Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

PAUD

VIEWS: 2,132 PAGES: 23

									    KATA SAMBUTAN
    Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
    Nonformal dan Informal



    Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap
orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas
tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan ataupun agama
tertentu. Pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia dengan
demikian harus ditujukan ke arah pengembangan pribadi seutuhnya
yang mempertebal penghargaan terhadap kebebasan hakiki,
menumbuhkan dan menggalakkan sikap saling pengertian, toleransi,
persahabatan, dan perdamaian.

   Pendidikan Masyarakat sebagai bagian penting dari pendidikan
orang dewasa yang melayani Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan
Kecakapan Hidup dan Kewirausahaan, Peningkatan Budaya Baca
Masyarakat, Pendidikan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender,
dan Pendidikan Keorangtuaan, harus dipandang dalam kerangka
pemenuhan hak asasi manusia dan prinsip-prisip inklusi untuk
pembangunan manusia seutuhnya sesuai dengan tujuan dari Pendidikan
untuk Semua (PUS). Pengakuan terhadap pentingnya pendidikan
masyarakat ditunjukkan secara implisit dalam pemaknaan pendidikan
sebagai hak asasi yang harus diperoleh semua orang dan memiliki
peran yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Sejak tahun 2010 berbagai upaya telah dilaksanakan untuk
meningkatkan mutu layanan pendidikan masyarakat melalui inisiatif
beragam program yang lebih menyentuh langsung sisi pemberdayaan
dan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspeknya sebagai
program terpadu yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan
Pendidikan Masyarakat. Berbagai program tersebut difokuskan pada
masyarakat yang belum beruntung seperti masyarakat yang tinggal
di kawasan adat terpencil, di kawasan tertinggal/terluar/perbatasan,




           PENINGKATAN KAPASITAS GUGUS TUGAS PTPPO-2011         i
kawasan padat buta aksara, masyarakat marjinal perkotaan, lansia,
perempuan dan anak-anak marjinal.
                                                                          KATA PENGANTAR
    Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis ini sebagai
                                                                          Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat
upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan orang dewasa dengan
memperluas ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas layanan
pendidikan masyarakat secara terarah dan terpadu. Melalui berbagai
inisiatif program ini diharapkan investasi pendidikan nasional bagi
pemenuhan hak warga negara terhadap akses pendidikan yang bermutu        Pendidikan masyarakat merupakan suatu proses dimana upaya
dapat benar-benar dirasakan dan dilihat hasilnya oleh seluruh         pendidikan yang diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu
masyarakat.                                                           dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial,
                                                                      ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan
   Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua        masyarakat.
pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam penyusunan
petunjuk teknis ini. Saya mengharapkan petunjuk ini benar-benar           Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan masyarakat berbasis
dapat dijadikan pedoman oleh semua pihak dalam melaksanakan           pada kerangka kerja “Aksara Membangun Peradaban” dalam program
program pendidikan masyarakat secara tertib dan tepat sasaran.        Aksara Agar Berdaya (AKRAB!). Dengan demikian ukuran capaian
Semoga, dan selamat bekerja                                           kompetensi keberaksaraan masyarakat berubah dari membaca, menulis,
                                                                      dan berhitung teknis ke kemampuan memanfaatkan keberaksaraan
                                                                      untuk meningkatkan kualitas hidup diri dan lingkungannya. Tujuan
                                                                      Aksara Agar Berdaya (AKRAB!) adalah meningkatkan keberaksaraan
                                                                      penduduk dewasa yang masih mempunyai keterbatasan keaksaraan
Jakarta, Januari 2011                                                 atau masih melek aksara parsial. Tingkat keberaksaraan yang memadai
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,                          dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk mengakses informasi
Nonformal, dan Informal                                               yang dapat digunakan untuk beradaptasi dan mengatasi berbagai
                                                                      masalah ekonomi, sosial, dan budaya.

                                                                          Saat ini masyarakat ditingkatkan keberaksaraannya dan diarahkan
Hamid Muhammad, Ph.D.                                                 untuk menguasai ragam keaksaraan melalui program Keaksaraan
NIP 195905121983111001                                                Dasar, Keaksaraan Usaha Mandiri, Aksara Kewirausahaan, Keaksaraan
                                                                      Keluarga, dan Keaksaraan Bencana. Peningkatan budaya tulis
                                                                      dikembangkan melalui Koran Ibu, dan peningkatan budaya baca
                                                                      dilaksanakan melalui Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Sejalan
                                                                      dengan program-program tersebut juga dilaksanakan sejumlah program
                                                                      pendidikan pemberdayaan perempuan dan partisipasi anak untuk
                                                                      meningkatkan harkat, martabat dan kualitas perempuan dan anak
                                                                      melalui program kecakapan hidup perempuan dan anak, program
                                                                      pencegahan tindak pidana perdagangan orang, serta program kesetaraan
                                                                      dan keadilan gender.


 ii    Petunjuk Teknis Pengajuan Dan Pengelolaan Bantuan                        PENINGKATAN KAPASITAS GUGUS TUGAS PTPPO-2011          iii
    Untuk memastikan kelayakan layanan pendidikan masyarakat
bagi seluruh lapisan masyarakat, peningkatan keberaksaraan penduduk
dewasa ini disertai dengan pelaksanaan misi kesetaraan yang tidak           DAFTAR ISI
mendiskriminasikan para pihak, sehingga terjamin kepastian
memperoleh layanan pendidikan untuk semua. Di dunia terdapat 796
juta orang penduduk buta aksara, sebanyak 8,3 juta orang terdapat di
Indonesia. Sebanyak 65% penduduk buta aksara di Indonesia adalah
perempuan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan gender
untuk pendidikan orang dewasa. Walau keaksaraan bukan tujuan           SAMBUTAN DIRJEN PAUDNI ......................................... i
eksplisit pencapaian tujuan pembangunan millennium (MDG’s), tetapi
keaksaraan menunjukkan dasar dari pencapaian pendidikan dasar
universal. Keaksaraan terutama bagi perempuan dapat meningkatkan       PENGANTAR DIREKTUR PEMBINAAN
mata pencaharian, perbaikan kesehatan ibu dan anak, mengurangi         PENDIDIKAN MASYARAKAT .......................................                              iii
risiko tertular HIV dan AIDS, dan mempermudah akses perempuan
generasi berikutnya terhadap pendidikan sehingga dapat mengurangi
kemiskinan, menunda usia perkawinan, mengurangi tingkat kesuburan,     DAFTAR ISI                     .........................................................   v
dan meningkatkan harkat dan martabat perempuan.
                                                                       BAB I PENDAHULUAN                   .........................................              1
    Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai
pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan Petunjuk Teknis    A. Latar Belakang           .................................................              2
Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan Peningkatan Kapasitas Sub            B. Dasar Hukum            ...................................................              4
Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)         C. Tujuan Petunjuk Teknis           .........................................              5
ini. Akhirnya semoga petunjuk teknis yang disusun dengan
kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini dapat bermanfaat untuk
kita semua, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rakhmat         BAB II PENINGKATAN KAPASITAS SUB GUGUS TUGAS
dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.                               PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
                                                                       ORANG (PTPPO)                        ......................................... 6
                                                                       A. Pengertian                ................................................. 6
Jakarta, Januari 2011
Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat                               B. Sasaran               ..................................................... 6
                                                                       C. Tujuan Kegiatan             ............................................... 6
                                                                       D. Hasil yang Diharapkan             ......................................... 7
                                                                       E. Deskripsi Kegiatan       .................................................. 7
                                                                       F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana ........................ 10
Ella Yulaelawati, M.A., Ph.D
NIP. 195804091984022001



