemimpin PTN berbadan hukum;
     c. mengusulkan calon dan pemberhentian pemimpin PTN
        berbadan hukum kepada Majelis Pemangku;
     d. memberikan pertimbangan kepada Majelis Pemangku atas
        kinerja pemimpin PTN berbadan hukum dalam bidang
        akademik;
     e. memberikan rekomendasi sanksi atas pelanggaran norma,
        etika dan atau peraturan akademik;
     f. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik sivitas
        akademika;
     g. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, mimbar
        akademik , dan otonomi keilmuan;
     h. memutuskan pemberian atau pencabutan sebutan, gelar, dan
        penghargaan akademik.

                              Paragraf 5
                             Komite Audit

                                 Pasal 58
     Komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf
     d paling sedikit memiliki kemampuan untuk menjalankan audit
     bidang keuangan, manajemen organisasi, hukum, dan manajemen
     aset.

                                 Pasal 58
     Ketentuan mengenai tugas dan wewenang, dan masa jabatan
     Komite Audit diatur dalam Statuta PTN berbadan hukum.




41
                                Bagian Ketiga
                                PTN Mandiri

                                 Paragraf 1
                                  Umum

                                     Pasal 59
     (1)   PTN mandiri memiliki otonomi untuk mengelola perguruan
           tingginya secara mandiri, baik dalam bidang akademik maupun
           bidang nonakademik.
     (2)   Otonomi akademik pada PTN mandiri diberikan oleh Menteri.
     (3)   Otonomi nonakademik dalam bidang keuangan pada PTN
           mandiri didelegasikan oleh Menteri Keuangan.
     (4)   Otonomi noakademik dalam bidang keuangan sebagaimana
           dimaksud pada ayat (3) meliputi tugas dan wewenang untuk:
           a. menetapkan tarif layanan dan standar biaya satuan;
           b. menetapkan rencana alternatif perolehan dana;

42
         c. menetapkan sistem dan besaran remunerasi di lingkungan
            PTN;
         d. melakukan pinjaman dana jangka pendek dan jangka
            panjang;
         e. melakukan investasi jangka panjang melalui pendirian badan
            usaha dan atau portofolio;
         f. pengelolaan aset yang berada di perguruan tinggi;
         g. menggunakan standar akuntansi yang berlaku umum dalam
            menyusun laporan keuangan.
     (5) Otonomi nonakademik dalam bidang tata kelola dan sumber
          daya manusia pada PTN mandiri didelegasikan oleh Menteri
          yang bertanggung jawab dalam bidang pemberdayan aparatur
          negara.
     (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan PTN mandiri
          sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan
          Menteri.

                                 Pasal 60
     (1) PTN mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1)
         memiliki organ:
         a. Majelis Pemangku;
         b. Pimpinan;
         c. Senat Akademik; dan
         d. Komite Audit.
     (2) Majelis Pemangku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
         menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum dan melakukan
         pengawasan bidang non akademik.
     (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
         menjalankan fungsi pengelolaan.
     (4) Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

43
         menjalankan fungsi perencanaan dan pengawasan bidang
         akademik.
     (5) Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
         memiliki fungsi pengawasan bidang nonakademik untuk dan
         atas nama Majelis Pemangku.



                              Paragraf 2
                           Majelis Pemangku

                                   Pasal 61
     (1) Majelis Pemangku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat
         (1) huruf a beranggotakan:
         a. Menteri atau yang mewakili;
         b. Gubernur atau yang mewakili;
         c. Pemimpin perguruan tinggi;
         d. wakil dari Tenaga Pendidik;
         e. wakil dari Tenaga Kependidikan; dan
         f. wakil dari masyarakat.
      (2) Anggota Majelis Pemangku sebagaimana dimaksud pada ayat
         (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

                               Pasal 62
     Menteri mendelegasikan tugas dan wewenangnya dalam bidang
     akademik kepada Majelis Pemangku.

                               Pasal 63
     (1) Tugas dan wewenang Majelis Pemangku:
       a. Menyetujui rancangan statuta atau perubahannya atas usul

44
           Senat Akademik untuk diusulkan kepada Menteri;
       b. Menetapkan rencana pengembangan jangka panjang 25
           tahun, rencana strategis 5 tahun, rencana kerja dan anggaran
           tahunan atas usul pimpinan setelah mendapat pertimbangan
           Senat Akademik;
       c. Mengangkat dan memberhentikan pemimpin PTN mandiri
           atas usul Senat Akademik;
       d. Melakukan pengawasan umum dan pengelolaan PTN
           mandiri;
       e. Melakukan evaluasi tahunan kinerja pimpinan PTN mandiri;
       f. Mengusulkan anggota Dewan Pengawas untuk melaksanakan
           pola pengelolaan badan layanan umum sesuai dengan
           ketentuan peraturan perundang-undangan;
       g. Melakukan penilaian laporan pertanggungjawaban tahunan
           Pimpinan dan Senat Akademik.
     (2) Ketentuan tentang pengangkatan, dan pemberhentian
        pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c diatur
        dalam peraturan Menteri.

                                  Paragraf 3
                                  Pimpinan

                                     Pasal 64
     (1) Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf
         b terdiri atas 1 (satu) orang Pemimpin dan paling sedikit 2 (dua)
         orang Wakil Pemimpin.
     (2) Wakil Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
         dari:
         a. wakil Pemimpin bidang akademik; dan
         b. wakil Pemimpin bidang nonakademik.

45
                                    Pasal 65
     (1) Pemimpin dilarang merangkap:
         a. jabatan pada Perguruan Tinggi lain;
         b. jabatan pada lembaga Pemerintah atau pemerintah daerah;
            atau
         c. jabatan lain yang ditetapkan oleh Senat Akademik.
     (2) Pemimpin yang mempunyai jabatan rangkap sebagaimana
         dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pemberhentian dari
         jabatan.

                                Pasal 66
     Tugas dan wewenang pemimpin:
     a. menyusun rencana strategis 5 tahun, rencana kerja dan
        anggaran tahunan untuk diusulkan kepada Majelis Pemangku
        setelah mendapat pertimbangan dari Senat Akademik;
     b. menyusun dan menetapkan kebijakan akademik setelah
        mendapat persetujuan dari Senat Akademik;
     c. mengangkat dan memberhentikan wakil pemimpin, dosen, dan
        tenaga kependidikan berdasarkan statuta serta ketentuan
        peraturan perundang-undangan;
     d. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan
        pelanggaran terhadap norma, etika, dan atau peraturan
        akademik berdasarkan rekomendasi Senat Akademik;
     e. menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan
        yang melakukan pelanggaran, selain sebagaimana yang
        dimaksud pada huruf (d), berdasarkan statuta serta ketentuan
        peraturan perundang-undangan.




46
                                 Paragraf 4
                              Senat Akademik
                                  Pasal 67
     Senat Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1)
     huruf c beranggotakan:
     a. wakil dari dosen berjabatan akademik profesor setiap fakultas
        dan/atau jurusan atau nama lain yang sejenis;
     b. wakil dari dosen berjabatan akademik bukan profesor setiap
        fakultas dan/atau jurusan atau nama lain yang sejenis.


                                Pasal 68
     Tugas dan wewenang senat akademik:
     a. memberi pertimbangan atas rencana pengembangan jangka
        panjang 25 tahun, rencana strategis 5 tahun, rencana kerja dan
        anggaran tahunan yang diusulkan oleh Pemimpin PTN mandiri;
     b. memberi persetujuan atas kebijakan akademik yang disusun
        oleh Pemimpin PTN mandiri;
     c. mengusulkan calon dan pemberhentian pemimpin PTN mandiri
        kepada Majelis Pemangku;
     d. memberikan pertimbangan kepada Majelis Pemangku atas
        kinerja pemimpin PTN mandiri dalam bidang akademik;
     e. memberikan rekomendasi sanksi atas pelanggaran norma, etika
        dan atau peraturan akademik;
     f. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik sivitas
        akademika;
     g. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, mimbar
        akademik, dan otonomi keilmuan;
     h. memutuskan pemberian atau pencabutan sebutan, gelar, dan
        penghargaan akademik.

47
                                                                                                   Paragraf 5
                                                                                                  Komite Audit

                                                                                                     Pasal 69
                                                                         Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf
                                                                         d melakukan pengawasan nonakademik terhadap PTN mandiri,
                                                                         berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang
                                                                         pola pengelolaan badan layanan umum.


                                                                                                    Pasal 70
                                                                         Ketentuan mengenai tugas dan wewenang, dan masa jabatan
                                                                         Komite Audit diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
                                                                         undangan tentang pola pengelolaan badan layanan umum.



76                            Bagian Kedua                               Dihapus karena materinya sudah ditampung dalam Pasal 46 di atas
                           PTN dan PTN Khusus
                                Paragraf 1
                                  Umum
                                 Pasal 41
     Dalam pengelolaan perguruan tinggi, status Perguruan Tinggi
     sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) terdiri
     atas:
     a. PTN dan PTN Khusus berbadan hukum;
     b. PTN dan PTN Khusus mandiri; dan
     c. PTN dan PTN Khusus unit
        pelaksana teknis.

                                                                   48
                              Bagian Keempat
                  PTN dan PTN Khusus Unit Pelaksana Teknis

                                 Paragraf 1
                                  Umum

                                    Pasal 71
     (1)   PTN dan PTN Khusus unit pelaksana teknis dapat diberikan
           otonomi untuk mengelola perguruan tingginya secara mandiri
           dalam bidang akademik.
     (2)   Otonomi akademik pada PTN dan PTN Khusus unit pelaksana
           teknis diberikan oleh Menteri bersama Menteri lain atau
           Pemimpin LPNK.
     (3)   Pengelolaan bidang nonakademik pada PTN khusus merupakan
           kewenangan Menteri lain atau Pemimpin LPNK sesuai dengan
           ketentuan peraturan perundang-undangan.
     (4)   Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan PTN dan PTN
           Khusus unit pelaksana teknis untuk memperoleh otonomi
           bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
           dalam peraturan Menteri.


