about otonomi pendidikan

							                                 Otonomi Pendidikan
                   Dalam Perspektif Administrasi Reform

                                       Dosen Pembina :
                               Prof. Dr. Rudy Handoko, M.S.




                              Oleh : AGUS SUGIANTO ZEIN
                                       NIM : 02.09.0270



       Pemberlakuan sistem desentralisasi akibat pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1999 tentang otonomi pemerintahan daerah memberi dampak terhadap pelaksanaan

manajemen pendidikan, yaitu manajemen yang memberi ruang gerak yang lebih luas kepada

pengelolaan pendidikan untuk menemukan strategi berkompetisi dalam era kompetitif

mencapai output pendidikan yang berkualitas dan mandiri.

       Pemberlakuan desentralisasi pendidikan mengharuskan diperkuatnya landasan dasar

pendidikan yang demokratis, transparan, efisien, dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 sebagai pelaksanaan UU No.22 Tahun 1999

menggariskan urusan pendidikan dengan jelas menjadi kewenangan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota kecuali pendidikan tinggi. Kewenangan pemerintah pusat hanya menetapkan

standar minimal, baik persyaratan calon peserta didik, kompetensi peserta didik, kurikulum

nasional, penilaian hasil belajar, materi pelajaran pokok, pedoman pembiayaan pendidikan

dan melaksanakan fasilitas (Pasal 2 butir II).

       Dalam konteks otonomi pendidikan hakikatnya bertujuan untuk memberi otonomi

dalam mewujudkan fungsi manajemen pendidikan kelembagaan. Otonomi pendidikan

terkandung makna demokrasi dan keadilan sosial, artinya pendidikan dilakukan secara

demokratis dan berkeadilan untuk mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa.
Konsep Otonomi Pendidikan.

       Pendidikan dalam perspektif demokrasi adalah sebuah komponen vital karena melalui

proses pendidikan menjadikan warga negara kritis, merdeka, dan familiar dalam praktik-

praktik demokrasi. Sejarah mencatat, intelektual-intelektual bangsa yang berpendidikan barat

memegang peranan penting sebagai penggagas semangat kebangsaan sekaligus sebagai

founding fathers republik ini. Namun tak kurang pula pendidikan yang telah dikenyam

pemimpin bangsa ketika menjadi suatu rejim yang otoriter maka pendidikan yang diberikan

menuntut penerimaan masyarakat secara paksa.

Menurut Tilaar, pengertian otonomi dalam konteks desentralisasi pendidikan mencakup enam

aspek, yaitu :

   (1) Pengaturan perimbangan kewenangan pusat dan daerah.

   (2) Manajemen partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

   (3) Penguatan kapasitas manajemen pemerintah daerah.

   (4) Pemberdayaan bersama sumber daya pendidikan.

   (5) Hubungan kemitraan stakeholders pendidikan.

   (6) Pengembangan infrastruktur sosial.

       Otonomi pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003

terungkap pada bagian ketiga Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat

dan Pemerintah. Pada bagian ini pasal 8 menyebutkan “Masyarakat berhak berperan serta

dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan” pasal 9

“Masyarakat berkewajban memberi dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan

pendidikan”.

       Begitu juga pada bagian keempat Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah

Daerah pasal 11 ayat (2) “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya

dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai
lima belas tahun”. Ketentuan bagi perguruan tinggi pasal 24 ayat (2) “Perguruan Tinggi

memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan

pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat”.

       Dapat disimpulkan bahwa konsep otonomi pendidikan mengandung pengertian yang

luas mencakup filosofi, tujuan, format, isi serta manajemen pendidikan. Implikasinya adalah

setiap daerah otonomi harus memiliki visi dan misi pendidikan yang jelas dan jauh ke depan

dengan melakukan pengkajian yang mendalam dan meluas tentang kecenderungan

perkembangan masyarakat untuk memperoleh konstruk masyarakat masa depan dan tindak

lanjutnya serta merancang sistem pendidikan yang sesuai dengan karakteristik budaya bangsa

yang Bhinneka Tunggal Ika.