 iv   Petunjuk Teknis Pengajuan Dan Pengelolaan Bantuan                             PENINGKATAN KAPASITAS GUGUS TUGAS PTPPO-2011                                        v
BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN
BANTUAN                    ................................................ 12
A. Penerima Bantuan        ................................................ 12
                                                                                                 BAB I
B. Syarat Penerima Bantuan            ..................................... 12                   PENDAHULUAN
C. Tatacara Pengajuan Bantuan         ..................................... 13
D. Proses Penyaluran Bantuan          ..................................... 14
E. Catatan Khusus          ................................................ 16                  Aksara merupakan sistem penulisan suatu bahasa dengan
                                                                                             menggunakan tanda-tanda simbol, bukan hanya sebagai huruf atau
                                                                                             rangkaian abjad. Aksara merupakan suatu sarana yang menghantar
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI
                                                                                             cakrawala pengetahuan dan peradaban suatu bangsa karena aksara
DAN PELAPORAN                     ..........................................            17   membentuk wacana yang dapat dikenali, dipahami, diterapkan, dan
A. Pemantauan               ................................................            17   diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Untuk
B. Evaluasi Kegiatan                ........................................            17   mewujudkan aksara yang membangun peradaban diperlukan
C. Pelaporan         .......................................................            18   kemampuan ragam keaksaraan yang memberdayakan.
                                                                                                Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengubah
BAB V PENUTUP                                   .....................................   20   dan membentuk kehidupan masyarakat. Pemberdayaan akan
                                                                                             meningkatkan kemampuan anggota masyarakat agar dapat
LAMPIRAN-LAMPIRAN                                                                            mengarahkan, mengendalikan, membentuk dan mengelola hidupnya.
1. Contoh Format Proposal                       .....................................   21   Pemberdayaan masyarakat juga akan meningkatkan kemampuan
                                                                                             seseorang untuk dapat mengelola hidupnya secara mandiri sebagai
2. Perjanjian Kerjasama                     .........................................   27
                                                                                             indikator pemberdayaan meliputi kemampuan:           1) memahami
3. Contoh Format Laporan                        .....................................   32   masalah, 2) menilai tujuan hidupnya, 3) membentuk strategi, 4)
4. Instrumen Verifikasi                  ............................................   36   mengelola sumber daya, 5) bertindak dan berbuat. Selanjutnya
                                                                                             pembangunan masyarakat merupakan suatu proses yang berkelanjutan
                                                                                             dengan pendekatan holistik atau menyeluruh sesuai dengan kebutuhan
                                                                                             masyarakat, kemudian menerapkan pemberdayaan yang berpengaruh,
                                                                                             melibatkan, mendidik, menjamin keseimbangan lingkungan,
                                                                                             memastikan keberlanjutan/ kebertahanan, dan menggunakan kemitraan
                                                                                             untuk membuka akses sumber daya dan dana.




 vi     Petunjuk Teknis Pengajuan Dan Pengelolaan Bantuan                                              PENINGKATAN KAPASITAS GUGUS TUGAS PTPPO-2011        1
   Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menerapkan                  Keinginan untuk memenuhi kebutuhan dan memperbaiki taraf
kerangka kerja Aksara Membangun Peradaban dengan menerapkan              hidup keluarga sering kali tidak dibekali modal pengetahuan dan
lima misi kerja Kementerian Pendidikan Nasional yaitu: Ketersediaan,     keterampilan yang memadai, sehingga seringkali pekerja migran
Keterjangkauan, Peningkatan Kualitas, Kesetaraan Pendidikan yang          terjebak dalam tindak pidana perdagangan orang (trafiking).
non diskriminatif, dan Keterjaminan memperoleh layanan pendidikan.          Trafiking merupakan salah satu persoalan kemanusiaan yang
 Aksara Membangun Peradaban antara lain: pendidikan keaksaraan,          harus sesegera mungkin dicegah, karena berkenaan dengan
aksara kewirausahaan, pendidikan pemberdayaan perempuan,                 persoalan kemanusiaan. Kejahatan ini juga merupakan satu
pengarusutamaan gender dan anak, peningkatan budaya baca                 pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) yang paling
masyarakat, serta penguatan kelembagaan pendidikan masyarakat.           mendasar dengan menjadikan manusia layaknya sebuah komoditas
    Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Pembinaan         barang.
Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia              Berbagai modus trafiking adalah; 1) Buruh Migran; 2) Pekerja
Dini, Nonformal dan Informal menyediakan layanan pendidikan              Rumah Tangga (PRT); 3) Pekerja Seks; 4) Kawin Kontrak; dan
keaksaraan, baik keaksaraan dasar yang merupakan kegiatan                5) Buruh Anak. Modus ini dilakukan secara rapi dan terorganisasi,
pemberantasan buta aksara maupun keaksaraan usaha mandiri atau           sehingga para korban awalnya tidak menyadari bahwa dirinya
menu ragam keaksaraan lainnya yang merupakan kegiatan                    sedang masuk pada lingkaran perdagangan orang.
pemeliharaan dan peningkatan kemampuan keaksaraan. Hal ini
dilakukan karena terdapat kecenderungan para aksarawan baru atau             Upaya pencegahan, pengurangan dan pencegahan terulangnya
penduduk dewasa yang berkeaksaraan rendah lainnya kembali buta           kasus trafiking membutuhkan penanganan yang sistematis,
aksara, apabila kemampuan keaksaraannya tidak dipergunakan secara        komprehensif, berkesinambungan dan terpadu dalam
fungsional dan berkelanjutan.                                            memeranginya. Mengacu pada Rencana Aksi Nasional
                                                                         Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, salah satu
A. Latar Belakang                                                        tujuannya adalah adanya norma hukum dan tindakan hukum
        Penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas pada akhir Agustus    terhadap para pelaku perdagangan (trafiking) perempuan dan anak.
     2009 berjumlah 8,3 juta orang, di antaranya adalah perempuan.          Bantuan peningkatan sub gugus tugas pencegahan tindak
     Dari jumlah tersebut sebagian besar tinggal di daerah perdesaan     pidana perdagangan orang merupakan upaya pemerintah untuk
     seperti petani kecil, buruh, nelayan, dan kelompok masyarakat       meningkatkan kapasitas Sub Gugus Tugas PTPPO dalam upaya
     miskin perkotaan yaitu buruh berpenghasilan rendah atau             mencegah atau mengurangi berbagai bentuk trafiking yang terjadi
     pengangguran. Mereka juga tertinggal dalam hal pengetahuan,         di masyarakat. Selain itu bantuan tersebut juga diarahkan untuk
     keterampilan serta sikap mental pembaharuan dan pembangunan.        mendorong pembentukan Sub Gugus Tugas PTPPO di Pemerintah
        Faktor ekonomi sering menjadi hal utama seseorang (terutama      Daerah yang belum memiliki Sub Gugus Tugas PTPPO, karena
     perempuan) mencari nafkah untuk diri dan keluarganya dengan         hingga saat ini baru terdapat Sub Gugus Tugas PTPPO di 17
     bekerja sebagai pekerja migran, baik domestik maupun luar negeri.   Provinsi, 28 Kab/Kota.