                                 Pasal 72
     (1) PTN dan PTN Khusus unit pelaksana teknis sebagaimana
         dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) memiliki organ:
         a. Pimpinan;
         b. Senat Akademik.
     (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki
         fungsi pengelolaan;
     (3) Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

49
        memiliki fungsi perencanaan dan pengawasan akademik.


                                  Paragraf 2
                                  Pimpinan

                                     Pasal 73
     (1) Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf
         a terdiri atas 1 (satu) orang Pemimpin dan paling sedikit 2 (dua)
         orang Wakil Pemimpin.
     (2) Wakil Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
         dari:
         a. wakil Pemimpin bidang akademik; dan
         b. wakil Pemimpin bidang nonakademik.

                                    Pasal 75
     (1) Pemimpin dilarang merangkap:
         a. jabatan pada Perguruan Tinggi lain;
         b. jabatan pada lembaga Pemerintah atau pemerintah daerah;
            atau
         c. jabatan lain yang ditetapkan oleh Senat Akademik.
     (2) Pemimpin yang mempunyai jabatan rangkap sebagaimana
         dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pemberhentian dari
         jabatan.


                                 Pasal 75
     Tugas dan wewenang pemimpin:
     a. menyusun statuta serta perubahannya untuk diusulkan kepada
        Menteri, Menteri lain atau Pemimpin LPNK sesuai kewenangan

50
          masing-masing, setelah mendapat pertimbangan dari senat
          akademik;
     b.   menyusun rencana strategis 5 tahun, rencana kerja dan
          anggaran tahunan untuk diusulkan kepada Menteri, Menteri
          lain atau Pemimpin LPNK sesuai kewenangan masing-masing,
          setelah mendapat pertimbangan dari senat akademik;
     c.   menyusun dan menetapkan kebijakan akademik setelah
          mendapat persetujuan dari senat akademik;
     d.   mengangkat dan memberhentikan wakil pemimpin, dosen, dan
          tenaga kependidikan berdasarkan statuta serta ketentuan
          peraturan perundang-undangan;
     e.   menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan
          pelanggaran terhadap norma, etika, dan atau peraturan
          akademik berdasarkan rekomendasi senat akademik;
     f.   menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan
          yang melakukan pelanggaran, selain sebagaimana yang
          dimaksud pada huruf (d), berdasarkan statuta serta ketentuan
          peraturan perundang-undangan.

                                 Paragraf 3
                              Senat Akademik

                                  Pasal 76
     Senat Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1)
     huruf b beranggotakan:
     a. wakil dari dosen berjabatan akademik profesor setiap fakultas
        dan/atau jurusan atau nama lain yang sejenis;
     b. wakil dari dosen berjabatan akademik bukan profesor setiap
        fakultas dan/atau jurusan atau nama lain yang sejenis.



51
                                  Pasal 77
     (1) Tugas dan wewenang senat akademik:
         a. memberi pertimbangan kepada Menteri, Menteri lain atau
            Pemimpin LPNK sesuai kewenangan masing-masing atas
            usul statuta atau perubahannya yang disusun oleh
            Pemimpin PTN dan PTN Khusus unit pelaksana teknis;
         b. memberi pertimbangan atas rencana pengembangan
            jangka panjang 25 tahun, rencana strategis 5 tahun,
            rencana kerja dan anggaran tahunan yang diusulkan oleh
            Pemimpin PTN dan PTN Khusus unit pelaksana teknis;
         c. memberi persetujuan atas kebijakan akademik yang disusun
            oleh Pemimpin PTN dan PTN Khusus unit pelaksana teknis;
         d. mengusulkan calon dan pemberhentian pemimpin PTN dan
            PTN Khusus unit pelaksana teknis kepada Menteri, Menteri
            lain atau Pemimpin LPNK sesuai kewenangan masing-
            masing;
         e. memberikan pertimbangan kepada Menteri, Menteri lain
            atau Pemimpin LPNK sesuai kewenangan masing-masing
            atas kinerja pemimpin PTN dan PTN Khusus unit pelaksana
            teknis dalam bidang akademik;
         f. memberikan rekomendasi sanksi atas pelanggaran norma,
            etika dan atau peraturan akademik;
         g. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik sivitas
            akademika;
         h. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, mimbar
            akademik, dan otonomi keilmuan;
         i. memutuskan pemberian atau pencabutan sebutan, gelar,
            dan penghargaan akademik.
     (2) Ketentuan tentang pemilihan, pengangkatan, dan
        pemberhentian pimpinan PTN dan PTN Khusus unit pelaksana

52
       teknis diatur dalam peraturan Menteri.




                             Bagian Kelima
                                  PTS

                               Paragraf 1
                                Umum

                                   Pasal 78
     (1) PTS dapat diberikan otonomi untuk mengelola perguruan
         tingginya secara mandiri dalam bidang akademik.
     (2) Otonomi akademik pada PTS diberikan oleh Menteri.
     (3) Pengelolaan bidang nonakademik pada PTS merupakan
         kewenangan badan hukum nirlaba yang mendirikannya sesuai
         dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
     (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan PTS untuk
         memperoleh otonomi bidang akademik sebagaimana dimaksud
         pada ayat (1) diatur dalam peraturan Menteri.

                               Paragraf 2
                               Organ PTS

                                 Pasal 79
     (1) PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) memiliki
         organ yang ditetapkan oleh badan hukum nirlaba yang
         mendirikannya, paling sedikit terdiri atas pimpinan, senat
         akademik, dan unsur pelaksana akademik.

53
     (2) Senat Akademik beranggotakan dosen dan menjalankan
         fungsi perencanaan dan pengawasan akademik.
     (3) Organ PTS yang ditetapkan oleh badan hukum nirlaba yang
         mendirikannya ditetapkan dalam statuta.
     (4) Statuta PTS atau perubahannya sebagaimana dimaksud pada
         ayat (3) ditetapkan oleh badan hukum nirlaba yang
         mendirikannya atas usul Senat Akademik.

                                    Pasal 80
     Tugas dan wewenang senat akademik:
       a. memberi pertimbangan kepada badan hukum nirlaba yang
          mendirikan PTS atas usul statuta atau perubahannya yang
          disusun oleh Pemimpin PTS;
       b. memberi pertimbangan atas rencana pengembangan jangka
          panjang 25 tahun, rencana strategis 5 tahun, rencana kerja
          dan anggaran tahunan yang diusulkan oleh Pemimpin PTS;
       c. memberi persetujuan atas kebijakan akademik yang disusun
          oleh Pemimpin PTS;
       d. mengusulkan calon dan pemberhentian pemimpin PTS
          kepada badan hukum nirlaba yang mendirikan PTS;
       e. memberikan pertimbangan kepada badan hukum nirlaba
          yang mendirikan PTS atas kinerja pemimpin PTS dalam
          bidang akademik;
       f. memberikan rekomendasi sanksi atas pelanggaran norma,
          etika dan atau peraturan akademik;
       g. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik sivitas
          akademika;
       h. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, mimbar
          akademik , dan otonomi keilmuan;
       i. memutuskan pemberian atau pencabutan sebutan, gelar,

54
          dan penghargaan akademik.


                                 BAB V
                              KETENAGAAN

                                  Pasal 81
     (1) Ketenagaan Perguruan Tinggi terdiri atas dosen dan tenaga
         kependidikan.
     (2) Dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada
         ayat (1) dapat berstatus pegawai negeri sipil, pegawai
         pemerintah yang diperbantukan ke Perguruan Tinggi atau
         pegawai perguruan tinggi.


                                 Pasal 82
     (1) Ketentuan pengangkatan dan pemberhentian dosen dan tenaga
         kependidikan berstatus pegawai negeri sipil dan pegawai
         pemerintah yang diperbantukan ke Perguruan Tinggi,
         ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
         undangan.
     (2) Ketentuan pengangkatan dan pemberhentian dosen dan tenaga
         kependidikan berstatus selain pegawai negeri sipil ditetapkan
         berdasarkan Statuta.


                                Pasal 83
     Dosen dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai
     pemerintah yang diperbantukan ke Perguruan Tinggi atau pegawai
     Perguruan Tinggi membuat perjanjian kerja dengan pemimpin

55
                       Perguruan Tinggi berdasarkan Statuta.

                                                  Pasal 84
                       Hak dan kewajiban dosen dan tenaga kependidikan pada
                       Perguruan Tinggi ditetapkan berdasarkan Statuta dan ketentuan
                       peraturan perundang-undangan.

                                                   Pasal 85
                       (1) Gaji dan tunjangan bagi dosen dan tenaga kependidikan yang
                           berstatus pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah pada
                           Perguruan Tinggi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
                           Belanja Negara.
                       (2) Gaji dan tunjangan bagi dosen dan tenaga kependidikan yang
                           berstatus pegawai perguruan tinggi pada Perguruan Tinggi
                           dibebankan pada anggaran Perguruan Tinggi yang
                           bersangkutan.

                                                   Pasal 86
                       (1) Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah pada PTN
                           berbadan hukum memperoleh remunerasi dari Pemerintah
                           sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
                       (2) Selain remunerasi dari Pemerintah, Pegawai Negeri Sipil dan
                           Pegawai Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
                           memperoleh remunerasi dari PTN berbadan hukum
                           berdasarkan Statuta.