       Kemandirian daerah harus diawali dengan evaluasi diri, melakukan analisis faktor

eksternal dan internal daerah guna mendapat suatu gambaran nyata tentang kondisi daerah

sehingga dapat disusun strategi yang matang dan mantap dalam upaya mengangkat harkat

dan martabat masyarakat daerah yang berbudaya dan berdaya saing tinggi melalui otonomi

pendidikan yang bermutu dan produktif.



Otonomi Pendidikan Sebagai Bagian Administrasi Reform

       Administrasi   reform    diartiakan   sebagai   upaya   meningkatkan     performance

administrasi, baik secara individu, kelompok, kelembagaan serta memberikan advis kepada

mereka tentang bagaimana cara mencapai tujuan administrasi secara efektif, efisien dan

berkualitas (Rudy Handoko).

       Dari pengertian diatas konsep otonomi merupakan bagian dari implementasi

administrasi reform. Pendelegasian kewenangan pusat ke daerah adalah wujud peningkatan

performance administrasi secara kelembagaan dengan tujuan efektifitas dan efisiensi.
Selanjutnya konsep otonomi pendidikan dapat dilihat dari empat perspektif administrasi

reform (Rudy Handoko).

   1. Perspektif politik, terdapat penyesuaian hubungan birokrasi dengan unsur yang ada

       dalam masyarakat dan hubungannya dalam birokrasi itu sendiri. Bahwa dalam

       otonomi pendidikan pengelolaan pendidikan dilakukan secara demokratis untuk

       merepresentasi kepentingan masyarakat itu sendiri.

   2. Perspektif ekonomi, realokasi sumber-sumber dan perubahan dari produk yang

       dihasilkan. Bahwa dalam otonomi pendidikan pengalokasian anggaran pendidikan

       dapat menganut prinsip-prinsip yang terkandung dalam UU Nomor 32 Tahun 2004

       dan UU Nomor 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pusat dan

       daerah.

   3. Perspektif Psikokultural, proses perubahan pola prilaku, tata nilai administrasi, sistem

       kepercayaan dan prilaku birokrasi. Bahwa dalam otonomi pendidikan terjadi

       perubahan prilaku birokarasi dari kebijakan yang top down menjadi proses kebijakan

       yang adaptif partisipatif serta sarat akuntabilitas publik.

   4. Perspektif Kelembagaan, penyesuaian kelembagaan yang adaptif dan responsif

       terhadap perubahan dengan mengarahkan pada efisiensi dan efektifitas pencapaian

       tujuan. Bahwa dalam otonomi pendidikan telah merubah manajemen pendidikan yang

       selama ini berbasis pusat menjadi manajemen berbasis sekolah (MBS), serta

       pemberdayaan dan pembentukan komite sekolah di setiap satuan pendidikan sebagai

       bagian responsibility terhadap perubahan dan dinamika masyarakat.



Permasalahan Otonomi Pendidikan

       Pelaksanaan otonomi pendidikan masih belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan

yang diharapkan karena kekurangsiapan pranata sosial, politik dan ekonomi.
Ada 6 faktor yang menyebabkan pelaksanaan otonomi pendidikan belum jalan (Tim MK

UWP Sby), yaitu:

   1. Belum jelas aturan permainan tentang peran dan tata kerja di tingkat kabupaten/kota.

   2. Pengelolaan pendidikan belum siap dilaksanakan secara otonom karena SDM yang

      terbatas dan fasilitas yang tidak memadai.

   3. Dana pendidikan dari APBD belum memadai.

   4. Perhatian pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan

      rendah.

   5. Otoritas pimpinan di daerah kurang memperhatikan dengan sungguh-sungguh sehinga

      pendidikan belum menjadi prioritas utama.

   6. Kondisi setiap daerah tidak sama sehingga terjadi kesenjangan dalam hal mutu dan

      kemandirian masing-masing daerah.