 2      Petunjuk Teknis Pengajuan Dan Pengelolaan Bantuan                       PENINGKATAN KAPASITAS GUGUS TUGAS PTPPO-2011          3
        Agar penyelenggara/Sub Gugus Tugas PTPPO dapat                  C. Tujuan Petunjuk Teknis
     memperoleh bantuan sesuai dengan peraturan, diterbitkan Petunjuk     1. Bagi Pengurus Sub Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana
     Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan Peningkatan Kapasitas          Perdagangan Orang (PTPPO) untuk menyusun dan mengajukan
     Sub Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang              proposal serta melaksanakan kegiatan peningkatan mutu
     (PTPPO) Tahun 2011.                                                     kelembagaan.
B. Dasar Hukum                                                            2. Bagi Pemerintah Daerah yang belum memiliki Sub Gugus
   1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem                       Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)
      Pendidikan Nasional.                                                   untuk menyusun dan mengajukan proposal serta melaksanakan
   2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana                      pembentukan Sub Gugus Tugas PTPPO di wilayahnya.
      Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 - 2009.
   3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi                 3. Bagi Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dalam
      Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap               menyeleksi, menetapkan Sub Gugus Tugas PTPPO sebagai
      Wanita.                                                                penerima dana, menyalurkan dana, serta melakukan pembinaan
   4. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan                pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu kelembagaan Sub
      Tindak Pidana Perdagangan Orang.                                       Gugus Tugas PTPPO, serta pembentukan Sub Gugus Tugas
   5. Peraturan Pemerintah:                                                  PTPPO.
      a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
          Nasional Pendidikan.
      b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
          Belajar Pendidikan Dasar.
   6. Instruksi Presiden:
      a. Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.
      b. Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan
          Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
          Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA).
   7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat
      Pembinaan Pendidikan Masyarakat tahun 2011.




 4      Petunjuk Teknis Pengajuan Dan Pengelolaan Bantuan                        PENINGKATAN KAPASITAS GUGUS TUGAS PTPPO-2011       5
                                                                        D. Hasil Yang diharapkan
      BAB II                                                               1. Meningkatnya komitmen sub gugus tugas kabupaten/kota
                                                                              terhadap pentingnya melakukan upaya pencegahan tindak
      PENINGKATAN KAPASITAS SUB GUGUS TUGAS                                   pidana perdagangan orang;
      PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
      ORANG (PTPPO)                                                        2. Meningkatnya kapasitas sub gugus tugas PTPPO di
                                                                              kabupaten/kota dalam mengimplementasikan kebijakan
                                                                              pencegahan tindak pidana perdagangan orang;
A. Pengertian                                                              3. Jaringan kerja dengan lembaga mitra, lintas sektor, satuan
         Merupakan upaya memperkuat dan membentuk kelembagaan                 kerja perangkat daerah (SKPD) terbangun dengan baik,
     serta meningkatkan koordinasi dengan berbagai pemangku                4. Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan kegiatan PTPPO;
     kepentingan di tingkat kabupaten/kota untuk mencegah perdagangan
     orang dan eksploitasi seksualitas anak (ESA) melalui bidang           5. Meningkatnya jangkauan wilayah sasaran kegiatan PTPPO
     pendidikan.                                                              pada daerah pengirim melalui penguatan lembaga mitra lokal
                                                                              di kabupaten/kota;
          Dana Peningkatan Kapasitas Sub Gugus Tugas Pencegahan
     Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) merupakan bantuan             6. Pemerintah daerah kabupaten/kota khususnya daerah pengirim
     biaya operasional pembentukan dan penguatan kelembagaan, serta           secara bertahap memiliki komitmen dan mewujudkan lahirnya
     peningkatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan              kebijakan lokal di bidang pencegahan tindak pidana
     di tingkat kabupaten/kota.                                               perdagangan orang di wilayahnya.


B. Sasaran                                                              E. Deskripsi Kegiatan
        Penerima Manfaat Layanan adalah masyarakat yang rawan              1. Lingkup Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat
     perdagangan orang dan eksploitasi seksualitas anak.                      a. Sosialisasi dana bantuan dan kegiatan.
        Penerima Bantuan Sosial adalah Sub Gugus Tugas pencegahan             b. Penerimaan dan registrasi proposal.
     perdagangan orang tingkat kabupaten/kota
                                                                              c. Penilaian proposal dan verifikasi Sub Gugus Tugas PTPPO
                                                                                 Dinas Pendidikan Kab/Kota calon penerima bantuan.
C. Tujuan Kegiatan                                                            d. Usulan penetapan penerima bantuan.
        Meningkatkan kapasitas pengelolaan Sub Gugus Tugas PTPPO              e. Penetapan penerima dana bantuan.
     guna meningkatkan fungsinya dalam upaya peningkatan kesadaran
     masyarakat dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang.


 6      Petunjuk Teknis Pengajuan Dan Pengelolaan Bantuan                        PENINGKATAN KAPASITAS GUGUS TUGAS PTPPO-2011        7
       f. Penandatanganan akad kerjasama.                              d) Pertemuan rutin sub gugus tugas;
       g. Pengajuan dan penyaluran (transfer) dana bantuan ke          e) Pendataan sasaran usia rentan perdagangan orang
          rekening Sub Gugus Tugas PTPPO.                                 (PO) dan Eksploitasi Seksualitas Anak (ESA)
                                                                    2) Lembaga yang mengusulkan kegiatan tahun ke dua
    2. Lingkup Penyelenggara Kegiatan                                  harus berbeda dari tahun sebelumnya, misalnya:

       a. Indikator keberhasilan                                       a) Perluasan sasaran sosialisasi, advokasi, Round Table
                                                                          Discussion (RTD), Forum Group Discussion (FGD)
          1) Sub gugus tugas PTPPO kabupaten/kota melaksanakan            Pencegahan Pendidikan bagi pemangku kepentingan
             kegiatan sesuai dengan usulan program;                       dan masyarakat luas sasaran PO dan ESA;
          2) 80% anggota sub gugus tugas terlibat aktif dalam          b) Perluasan sasaran peserta pelatihan untuk menyusun,
             penyelenggaraan kegiatan PTPPO di kabupaten/kota;            merencanakan, dan melaksanakan PTPPO;
          3) Semakin kuatnya komitmen pemerintah kabupaten/kota        c) Melakukan pertemuan rutin sub gugus tugas yang
             terhadap PTPPO yang diwujudkan dengan peningkatan            membahas keberlanjutan dan evaluasi program.
             kapasitas penyelenggara program;
                                                                    3) Pelaporan. Aspek pelaporan mengikuti ketentuan
          4) Tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) bidang              pelaporan yang ditetapkan tahun 2011.
             pencegahan TPPO periode pelaksanaan minimal untuk
             1 (satu) tahun ke depan;                             c. Komponen Pendukung

       b. Ketentuan Kegiatan Sub Gugus Tugas PTPPO                  Sub gugus tugas perlu menjelaskan di dalam proposalnya,
                                                                     hal-hal yang mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan
          1) Lembaga yang mengusulkan kegiatan tahun pertama        PTPPO di kabupaten/kota, misalnya: (i) hal yang terkait
             dapat mengikuti ruang lingkup sebagai berikut:         dengan sudah atau belum terbentuknya sub gugus tugas
              a) Sosialisasi, advokasi, Round Table Discussion      PTPPO; (ii) ketersediaannya nara sumber; (iii) tersedianya
                 (RTD), Forum Group Discussion (FGD) Pencegahan     lembaga mitra yang kapabel dan kredibel untuk bekerjasama
                 Pendidikan bagi para pemangku kepentingan          dengan sub gugus tugas dan, (iv) dukungan penuh dari
                 PTPPO;                                             pemerintah daerah.
              b) Pelatihan untuk menyusun, merencanakan, dan
                 melaksanakan PTPPO;
              c) Implementasi terbatas PTPPO;