77   Paragraf 2        Dipindahkan ke Pasal 40 di atas dan ditambahkan pengaturan
      Statuta          tentang isi statuta

                  56
                                   Pasal 42
     (1) Setiap PTN dan PTN Khusus menyusun dan menetapkan Statuta
         sebagai dasar pelaksanaan kegiatan akademik dan
         nonakademik.
     (2) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
         sebagai peraturan dasar dalam penyusunan peraturan bidang
         akademik dan nonakademik, serta prosedur operasional di
         Perguruan Tinggi.
78                                 Pasal 43                             Ketentuan tentang pihak yang menetapkan statuta telah diatur
     (1) Statuta PTN dan PTN Khusus berbadan hukum sebagaimana          dalam tugas dan wewenang organ terkait sesuai status perguruan
         dimaksud dalam Pasal 41 huruf a ditetapkan dengan Peraturan    tingginya
         Menteri.
     (2) Statuta PTN dan PTN Khusus mandiri sebagaiamana dimaksud
         dalam Pasal 41 huruf b ditetapkan oleh Majelis Pemangku atas
         usul Senat Akademik.
     (3) Statuta PTN dan PTN Khusus unit pelaksana teknis
         sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c ditetapkan oleh
         Menteri atas usul Senat Akademi
79                                Paragraf 3                            Materi sudah ditampung dalam Pasal 45
                                   Otonomi
                                   Pasal 44
     (1) PTN dan PTN Khusus memiliki otonomi untuk mengelola sendiri
         lembaganya.
     (2) Otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai
         dengan kapasitas Perguruan Tinggi.

80                                 Pasal 45                             Ruang lingkup otonomi telah diatur dalam pengaturan setiap
     (1) PTN dan PTN Khusus berbadan hukum sebagaimana dimaksud         macam status perguruan tinggi berdasarkan ruang lingkup otonomi
         dalam Pasal 41 huruf a terdiri atas:                           yang dimilikinya, lihat Pasal 47 sd Pasal 80 di atas
         a. PTN berbadan hukum yang memiliki otonomi bidang

                                                                 57
            akademik dan bidang nonakademik; dan
         b. PTN Khusus berbadan hukum yang memiliki otonomi bidang
            akademik.
     (2) PTN dan PTN Khusus mandiri sebagaimana dimaksud dalam
         Pasal 41 huruf b terdiri atas:
         a. PTN mandiri yang memiliki otonomi dalam bidang akademik
            dan bidang nonakademik; dan
         b. PTN Khusus mandiri yang memiliki otonomi dalam aspek
            akademik.
81                                  Paragraf 4                           Ruang lingkup otonomi telah diatur dalam pengaturan setiap
                                    Organ PT                             macam status perguruan tinggi berdasarkan ruang lingkup otonomi
                                     Pasal 46                            yang dimilikinya, lihat Pasal 47 sd Pasal 80 di atas
     Jumlah dan jenis fungsi serta jumlah dan jenis organ pada PTN dan
     PTN Khusus ditetapkan berdasarkan otonomi PTN dan PTN Khusus
     sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
82                                   Pasal 47                            Ruang lingkup otonomi telah diatur dalam pengaturan setiap
     (1) PTN dan PTN Khusus berbadan hukum dan PTN dan PTN               macam status perguruan tinggi berdasarkan ruang lingkup
         Khusus mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a      otonomi yang dimilikinya, lihat Pasal 47 sd Pasal 80 di atas
         dan huruf b memiliki organ:
         a. Majelis Pemangku;
         b. Pimpinan;
         c. Senat Akademik; dan
         d. Satuan Pengawas.
     (2) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:
         a. penentuan kebijakan umum yang dijalankan oleh organ
            sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
         b. pengelolaan untuk yang dijalan oleh organ sebagaimana
            dimaksud pada ayat (1) huruf b;
         c. perencanaan dan pengawasan akademik dijalankan oleh
            organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan

                                                                  58
         d. pengawasan nonakademik yang dijalankan oleh organ
            sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
83                                 Pasal 48                              Ruang lingkup otonomi telah diatur dalam pengaturan setiap
     (1) PTN dan PTN Khusus unit pelaksana teknis sebagaimana            macam status perguruan tinggi berdasarkan ruang lingkup otonomi
         dimaksud dalam Pasal 41 huruf c memiliki organ sebagaimana      yang dimilikinya, lihat Pasal 47 sd Pasal 80 di atas
         dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) kecuali huruf a.
     (2) PTN dan PTN Khusus unit pelaksana teknis sebagaimana
         dimaksud dalam Pasal 41 huruf c memiliki fungsi organ
         sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) kecuali huruf a.
84                                 Pasal 49                              Ruang lingkup otonomi telah diatur dalam pengaturan setiap
     Majelis Pemangku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1)       macam status perguruan tinggi berdasarkan ruang lingkup otonomi
     huruf a beranggotakan:                                              yang dimilikinya, lihat Pasal 47 sd Pasal 80 di atas
     a. Menteri atau yang mewakili;
     b. Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang
       keuangan atau yang mewakili;
     c. Menteri lain atau pemimpin lembaga negara nonkementerian
       atau yang mewakili;
     d. Wakil dari Senat Akademik;
     e. Pemimpin perguruan tinggi;
     f. gubernur;
     g. wakil dari Sivitas Akademika; dan
     h. wakil dari masyarakat.
85                                 Pasal 50                              Ruang lingkup otonomi telah diatur dalam pengaturan setiap
     (1) Anggota Majelis Pemangku sebagaimana dimaksud dalam Pasal       macam status perguruan tinggi berdasarkan ruang lingkup otonomi
         49 diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.                     yang dimilikinya, lihat Pasal 47 sd Pasal 80 di atas
     (2) Menteri mendelegasikan tugas dan wewenangnya kepada
         Majelis Pemangku.
86                                 Pasal 51
     Ketentuan mengenai tugas dan wewenang, masa jabatan, tata cara
     pengambilan keputusan Majelis Pemangku diatur dalam Peraturan

                                                                  59
     Pemerintah
87                                   Pasal 52                                Ruang lingkup otonomi telah diatur dalam pengaturan setiap
     (1) Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf         macam status perguruan tinggi berdasarkan ruang lingkup otonomi
         b terdiri atas 1 (satu) orang Pemimpin dan paling sedikit 2 (dua)   yang dimilikinya, lihat Pasal 47 sd Pasal 80 di atas
         orang Wakil Pemimpin.
     (2) Wakil Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
         dari:
         a. wakil Pemimpin bidang akademik; dan
         b. wakil Pemimpin bidang nonakademik.
88                                   Pasal 53                                Ruang lingkup otonomi telah diatur dalam pengaturan setiap
     (1) Pemimpin PTN dan PTN Khusus dan wakilnya dilarang                   macam status perguruan tinggi berdasarkan ruang lingkup otonomi
         merangkap:                                                          yang dimilikinya, lihat Pasal 47 sd Pasal 80 di atas
         a. jabatan pada Perguruan Tinggi lain;
         b. jabatan pada lembaga Pemerintah atau pemerintah daerah;
            atau
         c. jabatan lain yang ditetapkan oleh Senat Akademik.
     (2) Pemimpin pada PTN dan PTN Khusus dan wakilnya yang
         mempunyai jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat
         (1) dikenakan sanksi pemberhentian dari jabatan.
89                                   Pasal 54
     Ketentuan mengenai tugas dan wewenang, masa jabatan Pimpinan
     diatur dalam Peraturan Pemerintah.
90                                   Pasal 55                                Disesuaikan (kepala perpustakaan tidak masuk)
     Anggota Senat Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
     ayat (1) huruf c terdiri atas:
     a. wakil dari dosen berjabatan akademik profesor setiap jurusan
       atau nama lain yang sejenis;
     b. wakil dari dosen berjabatan akademik bukan profesor setiap
       jurusan atau nama lain yang sejenis; dan
     c. kepala perpustakaan.

                                                                      60
91                                   Pasal 56                             Disempurnakan dan dipindah
     Ketentuan mengenai tugas dan wewenang, tata cara pemilihan
     anggota, tata cara pengambilan keputusan Senat Akademik diatur
     dalam Peraturan Pemerintah.
92                                   Pasal 57                             Ruang lingkup otonomi telah diatur dalam pengaturan setiap
     Satuan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1)         macam status perguruan tinggi berdasarkan ruang lingkup otonomi
     huruf d paling sedikit terdiri atas:                                 yang dimilikinya, lihat Pasal 47 sd Pasal 80 di atas
     a. ahli keuangan;
     b. ahli manajemen organisasi;
     c. ahli hukum; dan
     d. ahli manajemen aset.
93                                   Pasal 58                             lihat Pasal 47 sd Pasal 80 di atas
     (1) Satuan Pengawas melakukan pengawasan bidang nonakademik
         tata kelola PTN dan PTN Khusus.
     (2) Satuan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
         atas ketua dan anggota.
94                                   Pasal 59                             Ketentuan mengenai tugas dan wewenang, dan masa jabatan
     Ketentuan mengenai tugas dan wewenang, dan masa jabatan              Satuan Pengawas diatur dalam statuta
     Satuan Pengawas diatur dalam Peraturan Pemerintah
95                                  Paragraf 5                            Diubah judulnya menjadi Ketenagaan sebagaimana diatur dalam
                       Dosen dan Tenaga Kependidikan                      Pasal 81 sd Pasal 86 di atas
                                     Pasal 60
     (1) Sumber daya manusia PTN dan PTN Khusus terdiri atas dosen
         dan tenaga kependidikan.
     (2) Dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada
         ayat (1) dapat berstatus pegawai negeri sipil dan/atau pegawai
         tidak tetap.