Solusi Kendala Pelaksanaan Otonomi Pendidikan

1. Meningkatkan manajemen pendidikan

   Menurut Wardiman Djoyonegoro (1995) kualitas pendidikan dapat ditinjau dari segi

   proses dan produk. Pendidikan berkualitas dari segi proses jika proses belajar mengajar

   berlangsung secara efektif, dan peserta didik mengalami pembelajaran yang bermakna.

   Pendidikan berkualitas dari segi prodik jika mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

          a) peserta didik meenunjukkan penguasaan tinggi terhadap tugas-tugas belajar

                (learning task) yang harus dikuasai dengan tujuan dan sasaran pendidikan ,

                diantaranya hasil akademik yang dinyatakan dalam prestasi belajar (kualtas

                internal).

          b) hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam kehidupan

                sehingga dengan belajar peserta didik bukan hanya mengetahui sesuatu tetapi
               dapat melakukan sesuatu yang fungsional dalam kehidupannya (learning and

               learning),

          c) Hasil pendidikan sesuai atau relevan dengan tuntutan lingkungan khususnya

               dunia kerja.

   Menghadapi kondisi ini maka dilakukan pemantapan manajemen pendidikan yang

   bertumpu pada kompetensi guru dan kesejahteraannya.

   Simmons dan Alexander (1980) dalam penelitiannya mengemukakan tiga faktor untuk

   peningkatan mutu pendidikan, yaitu motivasi guru, buku pelajaran dan buku bacaan serta

   pekerjaan rumah. Dari hasil penelitian ini tampak dengan jelas bahwa akhir penentu

   dalam meningkatkan mutu pendidikan bukan pada bergantinya kurikulum, kemampuan

   manajemen, kebijakan di tingkat pusat dan daerah tetapi lebih kepada faktor-faktor

   internal yang ada di sekolah yaitu peranan guru, fasilitas dan pemanfaatannya. Kepala

   sekolah sebagai top manajemen harus mampu memberdayakan semua unit yang dimiliki

   untuk dapat mengelola semua infrastruktur yang ada demi pencapaian kinerja yang

   maksimal.

   Kepala sekolah juga harus memiliki kemampuan untuk melibatkan partisipasi dan

   komitmen dari orang tua dan anggota masyarakat sekitar sekolah untuk merumuskan dan

   mewujudkan viisi, misi, dan program peningkatan mutu pendidikan secara bersama-sama.

   Salah satu tujuan UU Nomor 20 tahun 2003 adalah memberdayakan masyarakat,

   menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, termasuk

   dalam meningkatkan simber dana dalam penyelenggaraan pendidikan.

2. Membangun Pendidikan Berbasis Masyarakat

   Kondisi sumber daya yang dimiliki setiap daerah tidak merata untuk seluruh Indonesia.

   Pemerintah daerah dapat melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, ilmuwan, pakar kampus

   maupun pakar daerahsebagai brain trust untuk turut membangun daerahnya tidak hanya
   sebagai pengamat, pemerhati, pengecam kebijakan. Sebaliknya lembaga pendidikan harus

   membuka diri, banyak mendengar opini publik dan turut serta memecahkan masalah yang

   dihadapi masyarakat.

3. Kemauan Pemerintah Daerah Melakukan Perubahan

   Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah daerah. Bila pemerintah

   daerah memiliki political will yang baik dan kuat terhadap dunia pendidikan, akan ada

   peluang yang cukup luas bahwa pendidikan di wilayahnya akan maju. Sebaliknya jika

   kepala daerahnya tidak memiliki visi yang baik di bidang pendidikan dapat dipastikan

   daerah itu akan mengalami stagnasi dan kemandegan menuju pemberdayaan masyarakat

   yang well educated.

   Otonomi pendidikan harus mendapat dukungan DPRD. DPRD harus mempunyai peran

   yang kuat dalam membangun paradigma dan visi pendidikan di daerahnya.