8     Petunjuk Teknis Pengajuan Dan Pengelolaan Bantuan              PENINGKATAN KAPASITAS GUGUS TUGAS PTPPO-2011          9
F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Bantuan                             Penjelasan:
    Dana sebesar = Rp 2.400.000.000,- untuk 60 lembaga @ Rp              1. Sosialisasi, advokasi, RTD dan FGD tentang Pencegahan
    40.000.000,-.                                                           Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi para pengambil
    Adapun alokasi penggunaan dana bantuan mengacu pada rincian             kebijakan dan stakeholders lainnya, dalam mengidentifikasi
    sebagai berikut:                                                        kebutuhan, permasalahan, dan potensi daerah rawan trafiking;
                                                                            pengurus melakukan bentuk kegiatan yang dimaksud, dengan
                                                                            melengkapi berbagai bukti kegiatan.
No Kegiatan                                      Rincian Anggaran        2. Pelatihan untuk meningkatkan kapasitas para pengelola/anggota
                                                 Rintisan Penguatan         di Sub Gugus Tugas PTPPO baik secara kegiatan maupun
1     Sosialisasi, advokasi, RTD, FGD            30%         35%            kapasitas administratif; yang dibuktikan dengan sertifikat.
      tentang Pencegahan Tindak Pidana                                   3. Operasional dan Pertemuan rutin sub gugus tugas; operasional
      Perdagangan Orang bagi para                                           berbentuk transport dan konsumsi rapat dibuktikan dengan
      pengambil kebijakan, stakeholders                                     notulen dan kwitansi pengeluaran.
      dan atau masyarakat luas
                                                                         4. Pendataan sasaran, potensi daerah dan permasalahan
2     Pelatihan untuk meningkatkan               30%         25%            perdagangan orang/ESA, mendata jumlah kasus dan potensi
      kapasitas para pengelola/ anggota                                     sasaran korban.
      di Sub Gugus Tugas PTPPO baik
      secara kegiatan maupun kapasitas
      administratif
3     Operasional dan Pertemuan                  30%         30%
4     Pendataan sasaran, potensi daerah          10%         10%
      dan permasalahan perdagangan
      orang/ESA
      Jumlah                                              100%




 10   Petunjuk Teknis Pengajuan Dan Pengelolaan Bantuan                         PENINGKATAN KAPASITAS GUGUS TUGAS PTPPO-2011         11
                                                                    C. Tatacara Pengajuan Bantuan
      BAB III                                                         1. Penyusunan Proposal
      PROSEDUR PENGAJUAN DAN                                             Proposal Bantuan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sub Gugus
      PENYALURAN BANTUAN                                                 Tugas PTPPO harus disusun dengan mengacu pada sistematika
                                                                         yang ada dalam Petunjuk Teknis ini.

A. Penerima Bantuan                                                   2. Pengiriman Proposal

        Bantuan ini diperuntukkan bagi Sub Gugus Tugas PTPPO             Lembaga pengusul harus menyampaikan proposal lengkap
     Kabupaten/Kota yang rawan tindak pidana perdagangan orang,          dengan lampirannya kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan
     diberikan kepada lembaga yang memenuhi persyaratan.                 Masyarakat dengan alamat sebagai berikut;
                                                                         Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat
                                                                         Direktorat Jenderal PAUDNI, Kementerian Pendidikan
B. Syarat Penerima Bantuan                                               Nasional,
                                                                         Up. Subdit Kelembagaan dan Kemitraan
       Lembaga penerima bantuan peningkatan sub gugus tugas              Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan,
     PTPPO memiliki kriteria lembaga sebagai berikut:                    Jakarta 10270
     1. Memiliki SK Penetapan Sub Gugus Tugas PTPPO dari pejabat         Proposal yang diajukan sebanyak 1 (satu) rangkap yang
        yang berwenang.                                                  dilengkapi dengan softcopy ke Direktorat Pembinaan
     2. Memperoleh Rekomendasi dari Dinas Pendidikan                     Pendidikan Masyarakat, dan 1 (satu) rangkap ditembuskan
        Kabupaten/kota.                                                  kepada Dinas pendidikan Provinsi. Tanda bukti pengiriman
                                                                         dan atau tanda terima tembusan dilampirkan dalam proposal
     3. Memiliki nomor rekening bank atas nama lembaga yang              yang dikirim ke pusat.
        dinyatakan dengan surat keterangan Bank
                                                                      3. Batas Waktu Pengajuan
     4. Memiliki NPWP atas nama lembaga.
                                                                         Batas waktu pengiriman proposal ke Direktorat Pembinaan
     5. Memiliki alamat dan struktur organisasi yang jelas.              Pendidikan Masyarakat selambat-lambatnya diterima pada
     6. Memiliki data sasaran kelompok masyarakat yang rawan             tanggal 30 Juli 2011 (cap pos), dengan catatan : batas waktu
        perdagangan orang dan eksploitasi seksualitas anak.              pengajuan proposal dapat diperpanjang apabila alokasi bantuan
                                                                         masih tersedia.
     7. Memiliki sarana dan prasarana.
     8. Memiliki rencana kegiatan PTPPO.
     9. Sanggup menyelenggarakan kegiatan PTPPO, atau sanggup
        membentuk dan mengelola sub gugus tugas PTPPO bagi daerah
        yang belum memiliki sub gugus tugas.