96                                Pasal 61                                Diubah judulnya menjadi Ketenagaan sebagaimana diatur dalam

                                                                   61
      (1) Pengangkatan dan pemberhentian dosen dan tenaga              Pasal 81 sd Pasal 86 di atas
          kependidikan berstatus pegawai negeri sipil ditetapkan
          berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      (2) Pengangkatan dan pemberhentian dosen dan tenaga
          kependidikan berstatus pegawai tidak tetap ditetapkan
          berdasarkan Statuta.
97                                  Pasal 62                           Diubah judulnya menjadi Ketenagaan sebagaimana diatur dalam
      Dosen dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai tidak       Pasal 81 sd Pasal 86 di atas
      tetap membuat perjanjian kerja dengan pemimpin PTN dan PTN
      Khusus berdasarkan Statuta.
98                                  Pasal 63                           Diubah judulnya menjadi Ketenagaan sebagaimana diatur dalam
      Hak dan kewajiban dosen dan tenaga kependidikan pada PTN dan     Pasal 81 sd Pasal 86 di atas
      PTN Khusus ditetapkan berdasarkan Statuta.
99                                  Pasal 64                           Diubah judulnya menjadi Ketenagaan sebagaimana diatur dalam
      (1) Gaji dan tunjangan bagi dosen dan tenaga kependidikan yang   Pasal 81 sd Pasal 86 di atas
          berstatus pegawai negeri sipil pada PTN dan PTN Khusus
          dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
      (2) Gaji dan tunjangan bagi dosen dan tenaga kependidikan yang
          berstatus pegawai tidak tetap pada PTN dan PTN Khusus
          dibebankan pada PTN dan PTN Khusus yang bersangkutan.
100                                 Pasal 65                           Diubah judulnya menjadi Ketenagaan sebagaimana diatur dalam
      (1) Pegawai negeri sipil pada PTN dan PTN Khusus berbadan        Pasal 81 sd Pasal 86 di atas
          hukum dan PTN dan PTN Khusus mandiri memperoleh
          remunerasi dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan
          peraturan perundang-undangan.
      (2) Selain remunerasi dari Pemerintah, pegawai negeri sipil
          sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh remunerasi
          dari PTN dan PTN Khusus berbadan hukum dan PTN dan PTN
          Khusus mandiri sesuai dengan ketentuan dalam Statuta.


                                                                  62
101                                Bagian Ketiga                         Sudah diatur dalam Pasal 78 sd Pasal 80
                                        PTS
                                      Pasal 66
      (1) PTS menyelenggarakan aspek akademik berdasarkan peraturan
          yang ditetapkan oleh Kementerian.
      (2) PTS menyelenggarakan aspek nonakademik berdasarkan
          Statuta yang ditetapkan oleh badan hukum nirlaba yang
          mendirikannya.
      (3) Penyelenggaraan bidang nonakademik sebagaimana dimaksud
          pada ayat (2) terdiri atas:
          a. penetapan fungsi dan pembentukan Organ;
          b. pengaturan dosen dan tenaga kependidikan;
          c. pendanaan dan pembiayaan; dan
          d. akuntabilitas dan pengawasan.
      (4) Senat Akademik yang berfungsi merencanakan dan mengawasi
          kebijakan akademik Perguruan Tinggi wajib dibentuk pada tata
          kelola PTS.
      (5) Statuta sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan
          dasar pelaksanaan kegiatan akademik dan nonakademik.
102                                   Pasal 67                           Sudah diatur dalam Pasal 78 sd Pasal 80
      (1) PTS dapat berstatus:
          a. PTS berbadan hukum; atau                                    Tidak ada pengaturan PTS menjadi badan hukum karena aspirasi
          b. PTS sebagai unit pelaksana badan hukum nirlaba.             yayasan pada umumnya mnolak PTS menjadi badan hukum.
      (2) PTS berstatus badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
          (1) huruf a didirikan atas prakarsa badan hukum nirlaba yang
          menyelenggarakannya sebagai badan hukum yang terpisah.
      (3) PTS sebagai unit pelaksana badan hukum nirlaba sebagaimana
          dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dan dikelola oleh
          badan hukum nirlaba yang menyelenggarakannya.

                                                                   63
103                                  Pasal 68                           Sudah diatur dalam Pasal 78 sd Pasal 80
      (1) PTS dapat menerima bantuan biaya investasi dan biaya
          operasional apabila mendapat penugasan khusus Kementerian
          untuk melaksanakan program tertentu dari:
          a. Pemerintah;
          b. Pemerintah Daerah; dan/atau
          c. instansi atau lembaga lain yang tidak mengikat.
      (2) PTS dapat menerima bantuan dosen yang berstatus sebagai
          pegawai negeri sipil yang dipekerjakan sesuai ketentuan
          peraturan perundang-undangan.
      (3) Mahasiswa PTS yang memenuhi syarat berhak memperoleh
          beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dari:
          a. Pemerintah;
          b. Pemerintah Daerah; dan/atau
          c. instansi atau lembaga lain yang tidak mengikat.
      (4) Ketentuan mengenai persyaratan bantuan biaya investasi dan
          biaya operasional, bantuan dosen, serta perolehan beasiswa
          sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
          diatur dengan Peraturan Menteri.
104                                  Pasal 69                           Sudah diatur dalam Pasal 78 sd Pasal 80
      (1) PTS yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah dan
          pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat
          (1) huruf a dan huruf b harus membuat laporan keuangan yang
          diperiksa oleh badan yang berwenang atau lembaga yang
          ditunjuk oleh Pemerintah.
      (2) PTS yang mempunyai mahasiswa penerima beasiswa atau
          bantuan pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah
          sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf a dan
          huruf b harus membuat laporan keuangan yang diperiksa oleh
          badan yang berwenang atau lembaga yang ditunjuk oleh

                                                                  64
        Pemerintah.
105                                 Pasal 70                           Sudah diatur dalam Pasal 78 sd Pasal 80
      PTS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
      69 dikenakan sanksi administratif oleh Menteri berupa:
      a. peringatan tertulis;
      b. penghentian bantuan pendanaan;
      c. penutupan sementara PTS; atau
      d. pencabutan izin PTS.
106                             Bagian Keempat                         Dipindahkan Pasal 16 sd Pasal 19
                                   Mahasiswa
                                    Pasal 71
      (1) Penerimaan mahasiswa baru strata sarjana dan sarjana terapan
          untuk setiap program studi dapat dilakukan melalui pola
          penerimaan mahasiswa secara nasional, penelusuran minat dan
          bakat, atau bentuk lain yang sejenis.
      (2) PTN memprioritaskan penerimaan mahasiswa baru melalui
          pola penerimaan mahasiswa secara nasional.
      (3) Mahasiswa baru yang terjaring melalui pola penerimaan
          mahasiswa secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
          (2) termasuk mahasiswa, orangtua dan/atau pihak yang tidak
          mampu membiayai secara ekonomi.
107                                 Pasal 72                           Dipindahkan Pasal 16 sd Pasal 19
      (1) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa pada Perguruan
          Tinggi yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan
          Republik Indonesia.
      (2) Ketentuan mengenai mahasiswa warga negara asing
          sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
          Pemerintah.
108                                  BAB V                                                           BAB VI
        PERGURUAN TINGGI ASING DAN KERJASAMA INTERNASIONAL               PERGURUAN TINGGI ASING DAN KERJASAMA INTERNASIONAL

                                                             65
                            Bagian Kesatu
                       Perguruan Tinggi Asing                                                    Pasal 87
                              Pasal 73                             (1) Perguruan Tinggi Asing dapat menyelenggarakan pendidikan
(1) Perguruan Tinggi Asing dapat membuka Program Studi di              tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.                    (2) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
(2) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah          terakreditasi di negaranya.
    terakreditasi di negaranya.                                    (3) Penyelenggara Perguruan Tinggi Asing wajib:
(3) Penyelenggara Perguruan Tinggi Asing wajib:                        a. bekerja sama dengan penyelenggara Perguruan Tinggi
    a. bekerja sama dengan penyelenggara Pendidikan tinggi                Indonesia; dan
       Indonesia; dan                                                  b. mengikutsertakan pendidik dan tenaga kependidikan warga
    b. mengikutsertakan pendidik dan tenaga kependidikan warga            negara Indonesia.
       negara Indonesia;
(4) Perguruan Tinggi Asing yang tidak memenuhi ketentuan           (lihat pasal 89)
    sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dikenai sanksi
    administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. pembekuan kegiatan pendidikan, penelitian, dan
       pengabdian; atau
    c. pencabutan izin.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif
    sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan
    Pemerintah.

                          Bagian Kedua
                     Kerjasama Internasional
                             Pasal 74
(1) Perguruan Tinggi dapat melaksanakan kerjasama internasional.
(2) Kerjasama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)                                 Pasal 88
    mencakup kegiatan antara lain:                                 (1) Perguruan Tinggi dapat melaksanakan kerjasama internasional
    a. pertukaran dosen dan mahasiswa;                                 dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia atau

                                                             66
          b. pengembangan kurikulum;                                        membuka perguruan tinggi di negara lain.
          c. pelaksanaan kerjasama program studi;                       (2) Kerjasama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
          d. pengembangan organisasi; dan/atau                              antara lain dapat mencakup bidang:
          e. penelitian.                                                     a. pendidikan;
      (3) Kerjasama internasional dapat dikembangkan bersama-sama            b. penelitian;
          dengan perwakilan Indonesia di luar negeri dan perwakilan          c. pengabdian kepada masyarakat;
          negara lain di Indonesia.                                          d. pengembangan kelembagaan.
                                                                        (3) Kerjasama internasional bidang pendidikan sebagaimana
                                                                             dimaksud pada ayat (2) dapat mencakup kegiatan pendidikan
                                                                             bergelar atau kegiatan pendidikan non gelar.
                                                                        (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama internasional
                                                                             diatur dalam Peraturan Menteri.


110                               Pasal 75                                                          Pasal 89
      Ketentuan lebih lanjut mengenai perguruan tinggi asing            Ketentuan lebih lanjut mengenai perguruan tinggi asing
      sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan kerjasama                 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan kerjasama
      internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 diatur dengan   internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diatur dengan
      Peraturan Pemerintah.                                             peraturan Menteri.

111                           BAB VI                                                            BAB VI
                 PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI                                 PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

                                     Pasal 76                                                      Pasal 90
      (1) Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan          Tidak ada perubahan (berubah urutan pasal).
          sistemik untuk menjamin peningkatan mutu pendidikan tinggi
          secara berencana dan berkelanjutan.
      (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui
          penetapan, pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan
          standar pendidikan tinggi.