12     Petunjuk Teknis Pengajuan Dan Pengelolaan Bantuan                     PENINGKATAN KAPASITAS GUGUS TUGAS PTPPO-2011          13
D. Proses Penyaluran Bantuan                                                rangkap 5 (lima), serta bermaterai 6000 dengan sub gugus
                                                                            tugas PTPPO yang bersangkutan. Dalam penandatanganan
      1) Verifikasi
                                                                            akad kerjasama tersebut, Direktorat Pembinaan Pendidikan
         Proposal diverifikasi oleh Sekretariat yang ditetapkan dengan      Masyarakat selaku pihak pertama, sebagai pemberi dana
         Surat Keputusan Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat           bantuan, dan sub gugus tugas PTPPO selaku pihak kedua
         Ditjen PAUDNI Kemdiknas.                                           sebagai penerima dana bantuan.
         Verifikasi dilakukan untuk memastikan keberadaan dan               Dengan penandatanganan akad kerjasama atau dokumen
         kredibilitas lembaga, otentitas dokumen yang diajukan, serta       tersebut, maka sub gugus tugas PTPPO, yang ditetapkan
         untuk meyakinkan kelayakan sub gugus tugas, sesuai dengan          sebagai penerima dana bantuan wajib melakukan hal-hal
         kriteria yang ditentukan. Verifikasi dapat dilakukan dengan        berikut:
         cara konfirmasi tentang kebenaran dokumen dalam proposal
                                                                            a. Menggunakan dan mengadministrasikan dana secara tertib
         melalui surat kepada Dinas Pendidikan setempat.
                                                                               sesuai ketentuan yang berlaku.
         Hasil verifikasi digunakan sebagai dasar untuk menetapkan
                                                                            b. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara
         calon penerima bantuan.
                                                                               akuntabel dan transparan sesuai dengan yang disepakati
                                                                               dalam Akad Kerjasama dan peraturan yang berlaku.
      2. Penetapan Penerima Bantuan                                            Berdasarkan surat keputusan tersebut, Direktur Pembinaan
         Penerima bantuan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan                 Pendidikan Masyarakat atau pejabat yang ditunjuk,
         Masyarakat ditetapkan sebagai berikut:                                melakukan penandatanganan akad kerjasama dan dokumen
                                                                               bantuan dengan lembaga yang bersangkutan.
         a. Berita Acara hasil verifikasi disampaikan kepada Direktur
            Pembinaan Pendidikan Masyarakat sebagai pertimbangan
            dalam menetapkan lembaga penerima dana bantuan dengan        4. Penyaluran Dana Bantuan
            menerbitkan Surat Keputusan.
                                                                            Bantuan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat
         b. Surat Keputusan tersebut dikirimkan kepada lembaga yang         disalurkan melalui mekanisme sebagai berikut:
            bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Dinas
                                                                            a. Berdasarkan dokumen yang telah disiapkan sesuai ketentuan
            Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat.
                                                                               yang berlaku, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat
                                                                               mengajukan usulan ke Biro Keuangan Kemdiknas untuk
      3. Penandatanganan Akad Kerjasama                                        memperoleh Surat Perintah Membayar (SPM).
         Berdasarkan surat keputusan Direktur Pembinaan Pendidikan          b. Biro Keuangan Kemdiknas mengajukan SPM ke KPPN
         Masyarakat atau pejabat yang ditunjuk, melakukan                      Jakarta III untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
         penandatanganan akad kerjasama dan dokumen bantuan dalam              (SP2D).




 14      Petunjuk Teknis Pengajuan Dan Pengelolaan Bantuan                     PENINGKATAN KAPASITAS GUGUS TUGAS PTPPO-2011          15
      c. KPPN Jakarta III meminta Bank penyalur untuk mentransfer
         dana bantuan ke rekening atas nama lembaga.                    BAB IV
                                                                        PEMANTAUAN, EVALUASI
E. Catatan Khusus                                                       DAN PELAPORAN
  1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat
     Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
     Kementerian Pendidikan Nasional beserta jajarannya dilarang     A. Pemantauan
     untuk memungut biaya dalam bentuk apapun.                              Untuk menjamin keberhasilan dan akuntabilitas kegiatan
  2. Lembaga penerima bantuan yang melakukan penyelewengan              Peningkatan Kapasitas Sub Gugus Tugas PTPPO ini, maka
     dana bantuan akan diberikan sanksi sesuai ketentuan hukum          dilakukan pemantauan dengan ketentuan sebagai berikut:
     yang berlaku.                                                      1. Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota, diharapkan
  3. Setiap sub gugus tugas PTPPO penerima dana diharuskan                 melakukan pemantauan terhadap sub gugus tugas PTPPO
     berkoordinasi dengan instansi perwakilan pajak setempat untuk         penerima dana secara berkesinambungan untuk memastikan
     memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan perpajakan.                  pelaksanaan kegiatan berjalan baik sesuai dengan tujuan yang
                                                                           diharapkan.
  4. Sub Gugus Tugas PTPPO yang menyelenggarakan kegiatan
     harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota,        2. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat beserta
     serta melibatkan penilik.                                             jajarannya, memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan
                                                                           pelaksanaan kegiatan secara berkala terhadap sub gugus tugas
                                                                           PTPPO.
                                                                        3. Selain itu lembaga pengawas di Pusat yaitu Inspektorat Jenderal
                                                                           Kementerian Pendidikan Nasional dan BPK, serta pengawas
                                                                           daerah Bawasda, dapat melakukan pemantauan/pengawasan
                                                                           sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.


                                                                     B. Evaluasi Kegiatan
                                                                        Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan
                                                                        sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, evaluasi kegiatan dapat
                                                                        dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat,
                                                                        Dinas Pendidikan Provinsi beserta jajarannya, lembaga pengawas
                                                                        pusat maupun daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:




 16   Petunjuk Teknis Pengajuan Dan Pengelolaan Bantuan                        PENINGKATAN KAPASITAS GUGUS TUGAS PTPPO-2011           17
  1. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan secara langsung,          a. Laporan awal
     dimana Tim Pusat/Daerah melakukan evaluasi langsung ke
     Sub Gugus Tugas PTPPO                                                Laporan yang disusun Sub Gugus Tugas PTPPO berupa
                                                                          bukti penerimaan dana bantuan dan rencana pelaksanaan
  2. Evaluasi dengan mengundang pimpinan Sub Gugus Tugas                  kegiatan atas bantuan yang diterima. Waktu penyampaian
     PTPPO ke suatu tempat untuk mempresentasikan hasil                   laporan awal maksimal 2 minggu setelah penerimaan
     pelaksanaan kegiatan.                                                bantuan.
  3. Pelaksanaan evaluasi ditekankan pada aspek perencanaan,           b. Laporan akhir
     pelaksanaan kegiatan, dan hasil kegiatan sesuai tujuan, sasaran
     dan lingkup kegiatan dalam Petunjuk Teknis.                          Merupakan laporan hasil pelaksanaan seluruh kegiatan
                                                                          pada Sub Gugus Tugas PTPPO selesai, yang penyusunannya
                                                                          sesuai Petunjuk Teknis penyusunan laporan sebagaimana
C. Pelaporan                                                              terlampir. Laporan akhir kegiatan oleh Sub Gugus Tugas
                                                                          PTPPO antara lain menyertakan lampiran tentang:
  Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan
  peningkatan mutu kelembagaan pada Sub Gugus Tugas PTPPO                 1) Rincian penggunaan dana beserta bukti/kuitansi
  yang telah dilakukan, disusun laporan dengan ketentuan sebagai             pengeluaran dana, termasuk setoran pajak sesuai
  berikut:                                                                   ketentuan yang berlaku
  1. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan disusun oleh Sub Gugus            2) Dokumen pendukung lainnya (daftar hadir peserta yang
     Tugas PTPPO sesuai dengan kondisi obyektif di lapangan,                 mengikuti kegiatan, surat-surat dan desain kegiatan).
     dengan mengacu pada sistematika penyusunan laporan seperti
     tertera dalam lampiran Petunjuk Teknis ini.
  2. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan bertujuan untuk:
      a. mengetahui hasil pelaksanaan kegiatan, hambatan/kendala
         yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, dan dukungan
         yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan.
      b. memenuhi persyaratan administrasi sebagai bentuk
         akuntabilitas lembaga penyelenggara kegiatan.
  3. Sub Gugus Tugas PTPPO menyusun dan mengirimkan laporan
     dengan ketentuan sebagai berikut:




 18   Petunjuk Teknis Pengajuan Dan Pengelolaan Bantuan                   PENINGKATAN KAPASITAS GUGUS TUGAS PTPPO-2011        19
                                                                            Lampiran 1.
      BAB V
                                                                                  CONTOH FORMAT COVER PROPOSAL
      PENUTUP
                                                                         1. Cover/Judul Proposal
   Demikian Petunjuk Teknis singkat dan jelas ini, untuk digunakan
oleh para pengelola sub gugus tugas PTPPO dalam menyusun dan
mengajukan proposal. Selain itu buku ini, juga menjadi acuan pengelola             PROPOSAL PENGAJUAN DAN
dalam mempersiapkan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan                    PENGELOLAAN BANTUAN PENINGKATAN
laporan kegiatan. Melalui berbagai penjelasan yang tertera dalam                KAPASITAS SUB GUGUS TUGAS PTPPO
petunjuk teknis ini, diharapkan proses penyelenggaraan kegiatan
peningkatan kapasitas sub gugus tugas PTPPO dapat dilaksanakan
dan dipertanggungjawabkan dengan baik dan transparan, dan
memperoleh hasil yang optimal dalam upaya peningkatan kualitas
kelembagaan sub gugus tugas PTPPO ke depan. Untuk konfirmasi
                                                                                               Diajukan kepada:
dan klarifikasi lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Pembinaan             Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat
Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia                 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Dini Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional,                                Nonformal dan Informal
dengan alamat: Kompleks Kemdiknas, Gedung E Lantai 6, Jalan                           Kementerian Pendidikan Nasional
Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270, Telepon (021) 5725575,                Kompleks Kemdiknas, Gedung E Lantai 6
Faksimile (021) 5725039, E-mail: mitra.dikmas@yahoo.co.id Website:                Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta
www.dikmas.net.



                                                                                                    Oleh :

                                                                                Nama Lembaga                 : ............................
                                                                                Alamat                       : ............................
                                                                                Nomor Telepon/HP/Fax         : ............................




 20    Petunjuk Teknis Pengajuan Dan Pengelolaan Bantuan                           PENINGKATAN KAPASITAS GUGUS TUGAS PTPPO-2011               21
2. Surat Rekomendasi                                                                3. Format Pernyataan Kesanggupan Dan Tanggungjawab Mutlak

        KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN KAB./KOTA
                                                                                                   SURAT PERNYATAAN
                        SURAT REKOMENDASI                                                KESANGGUPAN DAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

                                                                                         Yang bertandatangan di bawah ini, kami atas nama pimpinan
      Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas                                     Lembaga/Organisasi .............. (pengusul kegiatan ……………
      Pendidikan Kabupaten/Kota .............. menerangkan bahwa:                        Tahun 2011):
                                                                                         Nama                 : …………..…………………………
      Nama Lembaga/Organisasi : ......................................                   Jabatan              : ……………………..………………
                                                                                         Alamat Lembaga       : …………..…………………………
      Ketua Lembaga/Organisasi : .............................................           Telepon/HP/Fax.      : …………..…………………………
                                                                                         Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup:
      Alamat Lembaga/Organisasi: .............................................           1. Menyelenggarakan kegiatan....................... sesuai dengan
                                                                                            ketentuan yang diatur dalam Akad Kerjasama
      Nomor Telepon/HP/Fax        : .............................................        2. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan,
      adalah lembaga/organisasi yang dinilai layak mengajukan                               yaitu:
      proposal kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan                                       a. Laporan awal, disampaikan paling lambat dua minggu
      Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini,                                      setelah dana diterima.
      Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan                                        b. Laporan akhir, disampaikan paling lambat dua minggu
      Nasional untuk mengajukan bantuan Penyelenggaraan                                         setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
      Kegiatan ……………….. Tahun 2011.                                                      3. Berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi/
      Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya                                     kabupaten/kota dan lembaga/instansi yang terkait dalam
      untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.                                           penyelenggaraan kegiatan.
                                                                                         4. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai
                                                                                            peraturan dan ketentuan yang berlaku.
                                      .................................., 2011
                                                                                         Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk
                                      Kepala Dinas Pendidikan                            dapat digunakan sebagaimana mestinya.
                                      Kabupaten/Kota*) …………….
                                                                                                                      ……………………. 2011
                                                                                                                      Yang Membuat Pernyataan

                                                                                                                                 Materai 6000
                                      (......................................)
                                                                                                                      (…………..………………….)

      *) coret yang tidak perlu



 22   Petunjuk Teknis Pengajuan Dan Pengelolaan Bantuan                                        PENINGKATAN KAPASITAS GUGUS TUGAS PTPPO-2011                  23
4. Profil Sub Gugus Tugas
                                                                                             A. DISKRIPSI KEGIATAN YANG DIUSULKAN
      A. Profil Lembaga
                                                                                                  1. Rencana Kegiatan
         1. Nama Sub Gugus Tugas                : .......................................
         2. Alamat Lengkap                      : ……............……..........                 NO.     URAIAN KEGIATAN         PENJELASAN *)

         3. No. Telp/HP                         : .......................................    1.      Jenis Kegiatan          ……………..……………...................
                                                                                                                             …….........…………..……...................
         4. Nama Ketua Sub Gugus Tugas          : ....……..........................
                                                                                             2.      Tujuan                  ………………………….....................
         5. Nama Bank                           : ......................................
                                                                                                                             ……………………………................
         6. No. Rek. Lembaga                    : ...…..............................         3.      Sasaran                 …………………………..................
         7. Atas Nama                           : ........................................                                   ………………………….....................
         8. NPWP                                : ......................................     4.      Hasil yang diharapkan   …………………………..................
                                                                                                                             ……………………….......................
         9. Kegiatan yang telah dilaksanakan :
                                                                                             5.      Langkah-langkah         1. Persiapan ………………….............
             1) …………………………………………………...........
                                                                                                     persiapan dan           2. Pelaksanaan ..……….....…...........
             2) ………………………………………………………..                                                              pelaksanaan             3. Evaluasi…………………...............
             3) ………………………………………………….....…..                                                  6.      Mekanisme               1. Teori ……………......…................
                                                                                                     Pelaksanaan             2. Praktek …………………...............
             4) ……………………………………………….....……..
                                                                                                     kegiatan dan jadwal
         10. Kegiatan yang sedang dilaksanakan saat ini :
                                                                                             7.      Fasilitas/sarana        ……………………...........................
             1) ….....…………………………………………………..                                                          kegiatan                ………………………........................
             2) ……………......………………………………………..                                                 8.      Mitra Kerja             ………………….....…........................
             3) ………….....…………………………………………..                                                                                  …………………................................

             4) ………………………………………………………..                                                      9.      Kelengkapan             Semua kelengkapan administrasi
                                                                                                     Administrasi            dilampirkan fotokopinya.


                                                                                             *) Jelaskan tentang uraian kegiatan dengan menggunakan format seperti
                                                                                             diatas




 24     Petunjuk Teknis Pengajuan Dan Pengelolaan Bantuan                                                PENINGKATAN KAPASITAS GUGUS TUGAS PTPPO-2011             25
2. Rincian rencana penggunaan dana                                                  Lampiran 2.
 No Kegiatan                          Volume Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)
 (1) (2)                              (3)       (4)                 (3 x 4)                                PERJANJIAN KERJASAMA
                                                                                                                    NOMOR :
 1    Sosialisasi, advokasi, FGD
      Pencegahan Tindak Pidana
      Perdagangan Orang bagi                                                      DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
      para pengambil kebijakan                                                    DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
      dan stakeholders lainnya
                                                                                           NON FORMAL DAN INFORMAL
 2    Pelatihan untuk                                                                   KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
      meningkatkan kapasitas
      para pengelola/anggota
      di Sub Gugus Tugas                                                                                                  DENGAN
      PTPPO baik secara
      kegiatan maupun kapasitas
      administratif                                                                               LEMBAGA/ORGANISASI ..........................
 3    Pertemuan rutin sub gugus
      tugas PTPPO                                                                                                        TENTANG
 4    Pendataan sasaran,
      permasalahan PO dan ESA,                                                            KERJASAMA PENYELENGGARAAN KEGIATAN
      Penyusunan laporan dan                                                              ................................................................. TAHUN 2011
      profil (cetak & elektronik)
      Jumlah
                                                                               Pada hari ini ....................... tanggal ........................... bulan ................ tahun
                                            ......, .................          dua ribu sebelas, kami yang bertandatangan di bawah ini:
                                            Ketua sub Gugus Tugas,
                                                                               1. Nama                   : …………………………
                                            _______________                         NIP                  : …………………………
                                            Nama jelas
                                                                                    Jabatan              : …………………………
Lampiran Proposal, antara lain:                                                     Alamat               : Kompleks Kementerian Pendidikan Nasional Gedung
1) Surat pernyataan lembaga/organisasi penerima dana (sesuai dengan format).                               E Lantai VI, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan -
2) SK Penetapan Sub Gugus Tugas PTPPO dari pejabat yang berwenang
3) Salinan/fotokopi nomor rekening atas nama lembaga/organisasi.                                           Jakarta Pusat 10270
4) Salinan/fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama
   lembaga/organisasi                                                          dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan
5) Struktur organisasi kepengurusan lembaga/organisasi, dan rincian tugas      Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional
   pengurus.                                                                   (Ditjen PNFI Kemendiknas), dan untuk selanjutnya disebut sebagai
                                                                               Pihak Pertama.



 26        Petunjuk Teknis Pengajuan Dan Pengelolaan Bantuan                                  PENINGKATAN KAPASITAS GUGUS TUGAS PTPPO-2011                                     27
2. Nama                  : …………………………                                                    d. Memproses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA melalui KPPN
                                                                                            Jakarta III sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
      Jabatan            : …………………………
                                                                                         e. Menghentikan proses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, jika
      Alamat             : …………………………                                                       ditemukan hal-hal yang diduga berpotensi merugikan keuangan
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga/Organisasi                              negara.
……………… dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.                             2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah:
                                                                                         a. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melaksanakan
Secara bersama-sama, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya                              kegiatan;
disebut sebagai PARA PIHAK, berdasarkan pertimbangan:                                    b. Menyusun rencana dan jadwal penyelenggaraan kegiatan;
1. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai institusi yang bertugas melaksanakan                      c. Memberitahukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan
   penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan Teknis dan evaluasi di                          kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan
   bidang Pendidikan Masyarakat (Pendidikan Keaksaraan).                                    Kabupaten/Kota setempat;
2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai lembaga yang menyelenggarakan                               d. Mengadministrasikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan
   bidang pendidikan masyarakat.                                                            dana secara akuntabel sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
                                                                                         e. Menjamin terselenggaranya kegiatan sesuai rencana dan target sasaran
PARA PIHAK bersepakat bekerjasama untuk menyelenggarakan kegiatan                           kegiatan yang ditentukan dalam Petunjuk Teknis.
...................., dengan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal-pasal berikut:      f. Melaporkan hasil pelaksanaan program kepada PIHAK PERTAMA
                                                                                            dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan
                               Pasal 1                                                      Kabupaten/Kota setempat;
                          TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk:                                                                      Pasal 3
1. Memperluas akses penyelenggaraan dan layanan pendidikan masyarakat.                            PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA
2. Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan masyarakat sesuai                1. Untuk melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat
   dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat.                               2 di atas, PIHAK PERTAMA memberikan dana kepada PIHAK KEDUA
3. Memfasilitasi pembelajaran ..................... .                                    sebesar Rp. ……………… (………………………….), untuk
                                                                                         membelajarkan sebanyak …………………. orang .
                             Pasal 2                                                  2. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, dibebankan pada
                   TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB                                              anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal
                                                                                         Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Tahun 2011,
1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA adalah:                                        Nomor 0049/023-05.1/-/2011 tanggal 31 Desember 2010 dengan kode
   a. Memproses administrasi pencairan dana kepada PIHAK KEDUA,                          anggaran …………………...
      setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh PARA PIHAK;                    3. PIHAK PERTAMA menyalurkan dana kepada PIHAK KEDUA melalui
   b. Memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan;                         Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III dengan
   c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan                   transfer ke:
      oleh PIHAK KEDUA;



 28     Petunjuk Teknis Pengajuan Dan Pengelolaan Bantuan                                        PENINGKATAN KAPASITAS GUGUS TUGAS PTPPO-2011               29
     Nama Bank           :                                                                            Pasal 6
                                                                                                KETENTUAN PENUTUP
     Nomor Rekening :
                                                                          1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Akad Kerjasama ini, akan diatur
     Atas Nama :                                                             lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan merupakan bagian yang
                                                                             tidak terpisahkan dari Akad Kerjasama ini.
4. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, digunakan oleh PIHAK    2. Akad Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK,
   KEDUA untuk penyelenggaraan kegiatan, sesuai rencana dan target           sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan.
   sasaran kegiatan yang ditentukan dalam Petunjuk Teknis.
5. Apabila PIHAK KEDUA menggunakan dana diluar ketentuan di atas,         Demikian Akad Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK
   maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.                    di Jakarta dalam rangkap 5 (lima), di atas materai enam ribu, dan masing-
6. Biaya administrasi dan perpajakan yang terkait dengan Akad Kerjasama   masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
   ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA sesuai peraturan dan ketentuan
   yang berlaku.

                                 Pasal 4                                                              PARA PIHAK
                                 SANKSI

1. Jika PIHAK KEDUA ternyata tidak menggunakan dana sesuai                    PIHAK PERTAMA                                 PIHAK KEDUA
   peruntukannya, maka PIHAK PERTAMA dapat mengajukan gugatan
   pengembalian dana kepada PIHAK KEDUA, dan selanjutnya disetorkan
   ke Kantor Kas Negara.
2. Apabila dalam penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK
   KEDUA ternyata ditemukan penyimpangan, maka sepenuhnya menjadi
   tanggung jawab PIHAK KEDUA.

                           Pasal 5
                   TANGGUNG JAWAB MUTLAK

PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak atas pelaksanaan kegiatan dan
pengelolaan keuangan.




30     Petunjuk Teknis Pengajuan Dan Pengelolaan Bantuan                             PENINGKATAN KAPASITAS GUGUS TUGAS PTPPO-2011              31
  Lampiran 3.                                                                                                  LAPORAN AKHIR KEGIATAN

                                                                                            A. LEMBAGA/ORGANISASI
Contoh Format Penyusunan Laporan                                                               1. Nama Lembaga/Organisasi       :   ……............…....................................
                                                                                               2. Alamat Lengkap                :   ……............…....................................
                                                                                               3. Nama Ketua                    :   ……............…....................................
                       LAPORAN AWAL KEGIATAN
                                                                                               4. Nomor Telepon/Fax/HP.         :   ……............…....................................
  A. LEMBAGA/ORGANISASI
     1. Nama Lembaga/Organisasi :       .........……......................................   B. URAIAN KEGIATAN
     2. Alamat Lengkap          :       .........……......................................
     3. Nama Ketua              :       .........……......................................   No    Kegiatan                     Penjelasan
     4. Nomor Telepon/Fax/HP. :         .........……......................................   1.    Kegiatan                  ………………….............................