                                                                  67
112                                 Pasal 77                                                             Pasal 91
      (1) Menteri bertanggungjawab atas penyelenggaraan penjaminan         (1) Menteri bertanggungjawab atas penyelenggaraan penjaminan
          mutu pendidikan tinggi di Indonesia.                                 mutu pendidikan tinggi di Indonesia.
      (2) Untuk melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud            (2) Untuk melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud
          pada ayat (1) Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu              pada ayat (1) Menteri menetapkan Sistem Penjaminan Mutu
          Pendidikan Tinggi untuk menjamin mutu Pendidikan Tinggi di           Pendidikan Tinggi untuk menjamin mutu Pendidikan Tinggi di
          Indonesia                                                            Indonesia

113                                 Pasal 78                                                               Pasal 92
      (1) Standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal       (1) Standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
          76 ayat (2) terdiri atas:                                            91 ayat (2) terdiri atas:
      a. standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh               a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh
          Pemerintah.                                                              Pemerintah;
      b. standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan       b. standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap
          tinggi.                                                                  perguruan tinggi.
      (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud          (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud
          pada ayat (1) huruf a memuat:                                        pada ayat (1) huruf a merupakan satu kesatuan standar yang
          a. standar isi;                                                      meliputi:
          b. standar proses;                                                   a. standar isi;
          c. standar kompetensi lulusan;                                       b. standar proses yang meliputi:
          d. standar tenaga kependidikan;                                          1) proses pembelajaran;
          e. standar sarana dan prasarana;                                         2) proses penelitian; dan
          f. standar pengelolaan;                                                  3) proses pengabdian kepada masyarakat.
          g. standar pembiayaan; dan                                           c. standar luaran yang meliputi:
          h. standar penilaian pendidikan;                                         1) lulusan;
          i. standar penelitian;                                                   2) hasil penelitian; dan
          j. standar pengabdian kepada                                             3) hasil pengabdian kepada masyarakat.
              masyarakat.                                                      d. standar tenaga kependidikan;
      (3) Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap                e. standar sarana dan prasarana;
          perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b          f. standar pengelolaan;

                                                                    68
          terdiri atas sejumlah standar dalam semua bidang akademik          g. standar pembiayaan; dan
          dan bidang nonakademik setiap perguruan tinggi.                    h. standar penilaian.
      (4) Standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan      (3) Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap
          tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi                perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
          sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus              terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik maupun
          dievaluasi secara kualitatif dan berkelanjutan.                    bidang nonakademik selain standar yang merupakan Standar
      (5) Perguruan tinggi yang berhasil memenuhi dan meningkatkan           Nasional Pendidikan Tinggi.
          standar nasional pendidikan tinggi maupun standar pendidikan   (4) Standar kompetensi lulusan atau capaian pembelajaran untuk
          tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi berhak atas           setiap jenjang dan jalur pendidikan tinggi disusun berdasarkan
          penghargaan dari Menteri.                                          kerangka kualifikasi nasional yang diatur dalam Peraturan
                                                                             Presiden.

                                                                         (5) Dihapus



114                                                                      Tidak ada perubahan (bergeser nomor pasalnya)
                                     Pasal 79                                                         Pasal 93
      (1) Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana           (1) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana
          dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) terdiri atas:                     dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) terdiri atas:
          a. sistem penjaminan mutu internal;                                 a. Sistem Penjaminan Mutu Internal; dan
          b. sistem penjaminan mutu eksternal; dan                           b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.
          c. pangkalan data pendidikan tinggi.                           (2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi didasarkan pada
      (2) Hasil evaluasi dan penilaian berkala terhadap pemenuhan            Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
          standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal     (3) Hasil evaluasi dan penilaian berkala terhadap pemenuhan
          78 ayat (4) diumumkan kepada masyarakat oleh Menteri.              standar pendidikan tinggi diumumkan kepada masyarakat oleh
                                                                             Menteri.

115                               Pasal 80                                                         Pasal 94
      (1) Penyelenggaraan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi       (1) Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

                                                                   69
          dilaksanakan oleh:                                                 dilaksanakan oleh:
          a. badan yang bertugas untuk menyusun dan mengembangkan            a. badan     yang    bertugas    untuk    menyusun      dan
             standar nasional pendidikan tinggi;                                mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
          b. Perguruan Tinggi yang bertugas melaksanakan sistem              b. Perguruan Tinggi yang bertugas melaksanakan sistem
             penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud dalam                penjaminan mutu internal;
             Pasal 79 ayat (1) huruf a;                                      c. badan dan/atau lembaga akreditasi mandiri yang diakui
          c. badan dan/atau mandiri yang diakui oleh Menteri, yang              oleh pemerintah setelah mendapat rekomendasi dari
             bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu eksternal             Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang bertugas
             sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b;              melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal;
          d. sekretariat direktorat jenderal pendidikan tinggi yang          d. unit yang bertugas mengelola Pangkalan Data Pendidikan
             bertugas mengelola pangkalan data pendidikan tinggi.               Tinggi.
      (2) Badan atau unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,    (2) Badan, lembaga atau unit sebagaimana dimaksud pada ayat
          huruf b, huruf c, dan huruf d harus berkordinasi dalam             (1) harus melakukan koordinasi dalam melaksanakan Sistem
          melaksanakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.             Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
      (3) Penyelenggaraan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi       (3) Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
          dipimpin dan dikoordinasikan oleh Menteri atau pejabat yang        dipimpin dan dikoordinasikan oleh Menteri atau pejabat yang
          ditunjuk.                                                          ditunjuk.

116                                  Pasal 81                            Diusulkan perbaikan berikut:
      (1) Menteri dapat membentuk Lembaga Penjaminan Mutu                                             Pasal 95
          Pendidikan Tinggi di tingkat propinsi untuk melaksanakan       (1) Menteri dapat membentuk unit penjaminan mutu pendidikan
          Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di propinsi yang          tinggi wilayah untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi di
          bersangkutan.                                                      wilayah secara berkelanjutan.
      (2) Lembaga penjaminan mutu pendidikan Tinggi yang dibentuk di     (2) Menteri secara berkala mengevaluasi kinerja unit penjaminan
          tingkat propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin       mutu pendidikan tinggi wilayah.
          dan dikoordinasikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
      (3) Koordinasi yang dimaksud pada ayat (2) harus dievaluasi oleh
          Menteri secara berkala untuk meningkatkan mutu pendidikan
          secara berkelanjutan.
117                                  BAB VII                                                            BAB VII

                                                                   70
                                    PENDANAAN                                         PENDANAAN PERGURUAN TINGGI
                                      Pasal 82                                                   Bagian Kesatu
      (1) Pendanaan PTN dan PTN Khusus merupakan kewajiban dan                                       Umum
          tanggung jawab Pemerintah.                                                                Pasal 96
      (2) Selain dari Pemerintah, pendanaan PTN dan PTN Khusus dapat   (1) Pengelolaan dana PTN berbadan hukum, PTN mandiri; PTN dan
          berasal dari hasil kerja sama antara PTN dan PTN Khusus          PTN Khusus terdiri atas:
          dengan pemerintah daerah dan/atau dengan dunia usaha.            a. pengelolaan keuangan berdasarkan pemberian otonomi
                                                                              dari Menteri Keuangan untuk PTN berbadan hukum;
                                                                           b. pengelolaan berdasarkan pendelegasian dari Menteri
                                                                              Keuangan untuk PTN mandiri; dan
                                                                           c. pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan
                                                                              perundang-undangan bidang keuangan negara atau pola
                                                                              pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum untuk PTN
                                                                              dan PTN Khusus sebagai unit pelaksana teknis.

                                                                       (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola pengelolaan keuangan
                                                                           sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan
                                                                           Menteri atas persetujuan tertulis Menteri Keuangan.


118                               Pasal 83                                                    Bagian Kedua
      (1) PTN dapat memperoleh sumbangan pendidikan dari:                             Pendanaan PTN Berbadan Hukum
          a. mahasiswa;
          b. orang tua mahasiswa; dan/atau                                                        Pasal 97
          c. donatur.                                                  (1) Pendanaan PTN berbadan hukum merupakan tanggung jawab
      (2) PTN dapat memperoleh bantuan dana yang tidak mengikat dari       Pemerintah, masyarakat, dan PTN berbadan hukum yang
          masyarakat untuk biaya operasional, beasiswa, dan bantuan        bersangkutan.
          biaya pendidikan.                                            (2) Sumbangan dan/atau bantuan dana yang berasal dari
      (3) Bantuan dana dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada           masyarakat tidak termasuk pendapatan negara bukan pajak.
          ayat (2) dapat berupa:                                       (3) PTN berbadan hukum dapat menyelenggarakan badan usaha

                                                                 71
    a. hibah;                                                           berbadan hukum atau portofolio berdasarkan ketentuan
    b. wakaf;                                                           peraturan perundang-undangan.
    c. zakat;                                                       (4) Dana hasil penyelenggaraan badan usaha atau portofolio
    d. sumbangan perusahaan; dan/atau                                   sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan
    e. penerimaan lain yang sah.                                        PTN berbadan hukum yang wajib digunakan untuk
(4) Bantuan dana yang berasal dari masyarakat sebagaimana               pengembangan PTN berbadan hukum.
    dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak termasuk   (5) Dalam menyelenggarakan badan usaha atau portofolio
    pendapatan negara bukan pajak.                                      sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PTN berbadan hukum
                             Pasal 84                                   dilarang menggunakan aset dan kekayaan dari PTN berbadan
(1) Pola pengelolaan dana PTN atau PTN Khusus terdiri atas:             hukum yang bersangkutan sebagai jaminan bagi hutang badan
    a. pola pengelolaan dana secara mandiri untuk PTN berbadan          usaha atau portofolio usaha yang didirikannya.
       hukum dan PTN mandiri;
    b. pola pengelolaan dana secara mandiri berdasarkan Pola
       Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum untuk PTN
       yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
       Layanan Umum yang khusus untuk Perguruan Tinggi; dan
    c. pola pengelolaan dana berdasarkan ketentuan peraturan
       perundang-undangan bidang keuangan negara untuk PTN
       dan PTN Khusus sebagai unit pelaksana teknis Kementerian,
       Kementerian lain, dan/atau LPNK.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola pengelolaan dana
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
    Pemerintah.
                             Pasal 85
(1) PTN dan PTN Khusus berbadan hukum dapat
    menyelenggarakan badan usaha atau portofolio usaha sesuai
    dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dana hasil penyelenggaraan badan usaha atau portofolio usaha
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
    pengembangan PTN dan PTN Khusus.

                                                             72
(3) Dalam menyelenggarakan badan udaha atau portofolio usaha
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PTN dan PTN Khusus
    dilarang menggunakan aset dan kekayaan perguruan tingginya
    sebagai jaminan bagi hutang badan usaha atau portofolio usaha
    yang didirikannya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana hasil
    penyelenggaraan badan usaha atau portofolio usaha diatur
    dengan Peraturan Pemerintah.
                              Pasal 86
(1) Kekayaan PTN dan PTN Khusus berbadan hukum digunakan
    untuk membiayai pengelolaan pendidikan, penelitian, dan
    pengabdian kepada masyarakat.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. biaya investasi;
    b. biaya operasional;
    c. beasiswa; dan
    d. bantuan biaya pendidikan.
                              Pasal 87
PTN dan PTN Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat
(1) dilarang mengalihkan kekayaan dan/atau kepemilikan
perguruan tinggi secara langsung atau tidak langsung kepada siapa
pun.
                              Pasal 88
(1) PTN dan PTN Khusus wajib menerima calon mahasiswa Warga
    Negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi                             Pasal 98
    kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% (dua puluh        (1) Kekayaan PTN berbadan hukum wajib digunakan untuk
    persen) dari jumlah seluruh mahasiswa baru.                          membiayai penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan
(2) PTN dan PTN Khusus wajib mengalokasikan bantuan biaya                pengabdian kepada masyarakat.
    pendidikan bagi mahasiswa warga negara Indonesia yang            (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara         a. biaya investasi;

                                                              73
    ekonomi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah          b. biaya operasional;
    seluruh mahasiswa.                                                 c. beasiswa; dan
(3) Mahasiswa menanggung paling banyak 1/3 (sepertiga) dari            d. bantuan biaya pendidikan.
    biaya operasional Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud
    dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b.                                                           Pasal 99
(4) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat           (1)   PTN berbadan hukum wajib menerima calon mahasiswa
    membayar biaya pendidikan sesuai dengan kemampuannya dan           Warga Negara Indonesia yang memiliki potensi akademik
    dapat memperoleh bantuan biaya pendidikan.                         tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi paling sedikit
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan biaya pendidikan           20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh mahasiswa baru.
    diatur dengan Peraturan Menteri.                             (2)   PTN berbadan hukum wajib mengalokasikan bantuan biaya
                              Pasal 89                                 pendidikan bagi mahasiswa Warga Negara Indonesia yang
(1) PTN dan PTN Khusus yang tidak melaksanakan ketentuan               memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2)          ekonomi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah
    akan dikenai sanksi administratif berupa:                          seluruh mahasiswa.
    a. peringatan tertulis;                                      (3)   Mahasiswa menanggung paling banyak 1/3 (sepertiga) dari
    b. penghentian sementara pendanaan;                                biaya operasional PTN berbadan hukum sebagaimana
    c. pembekuan kegiatan pendidikan, penelitian dan                   dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf b.
       pengabdian; atau                                          (4)   Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
    d. pencabutan izin PTN.                                            membayar biaya pendidikan sesuai dengan kemampuannya
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif               dan dapat memperoleh bantuan biaya pendidikan.
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan   (5)   Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan biaya pendidikan
    Menteri.                                                           diatur dengan peraturan Menteri.

                                                                                             Pasal 100
                                                                 (1) PTN berbadan hukum yang tidak melaksanakan ketentuan
                                                                     sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dikenai sanksi
                                                                     administratif berupa:
                                                                     a. peringatan tertulis;
                                                                     b. penghentian sementara pendanaan;
                                                                     c. pembekuan kegiatan pendidikan, penelitian dan

                                                          74
                  pengabdian kepada masyarakat; atau
               d. pencabutan izin PTN berbadan hukum.
           (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif
               sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
               Menteri.



119                               Bagian Ketiga
                              Pendanaan PTN Mandiri

                                        Pasal 101
           (1) Pendanaan PTN mandiri merupakan tanggung jawab
               Pemerintah dan masyarakat.
           (2) Sumbangan dan/atau bantuan dana yang berasal dari
               masyarakat merupakan pendapatan negara bukan pajak yang
               dapat dikelola secara mandiri.
           (3) PTN mandiri dapat menyelenggarakan badan usaha berbadan
               hukum atau portofolio berdasarkan ketentuan peraturan
               perundang-undangan.
           (4) Dana hasil penyelenggaraan badan usaha atau portofolio
               sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan
               negara yang dapat dikelola secara mandiri oleh PTN mandiri
               yang wajib digunakan untuk pengembangan PTN mandiri.
           (5) Dalam menyelenggarakan badan usaha atau portofolio
               sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PTN mandiri dilarang
               menggunakan aset dan kekayaan dari PTN mandiri yang
               pengelolaanya diserahkan kepada PTN mandiri yang
               bersangkutan sebagai jaminan bagi hutang badan usaha atau
               portofolio usaha yang didirikannya.

      75
     (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sumbangan
         dan/atau bantuan dana yang berasal dari masyarakat dan dana
         hasil penyelenggaraan badan usaha atau portofolio diatur
         dengan peraturan Menteri atas persetujuan tertulis Menteri
         Keuangan.

                                 Pasal 102
     (1) Pengelolaan kekayaan PTN mandiri wajib digunakan untuk
         membiayai penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan
         pengabdian kepada masyarakat.
     (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
         a. biaya investasi;
         b. biaya operasional;
         c. beasiswa; dan
         d. bantuan biaya pendidikan.

                                     Pasal 103
     (1)   PTN mandiri wajib menerima calon mahasiswa Warga Negara
           Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang
           mampu secara ekonomi paling sedikit 20% (dua puluh persen)
           dari jumlah seluruh mahasiswa baru.
     (2)   PTN mandiri wajib mengalokasikan bantuan biaya pendidikan
           bagi mahasiswa Warga Negara Indonesia yang memiliki potensi
           akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi paling
           sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh mahasiswa.
     (3)    Mahasiswa menanggung paling banyak 1/3 (sepertiga) dari
           biaya operasional PTN mandiri sebagaimana dimaksud dalam
           Pasal 102 ayat (2) huruf b.
     (4)   Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
           membayar biaya pendidikan sesuai dengan kemampuannya

76
               dan dapat memperoleh bantuan biaya pendidikan.
           (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan biaya pendidikan
               diatur dengan peraturan Menteri.

                                       Pasal 104
           (1) PTN mandiri yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana
               dimaksud dalam Pasal 103 dikenai sanksi administratif berupa:
               a. peringatan tertulis;
               b. penghentian sementara pendanaan;
               c. pembekuan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian
                  kepada masyarakat; atau
               d. pencabutan izin PTN mandiri.
           (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif
               sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
               Menteri.

120                               Bagian Keempat
                            Pendanaan PTN dan PTN Khusus

                                        Pasal 105
           (1) Pendanaan PTN dan PTN Khusus unit pelaksana teknis
               merupakan tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat.
           (2) Selain dari Pemerintah, pendanaan PTN dan PTN Khusus unit
               pelaksana teknis, dapat berasal dari hasil kerja sama antara PTN
               dan PTN Khusus dengan pemerintah daerah dan/atau dengan
               dunia usaha.
           (3) Bantuan dana yang berasal dari masyarakat dan hasil kerja
               sama dengan pemerintah daerah dan/atau dengan dunia usaha
               sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan
               kekayaan negara.

      77
                                  Pasal 106
     (1) PTN dan PTN khusus unit pelaksana teknis dapat memperoleh
         sumbangan pendidikan dari:
         a. mahasiswa;
         b. orang tua mahasiswa; dan/atau
         c. donatur.
     (2) PTN dan PTN khusus unit pelaksana teknis dapat memperoleh
         bantuan dana yang tidak mengikat dari masyarakat untuk biaya
         operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan.
     (3) Bantuan dana dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada
         ayat (2) dapat berupa:
         a. hibah;
         b. wakaf;
         c. zakat;
         d. sumbangan perusahaan; dan/atau
         e. penerimaan lain yang sah.
     (5) Sumbangan dana dari perorangan dan dunia usaha untuk
         pendidikan dan penelitian dengan persetujuan tertulis Menteri
         Keuangan, dapat diperhitungkan sebagai insentif pajak bagi
         perorangan dan dunia usaha yang bersangkutan.


                                   Pasal 107
     (1) Pengelolaan kekayaan PTN dan PTN khusus unit pelaksana
         teknis wajib digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
         pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
     (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
         a. biaya investasi;
         b. biaya operasional;

78
           c. beasiswa; dan
           d. bantuan biaya pendidikan.

                                    Pasal 108
     (1)   PTN dan PTN Khusus unit pelaksana teknis wajib menerima
           calon mahasiswa Warga Negara Indonesia yang memiliki
           potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi
           paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh
           mahasiswa baru.
     (2)   PTN dan PTN Khusus unit pelaksana teknis wajib
           mengalokasikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa
           Warga Negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi,
           tetapi kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% (dua
           puluh persen) dari jumlah seluruh mahasiswa.
     (3)    Mahasiswa menanggung paling banyak 1/3 (sepertiga) dari
           biaya operasional PTN dan PTN Khusus unit pelaksana teknis
           sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf b.
     (4)   Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
           membayar biaya pendidikan sesuai dengan kemampuannya
           dan dapat memperoleh bantuan biaya pendidikan.
     (5)   Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan biaya pendidikan
           diatur dengan Peraturan Menteri.