  B. URAIAN KEGIATAN                                                                                                        ………………….............................
                                                                                            2.    Tujuan                    1. Umum (1 paragraf)
  No   Kegiatan                  Penjelasan
                                                                                                                            2. Khusus
  1.   Kegiatan                  .…………………………..................                                                                 a……........................
                                 .…………………………..................                                                                 b…….......................
  2.   Tujuan                    1. Umum (1 paragraf)                                                                          c. Dst
                                 2. Khusus                                                  3.    Hasil yang diharapkan     Disesuaikan Petunjuk Teknis (lihat Bab II),
                                    a……........................                                                             uraikan secara rinci …………………….
                                    b…….......................
                                    c. Dst                                                  4.    Deskripsi kegiatan        a. Sosialisasi,dst.................................
 3.    Hasil yang diharapkan     Disesuaikan Petunjuk Teknis (lihat Bab II),                      yang telah dilaksanakan   b. Pelatihan para pengelola....dst.
                                 uraikan secara rinci ……………………….                                                               (uraikan kegiatan dan administrasinya).
                                                                                                                               Implementasi.....,,,,,,......., (uraikan).
 4.    Rencana kegiatan          a. Rencana kerja yang akan dilakukan
       TPPO                      b. Jadwal                                                  5.    Mekanisme Kegiatan        a. Persiapan
                                 c. Uraikan tahap kegiatan dan rencana                                                      b. Pelaksanaan
                                    hasil yang akan di capai                                                                c. Tindaklanjut
 5.    Lampiran                  a. Rencana kerja sub gugus tugas PTPPO                                                     Uraikan masing-masing
                                 b. Salinan bukti penerimaan dana bantuan
                                                                                            6.    Rencana dan Jadwal        Lampirkan rencana kegiatan PTPPO dalam
                                                                                                  Kegiatan                  satu tahun …………………………….




 32    Petunjuk Teknis Pengajuan Dan Pengelolaan Bantuan                                             PENINGKATAN KAPASITAS GUGUS TUGAS PTPPO-2011                                  33
7.     Fasilitas/sarana         Sebutkan fasilitas/sarana yang ada dalam                                           FORMAT
       kegiatan                 mendukung kegiatan PTPPO ….......               DAFTAR FOCAL POINT/SDM SUB GUGUS TUGAS PENCEGAHAN
                                                                                                      PTPPO
8.     Lampiran-lampiran:       a. Rincian penggunaan dana beserta
                                   bukti/kuitansi pengeluaran, termasuk              NAMA POKJA: ..............................................................
                                   setoran pajak sesuai ketentuan                                               TAHUN 2011
                                   yang berlaku;
                                b. Hasil-hasil PTPPO yang dilakukan
                                   seperti profil, data, buku/dokumen dan       No Nama                 L/P Unit Kerja/ Jumlah
                                   lain sebagainya
                                                                                                            Instansi    Pelatihan/Sosialisasi
                                                                                                                        PTPPO yang Pernah Diikuti
                                c. Dokumen dan foto-foto pendukung lainnya




      CONTOH FORMAT REKAPITULASI RINCIAN
        PENGGUNAAN DANA DAN BUKTI SPJ


No Perincian         Jumlah (Rp)     Bukti SPJ            Waktu
01   Sosialisasi                     Daftar dan Ttd.      31 Juli 2011
                                     Penerimaan
02   Pelatihan                       Daftar hadir dan
                                     ttd penerimaan
03   Kegiatan                        Daftar dan Ttd.      30 November 2011
     implementasi                    Penerimaan
04   … …………..                        Nota & kwitansi      30 November 2011
05   Penyusunan                      Nota & Kwitansi 01 Desember 2011
     laporan &
     publikasi.
     Dst.


Catatan : uraian rincian penggunaan dana bantuan ini harus disesuaikan dengan
ruang lingkup kegiatan yang berorientasi pada pencapain hasil yang ditetapkan
dalam petunjuk teknis kegiatan PTPPO




34    Petunjuk Teknis Pengajuan Dan Pengelolaan Bantuan                                   PENINGKATAN KAPASITAS GUGUS TUGAS PTPPO-2011                            35
      Lampiran 4.                                                                                         2. KELENGKAPAN ADMINISTRASI
                                                                                                          No. Jenis Administrasi                                       Keadaan       Keterangan
                                                                                                                                                                       Ada Tidak ada
               INSTRUMEN VERIFIKASI LEMBAGA                                                               1.    Papan nama lembaga/organisasi
                     KEGIATAN ....................                                                        2.    Struktur organisasi
                                                                                                          3.    Rincian tugas pengelola/penyelenggara
1. IDENTITAS KELEMBAGAAN/ORGANISASI                                                                       4.    Nomor rekening bank atas nama lembaga
                                                                                                                (tanpa cc/qq; buku rekening asli ditunjukkan)
                                                                                                          5.    NPWP lembaga
     a.    Nama Lembaga                     : .........................................................
     b.    Alamat Lengkap                   : .........................................................
                                                                                                          3. SARANA DAN PRASARANA
     c.    No. Telepon/HP                   : .........................................................
                                                                                                           No. Jenis Sarana                Keadaan                                         Keterangan
     d.    Nama Ketua                       : .........................................................    1.     Luas Gedung              Luas Tanah :….................m²
                                                                                                                                           Luas Bangunan :…..........m²
     e.    Alamat Lengkap                   : .........................................................
                                                                                                           2.     Status Bangunan /            Milik sendiri
     f.    No. Telepon/HP                   : .........................................................           Gedung                       Kontrak/sewa
                                                                                                                                               Pinjam
     g.    Akte Notaris/Izin Pendirian : 1) Nomor :..................................                                                          .........................................
                                                2) Pejabat :................................               3.     Sarana belajar           Meja & kursi belajar........set                 Kondisi :
                                                                                                                                           Papan tulis .....................set
     h.    Nama Bank                        : ........................................................                                     Lemari/rak buku ....….…unit
                                                                                                                                           Mesin tik ............….....…unit
     I.    Nomor Rekening                   : ........................................................                                     Komputer ...................…unit
                                                                                                                                           Bahan ajar ..................... jenis
     j.    Atas Nama lembaga                : .........................................................                                    Bahan Bacaan ............. judul
     k.    NPWP                             : ........................................................
                                                                                                          4. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
                                                                                                               No. Nama                    Jenis Kelamin                  Pendidikan          Peran/
                                                                                                                                           Lk         Pr                                      Tugas




36        Petunjuk Teknis Pengajuan Dan Pengelolaan Bantuan                                                            PENINGKATAN KAPASITAS GUGUS TUGAS PTPPO-2011                                    37
5. PROGRAM YANG DILAKSANAKAN
Program kegiatan yang pernah diselenggarakan atau yang masih berlangsung
saat ini
  No.      Jenis Kegiatan                              Tahun                Jumlah           Sumber Lokasi
                                                       Pelaksanaan          Sasaran          Dana   Sasaran
                                                       program




                        ..................................................................2011
Mengetahui
Pengurus Lembaga/Organisasi                Petugas,


....................................................            ...................................................

  Catatan:
  ......................................................................................................................
  ......................................................................................................................
  ......................................................................................................................

  Kesimpulan:                          = Layak                                   = Tidak Layak




  38       Petunjuk Teknis Pengajuan Dan Pengelolaan Bantuan

								
To top