                                  Pasal 109
     (1) PTN dan PTN Khusus unit pelaksana teknis yang tidak
         melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
         108 dikenai sanksi administratif berupa:
         a. peringatan tertulis;
         b. penghentian sementara pendanaan;
         c. pembekuan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian

79
                  kepada masyarakat; atau
               d. pencabutan izin PTN berbadan hukum.
           (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif
               sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
               Menteri.
                                      Bagian Kelima
                                     Pendanaan PTS

124                                      Pasal 110
           (1) Pendanaan PTS merupakan tanggungjawab badan hukum
               nirlaba yang mendirikannya dan masyarakat.
           (2) PTS dapat menerima bantuan biaya investasi dan biaya
               operasional untuk melaksanakan program tertentu dari:
               a. Pemerintah;
               b. Pemerintah Daerah; dan/atau
               c. instansi atau lembaga lain yang tidak mengikat.
           (2) PTS dapat menerima bantuan dosen yang berstatus sebagai
               pegawai negeri sipil yang dipekerjakan dan/atau pegawai
               pemerintah yang diperbantukan sesuai ketentuan peraturan
               perundang-undangan.
           (3) Mahasiswa PTS yang memenuhi syarat berhak memperoleh
               beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dari:
               a. Pemerintah;
               b. Pemerintah Daerah; dan/atau
               c. Instansi atau lembaga lain yang tidak mengikat.
           (4) Ketentuan mengenai persyaratan bantuan biaya investasi dan
               biaya operasional, bantuan dosen, serta perolehan beasiswa
               sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
               diatur dengan Peraturan Menteri.



      80
                                                                                                  Pasal 111
                                                                     (1) PTS yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah dan
                                                                         pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110
                                                                         ayat (2) huruf a dan huruf b harus membuat laporan keuangan
                                                                         yang diperiksa oleh badan yang berwenang atau lembaga yang
                                                                         ditunjuk oleh Pemerintah.
                                                                     (2) PTS yang mempunyai mahasiswa penerima beasiswa atau
                                                                         bantuan pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah
                                                                         sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) huruf a dan
                                                                         huruf b harus membuat laporan keuangan yang diperiksa oleh
                                                                         badan yang berwenang atau lembaga yang ditunjuk oleh
                                                                         Pemerintah.

                                                                                                Pasal 112
                                                                     PTS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
                                                                     111 dikenakan sanksi administratif oleh Menteri berupa:
                                                                     a. peringatan tertulis;
                                                                     b. penghentian bantuan pendanaan;
                                                                     c. penutupan sementara PTS; atau
                                                                     d. pencabutan izin PTS.
                              BAB VIII                                                           BAB VIII
                           PENGAWASAN                                                        PENGAWASAN
                              Pasal 90
(1) Akuntabilitas publik PTN dan PTN Khusus terdiri atas                                   Bagian Kesatu
    akuntabilitas akademik dan akuntabilitas nonakademik.                          Pengawasan PTN Berbadan Hukum
(2) Akuntabilitas publik PTN dan PTN Khusus sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui keseimbangan                                        Pasal 113
    jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap jurusan atau nama         (1)   Akuntabilitas publik PTN berbadan hukum terdiri atas
    lain yang sejenis dengan kapasitas sarana dan prasarana, dosen         akuntabilitas akademik dan akuntabilitas nonakademik.
    dan tenaga kependidikan, pelayanan, serta sumber daya            (2)   Akuntabilitas publik PTN berbadan hukum sebagaimana

                                                               81
    pendidikan lainnya.                                                   dimaksud pada ayat (1) antara lain diwujudkan melalui
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntabilitas publik PTN dan          keseimbangan jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap
    PTN Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan           program studi atau nama lain yang sejenis dengan kapasitas
    Peraturan Menteri.                                                    sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan,
                                Pasal 91                                  pelayanan, serta sumber daya pendidikan lainnya.
(1) Laporan tahunan PTN dan PTN Khusus terdiri atas laporan         (3)   Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntabilitas publik PTN PTN
    bidang akademik dan laporan bidang nonakademik.                       berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
(2) Laporan bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)            dengan Peraturan Menteri.
    terdiri atas laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian,
    dan pengabdian kepada masyarakat.                                                           Pasal 114
(3) Laporan bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada            (1)   Pengawasan PTN berbadan hukum dilakukan melalui sistem
    ayat (1) terdiri atas laporan manajemen dan laporan keuangan.         pelaporan tahunan.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan          (2)   Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
    kepada Menteri.                                                       dalam Statuta sesuai dengan ketentuan peraturan
                                Pasal 92                                  perundang-undangan.
(1) Pengawasan PTN dan PTN Khusus dilakukan melalui sistem
    pelaporan tahunan.                                                                           Pasal 115
(2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur      (1)   Laporan tahunan PTN berbadan hukum terdiri atas laporan
    dalam Statuta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-            bidang akademik dan laporan bidang nonakademik.
    undangan.                                                       (2)   Laporan bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
                                Pasal 93                                  (1) terdiri atas laporan penyelenggaraan pendidikan,
(1) Pemimpin pada PTN dan PTN Khusus berbadan hukum serta                 penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
    PTN dan PTN Khusus mandiri menyusun dan menyampaikan            (3)   Laporan bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada
    laporan tahunan PTN kepada Majelis Pemangku untuk                     ayat (1) terdiri atas laporan manajemen dan laporan
    mendapatkan persetujuan dan pengesahan.                               keuangan.
(2) Pemimpin pada PTN dan PTN Khusus unit pelaksana teknis          (4)   Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
    menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada                      kepada Majelis Pemangku.
    Menteri, dan Menteri Lain, serta Kepala LPNK sesuai
    kewenangan masing-masing untuk mendapatkan persetujuan                                      Pasal 116
    dan pengesahan.                                                 Pemimpin     pada    PTN   berbadan hukum        menyusun     dan

                                                             82
                               Pasal 94                           menyampaikan laporan tahunan PTN berbadan hukum kepada
(1) Majelis Pemangku mengevaluasi laporan tahunan PTN dan PTN     Majelis Pemangku untuk mendapatkan persetujuan dan
    Khusus berbadan hukum dan PTN dan PTN Khusus mandiri          pengesahan.
    dalam rapat pleno Majelis Pemangku.
(2) Hasil evaluasi rapat pleno Majelis Pemangku sebagaimana                                    Pasal 117
    dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Majelis Pemangku    (1)   Majelis Pemangku mengevaluasi laporan tahunan PTN
    dalam memberikan persetujuan dan pengesahan laporan                 berbadan hukum dalam rapat pleno Majelis Pemangku.
    tahunan PTN dan PTN Khusus berbadan hukum dan PTN dan         (2)   Hasil evaluasi rapat pleno Majelis Pemangku sebagaimana
    PTN Khusus mandiri.                                                 dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Majelis Pemangku
(3) Majelis Pemangku memberitahukan secara tertulis laporan PTN         dalam memberikan persetujuan dan pengesahan laporan
    dan PTN Khusus berbadan hukum dan PTN dan PTN Khusus                tahunan PTN berbadan hukum.
    mandiri dan hasil evaluasi rapat pleno Majelis Pemangku
    kepada Menteri.                                                                            Pasal 118
                               Pasal 95                           (1)   Laporan keuangan tahunan PTN berbadan hukum merupakan
(1) Laporan keuangan tahunan PTN berbadan hukum dan PTN dan             bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan PTN
    PTN Khusus mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan          berbadan hukum dan dibuat sesuai dengan standar
    dari laporan tahunan PTN dan PTN Khusus berbadan hukum              akuntansi.
    dan PTN dan PTN Khusus mandiri dan dibuat sesuai dengan       (2)   Laporan keuangan tahunan PTN berbadan hukum diaudit oleh
    standar akuntansi.                                                  akuntan publik.
(2) Laporan keuangan tahunan PTN dan PTN Khusus berbadan          (3)   Badan     Pemeriksa    Keuangan,   Inspektorat  Jenderal
    hukum dan PTN dan PTN Khusus mandiri diaudit oleh akuntan           Kementerian terkait, atau badan pengawasan daerah sesuai
    publik.                                                             kewenangan masing-masing melakukan audit terhadap
(3) Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Jenderal Kementerian          laporan keuangan tahunan PTN berbadan hukum.
    terkait, atau badan pengawasan daerah sesuai kewenangan       (4)   Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbatas pada
    masing-masing melakukan audit terhadap laporan keuangan             bagian penerimaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan
    tahunan PTN dan PTN Khusus berbadan hukum dan PTN dan               dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
    PTN Khusus mandiri,                                                 Daerah.
(4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbatas pada        (5)   Laporan keuangan tahunan PTN berbadan hukum harus
    bagian penerimaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan            diumumkan kepada masyarakat.
    Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.   (6)   Administrasi dan laporan keuangan tahunan PTN berbadan

                                                           83
(5) Laporan keuangan tahunan PTN dan PTN Khusus berbadan              hukum merupakan tanggung jawab Pemimpin pada PTN
    hukum dan PTN dan PTN Khusus mandiri harus diumumkan              berbadan hukum.
    kepada masyarakat.
(6) Administrasi dan laporan keuangan tahunan PTN berbadan                                Pasal 119
    hukum dan PTN mandiri merupakan tanggung jawab Pemimpin      Ketentuan mengenai laporan keuangan dan audit PTN berbadan
    pada PTN berbadan hukum dan PTN mandiri.                     hukum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
                                                                 undangan.
                            Pasal 96
Ketentuan mengenai laporan keuangan dan audit PTN dan PTN                                Bagian Kedua
Khusus berbadan hukum dan PTN dan PTN Khusus mandiri                                Pengawasan PTN Mandiri
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
                                                                                             Pasal 120
                                                                 (1) Akuntabilitas publik PTN mandiri terdiri atas akuntabilitas
                                                                     akademik dan akuntabilitas nonakademik.
                                                                 (2) Akuntabilitas publik PTN mandiri sebagaimana dimaksud pada
                                                                     ayat (1) diwujudkan antara lain melalui keseimbangan jumlah
                                                                     maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dengan
                                                                     kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga
                                                                     kependidikan, pelayanan, serta sumber daya pendidikan
                                                                     lainnya.
                                                                 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntabilitas publik PTN
                                                                     mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
                                                                     Peraturan Menteri.

                                                                                             Pasal 121
                                                                 (1) Pengawasan PTN mandiri dilakukan melalui sistem pelaporan
                                                                     tahunan.
                                                                 (2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
                                                                     dalam Statuta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
                                                                     undangan.

                                                            84
                                     Pasal 122
     (1)   Laporan tahunan PTN mandiri terdiri atas laporan bidang
           akademik dan laporan bidang nonakademik.
     (2)   Laporan bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
           terdiri atas laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian,
           dan pengabdian kepada masyarakat.
     (3)   Laporan bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat
           (1) terdiri atas laporan manajemen dan laporan keuangan.
     (4)   Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
           kepada Menteri.

                              Pasal 123
     Pemimpin pada PTN mandiri menyusun dan menyampaikan
     laporan tahunan PTN mandiri kepada Majelis Pemangku untuk
     mendapatkan persetujuan dan pengesahan.

                                  Pasal 124
     (1) Majelis Pemangku mengevaluasi laporan tahunan PTN mandiri
         dalam rapat pleno Majelis Pemangku.
     (2) Hasil evaluasi rapat pleno Majelis Pemangku sebagaimana
         dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Majelis Pemangku
         dalam memberikan persetujuan dan pengesahan laporan
         tahunan PTN PTN mandiri.
     (3) Majelis Pemangku memberitahukan secara tertulis laporan PTN
         mandiri hasil evaluasi rapat pleno Majelis Pemangku kepada
         Menteri.

                              Pasal 125
     (1) Laporan keuangan tahunan PTN mandiri merupakan bagian

85
         yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan PTN mandiri dan
         dibuat sesuai dengan standar akuntansi.
     (2) Ketentuan mengenai laporan keuangan dan audit PTN mandiri
         dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
         tentang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.




                            Bagian Ketiga
                    Pengawasan PTN dan PTN Khusus

                                  Pasal 126
     (1) Akuntabilitas publik PTN dan PTN Khusus terdiri atas
         akuntabilitas akademik dan akuntabilitas nonakademik.
     (2) Akuntabilitas publik PTN dan PTN Khusus sebagaimana
         dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui keseimbangan
         jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi
         dengan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga
         kependidikan, pelayanan, serta sumber daya pendidikan
         lainnya.
     (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntabilitas publik PTN dan
         PTN Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
         Peraturan Menteri.

                             Pasal 127
     (1) Pengawasan PTN dan PTN Khusus dilakukan melalui sistem
         pelaporan tahunan.

86
     (2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
         dalam Statuta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
         undangan.

                                 Pasal 128
     (1) Laporan tahunan PTN dan PTN Khusus terdiri atas laporan
         bidang akademik dan laporan bidang nonakademik.
     (2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
         dalam Statuta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
         undangan.

                               Pasal 129
     Pemimpin pada PTN dan PTN Khusus menyusun dan
     menyampaikan laporan tahunan PTN kepada Menteri, Menteri lain
     atau Pemimoin LPNK sesuai kewenangan masing-masing untuk
     mendapatkan persetujuan dan pengesahan.

                                  Pasal 130
     (1) Menteri, Menteri lain atau Pemimpin LPNK sesuai kewenangan
         masing-masing mengevaluasi laporan tahunan PTN dan PTN
         Khusus.
     (2) Hasil evaluasi Menteri, Menteri lain atau Pemimpin LPNK sesuai
         kewenangan masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat
         (1) menjadi dasar bagi Menteri, Menteri lain atau Pemimpin
         LPNK sesuai kewenangan masing-masing, dalam memberikan
         persetujuan dan pengesahan laporan tahunan PTN dan PTN
         Khusus.

                               Pasal 131
     (1) Laporan keuangan tahunan PTN dan PTN Khusus merupakan

87
                                                                           bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan PTN dan
                                                                           PTN Khusus dan dibuat sesuai dengan standar akuntansi.
                                                                       (2) Ketentuan mengenai laporan keuangan dan audit PTN dan PTN
                                                                           Khusus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
                                                                           undangan tentang keuangan negara.
131                                                                                             Bagian Keempat
                                                                                               Pengawasan PTS

                                                                                                    Pasal 132
                                                                       (1) Akuntabilitas publik PTS terdiri atas akuntabilitas akademik dan
                                                                            akuntabilitas nonakademik.
                                                                       (2) Akuntabilitas publik PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
                                                                            diwujudkan antara lain melalui keseimbangan jumlah
                                                                            maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dengan
                                                                            kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga
                                                                            kependidikan, pelayanan, serta sumber daya pendidikan
                                                                            lainnya.
                                                                       (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntabilitas publik PTS
                                                                            sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh badan
                                                                            hukum nirlaba yang mendirikannya.


132                                 BAB IX                                Tidak berubah
                         PERAN SERTA MASYARAKAT
                                   Pasal 97
      (1) Masyarakat mempunyai tanggungjawab, hak, dan kewajiban
          untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Tinggi melalui peran
          sertanya sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil
          Pendidikan Tinggi.
      (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

                                                                  88
dilakukan dengan cara:
a. ikut menentukan kompetensi lulusan melalui organisasi
   profesi atau organisasi pelaku usaha;
b. ikut mendanai Pendidikan Tinggi;
c. mengawasi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi melalui
   organisasi profesi atau lembaga swadaya masyarakat;
d. mendirikan PTS; dan/atau
e. berpartisipasi dalam lembaga semi-Pemerintah yang
   dibentuk oleh Menteri.
                                                                                           BAB IX
                                                                                  PERAN SERTA MASYARAKAT

                                                                                             Pasal 133
                                                                (1) Masyarakat mempunyai tanggungjawab, hak, dan kewajiban
                                                                    untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Tinggi melalui peran
                                                                    sertanya sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil
                                                                    Pendidikan Tinggi.
                                                                (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
                                                                    dilakukan dengan cara antara lain:
                                                                    a. ikut menentukan kompetensi lulusan melalui organisasi
                                                                       profesi atau organisasi pelaku usaha;
                                                                    b. memberikan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi
                                                                       mahasiswa dan dosen;
                                                                    c. ikut mendanai Pendidikan Tinggi;
                                                                    d. mengawasi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi melalui
                                                                       organisasi profesi atau lembaga swadaya masyarakat;
                                                                    e. mendirikan PTS;
                                                                    f. berpartisipasi dalam lembaga semi-Pemerintah yang
                                                                       dibentuk oleh Menteri;
                                                                    g. berpartisipasi di dalam pengembangan karakter, minat, dan

                                                           89
                                                                                 bakat mahasiswa;
                                                                            h.   berpartisipasi sebagai sponsor dalam kegiatan akademik
                                                                                 dan sosial dosen dan mahasiswa;
                                                                            i.   menyediakan tempat magang dan praktek bagi mahasiswa;
                                                                            j.   memberikan berbagai bantuan melalui tanggung jawab
                                                                                 sosial perusahaan;
                                                                            k.   mendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada
                                                                                 masyarakat;
                                                                            l.   berbagi sumberdaya untuk pelaksanaan tri dharma
                                                                                 perguruan tinggi.



133                                   BAB X                                                           BAB X
                               KETENTUAN PIDANA                                               KETENTUAN PIDANA
                                     Pasal 98
      (1) Setiap orang yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi tanpa                                 Pasal 134
          memperoleh izin pendirian dari Menteri sebagaimana dimaksud (1) Setiap orang yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi tanpa
          dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling     memperoleh izin pendirian dari Menteri sebagaimana
          lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak       dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dipidana dengan pidana
          Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).                          penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda
      (2) Pendiri Perguruan Tinggi yang tidak menutup perguruan             paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
          tingginya setelah izin pendiriannya dicabut sebagaimana       (2) Pendiri Perguruan Tinggi yang tidak menutup perguruan
          dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana           tingginya setelah izin pendiriannya dicabut sebagaimana
          penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda      dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dipidana dengan pidana
          paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).            penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda
                                                                            paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).




                                                                  90
134                                 Pasal 99                                                          Pasal 135
      Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengalihkan          Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengalihkan
      kepemilikan kekayaan PTN secara langsung atau tidak langsung        kepemilikan kekayaan perguruan tinggi secara langsung atau tidak
      sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dipidana dengan pidana          langsung untuk kepentingan pribadi dipidana dengan pidana
      penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak     penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak
      Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).                          Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
135                                  BAB XI                               Tidak ada perubahan
                            KETENTUAN PERALIHAN                           Pasal menjadi 136
                                    Pasal 100
      (1) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, izin pendirian Perguruan
          Tinggi yang sudah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku.
      (2) Perguruan Tinggi harus menyesuaikan tata kelolanya sesuai
          dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lambat 3 (tiga)
          tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
136                                  BAB XII                              Tidak ada perberubahan
                             KETENTUAN PENUTUP                            Pasal menjadi 137
                                    Pasal 101
      (1) Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk
          melaksanakan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling
          lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini
          diundangkan.
       (2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan
          Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan
          dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
          Pendidikan Nasional dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang
          tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang
          ini.
137                                 Pasal 102
      Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

                                                                   91
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.




                                                        92

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:157
posted:6/15/2011
language:Indonesian
pages:92